Koran BiNNews edisi 216

Page 1

„

KERJA KERAS BERBUAH MANIS

Penghargaan Menkop dan UKM Diraih Bank Nagari PADANG, BiNNews — Berkat kerja keras dari direksi dan karyawannya, Bank Nagari sebagai bank daerah di Sumatera Barat dianugrahi pemerintah melalui Menkop & UKM penghargaan

lembaga keuangan terbaik, penggerak kewirausahaan di tanah air. Pengghargaan itu, diserahkan Menkop & UKM Sjarfudin Hasan kepada Dirut Bank Nagari, Suryadi Asmi, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan hari Gerakan Hal. 2

RSUP M Djamil Padang

Hasil Audit Akuntan Publik Terhadap Kinerja Tahunan

Indra Wediana, SH Direktur Pemasaran Bank Nagari

Keuangan M Djamil Bocor Miliaran Rupiah Oiii...

Kisruh di Tubuh Kadin Sumbar Meruncing

“Asnawi Tak Mampu Pimpin Kadin!�

“Itu Upaya Pembuhan Karakter Saya!�

Kini Kepengurusan Asnawi Cs Cacat Hukum!

Oktavianus

Asnawi

Sam Salam

Siswa SMKN 1 Lubuk Basung Kesurupan LUBUK BASUNG, BiNNews — Kampus SMKN 1 Lubuk Basung dipenuhi pekik histeris, Selasa (1/2). Pekik histeris itu berasal dari para siswi yang kesurupan.

Hal. 11

Kalah di tingkat MA

Sengketa Tanah Berbuntut Panjang, Ada Oknum Bermain PAYAKUMBUH, BiNNews — Perkara sengketa tanah di Sicincin Nagari Aie Tabik Kecamatan Payak u m b u h Timur, antara dua kaum yang bertikai yaitu Kaum Dt. Pangulu Basa M. Yanis Nan Kuniang sebagai penggugat melawan Kaum Dt. Naro Nan Kuniang Hal. 10

Edisar Terima Jabatan Kadishubkominfo

Edisar

SOLOK, BiNNews — Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah ( S e k d a ) Hal. 11

ua Asnawi Bahar berujung kepada gugatan hokum. Sebab, kebijakan Kadin Indonesia yang memperpanjang masa kepengurusan Kadin Sumbar oleh beberapa pengurus dinilai bertentangan dengan AD/ART. Mantan Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar Sam Salam menyebutkan, kini Kadin Sumbar tidak memiliki kepengurusan lagi.� Tidak ada pengurus lagi alias Hal. 4

Buntut Kecamuk Mesir

Gubernur JaminBatang Mahasiswa Sumbar Proyek Sungai Air Dingin Terancam Hancur Lagi

PADANG, BiNNews — Situasi Mesir makin berkecamuk, kondisi ini membuat seorang ibu guru, Maidarlis tidak konsentrasi lagi mengajar sebelum dia tahu pasti dua putrinya, Yolanda dan Riskona serta menantu dan satu orang cucunya yang sedang menimba ilmu di Kairo selamat dari kekacauan di Mesir. “Saya belum dapat kabar terbaru dari putri dna mennatu saya di sana, sudah dua hari hubungan kami terputus,�ujar Maidarlis Selasa (1/2) di rumahnya Komplek Jiran Koto Tangah Padang. Maidarlis terkahir bisa menghubungi putri-putrinya itu Minggu lalu. “Hari itu masih bisa di-

Urea Subsidi Selangit Sekarung Rp125 Ribu SIJUNJUNG, BiNNews — Satu per satu kelompok petani di Kabupaten Sijunjung mulai mengeluhkan mahalnya harga pupuk subsidi sementara Pemkab Sijunjung dituding petani terlalu cuek dan lembek menanganinya padahal sudah masuk musim tanam (musim hujan). Tidak saja kelompok Tani Tanah Bato Sijunjung yang mengeluh akibat mahalnya harga pupuk urea subsidi yang dijual pengecer Windi Tani Muaro Sijunjung, (baca BiNNews edisi 215 lalu) tetapi di daerah Kecamatan Lubuk Tarok dan Kecamatan IV Nagari kejadian serupa juga terjadi. Malahan di dua daerah ini pupuk subsidi jauh lebih tinggi, mencapai Rp120 ribu sampai Rp125 ribu per karungnya. Mestinya sesuai harga eceran tertinggi di Kabupaten SIjunjung, sekarung urea 50 Kg dijual Rp80.000. Roni, salah seorang petani asal Lubuk Tarab, kepada BiNNews (1/2), “Kami membeli pupuk tersebut satu karung 50 kg dengan harga Rp120 ribu, harga itu cukup berat bagai kami, ya terpaksa Hal. 11

Perda Retribusi Hiburan Malam Legalkan Maksiat? Demo Mesir. Poto Reuters

hubungi, tapi sejak kemarin sampai siang ini komunikasi kami terputus,�ujarnya. Bahkan Maidarlis didampingi

Anggota DPRD Padang dari FKS Muharlion berharap putri dan seluruh WNI di Mesir segera di Hal. 11

Zul: Saya Yakin Sekda Usulan Gubernur Ditolak Mendagri PADANG, BiNNews — Ketiga nama calon Sekdaprov Sumbar yang disulkan Gubernur Irwan Praytno kemungkinan besar akan ditolak Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, ketiga nama tersebut tidak kapabel. Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli

Hal. 4

Di Sijunjung

Sam Salam: Kadin Sumbar Sudah Bubar

PADANG, BINNews — Keberadaan Kadin Sumbar merupakan wadah pengusaha yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha dan antara pengusaha dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Namun keberadaan Kadin Sumbar saat ini benar-benar dirundung kelabu. Pasalnya, perseteruan antara pengurus dan Ket-

Selengkapnya

Hal. 11

Rencana Rehab Pasar

Jailani, SH Senin (31/1) di gedung DPRD. Mantan Ketua Komisi I ini menilai Gubernur tidak transparan dalam mengusulkan siapa calon-calon Sekda. “Saya yakin Kemendagri akan menolak usulan Gubernur karena kapasitas ketiga orang yang diZulkifli Jailani

PADANG, BiNNews — Fraksi PKS DPRD Kota Padang menilai Perda Retribusi Hiburan Malam yang disahkan DPRD Padang Jumat lalu, kontradiktif dengan RPJM Kota Padang yang bervisi membangun Padang kota madani dan religius. “Perda itu, kalau tersiratnya seakan-akan, Padang melegalkan maksiat, dan semua tahu kalau hiburan dan kehidupan malam dekat dengan maksiat,�ujar Anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua DPRD Padang, Budiman, Senin (31/1) di ruang fraksinya.

Hal. 11

PDI Perjuangan Sawahlunto Sesalkan Pemko SAWAHLUNTO, BiNNews — Sejumlah anggota DPRD kota Sawahlunto kini mulai menyayangkan langkah pihak Pemko Sawahlunto yang terkesan ngotot memugar pasar tradisional kota arang itu dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp.17,5 milliar. Dasrial Eri, Ketua Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota setempat kepada BiNNews, Senin (31/1) mengaku amat menyayangkan hal ini. Hal. 11

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

Tajuk

Rumah Sakit Juga Sakit Ditolaknya klaim asuransi Rumah Sakit (RS) M Djamil oleh PT Jamsostek, menyebabkan dua perusahaan itu pecah kongsi. RS M Djamil tanpa tending alingaling memutuskan hubungan dagang yang berimbas kepada pasien peserta program Jamsostek. Dan penghentian sepihak pelayanan pasien tersebut, merupakan tindakan tak professional, dan akan menimbulkan persoalan baru. Baik bagi rumah sakit, ataupun bagi PT Jamsostek. Soalnya yang dirugikan, jelas pasien peserta program Jamsostek yang telah membayar premi asuransi melalui perusahaan dimana pasien bekerja. PT Jamsostek dan RS M Djamil adalah pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Sebaliknya, persoalan RS M Djamil dengan PT Jamsostek urusan mereka berdua yang seharusnya diselesaikan secara profesional sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana si sakit akan sembuh, sementara rumah sakit tempat mereka berobat managemennya juga sakit. Rumah sakit yang sakit, karena diurus oleh orangorang yang sedang sakit. Dan kalau semuanya sudah sakit, jangan harapkan pasien rumah sakit akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan di rumah sakit tersebut. Sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (jasa medic), hak-hak itu wajib diberikan kepada pasien. Dan pelaku usaha yang mengabaikan pelayanan kepada pasien, bisa dijerat dengan undang-undang ini. Kini saatnya RS M Djamil introfeksi diri. Sebab tidak satu-dua, pasien yang mengecewakan pelayanan rumah sakit itu. Dan kalau RS M Djamil sedang sakit, seperti yang terdeteksi oleh hasil audit, saatnya pihak kejaksaan bertindak untuk mengobati RS M Djamil. Dan benarkah, cash opname 24 Maret 2010 yang dilakukan akuntan publik, terdapat selisih pencatatan yang tidak teridentifikasi antara Bagian Akuntasi dengan Bendahara PNBP senilai Rp104,6 juta dari total Rp6,4 miliar? Benarkah terjadi selisih pencatatan ratusan juta, yaitu tahun 2007 sebesar Rp781 juta, tahun 2008 Rp23,8 juta dan tahun 2009 Rp13,9 juta? Benarkah di Bagian Rumah Tangga tahun 2007 terdapat selisih pencatatan alat tulis, barang cetakan, dan perlengkapan penunjang sebesar Rp 255 juta? Dan tahun 2008 Rp 765 juta, tahun 2009 Rp2,1 miliar? Saatnya RS M Djamil untuk diobat, karena diduga rumah sakit ini juga sedang sakit. (*)

2

JENDELA

Kursi Kosong Paripurna DPRD Sumbar PADANG, BiO — Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang penetapan Program Legislasi Daerah Tahun 2011, Rabu (2/ 2) hanya dihadiri sekitar 60% anggota dari 55 anggota dewan. Pantuan BiNNews di ruang sidang paripurna pada pukul 10.05 masih banyak kursi anggota dewan yang kosong, sidang yang dimulai sekitar pukul 9.30 ini sesuai jadualnya mestinya dimulai pada pukul 9.00. “Sudahlah rapat molor, kehadiran anggota dewan tak pula lengkap. Saya rasa sekitar 50% anggota belum hadir,� letuk Am seorang wartawan yang meliput agenda sidang tersebut. Namun Delvi, pejabat persidangan di DPRD Sumbar mengatakan kehadiran anggota sudah 70%. “Sesuai Tatib, rapat sah dilanjutkan karena sudah quarom, yak-

ni kehadiran anggota di atas 50%. Jadi rapat sah untuk mengambil keputusan,� jelas Delvi. Materi rapat Paripurna hari itu seyogyanya membahas penetapan dua agenda, selain Prolegda juga akan ditetapkan peraturan DPRD tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan. Namun agenda yang terakhir akhirnya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena menurut beberapa anggota DPRD banyak masukan dari anggota dewan lainnya sehingga perlu dikaji ulang. Pedoman Beracara Badan Kehormatan ini dimaksudkan sebagai pedoman beracara Badan Kehormatan terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat maupun dari internal DPRD terhadap prilaku anggota yang diduga melanggar kode etik, tata

Sidang Pripurna DPRD Provinsi SUmbar pada Rabu (2/2) lalu terlihat masih banyak kursi anggota yang kosong

tertib maupun prilaku di tengah masyarakat. “Biasalah kenapa ditunda, mana mau anggota DPRD cepat-

cepat memutuskan aturan yang bakal menjerat dirinya sendiri,� kata wartawan yang lain. Gubernur dan Wakil Gubernur

tidak tampak hadir, pihak Pemrov diwakili Sekda, Mahmuda Rivai dan beberapa orang kepala dinas juga terlihat. ŠBiNNews

wa Kota Padang selama ini dinilai Kapolda Sumbar daerah yang termasuk teraman di seluruh Indonesia, tapi dengan adanya kejadian tawuran, tentu telah ternoda dengan peristiwa tawuran para siswa dan merusak citra Pemerintah Kota Padang, ujarnya. Harapan Walikota, diminta seluruh siswa agar tidak lagi melakukan tawuran karena dapat membuat sedih orang tua mu, karena dia sudah susah cari ba-

iaya sekolah, beli buku dan kebutuhan makan tiap hari. Hormatilah orang tuanya, karena bersekolah adalah sebuah harapan dan kebanggaan baginya., Jangan kecewakan harapan kedua orang tuamu, kakak, adik dan keluarga. Saya yakin bila kamu tawuran pasti tidak ada yang membela dan mendukungmu. Bahkan akan terjadi sebaliknya,� ujar Fauzi Bahar mengingatkan. Š BiNNews

Fauzi: Tawuran Lagi Kepsek Dipecat! PADANG, BiO — Aksi tawuran antar pelajar yang martak terjadi minggu lalu di Kota Padang hingga memakan korban jiwa membuat dunia pendidikan Kota Padang tercoreng hitam. Selain menelan korban jiwa dan lukaluka, tawuran itu juga meresahkan masyarakat. “Bagi para kepala sekolah yang anak muridnya terlibat dengan tawuran akan diberikan tindakan tegas karena tidak dapat mengawa-

si/ memberikan pembinaan dan arahan di sekolah kepada anak didikannya, jika perlu kepala sekolahnya diberhentikan atau dicopot,� tegas Walikota Fauzi Bahar.

Selain itu katanya, para siswa yang terlibat tawuran akan diberhentikan, sebab hal ini tidak dapat disepelekan dan harus ditangani serius, kalau dibiarkan akan berdampak meresahkan masyarakat dan menggangu ketertiban di Kota Padang, ucap Fauzi Bahardidampingi Kabid Humas Richardi Akbar, S.sos, kepada media cetak ini, Selasa (1/ 2), di Balaikota.. Kata Walikota, semua tahu bah-

Penghargaan Menkop dan UKM Diraih Bank Nagari ...dari hal 1 Kewirausahaan Nasional (GKN) di Gedung Smesco UKM Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (2/2). “Waktu itu mendapat penghargaan, BRI sebagai bank nasional, dan Bank Nagari sebagai bank daerah yang peduli terhadap usaha mikro. Pemberian piagam oleh menteri, disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua MPR, DPR, DPD, belasan menteri, dan dihadiri ribuan orang dalam acara tersebut,� kata Dirut Bank Nagari, Suryadi Asmi, Jumat (4/2) pada BiNNews di kantornya. Suryadi Asmi merasa bangga, dari ratusan bank daerah di Indonesia, profil kegiatan mikro Bank Nagari tentang pengelolaan sapi di Rambatan ditayangkan dalam layar lebar di gedung tersebut. “Kita merasa bangga, karena disaksikan beribu-ribu pasang mata. Dan keberhasilan ini karena Bank Nagari melebihi target yang diberikan pemerintah. Insya’allah, 2011 Bank Nagari punya target untuk KUR atau kredit usaha rakyat senilai 250 miliar. Dengan pola konvesional dan pola syariah, adalah satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia yang memperoleh penghargaan sebagai penggerak kewirausahaan,� katanya. Ke depan katanya, Bank Nagari akan mempercepat pertumbuhan kridit produktif,

seperti UKM tanpa anggunan. “Saya sudah beritahu kepada semua cabang, untuk kredit dibawah Rp 20 juta tanpa angunan. Dan saya tidak ingin mendengar lagi, kredit di bawah Rp 20 juta Bank Nagari meminta anggunan. Tapi kalau ada yang kita tolak, berarti itu bukan karena anggunan. Tetapi mukin karena usahanya kurang layak untuk dipijamkan.� Sukses dengan penghargaan sebagai lembaga keuangan penggerak kewirausahaan di tanah air, tahun 2011 Bank Nagari menargetkan 4.500 nasabah. Artinya, bank kesayangan urang awak itu tidak mengejar nilai nominal saja, tapi bagaimana nasabahnya bertambah terus. Terutama terhadap UKM, sektor pertanian atau pertenakan sapi dan perdagangan kecil. “Kredit untuk pertenakan sapi ini telah diluncurkan di Rambatan kepada petani sebanyak 20 kandang sapi, senilai Rp 200 juta. Dan

gambar itulah yang kita tayangkan di depan Presiden waktu acara penilaian,� terangnya. Menurut Suryadi Asmi lagi, bulan Februari ini seluruh kantor cabang telah diinstruksikan untuk membuat proyek percontohan berternak sapi. Dan agar berhasil, Bank Nagari telah memiliki sebanyak 53 petugas kridit mikro yang masing-masing mereka diberi sepeda motor untuk bertugas di lapangan. Penggerak Kewirausahaan Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan pada kesampatan itu mengatakan, para penerima penghargaan terpilih lantaran komitmen mereka yang tinggi dalam hal menggerakkan kewirausaahaan. Selain Dirut Suryadi Asmi, hadir juga Direktur Pemasaran Bank Nagari Indra Wediana, Amrel

H.SURYADI ASMI, SE., MM Direktur Utama

Syamsir Alam, SE Direktur Umum

Indra Wediana, SH Direktur Pemasaran

Syaiful Bahri, SE MM Direktur Kepatuhan

Amir Pemimpin Bank Nagari, Kepala Cabang Utama Padang, Irwan Zuklaini, Pemimpin Cabang Jakarta Indra Rivai, Pemimpin Cabang Payakumbuh Syafrizal, Pemimpin Cabang Lubuk Basung dan Lishar Rivai Staf Devisai Kredit dan Mikro Banking Kantor Pusat. “Penghargaan dari pemerintah pusat melalui Depkop dan UKM kepada Bank Nagari, merupakan satu-satunya bank daerah yang mempunyai komitmen terhadap

perkembangan perekonomian masyarakat bawah. Bank Nagari adalah sebagaqi penyalur KUR kepada pengusaha kecil dan menengah. Artinya, untuk tingkat nasioanal yang dilaksanakan oleh perbangkan yang ditunjuk sebagai penyaluran kredit ke public, Bank Nagari Sumatera Barat yang tertinggi,� kata Suryadi tak lupa meminta dukungan dan doa dari segenap unsure di daerah ini. ŠDedi C.

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Sania Putri REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal) ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

3

LIPUTAN LIPUTAN KHUSUS KHUSUS

Usai Dilantik Camat Pasaman Langsung dapat Tugas

Bahar: Edison Zelmi Camat Pilihan yang Berprestasi! PASAMAN BARAT, BiNNews — Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin. R MM lantik Edison Zelmi, S. STP. MM sebagai Pejabat (Pj) Camat Pasaman menggantikan Rinaldi yang hanya sempat sebulan lebih lalu dia dipanggil yang maha kuasa meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak, Selasa (1/2) di aula kantor camat pasaman, Ketua PKK kecamatan Ny. Elsi Edison. Edison sebelumnya menjabat Pj Camat Air Bangis . Pelantikan tersebut dihadiri para SKPD, ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, dan tokoh masyarakat dalam sambutanya Ketua PKK Kabupaten Pasbar Nina Baharuddin pada kesempatanya menyampaikan ribuan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya dan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada (alm) Rinaldi semoga di berikan tempat yang setimpal di sisinya. Nina berpesan dengan terbentuknya ketua PKK kecamatan hendaknya dapat kembali mengaktifkan berbagai program yang

“Lakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat dan walinagari guna membangun kota kabupaten agar lebih baik diantaranya tugas pertama yakni pada 2011 ini target jalan dua jalur rampung namun untuk pembebasan lahan agar camat yang baru mulai merengsek guna pembebasan lahan yang terkena badan jalan,� harapnya. ŠBuyung/dc

Sertijab Camat Pasaman disaksikan Bupati Baharuddin

telah di buat seperti dasa wisma, wirid pengajian, guna menciptakan masyarakat yang memiliki imtag, budi luhur menuju keluarga sejahtera dan mensosialisasikan agar para ibu rumah tangga dapat menggunakan perkarangan sebagai ketahanan pangan agar dapat mengantisipasi kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, disinilah peran

PKK agar dapat di sosialisasikanya kepada masyrakat kecamatan pasaman yang memiliki 3 nagari. Bupati Baharuddin menyampaikan Edison Zelmi S.STP MM kita tempatkan di kecamatan merupakan kebanggan tersendiri karena dinilai berprestasi dalam membangun kecamatan dan dengan dilantiknya sebagai camat pasaman yang baru agar dapat bekerja dan mengemban tanggungjawab sesuai program yang dicanangkan. Edison Zelmi beserta anak dan istri

Poto bersama keluarga besar Camat Pasaman, Edison Zelmi

Serah terima jabatan Camat Pasaman dipimpin langsung Bupati Pasaman Barat, Baharuddin

LIPUTAN KHUSUS PARTAI GOLKAR

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim saat memimpin pembacaan sumpah dan janji jabatan pengurus DPD Partai Golkar Pasaman Barat

Pengurus DPD Partai Golkar Pasaman Barat siap dilantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim

Edison Zelmi, S.STP. MM

Pelantikan Pengurus Partai Golkar Pasaman Barat Sukses

Hasbi Sani: Golkar akan Selalu di Hati Rakyat

PASMAN BARAT, BiNNews — Pelantikan pengurus Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat periode 2009-2015 berlangsung khidmat dan sukses. Pelantikan berlangsung meriah ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pasaman Barat pada Rabu, (2/2) lalu. Hasbi Sani kembali terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Pasaman Barat sementara Daliyus K menjadi Ketua Harian, Sekretris dijabat Desmawati sedangkan Bendahara di percayakan pada Yang Dipertuan Kinali Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim mengatakan kepengurusan Partai Golkar baru tersebut diharapkan segera mengkonsolidasikan dengan segala elemen masyarakat guna memenangkan pemilihan legislatif tahun 2014 mendatang, “Perkuat basis di

daerah masing-masing guna mencapai cita-cita partai yang luhur dengan tetap mensinergikan kegiatan Partai dengan program-program Pemkab Pasaman Barat,� ujar Hendra. Hasbi Sani mengatakan tekadnya, “Bersama kepengurusan baru ini mari kita jalin hubungan dan kerja sama yang baik antar internal Partai dan masyarakat luas, kita mesti yakin pada Pemilu nanti Partai Golkar akan kembali dipercaya rakyat,� tegasnya. Namun kemenangan yang diharapkan tersebut kata Hasbi tidak bisa dengan berpangku tangan saja melainkan melalui usaha dan kerja keras, “Semua kalangan harus kita rangkul, karana suara rakyat adalah suara Golkar,� tegas Hasbi optimis. Bupati Pasaman Barat yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, “Kita yakin Partai Golkar

di Pasaman Barat tidak akan goyah dan akan tetap menjadi bagian dari pembangunan yang telah kita rencanakan Pemkab Pasaman Barat dengan tetap menjalin komunikasi dan koordinasi demi kemajuan Pasaman Barat,� ujar Baharuddin, R yang juga memberikan bantuan pakaian seragam Golkar sebanyak 200 lembar di kesempatan tersebut. Sementara Daliyus K didampingi Desmawati, sebagai Ketua Harian dan Sekretaris mereka optimis Partai Golkar kedepanya akan terus mendapat tempat di hati masyarakat, “Sebagai Parpol yang telah berpengalaman dan dekat dengan rakyat kami percaya Partai Golkar akan selalu di tertanam di hati rakyat. Kami akan berupaya dan berjuang keras untuk terus berkarya buat rakyat,� katanya mantap. Š Dc/by

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim memberikan arahan dan semangat kepada pengurus DPD Partai Golkar Pasaman Barat

4

BiNNews BiNNews

Edisi Edisi 216| Th216| V/ 7 -Th13V/Februari 7 - 13 Februari 2011 2011

Hasil Audit Akuntan Publik Terhadap Kinerja Tahunan

Keuangan M Djamil Bocor Miliaran Rupiah PADANG, BiNNews — Klaim piutang Rp7 miliar Rumah Sakit Umum (RSUP) M Djamil yang dibantah PT Jamsostek adalah puncak gunung es dari ketidakbecusan manajemen rumah sakit tersebut dalam mengelola administrasi keuangannya. Dan, penghentian sepihak pelayanan pasien peserta program Jamsostek merupakan tindakan tak profesional. Ketidakbecusan manajemen rumah sakit UPT Kemenkes ini makin terlihat jelas dari laporan hasil audit kinerja tahunan oleh akuntan publik akhir Mei 2010 lalu. Hal ini terungkap dari penjelaskan seorang sumber yang sangat dipercaya baru-baru ini di Padang. Dijelaskannya, hal itu tak akan terjadi kalau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) atau biasa disebut Billing System yang disewa-pakai dari rekanan PT Buana, berjalan maksimal. “Padahal rumah sakit ini sudah membayar miliaran rupiah untuk pemakaian SIM-RS tersebut,� sebut sumber itu. “Tahun 2007 M Djamil membayar Rp2,3 miliar untuk pemakaian SIM-RS tersebut, tahun 2008 Rp4,5 miliar dan tahun 2009 Rp1,3 miliar,� tambahnya. Dijelaskannya, dalam laporan hasil audit tersebut jelas tergambar betapa tak terurusnya rumah sakit yang kini dipimpin Dirut Aumas Pabuti tersebut. Persoalan berbau korupsi tersebut terlihat mulai dari tak adanya administrasi pendukung pemakaian obat hingga tagihan yang hangus akibat tak ditagih tepat waktu. “Juga terdapat selisih pencatatan aset dan keuangan oleh bagian akuntansi dan bagian/unit kerja lainnya,� sebutnya. “Nilainya tak tanggungtanggung, puluhan miliar,� tambahnya. Sumber ini mencontohkan, cash opname tanggal 24 Maret 2010 yang dilakukan akuntan publik, terdapat selisih pencatatan yang tidak teridentifikasi antara Bagian Akuntasi dengan Bendahara PNBP senilai Rp104,6 juta dari total Rp6,4 miliar. Di Instalasi Gizi juga terjadi selisih pencatatan ratusan juta, yaitu tahun 2007 sebesar Rp781 juta, tahun 2008

Rp23,8 juta dan tahun 2009 Rp13,9 juta. Di Bagian Rumah Tangga tak kalah parahnya, tahun 2007 terdapat selisih pencatatan alat tulis, barang cetakan dan perlengkapan penunjang sebesar Rp 255 juta, tahun 2008 Rp 765 juta dan tahun 2009 Rp2,1 miliar. Juga ditemukan pencatatan dana dari Depkes untuk pembayaran tagihan pasien Jamkesmas tahun 2008 senilai Rp24,7 miliar yang baru dicatat tahun 2009. Sehingga laporan keuangan tahun 2008 tak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hebatnya lagi, pemakaian uang muka oleh beberapa pihak sejak tahun 2005 hingga 2008 sebesar Rp24,3 juta tak ada pertanggungjawabannya. “Pencatatan nilai aset oleh Bagian Rumah Tangga juga terdapat selisih puluhan miliar. Tahun 2007 terdapat selisih Rp72 miliar dari Rp495,5 miliar yang tercatat di Bagian Akuntansi. Tahun 2008 Rp55,7 miliar dari Rp480,2 miliar, dan tahun 2009 Rp99,2 miliar dari Rp177,4 miliar,� paparnya. Sumber ini juga menyebutkan, ada piutang yang berpotensi tidak bisa ditagih dan dapat merugikan rumah sakit senilai Rp26,6 juta. “Ini adalah akibat dari kasus penggelapan dalam jabatan oleh oknum pegawai M Djamil berinisial “Yzl� pada tahun 2003 yang merugikan rumah sakit sebesar Rp67 juta,� jelasnya. “Yang terparah adalah tidak adanya data pendukung atas pengakuan pemakaian obat di rumah sakit ini. Tahun 2007 ada pemakaian obat senilai Rp29 miliar yang tidak didukung data pendukung pemakaian. Tahun 2008 terungkap senilai Rp52,8 miliar. Pengakuan pemakaian obat puluhan miliar yang dilaporkan Bagian Akuntansi ini tak bisa dipertanggungjawabkan,� sebutnya. Sumber ini menambahkan, M Djamil juga berpotensi dirugikan miliaran rupiah akibat tidak adanya pengawasan terhadap operasional Apotek Kimia di rumah sakit tersebut, dan terjadinya praktek monopoli pelayanan obat di Paviliun Ambun Pagi oleh apotek berangkutan. “Padahal harus ada seorang pengawas dengan SK Dirut, dan tak boleh ada monopo-

<< Pelayanan RSUP M Djamil Padang masih sering dikeluhkan pasien dan keluarganya. Disamping itu, kini berhembus kabar adanya kebocoran keuangan miliaran rupiah yang diduga akibat amburadulnya sistim administrasi keuangan rumah sakit ini.

li,� ujarnya. “Disamping itu, Apotek Kimia Farma punya kewajiban setor 4 persen dari penjualan tunainya setiap bulan kepada rumah sakit, dan dievaluasi setiap 5 tahun,� tambahnya. “Namun anehnya, hingga kini tak ada evaluasi dari manajemen rumah sakit,� tegasnya. Lebih jauh dipaparkannya, pelaksanaan SOP (standar operasional prosedur) oleh Bagian Akuntansi dan unit kerja lainnya tidak singkron. Yang terparah terjadi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. “Sebagai contoh, pengadaan obat Jamkesmas pada gudang Farmasi atas beberapa faktur senilai RP111 juta belum memegang kontrak pengadaan pada saat penerimaan barang. Dengan kondisi ini, penerima barang tak punya pedoman tentang spesifikasi barang yang diterimanya,� ujarnya. “Selama ini, pengadaan barang dan jasa bernilai puluhan di rumah sakit ini juga terkesan tak transparan dan bernuansa sarat praktek KKN,� tegasnya. Terkait piutang rumah sakit, sumber ini juga mengatakan terjadi selisih pencatatan piutang yang tidak disertai rincian pelunasan per nama dan umur pasien oleh Bagian Akuntansi dengan

Bagian Mobilisasi Dana. “Ini terjadi pada piutang pasien Umum, Askes, Askeskin dan IKS. Tahun 2007 terdapat selisih pencatatan sebesar Rp25,3 miliar dari Rp52,4 miliar tagihan. Tahun 2008 Rp30,2 miliar dari Rp58,9 miliar. Tahun 2009 Rp34,4 miliar dari Rp54,3 miliar,� paparnya. “Bahkan, ada tagihan pasien Askeskin senilai Rp10,5 miliar yang tak bisa ditagih karena terlambat dalam penagihannya, sementara program tersebut keburu ditutup pemerintah,� tegasnya. Hebatnya lagi, kata sumber ini, M Djamil menggunakan data jumlah dokter yang melayani pasien di setiap unit pelayanan tahun 2008 untuk laporan tahunan tahun 2009. Juga terdapat perbedaan pengakuan persediaan obat antara sistem pencatatan gudang farmasi dengan pencatatan Billing System. “Hal ini terjadi diduga akibat tidak maksimalnya kerja Billing System di rumah sakit ini. Padahal rumah sakit ini sudah keluarkan uang sewa miliaran rupiah per tahun kepada pengelolanya, PT Buana,� tegasnya. “Hingga kini tak terdengar ada evaluasi terhadap kontrak operasional Billing System tersebut dengan rekanan bersangkutan,� tambahnya. “He-

batnya lagi, M Djamil baru menerima hibah satu unit mobil opersaional dari PT Buana,� tambahnya lagi. Dikesempatan itu, sumber yang menginginkan perubahan di rumah sakit yang beromset ratusan miliar per tahun itu, meminta aparat terkait segera menyikapi indikasi-indikasi penyimpangan tersebut. “Aparat penegak hukum mestinya segera mengusut dugaan penyimpangan bernilai puluhan miliar ini,� tegasnya. “Termasuk yang dilaporkan mantan Dirut Suchyar Iskandar ke Kejati Sumbar. Yaitu tentang dugaan korupsi pengadaan obat dan alkes tahun 2009 senilai Rp44,9 miliar, yang berpotensi merugikan keuangan rumah sakit sebesar Rp9 miliar lebih,� tambahnya. “Dugaan korupsi pembangunan gedung Pusat Jantung Regional benilai Rp6 miliar lebih juga harus diusut,� pungkasnya. Menanggapi persoalan ini, Yusirwan Yusuf, Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUP DR M Djamil Padang tak menampik adanya beberapa dugaan penyimpangan di rumah sakit tersebut. “Kami sedang berbenah sesuai dengan rekomendasi hasil audit akuntan publik tersebut,�

ujarnya, Jumat (4/2) via ponselnya. “Salah satunya adalah dengan membuat dan menerapkan SOP baru di setiap unit kerja,� tambahnya. “Terkait piutang, kita sedang berusaha menagihnya semaksimal mungkin dengan melengkapi administrasi pendukungnya, termasuk tagihan terhadap Jamsostek,� tambahnya. Sementara terkait dugaan penyimpangan yang berbau korupsi, Yusirwan tak menutup pintu bagi aparat hukum untuk mengusutnya. “Yang itu biarlah diurus penegak hukum. Termasuk yang sudah dilaporkan pak Suchyar (mantan Dirut-red) ke Kejati Sumbar,� jelas dokter spesialis bedah anak itu. “Kini kita sedang mengevaluasi semua ikatan kerja sama dengan pihak ketiga yang ada di rumah sakit ini,� tambahnya. “Kedepan kami terus berupaya mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang benar-benar profesional, transparan dan akuntabel,� tegasnya. “Untuk itu, kami sangat membutuhkan saran dan kritik yang membangun demi majunya rumah sakit ini,� pungkas Yusirwan. Š Yuska

Sam Salam: Kadin Sumbar Sudah Bubar

Kisruh di Tubuh Kadin Sumbar Meruncing

...dari hal 1 bubar. Siapa yan berani menyebut dia masih pengurus Kadin berarti dia tidak paham AD/ART,� ujar Sam Salam, Kamis (3/ 2). Menurut Sam, berdasarkan AD/ART perpanjangan kepengurusan Asnawi Bahar cs itu cacat hukum dan bertentangan dengan AD/ART KADIN sendiri. “Saya mendukung langkah somasi yang dilakukan sebagian mantan pengurus kepada KADIN Indonesia, ini agar Kadin berjalan di track AD/ARTnya, somasi jangan diartikan perlawanan,�ujar Wakil Ketua Umum dari Asnawi Bahar ini. Sam Salam mengakui kalau persoalan KADIN Sumbar dibiarkan berlarut-larut dampaknya justru tidak baik bagi iklim investasi di Sumbar ini. “Ingat Kadin adalah mitra pemerintah dalam menggaet investasi asing atau nasional ke Sumbar, dengan wajah Kadin seperti ini siapa yang akan percaya,�ujarnya. Sam minta, Kadin Indonesia taat aturan, kalau memang tidak ada dasar hukum perpanjangan apa sih susahnya menunjuk careteker. “Atau ada muatan politik dari perpanjangan Asnawi Bahar, saya tidak tahu, saya tahu habis kepengurusan harus ditunjuk careteker dan Asnawi tidak bisa mencalon lagi karena telah gagal,� ujar pemilik Planet Kids Modern ini. Berawal dari Persoalan Keuangan Suksesi kepengurusan di tubuh Kadin Sumbar molor dari jadualnya. Kepengurusan (2005-2010) mestinya telah habis pada 11 November 2010 lalu kini masih bercokol dibawah kepemimpinan Asnawi Bahar. Hal ini terjadi karena Musyawarah Provinsi (Muprov) belum dapat digelar dan akhirnya masa kepengurusan diperpanjang tiga bulan kedepan. Benarkah lalainya pelaksanaan musyawarah Kamar Dagang dan Insustri (Kadin Sumbar) ini hanya disebabkan oleh keterlambatan pembentukan pantia musyawarah atau ada persoalan lain terutama menyangkut angka-angka (duit) yang menggayut di tubuh Kadin.

Berdasarkan pengakuan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Hak Paten, Oktavianus Riswa, SH, terlambatnya suksesi kepengurusan Kadin bukan terletak pada siap atau tidak siapnya penyelenggaraan Muprov, persoalan sebenarnya ada pada sosok Ketua Umum Kadin, saudara Asnawi Bahar yang tidak mampu memimpin organisasi dengan baik. “Persoalannya ada pada Ketua Umum Asnawi Bahar yang tidak mampu mengorganiizir Kadin Sumbar dengan baik. bahkan saat ini terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan dana bantuan gempa dan uang kompensasi saat pemilihan Ketua Umum Kadin Inodonesia pada Munas ke-6 pada 24 September 2010 lalu yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh saudara Asnawi Bahar� tegas Oktavianus. Bukti ketidakmampuan saudara Ketua Umum jelas Oktavianus, praktis selama saya menjadi pengursu Kadin bisa dikatakan hampir tidak ada yang dikerjakan saudara Asnawi Bahar yang akrab dipanggil Ucok ini yang bertujuan untuk memajukan Kadin dan membina anggotanya dengan jelas. “Tidak ada perencanaan terhadap program-program apa yang semestinya dilakukan supaya teralisasi baik, semua seakan berjalan begitu saja tanpa evaluasi, koordinasi antar pengurus juga lemah, kalaupun ada rapat namun hasilnya tidak ditindaklanjuti dengan jelas. Sepertinya Kadin layaknya sebagai wadah kongkow-kongkow sementara setahu saya kadin juga mendapat bantuan dana dari APBD Provinsi, tak jelas untuk apa kongret kegunaannya, saya menenggarai bantaun APBD ratusan juta tiap tahun itu habis untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak ada kaitannya dengan tujuan Kadin yakni membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha. Akibatnya, justru banyak pengusaha yang akhirnya memilih tidak mendaftar ke Kadin,� urai Oktavianus. Lantas tegas Okta, buat apa Kadin bila posisi Ketua Umum hanya dimanfaatkan untuk akses social dan financial sang Ketua Umum, “Mestinya sosok Ketua Umum Ka-

din adalah orang yang memiliki komitmen, memiliki kemampuan mengembangkan organisasi, berkontribusi kongret untuk organiasasi, bukan sebaliknya yaitu menggunakan posisi membuka akses untuk keuntungan pribadi baik secara social maupun financial. Lebih penting lagi punya pengalaman empiris memimpin suatu perusahaan dengan baik sehingga bisa menjadi referensi bagi anggota bagaimana menumbuh kembangkan perusahaan. Saya melihat sosok ini tidak ada pada diri saudara Asnawi Bahar,� kata Oktavianus Oktavianus yang akrab dipanggil Okta ini merasa geram plus kecewa terhadap pola kepemimpinan Ketua Umum Kadin Sumbar yang memimpin organisasi layaknya sebuah perusahaan. “Norma-norma dan etika keorganisasian seakan diabaikan saudara Asnawi Bahar,� akunya. Misalnya jelas Okta, dana bantuan bencana gempa 2009 lalu dari Kadin Jawa Timur tidak jelas juntrungnya alias tidak bisa dipertanggungjawabkan Ketua secara resmi, “Kok sampai bisa aung bantuan gempa Rp250 juta dari Kadin Jatim masuk melalui rekening pribadi saudara Asnawi Bahar selaku Ketua Kadin, mestinya melalui rekening Kadin,� katanya. Begitupun dengan jumlah yang dialokasikan untuk korban bencana gempa. Menurut Okta, berdasarkan laporan panitia yang khusus dibentuk untuk penyaluran bantuan bencana gempa itu, dari Rp250 juta hanya Rp175 juta yang didistribusikan. “Kemana sisa uang sebesar Rp75 juta lagi. Saya menilai semua dana bantuan bencana gempa 2009 berikut penyalurannya harus jelas. Ini amanah loh apalagi uang bantuan tersebut khusus untuk membantu korban bencana gempa. Sampai kini sisa uang bantuan tersebut belum dipertanggungjawabkan oleh ketua secara jelas dan resmi kepada organisasi,� papar Okta. Kabar teranyar yang menerpa Kadin Sumbar terkait laporan Munas. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh BiNNews terutama hasil rapat pengurus 28 Oktober 2010 lalu tentang laporan pelak-

sanaan Munas Kadin Ke-6 di Jakarta yang diselenggarakan 24 September 2010. Pertemuan itu dihadiri Ketua Asnawi Bahar, Ketua Dewan Pertimbangan Basril Djabar dan sejumlah pengurus lainnya seperti Yogan Askan, Sam Salam, Rinaldo Azwar, Irwandi Yusuf, Jhoni Halim. Inti rapat sebagaimana tertuang dalam resume rapat yang ditulis Drs Hendrizon berkaitan dengan uang kompensasi atas sikap Kadin Sumbar yang memilih Suryo Bambang Sulistyo (SBS) sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Peserta Munas dari Kadin Sumbar tiga orang, Asnawi Bahar, Rinaldo Azwar dan Irwandi Yusuf. Rapat meminta pelurusan soal ada isu yang diprediksi menyimpang tentang besaran dan pembagian uang kompensasi yang besarnya belum jelas apakah Rp750 juta atau Rp1,5 miliar. Pada resume point pertama menyatakan bahwa dalam rangka mendukung SBS kita telah diberi kompensasi sebesar Rp750 juta, kegunaannya adalah dihitung sejak mulai kedatangan di Jakarta yang digunakan untuk biaya penginapan, tiket pesawat Rp150 juta dan bantuan untuk masing-masing peserta dari kabupaten kota dari Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp400 juta dan biaya lainnya juga biaya taktis Ketua Umum. Rincian pembagian dari Ketua Umum, Rp220 juta diberikan kepada Rinaldo Azwar untuk diberikan kepada pengurus DPD yang ikut berangkat menghadiri Munas (diperkirakan 25 orang-sebagai pengembira Munas—Red) sebesar Rp100 juta. Rp90 juta untuk Rinaldo dan Irwandi Yusuf sebagai peserta sedangkan Rp30 juta adalah tambahan kekurangan untuk rekanrekan yang dilaporkan Asnawi Bahar untuk dibagikan kepada rekan-rekan. Masih pada point pertama, adapun isu tentang adanya SBS membayar Rp1,5 miliar tidaklah benar, yang jelas SBS baru membayar Rp750 juta, memang SBS menjanjikan akan menambah Rp750 juta lagi tetapi itu belum terealisasi dan masih dalam pengurusan, jika cair akan disampaikan dalam rapat dewan pengurs.

Selanjutnya pada point dua hasil rapat tersebut menyebutkan; bahwa memang ada dana diterima Rinaldo Azwar dari Sandiago Uno sebesar $10.000 bukan $15.000 (dalam rupiah dikalikan saja kurs) sesuai informasi berkembang, $1000 diberikan kepada Erik Hariona untuk keperluannya dan sisanya telah dibagikan kepada pengurus lainnya dan untuk biaya lainnya yang telah dilaporkan Rinaldo kepada Ketua Dewan Pertimbangan dan Pengurus Kadin DPD Sumbar secara rinci dan jelas. Point tiga; mengenai masih adanya tiket yang belum dibayar oleh Ketua, bagi perorangan yang mengurus tiket keberangkatan sendiri-sendiri akan segera ditanggulangi karena adanya perbedaan jumlah peserta yang berangkat dan pulang. Pada point terakhir rapat yang dimulai pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.00 tersebut juga menyatakan bawah dalam pelaksanaan Muprov Kadin Sumbar yang masa kepengurusannya habis pada 11 November 2010 akan segera dibentuk panitia. Kadin sebagai organisasi tingkat provinsi akan memberi contoh kepada kadin kabupaten dan kota bahwa Kadin Provinsi taat azaz dan ini harus segera dilakukan. “Semua keuangan tersebut mesti dipertanggungjawabkan Ketua Umum terlebih dahulu kepada pengurus sebelum dipertanggungjawabkan kepada peserta Muprov. Agar semuanya jelas dan terang benderang, Saya minta harus dilakukan audit indpenden terlebih dahulu,� pinta Oktavianus tegas. Bagaimana tanggapan Ketua Umum Asnawi Bahar, ketika dihubungi BiNNews Jumat (17/12) Asnawi Bahar mengaku sedang berada di Jakarta. Dia membantah semua tudingan berkaitan dengan keuangan tersebut. Bahkan Asnawi Bahar justru mencium adanya gelagat yang sengaja mencari-cari kesalahan dirinya terkiat menjelanag musyawarah Kadin yang bakal dihelat Februari tahun depan. Asnawi Membantah Sementara Ketua Umum Kadin Sumbar, Asnawi Bahar pernah dihubungi media

ini membantah tudingan bahwa dirinya tidak bertanggungjawab menggunakan keuangan Kadin, “Biasalah, ada riak-riak menjelang musyawarah Kadin yang akan diadakan awal tahun depan. Bisa saja informasi yang disampaikan ke BiNNews tersebut sebagai upaya untuk membunuh karakter saya. Saya melihatnya justeru ke arah itu,� jawab Asnawi Bahar, Jumat (17/12) lalu. Dia menjelaskan sol dana bantuan dari Kadin Jawa Timur sesungguhnya donatur itulah yang mentransfernya ke rekening pribadi Ketua, “Donator yang bersangkutanlah yang menyetorkan ke rekening saya,� jelas Ucok. Begitupun soal selisih bantuan dari Kadin Jawa Timur, “Semuanya sudah disalurkan dan dibagikan melalui panitia, namun memang belum semuanya yang tercatat oleh panitia, dan ini sudah saya jelaskan pada rapat pengurus. Pokoknya semua akan saya pertanggungjawabkan. Namun penjelasan sejelas-jelasnya tentu pada forum Musda (Muprov) dan tidak mungkin di perjalanan,� tegasnya. Ucok menguraikan bahwa dirinya memimpin Kadin Sumbar bukan setahun dua tahun melainkan sudah lima tahun, “Saya juga paham dan mengerti bagaimana mekanisme organisasi yang berlaku di Kadin, maka pada Musda nanti semuanya akan saya pertanggungjawabkan sejelas-jelasnya, untuk itu saya setuju dilakukan audit secara independen agar bisa menjawab semua keraguan yang ditujukan kepada diri saya. Audit independen tersebut sudah merupakan kewajiban saya selaku Ketua Umum Kadin Sumbar,� katanya tegas. Ucok juga menyinggung soal dana kompensasi atas memilih SBS menjadi Ketum Kadin Indonesia, “Dana itu bukanlah dana organisasi, itu biaya tidak resmi, biasalah ongkos perjalanan,� jelas Ucok. Asnawi Bahar justeru mencium ada upaya pembunuhan karakter dan karir politiknya yang dihembuskan orang-orang tertentu, “Biasalah menjelang Musda,� katanya singkat tanpa bersedia menyebutkan siapa orangnya. ŠBiNNews

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

5

KOTA PARIAMAN

Wako Lantik Pengurus Dekopinda Kota Pariaman PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman H. Mukhlis. R, Rabu (2/2) melantik Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Pariaman Periode 2010-2014 yang diketuai Drs. H. Khaidir AS. Acara Pelantikan ini dilaksanakan di gedung Pondok Indah Kota Pariaman. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Dekopinda Sumbar Drs. H. Chairul Darwis, Anggota DPRD Kota Pariaman Edison TRD, SH, Muspida Kota Pariaman, Pimpinan SKPD dan undangan lainnya. Pengukuhan Susunan Personalia Dekopin Daerah Kota Pariaman ini yakni Drs. H. Khaidir AS sebagai ketua, Syafri (Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM), Suardi (Ketua Divisi Organisasi Kelembagaan), Erwin Ifadi, SE (Ketua Divisi Diklat dan Lapenkop), Syafri Jauhari (ketua Divisi Perencanaan dan Pengawasan), Erisman, SH (Ketua Bidang Advokasi dan Pemodalan) Afrizal (Ketua Divisi Pengembangan Usaha dan JUK. Hadirman (Ketua Divisi Kominfo dan sosialisasi) Yuniati, S.Ag (Ketua Bidang Koperasi Perempuan, Pemuda dan Hubungan Daerah) Hj. Desiwati, S.Sos (Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan) Solihin, S.Sos (Ketua Divisi Pemberdayaan Pemuda) Yon Asril (Ketua Divisi Pemberdayaan Hubungan Daerah) Romi Roesli, SE (Ketua Bidang Keuangan), Paimin, ST Ketua Divisi Perencanaan dan Penganggaran), Azimar, SE.,MM (Ketua Divisi Pembukuan dan Pelaporan) serta Yon-

Pelantikan pengurus Dekopinda Kota Pariaman oleh Walikota Mukhlis R

dri, S.Pd (ketua Divisi Keuangan dan Pelaporan. Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya mengatakan sebagai pilar perekonomian, koperasi mempunyai peran kunci dalam era globalisasi, karena koperasi merupakan landasan pembangunan ekonomi lokal. Koperasi mulai bekerja berdasarkan kebutuhan lokal masyarakat dan memiliki komitmen tinggi terhadap masyarakat lokal. “Selain itu, koperasi merupakan market leaders dalam berbagai sektor industri di seluruh dunia. Dalam artian, koperasi hidup dari anggota dan untuk anggotanya, dimana anggota berfungsi sebagai pemain sekaligus kekuatan,� terang Wako. Menurut Wako, sebuah koperasi tidak terlepas dari tiga unsur yang saling terkait secara fungsion-

al, yaitu keanggotaan, kepengurusan dan keusahaan. Ketiga unsur tersebut mempunyai peran secara timbal balik dan keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan koperasi. “Koperasi juga ibarat pohon yang rindang, dimana unsur-unsur pokok yang diperlukan oleh pohon tersebut mengalir dari akar ke batang, dari batang ke cabang dan selanjutnya mengalir ke dahan atau ranting,� jelas Wako. Dikatakan Wako lagi, semestinya koperasi yang berfungsi sebagai pondasi ekonomi bangsa ini, tidak terlepas dari apa yang dicontohkan oleh sebuah pohon. Itulah koperasi yang mempunyai pondasi kuat yang bisa menjadi market leader di era globalisasi. Selanjutnya Wako dalam kesempatan ini juga menambah-

kan bahwa dana yang terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pariaman sebanyak Rp. 3 Milyar yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk Koperasi. “Selain itu, Pemko juga akan selalu membina Dekopinda ini lewat Koperindag melalui dana hibah,� tutur Wako. Wako juga berharap, kedepannya Kota Pariaman ini nanti akan menjadi kota koperasi di Sumbar, sehingga visi dan misi Kota Pariaman untuk meningkatkan perekonomian disegala bidang dengan memberikan bukti pelayanan bisa terwujud. Pihaknya yakin Drs. H. Khaidir AS sebagai ketua Dekopinda akan mampu meningkatkan koperasi di Kota Pariaman, mengingat pengalaman beliau yang telah sekian lama menjadi pengurus koperasi. Š Indra Koto

Pariaman Segera Akan Punya Hutan Kota PARIAMAN, BiNNews — Dalam waktu dekat ini Kota Pariaman akan segera memiliki Hutan Kota yang berlokasi di Desa Sikapak Barat dan Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Sesuai peruntukkannya Hutan Kota ini akan menjadi salah satu daerah kunjungan wisata alam yang menarik bagi wisatawan, peneliti, pencinta alam, dan penggemar koleksi tumbuhan langka, serta objek kebun binatang berbagai jenis beruk (monyet) dari seluruh dunia. Kepastian mengenai pembangunan Hutan Kota ini terungkap dalam acara Sosialisasi dan Presentasi Pembangunan Hutan Kota Pariaman dalam rangka Penyusunan Dokumentasi Studi Feasibility (Study Kelayakan) Hutan Kota Pariaman pada Sabtu (28/1) yang dilaksanakan di Masjid Al Furqan Desa Sikapak Barat Nagari Sakarek Ulu Kecamatan Pariaman Utara. Pertemuan Sosialisasi yang difasilitasi melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Pariaman itu dihadiri langsung oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman serta berbagai komponen masyarakat seperti KAN, Wali Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda, Urang

Tuo serta kepala SKPD dilingkungan Pemerintahan Kota Pariaman. Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya menyatakan apabila sudah ada kesepakatan dan kesepahaman antara Pemerintah Kota, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan masyarakat terhadap rencana pengembangan wilayah yang terletak pada ketinggian 32-48 meter dari permukaan laut tersebut menjadi Hutan Kota, berkemungkinan besar mulai tahun 2011 ini secara bertahap kawasan seluas kurang lebih 10 ha di Desa Sikapak Barat dan Sikapak Timur Nagari Sakarek Ulu ini nantinya akan dikembangkan menjadi Hutan Kota Pariaman yang sekaligus berfungsi menjadi paruparu kota. “Hutan Kota adalah suatu komunitas vegetasi berupa pohon yang tumbuh dan dilindungi menyerupai hutan alam, sehingga akan membentuk habitat yang memungkinkan hidupnya satwa lain yang menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan punya nilai estetika,� jelas Wako. Dikatakan Wako, tingkat pertumbuhan perkembangan kota di masa yang akan datang tentunya akan meningkat secara ekonomi, namun akan secara ekologi akan

mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi kesenjangan lingkungan hidup ini, salah satu upaya yang mesti dilakukan adalah dengan membentuk kawasan paru-paru kota. Disamping itu kawasan Hutan Kota ini pun akan dapat juga menjadi sumber persediaan air. “Dengan adanya Hutan Kota akan memberikan banyak manfaat guna pelestarian lingkungan hidup dan selain itu daerah Sikapak Barat pun akan menjadi daerah tujuan wisata, karena pada prinsipnya pengembangan Hutan Kota pada prinsipnya melakukan pelindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan hingga tanaman langka,� terang Wako. Ditambahkan Wako, di kawasan inipun nantinya juga dilengkapi dengan berbagai sarana bangunan pendukung, di antaranya tempat atraksi budaya langka seperti latih beruk memetik kelapa yang dapat menimbulkan daya tarik wisata. Sementara itu presentasi tentang rencana Hutan Kota Pariaman tersebut dipandu oleh Bapak Prof. DR Ardinus yang berasal Tim Biologi Universitas Andalas Padang yang ditunjuk selaku Konsultan perencana. Sejak setahun

yang lalu, Tim telah melakukan survey bakal calon lokasi kawasan Hutan Kota Pariaman yang nantinya akan menjadi paru-paru Kota Pariaman. Dari beberapa lokasi yang disurvey, memang kawasan di Desa Sikapak Barat ini yang paling bagus dan tepat. Selain berada di daerah ketinggian yakni sekitar 32 - 48 meter dari permukaan laut, di daerah ini juga memiliki sekitar 52 jenis tanaman dan beberapa aneka jenis burung (unggas) yang nantinya bila dipelihara akan menimbulkan daya tarik wisata. Salah seorang anggota Tim yakni Prof. Martinus dalam presentasinya mengungkapkan, gagasan Walikota Pariaman untuk membuat Hutan Kota di Pariaman adalah ide yang sangat baik, karena hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. “Gagasan Wako untuk membangun Hutan Kota ini adalah sesuatu yang sangat baik dan hal ini sangat berbeda dengan daerah lainnya yang cendrung membangun kawasan perdagangan, seperti Mall dan Plaza saja. Padahal pembangunan Hutan Kota ini akan banyak sekali manfaatnya, terutama untuk generasi kita yang akan datang,� tukas Martinus. Š Indra Koto

Walikota Pariaman H. Mukhlis. R:

Jangan Pernah Abaikan Amanah PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman H. Mukhlis. R menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Pariaman untuk selalu memegang amanah yang telah diemban. Karena setiap amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan nantinya dihadapan Allah SWT maupun masyarakat. “Amanah itu penting dipegang oleh setiap kita yang ditugaskan memegang amanah, contohnya saya selaku Walikota memegang amanah tentang pembangunan untuk masyarakat, tentu tidak bisa kerja sendiri, makanya diangkat dan diberikan kepercayaan (amanah) kepada PNS dengan berbagai jabatan sebagai amanah dari kami,� sebut Wako pada acara Wirid Bulanan PNS Pemko Pariaman, Jum’at (4/2) di Mesjid Raya Cubadak Mentawai Kec. Pariaman Timur. Wako mengharapkan agar amanah juga dijalankan dengan Iman. Apalagi maju mundurnya pemerintahan dan pembangunan terletak pada komitmen kita, maka laksanakanlah amanah tersebut dengan jujur dan ikhlas tanpa ada rasa keterpaksaan. “Jika kita sudah mampu memegang amanah dengan sebaik-baiknya, bukan cuma atasan saja yang akan menilai, akan tetapi Allah SWT juga akan menilai kita,� terang Wako. Wako juga menjelaskan tentang program Bazis Kota Pariaman yang sudah cukup sukses, tercatat sampai 31 Desember 2010 berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp. 2,6 Milyar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 1 Milyar telah disalurkan ke berbagai pihak, diantaranya diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dalam bentuk bea siswa dan batuan modal usaha. “Selain itu, Bazis juga akan menyalurkan zakat yang terkumpul tersebut dalam bentuk bantuan modal pelatihan, yang nantinya akan disalurkan melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman,� ucap Wako. Sementara itu Ustadz Drs. Khairuddin dalam ceramahnya menyampaikan bahwasanya amanah adalah sifat dari seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga amanah yang diberikan. ŠIndra Koto

Koperasi Diharapkan jadi Pilar Utama Pembangunan Ekonomi Nasional PARIAMAN, BiNNews — Sebagai sebuah organisasi ekonomi dan kumpulan sekelompok orang yang punya tujuan, visi dan misi yang sama untuk memajukan perekonomian anggotanya, koperasi hendaknya benar-benar mampu menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. “Koperasi diharapkan mampu mendidik rakyat untuk berekonomi, berhemat dan menghasilkan produk yang sebaik-baiknya serta berpegang teguh pada etika bisnis,� ungkap Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Pariaman Periode 20102014, Rabu (2/2) di gedung Pondok Indah Kota Pariaman. Dikatakan Wako, namun hal itu hanya dapat dilakukan apabila koperasi memiliki mekanisme dan tata kelola kelembagaan yang baik. Dalam artian, koperasi harus mampu memberikan manfaat bagi anggota terutama dari segi tata kelola, apa yang harus dikerjakan anggota, pengurus dan karyawan dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam mengatasi masalah tertentu. “Dengan adanya mekanisme dan tata kelola yang baik, tentunya hal tersebut akan berdampak pada bekerjanya hukum-hukum skala ekonomi, yakni menurunnya biaya secara keseluruhan karena adanya tindakan-tindakan bersama,� jelas Wako. Disamping itu menurut Wako, juga terjadi efisiensi biaya transaksi, karena setiap anggota berfungsi sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Hal lainnya yang terjadi adalah penyebaran informasi yang efisien karena kedekatan anggota dengan koperasi dan adanya spesialisasi atau pembagian kerja antara anggota dan koperasi yang terindikasi dari meningkatnya produktifitas secara keseluruhan. ŠIndra Koto

Setiap Organisasi Butuh Evaluasi Program PARIAMAN, BiNNews — Setiap organisasi, apapun nama dan bentuknya, termasuk Muhammadiyah tentu membutuhkan evaluasi program agar terciptanya berbagai upaya penyempurnaan, baik yang menyangkut dengan konsolidasi ke dalam, maupun dalam rangka pemantapan eksistensi dan kiprah organisasi atau persyarikatan di tengahtengah masyarakat. “Sangat banyak kemungkinan yang menjadi alasan yang logis, untuk dilakukannya peninjauan terhadap kondisi organisasi secara manajemen dan kelembagaan. Disamping itu, kitapun harus mengetahui, dari titik mana kita sudah berangkat, sudah sampai dimana pencapaian yang sudah diwujudkan, dan upaya apa yang masih harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama,� jelas Walikota Pariaman H. Mukhlis. R dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Ke 2 Muhammadiyah Kota Pariaman Tahun 2011. Dikatakan Wako, seandainya terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam manajemen persyarikatan selama ini, maka hal tersebut tentu perlu dirumuskan kebijaksanaan yang kongkrit untuk penyempurnaannya. Untuk tujuan inilah Musyawarah Daerah ini dilaksanakan. “Kita semua kami kira sepakat, bahwa Muhammadiyah memerlukan program kerja yang jelas dan bisa dilaksanakan, serta figur-figur yang mampu mengakomodasi berbagai tuntutan yang melekat pada keberadaan persyarikatan,� terang Wako. “Oleh karena itu, besar harapan yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Pariaman, maupun harapan Keluarga Besar Muhammadiyah dan termasuk harapan dari Pemerintah Daerah sendiri terhadap peningkatan eksistensi dan kiprah Muhammadiyah di daerah ini,� pinta Wako. Selanjutnya atas nama Pemerintah Kota Pariaman Wako menyambut gembira penyelenggaraan Musda ke-2 Muhammadiyah Kota Pariaman ini. Mudah-mudahan pengurus Pimpinan Daerah nantinya akan semakin mampu mewujudkan tanggung jawab yang diembannya, dengan akan dirumuskannya program kerja dan dibentuknya kepengurusan yang baru nantinya. “Muhammadiyah tentunya sangat memahami, bahwa banyak persoalan dan tidak sedikit tantangan yang harus kita hadapi, sehingga sebagai sebuah ormas yang menjadi wadah aspirasi umat Islam, Muhammadiyah memang harus memiliki program kerja, kebijakan umum dan kepengurusan yang solid yang tahu benar kondisi kehidupan umat di daerah ini,� ungkap Wako. ŠIndra Koto

SOLOK SELATAN

Jorong Simancung Pembayar PBB Terbaik SOLOK SELATAN, BINNews — Zainal Abidin, Walinagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Solok Selatan, serahkan piagam dan bonus kepada Kepala Jorong Simancuang yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu sesuai janji Walinagari sewaktu penyerahan SPPT pada masing-masing jorong beberapa waktu lalu. Jorong Simancuang yang dip-

impin Jalaludin Dt. Lelo Dirajo telah melunasi PBB sesuai target Rp.4.325.424,-. Maka sesuai perjanjian Zainal Abidin selaku Walinagari Alam Pauh Duo di akhir tahun atau jatuh tempo pembayaran PBB diserahkan piagam dan bonus sebesar 20 % (Rp.870.000) dan diserahkan kepada Kepala Jorong Simancuang, Jalaludin Dt Lelo Dirajo. Piagam dan bonus diserahkan

Zainal Abidin Senin (10/1) dalam sebuah acara di kantor walinagari Pauh Duo, yang dihadiri oleh banyak masyarakat serta tokoh nagari. Acara sangat sederhana itu tidak menyediakan makanan itu hanya dengan rasa syukur atas realisasi PBB di nagari Alam Pauh Duo yang menggembirakan. Menjawab BINNews, Zailnal Abidin mengatakan, target PBB di Nagari Alam Pauh Duo sebesar

Rp.45.609.583,- sedangkan realisasinya hanya Rp.28.932.117,(64%). Hal ini terjadi karena banyaknya SPPT yang berdempet, dan Objek Pajaknya tidak ada SPPT juga keluar. Maka dari itu kami berharap pada PT Wisada Solok untuk memperbaiki SPPT yang berdempet dan juga pada SPPT yang tidak jelas subjeknya, harap Zainal Abidin. Š sus

Nagari Pakan Rabaa Timur Berharap Program PLS SOLOK SELATAN, BINNews — Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Solok Selatan, akan membentuk kerja sama dengan SMPN 15 Satu Atap yang ada di nagari tersebut. Hal ini dilakukan untuk membuka Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), karena tamatan SD di daerah tersebut tercatat 600 orang lebih. Hal tersebut dikatakan Walin-

agari Pakan Rabaa Timur, Rusdi Khatik Marajo baru-baru ini di kantornya. Hal ini sekaitan dengan jumlah nagari di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah berjumlah empat nagari, dan masingmasing nagari memiliki persoalan yang berbeda. Sementara, nagari Pakan Rabaa Timur, dibandingkan dengan yang lain, akan mengejar ketertinggalannya, teruatam di bidang pendidikan.

Dijelaskannya, di nagari Pakan Rabaa Timur jumlah anak putus sekolah cukup tinggi. Hal ini terjadi karena sebelumnya anak-anak tamatan SD untuk menyambung ke SLTP dan SMA sangat jauh ke Batang Lolo, Pakan Rabaa Tangah, dan MTsN juga di pusat Kecamatan, sehingga anak-anak ini tidak mampu untuk menyambung sekolah. “Jadi, dengan adanya SMPN 15

Satu Atap di Pakan Rabaa Timur ini, kami berharap pada Dinas Pendidikan secepatnya untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan belajar luar sekolah, seperti Paket A, B dan C. Kepala SMPN 15 Satu Atap di Tanjung Nan IV, Drs. Zulhadi mengatakan, jika program Walinagari ini direspon oleh Dinas Pendidikan, maka pihaknya bersedia membantu untuk mewujudkannya. ŠSus

Simpang Tiga Padang Aro Berubah Jadi Sungai SOLOK SELATAN, BINNews — Simpang Tiga Pasar Padang Aro, ibukota kabupaten Solok Selatan berubah jadi sungai berarus deras. Hal ini terjadi karena daerah ini diguyur hujan lebat satu malam setengah hari, Selasa (28/1) lalu. Tak pelak arus lalu lintas kendaraan, terutama tujuan luar darah terganggu. Seorang pedagang di Pasar Padang Aro, Rustian asal Kecamatan Lembah Gumanti Kab. Solok, pada BINews mengaku telah berdagang di pasar ini sejak 15 tahun silam dan saat ini telah tercatat sebagai penduduk di Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir. Rustian mengatakan, Simpang Tiga yang sangat dibanggakan ini setiap musim hujan selalu merubah dari alur lalu lintas kendaraan menjadi alur sungai yang deras bercampur kendaraan. Lebih lanjut Rustian mengatakan, Padang Aro sebagai barometer tranportasi masyarakat menuju Kab. Dharmasraya, Muara Bungo, Kerinci Jambi dan sebaliknya menuju Muara Labuh Padang, dengan sudah 7 tahun Solok Selatan mengurus diri sendiri, saatnya menbenahi dan membangun Simpang Padang Aro ini sebagai alun-alun serta memindahkan pusat perbelanjaan ke tempat pemindahan pasar yang sedang di bangun pemerintah. Camat Sangir, Danas Bahar SH, yang sebelum menjabat sebagai Sekcam mengaku, pihaknya mengetahui bahwa peristiwa banjir di setiap musim hujan di Segi Tiga Padang Aro ini, setiap terjadi banjir mendapat kunjungan bupati dan pejabat terkait. Bahkan sewaktu Bupati Drs H Syafrizal J. MSi, pernah dilakukan goro penanggulangan sementara. Atas dasar hal tersebut, pihak Kecamatan Sangir melalui musrenbang Nagari, sekalipun hal ini merupakan program Kabupaten, selalu mengusulkan program penanggulangannya. Tujuannya agar pemerintah segera membangun saluran di kanan kiri jalan. Hal ini sekaitan dengan rencana pemerintah untuk memperlebar badan jalan, yang dananya dari APBN secara bertahap. “Harapan masyarakat ini perlu menjadi cacatan pemerintah,� ujar Danas Bahar. Š Sus

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

6

PAYAKUMBUH / LIMAPULUHKOTA

Pacu Kuda di Payakumbuh bakal Digelar PAYAKUMBUH, BiNNews — Pesta rakyat pacu kuda di Gelanggang Pacuan Kuda Kubu Gadang Payakumbuh, direncanakan berlangsung pekan kedua Februari, tepatnya tanggal 7 dan 8 Februari 2010 mendatang. Puluhan kudakuda terbaik berkelas nasional yang sering tampil di Polo Mas Jakarta, dipastikan akan ikut serta dalam pacu kuda di Gelanggang Kubu Gadang Payakumbuh itu. Menjelang alek ini digelar, pihak panitia juga telah menurunkan seksi dana ke beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat, Jakarta, Kepri dan Riau. Di daerah tersebut, perantau Payakumbuh yang punya kepedulian dengan olahraga berkuda cukup tinggi. Panitia menyampaikan butuh dana sekitar Rp245 juta untuk menggelar iven milik masyarakat ini. Ketua panpel Pacuan Kuda Payakumbuh, Drs. Busrizal Jafar, ketika jumpa pers dengan sejumlah wartawan Rabu (3/2) kemarin, memperkirakan pacu kuda di Payakumbuh, bakal diikuti lebih dari 100 ekor kuda dari berbagai gelanggang di Sumatera Barat. Diantara kuda Polo Mas Jakarta, yang sudah mulai berlatih di Kubu Gadang adalah Lakon Semba, Mahameru dan Staylis Karina, yang akan ambil bagian dalam pacu boko jarak 1.600 meter. Sementara, kuda derby yang akan

Satpol PP Tangkap Sepasang Sejoli di Rumah Erliati PAYAKUMBUH, BiNNews — Tak kunjung jera, setelah Agustus 2010, Erliati telah membuat surat perjanjian dengan kepala kelurahan Limbukan, untuk tidak menerima “tamu� berpasangan di rumahnya. Erliati, 56 tahun, penduduk RT 04/II Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, tidak jera-jeranya membuat warga setempat resah. Pasalnya, Erliati masih tetap menampung pasangan lelaki wanita yang bukan muhrim, bertamu di rumahnya. Selasa (1/2), sekitar pukul 10.30, Suzuky Jimi warna biru, parkir di depan rumah Erliati. Seorang lelaki semampai, memakai oblong warna putih, turun dari kendaraannya. Tanpa beban, yang bersangkutan naik ke rumah Erliati. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita, badan gempal, pakai celana hitam dengan blus warna merah maron, juga naik ke rumah Erliati. Sejumlah warga setempat mencurigai tamu Erliati itu. Warga menghubungi Kepala Kelurahan Limbukan Yondri dan Ketua LPM Marjohan. Menurut Yondri, warga ingin menggrebek rumah Erliati, menangkap basah apa yang dilakukan sejoli yang sudah berusia lanjut itu. Tapi, Lurah langsung menghubungi Kasatpol PP Drs,. Rida Ananda, untuk menurunkan timnya ke Limbukan. Sekitar pukul 12.30 WIB, anggota Satpol PP datang ke lokasi. Bersama kepala kelurahan langsung naik ke rumah Erliati, dan menciduk kedua tamu Erliati itu, untuk selanjutnya dibawa ke Markas Satpol PP di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh. Lelaki, diketahui bernama Alwis, 55 tahun, penduduk Ibuh dan si wanita bernama Linda, 31 warga Situjuh Batua. Setelah diinterogasi, keduanya mengaku hanya bertamu biasa. Tapi, saat bertamu ke rumah Erliati, kenapa pintu rumah dikunci dan tuan rumah menunggu di luar rumah, desak tim penyidik. Ditanya, seperti baik pemilik rumah dan pasangan gaek tersebut, tak bisa menjawabnya, sambil menunduk malu. Menurut Kepala Kelurahan Limbukan Yondri, warga setempat, sudah sering melihat, kalau rumah Erliati menyediakan, pasangan yang lagi kasmaran itu bertamu di rumahnya. Kondisi tersebut, membuat warga resah, dan dikhawatirkan mengundang warga bernbuat anarkis kepada pemilik rumah. Di depan penyidik Satpol PP, pemilik rumah dan kedua pasangan bukan laki-bini itu, di hadapan Asisten II Ir. H. Benny Warlis, MM, Kasatpol PP Ridha Ananda, Kepala Kelurahan Yondri dan Ketua LPM Marjohan, membuat surat perjanjian untuk tidak mengulang perbuatannya. ŠSakti

Aksi penunggang kuda di Gelanggang Kubu Gadang Payakumbuh

ikut bertarung di antaranya, Permata Minang, Nia Demokrat, Siti Saiba, Eporia Duppont, Kalifa Arafah, Azzura, Romantis Duppont. Sementara dari luar provinsi, katanya, Pordasi DKI Jakarta,

Sumut, Sulut, Jabar dan Jatim, juga telah mengontak untuk ambil bagian. “Mudah-mudahan, kuda dari luar provinsi itu jadi datang ke Payakumbuh, dan mengikuti pengukuran kuda,� ujar Busrizal. Pacu kuda tersebut direncana-

kan 12 rit setiap harinya, dimulai dari jarak 600 meter, 800 meter, 1.000 meter sampai jarak boko 1.600 meter dan jarak istimewa 1.800 meter. Total hadiah tabanas, plus trofi yang diperebutkan, senilai Rp250 juta. ŠSakti

PADANG PANJANG

Padang Panjang akan Gelar Opreasi Pasar PADANG PANJANG, BiNNews — Pemko Padang Panjang melalui Bagian Perekonomian akan melakukan Operasi Pasar (OP) khusus beras di gedung M, Safei,

Jumat (4/2). Kabag Perekonomian Setdako Padangpanjang Indra Gusnadi mengatakan, Operasi Pasar itu akan dilaksanakan oleh bulog yang difasilitasi Pemko Padangpanjang itu bertujuan untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga sembako selama ini. “Kita akan lakukan OP selama satu hari dengan persediaan beras Vietnam sekitar 5 ton. Untuk harga sesuai dengan harga enceran tertinggi (HET) yakni RP6.400 per kilogram,� kata Indra Gusnadi

kepada antara-sumbar.com di Padangpanjang, Rabu (2/2). Kata dia, Pemko dalam hal ini juga tidak mau gegabah dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok tersebut. Persediaan 5 ton itu bersifat fleksibel, dan stok akan ditambah tergantung dari permintaan pasar selama operasi pasar. “Konsumen yang membutuhkan beras tidak sebatas Kota Padangpanjang saja, namun target kita juga sebagian wilayah barat Tanahdatar seperti kecamatan Batipuh dan X koto,� katanya. Ia juga mengatakan, kalau permintaan masyarakat banyak di titik tertentu, maka bulog yang difasilitasi Pemko Padangpanjang akan bekerja sama dengan koperasi dan pengencer untuk menggelar Operasi Pasar dari sejumlah bahan pokok.

Wako Suir Syam Lantik Puluhan Pejabat Baru PADANG PANJANG, BiNNews — Walikota Padangpanjang Suir Syam melantik 26 pejabat struktural eselon II, III, IV dan Kepala Sekolah di aula balai kota setempat, Selasa (1/2). Dari 26 orang tersebut di antaranya satu orang eselon II, dua orang eselon III, empat orang eselon IV, dua orang kepala SMA dan selebihnya kepala Sekolah Dasar (SD). Pelantikan tersebut dalam rangka peningkatan karir dan menambah pengalaman pejabat di lingkungan Pemko Padangpanjang. “Pergesaran jabatan dapat memperkaya pengalaman sehingga matang dalam melaksanakan tugas,� kata Wali Kota Padangpanjang Suir Syam dalam sambutannya. Kata dia, apabila suatu organisasi ingin tetap eksis termasuk organisasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya baik itu penempatan yang kurang cocok maupun atau ada jabatan yang lowong karena pejabat sebelumnya sudah memasuki masa pensiun atau pindah, maka rotasi dan promosi jabatan harus dilakukan. Selain itu kata Suir Syam 2011 ini merupakan awal dari implementasi SOTK baru. dari sejumlah SOTK itu ada yang ditambah setingkat eselon II dan III. Dengan adanya promosi dan mutasi ini kata Suir Syam, maka hal itu merupakan sebuah kesempatan pengembangan karier dan tantangan baru yang harus dilaksanakan. “Berhasil atau tidaknya seorang pejabat dalam menjalankan atau implementasi dari sebuah program terlihat dari realsisasinya, sehingga jabatan yang baru saat ini bagi sejumlah pejabat eselon tersebut bisa menjadi pemicu dalam mengabdi kepada negara dalam hal positif,�katanya. Tentang kriteria penempatan, Suir Syam menyatakan sudah memiliki standar tertentu yang sesuai dengan kompetensi dan perundangan yang berlaku. Maka walikota berharap kepada yang sudah dilantik tersebut agar bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mengimplementasikan program untuk kesejahteraan rakyat selama ini. “Gunakan potensi yang ada pada diri anda, sehingga kepercayaan pemerintah daerah kepada anda tidak sia-sia dalam hal memangku sebuah jabatan untuk kepentingan rakyat,�pintanya. Sebelumnya bulan Januari 2011 lalu, Wali Kota juga sudah melatik melantik sebanyak 476 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkot setempat. Dari 476 orang yang dilantik tersebut diantaranya pejabat eselon II berjumlah 21 orang, 95 orang pejabat eselon III dan 360 eselon IV. ŠBiNNews/Humas

“Selain operasi pasar beras, kita juga akan melakukan operasi sejumlah bahan pokok yang bekerja sama dengan koperasi dan pengencer,� sebutnya. Sebagaimana saat ini, harga sejumlah bahan pokok seperti beras dan cabe mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga itu juga akan berakibat kepada tingkat perekonomian masyarakat. “Saat ini harga beras di pasaran sudah mencapai Rp11.000 per kilogram dan cabe Rp68.000 per kilogram. Berarti Raski yang kita bagikan akhir Januari lalu belum berdampak,�katanya. Ia berharap, operasi pasar yang akan dilaksanakan Jumat nanti bisa berdampak terhadap kenaikan harga beras, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat terhadap kebutuhan beras. Š BiNNews/Humas

Wawako Edwin Minta E-KTP Dikabarkan ke Rakyat PADANG PANJANG, BiNNews — Wakil Wali Kota Padangpanjang Edwin meminta pegawai Negeri Sipil Pemko setempat untuk menyosialisasikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) kepada masyarakat setempat. Kita selama ini menerima keluhan dari masyarakat tentang penerapan KTP elektronik yang direncanakan 2011 ini, maka peranan PNS sangat kita butuhkan untuk memberiakan pencerahan dan penjela-

san kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya,� kata Wakil Wali Kota Padangpanjang Edwin saat rapat evaluasi kinerja SKPD di Aula Bappeda Senin (31/1). Dikatakannya, PNS merupakan panutan bagi masyarakat yang berada di sekelilingnya, sehingga hal ini sangat kita butuhkan untuk memberikan penjelasan terkait penerapan E - KTP. “Berikanlah penjelasan yang positif terkait penerapan E - KTP,

sehingga asumsi masyarakat bisa ke arah positif dan gonjang-ganjing yang terjadi selama ini tidak terjadi lagi,�katanya. Ia juga mengatakan, untuk penerapan E- KTP, pihak pemko akan melakukan jemput bola kepada masyarakat dalam mendata baik itu berfoto, maupun pendataan yang lainnya. “Kita akan lakukan mekanisme pembuatan E- KTP langsung ke kelurahan yang ada di Kota Padangpanjang ini seperti berfoto dan

sidik jari,�sebutnya. Dari segi biaya kata dia, Pemko juga tidak akan melakukan pungutan sepersen pun. Sedangkan untuk KTP yang lama masih diberlakukan hingga batas akhir KTP tersebut berakhir. Ia berharap dengan adanya peranan aparatur pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat bisa meminimalisasi gonjang-ganjing yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini. Š BiNNews/Humas

TANAH DATAR

Bupati Shadiq Sambut TVOne TANAH DATAR, BiNNews — Bupati Tanah Datar menyambut baik keberadaan TVOne di Kabupaten Tanahdatar, sebagai salah satu sarana informasi dan promosi untuk kemajuan masyarakat Kabaupaten Tanah Datar . Dukungan Bupati Tanah Datar, M. Shadiq Pasadigoe terhadap kehadiran TVOne Tanahdatar dari PT Lativi Mediakarya disampaikan pada acara Evaluasi Dengar Pendapat yang diselenggaraakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat, Selasa (2/2-11) di Rumah Puisi, Aie Angek, Kecamatan X Koto. Pelaksanaan evaluasi dengar pendapat antara KPID dan lembaga penyiaran PT Lativi Mediakarya yang dihadiri unsur pemerintah, legislativ dan tokoh

masyarakat daerah yang bersangkutan merupakan salah satu syarat bagi KPID yang untuk menguluarkan izin. “Saya sangat mendukung keberadaan TVOne Tanahdatar, kalau memang 10 % siarannya menayangkan program terkait kabupaten Tanahdatar,� ucap Shadiq. Hendaknya dalam penayangan 10 % untuk program Kabupaten Tanah Datar dapat memberikan informasi yang positif dan mendidik, menumbuhkan semangat masyarakat Tanah datar untuk maju dan dapat mempromosikan bebagai potensi kekayaan alam, budaya dan pariwisata Tanahdatar kedunia luar, imbuh Bupati. Sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemohon dari TVOne dengan KPID, dalam

Bupati Tanah Datar Shadiq Pasidigue saat mengikuti evaluasi KIPD Sumbar

penyelenggaraannya TVone akan memprogramkan tayangan 90% program pusat dan 10 % program daerah Kabupaten

Tanah Datar. Yang sesuai dengan watak, adapt dan budaya daerah. Lokasi TVOne Tanahdatar di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan

X Koto, dengan menggunakan tower Self Supporting 80 nmeter dapat diterima melalui antene UHF 1 kw dan akan menjangkau

sampaik ke Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. ŠBiNNews/Humas

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

7

AGAM

OP Beras Murah di Tiku Tak Memadai TIKU, BiNNews — Warga Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara menyambut gembira dengan digelarnya operasi pasar (OP) beras murah, Senin (31/1). Namun mereka tidak sampai berebutan. Calon pembeli beras murah itu nampak antri dengan tertib. OP yang digelar di depan kantor camat Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam itu hanya menyediakan 6 ton beras. Jumlah demikian hanya untuk 600 pembeli, karena masing-masing warga hanya bisa membeli 10 Kg. Menurut petugas Kecamatan Tanjung Muatiara, Desriyos, SIP, warga memang sudah letih dengan mahalnya harga beras. Di Pasar Tiku, harga beras berkisar antara Rp11.500,- sampai Rp12.000,-/ Kg. Sementara beras OP hanya Rp6.300/ Kg. Namun setiap warga hanya bisa membeli 10 Kg/orang setiap OP. Beras 10 Kg hanya cukup untuk beberapa hari. Setelah itu warga kembali membeli beras mahal di pasar.

TIKU, BiNNews — Si jago merah kembali mengganas di Agam, tepatnya di Pasar Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Rabu (2/2) sekitar puku l0.15 WIB. Sebelas toko P&D, dan counter HP ludes jadi abu. Api baru berhasil dipadamkan menjelang subuh setelah empat unit mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi kejadian. Mobil damkar itu terdiri dari dua unit bantuan dari Pariaman, dan dua unit lagi milik Agam. Menurut Kabid Pemberitaan Dinas Kominfo Agam, Syahrul Hamidi, SH, dan Camat Tanjung Mutiara Drs. Dandi Pribadi, kerugian diperkirakan mencpai Rp900 juta. Bupati Agam H. Indra Catri bersama rombongan begitu memperoleh informasi langsung meninjau lokasi. Ia menyampaikan akan segera memberikan bantuan guna meringankan penderitaan korban. Ditargetkan Senin (7/2), semua pedagang yang terkena musibah sudah berjualan kembali di tempat penampungan sementara. Partai Golkar Agam, melalui anggotanya di DPRD Agam, Zulfaedar, spontan memberikan bantuan Rp1 juta. Dalam menghadapi musibah kebakaran tersebut, Pemkab Agam memberi bantuan pangan selama seminggu, memberikan bantuan pakaian dan alat sekolah untuk siswa anak korban kebakaran. Disamping itu, Pemkab Agam juga melakukan survey lokasi untuk menenrukan langkah penanganan sementara, dan memberikan bantuan modal usaha/pinjaman agar korban bencana bisa berusaha kembali. ŠPen

Tunas Harapan Siap Cetak Atlet Atletik Berprestasi Dengan 6 ton beras OP tersebut hanya mampu melayani 600 pembeli. Masih banyak warga yang tidak kebagian.

Menurut Niar (63), yang tidak kebagian beras OP, mestinya pemerintah melakukan OP dengan jumlah beras lebih banyak. Di samp-

ing itu, kegiatan OP bisa dilakukan sekali sepekan, dengan demikian warga akan sangat terbantu. ŠPen

Warga Simaruok Impikan Jembatan Permanen LUBUK BASUNG, BiNNews — Warga Dusun Simaruok, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Agam, kini sangat berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam membangun jembatan permanen di daerah mereka, agar mereka terbebas dari keterisoliran. Sejak dunia terkembang, warga Simaruok merasa terisolilasi, karena belum adanya jalan yang layak, dan jembatan yang menghubungkan kawasan itu dengan dunia luar. Menurut pemuka masyarakat Garagahan, yang juga Sekretaris

Pasar Tiku Ludes Dimamah Sijago Merah

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Agam, Anizur St. Zainuddin, warga Simaruok jauh tertinggal dari saudara mereka di Nagari Garagahan, akibat keterisolasian tersebut. Kondisi jalan yang menghubungkan Simaruok dengan pusat pemerintahan Nagari Garagahan, kondisinya sangat tidak layak tempuh. Jembatan gantung, yang membentang di atas Batang Kalulutan, dengan bentangan sekitar 50 meter, kondisinya juga sudah mencemaskan pemakainya. Akibat kondisi jalan seperti itu, hasil pertanian dan perke-

bunan rakyat sulit diangkut ke pasar. Anak usia sekolah banyak yang putus sekolah. Penyebabnya, antara lain buruknya jalan dan jembatan gantung. Bila hujan turun, mereka takut pergi ke sekolah. Untuk mencapai Pasar Inpres Padang Baru Lubuk Basung, warga Simaruok menggunakan jasa ojek. Kondisi itu menyebabkan biaya transpor mereka tinggi. Satu kali jalan warga harus merogoh kocek setidaknya Rp5.000. Warga Simaruok banyak tergolong keluarga kurang mampu. Mereka pada umumnya petani sawah, dengan luas sawah tidak

mencukupi. Areal persawahan sudah banyak dihancurkan ganasnya arus Batang Kalulutan. Kini areal tersebut sudah menjadi padang pasir. Kala batu bintang masih laku, banyak penduduk, terutama kaum ibu dan anak-anak menjadi pencari dan pengumpul batu bintang di Batang Kalulutan. Sayangnya kini tidak ada toke lagi yang mau membeli batu bintang tersebut. “Mata pencarian warga jadi berkurang, dengan tidak adanya toke yang mau membeli batu bintang,� ujar St. Zainuddin, via ponselnya Rabu (2/2). ŠPen

LUBUK BASUNG, BiNNews — Sebuah klub olahraga berdiri di Lubuakbasuang, Rabu (2/2). Klub baru yang diberi nama Tunas Harapan itu mengkhususkan diri mencari dan membina atlit cabang olahraga atletik di Kecamatan Lubuak Basuang. Klub Tunas Harapan dibentuk dalam sebuah pertemuan pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Agam dengan para guru olahraga se-kecamatan Lubuk Basung, di Gelora Rang Agam Bukik Bunian. Menurut Kadispora Agam, Drs. Misran, MPd, langkah yang diambil para guru olahraga dari tingkat SD sampai SMA/SMK, merupakan sebuah kebijakan yang patut dipujikan. Langkah tersebut diyakini mampu mencetak para atlit handal nantinya, khususnya di cabang olahraga atletik. Langkah tersebut memang hasil pemikiran dan keinginan para guru olahraga, yang terobsesi untuk meningkatkan prestasi atlit, khususnya di cabang olahraga atletik. Gagasan itu juga terinspirasi dengan keberadaan gelanggang olahraga (Gelora) yang megah di Bukik Bunian, Lubuk Basung. “Bila insan olahraga tidak memanfaatkan keberadaan Gelora di Bukik Bunian tersebut, maka akan sia-sialah dana yang sudah dikeluarkan untuk pembangunannya. Di sisi lain, peningkatan kualitas atlit Agam, khususnya di Lubuk Basung dan sekitarnya tidak akan bisa diwujudkan,� ujar Misran. Misran berharap akan segera menyusul berdirinya klub cabang olahraga lainnya di Agam, termasuk di Lubuk Basung sekitarnya. Dengan adanya klub dari berbagai cabang olahraga, diharapkan pembinaan para atlit semakin bisa dilakukan dengan baik. ŠPen

BUKITTINGGI Dari Rakorwil Pemuda Pancasila Sumbar di Bukittinggi

Persoalan Angdes dan Angkot

Leo : Semua Anggota Mesti Terdaftar

Belum Ada Solusi BUKITTINGGI, BiNNews — Pengurus Koperasi Angkutan IKABE Bukittinggi datangi kantor DPRD setempat. Mereka meminta agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bukittinggi menertibkan angkutan pedesaan yang telah leluasa menaikkan penumpang dalam kota. Sehingga merugikan angkutan kota yang beroperasi di dalam kota. Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan antara angkutan pedesaan dengan angkutan kota bahwa tidak boleh menaikkan penumpang dalam kota. Kedatangan sejumlah pengurus IKABE ke kantor DPRD Bukittinggi disambut oleh Wakil Ketua DPRD, Darwin dan Jusra Adek, dan anggota DPRD lainnya, Kamsril Katik nan Kayo, Syahril Muchtar, H. Marjis dan M Ridha serta Kepala Dishubkominfo Kota Bukittinggi, Syamsumar. Pertemuan itu belum menghasilkan solusi apa-apa, karena Dishubkominfo menilai persoalan yang terjadi di jalan raya tersebut merupakan kewenangan Polisi Lalu lintas sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 tahun 1999.Tapi menurut Kadishubkominfo, Syamsumar, pihaknya akan mencoba untuk mempelajarinya lagi. Sehingga akan didapatkan kesepakatan antara kedua perusahaan angkutan antara dua daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi ini.Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Bukittinggi, H. Marjis, mengatakan, permasalahan ini harus disikapi dengan menerpakan sejumlah sanksi tegas terhadap angkutan yang telah melanggar perjanjian awal tersebut. Dia juga berharap agar Dishubkominfo Kota Bukittinggi dan Dishub Kabupaten Agam dapat mencarikan solusi dengan duduk bersama untuk mendudukkan permasalahan tersebut. Sehingga didapatkan solusi yang jelas serta dapat menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak. Dikatakannya, sesuai dengan komitmen awalnya, angkutan pedesaan tidak boleh menaikan penumpang di dalam kota dengan menutup pintu ketika masuk ke dalam kota. Ini harus benar-benar dilakukan serta diawasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait, tam-

bah Marjis.Sementara itu, menurut Anggota DPRD yang Lain, Syahril Muchtar, menawarkan solusi, agar Dishubkominfo Agam dan Bukittinggi menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan bersama, jika perlu direkomendasikan oleh Dishub Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dengan sanksi tegas tersebut sopir tidak berani lagi untuk melakukan pelanggaran, sehingga tercipta keadaan yang kondusif antara kedua angkutan ini. “Sanksinya bisa berupa pencabutan izin-nya,� tegasnya.Anggota DPRD, Kamsril Katik nan Kayo, juga menyarankan agar diberi sanksi yang tegas. Menurutnya, Pemerintah Kota harus menyediakan terminal angkutan pedesaan di Luar Kota Bukittinggi. Karena kecurangan yang biasanya dilakukan para sopir angkuta pedesaan ke dalam kota tersebut sulit dideteksi dan diawasi. Sementara mereka tidak memberikan kontribusi yang jelas untuk Kota Bukittinggi, tegasnya. Ketua IKABE Bukittinggi-Agam, Yulias Zaman mengatakan, Pemerintah Kota belum mampu

meletakkan sesuatu pada tempatnya. Buktinya, orang yang ditugaskan untuk memimpin Dishubkominfo belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. “Yang bersangkutan baru akan mempelajari persoalan perhubungan yang terjadi, padahal sudah harus ada tindaklanjutnya, tegasnya .Sementara menurut Wakil Walikota Bukittinggi, Harma Zaldi, pihaknya juga belum mampu memprediksi solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Menurutnya, jika memang akan dilakukan pembatasan jalur angkutan pedesaan masuk ke dalam kota, tentunya butuh kesepakatan terlebih dahulu. Namun untuk saat ini kita serahkan pengaturannya ke Dishubkominfo Agam dan Bukittinggi untuk menindak lanjutinya.�Kedepan kita harus menciptakan Kota Bukittinggi menjadi kota pejalan kaki, sehingga tidak banyak lagi polusi udara. Akan kita pikirkan solusinya dengan SKPD terkait,� jawab Walikota di DPRD usai menyampaikan hantaran RPJMD 2011 hingga 2015, Rabu (2/2). ŠR’dson

Pengurus PSM ABTB Terbentuk

Program KB Bukittinggi Berhasil BUKITTINGGI, BiNNews — Program keluarga berencana (KB) di Bukittinggi untuk tingkat Sumatera Barat dinilai sudah cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan banyaknya pasangan usia subur yang masuk dalam program keluarga berencana. Dalam persentase tahun 2010 lalu, angkanya mencapai sekitar 65,81 persen. Hal ini terungkap dalam dialog interaktif yang disiarkan secara langsung melalui Radio Elsi FM, Selasa (1/2) pagi. Dialog bertajuk KB Kesehatan sebagai Wujud untuk Menuju Keluarga Sejahtera menghadirkan narasumber Asisten II Setko Bukittinggi, Ismail Djohar sebagai pembicara utama, Zuibar selaku Kepala Kantor Pem-

berdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Syafri Desti sebagai Kasie Kesga, dan Rini Santy, Kasie Gizi. Hitung-hitungan angka 65,81 persen itu, menurut Ismail Djohar, tahun lalu pasangan usia subur di kota Sanjai sekitar 15.673 pasangan. Sementara yang ikut KB sebanyak 10.315 pasangan. Pada 2009 tercatat 15.296, yang ikut program KB terhimpun 10.477 pasangan atau 68,50 persen. Zuibar menuturkan, tahun lalu jumlah peserta KB berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat terealisasi 3.609. Rinciannya adalah peserta KB spiral 278, kontak wanita 91, kontak

pria 7, implan 181, suntik 1.497, pil 506 pasangan dan kondom 599. Sedangkan 2009 perkiraan permintaan masyarakat untuk peserta KB baru 3.000, terealisasi 3.837 pasangan. “Untuk target program KB tahun 2011 tengah kami bicarakan, mudah-mudahan terealisasi dalam minggu ini,� ujar Zuibar. Syafri Desti ikut angkat suara. Dijelaskannya, pelayanan KB di Bukittinggi tidak dipungut bayaran. “Pelayanan gratis ini dengan catatan warga tersebut memiliki KTP, kartu keluarga miskin serta terdata dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,� ujarnya. Disinggung mengenai program pemberdayaan perempuan, Zuibar

BUKITTINGGI, BiNNews — Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Gedung Tri Arga Kota Bukittinggi, Kamis (3/2). Rakorwil ini mengagendakan konsolidasi organisasi dan konsolidasi kader secara nasional yang dilakukan di Sumatera Barat.Rakorwil seSumbar ini dihadiri oleh pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumbar serta seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) yakni, dari unsur Ketua dan Sekretaris. Rakorwil ini dipimpin langsung oleh Ketua MPW Sumbar, Leonardy Harmaini.Majelis Pimpinan Cabang (MPC) yang datang dari Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Sawah Lunto. Sementara itu, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar dan Mentawai meminta pertemuan ini agar dimandatkan.Dalam sabutannya Leonardy menyampaikan, konsulidasi untuk kecamatan atau desa harus diselesaikan pada bulan Februari 201,1 dan tinggat kabupaten atau kota agar dapat selesai pada bulan Maret hingga November. Selain itu, Konsolidasi Musyawarah Cabang (Muscap) akan di laksanakan di luar bulan Puasa, sedangkan Musyawarah Wilayah (Muswil) akan dilaksanakan pada November 2012.Selain itu, usai Rakorwil Leonardy mengatakan, langkah yang dilakukan untuk memajukan organisasi Pemuda Pancasila dengan mengkosolidasi keanggotaan dan meregistrasi setiap anggotanya.�Grand strategi kami agar para anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dan mendaftarkan anggota baru. Dengan demikian, sebagai organisasi kemasyarakatan dengan keanggotaan terdaftar, kita akan menyusun program yang mebuat kita dekat degan masyarakat,� ucap Leonardy.Leonardy mengharapkan sebagai organisasi kemasyarakatan bisa bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung Pancasila, dan dapat meningkatkan kinerjanya, serta kebaktiannya di dalam masyarakat. “Diharapkan pembentukan pengurus serta mengaktifkan kembali kehadiran organisasi ini di setiap daerah yang ada di Sumbar bisa berkonstribusi positif bagi pembangunan,� ungkapnya. ŠR’dson

menuturkan program pemberdayaan tersebut dilakukan secara total. “Jadi totalitas menuju perempuan seutuhnya,� kata dia lagi. Pemberdayaan perempuan tentu ada tahapan-tahapannya, mulai ekonomi, kesehatan hingga lingkungan. “Bila hanya suami saja yang punya penghasilan, posisi tawar perempuan dalam keluarga tidak cukup baik,� ucapnya. Malahan tahun 2011 ini ada arahan dari pusat agar perempuan juga aktif berpolitik. Kalau misalnya di DPR banyak anggotanya yang perempuan, tentu program perempuan lebih bisa berjalan karena merekalah yang lebih tahu mengenai kebutuhan mereka sendiri. ŠR’dson

BUKITTINGGI, BiNNews — engurus Ikatan Forum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh resmi dilantik dalam sebuah musyawarah organisasi tersebut, Selasa (1/02) pagi. Pelantikan pengurus baru itu dilakukan langsung oleh Camat ABTB Rismal Hadi bertempat di aula kecamatan setempat. Terpilih sebagai ketua adalah Widi Hamdani, wakil ketua Dewi Nirmala, sekretaris Riris Risanti dan bendahara dipercayakan kepada Kusyati. Camat Rismal bertindak selaku penasihat organisasi. Mereka menjabat untuk masa empat tahun, mulai 2011-2015. Sebelumnya organisasi ini bernama Tim Koordinasi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan. Camat Rismal menjelaskan, organisasi ini merupakan sebuah wadah sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam berbagai program untuk membantu warga yang tidak mampu. PSM aktif memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak yang kurang mampu, bantuan untuk orang lanjut usia dan penyandang cacat. “Ikatan Forum PSM ini menjembatani permasalahan sosial dari tingkat bawah sampai tingkat kota, demikian juga sebaliknya, dengan mengkoordinasikan antara kecamatan dan kota,� ujarnya saat memberi sambutan. Lebih jauh Rismal menerangkan, PSM lebih berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah di kelurahan untuk mendata permasalahan sosial di delapan kelurahan yang ada di ABTB. Merekalah yang menentukan siapa yang pantas mendapat bantuan sosial, baik Jamkesmas maupun bantuan sosial lain. Š R’dson

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

8

PASAMAN BARAT

Bupati Bahar Beri Kesempatan Guru untuk Bersekolah Lagi PASAMAN BARAT, BiNNews — Guna meningkatkan kualitas guru SLTP dan SD, Pemkab Pasaman Barat memberikan peluang kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S I mapun S II. “Izin belajar diberikan asal tidak mempengaruhi tugas pokok.

Dengan semakin majunya teknologi dan informasi pendidikan sekarang yang sudah merambah berbagai aspek dunia pendidikan, guru dituntut pula dengan meningkatkan intelegensi, ilmu pengetahuan dan kreasi,� ungkap Bupati Pasaman Barat H. Baharruddin dalam acara temu ramah dengan

pihak Universitas Bung Hatta, Rabu Di Pasaman Barat ada sekitar 800 guru SD yang tingkat pendidikannya masih setara dengan diploma atau sarjana muda. “Bagi siapa saja yang ingin mengikuti atau melanjutkan pendidikan akan kita beri kesempatan sebesar-be-

sarnya dengan memberikan izin belajar,� ungkap Baharruddin. Baharuddin juga memberikan kesempatan bagai pegawai negeri lainnya untuk juga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan fakultas yang diminati. ŠBuyung

1000 Hektar Lahan Sawit Ditawarkan PASAMAN BARAT, BiNNews — Dalam Rangka meningkatkan kehidupan masyarakat terutama di daerah Utara Pasaman Barat, tepatnya di Kecamatan Parit Koto Balingka, Bupati Baharuddin menawarkan pembukaan lahan kebun sawit seluas 2000 hektar di Air Runding yang nantinya 1000 hektar merupakan kebun inti perusahaan dan sisanya menjadi kebun plasma milik nagari Parit. Pembangunan perkebunan ini dilakukan secara kebersamaan, mudah- mudahan dengan kebun plasma perekonomian masyarakat akan meningkat, kata Bupati Baha-

ruddin. R, MM Senin (31/1) saat meresmikan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Parit. Bahar mengaku sangat terkesan dengan peresmian tersebut karena yang pertama dari 19 nagari yang ada ini patut jadi contoh bagi nagari lainnya. Walinagari Parit, Makmur menjelaskan kepergurusan KAN merupakan hasil musyawarah ninik mamak nagari yang nantinya dapat membimbing cucu kemenakan baik dalam segi agama maupun moral kehidupan sehari –hari serta adat da budaya dpat sejalan di tengah – tengah masyarakat. ŠBuyung/Dc

Suasana Rakor SKPD di Aula Bapedda Pasaman Barat

Bupati Pasbar Rakor SKPD Tingkatkan PAD

Bupati Bahar saat akan melantik pengurus KAN Nagari Parit

PASAMAN BARAT, BiNNews — Guna menggerakaan berbagai program maka seluruh SKPD mesti mampu meningkatkan pendapan asli daerah (PAD). Demikian ditegaskan Bupati Pasaman Barat, Baharuddin pada rapat yang digelar di aula kantor Bappeda setempat (3/2). Bupati menegaskan agar retribusi dan PAD harus dikaji terutama hal-hal apa yang sangat menunjang dalam meningkatkan berbagai penghasilan seperti pajak dan retribusi dari Reklame, TKD, sarang burung wallet, terminal, kendraan bermotor, pasar, tera ulang, penginapan, villa, pengolahan limbah. “Bagi yang belum memiliki payung hukum kita ajukan Perdanya ke DPRD sehingga memiliki paying hokum yang jelas. Saya menginginkan setiap SKPD benar-benar mampu mencari jalan keluar bagaimana menggaet PAD agar pembangunan dapat dijalankan. Rapat koordinasi setiap SKPD akan diadakan sekali sebulan untuk evaluasi kinerja,� tegas baharuddin. ŠBuyung/ Dc

DHARMASRAYA

Kabag Kesra Jelaskan Soal Bantuan Korban Tsunami Mentawai DHARMASRAYA, BiNNews — Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) kabupaten Dharmasraya, Miyarso, SSos, Msi, meluruskan pemberitaan salah satu media terkait bantuan untuk korban tsunami Mentawai dari PT Dharmasraya Lestarindo (PT. DL). Dijelaskannya, uang bantuan tsunami Mentawai dari PT DL 6 November 2010 telah dikirim sebanyak Rp50 juta, dan ditambah Rp5 juta dari bantuan lainnya sehingga berjumlahRp55 juta. Bantuan diantar langsung oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Syafruddin R, Kabag Humas Pemkab, Pol-PP dan Kadis BPBD, Erizon. Pada pengiriman bantuan tersebut juga dikiriman bantuan sembako berupa 6 ton beras, 46 kartus mie instan dan 9 kardus makanan ringan. “Ini saya jelaskan supaya tak ada persepsi negative dari pemberitaan tersebut,� ujarnya. Š SAN

Bukti pengiriman bantuan yang diberikan PT. Dharmasraya LESTARINDO

Kunker, DPRD Dharmasraya Ikutkan Wartawan DHARMASRAYA, BiNNews — Pansus (Panitia Khusus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Dharmasraya bahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Retribusi Daerah mulai 1 hingga 5 Februari 2011. Kegiatan Tim Pansus DPRD Dharmasraya pada tanggal 1 Februari diadakan di kota Padang, dalam rangka pembahasan Ranperda RPJMD dan Retribusi Daerah. Selanjutnya tanggal 2 hingga 5 Februari melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Kampar dan Palalawan, Provinsi Riau. Kali ini, perjalan study banding dan perjalanan dinas DPRD Dharmasraya didampinggi dua orang wartawan, dari harian dan dari mingguan. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan yang baru, Bambang Hermanto yang didampinggi Kabag Persidangan, Syafrizal Yasin yang juga Senior PWI kabupaten Dharmasraya, dan Kabag Humas DPRD, Asrul di ruang kerjanya, Selasa (1/1). Menurut Bambang, kedepan DPRD Dharmasraya akan terus menjalin hubungan silahturahmi dan komunikasi yang baik dengan rekan wartawan, yang selama ini

sudah terjalin dengan baik dan perlu ditingkatkan terus. “Sebab, tanpa adanya kerja sama yang baik antara DPRD dengan awak media, maka setiap studi banding yang dilakukan tidak akan bisa dipubliksaikan,� ujar Bambang. Sekretaris Dewan yang terbilang dekat dengan wartawan ini selalu membantu tugas rekan wartawan, bukan saja di DPRD, namun sudah semenjak menjabat Kabag Humas dan Protokoler pada tahun 2008 lalu. Di setiap perjalanan DPRD, Bambang selalu akan mengikutkan wartawan dengan biaya perjalanan setara pegawai golongan II. Dikatakan bambang, tujuan perjalanan Studi Banding yang didampinggi wartawan adalah untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik, dan mempublikasikan apa yang dikerjakan Anggota DRPD selama study banding. “Sehingga tidak terjadi lagi persepsi yang negativ di tengah masyarakat,� katanya. “Kita harus

terbuka kepada publik,� tambahnya yang diamini Kabag Humas DPRD, Asrul. “Sehingga masyarakat semakin percaya kepada DPRD,� ujar Asrul. Kabag Persidangan DPRD Syafrizal Yasin memuji hubungan yang semakin harmonis antara wartawan dengan DPRD. “Hal ini mesti dicontoh oleh SKPD sehingga semua program pembangunan bisa terpublikasi dengan baik,� ujar Syafrizal. “Tentunya mesti didukung dengan anggaran perjalanan dinas bagi wartawan bersangkutan,� tambahnya. Di tempat terpisah, masyarakat Sitiung, Andi Lohari menyampaikan apresiasi kepada Sekwan Baru, Bambang Hermanto yang mengikutsertakan wartawan dalam kunjungan kerja DPRD. “Ini harus dipertahankan. Sehingga kontroversi di tengah masyarakat akan berangsur reda, karena apa yang dikerjakan Anggota DPRD terpubliksai dengan baik,� ujarnya. Ditambahkannya, waktu Bambang menjabat camat Sitiung, pejabat low-profile ini terbilang dekat dengan masyarakat dan selalu eksis dalam setiap organisasi. “Pak Bambang pandai bergaul dan sangat cocok menjabat Sekwan, yang salah satu tugasnya harus bisa menjembati kepentingan Pemkab di DPRD, dan sebaliknya,� ujarnya. ŠSAN

siswa SMA 2 Pulau Punjungyang kedapatan berkeliaran di jam pelajaran di warung dekat sekolah tersebut. 12 orang siswa SMA I Pulau Punjung juga digaruk karena hal yang sama. “Mereka kembali dilepas setelah diberi arahan dan membuat surat perjanjian yang diketahui orang tua masing-masing,� ucap Mahyuddin.

Tak sampai di situ saja, saat sedang dikonfirmasi wartawan, danru Pah Partona kembali melaporkan, regunya telah mengamankan 12 orang siswa SMK Koto Padang yang bolos sekolah. “Ini kami lakukan karena ada laporan dari guru sekolah bersangkutan,� jelas Partoma. “Para siswa kembali dilepas setelah diberi pengarahan

dan membuat surat perjanjian,� tambahnya. Ditegaskan Mahyuddin, tujuan dari rahazia penyakit masyarakat ini adalah untuk memberikan pelayanan yang disiplin terhadap anak-anak yang masih usia muda, agar jangan tidak membuang masa mudanya. ŠSAN

Satpol-PP Dharmasraya Unjuk Prestasi DHARMASRAYA, BiNNews — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Dharmasraya, Mahyuddin terus membenahi struktur organisasi di lingkungan kerjanya. Hal ini terlihat dengan semakin gencarnya anggota Satpol-PP yang dipimpinnya dalam melakukan operasi penegakan Perda sesuai dengan tugas dan fung-

si masing-masing pleton. Salah satu tugas Satpol-PP adalah, memberikan pelayanan di kecamatan dalam rangka membantu camat di bidang keamanan dan ketertiban serta penegakkan Perda, ucap Mahyuddin didampinggi Kasi Operasi, Darnis. Kegiatan rutin Satpol-PP untuk pene-

gakan Perda dan pembentukan mutu manusia (SDM) terlihat dengan dijaringnya mudamudi di Pulau Punjung pada tanggal 28 Januari lalu. Muda mudi yang pacaran di tempat sunyi dijaring dan diketahui berasal dari Sungai Dareh. Penangkapan tersebut yang dilakukan Danru, Pah Partoma. Penertiban dilanjutkan dengan penangkapan 8 orang

SOLOK

Syamsu Rahim Minta Restu DPP Demokrat? PADANG, BiNNews — Bupati Kabupaten Solok Syamsul Rahim (SR) bersama 12 DPC Partai Demokrat se Sumbar tertangkap mata koresponden binnewsinline di Lobbi Hotel Sahid Jakarta, Kamis, (3/2). Dari seorang anggota rombongan mereka diajak SR untuk menemui Ketua Umum DPP partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Rencananya Pak SR dan kita mau menemui Ketua Umum untuk minta restu terkait majunya Pak SR sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Sumbar pada Musda partai Februari ini,� ujarnya. Tapi menurut sumber tersebut, pertemuan dengan Anas tidak tercapai karena padatnya jadwal

ketua umum. “Akhirnya kami hanya bisa bertemu dengan seorang petinggi DPP, Bang Saan,�ujarnya. Terkait berangkatnya dua belas DPC Parai Demokrat bersama seorang yang disebut-sebut kandidat kuat Ketua DPD Partai Demokrat menggantikan Djufri. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Gusfen Khairul mengatakan tidak tahumenahu adanya DPC yang berangkat ke Jakarta. “Saya justru baru tahu dari anda, kalau memang iya, dalam konteks politik, sah-sah saja,�ujar

Gusfen dihubungi Kamis malam. Diakui Gusfen, pertarungan perebutan Demokrat satu Sumbar semakin memanas jelang Musda Partai Demokrat, malah antar calon baik dari internal dan eksternal partai sudah mulai menyusun kekuatan dan berani mengatakan dia dapat dukungan dari banya DPC. Tapi, upaya kandidat meyakini DPC dengan membawa ke DPP meminta restu, kata Gusfen, tidak akan berarti terhadap perubahan sikap DPP yan netral pada Musda Demokrat Sumbar bulan ini. “Karena dikultur Demokrat sendiri tidak kenal istilah minta restu-restuan, apalagi sampai hari ini DPP tetap netral dalam Musda Partai Demokrat Sumbar,� ujarnya. ŠAdrian

Golkar Kabupaten Solok Dikukuhkan SOLOK, BiNNews — Di penghujung bulan Januari 2011 kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Drs. Desra Ediwan Anantanur dilantik Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Barat. Ini kali kedua Desra Ediwan memimpin Golkar setempat. Sebanyak 102 orang pengurus DPD II Golkar Kabupaten Solok periode 2010-2015 Senin (31/1) di Gedung Solok Nan Indah Koto Baru dilantik Ketua DPD Golkar Sumatera Barat Ir. Hendra Irwan Rahim. Pelantikan ini dihadiri sejumlah pengurus partai politik lainnya. Hendra Irwan Rahim menyambut baik banyaknya kader partai lain yang bergabung kepartai berlambang pohon beringin ini. Semoga jadi pertanda baik dan jadi titik balik kebangkitan partai, papar Irwan . Ke depan, harap Irwan jangan ada lagi pengurus yang mengoyang keutuhan partai karena mera-

sa tidak puas. Kalau ada yang merasa tidak puas langsung dibicarakan dan dimusyawarahkan. Artinya jangan ada lagi dinamika-dinamika perpecahan. Jika ada pengurus mengoyang partai lebih baik tidak jadi pengurus. Irwan minta kepada ketua partai untuk mengevaluasi kepengurusan dalam rentang waktu enam bulan. Jika ada yang tidak mampu dan tidak loyal kepada partai lebih baik mundur. Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Solok terpilih Desra Ediwan mengatakan, pelantikan ini sebagai awal dan langkah baru bagi Partai Golkar Kabupaten Solok. Kepengurusan ini perlu dukungan semua pihak karena tidak mungkin dapat dimajukan oleh seorang ketua saja. “Tanggung jawab membesarkan partai berada ditangan bersama, tidak bisa hanya ketua sendiri

yang membersarkan partai tanpa dukungan bersama,� jelas Desra yang juga Wakil Bupati Solok. Tantangan kedepan sangat berat, perolehan suara 36 persen pada Pemilu 2004 menjadi target pencapaian pada pemilu mendatang. Pemilu 2009 lalu suara Golkar jatuh hingga 24,6 persen. Tantangan inilah yang harus menjadi target para pengurus dan kader mendatang. Desra berharap, para kader harus berbuat ditengah masyarakat, sehingga keberadaan partai dirasakan dan cintai oleh masyarakat. Kader jangan pernah berjanji muluk-muluk kepada masyarakat, karena dapat menghilangkan simpatik masyarakat terhadap partai. Sikap dan tingkah laku kader ditengah masyarakat akan jadi perhatian oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu jangan hancurkan nama partai untuk kepentingan pribadi. ŠAznul Hakim

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

9

SAWAHLUNTO

Puluhan PNS Darmawi Jemput Aspirasi Masyarakat Ajukan Pindah SAWAHLUNTO, BiNNews — Puluhan pegawai negeri dilingkungan pemerintah kota Sawahlunto beramai-ramai mengajukan pindah ke kota lain. Menurut keterangan kepala Kantor Kepegawaian Daerah (KKD) kota Sawahlunto, Yusmanidar, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/2), hingga kini sudah ada 64 pegawai yang mengajukan surat pindah. “Alasan kepindahan mereka rata-rata karena ingin dapat berkumpul dengan keluarga yang suami atau istrinya bekerja disana. Selain itu, ada juga yang ingin memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) di kampung halamannya, dan juga ada yang mengaku karena menda-

pat tawaran gaji yang lebih menjanjikan atau lebih baik ditempat barunya itu,�ungkap Yusmanidar. Menurutnya, dari 64 pegawai yang mengajukan surat pindah dari golongan II dan III termasuk 3 orang dari eselon III tersebut, sudah mendapat kepastian di daerah tempat mereka akan bertugas. Hanya saja, dua diantaranya masih menunggu persetujuan dari pemerintahan tempat mereka akan bertugas. Mengingat beban anggaran belanja aparatur yang kini mencapai 62% dan terbilang cukup besar, menurutnya, dari sisi anggaran ada keuntungan bagi pemerintah kota ini dengan kepindahan sejumlah pegawainya. Š Amin

SAWAHLUNTO, BiNNews — Anggota komisi II DPRD Propinsi Sumbar dari partai Gerindra, Darmawi, Rabu (2/2) kemarin mengunjungi kota Sawahlunto dalam rangkaian menjemput aspirasi masyarakat (Asmara) ke seluruh wilayah yang termasuk dalam daerah pemilihan (Dapil) III, di gedung Threes Heritage (Ananta Service Station). Sebelumnya, pada tahun 2010 lalu Darmawi telah melakukan lawatan kunjungan menjemput aspirasi masyarakat di kabupaten Dharmasraya. Usai mengunjungi Sawahlunto, Darmawi akan melanjutkan lawatannya menuju kota Padang Panjang. Dalam kunjungan yang dihadiri sejumlah pengurus masjid dan beberapa tokoh masyarakat dari empat kecamatan yang ada di kota ini, Darmawi mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan ke pemerintah propinsi untuk men-

galokasikan dana sebesar Rp750 juta untuk kota Sawahlunto. “Rekomendasi yang telah disetujui untuk bantuan di kota Sawahlunto ini adalah, untuk 9 rumah ibadah senilai Rp200 juta, bantuan sapi sebesar Rp100 juta, serta bantuan bibit kakao senilai Rp300 juta,�ungkap Darmawi. Dihadapan warga yang hadir, Darmawi juga berharap agar

Darmawi, Anggota komisi II DPRD Sumbar didampingi Yudi saat berdialog dengan warga Sawahlunto

nantinya masyarakat kota ini dapat memanfaatkan bantuan ini agar kedepannya dapat menambah atau memperbaiki taraf perekonomiannya. “Satu hal yang harus diingat adalah, bantuan yang akan diberikan ini bukanlah uang dari Anggota dewan, melainkan uang dari pemprof untuk membantu program dimasing-masing kota dan

kabupaten,�terangnya. Dari hasil pertemuan dengan masyarakat ini, lanjutnya, kami akan membawanya ke dewan dan selanjutnya merekomendasikannya kepihak pemerintah propinsi. Tetapi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, harap mengajukan proposal yang ditujukan pada gubernur Sumbar,� pungkas Darmawi. ŠAmin

ingan harga di pasar yang sampai mencapai Rp.14.000,- 1 kg nya,� tambah Yofritas. Tampaknya dengan diadakannya operasi pasar ini oleh pemerintah, masyarakat merasa sangat terbantu sekali, seperti yang dituturkan oleh ,Reren, Salah seorang

masyarakat yang ikut membeli beras operasi pasar ini, kepada BiNNews (3/1), mengatakan,� Kami merasa sangat terbantu sekali dengan operasi pasar ini, kalau tidak, mungkin kami telah membeli beras mahal di pasar,� tuturnya, dengan senang hati. wAciak

SIJUNJUNG

Beras Langka Operasi Pasar Digelar SIJUNJUNG, BiNNews — Selain langka, beras juga mahal di Sijunjung. Hal ini disebabkan karena hasil panen petani diboyong ke Jambi dan Riau sebab harga beras di dua provinsi lebih tinggi. Akibatnya stock beras berkurang dan harga naik. Selain itu juga disebabkan oleh keterlambatan musim tanam, cuaca ekstrem sehingga merubah siklus musim tanam. Guna mengantisipasi kelangkaan beras lebih jauh, Dinas Koperindag Sijunjung, kembali mengelar operasi pasar khusus beras di depan kantor Walinagari Sijunjung Kamis (3/2). Selain itu Pemkab Sijunjung juga telah melakukan beberapa langkah diantaranya memberdayakan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di sentra produksi gabah seperti di Tanjung Bonai Aur, Padang Sibusuk, Lubuak Tarok dan Pulasan.

Koperindag (3/1) Operasi pasar ini dilakukan di beberapa titik, salah satunya di pasar Sijunjung ini, disini masyarakat hanya di beri 10 kg/ orangnya, dengan harga Rp.6.400,_ dan ini cukup membantu masyarakat, kalau di band-

Sekda Bakri: Mulianya Peran Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga Masyarakat antusias ikuti operasi pasar khusus beras di Pasar Sijunjung

Kali ini, memang operasi pasar sengaja diadakan bertepatan dengan hari pasar di Sijunjung, pasalnya pasar Sijunjung ini adalah bisa di katakan induknya pasar di antara pasar- pasar yang ada di kabupaten ini.

“Ini kali kedua diadakannya operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga beras beberapa bulan belakangan ini, ini hanya sekedar membantu dan meringankan,� ungkap, Yofritas, Kepala Dinas

SIJUNJUNG, BiNNews — Sekretasis Daerah Kabupaten Sijunjung, Drs.Bakri membuka resmi seminar sehari yang diadakan organisasi masyarakat Salimah, (persaudaraan muslimah) di gedung pancasila Kamis (3/2) lalu dengan tema, menjadi ibu penuh cinta, sekaligus melantik pengurus pimpinan daerah persaudaraan muslimah kabupaten Sijunjung, periode 2011-2014 yaitu, Juwita. S.Pd.M.Pd. sebagai ketua mengantikan Drg, Arymbi.P. Bakri, menyampaikan, “Profesi yang paling tertinggi seorang perempuan adalah kiprahnya sebagai isteri dan ibu di rumah atau disebut ibu rumah tangga, kalau kita sudah memutuskan dan men-

Seminar sehari di gedung Pancasila Muaro Sijunjung

erima peran sebagai ibu rumah tangga kita wajib menjalankan semuanya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, termasuk terhadap anak-anaknya, sebab dari ibulah anak-anak mendapatkan pelajaran pertamanya, juga sangat besar peran pengaruhnya terhadap keberhasilan anaknya tersebut. dan kemudian Sekda Bakri, berharap, dengan adanya seminar sehari ini, akan menambah wawasan dari ibu-ibu yang hadir

disini, dan bisa lebih bermanfaat pada keluarganya masing-masing. Selesai membuka secara resmi, seminar sehari dan melantik pengurus pimpinan daerah persaudaraan muslimah, yang baru, kemudian dilanjutkan dengan pemberian makalah oleh isteri sekda, Dra Yetti Murni Bakri, yaitu mengenai ,�sharing pengalaman sebagai ibu dan ketua P2TP2A kabupaten Sijunjung,�. ŠAciak

Meriahkan HUT ke-62

Pemkab Sijunjung Gelar Sunatan Massal SIJUNJUNG, BiNNews — Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Sijunjung ke- 62 tahun 2011 ini, berbagai kegiatan di setiap kecamatan digelar. Seperti di kecamatan Sijunjung pada Selasa (1/2) yang lalu, selain jalan jantung sehat, dan pameran kuliner yang pesertanya adalah nagari-nagari juga diadakan sunatan massal gratis di Puskesmas Sijunjung. Masyarakat terlihat antusias membawa anaknya untuk disunat. “Kita tidak menyangka peserta

sunatan massal membludak, anak yang sudah disunat sudah mencapai 55 orang, apalagi bila seluruh nagari hadir,� ungkap salah seorang dokter. Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, menyampaikan, “Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Sijunjung ke-62 ini, kegitan, sunatan massal dan kuliner ini adalah rohnya hari jadi kabupaten Sijunjung ini. Dua kegiatan ini memang sengaja diadakan pada setiap kecamatan,� ucapnya. ŠAciak

Bank Nagari Sijunjung Salurkan Kredit KP-E SIJUNJUNG, BiNNews — Guna memajukan usaha bersekala mikro yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat, Bank Nagari Sijunjung, selama 2010 telah menyalurkan pinjaman berupa modal kerja dan investasi kepada petani peternak sapi di daerah setempat. Pinjaman modal yang disalurkan melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) untuk kegiatan pembibitan dan pengembangan sapi. Menurut Pimpinan Cabang Bank Nagari Sijunjung, H. Syafian Sara, Selasa (31/1) di lokasi peternakan sapi kelompok tani (Keltan) Gaboyo, Kecamatan IV Nagari, kepada Wakil Bupati Sijunjung, Muchlis Anwar, awalnya kuota pemberian bantuan ini hanya untuk satu keltan dengan plafon dana Rp260. juta. Namun karena begitu tingginya antusias masyarakat dengan kegiatan ini, sampai akhir 2010 telah bisa merealisasikan pemberian pinjaman modal ini Rp1,131 miliar. Dari jumlah pinjaman modal kepada lima keltan dengan jumlah anggota 87 orang itu, tambah Syofian yang juga didampingi Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan pangan (BP4K2P) Sijunjung, Ronaldi, masing-masing kelompok menerima bantuan jumlahnya berpariasi, dimana untuk satu anggota diberi plafon anggaran Rp20 juta. “ Kucuran dana yang diberikan itu sudah bisa merealisasikan 174 sapi,� terang Syofian. Sedangkan untuk pengembangan pen-

yaluran KKP-E yang sesuai dengan rencana Gubernur satu KK satu ekor sapi, awal tahun 2011 ini Syofian, juga telah mengucurkan Rp169 juta terhadap satu kelompok tani dengan jumlah 26 ekor sapi. Artinya apa yang menjadi program Pemprov, Bank Nagari Sijunjung yang selalu mendapat dukungan dari Pemkab setempat telah bisa merealisasikan KPP-E ini secara maksimal. Dari apa yang telah dilakukan pihak Bank Nagari dengan program KKP-E itu, Wakil Bupati Sijunjung, Muchlis Anwar, menyebutkan bahwa program ini sebetulnya sangat berdanpak positif terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan. Apalagi saat ini pemerintah propinsi sedang mencanangkan satu KK satu ekor sapi, namun di Sijunjung ini telah dimulai sejak satu tahun lalu. Selain yang disebutkan itu yang paling menonjol dalam pemberian kredit itu, Muchlis, melihat adanya tercipta pola integrasi peternakan dengan perkebunan sawit. Di-

mana, anggota keltan memelihara sapi diareal hamparan perkebunan sawit masyarakat yang bekerjasama dengan Pemkab setempat. Sedikitnya enam puluhan hektar hamparan sawit. Dapat dijadikan tempat memelihara ternak sapi itu. “ Kondisi ini sangat menguntungkan bagi petani. Satu sisi ternak dapat merumput, disisi lain sawit bisa tersiangi dan bahkan kotoran dari sapi itu dapat sekaligus sebagai pupuk tanaman sawit,� ujar Muchlis. Untuk pengembangan berikutnya, Muchlis berharap kedepan pihak Bank Nagari tidak saja memberikan bantuan modal ini kepada petani miskin. Alasannya, masyarakat yang mampu ini dapat dijadikan sebagai motivator bagi petani yang kurang mampu. Sehingga dalam pengembangan dan memajukan usaha ternak sapi ini ada semacam kompetisi antar masyarkat untuk menuju perkembangan ekonomi yang produktif. ŠAciak

Penyaluran KKP-E kepada Kelompok Taniprima Sakato

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

10

SEPUTAR SUMBAR

Pemkab Padang Pariaman Latih SKPD Terapkan IT PADANG PARIAMAN, BiNNews — Kabupaten Padang Pariaman menggelar pelatihan dan sosialisasi penerapan Teknologi Informasi kepada seluruh pimpinan SKPD se Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan yang dilaksanakan di Hall Pemda Saiyo Sakato ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni dan Damsuar. Dalam kesempatan tersebut Bupati Padang Pariaman menyampaikan “Pesatnya perkembangan IT, khususnya Internet, memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam bidang pemerintahan. Pemanfaatan IT dalam bidang pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Wakil Bupati menambahkan, “Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen akan menjadikan kabupaten ini sebagai Cyber Kabupaten ditahun-tahun mendatang, untuk itu perlu sosialisasi kepada

Amran Nur Berhentikan 4 Pejabat Struktural SAWAHLUNTO, BiNNews — Sedikitnya 123 pejabat dari eselon II,III, IV serta Kepala Sekolah dilingkungan pemerintah kota ini, Selasa (1/2) kemarin telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh walikota Sawahlunto, Amran Nur di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK). Dalam acara pelantikan yang terbilang besar-besaran itu, Walikota Amran Nur mengatakan, kerjasama dan kinerja pada masingmasing Dinas, Badan dan Kantor tak ubahnya seperti sebuah tim sepak bola. Ada pemain inti dan ada pemain cadangan. Ada yang diturunkan untuk bermain pada babak pertama, dan lalu bias saja digantikan oleh pemain cadangan. “Jika dalam sebuah tim tidak ada kerjasama yang baik atau tidak solid, maka tim itu tak akan bias mencapai hasil yang maksimal. Karna dalam sebuah tim, kemampuan individu saja tidak cukup untuk meraih sebuah prestasi tanpa didukung koordinasi yang baik antar sesama pemain lainnya. Demikian pula untuk mengisi formasi jabatan, jika yang dilantik pada hari ini tidak dapat menjalankan tugas, fungsi serta tanggungjawabnya dengan baik, maka bersiaplah untuk diganti,� tegas Amran Nur Dalam kesempatan tersebut, Amran Nur melantik 5 orang eselon II, 25 orang eselon III, eselon IV - V sebanyak 62 orang, serta 31 orang kepala sekolah SD, SLTP dan SLTA, dan penetapan Surat Keputusan (SK) Walikota kepada 6 orang pejabat pelaksana tugas (Plt).

Ruang monitoring pelayanan kependudukan online Pemkab Padang Pariaman

seluruh pegawai dan pimpinan SKPD agar bisa memanfaatkan teknologi informasi ini. Sementara itu, Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE), Rudi R. Rilis mengungkapkan, keg-

iatan sosialisasi dan pelatihan ini lebih menekankan kepada pelatihan pemanfaatan dan penggunaan email khususnya acount email dengan domain padangpariaman kab.go.id untuk tiap-tiap SKPD, se-

hingga nantinya diharapkan lalulintas surat-menyurat dan tatanaskah dinas lainnya bisa memanfaatkan acount email yang telah disiapkan oleh Bagian PDE,� ujarnya. ŠBiNNews/Humas

FGD Tentukan Prioritas RPJMD Padang Pariaman PADANG PARIAMAN, BiNNews — Focus Group Discusion (FGD) Reformasi Birokrasi di gelar di Pemkab Padang Pariaman Jumat, (4/2). Kegiatan dilaksanakan selama satu hari ini dibuka Wakil Bupati Padang Pariaman dan dihadiri oleh Kepala SKPD terkait. Damsuar menjelaskan pelak-

sanaan FGD ini dapat diketahui arah kebijakan prioritas strategis Refomasi Birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan menggali potensi pemikiran dan ide-ide dari peserta yang Damsuar

merupakan sebagai dasar bagi RPJMD,� jelasnya. Yang mendasari kegiatan ini adalah komitmen yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati untuk menempatkan Reformasi Birokrasi se-

bagai salah satu agenda utama dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah, jelas Kabag Organisasi &PAN Khairul Nizam, S.Pi, MM. Kegiatan FGD ini difasilitasi oleh tim dari Parthnership (kemitraan) yang diketuai oleh Dr. Abdul Malik Gismar. Š BiNNews/Humas

Pessel dapat Rp11 M untuk Pembangunan KTM PAINAN, BiNNews — Pemkab Pesisir Selatan tahun ini kembali mendapatkan bantuan pusat untuk pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Lunang Silaut I untuk menjadi kota baru sebesar Rp11 miliar. “Kita akan melengkapi beberapa fasilitas, seperti gedung SLTA dan Puskesmas,� kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pessel, Zefnihan, Selasa. Konsep pembangunan KTM sudah dimulai sejak 2008, dima-

na Pemkab Pessel mendapat kuncuran dana pemerintah pusat tahun 2009 sebesar Rp6,5 miliar dan pada 2010 Pemkab kembali mendapatkan bantuan Rp12,5 miliar. “Dari dana yang didapatkan, mulailah dibangun jalan, pembangunan pasar tahap I, pusat bisnis tahap I, aspal hotmix jalan sepanjang 5 kilometer serta pusat perbelanjaan yang tinggal pengoperasiannya,� tutur Zefnihan. Kecamatan Lunang Silaut

merupakan pusat perkebunan di Kabupaten Pessel dan ke depan diharapkan daerah Silaut menjadi kekuatan ekonomi baru di Pessel. Kawasan KTM yang memiliki luas 20 hektar adalah kawasan transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis. “Diharapkan sesuai master

plannya pada 2012 pasar KTM sudah berjalan optimal,� ucapnya. Sementara pengembangan KTM juga dapat mendorong percepatan mendorong wirausahawan baru di kawasan transmigrasi. Pemerintah akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan, pemebentukan kelompok tani, koperasi serta penguatan kelembagaan keuangan mikro. ŠBiNNews/Humas

Empat Pejabat Struktural Diberhentikan Sementara itu Empat pejabat struktural dilingkungan pemerintahan kota Sawahlunto resmi diberhentikan walikota Amran Nur, sesuai dengan amanah Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Ketiga Atas Perda Sawahlunto Nomor 3 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah disahkan DPRD beberapa waktu lalu. Keempat pejabat tersebut adalah, Joni Fitra, Kepala UPTD Pengelola TK dan SD Kecamatan Silungkang, Aljafri, Kepala UPTD Pengelola TK dan SD Kecamatan Lembah Segar, Eli Yasnimar, Kepala seksi Rekam Medis Bidang Medis Penunjang RSUD dan Riswan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Silungkang. Kepala Kantor Kepegawaian Daerah (KKD) kota Sawahlunto,Yusmanidar yang dikonfirmasi wartawan diruangkerjanya membenarkan hal tersebut. �Memang benar dalam mutasi ini ada empat pejabat struktural yang diberhentikan, tapi bukan pemberhentian dari PNS, melainkan pemberhentian dari jabatan structural saja. Hal itu sesuai dengan Keputusan Walikota Sawahlunto nomor : 82.3/20/KKD-SWL/ 2011 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tertanggal 28 Januari lalu,�terang Yusmanidar. wAmin

Kasus TBC Meningkat di Pessel PAINAN, BiNNews — Kasus penderita Tuberkulosis TBC di Kabupaten Pesisir Selatan dalam setahun terakhir dinyatakan meningkat. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (26/1) menunjukkan kenaikan kasus penyakit menular ini sebesar 5 kasus dari 392 kasus pada tahun 2009 menjadi 397 kasus pada 2010. “Kasus TBC terbanyak tercatat di puskesmas Tapan sebanyak 48 kasus, Air Haji 48 kasus dan Surantih sebanyak 42 kasus,� kata Kabid Penanggulangan Penyakit dan Bencana Dinkes Pessel, Satria Wibawa Kemudian, kasus TBC yang terjadi pada bulan Maret sebanyak 39 kasus, November tercatat 44 kasus dan Desember sebanyak 45 kasus. “Meningkatnya kesadaran si penderita untuk memeriksakan diri, temuan kasus semakin banyak,� tuturnya. Dengan banyak temuan kasus, berarti sosialisasi yang selama ini dilakukan berdampak kepada masyarakat. Temuan kasus dan kesadaran kesehatan si penderita juga tidak terlepas dari kerjasama elemen masyarakat dan perangkat daerah dari kabupaten sampai nagari atau kampung Setelah ditemukan sumber penderita TB paru maka rantai penyebaran penyakit yang disebabkan micro bacterium tuberculosis ini bisa diputus. ŠBiNNews/Humas

Sengketa Tanah Berbuntut Panjang, Ada Oknum Bermain ...dari hal 1 sebagai tergugat yang berlangung di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat bahkan telah sampai ke tingkat putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta, dimana pihak Kaum Dt. Pangulu Basa Nan Kuniang diputuskan MA sebagai pemenangnya, akhirnya berbuntut panjang. Keradapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik akhirnya mengeluarkan surat edaran yang pertama sekali mengecam dan menyebutkan perbuatan S. Dt Pangulu Bosa Nan Kuning (dalam hal ini sebagai penggugat dalam sengketa tanah tersebut) merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai harkat martabat Limbago Tertinggi Adat Nagari Aie Tabik karena telah memperalat putusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik di Pengadilan Negeri Payaumbuh. Surar Edaran KAN Aie Tabik No.05/KAN-E/11 tertanggal 9 januari 2011 yang dibuat di Payakumbuh ditandatangani oleh Ketua KAN Aie Tabik, F.Dt. Bandaro Nan Balidah, dan sekretarisnya M. Janis St. Mudo, dibuat atas terjadinya tindakan salah kaprah oleh salah satu pihak yan bersengketa di Sicincinb Nagari Aie Tabik yaitu S Dt. Pangulu Bosa Nan Kuning, yakni dengan memperalat keputusan sidang majelis peradilan adat Nagari Aie Tabik pada tanggal 4 Agustus 2007. Keputusan sidang majelis peradilan adat Nagari Aie Tabik pada tanggal 4 Agustus 2007 tersebut, menurut sinyalemen dan berita yang didengar akhirnya dijadikan bukti material S.Dt Pangulu Bosa Nan Kuning di dalam perkara sengketa tanah di Sicincin Nagari Aie

Tabik yang berlangung di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat bahkan telah sampai ke tingkat putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta. Oleh sebab, Pimpinan KAN Aie Tabik perlu menyampaikan tiga sikap yang bersifat prinsipil yang dituangkan ke dalam surat edaran. Sikap pertama menyebutkan putusan Peradilan Adat Nagari Aie Tabik berkenan dengan sengketa antara S.Dt Pangulu Bosa Nan Kuning dengan Z. Dt. Naro Nan Kuniang tahun 2007 belum menjadi keputusan Majelis Mufakat Tertinggi/Kabulatan Ka V (lima) Suku Adat Nagari Aie Tabik, oleh karenanya dinilai belum mempunya kekuatan hokum. Sikap kedua, keputusan final dan mengikat berada pada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi Adat Nagari Aie Tabik (Tahap V), sedangkan putusan tersebut baru memasuki Tahap I dan II yaitu, pengusutan, pemeriksaan, pendalaman serta pensiasatan (dalam adapt disebut Usua, Pareso, Sudi, Siasek). Sidang-sidang berikutnya adalah penelitian, perbandingan, rumusan, kesimpulan, mufakat, kebulatan dan keputusan (dalam adat disebut Tiliak bandiang, biang cabiak, gantiang putuih), namun kegiatan ini belum dilakukan. Oleh karenanya belum dapat diangap sah menurut sepanjang adat. Sikap ketiga, apapun putusan yang dikeluarkan oleh KAN Aie Tabik terkait dengan sengketa adat hanya berlaku dalam lingkup wilayah Adat Salingka Nagari Aie Tabik tidak boleh dibawa ke Ranah Hukum lainnya. Berdasar tiga sikap yang dituangkan dalam surat edaran

tersebut, juga menyampaikan tujuh point kesimpulan yang merupakan sebuah sikap prinsipil. Poin pertama menyatakan, perbuatan S.Dt Pangulu Bosa Nan Kuning merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai harkat martabat Limbago Tertinggi Adat Nagari Aie Tabik karena telah memperalat putusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik di Pengadilan Negeri Payaumbuh. Point kedua disebutkan, perbuatan yang tidak rasional dan objektif dari S.Dt Pangulu Bosa Nan Kuning sepertinya disuatu pihak yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik serta merta mengugat lagi ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, dilain pihak yang bersangkutan menjadikan putusan peradilan Adat Nagari sebagai bukti material (P-2) dalam persidangan Pengadilan Negeri di Payakumbuh. Ketiga, membatalkan dan tidak berlaku lagi isi keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No.01/Pdt-AT/ 2007/KAN Aie Tabik secara berlaku surut semenjak tanggal ditetapkan sekaligus membubarkan anggota majelis tersebut oleh sebab telah tercemar karena perbuatan salah satu pihak yang bersengketa., Keempat, menyesalkan serta kecdewa dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Payakumbuh yang tidak selektif serta arif dalam menerima bukti material serta keterangan yang diajukan oleh penggugat dengan memperalat suatu yang tidak patut, guna meraih kemenangan. Kelima, Majelis Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyidangkan perkara S.Dt Pan-

gulu Bosa Nan Kuning dengan Z. Dt. Naro Nan Kuniang terkesan tidak memperhatikan nilainilai yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2. Keenam, menghimbau kepada semua Lembaga Pemerintahan, Lembaga Sosial Masyarakat dan Lembaga Hukum yang menerima surat edaran ini agar berkenan memberikan respon dan argumentasi dalam rangka memelihara eksistensi kesatuan masyarakat hokum adapt di Indonesia pada umumnya, khususnya di Minang Kabau Sumatera Barat. Sikap kesimpulan terakhir, menyampaikan maaf kepada semua pihak seandainya didalam surat edaran tersebut terdapat kelemahan dan kekilafan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atas perhatian dan bantuannya. Surat Edaran tersebut disampaikan dengan hormat kepada Pimpinan DPR RI./Komisi III, Pimpinan DPD RI, Menteri Hukum dan HAM, Anggota DPR Dapil I dan II Sumatera Barat, Gubernur Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Kapolda Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Pimpinan DPRD Sumbar, Pucuk Pimpinan LKAAM Sumbar, Limbago Pucuak Adat Alam Minang Kabau di Pagaruyung Batu Sangkar, Walikota Payakumbuh, Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh, Kepala Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kapolresta Payakumbuh, Penguruw LKAAM Payakumbuh, camat Payakumbuh Timur, Pimpinan Limbago Mufakat Tertinggi/Kabulatan Ka V Suku Nagari Aie Tabik, Lurah Sicincin Mudik, dan EX anggota Majelis Peradilan Adat Aie Tabik.

Perkara Sengketa Tanah, Oknum Bermain M. Yanis St. Mudo, Sekretaris KAN periolde 2010-2015 Aie Tabik, saat dikomfirmasi Binnews, mengakui jika Surat Edaran tersebut sudah diterbitkan dan diedarkan. Ada kerancuan dan kejanggalan yang terjadei dalam kasus sengketa tanah antara S.Dt Pangulu Bosa Nan Kuning dengan Z. Dt. Naro Nan Kuniang. Semua kerancuan tersebut sudah dituangkan dalam surat edaran tersebut. Menurut M. Yanis St. Mudo, keputusan Peradilan Adat Nagari Air Tabit 2007 belumn dapat dipakai sebagai alat bukti. Kenapa ? Karena prosesnya belum sempurna. Proses hokum menurut adat sampai ketingkat final itu adalah gantiang putuih. Yang akan melaksanakan gantiang putuih itu adalah sidang pleno majelis tinggi nagari adapt. Dengan anggotanya 12 pucuak nagari. Proses ini yang belum sampai dilakukan. Inilah yang diperalat oleh Dt. Panghulu Bosa Nan Kuniang. Jadi, apapun yg dilakukan KAN pada masa itu tidak sah sebab KAN demisioner, KAN bukan dibekukan tapi dalam keadaaan demisioner tidak boleh mengambil kebijakan prinsip. Karena kalah di Makamah Agung, kaum Dt Naru Nan Kuiang mengadukan masalah ini pada KAN Aie Tabit pada bulan Desember 2010, dengan hasil KAN Air Tabit perlu mengeluaran Surat Edaran yang tembusannya sampai kepusat. M. Yanis St. Mudo, malah menilai terkait sengketa tanah antara S.Dt Pangulu Bosa Nan Kuning dengan Z. Dt. Naro Nan Kuniang banyak oknum yang terlibat, maka salah satu hasil musyawarah KAN bulan lalu

adalah membubarkan Majelis Peradilan Adat. “KAN baru tidak akan mau menanggung resiko dengan pekerjaan KAN yang lama, sebenarnya Majelis Peradilan Adat itu tidak ada dalam kelembagaan KAN, tapi entah kenapa waktu itu KAN membuatnya, sebenarnya yang ada dalam urusan seperti itu Mufakat Tertingi Kebulatan Kalimo Suku Nagari Air Tabit, jadi disinalah biang cabiak gantiang putuih nyo, “ sebutnya. Maka dari itu, salah satu dari anggota Peradilan Adapt Nagari tahun 2007 lalu mengadukan masaah ini ke polisi, karena setelah dia baca hasil keputusan peradilan adat yang dibuat tahun 2007 lalu tersebut tidak sesuai dengan yang dimusyawarahkan waktu itu. Intinya, Keputusan Peradilan adat yang dibuat tahun 2007 tersebut, diubah belakangan. Seperti, Dt Pangulu Bosa Nan Kuniang dengan Dt Naro Nan Kuniang putus waris padahal ini hanya gugatan, tidak ada disampaikan waktu itu, dan yang lainnya salah satu dari poin 5 dari keputusan peradilan adat tahun 2007 ada yang dihilangkan, selain itu saksi saksi saat itu tidak ada yan disumpah, sedangkan pada keputusan dibuat disumpah. Karena tiga poin itu maka salah seorang angota peradilan adat mengadukan ke polisi. Ini pula yang diajukan sebagai bukti material (P-2) dalam persidangan Pengadilan Negeri di Payakumbuh oleh S.Dt Pangulu Bosa Nan Kuning, hingga akhirnya pihak Z. Dt. Naro Nan Kuniang kalah hingga tingkat Mahkamah Agung. Sementara, Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan peninjauan fakta bukti-bukti yang diajukan. ŠSakti

BiNNews

Edisi 216| Th V/ 7 - 13 Februari 2011

11

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

Urea............................ juga dibeli sebab padi sudah waktunya dipupuk, jadi karena harga cukup tinggi pak, kami hanya membeli beberapa karung saja, memupuk seadanya, sebab kalau kami paksakan sesuai kebutuhan kami tidak mampu lagi membelinya. Saya juga baru tahu kalau harga pupuk urea tersebut Rp80 ribu tetapi kok di tempat kami di jual

sampai Rp120 ribu,� keluh Roni. Eri petani asal IV nagari, “Di tempat saya urea Rp125 ribu per karungnya, kalau kita tahu harga pupuk urea bersubsidi tersebut Rp80 ribu, mungkin kita protes terhadap pengecer tersebut, tetapi karena kita tidak tahu dan kita juga sangat butuh pupuk tersebut, ya terpaksa juga

kita beli,� akunya. “Pemerintah harus menyingkapi persoalan ini dengan cepat, jangan berani berkomentar saja di media massa, untuk apa gunanya membikin statmen, sementara keadaannya tetap saja seperti itu, buktinya para pentani tetap saja menjerit, karena harga pupuk subsidi di jual diatas harga

HET (harga eceran tertinggi), jadi sebenarnya tidak perlu banyak bicara yang penting tindakan dan perbutannya itu yang harus dilakukan, seperti statmen yang pernah di keluarkan oleh koran BiNNews minggu lalu, oleh bupati Yuswir Arifin, tentang pupuk subsidi ini, mana buktinya, tetap saja para petani ini menjerit, dan

kalau memang benar statmennya tersebut, coba di beri tindak lanjutnya oleh KP3 (komisi pengawasan pupuk dan pestisida) tersebut,� ujar Alius AB, dengan nada kesal. Asriben anggota DPRD Sijunjung mengatakan, “Pemkab harus segera mengambil tindakan tegas, jangan melalai-lalaikan persoalan

ini, pemerintah daerah harus mengamankan situasi ini terlebih dahulu, kemudian evaluasi kerja yang menyangkut persoalan pupuk subsidi, sebab walau bagaimanapun pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat, jangan biarkan masyarakat petani tersebut sampai menjerit,� tegasnya. Š Aciak

Perda............................ Selain itu Perda tersebut masih banyak celahnya, karena kejelasan dari defenisi tentang cafe, diskotik atau karoke hingga kini peraturan pemerintah yang mengaturnya belum ada. “Kalau mau meningkatkan PAD kota jangan menerabas hal-hal terkait moral dan nilai-nilai yang hidup di tengah warga, apalagi tepat hiburan seperti itu tidak seusai dengan karakter si Padang,�ujarnya. Menurut Budiman, ada sebuah pertemuan tokoh agama di Jakarta belum lama ini, di mana satu dari banyak rekomendasinya, menyebutkan pemerintah daerah jangan terlalu memforsir pendapatan terhadap hal-hal yang berbau maksiat. “PKS kalah dalam votting pada paripurna pengesahan Jumat kemarin itu,�ujarnya.

Perda retribusi hiburan malam disahkan lewat votting dari 35 anggota DPRD Padang yang hadir hanya enam yang menyatakan tidak setuju ranperda di sahkan jadi perda. “Selain FPKS juga ada Fauzi dari Fraksi PAN yang berasal dari Partai Gerindra,�ujarnya. Perda yang menaikan tarif retribusi hiburan malam menjadi 75 persen, Disebutkan Budiman saat votting selanjutnya menyangkut penetapan besaran kenaikan tarif retribusi, ada fraksi yang mengusulkan kenaikan menjadi 35 persen, ada yang 50 persen dan 75 persen. “Akhirnya naik menjadi 75 persen, tapi kami tidak ikut konsekuensi kami menolak pengesahan perda itu,�ujarnya. Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Padang, M Dinul Ak-

bar mengatakan, sikap fraksinya terkait kenaikan retribusi hiburan malam 15 persen, tapi setelah lobi setuju menjadi 20%. “Namun ketika divoting kita kalah, yang menang 75% sesuai yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN,�ujarnya. Dinul membantah kalau perda ini sama dengan melegalkan maksiat di Kota Padang. “Salah itu, yang kita maksud dengan Perda ini untuk menjawab geliat perkembangan ekonomi dan meningkatkan PAD, terpenting lagi perlu dicatat, juga sekaligus mangkus menimbulkan efek jera bagi pengunjung hiburan malam,�ujarnya. Menurut Dinul kalau retribusnya mahal, tentu pengunjung hiburan malam terbatas bagi golo-

gan masyarakat ekonomi atas. “Jika tidak dinaikan, maka hiburan malam bisa diakses oleh semua golongan masyarakat, kalau sudah naik kaum ekenomi bawah pasti berpikir seribu kali untuk mengunjungi lokasi hiburan malam,�ujarnya. Sedangkan menurut Seketaris Fraksi PKS DPRD Padang, Muharlion, mengatakan sangat banyak sumber PAD yang elegan nan berbau Islami tanpa menerabas rambu-rambu nilai yang hidup di masyarakat belum tergarap maksimal oleh Pemerintah Kota Padang demi menambah pundipundi PADnya. “Tanpa pengesahan retribus kenaikan pajak hibran malam, saya yakin kalau sumber PAD yang Islami itu jika digarap maksimal, Padang tidak akan miskin,� ujarn-

ya, Senin (31/1). Pasalnya disahkan Perda tersebut, kata Muharlion, sama artinya Pemko dan DPRD Padang melegalkan tempat hiburan malam. “Pikir dong, harusnya semangat sebuah perda juga berlandaskan moral dan visi serta misi kita yang tercantum pada RPJP dan RPJM kota ini,�ujarnya. Muharlion menyebutkan sumber terbaru PAD itu, seperti Perda Biaya Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), menurutnya sangat sukses dalam realisasainya. “Baru sebulan efektif sudah menyumbang Rp 1,1 miliar PAD dari target 16 miliar tahun ini. Artinya apa, jika potensi PAD dari sumber elegan tadi digarap maksimal, justru Padang tidak akan minus, tak perlu retirubusi hiburan malam bangun kesejahteraan

di kota ini,�ujarnya. Bahkan di Kabupaten Jembarana yang menjadi lokasi favorit dikunjungi wakil rakyat Padang, menurut Muharlion bupatinya berani menghapuskan semua diskotik. “Kok kita yang mengakui adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah hanya untuk mengejar PAD harus melegalisasi dunia hiburan malam,�ujarnya. Malah, kata Muharlion, tugas di depan mata saja, seperti Perda Pajak Bumi Bangunan (PBB) belum dilakukan pembahasan. Padahal PBB itu mulai 2011 dan efektif 2014 di seluruh Indonesia tidak disetor lagi ke pusat. “Banyak daerah di Jawa Timur sudah membuat Perdanya dan sudah berlaku tahun ini, kalau Padang rencananya baru 2012,� ujarnya.ŠAdrian

“Kami sangat menyayangkan langkah pemko yang menjadikan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi jaminan pinjaman tersebut. Sebab, hal ini akan berimbas pada APBD kedepan jika terjadi kemacetan pembayaran pada pihak bank

Dunia,� ujar politisi PDIP itu. Selain itu, lanjut Dasrial, jika dana APBD sudah digunakan untuk menutupi hutang itu, maka pembangunan disektor lain akan menjadi terhambat,� tuturnya. Ia juga menambahkan, pem-

bangunan pasar tradisional bisa dilakukan secara bertahap dengan menggunakan APBD atau dengan menggunakan pinjaman dari perbankan lokal yang ada di Sawahlunto. Namun sudahkah pemko mencoba hal ini?.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, pasar belum mulai dibangun, tapi pihak pemko sudah menyodorkan tarif sewa perbulan yang mesti dibayar oleh pedagang. Jadi disini kami menilai sangat wajar bila pedagang keberatan karena

merasa dirinyalah yang berhutang pada bank Dunia, bukan pemko,� ujar Dasrial Eri, sang wakil ketua Badan Kehormatan DPRD itu. Sementara itu, menurut Afdal, Anggota komisi C, dari hasil Kunjungan Kerjanya ke Sulawesi be-

berapa waktu lalu, pihak DPRD Sulawesi juga menyarankan agar tidak menggunakan pinjaman dari bank Dunia dalam membangun pasar kota Sawahlunto. Sebab, didaerah itu juga terjadi masalah dikemudian hari,setelah menggunakan pinjaman dari bank Dunia. ŠAmin

evakasi. “Pak ustad tolong doakan juga ya,�ujarnya kepada Muharlion yang biasa dipanggil ustad di komplek tersebut. Kepanikan karena keselamtan putri-putri tersayangnya yang belum pasti sangat kentara terlihat di wajah ibu guru di sebuah sekolah di Padang tersebut. “Orang tua mana yang tidak cemas, khawatir dan panik kalau setiap saat kita lihat di TV situasi

kacau di Mesir dan anak-anak tercinta sedang menimba ilmu saat ini di sana,�ujarnya. “Ibu tenang dan serahkan segala sesuatunya ke Yang Satu,�ujar Muharlion Yang pasti tambah Sekretaris Fraksi PKS DPRD Padang ini, Pemerintah RI tidak akan tinggal diam untuk menyelamatkan warganya di Mesir. “Sekarang sudah dibentuk tim evakuasi WNI, dan hari ini pemulangan WNI tahap pertama sudah mulai

dilakukan,�ujarnya. Mendengar adanya evakuasi WNI di mesir oleh Pemerintahan SBY, Maidarlis sedikit lega, dia sangat berterima kasih kepada Pemerintah RI yang merespon cepat terkait situasi kacau di sana. “Semoga tidak ada hal yang terburuk terjadi kepada putri, menantu dan cucu saya, serta semua WNI di sana,�ujarnya. Evakuasi WNI di Mesir sendiri diketahuinya, setelah seorang or-

ang tua teman putrinya mengabarkan bahwa anak-anak mereka yang menuntut ilmu di Mesir segera dievakuasi. “Katanya, semua mahasiswa WNI segera di evakuasi dari negara tersebut,�ujarnya. Bahkan pemerintah sendiri telah menunjuk Mantan Menlu RI Hasan Wirayuda sebagai ketua tim evakuasi WNI di Mesir. Meski begitu, kekhawatiran Maidarlis belum hilang seratus

persen dari wajahnya, pasalnya apakah evakuasi orang-orang yang disayanginya langsung ke Padang atau ke Jakarta termasuk biayanya, hingga kini dia belum dapat informasi pasti. “Saya belum tahu, juga, terkait evakuasi kemana, dan biayanya yang nanggung siapa,�ujarnya. Gubernur Jamin Mahasiswa Asal Minang Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berjanji akan membantu

biaya pemulangan mahasiswa minang tersebut. “Saya segera mengambil langkah dengan DPRD terkait biaya pemulangan mahasiswa minang ke Sumbar,�ujarnya. Selain itu aset pemerintah Sumbar yakni satu unit mess mahasiswa di Mesir, Irwan menyerahkan keselamatannya kepada Pemerintah RI. “Saya yakin KBRI akan mengamankan asset kita di sana,�ujarnya. ŠAdrian

mengatakan Gubernur harus meminta persetujuan DPRD. Namun dalam perspektif semangat transparansi, mestinya Gubernur dari awal transparan, “Pimpinan DPRD saja tidak mengetahui, kami hanya tahu dari Koran. Sebagai penerima amanah rakyat mestinya Gubernur melibatkan public, menerima masukan termasuk dari DPRD yang merupakan mitra Gubernur. Ibaratnya, Gubernur adalah bapak, DPRD ini ibunya. Masa ibu tidak tahu untuk persoalan yang strategis seperti ini,� katanya. Zul mengusulkan, mestinya Gubernur bila memang betul-betul ingin transparan sesuai spirit awalnya untuk menjadi Gubernur kenapa tidak dibuka masukan dari masyarakat. “Bahkan lebih jauh saya berharap ada uji publik terhadap calon Sekda sehingga masyarakat

luas bils melihat kapasitas dan integritas calon Sekda dari semua sisi. Sayangnya Gubernur sejak awal tidak transparan,� tuku mantan pengurus LBH padang ini. Gubernur Salah Resek Zulkifli Jailani juga menyentil program uji kelayakan dan kepatutan terhadap birokrat eselon III dan IV yang dilakukan Gubernur Provinsi Sumatera Barat barubaru ini. “Bila Gubernur cerdas, bukan fit dan poper tes terhadap pegawai eselon III dan IV yang dilakukan. Mestinya Gubernur memprioritaskan pengisian jabatan Sekretaris Daerah dan para asisten untuk persiapan pematangan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga arah pembangunan jelas. Setelah itu baru merambah ke struktural Eselon III dan IV. Jangan sampai

salah resek. Sekarang ini, faktanya yang tidak penting dipentingkan lalu yang lebih penting tidak dipentingkan,� jelas Zulkifili, Senin (31/1) di ruang Fraksi Gerindra DPRD Sumbar. Zul menilai, kondisi dan etos kerja birokrasi di lingkungan saat bisa dikatakan stagnan alias tak bergerak, “Khusus di mitra kerja Komisi I, seluruh SKPD tak memiliki UP, apa yang bisa dilakukan sementara penganggaran juga belum selesai. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas,� tukas anggota partai politik milik Prabowo Subianto ini. Persoalan juga muncul ketika Gubernur mengajukan namanama calon Sekdaprov ke Kemendagri yang menurut Zulkifli tidak kapabel, juga telah membuat iklim di lingkungan Pemrov tidak

kondusif. “Masih banyak putra-putra lainnya dari Kepala Dinas Provinsi yang memiliki pengalaman baik di bidangnya maupun di pemerintahan yang lebih mampu jadi Sekda daripada nama yang diusulkan Gubernur ke Kemendagri,� katanya. Dampak semua itu terang Zulkifli menyebabkan rasa frustasi terutama bagi birokrat-birokrat terbaik dan telah berprestasi selama ini. “Katanya mau menerapkan reward and punishment, mana realisasinya. Mestinya PNS yang berprestasi dan berkinerja terbaik diberikan reward sehingga yang lainnya akan terpicu untuk berkinerja baik juga. Akhirnya bisa saja seorang pejabat eselon II atau III berkata dalam diri sendiri, buat apa kerja keras bila akhirnya juga tidak ada penghargaan dari pimpinan,� kata Zul mencontohkan. ŠBiNNews

jadi hunian makhluk halus, yang mengaku terganggu itu. Masih menurut roh yang masuk ke tubuh siswi tersebut, makhluk halus itu berjumlah 80. Karena merasa terganggu, mereka bertekad akan menjadikan budak para siswa yang bisa mereka rasuki. Para siswi yang kerasukan Selasa (1/2), adalah Erma Susanti kelas III, Nur Fitrianis (1), Hilmay-

anti (3) Silvia Nengsih (3), Fitriani (3), Liza Zirmawati (3), Rosalina Handian (1), Rizki Lusiana (3), Yuniati (3), dan Lusi Febriani Lestari (3). Kuatir jumlah siswi yang kesurupan akan bertambah, para pendidik memulangkan mereka sekitar pukul 09.45 Wib. Sementara siswi yang mulai berhasil disadarkan, dalam kondisi tubuh masih lemah, diantar pulang ke rumah

orang tua, atau ke rumah kos mereka. Beberapa pendidik menyebutkan, peristiwa kesurupan itu terjadi sejakmushalla dibangun di lingkungan kampus sekolah tersebut. Kepala SMK, Abrar Refdanur, peristiwa itu merupakan yang kedua kalinya terjadi di sekolah itu. Kejadian pertama tahun 2008. Kala itu 8 siswi yang kesurupan.

Namun peristiwa kali ini berlangsung sampai dua hari berturut-turut, dan jumlah siswi yang kesurupan 14. Senin (31/1) 4 siswi, dan Selasa (1/2) 10 orang. Terlihat ikut sibuk menangani peristiwa tersebut Kabid Pendidikan SMP, SMA, dan SMK, Drs. Edi Yerman, Kasi Pemberitaan dan Media Masa Dinas Kominfo Agam, Afrizal, dan Kabid Kesbang Helton, SH. ŠPen

perkembangan Dishub Kominfo kedepan. Tamyus dalam sambutannya menyampaikan, selama dua tahun mengurus Dinas Perhubungan Kominfo banyak yang telah dilakukan serta masih banyak yang mesti dibenahi. Sepanjang tahun 2010 karena keterbatasan anggaran tidak dapat berbuat banyak untuk membangun unit kerja ini. Tahun 2010 didapat dana DAK dari Kementerian Perhubungan guna membeli bus air. Bus air ini nantinya akan ditmpat-

kan di Danau Singkarak. Untuk operasionalnnya sudah dilatih dua orang staf Dishub Kominfo sebagai operatornya. Hanya saja biaya operasionalnya tidak dianggarkan dalam APBD tahun ini, papar Tamyus. Selain itu juga diperoleh dana DAK dari Kementerian Daerah Tertinggal untuk membeli lima unit kendaraan roda empt bagi daerah tertinggal yang mempunyai potensi di pertanian. Teknis operasionalnya perlu pembahasan lebih lanjut agar tidak menjadi beban bagi pengelolanya.

Sebagai kepala dinas baru Edisar mengatakan, tantangan kinerja Dinas Perhubungan Kominfo kedepan sangatlah berat. Berhasil atau tidaknya dalam menghadapi tantangan sangat terngatung dari dukungan semua pihak yang ada di unit kerja ini. Kedepan diperlukan kerjasama secara tim agar tantangan yang dihadapi dapat dilalui dengan baik. “Suksesnya sebuah dinas bukan berarti suksesnya seorang kepala dinas tetapi adalah suskses bersama secara tim,� ungkap Dt. Manti Basa.

Edisar sepanjang karir PNSnya selalu bergelut di bidang pemerintahan mulai dari Kantor Sospol, Kabag Humas, Camat X Koto Singkarak, Kabag Organisasi, Kakan Satpol PP, Asisten Administrasi dan sekarang menjabat Kadishubkominfo. Dalam kesempatan itu juga diserah terimakan jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan unit Dishub Kominfo dari Ny. Tamyus kepada Ny. Emi Edisar. Serah terima jabatan diakhiri dengan penyerahan cendra mata. ŠAznul Hakim

PDI Perjuangan............................

Gubernur............................

Zul............................ usulkan jadi Sekda tersebut tidak memadai. Artinya kapasitasnya untuk menduduki koordinator birokrat di lingkungan Pemrov belum kapabel. Saya nilai masih banyak putra-putra terbaik lainnya yang lebih cocok dan pantas menjabat Sekda,� tegas politisi Gerindra ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun BiNNews Gubernur telah mengusulkan nama-nama calon Sekda pada Senin (17/1) lalu. Kendati Gubernur tidak menyebut nama secara pasti namun tiga nama itu adalah Ali Asmar (Sekdako Padang Panjang), Rosman Effendi (Sekdakab Pessel) dan Syahrial Syam (Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumbar). Bayangkan kata Zul, masa Gubernur mengusulkan orang yang hanya punya pengalaman sebagai Sekda di Kota yang memiliki dua kecamatan untuk menjadi Sekda

Provinsi Sumbar yang bakal mengatur 19 kabupaten kota. “Ini suatu yang muskil,� katanya. Menurut Zulkifli, ada lima syarat yang mesti diperhatikan untuk jadi Sekda. Pertama kepamongan tertutama yang berpengalaman di dunia kepemerintahan. Kedua integritas, moralitas, tegas dan tidak terkait persoalan hokum. “Masa ada calon Sekda dari mantan sekda kabupaten yang laporan keuangan daerahnya disclaimer, yang benar sajalah. Sebab jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang mengkoordinir kepala SKPD dan birokrasi sekaligus akan menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang akan berkaitan dengan Banggar DPRD,� jelasnya. Disinggung bahwa secara aturan usulan siapa calon Sekda tidak mesti minta persetujuan DPRD, Zul menjawab memang tidak aturan perundang-undangan yang

Siswa............................ Proses Belajar Mengajar (PBM) pun terhenti sejak pukul 08.30 Wib. Wajah-wajah cemas juga meronai kampus sekolah itu. Peristiwa itu merupakan lanjutan kejadian Senin (31/1). Kalau Senin(31/1) hanya 4 siswi yang kesurupan, Selasa (1/2) jumlahnya menjadi 10 siswi. Para pendidik, dibantu para siswa, dan wara sekitar kampus sibuk mengamankan

siswi yang kesurupan. Orang pandai (dukun) pun didatangkan untuk membantu mereka yangkesurupan. Salah seorang pendidik menuturkan, roh jahat yang merasuki para salah seorang siswi mengatakan kalau rumah mereka terganggu. Makanya mereka marah, dan merasuki pada siswi sekolah itu. Di sana ada batu besar yang men-

Edisar............................ Drs. Asrizal,MM menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jumat (4/2 ) dari Drs. Tamyus, MM kepada Edisar Dt. Manti Basa, SH,MH di operation room dinas setempat. Serah terima ini tindak lanjut dari muatsi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya Sekda Asrizal mengatakan, serah terima jabatan ini adalah rentetan dari mustasi lalu. Mutasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu adalah tuntutan dari sebuah or-

ganisasi. Soal mutasi jangan dipikirkan, amanah yang diberikan hendaknya dijalankan dengn baik. Evaluasi terhadap jabatan akan selalu dilakukan. Untuk itu jaga kebersamaan dengan bekerja dengan baik bagi kemajuan Kabupaten Solok dimasa datang. Kepada pejabat lama atas nama Bupati Solok mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Kepada pejabat baru diharapkan dapat melanjutkan kerja yang telah dibuat dan dapat berinovasi bagi

Bukan Bupati Bahar Namanya Jika Tak Menorehkan Tinta Emas di Bumi Pasbar

PASMAN BARAT, BiNNews — Belum setengah tahun Bupati H Baharuddin dan Syahrul Dt Marajo menjabat Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sejak dilantik Gubernur Sumbar pada 27 Agustus 2010 lalu. Namun, berbagai program dan kegiatan serta cikal bakal prestasi besar sudah terlihat di depan mata. Pemimpin yang telah memiliki pengalaman seperti Baharuddin yang pernah menjabat Bupati

Pasaman dulunya kini telah menjadi modal besar dan energi baru bagi masyarakat Pasaman Barat dalam menakik hasil dalam menapaki setiap langkah menuju Pasaman Barat lebih sejahtera, aman dan sentosa di bawah naungan ajaran agama dengan tetap menyikapi kemajemukan adat dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat. Pasca dilantik, pasangan Baharuddin dan Dt Syahrul langsung tancap gas. Mulai dari konsolidasi kebirokrasian agar lebih efektif dan efisien sehingga kualitas pelayanan birokrasi k e p a d a masyarakat lebih ditingkatkan. Struktur birokrasi yang tidak efektif dipangkas dan dan penempatan pejabat digulir s e s u a i keahlian dan kemampuan di bidangnya. Tak ayal, kebijakan rasionalisasi tenaga sukarela dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat baru-baru ini menuai protes dari yang pegawai yang kena gusur sekaligus ucapan acungan jempol dari sebagian besar masyarakat ketika melihat kebijakan Baharuddin dari sisi efektifitas dan efisiensi yakni antara kinerja pegawai dengan anggaran yang tersedot untuk mem-

Baharuddin saat memberikan penghargaan kepada guru berprestasi

bayar gaji pegawai tersebut. Bahar dan Dt Syahrul memahami betul bahwa kekuatan Nagari perlu didirong dan dikembangkan. “Sebab ekonomi kerakyatan itu ada di nagari-nagari dengan berbagai potensi yang dimiliki masingmasing nagari. Nagari perlu didorong untuk bangkit dan maju, selain pembinaan dan sifat koordinatif kepemerintahan, nagari mesti mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Tahun 2011 ini setiap nagari mendapatkan Rp1 miliar dari APBD Pasaman Barat,” ucap Baharuddin. Total anggaran dari APBD Tahun 2011 mencapai Rp19 miliar untuk 19 nagari, “Anggaran Rp1 miliar per nagari telah masuk dalam APBD 2011. Anggaran ini akan diserahkan kepada setiap nagari tentunya setelah Nagari mengadakan Musrenbang nagari anggaran tersebut benarbenar diperuntukkan buat menggerakkan ekonomi anak nagari,” katanya kepaa BiNNews. Mekanisme penggunaan anggaran akan dilakukan secara swadaya dengan melibatkan anak cucu nagari yang ada di nagari tersebut. Anggaran tersebut nantinya dialokasikan dengan komposisi 40% untuk membantu penyelenggaraan kegiatan serta administrasi dan 60% digunakan untuk pembangunan pisik nagari. “Dengan adanya dana Rp1 miliar ini saya harapkan Nagari bisa menjalankan programnya dalam rangka mengimplementasikan pembangunan berbasis nagari. Kepada Walinagari saya minta untuk tidak main-main dengan dana tersebut, bila terdapat penyelewengan akan saya serahkan ke pihak hukum,” tegasnya. Jagung Pasbar Primadona Selain sawit, produksi jagung Pasaman Barat ternyata menguasai 70% pasar jagung Sumatera Barat. Prestasi ini bahkan sempat membuat Bupati Baharudin R segera akan dinobatkan menjadi Bupati Jagung. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim dalam sambutannya saat temu ramah dengan para petani dan nelayan se-Kabupaten Pasa-

man Barat Kamis (6/1) malam di Gedung Tuah Basamo, Simpang Empat. Katanya, Pasaman Barat adalah daerah andalan Sumbar dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan. Disamping komoditi unggul sawit, produksi jagung Pasbar sudah menguasai pasar jagung Sumbar. “Kedepan peningkatan sektor pertanian dan perkebunan akan mendapat perhatian khusus dari provinsi, sehingga Pasbar menjadi satu-satunya daerah utama penghasil jagung. Pasbar akan kita jadikan sentra perkebunan dan pertanian jagung sehingga apa yang diprogramkan pemerintah daerah terwujud, provinsi secara maksimal akan membantu mewujudkan hal tersebut,” kata Muslim Kasim. Pada ABPD Sumbar tahun 2011 anggran sektor pertanian sudah mencapai 5%. “Kita sudah anggarkan 5% dari total APBD 2011. Ini sejarah baru bagi Sumbar anggaran untuk pertanian tanaman plawija,” tutur Wagub. Dengan demikian nantinya kita akan bangga bahwa Pasaman Barat menjadi sentra jagung utama. Pak Bahar akan kita nobatkan sebagai Bupati Jagung Sumatera Barat,” tegasnya. Bupati Baharuddin R menjelaskan, secara nasional, Jagung Pasaman Barat sudah diakui kualitasnya. Tahun 2010 lalu Pasaman Barat yang diwakili Kelompok Tani Saiyo Sakato Kinali dan juara I tingkat nasional pada lomba agribisnis jagung seIndonesia. Kedepan akan diupayakan usaha-usaha untuk mendapat nilai tambah mengarah kepada pengolahan hasil dalam bentuk pangan olahan dan bahan baku jagung.Disertai program 1 juta ton produksi jagung pertahun. “Ini komitmen kita di Pasbar, besar harapan kami pemerintah provinsi memberikan dorongan dan dukungan untuk ikut andil dalam mewujudkannya demi menjadikan Pasaman Barat yang sejahtera dan ekonomi masyarakat yang baik,” ujarnya. Dedi Candra/Byung Doang

Dekat dengan semua lapisan

Dekat dengan semua lapisan

Kadis Perhubungan bersama Bupati Baharuddin

Dekat dengan semua lapisan

Dekat dengan semua lapisan

Dari awal pasangan ini sudah kompak

Basamo-samo Mambangkik Batang Tarandam PASAMAN BARAT, BiNNews — Bupati Pasaman Barat H. Baharuddin juga menyadari, membangun tidak bias dilakukan hanya oleh pemerintah melainkan mesti melibatkan seluruh komponen masyarakat. Atas dasar itu, Baharuddin pun merangkul dan bersilahturahim dengan ninik mamak, pemerintahan nagari, alim ulama serta tokoh masyarakat se Pasa-

man Barat guna mengembalikan Adat lamo Pusako Usang yang dirasa selama ini jauh melenceng dari yang diharapkan. Baharuddin mengajak dan mendengarkan serta menerima aspirasi masyarakat terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari persoalan tanah ulayat, seni budaya, adat, keagamaan, perda pemerintahan nagari, KAN.

Bahar memberikan pondasi atas Visi dan Misi Pemkab Pasbar yakni membangun Pasaman Barat di atas tadah agama. “Program lain yang akan diterapkan yakni adanya sertifikat pandai baca Al-Quran bagi siswasiswi sekolah dasar, menghidupkan kembali program didikan subuh, pondok-pondok pengajian, wirid Yasin,” tukas Bahar. Saipul (51) kepada BiNNews

“Ambo sabagai masyarakat ketek sasuai jo harapan Bupati, basamo-samo kito mambangkik batang tarandam sarato mambaliakan adat jo syarak minang kabau nan salamo ko talupoan kalau dapek handaknyo mode iko Bupati nan ka datang sasuai jo Adaik basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh,” ucapnya dengan logat daerah. By/dc

Bupati Baharuddin tanam pohon

Wagub Muslim Kasim dan Bupati Pasbar H. Baharuddin tersenyum renyah saat meninjau gedung baru Bappeda

Infrastruktur Dibangun dan Dikembangkan PASBAR, BiNNews — Sadar akan tugas pemerintah dalam membangun dan melengkapi infratsruktur pendukung dan penunjang dalam rangka percepatan pembangunan, Bupati Baharuddin pun berani memBaharuddin Baharuddin di Pelabuhan Teluk Tapang buat gagasan dengan membangun berbagai proyek mercusuar. Diantaranya menuntaskan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang di Kecamatan Sei Beremas, pabrik es di Air Bangis, membangun instalasi dan pengolahan sumber air bersih di Ranah Batahan. Selain itu Bahar juga berusaha mempercepat pembangunan penerbangan perintis yang ada di Nagari Kapar. “Kita akan bangun landasan pacu penerbangan perintis di lahan seluas 12 hektar, sebab kini sudah ada pihak yang mau bekerja sama jika landasan ini selesai selain itu kedepan juga akan didirikan sekolah penerbangan,” jelas Ketua DPC PPP Pasaman Barat itu. “Kita optimis untuk membangun sekolah penerbangan, karena kalau sudah dimulai pembangunan landasan pacu pesawat perintis bakal berkaitan langsung,” kata Baharuddin. Landasan pesawat ini nantinya akan menyingkatkan waktu perjalanan Padang Pasaman Barat, bila menggunakan jalur darat maka waktu tempuh dari Padang akan memakan waktu 4 jam, namun hanya 30 menit bila melalui jalur udara. Apalagi didukung potensi Pasbar yang berlimpah, seperti perkebunan sawit, biji besi, bidang kelautan, perikanan, serta potensi lainnya. Sayangnya landasan itu selama ini hilang begitu saja. Padahal Gubernur Harun Zen pernah memanfaatkan landasan itu dengan pesawat kecil, termasuk menjadi helipad bagi investor perkebunan bila ke Pasbar. Bupati berharap dalam masa jabatannya, landasan pesawat perintis ini minimal tahun 2012 sudah bisa dimanfaatkan Bukan Bupati Bahar Namanya Menurut banyak kalangan, bukan Bupati Bahar namanya jika tidak menorehkan tinta emas di bumi yang dipimpinnya. Terlebih di dunia pendidikan, Baharuddin patut mendapat julukan bupati yang berani dan brilian. Buktinya, kalau tidak karena Bahar, belum ada SMK Negeri di Pasbar hingga sekarang. Dia (Bupati Pasaman saat itu) berani menegerikan SMK Lembah Melintang dan Talamau di awal otonomi daerah. Padahal waktu itu pihak Kanwil Depdikbud Sumbar dan Depdikbud RI (kini Depdiknas) masih setengah hati merestui SMK Negeri. Namun Bahar atas nama Bupati Pasaman tetap berjuang keras sehingga pendirian SMKN di Pasbar bermunculan dan kian favorit di mata masyarakat. Kini, baru saja Baharuddin-Syahrul memimpin, mereka gagas lagi sekolah penerbangan. “Sebuah gebrakan jitu, prospektif, dan bakal take-off-nya Pasbar dalam waktu dekat,” ujar Amri, guru SMK di Simpang Empat kepada BiNNews. By/dc

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.