Koran BiNNews Edisi 210

KONSUMEN Yohannes, S.PKP Juara I Lomba Karya Tulis Kakao Disbun Sumbar 2010

Fajar: 2011 Lomba Kakao Melibatkan Wartawan

PADANG, BiNNews — Tekad Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat membumikan dan mensemarakkan program pengembangan kakao di tengah masyarakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan pisik.

Lomba karya tulis guna penguatan pemahaman terhadap makna penting budidaya kakao sebagai salah satu potensi ekonomi petani juga tak luput dari bidikan Disbun Sumbar yang dikepalai Ir H Fajarudin.

Misi Pemrov Sumbar sudah jelas yakni menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah utama pengembangan sentra kakao di wilyah Barat Indonesia, ucap Fajarudin. “Upaya-upaya menuju percepatan pencapaian misi tersebut terus dilakukan baik secara teknis maupun non teknis, termasuk penguatan pemahaman terhadap kakao melalui karya tulis� jelasnya.

Menurut Fajar, elemen penting agar program tersebut benar-benar dijiwai masyarakat salah satunya dengan melibatkan lebih banyak komponen termasuk petugas Hal. 11

Menunggu Pisang Berbuah di Tengah Jalan: Akibat tidak digubris pemerintah, masyarakat Batu Balang kecamatan Koto VII, Sijunjung akhirnya menanam pisang di tengah ruas jalan provinsi yang kini kondisinya rusak parah. Aksi ini mestinya tidak perlu terjadi bila pemerintah daerah peduli dan mau mendengarkan keluhan rakyatnya dari awal. Poto: Martius

Jalan Kian Parah di Sijunjung, Warga Tanam Pisang di Sepanjang Jalan

Selengkapnya

Rakyat Marah, Pemerintah Lengah Di Sawahlunto

PNS Suka Main Game dan Keluyuran

Taji Bupati Sijunjung Diuji

SIJUNJUNG, BiNNews — Malang nian nasib nasib Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin. Walau sudah defenitif jadi Bupati namun aura dan wibawa kepemimpinannya seakan dipermainkan oleh aparaturnya sendiri.

Mengapa tidak, lihat saja suasana di lingkungan Pemkab

Sijunjung, masih banyak pegawai berpakaian seragam PNS keluyuran saat jam kerja. Jika tidak keluyuran sebagian besar pegawai cenderung main game maupun facebook pada komputer kantor.

Kondisi nyaris serupa ini juga terjadi di beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Sijunjung.

Padahal sebelumnya, Wakil

Hal. 4

Bupati Mukhlis Anwar telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak Yuswir Arifin (sidak) guna mencek kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Faktanya, upaya Wabup seakan tidak membuahkan hasil, Wabup pergi PNS pun berlari.

Melihat kondisi ini, pekan lalu

Bupati Yuswir sempat marah besar dan menyatakan akan segera memevaluasi kerja PNS maupun pegawai kontrak, “Semua kinerja PNS akan dievaluasi termasuk pegawai kontrak yang tidak disiplin akan Hal. 11

Tunggakan Royalty Batubara Capai Rp21 M SAWAHLUNTO, BiNNews — Kota Arang merupakan julukan kota Sawahlunto yang memang terkenal sebagai daerah penghasil batubara sejak zaman Belanda. Bahkan, hingga kini masih terdapat sejumlah pengusaha tambang batubara, baik yang dari dalam maupun luar kota Sawahlunto. hingga hari ini penambangan batubara masih tetap berjalan.

Meski dikabarkan batubara Sawahlunto sudah hampir habis atau sudah menipis, namun, suplay batubara ke PLTU Sijantang masih tetap lancar. Bahkan ada diantara penambang batubara ini yang melakukan eksport ke luar negeri.

Hal. 11

PT MKS Terancam Masuk Daftar Hitam Hujan Tiba Petani Karet Mendingin AMPEK NAGARI, BiNNews — Hujan yang sering mengguyur Agam, khususnya Kecamatan Ampek Nagari, menimbulkan kesusahan bagi petani karet di kawasan itu, seperti disampaikan beberapa petani karet.

SAWAHLUNTO, BiNNews — Gonjang ganjing pelaksanaan proyek pelebaran jalan di kota Sawahlunto yang dikerjakan PT. Merangin Karya Sejati (MKS) terus menjadi sorotan berbagai kalangan.

Pasalnya, mereka menilai pelaksanaan proyek tersebut acakacakan dan tak mungkin diselesaikan sesuai jadwal yang ada dalam kontrak.

H Radam

Jika benar demikian, maka masyarakat Sawahluntolah yang akan dirugikan. Sebab, sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan

2 Januari 2011 Resmi Diakses Publik

kembali bantuan dana pusat yang berjumlah puluhan milliar untuk membantu penbangunan di kota ini diluar dana APBD. Radam, Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota ini saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, proyek itu merupakan proyek unit price. �Kita akan bayarkan sesuai prestasi kerja. Berapa volume

Kerusakan alam dan lingkungan yang diakibatkan penambangan batu bara, tak seimbang dengan pembayaran royalti

Hal. 11

POTENSIAL

Tantangan Baru di www.binnewsonline.com

Hal. 11

Nofrizal Chai Ketua DPP PKP Indonesia Sumbar

PADANG, BiNNews — Azaz musyawarah dan mufakat biasanya tak berlaku dalam pemilihan ketua partai politik.

Namun lain halnya dengan Hal. 8

Selengkapnya

Hal. 12

Irwan Prayitno:

Hasil Akhir CPNS Merisaukan!

PADANG, BiNNews — Kenyataan PNS sumbar hanya 30 % yang produktif ini disebabkan oleh sistem penerimaan PNS masa lalu yang tidak baik, dimana banyak ditemukannya PNS titipan yang akhirnya melemahkan kinerja aparatur pemerintah. Persoalan otonomi juga mempengaruhi kebijakan untuk penerimaan PNS yang lebih bersih,jujur, adil, tranparan dan objektif untuk mendapat PNS yang bermental kinerja profesional. Saat ini 7 Kab/ko yang bergabung dengan Pemprov penyelenggaraan penerimaan PNS di Sumbar yang dikerja samakan dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia hampir tidak ada masalah.

Ini disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat acara Penerimaan Hasil Akhir Skoring

Gubernur menerima Hasil Akhir Skoring Tes Kemampuan CPNSD fomasi tahun 2010

Tes Kemampuan CPNSD fomasi tahun 2010 dari pelamar umum dilingkungan Pemprov Sumbar dan beberapa Kab/Ko se Sumatera Barat di Gubernur, Sabtu siang ( 18/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BKD sumbar Jayadisman, SH.M.Kn, Bupati Hal. 11

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

Tajuk

Menunggu Pisang Berbuah di Tengah Jalan AKSI protes masyarakat Batu Balang kecamatan Koto VII, Sijunjung dengan kembali menanam pohon pisang di tengah badan jalan pada Sabtu, (25/12) mestinya tidak perlu terjadi bila Pemerintah Kabupaten Sijunjung mampu dan mau mengantisipasinya dari awal. Namun faktanya tidaklah demikian, pejabat Pemkab Sijunjung lebih cenderung lempar tangan dengan mengatakan bahwa tugas memperbaiki jalan provinsi tersebut merupakan tanggungjawab Pemprov Sumbar melalui Dinas Prasarana Jalan.

Tentunya sikap pemerintah yang lepas tangan tersebut bukanlah cara yang bijak dalam menyelesaikan persoalan .

Masyarakat mana mengatahui bahwa perbaikan jalan yang rusak parah tersebut tanggungjawab siapa, bagi rakyat yang tahu adalah perhatian dari pemerintahnya. Walau memang secara anggaran Dinas Prasjal Sumatera Baratlah yang menjadi instansi teknis yang memiliki tanggungjawab utama untuk memperbaikinya, namun setidaknya adalah upaya dari Pemkab Sijunjung untuk melakukan upaya-upaya apapun namanya agar kerusakan fasilitas jalan umum tersebut segera dapat diatasi, maka Pemkab Sijunjung tidak memiliki srana dan prasaran untuk itu sementara akibat jalan rusak tersebut sudah menganggu kehidupan masyarakat di sepanjang jalan karena debunya terus berterbangan masuk ke rumah-rumah dan warungwarung penduduk.

Komunikasikan kek dengan pihak Pemrov bahwa bila tidak ditangani secara khusus maka akan berimplikasi tidak baik di kemudian hari. Manalah mungkin Pemrov Sumbar mengetahui persis kondisi di kabupaten tersebut secara komplek bila tidak dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif. Itu gunanya pemerintahan di kabupaten yakni melakukan koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintahan di atasnya, baik provinsi maupun pemerintah pusat.

Jangan hanya bisa mengeluh dan menyerah begitu saja ketika pengajuan awal tidak direalisasikan, kenapa tidak diperjuangkan secara lebih intensif, kenapa jalan-jalan di kabupaten lain di Sumatera Barat tidak separah yang di Sijunjung, kenapa parahnya kelamaan sekali (hitungan tahunan ke belakang) dan seterusnya.

Pemerintah jelas tidak boleh bermain-main dengan kesabaran masyarakatnya, warga Batu Balang jelas tidak akan mau bertindak di luar ketentuan dengan menanam pohon pisang di tengah jalan karena jelas juga akan menganggu arus kendaraan bermotor. Namun sekali pemerintahlah yang tidak mengerti dan tidak peduli dan tidak bergerak dengan cepat menanganinya. Dan, rakyat sudah memperlihatkan klimak kesabarannya Bayangkan bila pemerintah yang mengeluh kepada rakyatnya, lantas rakyat mengadu ke mana, bukankah pembangunan dan perawatan infrastruktu umum menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, itu gunanya ada pemerintah, jika tidak mampu lantas, ya tunggu saja pisang berbuah di tengah jalan. **

2

KONSUMEN

2010 BPSK Kota Padang Kebanjiran Pengaduan PADANG, BiNNews — Dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh pemerintah untuk memudahkan konsumen dalam menuntut hakhaknya apabila dirugikan pelaku usaha. Hal ini amanat dari Pasal 23 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan RI Nomor 602/M-DAG/KEP/7/2006 tanggal 31 Juli 2006, Selasa 5 Sep-

Suasana persidangan di BPSK Kota Padang

tember 2006 Walikota Padang H. Fauzi Bahar melantik dan mengambil Sumpah Anggota BPSK Kota Padang di Kantor Balaikota Padang.

Waktu itu anggota yang dilantik, dari unsur pemerintah Ali Basar SH MM, Zamri Malik SH dan M. Syahrial SH. Dari unsur Pelaku Usaha Nurpidin SH, Erwin Bustaman SE, Drs. H. Marlis. Sedangkan dari unsur Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Erison A.W. SS, Guspen Khairul, dan Erison BAc. Sekitar 4 tahun berjalan, Senin 15 November 2010, Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansarullah berdasarkan SK Menteri Perdangan RI Melantik dan Mengambil Sumpah Desemberius SE MM, Ir Priyanto SH MM dan Azwar Siri SH sebagai Anggota BPSK pengganti Zamri Malik SH, Drs H Marlis, dan Erison BAc yang mengundurkan diri karena pensiun dan terpilih sebagai anggata DPRD Sumbar dan DPRD Kota Padang. “Sejak mulai berdiri hingga sekarang, BPSK Kota Padang telah menerima dan menyelesaikan pengaduan konsumen lebih kurang 100 kasus. Mayoritas diselasaikan secara mediasi dan konslisasi. Tujuh kasus diantaranya, para pihak mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dan enam diantaranya, para pihak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Lima kasus, Mahkamah Agung RI menguatkan putusan BPSK Kota Padang dan konsumen menang. Satu kasus ditolak alias konsumen kalah,� kata Wakil Ketua BPSK Erison A.W. Minggu (26/ 12) di Sekretariat BPSK Jalan Khatib Sulaiman No. 67 Padang.

Salah satu program BPSK sosialisasi perlindungan konsumen di TVRI Padang

Kantor BPSK Padang

Kasus yang sampai ke Mahkamah Agung RI itu adalah, tukang ojek Agustriadmojo melawan PT Adira Tbk Cab. Padang (saat ini PT Adira PK), D Satria melawan Edi Suyitno Dir. PT Oto Multiartha, Honda Wijaya melawan PT PLN Wilayah Sumbar, M. Adi Putra melawan PT. Auto Citra Perdana. 1 kasus konsumen yang kalah adalah, Drs. Ariyanto Thaib melawan Bank Mandiri Cab. Indarung dalam sangketa pembobolan ATM Mandiri.

BPSK dalam melaksanakan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam BAB XI, pasal 52 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas dan wewenang; melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. BPSK juga berhak memberikan konsultasi perlindungan konsumen, dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klusula baku. �Selain itu, wewenang BPSK melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. Dan juga memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, serta memanggil dan menghadirkan saksi,

saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.�

Menjawab pertanyaan BiNNews, kalau pelaku usaha tak datang memenuhi panggilan BPSK, sesuai pasal 52 huruf i, lembaga ini bisa meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. “Tapi pasal ini belum pernah kami pergunakan, karena setiap yang kami panggil selalu datang,� kata Erison A.W. ŠBiNNews >> Erison AW sedang meneliti barang elektronik Illegal yang di sita BPSK

Wawako Mahyeldi Ansarullah lantik anggota BPSK, Desemberius, Priyanto & Azwar Siri sebagai anggota pengganti antar waktu

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Agnes Monika, SE REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri, Oldi Putra DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal) ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

3

LIPUTAN KHUSUS

Pedagang K5 & UKMK Penggerak Perekonomian Sumbar PADANG, BiNNews — Kemiskinan dan pengangguran serta pemberdayaan ekonomi rakyat terutama yang bergerak di sector usaha kecil dan menengah serta koperasi merupakan salah satu isu pembahasan pada Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota Se-Sumatera Barat di Kabupaten Solok pertengahan Oktober 2010. “Visi yang diemban adalah terwujudnya Sumbar madani yang adil, sejahtera dan bermartabat,� tegas Gubernur Irwan Prayitno kala itu.

Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat pada Maret 2010 mencapai 430.024 jiwa atau 8,88%, angka ini meningkat dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 yakni 429.250 jiwa. Peningkatan penduduk miskin di pedesaan mencapai 10.364 jiwa sebaliknya jumlah penduduk miskin perkotaan turun 9.594 jiwa.

Begitupun dengan garis kemiskinan (yakni rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk apakah miskin atau tidak msikin) juga mengalami peningkatan dari Rp217.649 per kapita per bulan pada tahun 2009 menjadi Rp230.823 per kapita per bulan pada tahun 2010.

Begitu juga dengan indeks kedalaman kemiskinan juga meningkat dari 1,41 pada tahun 2009 menjadi 1,49 pada tahun 2010.

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada 2009 0,32 naik menjadi 0,35 pada 2010. Artinya, secara umum terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Kesimpulannya, upaya pengentasan kemiskinan masih harus menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari kita semua.

Sedangkan jumlah pengang-

guran pada pada Agustus 2010 mengalami penurunan sebanyak 20.494 orang menjadi 152.586 orang dibandingkan Agustus 2009 sebesar 173.080 orang.

Penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2010 ini masih didominasi sektor pertanian yang mencapai 44,10% dari seluruh pekerja atau sekitar 900 ribu orang lebih dari total angkatan kerja yang Sumatera Barat mencapai 2.194.040 orang.

Sementara potret secara umum pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2010 dimana struktur ekonomi Sumatera Barat masih didominasi tiga sektor utama yakni sektor pertanian (23,74%, sektor perdaganganhotel-restoran (18,34%) dan sektor jasa-jasa (16,03%).

Dari sisi penggunaan PDRB yang mengalami peningkatan 3,94% atau mencapai Rp22,26triliun didorong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga, sedangkan untuk komponen pengeluaran masih distimulus oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 17,6% selanjutnya baru distimulus oleh sektor ekpsor.

Melihat kondisi tersebut, sektor pedagang kecil (K5) dan UKMK merupakan salah satu andalan guna mendongkrak perekonomian daerah mengingat sektor manufactur dan jasajasa usaha berkaliber besar lainnya belum memiliki andil karena memang tidak ada yang beroperasi di Sumbar.

Pedagang K5 Dibina Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Marlis Rahman sempat prihatin karena masih maraknya aksi demo pedagang seperti yang dilakukan pedagang Pasar Raya Padang yang tergabung dalam Forum Warga Kota Rabu (12 Mei 2010) lalu.

Menurutnya Pemrov Sumbar

melaui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat melakukan registrasi (didaftar dan diberi kartu pengenal) kepada 1000 PKL di Kota Bukittinggi, Padangpanjang, Payakumbuh, Batusangkar dan Sawahlunto, (masing-masing 200 PKL).

Mereka digabungkan ke dalam 55 koperasi simpan pinjam. Setiap PKL dibantu modal Rp 300.000. Bekerjasama dengan Dinas Koperasi tiap daerah, mereka diberi tempat berjualan, dibina agar mejaga kebersihan, kerapian dan ketertiban sehingga lapak-lapak mereka tak mengganggu keindahan dan ketertiban. Dengan cara itu, Pemda setempat tak boleh sembarangan menggusur para PKL. Ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Universitas Negeri Padang (UNP) terhadap program registrasi dan bantuan modal bagi 1000 PKL tahun 2008 membuktikan bahwa perkembangan yang cukup baik.

Sebanyak 347 orang (34,7%) mengalami pergerakan modal mencapai 21%, sebanyak 250 orang ( 25%) belum mengalami pergerakan modal, yang masih statis 0 s/d 1 % sebanyak 287 orang (28,7). Karena itu UNP menyarankan agar program ini diteruskan dengan peningkatan pembinaan. Para PKL sendiri tak hanya merasa dibina dan dibantu modal tetapi juga merasa dihargai dan dilindungi.

Saat ini jumlah PKL yang dibina lebih 5.900 orang. Mereka bukan hanya pedagang kaki lima tapi juga pedagang keliling, pedagang asongan di kota kecamatan dan nagari-nagari. Modalnyapun ditingkatkan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500.000/ orang. Kini tercatat PKL binaan provinsi mencapai 6.900 dari 7.000 yang ditargetkan, dinaungi 62 koperasi.

Kebijakan Pemrov ini ber-

dasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 2009 tentang petunjuk teknis bantuan perkuatan modal bagi pedagang kaki lima perkotaan, pedagang kaki lima keliling dan pedagang kaki lima nagari melalui koperasi.

Sesungguhnya Pemrov Sumbar sudah memiliki program dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, melalui APBD yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan registrasi dan integrasi Pedagang Kaki Lima ( PKL ) melalui Koperasi sejak tahun 2008 lalu.

perkuatan modal sebanyak 4.000 PKL yang disalurkan melalui 59 koperasi yang berada di 16 Kab/Kota di Sumatera Barat dengan besar bantuan Rp Rp. 2 M dan masing-masing PKL menerima Rp.500.000.

Untuk tahun 2010 Dinas Koperindag akan melaksanakan program pembinaan PKL dan Pedagang Asongan melalui kegiatan registrasi dan integrasi PKL dengan koperasi serta bantuan permodalan kepada 2.000 PKL dan Pedagang Asongan. Setiap PKL akan diberikan bantuan perkuatan modal sebesar Rp.500.000.

Tujuan pemberian bantuan perkuatan modal bagi Pedagang Kaki Lima ( PKL ) ini adalah untuk mengembangkan usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2008 saja jumlah PKL yang menerima bantuan perkuatan modal sebanyak 1.000 PKL yang disalurkan melalui 5 koperasi yang berada di 5 Kab/Kota di Sumatera Barat dengan besar bantuan Rp 300 Juta dan masing-masing PKL menerima Rp.300.000.

Sementara tahun 2009 jumlah PKL yang menerima bantuan

Keprasi Hidup dan Mati Namun problemnya, tidak banyak koperasi yang bertahan dan bertumbuh serta berkembang. Dari 3.394 koperasi yang ada di Sumbar sebanyak 2.454 koperasi masuk dalam kategori aktif. Sedangkan sisanya 940 koperasi lainnya tidak aktif karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut. Selain itu juga karena faktor unit usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Dari 2.454 koperasi yang ada, tercatat 560.954 orang menjadi anggota koperasi. ŠBiNNews

Gubernur: Satu Sapi Satu Petani untuk Perkuat Ekonomi Rakyat!

PADANG, BiNNews — Salah satu program strategis Pemrov Sumbar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat adalah melalui program satu sapi untuk satu keluarga petani.

Menurut Gubernur Irwan Prayitno saat melakuan pencanangan Program Satu Sapi Satu Petani, sekaligus peresmian Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan di Kota Payakumbuh, Minggu ( 18/12) lalu, dari analisis lapangan kemiskinan yang ada di Sumbar lebih dikarenakan oleh banyak waktu yang disia-siakan oleh para petani, selain lahan dan kondisi kehidupan kekurangan. Jika dilihat dilapangan para petani kita saat ini rata

baru melakukan pekerjaan selama 3,5 jam sehari, padahal idealnya kita bisa melakukan pekerjaan selama 8 jam sehari.

Oleh karena itu kita mencoba memberikan solusi terbaik dalam mengentaskan kemiskian pada masyarakat dengan mengajak mereka untuk bekerja dan berbuat minimal ada 3 kegiatan yang dekat dengan usaha pertanian.

Saat ini kita juga telah membentuk Tim Terpadu Program Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat , terutama bagi masyarakat Petani yang mau bekerja berusaha dan ingin merubah hidup lebih baik.

Munculnya gagasan Program Satu Petani Satu Sapi ini, karena

kita mengetahui usaha peternakan amat cocok dengan wilayah dan iklim kita yang tropis, dan bertenak sesungguhnya telah menjadi budaya nenek moyang di daerah ini. Dan yang lebih penting lagi kegiatan program ini amat didukung oleh pemerintah pusat terutama Kementerian Pertanian, karena kita sesungguhnya masih mengimpor daging sapi karena kebutuhan yang cukup besar.

Saat ini dalam kajian wilayah kita bisa mengembangan lebih dari 3 ribu produksi sapi, sementara yang ada baru mencapai sekitar 350 ekor pertahun, jadi masih ada 2.650 sapi lagi yang dapat kita tingkatkan produksinya setahun.

Untuk permodalan kita telah melakukan kerjasama dengan Bank Nagari bersama 7 bank penyalur program KUR untuk memberikan kemudahan kredit bagi usaha para petani, pengrajin, dan

UKM lainnya di Sumbar. Kita telah berketetapan hati dalam kurun waktu 5 tahun ini, pemprov Sumbar konsen dengan program pensejahteraan petani ini, harap Gubernur. ŠBiNNews

Dinkoperindag Sumbar Promosikan Produk UKM PADANG, BiNNews — Selama tahun 2010 ini, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti puluhan kegiatan pameran pada untuk memamerkan hasil-hasil produk UKM Sumatera Barat.

Kepala Badan UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Wismari

kepada wartawan mengatakan, pameran usaha hasil UKM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi UKM di Sumatera Barat. Untuk itu, pihaknya selalu melakukan promosi dan pemasaran melalui pameran atau sejumlah event lainnya.

Disamping itu, Diskoperindag Sumatera Barat juga melakukan diklat atau pelatihan bagi para pengrajin UKM, untuk lebih men-

ingkatkan hasil kerajinannya. 23 event yang diikuti Diskoperindag Sumatera Barat, 3 diantara diselenggarakan di Kota Padang, sedangkan 20 event lainnya ada di luar Sumatera Barat.

Menurut Wismardi, pihaknya lebih mengutamakan mempromosikan produk- produk UKM yang memiliki potensi bagus untuk dikembangkan walau secara umum sebagian besar UKM di

Sumatera Barat selalu terbentur pada persoalan modal. �Untuk itu, Diskoperindag Sumatera Barat memberikan bantuan berupa fasilitas permodalan, baik dari perbankann atau melalui BUMN yang dapat diajukan langsung oleh para pengrajin disamping itu juga ada bantuan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat,� jelasnya. ŠBiNNews

Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Nasional KOPERASI sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk dari, oleh dan untuk anggotanya memang diharapkan dapat memberikan peluang pengembangan usaha para anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya didalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang bersifat distinct (memiliki ciri yang khas), dengan corporate philosophy, corporate culture (praktek bisnis koperasi harus dapat mempresentasikan nilai-nilai yang mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pasar yang kompetitif).

Nilai yang melekat pada organisasi dan manajemen koperasi adalah kemampuan untuk menolong diri sendiri, pengelolaan secara demokratis, berkeadilan dan solidaritas, dengan nilai-nilai tersebut mengisyaratkan bahwa koperasi sebagai organisasi yang berkemampuan untuk menolong diri sendiri (selfhelp organization) harus memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan manajemen kebersamaan (Joint management) yang profesional, sehingga koperasi dapat menempatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga ekonomi yang strategis dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat, karena koperasi adalah badan usaha yang berkaitan dengan kehidupan dan perekonomian dari sebagian besar rakyat yang tersebar diseluruh daerah, kota dan desa di Indonesia yang meliputi hampir seluruh jenis lapangan usaha yang ada.

Koperasi sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian nasional selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D).

Maka koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus lembaga ekonomi yang mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai jati diri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya, maka koperasi diharapkan juga mampu berperan aktif sebagai lembaga yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.

Untuk itu koperasi sebagai lembaga ekonomi yang bergerak dibidang sektor riil dan informasi dituntut dapat berkiprah didalam aneka usaha bisnisnya secara profesional dalam bingkai yang rasional sehingga koperasi diharapkan tetap eksis, karena kehadirannya sangat memberi arti bagi anggota dan masyarakat umum disekitarnya karena tumbuh dan berakar pada masyarakat.

TUJUAN PERUSAHAAN KOPERASI Tujuan utama koperasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, hal ini jelas terlihat pada pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak terlepas dari azas ekonomi, dimana koperasi dituntut selain sebagai lembaga usaha yang harus mencari keuntungan sebagaimana lembaga usaha lainnya, maka koperasi sebagaimana jati dirinya juga harus mengedepankan. Untuk itu koperasi harus mampu memainkan perannya sebagai lembaga ekonomi yang sekaligus sebagai lembaga sosial baik dikalangan organisasinya maupun terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, dengan menjadikan koperasi sebagai lembaga yang mempunyai peran multi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat turut dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Jadi tujuan perusahaan koperasi yaitu: Berorientasi pada profit oriented dan benefit oriented. Landasan operasinal didasarkan pada pelayanan (service at a cost). ***

4

BiNNews BiNNews

Edisi 211| Th V/ Edisi 27 Desember 211| 2010 Th -V/2 27 Januari Desember 2011 2010 - 2 Januari 2011

Jalan Kian Parah di Sijunjung, Warga Tanam Pisang di Sepanjang Jalan

Rakyat Marah, Pemerintah Lengah SIJUNJUNG, BiNNews — Benar kiranya, logika pemerintah belum sejalan dengan rakyatnya. Buktinya, karena belum ada juga perhatian kongret pemerintah terhadap perbaikan jalan-jalan utama provinsi di Kabupaten Sijunjung, akhirnya ruas jalan berkondisi rusak berat itu dijadikan kebun pisang oleh rakyat setempat.

Masyarakat Batu Balang kecamatan Koto VII, Sijunjung, kembali menanam pohon pisang ditengah badan jalan pada Sabtu, (25/ 12). Kali ini bukan tiga pohon pisang yang ditanam, melainkan sudah puluhan pohon ditanam di sepanjang lebih kurang 1 Km. Hal ini dilakukan warga karena kondisi jalan propinsi yang melintas di daerahnya ini, rusaknya sudah semakin parah dan belum juga diperbaiki, walaupun sudah berbagai macam cara dilakukan untuk menyampaikan aspirasi agar jalan ini segera diperbaiki, tetapi pemerintah tidak juga mengubrisnya. �Kami terpaksa dan berat hati untuk menanam ruas jalan ini dengan pohon pisang. Namun apa daya ini yang bisa kami perbuat, masyarakat sudah kesal benar.

Bila tidak juga ada perhatian pemerintah maka bukan tidak mungkin warga akan menyetop jalan,� ungkap salah seorang pemuda yang tak bersedia menyebutkan namanya.

Tak Digubris Aksi tanam pisang di ruas jalan ini bukan kali terakhirnya yang dilakukan warga. Sebelumnya masyarakat Jorong Batu Balang, Nagari V Koto, Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung tersebut juga telah menanam pohon pisang di ruas jalan provinsi yang mengalami rusak berat, pada Sabtu (30/ 10) lalu sehingga sempat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Mendengar tingkah warga ini, sekitar pukul 09.30 Wib, Muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) langsung ke lapangan berdialog dengan masyarakat Batu Balang dan meminta supaya pohon pisang yang ditanam tersebut dicabut dan dibuang dari jalan,

pasalnya pada hari Senin (1/11) Menteri Daerah Tertinggal akan mengunjungi kabupaten Sijunjung.

Aksi warga ini merupakan bentuk protes dan luapan kekesalan plus kekecewaan karena jalan yang rusak cukup lama tersebut belum juga diperbaiki. “Sudah begitu lamanya jalan propinsi yang melintasi daerah ini berada dalam kondisi rusak parah, sehingga mengakibatkan masyarakat di sekitarnya kena dampaknya, yaitu banyaknya debu-debu yang berterbangan, sehingga menimbulkan penyakit sesak saluran pernapasan,� katanya.

Disamping menimbulkan penyakit, sisi lainnya menurut masyarakat tersebut adalah,�Dari banyaknya debu-debu yang berterbangan tersebut, juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitarnya. Sebab, di sepanjang pinggir jalan provinsi yang rusak tersebut terdapat warung-warung atau kedai jualan minuman dan dagangan seharihari milik masyarakat dipenuhi debu yang ditimbulkan oleh jalan yang rusak tersebut.

Agus, kepala jorong Batu Balang, kepada BiNNews (30/10), mengatakan,�Saya membenarkan hal ini terjadi dan tadi saya sudah laporkan kepada walinagari Lima Koto, tentang penanaman pohon pisang di tengah jalan oleh masyarakat Batu Balang, sebenarnya ini adalah bentuk protes dan kekesalan warga.

Ini sudah kali ke tiga masyarakat menanam pohon pisang di jalan yang rusak itu, tetapi jalan tersebut tetap saja belum diperbaiki, kemudian sesuai keluhan masyarakat, dampaknya yang saya lihat adalah debu yang menyebabkan sesaknyanya saluran pernapasan, ini diketahui dari laporan bidan desa kepada saya, bahwa rata-rata masyarakat disini, terkena ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan atas yang di akibatkan oleh debu jalan tersebut.

Selanjutnya menyangkut pergerakan roda ekonomi masyarakat, warung atau kedai yang berada di

lokasi jalan yang rusak tersebut sudah banyak yang tutup karena banyaknya debu yang ditimbulkan.

Kami menyadari bahwa jalan ini, adalah jalan propinsi, tetapi pihak Pemkab Sijunjung, tolong diperhatikan juga nasib kami, secara lisan hal ini sudah saya sampaikan kepada Camat Koto VII, kemudian kepada anggota DPRD yang berasal dari daerah sini, dan kepada pejabat-pejabat Pemkab yang pernah turun sosialisasi kedaerah kita ini, terakhir sesuai dengan permintaan warga kepada kita yaitu, mohon kepada pemerintah, agar masyarakat yang terkena dampak dari jalan yang

rusak tersebut di berikan bantuan masker dan juga agar dilakukan penyiraman jalan tersebut dua kali sehari, supaya tidak menimbulkan debu, demikian ungkap “Agus� kepala jorong Batu Balang.

Syafrianto, Ketua Pemuda Batu Balang, kepada BiNNews , (30/10), mengatakan, �Kami dari pemuda sudah sering gotong royong melakukan penimbunan terhadap jalan-jalan yang rusak tersebut, tetapi saya lihat penjabat-penjabat yang lewat di jalan ini, seakan-akan tidak peduli, padahal para penjabat hampir tiap hari lewat disini, yaitu seperti pejabat-pejabat yang ada di pemkab tersebut, kemudian anggota DPRD dan Camat, atau mungkin karena dia itu pakai mobil ber AC jadi tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat.

Rusdi Antoni, anggota DPRD Sijunjung, dari Partai Demokrat, yang berasal dari daerah Koto VII Tanjung Ampalu saat di komfirmasi BiNNews (30/10) mengatakan, �DPRD Sijunjung melalui komisi III telah menyampaikan hal ini kepada DPRD Provinsi dan ini sedang diperjuangkan,� katanya.

Sayangnya, hingga saat ini suara anggota dewan tersebut tidak berguna dan tidak juga didengar Wakil Bupati, Mukhlis Anwar kepada BiNNews (30/10), mengatakan, �Sebenarnya jalan propinsi yang rusak tersebut bukan di daerah Batu Balang saja, tetapi hampir 75% jalan Propinsi dan jalan Negara yang terdapat di kabupaten Sijunjung ini rusak, tetapi ini sudah menjadi agenda 2 tahun kedepan oleh propinsi Sumatera Barat.

Sebab pada kesepakatan tiga Bupati, yaitu Bupati Sijunjung, Bupati Tanah Datar, dan Bupati 50 Kota, di Bukittinggi pada tahun

2008 lalu, untuk pelebaran dan perbaikan jalan ini sudah diusulkan ke propinsi, alasannya adalah karena jalan kita ini, adalah jalan lintas alternatif menuju Riau, Pekanbar begitu juga menuju Jakarta.

Sebab jelas Wabup, kalau terjadi terjadi longsor di jalan lintas timur maka ruas jalan ini adalah untuk memperpendek jarak tempuh menuju Payakumbuh dan Batusangkar. “Ruas jalan ini juga sangat ramai di lalui kendaraan. Jadi dari alasan-alasan yang disampaikan tiga kepala daerah ini maka perbaikannya sudah menjadi agenda propinsi sampai tahun 2011 nanti, dan informasi yang kita terima dari Kepala Dinprasjal dan Tarkim Sumbar, ruas jalan propinsi yang rusak khususnya kabupaten Sijunjung, sudah dianggarkan dananya sebesar Rp25 miliar lebih, itu kalau tidak salah, dan untuk lebih jelasnya silakan BiNNews, menghubunginya,� kata Mukhlis Anwar.

Artinya, Pemkab bukannya tidak peduli, tetapi ini adalah wewenang propinsi, di sisi lain kalau

untuk perbaikan jalan tersebut ada wewenang kita dari daerah, mungkin hal ini sudah kita lakukan, sebab sebenarnya kita juga sanggup memperbaikinya, cuman yang kita kwatirkan, jangan-jangan ini menjadi temuan oleh pemeriksa dan nantinya terjadi penyalahgunaan kewenangan,� jelas Mukhlis Anwar cemas.

Salah seorang warga Sijunjung, Hidayat, SS mengatakan bahwa apapun problemnya, mestinya pemerintah mendengar dan melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi keluharan masyarakat tersebut. �Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengopor-opor persoalan terhadap pembenahan kerusakan jalan utama tersebut, apakah tugas pemerintah kabupaten atau provinsi atau pusat.

Faktanya, rakyat membutuhkan perhatian kongret dari pemerintah. Pemerintah mestinya mendengar dan jangan pelihara sikap tuli terhadap keluhan rakyat secara terus menerus,� tegas Hidayat prihatin melihat nasib yang menimpa kampungnya. Šaciak

yang tinggal disini,� tutur Nani memelas.

Rudi Mindin, salah seorang pegawai dari dinas PU provinsi, bagian perawatan jalan kepada BiNNews (9/12), �Sebenarnya biaya untuk perbaikan jalan provinsi yang berlokasi di kabupaten ini sudah ada sekitar Rp20 miliar dari APBD provinsi dan itu sudah bisa dilaksanakan, tetapi persoalannya adalah di DPRD propinsi. “Sudah capek bolak-balik ke DPRD tersebut, tetapi belum klar juga,� kata Rudi menirukan pengakuan PPTK. Kata Rudi, dirinya tidak tahu persis persoalannya apa, cuma itu kan kata PPTKnya kepada saya ungkap Rudi menegaskan.

Ruswandi melalui Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan, Yazid Fadhil saat dihubungi Koran ini menjelaskan bahwa untuk anggaran 2011 telah dianggarkan beberapa paket peningakatan jalan di Sijunjung.

Diuraikannya, peningkatan jalan termasuk perawatan rutin terdapat beberapa paket pekerjaan terutama untuk ruas antara Sijunjung menuju Tanjung Ampalau hingga Sitangkai Tanah Datar.

Ruas ini memang sudah lama tidak ditingkatkan,� kata Yazid.

Khusus anggaran dari APBD provinsi tambahnya, pada 2011 telah dianggarkan antara Rp12 miliar sampai Rp16 miliar, “Kini tengah dalam proses lelang yang akan dilaksanakan dengan sistem tahun jamak,� tukasnya. Š Aciak

Disprasjal Sumbar Janji Perbaiki 2011 SIJUNJUNG, BiNNews — Sebagaimana pernah diberitakan media ini sebelumnya, bahwa kondisi jalan raya di Kabupaten Sijunjung benar-benar parah dan memprihatinkan.

Setiap lubang yang menganga di ruas jalan tersebut seakan terus menunggu korban yang sudah mulai berjatuhan, sementara pihak pemerintah tetap saja acuh dan tak peduli.

Protes dan kelihan warga kelihatannya tak sampai ke telinga pejabat terkait baik ke Pemkab Sijunjung maupun Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Entah menunggu apa lagi, faktanya telah berapa kendaraan telah terbalik di ruas jalan Lintas Sumatera yang melintasi Kabupaten Sijunjung. Masyarakat mulai merasakan seakan tidak memiliki

pemerintah.

Sebagaimana pernah disorot Koran ini beberapa edisi sebelumnya, kejadian-kejadian yang dialami kendaraan bermotor plus warga terkait dengan jalan yang rusak pun datang silih berganti.

Seperti beberapa waktu lalu, karena geram warga menanam pohon pisang (31/10) di tengah jalan di daerah Batu Balang, kecamatan Koto VII, kemudian sebulan sesudah itu dijalan yang sama sebuah truk terbalik rebah kuda dengan bermuatan telur ayam (14/11).

Tragisnya, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor (27/11) di daerah Lubuk Batu kecamatan Kupitan juga meminta korban jiwa, nafas korban langsung hilang di tempat usai kecelakaan tempat.

Tidak hanya itu, seorang peser-

ta ujian CPNS Sijunjung yang berasal dari Rantau Ikil Jambi terjatuh dan langsung dilindes truk Fuso, dugaannya gara-gara mengelakan jalan berlobang di daerah tersebut.

Kemudian pada Selasa (7/12) lalu, sekitar pukul 08.00.Wib, sebuah truk colt diesel BA 9020 HE dari Jakarta menuju Padang dengan muatan cabe, bawang dan melon terbalik di jalan rusak daerah Sibisir Timbulun, kecelakaan disebabkan penglihatan sopir terganggu karena tebalnya debu jalan, kemudian mobil tersebut masuk ke jalan yang berlobang sehingga oleng dan langsung terbalik ke jurang di samping rumah masyarakat, untung tidak ada korban jiwa. “Kami memang sering lewat jala ini untuk pergi dan balik dari

Jakarta, tetapi kali ini sial bagi kami karena debu jalan terlalu tebal dan juga karena ada mobil carry pick up dari arah berlawanan sehingga kami tidak tahu ada lobang besar yang membuat mobil oleng dan langsung terbalik, ungkap Hen (31) sang sopir truk kepada BiNNews (7/12).

Nani (42.th) salah seorang masyarakat yang berada di lokasi kejadian juga menuturkan kepada BiNNews, �Tidak terhitung kalinya kecelakaan disini pak, baik sepeda motor maupun dengan mobil, tetapi saya lihat jalan ini tetap saja belum diperbaiki, masyarakat disini juga kena dampaknya yaitu banyaknya debu tiap hari yang membuat kehidupan terganggu, rasanya tidak kuat lagi kami menghadapinya, apakah tidak ada perhatian pemerintah terhadap kami

Diperbaiki 2011 Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkirm Sumbar, Dody

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

Camat Lembah Melintang, Afrizal, S.Sos M.Si

Ujung Gading Siap jadi Kota Idaman PASAMAN BARAT, BiNNews — Keberagaman social yang dimiliki Kecamatan Lembah Melintang, Ujung Gading Pasaman Barat merupakan salah satu potensi tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang telah hidup berdampingan dengan rukun dan damai walau berlatar belakang yang berbeda.

Namun demikian, menurut Camat Lembah Melintang, Afrizal, S.Sos M.Si masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan pembenahan serius dari seluruh komponen masyarakat di kecamatan dengan bukota Ujung Gading tersebut. “Utamanya persoalan K3, pendidikan, kesehatan, keamanan dan peningkatan keimanan masyarakat. Bayangkan, dari 47.000 jiwa lebih masyarakat yang ada di Ujung Gading membutuhkan perhatian serius semua pihak,� kata Afrizal.

Khusus K3 terutama kebersihan di lingkungan padat, khusunya di pasar Ujung Gading dibutuhkan armada pengangkut sampah dan bak-bak penampung sampah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sem-

pasa ujung gading akan direnovasi 2011 agar tidak macet (1)

barangan. “Hal ini penting mengingat untuk menjaga kesehatan masyarakat yang juga membutuhkan infrastruktur dan fasilitas pendukung keberdihan lingkungan, kini fasilitas tersebut masih minim dan akan menjadi prioritas selanjutnya,� papar sang Camat sembari mengatakan kecamatannya sudah memiliki Puskesmas namun tenaga medis belum maksimal.

Selanjutnya persoalan keamanan dengan membangun

posko-posko keamanan melalui system keamanan lingkungan (siskamling) diperlukan selain itu menjaga keamanan juga dibermanfaat untuk sosialisasi sadar hukum dan tata aturan, norma agama dan norma-norma lainnya. “Sasaran utamanya guna meminimalisir berjangkitnya penyakit masyarakat seperti kriminalitas, narkoba dan perbuatan maksiat,� harap Camat.

Dari sector pendidikan urai Afrizal, sesungguhnya di Lembang Malintang sudah memiliki

perguruan tinggi, Yaptip selanjutnya ada sekolah menengah kejuruan, SMA. MAN, 5 sekolah tingkat SMP dan pondok pesantren beserta pendidikan non formal lainya. “Artinya, fasilitas pendidikan yang dimiliki melebihi dari cukup, sekarang bagaimana semua fasilitas tersebut bias dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan SDM,� harap Afrizal.

Ditambahkannya, untuk peningkatan perekonomian rakyat terlebih dengan adanya pasar Ujung Gading maka pihak kecamatan terus berupaya bagaimana pasar tersebut benar-benar dimanfaatkan sebagai wadah perputaran ekonomi dan keuangan bagi daerah-daerah sekitarnya. “Problemnya sekarang adalah bagaimana mengatisipipasi kemacetan. Solusinya adalah dengan membangun jalan lingkar sekitar pasar, begitu juga dengan sarana MCK, K3 serta pembangunan terminal angkutan,� ujar Camat.

Di bidang keagamaan, kehidupan beragama masyarakat yang mayoritas Islam cukup mengembirakan, hal ini ditandai dengan hidupnya berbagai ormas maupun kelompok pengajian ,

Suasana rapat di kantor Camat Limba Malintang

kelompok wirid, baca alguran., didikan subuh pekan maulid, asmaul husna. “Semua program ini terus diberdayakan guna meningkatkan keimanan masyarakat khusunya kalangan generasi muda,� kata Afirizal bangga.

Hal lain yang patut di dukung yakni dengan adanya peran swasta dalam membangun berbagai fasilitas diantaranya tempat re-

kreasi maupun objek wisata lainnya seperti water boom di Ujung Gading diharapkan bakal membuka potensi ekonomi baru dan menyerap tenaga kerja. “Saya percaya, dengan dukungan penuh semua masyarakat, maka Ujung Gading sebentar lagi akan menjadi kota idaman yang menarik untuk dikunjungi,� ulas Afrizal optimis. Šbuyung/dc

pasa ujung gading akan direnovasi 2011 agar tidak macet

Camat Sei Aur Pasaman Barat, Syaifuddin, S.Pd

Jemput Bola & Bertekad Bebaskan Daerah Terisolir PASAMAN BARAT, BiNNews — Misi Bupati H Baharuddin membangun Pasaman Barat di atas tadah agama mulai diaplikasikan jajarannya hingga tingkat kecamatan. Seperti di Kecamatan Sei Aur misalnya berbagai kegiatan dan program keagamaan tengah disosialisasikan.

Menurut Camat, Sei Aur, Syaifuddin, S.Pd, kini kecamatannya tengah melakukan pembenahan dengan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti wirid, asmaul husna, didikan subuh dan pembacaan Alquran, “Kegiatan ini terus kita sosialisasikan kepada seluruh unsur masyarakat,� katanya.

Program keagamaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman keagamaan masyarakat sehingga pada akhirnya akan menjadi nafas setiap warga dalam menjalankan aktivitas ehari-hari, terutama bagi generasi muda sehingga dengan iman dan ketaqwaan generasi muda Pasaman Barat tidak mudah terayu oleh kegiatan-kegiatan berbau maksiat.

Selain itu, dari sisi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pihak Kecamatan juga terus melakukan pembenahan pelayanan yang cepat dan efisien. “Midalnya, kita juga

Safruddin. SE saat jam kerja

atkannya sehingga penyaluran beras miskin ini benar-benar tepat sasaran.

Guna menggerakkan berbagai kegiatan disamping dari Pemkab, pihak kecamatan juga melakukan kerja sama cukup baik dengan sejumlah perusahaan yang ada di Sei Aur, saling komunikasi dan memberikan masukan bagi kemajuan Sei Aur. “Di daerah ini terdapat tiga perusahaan perkebunan yakni PT. Bakrie Sumatra Plantation, PT. Agrowiratama dan PT. Pasaman Marama,� ujarnya.

Disamping itu dikatakan Safruddin ada berbagai kendala yang cukup rumit yang ada namun ini bukanya kita tidak memfasilitasi hanya saja keterbatasan SDM yang ada di masyarakat kita banyak timbul persoalan yakni berupa koperasi, kelompok tani, yang diharapkan adanya titik temu bagi masyarakat karena dalam hal ini banyak yang perlu di pelajari baik mengenai bagaimSafruddin

umumkan kepada masyarakat dalam hal pengurusan KTP, surat menyurat. Jika semua berkas lengkap maka dalam waktu tidak beberapa lama sudah dilayani dengan optimal. Bahkan, saya turun langsung ke tengah masyarakat bila terdapat persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, terutama terkait kualitas pelayanan,� urai Syaifuddin.

Dari sisi perekonomian masyarakat, jelas Syaifuddin, potensi pertanian dan perkebunan kelapa sawit masih mendominasi kehdiupan ekonomi warga, terlebih saat ini harganya cukup menggairahkan dan PPL yang ada di kecamatan terus berusaha semaksimal mungkin memberikan penyuluhan kepada warga yang membutuhkan.

Secara umum terang Syaifud-

din, Kecamatan Sei Aur masih memiliki daerah terisolir yakni Sarasah Betung yang memiliki lebih kurang 150 kepala keluarga, kondisi daerah tersebut kini masih minim dengan fasilitas infrastruktur terutama terhadap akses jalan dan penerangan listrik. “Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah utama bagi pihak kecamatan dan Pemkab Pasaman Barat agar daerah Sarasah Betung segera keluar dari keterisolirannya. “Kami selalu melihat dan meninjau lokasi terisolir tersebut dan saya telah umumkan agar persedian Raskin di daerah tersebut dilebihkan dari yang biasanya guna menghilangkan kesenjangan sosial. Terkait pembagian Raskin kita telah melakukan pendataan ulang mana warga yang patut mendap-

Kantor Camat Sei Aur

ana aturan dalam koperasi serta pengelolaan yang baik sehingga anggota maupun pengurus saling kompak dan dapat memberikan transparansi terhadap suatu wadah tersebut dikarenakan masih persoalan lama kami menghimbau kepada dinas instasni terkait agar kiranya dapat diberi pembinaan terkait peresoalan tersebut.

Untuk tahun 2011, Kecamatan Sei Aur mendapat dana operasional sebesar Rp.317.000.000, seluruh unsur muspika kita berdayakan semaksimal mungkin agar dapat berkoordinasi terus dengan unsure pemerintahan lintas sektoral.

Tambah Syaifuddin kini masyarakat masih butuh penguatan ekonomi dan bidang usaha yang bakal dikelola dengan potensi yang ada seperti bibit, pupuk, sarana dan prasarana alatalat pertanian guna mendukung berbagai usaha lainya.

Masyarakat hingga saat ini

masih mendukung dan mengharapkan kemajuan diberbagai aspek kehidupan maka dari itu perlunya sinergi dan kerja sama diantara semua pihak.

Abu Saib salah seorang tokoh masyarakat Sei Aur mengatakan kepada camat agar dapat menggerakkan roda perekonomian warga dan dapat melakukan terobosan-terobosan yang mampu meningkatkan kehidupan warga di segala aspek bidang terutama SDM dan pelayanan masyarakat.

Selain itu harap Abu Siab yang juga anggota DPRD Pasaman Barat ini juga diharapkan untuk memperjuangkam aspirasi masyarakat Sei Aur agar lebih maju lagi di kemudian hari. abu saib yang juga tercatat sebagai anggota DPRD pasbar serta ketua Partai Hanura, yang “Keinginan masyarakat adalah bagaimana dapat hidup lebih baik dari hari sebelumnya,� kata Ketua Partai Hanura Pasaman Barat ini. Šby/dc

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

6

PASAMAN BARAT

Hari Ibu Nanam Pohon di Pasaman Barat PASAMAN BARAT, BiNNews — Berdasarkan program yang di canangkan presiden RI susilo bambang yudhoyono di Jakarta gerakan menanam 1 milyar pohon, khusus pasaman barat (22/12) bertempat di kecamatan sasak ranah pasisia lokasi Balai Benih Ikan (BBI) sasak Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin. R.MM beserta jajaranya melakukan tanam seribu pohon yang di lakukan secara simbolis.

Kepala Dinas kehutanan Pasaman Barat Ir. Zuwendra gerakan ini merupakan bentuk wujud nyata pemkab dalam mengantisipasi pemanasan global dipilihnya kecamatan sasak ranah pasisia dalam program ini di harapkan bila terjadi bencana sebagai penahan dari air laut baik tsunami maupun abrasi pantai, pasam,an barat telah memiliki 11 unit lokasi yang dinyatakan kebun rakyat yang mana perunitnya di tanami pohon hingga 5000 batang dan memiliki 6300 Ha hutan bakau yang harus tetap dilestarikan dan kedepan diharapkan dapat menanam 1 or-

ang 5 batang pohon.

Bupati Pasaman barat H. Baharuddin. R . MM kepada dinas terkait agar betul betul menjalankan program tersebut jangan asal – asalan di karenakan pasaman barat memiliki banyak hutan lindung namun dikarenakan keserakahan banyak yang gundul agar di laksanakan reboisasi seperti lahan yang ada di talamau dengan lahan 1000 Ha bakal ditanami dengan dana lebih kurang 2,5 milyar.

Ditambahkan bupati khusus kecamatan sasak sangat istimewa karena kecamatan yang saya sendirilah yang memekarkanya dan diharapkan dengan adanya fasilitas seperti BBI menitipkan bangunan tersebut agar digunakan sebagaimana mestinya serta sasak bakal kita jadikan kawasan objek wisata pantai dan diharapkan secra bersama – sama mari kita dukung program tersebut. Sayangnya dalam acara tersebut kurang meiliki fasilitas lengkap seperti tidak berfungsinya microfon dan tidak adanya penyambutan bupati dengan tarian tradisional. ŠBuyung

Bupati Baharuddin Rajut Silahturahmi dengan Wartawan PASAMAN BARAT, BiNNews — Dalam rangka menjalin hubungan silahturahmi antara insans pers dan instansi pemerintahan bupati pasaman barat H. Baharuddin. R. MM rabu (22/ 12)sore menggelar jumpa pers dengan seluruh wartawan yang ada di pasaman barat dan juga dihadiri dari TVRI padang yang bertempat di ruangan kerjanya.

Bupati didampingi asisten I dan kepala kesbanglinmas saat jumpa pers Pada kesempatan tersebut Kabag Humas pasaman barat Drs. Hasiolan Hutagalung acara tersebut guna menjalin harmonisasi antara pers dengan pemerintahan dalam rangka HUT pasaman barat yang KE- 7 demi kemajuan pasaman barat yang lebih baik.

Bupati pasaman barat H. Baharuddin. R.MM sesuai dengan visi dan misi saya membangun di atas tadah agama apapun bentuk pembangunanya harus dilandasi dengan agama serta untuk kemajuan pasaman barat dibutuhkan saling keharmonisan antara pers dengan muspida, untuk itu banyak berbagai kegiatan dan pembenahan yang dirasa perlu kita ketahui secara bersama -sama telah 3 bualn di awal kepemimpinan kita sudah mendekatkan diri kepada unsure masyarakat baik politik, tokoh agama.

Tokoh adat, tingkat kecamatan, nagari beserta ninik mamak bahkan perantau asli pasaman barat guna mengetahui apa bentuk pembangunan yang akan dijalankan, contoh tahun 2011 DPRD telah mensetujui program 1 milyar pernagari konsep dan aturanya telah kita siapkan, perda wajib pandai baca tulis al.quran , berpakain muslim kecuali non muslim, dan akan menghidupkan dai 4 orang pernagari diberi gaji Rp.200.000/bulan sebagai implementasi babaliak kanagari, khusus HUT Pasaman barat yang KE – 7 nanti kita bakal menggelar 28 jenis kegiatan mulai dari budaya, kesenian, pidato adapt, tari pasambahan, silek baglombang, lomba malamang, dan berbagai acara menarik lainya yang teristimewa ronggeng khusus remaja.

Disampaikan bupati mari kita saling memberikan masukan yang dapat merangsang pembangunan pasaman barat kedepan dan saya selaku bupati sangat membutuhkan kritikan serta masukan dari masyarakat terutama rekan – rekan pers dengan santun dan saya yakin hubungan akan tetap langgeng, serta khusus masalah media bupati menegaskan akan menggunakan Koran yang hanya terbitan Sumatra barat karena ini sudah otonomi daerah, di akhir jumpa pers salah bentuk kepedulian bupati pasaman barat secara undian memberikan kesempatan langka bagi wartawan yakni siapa yang beruntung bakal di hajikan ketanah suci dan itupun berhasil di raih oleh Zulkifli harahap dari media mingguan serta bakal mencari jalan keluar untuk kesejahteraan wartawan. ŠBuyung

Bupati Pasaman barat H. Baharuddin. R. MM tanam pohonsecara simbolis

Adriansyah, SE, Kepala UPTD Samsat Pasbar: Berkat Kerja Keras

UPTD Samsat Pasaman Barat Raih Peringkat I PASAMAN BARAT, BiNNews — Berkat kinerja baik dan sungguh-sungguh akhirnya UPTD Samsat Kabupaten Pasaman Barat berhasil menyabet penghargaan peringkat I dari seluruh UPTD yang ada di kabupaten kota se-Sumatera Barat pada 2010 ini.

Penilaian kinerja dan kualitas pelayanan tersebut berkenaan dengan permberlakuan program bus samsat keliling oleh gubernur Sumatra Barat tahun 2010.

Kepala UPTD Samsat Pasaman Barat, Adriansyah SE menyebutkan program bus keliling dalam melayani wajib pajak terutama pemilik kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi tersebut sangat menunjang peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Diharapkan dengan proses pelayanan perizinan dengan standar yang cepat seperti ini dapat terus ditingkatkan. “Khusus di Pasaman Barat terdapat satu unit bus samsat keliling yang dipusatkan di kecamatan Lembah Melin-

Kantor UPTD Samsat Pasaman barat tampak megah

Muryanto

tang Ujung Gading. Pelayanan ini sangat membantu masyarakat sekaligus merangsang sadar pajak. Namun baru ada satu unit bus dari 11 kecamatan yang ada sehingga kita masih dibutuhkan sekitar 3 unit lagi seperti untuk daerah kecamatan Talamau, kecamatan Kinali dan kecamatan Ranah Batahan dan sekitarnya, tujuannya guna menjangkau daerah yang jauh dari pusat kabupaten,� kata Adriansyah.

Dijelaskannya, berdasarkan rekapituasi penerimaan PKB dan BBNKB pada kantor UPTD – P3 Pasaman Barat per December 2010 telah melebihi target dari Rp7.477.745.000 telah terealisasi Rp8.035.620.665 atau setara 107,46 % dan untuk tahun 2009 berhasil mendapat penghargaan tanda penghormatan Satya Lencana Karya Sapta dari

Adriansyah

Presiden RI di Jakarta.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH ) antara Pemrov dengan Pemkab Pasaman Barat kata Adriansyah didampingi A.Arif, Kasi Penagihan mencapai Rp1,3 miliar setiap bulannya atau Rp14 .975.604.000 setahun. “Dana ini jelas sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai pembangunan Pasaman Barat kedepannya,� tukasnya.

Adriansyah berharap, guna menjangkau daerah lainnya, dana tersebut sebagiannya bias diperuntukkan untuk penambahan bus layanan keliling sehingga lebih mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK , pembayaran PKB dan SWDKLLJ menggunakan kendaraan khusus yang beroperasi dari satu tempat ke

Pelayanan Bus samsat keliling di kecamatan lembah melintang sangat membantu warga

tempat lain. Wajib pajak mesti melengkapi persyaratan berupa KTP asli , BPKB asli dan STNK asli.

Samsat keliling merupakan implementasi peningkatan pelayanan terhadap pembayaran pa-

jak kendraanya. Selain itu dengan adanya samsat keliling dimaksudkan mengurangi praktek percaloan, mempermudah masyarakat mengurus STNK, memperbaiki administrasi dan

menampilkan profil pemerintah yang transparan. Jenis-jenis penerimaan lainnya seperti daftar ulang PKB II dan BBN II dan alat berat serta kendaraan bermotor berplat non BA. ŠBy/dc

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

7

KOTA PARIAMAN

Kehadiran PMI Telah Memberikan Manfaat Besar Bagi Masyarakat PARIAMAN, BiNNews — Kehadiran PMI di Kota Pariaman melalui berbagai program dan kegiatannya, terutama pembangunan hunian sementara (shelter) sangat membantu sekali, justru pada saat warga sangat membutuhkan tempat bernaung dari ketidakberdayaan mereka akibat musibah gempa yang telah merusak 13.405 unit rumah warga Kota Pariaman.

Hal ini disampaikan Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya pada acara penyerahan Hunian Sementara (T-Shelter) sebanyak 3.655 unit bantuan PMI Pasca Gempa 30 September 2009 kepada Pemerintah Kota Pariaman, Rabu (22/12) di gedung KBIH Baitullah Kota Pariaman. “Keberadaan PMI dengan berbagai programnya sejak Oktober tahun lalu di Kota Pariaman terbukti telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Bukan saja membuatkan hunian sementara atau disebut “T-Shelter�, melainkan juga ikut menurunkan sukarelawannya, membantu pengadaan obat-obatan dan tenaga medis serta pembangunan sarana sanitasi di beberapa sekolah yang ada di kota ini,� sebut Wako Mukhlis. R.

Selanjutnya Wako menyampaikan, akhir-akhir ini musibah bencana alam juga tidak kunjung reda. Malahan semakin hari dapat disaksikan berbagai kejadian bencana alam yang datang silih berganti. Ada-ada saja fenomena bencana alam yang terjadi, apalagi

negara Indonesia adalah negara yang termasuk negara yang paling rawan bencana, seperti gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan tsunami. “Oleh karena itu, melalui jajaran PMI Kota Pariaman, kami menitipkan pengharapan, bahwa

Kehadiran Kaum Perempuan Membawa Pengaruh Positif PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya pada upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 82 tahun 2010 tingkat Kota Pariaman, Rabu (22/12) di halaman Balaikota Pariaman menyebutkan, kehadiran kaum perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah membawa pengaruh positif yang sangat besar. “Dia bukan hanya membangkitkan kesadaran tentang kesetaraan jender, akan tetapi telah mendorong pemanfaatan potensi secara optimal. Apalagi bagi kita di Minangkabau, yang benar-benar sangat terinspirasi dengan keberadaan Bundo Kanduang, maka kehadiran kaum perempuan dalam kehidupan berpolitik, telah merespons yang sangat positif,� ungkap Wako.

Dikatakan Wako Mukhlis. R, tema yang diambil dalam PHI tahun ini adalah�Kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk membangun karakter bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat�. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan dan menyegarkan aspirasi masyarakat bahwa keterlibatan perempuan di bumi Nusantara, baik pada masa lalu maupun pada masa kini, tidak akan dapat diabaikan begitu saja. “Kaum perempuan Indonesia bersama-sama dengan laki-laki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara, dan sebagai pejuang bangsa dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan serta membangun bangsa secara menyeluruh sesuai dengan kodrat dan kemampuannya,� jelas Wako.

Menurut Wako, adalah sebuah kenyataan yang bersifat kodrati, bahwa dalam hal-hal tertentu sangat diperlukan pandangan intuitif kaum perempuan. Artinya dalam banyak hal harus didengarkan pula pendapat kaum perempuan, ketajaman intuisi dan pandangan kritis kaum ibu, karena boleh jadi terdapat hal-hal yang luput dari pengamatan perspektif intuisi laki-laki. “Begitulah kehidupan ini telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita bukanlah makhluk yang serba sempurna, sehingga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, memang menghendaki pemikiran bersama, menghendaki kontribusi dan partisipasi bersama serta menuntut pengkajian dari berbagai sudut pandang yang beragam. Oleh karena itu, pandangan dan kontribusi pemikiran kaum perempuan adalah sebuah keharusan yang bersifat mutlak diperlukan,� tukas Wako.

Ditambahkannya, apalagi dalam kondisi kehidupan saat ini, semakin terlihat nyata bahwa masyarakat sangat membutuhkan suasana yang sejuk, memerlukan tata hubungan sosial yang santun, ramah dan bermartabat. Dalam kaitan ini, bahwa perjalanan waktu dan pengalaman telah membuktikan pula bahwa kaum perempuan telah memiliki sentuhannya sendiri, kaum perempuan adalah sebuah aset bangsa yang patut diandalkan. “Dari berbagai pertimbangan tadi, maka momentum PHI ke-82 tahun ini, merupakan sebuah peringatan yang cukup strategis dan sarat makna serta penuh pengharapan. Ke depan, kita perlu menemukan rumusan kebijakan yang konsepsional, sehingga garis perjuangan kaum perempuan, memiliki identitasnya sendiri dan memiliki kekuatan integritas yang mengakar,� jelas Wako.

Selanjutnya Wako mengharapkan, kaum perempuan di Kota Pariaman harus punya warna tersendiri dan memiliki pula kekuatan integritasnya yang mengakar. Demikian juga organisasi dan kelembagaan perempuan, juga harus punya warna dan sentuhan yang bersandar pada tradisi dan budaya serta memperhitungkan apresiasi dan pengharapan masyarakat. “Untuk memperkokoh itu semua, maka sentuhan budaya Minangkabau yang terinspirasi oleh spirit Bundo Kanduang, Rohana Kudus, HR. Rasuna Said, Siti Manggopoh dan lain-lain, memang harus tampil dalam sentuhannya sendiri,� ungkap Wako. ŠIndra Koto

melalui pemberian pemahaman dan pengetahuan yang baik terhadap musibah pada masyarakat, akan lahir sebuah kesabaran. Karena, orang yang tidak sabar itu adalah orang yang tidak mengerti dan kurang pemahamannya,� ucap Wako. ŠIndra Koto

Wako Serahkan Bantuan Insentif Bagi Pengelola dan Pendidik PAUD se-Kota Pariaman PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman H. Mukhlis. R, Rabu (22/12) menyerahkan bantuan insentif bagi pengelola dan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kota Pariaman di Aula SMAN 2 Kota Pariaman. Penyerahan bantuan ini dimaksudkan untuk memotivasi para pengelola dan pendidik dalam membentuk generasi Kota Pariaman sejak dini.

Acara penyerahan bantuan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Pariaman Ny. Hj. Reni Mukhlis. R, Ketua DWP Kota Pariaman Ny. Afni Armen dan Kabag Humas Setdako Pariaman Jose Rizal, SSTP, M.Si.

Dikatakan Wako, Pemko Pariaman sangat menghargai usaha keras dan keihklasan tenaga pendidik dalam membentuk karakter generasi muda Kota Pariaman sejak dini. Dan bantuan yang diserahkan hari ini merupakan bentuk penghargaan Pemko terhadap usaha keras tersebut. “Bila dilihat dari jumlahnya, bantuan ini memang kecil, namun ini adalah bentuk perhatian Pemko terhadap usaha pengelola dan tenaga pendidik PAUD dalam pembentukan karakter generasi muda sejak usia dini, karena sebelumnya tidak ada bantuan seperti ini,� terang Wako.

Ditambahkan Wako, dalam pembentukan karakter ini juga dituntut kesabaran pengelola dan tenaga pendidik PAUD dan pihaknya yakin semua pendidik akan mampu membuktikan hal tersebut. “Bila diibaratkan seorang anak selembar kertas putih dan kita sebagai pendidiklah yang memberikan warna pada selembar kertas tersebut. Artinya, kita pendidiklah yang akan menentukan karakter anak nantinya. Hasil dari usaha ini pun tidak akan tampak seketika, namun beberapa puluh tahun kedepan baru akan terlihat,� ucap Wako.

Selanjutnya Wako mengharapkan agar bantuan ini dapat diterima secara utuh oleh pengelola dan tenaga pendidik dan jangan sampai terjadi pemotongan.

Secara keseluruhan bantuan yang diserahkan Pemko Pariaman untuk pengelola dan tenaga pendidik PAUD se-Kota Pariaman ini secara keseluruhan berjumlah Rp. 530 juta dengan jumlah penerima sebanyak 77 orang pengelola dan 210 orang tenaga pendidik, dengan rincian seorang pengelola mendapat bantuan sebesar Rp.150 ribu perbulan dan tenaga pendidik sebesar Rp.200 ribu perbulan. ŠIndra Koto

Musibah Adalah Cerminan Objektif Tempat Untuk Berkaca Diri PARIAMAN, BiNNews — Musibah bencana alam telah terjadi berulang kali melanda bumi ini. Al-Quran sebagai bukti nyata telah banyak mengisahkan bagaimana musibah bencana alam telah memusnahkan umat manusia yang ingkar terhadap ajaran Allah. Banjir besar dan Tsunami yang menggulung umat Nabi Nuh AS, gempa bumi dahsyat dan letusan gunung api yang menimpa umat Nabi Luth di Kota Sodom, hingga topan badai beserta hawa panas yang menghanguskan umat

Nabi Syu’aib AS. “Suatu hal yang patut kita yakini, bahwa setiap musibah yang kita alami adalah cermin objektif, ke tempat mana kita dapat berkaca diri dalam mensyukuri nikmat, serta dalam memaknai tanggung jawab kita selaku hamba Allah SWT dimuka bumi ini,� ungkap Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekdako Drs. H. Efendi Jamal, MM membacakan sambutan Walikota Pariaman pada acara Pembentukan Forum Masjid Peduli Bencana (FMPB) Kota Pariaman, Selasa (21/

12) di MTSN Thawalib Padusunan Kota Pariaman.

Menurut Wako Mukhlis. R, dari kenyataan ini, tidaklah berlebihan bila diambil kesimpulan, bahwa meskipun musibah merupakan suatu peristiwa, tapi ternyata kadangkala sebagian orang bersikap tidak arif terhadap kejadian yang telah ditimpakan Allah SWT kepada ummat manusia. Selalu saja ada perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT yang dilakukan oleh sebagian orang yang memaksa semua orang untuk mencede-

rai peringatan Tuhan. “Begitulah fakta dan realitas kehidupan, dimana setiap kita tidak mungkin melepaskan diri dari suatu kejadian yang telah berlalu.

Segala apa yang kita perdapat hari ini, tidak mungkin terlepas dari rangkaian peristiwa dan upaya bersama dari masa-masa yang telah kita lewati. Disinilah kearifan kita terhadap suatu musibah, agar peristiwa tersebut benar-benar menjadi cermin yang objektif agar kita memetik hikmah dan pelajaran dari musibah itu sendiri,� ucap

Wako.

Dijelaskan Wako, untuk menyikapi persoalan ini, diperlukan upaya nyata dari Forum Masjid Peduli Bencana, yang dibentuk pada hari ini, yang akan dapat membentuk jembatan hati antar umat dan membangun nilai-nilai ukhuwah Islamiyah diantara sesama kita warga Kota Pariaman.

Salah satu cara pencapaiannya adalah dengan saling bersilaturrahmi, saling berjamaah, saling berbagi kasih sayang diantara sesama umat Islam di daerah ini.

“Oleh karena itu, melalui forum ini, sekali lagi kami ingin mengingatkan, marilah kita bangkit untuk membangun umat serta meningkatkan ukhuwah dikalangan umat Islam. Janganlah ummat sampai terjebak pada hal-hal yang justru akan menyeret kita kepada jurang perpecahan, jurang kemaksiatan serta perilaku yang menimbulkan murka Allah di bumi yang menurut catatan sejarah, sebagai pintu masuk penyebaran agama Islam di Minangkabau ini,� pinta Wako. ŠIndra Koto

SAWAHLUNTO

SOTK Pemko Sawahlunto akan Dirampingkan SAWAHLUNTO, BiNNews – Pemerintah kota Sawahlunto akan merevisi susunan sejumlah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), yang antara lain adalah Dinas Pendidikan yang nomenklaturnya akan berubah menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan menjadi Dinas Kesehatan dan Sosial, Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Budaya, dan Dinas Kependudukan

Ali Yusuf

Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja dirubah menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal tersebut dikatakan Hasjhonni, ketua komisi C DPRD kota setempat sebelum mengikuti jalannya sidang paripurna diruang rapat gedung dewan itu, Kamis (23/12).

Menurut Hasjhonni, DPRD tengah melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatra Barat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto, Perusahaan air Minum (PDAM) serta Ranperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja�,terangnya.

Sementara itu, dari jumpa pers yang digelar usai rapat paripurna, Ketua DPRD, Ali Yusuf mengata-

kan 10 Perda telah selesai dibahas.

Diantaranya adalah penambahan modal bagi Bank Nagari sebesar Rp.1 Milyar, dan BPR Mudik Air, Pondok Kapur, Talawai dan Kubang, masing-masing Rp.50 juta.

Menjawab pertanyaan sejumlah wartawan tentang Perda LBS, Ali Yusuf juga mengaku khawatir akan terjadi permasalahan hukum jika dana penambahan modal Rp.1

Milyar itu dicairkan sebelum Perda yang baru itu disahkan gubernur. “Mengingat situasi akhir tahun, kita akan sesegera mungkin mengirimkan Perda tersebut ke propinsi, untuk dievaluasi oleh pak gubernur. Jika gubernur tidak menyetujui, maka hal itu akan dibatalkan.

Karena tanpa adanya evaluasi dari gubernur, hal itu tidak akan berjalan�, katanya. ŠAmin

Sementara itu, Dasrial Eri yang ditemui BiNNews dirang kantornya, membenarkan hal tersebut.

Tanpa bermaksud Ria, Dasrial Eri mengatakan, hal itu dilakukan semata-mata karena hanya karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. �Dengan pemberian reward atau tunjangan bagi siswa berprestasi ini, kami ingin siswa lainnya menjadi terpacu dan termoti-

vasi serta berkompetisi untuk lebih meningkatkan prestasi dan giat belajar,�ujar Dasrial.

Saat ditanya jumlah tunjangan yang diberikan, Dasrial Eri hanya mengatakan, “tidak usah disebtkan besar kecilnya reward yang kami berikan, karena itu hanyalah bentuk kepedulian kami sebagai pengusaha dikota Sawahlunto terhadap dunia pendidikan,� tukasnya. ŠAmin

Peduli Pendidikan

Dasrial Eri Berikan Reward pada Siswa SD Berprestasi SAWAHLUNTO, BiNNews — Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar, Dasrial Eri, warga kecamatan Barangin kota Sawahlunto turut berpartisipasi dalam memberikan dukungan bagi siswa berprestasi.

Hal itu dibuktikan dengan pemberian reward kepada seluruh siswa berprestasi di Lima Sekolah Dasar (SD) di kecamatan Barangin.

Dasrial Eri

Nur, gadis asal Lumindai yang sehari-harinya bekerja sebagai sekertaris di perusahaan milik Dasrial Eri, kepada BiNNews, Ju-

mat (24/12) mengatakan, hal tersebut telah dilakukan Pakde (Panggilan akrab Dasrial Eri) sejak sekitar tiga tahun yang lalu pada setiap semester. �Saya bekerja disini sudah Dua tahun, dan bantuan itu terus dilakukan. Tetapi dari data-data yang saya lihat, tahun-tahun sebelumnya juga sudah rutin berikan reward pada siswa SD yang berprestasi�,ungkap Nur.

Menurut Nur, bantuan berupa uang tunai serta sertifikat tersebut diantar dirinya ke Lima SD yang seluruhnya berada di Kecamatan Barangin,masingmasing SD Negeri 16 Kolok Nan Tuo, SD Negeri 23 Kolok Tengah, SD Negeri 05 Kolok Mudik, SD Negeri 19 Santur, dan SD/TK Satu Atap yang berada di lingkungan perumahan warga Miskin, Kayu Gadang.

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

8

PAYAKUMBUH / LIMAPULUHKOTA

Ampangan Juara III Nasional Kesling 2010 PAYAKUMBUH, BiNNews — Kelurahan Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, ukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kelurahan berpenduduk sekitar 700 jiwa, punya objek wisata Panorama Ampangan itu, keluar senbagai juara III Nasional dalam lomba Kesehatan dan Lingkungan Kelurahan 2010. Trofi dan penghargaan dari Ketua TPPKK Pusat, Ny. Vita Gamawan Fauzi, jadi milik warga Ampangan.

Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri, menyerahkan trofi Ketua TP-PKK Pusat, Ny. Vita Gamawan Fauzi itu kepada Camat Payakumbuh Selatan Dra. Elfriza Zaharman, dalam acara peringatan acara peringatan Hari Ibu ke82, Hari Kesatuan Gerak PKK ke38, HUT Dharma Wanita Persatuan ke-11 dan HUT Kota Payakumbuh ke-40, di Gedung Gambir Fakultas Pertanian Unand di Jalan Sudirman Payakumbuh, Rabu (22/12).

Ampangan, mencatat sejarah sebagai terbaik nasional dalam kesehatan lingkungan. Warga setempat, dikatakan wawako, patut diteladani dalam soal pemeliharaan kesehatan dan lingkungan.

Puskesmas Payolansek Terima Piagam Madya Dari Wapres

Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri, menyerahkan trofi Ketua TP-PKK Pusat, Ny. Vita Gamawan Fauzi itu kepada Camat Payak

Di kelurahan ini, warga sudah tidak ada lagi BAB disembarang tempat.

Warga menyadari fungsi sanitasi dan MCK, dalam rangka memelihara kesehatan rumah tangga dan lingkungan.

Menjawab pertanyaan war-

tawan, Camat Elfriza, mengatakan, tidak hanya di Ampangan, sembilan kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan, juga sudah bebas BAB disembarang tempat.

Warga berpartisipasi membangun MCK secara swadana. Konsep

pembangunan sanitasi berbasis masyarakjat inilah yang membuat Ampangan dan Kota Payakumbuh, menjadi terbaik dalam bidang kesehatan dan lingkungan di tingkat nasional, sebut camat. ŠSakti

Program Kemiskinan PU Sumbar Sukses Di Payakumbuh PAYAKUMBUH, BiNNews — Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov Sumbar, melalui Dinas Prasarana Jalan & Tarkim, mengalokasikan dana Rp148.900.000, untuk membangun prasarana jalan lingkungan, drainase dan rehabilitasi 3 unit rumah miskin di Kelurahan Kotobaru Payobasung, Kecamatan Payakumbuih Timur, sepanjang

2010 ini.

Kegiatan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak dan sudah rampung sejak awal November lalu itu, diresmikan pemakainnya oleh Walikota Payakumbuh H. Josrizal Zain, dalam acara di kelurahan setempat, Minggu (20/12).

Usai diresmikan, walikota bersama Kabid Tarkim PU Sumbar, Ir. Fahruddin, Kadis PU Ir. Muswen-

dri Edvites, Camat Payakumbuh Timur Dafrul Pasi, SIP dan Lurah Kotobaru, Dipa Surya Persada, SIP. Dana sebesar Rp148 juta lebih itu, mampu menyelesaikan tiga paket pekerjaan, yaitu pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 201 meter, dengan dana Rp. 49.700.000, kemudian salauran drainase ( Jaringan Air Kotor-Lim-

Walikota Josrizal Zain dan Kabid Tarkim PU Sumbar, Ir. Fahruddin, serahkan kunci RLTH kepada pemiliknya, masing-masing Dahniar

bah) sepanjang 173 meter senilai Rp. 49.600.000, serta rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3 Unit dengan biaya Rp. 49.600.000.

Tiga pekerjaan RTLH yang sudah rampung itu, langsung diserahkan kuncinya oleh Walikota Josrizal Zain dan Kabid Tarkim PU Sumbar, Ir. Fahruddin, kepada pemiliknya, masing-masing Dahniar, Irzal, dan efrizal Dt. Pangeran.

Walikota Josrizal Zain pada kesempatan ini, mengungkapkan terima kasih, pada Pemrov Sumbar, melalui Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim atas bantuan yang diberikan buat Kota Payakumbuh.

Selain itu Josrizal menuturkan, bantuan yang diberikan ini patut disyukuri karena merupakan bentuk kepedulian Pemprop dan Pemko dalam upaya membantu meningkatkan taraf kehidupan.

Dikatakan, dengan adanya Sinergisitas program Pemerintah Propinsi Sumbar dengan pemko Payakumbuh, sejak 5 tahun terakhir ini penurunan angka kemiskinan di Payakumbuh semakin tajam dan cukup signifikan. ŠSakti

PAYAKUMBUH, BiNNews — Puskesmas Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, terima Gelar bergengsi dibidang pelayanan jasa dari Wapres Budiono. Penyerahan piagam dengan klasifikasi tingkat Madya itu, diterima pimpinan Puskesmas Payolasek dr.

Yessy, dari tangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan, dalam acara di Istana Wapres, 16 Desember lalu.

Sekembali dari Jakarta, Pimpinan Puskesmas Payolansek dr.

Yessy didampingi Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dr.

Munziarni, dan Kabag Organisasi Drs. Hendri, diterima Wakil Walikota H. Syamsul Bahri, di Balaikota Payakumbuh, Selasa (21/12).

Piagam tersebut untuk seterusnya diserahkan Wawako Syamsul Bahri kepada pimpinan puskesmas Payolansek.

Menurut Wawako Syamsul Bahri, prestasi yang diukir Puskesmas Payolansek melengkapi sejumlah prestasi bidang kesehatan yang diperoleh Payakumbuh sebagai Kota Sehat Pengembangan.

Sebelumnya, kota ini juga telah memperoleh Piala Citra Bhakti Abdi Negara dibidang pelayanan publik. Karena itu, seluruh jajaran kesehatan seyogianya kian tertantang untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada publik.

Wawako Syamsul tak ingin, sejumlah prestasi bidang kesehatan yang diterima itu, masih saja terdengar suara miring warga, mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal. Karena itu, seluruh jajaran kesehatan, mulai dari penjaga kantor sampai ke dokter spesialis sekalipun, harus sama-sama berbuat untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, ingatnya.

Keterangan dr. Yessy, setiap harinya jumlah kunjungan ke Puskesmas Payolansek, mencapai 60 sampai 70 pasien. Wilayah pelayanan, meliputi 6 kelurahan, masing-masing Bulakan Balai Kandi, Pakan Sinayan, Kubu Gadang, Talang, Koto Tangah dan Payolansek. ŠSakti

Soal Pendidikan Inklusif Afganistan Berguru Ke Payakumbuh PAYAKUMBUH, BiNNews — Pemerintahan Negara Afghanistan mengirim empat delegasinya ke Payakumbuh, guna belajar soal pendidikan inklusif di kota ini. Sebelum turun ke lapangan, mengunjungi Pusat Pendidikan Inklusif di Balai Betung, Kecamatan Payakumbuh Utara, rombongan diterima Wakil Walikota H. Syamsul Bahri di Balaikota Payakumbuh, Senin (20/12).

Sebelum ke Payakumbuh, keempat delegasi, Sayed Mukhtar (Educasi Manager Taloqan Project Ofice-SCA), Samiullah Mahmoody (Special&Inclusive Education Senior), Mohammad Ismail Taslim (Project Coordinator Inclusive), dan Gulrokh Nasari (Special&Inclusive Education Focal Point), sudah berkunjung ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Rombongan tersebut ke Indonesia dalam rangka kegiatan Program Internship Inclusive Education Programme For Afghanistan Delegation, selama sebulan, 26 November hingga 26 Desember mendatang.

Wawako Syamsul Bahri, mengaku senang dengan kunjungan delegasi Afghanistan itu. Semakin banyak Negara luar datang ke Payakumbuh, kian tertantang pemko untuk membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan inclusive ini ke depan. Dampak lainnya, Payakumbuh makin terkenal di dunia internasional, kata wawako.

Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh Drs. Edvianus, mengatakan, selama di Payakumbuh, delegasi dari Negara Afghanistan itu, akan diajak mengunjungi sejumlah SD/SLTP/SLTA, dimana pelajar berkemampuan khusus itu menekuni pendidikannya. ŠSakti

Pemerintahan Negara Afghanistan mengirim empat delegasinya ke Payakumbuh, guna belajar soal pendidikan inklusif di kota ini.

SOLOK SELATAN

Diduga CV SS Palsukan Dokumen SOLSEL, BiNNews — Kejadian aneh terjadi di Badan DPKAD Kabupaten Solok Selatan (Solsel). Diduga CV Saudara Sejati telah memalsukan beberapa dokumen, seperti dokumen SP2D yang dikeluarkan DPKAD. Dan apakah perbuatan ini dilakukan oleh oknum yang mengatas namakan perusahaan tersebut?

Tapi dari informasi yang diterima BiNNews melalui SMS, bahwa dana yang SP2D itu fiktif.

Dana masuk kerekening CV Saudara Sejati senilai Rp.941 juta.

Haslinda, Kuasa Bendahara Umum mengakui bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Tetapi mengapa tidak pernah membuat laporan ke polisi. �Menurut hemat kita, orang luar tidak bisa membuat SP2D, karena ada kode mata anggaran dank ode rek. Begitu juga printer dan cetakannya di duga sama dengan yang ada di DPKAD,� katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima koran ini dari SMS, Doni Hendra Kepala KPUP Solsel menjelaskan, nama CV tersebut tidak ada dalam daftar perusahaan yang mengurus izin usaha di KPUP Solsel. dan Doni Hendra membenarkan bahwa ada tanda tangannya di palsukan oleh oknum tersebut.

Begitu juga dengan keterangan Kepala Dinas PU Solsel, Su-

madi ST juga membenarkan adanya SP2D fiktif. Namun DPU Solok Selatan tidak pernah mengeluarkan apapun bentuk dokumen maupun surat yang berkaitan dengan SP2D. Sewaktu ditanya adanya nama paket yang di palsukan, Sumadi menjelaskan bahwa paket jalan Bidar Alam Abai Hotmix dengan panjang lebih kurang 2.5 km. Sedangkan kontraktor yang mendapat pekerjaan PT Arpex. Dan Sumadi juga informasikan bahwa CV Saudara Sejati.

Hal ini juga dikonfirmasikan bahwa menyangkut dana APBD

Solsel, maka BiNNews media ini mencoba menghubungi lewat SMS tanggal 23 Desember 2010 ke Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Wabup Solok Selatan Abdul Rahman termasuk PLT Sekdakab Solok Selatan Amril Bakri yang mana ingin mendengar pendapat para Pemimpin Solok Selatan tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Mungkin masalah ini bukan masalah mereka. Apa jadinya daerah ini kalau para pejabat tidak bisa menjelaskan masalah ke wartawan yang membutuhkan keterbukaan informasi. ŠSus

Pungutan, Persetujuan Komite SOLSEL, BiNNews — Wali murit SMA Negeri 5 Kabupaten Solok Selatan (Solsel) mengeluhkan pungutan yang dilakukan sekolah tersebut, setiap mau mejalani ujian semester. Seperti kewajiban melunasi uang SPP, tapi yang tertulis di buku bulanan siswa adalah iuran komite. Harapan banyak wali murit, hendaknya pihak terkait seperti Dinas Pendidikan menegur sekolah tersebut.

BiNNews yang mengkonfirmasikan masalah ini, dijawab oleh Wakil Kepala Kesiswaan bahwa semua pungutan yang dilakukan telah persetujuan komite sekolah. Pertanyaan, apakah dalam mengambil keputusan cukup dengan komite sekolah tanpa disepakati dengan wali muarid?

Masalah ini juga dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Fidel Efendi, kalau memang ada kesalahan, kepala sekolah bersangkutan akan dipanggil. Dan diakuinya, uang sumbangan yang dibunyikan di dalam daftar pembayaran adalah untuk kesejahtraan guru. Štim

Nofrizal Chai Ketua DPP PKP Indonesia Sumbar

...dari hal 1 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Nofrizal Chai SH menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Sumbar periode 2010 – 2015 melalui musyawarah dan mufakat forum konsolidasi organisdasi partai tersebut.

Nofrizal Chai yang sebelumnya Ketua PKP Indonesia Kota Padang, Minggu (26/12) di edoTel Bundo Kandung No 18 Padang, kini berhak menggantikan Plt Ketua sebelumnya, Ananta Tria Yunus, yang juga satu-satunya kandidat selain Nofrizal Chai.

Pemilihan ketua partai politik yang damai itu, dihadiri 19 cabang PKP Indonesia kabupaten/kota. Juga dihadiri Rully Soekarta, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia.

Menurut beberapa sumber, terpilihnya Nofrizal Chai sudah diprediksikan sejak awal. Dan mayoritas peserta telah memberikan dukungan kepada Ketua PKP Indonesia Kota Padang

itu, termasuk Ananta Tria Yunus yang legowo memberikan amanah kepada Nofrizal Chai. “Nofrizal Chai saya pikir sangat pantas untuk memimpin partai ke depan. Dia sangat muda dan energik untuk menjalankan amanah partai,� katanya usai pemilihan.

Nofizal Chai yang menerima amanah forum konsolidasi organisasi partai, sangat terharu sekali dengan kerelaan Ananta yang menerima kesepakatan forum untuk musyawarah dan mufakat, tidak dengan cara pemilihan yang lazim dilakukan partai politik. Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh seluruh kader dan simpatisan partai untuk merapatkan barisan menyongsong pemilu mendatang. “Insyaallah, saya akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh kader dan simpatisan di kabupaten dan kota di Sumatera Barat, mari kita rapatkan barisan untuk membesarkan partai ini. Kalau baju kita sudah merah-putih, kenapa ditukar lagi dengan warna yang lain,� katanya mengingatkan bahwa warna Merah-putih itu warna

dari PKP Indonesia.

PKP Indonesia kata Nofrizal Chai, sampai sekarang masih terbuka bagi seluruh komunitas, etnis dan golongan yang ada di Indonesia, sesuai Pancasila dan UUD 1945. Dan pesan Sutiyoso Ketua Umum DPN PKP Indonesia yang dibacakan Rully Soekarta mengatakan, PKP Indonesia akan terus menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan Presiden SBY. “Sejak 2004 hingga sekarang, PKP Indonesia sebagai partai koalisi pengusung dan pendukung Presiden SBY. Tentunya dukungan ini kita laksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip korektif, objektif, realistis, kritis, konstruktif dan efektif, agar Kabinet Indonesia Bersatu II tetap berjalan pada rel yang tepat. Dan bertumpu pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan integritas kedaulatan wilayah NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,� kata Rully menyampaikan pesan Sutiyoso. Šerison a.w.

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

Siap-siap Menjadikan Limapuluhkota Terdepan di Sumatera Barat

3 Sudut Mata Alis Marajo Melirik LIMAPULUHKOTA, BiNNews — Tanpa terasa, 50 hari lebih sudah waktu berjalan pasca dilantiknya pasangan dr. Alis Marajo- Drs.Asyirwan Yunus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluhkota. Visinya; membangun dengan semangat kebersamaan menuju masyarakat Limapuluhkota. sejahtera, makmur dalam nuansa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam wadah NKRI. Bupati Alis Marajo tidak kenal lelah mengumpulkan data empiris terhadap bengkalai kepemimpinan 2000-2004 lalu guna disikapi pada era kepemimpinannya periode 2010-2015 ke depan.

Terdapat tiga jenis mata pemimpin guna melihatnya dari berbagai sudut pandang. Pertama adalah mata persepsi untuk melihat secara kasat mata. Dengan mata ini apa yang tertangkap dianggap sebagai realitas.

Kedua mata probability melihat dengan skenario-skenario.

Dengan mata ini seseorang dapat menganalisis permasalahanpermasalahan dengan sangat baik, sehingga dapat menerapkan strategi-strategi yang tepat untuk

Bupati Alis Marajo dalam Gerakan Gotong Royong bersama rakyat

mengatasinya.

Kemudian yang ketiga adalah mata possibility untuk melihat dengan kekuatan menggerakkan.

Ini adalah mata pemimpin, karena di tangannya ada kekuasaan dan penguasaan sumberdaya Dari ketiga jenis mata ini, Alis Marajo tidak hanya memiliki mata persepsi yang dapat melihat yang kasat mata, juga memiliki mata probability seperti para pengamat. Alis Marajo adalah seorang pemimpin visioner yang juga memiliki mata possibility, karena telah mempunyai pengalaman masa lalu. Dalam peren-

canaan pembangunan Lima Puluh Kota. Alis Marajo melihat dengan mata persepsi bahwa realitasnya Lima Puluh Kota masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan.

Lima permasalahan pembangunan Lima Puluh Kota yang merupakan konsep untuk menjawab beragam persoalan yang dihadapi Lima Puluh Kota. Konsep itu yakni peningkatan figure kepemimpinan birokrasi yang memiliki integritas moral sebagai pelayan masyarakat., pengentasan kemiskinan, perluasan

kesempatan kerja serta peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Selama lima tahun kedepan merupakan masa yang penuh tantangan dan dinamika yang dihadapi terutama dalam aspek tatanan pemerintahan, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Alis Marajo-Asyirwan Yunus menyusun skenario-skenario strategis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Skenario-skenario ini dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).

Sebagai seorang pemimpin yang visioner, dengan mata possibility, Alis Marajo-Asyirwan Yunus dapat melihat permasalahan juga memiliki kekuasaan dan penguasaan sumber daya untuk menggerakkan pembangunan Lima Puluh Kota. Dan, harus di telaah dengan membuat kebijakan yang harus berpedoman terhadap segala aspek hukum yang dapat menjerat di kemudian hari.

Semuanya ini dapat dilihat oleh Alis Marajo- Asyirwan Yunus dan dijadikan modal dasar untuk menggerakkan pembangunan Lima Puluh Kota periode 2010-2015. ŠSakti

APBD 2011 Rp664.303.965.899

Tuntaskan Enam Prioritas Pembangunan SARILAMAK, BiNNews — DPRD Kabupaten Lima puluh Kota melalui Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Prafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) atas Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lima puluh Kota Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 664.303.965.899,Nota persetujuan KUA dan PPAS APBD Lima Puluh Kota TA 2011 ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Lima Puluh Kota dr.Alis Marajo dengan Ketua DPRD Darman Sahladi, SE,MM beserta Wakil Ketua DPRD Drh. Harmen dan wakil ketua Syafaruddin Dt.Bandaro Rajo disaksikan oleh ketua fraksi dan Badan Anggaran DPRD Lima Puluh Kota pada rapat paripurna DPRD bertempat di Aula DPRD, Bukik Limau –Sarilamak , Rabu (20/12 ) Hadir menyaksikan saat itu Muspida dan, kepala SKPD .

Menurut Ketua DPRD Darman Sahladi, KUA-PPAS APBD 2011 yang disepakati adalah hasil pembahasan yang dipercayakan kepada Badan Anggaran DPRD bersama TAPD maupun SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ringkasan APBD Tahun 2011 yang disetujui jumlah pengeluaran Rp.664.303.965.899,- dengan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp.459.200.122.516,- dan belanja langsung Rp.205.103.853.383,- Untuk

p e n e r i m a a n Rp.664.303.965.899,- dengan sumber terdiri Sisa lebih perhitungan anngaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar 32.339.398.000,- pendapatan asli daerah (PAD) Rp.20.145.759.500,- dana peri m b a n g a n Rp.537.314.023.676,- dan lainlain pendapatan yang sah Rp.74.504.784.723,Bupati Alis Marajo dr. Alis Marajo menyampaikan rasa bersyukurnya, karena pada rapat paripurna hari tersebut, berkat kerja sama dan kerja keras yang telah dilakukan, serta setelah melalui pengkajian yang mendalam antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memakan waktu yang relatif sangat singkat, yaitu hanya 3 (tiga) hari, KUA-PPAS RAPBD tahun 2011 telah dapat dimaklumi dan dipahami oleh segenap pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat sehingga pada hari itu telah dapat dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS RAPBD tahun 2011. “Kami akan berusaha sekuat tenaga agar segala kekurangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya akan dapat kami perbaiki pada pelaksanaan APBD tahuntahun berikutnya. Dan, kami juga akan berusaha sekuat tenaga agar defisit yang telah kita alami pada beberapa tahun terakhir ini, tidak akan terjadi lagi pada apbd

Bupati Lima Puluh Kota Alis Marajo Penandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Th 2011.

tahun 2011 serta pada APBD tahun-tahun berikutnya “ ujar alis Marajo Ditambahkan Alis Marajo, dengan telah disepakatinya kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD tahun 2011 tersebut, maka dapat melangkah ke tahap pembahasan selanjutnya, yaitu membahas RAPBD tahun 2011 yang insyaallah akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembahasan yang akan disepakati.

RAPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 yang telah dirumuskan sesuai nota kesepakatan, sebesar Rp. 664.303.965.899,- akan digunakan untuk mencapai target yang diharapkan terealisir melalui pelaksanaan pembangunan yang dituangkan menjadi 6 (enam) prioritas pembangunan,

yaitu (1) pembangunan agama dan budaya, (2) pembangunan pemerintahan dan hukum, (3) pembangunan sosial dan sumber daya manusia (4) pembangunan ekonomi kerakyatan dan sektor riil (5) pembangunan prasarana dan sarana (6) pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup “ tukuk Alis Marajo “Melalui 6 (enam) agenda prioritas pembangunan tersebut diharapkan beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh daerah kita, kiranya akan dapat diselesaikan secara bertahap, terutama di sektor ekonomi dan infrastruktur. di samping itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35% dan laju pertumbuhan PDRB sebesar Rp. 14,1 juta diharapkan juga akan dapat terealisir sebagaimana mestinya.� ujar Alis Marajo. ŠSakti

Pembangunan Kota Sarilamak Dikebut SARILAMAK, BiNNews — Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama di jalur darat dengan Propinsi Riau. Saat ini ruas jalan Payakumbuh – Batas Riau yang melewati Kota Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota , sudah sangat rendah tingkat pelayanannya karena tidak seimbang antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.

Pada tahun 2010 ini, pengembangan jaringan jalan di Kota Sarilamak berupa pengembangan

jalan alternatif jalan Negara dan jalan menuju pusat Kota Sarilamak dari wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun.

Untuk mengurangi beban jalan pada ruas jalan dari Tanjung Pati – Ketinggian dari arus bus dan truk pulang pergi Sumbar- Riau, tahun 2010 ini Pemkab Limapuluh Kota akan membuka ruas jalan dari Batu Balang-BoncahKetinggian sepanjang 5,3 Km, sehingga nantinya bus dan truk dari Payakumbuh belok kanan di simpang empat Tanjung Pati melewati nagari Batu Balang menuju jorong Ketinggian Nagari Sar-

Bupati Alis Marajo bersama Kadis PU Yusdianto YTuiswar dan Kabag Humas Saiful.SP

ilamak, begitu sebaliknya .

Kegiatan pembangunan jalan tersebut bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD) sebesar Rp.14,5 M yang telah tertuang dalam DPA tahun 2010 pada Dinas PU Lima Puluh Kota dan pada tahun 2011 diselesaikan dengan tambahan biaya Rp.10,5 M APBN untuk menyelesaikan 1 unit jembatan batang sinuipan( Girden Baja) dan pengaspalan jalan sepanjang 2,4 km.

Ruas jalan yang sekarang dari Tanjung Pati – sampai Polres Lima Puluh Kota di Ketingian Sarilamak sepanjang 5 Km akan dimanfaatkan sebagai jalan Kota, dan secara bertahap akan dibuat dua jalur.

Pengembangan Kota Sarilamak sebagai kota masa depan terus berbenah diri sehingga akan menarik menjadi kota persinggahan karena terletak pada jalur utama menuju Propinsi Riau dan memiliki objek wisata unggulan Lembah Harau.

Kepala Dinas PU Lima Puluh Kota Yusdianto Yusmar, menerangkan, guna membenahi

Kota Sarilamak akan di sesuaikan dengan konsep penataan ruang kota, yakni membenahi terlebih dahulu Sub- Bagian Wilayah Kota (BWK) C yang terdapat disebagian Nagari Sarilamak yaitu Jorong Sarilamak dan Jorong Purwajaya yang menjadi Pusat Kota Sarilamak merupakan wilayah yang bersifat urban dengan fungsi pusat pemerintahan dan pelayanan umum, pelayanan sosial, perdagangan dan jasa “.

Ditambahkan Yusdianto, untuk membenahi Sub-BWK D yang merupakan Pusat Utama Kota Sarilamak berfungsi sebagai pusat perumahan, khususnya bagi pendatang yang bekerja pada sektor pemerintahan. Serta, sebagai pusat industri pengolahan dan pusat perkantoran pemerintahan yang terletak di sebagian Nagari Sarilamak terdiri dari jorong Ketinggian.

Selanjutnya, pembangunan jalan alternatif dan jalan lingkung penunjang dan perbaikan jalan pada daerah terisolir seperti nagari Galugua adalah langkah awal dalam pembenahan Kota Sarilamak, imbuh Yusdianto. ŠSakti

Alismarajo

Asyirwan Yunus

Alis Marajo:

Ayo Tumbuhkan Sikap Peka & Rela Berkorban SARILAMAK, BiNNews—- Sikap rela berkorban, kepekaan, semangat kebersamaan dan toleransi sosial dalam masyarakat yang plural serta selalu berpedoman kepada konsep Adat Basandi Syarak- Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi selaras yang akan menopang tonggak Tiga pilar kebersamaan, kemakmuran dan kesejahteraan Limapuluh Kota ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lima Puluh Kota dr. Alis Marajo, kepada wartawan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Kawasan Sarilamak , Selasa (21/12) Sikap tersebut diatas telah diapresiasikan oleh masyarakat Sarilamak dengan Pemerintahan Nagari-nya, yang telah berkorban untuk kepentingan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibu Kota Kabupaten (pusat pemerintahan) setelah berdirinya dua buah Kantor yang cukup megah yang telah dimulai pemakaian sejak 15 Agustus 2008 lalu, sebagai pusat pemerintahan.. “Sikap toleransi yang tinggi bagi masyarakat di Kecamatan Harau (Nagari Lubuak Batingkok, Gurun, Tarantang, Pilubang, dan Sarilamak) yang telah rela dan sepakat nama ibukotanya diambil dengan nama Sarilamak yang ditetapkan melalui Perda Nomor 18 Tahun 2002, patut diberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Tinggal lagi kedepan kita membangun dengan kebersamaan menjadikan Sarilamak menjadi kota yang maju dan besar di Sumatera Barat “, tutur alis Marajo.

Kota Sarilamak adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 174.90 KM2 yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Harau yang terdiri dari : Nagari Lubuak Batingkok dengan luas 13,70 km2 ,Nagari Gurun dengan wilayah seluas 9,80 km2, Nagari Sarilamak dengan wilayah seluas 117,97 km2, Nagari Tarantang dengan wilayah seluas 27,00 km2, Nagari Pilubang dengan wilayah seluas 10,80 km2.

Pengembangan wilayah kota Sarilamak, Pembagian dan fungsi tiap sub BWK sebagaimana yang dimaksud pasal 12 Perda Nomor 18 tahun 2002, disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya sebagai berikut : a). Sub BWK A dengan fungsi merupakan pusat agribisnis dan pertanian yang diintensifikasi serta pemukiman, wilayahnya meliputi nagari Lubuak Batingkok yang terdiri dari Jorong Kota Tangah, Jorong Lubuak Batingkok dan jorong Tigo Balai.b).

Sub BWK B dengan fungsi sebagai pusat agribisnis dan pertanian yang diintensifikasi serta pemukiman, wilayahnya meliputi nagari Gurun yang terdiri dari Jorong Gurun dan Jorong Lubuak Jantan.

Sub BWK C, merupakan pusat utama kota dan dijadikan sebagai pusat utama Kota Sarilamak dengan fungsi utamanyasebagai pusat perdagangan regional dan perkantoran, wilayahnya meliputi wilayah Nagari Sarilamak yang terdiri dari Jorong Sarilamak dan Jorong Purwajaya, d). Sub BWK D, merupakan pusat utama Kota Sarilamak dan dijadikan sebagai pusat perumahan, khususnya bagi pendatang yang bekerja pada sektor pemerintahan dan juga sebagai pusat industry pengolahan dan pusat perkantoran pemerintah, wilayahnya meliputi Nagari Sarilamak yang terdiri dari Jorong Ketinggian, e). Sub BWK E, dengan fungsi merupakan pusat kegiatan pariwisata dan produksi pertanian, wilayahnya meliputi Nagari Tarantang yang terdiri dari Jorong Tarantang dan Jorong Lubuak Limpato, f).Sub BWK F, dengan fungsi utama sebagai pemukiman dan perdagangan yang merupakan cadangan lahan bagi perkembangan kota, wilayahnya meliputi Nagari Sarilamak yang terdiri dari Jorong Aie Putiah dan Jorong Buluah kasok, g).Sub BWK G, dengan fungsi utama sebagai pusat agro industry dan merupakan cadangan lahan bagi perkembangan kota, wilayahnya meliputi nagari Pilubang yang terdiri dari Jorong Pilubang.

Gerbang Gor Untuk mempercepat gerak pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rentang waktu (2011-2015) diperlukan gerakkan pembangunan yang bertumpu pada semangat kebersamaan seluruh komponen masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terarah terpadu dengan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat yang diarahkan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Hal ini ditekankan Bupati Alis Marajo.

Dijelaskan Alis Marajo, nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang beberapa tahun terakhir sudah mulai dilupakan dan untuk itu pelestarian kegiatan ini perlu dilaksanakan melalui kegiatan gerakan pembangunan gotong royong (gerbang gor) dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat, yang merupakan implementasi terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan nagari. “Dengan semangat gotong royong dapat memecahkan permasalahan disetiap nagari (problem solving) dengan melihat kondisi impact point (masalah kecil yang mempunyai dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat�, ujar Alis Marajo.

Pelaksanaan Gerbang Gor di jorong dalam nagari melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Pramuka, parik paga nagari, jorong dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Disamping lembaga di atas keterlibatan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kecamatan terkait sebagai bentuk perwujudan kepedulian Pemerintah Daerah dalam Pembangunan. “Pembiyaan pelaksanaan gerbang gor dapat bersumber dari APBN Nagari, APBD Kabupaten, dana yang ada di SKPD, swadaya masyarakat, bantuan perantau dan sumbangan lain yang tidak mengikat apabila kita himpun memberikan dampak positif terhadap volume kegiatan, pelaksanaannya berdasarkan surat permohonan dari nagari “ , terang Alis Marajo.

Obyek pengembangan gerbang gor berkaitan khusus pada kegiatan; pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, draenase, prasarana persampahan dan prasarana lingkungan ), pembangunan dan pemeliharaan air bersih, Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman, konsaervasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan, pemukiman dan obyek pariwisata, sebut Alis Marajo. ŠSakti

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

10

AGAM

Bupati Indra Catri Tersenyum Merekah LUBUK BASUNG, BiNNews — Senyum merupakan kekuatan kaum ibu. Dengan sebuah senyuman mereka mampu membahagiakan orang lain, ungkap Bupati Agam, H. Indra Catri, mengawali amanatnua selaku Inspektur upacara pada Upacara Peringatan Hari Ibu ke-82/2010, Rabu (22/12) di aula utama kantor bupati Agam.

Upacara peringatan Hari Ibu ke 82/2010, memang lain dari upacara yang lazim. Karena upacara tersebut dilaksanakan di aula utama kantor bupati Agam,bukan di lapangan terbuka.

Menurut bupati, peringatan hari ibu merupakan moment untuk bangkit bagi kaum ibu. Bangkit dalam artian membangun daerah dan negara dengan semangat tinggi, di samping berjuang untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan yang mitra sejajar kaum laki-laki.

Bupati menilai masih banyak terjadi tindak kekerasan dalam rumahtangga (KDRT).Kekeran dalam rumahtangga bukan saja terhadap kaum ibu, tetapi juga menimpa anak-anak. Kondisi itu jelas menyinggung dan menambah penderitaan kaum ibu.

Kekerasan di sekolah juga menyebabkan kaum ibu menderita. Anak yang mereka lahirkan dan besarkan dengan penuh kasih sayang, di sekolah masih ada pendidik yang tega memperlakukannya dengan kasar. “Kaum bapak tidak akan sanggup membayar sang istri, andaikatan jasa yang diberikannya mesti dibayar. Hal itu mesti disadari para suami,� ujarnya.

Ia memberi contoh, untuk menjaga dan merawat anak, untuk 1 orang anak saja dibutuhkan biaya untuk gaji baby sitter sekitar Rp800 ribu/bulan. Untuk gaji juru masak, tukang cuci pakaian, dan

urusan rumahtangga lainnya.

Karena itu, kaum bapak yang para suami berhutang budi kepada sang istri. “Maka jangan meremehkan seorang istri, karena jasanya dalam rumahtangga sungguh tak ternilai,� ujarnya.

Untuk menjadi seorang istri yang mumpuni, bukan hanya bermodalkan kecantikan. Para istri perlu memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Dengan berbekal ilmu yang cukup, para istri diharapkan bisa terhindar dari KDRT, baik berupa kekerasan seksual, ekonomi, dan intelektual, serta kekerasan dalam bentuk lain yang bisa merugikan diri mereka.

Dijelaskan, seorang anak perempuan dalam keluarga selalu dididik dalam keterampilan memasak, menjahit, dan mengaji. Semua itu dimaksudkan agar anak perempuan mampu mandiri sete-

lah dewasa, dan tidak tergantung pada suami..

Perempuan yang memiliki pengetahuan umum dan agama, memiliki kemampuan di sektor ekonomi, maka ia tidak akan bisa dilecehkan, baik pelecehan intelektual, ekonomi, dan pelecehan seksual. “Kaum ibu di Minangkabau banyak melahirkan tokoh-tokoh terkenal di nusantara. Hal itu disebabkan kaum ibu di Minangkabau memiliki ilmu berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, dan selalu memakan makanan yang halal dan bersih,� ujar bupati pula.

Sedangkan Ketua GOW Agam, Ny. Vita Indra Catri, dalam sambutannya mengingatkan berbagai kalangan tentang arti penting peranan kaum ibu dalam mengobarkan semangat perjuangan bangsa sejak dulu, sampai saat ini.

Dengan tema “ Kita tingkatkan kesetaraan perempuan dan laki-

Wabup Agam Lepas Kapal Patroli TIKU, BiNNews — Peringatan Hari Nusantara di Agam ditandai dengan pelepasan Kapal Patroli.

Wakil Bupati Agam H. Umar, berkenan melepas Kapal Patroli “Lemeru� milik Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Agam, Senin (20/12) di perairan Pelabuhan Tiku.

Kapal Patroli berkekuatan 170 PK itu, untuk pengawasan laut di kawasan kabupaten Agam, seperti disampaikan Plh. Kadis DKP Agam, Lukman, SP. Menurutnya, Agam memliki pantai sepanjang 43 Km. Untuk mengamanlan wilayah laut Agam dibutuhkan kapal patroli yang mampu bergerak cepat. Kapal tersebut bantuan Pusat, namun operasional dikelola DKP Agam.

Laut Agam sering dijarah pencuri.Pencurian ikan dilakukan nelayan asal Thailand, Malaysia, dan lainnya. Pencuri menggunakan peralatan canggih, mengakibatkan nelayan Agam sulit bersaing.

Kehidupan nelayan di daerah itu semakin membaik. Khusus nelayan di Kecamatan Tanjung Mutiara, dengan adanya pabrik es, kesejahteraan mereka semakin membaik.

Dulu kapal nelayan jumlahnya sampai 140, kini tinggal 121, yang terdiri dari bagan, tunda, dan payang. Masih banyak nelayan menggunakan sampan. Setidaknya 250. sampan tanpa mesin masih beroperasi di perairan Tiku.

Secara bertahap akan diupayakan nelayan tersebut menggunakan kapal motor. Tujuannya, agar seluruh nelayan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. ŠPen

laki untuk membangun karakter bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat.�

Upacara tersebut diikuti organisasi wanita, yang tergabung dalam GOW Kabupaten Agam.

Pada kesempatan itu bupati menyerahkan piagam penghargaan kepada pelaksana/pengelola terbaik program pemberdayaan perempuan tingkat Sumbar tahun 2010.

Mereka adalah Camat Baso sebagai pengelola terbaik program Kecamatan Sayang Ibu (KSI); Ir. Direktur Perusahaan PT. Minang Agro Buhanuddin (Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan); Ibu Teladan Kecamatan Baso, Hj. Nelma Bahar (Pemilihan Ibu Teladan); dan Ketua Kader P2WKSS Jorong Balai Badak, Nagari Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera/P2WKSS). ŠPen

RSUD Lubuk Basung Bakal Tambah 3 Dokter Spesialis LUBUK BASUNG, BiNNews — Mulai tahun anggaran 2011, RSUD Lubuk Basung akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan menambah 3 tenaga dokter spesialis. Hal itu disampaikan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung Dr.Hendri Rusdian. M.Kes, MMR di ruangannya kemaren.

Dr. spesialis (reveral) dimaksud berasal dari RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RSAM Bukittinggi. Mereka adalah dokter spesialis Neurologi (Syaraf), Anestesi, dan spesialis Radiologi (Rontgen). Direncanakan pelayanan spesialis reveral ini akan dilaksanakan sekali sepekan, akan dimulai pada bulan Januari 2011.

Saat ini pelayanan dokter spesialis yang ada di RSUD Lubuk Basung meliputi, 4 orang dokter spesialis menetap yaitu, spesialis Anak, Penyakit Dalam, Bedah Ortopedi, dan spesialis Kebidanan.

Sedangkan Dokter Spesialis Reveral adalah, Spesialis Bedah Umum, Mata, dan spesialis THT yang memberikan pelayanan sekali sepekan.Sementara dokter spesialis Jiwa dan Patologi Klinik, memberikan pelayanan dua kali dalam sebulan.

Hendri Rusdian menjelaskan,masyarakat Agam khususnya Lubuk Basung sekitarnya yang membutuhkan pelayanan dokter spesialis Syaraf, Anestesi dan Radiologi harus pergi ke Bukittinggi atau ke Padang. ŠPen

Dirugikan PT. Minang Agro

Petani Sawit Gadih Angik Resah maksud membuka lahan tersebut sekitar tahun 1993. Kala itu kondisi lahan masih hutan perawan.

Yang meresahkan para petani adalah pihak PT. Minang Agro menanami lahan dimaksud tanpa ada perhitungan dengan mereka. Petani yang merasa dirugikan itu

TIKU, BiNNews — Petani sawit di Jorong Gadih Angik, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, kini resah. Pasalnya, sekitar 305 ha kebun sawit milik 66 petani, ditanami pihak PT. Mutiara Agam, seperti disampaikan beberapa petani, Senin (20/12) di Tiku.

Lahan dimaksud terletak di Gadih Angik dan tanaman sawit sudah menghasilkan. Petani di-

sudah mengadu ke DPRD Agam.

Kamis (16/12) sudah diadakan pertemuan di kantor wali nagari Tiku Limo Jorong. Hasilnya, telah dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah. Tim beranggotakan dari unsur petani, PT. Minang Agro, dan aparatur pemerintahan Nagari Tiku Limo Jorong.

Tim akan melakukan pengukuran lahan rakyat, karena warga mengaku membuka lah-

an sejak dari hutan, tahun 1993.

Sementara perusahaan mengklaim lahan termasuk HGU Perusahaan.

Warga bertekad mempertahankan lahan mereka, sementara perusahaan akan membawa masalah itu ke ranah hukum.

Camat Tanjung Mutiara, Dandi Pribadi, ketika ditemu, Senin (20/12) di salah satu rumah makan di Pasia Paneh, mengakui terjadinya masalah

tersebut. Menurut ya, pihak kecamatan juga akan dimasukan dalam tim yang dibentuk.

Namun ia menyayangkan, mengapa pihak Pemkab Agam tidak dilibatkan dalam pembentukan tim.

Walau demikian, camat berjanji akan berupaya memperjuangkan hak-hak petani secara wajar. Ia mengatakan tidak ingin petani dirugikan dalam kasus itu. ŠPen

SEPUTAR SUMBAR Emma Yohanna : Benahi Kembali Undang-undang Pemilukada PADANG, BiNNews — Kisruh Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) dengan sistem pemilihan secara langsung selain banyak menyerap dana elit politik, juga sering menimbulkan konflik yang berujung di meja persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski menimbulkan implikasi kurang baik, namun pemilihan kepala daerah secara langsung dikembalikan kepada sistem lama yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai tidak perlu untuk dilakukan.

Soalnya, apabila sistem pemilihan kepala daerah kembali diberlakukan di DPRD, sama saja artinya mundur kembali dari kemajuan. Yang perlu sekali dibenahi sekarang adalah membenahi kembali Undang-undang (UU) tentang pemilukada tersebut.

Pendapat ini dikemukakan Anggota DPD RI asal pemilihan

Sumatera Barat, Hj Emma Yohanna dan Alirman Sori,SH,M.Hum, MM pada acara Sosialisasi UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR RI, di Gedung BKOW Sumbar, Selasa (21/ 12).

Menurut anggota legislator ini, untuk mengatasi banyaknya dana yang diserap dan terjadinya konflik politik yang berujung di MK pada setiap kali diselenggarakannya pemilukada, solusinya adalah membenahi kembali UU tentang pemilukada secara langsung yakni UU 32 tahun 2004. “Bukan malah mengembalikan sistem ini kepada sistem secara langsung yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD,� papar Aliman Sori yang diamini Emma Yohanna.

Hal senada juga dikatakan Emma Yohanna, tidak hanya UU tentang pemilukada secara langsung saja yang perlu dibenahi.

Namun UU yang lainnya juga perlu dibenahi. “Pasalnya, jika kita mengkaji betul setiap UU yang ada akan banyak ditemukan antara UU yang satu dengan yang lain saling tumpang tindih. Sehingga sering terjadi persoalan ditingkat bawahnya,� sebutnya.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 yang sudah empat kali dilakukan sejak tahun 1999 sampai 2002, dirasakan perlu terus untuk disempurnakan. Tujuannya, agar semua lebih pas dan tepat. “Amandemen UUD 1945 yang sudah empat kali dilakukan yaitu

pada tahun 1999-2002 secara berturut masih belum cukup. Toh, UUD 1945 ini bukan Alqur’an yang tidak bisa dirubah sama sekali.

Jadi tidak ada salahnya jika Undang-undang ini dirobah jika dirasakan perlu,� tutup senator perempuan Sumatera Barat, Emma Yohanna. Šeaw

Wako Dumai Beri Bantuan Mentawai PADANG, BiNNews — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima Walikota Dumai beserta rombangannya di Gubernuran, Sabtu (25/12) dalam rangka menerima bantuan dari masyarakat Dumai sebesar Rp.207.900.000 dan satu truk berupa sandang pangan yang lang-

sung diserahkan kepada Kabupaten mentawai yang diterima Asisten I Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dikatakan Irwan Prayitno, sampai saat ini bantuan terus mengalir ke Kabupaten Mentawai dan kita juga masih membutuhkan bantuan dan sampai saat sekarang

kita masih berupaya pembangunan rumah sementara bagi pengunngsi. Terkait dengan bantuan dari berbagai pihak masih ada yang menjanjikan tapi belum sampai ke tangan kita, ungkapnya.

Hadir pada kesempatan itu Ka.BPBD Sumbar Harmensyah, Asisten I Kabupaten Mentawai

dan Wakil Walikota Dumai Agus Widayat serta rombangannya.

Walikota Dumai Coirul A menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan bantuan ini atas kesibukan dalam melaksanakan tugas, bantuan serupa juga kami berikan kepada bencana di jogyakarta. ungkapnya. Š BiNNews/ Alrif Jon

Wagub Muslim Kasim: DWP Sumbar Harus Aktif

PADANG, BiNNews — Sampai saat ini Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat telah mengambil peran untuk mendukung tujuan pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) sebagai sebuah konsensus yang telah disepakati oleh sebanyak 189 negara angota PBB pada tahun 2000 dan yang harus dicapai pada tahun 2015.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim pada HUT ke-11 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat Senin, 20 Desember 2010 di Auditorium Gubernuran Sumbar Padang.

Disebutkan Wagub, melalui semangat peringatan HUT DW Provinsi ke-11 ini, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumbar harus berkontribusi aktif untuk mencapai sasaran dari kesepakatan MDGs yang sangat berwajah perempuan dan anak, yaitu menghapus kemiskinan ekstrim dan kelaparan, mencapai pendidikn dasar universal, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Disamping itu juga penurunan angka kematian balita, memperbaiki kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain, memastikan kelestarian lingkungan serta mengembangan kemitraan global bagi pembangunan di daerah.

Sementara itu Penasehat DWP Provinsi Sumbar, Ny Nevi Irwan Prayitno menyebutkan pula bahwa kaum perempuan adalah kaum yang perlu memberdayakan dirinya sendiri bersama pemerintah dan nonpemerintah untuk berinvestasi membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh posisi perempuan yang sangat mulia dan terhormat yang sebenarnya mampu menjawab kebutuhan bangsa, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang.

Kesadaran akan masalah ini mempuat DWP perlu menetapkan program prioritasnya yaitu bahwa perempuan harus mempunyai konsep berbasis pengetahuan.

Peningkatan pendidikan diperlukan baik untuk anggota maupun untuk keluarganya agar mendapat perluasan wawasan sehingga diharapkan dapat mengambiol keputusan yang mengubah perilaku.

Disebutkan Ny Nevi lagi, posisi perempuan secara kodrati adalah mengandung anak, dan secara intuisi bertanggung jawab untuk memelihara dan mengantar generasi ke masa depan. Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan yang mendasar tetapi juga memiliki persamaan. Keduanya mutlak menjalankan tugas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara bekerja sama dan terpadu untuk menciptakan manusia yang berkualitas.

HUT DWP Prov Sumbar ke-11 tahun ini mengambil thema�Melalui HUT ke-11 Dharma Wanita Persatuan Bersinergi Dengan Mitra Kerja Menjadi Inspirasi Pembaharuan�. Pada kesempatan HUT tersebut diserahkan santunan pendidikan kepada 48 orang anak anggota DWP Provinsi Sumbar untuk tingkat SMP sebesar masingmasing Rp.100.000 per orang. ŠBiNNews/ Rini Jamrah

BiNNews

Edisi 211| Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 2011

11

SEPUTAR SUMBAR

Wagub Muslim Kasim:

Penanggulangan Bencana harus Terbaik PADANG, BiNNews — Tugas kita dalam bidang perlindungan masyarakat sangatlah berat dan penuh tanntangan tertutama dalam rangka menghadapi situasi masyarakat yang sering tidak terkontrol saat terjadi bencana. Akhir ini saat terjadi bencana yang cukup hebat telah membawa korban harta benda dan jiwa serta diiringi oleh isu-isu yang membuat semakin resah dan cemas. Oleh karena itu aparat dan masyarakat perlu diberikan pengalaman dan pelatihan dalam bentuk simulasi.

Ini disampaikan Wagub Muslim Kasim saat acara penu-

tupan kegiatan Gladi Posko dan Gladi Lapangan Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang ( 23/12).

Ikut hadir dalam kesempatan tersebut Ka BPBD Sumbar Ir. Hemansyah serta beberapa staf teknis dan peserta simulasi penganggulangan bencana.

Lebih jauh Wagub Muslim Kasim menyampaikan, dalam rangka memberikan pelindungan masyarakat perhatian Pemprov Sumbar adalah memfasilitasi program-program Kebencanaan yang ada pada dinas / instansi/ lembaga masyarakat serta dapat pula memberikan pembekalan kepada aparatur dan masyarakat

Fajar............................ lapangan dan masyarakat luas, salah satu metodenya adalah melalui lomba karya tulis kakao.

Buktinya, 20 Desember 2010 lalu, panitia penyelenggara lomba karya tulis kakao Dinas Perkebunan Sumatera Barat telah berhasil merampungkan kerjanya setelah dewan juri menetapkan para pemenang lomba karya tulis kakao bertemakan; Percepatan Pengembangan Sentra Kakao di Sum-

bar dan Mendorong Sector Perkakaoan Sumbar sebagai Sentra Kakao Wilayah Barat Indonesia.

Karya tulis ini dikuti belasan pserta dengan tiga judul yang ditawarkan, yakni tentang pengembangan kelembagaan petani dalam pengembangan kakao di kawasan sentra produksi. Selanjutnya, kakao sebagai basis ekonomi nagari dan Sumbar sebagai sentra

dan sosialisasi secara nyata.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Sumbar dalam penanggulangan bencana, dipandang perlu semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiap siagaan dalam menghadapi berbagai jenis ancaman bencana yang diperkirakan akan terjadi di daerah ini, harapnya.

Muslim Kasim juga mengingatkan, Penanggulangan bencana berharap yang terbaik dengan prinsip lebih baik banyak peluh dalam latihan dan simulasi dari pada banyak darah saat terjadi bencana. wBiNNews/Alrif Jon

Ibu Nevi Irwan Prayitno Silaturrahmi dengan Peserta Muswil Asyiyah PADANG, BiNNews — Ibu Gubernur Nevi Irwan Prayitno melakukan Jamuan makan malam dengan peserta Muswil Asyiyah ke 40 Sumbar yang juga di hadiri Pimpinan Pusat Asyiyah Prof.DR Hj Chomamah Suratno. Di Auditorium Gubernuran. Sabtu malam (25/12) Disampaikan Nevi Irwan Prayitno, Silaturrahmi yang baik ini selalu kita pu-

puk terus menerus dalam kerangka membangun Sumatera barat yang lebih baik. Peran Asyiyah di Sumatera barat cukup di berikan apresiasi. Pimpinan Pusat Asyiyah Hj.Chomamah Suratno menyampaikan, Asyiyah di Sumatera Barat patut di contoh di seluruh Indonesia, karena apa, Asyiyah di Sumbar cukup mengembirakan dan berkembang pu-

sat dalam membantu pemerintah di bidang apa saja.

Ikut memberikan sambutan yang selaku Sekretaris PW Asyiyah dan juga Ketua Panitia Dra.Hj Mailiarni Rusli mengatakan silaturrahmi merupakan kekuatan sendiri dalam menyatukan ummat ini yang terus kita galang dalam mencapai tujuan. ŠBiNNews/Alrif Jon

SAMBUNGAN >>dari Hal 1 kakao Indonesia bagian Barat bukanlah sebuah mimpi.

Dewan juri yang terdiri dari Ir Syamsudarman, MBA dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, DR Ir Feri Arlius, M.Sc dari Universitas Andalas Padang dan Hidayat, SS dari unsur pers memutuskan para pemenang, juara I diraih Yohannes, S.PKP, juara II Gusniar Chan, SP, juara III Nasmal, SP. Sedangkan juara harapan I

hingga III diraih oleh Haslinda, S.PKP, Abuzar, S.PKP dan Kusrini, SP. “Juara pertama mendapat hadiah tabanas Rp5 juta, juara II, Rp3,5 juta, juara III, Rp2,5 Juta, harapan I, Rp2 juta, harapan II, Rp1,5 juta dan juara harapan III meraih tabanas Rp1 juta,� jelas Fajar.

Sementara untuk tahun 2011, Kadis Perkebunan menjelaskan bahwa lomba karya

tulis kakao tetap akan diselenggarakan pada 2011 dengan melibatkan banyak kategori diantaranya, kategori untuk umum, untuk kalangan wartawan, kalangan akademisi maupun PPL. “Kita berharap, proses pembangunan kakao di Sumbar bias melibatkan banyak komponen sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkembangkan pengetahuan dan motivasi akan makna strategis pengemban-

gan kakao di Sumatera Barat sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,� harap Fajar.

Artinya, pemerintah melalui Dinas Perkebunan dapat menjadikan karya tulis dari hasil lomba itu nanti sebagai bahan masukan, referensi maupun evaluasi terhadap perkembangan program kakao di Sumatera Barat. ŠBiNNews

pemberian sanksinya adalah wewenang kepala SKPD masing-masing, lalu jika pelanggarannya sudah masuk kategori sedang dan berat maka harus dilaporkan ke BKD dan terakhir nanti keputusan MPP (majelis pertimbangan pegawai).

Sebenarnya yang lebih berperan disini adalah penerapan dari waskat (pengawasan melekat) yaitu secara berjenjang mulai dari Sekda sampai ke yang paling bawah dari PNS itu sendiri, sebab pucuk pimpinan dari PNS itu sendiri di kabupaten ini adalah Sekda. Nah mungkin selama ini, Waskat belum berjalan maksimal.

Sementara Bupati Yuswir Arifin kepada BiNNews (21/ 12) mengatakan, “Sesuai motto kita yaitu lanjutkan, jadi

mulai awal 2011 nanti, kita sudah mulai mengenjot masalah disiplin. “Sebagai langkah awal saya akan menerapkan sistem absen sidik jari, baik itu di lingkungan kantor Bupati maupun di SKPD-SKPD, ini untuk membenahi tingkat kehadiran dulu, kemudian langkah kedua kita akan membenahi masalah kerjanya. Semua ini memang tidak mudah sebab ini merubah karakter pegawai termasuk pola pikirnya,� kata Yuswir.

Bupati menyatakan akan melakukan pembenahan internal soal kedisiplinan tersebut secara bertahap, “Sebenarnya kuncinya adalah kepala SKPD masing-masing, nanti kita akan buat komitmen dengan kepala

SKPD secara tertulis dan untuk diketahui inilah target untuk SKPD kedepannya,� janji Yuswir.

Yuswir menegaskan pada tahun 2011 nanti, Dinas Kesehatan akan kita jadikan contoh, tentang disiplin pegawai ini kedepannya.

Sementara itu menurut ketua LSM PDS, Alius AB, “Apa yang disampaikan Bupati Yuswir tentang evaluasi pegawai kontrak, itu tidak adil, sebab yang tidak beres itu sebenarnya adalah PNS. Pegawai kontrak itu hanya dijadikan kambing hitam saja, lihat saja yang bekerja itu hanya pegawai kontrak saja, sementara PNS sibuk dengan urusanurusan yang tidak bermanfaat untuk Negara ini,� letuk AB.

Salah seorang tokoh Sijunjung, Reza Velli Abidin kepada BiNNews menilai, “Kalau saya lihat, sidak-sidak yang dilakukan pejabat-pejabat itu tidak ada gunanya, hanya jual tampang saja dan akan menambah sakit hati saja antara atasan dengan bawahan,� katanya singkat.

Sementara itu, Mayetraneldi, Wakil Ketua DPRD Sijunjung, mengatakan, “Soal disiplin pegawai eksekutornya adalah eksekutif, DPRD sudah merencanakan akan memanggil Bupati untuk hearing di DPRD nantinya, namun kita belum bisa menentukan kapan waktunya yang pas akan di panggil sebab kita menunggu selesai mutasi dulu, bisa saja awal tahun 2011 nanti,� jelas Mayetraneldi. Šaciak

memakai PT.MKS lagi dan perusahaan ini akan kita black list (daftar hitam, untuk selanjutnya tidak dibenarkan lagi mengikuti pelelangan di PU Sawahlunto—Red.),� tegasnya.

Sementara itu, dalam jumpa

pers yang digelar digedung DPRD, Kamis (23/12) pekan lalu, Ketua DPRD Ali Yusuf mengatakan, dengan diterapkannya sistem Unit Price, maka warga Sawahlunto yang dirugikan. “Setelah berapa banyak ha-

sil kerja atau volume terpasang yang dibayarkan, lalu bagaimana kedepannya?, kemana akan dicarikan dana untuk menyelesaikan proyek itu, karena APBD Sawahlunto tidak akan mampu menyelesaikan-

nya,� ujar Ali Yusuf.

Untuk itu lanjut Ali Yusuf, dana Rp26 miliar yang sudah ada pada APBD 2011 tidak akan menerima jika masih diterapkan sistem yang sama dengan tahun sebelumnya. ŠAmin

dihargai pedagang sekitar Rp11 ribu. Tetapi petani karet tidak bisa berbuat apa-apa di musim hujan, kecuali menambah pinjaman pada toke getah.

Hal yang sama disampaikan

pemuka masyarakat Batu Kambing, A. Ramli. Menurutnya, bila musim hujan berlangsung lama, itu artinya penderitaan bagi petani karet.

Yang membuat petani ketar-

ketir adalah kondisi pasar yang mulai tidak bersahabat akhirakhir ini. Bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik, sementara mereka tidak bisa bekerja, yang berarti juga tidak

ada pemasukan. “Mayoritas petani karet membeli beras, walau tinggal di kampung. Harga beras kini berkisar antara Rp7.500 sampai Rp9.500/ Kg,� ujar A. Ramli. ŠPen

royalty batubara (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) serta denda keterlambatan yang dikabarkan mencapai Rp21 Milyar.

Menurut Kepala Kantor Inspektorat kota Sawahlunto, Halomoan, yang ditemui war-

tawan beberapa waktu lalu, tunggakan terbesar terdapat pada PT.Nusa Alam Lestari (NAL). Namun sayangnya, Halomoan tidak mau menyebutkan jumlah nominalnya.

Pestan Samosir, Ketua tim Auditor BPK-RI yang ditemui

wartawan usai melakukan pemeriksaan di gedung balaikota Sawahlunto beberapa pekan lalu mengatkan, Hal ini termasuk perbuatan yang telah merugikan keuangan Negara. �Penunggakan pembayaran royalty ini layak diusut kearah

pelanggaran tindak pidana korupsi. Karena ini tertuang dalam Vide UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,yang telah diubah pada UU nomor 20 tahun 2001,� jelasnya. Š Amin

Universitas Indonesia, namun ada dua blok yang berbeda lembaga fakultas , kita juga menyayangkan kualitas UI tidak memiliki citra yang cukup bagus dalam melakukan tugasnya saat ini di Sumbar.

Adanya perbedaan yang menjolok hasil kedua lembaga ini amatlah merisaukan kita.

Bagi daerah-daerah yang melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih, bebas KKN saat ini belum terasa akan tetapi 10 tahun mendatang para PNS ini akan memberikan bukti kualitas dalam memajukan sistem pelayanan aparatur yang amat berpengaruh besar dalam me-

majukan pembangunan di daerah ini. Kedepan kita akan bicarakan ini secara lebih baik lagi dengan seluruh Bupati / Walikota, mudah-mudah reformasi biokrasi secara perlahan-lahan dapat kita ujudkan di daerah ini, ungkapnya.

Ketua Tim lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI DR. Sonny Harry Bahani dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kami sangat terterima kasih atas dorongan moril dari pemprov Sumbar untuk melakukan penerimaan CPNSD di di 7 Kab/Ko dan satu Provinsi berjalan secara bersih, adil, jujur, transparan, objektif dan

profesional. Hasil akhir yang kami lakukan benar-benar hasil yang objektif, kami telah mencocokan seluruh data dan memastikan tidak ada permainan atau indikasi titipan dan lainlain.

Dalam pelaksanaannya kami melakukan secara ketat, sampai-sampai kami belum tahu seorangpun jawab dari soal tes yang diberikan. Hasil kunci jawaban tes baru kami rampungkan setelah ujian selesai dilaksanakan. Semua kami dan proses ini mendapat kawal dari pihak kepolisian.

Proses ini juga mendapat dukungan yang baik dari BKN.

Kami bangga dapat berkerjasam dengan pemprov Sumbar dan orang-orang yang mensport kami menghasil hasil yang memuaskan sesuai dengan tekad kita penerimaan CPNSD yang bersih, jujur, adil dan profesional. Mudah-mudah ini akan mencerminkan kebaikan bagi kemajuan daerah ini, bangsa dan negara.

Penerimaan CPNS yang dikelola BKD Pemprov Sumbar dari 7 kab/ko dan satu Pemprov, jumlah yang mengikuti 28.338 orang, jumlah alokasi fomasi 1.455 dengan 1 formasi diperebutkan oleh 21 orang pelamar. ŠBiNNews/ Alrif Jon

Taji............................ diputus kontraknya,� katanya tegas.

Lantas apa sebenarnya yang terjadi. Berdasarkan pengamatan BiNNews, terdapat beberapa faktor yang membuat PNS tidak disiplin. Menurut Drs Musprianti, Kabid.

Pembinaan dan Pensiunan pada BKD kabupaten Sijunjung, menyatakan, “Ada beberapa hal penyebab PNS tidak disipilin. Pertama, mungkin dari moral PNS itu sendiri dan SDMnya yang kurang, kemudian adanya perlakuan tidak adil serta pola kerja yang tidak sehat,� ucapnya.

Parahnya lagi jelas Musprianti adalah krisis keteladanan, artinya atasan dan bawahan sama saja tidak disiplinnya, terlalu buruknya manajemen

di masing-masing SKPD atau instansi tersebut, misalnya jadual istirahat yang tidak teratur dan kalau kita sebut banyak lagi faktor pembuat PNS itu tidak disiplin, ujarnya.

Padahal sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai yang telah diundangkan sejak Juni 2010 lalu menegaskan bahwa sanksi buat PNS yang tidak displin cukup berat. “Jika tidak masuk kerja saja selama 5 hari dalam sebulan, kemudian kalau tidak masuk dalam satu tahun selama 45 hari maka sanksinya pemecatan alias dikeluarkan dari PNS. Tetapi semua itu diatur berjenjang,� ungkap Musprianti.

Namun jika pelanggarannya dikategorikan ringan maka

PT MKS............................ yang terpasang, itu yang akan kita bayarkan. Dan sesuai aturan jaminan akan disita dan menjadi milik pemerintah kota,� ujar Radam.

Lebih jauh Radam mengatakan, dirinya merasa kecewa dengan kinerja PT.MKS yang

tak melaksanakan pekerjaan itu dengan semestinya. “Kita akan tetap mengikuti aturan yang berlaku dan kita tidak ingin terjadi persoalan hukum. Kalau sudah begini, tahun depan kita tidak akan

Hujan............................

Menurut warga Sitalang, Was (55), hujan memang musuh petani karet. Bila hujan turun, mereka tidak bisa menderes karet. “Bila menderes di musim

hujan, getah akan tercampur air. Di samping itu, pohon karet akan rusak, bahkan bisa berakibat kematian,� ujar Was. Sebenarnya harga karet sedang bagus. Untuk 1 Kg karet

Tungakan............................

Melihat realita tersebut, sesungguhnya prospek ekonomi kota Sawahlunto dari batubara masih sanggup mendongkrak laju pertumbuhan perekonomian masyarakatnya.

Sayangnya, dari 14 pemegang Izin Usaha Pertambangan

(IUP) dikota Sawahlunto , yakni PT.Bukit Asam (PTBA-UPO), PT. AIC, PT. NAL, PT. GTC, PT. Dasrat Sarana Arang Sejati, CV. Tahitti Coal, CV. KMS, CV. DEA, CV. Miyor, CV. AME, CV, SPN, CV.CBP, dan CV. BMK telah terjadi penunggakan pembayaran

Hasil............................

Sijunjung Yuswir Ariffin, Ketua Tim Demografi Fakultas Ekonomi DR. Sonny Herry Bahrani dan rekan-rekan dari UI, utusan beberapa Bupati dan Kota se Sumbar.

Kita Pemprov Sumbar sejak Gubernur Gamawan Fauzi yang telah berketetapan hari melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih, jujur, Profesional, Objektif, Tranparan menjauhkan diri dari pola KKN. Dari awal kita telah melakukan koordinasi dengan semua Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, namun yang mau dengan sama persepsi dan berpikir hati nurani dengan kita hanya 7

daerah Kab/Ko, Kab. Sijunjung, Kabupaten Agam, Dhamasraya, Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh dan Kota Sawahlunto.

Ini kenyataan yang membuat beberapa penerimaan di Sumbar terjadi hal-hal yang tidak baik. Adanya indikasi KKN dan titipan CPNS di beberapa kab/Ko di daerah ini karena sesuatu kepentingan sesaat yang sesungguhnya dapat merugikan kita semua dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat yang kita sama-sama kita cintai ini.

Walaupun masih sama satu

BiNNews

Edisi 211 | Th V/ 27 Desember 2010 - 2 Januari 211

PADANG, BiNNews — Bertempat di Basko Hotel Padang, Sabtu, (25/12), BiNNews menggelar rapat kerja tahunan sekaligus soft launching portal berita www.binnewsonline.com.

Rapat kerja ini merupakan agenda rutin tahunan guna mengevaluasi kinerja dan capaian redaksi dan usaha tahun 2010 dan penajaman program 2011.

Menurut Hidayat, SS, Pemimpin Umum BiNNews, selain ajang evaluasi, raker tersebut juga bertujuan mempererat silaturrahmi antar sesama wartawan dan karyawan, “Kualitas hubungan emosianal antar seluruh reporter BiNNews baik yang berada di Padang maupun di setiap daerah perlu ditingkatkan sehingga nilai-nilai kekeluargaan dan kolektivitas dapat menjadi motivasi tersendiri dan saling mengingatkan dalam menjalan peran dan fungsi masing-masing, termasuk memperkuat jalur koordinasi,� urai Hidayat.

Rapat Kerja ini sekaligus jadi ajang soft launching portal berita

Erison AW, Hidayat & Syahrial saksikan

BiNNews. Dijelaskan Hidayat.

Launching awal ini dimaksudkan untuk mengakrabkan seluruh reporter terhadap sistem dan mekanisme kerjanya. “Sasaran utamanya adalah mengakrabkan reporter tentang tata kerja keredaksian. Sebab, mekanisme dan sistemnya jelas berbeda dengan BiNNews cetak, termasuk format pemberitaan.

Konsepnya utamanya, berita mesti tayang cepat dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah jurnalistik,� jelasnya.

Hidayat menekankan, “Karena baru launching awal, maka secara resmi belum bisa diakses publik. Target kami adalah pada 2 Januari 2011, sudah bisa diakses secara resmi oleh khalayak luas. Namun jangan cemas, mater-materi beritanya tidak akan sama dengan berita-berita di BiNNews cetak, kalau ada mungkin berita-berita utamanya. Kata lainnya, berita cepatnya di www.binnewsonline.com namun lebih lengkap dan dalam ada di versi cetak,� papar Hidayat.

Ditambahkan Hidayat, motivasi mendirikan portal berita ini karena ingin menciptakan tantangan baru. Selain memang ketampilan binnewsonline.com m a m p u a n

Erison AW menerangkan jenis berita yang layak

personil BiNNews yang berjumlah 28 orang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab, keterbatasan halaman di versi cetak cenderung membuat reporter gatalgatal bagaimana beritanya segera diketahui publik, “Penyaluran gatal-gatal tersebut ditampung di BiNNewsonline,� katanya.

Erison AW, Wakil Pemimpin Redaksi BiNNews pada sesiaonnya pun langsung menjelaskan syarat-syarat berita untuk portal ini, “Harus diingat, beritanya tidak perlu panjang-panjang.

Cukup 5W 1 H nya kita tayang-

Dewan Redaksi BiNNews, Syahrial BSC

kan,� jelas Erison sembari menekankan materi pemberitaan di www.binnewsonline.com akan lebih cenderung menyorot persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan pelayanan publik termasuk konsumen.

Erison yang akrab dipanggil Metek Awe ini memotivasi, “Jangan takut untuk mencoba dan terus mencoba, mau jadi apa nantinya tidak usah dipikirkan sekarang, yang jelas bagaimana kita semua bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh serta jangan mau menyerah, maka saya yakin di kemudian hari hasilnya akan diluar dugaan kita hari ini. Banyak portal berita yang besar secara nasional hari ini, awalnya dimulai dari yang kecilkecil dan dengan infrastruktur yang belum sempurna.

Nah, dalam prosesnyalah kita harus terus belajar dan belajar,� kata Ersion menyemangati krunya. ŠMelba

Sekretaris BiNNews, Melba

Pimpinan Redaksi Koran BiNNews, Hidayat SS, memberikan pengarahan

Wapimred Koran BiNNews, Erison AW SS, uraikan masalah tata bahasa

Hidayat diwawancarai wartawan harian

Redpel Novermal Yuska, sedang dialog dengan tim kreatif www.binnewsonline.com

12