Koran BiNNews Edisi 214

Page 1

Kimia Farma Monopoli

Potret Pelayanan M Djamil Masih Buram << Apotek Sana Farma. Pelayanan obat pasien peserta Askes rawat jalan di Apotek Sana Farma yang berlokasi sekitar 400 meter di luar komplek RSUP M Djamil Padang.

Selengkapnya

Hal. 4

„

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, DR Fahmi, SH. MH

Saatnya Memiskinkan Koruptor !

PADANG, BiNNews — Komimen mengusut para koruptor di Ranah Minang, semakin bergaung di bawah pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar Bagindo Fahmi. Kamis (20/1) di Kabupaten Pasaman Barat, dihadapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se- Sumbar, Kejati menghimbau Kejari untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi. Sebab selama ini rakyat telah dimiskinkan oleh koruptor, kini tiba giliran koruptor harus dimiskinkan pula. Selengkapnya ke Hal. 3

„

AKBP Sus Edy Tafif, Kapolres Pasaman Barat:

Pasbar Aman dan Terkendali! PASAMAN, BiNNews — Kasus tindak pidana korupsi dijadikan prioritas Polres Pasaman Barat. Menurut Kapolres, AKBP Sus Edy Tafif, Rabu (19/1) mengatakan program 100 hari sejak awal 2011 lebih fokus pada perkara tindak pidana korupsi dan pemberantasan penyakit masyarakat. “8 perkara korupsi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan sementara kasus kamtibmas secara umum aman dan terkendali, hal ini berkat operasi operasi lilin yang baru saja kita gelar, begitupn dengan kerukunan beragama juga tidak ada persoalan,� katanya. Kedepan pekerjaan yang bakal ditertibkan yakni penyakit masyarakat , Ilegal logging dan penyalahgunaan narkoba yang disinyalir Hal. 11

Humas Pemkab Pasbar Layangkan Koreksi

Agus Susanto Kongretkan Pengabdian Sebagai Wakil Rakyat PASAMAN BARAT, BiNNews — Kalaulah semua anggota DPRD memiliki kepedulian kongret membantu rakyat seperti dicontohkan Agus Susanto, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini, maka politik transaksional saat Pemilu nanti pasti akan turun drastis karena masyarakat sudah mengenal dan menge-

Pemko Padang Panjang

Salurkan Raskin PADANGPANJANG, BiNNews — Pemko Padangpanjang akan mengambil langkah, menyegerakan penyaluran beras miskin (Raskin) kepada masyarakat kurang mampu yang tersebar Ampera Salim di kelurahan untuk menyikapi lonjakan harga sembilan bahan pokok Hal. 11

Tak Setuju Potong Bantuan Rehab Rekon

Wali Jorong Diserang Sajam AGAM, BiO — Diduga akibat tidak menyetujui berbagai ketimpangan dalam pendataan dan pemotongan dana rehab rekon dari korban gempa, Wali Jorong Lubuak Aluang, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Abdur Rahman diserang oknum Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Dalinus.

Hal. 11

Sugiono Saksikan Mayat Berjalan SAWAHLUNTO, BiNNews – Sugiono, pria kelahiran 4 Oktober 1971 asal Stabat, Sumatera Utara telah menghabiskan waktunya selama 17 tahun untuk mengelilingi 30 Propinsi yang ada di negeri ini. Hal. 11

„Terkait Terekamnya Sekda Pasbar Saat Menundukkan Kepala dengan Mata Terpejam

tahui siapa wakil rakyat sesungguhnya yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Demikian antara lain makna yang disampaikan Ustad Syaufani saat mengomentari kegiatan penyerahan bantuan keagamaan dan kegiatan Hal. 3

Agus Susanto saat menyerahkan bantuan kepada pengurus Mesjid Sekda Pasbar, Hermanto tertunduk dengan mata terpicing, katanya memberikan contoh ke peserta lain agar tidak ribut, nyatanya tidak ada peserta yang memperhatikan Heramanto

Kadis PU Kota Padang Bungkam

Proyek Sungai Batang Air Dingin Terancam Hancur Lagi PADANG, BiNNews — Proyek normalisai sungai Batang Air Dingin di Lubuk Minturun, Kota Padang terancam hancur lagi. Pasalnya, pengerjaan proyek bernilai belasan miliar pasca hantaman banjir bandang itu terkesan asal jadi dan terindikasi sarat praktek korupsi. Mutu dan volume proyek yang dibiayai dari dana APBN tahun 2010 itu terindikasi tak sesuai dengan ketentuan bestek dan gambar bestek. Anehnya, dugaan praktek korupsi tersebut malah tak direspon oleh Kepala Dinas PU Kota Padang, Ir. Hermen Peri yang juga menjabat Kuasa Pengguna

Hal. 11

Nur Tak Lagi Perawan Usai Ditindih Paksa Suami Kakaknya

Terlihat asal jadi dan terindikasi tak sesuai bestek dan gambar bestek

Anggaran (KPA) proyek tersebut. Dari informasi yang berhasil dihimpun Koran ini, pekerjaan yang terindikasi korupsi tersebut

PASAMAN BARAT, BiNNews — Humas Pemkab Pasaman Barat dan Ninik Mamak Kinali, Alirman Dt. Sanggo mengoreksi berita dan poto BiNNews edisi 212, halaman 3 tahun 2011 yang membuat poto Sekda Kabupaten Pasaman Barat,

terlihat pada pekerjaan pasangan batu, pekerjaan beton dan pekerjaan pembesian. Hal. 4

LAPORAN DWIWARMAN CARUT MARUT PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI PADANG PARIAMAN (11)

Undang-undang Dikelabui dengan Keputusan Menteri Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, ternyata penuh dengan instrik, ancaman dan carut marut. Tidak hanya hukum yang dilanggar, hak azasi manusia juga dikerjai. Padahal pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Berikut laporan D. Warman Chaniago, SH, wartawan BINNews di Padang Pariaman.

Hal. 2

SIJUNJUNG, BiNNews — Jika Iblis sudah merasuki, adik kandung istri pun ditindih paksa sehingga Nur kehilangan keperwanannya. Perbuatan suami istri yang tidak halal ini dilakukan Sardiman alias Iman, (42) warga Jorong Parak Gadang Nagari Pematang Panjang Sijunjung terhadap adik kandung istrinya Nurhabibah alias Nur (25) warga Jorong Pondok Jago di Poto ilustrasi Nagari yang sama. Terkuaknya tabir bejat Iman, bapak empat anak ini tatkala Nur telah berbadan dua, bahkan menurut hasil pemeriksaan sementara, Nur yang merupakan adik kandung Rusmaniar (30) istri Iman telah hamil enam bulan. Hal. 11

Bupati Sijunjung Serahkan Bantuan Ratusan Sapi SIJUNJUNG, BiNNews — Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin didampingi Wakilnya Muchklis Anwar dan beberapa orang kepala SKPD di kabupaten Sijunjung menyerahkan bantuan 138 ekor sapi dari program P2KP-DT (Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal). Program ini terdapat pada Bappeda Sijunjung dan 25 ekor sapi redistribusi dari Dinas Perternakan dan Perikanan Hal. 11

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

Tajuk

Si Sakit Makin Menjerit Cerita tentang pasien yang terabaikan (pelayanan) rumah sakit, dari dulu hingga sekarang tak pernah hilang dibicarakan banyak orang. Cerita itu seolah-olah lagenda, yang hingga kini masih jadi buah bibir banyak orang. Padahal, kisah pasien yang terabaikan layanan rumah sakit, bukan cerita lagenda seperti malinkundang atau sangkuriang. Pasien diabaikan atau pasien terabaikan, kisah nyata di dunia medis kini. Malapratik, perawat tak becus, administrasi tagihan bermasalah,.atau ruangan yang sumpek, tema-tema dari sebagian keboborokan rumah sakit, yang membuat si sakit makin menjerit. Tetapi, sebagaian rumah sakit yang dulunya memberikan pelayanan amburadul, kini berbenah menyuguhkan layanan prima yang menyejukan banyak pasien. Artinya, rumah sakit itu sadar dan bangkit dari keboborakan layanannya kepada si sakit. Manajemen tradisional yang tak sesuai lagi dengan era modernisasi dirombak, dan bim salabim‌ rumah si sakit menjadi modern, bahkan bersatandar internasional. Bagaimana dengan RSU M. Djamil Padang yang katanya sudah modern, dan sebagai rumah sakit rujukan utama di Sumatera Bagian Tengah? Weleh‌weleh‌weleh‌kata orang masih amburadul, kata orang pelayananannya masih belum bisa diharapkan. Buktinya, tak saja koran Mingguan yang memuat berita pasien terabaikan, korankoran harian pun ikut menyuarakan jerit dan tangis pilu para pasien. Salahkah UPT Kemenkes RI, berikan prediket RSU M. Djamil sebagai rumah sakit rujukan utama di Sumatera Bagian Tengah? Yah, masalah prediket zaman sekarang masalah geleng. Yang penting bagi banyak orang sekarang adalah bukti. Bagaimana orang atau pasien mengatakan, RSU M.Djamil hebat, kalau layanannya masih kampungan. Fakta, pasien peserta Askes rawat jalan, hanya dilayani calon dokter spesialis (residen). Dan apotek tempat mengambil obat sangat jauh di luar komplek rumah sakit, atau sekitar 400 meter. Dan anehnya, belum terlihat ada upaya kongkrit dari manajemen rumah sakit itu guna mengakhiri penyiksaan pasien peserta Askes. Sebab mereka yang rawat jualan harus menebus obat di apotek milik koperasi karyawan PT Askes tersebut. Saatnya kini manajemen PT Askes dan RSUP M Djamil, mengutamakan hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman dan aman, sesuai Undang-undang rumah sakit dan Undang-undang Perlindungan konsumen. Artinya, pihak rumah sakit sebagai pengelola bukan kebal hukum. Sebagai contoh, sesuai UU Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, semua kefarmasian rumah sakit mesti dikelola oleh instalasi farmasi rumah sakit bersangkutan. Nah‌ketahuan.*

2

JENDELA

Undang-undang Dikelabui dengan Keputusan Menteri PADANG PARIAMAN, BINNews — Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang seyogianya ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bukan untuk menyengsarakan dan merugikan masyarakat sebagai pemilik lahan. “Sepertinya Bupati Padang Pariaman itu lebih suka membiarkan rakyatnya teraniaya, hanya untuk sebuah kepentingan yang mengatasnamakan pembangunan dari pada bernegosiasi dan bertegas-tegas dengan pelaksana dan instansi terkait agar menciptakan sebuah kebijakan yang tidak merugikan rakyat,� tutur Hendri, aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang sehari – hari berdomisili di Parit Malintang. Drs. Nurman dan Ir. Yuniswan, mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Padang Pariaman, yang penulis mintai keterangannya mengatakan, pihaknya sudah pernah mengupayakan pengurusan Amdal pembangunan kantor bupati sampai ke tingkat propinsi. Ketika itu masih berlaku UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup Namun upaya tersebut terkendala, karena pembangunan kantor bupati tersebut belum memiliki tata ruang wilayah. Hal senada juga diungkapkan Drs.A. K. Jailani, Kepala Kantor Lingkugan Hidup Padang Pariaman. Menurut Jailani, Amdal memang merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam pembangunan kantor bupati. Ia juga membenarkan tidak adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman. “Memang sejak awal tidak ada dokumen Amdal untuk pembangunan kantor bupati itu,� tuturnya. Tidak adanya Amdal, kata Jailani, bukan karena Pemda Padang Pariaman lalai ataupun engkar ataupun tidak mau mengurusnya, tetapi memang Bapedalda Sumatera Barat yang tidak mau mengeluarkannya, karena ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Walau Kepala Kantor Lingkungan Hidup tersebut tidak mau menjelaskan, apa persyaratan yang tidak bisa dilengkapi tersebut, namun dari informasi yang diperoleh diketahui, diantara persyaratan itu adalah tidak adan-

H. Firdaus Rasyad, MM dari Kementerian Perhubungan RI:

Bila Ada Terminal, Padang Berpeluang Dapat WTN PADANG, BiNNews — Kota Padang berpeluang untuk mendapat Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2010, untuk itu, Tim dari Pusat telah menyerahkan hasil penilainnya kepada Pemerintah Kota Padang yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Emzalmi. Dinas Perhubungan yang langsung berhubungan dengan alat transportasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengatur rampu-rampu lalu lintas dan sebagainya, terutama sekali memberikan pelayanan kenyamanan dan keselamatan kepada seluruh elemen masyarakat, jadi Dishub jangan ditargetkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kost pengeluaran untuk memberikan pelayanan sangat besar. Dikatakan H. Firdaus Rasyad, MM dari kementerian Perhubungan pada acara ekspose hasil penilaian lapangan tahap III oleh Tim penilai Wahana Tata Nugraha tahun 2010, di Palanta, Jum’at (21/1). Firdaus, dalam ekposenya memaparkan bahwa Kota Padang, sejak pasca gempa 30 september 2009 lalu, hampir semua sarana dan prasarana transportasi hancur, seperti lampu lalu lintas banyak tidak berfungsi dan banyak rambu-rambu tidak terpasang, bahkan ada rambu-rambu tertutup oleh pohin kayu, ini sebagai bukti kurang mendapat perhatian. Maka itu, untuk kedepannya, bila pusat pemerintahan Kota Padang pindah ke air Pacah dan

tiga terminal pembatu akan dibangun. Tentu tatanan transportasi akan lebih mudah diatur, sehingga kota ini akan menjadi Kota Hidup karena setiap saat transportasi melayani masyarakat dapat terpenuhi. Bila tiga terminal ini berfungsi nantinya, pemerintah Kota Padang sangat perlu mengadakan reformasi sarana angkutan umum, seperti kota-kota besar lainnya telah mengadakan Bus angkutan sendiri, misalnya Kota Pakanbaru, Palembang, Medan, malang, Surabaya. Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Emzalmi, MM. seiring dengan perkembangan waktu maka sector transportasi menempatkan diri sebagai salah satu sector kunci bagi setiap elemen dasar kehidupan masyarakat. Emzalmi mengatakan bahwa transportasi tidak saja diidentikan dengan modal, melainkan lebih luas dari pada itu yaitu sebagai bagian dari system penggerak dan oenentu urat nadi perekonomian. Dalam kesempatan itu, Dishub Kota Padang Drs. Yosefryawan melaporkan bahwa pelaksanaan penilaian WTN berdeasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. 5 tahun 2010 bertujuan meningkatkan penyelenggaraan transportasi di kawasan perkotaan yang ahandal, berkelanjutan dan menjamin kesaman hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Š BiNNews/Richard

ya dukungan atau pendapat masyarakat sebagaimana disyaratkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 23 tahun 2009 serta tidak adanya tata ruang wilayah. Sesuai dengan ketentuan Hukum Lingkungan, untuk memperoleh Amdal diperlukan tata ruang wilayah. Sementara tata ruang wilayah, menurut Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 tahun 2007, sangat diperlukan untuk memperoleh izin usaha dan/atau melakukan usaha. Ketentuan hukumnya ditemukan dalam “Bapedalda tidak mau memproses dokumen Amdal selama persyaratan yang diperlukan belum dipenuhi. AkibatnyaGubernur Sumatera Barat juga belum bisa menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dalam pembangunan kantor bupati, karena belum ada penilaian Komisi Penilai Amdal,� tutur Drs. A. K. Jailani. Kenyataan itu semakin membuktikan, bahwa pembangunan kantor bupati tidak memiliki Amdal. Padahal UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tegas – tegas menyebutkan perlunya Amdal dalam setiap pembangunan yang akan merubah bentuk dan fungsi alam. Jadi dalam pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman di Kenagarian Parit Malintang tersebut, Amdal menjadi harga mati. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dan tidak bisa dikelabui dengan ketentuan lain, termasuk Keputusan Menteri Negara RI. Namun ketika ditanyakan lagi dengan pengerjaan pembangunan kantor bupati yang tetap dilanjutkan, walaupun belum ada Amdal, dengan enteng Jailani menyebutkan, “Karena pelaksanaan pembangunan kantor bupati sudah dimulai dan bangunan tersebut tidak mungkin dirobohkan, maka hanya diurus Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Prosesnya sudah sampai di Kementerian Negara Lingkungan Hidup,� kata A. K. Jailani. Dokumen Pengelolaan dan Pe-

mantauan Lingkungan Hidup yang dimaksudkan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Padang Pariaman tersebut memang dibenarkan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sepertinya DPPL sengaja diurus untuk menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pembangunan kantor bupati. Kemudian juga agar timbul kesan kalau Pemda Padang Pariaman patuh pada hukum lingkungan. “Padahal sangat sulit sekali menegakkan hukum dalam pembangunan kantor bupati itu, karena memang tidak keinginan untuk menyelesaikannya. Kemudian cukup banyak persoalan yang muncul dalam pembangunan itu, namun tidak kunjung terselesaikan hingga kini,� tutur Sulfahmi, dari Forum Petani Parit Malintang. Dengan pengurusan DPPL sebagaimana disyaratkan Kempen LH, ada kesan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap UU lingkungan hidup tersebut dikelabui dan ditutupi dengan peraturan menteri. Padahal apapun alasannya Peraturan Menteri LH itu tidak bisa dipakai untuk mengelabui UU lingkungan hidup atau untuk menutupi ketidakpatuhan Bupati Padang Pariaman pada hukum, karena dalam urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku azas hukum “lex superior derogat legi inferiori�, yang artinya peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi tidak bisa membatalkan UU yang tingkatannya jauh lebih tinggi dari Permen. Dengan demikian Peraturan Menteri LH tersebut tidak berlaku dan batal demi hukum. Tetapi bukan Muslim Kasim namanya kalau manut begitu saja oleh lex superior derogat legi inferiori. Pasal 28H UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bah-

wa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi setiap warga negara Indonesia, serta UU No. 23 tahun 2009 yang mewajibkan Amdal dalam pembangunan kantor bupati, tidak ditanggapi dan dibawa lalu saja oleh Muslim Kasim. Padahal dengan ketentuan itu mau tidak mau pemerintah harus memberikan perlindungan dan melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup secara baik, benar dan terkendali. Kemudian Pasal 8 Permenneg LH juga mengingatkan, bahwa penyusunan DPPL tidak membebaskan penanggungjawab dan/ atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan adanya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari usaha dan/atau kegiatannya. Artinya, walaupun izin lingkungan, dalam hal ini Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sudah diperoleh pemilik usaha dan/atau kegiatan pembangunan kantor Bupati Padang Pariaman di Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, tetap dapat dijerat dengan hukum, karena ternyata, dari penelitian penulis ke lokasi pembangunan, masih ditemukan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Seyogianya partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diutamakan, sehingga tidak berimbas negatif pada penanganan dampak lingkungan dari sebuah kegiatan yang bernama pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman. Semoga usaha penanggulangan serta penanganan kerusakan lingkungan adalah babak baru peningkatan kualitas dan mutu hidup masyarakat Korong Pasa Dama, Korong Padang Toboh dan Korong Hilalang Gadang, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung serta mutu alam Kenagarian Parit Malintang bagi pembangunan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. (Bersambung)

Adek Rizaldi Jabat Eselon IV

Jaya Disman, Kepala BKD Sumbar melantik Adek Rizaldi disaksikan Kadis PSDA Sumbar

PADANG, BiNNews — Setelah tertunda karena sakit, akhirnya M Adek Rizaldi, ST, MT, Kepala Satuan Kerja (Satker) Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V dilantik jadi Kepala Seksi Pembangunan, Bidang Irigasi dan Rawa, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar, Jumat (21/1) di ruang pertemuan kantor Dinas PSDA Sumbar. Pelantikan yang berlangsung hikmat itu dipimpin oleh Kepala BKD Provinsi Sumbar, Jaya Disman atas nama Gubernur Sumbar, dan disaksikan oleh Kepala Dinas PSDA Sumbar beserta puluhan undangan lainnya. Menurut Ali Musri, pelantikan Adek Rizaldi merupakan promosi jabatan eselon bagi yang bersangkutan. “Adek Rizaldi dipromosi jadi pejabat eselon IV,� sebut Ali Musri usai pelantikan. Dika-

takannya, selama ini Adek Rizaldi menjabat Kepala Satker di BWSSV yang merupakan jabatan non eselon. “Dia kita tarik ke PSDA karena struktur organisasi membutuhkannya,� jelasnya sembari mengatakan, tahun 2011 ada dua orang pejabat eselon II yang akan pensiun dan satu orang eselon IV. “Kita kekurangan tenaga,� tambahnya. Ali Musri menampik berbagai rumor yang beredar terkait tidak ikutnya Adek Rizaldi dalam pelantikan beberapa pejabat eselon di kantor gubernur beberapa waktu lalu. “Adek tidak jadi dilantik waktu itu karena dia sakit, dan dibuktikan dengan surat keterasngan sakit dari dokter,� jelasnya. “Lagi pula, kita menarik Adek ke PSDA Sumbar sudah dikonfirmasi ke Ditjend SDA Kementerian PU dengan surat BKD Sumbar,� tegasnya.

“Adek adalah pegawai Pemprov Sumbar, dan kalau Pemprov Sumbar membutuhkannya, Ditjend SDA mesti melepasnya,� tambah Ali Musri. Terkait informasi Adek Rizaldi akan dilantik lagi jadi Kasatker BWSS-V tanggal 28 Januari di Ditjend SDA, Ali Musri mengaku belum tahu. “Kalau itu benar, Ditjen SDA mestinya minta izin dulu kepada Gubernur Sumbar,� ujarnya. “Tapi, saya rasa itu tidak mungkin, karena Dinas PSDA Sumbar sangat membutuhkan sosok Adek Rizaldi,� tambahnya. “Lagi pula belum ada konfirmasi dari Ditjend SDA tentang hal tersebut,� tambahnya lagi sembari mengatakan, Adek Rizaldi menggantikan Hanafi Nazir yang dimutasi jadi Kasi OP Irigasi di Bidang yang sama. Š Yuska

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Agnes Monika, SE REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal) ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

3

LIPUTAN KHUSUS KEJAKSAAN

Uang Negera Terselamatkan Rp1,3 M

Saatnya Memiskinkan Koruptor KEJATI Sumbar Bagindo Fahmi menginstruksikan ke jajarannya di kabupaten dan kota, kalau ada tunggakantungakan kasus harus tuntas hingga Februari nanti. Dan untuk kasus terbaru, ia meminta Kajari menyelesaikannya maksimal tiga bulan. "Ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan. Kami tak ingin dicap, menjadikan tersangka sebagai ATM kejaksaan," tegas Bagindo Fahmi di sela-sela rapat kerja (raker) dengan seluruh Kajari. Selama satu tahun terakhir ini, Kejati Sumbar berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp1,3 miliar dari tangan para koruptor. Dan selain fokus pada pengusutan kasus korupsi untuk penyelamatan keuangan negara, Bagindo Fahmi juga berkomitmen untuk memiskinkan para koruptor agar muncul efek jera kepada yang lainnya. Selain para kejari, juga hadir dalam raker tersebut pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakari (ADH). Dan saat itu, Kejati menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga kejari terbaik dalam penyidikan tindak pidana korupsi selama tahun 2010. Yaitu, Kejari Payakumbuh berhasil melakukan 2 penyidikan dan 3 penuntutan, Kejari Tua Pejat 3 penyidikan, 2 penuntutan, dan Kejari Batusangkar 2 penyidikan, 3 penuntutan. Dijelaskannya, raker bertujuan untuk evaluasi dan mengetahui prestasi yang ditangani Kejari selama tahun 2010 terhadap penanganan kasus di daerah masing-masing. Baik itu penanganan kasus pidana umum, maupun pidana khusus dan tindak pidana korupsi. "Raker ini juga tindak lanjut raker Kejaksaan Agung

Kajati bersama asisten di Kejaksaan Tinggi Sumbar tengah memimpin Rapat Kerja

Untuk memerangi tindakan pidana korupsi dan tindakan pidana khusus, kejaksaan se-Sumbar mengadakan Rapat Kerja, Kamis 20 Januari 2011 di Kabupaten Pasaman Barat.

bulan lalu di Jakarta. Dan kita Sumbar komit akan memiskinkan para koruptor. Sebab selama ini rakyat telah dimiskinkan oleh koruptor, kini tiba gilirannya,� kata Bagindo Fahmi didampingi Kejari Simpang Empat, Herry dalam jumpa pers di Kantor Kejari Simpangempat, Kamis (20/1) itu. Sampai sekarang kata rang Piaman ini, sudah 2 orang kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Dan 47 perkara tindak pidana korupsi masih dalam proses penyidikan. Seperti yang telah diinstruksikan kepada kejari-kejari, “Untuk kasus tindakan yang bertahun-tahun akan diselesaikan selama dua bulan, sedangkan kasus terbaru

Bagindo Fahmi, jaksa harus bekerja sesuai hati nurani, profesional, memiliki integritas tinggi dan disiplin. Kejari harus memberikan rasa aman pada publik serta memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Diadakannya raker kejari se-Sumbar di Kabupaten Pasaman Barat, merupakan satu

kehormatan bagi kejari di sana. “Sebagai tuan rumah raker, merupakan kebanggaan dan penghargaan bagi kami dan rakyat Pasbar. Sebab elama ini di Padang sudah terjadi beberapa kali gempa bumi, dan Pasbar merupakan tempat yang lebih nyaman,� kata Kajari Simpang Empat, melalui Kasi Ditun Toton Rasyid, kepada BiNNews. ŠBy/Dc

bakal dituntaskan tiga bulan.� Terakhir Obatnya Dipidanakan Untuk merebut kembali uang Negara dan memiskinkan para koruptor di daerah ini, Kejati Sumbar Bagindo Fami meminta intelijen dan pidsus (Pidana Khusus) meningkatkan kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk penyelamatan uang Negara, yang berimplikasi kepada kesejahteraan rakyat di daerah. "Intelijen dan Pidsus agar meningkatkan kinerjanya dalam menyikapi setiap kasus, supaya tidakkan korupsi bisa dimenimalisir. Dan lakukan tindakan tindakan persuasive, namun kalu tidak bisa obatnya dipidanakan." Oleh karena itu menurut

Kejati dan Kejari se-Sumbar berikhtiar meningkatkan kinerjanya. copy

Komimen mengusut para koruptor di Ranah Minang, semakin bergaung di bawah pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar Bagindo Fahmi. Jajaran penegak hukum ini siap laksanakan perintah, sikat koruptor.

Kajati menyerahkan serrtifikat kepada peserta Raker

Agus Susanto Kongretkan Pengabdian Sebagai Wakil Rakyat ...dari hal 1 sosial kemasyarakatan sebesar Rp375 juta oleh Agus Susanto Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari PDI Perjuangan di Ujung Gading Pasaman Barat pada Minggu, (16/1) lalu. “Perhatian dan bantuan Agus Susanto sungguh sangat berarti bagi kami dalam menunjang kegiatan pembangunan keagamaan di Pasaman Barat. Kami sangat terharu dan berterima kasih semoga Sdr Agus selalu diberi kesehatan dan petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan tugasnya mewakili masyaralat di DPRD Provinsi,� ucap Sutarman salah seorang alim ulama dan tokoh adat Pasaman Barat. Ratusan masyarakat berbagai lapisan, mulai dari tokoh

agama, tokoh adat, utusan Walinagari, pengurus mesjid, mushalla, MDA, ibu-ibu Yasinan, unsur kepemudaan hingga unsur Muspika Kecamatan Lembah Melintang seperti Camat, Kapolsek dan Danramil

termasuk dua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pasaman Barat, Meindra dan Yulfahendri terlihat hadir pada acara tersebut. Penyerahan bantuan keagamaan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp375 juta ini. Rinciannya, Rp265 juta diperuntukan untuk pembinaan sekolah sekolah madrasah yang ada di Pasaman Barat dan bantuan rehap rekon rumah rumah ibadah yang terkena gempa. Rp110 juta diperuntukkan tempat-tempat ibadah seperti mesjid, moshalla dan MDA. Jumlah bantuan berkisar antara Rp2,5 juta, Rp5 juta hingga Rp10 juta per penerima. “Selain penyerahan bantuan dana untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan demi siarnya pelak-

sanaan syariat agama di Pasaman Barat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturrahmi dengan masyarakat, selain itu juga kami manfaatkan untuk mensosialisasikan APBD tahun 2011, tentunya tetap mendengar dan menampung aspirasi masyarakat� jelas Agus Susanto putra Pasaman Barat ini. Dijelaskan Agus Susanto, pada 2011 ini Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan alokasi anggaran Rp300 miliar lebih yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi yang diperuntukkan untuk berbagai pembangunan, diantaranya pembangunan jalan Padang Sawah Teluk Tapang, peningkatan jalan provinsi, pengamanan pantai Sasak dan Maligi, pemban-

gunan proyek air bersih, jembatan Batang Toman, rehabilitasi irigasi dan proyekproyek besar lainnya. “Saya berharap anggaran yang lumayan besar ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semua ini berkat dorongan dan dukungan semua pihak termasuk Pemkab Pasaman Barat. Artinya, aspirasi masyarakat nyatanya telah diperjuangkan baik di tingkat provinsi maupun pusat. Kedepan saya berharap sinergisitas semua stakeholder yang ada lebih ditingkatkan lagi,� harapnya sembari menegaskan bahwa dirinya akan berjuang lebih keras dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk daer-

ah tersebut. Agus juga berharap, proses pembelanjaan anggaran tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien agar dana tersebut tidak kembali lagi ke pusat nantinya karena tidak bisa dimanfaatkan sehingga semuanya ini memiliki nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan Pasaman Barat. “Suasana penuh kekeluargaan dan keakraban ini hendaknya terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Kegiatan ini sangat positif dan patut diapresiasi karena bisa menjadi kekuatan yang potensial dalam setiap proses pembangunan di Pasaman Barat,� harap Afrizal, Camat Lembah Melintang saat memberikan sambutannya. ŠBiNNews

4

BiNNews BiNNews

Edisi 214| Edisi Th214| V/ 24Th - 30 V/Januari 24 - 302011 Januari 2011

Kimia Farma Monopoli

Potret Pelayanan M Djamil masih Buram PADANG, BiNNews — Ibarat kelinci percobaan, pasien dipaksa berjalan ratusan meter untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) DR. M Djamil Padang. Setidaknya, itulah potret pelayanan pasien peserta Askes (asuransi kesehatan) rawat jalan di rumah sakit plat merah tersebut. Mereka hanya dilayani oleh calon dokter spesialis (residen), dan apotek tempat mengambil obatnya pun sangat jauh di luar komplek rumah sakit. Anehnya, belum terlihat ada upaya kongkrit dari manajemen rumah sakit guna mengakhiri penyiksaan pasien itu. Walau direksi rumah sakit rujukan utama di Sumatera Bagian Tengah ini sudah sering diganti, namun pelayanan pasien dan keluarganya masih sering dikeluhkan. Dan yang sangat mencolok adalah jauhnya tempat pelayanan obat bagi pasien peserta Askes rawat jalan. Setelah berjam-jam menunggu proses pelayanan dokter di Poli Klinik Rawat Jalan, pasien harus pula berjalan ratusan meter ke luar komplek rumah sakit untuk mengambil obat di apotek yang ditunjuk PT Askes. Dan pasien kembali harus menunggu berjam-jam lagi guna mendapatkan obat di apotek milik koperasi karyawan PT Askes tersebut. Telusuran koran ini, Kamis (20/1) di komplek rumah sakit yang dipimpin Direktur Utama, dr. Hj. Aumas Pabuti, Sp.A, MARS itu di kawasan Jati, Padang, hampir seluruh pasien peserta Askes rawat jalan yang ditemui mengeluhkan jauhnya tempat pengambilan obat. "Tempat ambil obatnya jauh sekali," sebut Kaharuddin (35 tahun), seorang keluarga pasien yang lagi membimbing orang tuanya yang berumur 60 tahun yang seorang pensiunan PNS itu menuju apotek yang ditunjuk PT Askes di luar komplek rumah sakit tersebut. "Saya saja yang masih muda merasa direpotkan olek kondisi ini, apalagi orang tua yang sedang sakit seperti orang tua saya ini," keluhnya. Hal senada juga diungkapkan Rosma (58 tahun), seorang pensiunan PNS di Apotek Sana Farma yang ditunjuk PT Askes melayani pasien peserta Askes rawat jalan yang berlokasi jauh di luar komplek rumah sakit tersebut. "Ini sangat menyiksa kami. Setelah menunggu hampir dua jam di pelayanan dokter di Poli Klinik (Poli Klinik Rawat Jalan-red), kami harus pula berjalan setengah kilo (500 meter-red) ke sini. Kami

harus antri lagi berjam-jam menunggu pelayan apotek. Paling cepat dua jam baru dapat obat," keluhnya. Kaharuddin dan Rosma serta banyak pasien peserta Askes rawat jalan lainnya berharap supaya pelayanan dokter dan pelayanan obat disatukan di dalam komplek rumah sakit. "Karena sangat memberatkan pasien," sebut mereka. Menurut informasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. "Manajemen PT Askes dan RSUP M Djamil mesti mengutamakan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman dan aman. Bukan yang menyiksa seperti ini. Jangan karena mempertahankan kepentingan bisnis, pasien dikorbankan," ujar seorang pasien yang tak mau disebutkan namanya. Obat Jamsostek Juga Jauh Tak hanya pelayanan obat pasien peserta Askes rawat jalan saja yang jauh, pelayanan obat pasien peserta Jamsostek juga sama. Pasien Jamsostek, baik rawat inap maupun rawat jalan yang berobat di RSUP M Djamil juga terpaksa mengambil obat di apotek yang lokasinya sangat jauh dari tempat pelayanan dokter. Pasien harus mengambil obat di apotek yang ditunjuk PT Jamsostek di luar komplek rumah sakit yang jaraknya hampir sama dengan apotek pelayanan pasien peserta Askes rawat jalan, yakni di Apotek Intro Farma. Seorang pasien Jamsostek rawat inap di salah satu ruang rawatan di paviliun Ambun Pagi mengeluhkan jauhnya tempat pengambilan obat. “Ambil obatnya di apotek Intro Farma, sekitar setengah kilo (500 meter-red) dari sini,� sebutnya, Kamis (20/1). “Ini sangat memberatkan kami," keluhnya. “Pasien rawat jalan juga ambil di sana,� tambahnya sembari berharap supaya pelayanan obat didekatkan dengan pelayanan dokter. “Supaya tidak lagi menyiksa pasien," harapnya. "Jangan tambah lagi derita kami dengan jauhnya tempat pengambilan obat," tambahnya. M Djamil Tak Mampu Seperti diberitakan beberapa edisi lalu, pelayanan obat pasien peserta Askes rawat jalan oleh Apotek Sana Farma terpaksa dilakukan manajemen PT Askes, karena pelayanan apotek M Djamil sangat mengecewakan. Obat sering tak tersedia, dan administrasi tagihannya pun sering ber-

masalah. “Ini kita lakukan semata-mata untuk kebaikan pasien peserta Askes dan kelancaran administrasi tagihannya,� sebut dr. Feri Aulia, MM, Kepala PT Askes Cabang Padang, Rabu (29/9) tahun lalu di kantornya. “Kalau M Djamil sudah benar-benar siap, kita akan serahkan lagi,� tegasnya. “Tapi, kalau masih seperti itu, kita akan tetap memakai Apotek Sana Farma,� tambahnya. Hal yang sama juga disampaikan Elly Junaida, S.Sos, Kepala Bidang JPK PT Jamsostek Cabang Padang. “Karena waktu dilayani apotek M Djamil sering bermasalah, makanya kita ambil alih. Kita serahkan ke apotek Intro Farma,� jelas Elly Junaida, Kamis (30/ 9) di kantornya. “Kinerja Intro Farma cukup baik, sampai saat ini belum ada keluhan dari pasien Jamsostek,� lanjutnya. “Namun, kalau M Djamil mau mengambilnya lagi, kita akan serahkan. Tentunya dengan catatan mereka harus benar-benar siap, baik ketersediaan obat maupun kertertiban administrasinya,� tegasnya. Pihak Jamsostek maupun Askes akan sangat berterima kasih, kalau pihak M Djamil menyediakan tempat khusus bagi apotek yang bekerja sama dengan mereka. “Kalau apotek kami diberi tempat seperti yang didapatkan apotek Kimia Farma, itu akan sangat menguntungkan pasien dan keluarganya,� ujar Elly Junaida. “Kami siap membangun tempatnya, tentunya dengan perhitungan sewa pakai,� sebut Feri Aulia. “Kami siap melakukan apa saja demi pelayanan terbaik bagi pasien dan keluarganya,� tegas mereka. Dimonopoli Kimia Farma Telusuran koran ini beberapoa waktu lalu, ada yang menarik di Poli (rawat jalan) Ambun Pagi RSUP M Djamil. Tak jauh dari pintu masuk tempat pelayanan dengan tarif khusus itu terdapat sebuah meja counter apotek Kimia Farma. Di sana terdapat tulisan “Apotek Palengkap�, namun tak tersedia obatnya. “Di sini tempat penerimaan resep, obatnya kita ambilkan di apotek kami di sebelah Bangsal Bedah,� sebut seorang petugas berseragam apotek Kimia Farma, Rabu (29/9) tahun lalu. “Ini apotek Kimia Farma. Kami diberi tempat oleh manajemen M Djamil di sini,� tambahnya. Anehnya, di apotek yang disebutkan petugas apotek Kimia Farma tersebut bermerek “Apotek Pelengkap RSUP Dr M Djamil�.

Proses pelayanan administrasi di pelayanan dokter (residen) spesialis di Poli Rawat Jalan RSUP M Djamil

Namun ketika dilihat ke dalam, petugas yang bertugas di sana berseragam apotek Kimia Farma. “Ini apotek milik Kimia Farma,� sebut seorang petugas di dalam apotek tersebut. “Di sini hanya melayani pasien umum,� tambahnya. “Kami tak bisa memberi penjelasan, pimpinan kami lagi keluar,� ujar petugas tersebut ketika Koran ini menanyakan tentang keberadaan apotek tersebut. Hebatnya lagi, apotek pelengkap yang ada di paviliun Ambun Pagi sekilas tak ada yang aneh. Namun, ketika dilihat ke dalamnya terlihat ada petugas berseragam M Djamil dan apotek Kimia Farma. “Apotek ini dikelola M Djamil dan Kimia Farma,� sebut seorang petugas yang ada di dalamnya. “Pasien umum dilayani Kimia Farma, pasien Askes dilayani M Djamil,� jelasnya. “Pelayanannya memang satu atap, tapi manajemennya terpisah,� jelasnya lagi. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, apotek Kimia Farma sudah ada di RSUP M Djamil sejak tahun 1986. Mereka beroperasi di sana berdasarkan ikatan kerja sama dengan manajemen M Djamil. “Terhitung sejak tahun 2000, kontraknya diperpanjang menjadi 20 tahun. Kontraknya berakhir tahun 2020,� jelas seorang sumber. Dan, apotek Kimia Farma telah memberikan sesuatu yang dibutuhkan M Djamil dengan kesepakatan tak boleh lagi ada apotek lain masuk ke rumah sakit tersebut. “Di samping itu, tentu ada pula setoran khusus untuk oknum pejabat M Djamil,� ujarnya mencurigai. Dalam Proses Pembenahan Direktur Utama RSUP DR M Djamil Padang, dr. Hj. Aumas Pabu-

Kadis PU Kota Padang Bungkam

Proyek Sungai Batang Air Dingin Terancam Hancur Lagi

...dari hal 1 Proyek yang terdiri dua paket tersebut oleh rekanan bersangkutan, yakni PT LMKP dan PT IJN di-sub-kan kepada masyarakat setempat. Namun, karena harga yang diberikan kepada sub tersebut sangat jauh di bawah standar, pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi, dan jauh di bawah ketentuan bestek dan gambar bestek. Ketebalan pasangan batu terlihat dikurangi, jauh lebih tipis dari yang semestinya. Dan, adukan semen pasangan batu itu sebagian besar menggunakan

sirtu (pasir bercampur batu) hasil galian sungai tersebut. Hebatnya lagi, disamping tak menggunakan kotak takaran material, terlihat pula ada molen pengaduk adukan semen yang diisi dengan sirtu sampai penuh dan dicampur setengah zak semen. Batu yang digunakan semuanya berasal dari sungai tersebut. Padahal, pasangan batu itu mestinya pasangan batu komposisi 1:4, yaitu satu bagian semen dicampur empat bagian pasir dengan harga pakai batu yang didatangkan. Hal yang sama juga terlihat pada pekerjaan beton. Sebagian besar pekerjaan beton di proyek tersebut juga menggunakan sirtu setempat, sama seperti adukan semen untuk pasangan batu. Mesin molen terlihat diisi sirtu sampai penuh dengan campuran satu zak semen. Padahal, beton tersebut harusnya beton bermutu K.225. Artinya, campuran beton tersebut dibuat harus sesuai dengan mix disain (komposisi campuran material) yang dikeluarkan Labor Teknik. Dan, semua material yang dipakai harus berasal dari kuari yang dijadikan sampel mix disain dan semuanya harus ditakar sesuai yang ditentukan mix disain. Parahnya lagi, balok beton yang mestinya berbentuk kotak tersebut dikerjakan tanpa begisting (cetakan-red) dan tanpa menggunakan beton lantai kerja. Tak hanya itu, ada balok beton

ti, Sp.A, MARS, tidak menampik persoalan carut marut pelayanan di rumah sakit tersebut. “Kini kami sedang melakukan pembenahan. Semua persoalan sudah kami identifikasi, dan sedang dicarikan solusi pembenahannya. Salah satunya adalah dengan membuat dan menerapkan SOP (standar operasional prosedur) baru di setiap unit pelayanan. Namun semua itu tentu perlu waktu, karena terkait merubah perilaku pegawai, " katanya Hj. Aumas Pabuti yang juga Ketua IDAI Sumbar itu, Kamis (20/ 1) di ruang kerjanya. Terkait jauhnya tempat pengambilan obat, terutama bagi pasien Askes rawat jalan dan seluruh pasien Jamsostek, dr. H. Yusirwan Yusuf, Sp.B, Sp.BA, Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan yang mendampingi Dirut Aumas Pabuti menambahkan, pihak rumah sakit belum bisa mendekatkan pelayanan obat dengan pelayanan dokter, karena terkendala tidak adanya bangunan yang bisa dipakai oleh apotek-apotek tersebut. “PT Askes mau membangun gedungnya, tapi berbenturan pula dengan master plan rumah sakit. Tapi kalau pembangunan kembali gedung-gedung yang runtuh akibat gempa ini selesai, semua pelayanan jadi satu atap,� sebutnya. Ditambahkannya, sesuai UU Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, semua kefarmasian rumah sakit mesti dikelola oleh instalasi farmasi rumah sakit bersangkutan. “Untuk itu, kita sedang mempersiapkan semua infrastruktur pendukungnya, baik sistem pengadaan obatnya, maupun kelengkapan administrasinya dan SDM pengelolanya,� jelas Yusirwan. “Kedepan, semua pelayanan obat akan dikelola rumah sakit.

yang terlihat yang dicampur dengan batu. Parahnya lagi, balok beton antar segmen konstruksi yang mestinya dipisah pakai membran atau karet khusus terlihat disatukan tanpa pembatas. Di beberapa bagian tapak beton (foot) terlihat hanya dicor ala kadarnya dan banyak dicampur batu. Menurut beberapa sumber, volume dan mutu pekerjaan beton tersebut sebagian besar terindikasi tak sesuai bestek dan gambar bestek. Tak hanya pekerjaan pasangan batu dan beton saja yang bermasalah, pekerjaan pembesiannya juga terindikasi korupsi. Di beberapa titk pekerjaan terlihat tanpa menggunakan begel (sengkang-red). Bagian yang pakai begel, jaraknya terlihat tak beraturan. Padahal di gambar bestek pakai begel dengan jarak beraturan. Parahnya lagi, ada pekerjaan yang mestinya pakai pembesian terlihat tidak pakai pembesian, yakni pada salah satu tangga di sebelah kiri aliran sungai. Sementara tangga yang lain terlihat pakai pembesian. Dan di gambar bestek terlihat pakai pembesian. Ir. Hermen Peri, Kepala Dinas PU Kota Padang yang juga menjabat sebagai KPA proyek tersebut tak merespon persoalan yang terindikasi korupsi tersebut. Beberapa kali dihubung melalui ponselnya, yang bersangkutan tak merespon. Bahkan, surat konfirmasi Koran ini juga tak dibalasnya. Wakil Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah sebagai pengawas pembangunan di kota Padang yang dikonfirmasi melalui ponselnya juga belum merespon persoalan tersebut. Sebelumnya, calon kuat pengganti Walikota Fauzi Bahar ini sudah diberi bahan informasi tentang pengerjaan proyek yang terindikasi sarat praktek korupsi tersebut. ŠBiNNews

Dan menyangkut pelayanan oleh residen, itu sudah sesuai SOP. Lagi pula residen itu didampingi chief residen (residen yang hampir tamat), statusnya sama dengan dokter spesialis, bagi pasien dengan kondisi tertentu dikonsulkan ke dokter spesialis,� tegasnya yang diamini Kepala Instalasi Humas dan Pengaduan Masyarakat, Gustafianof, SH, MSc.HL. Tak Asing Lagi Koordinator Pengaduan Konsumen, LPKSM Padang Consumer Crisis Erison A.W, ketika diminta tanggapannya mengenai pelayanan RS M.Djamil Padang, tersenyum miris. Soalnya mengenai amburadulnya pelayanan rumah sakit plat merah tidak asing lagi bagi dia. “Setiap pasien atau konsumen jasa medis, berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan di rumah sakit tempat pasien di rawat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,� kata aktivis konsumen yang juga pernah mensomasi RS Bersalin Mitra Medika, dalam kasus dugaan malapratik. Dikatakannya, bagi setiap konsumen yang dikecewakan pelaku usaha bisa mengadu atau menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), jalan Khatib Sulaiman No. 67 (Kantor Derindagtamben) Padang. Disana, setiap konsumen yang mengajukan gugatan gratis, alias tidak dipungut bayaran. “Di BPSK, sudah ada konsumen yang menggugat salah satu rumah sakit swasta. Alhamdulillah, bisa diselesaikan sesuai aturan dan perundang-undangan,� kata Erison A.W. yang juga salah seorang Majelis BPSK Kota Padang. Š Yuska

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

5

KOTA PARIAMAN

Siswa Kota Pariaman Berprestasi Dapat Penghargaan Wako Wako H. Mukhlis. R Lantik 159 Pejabat Baru Di Lingkungan Pemko

Pariaman, BiNNews — Sebanyak 38 orang siswa berprestasi di Kota Pariaman, Kamis (20/1) menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Pariaman. Pemberian penghargaan ini diserahkan langsung oleh Walikota Pariaman H. Mukhlis. R, di kediaman Walikota. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Drs. Indra Jaya, M.Pd menjelaskan, ke 38 orang siswa berprestasi tersebut merupakan juara umum di sekolahnya masing-masing, mulai dari SD/

MI, SMP/MTS dan SMA/MAN/ SMK. “Mulai tahun ini, kita akan selalu memberikan reward kepada siswa berprestasi terbaik di sekolah masing-masing dengan harapan nantinya mereka akan lebih meningkatkan prestasinya menjadi lebih baik lagi,� sebut Indra Jaya. Sementara itu, Walikota Pariaman H. Mukhlis. R juga berharap para siswa berprestasi tersebut nantinya bisa belajar lebih giat lagi, sehingga nantinya mampu memberikan

kebanggaan bagi sekolah maupun bagi orang tua di rumah. “Apalagi dalam era kemajuan dewasa ini, sebenarnya tidak ada lagi alas an untuk tidak bersekolah. Jadi beruntunglah para siswa yang ada hari ini, karena fasilitas belajar yang tersedia relative lebih lengkap disbanding pada masa era kami sebelumnya,� ungkap Wako. Selanjutnya Wako juga mengaku iri terhadap para pelajar hari ini, karena mereka bias belajar di gedung yang bagus

dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memadai. Keadaan ini berbanding terbalik dengan masamasa dulunya yang masih sangat terbatas. “Kemajuan era informasi, seperti kehadiran media internet seyogyanya harus bias dimanfaatkan secara baik, sehingga dengan begitu para pelajar tidak terjerumus dalam berbagai pengaruh negative seperti mengakses konten dan sejenisnya,� ucap Wako. ŠIndra Koto

PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman H. Mukhlis. R, Jum’at (21/1) melantik dan mengambil sumpah sebanyak 159 orang pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Pejabat yang dilantik tersebut terdiri pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, Pengawas dan Kepala Sekolah. Acara pelantikan ini dilaksanakan di kediaman Walikota dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Drs. Mardison Mahyuddin, Ketua TP PKK Kota Pariaman Ny. Hj. Reni Mukhlis. R, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman Yos Chairul, S.Ag, Kepala SKPD dan undangan lainnya. Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya mengatakan, para pejabat yang dilantik merupakan aparatur terbaik yang tentu nantinya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga mampu menjawab harapan seluruh masyarakat Pariaman. “Untuk itu, amanah ini hendaknya dapat diemban dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan, karena yang dilantik hari ini adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya,� ungkap Wako. Selanjutnya Wako meminta pejabat yang dilantik untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dan selalu melakukan koordinasi serta menjaga kekompakkan. Jika ada persoalan, tentunya hal ini harus dilakukan koordinasi secara berjenjang kepada pimpinan. Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah tersebut, di antaranya Indra Sakti, SH sebagai Asisten Tata Praja Setdako Pariaman (jabatan lama Kepala BKD), Khaidir, S.Sos, MM sebagai Kepala BKD (jabatan lama Kepala BPM dan Pemdes), M. Syukri, SE, M.Si sebagai Kepala Bappeda (jabatan lama Kepala Bagian Ekbang Setdako), Drs. Yaminu Rizal sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan (jabatan lama Kadis Budaya dan Pariwisata), Definal, SP sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM (jabatan lama Kepala KLH), Drs. Ridwan. N, MM sebagai Kadis Budaya dan Pariwisata (jabatan lama Sekretaris DPRD) dan Jafreki, S.Pd sebagai Kabag Humas (jabatan lama Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata). ŠIndra Koto

Pemko Pariaman Berikan Bonus Pada Atlet Poprov Berprestasi PARIAMAN, BiNNews — Pemko Pariaman memberikan bonus bagi atlet Kota Pariaman yang berprestasi di ajang Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) Sumbar. Penyerahan bonus ini dilakukan oleh Sekdako Pariaman Ir. Armen, MM beberapa waktu lalu di kediaman Walikota Pariaman. Sekdako Pariaman, Ir. Ar-

men, MM dalam sambutannya menjelaskan, emberian bonus ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan serta motivasi terhadap atlet, sehingga kedepannya atlet Kota Pariaman dapat lebih berprestasi lagi. “Bonus yang kita serahkan ini jumlahnya mencapai Rp.309,5 juta dan diberikan

kepada atlet yang berhasil meraih medali perak dan medali perunggu,� terang Armen. Dijelaskannya, bagi atlet peraih medali emas untuk kategori cabang olah raga perorangan, bonus yang diterima sebesar 10juta, peraih medali perak Rp10 juta, peraih medali perunggu dapat dan meda-

li perunggu, sedangkan bagi atlet peraih medali emas untuk kategori cabang beregu, menerima bonus Rp7 juta per-orang, peraih perak Rp2 juta dan perunggui Rp1 Juta. Pihaknya atas nama Pemko Pariaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan para atlet dalam

rangka mengharumkan nama Kota Pariaman di Porprov Sumbar. “Kita berharap, kedepan para atlet lebih semangat lagi meningkatkan kemampuan untuk bersaing meraih prestasi yang lebih baik lagi dimasa yang akan dating,� ucap Armen lagi. Dalam pelaksanaan Porprov

Sumbar lalu kontingen Porprov Kota Pariaman berhasil meraih delapan medali emas, dua medali perak dan medali perunggu, yakni dari cabang olahraga tarung derajat dan wushu. Tarung serajat menyumbang 3 medali emas, 1 perak, 2 perunggu. Sedangkan wushu menyumbang 5 emas dan 1 perak. ŠIndra Koto

PAYAKUMBUH / LIMAPULUH KOTA

Penempatan PKL di Terminal Angkot Sesuai Kebijakan PAYAKUMBUH, BiNNews — Penempatan pedagang kaki lima (PKL) di los lepas di terminal angkutan kota di pusat pertokoan bertingkat Payakumbuh, sudah sesuai kebijakan pemko. Penempatan 112 PKL di los yang baru dibangun tersebut, adalah mereka yang selama ini memiliki kartu hak sewa, di kios penampungan di terminal angkot. “Mereka yang tak berhak, tidak punya kartu hak sewa tidak akan dilayani,� tegas Sekdako Payakumbuh H. Irwandi, SH, di Balaikota Payakumbuh, Rabu (19/1). Menurut sekdako, PKL yang akan menempati los tersebut, adalah pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di kawasan setempat. Sementara, bagi pedagang pemegang hak sewa, tapi sudah lama tidak berjualan di kawasan itu, akan didata ulang secara selektif. Menyangkut tudingan dari sejumlah pemegang kartu hak sewa lama, palung yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah kios sebelumnya, dikatakan sekdako, sudah merupakan kebijakan pemko dan sudah mendapat persetujuan DPRD Payakumbuh. Menurut sekdako, misalnya, sebelumnya pedagang bersangkutan memiliki 5 hak sewa, sekarang yang bersangkutan hanya boleh mendapatkan 2 hak

sewa (dua palung). Kemudian, yang punya 3 hak sewa, kebagian 1 palung. Kebijakan tersebut diambil, bukan mencederai atau mengurangi hak PKL tersebut.Tapi, dilakukan untuk menghindari terjadinya monopoli kepemilikan toko, kios atau los yang dilakukan pemilik modal besar. Apalagi selama ini, pedagang bersangkutan, banyak di antaranya, tidak menempati kios penampungan, sebelum los baru ini dibangun, katanya. “Pemko bukan menjual toko, kios atau los, tapi memberikan hak sewa buat pedagang yang benar-benar akan menempatinya. Selama ini, pemegang hak sewa yang lebih dari satu itu, sering mengontrakkan dibawah tangan kepada pedagang lain,� ungkap Irwandi. Dikatakan, mereka yang selama ini punya lima atau tiga kartu hak sewa, tidak senang dengan kebijakan pemko ini. Tapi, keputusan tersebut, dikatakan, sudah berpihak kepada PKL modal kecil. “Kita susahsusah membangun los dengan dana yang cukup besar, tapi hak sewanya diambil pemilik modal yang sengaja dikontrakkan kepada PKL lain. “Cara monopoli pemilik modal seperti itu, jelas tidak akan kita tolerir lagi,� tambahnya. Di tempat terpisah, Kepala

Dinas Koperasi UKM Industri Perdagangan Ir. H. Yanuar, didampingi Sekretaris Fauzi Firdaus, S.Pd dan Kabid Pengelola Pasar Novriwandi, SH, ketika dihubungi di kantornya, membenarkan, kebijakan pembatasan hak sewa bagi pedagang pemilik hak sewa lama itu. “Kita memang, membatasi peruntukkan palung buat pedagang pemilik hak sewa lama itu. Tidak mungkin, selama ini mereka punya lima kartu hak sewa, tetap diberikan lima,� ungkap Yanuar. Di bagian lain disampaikan, dari 112 palung, 56 di antaranya sudah jelas penempatannya, melalui loting tahap pertama, awal Januari lalu. Sementara, sisa 56 palung lagi, direncanakan lotingnya terhadap pemilik kartu lama, Senin (24/1) siang mendatang. Pemilik kartu itu, diseleksi secara ketat, melalui pendaftaran ulang, Senin pagi hari itu. Ini dilakukan, karena selama ini, pemliki kartu hak sewa, tidak berjualan pada kios di lokasi terminal angkot. “Kita tak ingin, rumah sudah tokok babunyi, yang mengkambing hitamkan Dinas Koperindag tidak becus dalam penempatan PKL di los terminal angkot itu. Pokoknya, penempatan PKL tersebut, tidak akan merugikan mereka,� simpul Yanuar. ŠSakti

Tes Urine Bagi Kalangan Pejabat

Tinggal Menunggu Waktu PAYAKUMBUH, BiNNews — Dituding hanya sekedar

tersebut sudah terlaksana. Soal anggaran, akan dicarikan solus-

oritas. “Kalau diizinkan pimpinan, terhadap pejabat di kota ini, bisa

wacana, tes urine di kalangan PNS (pejabat, guru) serta ma-

inya dengan pihak-pihak terkait, “ tegas Syamsul.

saja dilakukan dengan biaya pejabat itu sendiri. Karena, komitmen

hasiswa dan siswa di Kota Payakumbuh, ditegaskan pemko

Dikatakan, desakan untuk tes urine di kalangan PNS, ma-

pejabat pemko, juga dituntut dalam menciptakan Payakumbuh bebas

Payakumbuh bbakal tetap dilakukan. Aspirasi warga kota

hasiswa dan siswa serta, DPRD, susuai dengan visi kota, yaitu

narkoba,� tegasnya. Sementara, Kalahar BNK Pay-

dan LSM, untuk mengetahui, apakah pejabat, PNS dan kalan-

mewujudkan Kota Sehat dan Mandiri, didukung SDM

akumbuh AKP Syamsir Alam, ketika diminta konfirmasinya, tidak

gan DPRD bebas dari narkoba, perlu disikapi positif. Pelaksan-

Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa. Karena itu, seluruh ja-

membantah, kalau jajarannya didesak untuk melaksanakan tes

aan tes urine tinggal menunggu waktu saja. “Tidak benar,

jaran pemko, DPRD, termasuk kalangan TNI/Polri, aparat

urine. “Tidak hanya bagi kalangan pejabat, tapi sesuai program, tes

pemko c/q Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakum-

penegak hukum lainnya, serta mahasiswa dan pelajar harus

urine juga akan dilakukan kepada seluruh mahasiswa dan pelajar di

buh, lari dari rencana tes urine tersebut,� ucap Wawako H.

bebas dari narkoba. Wawako menilai, tak salah, jika warga

kota ini,� tegasnya. Menurut Syamsir, kalau

Syamsul Bahri, selaku Ketua BNK Payakumbuh, ketika di-

kota mendesak, agar kegiatan tersebut segera direalisir.

dana APBD terbatas, pihaknya akan berusaha meminta bantu-

hubungi, Sabtu (15/1). “Saya sudah instruksikan

Hanya saja, warga diminta wawako menahan diri, karena pel-

an dana APBN. Karena, terhitung Maret 2011, BNK (Badan

Sekdako H. Irwandi, SH dan Kalahar BNK Kota Payakum-

aksanaan tes urine itu membutuhkan dana cukup besar. “Yang jelas,

Narkotika Kota) Payakumbuh akan berubah status menjadi

buh AKP Syamsir Alam, untuk menyusun program tes urine

kegiatan ini tetap akan dilakukan, paling lambat medio tahun ini,�

BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Payakumbuh, yang

itu tahun ini. Tidak bisa ditunda lagi tahun depan. Pokoknya,

ungkap Syamsul. Sekdako Payakumbuh H. Irwan-

akan menjadi instansi vertikal. Struktur organisasinya akan

sebelum semester pertama anggaran 2011 ini, kegiatan

di, SH, yang dihubungi, membenarkan, kegiatan tersebut menjadi pri-

disesuaikan dengan peraturan berlaku. ŠSakti

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

6

DHARMASRAYA

Mutasi Besar Besaran

Sekretaris KPUD Dharmasraya Dilantik

Pejabat Didatangkan dari Luar, Ada yang Batal DHARMASRAYA BiNNews — Bupati Dharmasraya Adi Gunawan memarkir seluruh mobil operasional yang termasuk aset daerah. Mobil operasional di kandangkan di area belakang kantor bupati Dharmasraya sebanyak 90 unit dari 139 unit kendaraan operasional, termasuk truck tanki PU. Kondisi ini dilakukan pejabat nomor satu di Kabupaten Dharmasraya, tiga hari menjelang Pelantikan Pejabat Eselon II,III dan IV. Kendaraan OP tersebut di kumpulkan sebelum mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Dharmasraya yang masih dalam tahap penggodokan. Demikian diungkapkan Sekdakab Daharmasraya Busra dan juga sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Busra menyampaikan dalam waktu dekat ini akan dilakukan mutasi pejabat. Soal siapa saja dan nama-nama pejabat yang akan dimutasikan tunggu sesaat lagi. Kini sedang di godok, tambahnya. Namun menjelang mutasi dilaksanakan semuanya menjadi teka – teki. Kini, Kabinet Bupati Adi Gunawan Dan Syafruddin telah mulai menyusun pejabat yang akan menempati posisi tertentu menyusul pelantikan 378 pejabat eselon II,III,dan IV Selasa (19/1) di gedung Auditorium Pulau Punjung. Pejabat yang dilantik se-

DHARMASRAYA, BiNNews — Kasasi dilantik sebagai Pejabat Sekretaris KPU Dharmasraya pada (19/1) di Gedung Serba Guna oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Drs.H.Hendrinal. Pelantikan ini sekaitan berakhirnya masa jabatan Sekretaris KPU yang lama Syahril, S. Sekretaris baru ini bertujuan untuk menghadapi Pilkada 2014 mendatang agar segala sesuatu yang dibutuhkan akan berjalan maksimal dan mapan. Kasasi mengucapkan terima kasihnya kepada Sekretaris KPU Sumbar dan Pemda Dharmasraya yang telah mempercayainya menjadi Sekretaris KPUD Dharmasraya. Kasasi pun berharap dukungan seluruh instansi yang berkaitan dengan KPU untuk bekerja sama yang baik dalam kesuksesan pkerjaan KPU nantinya. Dituturkannya, Kasasi akan bekerja sama dengan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik (BPS). Mengenai kearsipan akan dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan kearsipan serta dan selalu berkoordinasi dengan Pemkab Dharmasraya. “Suatu pekerjaan akan sukses apabila ada rasa tanggungjawab, kemauan dan kerja keras,� tegasnya. Š san

Program Two Day’s Student Creativities

Upaya Peningkatan Pengetahuan

H. Busra dikukuhkan menjadi Sekretaris Daerah Dharmasraya oleh Bupati Adi Gunawan

banyak 378, ada yang di datangkan dari daerah lain. Adi Gunawan mengatakan, penempatan pejabat dilakukan melalui prosedur dan mekanisme mulai dari pormulir isian dibahas dan dianalisa oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sekitar 97 persen pejabat yang dilantik. Adi Gunawan meminta agar pejabat yang diberi amanah bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungan Pemkab Dharmasraya. Diantaranya Pejabat yang dilantik tersebut adalah H.Busra di k u k u h k a n kembali sebagai Sekda,Yaswirno, Agani, Junaidi Yunus, Mahadi dan Martoni Mobil dinas pejabat Pemkab Dharmasraya di kandangkan masing - masing menjelang mutasi yang kabarnya dilakukan akhir Januari ini sebagai staf ahli.

Irsyad masih menduduki jabatan lama selaku asisten I, Beni Muhtar, Rusdi Abas jadi asisten II dan III, Bambang Hermanto tetap Sekwan, Prihandoko masih di posisi lama Kadis Pendidikan,Hj.Erina Kadis Kesehatan,Nelti Halma Kadis Catatan Sipil, Andreas Kadis Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata,H.Maisul Kadis PU yang di datangkan dari Luar daerah,Zubrizal Kadis Koperindag, Afdhal JP Tamsin Kadis Pertanian,Ramilus Kadis Kehutanan dan Perkebunan Yose Sudarso Kadis Peternakan dan Perikanan, Palawasita Kadistamben, Jusnimar Kadis Ketahanan Pangan, Epi Marsal Pj DPPKA, Suwardi Pj Inspetorat Daerah,Joni Zubir selaku kepala BKD mengantikan posisi Rahmadian, Adlisman Kepala Bappeda sedangkan Rahmadian Pj Bapedalda mengantikan posisi Joni Zubir, Khairuddin Pj PMKB, Leli Arni Kepala BPPJ.

Agus Khairul Kabag Tapem,Subandiono Pj Kabag Hukum,Afridal Kabag Perek dan Pembanggunan,Miarso Kabag Kesra, Sutadi Kabag Umum, sedangkan Asril kabag Humas dan Protokoler, Syafrizal Yasin Kabag Persidangan Sekretariat DPRD, Zul Herman Kaba Humas dan Protokol DPRD, Andi Sumanto Kepala Kasbangpolinmas, Deviani Pj Perpustakaan dan Mahyuddin KaPol PP dan Henni Ryta Direktur RSUD. Kini masih ada beberapa pejabat yang belum sempat dilantik, karena terlambat di bagikan surat undangan, akibatnya sejumlah pejabat batal di lantik, seperti, Muhlis MT,Ridwan Jaya,Mardius,Reza Deswandi dan masih ada beberapa pejabat lainnya,sebelum pelantikan Menurut hemat BiNNews suasana terlihat tegang, diakibatkan terlambatnya membagikan surat panggilan pejabat yang bersangkutan. ŠSan

DHARMASRAYA,BiNNews — Two Day’s Student Creativities (TDSC) merupakan ajang meningkatkan kemampuan, kreatifitas dan penguasaan ilmu pengetahuan Siswa. Untuk itu Pemerintah menyambut baik dengan diadakannya TDSC. Hal ini membawa dampak positif bagi para siswa dalam menyonsong era globalisasi. TDSC ini bisa membantu dalam mengembangkan, menambahkan ilmu pengetahuan dan kreatifitas para siswa. Demikian disampaikan Bupati Dharmasraya H. Adi Gunawan pada pembukaan Two Day’s Student Creativities 2011 di SMA Negeri 1 Koto Baru, Sabtu (15/01). Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang berpengetahuan, menguasai informasi teknologi adalah factor penentu keberhasilan generasi muda bangsa dimasa mendatang. Kepada anakanak yang masih mengikuti jenjang pendidikan agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan bebas. Kepada seluruh siswa agar selalu berupaya meningkatkan kemajuan pendidikan. Hal ini tidak hanya dinilai dari hasil ujian nasional semata. Malahan semua kegiatan dapat memberikan ransangan dan motivasi supaya para siswa lebih kreatif dalam mengembangkan ketrampilan diri, kata Bupati mengingatkan. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah hanya pada guru di sekolah, dan pada Dinas Pendidikan, tetapi adalah upaya para siswa dalam menekuni setiap mata pelajaran, baik disekolah maupun di rumah. Selain itu rajinlah memanfaatkan waktu luang untuk menimba ilmu pengetahuan, termasuk keterampilan. Sejalan dengan itu, Bupati juga mengajak kepada seluruh pemuka, pemerhati pendidikan satukan tekad dan samakan persepsi menjadikan seluruh anakanak didik dan seluruh siswa menjadi generasi yang mampu bersaing. Memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak-anak untuk berkreasi dan meningkatkan ketrampilan sehingga siap tampil dalam kehidupan Globalisasi. Sedangkan ketua panitia Hayatun Nufus mengatakan, kegiatan TDSC adalah program OSIS yang telah dirintis setahun lalu. Dengan latarbelakang salah satu visi dan misi pendidikan yakni menumbuhkembangkan minat, bakat dan creatifitas siswa secara kompetitif sportif, Untuk itu kegiatan TDSC dilaksanakan Pada TDSC tahun 2011, dilaksanakan dengan peserta dari seluruh siswa/siswi SMA/SMK se-Kabupaten Dharmasraya. Jenis kegiatannya yakni khutbah Jum’at, volley Ball, Basket Ball, Desain Grafis, Tari kreasi, Solo Pop Song dan presentasi power point dalam bahasa inggris. Sementara Kepala SMA Negeri 1 Koto Baru Sofianti Engraini M.Pd menyatakan, dilaksnakannya TDSC dapat memunculkan bibit-bibit generasi yang berkualitas dan kreatif yang bisa dibanggakan dimasa mendatang. Šsan

Jalan Blok A Piruko Putus

Pemkab Dharmasraya Tak Peduli Dharmasraya BiNNews — Jalan kabupaten dilokasi Blok A Piruko, kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya kondisinya sangat parah. Jalan kabupaten tersebut itu sudah lama tidak terjamah perawatan, dan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya luput meperhatikannya. Kini kondisi jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat, badan jalan sudah putus, box yang di pasang untuk menahan jalan sudah pecah dan Amblas. Padahal jalan kabupaten itu adalah jalan artenatif dan sangat dibutuhkan masyarakat, jalan pintas menuju Blok B. Setiap hari dimamfaatkan dan dilalui anak - anak pergi sekolah. Sekarang jalan itu sudah tidak berfungsi lagi semenjak pecahnya box penahan jalan. Padahal keadaan jalan sebelumnya sudah di komfirmasikan kepada kepala PU Junaidi Yunus, dan ber-

jaji akan memperbaiki secepat mungkin, yaitu lewat swakelola PU. Namun sampai kini belum di kerjakan. “ Janji tinggal janji, ini adalah kenyataan yang terjadi. “ Sesuai yang dikatakan tokoh Masyarakt Blok A Piruko Tamin kepada BiNNews belakangan ini, Jalan Kabupaten di Blok A sudah putus selama 3 bulanan, namun sampai saat ini belum diperbaiki oleh Pemkab Dharmasraya. Kini jalan putus, kondisi ini sangat mengkwatirkan bagi keselamatan anak - anak pergi sekolah, sebab di jalan tersebut sudah pernah menelan kecelakaan dan korban., Pengendara kendaraan masuk ke lobang jalan yang putus sedalam 1,5 meter. Sebelumnya jalan itu tidak di beri rambu -

rambu, namun belakangan ini sudah di pasang rambu - rambu. “Harapan kami kepada Pemda Dharmasraya, supaya segera memperbaiki jalan yang sudah putus, jika dibiarkan saja bias menelan korban lagi . Salah seorang masyarakat Sitiung Marianas kepada BiNNews menyampaikan, bahwa jalan Kabupaten di Ujung Blok A Piruko sudah sangat memprihatinkan, pemerintah Dharmasraya harus sesegeranya untuk memperbaikinya. “Bayangkan sudah lebih empat orang yang terjun kedalam lobang jalan tersebut. Sekarang lubang jalan itu semakin menganga. Seharusnya dinas terkait dengan cepat menanganinya. “Saya dengar di tahun 2011 jalan itu akan di aspal, ucap Marianas. ŠSan

Jalan Blok A Piruko

PADANG PP NO 53/ 2010 Diberlakukan

Pedagang Buah Segar Terima Bantuan PADANG, BiNNews — �Setiap kita bekerja pasti peraturan yang harus dipatuhi, baik bekerja di perusahaan swasta, apalagi pada Pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).� Kini untuk para PNS mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin bekerja. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 lebih dapat menjawab permasalahan disiplin, dibandingkan dengan PP nomor 30 tahun 1980, karena realita 30 tahun lalu sangat berbeda dengan permasalahan yang ada dalam saat ini. Dalam PP nomor 30 tahun 1980 terdapat 26 kewajiban dan 18 larangan terhadap PNS. Secara substansi sulit diimplementasikan serta belum mengakomodir tertang perkembangan perundangan yang berlaku . Hal itu dikemukakan Wakil Wali

Kota Padang H.Mahyeldi Ansyarullah ,SP ketika bertindak sebagai Inspektur upacara pada apel bersama Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota di Terminal Aie Pacah Senin (17/ 01 ). Materi yang terkandung dalam PP nomor 53 tahun 2010 terdapat 17 kewajiban dan 18 larangan terhadap PNS yang lebih efesien dan jelas serta menambah muatan kinerja dan tindak lanjut undang undang tentang otonomi daerah. Sementara dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin, dalam PP nomor 53 tahun 2010, sanksi terhadap pelanggaran disiplin, diatur lebih rinci dan jelas, yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat terhadap pelanggarnya. Sedangkan dalam PP nomor 30 tahun 1980 pemberian sanksi tidak ada pembatasan

550 juta untuk pedagang keliling buah segar, berupa becak gerobak dagang, etalase motor, gerobak dorong, sebanyak 25 unit. Peralatan masak kue, mesing giling daging dan bantuan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi mencoba dayung untuk Pengurus gerobak buah segar bantuan Dinas Koperasi dan UKM Koperasi MahaPadang. Jumlahnya mencapai 25 unit diperuntukkan siswa Unand bagi pedagang buah segar di Kota Padang serta UNP, koperasi Mawadah, yang jelas tentang pelanggaran Ika Boga dan Koperasi Kocari disiplin dan sanksi yang diberikan. dengan kriteria koperasi berbadan Sejalan dengan itu, Wakil Wa- hukum, melaksanakan RAT 2 likota H.Mahyeldi Ansyarullah, Sp tahun terakhir, anggota mayorimenyerahkan bantuan dari Ke- tas pelaku usaha mikro. ŠRais mentrian Koperasi RI senilai RP

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

7

AGAM

Truk Angkut Kayu Haram Dilepaskan Oknum AGAM, BiNNews — Warga Agam bertanya-tanya. Penyebabnya truk pengangkut kayu tangkapan tim gabungan Pemkab Agam, Kamis (20/1) sekitar pukul 01.00 Wib, di Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung akhirnya dilepas kembali. Truk berwarna putih Nopol AG 8638 FB, yang telah diincar tim gabungan sebelumnya, berhasil ditangkap tim gabungan Pemkab Agam yang beranggotakan unsur Dinas Kehutanan dan Polres Agam, di dalam truk ditemukan kayu jenis madang 9,9 M3. Sementara dalam dokumen SKAU Kayu atas nama Amiruddin dinyatakan jenis kayu adalah tarok. Kabid Kehutanan, Chairi yang ikut dalam tim mengatakan jenis kayu adalah madang. Sayangnya, tim ahli yang didatangkan setelah truk berikut kayu temuan diamankan di Mapolres Agam, Yaflis, mengatakan masalah dokumen SKAU yang tertulis tarok dan yang ditemukan madang itu hanya masalah teknis yaitu salah ketik. Kayu tangkapan tersebut menurut informasi berasal dari 4 lokasi dengan 4 alas hak. Namun SKAU kayu hanya satu. Hal itu

mengundang kecurigaan banyak pihak di Agam. Menurut mereka, mestinya satu alas hak hanya untuk satu dokumen SKAU kayu. Jenis kayu harus sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SKAU kayu. Bila tidak itu namanya pemalsuan dokumen. Dalam rapat Kominda Agam, Desember 2010,sudah disepakati kalau perbuatan dan kebijakan seperti itu tidak bisa ditolerir. Dalam rapat 30 Desember 2010, di ruang rapat Bupati Agam yang dihadiri Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kasatpol PP, Kasat Intel Polres Agam, Kasat Intel Polres Bukittinggi,dan Muspika Kecamatan Lubuk Basung, Palembayan, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Palupuh, dan IV Koto, bertindak selaku pimpinan rapat kala itu Asisten Pemerintahan dan Kesra, dibahas masalah ilegal loging. Hasilnya, diputuskan 3 point penting, yaitu walinagari diminta seselektif mungkin menerbitkan SKAU kayu, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999, tentang kehutanan, dan Permenhut No. PP. 33/ Menhut-11/2007, tentang peng-

Agam bertanya-tanya, ada apa dengan pihak berwenang di Agam. Mengapa truk bermuatan kayu, yang diduga menggunakan dokuem palsu itu dilepas kembali. Padahal jelas-jelas dalam dokumen dinyatakan kalau jenis kayu adalah tarok. Kenyataannya kayu yang diangkut jenis madang. Sekretaris Dinas Hutbun Agam, Azwar Syamra, SE, ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan kalau masalah itu terjadi karena pihak Polres kurang mengerti jenis kayu. Hal itulah yang menyebabkan tim gabungan menangkap truk bermuatan kayu, Kamis (20/1) sekitar pukul 01.00 Truk dan kayu tangkapan yang pernah diamankan Polhut Agam beberapa waktu lalu

gunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak; serta Perda No. 2 Tahun 2010, tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat. Pada point kedua dinyatakan oknum atau orang yang tertangkap saat melakukan penebangan maupun pengangkutan tanpa dilengkapi dokumen yang syah, sebagaimana dimaksud UU No. 41

tahun 1999, dan PP.33/Menhut11/2007, tidak dibenarkan. Dokumen susulan tidak diakui. Point ketiga menyatakan, bagi tanah/ hak ulayat, atau alas hak serta tapal batas nagari yang masih dalam sengketa, Dinas Hutbun dan wali nagari tetap tidak akan memroses dan mengeluarkan dokumen SKAU-nya. Sekaitan dengan kasus “Garagahan� banyak kalangan di

Pitih Alah Dapek Walau Dipotong

Tukang Sulit, Harago Bangunan pun Melejit LUBUK BASUNG, BiO — Beragam derita yang ditanggungkan korban gempa di Kabupaten Agam. Sudahlah rumah kediaman mereka hancur, harga bahan bangunan pun melambung tinggi. Tidak hanya itu, para tukang pun sulit didapat. Setidaknya hal itu dirasakan warga korban gempa di Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Ampek Nagari, seperti informasi yang dikumpulkan BiNNews Kamis (20/1) bersama rekan dari Harian Haluan, Singgalang, dan Rakyat Sumbar Utara. Di Kecamatan Lubuk Basung, harga batu bata naik tajam. Ada yang Rp1.300/buah, bahkan ada yang membeli Rp1.500/buah. Stok batu bata di sentra pengrajin batu bata menipis, bahkan ada yang sudah kosong. Kondisi itu menyebabkan warga yang membutuhkan terpaksa membeli batu bata ke Bukikttinggi dan Payakumbuh. Semen juga ikut naik, kini kisaran Rp58.000/zak. Besi ukuran

diameter 8 inchi naik dari Rp50 ribu menjadi Rp58 ribu/batang. Upah tukang juga naik drastis, dari Rp80 ribu menjadi Rp110.000 sampai Rp120.000/hari. Masalah lain, ada rumah yang runtuh didata sebagai rusak sedang. Di sisi lain, rumah yang hanya retak-retak dicatat sebagai rusak sedang atau berat. Salah seorang ibu rumahtangga, yang minta namanya tidak ditulis, ketika ditemui Kamis (20/ 1) mengaku rumahnya yang runtuh didata rusak sedang. Ia menerima bantuan dana rehab rekon Rp4.600.000, mestinya Rp5 juta, tetapi dipotong Rp400 ribu. “Kata pengurus Pokmas untuk orang yang di atas, tetapi tidak dijelaskan siapa orangnya,� ujar ibu muda tadi, yang berdomisili di Jorong Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Di Nagari Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, menurut sumber yang minta jati

Wib di Garagahan, kecamatan Lubuk Basung. Yang sangat mengherankan warga, mengapa Kadis Hutbun Agam, Armasyah Dt. Rajo Dilia, tidak mengetahui adanya truk bermuatan kayu ditangkap tim gabungan, Kamis (20/1) sekitar pukul 01.00 Wib. Ia juga tidak mengetahui kalau truk berikut muatannya dilepas kembali, seperti diakuinya ketika dikonfirmasi, Jumat (21/1) via ponselnya. Truk berikut kayu muatannya dilepas kembali setelah saksi ahli mengatakan masalah itu bukan pelanggaran, yang memungkinkan truk berikut muatannya ditahan. ŠPen

dirinya tidak ditulis, pemotongan dana Rekon berkisar antara Rp300 ribu sampai Rp350 ribu. Namun modusnya sangat licin. Penerima dana Rekon diduga darahkan untuk memberi “uang lelah� untuk fasilitator dan mereka yang terlibat dalam pengurusan kelompok masyarakat (Pokmas). Di Nagari Bawan, menururt Camat Ampek Nagari, Welfizar, dana rekon belum diserahkan kepada penerima. Senin (24/1) akan diadakan pertemuan dengan segenap lini terkait. Pertemuan yang akan dilaksanakan di kantor camat itu bertujuan untuk menyamakan visi dalam penyaluran dana bantuan Rekon.. Sebagian penerima dana Rekon mengaku memberikan sejumlah dana kepada pihak yang terlibat dalam pengurusan dana Rekon. Alasan mereka, karena mereka tersebut sudah bersusahpayah mengurus pencairan dana yang kini mereka terima. Namun banyak pula

yang mengaku terpaksa memberikannya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam, Drs. Isfaemal, ketika dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (20/1), menegaskan dana Rekon tidak boleh dipotong, dan fasilitator dan pihak terkait dalam pengurusan Pokmas, tidak diperkenankan menerima imbalan. “Hal itu sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumbar, dan PJOK,�ujar Isfaemal. Bila ada yang mencoba melakukan pemotongan, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun ia tidak menjelaskan, bagaimana dengan kasus korban gempa yang menyerahkan sejumlah dana kepada fasilitator, tim pendamping masyarakat (TPM), PJOK Nagari dan pihak terkait lainnya. Yang pasti, menurutnya, setiap Pokmas sudah diberi dana untuk keperluan administrasi, masing-masing Rp150 ribu. Š Pen

PT Pertani Padang Rugikan Petani Agam AMPEK NAGARI, BiNNews — Petani di Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam merasa dirugikan PT. Pertani Padang. Penyebabnya, kiriman benih jagung jenis Bisi 816, yang mestinya 6 ton, ternyata yang sampai ke tingkat kelompok tani (keltan) kurang 7 dus (140 Kg) atau senilai Rp55 ribu/Kg. Seperti diungkapkan KTU UPT BP4K2P Ampek Nagari, Lukman, SP, Jumat (21/1). Akibat kekurangan benih jagung tersebut petani menderita kerugian senilai Rp7.700.000. Kekurangan benih jagung tersebut sudah dilaporkan kepada pimpinan PT. Pertani, Padang. Namun jawabannya mengecewakan petani. Menurut Lukman, pimpinan PT. Pertani, Chris E. Makruf mengatakan akan melakukan ceking dulu ke bagian gudang. Sementara Kepala Bagian Transportai, Aidil, mengatakan jumlah benih yang dikirim sudah cukup. Informasi sudah disampaikan kepada Kabid Tanaman Pangan, Jafrizal, menurutnya itu resiko Ppl. Pihak Pertani mengatakan benih sudah cukup dikirim.Benih tersebut untuk Keltan di Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari.Petani merasa dirugikan dengan kekurangan jumlah benih tersebut. Kadis Pertahor Agam, Eldi Zein, tidak berhasil ditemui guna konfirmasi. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi.Menurut informasi, yang bersangkutan sedang rapat di kantor bupati Agam. Š Pen

BUKITTINGGI

DPRD Minta : SKPD Tuntaskan Masalah Pedagang Buah BUKITTINGGI, BiNNews — Komisi B DPRD Bukittinggi, Kamis kembali mengadakan rapat tentang para pedagang buah dilokasi depan Apotik Lima farma, depan pasar Banto Bukittinggi bersama SKPD terkait seperti sekda DPRD, Dinas Pasar, PU, Sat. Pol PP, dan juga dari dinas Perhubungan. Kamis( 20/1). Ketua komisi B DPRD Kota Bukittinggi , Yontrimansyah mengatakan saat ditemui koran ini, Ka-

mis (20/1) , para pedagang buah yang berada di sepanjang jalan dari depan Apotik Lima Farma hingga ke Jenjang Gantung, pasar bawah Bukittinggi meminta untuk diberi izin untuk tetap dapat berjualan di daerah tersebut. Sementara, Dinas Pasar sudah menyediakan tempat yang lain bagi para pedagang buah, yakni diseputaran dekat Pasar Burung yang berkemungkinan tidak lagi mengganggu lalu lintas di daerah

Pasar bawah Bukittinggi. Namun saat ini, para pedagang tersebut tetap saja kembali berjualan di tepi jalan sehingga kesemrautan lalu lintas selalu terjadi. “ Komisi B DPRD Bukittinggi telah meminta kepada Instansi terkait seperti Dinas Pasar, Sat. Pol PP dan juga Dinas Perhubungan agar bisa bekerja sama dan bersinergi untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai terjadi salah menyalahkan,� Ucap Yontriman-

syah. Selain itu, DPRD sendiri juga meminta kepada Dinas Pasar atau instansi terkait agar bisa mengembalikan para pedagang ke tempat yang telah disediakan oleh Dinas Pasar. “Kami meminta kepada SKPD terkait dalam satu minggu kedepan bisa menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan para pedagang ke tempat yang telah disediakan�. Pungkasnya. Šuncu

Pemko Beri Bantuan Sertifikasi Halal dan Kemasan BUKITTINGGI, BiNNews — Pemerintah Kota Bukittinggi memberi bantuan sertifikasi halal dan kemasan (packing) untuk kalangan pegiat pangan industri kecil dan menengah. Untuk bantuan label halal mencapai Rp 2 juta satu sertifikat dan tercatat sebanyak 53 unit IKM yang dibantu. Jumlah sebesar itu terhitung sejak 2010 lalu. Sedangkan untuk bantuan kemasan, ada 12 unit pelaku usaha perorangan dan satu untuk asosiasi kerupuk sanjai. Jumlah dana bantuan untuk kemasan mencapai Rp100 juta. Bantuan diserahkan secara simbolis Wakil Walikota Harma Zaldi di Kantor Dekranasda, Senin (17/01) di jalan Dr. A. Rivai. Dalam kesempatan itu Har-

ma didampingi Kepala Dinas Perindagkop Gustav, Kabid Perindustrian Tati Yasmarni beserta sejumlah staf. Hadir pula puluhan pegiat IKM seperti pengusaha bayam goreng, pengusaha risol hingga kerupuk Singkong. Harma menuturkan, potensi IKM Bukittinggi sangat besar. Misalnya produk sanjai terkenal Christine Hakim, produknya dipasok dari Bukittinggi, atau bordir kerancang. Malahan mukena Bukittinggi dipesan oleh pengusaha Jepang yang seterusnya memasarkan ke negara-negara Islam. Wakil Walikota menilai pelaku IKM kota wisata kurang percaya diri. “Kita berharap IKM bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu,� ujarnya.

Pemko Bukittinggi komit dan tidak setengah hati mengembangkan industri kecil. Kalau perlu label halal, Gustav dan kawan-kawan tak ragu untuk membantu, termasuk untuk packing. Meski begitu, bantuan itu cuma stimulus, ransangan untuk pengembangan selanjutnya. Harapannya, agar IKM nanti bisa berdiri sendiri.� Menurut dia, bantuan label halal dan kemasan ini bisa membantu meningkatkan daya saing produk ini sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Dengan label halal, masyarakat muslim tidak ragu lagi untuk mengonsumsi produk tersebut,� sebut Wawako. Sementara Tati Yasmarni menjelaskan, sertifikasi halal

yang menelan biaya Rp2 juta memang masih terlalu tinggi bagi kalangan pegiat pangan IKM. Bantuan label halal beserta bantuan kemasan ini upaya pihaknya agar produk pegiat pangan di kota sanjai seperti kue dan penganan kecil lain memiliki daya saing di pasaran. Dana untuk label halal bagi 53 unit usaha itu merupakan bantuan pusat, Provinsi Sumbar dan anggaran Kota Bukittinggi. Sebanyak 26 unit IKM mendapat dana APBN, 5 unit dari APBD Provinsi dan sisanya dari APBD Kota. Bantuan packing bagi 12 unit pelaku usaha berasal dari APBD dan untuk asosiasi dari APBN. “Bantuan packing sebesar Rp 100 juta,� kata Tati. Š uncu

Ketua Dekranasda Sumbar Di Bukittinggi

Rombongan Termangu Lihat Bordir

BUKITTINGGI, BiNNews — Usaha dan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menggiring eksistensi produk kerajinan lokal ke level yang lebih baik, mendapat angin positif dari tingkat Provinsi. Jum’at (14/01) Ny. Hj. Nevi Irwan Prayitno selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah beserta rombongan berkunjung ke 5 lokasi pengembangan produk unggulan di Bukittinggi. Lima lokasi itu adalah Usaha Perkayuan Ruyung S. BIRU 99, Surau Gadang, Kampung Bordir Campago Guguak Bulek, Asosiasi pengusaha kerupuk Sanjai Bukittinggi, Gantiang, kampung Bordir Kerancang Manggis dan terakhir UPTD Bordir Kerancang. Rombongan istri Gubernur Sumbar ini didampingi Hj. Rahmi Yetti Harma Zaldi, Kepala Dinas Perindagkop Gustav dan Kabid Perindustrian Tati Yasmarni. Lokasi pertama yang dikunjungi studio Usaha Perkayuan Ruyung S. BIRU 99 yang dipimpin H. Dasmil R. Dt. Pado Basa. Rombongan mengamati dan mengagumi berbagai koleksi perabotan dari kayu ruyung kelapa yang mengkilat dan elegant. “S. Biru 99 sudah sering ikut eksibisi di Jakarta, dan merupakan satu-satunya di Sumatera Barat kelompok usaha kayu ruyung yang berorientasi ekspor,� jelas Gustav. Rombongan sempat termangu dan terpana melihat kehalusan dan keindahan hasil bordir kerancang Kampung Bordir, Kelurahan Campago Guguak Bulek. Kampung ini termasuk kampung sentra bordir yang warganya mayoritas berprofesi sebagai penjahit kerancang. Para penjahitnya sudah tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama. Salah satunya, KUB Maju Bersama, yang diketuai Yuni Osrita dengan 19 anggota penjahit. Produk hasil kampung bordir berhasil menawan hati dan akan saya bawa ke Expo nanti�, tukas Nevi spontan. Setelah memanjakan mata, giliran lidah pengunjung dibuai renyahnya karupuak balado produksi Asosiasi pengusaha kerupuk sanjai Bukittinggi. Ditemui di sela-sela kunjungannya, Tati menjelaskan tujuan dari program kunjungan Ketua Dekranasda Sumbar ke kota sanjai ini, “kita ingin minta dukungan moril dan meyakinkan bahwa produk hasil Bukittinggi ini sudah melewati tahap Good Manufacturing Practice, jadi standar kualitasnya terjaga,�Katanya. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja H. Salman yang juga bergabung dalam rombongan, memberikan perspektif yang lain tentang perkembangan iklim usaha di Bukittinggi. “Para pengrajin dan pengusaha ini namanya ‘pekerja mandiri’.� Kita harapkan pengrajin ini dapat membuka seluas-luasnya kesempatan pada para pencari kerja untuk belajar dan berlatih. Karena learning by doing (belajar sambil bekerja) adalah wadah pelatihan yang paling efektif. “Mudahmudahan semakin berkurang para pencari kerja di Bukittinggi karena telah memiliki skill sebagai pengrajin,� harapnya. Š uncu

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

8

PASAMAN BARAT

Jagung Pasbar Kuasai 70% Pasar Sumbar PASAMAN BARAT, BiNNews — Selain sawit, produksi jagung Pasaman Barat ternyata menguasai 70% pasar jagung Sumatera Barat. Prestasi ini bahkan sempat membuat Bupati Baharudin R segera akan dinobatkan menjadi Bupati Jagung. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim dalam sambutannya saat temu ramah dengan para petani dan nelayan seKabupaten Pasaman Barat Kamis (6/1) malam di Gedung Tuah Basamo, Simpang

Empat. Katanya, Pasaman Barat adalah daerah andalan Sumbar dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan. Disamping komoditi unggul sawit, produksi jagung Pasbar sudah menguasai pasar jagung Sumbar. “Kedepan peningkatan sektor pertanian dan perkebunan akan mendapat perhatian khusus dari provinsi, sehingga Pasbar menjadi

satu-satunya daerah utama penghasil jagung. Pasbar akan kita jadikan sentra perkebunan dan pertanian jagung sehingga apa yang diprogramkan pemerintah daerah terwujud, provinsi secara maksimal akan membantu mewujudkan hal tersebut,� kata Muslim Kasim. Pada ABPD Sumbar tahun 2011 anggran sektor pertanian sudah mencapai 5%. “Kita sudah anggarkan 5% dari total APBD 2011. Ini sejarah baru bagi Sumbar anggaran untuk pertanian tana-

KAN Nagari Aia Gadang Rapat Bahas Nasib Nagari

man plawija,� tutur Wagub. Dengan demikian nantinya kita akan bangga bahwa Pasaman Barat menjadi sentra jagung utama. Pak Bahar akan kita nobatkan sebagai Bupati Jagung Sumatera Barat,� tegasnya. Bupati Baharuddin R menjelaskan, secara nasional, Jagung Pasaman Barat sudah diakui kualitasnya. Tahun 2010 lalu Pasaman Barat yang diwakili Kelompok Tani Saiyo Sakato Kinali dan juara I tingkat nasional pada lomba agribisnis jagung

se-Indonesia. Kedepan akan diupayakan usaha-usaha untuk mendapat nilai tambah mengarah kepada pengolahan hasil dalam bentuk pangan olahan dan bahan baku jagung.Disertai program 1 juta ton produksi jagung pertahun. Hadir dalam pertemuan tersebut petani dan nelayan seKabupaten Pasaman Barat, beberapa pejabat provinsi dan kabupaten, hadir juga Wakil Bupati, Syahrul Dt. Marajo, Sekda Hermanto. ŠBuyung

Dishub & Informatika Pasbar Gelar Orientasi Pegawai Baru PASAMAN BARAT, BiNNews — Pasca keluarnya surat keputusan Bupati tentang pegawai kontrak baru, Dinas Perhubungan dan Informatika Pasaman Barat langsung melakukan orientasi dan pembekalan terhadap 19 tenaga kontrak dan 15 pegawai tidak tetap (PTT) dari 17- 22 Januari 2011. Dikatakan Kadis Per-

hubungan, Mardani, S.Sos. MM melalui Sekretaris, Hendrizon, “Orientasi ini diberikan untuk memberikan

sejumlah materi yakni UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, PBB, UU hukum Pidana, NKRI, Pendidikan Jasmani yang nantinya bakal ditempatkan di jalan-jalan, terminal, persimpangan, lampu merah guna mengatur arus lalu lintas. Instruktur berasal dari kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan Kodim,� papar Hendrizon.

Untuk tahun 2010 dinas perhubungan mendapatkn 3 unit bantuan mobi pick up dari DAK senilai Rp720 juta yang telah dioperasikan untuk membantu daerah Jorong tertinggal seperti Rantau Panjang binaan tahun 2010, Tombang Binaan tahun 2011 dan Jorong Timbo Abu pada tahun 2009. “Pada 2011 ini, dapat ban-

tuan 1 unit mobil minibus senilai Rp600 juta untuk komunikasi masyarakat yang dilengkapi alat komputerisasi dan alat- alat komunikasi lainya. Bangganya kita yakni berkat kerja sama antar perushaan dan sejumlah Bank yang ada di Pasbar untuk membangun membangun halte bus secara swadaya di 10 titik,� jelasnya. ŠBuyung/DC

127 Pejabat Struktural Pemkab Pasbar Dilantik PASAMAN, BiNNews — 127 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pasaman Barat dilantik sekaligus diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Drs. H. Baharuddin R, MM, Kamis (20/1) di Aula Kantor Bupati setempat. Dari jumlah tersebut, 6 orang merupakan pejabat Eselon II, 30 orang pejabat Eselon III, 60 orang pejabat Eselon IV dan 31 kepala sekolah, pengawas serta penilik.Zalmi N yang sebelumnya menjabat Asisten III Pemkab Pasbar mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Sement-

ara jabatan yang ditinggalkan belum ada pengisinya, alias kosong. Selanjutnya dari eselon II pejabat yang dilantik, Evita Murni menjabat Kepala Bappeda Pasbar, sebelumnya ia kepala DPKAD, Syafrialis, sebelumnya menjabat staf ahli bidang pembangunan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Faizir Johan, sebelumnya menjabat kepala DKP dimutasi ke Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) sebagai kepala dinas. Sementara itu, Nazli sebelumnya Kepala DPE, menjadi staf ahli, sama dengan Manus Hendri yang sebelumnya kepala Bappeda.

Sementara itu ditingkat eselon III diantaranya pejabat yang baru dilantik adalah, Edison Zelmi sebagai Camat Pasaman, Hendri Wijaya, Camat Sungai Beremas, Mashud, Camat Luhak Nan Duo, Yanuardi, Camat Gunung Tuleh, Reflin, sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Suwandi, sekretaris Dinas Kehutanan, Ramli, sekretaris Dinas Pendidikan, Yulison, Kabid Pelayanan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Sakirman sebagai sekretaris KORPRI. Dalam pidatonya, Bupati Pasaman Barat, Baharuddin R mengatakan mutasi adalah hal yang wajar dan

reorganisasi di lingkungan pemerintahan dan upaya penyegaran. Sebagai penyegaran agar visi dan misi yang di usungnya benar-benar terwujud,kedepanya. Bahar menegaskan, mutasi dilakukan pada dasarnya agar dapat menemptakan sosok aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang diduduki. Ia mengharapkan, seluruh pegawai melaksanakan tugas dengan baik guna membantu bupati mewujudkan visi dan misi selama periode lima tahun ke depan. Pejabat baru juga tidak perlu mengungkit

kelemahan pejabat lama. Jabatan merupakan salah satu yang membahagiakan bagi PNS dalam menempuh jenjang karinya. Namun jabatan itu adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerja sepenuh hati, tanggung jawab tinggi, bekerja sesuai aturan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Jadilah pejabat yang baik, menjadi tauladan dimata masyarakat dan panutana dilingkungan kerja. Melayani, mengayomi masyarakat dan sebaliknya jangan minta dilayani atau minta pamrih. ŠBuyung/DC

Wali Nagari H. Ketua KAN Masrul, Moderator Andi DT Sampono, Sekretaris KAN Surya Edi Dt Sati saat rapat berlansung

PASAMAN BARAT, BiNNews — Dalam menanggapi berbagai persoalan yang ada di Kenagarian Aia Gadang maka pada Rabu (18/1) di Aula Kantor Nagari Aia Gadang mengadakan rapat tahunan membahas berbagai persoalan yang ada di nagari yakni berupa dana kompensasi tanah ulayat yang di kelola PT. VI koto dan permasalahan tanah hamparan bali yang menyisakan berbagai polemik di nagari tersebut. Acara dimulai pukul 09.00 dengan dipimpin Ketua Pucuk Adat Nagari Aia Gadang (Ketua KAN ) Masrul St Lauik Api, moderator Andi Dt Sampono, sekretaris KAN Surya Edy Putra Jaya Dt Sati dan Walinagari Aia Gadang, H. Karnalis. Rapat dihadiri 20 ninik mamak dan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir Dari sesi pembahasan dana kompensasi mendapat persetujuan bahwasanya dana tersebut akan diambil melalui kas KAN dan kemana arah pengelolaanya akan dimusawarahkan kembali, adapun jumlahnya Rp10 juta per bulan. Terkait tanah plasma yang dijanjikan perusahaan PT. VI koto masih dalam tahapan pengkajian namun dalam hal ini kepengurusan KAN melalui Sekretaris KAN Surya Edy menyikapi informasi di lapangan bahwasanya PT. VI koto masih memiliki kelebihan HGU dan intinya seluruh ninik mamak setuju bila dilakukan pengukuran ulang. Ketua KAN Masrul mengatakan kalaulah itu benar terbukti di lapangan akan kita tuntut dan kita kelola secara bersama guna kepentingan nagari, tegasnya. Wali agari H. Karnalis mengatakan persoalan dana kompensasi yang telah diambil sebelumnya telah dibelikan tanah yang telah memilki sertifikat seharga Rp225 juta guna pembangunan sekolah dan itupun masih terhutang Rp10 juta lagi. “Terkait informasi yang beredar pada saat itu kenapa tidak dimusyawarhakan dalam pengambilanya dikarenakan belum terbentuknya kepengurusan KAN. Selanjutnya terkait tanah plasma di PT. VI Koto itu perlu kajian mendalam dikarenakan panjangnya persoalan yang ada didalamnya, dan saya pribadi tidak pernah melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi di PT. VI koto selain hanya usaha yang saya jalani contoh penggunaan mesin traktor dalam pengelolaan lahan,� jelasnya. Dt Magek Putiah Marwan Hakim, “Jika memang itu kenyataan mari kito bersama-sama memperjuangkan kepentinga nagari ini, bukan hanya iya dimulut sehingga dapat dinikmati cucu kemenakan sanak family yang ada di nagari,� harapnya buyung/dc

Kepala Kantor Penanaman Modal Pasaman Barat, Mustaner, SE

Terus Gaet Investasi untuk Mekarkan Pembangunan Pasbar PASAMAN BARAT, BiNNews — Selain memendam potensi perkebunan sawit dan coklat serta pertanian, Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki potensi pertambangan yang kini masih menunggu sentuhan teknologi dan asupan investasi. Di sektor pekerbunan saja misalnya, dari 17 unit perkebunan, 10 unit diantaranya telah memiliki pabrik pengolah CPO. Tambah lagi dengan perkebunan kelapa, luas kebun kelapa mencapai 2.122 hektar dengan produksi 7.496,34 ton per tahunnya. Produksi komoditi kelapa ini dapat menjamin kebutuhan bahan baku untuk diolah menjadi minyak goreng, minuman kaleng seperti natadecoco. Lokasinya terdapat di Kecamatan Kinali dengan luas lahan tanam yang ada 2.122 hektar pada tahun 2004, dan 2.189,50 hektar tahun 2005, jarak lokasi dari Kecamatan Kinali - Padang sekitar 150 Km. “Kini terdapat dua kecama-

Mustaner, SE tan yang sedang uji kelayakan seperti Kecamatan Kinali dan Lembah Melintang yang akan didirikan pabrik minyak manis,� urai Mustaner, SE, Kepala Kantor Penanaman Modal Pasaman Barat. Namun jelas Mustaner, masih ada kendala soal perusahaan penanaman modal asing

(PMA) karena tidak tertibnya perusahaan PMDN maupun perusahaan PMA lainya dalam penyampaian data dan infromasi terhadap perkembangannya. “Mestinya setiap 1 kali dalam 3 bulan datanya diperbaharui sesuai kondisi terakhir sehingga Kantor Penanaman Modal tidak kesulitan mengakses data. Kedua dikarenakan banyaknya perusahaan yang memakai sistem manjemen tertutup, namun ini bakal kita upayakan untuk mengarahkan mereka merubah manajemen yang tertutup menjadi terbuka terutama untuk memperoleh data yang valid sehingga peluang bagi investor lain dalam menanamkan modalnya akan terbuka,� harapnya. Selain itu kata Mustaner, pada tahun 2010 khusus sektor pariwisata pihaknya sudah melakukan studi kelayakan di Kecamatan Sei Beremas terhadap kawasan dan objek wisatanya terutama di pulau-pulau yang ada di kecamatan tersebut

Hamparan sawit di kawasan Bukit Marando, bukit ini memiliki potensi tambang batu alam, marmar dan batu pualam

Pantai Sasak di Pasaman Barat terlihat indah dan asri

untuk dijadikan objek wisata bahari. “Kongretnya, Pemkab sudah mengimplementasikan dengan membawa Walinagari beserta Kerapatan Adat Nagari setempat melakukan studi pembelajaran kelompok ke Lombok mengingat ada kesamaan pulaupulau di Lombok dengan yang di Sei Beremas untuk dijadikan objek wisata. Misalnya, seperti Gili Terowongan, Gili Menu dan Gili Air yang memiliki pantai pasir putih,’ ucap Mustaner. Untuk tahun 2011 dikarenakan Pasaman Barat memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan serta aliran airnya sangat baik maka mega proyek perusahaan air minum daerah telah mendapat dukungan investor. Lokasinya di daerah Ujung Gading, proyek PDAM ini akan dibangun jaringan pipa transmisi 300 milimeter dengan capaian distribusi sejauh 9 Km dengan anggaran Rp 5,4 miliar. Selain itu sumber air bersih yang ada di Pinaga dengan nilai

Rp5,6 miliar. “Proyek ini bakal mengaliri daerah Simpang Tiga, Kapar kecamatan Luhak Nan Duo dan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia yang dibiayai dari APBD Provinsi. Hal ini berkat adanya hubungan baik Pemkab terutama berkat kerja keras Kantor Penanaman Modal dengan pihak Pekerjaan Umum Provinsi dan Satker lainnya di provinsi,� katanya bangga. Pada 2011 juga, melalui Kantor Penanaman Modal telah melakukan studi kelayakan PLTA yang ada di Kecamatan Talamau dan Pengembangan 7 dari objek wisata pantai dua, diantaranya Kecamatan Sei Beremas dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisia. Disamping investasi perkebunan dan pengolahan bahan baku minyak goreng, pada 2011 ini pembangunan pabrik minyak manis dan sumber air mineral telah dianggarkan APBD Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp200 juta dan ini bakal menjadi pergerakan ekonomi dan potensi PAD.

“Kami memberikan berbagai kemudahan kepada calon investor berupa kemudahan perizinan dan perpajakan serta mempromosikan ke luar daerah, misalnya dengan mengikuti Sumatra Expo di Batam tahun 2010 lalu kabupaten Pasaman Barat berhasil meraih penghargaan juara I sebagai stand dengan pelayanan terbaik terhadap kunjungan,� ucap Mustaner. Kedepannya kita tidak boleh terlena dan tinggal diam untuk terus berupaya keras menggaet investasi ke Pasaman Barat sehingga percepatan pembangunan di segala bidang di kabupaten mekar ini berjalan cepat. “Selain itu dengan masuknya investasi maka otomatis juga akan membuka peluang kerja sehingga akan mengurangi penganggura. Bila sudah semua masyarakat bekerja dan produktif maka gerbang kesejehtaraan Pasaman di atas tadah agama itu akan kian dekat mwujudnya,� kata Mustaner optimis. Š Buyung/DC

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

9

SIJUNJUNG

Sijunjung Dilirik Investor Bangun Pabrik Pakan Ternak

Bupati, Wakil Bupati dan Dandim 0310 saat mengunjungi warga di Pulasan

Ruas Jalan Tanah Bedantung-Sijunjung mulai Diperbaiki SIJUNJUNG, BiNNews — Sekarang masyarakat Sijunjung pun mulai lega pasalnya jalan rusak sepanjang Tanah Badantung – Tanjung Ampalu mulai diperbaiki pemerintah. Semua yang dipertanyakan warga Sijunjung dan yang membuat masyarakat marah selama ini, tentang kapan jalan propinsi yang ada di kabupaten Sijunjung akan di perbaiki, akhirnya terjawab sudah. Pasalnya titik-titik jalan yang rusak tersebut, sekarang ini sudah mulai di perbaiki, dan terlihat beberapa alat berat sudah mulai bekerja dan juga tumpukan material di lokasi jalan yang rusak tersebut. “Jalan ini di perbaiki dari APBD provinsi dengan dana sebesar Rp.19 miliar lebih, dan di kerjakan oleh dua orang rekanan yaitu, PT.CTA dan PT.HK. kata Itok salah seorang pekerja kepada BiNNews (20/1). ŠAciak

Perbaikan ruas jalan Tanah Bedantung- Sijunjung

SIJUNJUNG, BiNNews — Semangat Bupati Sijunjung Yuswir Arifin dan Wakilnya Muchlis Anwar untuk mengentaskan kemiskinan di ranah Lansek Manih perlu didukung penuh masyarakat. Kini tak ada lagi sistem nunggu bola melainkan harus jemput bola. Buktinya pada Minggu (16/1) yang lalu Bupati dan Wabup turun langsung ke tengah masyarakat ke Jorong Sungai Kandi, Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang. “Baru kali ini saya melihat Bupati turun bersama Wakil Bupati ke tengah-tengah masyarakat,� ungkap Yohanes, salah seorang pemuka masyarakat Pulasan. Jorong Sungai Kandi ini, adalah salah satu dari 31 daerah yang mendapat program kegiatan P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif) pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) kabupaten Sijunjung, dari 8 kecamatan yang ada dengan jenis kegiatannya meriegid beton jalan. Disamping meninjau pembuatan jalan sepanjang 1 Km, Bupati didampingi Dandim 0310/SSD, letkol Inf. Basuki Harisubagyo menggelar temu ramah dengan masyarakat di SDN 23 Pulasan. “Sesuai program lima tahun kedepan salah satunya meningkatkan ekonomi masyarakat, khusus di Pulasan ini masih banyaknya lahan APL (areal pengunaan lain). Kini sudah ada investor yang berkeinginan mendirikan pabrik pengolahan pakan ternak yang terbuat dari jagung,� kata Yuswir. Pabrik ini membutuhkan pasokan jagung cukup banyak, di Pulasan APL ada seki-

tar 1.059 hektar yang berada di luar kawasan hutan lindung. Nantinya ada penanaman jagung inti dan plasma. Kalau inti dikelola investornya, masyarakatnya hanya menyediakan lahannya saja dengan kebutuhan 1000 hektar lebih. “Investor ini tidak akan merugikan masyarakat yang memiliki lahan tersebut, tetapi sepenuhnya yang mengelolanya investor tersebut tanpa ada campur tangan masyarakat, kecuali nanti masyarakat tersebut di pekerjakan di sana, lahan akan dikontrak selama 20 tahun, dengan pembagian persentase hasil,� jelas Yuswir. Masyarakat Pulasan merespon baik dan berjanji akan segera dimusyawarahkan dulu di tingkat ninik mamak dan penguasa ulayatnya. Š aciak

Bupati dan Wakil Bupati saat memperhatikan hasil kerja rigiet beton di Jorong Sei Kandi

Warga Padang Lowe Sijunjung Mengadu ke Wakil Bupati

Wakil Bupati Sijunjung, Mukhlis Anwar berbincang akrab dengan warga

SIJUNJUNG, BiNNews — Masyarakat Jorong Padang Lowe Pulasan Sijunjung minta jalan diaspal, demikian disampaikan masyarakat saat kunjungan Wabub Mukhlis Anwar didampingi Dandim Basuki Harisubagyo, Minggu (16/1) lalu ke daerah tersebut. Suasana akrab terlihat sekali dalam pertemuan tersebut, warga antusias menyampaikan segala unekunek yang tersimpan selama ini menyangkut pembangunan daerahnya, mulai dari masalah jalan, pertanian, sekolah, bidan desa, sampai minta bola kaki dan bola volley. Menyangkut masalah jalan yang rusak ini, “Kalau cuacanya sudah hujan pak, kami masyarakat disini tidak lagi makan garam pak, karena tidak bisa keluar pergi ke pasar membeli bahan masakan dapur atau yang lainnya, pasal jalan tanah sepanjang lebih kurang 6 Km ini penuh lobang terutama dari Padang Lowe menuju pasar Pulasan licinnya halaurabi dan tidak bisa dilalui kenderaan. Wakil Bupati melalui Sekretaris Dinas PU, Surya Efendi, mengatakan, “Pada anggaran 2011 telah menganggarkannya Rp500 juta. Teknisnya, mana-mana jalan rusak parah dan berlobang tersebut kita cor dengan rigied beton, untuk mengaspalnya anggarannya 2011 belum memungkinkan karena anggaran masih tersedot untuk pembangunan RSUD Sijunjung, dan keluhan masyarakat sudah kita dengar, dan mudah-mudahan lima tahun kedepan jalan ini sudah diaspal,� jelasnya. Warga juga minta dibangunkan sebuah sekolah dasar karena anak-anak mereka harus bersekolah di SD yang berjarak sekitar 4,5 km dari jorong Padang Lowe. Menariknya soal bidan desa dan penyuluh pertanian yang jarang masuk kedaerah ini, menyangkut bidan desa contohnya, dia hanya masuk 3 kali seminggu, padahal rumah dinasnya sudah ada, begitu juga dengan penyuluh pertanian sama sekali tidak pernah memberikan peyuluhan, aku warga. Mendengar pengaduan itu, Wabup langsung merespon akan menindak lanjutinya. Š aciak

SAWAHLUNTO

Harga Beras Melambung, Warga Serbu Operasi Pasar SAWAHLUNTO, BiNNews — Harga sembako, khususnya beras yang membumbung tinggi akhir-akhir ini, telah membuat sejumlah warga kota sawahlunto menjerit. Hal ini jalas mengancam kelangsungan hidup sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk mengantisipasi serta menetralisir kembali harga beras yang menurut informasi telah mencapai Rp.13000 – 14000, Pemerintah kota Sawahlunto bekerja sama dengan Bulog kota Solok menggelar operasi pasar yang dijadwalkan akan digelar selama satu bulan diempat kecamatan yang ada dikota arang ini. Dalam pantauan BiNNews, operasi pasar yang digelar Rabu (19/ 1) di terminal pusat kota Sawahlunto, terlihat disesaki warga yang rela antriberjam-jam dan berpanas-panasan di tengah terik matahari. Dalam OP tersebut, Bulog mengalokasikan satu truk

Warga kota Sawahlunto berduyun-duyun datangi lokasi operasi pasar yang menjual beras dengan harga yang terjangkau, Rabu (19/1). Foto: Amin

beras berkapasitas 8 ton yangdikemas masing-masing 10 Kg untuk 800 warga, sesuai kupon yang telah disediakan Perindagkop kota ini.

Warni, warga Sungai Durian kepada BiNNews mengaku senang dengan adanya operasi pasar ini. “Dengan adanya operasi pasar ini,

minimal untuk beberapa hari kedepan kami bisa terbantu dengan persediaan beras dengan harga yang terjangkau, jika membeli di pasar,

Rugi Ratusan Juta, PT LBS Sawahlunto masih Disuntik Modal Rp1 M harga beras sudah mencapai Rp.14,000 per Kg,� katanya. Menurut sejumlah warga lainnya, operasi pasar ini juga menetapkan harga sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto yakni Rp6.400 perkilogram. Sementara itu, Koperasi Industri Kerakyatan (Kopinkra) kecamatan Silungkang, juga turut melakukan aksi Silungkang Peduli, dengan menggelar operasi pasar . Dalam operasi ini, Kopinkra menyalurkan 5000 ton beras dengan harga Rp.6000, yang dibagi dalam paket 10 liter perkepala keluarga. Menururt ketua Kopinkra, Fidar Kasim, pihaknya membeli beras langsung di heler Solok dengan harga Rp.8000 perliter, namun untuk OP ini Kopinkra menggunakan dana swadaya untuk memberikan subsidi sebesar Rp2000 perliter bagi warga Silungkang yang kurang mampu. ŠAmin

Proyek Lapas Narkoba:

Waktu Habis, Pekerjaan Jalan Terus SAWAHLUNTO, BiNNews — Hingga Kamis, (20/ 1) pekan lalu, Pelaksanaan proyek dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nakorba dikawasan Tanah Hitam, Kandih, kota Sawahlunto bernilai Rp.3,5 Milliar yang dilaksanakan PT Pantelba masih tetap berjalan. Padahal, batas waktu

pengerjaan proyek tersebut seharusnyaselesai dalam 45 hari kalender. Namun, sampai saat BiNNews mengunjungi proyek tersebut Kamis lalu, memasuki minggu ketiga Januari 2011ini, dilokasi tersebut masih terlihat para pekerja proyek sibuk melanjutkan pekerjaan yang terbengkalai. “Kemarin kita mengalami

keterlambatan pengiriman kerangka dan seng (atap) yang dipesan dari Jakarta, makanya pekerjaan ini jadi terlambat,� kata Rusman, sang Konsultan Pengawas itu. Dalam pengamatan BiNNews, pada pekerjaan dengan konsultan CV. Kato dari kota Padang Padang ini, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang terbengkalai.

Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya tumpukan material bangunan yang belum terpasang. Dalam pelaksanaan proyek ini, juga terkesan ada yang disembunyikan. Pasalnya, plang proyek yang sebelumnya berada diluar, kini sudah dicabut dan berada didalam area bangunan. “Plang proyeknya sudah

kami cabut dan dipindahkan kesana, dekat mesin Molen,� ujarnya, sambil menunjuk kearah para pekerja yang masih terlihat sibuk di molennya. “Sekarang tinggal menyelesaikan pekerjaan yang rtingan-ringan saja atau finising. Lihat saja, hanya tinggal sedikit orang yang masih bekerja,�kilahnya. Š Amin

SAWAHLUNTO, BiO — Hasil audit tim auditor independent dari kota Padang menyatakan bahwa PT. Lembu Betina Subur (LBS) Sawahlunto dinyatakan merugi hingga Rp800 juta lebih, namun Buyung Lapau Marta perusahaan milik Pemko sawahlunto itu tetap diberi suntikan modal Rp1 miliar pada APBD 2011 ini. Perusahaan ternak sapi ini didirikan pada 2005 berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2005 tentang penyertaan modal daerah sebagai pendiri PT LBS. Dalam Perda tersebut dijelaskan, Pemko Sawahlunto menyertakan modalnya sebesar 75% atau sebesar Rp5,25 miliar, sedangkan LBS sebesar 25% atau Rp1,75 miliar. Namun kenyataannya, sejak LBS didirikan, hingga akhir tahun 2010 lalu PT.LBS hanya menyetorkan modalnya sebesar Rp750 juta saja. Bukankah ini perbuatan yang tidak mematuhi Perda? Meskipun persoalan ini menuai kontroversi dan mendapat sorotan berbagai kalangan, toh perusahaan tersebut tetap melenggang, alias mulus bin lancar-lancar saja. Parahnya lagi, sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, LBS tak pernah memberikan laporan keuangannya. Tentu saja hal itu disikapi pihak legislatif yang lantas meminta LBS membuat laporan neraca keuangan, setelah LBS meminta waktu tiga bulan, akhirnya, meski terkesan laporan tersebut direkayasa, LBS pun menyatakan telah mendapatkan laba usaha sebesar Rp20 juta. Namun sangat disayangkan, hingga kini deviden atau pembagian laba usaha tersebut belum juga masuk ke kas daerah. Memang, banyak kejanggalan terjadi dalam pengelolaan LBS. Buktinya, setelah menyatakan adanya keuntungan, tetapi faktanya setelah dilakukan audit, LBS merugi hingga ratusan juta rupiah. Pemko Sawahlunto telah memberikan penambahan modal Rp1 miliar atas dasar perubahan Perda nomor 6 tahun 2005 menjadi Perda nomor 12 tahun 2010. Perubahan Perda yang dibahas Pansus dipenghujung tahun 2010 itu, menurut Kabag Hukum, Alfanzuri telah dikirim ke Propinsi untuk dievaluasi Gubernur pada 23 Desember lalu dan telah diterima kembali 28 Desember 2010 lalu. Dengan adanya perubahan Perda tersebut, maka uang rakyat yang disertakan sebagai saham Pemko di LBS menjadi 89,29% atau Rp6,25 miliar sedangkan LBS hanya sebesar 10,71% atau Rp750 juta. Sekertaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) kota Sawahlunto, Buyung Lapau didampingi Kepala Bidang Keuangan, Marta, kepada BiNNews mengatakan, dana tersebut dicairkan tanggal 30 Desember. ŠAmin

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

10

SEPUTAR SUMBAR

Acara PPC Sukses PADANG, BiNNews — Panel Diskusi Pengawasan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Padang Press Club (PPC) di Pangeran Beach Hotel Padang, Rabu, (19/1) berlangsung sukses. Peserta yang hadir mencapai sekitar 90 orang padahal panitia hanya menyedia 50 tempat duduk. Selain wartawan berbagai media juga terlihat hadir beberapa Kepala Dinas, diantara Zul Evi Astar, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar dan pejabat dari Kabupaten dan Kota. Acara dibuka Wakil Gubernur Muslim Kasim. Ketua Panitia, Gusfen Khairul dalam sambutannya mengatakan bahwa panel diskusi tersebut merupakan serangkaian agenda tahunan Padang Press Club dalam misi penguatan kompetensi dan keilmuan para wartawan, “Kali ini kita bahas bidang pengawasan keuangan daerah. Sebab, sektor ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Pers atau masyarakat memiliki hak dan kepentingan apakah uangnya dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah atau tidak,� katanya. Presiden Padang Press Club, Khairul Jasmi, “Berangkat dari banyaknya kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka perkara kasus dugaan korupsi, dari 155 kepala daerah, 17 diantaranya adalah Gubernur. Bagi PPC tema ini penting agar kasus serupa tidak terjadi pada kepala daerah di Sumbar,� harapnya. Begitupun dengan wartawan, diharapkan tidak menerima begitu saja informasi yang dismpaikan pejabat publik akibat minimnya pengetahuan dan apresiasi wartawan terhadap pengelolaan keuangan daerah ini sehingga informasi yang disajikan wartawan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya,� tukas KJ. Basril Basyar, Ketua PWI Sumbar mengaku bangga sekaligus berterima kasih kepada PPC yang telah menyelenggarakan panel diskusi tersebut, “Dengan diterapkannya UU mengenai Keterbukaan Informasi Publik maka sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah untuk menginformasikannya kepada publik termasuk membuka informasi mengenai pengelolaan keuan-

gan daerah. Selaku Ketua PWI Sumbar saya berterima kasih kepada PPC yang telah menggelar panel diskusi ini,� katanya. Tampil sebagai narasumber, Wakil Gubernur yang diwakili staf ahli bidang ekonomi, Zainuddin, Kajati Sumbar DR Fahmi, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Maulana Ginting dan Bupati Tanah Datar M Shadiq Pasadigue dan moderator Khairul Jasmi. Muslim Kasim mengapresiasi kegiatan PPC ini sering dengan dimulainya anggaran tahun 2011, Prinsipnya setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sesuai sasarannya,� katanya. Pertanyaan peserta lebih cenderung tertuju kepada Kajati terkait berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat daerah yang kini tidak lagi menjabat, termasuk mengenai kegiatan workshop anggota DPRD yang dinilai peserta tidak efektif dan tidak efisien diselenggarakan di luar Sumbar dengan anggaran belasan juta setiap kegiatan per anggota dan enam kali banyaknya setiap tahun. Begitupun pertanyaan kepada Maulana Ginting, mulai dari prilaku auditor, alasan opini discalaimer terhadap LKPD Pemprov Sumbar 2009 sementara objek pemeriksaannya masih terkait aset juga pada tahun anggaran 2008 yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) hingga mekanisme pemeriksaan

yang dimainkan BPK dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara Bupati Shadiq miskin pertanyaan karena laporan keuangan Pemkab yang dipimpinnya meraih opini tertinggi alias wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam paparannya Shadiqe hanya menjelaskan bagaimana dirinya selaku Bupati membangun komitmen agar pemerintahannya berjalan baik dan bersih. “Untuk pak Shadiq tidak ada pertanyaan karena laporan keuangannya WTP, kami mengapresiasi komitmen dan kerja Anda,� kata Novermal, Redaktur Pelaksana Kajati akan Tindaklanjuti Temuan Tiket Fiktif Sudah saya catat! bisa tambah kerja nih. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, DR Fahmi, SH. MH setelah Kepala Perwakilan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK Provinsi Sumatera Barat), Maulana Ginting mengungkapkan temuan adanya tiket pesawat fiktif yang dilakukan anggota DPRD. “BPK telah melakukan kerjasama dengan PT Angkasa Pura mengenai tiket perjalanan pejabat publik Sumatera Barat, kami menemui adanya tiket fiktif,� aku Maulana saat menjadi narasumber pada Panel Diskusi Pengawasan Keuangan Daerah yang diselnggarakan Padang Pres Club (PPC) di Pangeran Beach Hotel Padang, Rabu, (19/1). Terang saja pengakuan BPK

Gubernur Irwan Motivasi Camat Se-Sumbar

ini memancing perhatian peserta, “Temuan tiket fiktif tersebut harus kita mintai statemen Pak Kajati bagaimana sikapnya,� lertuk salah seorang peserta. “Sudah, sudah saya catat nih, batambah pulo karajo mah (bertambah lagi kerja),� katanya dengan logat Minang. Pada sesi lainnya Fahmi kembali menegaskan janjinya untuk menyelesaikan tunggakan kasus yang sudah bertahun-tahun belum selesai sehingga ada persepsi di ATM-kan oleh oknum kejaksaan. “Saya suda buktikan, janji dua bulan pasca dilantik sebagai Kajati Sumbar, beberapa kasus yang menjadi tunggakan bertahun-tahun sudah dilakukan. Lanjutkan kasusnya bila ditemui ada kesalahan dan tindakan pidana korupsinya. Namun sebaliknya, perkara harus dihentikan bila tidak ditemui kesalahan. Misalnya, pemberhentian pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Zainal Bakar dan PJU Kota Padang,� jelasnya. Fahmi menambahkan, dalam penegakan hukum, kejaksaan tidak boleh melakukan pemeriksaan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka karena balas dendam. “Tidak boleh atas balas dendam, begitupun mengenai keputusan untuk memenjarakan tersangka, Kajati tidak boleh main perintah saja melainkan harus melalui mekanisme dari gelar perkara yang dilakukan penyidik, harus ada nota dinasnya dari Aspidsus,� jelas Bagindo Fahmi. Š BiNNews

Wagub Muslim Kasim Jamu Investor Taiwan PADANG, BiO — Kedatangan utusan investasi negera Taiwan Chales Lee dan rombongan ke Sumbar saat ini menjajaki kemungkin kerjasama pada bidang perkembangan tehnologi pertanian Hotikutural, pertambangan dan warning sistem penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat. Dan yang terpenting adalah tindak lanjut bagaimana mengembangan tehnologi pertania guna meningkatkan produksi pertanian Sumatera Barat dari waktu ke waktu. Ini disampaikan Wagub Muslim Kasim saat jumpa pers, kamis siang (20/1). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Kadin, Kepala Ketahanan Pangan Ir.Syahrial Syam, Kepala BKPMD Ir. Masrizal Zen, Kepala Biro Humas dan Protokol Surya Budhi,SH. Lebih jauh Muslim Kasim menyampaikan, hari ini utusan ini baru meninjau Kab Padang Pariaman, selanjutnya mereka juga akan melakukan kunjungan pada kab/ko se Sumatera Barat untuk melihat potensi Sumatera Barat secara menyeluruh. Kita tidak menginginkan lagi sematamata penandatangan MoU, akan tetapi yang kita butuhkan actionnya dilapangan guna memacu pertumbuhan dan kemajuan kesejahteraan masyarakat petani kita di daerah ini. Semua kita tahu bahwa negara Taiwan telah amat maju dalam pengembangan

Wakil Gubernur Muslim Kasim, Utusan Investasi Negara Taiwan Deputi Charles Lee, Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar saat di Rumah Makan Sederhana, Kamis siang (20/1)

bidang pertanian termasuk dengan pemanfaatkan tehnologi yang teruji. Kita berharap investasi yang dilakukan nanti akan membumi dan menjadikan daerah ini menjadi yang terbaik dalam peningkatan produksi pertanian di Sumatera, harapnya. Deputi Taiwan Chales Lee dalam kesempatan itu juga menyebutkan bagaimana hubungan kerjasama dan kedekatan pemerintah Provinsi Sumbar dengan negerinya menjadi lebih dekat dan memudahnya berkoordinasi untuk kebaikan bersama. Kita melihat potensi serta kondisi daerah ini yang memiliki kerawanan terhadap bencana, ini akan menjadi awal yang baik dalam menjalin kerjasama dimasa-masa mendatang. Kami yakin pemerintah dan masyarakat daerah ini, memiliki kemauan yang luar biasa dalam memacu kemajuan yang lebih baiksecara bersama. Mudah-mudah semua niat baik kita ini akan mendapat dukungan dari semua pihak, harapnya. ŠZardi

PADANG, BiNNews — Dalam rangka membangun sinergi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di daerah masing masing untuk itu seorang Camat perlu diberikan penmyegarakan seperti Rapat kerja Camat se Sumbar ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno ketika acara pembukaan di Bukittinggi The Hill Hotel. Kamis (20/1) Raker ini yang berlangsung dua hari dari 20 sd 21 Januari 2011, pembukaaannya juga di hadiri oleh Plt.Setda Prov.Sumbar Mahmuda Rivai, Kadinas Pertanian Tanaman Pangan Ir.Djoni, Kadinas Ketahanan Pangan Syahrial Syam. Kabiro Pembangunan dan Rantau Suhermanto Raza. Dikatakan Irwan Prayitno dalam menyamakan persepsi dan membangun sinergitas sehingga propgram yang ada di propinsi sejalan dengan apa yang direncanakan di Kabupaten/Kota se Sumbar, seorang Camat yang mengerti kalaulah ingin berhasil. Seorang Camat, tugasnya cukup berat dalam pelayanan yang prima serta menjaga ketitrtiban dan ketentraman disdamping tugas lain yang selalu di depan mata. Berkaitan dengan itu seperti bidang poemerintahan, dalam rangka melakukan pelayanan publik Sampai saat ini belum optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini di sebabkan berbagai macam faktor seperti pendelegasian wewenan yang belum maksimal, jangkauan wliayah yang cukup luas, tentu dengan menjawab kesemua itu harus ada standar pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan di badang Adat, masih banyak persoalan dan kondisi yang signifikan disamping kurang Sumber Daya manusia di Daerah itu sendiri. Kita tidak menutup mata masih banyak Nagari di bawah kecamatan yang belum punya data potensi Nagari, belum adanya profil Nagari sesaui yang di amanatkan undang undang. Disi lain yang harus kita perhatikan adalah, batas Nagari yang sampai saat ini belum jelas, bahkan diam diam terpendam saja, apalagi batas provinsi ini perlu ada dokumentasi yang jelas, dari propinsi kami menyarankan agar percepat administrasi perbatasan, jangan setelah menjadi konlfik baru kita selsaikan, tegasnya. Tak kalah Pentingnya yaitu tentrang Administarsi kependudukan, sekarang masih banyak penduduk yang ber KTP ganda bahkan belum punya kartu Keluarga, perlu adanya pemutakhiran data kependudukan yang pasti. Pemerintah pada tahun 2011 ini akan menerapkan pelayanan E-KTP yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp.1,2 triliun. Ikut memberikan sambutan, Fachril, SH Kabiro Pemerintahan dan Kependudukan dikatakannya, dengan rentang kendali yang sangat jauh perlu adanya satu wadah dalam menyamakan persepsi dan wadah itu antara lain adalah rapat kerja camat ini. ŠBiNNews/Zardi

Perubahan Anggota Komisi akan Tingkatkan Kinerja Dewan PADANG,BiNNews — Untuk meningkatkan kinerja dan kelengkapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, telah terbentuk Badan Anggaran (BANGGAR), Badan Musyawarah (BAMUS), Badan Legislatitiv Daerah (BALEGDA), dan empat Komisi DPRD Sumbar yang baru. Empat alat kelengkapan Dewan tersebut ditetapkan pada sidang Paripurna DPRD Sumbar, Senin (17/1) pekan lalu. “Penetapan komisi dan tiga alat kelengkapan dewan pada sidang paripurna. Kita berharap dengan adanya perubahan anggota komisi akan membuat kerja mereka semakin baik. Sebab di komisi di perlukan orang yang memiliki kapasitas, aksebilitas dan kopetensi. Hal ini karena pekerjaan kami juga menyangkut hal-hal teknis,� kata Ketua DPRD Sumbar H. Yulteknil Untuk ke empat Komisi DPRD Sumbar katanya, hanya mengalami sedikit perubahan. Dua diantaranya yang mengalami perubahan susunan kepemimpinan, seperti komisi I dan IV. Komisi I yang membidangi Pemerintahan Politik dan Hukum, ketua komisi sekarang dipercayakan kepada Muzli M.Nur (Partai Amanat Nasional), menggantikan Zulkifli Jailani yang telah menempati posisi tersebut sejak tahun 2009 lalu. Sedangkan untuk posisi wakil ketua dan sekretaris di komisi I masih tetap di pegang Rafdinal (Partai Keadilan Sejahtera), dan posisi sekretaris masih di jabat oleh seorang politisi perempuan dari Demokrat, Hasranita. Di komisi IV, posisi ketua dan wakil ketua masih tetap di jabat H. Muslim M. Yatim (PKS) dan Dedy Edward dari fraksi Hanura. Yang mengalami perubahan hanyalah sekretaris yang sebelumnya di jabat Abel Tasman (Gerindra), beralih ke tangan Syahrial politisi partai PDI. Perjuangan atau dari fraksi Perjuangan Reformasi. Dua komisi lainnya, komisi II dan III tidak mengalami perubahan unsur kepemimpinannya. Komisi itu, masih tetap di pegang oleh H. Marlis, wakil ketua Arkadius Dt. Intan Bano. Dan sekretaris tetap oleh Darmawi. Begitu juga di komisi III, tetap di ketuai H. M. Nurnas, wakil ketua H. M. Tauhid dan Agus Susanto (sekretaris). “Sebagai pimpinan, yang perlu di ingatkan supaya anggota komisi memenuhi unsur-unsur dimaksud, tapi kami tidak bisa intervensi,� kata H. Yulteknil. ŠImel

Puluhan Miliar APBD Sumbar untuk Kabupaten Solok PADANG, BiNNews — Kunjungan Anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil II ke Kabupaten Solok disambut hangat dan penuh keakraban oleh Bupati Kabupaten Solok H. Syamsu Rahim, beserta Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Solok, Kamis (23/12) di Kantor Bupati Solok di Arosuka. Anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil II yang hadir, Ir. Bakhtul (Ketua Rombongan), Ir. Israr Jalinus, MM, Drs. Miswar Mas’ud, Zulkifli DJailani, SH, Drs. H, Asril Kusuma dan didampingi sejumlah Kepala SKPD Pemprov Sumbar. Ketua Rombongan Ir. Bakhtul menjelaskan, kunjungan rombongan DPRD Sumbar beserta mitranya ke Kabupaten Solok adalah agenda tiga bulanan. “Kunjungan ini dalam rangka akan memasuki masa sidang triwulan ke IV guna menerima masukan, usulan sekaligus juga menyampaikan realisasi aspirasi yang dulu disampaikan, dima-

na sebagian ada yang telah dapat diupayakan dan sebagiannya belum atau sedang diupayakan,� ujar Bakhtul. Berbagai bantuan yang mencapai puluhan milyar untuk kabupaten Solok akan diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011, diantaranya dana untuk pemindahan Panti Andam Dewi dari Sukarami sebesar Rp. 2 milyar, pembangunan air bersih sebesar Rp 5,5 milyar, jalan lingkungan sebesar Rp 7 Milyar, 12 paket Irigasi, pembangunan pasar dan masih banyak bantuan lainnya yang akan diberikan ke Kabupaten Solok. “Sekarang sedang dalam evaluasi aturan dan teknis pelaksanaanya,� jelasnya. Ditambahkannya, program yang telah berhasil diupayakan adalah biaya untuk pemindahan Panti Andam Dewi sebesar Rp. 2 Milyar. “Tanah atau lokasi penggantinya sudah dapat diselesaikan,� ujar Bakhtul yang berasal

dari Kecamatan Gunung Talang itu. “Tukar Guling tidak masalah, sehingga lokasi yang ada sekarang dapat dikembangkan sesuai dengan rencana pembangunan jalan lingkung yang masih dievaluasi di Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) menyangkut pelaksanaan teknis,� tambahnya sembari menyebutkan, bantuan pembangunan air bersih sebesar Rp. 5.5 Milyar serta pembangunan pasar di beberapa nagari di Kabupaten Solok juga telah dianggarkan, termasuk sejumlah proyek irigasi. Pada kesempatan itu, H. Syamsu Rahim menyampaikan program pembangunan yang telah, akan dan sedang dilaksanakan pembangunannya, serta sumbar daya alam yang dimiliki Kabupaten Solok yang ditawarkan, baik melalui Pemerintah Provinsi, Pusat dan Swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Solok. Diantaranya bidang panas bumi, bijih besi, pariwisata.

“Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Dewan Dapil II yang telah berhasil bersama Pemprov Sumbar mengalokasikan dana untuk pemindahan lokasi Panti Andam Dewi, kelanjutan pembangunan beberapa ruas jalan lingkungan, sarana air bersih serta pembangunan pasar,� ujar Syamsu Rahim. “Karena Kabupaten Solok masih termasuk daerah tertinggal, tentu butuh bantuan lebih banyak pengembangannya. Untuk itu, kita berharap bantuan dan dorongan politik dari Anggota Dewan Dapil II,� ujar Syamsu Rahim. Dikesempatan itu, Katua Rombongan juga menyampaikan permintaan maaf Anggota Dewan Dapil II lainnya yang tidak sempat hadir, karena pada waktu yang bersamaan sebagian Kepala SKPD mengikuti sidang paripurna DPRD tentang pelaporan hasil Pembahasan RAPBD tahun 2011. Š Imel

BiNNews

Edisi 214| Th V/ 24 - 30 Januari 2011

11

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

Pasbar............................ banyak terdapat di wilayah hukum Polres Pasaman Barat terutama di daerah perbatasan Utara. “Kami terus menjalin hubungan yang baik dalam memberantas berbagai tindak kejahatan dengan melakukan koordinasi dengan

Polres Pasaman Timur dalam berbagai informasi dan operasi,� jelasnya. Sedangkan kasus judi dan miras yang kini mulai marak, selain polisi maka sebaiknya Pemkab membuat Peraturan Daerah

tentang minuman keras dan perjudian, “Bagi polisi dasar hukumnya sudah jelas, namun alangkah baiknya bila dilengkapi Perda sehingga upaya-upaya pembinaan dapat dilakukan terlebih dahulu,� harap Sus Edy

Terkait maraknya illegal logging yang beredar di tengah – tengah masyarakat secara juknis kita melakukan koordinasi dengan dinas terkait kalau terbukti mengambil kayu di wilayah hutan lindung dan tidak memiliki dokumen

lengkap kita kenakan sanksi sesuai UU berlaku. “Pada prinsipnya polisi ini sulit dicintai masyarakat namun kita berupaya terus menyakinkan dengan pembuktian kinerja di lapangan. Begitu juga bila ada oknum

polisi yang berbuat salah, saya tidak segan-segan memberikan sanksi dan memprosesnya secara hokum. Contohnya sudah ada sejumlah anggota yang ditahan karena bermain melanggar aturan,� tegasnya. ŠBy/dc

ma sidang ulang tahun itu. Ia sebagai abdi Negara mengetahui etika dan sopan santun. Apa yang diberitakan wartawan tersebut adalah pembohongan publik dan sengaja mau menghina dirinya,� katanya. Kabag Humas Pasaman Barat, Hasiholan H, menyayangkan sikap oknum wartawan yang hanya sekedar mencari sensasi, saya berharap kedepan rekan wartawan dapat lebih jujur menjalankan profesinya dan memahami kode etik seorang wartawan,� ingatnya.

Redaksi berusaha menyajikan berita dan gambar yang sesuai faktanya dan menghargai bantahan Sekda Hermanto yang mengatakan tidak pernah tertidur Berdasarkan yang terekam kamera, Sekda Hermanto memang terlihat tengah menundukkan kepala dengan mata terpejam (potonya kembali kami naikkan) sementara peserta yang lain terlihat tidak demikian. Atas koreksi dan bantahan ini kami ucapkan terima kasih sesuai konteks berita dan poto yang dimuat pada Edisi 212 dan 213.

Sikap redaksi jelas, bila ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dan merasa dirugikan oleh ulah wartawan BiNNews, segera laporkan ke polisi apalagi bila tindak tanduk di lapangan sudah menyangkut kepada perbuatan pidana seperti dalam bentuk pemaksaan dan pemerasan, bukan malah menuding di BiNNews dengan melayangkan realis ke media lain. Kami sangat menghormati Bagian Humas Pemkab Pasaman Barat sebagai bawahan Sekda Hermanto, namun kami berharap mestinya Humas juga cerdas dan memahami UU Pers dan kode etik terutama mengenai ketentuan hak jawab, hak koreksi dan bantahan terhadap suatu pemberitaan. ŠBiNNews

Humas............................ Hermanto dengan teks poto Sekda Pasaman Barat, Hermanto sedang takalok saat sidang ulang tahun Pasbar Padang terbitan edisi 213 dengan judul Sekda Pasbar Terlelap Saat Wagub Pidato. “Berita dan poto itu tidak benar dan pembohongan publik sebab saat itu saya berada di dekat Sekda Hermanto,� katanya. Alirman Dt. Sanggo pada saat poto itu diambil wartawan mengaku duduk persis disamping Sekda mengatakan, poto dijepret saat tokoh masyarakat Pasaman, Ismail Hasan sedang menyampaikan sambutan, karena kebetulan paparan Buya Ismael Hasan agak panjang, jadi ada diantara undangan yang berbicara satu sama lain. Saat itu pak Sekda menegur undangan tersebut dan menyuruh “antok� seraya men-

contohkan. bentuk diam dengan menunduk. Nah saat itulah seseorang mengambil gambar,� jelas Alirman Dt. Sanggo. Ditambahkannya, Bapak Sekda waktu sedang menengur beberapa peserta yang tertawa, Sekda bilang agar jangan bergelut karena sedang sidang. Habis itu Sekda tertunduk melihat kebawah, mungkin kebiasaannya begitu,� terang Alirman. Yang menyaksikan kejadian itu katanya bukan dia saja, disampingnya ada Ketua KAN Kinali dan beberapa ninik mamak yang lain. Bahkan katanya, ada juga diantara ninik mamak itu yang menambahkan anjuran Sekda, agar tidak bergelut atau tertawa,’ tukasnya. Sekda Pasaman Barat, Hermanto saat dimintai keterangan mengaku tak pernah tidur sela-

Tanggapan Redaksi Redaksi BiNNews menanggapi bahwa tidak ada niat untuk mencari sensasi apalagi berupaya menghina dan melakukan pembohongan publik terhadap Sekretaris Daerah, Hermanto.

Akan Layangkan Somasi Redaksi BiNNews bermaksud akan melayangkan somasi ke Bagian Humas Pemkab Pasaman

Barat terkait realis Humas Pemkab Pasbar yang dimuat pada Harian Singgalang terbitan Kamis, (20/1) halaman C-24 dengan judul Sekda Takalok Dibantah. Dalam realis tersebut walau tidak menyebutkan nama medianya, namun secara tersirat jelas arah media yang dimaksud. Humas Pemkab Pasbar telah menuduh BiNNews telah memuat berita sensasi yang tidak sesuai fakta dan menuding prilaku wartawan BiNNews yang tidak tahu dengan kode etik profesi. Tudingan yang tidak sesuai dengan konteks materi pemberitaan yang dibantah ini kami nilai sengaja dilakukan Kabag Humas untuk mendiskreditkan BiNNews.

Bupati............................ Sijunjung kepada kelompok masyarakat di nagari Aie Amo. Selain itu juga diserahkan beasiswa untuk 3 orang siswa yang berasal dari Kamang Baru, dari BAZ kabupaten Sijunjung, Kamis (20/1), Lalu Penyerahan bantuan ini diadakan di SMKN 6 Sijunjung yang terletak di nagari Aie Amo, Kamang Baru, dan sebelum penyerahan bantuan ini diadakan temu ramah

dengan masyarakat Aie Amo. Dan pada acara temu ramah ini bupati Yuswir menyampaikan,� Aie Amo ini adalah satu-satunya nagari yang mendapat bantuan sapi dari program P2KP-DT, di kabupaten Sijunjung ini, dan kemudian sesuai dengan harapan gubernur Sumatera Barat kedepannya bahwa pada tahun 2014 nanti tidak ada lagi daerah tertinggal di Sumbar ini, dan kita juga

berharap kalau bisa sebelum tahun 2014 nanti, di kabupaten Sijunjung ini tidak ada lagi nagari tertinggal, pasalnya di ranah Lansek Manih ini, masih terdapat 34 nagari dan 76 jorong masih termasuk daerah tertinggal, dan untuk itu kita mencoba mensuport daerah – daerah tersebut, salah satunnya adalah daerah Aie Amo ini, dan untuk di ketahui sebenarnya kabupaten Sijunjung

ini, sudah memberikan perhatian lebih pada nagari Aie Amo ini, disamping bantuan sapi ini, juga bantuan yang lainnya, buktinya, ada SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) sudah di bangun disini, kemudian BBI (Balai Benih Ikan) dan juga Plasmanofa, dengan demikian mudah-mudahan nagari Aie Amo ini naik statusnya dari daerah tertinggal. Disamping itu bupati Yuswir,

juga berharap lagi ke masyarakat, “Agar masyarakat menjaga, memelihara dan memamfaatkannya baik-baik , apa-apa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut, dan kemudian mengenai bantuan sapi ini, agar dapat bisa menambah income perekonomian masyarakat, dan ini bantuan bergulir dan jangan sampai ada masalah di waktu pergulirannya nanti.

Selesai menyerahkan bantuan sapi ini, bupati dan wakil bupati ini, juga mengadakan temu ramah dengan para guru-guru di SMKN 6 Aie Amo Kamang Baru ini, kemudian berlanjut meninjau proyek pembangunan jalan rabat beton, program P2SPP pada Badan PMPN kabupaten Sijunjung di nagari Maloro kecamatan Kamang Baru. ŠAciak

(Sembako), terutama beras di pasaran. “Kita akan segerakan menyalurkan raskin pada, Kamis (20/ 1) mendatang. Sebab, cara itulah salah satu upaya mengurangi beban masyarakat, menghadapi lonjakan harga beras,�kata Kabag Humas Pemko Padangpanjang, Drs.H.Ampera Salim, SH, M.Si di ruang kerjanya, Selasa, (18/1).

Dikatakan, lonjakan harga beras yang akhir-akhir ini mencapai 10.000 per kg, di satu sisi sangat membebani masyarakat. Namun pada sisi lain, juga menguntungkan petani penghasil beras. Oleh karena itu, Pemko Padangpanjang mengambil inisiatif untuk menyegarakan pemberian Raskin kepada masyarakat. “Beras Raskin ini diperuntuk-

kan bagi keluarga kurang mampu, yang nama-nama mereka sudah ada di keluarahan. Harga jual Raskin itu sebenarnya berkisar Rp. 6.200 per kg. Akan tetapi masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga Rp. 1.600 per kg. Harga itu sudah cukup membantu masyarakat kita yang berekonomi lemah,� katanya. Kepada masyarakat, diminta

agar tidak perlu gelisah dalam menghadapi lonjakan harga Sembako ini. Sebab, kata Ampera, pemerintah akan tetap memantaunya dan akan mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Upaya penyaluran Raskin itu nantinya, kata Ampera, dilakukan Bagian Perekonomian Pemko Padangpanjang dalam minggu ini juga. Menurutnya, dalam tiga hari

ke depan, beras untuk masyarakat miskin sudah sampai di kelurahan, untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Karena itu, diminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan sabar menunggunya. Lebih jauh dikatakan, tentang operasi pasar, Pemko masih menunggu reaksi dari penyaluran Raskin nantinya. Jika penyaluran

Raskin sudah dianggap bisa mengatasi lonjakan harga beras, maka operasi pasar tidak dilakukan. “Namun bila ternyata Raskin tidak berdampak kepada pengendalian harga beras lokal, maka Pemko Padangpanjang akan mencari langkah berikutnya,� kata mantan Humas Pemprov Sumbar ini. Š BiNNews/Humas

tanggungjawab kakaknya itu. Saat akan mau tidur, lalu secara tibaba-tiba datang Iman memegang tangan Nur dan memaksa Nur agar mau melakukan hubungan persetubuhan. Diajak begituan, Nur pun meronta dan berusaha mengelak, namun karena kekuatannya tak seimbang dengan kekuatan Imam yang tengah dirasuki nafsu, Iman lalu menindih tubuh Nur dan melucuti semua pakaiannya dengan paksa. Di tengah himpitan tubuh Imam yang kian menggila karena sedang dirasuki nafsu iblis, Nur

yang betubuh putih montok ini tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga malam itu perawannya direnggut secara paksa oleh orang yang selama ini dianggap kakaknya, yakni suami dari kakak kandungnya sendiri. Apakah Iman menyesali perbuatannya ketika perawan adik istrinya direnggut paksa. Ternyata tidak, setelah sukses menindih Nur pertama kali, Iman justeru ketagihan untuk kali selanjutnya. Bahkan menurut pengakuan Nur, hampir setiap hari bila ada kesempatan Iman selalu memaksa Nur mencicipi tubuh gadis yang

sedang mekar itu karena Nur tinggal serumah dengan keluarga kakaknya itu. “Dari hasil pengakuan tersangka, sudah puluhan kali Iman melakukan perbuatan tersebut, terakhir pada 13 Januari 2011,�terang Azwar dari Polsek Sijunjung. Kapolsek Sayhrul Chan menambahkan bahwa dalam pemeriksaan, Iman mengakui perbuatannya, selain itu Ia juga proaktif menyikapi panggilan polisi. Malah ia yang minta untuk datang ke Polsek Sijunjung untuk menghidari adanya tindakan main hakim sendiri dari masyarakat.

“Sebetulnya masyarakat sudah tahu perbuatan ini. Tapi masyarakat setempat belum bisa membuktikan. Makanya masyarakat menyerahkan pengusutan ini ke Polsek Sijunjung,� tambah Syahrul. Kasus pagar makan tanaman ini sudah diberkas Polsek Sijunjung dan saat ini laporannya sudah disiapkan ke tingkat selanjutnya. Dari perbuatan itu, sambung Sayhrul, Iman dapat dijerat dengan pasal 289 tentang persetubuhan dengan ancaman hukuman lebih lima tahun. ŠAciak

jungannya ke Sumatera Barat dan Aceh, selanjutnya menuju titik nol dan pulang ke Medan. “Hanya dengan semangat jiwa Pramuka sejati yang membuat saya sanggup melakukan petualangan ini,� ujar Sugiono yang ditemui BiNNewsonline.com, Selasa (18/1) dikantor Kwarcab kota Sawahlunto. Dengan kondisi yang masih terlihat kelelahan karena baru saja memasuki kota Sawahlunto usai bersepeda dari kabupaten Sijunjung, Sugiono menceritakan pengalamannya selama melakukan petualangannya mengelilingi

Negeri ini. Menurutnya, pengalaman paling mengesankan adalah selama setahun berada di Bali. Selain wisata alamnya yang luar biasa, dia juga sangat tertarik dengan budaya upacara Ngaben. Dimana menurutnya, Ngaben adalah upacara pembakaran mayat secara masal yang dilakukan pada mayat yang digali setelah dikubur bertahuntahun lamanya. Sementara itu, di Tanah Toraja,Sulawesi, juga ada pengalaman menarik yang menurut pengakuannya, tidak mungkin bisa terlupakan. Disini, Sugiono men-

yaksikan langsung adanya mayat yang dengan kekuatan pawang bisa berjalan sendiri sepanjang dua kilo meter menuju kedalam goa tempat peti mati. Setelah masuk kedalam peti itu, mayatpun berbaring dan tak pernah bangun lagi, selanjutnya dikubur seperti pada umumnya. Pengalaman lain yang tak kalah menarik adalah, disandra dan hampir dijadikan sebagai tumbal Ngayau ( Tumbal kepala manusia untuk membuka lahan pertanian) di Kalimantan Tengah dan Timur. “Jika kelompok orang itu tidak mendapatkan gantinya, pasti ke-

pala saya yang sudah ditumbalkan dalam prosesi Ngayau itu,� ujarnya,dengan mata berkacakaca mengenang masa-masa yang menakutkan itu. Diakhir perbincangan, Sugiono juga mengaku bahwa sepeda yang dibawanya berkeliling Nusantara ini sudah ditawar pihak Museum Gajah Mada senilai Rp.150 juta. Dari rangkaian perjalanannya ini, Sugiono yang memasuki kota Sawahlunto hari ini, (18/1) disambut langsung oleh Nanang, pengurus Pramuka Kwarcab Sawahlunto, dan selanjutnya akan berada dikota arang ini selama seminggu kedepan. ŠAmin

tambah emosi. Ia lalu membuka jok sepeda motornya, mengambil senjata tajam. Beberapa pegawai kantor camat mencoba melerai, termasuk Sekcam Bustanul Arifin. Jas sempat menusukan senjata tajam kepada Wali Jorong, tetapi berhasil ditangkis dengan tangan kiri. Tangannya sempat tergores dan baju di bagian rusuk kiri juga robek. Sampai kini Ka Jorong tidak mengerti mengapa oknum TPM itu sampai mengamuk seperti itu kepadanya. Kasus itu sudah di-

laporkan ke Polres Agam, Rabu (19/1) malam.. Wali Jorong mengaku sering mengkritisi kejanggalan dalam pendataan rumah korban gempa. Ia tidak setuju ada yang mestinya mendapat bantuan dana rehab rekon tapi tidak dapat bantuan. Ada warga melapor, rumahnya rusak, sudah tercantum dalam data yang akan mendapat bantuan, tetapi tercoret dari anggota Pokmas ketika penyusunan RAB. Mengherankan lagi, Wali Jorong tidak punya data korban gempa yang akan mendapat ban-

tuan dana rehab rekon. “Sudah diminta, namun fasilitator berkilah kalau data ada di Pokmas. Yang ada padanya hanya data lama,� akunya. Data lama yang ada pada Wali Jorong pun, berbeda dengan data yang ada pada fasilitator. Sekitar 5 nama hilang dalam data yang ada di fasilitator.Warga menuntut kepada Wali Jorong, mengapa nama mereka jadi hilang dalam data yang ada di fasilitator. Secara prinsip, Wali Jorong memang tidak setuju dengan

rencana pemotongan dana bantuan tersebut karena, menurutnya, kebijakan itu merugikan warga, dan hanya mengunutngkan segelintir oknum yang terlibat dalam pengelolaan pendataan dan pengurusan dana bantuan. Walau Wali Jorong mengaku belum mengetahui motif penyerangannya oleh Dalinus bersaudara, banyak kalangan menduga penyerangan terhadap dirinya dipicu kekritisannya terhadap pendataan dan pemotongan dana Rekon. Š Pen

Pemko............................

Nur............................ Melihat gelagat dan adanya perobahan pada diri Nur, Rusmaniar dan keluarga lainnya merasa curiga. Setelah Nur menceritakan dan mengakui apa yang telah terjadi pada dirinya, terang saja keluarga kaget bak disambar petir disiang bolong. Menurut Kapolsek Sijunjung, AKP. Syahrul Chan didampingi Kanit Reskrim IPDA Azwar Guci, Rabu (19/1) di ruang kerjanya, setelah ia menerima laporan dari pihak keluarga dan masyarakat setempat, tersangka langsung diperiksa bersamaan dengan korban. “Dalam pemeriksaan pihak

polisi tidak mendapatkan kendala, tersangka mengakui semua perbuatannya,� kata Azwar Guci. Dari hasil pemeriksaan, perbuatan terkutuk itu telah dilakukan Iman sejak awal Februari 2010 lalu. Dimana pada malam yang tanggal dan harinya tidak bisa diingat Nur lagi, perbuatan suami kakaknya itu terjadi ketika Nur habis buang air kecil, tanpa ia sadari suami kakaknya telah memperhatikan gerak gerik Nur. Tapi bagi Nur tidak ada sedikit kecurigaan terhadap suami kakaknya, lantaran Nur sudah lama tinggal dan hidup dibawah

Sugiono............................ Bahkan tak hanya itu, dalam perjalanan panjangnya ini Sugiono juga telah sampai ke Timor Timur dan Papua Nugini. Yang menarik dalam perjalanan Sugiono, seluruh rute itu hanya ditempuh dengan menggunakan Sepeda Onthel ( Sepeda kayuh), atau yang sering juga disebut sepeda kumbang, yang didapatnya dari pemberian Pemerintah di tahun 1994, dan dengan menggunakan pakaian seragam Pramuka lengkap. Berawal dari keinginannya mengetahui adat dan kebudayaan diseluruh negeri ini serta keingi-

nannya membuat sebuah buku tentang budaya dan adat yang disaksikannya secara langsung dari hasil perjalanannya mengelilingi Nusantara, Sugiono yang berjiwa Pramuka sejak duduk dibangku kelas Tiga SD inipun mulai melakukan perjalanannya keliling Indonesi, bersama Tiga rekan lainnya. Namun sayang, ditengah perjalanannya, satu demi satu Tiga rekan lainnya berguguran. Ada yang sakit, dan pulang kampung sebelum misinya selesai. Hingga tepatnya sejak tahun 2003 Sugiono melanjutkan misinya seorang diri, dan hanya tinggal menyelesaikan kun-

Wali............................ Menurut Wali Jorong, ketika ditemui di rumahnya, Kamis (20/1), kala itu ia mengantarkan data rumah warga yang tertinggal dalam pendataan. Sebelum masuk ke kantor Camat, Ia mampir dulu di kedai depan kantor camat. Ketika sedang duduk lalu muncul Dalinus sambil mencakmencak. Puncaknya Dalinus menggebrak meja, sambil menantang Wali Jorong berkelahi. Karena Wali Jorong saat itu seorang diri maka Abdur Rahman merasa tertantang. Ia pun

minta penjelasan, apa masalahnya sampai marah-marah. Tidak ada jawaban, malah Dalinus keluar kedai. Sekitar 30 menit datang adik Dalinus, In, langsung menyerang Wali Jorong. Dalinus memukul dengan kursi, namun meleset, dilempar dengan gelas juga bisa dielakan, kemudian Dalinus menyerang dengan tangan. juga tidak mengena. Lalu Wali Jorong keluar kedai, di luar ia justeru telah ditunggu kakak Dalinus, Jas. Wali Jorong terus mengelak. Massa berusaha melerai, namun Jas

Ibu-ibu Wirid Yasin juga turut menerima bantuan disaksikan Meindra, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pasaman Barat

Rp375 Juta Bantuan Keagamaan dan Pendidikan Diserahkan

Andai Semua Anggota Dewan Seperti Agus Susanto... “ Selain menyerahkan bantuan, Agus juga mensosialisasikan anggaran APBD Privinsi untuk pembangunan Pasbar

Hanya ini baru yang bisa saya berikan kepada mayarakat Pasaman Barat sesuai kapasitas saya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kepada diri, saya bertekad untuk terus berusaha sekuat tenaga mendengar dan memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat agar didengar dan diperhatikan secara kongret oleh pemerintah. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan tambahan energi baru bagi kita semua dalam memajukan pembangunan di setiap sektor kehidupan, terutama sektor keagamaan demi siarnya syariat agama di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin

Saling tersenyum sumringah saat menerima dan memberi

Pengurus Mesjid Taqwa Tamiang Ujung Gading

Agus Susanto

Penerima bantuan dari tokoh pemuda Ujung Gading

Anggota DPRD Prov. Sumbar dari PDI Perjuangan

Agus Susanto saat memberikan sambutan sebelum penyerahan bantuan

Uang bantuan telah tersusun rapi dalam dua kardus Camat Lembah Malintang Afrizal, mengaku bangga dan berterima kasih atas bantuan yang diserahkan Agus Susanto untuk pembangunan sektor keagamaan Pasbar

Kata sambutan dari Sutarman mewakili tokoh adat Pasaman Barat

Unsur tokoh masyarakat

Saat pengurusan administrasi penerima bantuan

Tokoh agama bersalaman dengan Meindra Anggota DPRD Pasbar dari PDI Perjuangan

Ustad Syaufani, salah satu tokoh agama Pasaman Barat memberikan sambutan

Agus melantunkan tembang daerahnya usai menyerahkan bantuan

Warga membludak dan terlihat antusias

Tokoh adat terharu menerima bantuan

Makan bersama penuh keakraban dan kekeluargaan

Unsur Muspika Lembah Malintang turut hadir diantaranya, Camat, Kapolsek dan Danramil

Agus memperkenalkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pasbar, Yulfahendri dan Meindra

Tokoh pemuda dari Sasak

Isman, pemuka masyarakat yang juga tokoh majelis Taklim Mesjid Raya Ujung Gading menerima bantuan yang diserahkan Agus Susanto

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.