Koran BiNNews edisi 223

Berada di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat

Proyek Puluhan Miliar PSDA Sumbar Rusak Berat

Selengkapnya

Hal. 4

Ratusan meter leaning proyek pengendalian banjir Batang Gasan di Padang Pariaman terlihat hancur berantakan padahal baru saja selesai dibangun tahun 2010 lalu senilai Rp12 miliar dari uang rakyat Sumbar (APBD Sumbar 2009/2010)

Kurenah Pegawai Negeri di Kabupaten Sijunjung

Polemik MoU PT.NFI dengan Pemko Padang Panjang

SIJUNJUNG, BiNNews — Taji Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung kembali diuji para stafnya yang PNS. Sebab, hampir setiap apel organik maupun apel gabungan setiap Senin di halaman kantor Bupati Sijunjung diikuti seluruh SKPD tak berjalan khidmat.

Buktinya saja, barisan terlihat kacau karena ada sejumlah PNS duduk-duduk di barisan paling belakang, apalagi disaat pemimpin sedang memberikan arahan, mereka seakan tidak perduli walau yang tengah berpidato tersebut adalah Bupati atau Wakil Bupati padahal pegawai yang duduk-duduk ini pun pernah ditegur saat apel organik Senen (21/3) lalu.

PADANG PANJANG, BiNNews — Polres Kota Padang Panjang akan memanggil pemilik PT. NFI, Nelson Septiadi dan Walikota Padang Panjang Suir Syam, terkait temuan BPK-RI terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko Padang Panjang dengan PT.Niagara Fantasy Island (NFI).

PT NFI merupakan perusahaan pemilik dan pengelola perkampungan Minangkabau atau lebih akrab dengan sebutan Minang Fantasi (Mifan) atau sebutan lainnya tempat rekreasi water boom Padang Panjang.

Dalam temuan tersebut, BPK-RI meminta kepada pihak Pemko Padang Panjang untuk meminjau kembali MoU yang

Pemimpin Lemah, PNS Melengah

Hal. 11

Bos Mifan dan Wako Padang Panjang akan Diperiksa Polres

Hal. 11

Apel, PNS memilih duduk daripada mendengarkan arahan Bupati Sijunjung

Objek wisata yang ramai dikunjungi

Di Kabupaten Sijunjung

Minimalisir Semangat Primodialisme Sempit!

43% Kincir Air Tak Berfungsi

James Hellyward Dipanggil Kejati Sumbar

P A D A N G PANJANG, BiNNews — Wakil Walikota Padang Panjang, Ir. H. Edwin, SP yang Edwin notabene Ketua Dewan Penasehat FKUB

SIJUNJUNG, BiNNews — Musim turun ke sawah sudah dimulai, namun kincir air terbuat dari besi yang biayai pemerintah di beberap lokasi persawahan di Sijunjung justeru tak berfungsi. Bahkan kincir rakyat yang terbuat dari kayu dan akar malah berputar.

Pantuan BiNNews, sekitar 35 unit kincir air yang tersebar di seluruh kabupaten Sijunjung hanya 20 unit yang jalan dan itupun tidak maksimal, sementara 15 unit lagi tidak berfungsi sama sekali.

Saling tuding atas gagal fungsinya kincir air yang sejak dimaksud-

Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Fiktif

Ir.H.Edwin ,SP:

Hal. 11

Bila Ada Rp1 Saja Uang TW untuk Bangun Pasar Raya

Fauzi Bahar: Saya Siap Mundur dari Wako Padang!

PADANG, BiNNews — Bila ada uang Tomy Winata Rp1 saja pada pembangunan Pasar Raya Fauzi Bahar Padang maka hari ini saya berhenti jadi

Hal. 11

PADANG, BiNNews — Mantan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Prof James Hellyward dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait dugaan tindak pidana korupsi perjalanan fiktif dan pembelanjaan keuangan Negara terkait kegiatan Tour de Singkarak 2010 lalu.

Khusus kegiatan Tour de

Seorang anak berusaha memutar kincir air yang terbuat dari besi untuk menimba air sungai buat persawahan petani di Sijunjung. Proyek pemerintah ini selain dibuat asalasalan juga dinilai rawan dikorupsi

Danau Kandih Sawahlunto Akan Ditimbun SAWAHLUNTO, BiNNews — Danau Kandih seluas 29 hektar di kawasan area wisata yang terbentuk dengan sendirinya akibat jebolnya dinding sungai Ombilin yang disebabkan oleh aktifitas penambangan batubara pada tahun 2003 silam, akan ditimbun.

Menurut kepala Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi kota Sawahlunto, Syafriwal yang membawahi bidang pertambangan, pihaknya telah melakukan penelitian sejak September tahun

Hal. 11

Ir Nasrial Nasir, Kadi PU Solok Salatan

Fokus Bangun Jalan SOLOK SELATAN, BiNNews — Ir Nasrial Nasir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengaku siap Nasrial Nasir mewudujkan visi dan misi Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria untuk Hal. 11

Salah satu pesona keindahan Danau yang ada di Kawasan Wisata Kandih

Hal. 11

James Hellyward

Hal. 11

Flu Burung Serang Sijunjung SIJUNJUNG, BiNNews — Guna menangkis serangan flu burung di Jorong Kampung Baru Sijunjung, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung langsung memusnahkan puluhan ekor ternak ayam di lokasi yang terjangkit

wabah.

Selain memusnahkan ayam-ayam juga melakukan penyemprotan di areal setem Hal. 11

Payakumbuh Tetapkan Flu Burung Sebagai Bencana Sosial Daerah PAYAKUMBUH, BiNNews — Setelah sebelumnya Kota Padang dan Kabupaten Sijunjung dihebohkan oleh serangan wabah virus flu burung, kali ini serangan virus yang disebut juga

virus H5N1 tersebut mulai merebak menyerang Kota Payakumbuh. Pemko Payakumbuh mengklaim jika 31 dari 76 kelurahan di Payakumbuh telah dis Hal. 11

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

2

OPINI Pengamanan & Perlindungan Hutan Berbasis Nagari

Tajuk

Asal Jadi dan Bermutu Rendah KONDISI proyek pengendalian banjir yang dibiayai APBD Sumbar di sungaisungai kewenangan pemerintah pusat, sangat memprihatinkan. Terkesan asal jadi dan bermutu rendah. Bentuk dan mutunya tak sebagus pekerjaan proyek pengendalian banjir Kota Padang yang dibangun tahun 1990-an. Mutu pekerjaan bernilai Rp82 miliar lebih tersebut ditenggarai jauh di bawah yang semestinya. Setidaknya ini dibuktikan dengan banyaknya bagian kostruksi yang rusak parah walau baru saja selesai dibangun.

Dinas PSDA Sumbar sepertinya tak peduli dengan bentuk dan mutu pekerjaan proyek tersebut. Padahal, dana APBD sudah miliaran rupiah digelontorkan untuk perencanaan dan pengawasan proyek empuk tersebut, termasuk puluhan miliar untuk pengerjaannya. Pengelola perusahaan kontraktor proyek-proyek tersebut sepertinya tak pandai berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Hal ini dibuktikan dari hasil pekerjaan yang terkesan asal jadi dan mermutu rendah.

Selain tak enak dipandang, banyak bagian konstruksi mengalami kerusakan yang serius, padahal baru saja selesai dibangun.

Ada dua kemungkinan yang membuat pekerjaan proyek politis ini terkesan asal jadi dan bermutu rendah. Pertama, karena lemahnya pengawasan. Kedua, ada kemungkinan terjadi praktek KKN dalam pengerjaannya. Namun, oleh banyak pihak disebutkan, pengawasan sengaja dilemahkan karena banyak kepentingan pribadi oknum petinggi Dinas PSDA Sumbar terhadap proyek persungaian tersebut. Sebelumnya proyek ini sengaja diciptakan untuk mengakomodir kepentingan politis oknum petinggi daerah ini. Padahal sungai-sungai yang dinormalisasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang mestinya dibiayai dengan APBN, bukan dengan APBD. Kalau gempa disebut sebagai penyebab rusaknya beberapa bagian konstruksi proyek yang sebagian besar menggunakan material setempat itu, kenapa tidak semua bagian yang rusak? Kenapa hanya sebagian saja yang rusak? Dengan kondisi ini ditenggarai mutu konstruksi pengendalian banjir tersebut tidak sama di semua bagian. Artinya, ada konstruksi yang sesuai bestek, dan lebih banyak yang bermutu di bawah ketentuan teknis konstruksi. Sehingga, yang bermutu buruk tersebut tak tahan gempa, alias menjadi berantakan ketika digoyang gempa. Hal ini terlihat jelas pada proyek pengendalian banjir Batang Gasan dan Batang Tiku.

Proyek pengendalian banjir Batang Mangor yang sama sekali tak digoyang gempa juga mengalami kerusakan serius? Timbunan sheet pile plastik tersebut banyak yang amblas dan berlubang tergerus air. Parahnya lagi, sling atau kawat baja penahan sheet pile yang berkepala beton bertulang tersebut malah sudah karatan, bahkan ada yang putus karena tak mampu menahan beban. Lebih parahnya lagi, banyak sheet pile yang mekar atau miring ke arah sungai, dan sepertinya bakal rebah/ambruk kalau sling penahannya tak diperkuat. Padahal, yang mengerjakan proyek APBD Sumbar 2010 senilai Rp16 miliar itu adalah kontraktor BUMN, yaitu PT Waskita Karya. Apa yang salah di proyek ini? Pengawasan yang lemah, atau perencanaannya yang amburadul?

Lalu kenapa pula tanah bekas kisdam proyek pengendalian banjir Batang Belimbing di Padang dan Batang Lembang di Solok tidak dibuang seperti pada proyek pengendalian banjir lainnya? Padahal biaya pembuangannya sudah termasuk dalam kontrak pembangunannya. Disamping merugikan keuangan daerah, hal ini juga berdampak penyempitan dan pendangkalan alur sungai. Pertanyaannya, kenapa pihak Dinas PSDA Sumbar membiarkan kontraktor proyek bersangkutan tidak membuang tanah bekas kisdam tersebut? Kondisi ini semakin memperkuat indikasi adanya praktek KKN antara oknum pejabat Dinas PSDA Sumbar dengan rekanan bersangkutan.

Khusus pembangunan jatti di muara Purus Padang, ditenggarai bakal berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Walau dikatakan sudah sesuai dengan dokumen Amdal proyek APBD Sumbar senilai Rp12 miliar itu, namun kasat mata terlihat bangunan jatti tersebut menghalangi laju arus sungai karena posisinya melintang alur sungai. Disamping itu, kenapa pula balok beton pemecah ombak proyek pengendalian banjir diganti dengan batu bolder? Kenapa balok beton bertulang bernilai ratusan juta tersebut dibiarkan menumpuk percuma? Lalu kenapa pula dibiarkan ada pembangunan tapak pilar jembatan di dalam alur sungai yang mempersempit alurnya? Kawasan di sekitarnya diyakini bakal terendam luapan banjir tak kala banjir besar datang bersamaan dengan air laut pasang naik.

Di balik carut marut pengerjaan proyek bernilai puluhan miliar ini dicurigai telah terjadi praktek KKN antara oknum petinggi Dinas PSDA Sumbar dengan perusahaan kontraktor bersangkutan. Kalau tidak, harusnya pisik proyek tersebut sama bagusnya dengan pekerjaan proyek pengendalian banjir kota Padang yang dibangun tahun 1990-an. Bentuknya enak dipandang mata, dan mutunya tahan terhadap goyangan gempa. Untuk itu, agaknya penegak hukum perlu menyelami mutu dan volume pekerjaan proyek yang sarat nuansa politis tersebut. Kapan perlu dilakukan porensik bangunan guna menguji kebenaran mutu dan volume pekerjaan bernilai Rp82 miliar tersebut. Kalai tidak, hal ini jadi preseden buruk di kemudian hari. ***

Oleh : Yonefis

B

eberapa waktu terakhir, sumberdaya alam khusus nya hutan di Indonesia telah mengalami degradasi. Kemudian diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan akibat beberapa faktor. Antara lain, akibat dari pengolahan hutan yang tidak tepat, pembukaan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, perambahan, penjarahan, kebakaran hutan dan lain-lain.

Degradasi hutan oleh perbuatan manusia yang paling sulit untuk dikendalikan adalah penebangan liar (illegal logging). Akibat dari tindakan ini kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem terancam. Efek dominonya, kualitas lingkungan hidup serta berkurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Disadari atau tidak, kerusakan hutan yang banyak dijumpai ini telah mengundang kerusakan yang lebih besar terhadap alam, yakni bencana alam. Hutan sebagai suatu sistem penjaga keseimbangan alam dan berbagai ekosistem di dalamnya, tidak mampu lagi berperan. Sehingga dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, maka sebagian besar kawasan Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor.

Situasi dan kondisi hutan serta akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan di atas juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Terbukti, beberapa waktu terakhir Sumatera Barat mengalami bencana alam yang cukup memprihatinkan akibat degradasi lingkungan dan hutan.

Sebenarnya, masyarakat Minangkabau sudah memiliki kearifan lokal untuk pengelolaan, pengamanan dan perlindungan hutan.

Sebut saja filosofi; “Ka Lauik Babungo Karang, Ka Sungai Babungo Pasie, Ka Rimbo Babungo Kayu�.

Atau keberadaan tuo-tuo rimbo (tetua rimba/tetua nagari) sebagai sebutan anggota masyarakat adat

yang bertugas menjaga hutan.

Namun, nilai-nilai tersebut mulai terabaikan sejak adanya pola penyeragaman struktur pemerintahan melalui desa sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 yang secara tidak langsung telah berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, sehingga proses pembangunan kehutanan kurang didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

Di Provinsi Sumatera Barat masih ada praktek kegiatan illegal logging dan illegal trading meski secara kualitas dan kuantitas cenderung menurun. Secara interen keberadaan Polisi Kehutanan (POLHUT) sebagai ujung tombak tenaga pengamanan hutan juga mengalami penurunan, saat ini jumlahnya hanya 248 orang dengan luas kawasan hutan sekitar 2,6 juta hektare sehingga 1 orang POLHUT mengawasi + 11.000 hektare. Sementara, idealnya 1 orang POLHUT mengawasi paling luas + 5.000 Ha kawasan hutan.

Seiring dengan itu, dikembalikannya sistem pemerintahan nagari sebagai pengganti pemerintahan desa patut disambut baik.

Dimana nagari sebagai unit pemerintahan terendah (terdepan) memegang peran amat strategis dalam pembangunan termasuk pembangunan kehutanan. Apalagi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada salah satu butir pasalnya menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam menjaga kelestarian hutan.

Karena itu, pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat membuat suatu program Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari yang lebih populer dengan PPHBN. Program PPHBN dilaksanakan dengan maksud untuk membantu aparat kehutanan di daerah dan sekaligus mengembalikan peran serta masyarakat nagari dalam mengamankan dan melindungi hutan di nagari yang bersangkutan.

Program PPHBN ini telah diawali dengan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh Dinas Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Untuk mempertajam program ini juga dilakukan pula workshop dengan stakeholder terkait seperti LKAAM Provinsi Sumatera Barat, kalangan perguruan tinggi, dan LSM yang bergerak dibidang Kehutanan/Lingkungan.

Selanjutnya, juga dilakukan pelatihan singkat tentang bentukbentuk kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dan fasilitasi pembentukan kelembagaan kepada Wali Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat di beberapa nagari di Sumatera Barat.

Berdasarkan data, pada akhir tahun 2008, kelembagaan PPHBN di Sumatera Barat sudah berdiri pada 5 (lima) Kabupaten pada 99 Nagari dengan anggota 273 orang.

Sebagai perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota, kelembagaan PPHBN ini bertugas mengawasi dan melindungi kawasan hutan di wilayah nagarinya. Personil lembaga PPHBN dipilih dari tetua nagari, yakni orang-orang yang disegani di nagari

serta cinta hutan dan lingkungan hidup yang ditunjuk oleh wali nagari dengan personil tertentu dalam bentuk regu-regu yang jumlah personil disesuaikan kebutuha, (8-10) orang yang berasal dari Jorong sekitar kawasan hutan Pada masing-masing Nagari ditempatkan anggota POLHUT yang berfungsi sebagai Pembina, penghubung/mediator dan tenaga teknis dibidang kehutanan (penegakan hukum) Dalam mengawal hutan di nagarinya, tenaga PPHBN ini bertugas menjaga hutan dengan mengawasi, mencegah dan melarang masyarakat untuk tidak melakukan penebangan liar, perambahan hutan dan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan serta pengolahan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan.

Selain itu, juga berfungsi mencegah dan melarang masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan serta ikut serta dalam pengendalian kebakaran hutan. Apabila perusakan hutan dilakukan oleh orang dari luar nagari dan tidak bisa dicegah secara persuasif, tenaga PPHBN ini dapat langsung melaporkannya kepada Polisi Hutan dan pihak kepolisian.

Lembaga PPHBN merupakan inisiasi dan kearifan lokal dalam bentuk kebijakan lokal dengan ruh pemberdayaan masyarakat dan membangun pola kemitraan dengan masyarakat yang melibatkan para niniak mamak dan tuo-tuo rimbo dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hutan di Hal. 11

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Sania Putri REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal). LAYOUT : Adi ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

3

KOTA PARIAMAN

Penetapan dan Kontrak Kerja harus Diwujudkan SKPD PARIAMAN, BiNNews — Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. “Dengan penetapan kinerja Ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Walikota Pariaman dan kepada masyarakat Kota Pariaman,� ungkap Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R dalam acara Penandatangan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman, Rabu (23/3) di Pendopo Walikota.

Dijelaskan Wako, penetapan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja dan merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan kinerja ini adalah amanah yang tertuang dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penetapan kinerja ini

harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. “Kita tentu sepaham bahwa untuk memerangi korupsi yang sudah sistematis dan mengakar haruslah dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis dan luar biasa, tentunya tidak hanya cukup dengan tindakan-tindakan represif saja. Perubahaan perubahan mendasar perlu dilakukan terhadap sistem manajemen pemerintahan kita yang selama ini terbukti menjadi lahan subur terjadinya mismanagement dan korupsi,� tukas Wako.

Selanjutnya Wako mengharapkan, dari dokumen penetapan kin-

erja yang telah disusun ini, pimpinan SKPD se Kota Pariaman dapat memfaatkannya untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja SKPD dan menilai keberhasilan organisasi. “Untuk itu pada kesempatan ini, saya harapkan para pimpinan SKPD agar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh program/ kegiatan yang tertampung dalam tahun anggran 2011 ini,� pinta Wako.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman, M. Syukri, SE, M.Si menyebutkan, tujuan penandatangan penentapan kinerja ini secara umum adalah

intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. “Sedangkan tujuannya secara khusus adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen penerima dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi,� jelas Syukri. Š Indra Koto

Tanaman Pepaya Penang Perlu Dikembangkan PARIAMAN, BiNNews — Setelah melihat hasil panen tanaman Pepaya Penang yang dikembangkan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pariaman melalui Proyek Padat Karya pada bulan Mei dan Juni 2010 lalu, cukup menjanjikan keuntungan, Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R mengharapkan tanaman Pepaya tersebut bisa dikembangkan oleh seluruh masyarakat Kota Pariaman. “Hasilnya cukup bagus dan menjanjikan, tentunya tanaman Pepaya Penang ini perlu kita kembangkan di Kota Pariaman dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat,� ucap Wako Mukhlis. R pada acara Peninjauan Proyek Padat Karya Dissosnaker Kota Pariaman, Jum’at (25/3) di Desa Padang Cakua Kec. Pariaman Selatan.

Ditambahkan Wako Mukhlis.

R, tanaman Pepaya Penang ini memiliki potensi dan prospek yang bagus untuk dikembangkan.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pertanian Kota Pariaman agar menggalakkan

penanaman Pepaya ini kepada masyarakat, sehingga sejumlah lahan yang selama ini kurang tergarap secara maksimal dan belum memberikan hasil yang memadai dapat diolah lagi untuk dijadikan lahan tanaman Pepaya Penang ini.

Sementara itu Kepala Dissosnaker Kota Pariaman, Ir. H. Bachrumsyah Bakri dalam kesempatan ini menjelaskan, secara keseluruhan luas lahan yang ditanami Pepaya Penang adalah 3 ha dengan jumlah tanaman sebanyak 3.500 batang, dengan rincian satu hek-

tarnya ditanami bibit lebih kurang 1.200 batang. Sedangkan modal yang terpakai untuk penanaman ini berjumlah Rp.135 juta, atau Rp.45 juta/ha. “Untuk penanaman awal, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan secara keseluruhan berjumlah 70 orang. Namun setelah tanaman mulai bisa dipanen, jumlah tenaga kerjanya berkurang menjadi 10-15 orang, yang nantinya bertugas untuk memelihara dan memupuk tanaman secara kontinue,� ungkap Bachrumsyah Bakri.

Disebutkan Bachrumsyah Bakri, pada panen awal yang dilakukan bulan Januari 2011 lalu, setiap hektarnya bisa menghasilkan satu ton/minggu. Sedangkan pada panen berikutnya, satu hektar bisa menghasilkan dua sampai dua setengah ton/minggu. Artinya dalam sebulan dapat dipanen hasil sebanyak 10 ton. “Harga satu kilogram buah Pepaya Penang ini di pasaran sekarang ini adalah Rp.4.000,-.

Jadi setiap bulannya diperoleh keuntungan sebesar Rp.40 juta/ha.

Dari tiga hektar lahan yang ditanami saat ini, keuntungan yang dapat kita peroleh setiap bulannya berjumlah Rp.120 juta,� terang Bachrumsyah Bakri.

Dijelaskannya lagi, tanaman Pepaya Penang ini bisa dipanen hasilnya sampai usia dua hingga tiga tahun. Hal tersebut sangat bergantung dengan pemeliharaan tanaman. Jika petani melakukan pemeliharaan dan pemupukan sesuai dengan anjuran yang telah ditentukan, tentunya usia panen tanaman bisa mencapai tiga tahun. Š Indra Koto

Bantuan PT Bayer Indonesia

SDN 26 Cubadak Mentawai Diresmikan PARIAMAN, BiNNews — Bangunan SDN 26 Cubadak Mentawai Kota Pariaman yang mengalami kerusakan akibat gempa 30 September 2009 lalu, yang pembangunannya kembali dilaksanakan oleh PT Bayer Indonesia melalui Program Publik Privat Partnership, Senin (21/ 3) diresmikan pemakaiannya oleh Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R. Acara peresmian dan serah terima tersebut dihadiri langsung Presiden Direktur PT. Bayer Indonesia, Hans Joshep Shill, Perwakilan GIZ untuk Indonesia dan Timor Leste, George Warner Herz, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Drs. Indra Jaya, M.Pd, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Pariaman dan undangan lainnya.

Presdir PT. Bayer Indonesia, Hans Joshep Shill mengatakan, bantuan pembangunan kembali SDN 26 Cubadak Mentawai yang rusak akibat gempa 30 September 2009 lalu, merupakan bentuk dari kepedulian PT. Bayer Indonesia terhadap pendidikan masyarakat Sumbar, terutama Kota Pariaman pasca gempa. “Kami sangat berterima kasih sekali kepada Pemko dan masyarakat Kota Pariaman, yang telah memberikan kesempatan kepada PT. Bayer Indonesia untuk berpartisipasi dalam membangun kembali sarana pendidikan yang rusak. Harapan kami, bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga pendidikan anak-anak bisa ditingkatkan,� ucap Hans Joshep Shill.

Sementara itu Perwakilan GIZ untuk Indonesia dan Timor Leste menjelaskan, bantuan pembangunan kembali SDN 26 Cubadak Mentawai ini adalah dalam rangka meningkatkan pendidikan anak-anak, terutama di daerah yang terkena bencana, seperti gempa bumi. “Kontribusi GIZ dalam pembangunan ini adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan pembangunan, melaksanakan tender dan sebagainya hingga bangunan ini selesai dibangun,� terang George Warner Herz.

Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak PT. Bayer Indonesia dan GIZ yang telah ikut berpartisipasi membangun kembali sarana pendidikan Kota Pariaman yang mengalami kerusakan akibat gempa lalu. “Pemko dan Masyarakat Kota Pariaman sangat berterima kasih kepada PT Bayer Indonesia dan GIZ. Tentunya bantuan ini akan kami manfaatkan untuk meningkatkan pendidikan anak-anak dan pelihara dengan sebaik-baiknya,� ungkap Wako. Š Indra Koto

Kembalikan Kesuburan Tanah, Petani Dilarang Bakar Jerami

PARIAMAN, BiNNews — Bila selama ini banyak petani yang membakar jerami setelah panen, maka ke depan hal seperti ini tidak boleh dilakukan lagi. Karena didalam jerami tersebut mengandung bahan-bahan yang bermanfaat, yang bisa dipergunakan kembali untuk menyuburkan tanah, seperti urea, posphat dan kalsium. “Dalam setiap lima ton jerami terkandung 50 kg Urea, 60 kg Posfat dan 70 kg Kalsium. Jika jerami kita bakar, tentunya unsur-unsur tadi akan hilang. Oleh sebab itu, setelah panen kita harapkan petani tidak lagi membakar jerami, namun merubahnya menjadi kompos,� terang Perwakilan PT. Berdikari Jakarta, Ir. Fachri dalam presentasinya pada acara Temu Lapang Petani Se Kota Pariaman Tahun 2011 dalam rangka Gerakan Peningkatan Produktivitas dan Produksi Pertanian, Senin (21/3) di Desa Sungai Pasak Kec. Pariaman Timur.

Kegiatan yang diikuti 400 orang peserta yang berasal dari perwakilan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, KTNA dan Penyuluh Pertanian Lapangan se Kota Pariaman ini dihadiri Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R, Ketua DPRD Kota Pariaman, Ibnu Hajar, SH, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumbar, Ir. Djoni, Muspida Kota Pariaman, Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman, Ir. H. Syaiful Rizal, Pimpinan SKPD, Kepala Kemenag Kota Pariaman, Yosef Chairul, S.Ag dan Camat Pariaman Timur, Mardial, SE serta undangan lainnya.

Dijelaskan Fachri, program dekomposer yang dikembangkan oleh PT Berdikari ini merupakan salah satu upaya membantu masyarakat untuk mengolah jerami menjadi kompos, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Program ini telah dilaksanakan pada delapan daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat.

Di kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumbar, Ir. Djoni menyebutkan, jerami ini merupakan hak tanah yang harus dikembalikan. Oleh karena itu petani dilarang membakarnya. Jika petani tidak mau mengolahnya dengan program dekomposer atau teknik pembuatan kompos lainnya, maka petani cukup membenamkannya saja. “Jadi jerami tidak boleh lagi dibakar, karena banyak unsur bermanfaat yang akan hilang. Kalaupun petani mengalami kesulitan dalam mengolahnya untuk menjadi kompos, maka cukup benamkan kembali jerami ini ke dalam sawah, karena hal ini justru lebih bermanfaat dari pada dibakar,� pinta Djoni.

Sementara itu Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R mengatakan pola bertani secara organik ini sudah sejak lama dilakukan masyarakat Pariaman secara turun temurun.

Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pola ini pun berubah menjadi non norganik, yakni menggunakan pupuk-pupuk berbahan kimia. Akibat penggunaan teknologi ini, kesuburan tanah pun menjadi berkurang, sehingga hasil produksi pertanian jadi menurun. “Menyikapi persoalan ini, maka sekarang Pemerintah kembali menggerakan pola pertanian secara organik, dengan harapan tingkat kesuburan lahan pertanian, khususnya sawah bisa dikembalikan, sehingga hasilnya pun bisa meningkat,� ungkap Wako.

Terkait dengan himbauan Kadis Pertanian Propinsi untuk tidak membakar jerami, Wako juga meminta petani Kota Pariaman untuk melaksanakan himbauan tersebut, karena banyak manfaat yang bisa diperoleh, kalau jerami ini tidak dibakar. ŠIndra Koto

AGAM

Pengembangan Ekonomi Percepat Pertumbuhan Nagari AGAM, BiNNews — Tim Penilai Lomba Kompentensi Walinagari Tingkat. Propinsi Sumbar menilai Walinagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam bertempat di Kantor Walinagari. Kamis,(24/03).

Ketua Tim Penilai Prof. Dr.

Haris Efendi menyampaikan, Lomba kompentensi Walinagari bertujuan untuk menpercepat pembangunan di Nagari, karena Nagari merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga, diperlukan Walina-

Sekda agam membuka acara penilaian kompetensi nagari di nagari pakan sinayan kec.banuhampu

Tim kompetensi nagari sedang menilai nagari pakan sinayan kec.banuhampu

gari yang kreatif, inovatif, inspiratif menjalankan roda pemerintahan, Selain itu Walinagari memberdayakan masyarakat miskin dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Bupati Agam diwakili Syafir-

man, SH menyampaikan, Walinagari Pakan Sinayan terpilih mewakili Agam setelah melalui proses penilaian sehingga terpilihlah untuk mengikuti penilaian lomba kompentensi tingkat Propinsi ini, ungkapnya mengakhiri. ŠA Tantawi

Agam Peduli Perlindungan Anak AGAM, BiNNews — Pemkab Agam peduli dengan Perlindungan dibuktikan dengan diadakannya Sosialisasi tentang Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Agam yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam di Aula Utama Kantor Bupati Agam, Kamis (24/3).

Hal itu diungkapkan oleh Hj.Retmiwati Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Acara Sosialisasi kepada reporter saat acara berlangsung, Kamis (24/3).

Retmiwati juga menambahkan, tujuan dilaksanakan acara sosisliasi ini untuk meningkatkan pemahaman dalam melindungi anak dan meningkatkan pembangunan yang renovasif berhubungan dengan perlindungan anak, tampil sebagai nara sumber Ibu Hj.Afrizalwati, SH dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat dan Muharman, S.Pt dari Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, peserta berjumlah 49 orang yang terdiri dari Muspida Plus Kabupaten Agam, Staf Ahli, Asisten, seluruh SKPD se-Kabupaten Agam dan kecamatan seKabupaten Agam dan acara ini diharapkan kepada seluruh pelaku dalam perlindungan anak bisa membuat para anak sejahtera.

Bupati Agam dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Syahrul Syaher menyampaikan sambutannya, anak adalah merupakan generasi masa depan dan sebagai cerminan tumbuh kembangnya suatu bangsa, hak anak dibidang pendidikan telah dicanangkan oleh pemerintah pendidikan anak selama 9 tahun dan sekarang sudah ditingkat menjadi 12 tahun artinya pendidikan seorang anak minimal tamatan SMU sederajat.

Bupati juga berharap dengan terlaksananya acara sosialisasi ini berikanlah kepada anak hak untuk bicara, berpikir dan berpendapat dan jangan bikin suatu rumah tangga berjalan secara diktaktor, kata bupati mengakhiri.

Turut hadir dalam pembukaan acara tersebut Asisten I Drs.Syahrul Syaher, Muspida Plus Kabupaten Agam, Staf Ahli Bupati, Asisten, SKPD se-Kabupaten Agam. ŠA Tantawi

4

BiNNews BiNNews

Edisi 223| Edisi Th V/223| 28 Maret Th V/- 28 3 April Maret 2011 - 3 April 2011

Baru Dibangun, Proyek PSDA Sumbar Rusak Berat „

Menelusuri Pengunaan Rp82 Miliar Lebih Dana APBD di Sungai Kewenangan Pusat

SUMATERA BARAT, BiNNews — Terkesan asal jadi dan bermutu rendah. Setidaknya inilah kondisi proyek Dinas PSDA Sumbar di wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat.

Betapa tidak, baru saja selesai dibangun, beberapa bagian konstruksi pengendalian banjir senilai Rp82 miliar lebih tersebut terlihat rusak berat. Namun, oleh pihak Dinas PSDA Sumbar, kerusakan proyek APBD yang berlokasi di Padang, Agam, Padang Pariaman dan Solok itu dikatakan akibat bencana alam dan segera diperbaiki.

Senin, (21/3) dan Rabu (23/ 3) pekan lalu, Koran ini menelusuri proyek-proyek pengendalian banjir yang dibiayai dengan dana APBD Sumbar di wilayah sungai Akuaman (Anai, Kuranji, Arau, Mangor dan Antokan), dan wilayah sungai Inderagiri yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di muara sungai Batang Gasan, di Padang Pariaman, sebagian besar konstruksi pengendalian banjir yang dibangun tahun 2009-2010 itu terlihat rusak berat. Seratus meter lebih konstruksi perkuatan tebing terlihat hancur berantakan. Di beberapa bagian lain terlihat banyak yang bergeser dari posisi semula, retak dan berlubang. Sungai yang dinormalisasi PT Dayatama Beta Mulya menggunakan Rp12 miliar lebih dana APBD Sumbar itu mendangkal akibat sedimentasi.

Hal serupa juga ditemukan di muara sungai Batang Tiku, di Agam. Konstruksi perkuatan tebing pengendalian banjir yang juga dibangun tahun 2009-2010 itu juga terlihat banyak yang rusak. Puluhan meter terlihat hancur. Ratusan meter mengalami keretakan parah. Beberapa bagian bergeser dari posisi semula.

Beberapa bagian alur sungai yang dinormalisasi PT Duta Graha Indah menggunakan Rp11 miliar lebih dana APBD Sumbar tersebut mendangkal akibat sedimentasi. Sama dengan bangunan perkuatan tebing sungai Batang Gasan, pekerjaan pen-

gendalian banjir ini juga terlihat tidak rapi dan terkesan asal jadi.

Pekerjaan normalisasi sungai Batang Mangor, di Padang Pariaman juga terlihat banyak yang rusak. Timbunan bantaran sungai yang diperkuat dengan vinyl sheet pile (plastik viber-red) tersebut banyak yang amblas dan berlubang tergerus air. Tak hanya itu, sling angkur (kawat baja penahan sheet pile-red) terlihat sudah berkarat, dan bahkan ada yang putus karena tak mampu menahan beban konstruksi.

Pemasangan sheet pile terlihat tidak rapi, dan bahkan ada mekar (condong ke arah sungai-red), dan kalau sling angkur penahannya putus, sheet pile ini bisa rebah ke arah sungai. Tanah di depan sheet pile tidak dibuang dan berakibat pendangkalan dan penyempitan alur sungai.

Di proyek pengendalian banjir sungai Batang Lembang di Solok tidak ditemukan konstruksi yang rusak. Namun di beberapa bagian terlihat belum sempurna pengerjaannya. Puluhan meter tanah bekas kisdam tidak dibuang, dan berakibat pendangkalan dan penyempitan alur sungai. Puluhan meter pasangan batu konstruksi perkuatan tebing tidak ditimbun seperti yang lainnya. Belasan meter besi sheet pile bekas kisdam dibiarkan tertancap di alur sungai yang juga berakibat penyempitan alur sungai.

Sepertinya proyek yang dibiayai APBD Sumbar 2008-2009 senilai Rp25,5 miliar ini ditinggal lari oleh kontraktor PT Aru Padatu.

Sebelumnya, di proyek perkuatan tebing sungai Batang Belimbing di Siteba Padang juga terlihat beberapa kejanggalan.

Puluhan meter tanah kisdam tidak dibuang, dan juga berakibat penyempitan dan pendangkalan alur sungai. Di beberapa bagian kostruksi terlihat mengalami keretakan, dan plesterannya banyak yang terkelupas. Pekerjaan pasangan batu proyek yang dibiayai APBD Sumbar 2010 senilai Rp5 miliar lebih itu terlihat tidak tapi. Pipa drain (untuk rembesan air-red) tidak ter-

pasang sebagaimana mestinya, ada yang dipasang dan ada pula yang tidak. Mutu beton pekerjaan PT Pantelba Surya Putra ini disebut-sebut bermutu rendah, karena hanya menggunakan adukan semen dicampur sirtu.

Pada bangunan Jatti (pemecah ombakred) yang dikerjakan PT Nindya Karya di muara sungai Banjir Kanal di Purus Padang juga terlihat banyak kejanggalan. Susunan batu bolder di bagian depan (dekat ombak- Ratusan meter leaning proyek pengendalian banjir Batang Gasan di Padang Pariaman terlihat hancur berantakan red) Jatti terlihat betambahnya. “Tanah itu akan supaya batu-batu tersebut saling rantakan. Plesteran beton pe- diserahterimakan. mecah ombak banyak yang Ditambahkannya, kedua hanyut sendiri oleh banjir,� tam- mengikat,� jelasnya. “Balok bemengelupas. Bangunan proyek proyek tersebut akan diperbaiki bahnya lagi. “Dan, konstruksi ton itu akan dimanfaatkan di yang dibiayai APBD 2008-2009 tahun 2011 ini. “Proyek Batang sheet plie tersebut akan diperkuat tempat lain,� tambahnya. “Kalau senilai Rp12 miliar yang juga Gasan akan diperbaiki dengan lagi supaya tidak rebah ke sungai,� ada yang rusak, tentu akan kita diperbaiki,� tambahnya lagi. berfungsi sebagai objek wisata dana APBD Sumbar 2011 senilai tegas Andy.

Yang di Batang Belimbing, lanTerkait kondisi proyek pentersebut terlihat menghalangi Rp2,5 miliar. Perbaikan Batang arus sungai, posisinya melintang Tiku masuk paket tahun jamak jut Andy, kerusakan yang ada gendalaian banjir Batang Lemalur sungai. Bangunan tapak 2011-2014, yaitu paket proyek masih tanggungjawab kontraktor bang, Andy mengatakan, proyek jembatan yang sedang dibangun pengendalian banjir Tiku-Anto- PT Pantelba Surya Putra. “Karena tersebut tidak selesai sebagaimaterlihat mempersempit alur sun- kan senilai Rp40,2 miliar lebih,� masih dalam masa pemeliharaan, na mestinya karena terkendala gai dan berdampak penumpukan jelas Andy. “Kerusakan akibat kita akan minta PT Pantelba untuk pembebasan lahan. “Tahun ini sedimentasi di belakangnya. Be- gempa tersebut diperparah den- memperbaikinya,� jelasnya sem- akan disempurnakan dan dilanjutton pemecah ombak proyek pen- gan datangnya banjir besar be- bari menyebutkan, tanah bekas kan dengan paket tahun jamak gendalian banjir diganti dengan berapa waktu lalu,� tambahnya kisdam memang sengaja tidak APBD Sumbar 2011-2014 senilai batu bolder, dan dibiarkan sembari mengatakan, leaning (ko- dibuang karena takut akan meru- Rp25,5 miliar,� sebut Andy. struksi perkuatan tebing-red) sak susunan balok beton (balok “Tanah bekas kisdam tersebut menumpuk percuma. tebing tersebut merupakan peri- beton bertulang berbentuk tanda tidak sempat dibuang karena masa Akibat Gempa sai tebing dari hantaman banjir. tambah-red) penahan leaning pengerjaan proyek tersebut sudah dan Segera Diperbaiki “Kalau leaning yang rusak itu di- tebing tersebut. “Tanah itu juga habis. Lagi pula tanah tersebut Ir. Andy Ikhvan, ME, Kabid hantam banjir, tentu semuanya akan hanyut sendiri terbawa ban- akan hanyut dengan sendirinya Sungai, Pantai, Konservasi, Dinas akan jadi rusak,� tegas Master Per- jir,� jelasnya lagi. “Yang jelas, yang ketika banjir datang,� jelasnya belum sempurna akan kita sem- sembari mengatakan, sheet pile PSDA Provinsi Sumbar yang sungaian jebolan IIT India itu.

Sementara kerusakan pada Ba- purnakan,� tegasnya. yang masih tertancap tersebut dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sarjana Teknik Sipil lulusan adalah milik kontraktor PT Aru Kamis (24/3) mengakui adanya tang Mangor, Andy Ikhvan menkerusakan pada beberapa proyek gatakan, perbaikannya merupa- USU Medan itu menegaskan, Padatu dan akan dicabut pada APBD di wilayah sungai kewenan- kan tanggungjawab kontraktor PT pembangunan Jatti di muara pengerjaan proyek lanjutan. “Segan pemerintah pusat tersebut. Waskita Karya. “Termasuk upaya sungai Banjir Kanal di Purus muanya akan disempurnakan lagi “Khusus Batang Gasan dan Tiku, perkuatan sling angkur penahan Padang adalah untuk menganti- pada tahap lanjutan,� tegasnya.

Andy Ikhvan menegaskan, kerusakannya adalah akibat gem- sheet pile,� ujarnya sembari sipasi tumpukan sedimentasi di pa 30 September 2009,� ujarn- menyebutkan, pemasangan sheet muara sungai tersebut. “Selain pengerjaan proyek-proyek terseya. “Itu jadi tanggungjawab pe- pile yang tidak rapi tersebut ter- itu, juga berfungsi untuk objek but sudah sesuai dengan bestek merintah, karena akibat force jadi karena kontraktornya belum wisata,� tegasnya. “Tapak pilar dan gambar bestek. “Volume dan majeure (keadaan memaksa-red), terbiasa memasangnya. “Sheet jembatan akan dimodifikasi su- mutu pekerjaan proyek-proyek yaitu akibat goyangan gempa,� pile jenis ini pertama kali di- paya tidak menghambat laju arus tersebut sudah sesuai kontrak tambahnya sembari menyebut- gunakan di Indonesia,� tegasnya. sungai,� tambahnya. “Balok be- kerja,� tegasnya. “Tak ada prakkan, kejadian tersebut terjadi ke- “Timbunan di depan sheet pile ton pemecah ombak proyek pen- tek KKN dalam pengerjaannya,� tika masa pemeliharaan proyek memang tidak digali karena item gendalian banjir tersebut senga- pungkasnya. Š Yuska / Mak Itam sudah habis, dan proyek sudah pekerjaan tersebut tidak ada,� ja diganti dengan batu bolder

Proyek Pengendalian Banjir Batang Gasan di Padang Pariaman

Plesteran leaning yang terkelupas

Leaning yang retak dan berlubang

Leaning yang bergeser dari posisi semula

Proyek Pengendalian Banjir Batang Tiku di Agam

Leaning yang bergeser dari posisi semula

Leaning yang retak

Leaning yang rusak parah

5 BiNNewsBiNNews 5

KOTA PARIAMAN

Edisi 223| Edisi Th V/223| 28 Maret Th V/- 28 3 April Maret 2011 - 3 April 2011

Proyek Pengendalian Banjir Batang Mangor di Padang Pariaman

Sheet pile yang posisinya mekar (miring) ke arah sungai

Lubang menganga di pinggir sheet pile, sling angkur penahannya terlihat karatan

Lubang menganga di pinggir sheet pile

Tanah timbunan terlihat amblas dan beton pembalut sheet pile terlihat retak

Tanah di depan sheet pile tak dibuang

Sling angkur sheet pile yang putus dan tanah timbunannya terlihat retak

Proyek Pengendalian Banjir Batang Lembang di Solok

Tanah bekas kisdam tidak dibuang yang berakibat penyempitan alur sungai

Sheet pile besi dibiarkan tertancap di alur sungai

Leaning yang belum ditimbun

Proyek Pengendalian Banjir Batang Belimbing di Padang

Tanah bekas kisdam proyek perkuatan tebing Batang Belimbing terlihat tidak dibuang

Pasangan batu leaning mengalami keretakan memanjang

Plesteran konstruksi leaning terlihat banyak mengelupas

Batu bolder bangunan jatti berserakan dihantam ombak

Tumpukan balok beton pemecah ombak proyek pengendalian banjir

Proyek Pembangunan Jatti di Purus - Padang

Bangunan Jatti melintang alur sungai & tumpukan sedimentasi di belakang tapak pilar

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

6

SOLOK

Guru MDA/TPA se-Kota Solok Ikuti Proses Sertifikasi SOLOK, BiNNews — Acara pembukaan sertifikasi atau seleksi lanjutan guru MDA/TPA se Kota Solok tahun 2011 di Aula SMPN 5 Kamis (24/3) dihadiri Ketua DPRD dan Kepala Kantor Kementrian Agama.

Walikota Solok dalam sambutannya mengatakan, bagi pelaku bidang keagamaan seperti ulama dan umarah dan guru TPA/MDA yang ada senantiasa dituntut berbuat lebih baik, dalam menjalankan perannya

untuk memajukan agama.

Khususnya yang terlibat dalam proses belajar mengajar di TPA/MDA tidak dipungkiri eksistensi menjadi isu yang perlu dijawab karena itu tegas Irzal Ilyas program perbaikan kualitas dan mutu pendidikan bapak ibuk guru TPA/MDA sangat diperlukan melalui sertifikasi.

Sertifikasi ini dilaksanakan dengan metoda yang hampir sama dengan metoda sertifikasi guru tahun lalu melibatkan

Irzal Ilyas

STAIPIQ Padang dan Kemantrian Agama dengan harapan dapat

meningkatkan kualitas pendidikan agama terutama kualitas guru TPA/MDA. “Pemko mendukung sertifikasi ini dan telah menaikan honor atau insentif guru MDA/TPA yang semula Rp 150.000 per bulan maka pada 2011 ini menjadi kategori A menerima Rp300.000 sebulan, kategori B Rp 250.000 dan kategori C dan belum mengikuti sertifikasi tetap menerima Rp150.000 per bulannya,� katanya. Š Mempe

201 CPNS Solok Terima SK SOLOK, BiNNews — 201 Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) Kota Solok menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS). Penyerahan SK tersebut di Aula SMK I Solok pada (22/3) oleh Walikota Irzal Ilyas.

Wako mengatakan, penyerahan SK bisa menjadi momentum mengawali tugas sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat. “Jadi hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun karakter sebagai seorang PNS yang profesional dan berkualitas dan juga kita menyadari bahwa tugas yang kita hadapi akan semakin berat dan komplek,� katanya.

Wako mengingatkan bertugaslah nantinya dan laksanakanlah tugas dan tanggungjawab dengan dedikasi tinggi sebagai aparatur pemerintahan yang sekarang masih berstatus CPNS. Disiplin perlu ditanamkan dengan mempedomani PP No 53/2010 tentang disiplinan pegawai negeri sipil yang didalam peraturan tersebut tertuang larangan dan kewajiban disiplin bagi seluruh pegawai negeri sipil.

Perda juga mengatur tentang tata krama.bersikap, berbicara, bertindak dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. “Implementasikan visi misi Pemerintah Kota Solok dengan diimbangi dengan semangat dan orientasi dengan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat,� tegas Irzal Ilyas. Š Mempe

Darma Kesuma, MPd, Kepala PSKW Andam Dewi Solok

Membina Penghuni Panti Seperti Menyervis Mesin AROSUKA, BiNNews — Pembinaan bagi penghuni Panti Sosial Karya Wanita (PKSW) Andam Dewi Solok bukanlah persoalan yang mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang mesti dihadapi. Nasehat sepertinya belum mampu merubah perilaku penghuni panti, terutama bagi yang sudah pernah keluar masuk panti. Peranan, sikap dan tingkah laku seseorang pembina sangat menentukan dalam merubah prilaku penghuni panti supaya mereka kembali ke jalan yang benar.

Hal ini disampaikan Darma Kesuma, MPd, Kepala PSKW Andam Dewi Solok beberapa waktu lalu di kantornya. “Untuk itu, kita memberikan pembinaan agama tiga kali seminggu, bimbing pemeliharaan kesehatan dari RSUD Arosuka dan bimbing psikologis serta pelatihan keterampilan, seperti mejahit, membordir, kegiatan PKK dan pertanian,� papar Darma. “Semuanya dibiayai dengan anggaran APBD Sumbar,� tambahnya.

Menurut Darma Kesuma, pembinaan di PSKW ibarat

“Bengkel Servis Mesin�. “Mereka dibina selama 6 bulan. Tapi begitu keluar dan tertangkap lagi, dia akan dibina selama 1 tahun. Kalau tertangkap lagi, lama pembinaannya jadi 1 tahun 6 bulan,� jelasnya. “Kalau tertangkap lagi, kita tidak bisa lagi membinanya, dia akan kita serahkan kepada keluarganya,� tambahnya. “Kita selalu membina penghuni panti secara maksimal dan berkelanjutan,� tegasnya.

Sementara masalah belum memadainya fasilitas panti,

Darma menyebutkan, pihaknya sudah mengusulkan tambahan tempat tidur dan kemungkinan bakal dapat tambahan sebanyak 6 buah. “Kini mereka sebagian tidur di lantai, tapi dialas pakai kasur,� jelasnya. “Kedepan kita akan terus memperjuangkan kelengkapan fasilitas panti supaya para penghuni bisa lebih nyaman dan cepat berubah perilakunya,� tegas Darma Kesuma. “Kita juga akan terus melengkapi fasilitas pendukung bagi pembina panti,� pungkasnya. Š Mak Itam

Darma Kesuma, Kepala PSKW Andam Dewi Solok copy

PADANG PANJANG Musda IV DPP PAN Kota Padang Panjang Berjalan Mulus

Wawako Padang Panjang Ir. H. Edwin SP

GOW Sumber Inspirasi, Harapan dan Kekuatan

PADANG PANJANG, BiNNews — Guna lebih memaksimalkan fungsi dan peranan organisasi wanita, Kantor Pembedayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kota Padang Panjang melaksananakan kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dibuka oleh Wakil Walikota Ir. H.Edwin,SP, Senin (22/3) di aula DPPKAD. Kegitan selama dua hari itu diikuti 60 peserta dari 25 organisasi wanita yang ada di KotaPadang Panjang.

Mengelola organisasi wanita kata Wawako Edwin, lebih mengarah kepada pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan posisi dan peran serta kaum wanita dalamkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu meningkatkan kualitas dan peran kemandirian organisasi wanita dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis kaum wanita dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. “GOWdiharapkan bisa menjadi organisasi wanita yang berhasil, dinamisserta mampu menjadi sumber inspirasi, harapan dan kekuatan masyarakat dalammemberdayakan potensi diri yang dimilikinya, baik dalam keluarga, karirdan organisasimaupun dalam kehidupan sehari-hari.Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas agar tidak mengalami ketertinggalan serta memilikikemampuan untuk ber-

saingdalamberbagai bidang giunamengisi pembangunan di Kota Padang Panjang,� ujar Wawako H.Edwin.

Lebih lanjut H.Edwin masih berharap,agar kaum perempuan di Kota Serambi Mekah dapat memberikan peran aktif dalam mendukung pencapaian program pembangunan daerah.Kesataraan jender dan anak yang juga merupakan program pemerintah daerah hendaknya diikuti dengan kesadaran.

Sisi lain,Kepala KantorPemberdayaan perempuandan Keluarga BerencanaKota Padang Panjang, Drs. H.Rafles Sama mengatakan bahwa, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak serta pembinaan organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan SDM agar lebih maksimal agar dapat terbangunnya sinergitas yang kuat. “Tujuan kita ingin konsisten mewujudkan kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan terpadu bagi peningkatan kualitas hidupperempuan dan anak, meningkatkan pengetahuan serta wawasan pengurus dan anggota organisasi, serta menjadikan organisasiwanita sebagai mitra pemerintah dalam pentas pembangunan di kota yang bertajuk Serambi Mekah ini,�sebut H. Rafles Sama.

Materi pelatihan yang berikan diantaranya, Kebijakan Pemerin-

tah Kota Padang Panjang dalam Pemberdayaan Perempuan oleh KepalaKantor Pemberdayaan Perempuan Kota Padang Panjang,Pemberdauyaan organisasi Perempuan Sebagai Mitra Pemerintah Dalam Pembangunanoleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Propinsi Sumatera Barat,Eksistensi Organisasi Perempuan Dalam Pentas Pembangunan oleh BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Propinsi Sumatera Barat dan Prosedur dan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Padang Panjang oleh Kepala BPBD, Kesbang Politik Kota Padang Panjang. Š Menda Pamuntjak

Humas ISI Padang Panjang Minim fasilitas PADANG PANJANG, BiNNews — Sebagai lembaga yang bertugas membangun pencitraan lembaga kepada publik dan sangat mencerminkan keberadaan sebuah lembaga. Humas diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen termasuk dengan kalangan Pers. Sebab, sebagai gerbang informasi lembaga, hubungan memiliki peranan yang sangat strategis akan baik atau buruknya sebuah lembaga.

Hal tersebut juga dirasakan Humas ISI Padang Panjang, sebagai lembaga yang ditugasi mengurusi pencitraan lembaga ISI, Humas belum begitu menjadi prioritas dari lembaga pendidikan seni tersebut. “Inilah keadaan kami disini,

walaupun masih minim berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tapi, kami tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan kedaan yang begini,�, ucap Humas ISI Padang Panjang Drs.David Suhu sambil menunjukan keadaan ruangannya yang minim fasilitas ketika ditemui dikruangannya.

Selain minimnya fasilitas yang dimiliki, Humas ISI juga masih kekurangan personil yang bersedia ditempatkan sebagai fungsional humas, hal tersebut disebabkan minimnya perhatian pimpinan terhadap lembaga kehumasan dan ketersedian anggaran yang disediakan terhadap kekgiatan kehumasan. “Masih sangat mending

sekarang, kalau dulu kami segala dibatasi, baik berbentuk anggaran, maupun fasilitas pendukung, malahan humas Cuma dianggap sebagai anak tiri dari lembaga ini, jika dilihat dari tupoksi, humas memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pencitraan lembaga ini,� jelas David Suhu.

Mudah-mudahan dengan bergantinya pimpinan lanjut David Suhu, Humas dapat disejajarkan dengan lembaga yang lainnya, termasuk masalah anggaran dan fasilitas, jika dibiarkan keadaan begini terus, kapan kami bisa bekerja tenang, sedangkan fungsional yang berjumlah 3 orang tersebut, tidak diberikan fasilitas yang layak untuk melaksanakan pekerjaan. “ Untuk melayani rekan-re-

kan wartawan yang meliput kegiatan di ISI, tidak jarang uang dari kantong pribadi kami yang keluar, belum lagi dari anggaran belanjan barang kebutuhan kantor yang dianggarkan minim sekali, anggaran tersebut sering kali terkatung-katung pencairannya, jika dibiarkan begini terus, semangat teman-teman untuk bekerja tentu akan menjadi berkurang, sementara tanggung jawab pekerjaan kami besar,� lanjutnya. “ Besar harapan kami kepada pimpinan yang baru, bagaiman menempatkan humas sebagaimana mestinya�, harap David Suhu yang juga dikenal sebagai pencipta lagu dan pemilik perguruan salah satu olahraga beladiri tersebut. Š Ned

Politisi Muda Eko Furqani Anak Panah Lepas dari Busurnya PADANG PANJANG, BiNNews — H. Eko Furqani, SE.MM bagai anak panah lepas dari busurnya menunju puncak pimpinan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Padang Panjang melalui Musda IV yang digelar di gedung M.Syafei, Sabtu(19/3). Kemenangan mutlak berada dalam genggaman politisi muda dari partai bersimbolkan matahari terbit berlatar biru muda.Pada Musda IV tersebut turut hadir Ketua DPW PAN Sumbar H. Asli Chaidir dan pengurus DPW lainnya,Wakil Walikota Padang Panjang, Ir. H. Edwin, SP, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri Dt.Bagindo Saidi, SE.MM. Naga-naganya, Eko Furqani yang notabene Wakil Ketua I DPRD Kota Padang Panjang ini merupakan pentolan dari pendahulunya menahkodai DPP PAN Kota Padang Panjang dr.H.Suir Syam,M.Kes.MMR yang kini Walikota Padang Panjang yang merupakan kali kedua memimpin kota bertajuk Serambi Mekah.

Melesatnya Eko Furqani dalam perebutan kursi nomor satu partai PAN tersebut telah mampu mengalahkan empat calon lainnya yakni Syafrizal Dt.Tan Majo Lelo, Erizal.SH dan Faizah Hayati.SH. Sementara calon ketua formatur yang semula berjumlah 5 orang, namun satu calon menyatakan mengundurkan diri dengan surat resmi yang disampaikan sebelum dilakukan pemilihan.

Suara kader PAN Kota Padang Panjang untuk pemilihan ketua formatur berjumlah 24 suara dari 25 suara sebelumnya karena satu orang lagi tidak bisa memberikan hak suarannya karena sedang melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Dari 24 suara tersebut 22 suara diperoleh Eko Furqani sedangkan 2 suara lainnya diperoleh Syafrizal. SH, dua calon lainnya yakni Erizal. SH dan Faizah Hayati.SH tak satupun mendapatkan perolehan suara. Dengan kemenangan mutlak tersebut, Eko figur penuh karismatik ini akaan menahkodai partai dedengkotnya Prof. Amien Rais itu lima tahun ke depan.

Ketua DPW PAN Sumbar H. Asli Chaidir usai Musda mengatakan, Musyawarah Daerah IV Kota Padang Panjang bukan hanya sekedar kegiatan pemilihan ketuanya saja tapi yang lebih utama adalah sebagai sarana evaluasi atas kepengurusan partai berlambang matahari ini di Padang Panjang lima tahun sebelumnya. “ Besarkanlah Partai ini dengan keikhlasan hati dan jangan mencari kekayaan melalui partai, kalau ini terjadi ditubuh PAN Padang Panjang ini akan sangat berdampak buruk bagi kebesaran PAN masa yang akan datang,� Tegas Asli dalam pengharapannya pada kader PANKota PadangPanjang.

Mantan Ketua PAN Kota Padang Panjang Suir Syam didampingi Eko Furqani dalam keterangan Pers-nya di Sekretariat PWI Perwakilan Padang Panjang yang dijamu oleh ketua Asril Dt.Pangulu Batuah beserta sejumlah anggotanya mengatakan, dengan terpilihnya Eko Furqani dalam Musda PAN ke IV ini, banyak harapan yang dapat kita tumpangkan pada dirinya selaku selaku politisi muda yang energik. “Dengan sosok yang muda, p e n u h kesabaran,dan ulet, saya yakin Eko bisa membesarakan partai ini kedepan.

Dengan kata lain, dalam persaingan politik yang d i n a m i s sekarang, kita memang memSyam Dan Eko Furaqni usai memberikan Keterangan butuhkan sosok Suir Pers. Usai Musda pan k3 IV di Sekretariat PWI perwakilan seperti Eko ini,� kota PadangPanjan ujar Suir Syam.

Sisi lain, Eko Furqani berjanji akan membesarkan partai PAN di Kota Padang Panjang ini sebagaimana yang diaamanatkan Ketua DPW PAN Sumbar agar PAN disemua daerah lebih maju dan besar dari saat ini. Untuk mencapai hal tersebut tentu kita sangat butuh dukungan dan kerjasama kader-kader PAN saat ini. “Selain itu pada pemilu 2014 mendatang PAN Kota Padang Panjang tidak ingin muluk-muluk. Namun dengan kerja keras dan komitmen bersama ditubuh PAN Kota Padang Panjang berjanji akan menaikan perolehan kursi partai menjaadi lima kursi, “ujar Eko Furqani berdiplomasi. Š Menda Pamuntjak/Ned

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

7

SAWAHLUNTO

PTBA Mengaku Tak Tau GPK Dikelola El John Indonesia (Paray Hotel Grup) SAWAHLUNTO, BiNNrews — Terkait kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat tentang pengelolaan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) milik PTBA yang statusnya dipinjam pakaikan pada Pemerintah kota Sawahlunto, dan kini pengelolaannya disertakan dalam kontrak bersama pengelolaan hotel W1 (kini Paray Garen City), pihak PTBA yang dikonfirmasi BiNNews, Rabu (23/3) kemarin mengaku tidak tahu perihal tersebut.

Kepala Bidang Humas PTBA UPO, Evi Trinandi Putri kepada

Evi Trinandi Putri

BiNNews mengatakan, gedung status gedung tersebut hanya dipinjam pakaikan dan surat perjanjiannya akan di perbarui setiap Lima tahun sekali. “Tiga bulan sebelum surat perjanjiannya habis, maka pihak Pem-

ko Sawahlunto sudah harus mengajukan surat perpanjangan. Mengenai pengelolaan yang sudah diserahkan pada pihak lain, secara resmi kami belum menerima surat pemberitahuan dan sejenisnya,� katanya.

Tetapi, lanjunya, mungkin sudah ada pemberitahuan dengan atasan kami secara lisan, namun kami juga belum diberi tahu.

Menjawab lebih jauh pertanyaan BiNNews terkait GPK yang dikomersilkan Pemko, Evi mengatakan, gedung yang dulunya bernama Gedung Pertemuan Masyarakat, lalu berganti nama menjadi Gedung Pusat Kebudayaan itu dipinjam pakaikan kepada pihak Pemko untuk keperluan masyarakat. Dan hal itu merupakan bentuk kepedulian PTBA

pada masyarakat kota ini. “Pihak PTBA sama sekali tidak mengharapkan apapun yang dihasilkan dari pengelolaan GPK. Jika memang pengelolaannya sudah diserahkan pada pihak lain, silahkan saja, sepanjang tidak dipindahtangankan,� ujar Evi. Sementara itu, selain pihak PTBA sebagai pemilik gedung yang tidak tahu menahu soal penyerahan pengelolaan GPK pada El John Indonesia atau Paray hotel grup, pihak DPRD sebagai legislator kebijakan pemerintahan kota ini juga tidak mengetahuai hal ini. Selain itu, salah seorang pejabat penting di pemerintahan Amran Nur juga mengaku tidak mengerti apa dan bagaimana isi dalam perjanjian kontrak tersebut. ŠAmin

Dasrial Eri Sarankan Pemko Lakukan Mutasi Dikalangan Sekdes SAWAHLUNTO, BiNNews — Bertahun tahun sudah sejumlah Sekertaris Desa yang ada di kota Sawahlunto,khususnya yang memenuhi persyaratan telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dan bagi yang tidak memenuhi kriteriapun diberikan sejumlah materi.

Namun dengan berubahnya status Sekdes menjadi PNS, sudahkah mereka mampu menunjukkan kinerja yang semestinya?. Diakui atau tidak, memang hingga kini belum pernah terjadi mutasi atau perpindahan tempat tugas dikalangan Sekdes.

Wakil ketua komisi A DPRD Sawahlunto yang sekaligus meru-

Dasrial Eri

pakan wakil ketua Badan Kehormatan (BK) serta ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan kota setempat, Dasrial Eri SE menilai kinerja Sekdes masih belum ada perubahan signifikan pasca diangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu disampaikan Dasrial Eri yang biasa disapa Pakde pada BiNNews, Rabu (23/3).

Menurutnya, setelah tiga tahun berjalan status Sekdes menjadi PNS, kinerja mereka masih tetap seperti semula. “Saya melihat kinerja Sekdes masih saja tetap seperti sebelum mereka diangkat menjadi PNS. Untuk itu, kita menginginkan adanya mutasi dikalangan para Sekdes untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya sebagai Pegawai Negeri,� ujar Dasrial yang pernah menjadi Kepala Desa Kolok itu.

Mutasi dikalangan PNS itu, lan-

jutnya, merupakan hal yang biasa.

Tetapi sejauh ini saya belum melihat adanya hal itu dilakukan Pemerintah kota ini.

Dikatakannya, jauh sebelum mereka diangkat menjadi PNS, sebagian besar dari mereka sudah menjabat sebagai Sekdes. Bisa saja mereka merasa jenuh dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga tidak tertutup kemungkinan akan mengurangi rasa tanggungjawabnya.

Selain itu, jika dilakukan mutasi tersebut, menurutnya, setidaknya akan mempercepat laju pembangunan di desa yang selama ini masih tertinggal. Š Amin

Polres Sawahlunto Bangun MushalaMushala SAWAHLUNTO, BiNNews — Merealisasikan amanah yang diberikan AKBP.Anshori dalam serah terima jabatan Dua tahun lalu, Kapolres Sawahlunto AKBP. Ano Munarto S.Ik akan membangun Mushala sebagai tempat ibadah dilingkungan Polres.

Hal itu disampaikan Ano Munarto dalam acara peletakkan batu pertama pembangunan Mushala yang diberi nama Mushala Al Waliyyu, Rabu (23/3) berlokasi tepat disamping markas Polres. “Dengan modal nekat serta sumbangan dari beberapa pihak donatur, alhamdulillah setelah Dua tahun saya menjadi Kapolres di kota ini, baru sekarang saya bisa merealisasikan amanah dari Kapolres sebelumnya yaitu AKBP Anshori untuk membangun sebuah tempat ibadah, yang sebelumnya kami hanya memanfaatkan sebuah ruangan dikantor ini,� ungkap Ano Munarto.

Ditambahkannya, pembangunan Mushala Al Waliyyu yang berukuran 9x9 meter itu, tak lepas dari dukungan kuat dari Kasat Sa-

Kapolres Sawahlunto, AKBP ANo Munarto S.Ik saat peletakkan batu pertama pada pembangunan Mushala Al Waliyyu.

bara Darmansyah yang telah berjuang keras untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan ini.

Selain untuk sarana ibadah bagi jajaran Polres, Ano juga berharap

agar masyarakat sekitar juga dapat memanfaatkan Mushala itu untuk kegiatan keagamaan.

Sementara itu, Walikota Amran Nur berharap dengan adanya

pembangunan Mushala yang tempatnya dinilai sangat strategis itu, juga akan mendukung program pariwisata kota ini. “Dengan dibangunnya Mushala ini, juga erat kaitannya dengan visi kota kita.

Khususnya bagi para wisatawan yang ingin melaksanakan ibadah. Tempat ini sangat strategis, sehingga diharapkan mereka mau memanfaatkan tempat ini,� harap Amran.

Turut hadir pada acara tersebut, Ali Yusuf ketua DPRD kota ini, Kepala kantor Inspektorat Halomoan, Camat barangin Efriyanto, seluruh Kapolsek sekota Sawahlunto, Kepala Desa Santur Bejo Karyono, serta sejumlah ulama dan tokoh masyarakat. Š Amin

Sawahlunto Akan Kirim 7 Atlet Catur Pada Kejurda Bukittinggi SAWAHLUTO, BiNNews — Jelang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Catur yang akan digelar dipasar Banto kota Bukittinggi pada 7 – 10 April mendatang, Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) kota Sawahlunto, akan sgera melakukan seleksi. “Kita akan meminta kepada seluruh sekolah tingkat atas untuk mengirimkan 10 atletnya. Selanjutnya, tanggal Satu April kita akan lakukan Prisen House seleksi dan rencananya kita akan mengirimkan 7 atlet,� ujar ketua Percasi Sawahlunto,Prisen House yang ditemui BiNNews di kantor KONI kota setempat,Selasa (22/3).

Menurutnya, Dalam event tersebut akan dibagi menjadi beberapa kategori seperti, Senior Putra dengan batasan umur kelahiran 1990 kebawah. Junior Putra kelahiran 1996 – 1991, Senior Putri, kelahiran 1996 kebawah, serta Junior Putri kelahiran 1997 keatas.

Prisen House manambahkan, dalam kejuaraan tersebut akan memperebutkan hadiah berupa uang tunai plus Piagam yang diambil perkategori. “Untuk penentuan rangking, panitia akan menerapkan pola Mach Point (MP), WP,SB, Progresive Scoore (PS). Seangkan system pertandingannya dengan pola Swiss 9 kali main,� pungkasnya. ŠAmin

BAZ Sawahlunto Bantu Bangun Rumah Warga Miskin SAWAHLUNTO, BiNNews — Badan Amil Zakat atau BAZ kota Sawahlunto dibawah komando Zohirin Sayuti yang juga Sekertaris Daerah kota setempat, Alokasikan dana Rp80 juta pertahun untuk membantu pembangunan rumah tak layak huni khusus bagi warga masyarakat yang tergolong tak mampu.

Syafrudin Syarif Hal itu disampaikan Sekertaris BAZ Syafrudin Sayarif kepada BiNNews, Kamis (24/30) di kantor Dinas Pendidikan.

Menurutnya, bantuan rumah layak huni bagi warga tidak mampu itu sudah berjalan selama Tiga tahun terakhir. “Dalam program santunan fakir miskin (Asnaf) untuk rumah tak layak huni, kita menganggarkan 2 unit rumah perkecamatan, dengan dana masing-masing Rp10 juta per unit, sehingga untuk tahun 2010 lalu dalam program tersebut kita telah mengeluarkan dana sebesar Rp988 juta, “ terang Syafrudin, yang juga menjabat Kabid Diklusepora pada Dinas Pendidikan kota setempat.

Selain program bantuan rumah tak layak huni, lanjutnya, Baz juga memberikan bantuan bea siswa terhadap siswa SLTP dan SLTA khusus dari keluarga tidak mampu. “Sedangkan untuk bea siswa Anak Sekolah Dasar, kita akan berikan hanya pada yang bersifat incidentil. Harapan kami, jangan ada alasan warga masyarakat kota ini tidak menyekolahkan anaknya hanya gara-gara tak ada biaya. Namun tentunya harus melalui prosedur yang ada,� pungkasnya. Š Amin

Hadapi UN, Mental Siswa Menurun SAWAHLUNTO,BiNNews — Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah tingkat SLTA pada 18 April mendatang, kini merebak kembali adanya issue tentang bocornya kunci jawaban yang juga bisa diakses melalui internet.

Selain itu, meski sulit untuk dibuktikan, BiNNews juga menangkap adanya desas desus atau indikasi sejumlah siswa yang akan membeli kunci jawaban yang konon harganya mencapai puluhan juta Rupiah, dengan cara berpatungan.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan kota Sawahlunto, Herman Nirwana yang dikonfirmasi BiNNews, kamis (24/3) diruang kerjanya membantah keras adanya issue tersebut. “Sampai saat ini saya belum mendengar atau mendapat laporan tentang adanya issue ini. Jauh hari sebelumnya, kami telah melakukan sosialisasi pada seluruh sekolah yang juga melibatkan wali murid untuk jangan mempercayai adanya peredaran kunci jawaban,� katanya.

Jika ada guru yang berani bermain, tegasnya, maka bersiaplah untuk diberhentikan. Dan untuk mengantisipasi hal itu, sekarang soal dibagi dalam 5 paket atau 5 seri dan dibagikan secara acak. “Kunci jawaban itu menyesatkan, dan hal itu bisa jadi karena adanya pihak yang ingin menghancurkan citra pendidikan di Sawahlunto,� ujarnya,terlihat kesal.

Menurut Herman Nirwana, indicator keberhasilan pendidikan di Sawahlunto bukan dari hasil Ujian Nasional, melainkan berhasil atau tidaknya masuk ke perguruan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Herman juga mengakui adanya penurunan mental siswa dalam menghadapi Ujian Nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana hasil program belajar secara fullday yang telah berjalan beberapa tahun terakhir ini?.

Mengapa justru kini siswa terlihat menjadi tidak percaya diri dalam menghadapi UN?. Dan mengapa santer dikabarkan bahwa siswa disibukkan dengan mencari kunci jawaban?. Atau inikah keberhasilan pola fullday School yang selama ini digembargemborkan dikota ini?. ŠAmin

PAYAKUMBUH / LIMAPULUHKOTA Alis Marajo : Jadilah Pelayan Masyarakat yang Sejahterakan Masyarakat LIMAPULUH KOTA, BiNNews — Bupati Lima Puluh Kota Dr.Alis Marajo Dt .Sori Marajo mengingatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak bermain-main dengan rencana dan anggaran. Bermain anggaran akan berakibat pidana. Hal ini disampaikan oleh Bupati dr. Alis Marajo dalam pembukaan Forum SKPD di Hotel Mangkuto pada Rabu (23/ 03). “Janganlah sekali-kali bermain anggaran, karena berakibat menjerumuskan kita ke pidana.

Tidak ada kegiatan tanpa kebijakan, kalau tidak ada dalam RKA atau DIPA janganlah dikatakan ada. Itu namanya bermain-main terhadap anggaran yang sudah ditetapkan dengan aturan,� tegas Bupati mengingatkan.

Selain Bupati, acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Limapuluh Kota, Darman Sahladi, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala SKPD, para Camat dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Bupati menjelaskan bahwa forum ini merupakan sarana silahturami antar SKPD untuk menghasilkan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Darman Sahladi pada forum tersebut mengharapkan adanya sinkronisasi program antara program daerah dengan program provinsi dan pusat. Forum ini juga akan menjadi penyampaian visi dan misi Bupati dan daerah, untuk dibahas dalam rapat kerja di DPRD sekaligus guna penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB) tahun 2012 Diingatkan Darman Sahladi, pemerintah daerah harus melakukan penguatan terhadap kelembagaan dan penguatan terhadap Sumber Daya Masyarakat (SDM), agar anggaran yang ditujukan untuk masyarakat menjadi tepat sasaran.

Alokasi anggaran pemerintah Kabupaten harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat.

Ketua panitia Zulnadi kepada BiNNews menyebutkan bahwa Forum SKPD merupakan salah satu siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah yang didahului oleh Musyawarah Per-

Alis Marajo

encanaan Pembangunan ( Musrenbang ) di Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan yang pelaksanaannya telah berakhir pada Februari 2011 lalu.

Disebutkan Zulnaldi, pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas rancangan kerja (renja) SKPD dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD yang difasilitasi oleh SKPD terkait.

Acara forum SKPD ini dilakukan selama 2 (dua) hari, yaitu dari tanggal 23 sampai dengan 24 Maret 2011. Acara ini melibatkan peserta yang terdiri dari unsur kecamatan, DPRD, SKPD, Bappeda, dan stakeholder terkait, dengan jumlah sekitar 150 orang. Sedangkan narasumber berasal dari Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota. Š Sakti

Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, Indra Kesuma :

Terkait UN Tidak Ada Ujian Ulangan LIMAPULUH KOTA, BiNNews — Sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional 2011 disebutkan bahwa Ujian Nasional tahun ini tidak ada Ujian Ulangan. Untuk itu diharapkan kepada sebanyak 7.596 siswa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 4.794 orang siswa SMP/MTs, 2.168 orang siswa SMA/MA dan 634 orang siswa SD agar mempersiapkan diri secara lahir dan bathin untuk menghadapinya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Indra Kesuma, M.M.Pd, kepada BiNNews di ruang kerjanya, Kamis pecan lalu, sebagai suatu bentuk himbauan kepada seluruh siswa-siswi yang akan menghadapi Ujian Nasional. “ Ujian Nasional yang sudah diambang mata, agar dapat berhasil menghadapi Ujian Nasional dan sukses memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi siswa harus melalui proses pendidikan yang sedang berjalan dengan sebaikbaiknya, baik berupa belajar tambahan maupun rutinitas belajar yang telah diprogramkan sekolah berdasarkan kebijakan dari Dinas Pendidikan Limapuluh kota,� ujar Indra Kusuma didampingi Kepala Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA Hidwan Reta, M.Pd.

Guna persiapan menghadapi Ujian Nasional yang tinggal hitungan hari ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh beserta jajaran direncanakan akan berkunjung ke sekolah-sekolah dalam rangka pemberian motivasi belajar kepada siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional.

Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil yang didapat tahun 2010 yang lalu, dimana Untuk tingkat SD Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh peringkat ke2 se Sumbar, Untuk SMA jurusan IPA memperoleh peringkat ke 9 di Sumbar, jurusan IPS peringkat ke 6, jurusan bahasa peringkat ke 3 sedangkan SMP Kabupaten Lima Puluh kota mendapatkan peringkat ke-11.

Indra Kesuma menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan UN dengan ikut mengawasi dan memperingatkan siswa-siswa yang masih berkeliaran pada malam hari untuk belajar dengan serius sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Diingatkannya, kepada siswa agar tidak mempercayai kuncikunci jawaban yang beredar, karena Soal UN tersebut terdiri dari 5 paket. “Percayalah pada diri sendiri dan perbanyak bekal untuk

Indra Kusuma

menghadapi UN. Guru tidak dibenarkan membantu siswa pada saat UN dengan membantu menjawab soal, karena hal tersebut dapat merusak moral,� tukuk Indra.

Sementara Hidwan Reta menambahkan, bahwa Ujian Nasional akan dilaksanakan tanggal 18 April – 21 April 2011 untuk tingkat SLA, disusul dengan SMP dilaksanakan pada tanggal 25 April s.d 28 April 2011 dan diakhiri tingkat SD yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei s.d 11 Mei 2011.

Ditambahkannya, syarat yang harus dipenuhi siswa agar lulus Ujian Nasional adalah tidak boleh memiliki nilai dibawah 4 untuk dan memperoleh nilai akhir minimal 5,5. Untuk Nilai Ujian Sekolah (rata-rata rapor dan Ujian akhir Sekolah) memiliki porsi sebesar 40%, nilai Ujian Nasional 60% dimana apabila dijumlahkan akan memperoleh Nilai Akhir (Kelulusan), jadi Standar Kelulusan Siswa tidak semata-mata ditentukan oleh hasil Ujian Nasional seperti tahun yang lalu. Š Sakti

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

8

PASAMAN BARAT

Polres Pasbar Lamban PASBAR, BiNNews — Lambanya penyidikan yang dilakukan Polres Pasaman Barat membuat Desmawati yang telah melaporkan Wati dengan tanda bukti laporan polisi Nomor : LP/69/II/2011 SUMBAR/RES PAS- BAR Tanggal 24 Februari 2011 dengan laporan tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya yang akhirnya baru diperiksa Kanit Indik 3 Reskrim pada Senen (14/3) lalu namun anehnya terlapor hingga berita ini diturunkan belum juga di periksa.

Menurut keterangan Desmawati (28) kepada BiNNews mengatakan peristiwa yang dialaminya bermula ketika malam hari dari Simpang Empat menuju rumah di jorong Labuah Lurus Setiba di jembatan Batang Saman pihak istri muda dari suaminya Ujang bersama dengan kakak istri muda bernama Deni sekitar pendakian saya disapa dengan kata dimana suami kamu bilang terlapor kepada korban saya (Desmawati) menjawab di rumah kamu kepada terlapor hingga di TKP saya di remas, di tampar pegang rambut dan di-

cakar oleh Wati kakak dari Deni istri muda suami saya dan saya mengalami luka hingga berdarah di pipi kiri langsung di saksikan oleh suami saya bersama istri mudanya yang hanya melihat saat kejadian berlangsung.

Saksi Isaf (35) kepada BiNNews mengatakan membenarkan peristiwa yang menimpa Desmawati akhirnya pagi harinya saya membawa desmawati ke Yarsi untuk di visum setelah melaporkan perkara tersebut atas permintaan desmawati.

Desmawati mintak keadilan atas peristiwa yang di alaminya namun baru 19 hari di panggil oleh Kanit Indik 3 Reskrim yang dimana senen tanggal 14 maret sekitar pukul 10 pagi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap desmawati mengatakan ini merupakan kasus ringan ungkap kanit kepada menirukan ucapan hasil pemeriksaan kepada binnews tambah desmawati hasil visum hingga saat ini masih di pihak polisi.

Karena Hingga detik ini belum juga pihak polres memanggil ter-

Desmawati

lapor maupun memeriksanya Desmawati berdasarkan peristiwa yang di alaminya melihat gelagat yang tak kunjung di panggil berdasarkan surat yang di tulisnya pada tanggal 20 Maret 2011 dengan Perihal Lambanya Penyidikan Oleh Polres Pasaman Barat yang di tujukanya kepada Bapak Kapolda Sumbar, yang mana dalam penggalan isi surat yang dilayangkanya menyebutkan penganiayaan secara fisik yang saya alami yang dilakukan oleh saudari Wati yang tak lain kakak dari istri poligami suami saya , yang mana laporan saya tersebut sampai pada surat ini saya kirimkan kepada bapak tidak pernah di tindak lanjuti bahkan terkesan lambat

atau tidak dihiraukan oleh pihak penyidik.

Bahkan ada ucapan dari salah satu anggota kapolres pasaman barat yang mengatakan kasus yang saya alami kasus ringan sehingga saya merasa tidak ada mendapat layanan keadilan dari kasusu yang saya alami padahal kasus yang saya alami cukup berat dan sesuai dengan hasil visum dokter. Dan berharap bapak kapolda yang terhormat saya mohon dan dengan sampainya surat ini semoga ada tindak lanjutnya yang dilakukan oleh penyidik polres Pasaman Barat.

Tambah Desmawati Padahal Suami saya belum secara hokum cerai dan surat nikah masih sama saya dan bisa secara hokum saya liahtkan bukti surat nikah .

Jumat Ketika BiNNews mengkonfirmasikanya kepada Kanit Indik 3 Reskrim tidak berada di tempat dan salah seorang staff mengatakan untuk menjawab seua itu kami serahkan kepada bu kanit, bapak kapolres ketika akan di temui tidak berada di tempat Š Buyung

Tahtial Anhar, Kabid Produksi Perkebunan Pasaman barat

SMP I Sasak Ranah Pasisia Pertama laksanakan DDS PASBAR, BiNNews — Pasca pertemuan Bupati Pasaman Barat H. Bahruddin R MM dengan seluruh unsur elemen masyarakat yang ada di pasaman barat di aula kantor bupati pada tanggal 17 maret 2011 menyampikan visi dan misi pembangunan pasbar kedepan bertadahkan di atas tadah agama dan menitik beratkan kepada dunia pendidikan wajib pandai baca tulis alguran serta memiliki sertifikat dari Dai yang telah dilantik perkecamatanya jika melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menanggapi surat edaran bupati tersebut dan di tegaskanya melalui pertemuan di aula kantor bupati pihak SMP N I Sasak Ranah Pasisia berdasarkan pantauan Koran binnews serta di perkuat informasi dilapangan SMP N I Sasak Ranah Pasisia merupakan sekolah pertama yang melaksanakan imbauan bupati tersebut, jum’atnya langsung mensosialisasikan kepada wali murid sehingga minggu tangga 20 maret telah kita laksanakan Didikan Subuh yang bertempat di mushollha M Yunus yang terkenal dengan istilah mushollha Kran terbanyak (105 kran) dikomkplek sekolah di mulai pukul 05.30 sampai 07.00 pagi dengan Dai yangt elah dilantik yakni Ustad Cennef. Ungkap Drs. Hawayriyun (Senen (21/3) Dalam hal ini kita juga menghimbau kepada wali murid agar mengantar dan menjemput anak – anakny selama program ini berlangsung bagi anak – anak yang belum bisa sama sekali baca tulis alguran kita didik di sekolah sampai bisa dengan sendirinya.jadwal didikan subuh tersebut telah kita tetapkan yakni setiap hari minggunya yang secra bergiliran /local , hal lain yakni kita coba membagi 2 jus /local baca alguran dengan target tamat ketika akan naik kelas dan akan kita khatamkan secara massal di sekolah yang insya alllh jika berjalan lancer kita undang bupati sebagai aplikasi dari keinginan kepala daerah dan cita –cita bersama.Tegas Hawariyun Itin (32 thun) masyarakat sasak penjual sarapn pagi kepada BiNNews mengatakan kami sangat mendudkung program - program yang dilakukan kepala sekolah dari pantauan alhadulillah SMP N I Sasak mulai tacelak dari yang sebelumnya. ŠBuyung

Kakao Pasbar Unggul PASBAR, BiNNews — Upaya percepatan dan peningkatan produk dan mutu hasil kakao nasional melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku dan sumber daya manusia yang ada dan baik.

Hal ini terselenggara ketika Dinas perkebunan Pasaman Barat membuka rapat sinkronisasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan muto kakao yang di selenggarakan seluruh uptd, pelaksanan gernas kakao tahun 2011 program peningkatan produktifitas kakao di kab Pasaman Barat

sukses melaksanakan di bidang premajan nya, dan perluasan gernas peremajaan 250 Ha, intenfikasi 700 Ha, Rehabilitasi 250 Ha. Masyarakat yang menerima bantuan dan kelompok tani nya seperti Hands prayer 50 unit dan 1 unit nya lahan 5 Ha, dan benih tanaman sela 15 kg, Ha dan tambah bantuan upah bongkar tanam dan sanitasi. Rehabilitasi ini memperbaiki kondisi tanaman kakao pada kebun yang kurang produktif dan yang terserang hama penyakit. Syarat rehabilitasi perlu seperti tanaman masih

produktif nya sampai 15 th, dan jumlah tegakan populasi tanaman sampai 70 % sampai 90 %, rehabilitasi yang mutu nya rendah perlu 500kg/th/ha untuk di tingkatkan masih bisa, jumlah pohon pelindung untuk yang mencapai 70% arus mencapai dari standar, Rehabilitasi ini arus perlu lahan kelompok yang arus memenuhi syarat. Ucap Tahtial Anhar kabit produksi Dinas Perkebunan kepada koran Binneews pada 17/3, bantuan untuk Rehabilitasi ini mendapat

satu kelompok Hands Prayer 50 unit untuk 1 unit 5 Ha, steksambung samping 250.000 batang tambah 2 stek batang. Dan ditambah bantuan upah terbang utama dan sanitasi.

Kegiatan yang dilakukan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas Mutu kako ini dapat keseriusan petani pasbar atau kelompok tani untuk manfaat bagi masyarakat Pasaman barast juga kaena ini program dari bapak wakil presidan pada pertemuan 2008 dimaju Sulawesi selatan ini. ŠDC

Drs. Hawariyun saat pertama sekali adakan didikan Subuh

DHARMASRAYA

Gubernur Resmikan Cetak Sawah Baru di Dharmasraya.

DHARMASRAYA, BiNNews — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menanam padi sebatang metode System of Rice Intensification (SRI) di lahan persawahan baru yang dibuka kelompok tani Rawang Parupuk, Jorong Taratak, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Dharmasraya. Gubernur Sumber bersama Bupati Dharmasraya, serta pejabat lainnya menanam padi sebatang perdana di lahan sawah yang di kelolah Poktan Rawang Parupuk, Rabu ( 23/3).

Poktan Rawang Parupuk ‘menyulap’ rawah yang terlantar selama ini dikembangkan menjadi lahan persawahan dan dibuka sejak Agustus 2010 seluas 50 hektare. Kelompok tani itu, mendapatkan bantuan dana bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kementerian Pertanian sebesar Rp225 juta.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, pembukaan lahan persawahan baru sebagai upaya untuk menyiapkan ketersedian pangan di daerah.

Pemerintah pusat sudah menyiap-

Kadis Pertanian Sumbar Ir Djoni melihat Gubernur Irwan dan Bupati Adi menanam padi

kan anggaran untuk mendukung masyarakat yang ingin membuka lahan baru senilai Rp7,5 juta/hektare.

Jadi, masyarakat yang mempunyai lahan terlantar dan punya keinginan mencerak sawah baru, hanya tinggal mengajukan proposal ke instansi terkait. “Kita terus mendorong pembukaan lahan sawah baru, pada tahun 2011 Dharmasraya telah menargetkan

seluas 600 hektare,� dan tambahan 2000 ha pada tahun 2012 hingga tahun 2013, katanya.

Menurut Gbernur, Dharmasraya masih banyak lahan tidur dan rawa yang bisa dikembangkan untuk mencetak lahan sawah baru, maka diharapkan Pemkab setempat mempersiapkan proposal untuk diajukan ke Kementerian terkait di pusat.

Pembukaan lahan sawah baru,

sangat seiring dengan program gerakan pensejahteraan petani (GPP) yang dicangkan program.

Makanya petani yang punya motivasi itu, terus di dorong dan termasuk pada kabupaten lainnya yang memiliki lahan tidur terlantar.

Menurut kajian Dinas Pertanian Sumbar, lahan sawah baru produksinya untuk tahap awal sekitar tiga ton, dan setelah tahap berikutnya bisa melebihi empat ton/hektare.

Dengan penambahan lahan baru tersebut, tentu produksi besar Dharmasraya terus mengalami peningkatan atau mampu melebihi kebutuhan lokal. “Kini surplus produksi beras Dharmasraya sudah mencapai 35 ribu ton, jika dilakukan penambahan pada tahun ini, jelas bisa mencapai surplus sekitar 50 ribu ton,� katanya.

Kesempatan kunjungan lapangan itu, Gubernur Sumbar juga meresmikan peluncuran beras Darah Jingga yang telah dipatenkan menjadi produksi lokal kabupaten pemekaran itu.

Sentra produksi beras Darah Jingga Dhar-

masraya itu, dikembangkan kalan- patan tersebut menyerahkan segan kelompok tani (Poktan) di cara simbolis bantuan Perkebunan Jorong Piruko, Nagari Sitiung, Ke- untuk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2011 yakni, 50.000 camatan Sitiung.

Gubernur juga memberi apre- batang bibit kakao, 5.250 batang siasi petani yang telah bergabung bibit sawit, 35 ekor sapi, gunting dalam kelopok tani, dan memben- pangkas Kakao 100 buah, 40.000 tuk usaha keuangan mikro serta batang bibit karet.

Hadir kesempatan itu, Kadis memiliki unit penggilingan padi Perta Sumbar, Disbun, Dinas Kebantuan dari Kementan RI. “Kita membutuhkan petani lautan dan Perikanan (DKP), jajayang mau berkerja keras dan ber- ran Satu Kerja Perangkat Daerah sungguhsungguh sehingga dalam (SKPD) kabupaten itu, serta angmenjalankan usaha ada kendala gota legislatif dan Muspida setempemerintah daerah akan terus pat. ŠBiNNews mencarikan sumber bantua mulai d a r i masa tanam sampai pada p a s c a panen,� katanya.

G u bernur j u g a dalam k e s e m - Gubernur Irwan nyadap karet disaksikan Bupati Adi Gunawan

KOTA PADANG Walikota Padang Fauzi Bahar:

Kemiskinan Musuh Bersama PADANG, BiNNews—-Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si mengajak warga kota sacara bersama- sama mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Dengan demikian warga kota yang 28 persen masih berada di bawah garis kemiskinan bisa cepat merasakan kehidupan yang lebih layak.

Hal itu disampaikan Fauzi Bahar, pada acara bedah rumah terhadap keluarga Timah (80 Th), yang diprakarsai oleh Universitas Bung Hatta, di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah, Jumat (25/3).

Lebih jauh ia menjelaskan, warga kota yang kini merasakan hidup layak sekitar 72 persen diajak oleh Fauzi menyisihkan hartanya sekian persen untuk membantu rekanrekannya yang masih kurang mampu, baik dalam bentuk zakat, sadakah atau dalam bentuk lain-

Walikota Padang Bersama Pemilik Bedah Rumah Timah, dan Wako bersama Lurah dan Camat, Jumat (25/3)

nya. Bahkan kalau ada yang mau bedah rumah warga miskin itu langkah yang baik, dan Pemko Padang sangat mendukungnya, ujarnya.

Meskipun demikian Pemko Padang juga sudah punya program pengentasan kemiskinan di Kota

Padang, baik melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kelurahan, Badan Keluarga Berencana/ PP, Dinas Sosial, Koperasi, Deperindag dan SKPD lainnya, serta lembaga social yang ada, seperti BAZDA. ŠBiNNews

IMB Harus Diawasi Lurah dan Camat PADANG, BiNNews — Camat dan lurah harus proaktif mengawasi Izin Mendirikan bangunan (IMB) di wilayah kerjanya, karena ini hal yang sangat urgen dan tidak bisa ditawar- tawar.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Padang DR Fauzi Bahar pada acara Silaturahmi dengan Lurah dan Camat se-Kota Padang di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Jumat (25/3). Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan H. Syafril Basir, SH, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Ir. Dian Fakhri MTP. Wali Kota menguraikan pasca gempa 30 September 2009 semakin banyak bangunan yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), hal tersebut dapat kita lihat disepanjang jalan Bypass. “Mulai saat ini Lurah dan Camat harus mendata ulang seluruh bangunan yang tidak memiliki IMB dan khusus bagi bangunan liar di

sepanjang Jalan Bypass harap para pemiliknya diingatkan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari, karena pembangunan jalur dua Bypass akan segera dimulai dalam waktu dekat ini “ ujar Fauzi Bahar.

Wali Kota juga meminta agar Lu- Wako Padang bersama Lurah dan Camat rah dan Camat memberikan laporan disetiap IMB lah dikeluarkan. “Sekarang ada sinyalemen bahyang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat kepada Dinas Tata Ruang dan wa pihak Kelurahan dan Kecamatan “bermain� dalam kepenguruTata Bangunan untuk di kroscek.

Selain izin bangunan yang dike- san IMB, bagi Lurah dan Camat luarkan oleh Lurah dan Camat, Di- yang terbukti melakukan pelangnas Tata Ruang dan Tata Bangunan garan akan mendapat sangsi yang juga akan melakukan kroscek pada tegas karena hal tersebut telah bangunan yang telah memiliki mengurangi PAD (Pendapatan Asli IMB, apakah bangunan tersebut Daerah) Kota Padang� tambah telah sesuai dengan IMB yang te- Fauzi Bahar. ŠBiNNews

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

10 9

Aktivitas warga Katiagan tengah membuat perahu yang umumnya berprofesi nelayan

Ponton

S Buyung Ganto, Walinagari Katiagan Kinali Pasaman Barat

Membangun Infrastruktur, Meningkatkan Perekonomian „ Bupati

Baharuddin: Rp1 Miliar per Nagari se-Pasaman Barat

PASAMAN BARAT, BiNNews — Masyarakat Nagari Katiagan Pasaman Barat beserta perangkat Nagari terus melakukan pembenahan dan penguatan mengurai potnesi daerah yang dimiliki untuk membangun ekonomi masyarakat.

Walinagari Katiagan Kinali Pasaman Barat, S Buyung Ganto memahami benar bahwa modal utama memacu pembangunan di segala bidang tidak hanya memiliki potensi alam namun juga harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusianya.

Semua komponen Nagari bertakad mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bertaqwa, jelas S Buyung Ganto.

Strateginya urai Walinagari, diantaranya melalui percepatan pembangunan kualitas SDM, me-

Bupati Pasaman Barat Baharuddin

saoalan dan kendala pembangunan yang dihadapi masyarakat,� katanya bersemangat.

Wujud kongret kepedulian

Pembangunan jalan program PNPM Mandiri di Nagari Katiagan

nerapkan system ekonomi kerakyatan serta peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana dasar. “Tak ada jalan lain Walinagari mesti turun ke pelosok-pelosok jorong untuk menidentifikasi dan menginventarisisr segala per-

Walinagari ini pun direspon Bupati Pasaman Baharuddin. Pemkab pun memberikan satu unit mobil Mitsubishi jenis Pick Up yang dipergunakan untuk moda transportasi supaya program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana terutama

Kapal nelayan milik warga Nagari Katiagan Kinali Pasaman Barat

jalan utama ke Kanagarian Katiagan.

Terutama lagi jelas Walinagari adalah bagaimana mengelola potensi laut karena masyarakat bekerja sebagai nelayan, “Kedepan bagaimana potensi kelautan Nagari Katiagan menjadi perhatian pemerintah termasuk Pemrov Sumbar,� harapnya Upaya Pemkab Pasaman Barat untuk menstimulus dan menggerakkan perekonomian rakyat dari nagari-nagari sesungguhnya telah dikongretkan melalui politik anggaran dengan mengelontorkan Rp1 miliar untuk setiap Nagari di Pasaman Barat.

Total anggaran dari APBD Tahun 2011 mencapai Rp19 miliar untuk 19 nagari, �Anggaran Rp1 miliar per nagari telah masuk dalam APBD 2011. Anggaran ini akan diserahkan kepada setiap nagari tentunya setelah Nagari mengadakan Musrenbang nagari anggaran tersebut benarbenar diperuntukkan buat menggerakkan ekonomi anak nagari,� kata Bupati Baharuddin.

Mekanisme penggunaan anggaran akan dilakukan secara swadaya dengan melibatkan anak cucu nagari yang ada di nagari tersebut. Anggaran tersebut nantinya dialokasikan dengan komposisi 40% untuk membantu penyelenggaraan kegiatan serta administrasi dan 60% digunakan untuk pembangunan pisik nagari. “Dengan adanya dana Rp1 miliar ini diharapkan Nagari bisa menjalankan programnya dalam rangka mengimplementasikan pembangunan berbasis nagari.

Kepada Walinagari saya minta untuk tidak main-main dengan dana tersebut, bila terdapat penyelewengan akan saya serahkan ke pihak hukum,� pesan Bupati seperti dituturkan Buyung Ganto.

Lanjut Buyuang Ganto lagi, banyaknya program yang bakal dibiayai dana Rp1 miliar ini akan disesuaikan dengan program Bupati Pasaman Barat.

Diantaranya mewujudkan pendirian MDA dan baca Al-Quran. Namun katanya, membuka

daerah terisolir dengan membangun akses jalan juga jadi prioritas pemerintahan Nagari Katiagan. “Target kami pada tahun 2011 semuanya daerah tertinggal akan terjangkau transportasi, apalagi adanya program PNPM Mandiri sehingga jalan-jalan menuju Tiagan kini juga sedang dalam proses pengerjaan termasuk pembangunan jembatan. Bila pembangunan ini selesai masyarakat Nagari berharap dapat diresmikan oleh Bupati,� harapnya.

Mengapa demikian, akses jalan selama ini biasanya masyarakat lewat melalui Agam, sekarang sudah dapat ditempuh dengan waktu singkat.

Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan jelas S Buyung Ganto, Pemerintahan Nagari yang dipimpinnya juga akan menggalakkan penanaman pohon kelapa supaya teduh dan dapat dijadikan objek wisata.

Buyung menguraikan, sebagian warga Tiagan juga mengalami

S Buyung Ganto, Walinagari Katiagan

dampak gempa 2009 lalu, korbannya mencapai 165 kepala keluarga. “Alhamdulillah penyaluran bantuan terhadap korban berjalan lancar,� katanya bangga.

Walau demikian katanya, pekerjaan rumah lainnya terus menunggu diantaranya upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan dengan program penguatan alat tangkap yang lebih baik, begitu juga dengan jaringan listrik melalui program listrik masuk desa. “Prinsipnya, pemerintahan Nagari dan masyarakat akan mendukung setiap pelaksanaan program pemerintah, terlebih program pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jem-

batan serta fasilitas jaringan listrik� katanya.

Buyung Ganto mengakui perhatian Pemkab Pasaman Barat terhadap kemajuan 6500 KK yang berada di kawasan Barat Pantai Sumatra ini cukup besar. “Kini tinggal kami bersama masyarakat bagaimana menyikapi dengan baik untuk dijadikan modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni membangun Nagari secara bersama-sama dengan spirit kegotongroyongan yang tinggi.

Kami bertekad Nagari Tiagan menjadi Nagari terbaik di Sumatera Barat,� kata S Buyung Ganto. Š Dedi/Buyung

Tokoh masyarakat bersama Walinagari Katiagan terlihat akrab dan mesra

Mobil bantuan Pemkab Pasbar untuk operasional Walinagari Katiagan

Kendaraan bantuan salah satu perusahaan sawit untuk transportasi murid ke sekolah

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

10

SEPUTAR SUMBAR

Arkeolog Jerman Temukan Artefak Kerajaan Adityawarman TANAH DATAR, BiNNews — Peneliti Arkeologi dari Freie University Berlin Jerman, Prof. Dr. Dominik Bonatz, menemukan Artefak berbentuk pecahan keramik dan gerabah yang diperkirakan peninggalan Kerajaan Adityawarman di Bukit Dama Jorong Bukit Gombak Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Tanah Datar, yang mana penelitian tersebut telah mengantongi izin dari pemerintah daerah dan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Kamis (24/3).

Chair of Ancient Near Eastern Archaeology Berlin Jerman ini menjelaskan saat ini pihaknya baru menemukan Artefak (benda peninggalan buatan manusia) pecahan keramik, gerabah, dan batu bata halus yang diduga peninggalan Dinasti Song pada abad ke 12 dan Dinasti Cing pada abad ke 19.

Menurut Dominik, ia bersama beberapa peneliti lainnya sudah pernah melakukan penelitian awal pada 2008 dan menemukan prasasti peninggalan Kerajaan Adityawarman. Dan selama sebulan ke depan akan melakukan penggalian yang dibantu masyarakat

setempat di lokasi tersebut dan diharapkan dapat menemukan struktur bangunan atau candi.

Bersama 12 peneliti lainnya yang berasal dari Australia, Amerika dan Indonesia sudah sepekan melakukan penelitian di lokasi penemuan artefak seluas hampir

1 Ha tersebut. Penggalian dilakukan di tiga lokasi masing-masing berukuran 9x9 meter dan sampai saat ini mencapai kedalamam sekitar 20 cm. “Kita berharap dapat menemukan struktur bangunan, rumah, candi, prasasti sebagai pusat

ibukota Kerajaan Adityawarman,� ucap Dominik didampingi Peneliti Melin Coa dan Kasi Pelestarian dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar Budi Istiawan di Lokasi Penemuan Artefak. ŠBiNNews/Humas

Gubernur: Korpri Sumbar Mesti Jaga Netratralitas PADANG, BiNNews — Kita berharap Pengurus Korpri Sumbar mampu menjematani kondisi aparatur di daerah yang terkendala dampak Pilkada, hingga sampai non job. Padahal mereka belum pensiun, namun bagai terbelenggu tak berdaya oleh kelompok yang memenangi Pilkada. Oleh karena itu netralitas PNS mesti terjamin, sehingga dampak yang saat ini terjadi dibeberapa daerah tidak menjadikan sesuatu yang merugikan negera dan kopetensi anggota Korpri itu sendiri sebagai Abdi Negera dan Abdi Masyarakat.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada acara Pengukuhan Pengurus Korpri Sumbar Periode 2010-2015 di Auditorium Gubernuran, Jum’at pagi (24/3).

Hadir dalam kesempatan itu Sekjen Kementrian Dalam Negeri Diah Anggraini, Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar beserta staf serta pengurus yang dilantik.

Irwan Prayitno lebih jauh menyampaikan, kita amat mendukung netralitas PNS, kami selaku orang Partai, mendukung PNS dan Korpri tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dan pasangan calon pada saat Pilkada.

Oleh karena Ketua dan Pengurus Korpri agar memberi nasehat dan arahan kepada anggota melaksanakan tugas negera secara baik, netral, profesional guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ).

Untuk kami mohon izin selaku Gubernur dihadapan Ketua Umum Korpri, akan menindak para PNS atau anggota Korpri yang tidak berlaku netral, ikut serta beraktifitas pada partai politik atau ikut berpolitik. Ini semua agar PNS itu mampu menjadi Abdi Negera dan pelayanan masyarakat yang baik, bukan dilayani dan berlagak seperti bos.

Mudah-mudah Kepala SKPD dilingkungan Pemprov betul-betul pelayan masyarakat, seperti baliho-baliho kami pada saat awal dilantik jadi Gubernur Sumbar, harapnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, dalam reformasi biokrasi di Sumbar, kami tinggal melanjutkan apa-apa yang telah diprogram oleh Bapak Gamawan Fauzi saat jadi Gubernur dahulu. Terutama dalam penerapan sistem mutasi, promosi dan rotasi yang semua akan kita jalani dengan baik.

Jadi tidak baik kiranya setiap ada perubahan kepemimpinan terjadi pula penggantian para pimpinan SKPD yang membuat kinerja aparatur tidak terpola secara baik, sehingga persoalan yang ada tidak pernah dapat kita selesaikan pada waktunya.

Kami juga tidak habis pikir, hampir setiap saat para wartawan menyakan, kapan kabinet Bapak diganti ?. Seakan-akan ini ada pesan pertanya dari sekelompok orang pada hal kita dalam penempatan pejabat melalui sistem kopetensi PNS yang telah kita lakukan dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi.

Kita juga berharap momentum pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumbar, semakin memperkuat komitmen para pengurus untuk terus mengembangkan eksistensi Korpri sebagai wadah perhimpunan pada PNS, yang senantiasa mendorong kesejahteraan anggotanya dan lebih mempertajam peran strategisnya sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang netral, solid dan profesional.

Korpri untuk mencapai profesional , netral dan sejahtera, tidak ada jalan lain kecuali mampu merobah pola pikir ( mindset) dalam perobahan paradigma melalui perubahan azas meliputi demokrat-

is, mandiri, netral, bebas, profesional, aktif, produktif, dan bertanggungjawab. Dalam mendorong reformasi biokrasi menuju Good Gavernance.

Irwan juga menyampaikan ada lima point mendasar dalam penuntasan reformasi biokrasi kepegawai yang merekomendasikan pemerintah yaitu, Pertama membantu pemerintah menuntaskan reformasi dimasing-masing daerah tugas.

Kedua meningkatkan kerja sama produktif dengan semua pemangku kepentingan. Ketiga kerja keras dan cerdas sebagai abdi negara, masyarakat dan pemerintah, serta menindak lanjuti pemberantasan tidak pidana KKN. Keempat sebagai organisasi profesi yang diandalkan dalam peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Kelima menjadi Korpri yang tangguh dan berwibawa, ungkapnya.

Sekjen Kementrian Dalam Negeri selaku Ketua Umum Korpri, Diah Anggraini dalam sambutannya menyampaikan, guna mendukung efetivitas peran Korpri dalam reformasi biokrasi.

Maka kepengurusan Korpri kedepan bertugas untuk membanguan soliditas, solidaritas, dan profesional bagi seluruh anggota.

Kepengurusan Korpri dimasa datang harus menitik beratkan pada pembangunan jiwa korp ( korsa) sebagaimana diamanatkan PP no 42 tahun 2004 dan Kode Etik PNS. Yang dimaksud jiwa korp PNS itu adalah, rasa kesatuan dalam persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI. Korpri dalam memasuki abad ke 21 dan pesan Bapak Presiden selaku penasehat Nasional Korpri ada empat konsensus atau empat pilar dan jati diri banggsa, yaitu Pertama menetapkan dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa. Kedua UUD 1945 menjalankan amanat dari Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai,

cita-cita dan tujuan dalam mendirikan negera ini.

Ketiga NKRI, sepakat dan berketapakan mempertahankan bentuk negera Indonesia dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dan keempat Bhineka Tunggal Ika, bahwa bangsa kita majemuk, amat beragam, agama, etnis, suku dan daerah dan identitas lainnya.

Jika saat ini ada otonomi daerah, desentralisasi pembangunan, itu semata-mata untuk memastikan pembangunan lebih berimbang, lebih merata, lebih adil di daerah- daerah. Janga pula otonomi daerah itu melunturkan, mengurangi ataupun menganggu semangat Bhineka Tunggal Ika, ujarnya.

Ketua Pengurus Korpri Sumbar periode 2010-2015 adalah Drs. H. Alizallidjar, Msi mengantikan Drs. H Rusdi Lubis , Msi yang telah berakhir masa tugasnya. ŠBiNNews/Zardi

Ali Mukhni Ketua Gerindra Sumbar PADANG, BiNNews — Desas desus siapa gerangan yang menjadi Ketua DPD Partai Gerindra SumatAli Mukhni era Barat terungkap sudah. Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto memilih H Ali Mukhni yang kini menjabat Bupati Padang Pariaman menjadi ketua tersebut.

Keputusan menjadi ketua ini tertuang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya nomor 02-0064/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 5 Februari 2011 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat. SK ditandatangani Ketua Umum Prof Suhardi dan Sekjen Ahmad Muzani serta disetujui Prabowo Subianto.

SK ini sekaligus mencabut Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan sebelumnya yang dijabat oleh Helvy Y Moraza, SE yang dalam SK itu berganti posisi sebagai Ketua Dewan Panasehat Daerah.

Berikut susunan pengurus Partai Gerindra sebagaimana tertuang dalam SK; Ketua Ali Mukhni, Wakil Ketua dijabat Muzni Zakaria (Bupati Solok Selatan), Firdaus, K, Mukhlis Yusuf, Darmawi, Zirma Juneldi, Patrik, Benny Mulya, Zamri Ain, Erdanela, Hanafi Zein, Evita Nielda A Boer, Desrio Putra.

Sementara jabatan Sekretaris dijabat advokat Oktavianus Rizwa, Wakil Sekretaris, Muzakir Aziz, Ismarni, Metri Hasan, Romi Agusta, Yulius Danil, Mayang Bebasari, Nina Novena.

Sedangkan Bendahara dijabat Emnu Azamri, Wakil Bendahara, Ratiza Bahar, Eliza Bermawi dan Hilma Septria Sari.

Beberapa pejabat dan penggiat Gerindra sejak sebelum Pemilu 2009 lalu seperti Zulkifli Djailani, Abel Tasman diposisikan sebagai anggota Dewan Panasehat Daerah.

Sedangkan Eddy Mujahiddin yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi pada SK tersebut namanya tidak ada. ŠBiNNews

Pemkab Pessel Telah Terima 3.672 CPNS PAINAN, BiNNews — Pemkab Pesisir Selatan telah melaksanakan sembilan kali pengadaan CPNS dengan jumlah formasi sebanyak 3.672 orang semenjak diberlakukannya otonomi daerah. “Dari 3.672 formasi tersebut telah diangkat sebagai CPNS dari pelamar umum sebanyak 1.907 orang dan dari tenaga honorer sebanyak 1.765 orang,� kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pessel, Naswir, Jumat (25/3) Ia menambahkan, penerimaanCPNS di Pessel telah dimulai sejak tahun 2002 hingga 2010. “untuk formasi 2002 terisi sebanyak 145 orang, formasi 2003 sebanyak 130 orang, formasi 2004 sebanyak 303 orang, formasi 2005 sebanyak 572 orang, formasi 2006 sebanyak 644 orang, formasi 2007 sebanyak 687 orang, formasi 2008 sebanyak 382 orang, formasi 2009 sebanyak 594 orang dan formasi 2010 sebanyak 215 orang,� paparnya.

Menurutnya dengan diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 mengenai pemerintah daerah sedikit banyaknya telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola rumah tangga daerah sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. “Dengan diberlakukannya UU tersebut, daerah diberikan kepercayaan dalam pengadaan CPNS yang didasarkan kepada kebutuhan / formasi dan disetujui oleh Menpan dan Reformasi Birokrasi,� pungkasnya.

Sementara, sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor :B/ 2324.M.PAN-RB/10/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal persetujuan rincian tambahan formasi CPNS Pessel tahun 2010 disetujui sebanyak 223 pegawai dengan rincian guru 100 orang, kesehatan 76 orang dan tenaga teknis 56 orang. “Tetapi setelah dijalani test terdapat delapan formasi yang tidak terisi yakni dibidang kesehatan 4 orang dan bidang teknis 4 orang,� pungkasnya. wBiNNews/Humas

Para pemenang lomba Sekolah Siaga tingkat kota Padang yang dilaksanakan oleh World Vision Indonesia berfoto bersama setelah menerima trophy dan piagam pada acara penutupan program kerja World Vision Indonesia di wilayah Sumatera Barat di Pangeran Beach Hotel Padang. SD 02 Timbalun Bungus Padang (paling kanan) menjadi juara I dan berhak mendapatkan trophy bergilir.

Poto: Thomas

SAMBUNGAN >>dari Hal 1 Pemimpin............................

Tampaknya masalah tingkah para PNS ini perlu kerja keras untuk pembinaannya, mungkin dulu didalam jam kerja sibuk main facebook, tetapi sekarang sudah mulai berkurang, dan sekarang yang lebih menonjol adalah berkeliaran dalam jam kerja, yang lebih parah lagi yaitu duduk di barisan paling belakang disaat bupati, wakil bupati, maupun kepala SKPD dalam memberikan arahan waktu apel gabungan ataupun apel organik di depan kantor bupati setiap Senen nya.

Mengomentari persoalan disiplinnya pegawai di pemkab Sijunjung ini, Reza Velly Abidin, mengatakan kepada BiNNews (24/3). “Persoalan disiplin pegawai ini diawali dari pimpinannya terlebih dahulu, bagaim-

ana bawahannya akan disiplin sementara atasannya tidak disiplin, pegawai yang lama aja tidak disiplin , apalagi yang baru, kemudian untuk diketahui bahwa setiap pegawai tersebut sudah di sumpah, sesuai dengan undang-undang pokok kepegawaian, disana sudah termaktup semua, apa saja tindak tanduk pegawai negeri sipil selaku abdi Negara atau pelayanan masyarakat, sudah diatur disana , jadi intinya, tergantung dari niatnya pegawai tersebut diwaktu jadi pegawai dulunya, kemudian lebih lanjut, lihat saja polisi dan tentara berbaris, tidak ada yang duduk-duduk, padahal kodim yang berada di depan kantor bupati tersebut bisa jadi contoh oleh pegawai tersebut, bagaimana berbaris yang benar,� tegasnya.

Lain lagi versinya Syawal Djusad, ang-

gota DPRD Sijunjung, “Kenapa hal itu terjadi sampai sekarang karena disebabkan kurangnya teguran atau ketegasan pimpinannya, beri sanksi bagi yang tidak disiplin secara berjenjang, mungkin diberi teguran secara lisan kemudian secara tertulis, atau mungkin bisa gajinya dipotong,� katanya.

Sayangnya ucap Syawal hal itu tidak pernah dilakukan pimpinan, paling banyak cuma di beri sanksi berupa tidak di beri job atau kerjaan, akhirnya terlunta-luntalah pegawai tersebut. selagi aturan ini tidak diterapkan, maka pegawai akan tetap begitu-begitu saja, sebagai akibat dampaknya “yang rajin, rajinlah dan yang malas ya malaslah,� tetapi kalupun kondisinya seperti itu, faktanya pegawaipegawai tersebut DP3 (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) nya bagus semua.

“Mengenai banyaknya pegawai yang duduk saat apel organik maupun apel gabungan, setiap Senen tersebut, sebenarnya apel setiap Senen di halaman kantor bupati itu, tidak perlu, sebab bukan membikin pegawai itu disiplin, malahan sebaliknya, dan apel setiap Senen tersebut akan menganggu jam kerja, dan pegawai tersebut, sudah bosan mendengar arahan setiap Senen tersebut, makanya mungkin banyak yang duduk-duduk, tetapi yang lebih penting itu adalah kerja bukan apelnya, pasalnya hari Senen tersebut adalah hari pertama pegawai masuk kerja, dan masyarakat yang ingin berusan hari Senen inilah, dan pegawai tersebut masih segar pikirannya, sehabis libur 2 hari sebelumnya “ tegas, Syawal Djusad.

Hal mengenai sidak-sidak yang dilakukan oleh wakil bupati, menyangkut persoalan disiplin pegawai, kata Syawal Djusad,� Ini tidak akan mengubah keadaan, kalau hal ini tidak ditindaklanjuti dengan tindakan atau sangsi-sangsi terhadap pegawai yang tidak disiplin tersebut, maka sidak tersebut tidak akan membuahkan hasil,�.

Kepala BKD, Yunanto.SE, melalui Kabid Pembinaan dan Pensiunan pegawai, Drs, Musprianti, (24/3) mengatakan, “Mungkin menyangkut yang duduk-duduk di barisan paling belakang saat apel sebenarnya menyangkut etika pegawai tersebut, bagian pembinaan pegawai-pegawai rasanya sudah cukup dan capek untuk menyampaikannya, apa sih yang tidak kita lakukan, ter-

masuk surat edaran Bupati, No:800/11/ BKD-2008, tentang, rangkaian kegiatan kedinasan menyangkut. “Apel dihalaman kantor bupati, kemudian Wirid, yang diadakan di Balairung dan SKJ (Senam Kesehatan Jasmani) di lapangan M.Yamin, semua itu sudah diatur sesuai instruksi Bupati, kemudian cara berpakaiannya juga sudah ada sesuai dengan surat edaran Bupati, no: 800/747/BKD/2010.

Kini tergantung dari pimpinan SKPDnya masing-masing menindaklanjuti, seharusnya kepala SKPD secara berjenjang melaporkannya ke Bupati. “Saya lihat sekarang ini, memang etika dari pegawai yang sudah menurun dan ini berdampak terhadap disiplinnya, “ aku Drs.Musprianti. ŠAciak

BiNNews

Edisi 223| Th V/ 28 Maret - 3 April 2011

11

Bos............................

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

telah ditandatangani kedua belah pihak.

Karena pihak BPK-RI menemukan lemahnya pengawasan Pemko terhadap aset daerah yang dikelola PT.NFI. “Kita akan segera memanggil Owner PT.NFI dan Walikota dalam waktu dekat, kita sudah melakukan penyelidikan sesuai temuan BPK-RI tersebut dan telah mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, dalam waktu dekat perkaranya akan kita gelar,� kata Kapolres Kota Padang Panjang AKBP.Drs.Rudy Harianto,M.Si didampingi

Kasat Reskrim AKP.Abdulrochman ketika ditemui diruangannya, Rabu (23/3).

Pemanggilan terhadap pemilik PT.NFI dan Walikota Padang Panjang tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, sebelumnya Polres telah meminta keterangan dari beberapa pihak di lingkungan Pemko Padang Panjang termasuk dari Direktur PT. NFI. “Sebelum perkaranya kita gelar, kita sudah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait, seperti Direktur PT.NFI, Kepala DPPKAD, Kepala Dinas Porbubpar, kita juga akan minta

keterangan dari Mantan Kepala Porbubpar Zulkarnain Harum,� ulas Rudy Harianto.

Namun, ketika ditanya siapa siapa-siapa saja yang akan dijadikan tersangka dan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, Rudy Harianto belum mau merinci siapasiapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus MoU pengelolaan Perkampungan Minang Kabau. “Untuk saat ini kita masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan buktibukti dilapangan terhadap pelanggaran

yang dilakukan sesuai dengan yang ditemukan BPK-RI tersebut, nanti kalau sudah dimulai penyidikannya, pasti akan kami kasih tau siapa tersangkanya dan jenis pasal yang dilanggarnya�, tambahnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan sejumlah media terbitan lokal dan nasional terkait temuan BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat tentang hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor 163/S/XVIII/07/ 2010 tanggal 22 Juli 2010. BPK RI mene-

mukan lemahnya pengawasan Pemko terhadap pemanfaatan asset yang dikelola oleh PT. Niagara Fantasy Island.

Salah satu temuan BPK dalam pemeriksaan lapangan pada tanggal 26 April 2010, sesuai dengan copy-an Surat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumbar, BPKmenemukan banyaknya karcis tanda masuk pada PT. Niagara Fantasy Island yang tidak diporporasi dan sejumlah objek pendapatan yang tidak menggunakan karcis, namun menggunakan koin luput dari pajak pendapatan con-

tohnya, mandi uap, laci penyimpanan, sewa penginapan, dan sewa sejumlah kios Dalam surat itu, BPK juga menemukan pemanfaatan asset daerah oleh pengelola tidak berdasarkan pertimbangan teknis dan hanya berdasarkan negosiasi semata dengan pihak PT. Niagara Fantasi Island. Hal ini tertuang dalam berita acara negosiasi pada tanggal 21 September 2007, meliputi antara lain pajak masuk 10%, kontribusi tetap Rp50 juta per tahun selama 30 tahun, kontribusi tidak tetap 5 % dari tiket masuk. ŠNed

kan untuk menimba air dari sungai untuk mengairi sawah ini pun. Ada yang menyatakan bahwa penyebabnya adalah kurang matangnya perencanaan dari pembuatan kincir atau karena adanya kesalahan dari kelompok tani, pasalnya untuk satu unit kincir air yang dikelola dan dipeliharan satu kelompok tani kemudian mengusahakan supaya kincir berputar dengan membangun empangan air di aliran sungai.

Parahnya lagi kincir air dari besi ini diakibatkan oleh maraknya tambang emas di aliran sungai di kabupaten Sijunjung ini.

Z.Bandaro Sati, Ketua Kelompok Tani Ranah Parupuk Sijunjung, kepada BiNNews (22/

3) mengatakan, “Jangan hanya menyalahkan kelompok tani saja, tapi lihat faktanya, kadang lokasi tempat pembuatan kincir tersebut yang tidak pas, dulu pernah saya memberitahukan pada kontraktornya kalau bisa dipindahkan lokasinya ke tempat yang bisa kincir itu berputar, malahan kontraktor tersebut tidak mau diberi tahu, dengan alasan sudah ditetapkan lokasinya, jadi untuk menentukan lokasi pembuatan kincir air tersebut, tidak pernah di koordinasikan kepada petani pemakai.

Kabid Tanaman Pangan di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan, Eldi Febrian, mengatakan bahwa dinas hanya

menyalurkan bantuan kincir air ini kepada masyarakat, sebab ini program pusat dari dana APBN dan DAK. Dari 35 unit kincir air ini, dimulai dari tahun 2006, kita mendapat bantuan 3 unit, dari APBN, kemudian tahun 2007 kita dapat 5 unit dari APBN dan 18 unit dari DAK, dengan harga perunitnya Rp. 50 juta, terakhir pada tahun 2009, kita mendapat 9 unit lagi dari dana DAK, dengan harga per unitnya Rp.70 juta. Keseluruhannya tersebar di kabupaten Sijunjung, yaitu di kecamatan Sijunjung, terdapat 5 unit, di Kamang Baru , 4 unit, Tanjung Gadang, 3 unit, Lubuok Tarok 3 unit, IV Nagari, 5 unit, Kupitan 6 unit, Koto VII, 2 unit,

dan Sumpur Kudus, 5 unit.

Nah..kesemuanya ini lebih lanjut Eldi Febrian, mengatakan,� Pengelolaannya sepenuhnya diserahkan ke kelompok tani, dan kita tidak mempunyai biaya pemeliharaan, jadi bagaimana supaya kincir itu bisa berputar atau berfungsi, itu sudah menjadi tanggungjawab kelompok tani.

Faktor lain adalah akibat maraknya penambangan emas di sepanjang aliran sungai seperti di daerah IV Nagari, 5 kincir air tidak berfungsi sama sekali karena aliran sungai mengecil ditambah lagi juga banyak sawah rusak oleh tambang tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi memikirkan

kincir air tersebut Eldi Febrian membeberkan dari 12,113 Ha, luas sawah yang ada di kabupaten Sijunjung, 443 ha sawah telah hancur oleh tambang-tambang emas, disepanjang aliran sungai, terutama di daerah IV Nagari, Kupitan, Koto VII, dan Sijunjung.

Kemudian lebih jauh Eldi Febrian mengatakan,� Kalau memang kincir air ini tidak bisa di fungsikan oleh para kelompok tani ini, lebih baik kincir tersebut kita pindahkan ke daerah-daerah yang membutuhkannya seperti Sumpur Kudus, sebab daerah ini yang sering kali mengajukan permohonan kepada dinas pertanian, untuk mendapat-

kan kincir air yang terbuat dari besi ini.

Hendril yang dulunya PPTKnya proyek kincir air ini, kepada BiNNews (22/3) mengatakan, “Kincir yang tidak berfungsi adalah kincir air pengadaan 2007 sebanyak 23 unit, sebab kincir tersebut dibuat memang tidak bisa distel, atau tidak bisa di naikan ataupun diturunkan sesuai dengan kondisi debit air sungai tersebut, dan ini mungkin kesalahan dari prencanaannya, tetapi pengadaan 2009 sebanyak 9 unit, perencanaannya sudah bagus dan bisa di stel sesuai kondisi air di sungai, kalaupun tidak jalan juga mungkin lokasinya yang kurang pas, atau masyarakat itu sendiri yang tidak memeliharanya. Šaciak

4%............................

Danau............................ lalu, dan tidak memungkinkan untuk dijadikan objek wisata. “Dari hasil penelitian yang dilakukan tim kami, di Danau Kandih itu telah mengalami pendangkalan yang sangat signifikan. Awalnya, kedalaman danau itu mencapai 130 meter, tetapi kini hanya tingal sekitar 60 meter saja. Bahkan didasar danau itu telah menumpuk lumpur dan berb-

agai macam sampah dan lama kelamaan akan menjadi rawa. Jika ini dibiarkan, maka akan sangat membahayakan keselamatan masyarakat kalau tersedot Lumpur itu. Bahkan danau itu juga sudah memakan korban nyawa manusia� katanya.

Dari rencana penimbunan Danau tersebut, berbagai reaksi ditengah masyarakatpun muncul. Ada yang pro, dan ada juga yang sebaliknya.

Menyikapi hal itu, wakil Walikota Sawahlunto Erizal Ridwan dalam jumpa pers yang digelar Senin (21/3) kemarin mengatakan, hal tersebut masih sebatas wacana. “Kita sama-sama tau, danau Kandih memang telah timbul dengan sendirinya menjadi Icon pariwisata kita. Dan Pemerintah kota pun sebenarnya ingin mempertahankannya.

Tetapi, jika kini kondisi danau itu justru mem-

bahayakan masyarakat, maka harus ditimbun dan dialih fungsikan,� terang Erizal.

Untuk material penimbun nantinya, lanjut Erizal, akan meminta kepada para pengusaha tambang untuk membuang Disposal (limbah tambang.red) di tempat itu. “Secara tekhnis memang dibutuhkan sekitar 7juta kubik Disposal. Untuk itu, kita tidak mentargetkan untuk dikerjakan secara buru-

buru. Namun demikian, hal ini masih menjadi kajian internal terhadap dampak masyarakat terkait kesehatan lingkungan,� paparnya.

Menjawab pertanyaan BiNNews dalam jumpa pers yang dihadiri Kepala Badan Lingkungan Hidup Ermanto, Kepala Dinas Pariwisata Gusrial, Kepala Dinas Pertanian Hilmed, serta Asisten 1 Bidang Pemerintahan Syafrizal AS terkait indikasi adanya

desakan dari para pengusaha tambang kota ini yang kini tengah mengalami kesulitan dalam melakukan pembuangan disposal, Kepala Dinas Perindagkop Syafriwal mengatakan, “Bisa iya dan bisa tidak. Tetapi jika danau itu dibiarkan, dalam kurun Lima tahun kedepan akan sangat membahayakan masyarakat,�terang Kepala Dinas yang hamper memasuki mas pension itu. ŠAmin

Singkarak, infromasi yang diperoleh BiNNews, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dipimpin James Hellyward kala itu saat menyewa stockfirm di Bandara Internasional Minangkabau bekerjasama dengan PHRI Sumbar dengan nilai sewa Rp29,5 juta, namun PHRI hanya menerima Rp9,5 juta.

Terkait pemanggilan James Hellyward dibenarkan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumbar, M Yamin, R.S, SH mengkauinya, “Oh ya terkait perjalan fiktif itu ya, Kejati Sumbar melalui Adpidsus sudah memanggil beberapa orang termasuk James Hellyward,� katanya Jumat, (25/3) kepada BiNNews.

Yamin mengutarakan, pemanggilan tersebut berdasarkan adanya temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap beberapa item kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Barat saat Kepala Dinasnya dipimpin James Hellyward. “Kami tengah meminta keterangan

dan klarifikasi dari beberapa orang yang terkait. Saat ini belum bisa menentukan apakah terdapat kerugian keuangan Negara karena masih dalam proses pemeriksaan,� aku Yamin.

Ditanya apakah pemanggilan ini resmi, “Resmi dong, pemanggilan pakai surat resmi,� tegas Yamin.

Sementara mantan Kadis James Hellyward kepada BiNNews juga mengaku sudah mendatangi Aspidsus guna menjelaskan temuan BPK yang mendera dinas yang pernah dipimpinnya. “Saya sudah mendatangi Aspidus dan menjelaskannya,� akunya tanpa memberitahu kapan hari pemanggilan tersebut.

James Hellyward juga mengutarakan rumitnya system dan mekanisme kebirokrasian di pemerintahan sehingga tak seluruh persoalan terutama yang kecil-kecil terpantau secara jelimet, “Itu salah satu alasan kenapa saya mundur dari Kadis Pariwisata dan Budaya Sumbar dulunya,� katanya. ŠBiNNews

kelengahan tersebut merupakan potensi dan peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Guna antisipasi berbagai kemungkinan hal yang negatif yang akan terjadi maka perlu dibangun komunikasi yang efektif dan aktif diantara sesama anggota FKUB serta dengan berbagai pihak terkait yang bermuara pada upaya membangun kerukunan hidup beragama di Kota Serambi Mekah.

Sebagai sebuah tujuan FKUB perlu upaya meminimalisir semangat primodialisme yang sempit dari sebagian kecil kelompok

masyarakat serta menghindari pengalihan masalah-masalah ketidakadilan sosial untuk dialihkan jadi instrumen mencari-cari kesalahan pihak-pihak lain yang akan merusak kehidupan antar umat beragama di Kota Padang Panjang ,�tegas H. Edwin.

Sisi lain, Ketua Harian H. Ade Sahebudian yang populer dengan Buya Ade,mengakui bahwa untuk ke depannya agar lancarnya organisasi FKUB perlu lebih diintensifkan atau ditingkatkan hubungan komunikasi diantara dewan penaseahat, pengurus, anggota FKUB dan dengan in-

stansi terkait lainnya seperti yang ditegaskan oleh ketua dewan penasehat FKUB. Sedangkan Sekretaris FKUB, Rudianto menyebutkan,tujuan dari FKUB selain dari membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama kemudian juga membantu menciptakan suasana kehidupan beragama yang baik dan kondusif, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat bergama,membantu penyelesaian konflik antar umat beragama di Padang Panjang

yang bertajuk Kota Serambi Mekah. “ Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah tidak hanya mayoritas dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam tetapi juga ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha namun kerukunan itu terjaga dengan baik karena didasari terbangunnya hubungan yang harmonis didasari sikap saling menghargai dan menghormati selamaini. Kedepannya rasa kebersamaan yang terjalin dengan baik ini terus kita pelihara dan ditingkatkan, “ harap Rusdianto. ŠMenda Pamuntjak

Buluah Rotan Kecamatan Koto VII. �Di dua daerah tersebut memang belum ditemukan ternak ayam terjangkit flu burung, namun langkah antisipasi dilakukan penyemprotan,� ujarnya.

Selanjutnya ia meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati kalau mau mengkonsumsi ayam dengan membeli ayam yang benar-benar

sehat dan segar. Kemudian masaklah hingga benar-benar matang agar terhindar dari virus flu burung yang mematikan itu. “Virus flu burung atau H5N1 ini memang mematikan, tapi dia bisa pula dimatikan dengan suhu yang panas, makanya masak daging ayam yang akan dikonsumsi itu hingga benar-benar matang,� sarannya. ŠAciak

mendadak dengan membakarnya, dan membumihanguskan unggas lainnya yang disinyalir ikut terserah virus flu burung tersebut. Penyemprotan-penyemprotan desinfektan di sejumlah lokasi telah dilakukan. “Terhadap musibah ini, kami sudah sosialisasikan ke Camat dan Lurah bagaimana melakukan pencegahan-pencagahan yang diambil maupun jika ditemukannya masyarakat yang demam dan unggas yang sakit atau mati tiba-tiba. Kita sudah posko yang dibuka 24 jam, yang terdapat di Puskeswan, rumah sakit serta di Puskesmas-puskesmas,� ujar Heryani.

Sementara, empat hari yang lalu satu korban bayi berusia 5,5 bulan yang disinyalir terserang flu burung terpaksa dilarikan ke RS Ahmad Mukhtar Bukittinggi.

Namun setelah diperiksa intensif di Bukittinggi, ternyata tidak ditemukan indikasi terjangkitnya flu burung.

Untuk penagganan pasien flu burung ini, di Sumatera Barat hanya ada 2 rumaha sakit yang mempunyai peralatan memadai untuk menangani penderita flu burung, yaitu RS. M Djamil Padang dan RS Ahmad Mukhtar Bukittinggi. Sedangkan RSUD Adnan WD di Payakumbuh tidak mempunya sarana dan prasarana yang lengkap untuk mengatasi pasien penderita flu burung.

Namun ditegaskan oleh drh. Heryani, saat ini jenis unggas yang diserang virus flu di Kota Payakumbuh, masih ternak jenis ayam buras. Untuk unggas petelur dan broiler sampai saat ini belum ditemukan diserang virus flu burung, jadi masih aman. “Meski begitu, kami mengimbau kepada para peternak ayam ras (broiler) agar melakukan biosecurity (pengamanan) terhadap ternaknya. Periksa dan amati, jika di temukan tanda-tanda terserang penyakit, segera laporkan ke kami,� pinta HHeryani.

Sementara itu, bagi farm atau peternakan yang tidak terkena flu burung (H5N1), Pemko Payakumbuh bersedia memberikan surat rekomendasi resmi se-

bagai jaminan jika produksinya aman dari segala penyakit, sehingga produksinya tetap bisa dipasarkan.

James............................

Minimalisir............................

(Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Padang Panjang tahun 2011 membuka kegiatan silaturahmi antara dewan penasehat dengan pengurus serta anggota FKUB, Senin (22/ 3) di aula Bappeda Kota Padang Panjang.

Hadir dalam kesempatan itu ketua dan anggota dewan penasehat, pengurus dan anggota FKUB diantaranya,Kakandepag, Drs.H.Asra Faber (Wakil Ketua Dewan Penasehat), Kepala BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang, Rudianto, SIP.MM (Sekretaris), Ketua MUI, Drs.H. Alizar Chan, M.Ag, Ketua Harian FKUB. H.Ade Sehabu-

di, SH, Editiawarman, S.Ag (WakilKetua I), Ismardi (Wakil Ketua II), Saiful, S.Ag (Sekretaris), Fery S. Amir, SE.MM (Anggota), M.A.Dalmenda, S.Sos.M.Si (Anggota), Pdt. Dimma Sidabutar, Sth, (Anggota) serta sejumlah anggota lainnya H.Edwin mengharapkan FKUB lebih mempertajam kepekaan menyikapi berbagai fenomena di tingkat nasional seperti kasus bom, terror, aliran sesat dan lainnya yang telah meresahkan masyarakat. Meskipun di Kota Padang Panjang relatif aman namun jangan sampai lengah,jika itu terjadi maka

Fauzi Bahar............................

Walikota Padang. Demikian ditegaskan Fauzi Bahar saat ditanya soal pembangunan Pasar Inpres Pasar raya Padang, Minggu (20/3).

Fauzi mengatakan bahwa Rp237 miliar dana untuk pembangunan pasar yang luluhlantak akibat gempa 30 September 2009 lalu itu merupakan murni uang Negara bukan uang investor, Dari Rp237 miliar tersebut, Rp189 Miliar merupakan dana ABPN selesihnya dari APBD Padang. Anggaran ini turun secara bertahap untuk pembangunan. Uang bantuan APBN ini tidak bisa dialihkan untuk perbaikan atau dilaksanakan dengan system multiyears. “Bila saya alihkan maka saya akan dipenjara karena melanggar dan akan jadi temuan BPK. Begitupun dengan anggaran yang sudah turun sebesar Rp64,5 miliar harus dilaksanakan untuk pekerjaan yang harus selesai dalam tahun anggaran 2011 ini, jika tidak maka dana tersebut akan kembali ke pusat dan memintanya lagi sangat tidak mungkin. Saya berharap pihak-

pihak yang merasa terganggu karena pembangunan ini mbok ya bersabar dulu. Saya jamin 15 bulan ini selesai. Kita tidak bisa diam saja jika ingin berubah. Kita tidak ingin pasar raya dibangun dari dana investor karena akan mencekik pedagang karena harganya akan lebih tinggi,� jelas Fauzi didampingi Halius Hosen dan para tokoh Kota Padang lainnya.

Sesuai saran tokoh Sumbar, Halius Hosen, Fauzi mengakui akan memperbaiki pola komunikasi dan sosialisasi tentang rencana pembangunan pasar tersebut. “Saya juga menjamin bahwa pemilik kartu kuninglah yang menjadi pemiliknya nanti. Dana untuk membangun pasar ini adalah berkat upaya dan loby kita semua kepada pemerintah pusat.

Bukan uang Tomy Winata, bila ada Rp1 uang TW maka hariu ini saya berhenti jadi Walikota Padang. Saya juga siap dan mengajak semua komponen untuk duduk bersama agar pembangunan segera tuntas,� tegasnya. ŠYat

Fokus............................ mengangkat perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dalam membangun infrasruktur seperti jalan dan jembatan agar transpotasi dan perhubungan jalan baik di dalam maupun keluar kabupaten bisa lancar. “Misalnya untuk menghubungkan ke daerah Darmasraya dan daerah lainnya.

Pembanguna jalan diutamakan sekarang ruas jalan Padang Aro, Abai, Dusun Tangah Lubuk Ulang Aling terus ke Darmasraya, termasuk meningkatkan jalan dalam kabupaten sebagai pelayanan yang prima

terhadap masyrakat,� jelasnya Mudah-mudahan dengan visi dan misi Bupati Solok Selatan dan Wakil Bupatinya semoga terwujudlah masyarakat madani, “Saya akan selalu bekerjasama dengan media untuk saling mengawasi proyek-proyek hingga tidak terjadi kecurangan, misalnya tidak sesuai mutu yang telah di rencanakan dalam RAB. Tentang intervensi dari pihak-pihak lain saya juga telah memberi sinyal kepada kepolisian dan media yang ada di Solok Selatan,� aku Nasial Nasir. ŠSusriati

Pengamanan............................ nagarinya.

Tentunya, pemerintah nagari hingga kabupaten dan kota masing-masing perlu memberikan dukungan. Mulai dari memotivasi dan memobilisasi masyarakat nagari untuk berpartisipasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan di daerahnya. Kemudian juga membentuk, menyetujui dan mensahkan terhadap kelembagaannya, mengalokasikan dana operasional pada DAUN, APBD Kabupaten dan Kota, PSDH atau sumber dana lainnya. Tak kalah penting yakni melengkapi sarana dan prasarana, memberikan pelatihan dan pembinaan serta menetapkan honor tetap terhadap Satgas beserta anggota pengamanan dan perlind-

ungan hutan berbasis di Nagari.

Diharapkan dari pola pengelolaan ini, masyarakat tidak lagi merasa sebagai penonton atau obyek dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Untuk itu perlu selalu dibangun komitmen, kepercayaan dan kejujuran antar pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Pada akhirnya akan tercapai maksud dan tujuan model pengamanan dan perlindungan Hutan Bersama Masyarakat, yaitu terwujudnya kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari setempat. Semoga.

Yonefis: Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dishut Sumbar

Flu Burung............................ pat, guna mengantisipasi penyebaran yang ditakuti itu. “Begitu kita mendapat informasi dari masyarakat adanya ayam mati mendadak, kita langsung kirim petugas ke lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan setelah diteliti ternyata hasilnya positif, maka petugas langsung melakukan pemusnahan diiringin penyemprotan,� ujar

Kabid. Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan, Suhaimar.

Selain di jorong Kampung Baru yang telah menyebabkan puluhan ekor ayam mati dan puluhan lainnya dimusnahkan, penyemprotan juga dilakukan didaerah-daerah kantong ternak, diantaranya di Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung dan

Payakumbuh............................ erang wabah virus flu burung itu. Pemko Payakumbuh bahkan mengeluarkan Keputusan Walikota yang menetapkan musibah tersebut sebagai Bencana Sosial Daerah.

Ditetapkannya musibah wabah Flu Burung yang melanda Payakumbuh sebagai Bencana Sosial daerah disampaikan oleh Sekda Payakumbuh Ir Irwandi Dt Batujuah kepada wartawan dihadapan Walikota Josrizal Zain, Wawako Syamsul Bahri, Asisten I Richard Moesa, Asisten II Benny Warlis, drH. Hariani dari Dinas Pertanian dan dr. Herizon dari Dinas Kesehatan serta Kabag Humas John Kennedi, dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Walikota Payakuh di Bukit Sibaluik, Jum’at (26/3) sore tadi.

Walikota Payakumbuh Josrizal Zain, dalam penjelasannya menyampaikan, jika Pemko Payakumbuh terpaksa mengeluarkan pernyataan musibah flu burung sebagai Bencana Sosial daerah, bertujuan untuk melakukan tindakan yang lebih akurat agar tidak menelan korban lebih banyak lagi. Sekaligus untuk melakukan back up pendanaan darurat. Sehingga biayabiaya yang berkaitan dengan penanganan musibah dapat dikeluarkan. “Kami tegaskan, nyawa manusia lebih berharga, Kami ingin segala system penanganannya dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan lebih secermat. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mengantisipasinya. Sekaligu kepada daerah tetangga, ikut waspada jika virus ini ikut menyebar, dengan melakukan antisipasi sedini mungkin,� tukuk Josrizal Zain.

Keputusan Walikota ini disebutkan hanya berlaku sebulan penanganan. Ketika ditanya wartawan, apakah pernyataan tersebut sudah melalui kajian, atau jangan-jangan hanya untuk mendapatkan proyek bencana saja? Wako Josrizal mengatakan memang telah sesuai prosedur penanganan. Jadi, tidak ada niat lain. Soal risiko tertinggi, justru menurutnya bukan soal nilai ternak dan perdagangan, tapi risiko tinggi justru terjangkit menimpa manusia manusia. Nyawa manusia lebih ber-

harga dari pada unggas, kilah Josrizal. “Kita perlu pendanaan sebagai tanggap darurat, untuk itu perlu direalisasikan dengan kebijakan yang sesuai aturan. Ini berguna untuk segala sesuatunya dalam rangka pencegahan wabah flu burung ini, terutama sekali kompensasi terhadap ternak warga yang dimusnahkan,� papar Josrizal.

Terhadap musibah ini, Josrizal meminta kepada masyarakat untuk tidak resah.

Sekaligus menghimbau peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasinya secara bersama-sama, sehingga bencana ini tidak berdampak buruk bagi daerah.

1000 ekor ayam mati Sementara itu, drh. Heryani dari dinas pertanian dan peternakan dalam penjelasannya kepada wartawan menyebutkan, merebaknya kasus flu burung yang melanda Payakumbuh tahun ini, pertama kali ditemukan 14 Maret lalu di Kelurahan Limbukan, Puluhan ayam milik warga mati mendadak. Laporan ini segera ditanggapi serius oleh Pemko dengan membentuk tim kerja dipimpin Asisten II Benny Warlis, beranggotakan pihak Dinas Pertanian dan Kesehatan. Lalu menyebar ke kelurahan Napar dan Parik Rantang.

Disebutkannya, tim Participatory Disease Surveillance and Respons (PDSR) atau sistem pelacakan penyakit Kota Payakumbuh melaksanakan penanganan cepat tanggap penyaki. Terhadap unggas yang mati dilakukan tes. Setelah dilakukan tes dan pengkajian ternyata memang positif flu burung. Selaku aparatur Pemko, PDSR bekerja mencegah menyebarnya flu burung di Payakumbuh.

Hingga kini sudah 31 kelurahan dari 76 kelurahan di Payakumbuh terkena wabah flu burung. Pertama yang terkena itu sekitar 400 ekor ayam buras, kini sudah 1000 ekor. Untuk penanggulangan wabah virus flu burung ini, Pemko Payakumbuh telah melakukan langkah-langkah antisipatif. Memusnakan unggas yang mati

‘Bencana Sosial Daerah’ dapat picu memburuknya ekonomi masyarakat Bustamam, salah seorang pemerhati Luhak Limopuluah, menyangkut wabah flu burung yang melanda Payakumbuh dan pernyataan Pemko Payakumbuh yang menetapkan musibah tersebut sebagai suatu Bencana Sosial Daerah, terasa cukup riskan. Pernyataan tersebut justru dinilai terlalu dini, karena akan berdampak sangat luas.

Jika pemko menetapkan ini sebagai musibah daerah berarti musibah ini telah menyeluruh, ini bisa beresiko terhadap kondisi ekonomi masyarakat. “Kita tahu, sebagian hajat hidup masyarakat Payakumbuh adalah beternak ayam. Dan, kita tidak bisa menutup mata jika bergeraknya ekonomi Kota Payakumbuh tak bisa dilepaskan dari saudara tuanya kabupaten Limapuluh Kota yang nota bene produsen terbesar telor dan ayam pedaging di Sumbar, tentu pernyataan yang sekedar gegabah dari pemko Payakumbuh tentang wabah flu burung sebagai Bencana Sosial Daerah tanpa kajian-kajian aspek yang meluas, dapat memperburuk kondisi perekonomian ke dua daerah ini,�tutur Bustamam.

Untuk itu, kita meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk mentolerir pernyataannya, karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, jika bisa diminimalisir sekecil mungkin, seharus diminimalisir dahulu, kenapa mesti membuat pernyataan yang mungkin dapat berdampak besar.

Semoga saja dampak wabah virus flu burung yang berdengung di Kota Payakumbuh tidak berdampak begitu besar terhadap kondisi perekomian masyarakat, dan kepada pemerintah yang berkompeten agar melakukan langkah-langkah yang mumpuni untuk kepentingan orang banyak, harap bustamam. ŠSakti

Gubernur Lantik Panitia MTQ Ke-34 di Dharmasraya

Dharmasraya Siap jadi Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Gubernur Irwan Prayitno

Kakanwil Darwas

DHARMASRAYA, BiNNews — Gubernur Irwan Prayitno melantik panitia (MTQ) ke-XXXIV tingkat Sumatera Barat yang diadakan di Kabupaten Dharmasraya. Pelantikan yang dipimpin Gubernur tersebut diawali apel gabungan yang dihadiri seluruh Kepala SKPD. Irwan Prayitno, “Dharmasraya bisa dan kita semua pasti bisa menjalani program-program yang telah dicanangkan dalam menyongsong MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan di laksanakan di kabupaten Dharmasraya pada akhir tahun ini,” kata Irwan.

Kata Gubernur, tanggungjawab dan amanah harus dipegang teguh dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan, momen mulia ini menggingatkan kita dengan kebesarannya.

Usai apel di depan kantor Bupati acara dilanjutkan ke auditorium untuk acara Pelantikan Panitia MTQ. Acara dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumatera Barat H.Darwas, “MTQ tingkat sumatera barat KeXXXIV akan dilaksanakan di

Bupati Adi Gunawan

Dharmasraya yang akan diikuti 19 kabupaten/kota, 1.579 peserta Qori dan Qoriah,” jelasnya.

Darwa yakin Dharmasraya tidak kalah oleh kabupaten/kota lain yang ada di sumatera barat, sebab di Dharmasraya sangat banyak embrio-embio yang akan menjadi penerus MTQ di masa datang, hanya saja perlu mengali potensi-potensi tersebut. Dharmasraya sebelumnya terbilang MEMILIKI Qori dan Qoriah yang handal, jadi ketinggalan tersebut mulai kita kembangkan kembali di tengah-tengah masyarakat.

Sementara Bupati Dharmasraya H.Adi Gunawan menyampaikan bahwa Dharmasraya yang diamanahi sebagai tuan rumah sangat gembira dan bahagia.

Gubernur, Kakanwil dan unsur Muspida Dharmasraya

Khusus bagi panitia hal ini menunjukan bahwa Dharmasraya siap menjadi tuan rumah yang sukses, yang baik dan bertanggung jawab.

Adi Gunawan pun menjelaskan bahwa penyelenggaraan MTQ Ke-XXXIV dengan tema Mengupayakan Masyarakat Yang Memiliki Hati Yang Tenang, Sejuk Bertaqwa Serta BerAkhlaqul Korimah Melalui Budaya Baca Alquran,memiliki Lima Sukses yaitu,Sukses Penyelenggara,Sukses Partisipasi,Sukses Prestasi dan Sukses Implementasi serta dapat di pertanggung jawabkan.

“Penyelenggaraan MTQ tersebut pada November 2011 ini akan di tempatkan pada 13 lokasi di 5 kecamatan diantaranya, Sungai Rumbai, Koto Baru, Sitiung, Pulau punjung, dan Kecamatan Tiumang, kepada seluruh panitia agar melibatkan komponen masyarakat,” harapnya.

Cabang Musabaqoh yang akan diperlombakan terdiri 10 cabang dengan 27 golongan putra dan putri sehingga dapat diprediksi seluruh peserta MTQ yang berasal dari 19 kabupaten/kota seProv Sumbar berjumlah 1.579 orang, jumlah tersebut belum termasuk dewan hakim, tim kerja dan panitia serta tamu undangan.

Dilanjutkan Bupati bahwa dewan hakim berjumlah 135 orang, pani-

Jajaran panitia pelaksana MTQ Tingkat Sumbar di Dharmasraya

tia 23 orang, tim kerja Provinsi 10 orang dan Panitia Penyelenggara 300 orang termasuk Pani-

tia tambahan ucap bupati Mengakhiri.

Gubernur Irwan Prayitno mengaku sangat berterimaksih kepada Bupati Dharmasraya,

tokoh masyarakat Ninik Mamak dan segala elmen yang telah mempersiapkan diri untuk MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat Ke 34 tahun 2011.

“Mari kita maknai acara pelantikan ini dengan niat untuk membanggun kehidupan beragama melalu pengembangan nilai-nilai Al-quran di tengah masyarakat,dan dapat dimaknai sebagai wujud pembinaan terhadap masyarakat sumatera barat agar mampu menjadikan Al-quran sebagai

pedoman hidup serta mengamalkan dalam kehidupan seharihari,” himbau Gubernur.

Dan ketahuilah bahwa MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari pembinaan kehidupan beragama sebagai Implementasi dari Filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kita Bulloh di Ranah Minang ini.

Bahkan Gubernur berharap memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengukir prestasi yang lebih baik bagi Qori dan Qoriah Sumatera Barat di tingkat Nasional yang saat ini telah mampu menempati posisi V besar Nasional pada MTQ Nasional di Bengkulu tahun lalu.

Hasanuddin