Koran BiNNews Edisi 217

Bupati Alis Marajo Unjuk Gigi

Kisruh Lahan BPTU Padang Mangatas Memanas LIMAPULUHKOTA, BiNNews — Kisruh Lahan Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU) Padang Mengatas, Kabupaten Limapuluh Kota, tak kunjung reda. Buntut di kadukannya sejumlah warga Nagari Mungo membangkang meninggalkan lahan oleh pihak BPTU ke Polresta Payakumbuh.

Tanah seluas 180 hektar dari 280 hektar yang diperuntukan bagi

Mantan Tim Sukses dapat Jatah Jabatan

BPTU, masih diklaim oleh sebagian warga Nagari Mungo adalah tanah ulayat Nagari Mun- AKBP. S. Erlangga, go. Padahal Kapolres Payakumbuh tanah tersebut sudah disertifikatkan Dirjen Pertanian.

Hal. 3

LIMAPULUH KOTA, BiNNews — Perusahaan Daerah Gonjong Limo Sakato Limapuluh kota yang baru berjalan selang 9 bulan, bak bayi yang baru merangkak dan mencoba berjalan, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Amrinaldi dengan Manager Operasional Yetrizal, terusik juga. Pemerintahan Alis Marajo malah merombak susunan Direksi menggantin-

ya dengan kepengurusan baru.

Alis Marajo menunjuk sejumlah mantan Tim Suksesnya pada Pilkada 2010- Alis Marajo 2015, yang juga kader Partai Golkar Limapuluh Kota, Ardi Ekis untuk ditetapkan Hal. 3

Inflasi Kota Padang Tertinggi di Indonesia

Nilai Pitih Turun,Rakyat Bayar Mahal >> Inflasi Januari 2011 Kota Padang mencapai 3,7% merupakan laju inflasi tertinggi di Indonesia.

Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang melambung sebulan lebih belakangan.

Harga naik, nilai uang turun. Buktinya sebungkus nasi saja kini sudah Rp12 ribu sebelumnya Rp10 ribu. Usaha rumah makan merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang terkena imbas kenaikan secara langsung. Mau naikkan harga lebih takut pelanggan pergi, tak naik cemas merugi. Poto: Usaha rumah makan Lapau Nasi Mama di kawasan Veteran Padang yang ramai dikunjungi pembeli pada malam hari ini merupakan salah satu usaha ekonomi rill dilakoni rakyat yang berharap harga bahan makanan kembali normal. Poto: Zal

Dody Ruswandy Direktur Logistik dan Peralatan BNPB T

Ir Dody Ruswandy, MSCE (dua dari kiri) tengah mengucapkan sumpah janji jabatan saat dilantik menjadi Direktur Logistik dan Peralatan BNPB, Rabu (09/2) di Kantor BNPB Jakarta

Marlan Dt Bosa :

eka teki apakah Ir Dody Ruswandy, MSCE akan kembali menjabat Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Permukiman Provinsi Sumbar hingga periode kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitni-Muslim Kasim hingga tahun 2015 nanti terjawab sudah.

Dody yang dikenal memiliki pen-

Peringatan Bulan K3 Pasbar Dilaksanakan di PT Agrowiratama

galaman dan prestasi baik selama berkarir di Dinas Pekerjaan Umum ini akhirnya dipercaya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), DR. Syamsul Maarif menduduki jabatan Direktur Logistik dan Peralatan BNPB. Posisi tersebut setara dengan Eselon II a.

Hal. 11

Sidang Putusan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang

Kembalikan Hak Kami!

PASBAR, BiNNews — Ninik Mamak Sikilang, Marlan Dt Bosa Sikilang kepada BiNNews (7/2) merasa telah dikibuli PT PHP II, perusahaan yang bergerak di sector perkebunan sawit di Pasaman Barat.

Dijelaskannya, berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/344 /BUP– PAS/ 2000 tentang pengukuhan nama-nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit se Hal. 11

Dasrial Eri :

Deviden Rp2.8 M ke PT Baliarung harus Jelas!

SAWAHLUNTO, BiNNews — Terkait rencana Pemerintah kota Sawahlunto untuk ikut serta dalam berinvestasi sebesar Rp2.824.899.000, terhadap PT. Balaiurung Citra Jaya yang merupakan gedung bersama milik pemerintah propinsi Sumbar dan seluruh kabupaten/kota se Sumbar Hal. 11

Proyek Sungai Batang Air Dingin BCA Finance Wajib Kembalikan Terancam Hancur LagiBayar Kerugian Mobil Marta Dewi dan PADANG, BINNews — PT BCA Finance Cabang Padang wajib mengembalikan mobil Toyota Avanza BA 2340 GD milik Marta Dewi, SPd yang disitanya tanggal 20 Desember 2010. Perusahaan leasing anak perusahaan Bank BCA ini juga wajib membayar kerugian yang diderita Marta Dewi sebesar Rp250 ribu setiap harinya sejak mobil disita sampai putusan hakim dipatuhi. Dan, Marta Dewi diwajiban membayar angsuran kredit Hal. 11

Hal. 11

Solar & Bensin di SPBU Pasbar Ngacir ke Sumut Sidang pembacaan putusan sengketa konsumen antara Marta Dewi, SPd melawan PT BCA Finance di BPSK Kota Padang, Selasa (8/2). poto Yuska

Ardisal, SH,Wakil Direktur LBH Padang

Dugaan Korupsi M Djamil Tantangan Baru Kajati Fachmi PADANG, BiNNews — Bermunculannya informasi dugaan korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M Djamil Padang, merupakan tantangan baru bagi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Bagindo Fachmi. Karena, selama ini tak satupun kasus dugaan korupsi di ru-

PASBAR, BiNNews — Peningkatan sumber daya manusia di sektor ketenagakerjaan merupakan prasyarat utama dalam rangka memenuhi tuntutan kemajuan negara dalam melahirkan produk dan jasa.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Pasaman Barat, Syahrul Dt. Marajo saat membacakan amanat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada peringatan hari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pasaman Barat tahun 2011, Rabu (10/1) di lapangan upacara SD Andalan Generasi yang terletak di lokasi perkebunan PT Agrowiratama, Kecamatan Sungai Aur. Peringatan hari K3 kali ini merupakan tahun kedua bangsa Indonesia untuk berjuang, berperan aktif dan bekerja secara koletif dalam mendukung citacita besar rakyat Indo- Wakil Bupati Stahrul Dt Marajo dan Hunesia, untuk mewujud- mas Agrowiratama Ibrahim di dampingi kan indonesia Berbu- A ling Manager PT. Agrowiratama daya K3 Tahun 2015.

Kepala Dinas Tenga Kerja dan Tranmigrasai Yosirwan pada kesempatanya mengatakan dipilihnya PT Agrowiratama sebagai tempat memperingati bulan K3 disebabkan PT. Agrowiratama merupakan salah satu perusahaan di Pasaman Barat yang dibilang mampu mengelola ketenagakerjaan secara umum dengan baik. “Beberpa tahun terakhir ini negara-negara maju khususnya

Hal. 11

mah sakit terbesar di Sumatera Bagian Tengah ini tersentuh proses hukum yang tuntas. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Sumbar mesti menggandeng BPK-RI untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan, atau kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan rumah Ardisal

Bagindo Fachmi

PASBAR, BiNNews — Sebagian besar BBM yang terdistrubusi ke sejumlah SPBU di Pasaman Barat ternyata diboyong ke kawasan perbatasan Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan perke- Beli BBM di SPBU Pasbar menggunakan Jerigen bunan besar.

Himbauan Dinas Pertambangan dan Energi Pasbar dibuat tak berdaya menghentikan pembelian BBM menggunakan drum dan jerigen padahal Pemkab sudah menginstruksikan pembelian BBM dengan jeri-

Hal. 11

Tenda Baralek Sekda Padang Makan Badan Jalan PADANG, BiNNews — Inilah tontotan kekuasaan pejabat Pemko Padang. Sekdako Emzalmi yang baralek justru pengguna jalan raya yang dirugikan. Buktinya, badan jalan Ratulangi Padang, tepatnya di depan rumah dinas Sekda Emzalmi Rabu (9/2) tertutup tenda perkawinan anaknya yang berlangsung pada Minggu (13/2) nanti. Praktis, hanya badan jalan Hal. 11

Sekda Padang menggelar helat perkawinan anaknya di rumah dinasnya Jl Ratulangi Padang, tenda makan badan jalan umum

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

Tajuk

Hidup dalam Keprihatinan Untuk bertahan saja sudah cukup kewalahan, apalagi untuk bisa merubah hidup. Keluh masyarakat meratapi pahit dan getir yang dialaminya saat ini.

Harga sembako melonjak tinggi, bahan bakar minyak tanah (Mita) dan gas kalau pun tak hilang dari pasaran, menimal susah dicari. Memang betul-betul susah. Susah betul untuk menjalani kehidupan dalam kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing, khususnya di Kota Padang pasca gempa 2009 lalu.

Keluh-kesah warga Padang meratapi kehidupannya sangat beralasan. Dari ekspos BPS Sumbar, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok sebulan lebih belakangan telah memicu lanju inflasi Kota Padang Januari 2011 menjadi yang tertinggi di Indonesia, mencapai 3,7%. Sedangkan yang terendah terjadi di Manokwari 0,07%.

Inflasi tinggi ini distimulus oleh kenaikan harga oleh kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 11,16%, kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau 0,79%, sementara kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar hanya 0,67%.

Kelompok perumahan ini diperkirakan bakal memicu kenaikan inflasi bulan Februari karena sebagian besar bantuan dana rehap-rekon terhadap rumah korban bencana gempa bumi 2009 lalu secara serentak telah dicairkan pemerintah.

Dan total andil kelompok bahan makanan terhadap inflasi januari 2011 mencapai 3,42%, sementara kelompok pendidikan, kesehatan dan olahraga tidak memberikan andil signifikan, kontribusi kelompok ini hanya 0,17%.

Tingginya tingkat inflasi ini akan merugikan masyarakat yang berpenghasilan tetap.

Seperti pemborong atau kontraktor, PNS atau pegawai honor, yang hanya menerima gaji yang telah ditetapkan besarannya setiap bulan. Mereka harus membayar mahal semua kebutuhan yang dibeli, dari gaji tetap yang diterimanya. Atau akibat naiknya harga barang dan jasa itu, mengakibatkan jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli menjadi lebih sedikit, jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi.

Para pemborong atau kontraktor, karena harus mengeluarkan tambahan biaya agar dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan terjadinya inflasi, dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan. Begitupun dengan pemberi pinjaman/kreditor, karena nilai riil dari pinjaman yang telah diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi. Misalnya, sebelum inflasi, pinjaman Rp 500.000,00 = 25 gram emas, sesudah inflasi = 20 gram emas.

Tingginya tingkat inflasi ini bisa kita maknai hidup dalam keprihatinan. Semua orang kalau tak ingin dilindas, harus bisa ‘berpandai-pandai’. Menekan berbagai pengeluaran yang tak bermanfaat dan saatnya untuk bisa menjadi orang kikir.

Dalam artian, berhemat dalam bertransaksi barang dan jasa.

Dan namun begitu, kewajiban bagi pemerintah daerah untuk lepas dari jerat ini. Menekan angka inflasi serendah-rendahnya untuk menyelamatkan warganya. Ya, pemerintahan yang baik rakyatnya bisa hidup makmur dan sentosa.*

2

JENDELA

Gubernur Telepresence Dengan Wapres BiNNews--Wakil Presiden RI Budiono mengatakan perkembangan pembangunan Huntara di Mentawai telah lebih baik dalam hari sebelumnya. Hal yang penting sekali kita upayakan lagi yaitu bagaimana proses mengajar dan belajar anak-anak korban bencana pasca stunami mentawai dapat kita atasi juga.

Ini disampaikan Budiono ketika uji coba peralatan baru Telepresence dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di auditorium Gubernuran.Kamis (10/2) yang didampingi Wagub Maslim Kasim,

Wabup.Kep.Mentawai Yudas Sabaggalet, Ka.BPBD Prop.Sumbar, Harmensyah, Kadinas Kesehatan Sumbar Rosnini Syafitri, Kabiro Humas dan Protokol Setda Prop.Sumbar.

Dikatakan Wakil Presiden, pada pasca stunami mentawai kita juga perlu memperhatikan bagaimana kehidupan dan mata pencaharian masyarakat khususnya yang korban bencana. Yang selama ini agak terganggu dan juga kesehatan mereka.

Gubernur Irwan Prayitno melaporkan, sebagian masyarakat

Mentawai ada yang berkerja sebagai nelayan kegiatan ini dilakukan tidaklah permanen, kalau sekiranya cuaca buruk semua tidak melaut, dia melakukan pengolahan lahan dengan berkebun coklat dan nilam.

Dilaporkan Irwan Prayitno, tentang perkembangan pembangunan Huntara di mentawai melalui BNPB/Pemerintah Pusat sebanyak 450 unit telah selesai 410 unit dan telah dihuni sebanyak 321 kepala kelaurga. Sedangkan Huntara di Sipora Selatan sebanyak 613 unti telah selesai 110 unit, 250 unit

siap minggu depan dan sisanya menyusul.huntara yang dibangun PMI direncanakan 516 unit telah selesai 316 unit Disampaikan lagi, mengenai kesehatan yang tak kalah pentingnya kita telah melakukan antisipasi tentang kasus Gizi buruk dan campak di Sikakap kita melatih petugas sebanyak 4 dokter dan 2 orang ahli gizi.

Mengenai penyakit menular ditemukan kasus campak disertai konjungtivitas ( mata merah karena infeksi ) sebanyak 25 orang dan 1 (satu) orang kasus pneomonia (batuk dengan sesak nafas ). Dari kasus itu kita telah kita tangani secara baik dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait termasuk NGO. Menyikapi berita media ten-

tang kasus gizi buruk, campak, malaria dan kusta Pemerintah Propinsi telah melakukan tim investigasi kelapangan yang berkerja sama dengan Dinas terkait, dari 432 orang balita yang dilaporkan adanya 233 gizi buruk, setelah dikonfirmasi dilapangan ternyata kasus gizi buruk ada hanya 2 orang dan 37 orang kasus gisi kurang terhadap kasus itu telah kita lakukan intervensi melalui puskesmas.

Dilaporakan juga, penderita yang bernama Parlian yang didiagnosa Kusta setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan Rematik. Penderita Campak ternyata ada si Sikakap sebanyak 27 kasus dan telah sembuh 14 kasus dari analisa ditemukan adanya peningkatan kesehatannya. ŠBiNNews/Zardi

Padang Menuju Adipura-pura 2011?

Gubernur Irwan dan Wakil Gubernur Muslim Kasim beserta Wakil Bupati Mentawai Judas Sabagalet saat telepresence dengan Wakil Presiden Buodiono di Kanto Gubernur

Fauzi: Warga Kota Jangan Coba-coba Berbuat Kriminal PADANG, BiNNews — Walikota Padang Fauzi Bahar mengajak warga kota tetap memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan antar umat beragama. Sehingga masyarakat tetap menjakankan aktifitas sehari- hari dengan lancar tanpa ada gangguan.

Hal itu disampaikan Fauzi Bahar pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Pemko Padang, Jumat (11/2).

Dihadiri Sekda Ir. H. Emzalmi, para asisten, staf ahli, Kepala SKPD dan dua ribuan PNS Pemko Padang.

Sebagai penceramah Buya H. Hamidi mantan Ketua DPRD Kota Padang Panjang.

Fauzi mengatakan, berbagai kerusuhan yang terjadi di daerah lain, seperti di daerah Pulau Jawa dan lainnya saat ini, jangan sampai ditiru pula. Mari kita menjaga secara bersama- sama suasana kondusif yang sudah terpelihara baik selama ini.

Fauzi Bahar

Orang Minang selama ini dan semua warga kota selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Karena mereka tidak mau merugikan sahabat, teman dan diri sendiri. Makanya saya optimis suasana kondusif akan tetap berkembang baik di daerah ini, tegas Fauzi Bahar.

Fauzi berharap jangan sampai ada warga kota yang coba- coba melakukan tindak kriminal, pasti akan berhadapan dengan hukum.

Untuk hal ini Muspida Kota Padang sudah sepakat akan menindak tegas pelaku tindak kriminal,

PENGUMUMAN

jelasnya.

Kata Fauzi tidak mungkin kita meraih sukses dalam berusaham, kalau Kamtibmas tidak terjaga.

Makanya Kamtibmas nilainya sangat mahal dan jangan sampai terganggu.Bila terganggu kita akan rugi besar dan harus mengeluarkan cosh sangat besar untuk memulihkan situasi seperti biasa kembali.

Ia juga mengajak Rt, RW, LPM, tokoh masyarakat, OKP, Ormas dan lembagai kemasyarakatan lainnya ambil bagin di lingkungan masing- masing menciptakan suasana kondusif. Antara lain dengan memberikan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat.

Begitu juga halnya para kepala keluarga sebagai pemimpin di rumahtangganya turut ambil bagian menjaga anggota keluarga dari rindakan criminal atau melakukan kerusuhan, pinta Fauzi Bahar.

Sementara itu tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, ia mengajak keluarga besar Pemko Padang meningkatkan nilai ibadahnya dan selalu mempedomani perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul dalam melakukan sesuatu. Š BiNNews

PADANG, BiNNews — Dua hari ini akan datang tim penilai dari pusat sehingga jalur hijau di sepanjang jalan Khatib Sulaiman Padang harus ditertibkan.

Demikian kata Pak Yanto, lelaki berkumis berpakaian seragam Pol PP Kota Padang usai mengangkat pot bunga pemilik pedagang bunga di sepanjang kawasan dua jalur itu, Kamis, (10/2).

Tahun 2011 ini Pemko Padang kembali berharap piala Adipura, yakni piala penghargaan atas tertib dan bersihnya suatu kota. Namun disayangkan, gerakan penertiban oleh Pemko Padang cenderung tentatif alias sesaat mau hendak ada penilaian tratibsih (tentram tertib dan bersih) terhadap Kota yang dipimpin Fauzi Bahar.

Kata Pak Anto, “Penertiban ini gabungan dengan aparat kepolisian. Kami bukan melarang pedagang berjualan melainkan menertibkannya karena dagangan mereka berupa bunga, pot bunga dan pupuknya digelar di atas lahan hijau. Lahan ini tak boleh buat pedagang, lahan hijau terebut mesti bersih dan tertib. Seminggu sebelumnya kami sudah berkirim surat agar pedagang menertibkan sendiri, tapi nyatanya tidak dilakukan sehingga upaya lain kita lakukan,� jelasnya.

Sementara seorang ibu pedagang mengaku tidak bisa menolak penertiban yang dilakukan sambil minta tolong BiNNews mengangkat pot bunga yang tebuat dari semen. “Tolong angkek pot bungo uni ciek diak, indak talok surang barek bana, kalau indak beko barang uni diangkek ka oto Pol PP, (tolong bantu saya mengangkat pot bun-

ga ini dik, saya tak kuat mengangkat sendiri, jika tidak nanti diangkut Pol PP,� ujarnya.

Ditanya barang apa saja yang sudah diangkat, “Semuanya pedagang dapat jatah sama yaitu masingmasing bunga, pot bunga dan pupuk diangkat ke truk Pol PP,� akunya.

Pot ini berapa harganya, “Rp60 ribu, tapi pot bunga ini dititipkan pembuatnya, Uni hanya menjualkannya,� jelasnya.

Pengamatan BiNNews, barang dagangan masing-masing pedagang yang diangkut ke truk ratarata bernilai Rp100 ribu lebih, “Biarkan sajalah, saya tak akan menjemputnya,� jelas Uni ditanya apakah akan menjemput barang yang diangkut Pol PP tersebut.

Kata Pak Anto, pedagang bisa menjemput barang yang dibawanya ke kantor Pol PP Padang, namun jelasnya timnya berharap ada koordinator pedagang yang akan mengkoordinir agar tidak berdagang di jalur hijau tersebut dikemudian hari.

Salah seorang warga yang duduk di warung sekitar pedagang bunga menuturkan, “Disayangkan kenapa mendadak akan mau ada penilaian adipura penertiban dilakukan. Oke ditertibkan tapi mesti adil dan berkelanjutan sehinga adipura tak menjadi kebanggan yang adipura-pura,� letuknya. Š Hidayat

Pengurus PGRI Kabupaten Pasaman Barat Melalui ini menyampaikan Mengutuk Oknum yang Menyerang Salah Seorang Guru di SMPN4 Pasaman pada Selasa Tanggal 8 Februari 2011, dengan harapan agar pihak berwajib segera memproses sesuai hokum berlaku Ttd

Pengurus

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Sania Putri REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal) LAYOUT : Adi ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

3

LIPUTAN KHUSUS

Kisruh Lahan BPTU Padang Mangatas Memanas ...dari hal 1 Kepala BPTU, Helmi Yardi, ketika dikonfirmasi Binnews, membenarkan jika pihak BPTU terpaksa membuat pengaduan ke pihak kepolisian Polreta Payakumbuh, karena persoalan tanah yang masih dikuasai beberapa kepala keluarga warga Nagari Mungo, belum juga menemukan titik temu.

Padahal, persoalan tanah tersebut sudah berlarut-larut dan hampir memakawan waktu 11 tahun.Sedikitnya, sudah 4 kali terjadi pergantian Bupati, 8 Kapolres, 7 Kajari dan 5 Dandim, ternyata persoalan tanah itu masih menemukan jalan buntu. Seluruh energi dan materi sudah terkuras untuk mengatasi persoalan ini, namun usaha untuk penyelesaian sangketa ini tidak juga tuntas. “Untuk itu, tak ada jalan lain, kecuali menempuh jalur hukum mengadukan oknum warga Nagari Mungo yang berusaha menguasai lahan tersebut,� ujar Helmi Yardi.

Terhadap pengaduan yang disampaikan ke pihak kepolisian, Helmi Yardi menyebutkan, jika pihaknya sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian RI, untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. “ Jika persoalan tanah ini tidak mampu diselesaikan pemeritah Sumatera Barat dan daerah, saya cemas BPTU terancam tutup� ujar Helmi yang terlihat mulai pesimis akan kondisi BPTU yang tak kunjung

Barat dan Daerah, agar ikut mendorong menyelesaikan masalah lahan yang masih dikuasai secara paksa oleh warga Mungo.

Helmi Yardi

lepas dari persoalan tanah dengan masyarakat Nagari Mungo.

Masyarakat Sumatera Barat bakal rugi besar jika keberadaan BPTU sempat bubar atau ditutup pemerintah pusat karena keberadaan Balai Pembibitan Ternak Sapi Unggul ini hanya ada dibeberapa daerah di tanah air. Di Sumatera BPTU hanya dua dan salah satunya berada di Limapuluh Kota, Sumbar ini.

Helmi Yardi mengatakan, untuk mendukung keberadaan BPTU tahun anggaran 2011, BPTU Padang Mengatas akan mendapatkan jatah 150 ekor sapi impor bunting dari Australia, jika masalah lahan terus berlarut tentu akan menjadi kendala yang dapat merugikan BPTU. Sementara tahun 2010 lalu, BPTU mendapatkan 44 ekor sapi bunting impor dari Australia. Tentu, dapat dibayangkan, dengan jumlah ratusan ekor sapi yang akan dimiliki BPTU, tentu butuh padang pengembalaan yang luas.

Untuk itu, Helmi meminta kepada banyak pihak, termasuk para wakil rakyat di DPRD Limapuluh Kota dan DPRD Propinsi Sumatera Barat, serta pemerintah Propinsi Sumatera

Selesaikan Dengan Musyawarah Walinagari Mungo, Syafri, ketika diminta tanggapan adanya laporan pengaduan pihak BPTU kepada pihak kepolisian sektor Luak, terkait sangketa tanah ulayat warga nagari Mungo, menyesali sikap yang dilakukan pihak BPTU. “Sebaiknya dalam penyelesaian sangketa lahan ini, pihak BPTU melakukan pendekatan dan musyawarah kepada masyarakat dan Ninik Mamak Nagari Mungo. Bukan sebaliknya, langsung mengadukan warga kepada polisi.� ujar Syafri.

Terhadap warga Nagari Mungo yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin, sebenarnya warga yang menduduki lahan tersebut sudah diberi pengertian. Namun, memang sebagian warga masih ada yang berprinsip tanah tersebut hak ulayat nagarinya, ujar Syafri.

Syafri, tetap berharap penyelesaian tanah ulayat itu hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Bukan melalui tangan hukum. Kalau memang persoalan itu menyangkut dengan anak Nagari Mungo, jangan cari penyelesaian dengan anak Nagari lain.

Sepanjang pihak BPTU masih memiliki niat baik terhadap rakyat, penyelesaian sengketa

Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU-SP) Padang Mengatas, kondisinya makin memperihatinkan

itu sebaiknya melalui musyawarah, harapnya.

Masih Dalam Penyidikan Kapolresta Payakumbuh, AKBP Erlangga melalui Kasat Reskrim AKP Basrial, membenarkan adanya laporan pengaduan dari BPTU Padang Mengatas, tentang adanya dugaan tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan oknum warga Nagari Mungo.

Dan, sejauh ini, sudah ada yang

diperiksa dan dimintai keterangan.� ujar AKP Basrial Menurut AKP Basrial, meski masalah ini hanya tindak pidana ringan dengan ancaman 3 bulan penjara. Namun, justru yang besar adalah aspek politisnya. Dan sebagai penyidik pihak kepolisian harus hati-hati menangani kasus ini, karena masalah ini bernuasa politis.

Namun demikian, pihak Polresta Payakumbuh tetap akan

melakukan pengusutan atas laporan pengaduan yang dilayangkan pihak BPTU-SP Padang Mengatas tersebut.

Sejauh ini pihak Polresta Payakumbuh akan menetapkan berapa orang sebagai tersangka. Namun,siapa-siapa saja yang bakal ditetapkan sebagai tersangka, pihak Penyidik perlu penyidikan lebih dalam , ujar AKP Basrial mengakhiri. ŠSakti

hadiran Gonjong Limo Sakato merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Asyirwan Yunus malah menyorot kinerja PD_GLS yang dinilai belum menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan. Kedepan, dimintakan kepada Direksi dan Manager yang

baru saja dilantik dapat bekerja keras dalam mengembangkan potensi dan berinovasi untuk lebih menunjukkan eksistensi PDGLS Terhadap anggota direksi dan manejar terpilih Sekda Lima Puluh kota Drs.Resman, M.pd, MH mengatakan, “Anggota Direksi dan manajer PD Gonjong Limo Sakato yang baru terpilih merupakan anak nagari yang kredibilitas dan pengabdiannya telah teruji,� kata Resman Kamars.

Sementara, Kamis (10/2) lalu santer disebut-sebut jika pemerintahan Alis Marajo akan melakukan perombakan kabinetnya. Dikabarkan pada hari tersebut sejumlah pejabat SKPD akan diganti dan dilantik, namun urung dilakukan. Tersebut kabar karena alasan keberadaan anggota DPRD Kabupaten sedang melaksanakan Work Shop keluar daerah. Berkemungkinan besar mutasi jabatan akan dilakukan dalam pekan depan. ŠSakti

Bupati Alis Marajo Unjuk Gigi

Mantan Tim Sukses dapat jatah Jabatan ...dari hal 1 sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Gonjong Limo Sakato periode 2010-2015. Mantan anggota DPRD periode 2004-2009 itu dilantik oleh Wakil Bupati Limapuluh Kota Asyirwan Yunus Kamis (10/2) siang.

Sedangkan Dirut Gonjong Limo Sakato periode sebelumnya Amrinaldi, kini dipercaya sebagai Direktur Operasional. Amrinaldi atau Ujang akan membantu tugas-tugas Ardi Ekis yang ter-

catat merupakan salah salah satu tim sukses Alis Marajo dalam Pilkada 2010 lampau.

Sementara bekas Ketua Panwaslukada Limapuluh O SH, ditetapkan sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan. Sementara, empat calon direksi lain dari tujuh calon yang mengikuti fit and proper test pekan lampau dipercaya mengisi job manajer.

Idris SE, dia dipercaya sebagai Manajer Bidang Usaha Perdagangan dan Pertambangan/Galian C. Sedangkan

Khairul, SH dipercaya sebagai Manajer Bidang Usaha Pariwisata, Iskandar Muda SE dipercaya sebagai Manajer Bidang Usaha Perbengkelan, dan Drs. Ahmad Anshori, M.Pd sebagai Manajer Bidang Usaha Perbankan.

Acara pelantikan para direksi dan manajer Perusda Gonjong Limo Sakato ikut dihadiri Sekkab Resman Kamars, Asisten II Sekkab Awaludin, dan Asisten III Jhon Refdi, Saat pelantikan, Asyirwan Yunus mengatakan, ke-

Pelantikan Pengurus Partai Golkar Pasaman Barat Sukses

Hasbi Sani: Golkar akan Selalu di Hati Rakyat PASMAN BARAT, BiNNews — Pelantikan pengurus Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat periode 2009-2015 berlangsung khidmat dan sukses. Pelantikan berlangsung meriah ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pasaman Barat pada Rabu, (2/2) lalu.

Hasbi Sani kembali terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Pasaman Barat sementara Daliyus K menjadi Ketua Harian, Sekretris dijabat Desmawati sedangkan Bendahara di percayakan pada Yang Dipertuan Kinali Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim mengatakan kepengurusan Partai Golkar baru tersebut diharapkan segera mengkonsolidasikan dengan segala elemen masyarakat guna memenangkan pemilihan legislatif tahun 2014 mendatang, “Perkuat basis di daerah masing-masing guna mencapai cita-cita partai yang luhur dengan tetap mensinergikan kegiatan Partai dengan program-program Pemkab Pasaman Barat,� ujar Hendra.

Hasbi Sani mengatakan tekadnya, “Bersama kepengurusan baru ini mari kita jalin hubungan dan kerja sama yang baik antar internal Partai dan masyarakat luas, kita mesti yakin pada Pemilu nanti Partai Golkar akan kembali dipercaya rakyat,� tegasnya.

Asbi Sani, Ketua DPD Partai Ketua DPD Golkar Provinsi Sumbar, Ir Hendra Irwan Rahim saat melantik pengurus Golkar Pasaman Barat Golkar Pasaman Barat

Namun kemenangan yang diharapkan tersebut kata Hasbi tidak bisa dengan berpangku tangan saja melainkan melalui usaha dan kerja keras, “Semua kalangan harus kita rangkul, karana suara rakyat adalah suara Golkar,� tegas Hasbi optimis.

Bupati Pasaman Barat yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, “Kita yakin Partai Golkar di Pasaman Barat tidak akan goyah dan akan tetap menjadi bagian dari pembangunan yang telah kita rencanakan Pemkab Pasaman Barat dengan tetap menjalin komunikasi dan koordinasi demi kemajuan Pasaman

Barat,� ujar Baharuddin, R yang juga memberikan bantuan pakaian seragam Golkar sebanyak 200 lembar di kesempatan tersebut.

Sementara Daliyus K didampingi Desmawati, sebagai Ketua Harian dan Sekretaris mereka optimis Partai Golkar kedepanya akan terus mendapat tempat di hati masyarakat, “Sebagai Parpol yang telah berpengalaman dan dekat dengan rakyat kami percaya Partai Golkar akan selalu di tertanam di hati rakyat. Kami akan berupaya dan berjuang keras untuk terus berkarya buat rakyat,� katanya mantap. Š Dc/by

Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Pasaman Barat

Daliyus K, S.Si. MM Ketua Harian Golkar Pasaman Barat

4

BiNNews BiNNews

Edisi 217| Edisi Th V/ 217| 14 -Th20V/Februari 14 - 202011 Februari 2011

Inflasi Kota Padang Tertinggi di Indonesia

Nilai Pitih Turun,Rakyat Bayar Mahal PADANG, BiNNews — Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok sebulan lebih belakangan telah memicu lanju inflasi Kota Padang menjadi yang tertinggi di Indonesia pada Januari ini. Data BPS Sumbar, inflasi Januari 2011 mencapai 3,7% sementara yang terendah terjadi di Manokwari yakni 0,07%.

Inflasi tinggi ini distimulus oleh kenaikan harga oleh kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 11,16%, kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau 0,79%, sementara kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan baker hanya 0,67%.

Kelompok perumahan ini diperkirakan bakal memicu kenaikan inflasi bulan Februari karena sebagian besar bantuan dana reharekon terhadap rumah korban bencana gempa bumi 2009 lalu secara serentak telah dicairkan pemerintah.

Total andil kelompok bahan makanan terhadap inflasi januari 2011 mencapai 3,42%, sementara kelompok pendidikan, kesehatan dan olahraga tidak memberikan andil signifikan, kontribusi kelompok ini hanya 0,17%.

BPS memotret, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga selama januari 2011 diantaranya beras, cabe merah, daging ayam ras, kelapa, batu bata, petai, jengkol, rokok kretek, telur ayam ras, teri, bayam, lontong sayur, cabe hijau, minyak goring, gam-

bolo, kangkung, kentang, daging sapi, sedangkan komoditas yang mengalami penurunan adalah bawan putih.

Lantas apa yang dimaksud inflasi. Menurut beberapa sumber, inflasi adalah kenaikan harga secara umum mengalamai kenaikan atau dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang, makin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang.

Inflasi dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi di mana para pelaku ekonomi enggan untuk melakukan spekulasi dalam perekonomian. Di samping itu inflasi juga bisa memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik.

Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.

Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara

10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun Faktor Pemicu Laju Inflasi Kenaikan tingkat inflasi dipengaruhi oleh berbagai factor, pada kasus perekonomian di Indonesia paling tidak terdapat beberapa faktor yang baik secara langsung maupun secara psikologis dapat mendorong trend kenaikan tingkat inflasi. Faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi tingkat inflasi antara lain adanya peningkatan jumlah uang beredar karena dipicu oleh peristiwa peristiwa kenaikan harga migas, meningkatnya bantuan luar negeri, masuknya modal asing, khususnya investasi portfolio di pasar uang, meningkatnya anggaran pemerintah secara mencolok depresiasi nilai Rupiah dan gejolak mata uang konvertibel.

Selanjutnya karena adanya tekanan pada tingkat harga umum yang dapat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian berikut seperti penurunan produksi pangan akibat musim kering yang berkepanjangan, peningkatan harga komoditi umum secara mendadak, pencabutan program subsidi BBM, kenaikan harga BBM yang mencolok, kenaikan tarif listrik.

Sementara disisi kebijakan pe-

merintah dalam mendorong kegiatan ekspor non-migas maupun kebijakan lainnya yang bersifat distortif antara lain karena lonjakan inflasi setelah dikeluarkannya kebijakan devaluasi, kebijakan tata niaga yang menciptakan pasar yang oligopolistis dan monopolistis, pungutan-pungutan yang dikenakan dalam perjalanan lalu lintas barang dan mobilitas tenaga kerja, kebijakan peningkatan tingkat upah minimum regional Begitupun dengan adanya peningkatan pertumbuhan agregat demand yang dipicu oleh perubahan selera masyarakat, atau kebijakan pemberian bonus perusahaan dan faktor spekulatif lainnya seperti perkembangan pusat belanja yang ekspansif dengan mematikan fungsi keberadaan pasar tradisional di lokalitas tertentu.

Dampak Inflasi Secara social, inflasi dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi di mana para pelaku ekonomi enggan untuk melakukan spekulasi dalam perekonomian. Di samping itu inflasi juga bisa memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik. Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. **

Direktur Pemasaran Bank Nagari, Indra Wedianan, SH:

Perlu Sinergisitas untuk Menekan Laju Inflasi PADANG, BiNNews — Lantas sejauhmana pengaruh kenaikan lanju inflasi ini terhadap produk perbankan terutama sektor pembiayaan (kredit) berjalan. Sebab, tergerusnya nilai mata uang dalam jangan waktu lama secara tidak langsung juga mempengaruhi nilai atas laba perusahaan.

Misalnya, ketika debitur meminjam uang dengan bunga senilai Rp10 juta bila diukur dengan emas sebut saja sama dengan 10 emas, maka setelah lunas uang Rp10 juta tersebut (diprediksi jadi keuntungan bank dari bunga kredit) belum tentu nilai 10 emas tersebut dapat ditebus dengan harga Rp10 juta. “Hitung-hitungannya tidak bisa demikian,� kata Direktur Pemasaran Bank Nagari, Indra Wediana, SH. Khusus bagi Bank Nagari jelasnya, ini terkait dengan fungsi intermediasi yakni antara kredit dan dana yang dihimpun. “Dalam jangka yang tidak panjang tingginya laju inflasi belum

akan berpengaruh terhadap produk bank. Pasalnya, bank akan terkait dengan aktiva atau kredit yang disalurkan dengan pasiva atau dana yang dihimpun dari masyarakat. Inflasi penting sejauh dalam kondisi normal dan wajar,� jelasnya.

Namun secara ekonomi makro, bank memang dituntut untuk terus menggelontorkan pembiayaan terutama ke sector-sektor rill untuk memicu pergerakan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Kebijakan Bank Indonesia dengan menaikkan acuan suku bunga (BI Rate) dari 6,5% menjadi 6,75% merupakan salah satu upaya menekan laju inflasi.

Namun saya dengar Menteri BUMN justeru meminta bank-bank plat merah untuk tidak menaikkan suku bunga kredit. Ini memang bertolak belakang, namun bagi Bank Nagari mesti dilihat bagaimana bank kebanggaan Sumatera Barat ini bisa berperan menunjang

Indra Wedianan

dan mendorong agar perekonomian daerah terus bergerak walau inflasi memperlihatkan trendpeningkatan,� tukas Indra Wedianan yang akrab dipanggil Pak Adek ini.

Bank Ngarai katanya belum berpikir untuk menaikkan suku bunga kredit supaya sector rill di daerah terus berjalan dan tumbuh, “Inflasi Januari itu kelihatannya dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan makanan pokok seperti beras dan cabe merah. Kita berharap kenaikan harga secara drastis tersebut tidak berlangsung lama dan kembali ke kondisi normal,� harapnya.

Bank Nagari katanya akan ter-

us berjalan seperti biasanya dengan tetap memantau trend kenaikan harga dan kebijakan pemerintah sebab belum akan berpengaruh secara signifikan.

Secara umum ujarnya, guna menekan laju inflasi agar tidak menimpulkan dampak yang tidak produktif di kemudian hari maka sangat dibutuhkan adanya sinergisitas antara pemerintah, perbankan dan pelaku usaha termasuk masyarakat agar tidak panik sehingga akhirnya menimbun kebutuhan pokok karena takut bila langka di pasaran. “Bila permintaan barang atau jasa lebih besar dari pasokan maka laju inflasi akan tinggi, nilai mata uang akan turun. Kita semua tentu tidak ingin kejadian 20 tahun sebelumnya dimana $1 (1 Dollar Amerika) sebanding dengan Rp15 ribu,� katanya sembari mengutarakan keyakinannya bahwa pemerintah akan segera dapata mengatasinya. Š Hidayat

Dampak Inflasi Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat Dampak Positif 1. Peredaran / perputaran barang lebih cepat.

2. Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah.

3. Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi.

4. Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikan pendapatan kecil.

Dampak Negatif 1. Harga barang-barang dan jasa naik.

2. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang.

3. Menimbulkan tindakan spekulasi.

4. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar.

5. Kesadaran menabung masyarakat berkurang.

Pihak-pihak yang Diuntungkan a. Para pengusaha, yang pada saat sebelum terjadinya inflasi, telah memiliki stock/persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar. b. Para pedagang, yang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan memainkan harga barang. Cara yang dipakai adalah dengan menaikkan harga, karena ingin mendapatkan laba/keuntungan yang besar. c. Para spekulan, yaitu orang-orang atau badan usaha yang mengadakan spekulasi, dengan cara menimbun barang sebanyak-banyaknya sebelum terjadinya inflasi dan menjualnya kembali pada saat inflasi terjadi, sehingga terjadinya kenaikan harga sangat menguntungkan mereka. d. Para peminjam, karena pinjaman telah diambil sebelum harga barang-barang naik, sehingga nilai riil-nya lebih tinggi daripada sesudah inflasi terjadi, tetapi peminjam membayar kembali tetap sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum terjadi inflasi. Misalnya, para pengambil kredit KPR BTN sebelum inflasi yang mengakibatkan harga bahan bangunan dan rumah KPR BTN naik, sedangkan jumlah angsuran yang harus dibayar kepada BTN tetap tidak ikut dinaikkan.

Pihak-pihak yang Dirugikan : a. Para konsumen, karena harus membayar lebih mahal, sehingga barang yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi. b. Mereka yang berpenghasilan tetap, karena dengan penghasilan tetap, naiknya harga barang-barang dan jasa, mengakibatkan jumlah barang-barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit, sehingga pendapatan riil/nyata berkurang, sedangkan kenaikan penghasilan atau pendapatan pada saat terjadi inflasi sulit diharapkan. c. Para pemborong atau kontraktor, karena harus mengeluarkan tambahan biaya agar dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan terjadinya inflasi dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan. d. Para pemberi pinjaman/kreditor, karena nilai riil dari pinjaman yang telah diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi. Misalnya, sebelum inflasi, pinjaman Rp 500.000,00 = 25 gram emas, sesudah inflasi = 20 gram emas. e. Para penabung, karena pada saat inflasi bunga yang diperoleh dari tabungan dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga yang terjadi. Di samping itu akibat naiknya harga barang-barang dan jasa, nilai uang yang ditabung menjadi lebih rendah/turun, jika dibandingkan dengan sebelum terjadi inflasi. ŠHidayat dari berbagai sumber

Terkait Perkara Dugaan Korupsi

Djufri masih Tersangka, Wabup Agam P21 PADANG, BiNNews — Kasus dugaan mark-up pengadaan tanah untuk fasilitas kantor DPRD dan Pool Kendaraan Dinas di Kota Bukitinggi melibatkan Wali Kota waktu itu, Djufri (Anggota DPR RI-red), hingga kini status tersangkanya belum hapus. “Sampainya surat keputusan kasasi MA atas kasus yang melibatkan banyak pejabat di Bukittinggi ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi dua hari lalu, tentu kita akan mengkaji sejauh mana keterlibatan Pak Djufri yang waktu itu Wali Kota Bukittinggi pada kasus ini statsunya masih tersangka,�ujar Bagindo Fahmi, Jumat (11/2).

Fahmi menargetkan pendalaman keputusan Kasasi MA tersebut dalam dua minggu ini. “Kalau memang kuat dugaan wali kota waktu itu terlibat maka kasusnya kita lanjutkan, tapi kalau surat keputusan Kasasi

MA tidak menegaskan keterlibatan Djufri bisa saja status tersangkanya dicabut, tapi sampai hari ini status Pak Djufri masih tetap sebagai tersangka,� ujarnya.

Sedangkan kasus pengadaan lahan RSUD di Kabupaten Dharmasraya, Fahmi menyebutkan saat ini tersangkanya masih Sekda ke bawah. “Kalau pendapat saya, Bupati waktu itu inisial ‘M’, juga layak dijadikan tersangka,� ujarnya.

Tapi Fahmi tidak mau terburu-buru, pihak kejaksaan akan melakukan gelar kasus. Sedangkan menyangkut Wakil Bupati Agam, Umar, kasus dugaan korupsi pengadaan jembatan saat dia menjadi Kepala Dinas PU Agam sudah P21. “Kita tidak perlu izin Presiden, karena kasusnya saat menjadi bupati sudah masuk tahap penuntutan oleh Kejaksaan

Bagindo Fachmi

Negeri Agam,�ujar Fahmi.

Bagindo Fahmi juga mengintruksikan Kepala Kejaksaan Negeri terutama di daerah terkena gempa Sumbar 2009, untuk memprioritaskan penanganan kasus pemotongan dana gempa. “Saya sudah perintahkan itu, saya tidak mau ada laporan nihil karena pemotongan dana gempa sudah bukan rahasia

umum lagi,�ujarnya.

Bahkan Fahmi memberi dukungan penuh kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang, untuk segera menuntaskan kasus dugaan Pokmas dan Fasilisator Fiktif yang tengah ditangani. “Saat ini masih penyelidikan, dan saya minta ini menjadi prioritas di kejaksaan Negeri Padang, saya akan pantau terus penanganan kasusu tersebut,�ujarnya.

Bahkan saat didesak waratwan, mengapa Kejaksaan Tinggi tidak memanggil PJOK Sumbar yang membawahi PJOK se kota dan kabupaten daerah bencana yang menjadi penanggungjawab penyaluran bantuan, karean telah melakukan pembiaran terjadi pemotongan dana bantuan gempa kepada masyarakat. “Kami bekerja tentu sesuai dengan

standar SOP, tidak seperti kerja wartawan, tapi kalau memang dari olah intelijen saya ada kemungkinan kearah situ, bisa saja PJOK Sumbar itu kita panggil, nanti kita kabarkan ke wartawan,� ujarnya.

Bagi Fahmi, memimpin Kejaksaan Tinggi Sumbar dia bertekad untuk mengawal penyaluran dana bantuan gempa kepada masyarkat dan proyek rehab-rekon lainnya. “Sehingga itu untuk kasus pemotongan, apalagi ada kefiktifan di banyak tempat, ini menjadi prioritas saya,�ujarnya.

Terungkapnya kasus pokmas fiktif dan fasilisator fiktif, yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Padang, terjadi ulah ketakinginan pihak menanganani penyaluran bantuan gempa, uang mengembalikan sisa uang ke kas negara.

Waktu akhir tahun ada tambahan bantuan sebesar Rp 50 miliar dari BNPB untuk Kota Padang dan itu harus dihabiskan sebelum tutup tahun.

Akibatnya, diduga dari sini permainan yang kasusnya masih tahap penyelidikan, bahkan salah satu korban penerima bantuan sudah ada yang ingin mengembalikan uang yang diterimanya karena merasa tidak berhak. Malah ada juga korban menerima karena menurut petugas, bantuan diperjuangkan oleh partai tertentu. “Sekali lagi saya katakan biarkan penyelidikan berjalan dulu, kalau sudah tahap penyidikan kita akan berikan informasi kasus ini kepada pers,�ujar Bagindo Fahmi yang enggan membeberkan kasus tersbeut karena masih penyelidikan. Šadrian

pemberantasan anti korupsi sama artinya dia tidak-peka sama sekali “Padahal, dampak korupsi luas, karena bisa merusak kehidupan masyarakat.

Dan menghukum berat koruptor lebih hebat daya kejutnya untuk menyelamatkan uang negara karena calon koruptor lain akan berpikir panjang melakukannya, Kejati Sumbar harus menunjukan kepekaannya dengan semangat berantas habis korupsi di negara ini, mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan dan hukum berat dalam dakwaannya,�ujar Oktavianus.

Keramahan Kejaksan Tinggi Sumbar terhadap tersangka korupsi yang ditanganinya berbeda sekali dengan apa yang dilakukan KPK.

“KPK saja, 19 orang anggota DPR dan mantan DPR ditahan karena diduga terlibat cek pelayat, pemilihan deputi BI, masak di Sumbar kewenangan menahan tidak dipergunakan,�ujar Oktavianus.

Data Oktavianus, sejak November 2010 hingga Februari ini, Kejaksaan tinggi menangani empat perkara korupsi besar, mulai PDAM Padang, Teluk Sirih, Pengalihan lahan negara di Solok dan Korupsi APBD di Sekretariat Kabupaten Solok Selatan. “Dan lebih 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tak satu pun tersangka yang digelendangkan ke Lembaga Permasyarakatan, hanya karena alasan tersangka koperatif,�ujar Oktavianus dikenal sosok vokal kalau bicara korupsi di negeri ini. Šadrian

Kajati Sumbar Dinilai Ramah kepada Tersangka Korupsi PADANG, BiNNews — Banyak orang telah menyandang prediket tersangka korupsi sejak November hingga Februari, tapi tak satupun penilep uang rakyat itu ditahan Kejaksan Tinggi Sumbar, tak pelak aktivis anti korupsi Sumbar menilai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Bagindo Fahmi ramah terhadap tersangka korupsi.

Bergesernya sikap represif ke preventif dengan mengedepankan penegakan hukum profesional tanpa harus menahan tersangka korupsi, sebagai catatanb selama ini institusi kejaksaan seperti hantu menakutkan bagi koruptor. “Tindakan tak menahan satu pun tersangka korupsi dari November hingga awal Februari oleh Kejaksaan Tinggi, menjadi

bukti kurangnya upaya kejaksaan memberikan terapi pada pelaku korupsi,� sebut Aktivis Forum Peduli Sumbar (FPSB) Oktavianus Riswa yang dulu berhasil mengungkap korupsi berjemaah DPRD Sumbar sekitar 2001..

Menurutnya, para tersangka korupsi melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan sistematis. “Adalah sangat besar kemungkinan tersangka menghilangkan alat bukti dokumen. Kejaksaan harus memperlihatkan sikap represif yg tegas kepada tersangka korupsi, siapa pun dia,�ujarnya.

Oktavianus kecewa dengan gaya preventif Kajati Sumbar dalam menanganani tersangka korupsi.

Oktavianus

“Tidak melakukan penahanan, artinya kejaksaan kurang seapresiasi dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat,�ujarnya.

Menurutnya, menjadi rancu kefokusan Kejaksaan Tinggi Sumbar yang digadang-gadangkan Kajati Sumbar Bagindo Fahmi. “Tidak ada hubungannya, kalau jaja-

ran kejaksaan tinggi fokus tentu mereka menggunakan seluruh kewenangan dimiliki kejaksaan termasuk menahan tersangka korupsi tadi,�ujarnya.

Dengan pola penanganan kasus korupsi seperti kejaksan Tinggi Sumbar ini, menurut Oktavianus sama dengan membuka peluang pelaku menghilangkan atau pun memanipulasi alat bukti. “Justru lebih sinergis dengan kefokusan tadi, kejaksaan menggunakan kewenangannya yaitu tahan tersangka korupsi, karena menjadi terapi ampuh kepada calon pelaku korupsi berikutnya agar tidak korupsi,�sebutnya.

Oktavianus menyebutkan, argumentasi Bagindo Fahmi dilihat dari semangat

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

5

KOTA PARIAMAN

Masyarakat mesti Manfaatkan LKMA secara Optimal PARIAMAN, BiNNews — Pemko Pariaman di bawah kepemimpinan Walikota Pariaman H Mukhlis. R terus menegaskan komitmennya untuk dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Salah satunya, melalui program Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKMA), yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Pariaman. Seperti terungkap saat peresmian LKMA Desa Simpang Kurai Taji Pariaman Selatan Kota Pariaman, Rabu (9/2) oleh Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R. Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R menyebutkan kehadiran LKMA ini tentunya tidak hanya diharapkan mampu memacu peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Simpang Kurai Taji pada khususnya dan Kota Pariaman pada umumnya. Namun lebih dari itu juga bisa membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena dengan kehadiran LKMA tersebut, tentunya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk mengembangkan berbagai peluang usaha. Mulai dari usaha kerajinan seperti bordir, mukena atau usaha lainnya seperti usaha perbengkelan, sablon dan lain sebagainya. “Jadi inilah sesungguhnya yang diharapkan dari kehadiran LKMA ini yaitu bagaimana ekonomi masyarakat bisa lebih meningkat, dengan cara mengembangkan berbagai jenis usaha,� ungkap Wako.

Selanjutnya Wako dalam kesempatan ini mengajak

masyarakat agar dapat mengubah anggapan yang berkembang selama ini yang cenderung ingin menjadi pegawai di kantor balaikota.

Akibat adanya anggapan sebagian pihak yang menyebutkan bahwa Pemko Pariaman menyiapkan kesempatan kerja menjadi pegawai di kantor walikota, baik sebagai tenaga Pol PP atau tenaga GO lainnya. Oleh karena hal ini banyak warga yang berharap agar bisa bekerja di kantor balaikota. “Padahal kan tidak hanya mesti seperti itu, karena Pemko Pariaman pada dasarnya telah membuka berbagai peluang kesempatan kerja, termasuk memfasilitasi

pengembangan usaha melalui program LKMA, tinggal lagi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan berbagai peluang tersebut, termasuk mengembangkan usaha secara mandiri dengan memanfaatkan program LKMA yang ada di tingkat desa atau kelurahan,� tegasnya.

Ditambahkan Wako, melalui LKMA tersebut nantinya masyarakat juga bisa meminjam uang dengan jumlah tertentu dengan kisaran Rp500 ribu s-d 2 juta, yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai modal untuk keperluan pengembangan usaha. Namun demikian, jangan sampai dana

yang dipinjam melalui LKMA tersebut dipergunakan untuk keperluan konsumtif, namun betul betul dimanfaatkan untul modal usaha. “Jadi pola pikir seperti inilah ke depan yang perlu diubah. Untuk itu kita harapkan agar dinas terkait nantinya lebih mengaktifkan kegiatan pelatihan-pelatihan, sehingga modal yang diperoleh tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, begitu pula halnya dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di tengah tengah masyarakat,� ungkap Wako. ŠIndra Koto

Dinas Kopperindag Gelar Operasi Pasar Guna Bantu Masyarakat PARIAMAN, BiNNews — Mengantisipasi lonjakan harga beras dipasaran beberapa waktu belakangan ini dan membantu meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kopperindag) melakukan Operasi Pasar Beras Bulog (OP).

Kegiatan OP ini dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Januari hingga 7 Februari 2011 yang dibagi dalam empat tahap di empat wilayah kecamatan.

Kepala Dinas Kopperindag Kota Pariaman, Drs. Sumiramis kepada wartawan, Selasa (8/2) di

Balaikota Pariaman menyebutkan pelaksanaan OP ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Walikota Pariaman guna mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran dan membantu masyarakat.

Dalam melaksanakan OP tersebut pihak Dinas Kopperindag melakukan kerjasama dengan salah seorang pengecer beras Kota Pariaman, H. Karamalis. “Kegiatan OP ini kita gelar selama 19 hari, yakni mulai dari tanggal 14 Januri-7 Feberuari 2011 di 19 titik pada empat wilayah kecamatan. Jumlah beras yang kita jual sebanyak 73 ton dengan harga Rp.

10.000,- / liter atau Rp. 6.300,- / kg dan kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat guna mendapatkan beras dengan harga murah,� sebut Sumiramis.

Ditambahkan Sumiramis, karena tingginya permintaan masyarakat terhadap beras melalui kegiatan OP ini, pihaknya akan terus melakukan OP sampai harga beras di pasaran stabil. “Karena masih tingginya permintaan masyarakat terhadap beras OP ini, maka kita akan terus melakukan OP sampai harga beras di pasaran stabil,� terang Sumiramis.

Sementara itu Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R menjelaskan, pelaksanaan OP ini merupakan bentuk perhatian Pemko terhadap keresahan masyarakat akibat tingginya harga beras di pasaran. Untuk pihaknya meminta Dinas Kopperindag agar tetap melanjutkan kegiatan OP ini sampai harga beras di pasaran kembali stabil. “Operasi Pasar Beras ini akan tetap kita lanjutkan sampai harga beras di pasaran stabil. Malahan sekarang ini harga jual beras OP kita turunkan dari Rp. 10.000,-/ liter menjadi Rp. 9.000,- / liter,� ucap Wako. ŠIndra Koto

Pengelolaan SKJ Di Pantai Gandoriah Perlu Ditingkatkan PARIAMAN, BiNNews — Berawal dari gagasan Walikota Pariaman H. Mukhlis. R pada Februari 2010 lalu, pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di kawasan wisata Pantai Gandoriah Pariaman terus diminati masyarakat Kota Pariaman dan sekitarnya. SKJ yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pariaman ini tidak terasa sudah berumur setahun.

Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R ketika melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan SKJ ini, Minggu (6/2) mengharapkan agar pengelolaan SKJ ini lebih ditingkatkan lagi, termasuk perangkat sound systemnya, sehingga bunyinya akan semakin keras dan membuat masyarakat akan semakin tertarik untuk mengikuti.

Jika selama ini peminatnya sudah

mulai banyak, yakni sekitar 700 orang, tentu ke depannya diharapkan akan semakin bertambah banyak lagi. Dalam kunjungannya ini Wako didampingi Ketua TP PKK Kota Pariaman, Ny. Hj. Reni Mukhlis. R, Kadis Budpar Kota Pariaman, Drs. Ridwan. N, MM, Kabag Humas Setdako, Jafreki, S.Pd dan pimpinan SKPD lainnya. “Mengikuti SKJ di kawasan Pantai Gandoriah ini punya kenikmatan tersendiri, yang mungkin tidak dijumpai pada daerah lainnya. Karena selain melakukan senam, kita juga bisa berekreasi sembari menikmati indahnya pemandangan laut Pariaman dengan gugusan pulaunya, seperti pulau Anso Duo, pulau Kasiak dan Pulau Tangah,� ungkap Wako.

Ditambahkan Wako, kegiatan SKJ ini tentunya juga kan menjadi daya tarik bagi masyarakat mau-

pun wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai Gandoriah. Untuk itu pihaknya berharap kepada Disbudpar agar lebih menyemarakkan pelaksanaan SKJ ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini Wako juga meminta kepada Disbudpar dan Sat Pol PP, DKP dan aparatur lainnya untuk bisa lebih menertibkan lagi kawasan pantai Gandoriah ini, terutama para pedagang. Hal ini bertujuan untuk terciptanya suasana yang aman dan nyaman bagi pengunjung yang datang ke lokasi ini. “Kalau kawasan wisata Gandoriah ini sudah tertib, aman dan nyaman, tentu akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,� jelas Wako.

Pelaksanaan kegiatan SKJ di Pan-

tai Gandoriah ini dilaksanakan setiap Minggu pagi, yang dimulai pada pukul 06.30 hingga 08.00 WIB dengan berbagai materi senam, seperti Senam Pagi Indonesia (SPI), Senam 18 Gaya, Senam Aerobik dan Senam Pernafasan. Kegiatan SKJ ini diikuti peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, seperti kelompok TP-PKK Kelurahan/desa, kelompok senam lansia yang ikut bergabung, dan peserta perorangan sambil maraton pagi serta kepala dan keluarga/staf SKPD di lingkungan Pemko Pariaman dan Pemkab Padang Pariaman secara rutin mengikutinya, termasuk Wako Pariaman H. Mukhlis. R dan Ny. Hj Reny Mukhlis beserta keluarga, yang selalu membiasakan jalan pagi sambil mengamati lingkungan perkotaan yang dipimpinnya. ŠIndra Koto

MTQ KE IV Tingkat Kota Pariaman Akan Dilaksanakan Juni 2011 PARIAMAN, BiNNews — Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke IV Tingkat Kota Pariaman akan dilaksanakan pada bulan Juni 2011 mendatang. Kepastian jadwal pelaksanaan MTQ tersebut terungkap dalam rapat persiapan yang dilaksanakan, Rabu (9/2) di kediaman Walikota Pariaman.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Walikota Pariaman Helmi Darlis, SH, SpN dan dihadiri Asisten II Setdako Pariaman Drs. H. Efendi Jamal, MM, Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman Yosef Chairul, S.Ag, Kepala SKPD, Camat dan Praktisi MTQ. Selain menentukkan jadwal pelaksanaan, rapat ini juga menyusun kepanitiaan dan tim pengarah, yang nantinya akan bekerja dibawah koordinasi Pemko Pariaman, yakni Bagian Kesejahteraan Sosial, Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Pariaman serta dibantu instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan MTQ ke IV Tingkat Kota Pariaman ini merupakan rangkaian dari kegiatan pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan secara serentak pada tahun 2010 yang lalu yang bertujuan untuk memilih Qori dan Qoriah yang nantinya akan menjadi utusan kecamatan. Selain itu pelaksanaan MTQ Tingkat Kota ini pun ajang seleksi untuk persiapan menghadapi MTQ Tingkat Sumatera Barat yang menurut rencana akan dilangsungkan pada awal Desember 2011 di Kabupaten Dharmasraya.

Wakil Walikota Pariaman, Helmi Darlis, SH, S.pN, dalam arahannya mengatakan, MTQ ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemko Pariaman untuk mencapai Catur Sukses Pembangunan Sumber Daya Manusia. Untuk itu, pelaksanaan MTQ ini harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. “MTQ Tingkat Kota Pariaman ini harus betul-betul dilaksanakan secara baik dan jangan sampai terjadi complain oleh peserta, sehingga nantinya tidak ada lagi peserta yang kecewa. Jika ada peserta yang kecewa, tentunya mereka ini dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Sumbar nantinya akan memilih atau diambil sebagai utusan oleh daerah lain,� pinta Wawako.

Selanjutnya Wawako juga menghimbau dalam MTQ Tingkat Kota nantinya para peserta dan juri untuk menghindari praktek yang tidak jujur. Berlombalah secara baik dan benar serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Selain itu, dalam MTQ nantinya juga perlu diadakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan perbaikan kehidupan beragama, seperti seminar tentang keagamaan, rapat kerja MTQ untuk menentukan tuan rumah selanjutnya dan event-event lainya sebagai pendamping acara. ŠIndra Koto

Wako Lantik Kades Kampung Apar Terpilih PARIAMAN, BiNNews — Kepala Desa Kampung Apar Terpilih Periode 20112017 Azmal Yendri, Selasa (8/2) dilantik oleh Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R. Pelantikan ini berlangsung meriah dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, MM, Sekda Kota Pariaman, Ir. Armen, MM, Ketua TP PKK Kota Pariaman, Ny. Hj. Reni Mukhlis. R, Kepala SKPD di lingkungan Pemko Pariaman, Tokoh Rantau dan Tokoh Masyarakat Desa Kampung Apar serta undangan lainnya.

Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R dalam sambutannya mengharapkan kepada Azmal Yendri sebagai Kades Kampung Apar yang baru untuk dapat menggali segala potensi yang ada dan merangkul semua elemen Desa Kampung Apar untuk secara bersama-sama dan saling bahu membahu sebagaimana filosofi masyarakat Pariaman, yakni Sabiduak Sadayuang guna membangun daerahnya. “Kita semua mungkin sudah mengetahui, Desa Kampung Apar ini merupakan desa yang punya banyak prestasi, salah satunya adalah Juara I Lomba Desa Berprestasi Tingkat Propinsi Sumbar pada tahun 2009 lalu,� terang Wako.

Dikatakan Wako, karena sudah memiliki prestasi, maka Kepala Desa yang baru tentunya punya tanggungjawab yang sangat besar untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih, jika perlu prestasi yang ada tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi. Peningkatkan prestasi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari dukungan masyarakat.

Untuk itu, kepada seluruh stake holder yang ada di Desa Kampung Apar, pihaknya meminta agar bisa mendukung Kades yang baru guna meningkatkan pembangunan desa. “Saya yakin, segala prestasi yang telah diraih Desa Kampung Apar mampu dipertahankan dan ditingkatkan oleh Azmal Yendri, karena beliau mendapatkan dukungan yang penuh oleh masyarakatnya,� ucap Wako.

Selain itu menurut Wako, sebelum menjadi Kades, Azmal Yendri juga punya banyak pengalaman dan hubungan yang sangat baik dengan masyarakat, baik yang ada di kampung maupun yang ada diperantauan. Hal ini tentunya akan menjadi modal besar untuk memimpin dan membangun Desa Kampung Apar. “Dukungan masyarakat itu jelas sangat terlihat pada acara pelantikan ini, dimana banyak kalangan yang hadir, mulai dari pejabat sampai kepada tokoh rantau dan hal itu juga ditunjukkan dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat yang terpajang di lokasi acara,� ungkap Wako.

Ditambahkan Wako, pelantikan Kades Kampung Apar ini memang sangat istimewa dan mampu mengalahkan acara pelantikan pejabat lainnya, termasuk pelantikan Camat. Oleh karena itu, dukungan yang ditunjukkan dalam acara pelantikan ini hendaknya dapat terus dilanjutkan oleh masyarakat Kampung Apar kepada Kades yang baru. ŠIndra Koto

PADANG PARIAMAN

Ali Mukhni Buka Ajang Buru Babi PADANG PARIAMAN, BiNNews — Disela kesibukannya menjalankan aktifitasnya sebagai Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni menyempatkan diri membuka acara Berburu Babi yang dilaksanakan di Nagari Kudu Kec. V Koto Timur. Kegiatan Buru Babi tersebut dihadiri oleh pecandu buru dari berbagai pelosok di KabM padang Pariaman dan lang-

sung diliput oleh TVRI. Ali Mukhni menjelaskan kegiatan ini selain melatih fisik untuk tetap sehat juga bermanfaat bagi petani dalam memberantas hama babi yang selalu mengganggu tanaman para petani. Selain itu berburu babi di Padang Pariaman sedah menjadi tradisi dan sejak zaman dahulunya. Di tempat terpisah salah seorang tokoh masyarakat dan juga

niniak mamak Rustam Jalaluddin Dt. Simarajo menjelaskan “kegiatan buru adat di padang pariaman ini selalu mengedepankan asas rombo satumpat, panenan saikue, badie salareh dan tombak nan sabatang�. Filosopi ini sangat luas maknanya yang intinya adalah rasa kebersamaan dan gotongroyong dalam membasmi hama babi. Š BiNNews/Humas

Damsuar: Partisipasi Masyarakat Dibutuhkan!

Damsuar

PADANG PARIAMAN, BiNNews — Wakil Bupati Damsuar menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Bintungan Nagari Gunung Padang Alai Kec V Koto Timur. Damsuar menyempatkan bersilaturrahmi dengan tokoh masyarakat dan

menyampaikan beberapa program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan di Padang Pariaman. Berkaitan dengan penyaluran Dana Gempa yang belum semuanya menerima, Pada tahun ini pemerintah sudah menganggarkan dalam APBD untuk pembayaran rehab rekon sebanyak 16.000 rumah, tentunya diperlukan membentuk kelompok dan persyaratan yang harus dilalui.

Selanjutnya menanggapi isue yang berkembang mengenai Transmigrasi Lokal yang perdeba-

tan di kalangan masyarakat, telah dilakukan kerja sama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk merencanakan Translok di Kab. Darmasraya dan semuanya itu akan diberitahukan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Selanjutnya Wabup juga mengajak kepada masyarakat agar terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di nagari, karna masyarakat adalah modal dalam pelaksanaan pembangunan. Š BiNNews/Humas

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

6

AGAM

Keramba Maninjau Menguntungkan Tapi Rugikan Lingkungan MANINJAU, BiNNews — Usaha budidaya ikan sistem karamba (jala apung) di perairan Danau Maninjau selama ini dinilai menguntungkan, namun bukannya tidak ada kendala. Salah satu kendala adalan pencemaran periarian danau dan tubo belerang.

Walau saat ini pengaruh tubo belerang sudah mulai menipis, namun perairan Danau Maninjau belum layak sebagai tempat usaha budidaya ikan jala apung (karamba), ungkap Camat Tanjung Raya Kurniawan Syah Putra, S.Sos, MAP, didampingi Kapolsek Tanjung Raya, AKP Nursal, Jumat (11/2) di ruang kerjanya.

Karena itu, Camat menghimbau agar warga salingka danau khususnya petani ikan jala

apung, menahan diri untuk tidak menebar bibit ikan ke jala apung mereka. “Kami kuatir bibit ikan yang ditebarkan dalam kondisi saat ini akan banyak yang mati. Itu artinya petani menderita kerugian,� ujarnya.

Pekan lalu tubo belerang mencemari perairan Danau Maninjau. Warna air danau jadi kekuningan, dan aroma belerang tercium jelas. Ikan dalam karamba warga pada mati. Kerugian ratusan juta Rupiah.

Untuk menghindari kerugian lebih parah, Camat maupun Kapolsek Tanjung Raya berharap untuk sementara warga tidak menebarkan bibit ikan ke dalam karamba mereka. ŠPen

Keramba Maninjau

Bupati Agam, H. Indra Catri

Dengan Basamo Mangko Manjadi, Agam akan Lebih Maju AGAM, BiNNews — Bila Agam menginginkan perubahan, pola kebersamaan, dengan prinsip “Basamo Mangko Manjadi�, harus diterapkan, ungkap Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, dalam perbincangan dengan wartawan, Rabu (9/2) di ruang kerjanya.

Menurutnya, membangun daerah itu bukanlah pekerjaan yang ringan dan gampang. Walau demikian, seberat dan sesulit apa pun beban pembangunan daerah, bila dikerjakan bersama- sama, akan terasa ringan. Saat ini masih banyak sarana prasarana yang perlu dibangun, demi menggenjot pembangunan daerah.

Bupati mengakui, pembangunan Agam dimulai dari sektor pertanian dan perkebunan. Alasannya, mayoritas warga daerah itu petani. Dengan meningkatnya penghasilan petani Agam, secara otomatis kemakmuran daerah semakin bisa diwujudkan. “Kami sedang berupaya sekuat kemampuan untuk membangun sektor pertanian dan perkebunan. Namun sekeras apa pun usaha kami, tanpa dukungan segenap lapisan masyarakat Agam, hasilnya tidak akan optimal,� ujarnya.

Hasil kerja keras tahun berlalu telah membuahkan hasil memuaskan. Agam surplus beras tahun 2010 sekitar 48.000 ton. Tahun

2011 diprediksi surplus tersebut lebih meningkat lagi. “Salah satu faktor kuat yang mendukung keberhasilan itu adalah penerapan program padi tanam sebatang,� ujarnya pula.

Di sektor perkebunan rakyat, kini sedang dilakukan “kampanye� besar-besaran guna memasyarakatkan tanaman coklat.

Bupati menilai tanaman coklat sangat menjanjikan.

Menurutnya, Agam menrgetkan pembukaan kebun coklat 10.000 hektar sampai tahun 2015. Ia yakin, target itu akan tercapai, bahkan ia mengaku optimis target bisa dilampaui. Alasannya, sampai 2010 telah terealisir 5.300

hektar kebun coklat rakyat, yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah itu.

Tanaman coklat memiliki nilai ekonomis tinggi. Satu hektar tanaman coklat bisa menghasilkan di atas Rp20 juta pertahun, dengan estimasi harga biji coklat kering Rp20.000 per kg. “Apa pun jenis tanamannya, bila tidak dirawat sesuai anjuran pihak berkompeten, hasilnya kurang bagus. “Makanya kami menghimbau agar petani Agam mau mengikuti anjuran dan binaan para penyuluh. Di sisi lain para penyuluh bersama pihak terkait juga mesti bekerja ekstra keras,� ujarnya lagi. wPen

Gempa Bawa Berkah Bagi Penambang Pasir MANGGOPOH, BiNNews — Ternyata musibah gempa juga mendatangkan rahmat bagi pihak lain. Setidaknya rahmat itu dirasakan para penambang pasir di Manggpoh, Kecamatan Lubuk Basung, seperti disampaikan

beberapa penambang pasir di Lubuk Jua, Kamis (8/2) di pangkalan pasir Lubuk Jua, Manggopoh.

Menururt salah seorang penambang, Darmin St. Saidi, ia dan kawan-kawan seprofesi sem-

pat panen besar, pasca pengucuran dana bantuan gempa, sejak beberapa pekan lalu.

Menurutnya, ia dan rekan sesama penambangpasir sempat menjual pasir Rp100 ribu per meter kubik.

Dengan kondisi demikian, kesejahteraan para penambang semakin meningkat. “Kami berharap ini terus berlanjut dengan makin banyaknya pembangunan di daerah ini,� ujarnya. Š Pen

Wabup Agam, H. Umar

Bangun Jalan Usaha Tani Butuh Peran Swasta AGAM, BiNNews — Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dibutuhkan pembangunan sarana prasana yang memadai, ungkap Wakil Bupati (Wabup) Agam, H. Umar, ketika dihubungi via ponselnya, Kamis (8/2).

Salah satu kebutuhan mendesak dan sangat strategis saat ini adalah pembangunan jalan usaha tani, di samping pembangunan irigasi. Alasannya, jalan usaha tani akan sangat membantu petani mengangkut hasil panen mereka ke rumah, atau ke pasar.

Akhir-akhir ini, menurutnya, sering terdengar keluhan petani karena sulitnya mengangkut hasil panen dari lokasi pertanian mere-

ka ke rumah, atau ke pasar. “Pemkab Agam memang telah banyak membangun jalan usaha tani, namun sampai saat ini masih banyak yang harus dibangun. Kalau mengharapkan dana pemerintah saja, rasanya akan memakan waktu lama untuk membangun seluruh jalan usaha tani, seperti yang dibutuhkan warga,� ujarnya.

Justru karena itu, Umar menghimbau segenap warga yang mampu, serta pihak ketiga untuk membantu membangun jalan usaha tani. Ia menyebutkan, peranan pengusaha dan perantau sangat dibutuhkan dalam konteks itu.

Dikatakannya, membangun jalan usaha tani berarti telah mem-

bantu pemerintah dalam upaya menyukseskan program penanggulangan kemiskinan. Karena keluarga miskin mayoritas dari kalangan petani. “Agam memiliki pola pembangunan dengan melibatkan peran serta warga, yang disebut Goro Badunsanak.

Melalui program Goro Badunsanak, jalan usaha tani bisa dipercepat pembangunannya. Namun untuk itu diharapkan konsep usulan pembangunan dari bawah, melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) nagari,� ujarnya pula.

Di sisi lain, ia mengharapkan pihak Badan Pelakasana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) semakin mengintensifkan penyuluhan dan pembinaan terhadap petani. Dengan demikian mereka akan tumbuh menjadi petani profesional, bukan lagi petani awam. “Sekarang pemerintah sedang mengembangkan program pertanian tanaman pangan dengan pola padi tanam sebatang. Ternyata hasilnya luar biasa, namun belum seluruh petani tertarik untuk melaksanakannya. Itu semua disebabkan pengetahuan petani masih rendah.

Karena itu sangat dibutuhkan penyuluhan dan pembinaan, agar mereka mengetahui kalau program tersebut untuk kepentingan mereka juga,� ujarnya lagi. ŠPen

Walinagari Kubang Putiah Dilantik KUBANG PUTIAH, BiNNews — Penyelesaian masalah Wali Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Agam, yang ngambang sejak 2008, kini mulai menampakan titik terang. Kamis (10/2) Bupati Agam diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Syahrul Syaher melantik penjabat Wali nagari Kubang Putih Drs. Yunilson, di gedung SD N 05 Kubang Putiah.

Para pengamat pemerintahan di daerah itu menilai kalau kebijakan itu merupakan langkah maju. Pasalnya, sejak tahun 2008, nagari itu dipimpin Penjabat Wali Nagari, yang juga Sekretaris Nagari Kubang Putih, Elfi Yetri. padahal sesuai aturan penjabat wali nagari hanya bertugas 6 bulan, untuk mempersiapkan pemilihan wali nagari definitif.

Penjabat wali nagari sebenarnya tidak bisa dikatakan gagal dalam mengemban tugas pokoknya, yaitu melaksanakan pemilihan wali nagari. Sayangnya timbul masalah dalam proses pemilihan, sehingga calon peraih suara terbanyak, Gusmal St. Batungkek Ameh alias Mak Dang.

Masalahnya, Mak Dang dituding menggunakan ijazah palsu. Kasus itu berlanjut ranah hukum. Namun Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menyidangkan kasus itu berpendapat Mak Dang tidak bersalah.

Ia bebas murni, karena semua tuduhan tidak terbukti. Amat disayangkan, Mak Dang juga tidak bisa dilantik sebagai Wali Nagari Kubang Putih, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Agam nomor 13 Tahun 2007 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian .

Kasus itu jadi berlarut-larut. Warga dan mayoritas pemuka setempat menolak melakukan pemilihan ulang wali nagari. Kondisi itu menyebabkan Elfi Yetri tercatat sebagai penjabat wali nagari terlama di Kabupaten Agam.

Yunilson mengemban tugas melaksanakan pemilihan wali nagari definitif dalam tempo yang ditentukan, sesuai dengan tuntutan Peraturan Daerah (Perda) Agam nomor 13 Tahun 2007 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari.

Menariknya, kasus Kubang Putiah ini seperti disampaikan pengamat pemerintahan dari Gerakan Pemuda Ansor Cabang kabupaten Agam, MS. Marajo, ketika ditemui di Lubuk Basung, Jumat (11/ 2).Kasus itu membuktikan kalau suara rakyat sangat menentukan proses pemilihan wali nagari. Kasus itu membukatikan kalau anak nagari Kubang Putih sudang sangat mengerti dan memahami semangat demokrasi.

Masih ada kasus yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Bupati Agam, H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, yaitu kasus “Jambak� di Nagari Sianok, Kecamatan Ampek Koto.

Jambak dulu merupakan sebuah desa, dalam Nagari Sianok. Setelah program pemerintah, “Kembali Ke Nagari� dicanangkan di penghujung tahun 2001, Warga Jambak menyatakan keengganannya bergabung dengan Nagari Sianok.

Warga Jambak bahkan sempat melakukan demo ke kantor bupati dan DPRD Agam. Mereka menuntut memiliki nagari yang berdiri sendiri, dan menyatakan tidak mau bergabung dengan Nagari Sianok.

Sampai kini kasusnya masih mengambang. Belum ada kepastian, apakah Jambak akan berdiri sendiri atau bergabung dengan Nagari Sianok. “Bupati Agam kala dijabat Aristo Munandar telah mengajukan opsi, bila memang warga Jambak ingin berpisah dengan Nagari Sianok. Opsi itu adalah membicarakan masalah itu di tingkat nagari,� ujar MS. Marajo.

Bila sudah ada keputusan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sianok, Jambak bisa mengajukan permintaan untuk berpisah dari Nagari Sianok, dan memiliki nagari sendiri. Permohonan yang dilengkapi dengan keputusan keputusan Bamus itu akan menjadi bahan pertimbangan pihak pengambil keputusan di Pemkab Agam nantinya. ŠPen

Sempit, Jalan SMKN I Lubuk Basung Sering Minta Korban LUBUK BASUNG, BiNNews — Sempitnya badan jalan, dan ramainya pengguna jalan menuju SMKN 1 Lubuk Basung, akhir-akhir ini menjadi keluhan warga Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, seperti disampaikan pemuka masyarakat setempat, A. St. Zainal (42), Minggu (6/2) di Kampung Tangah.

Menurut St. Zainal, jalan dari simpang SMKN 1 Lubuk Basung menuju kampus sekolah itu sudah diaspal. Namun badan jalan sempit, sehingga sering terjadi kecelakaan di ruas jalan tersebut.

Sepeda motor, terutama ojek melaju dengan kencang, karena para pelajar yang membutuhkan jasa ojek takut terlambat masuk sekolah. Kondisi itulah yang sering mengundang celaka. “Jalan dengan panjang sekitar 1.500 meter itu sudah terasa sangat sempit, kami berharap Pemkab Agam berkenan memperlebar badan jalan ini,� ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan pemuda setempat, Wan. Menurut Wan, sudah sering terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Ia sependapat dengan St. Zainal, kalau sempitnya badan jalan, dan banyaknya pengguna jalan, menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut.

Wali Nagari Kampung Tangah, Mulyadi, SPd, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, jalan dari Simpang SMK sampai kampus sekolah itu memang sudah sempit. Badan jalan yang diaspal hanya sekitar 3 meter, dan medannya penuh bengkolan. Kondisi itu memang memerlukan perhatian pihak pengambil keputusan di daerah itu. ŠPen

PADANG PANJANG

Suir Syam: Musrenbang Kecamatan Strategis!

PADANGPANJANG, BiNNews — Musrenbang kecamatan merupakan salah satu bagian dari rangkaian proses perencanaan yang telah dimulai dengan musrenbang tingkat kelurahan yang nantinya akan dilanjutkan sampai ke tingkat kota, tingkat provinsi dan musrenbang nasional.

Demikian ditegaskan Walikota Padangpanjang Suir Syam saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kecamatan Padangpanjang Timur, Rabu (9/ 2). Acara yang berlangsung di aula kantor camat tersebut dihadiri anggota DPRD komisi terkait, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan lurah se kecamatan Padangpanjang Timur, pengurus LPM dan delegasi kelurahan.

“Kami berharap musrenbang ini dapat dilaksanakan secara berjenjang pada waktu yang telah direncanakan, sehingga realisasinya bisa terencana dengan baik,� harapannya.

Pelaksanaan musrenbang kata Suir Syam merupakan amanat UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Secaraoperasional lanjutnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun2008 tentang tahapan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. “Untuk Padangpanjang sudah dijabarkan dalam bentuk peraturan wali kota nomor 25 tahun 2009 tentang sistem dan prosedur perencanaan serta penganggaran,� sebutnya.

Dengan demikian kata suir

Syam pelaksanaan musrenbang secara berjenjang harus dilaksanakan, karena melalui mekanisme ini perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas dapat dipadukan dan disingkronkan.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan musrenbang 2011 ini merupakan proses perencanaan untukk pembangunan tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan tahun ke 3 rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota padangpanjang yang telah disepakati bersama DPRD dalam perda nomor 12 tahun 2009. “Sesuai dengan RPJMD tersebut visi Kota Padangpanjang tahun 2008 sampai 2013 adalah terwujudnya masyarakat yang maju, makmur dan islami,� sebutnya. Š BiNNews/Humas

Kapur Padang panjang Diminati Investor PADANGPANJANG, BiNNews — Kekayaan alam Kota Padangpanjang jenis batu kapur diminati suplayer dari PT Almira Pradha Lestari asal Jakarta.

Hal itu terbukti dengan adanya pertemuan antara suplayer dengan penambang batu kapur yang difasilitasi Dinas Koperindag Kota Padangpanjang di aula Diskoperindag setempat, Rabu (9/2).

Suplayer dari PT Almira Pradha Lestari tersebut lansung mengutus direkturnya Yulia Fitri dan Ria yang disambut Kepala Dinas Koperindag Padangpanjang Reflis, instansi terkait lainnya dan belasan penambang kapur.

Suplayer asal Jakarta ini datang meninjau kadar batu kapur sesuai dengan standar SNI dengan kadar 85 CaCo3, 2 persen air, mes (kehalusan) di atas 100. “Kita cari batu kapur yang memiliki standar SNI. Selama satu semester (satu kali enam bulan) membutuhkan 1.000 ton,� kata Yulia dalam pertemuan itu.

Dari informasi yang di dapat Yulia, batu kapur Padangpanjang memiliki kualitas yang bagus, sehingga timbul niat untuk membelinya melalui Pemko Padangpanjang yang difasilitasi Dinas Koperindag. “Saya mendapat informasi dari intenet, kalau jenis batu kapur Padangpanjang memiliki kualitas yang bagus, sehingga saya coba hubungi Kepala Dinas Koperindag Padangpanjang,� katanya.

Sementara, para penambang kapur mendengar yang dibutuhkan suplayer tersebut siap menyediakan sesuai dengan yang dibutuhkan, baik jumlah maupun standar batu kapur. “Kita akan coba memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan suplayer tersebut, sehingga pemasaran batu kapur Kota Padangpanjang bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan selama ini,� kata Koordinator Penambang Syafril Dt Tuo. Dijelaskannya, meski produksi batu kapur yang dihasilkan penambang itu ada beberapa jenis seperti untuk pertanian dan lainnya, namun

Safril tetap optimis bisa menyediakan permintaan suplayer tersebut. “Kita yakin, dari jumlah penambang batu kapur saat ini yang berjumlah delapan lokasi, saya optimis bisa menyediakan permintaan suplayer tersebut, karena dalam satu lokasi tungku bisa memproduksi 8 - 9 ton setiap hari,� katanya optimis.

Namun hasil produksi yang mencapai 8 - 9 ton perhari dari setiap tungku tersebut belum maksimal. “Jika sudah ada yang menjamin pemasaran seperti permintaan suplayer saat ini, saya yakin penambang batu kapur bisa bekerja maksimal sesuai dengan permintaan itu,� katanya yakin.

Menurut rencananya, batu kapur asal Padangpanjang tersebut akan dijadikan bahan campuran pupuk yang nantinya oleh PT Almira Pradha Lestari akan didistribusikan ke sejumlah perkebunan yang ada di wilayah Sumatera seperti Aceh, Pekanbaru dan Jambi. Š BiNNews/Humas

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

7

PASAMAN BARAT

Getirnya Hidup Marni setelah Ditinggal Suami „Portet Kehidupan di Desa Siduampan Kecamatan Desa Baru Pasaman Barat

Getirnya hidup marni setelah ditinggal suami

PASBAR. BiNNews — Kenaikan harga kebutuhan pokok sebulan belakangan ini mulai menggerus kualitas hidup rakyat tak mampu. Daya tahan

mereka mulai menurun seiring membengkaknya pengeluaran sementara penghasilan cenderung tetap bahkan turun. Buk Marni (53) yang baru sekitar 8

bulan ditinggal almarhum suami tercinta sehari-hari kini terpaksa memutar otak menghidupi lima anak. 5 anak yang masih hidup tersebut awalnya

merupakan 8 bersaudara, namun tiga orang lainnya sudah wafat.

Beratnya himpitan ekonomi membuat Marni tak berdaya menyekolahkan anaknya, dia hanya mampu membiayai anak perempuannya yang ke-3 hingga kelas II tingkat SMP sementara 4 saudaranya yang lain tak mengenyam pendidikan sama sekali. Anak tertua (25) pun memilih merantau ke Bukittinggi. “Dak do biaya sikolah,� keluhnya Marni miris.

Alhasil energi keempat anak Marni full diperuntukkan membantu ibunya berjualan lontong gulai, pecal dan kue-kue ringan lainnya. Jangan tanya kondisi rumahnya, selain atap mulia tiris, aliran listrik pun bersumber dari jaringan rumah tetangga. Marni membayar kelebihan tagihan rekening listrik tiap bulan ke tetangga tersebut.

Meledaknya harga sembako berimbas pada pendapatan Marni, jangankan untung hasil jual beli sehari-hari habis kembali buat membeli bahan-bahan pelengkap pada paginya. Kata Mar-

SMPN I SASAK Ranah Pasisia Bakal Miliki Kelas Bilingual PASBAR, BiNNews — Kepala sekolah SMP N I Sasak Ranah Pasisia Drs. Hawariyun mengaku sekolahnya mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari Depdiknas berupa alat peraga kesenian, alat olah raga, alat peraga Matematika, alat peraga IPA, alat peraga IPS, Buku belajar, 19 unit computer dan bantuan alat labor bahasa.

SMP N I Sasak Ranah Pasisia beroperasi sejak 1983 baru kali ini menerima bantuan DAK, “Bantuan ini bakal kita pergunakan sebaik mungkin guna menunjang PBM,� katanya.

Dalam waktu dekat tambah Hawariyun kita akan turun ke SDSD mensosialisasikan SMP N I Sasak tahun ini telah memiliki kelas bilingual, hal lain yang kita upayakan yakni salah satu potensi yang dapat meningkatkan infrastruktur sekolah yang dulunya setiap hari Jumat kita kumpulkan infag dari murid kini kita coba setiap hari tanpa ada unsure paksaan kerelaan dari anak berapa pun mulai dari yang recehan hingga ribuan kita kumpulkan demi kemajuan SMPN I sasak visi kita jadikan anak – anak nyaman dan betah berada di sekolah. ŠBuyung

Hawariyun saat melihat perkarangan belakang sekolah

ni, cabe kecil dibeli Rp40.000/ Kg, dan cabe keriting Rp60.000 /kg , beras biasa Rp35.000 / sukat, bawanga Rp20.000 /kg dan lobak Rp3000 /kg. “Kenapa ya, kini semuanya serba mahal,� keluhnya.

Setiap hari Marni mesti mengeluarkan Rp90.000 untuk beli

beras 2 liter dari pagi hingga sore kalau mujur dapat uang antara Rp115.000 sampai Rp.120.000 “Itulah yang Ibu lakoni setiap hari habis siapa lagi yang mau Bantu, bapak sudah tak ada mau, namun anak-anak harus hidup,� katanya. Š buyung

Lomba KB-Kes, Luhak Nan Duo Dinilai Provinsi PASBAR, BiNNews — Kecamatan Luhak Nan Duo menjadi wakil Kabupaten Pasaman Barat dalam lomba Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB-Kes) Tingkat Sumatera Barat tahun 2011. Selasa (9/2) lalu tim penilai provinsi sudah melakukan penilaian pada kecamatan tersebut. “Bupati berpesan, dia tidak meminta menjadi juara, tapi dia minta agar Kecamatan Luhak Nan Duo menjadi yang terbaik di Sumbar pada lomba KBKes kali ini,� ujar Sekretaris Daerah Pasbar, Hermanto saat sambutannya saat pembukaan lomba tersebut mewakili Bupati Pasbar. “Setidaknya ada tiga program yang ada di masyarakat yaitu Nina Bahruddin disambut tari pasambahan PKK, KB, dan Kesehatannya. Yang utamanya adalah bagaimana kita bisa mengubah perilaku masyarakat,� tandas Hermanto.

Sementara itu dikesempatan yang sama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat, Nina Baharuddin R mengatakan, tujuan dari lomba tersebut adalah adalah untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana dilingkungan masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran akan hidup sehat.

Disamping itu untuk mendorong masyarakat melaksanakan aktif dalam kegiatan yang telah dilaksanakan kabupaten pada kegiatan dalam masyarakat , seperti KB gratis yang diadakan di Puskesmas Jambak, Sunatan Massal, membuat tong sampah, untuk sampah basah dan sampah kering., serta tempat untuk mencuci tangan.

Serta juga dengan meningkatnya berbagai Posyandu, termasuk Posyandu Amanah, yang dipusatkan di Ophir , dan dengan adanya Posyandu maka semakin berkurangnya, AKI, dan AKAB, meningkatnya Gizi Masyarakat, imunisasi anak dan bertambahnya pengetahuan Masyarakat akan Keluarga Berencana, dengan Melalui, PIL, dan Impalnt. Š Buyung

BUKITTINGGI Ikadi dan MUI Bukittinggi Gelar Diskusi Panel

25 UMKM Ikut Pelatihan Manajemen Pemasaran Astra

Pemuda dan Remaja Masjid jadi Pelopor BUKITTINGGI, BiNNews — Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Bukittinggi yang diketuai oleh Fahmi Samiran Lc.MA bekerjasama bersama dengan MUI Kota Bukittinggi menyelenggarakan diskusi panel.

Acara bertajuk mengemukakan pokok bahasan “Revitalisasi Gerakan Pemuda dan Masjid Kota Bukittinggi� berlangsung, Minggu (6/2).

Acara ini dibuka Gubernur Sumbar, Prof. Dr. Irwan Prayitno, PSi, M.Sc, dan dihadiri oleh Wakil Walikota Bukittinggi, Harma Zaldi, Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah dan Ketua Bidang Fatwa MUI Sumatera Barat, H. Gusrizal Gazahar beserta Guru besar UNAND, Dr. Damsar.

Pada acara ini, mengangkat persoalan realita organisasi para pemuda yang sangat memprihatinkan, gerakan generasi muda saat ini nyaris tidak terdengar. Ditengah arus gloablisasi, energi generasi muda mulai dialihkan pada hal-hal yang kontra produktif.

Indikasinya terlihat dengan tingkat ketergantungan yang tinggi, gaya hidup hedonisme, dekadensi moral dan berbagai pola hidup yang mengkhawatirkan bagi generasi muda mendatang. Rumah ibadah dan kegiatan keagamaan menjadi sepi dari generasi muda sehingga memberikan citra negatif terhadap Islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno usai memberikan kata sambutan mengatakan kepada koran ini, dengan adanya gerakan ini, para pemuda termotivasi melakukan kegiatan yang positif dan banyak manfaatnya. “Untuk kalangan muda harus menerapkan prinsip “tiada hari untuk istirahat�. Mereka harus bergerak aktif dan bisa melakukan

aktifitas yang positif, sehingga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang nantinya bisa membangun bangsa ini serta memiliki iman yang kuat sehingga bisa menjadi teladan di kalangan masyarakat pada umumnya�, ucap Irwan Prayitno.

Selain itu, dijelaskan Irwan, untuk kalangan pemuda, sangat banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong mereka untuk berinisiatif. “Apalagi saat ini teknologi semakin canggih. Namun para pemuda harus waspada agar tidak terjerumus dan tidak menyalahgunakannya�, jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fatwa MUI Sumatera Barat, H. Gusrizal Gazahar mengungkapkan, saat ini realitanya, remaja masjid mati suri dan jarang sekali terdengar aktifitas yang dipelopori oleh remaja masjid. “Walapun ada kegiatan yang dipelopori remaja Mesjid, tapi itu hanya relatif kecil dan ada hanya pada beberapa daerah saja�, ungkapnya.

Dengan adanya diskusi panel ini, Gusrizal Gazahar selaku Ketua Mui Sumbar menambahkan, yang merupakan langkah awal dan kita harus mengeksplorasi potensipotensi yang ada. “Kita harus betul-betul mengkaji bagaimana kiatkiatnya untuk kedepan sehingga Remaja Mesjid itu berfungsi dengan baik�, tambahnya.

Gusrizal menjelaskan, untuk saat ini dengan adanya teknologi yang canggih ada yang bersifat positif dan negatif. “Untuk itu, tergantung kepada kita bagaimana me-manage-nya sehingga bisa dikelola dengan baik dan bisa menghasilkan hal yang positif�, jelasnya.

Dilain pihak, Wakil Walikota

Bukittinggi menambahkan, dengan adanya kegiatan yang positif oleh generasi muda serta remaja mesjid, Pemerintah Bukittinggi sangat mendukung dan sudah banyak yang kita perbuat. “Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan, seperti pendidikan yang berbasis akidah misalnya, tetapi sebelumnya memang belum membumi�, tuturnya.

Namun untuk sekarang ini, Pemda akan membumikan pendidikan berbasis akidah tersebut dan untuk membumikannya tidak susah, seperti untuk pelajar den-

gan masuk lebih awal dan setelah masuk kelas, mereka berdoa terlebih dahulu.

Harma juga menjelaskan, untuk pembekalan pemuda dan remaja mesjid sebenarnya tidak susah. “Jika benar-benar mau mengelolanya, itu tidak susah dan pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana, masyarakat tentu akan menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan masyarakat pula, sedangkan Majelis Ulama tentu akan mendidik remaja ini dengan sebaik-baiknya�, terangnya. ŠR’deson

BUKITTINGGI, BiNNews — 25 peserta UMKM mengikuti pelatihan manajemen pemasaran yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Bisnis Mitra bersama Pemko Bukittinggi di kantor lembaga tersebut, Jl. Perwira I No.8, Belakang Balok.

Pelatihan selama dua hari, mulai 7-8 Februari ini mendatangkan instruktur Tirta Setiadharma dari FIF Astra. Selama dua hari tersebut peserta diajari kiat-kiat ilmu pemasaran, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Mereka tak dipungut biaya, mendapat snack dan makan siang gratis.

Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Mitra Bersama Bukittinggi merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh PT Astra International Tbk, bersama BCA dan Pertamina. Lembaga ini berperan untuk membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, yang berada di Bukittinggi khususnya, dan Sumatera Barat umumnya.

Julia Rakhmawaniz, koordinator LPB Mitra Bersama Bukittinggi mengatakan pelatihan ini sebagai bagian dari komitmen pihaknya untuk mengembangkan UMKM di kota sanjai ini sehingga menjadi mandiri dan memiliki daya saing. Ia menjelaskan saat ini di Indonesia baru ada delapan LPB Mitra Bersama. Lembaga ini salah satu dari sekian banyak LPB dan LKM yang menjadi binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra yang tersebar di seluruh Nusantara. “Salah satunya adalah di Bukittinggi. Kami memilih Bukittinggi karena sebagai kota wisata didatangi begitu banyak pengunjung, juga di kota ini memiliki banyak cendera mata yang menarik dikembangkan,� kata perempuan ini.

Kepala Cabang FIF Bukittinggi Saudur Febrianto Pasaribu mengatakan pelatihan manajemen pemasaran ini untuk kemajuan bersama. “Kami tidak memberikan uang atau kail. Tapi membentuk diri kita sehingga bisa berkembang semua,� paparnya.

Gustav, Kepala Dinas Koperindagkop, mengatakan Bukittinggi beruntung dengan hadirnya LPB ini. Dengan banyaknya UMKM yang ada di wilayahnya, tentu perlu peningkatan mutu sumber daya manusia. Upaya peningkatan SDM ini dilakukan pihaknya dengan mengundang dua konsultan. “Di satu sisi LPB Mitra Bersama juga telah melakukan kegiatan-kegiatan ini, untuk peningkatan SDM. Karenanya saya memberi apresiasi bagus atas kegiatan ini,� katanya saat membuka acara tersebut. Š uncu

Diam-diam, Bukittinggi Dinilai Tim Adipura Pusat BUKITTINGGI, BiNNews — Bisakah Bukittinggi dapat Adipura? Jawabannya bisa. Penegasa ini terungkap saat rapat bersama jajaran Kepala SKPD dan seluruh instansi Bukittinggi pada Senin (7/02).

Plt. Sekretaris Daerah Herry Rusli, SH bersama Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Drs. Hermansyah, M,Si mengekspos hasil pantauan Tim Penilaian Adipura Tahap I untuk Kota Bukittinggi di Ruang TUP Sekda Balaikota.

Bukittinggi tanpa diketahui kebanyakan masyarakat- ternyata telah dinilai Tim Pemantau Piala Adipura pada rentang Januari lalu.

Penilaian dan pemantauan ini secara umum membawa hasil yang baik. Namun masih ada titik pantau atau ‘hotspot’ yang perlu dibenahi segera. “Rata-rata kelemahan kita itu karena minimnya pohon peneduh dan tong sampah belum dipisah antara untuk sampah organic dan anorganic,� jelas Hermansyah yang di-

akrab dipanggil ‘Pak Beng’.

Pak Beng lebih jelas menginformasikan munculnya tren baru pengembangan lahan terbuka/ halaman yang ditutupi corn block atau paving block. “tren paving block seperti ini menutup area resapan air secara total, dan ini berdampak buruk bagi lingkungan�. Bukan hanya kebersihan, aspek penilaian yang paling krusial dari Adipura adalah lingkungan hidup yang sehat dan pro penghijauan.

Menjelang penilaian Tahap II

di akhir Februari mendatang, Sekda Herry meminta perhatian dan konsistensi semua sector untuk kembali membenahi lingkungannya. Mulai dari sekolah-sekolah, area perkantoran, dan komplek perumahan elit yang kadang justru ‘terlupa’ membersihkan lingkungan di luar batas pagar rumahnya, “Kalau kita punya keinginan memenangkan Adipura, harus dengan kerja keras dan kemauan keras untuk berbenah� ujar Herry tegas menutup rapat. Šuncu

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

8

SAWAHLUNTO

Lanjutan Sidang P2FM:

Tiga Pejabat Sosnaker Jadi Saksi SAWAHLUNTO, BiNNews — Setelah memeriksa 50 Kelompok Usaha Bersama (Kube) penerima bantuan sapi dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dalam rangkaian sejumlah persidangan yang digelar rutin dua kali seminggu, Jaksa Penuntut Umum (JPU)Pengadilan Negeri Sawahlunto hari ini, Senin (07/02) menghadirkan Tiga saksi dari lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja (Sosnaker) Kota Sawahlunto.

Ketiga saksi dengan tersangka Mantan Kepala Dinas Maryusfi dan M. Octavianus tersebut masingmasing, Amin Nasrudin dan Adhe Rusrita serta Nasri yang kini telah menjadi PNS di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam persidangan tersebut terungkap, 37 dari 50 KUBE itu di-

belikan langsung oleh Dinas Sosial melalui saksi Sukamto di Lampung dengan dana masing-masing kelompok sebesar Rp40 juta, atau sebesar Rp1.480.000.000. Setelah dikurangi dengan uang pembelian sapi Rp1.332.000.000 masih tersisa Rp148 juta, yang dipegang terdakwa Maryusfi, dan tak jelas pertanggungjawabannya.

Sementara itu, dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa Deddi Taufik, Yunizar dan Paidi di hadapan Ketua Majelis Hakim Yuzaida juga terungkap, bantuan pembuatan papan nama kelompok, kandang, serta obatobatan untuk ternak sapi berjumlah Rp100 juta yang diterima terdakwa M. Oktavianus dan diketahui H. Maryusfi, Rp57 juta diantaranya dititipkan terdakwa kepada Adhe Rusrita, yang kemudian

diserahkan kepada Amin Nasrudin yang selanjutnya diserahkan kepada 37 kelompok.

Sedangkan sisa uang sebesar Rp43 juta masih dipegang M. Oktavianus yang menurut kesaksian dari 13 Kube pada sidang sebelumnya, mereka mengaku tidak menerima dana untuk biaya pembuatan kandang serta plang nama dan obat-obatan tersebut.

Menurut JPU, hal tersebut bertentangan dengan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006. Atas perbuatan tersebut, terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ŠAmin

Deri Asta, Terkait Rehab Pasar Sawahlunto:

Bunga Pinjaman Bank Dunia hanya 7% SAWAHLUNTO, BiNNews — Pro dan kontra rencana rehab pasar pusat kota Sawahlunto yang akan didanai dari pinjaman kepada Bank Dunia sebesar Rp17,5 milliar itu, masih santer menjadi pembicaraan masyarakat, khususnya para pedagang pasar yang masih saja merasa keberatan.

Menurut Deri Asta, Ketua komisi B DPRD kota Sawahlunto yang ditemui BiNNews, Kamis (10/2), Sebelumnya memang disebutkan bunga pinjaman pada Bank Dunia

Deri Asta

itu mencapai 10%. “Memang kalau bunga pinjaman itu mencapai 10%, akan terasa berat. Namun seiring perjalanan, masalah itu terus direvisi sehingga

kini menjadi 7% saja,� ujar Deri.

Deri Asta yang didampingi anggotanya, Masrisal itu juga mengatakan, tidak akan ada kenaikan bunga pinjaman meski jangka waktu pinjaman itu cukup panjang hingga 20 tahun. “Ada 3 point flat yang efektif, salah satunya adalah dengan sistim pinjaman Bank Dunia kepada pemerintah daerah (LIBOR). Selain bunga tetap, juga dengan komitment fie sebesar 0,25%,� pungkasnya. ŠAmin

Balai Batu Sandaran Wakili Sawahlunto ke Tingkat Propinsi SAWAHLUNTO,BiNNews — Setelah berhasil menjadi yang terbaik di tingkat kota, Desa Balai Batu Sandaran (BBS) kecamatan Barangin yang memiliki penduduk 194 KK atau 710 jiwa itu, Selasa pekan lalu kedatangan tim penilai dari Propinsi Sumbar untuk kesatuan gerak PKK-KB dan kesehatan.

Menurut Kepala Desa BBS, Nasirwan, kedatangan tim tersebut akan menilai Tiga hal yang menjadi kriteria, yaitu PKK-KB, Posyandu yang terintegras, serta pemberdayaan hidup bersih dan

sehat (PHBS).

Sambil mempromosikan objek wisata yang ada dikota ini, Wakil walikota Erizal Ridwan yang menghadiri secara langsung acara tersebut, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar dari rangkaian kegiatan ini dapat mendukung kemajuan masyarakat BBS. “Kepada tim penilai, saya ucapkan selamat datang, dan silahkan menilai desa BBS ini apa adanya dan seobjektif mungkin. Karena tentunya kita berharap, semua ini akan menjadi sebuah rangkaian Wawako Erizal Ridwan bersama rombongan tim penilai Propinsi,diDesa Balai Batu Sandaran kecamatan Barangin.

Foto:Amin

kegiatan yang dapat berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat BBS,� ujar Erizal.

Erizal juga mengatakan, tidaklah berat menjadi seorang walikota atau wakilnya. Namun, bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat. “Menjadi walikota atau wakil walikota itu harus memikirkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tapi yang paling berat adalah, bagaimana kita menjadi walikota atau wakilnya,� tambahnya, sambil berseloroh.

Sementara itu, usai memperkenalkan anggota rombongannya, ketua rombongan tim penilai, Elfa Zulmaini mengaku bangga dengan sambutan tarian yang dibawakan oleh siswa Sekolah Dasar. Apalagi, dari kunjungan kesejumlah daerah lainnya tidak ada acara sambutan ceremonial seperti ini.

Dalam sambutannya, Elfa Zulmaini berpesan, hendaknya menjaga kebersihan lingkungan itu jangan hanya ketika ada penilaian saja. Tetapi hendaknya penilaian ini dianggap sebagai sebuah pembinaan. ŠAmin

Enam buah riol penutup jalan trotoar didepan dan samping rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto menganga tanpa penutup. Foto: Amin

Jelang Musda

PAN Sawahlunto masih Menunggu Verifikasi SAWAHLUNTO,BiO — Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN), ke 3 yang dijadwalkan akan dilangsungkan 26 Februari mendatang, seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), siap untuk menyukseskannya.

Menurut Sekretaris DPD PAN kota Sawahlunto, Deri Asta, yang ditemui di gedung DPRD,Kamis (10/2), perubahan struktur kepengurusan DPD dikota ini bisa saja terjadi.

“Semua berkas tentang kepengurusan DPD akan kita kirimkan ke pihak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) propinsi Sumbar pada tanggal 15 Februari, dan selanjutnya akan dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada tanggal 18 mendatang,� papar Deri Asta.

Selanjutnya, tambah Deri, kita akan menunggu hasil dari tim verifikasi untuk dibawa dalam Musda besok,� katanya.

Sementara itu,Sumarsono HS, ketua DPD PAN kota ini saat di-

hubungi lewat telpon sellulernya, membenarkan hal tersebut. “Semua persiapan kita sudah matang, dan jika hasil verifikasi dari DPW sudah kita terima sebelum tanggal 26 besok, maka kita akan melaksanakan musda sesuai yang telah direncanakan. Tetapi, kalau kita terima hasil verifikasinya melewati tanggal 26, maka Musda akan kita undur, atau kita rubah dari jadual sebelumnya,� tukasnya. ŠAmin

Yulisna, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sawahlunto

SMA 1 Terima 60 Undangan dari PT se Indonesia SAWAHLUNTO, BiNNews – Sedikitnya 60 pucuk surat dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh negeri ini, telah diterima Yulisna, Kepala sekolah SMA Negeri 1 Sawahlunto ini untuk mengajak siswanya meneruskan pendidikannya.

Menurut Yulisna yang ditemui BiNNews diruang kerjanya , Kamis (10/2), untuk meningkatkan kualitas kelulusan siswa kelas 3 yang pada tahun ini berjumlah 151 orang itu, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan sejumlah dos-

en dan psikolog untuk mempersiapkan siswanya agar dapat menembus perguruan tinggi negeri. “Kita telah melakukan try out kota yang hasilnya cukup bagus.

Selain itu, kami juga telah melakukan try out tingkat sekolah yang tingkat kesulitan soal-soalnya lebih susah, namun tetap sesuai dengan materi standar kelulusan,� papar Yulisan.

Selain itu, tambah Yulisna, untuk terus mengasah kemampuan siswa, pada bulan Maret menda-

Yulisna

tang akan digelar lomba bidang studi.

Dari data yang ada disekolah tersebut tercatat, di tahun 2009 lalu sebanyak 84 siswanya berhasil masuk ke sejumlah perguruan tinggi negeri favorite, sedangkan pada tahun 2010 lalu meningkat menjadi 102 siswa. ŠAmin

DHARMASRAYA

Serah Terima Jabatan Camat Sitiung Meriah DHARMASRAYA, BiNNews — Serah terima jabatan Camat dan pelantikan Ketua TP-PKK kecamatan Sitiung antara pejabat lama A. Yani, SSos dengan pejabat baru Azhari, SH, MM, dipimpin langsung Bupati Dharmasraya H. Adi Gunawan. Acara ini berlangsung meriah dan hikhmad.

Acara digelar di gedung pertemuan umum (GPU) Sitiung, Senin (7/2). Turut hadir Muspida dan Muspika, diantaranya Sekda H. Busra, Kajari, Kapolres, Sekwan Bambang Hermanto, Tokoh Masyarakat DP Dt. Labuan, Arlis Ade, dan beberapa kelapa SKPD. A.Yani sebagai pejabat Camat Sitiung yang lama dalam kata sambutannya menyampaikan terimakasih dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat se kecamatan Sitiung. Dikatakannya, ketidakhadirannya di kantor kadang kala karena sedang menambah Ilmu Pertanahan di Badan Pertanahan Negara Dharmasraya. “Karena Camat harus tahu dengan ilmu Pertanahan untuk diterapkan di tengah-tegah masyarakat nantinya,� ujar A. Yani.

Azhari sebagai pejabat Camat Sitiung yang baru menyampaikan rasa terimakasih kepada Bupati Dharmasraya yang telah mempercayainya sebagai Camat Sitiung.

Azhari berharap dalam membangun kecamatan Sitiung nantinya, perlu kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada. “Sebab tanpa kerja sama yang baik, tidak mungkin pembangunan akan berjalan lancar,� ujarnya.

Bupati Dharmasraya H. Adi Gunawan menyampaikan terimakasih kepada Camat A. Yani karena sudah 10 tahun mengabdi di kecamatan tersebut. “Kepada Camat yang baru Azhari, semoga bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa berkomunikasi dengan masyarakat untuk pembangunan Kecamatan Sitiung kedepan,� ujar Bupati Adi Gunawan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, camat adalah peranjangan tangan Bupati di kecamatan untuk informasi yang akurat, memberitahu dan menyampaikan kepada masyarakat, bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah lindungan camatnya.

Adi Gunawan juga menyampaikan, walinagari se kecamatan Sitiung harus kreatif, inovatif menjemput bola, yaitu bukan saja di kabupaten kapan perlu jemput dana ke provinsi. “Untuk itu perlu dijalin kerja sama dengan semua pihak,� sebut Bupati. “Lahan pertanian seluas 30 kilometer persegi yang datar ini mesti dimanfaatkan dengan menerapkan teknologi pertanian yang canggih,� tambahnya.

Bupati Adi Gunawan juga menyinggung persiapan Ujian Nasional (UN) yang sebentar lagi akan digelar. Bupati berharap dalam melaksanakan UN nanti, sebelumnya anak-anak perlu persiapan yang matang, supaya nantinya mendapat prestasi yang memuaskan, bukan hasil rekayasa. “Dengan persiapan yang matang, anak didik akan dengan mudah menghadapi UN yang sangat menentukan tersebut,� kata Bupati. “Anak didik mesti dicambuk dengan memotivasinya supaya berusaha untuk lebih maju,� tutup Bupati. ŠSAN

Kapolres Dharmasraya Eratkan Silaturrahmi dengan Wartawan DHARMASRAYA, BiNNews — Kapolres Dharmasraya Bambang Pristiwanto,SH bagikan rompi khusus kepada wartawan Dharmasraya, Rabu (7/2) di halaman Mapolres Dharmasraya. Acara itu dilangsungkan pada apel pagi dan jumpa pers yang digelar Polrest setempat.

Adapun tujuan pemberian rompi yang berlogo Polres tersebut adalah untuk menjaga silahturahmi dan hubungan yang ada selalu terjalin dengan baik. Sebab dalam menjalankan tugas sehari-hari, rekanrekan Pers adalah mitra dari kepolisian dalam memberikan informasi, dan saling menjaganya hubungan dengan baik.

Bambang Pristiwanto selaku Kapolres Dharmasraya sangat bangga dengan kemi-

traannya dengan wartawan.

Selama ini di setiap acara yang dilaksanakan di markas polisi itu selalu mengundang wartawan, tanpa kecuali, baik media harian, mingguan dan elektronik.

Bambang Pritiwanto menyampaikan, diberikannya rompi berlogokan Pers dan Polres Dharmasraya itu adalah menandakan kemitraan kerja wartawan dengan polisi terjalin dengan baik.

Dan bukan itu saja, jumpa pers pun selalu diadakan sembari copy morning sekali satu bulan untuk menjaga hubungan emosiaonal antara wartawan dengan kepolisian. Jadi di dalam hubungan kemitraan tersebut bisa saling berbagi informasi, ucap Bambang yang dekat dengan wartawan ini.

Kabag Ops, Jamalul Ihsan menyampaikan, kegitan polisi dalam masalah penyakit masyarakat (Pekat), seperti kejahatan konversional laporannya sebanyak 169, sementara yang dituntaskan sebanyak 119, hitungan persentasenya 71,25 persen, ucap Jamal sembari mengatakan, Polres Dharmasraya terbilang tuntas dalam penanganan kasus.

Dan, kejahatan trans nasional, seperti terorisme, senpi dan handak, bajak laut, perdagangan manusia, narkotika, ekonomi, dan money loudry.

Jumlah laporan 8, dan laporan ini pun bisa dituntaskan dengan baik 100 persen, di antaranya narkotika laporannya 6, dan psikotropika 2 laporan bisa di tuntaskan, ucap Jamal calon Doktor ini. ŠSAN

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

9

SIJUNJUNG

SMP7 & SMA2 Juara LPI Sijunjung SIJUNJUNG, BiNNews — Akhirnya kesebelasan SMAN 2 Muaro Sijunjung pun menjadi juara pertama pada kejuaraan sepakbola LPI (Liga Pendidikan Indonesia) tingkat SLTA sekabupaten Sijunjung, setelah berhasil menaklukan SMKN 2 Sijunjung, 2-0 dalam final di lapangan M.Yamin.SH, Senen (7/2).

Disamping maju ke putaran tingkat provinsi Sumatera Barat, SMAN 2 Sijunjung ini pun mendapat piala tetap dan tropy bergilir dari bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Serta uang pembinaan sebesar Rp. 2 juta.

Pertandingan ini disamping dihadiri oleh muspida Sijunjung, dan terlihat antusias penonton untuk menyaksikannya di stadion M.Yamin .SH, ini.

Permainan-permainan cantik pun disuguhkan oleh pelajar-pelajar ini, sehingga, sering terdengar pekikan sorak dari Syawal Djusad, salah seorang anggota DPRD Sijunjung, dalam menyaksikan permainan ini.

Kalau di simak dari pertand-

ingan final dua kali 35 menit, yang dipimpin oleh wasit Novery ini antara kesebelasan SMAN2 Sijunjung melawan SMKN2 Sijunjung , memang di akui skil dan pola permainan SMAN 2 Sijunjung lebih bagus dari SMKN 2 Sijunjung.

Gol-gol yang tercipta dari SMAN 2 ini, diakibatkan karena kurang disiplinnya para pemain belakang dari SMKN 2 Sijunjung, seperti gol pertama yang oleh SMAN 2 Sijunjung ini, tercipta oleh Wahyu Akbar, yaitu giringan bola dari garis tengah dan melewati beberapa orang pemain belakang dari SMKN 2, kemudian langsung ditendang keras kemulut gawang sehingga mengetarkan gawang yang di jaga oleh Fadlan Hakim ini, pada menit ke 2 babak pertama di mulai.

Kemudian kembali gol kedua terjadi, pada menit ke 8, yaitu hasil dari tendangan bebas dari luar kotak finalti, yang muntah dari tangkapan kiper, dan langsung di sambar oleh Muhammad Adrian, yaitu pemain yang baru masuk

mengantikan Auzar Maruza.

Satu menit babak pertama mau berakhir, kembali gol ketiga tercipta lewat kaki Ainul Fitra, yaitu hasil tendangan melengkung dari kiri gawang Fadlan Hakim.

Nampaknya ketinggalan 3-0 pada babak pertama belum mampu dikejar oleh SMKN 2 Sijunjung, walaupun beberapa kali serangan balik, dan peluang emas terjadi, tapi tidak bisa di manfaatkan dengan baik oleh Fauzan dan kawankawan, seperti tendangan langsung dari kiri, hanya beberapa centi meter dari gawang SMAN 2 Sijunjung, yang di jaga Adek Putra Juneidi.

Kemudian kembali gol keempat tercipta lewat Agung Jaya, menit ke 51, yaitu bola bebas digiring Agung dari tenggah tanpa di kejar oleh pemain belakang dari SMKN 2, kemudian Agung langsung berhadapan dengan kiper, dan Agung berhasil mengecoh kiper hingga tercipta gol keempat ini.

Dan empat akan berakhir ba-

Poto bersama Muspida Sijunjung di stadion M. Yamin usai penyerahan tropy dan bonus kepada pemenang

bak kedua ini, gol ke lima kembali terjadi, lewat Diki Putra, ia berhasil melewati nomor punggung 3 dari SMKN 2 Sijunjung ini, dan langsung ke mulut gawang, yang sebelum terlepas dari tangkapan kiper, sehingga kedudukan 5-0

Di Dilapas Muaro Sijunjung

Sidang Penemuan Ganja Kembali Digelar SIJUNJUNG, BiNNews — Sidang ketiga perkara penemuan ganja di Lapas Muaro Sijunjung kembali digelar di pengadilan, Kamis (10/2), kali ini menghadirkan saksi Andi alias Murai (25) dan Roni Arianto alias Anggai (30) kedua saksi ini masih menjalani tahanan.

Saat ditanya JPU, Rudi Yulimandri, Andi alias Murai, mengatakan, “Saya hanya menerima kotak rokok Marlboro, dari Rio

Martoni (25) dan saya tidak tahu isinya ganja, kemudian kotak rokok tersebut disuruh berikan ke Anggai oleh Rio, karena Anggai sedang tidur, maka kotak rokok tersebut saya masukan kedalam laci lemarinya pada malam Selasa (8/11) lalu pagi Rabu (9/11), kami apel kemudian bekerja dan saya lupa memberitahukan ke Anggai bahwa ada titipan rokok dari Rio. Lalu ulas, Andi menjelang

magrib Rabu (9/11) dilakukan razia oleh KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), kami para napi disuruh keluar dari dalam sel masing-masing, kemudian selang beberapa menit kami masuk kembali ke dalam sel, saya di panggil oleh KPLP, menanyakan tentang adanya penemuan ganja di dalam kotak rokok lalu saya mengatakan tidak tahu tentang ganja tersebut.

Setelah Andi sidang dilanjutkan mendengarkan keterangan saksi Roni Arianto (Anggai).

Anggai menerangkan bahwa dirinya tidak tahu kalau ada kotak rokok dalam laci lemari pakaiannya, dia baru tahu setelah dipanggil petugas.

Hakim Ketua Zefri Mayeldi Harahap.SH akhirnya menetapkan untuk melanjutkan sidang pada Kamis (17/2) depan. Š Aciak

HUT ke-62 Kabupaten Sijunjung

Berburu Babi di Palangki Sijunjung SIJUNJUNG, BiNNews — Auranya hari ulang tahun kabupaten Sijunjung yang ke 62 tahun 2011, memang terkesan menyatu sekali dengan masyarakat, pasalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap kecamatan ,untuk memeriahkan hari jadi kabupaten ini, langsung menyentuh masyarakat, seperti di nagari palangki kecamatan IV Nagari, minggu (6/2), disamping pameran kuliner, yaitu yang menjadi acara pokoknya, tiaptiap kecamatan juga diadakan, buru babi wisata yang dihadiri oleh dandim 0310/SSD, Letkol.inf. Basuki Harisubagyo, kapolres, AKBP. Sumarto. Msi, ketua pengadilan negeri Muaro Sijunjung, H.Suwarsa Hidayat.SH.MH,dan ketua DPRD Sijunjung, Muklis.R, juga mantan ketua PORBI (Persatuan Buru Babi) di Sijunjung, dan juga mantan kepala terminal Solok ini, yang pernah bertugas‘di Sijunjung, sebagai Mawil Hansip,

Lepas anjing berburu babi

yaitu Purnawirawan, Zulkifli.

Dalam sambutannya bupati Yuswir Arifin, menyampaikan,�

Dalam rangka memeriahkan hari

jadi kabupaten Sijunjung yang ke 62 tahun 2011 ini, memang sengaja acaranya kita seting tiaptiap kecamatan, sebab kita tidak

mungkin untuk masuk kenagarinagari yang ada pada kabupaten kita ini, jadi kita serahkan ke kecamatan masing untuk membuat acaranya yang pas sesuai dengan kondisi daerahnya masingmasing, sebagai acara tambahannya tetapi acara spesifiknya yaitu kuliner tetap ada.

Selesai membuka acara buru babi ini, kemudian dilanjutkan dengan acara pameran kuliner, dalam hal ini para ibu-ibu muspida ini di beri kesempatan untuk menilai masakan-masakan khas masing-masing nagari yang ada di kecamatan IV Nagari ini, dan kemudian para muspida ini beserta ibu-ibunya langsung mencicipi masakan tersebut.

Dan yang kalah menarik disini, adalah, adanya posko pengobatan anjing, dan pemberian vaksin gratis dari dinas peternakan dan perikanan kabupaten Sijunjung, serta pemutaran film tentang cara-cara perawatan anjing yang baik.ŠAciak

ini bertahan sampai babak kedua usai.

Dan pada tingkat SLTP di liga pendidikan ini, SMPN 7, berhasil menjadi juara setelah berhasil mengalahkan SMPN 3 Sijunjung 6-0, hujan gol ini diciptakan, Je-

fri pada menit ke-1, Rahman Yuliadi menit ke-19, 39 dan 56 dan Zaki Haris menit ke- 23 dan 28.

Dengan demikian SMPN 7 ini maju ke Liga Pendidikan Indonesia tingkat provinsi Sumatera Barat. ŠAciak

Zulkarnen Mondo Ketua DPC Partai Hanura Sijunjung SIJUNJUNG, BiNNews — Zulkarnen Mondo kembali terpilih menjadi Ketua Cabang Partai Hanura kabupaten Sijunjung (2010- 2015 ) pada musyawarah cabang pertama di Wisma Anggrek Muaro Sijunjung, Kamis (10/2) lalu, dia terpilih secara aklamasi.

Terpilihnya Zulkarnaen Mondo ini sebagai ketua ini disamping dihadiri oleh 7 PAC (pengurus anak cabang) dari 8 PAC yang ada di kabupaten Sijunjung, juga dihadiri, Muslim Harum, wakil ketua partai Hanura propinsi Sumatera Barat, dan Anas Sabaning, sebagai dewan penasehat propinsi Sumatera Barat.

Pemilihan ketua partai Hanura cabang kabupaten Sijunjung pada Muscab tahun 2011 ini berjalan cukup alot, walaupun sedikit masih terlihat agak memanas tetapi masih terkendali.

Zulkarnaen Mondo ditunjuk untuk menjadi ketua formatur menyusun kepengurusan, “Saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan target menambah kursi, minimal 1 kursi per dapil untuk duduk di DPRD kabupaten Sijunjung pada Pemilu 2014 nanti,� katanya optimis. ŠAciak

Kodim 0310/SSD Gelar Manunggal SIJUNJUNG, BiNNews — Sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kabupaten Sijunjung, yang ke 62 tahun 2011, sekarang ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat.

Seluruh muspida di kabupaten Sijunjungpun melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat menyentuh terhadap masyarakat untuk memeriahkan hari jadi ini, seperti sebelum polres Sijunjung dalam memeriahkan hari jadi Ranah Lansek Manih dengan kegiatan donor darah, begitu juga dengan kejaksaan negeri Sijunjung, yang menjadi pelaksana dalam olah raga tenis.

Sementara itu Kodim 0310/SSD (Sawahlunto Sijunjung Dharmasraya), dalam rangka memperingati Hari jadi kabupaten Sijunjung yang ke 62 ini, melakukan kegiatan dalam bentuk kemanunggalan TNI dengan masyarakat yaitu merehab rumah tak layak huni di jorong Silukah, nagari Durian Gadang, milik Munir (40 th).

Rehab rumah tak layak huni ini, adalah usulan dari nagari Durian Gadang, kepada pemda, pasalnya rumah milik Munir ini yang di huni oleh 4 orang kepala keluarga, ini sangat tidak layak lagi, yaitu berdinding tadir ( dari bambu) dan berlantai papan, serta atapnya seng bekas.

Kemudian dari usulan nagari ini, di singkapi oleh pemda melalui dana bantuan BAZ (Badan Amil Zakat) sebesar 8 juta, dengan peluncuran dananya dua tahap, dengan terlebih dahulu mensurvey kondisi rumah tersebut.

Dan pengerjaan rumah yang di bangun sebesar 6x7 ini, dilakukan oleh Kodim 0310, juga melibatkan masyarakat, pemerintahan kecamatan Sijunjung, Dinas sosial, dan PU. Pada Kamis ( 10/2) Bupati Yuswir Arifin didampingi dandim letkol. Inf. Basuki Harisubagyo, dan beberapa, orang kepala SKPD, meninjau pelaksanaan pembangunan rumah tak layak huni ini, dan pada kesempatan ini, Bupati Yuswir juga memberikan bantuan melalui dinas sosnakertrans, berupa alat-alat keperluan rumah tangga, seragam sekolah dan sembako. ŠAciak

Perkara Penangkapan Bandar Narkoba Asal Medan

Segera Diproses Kejari Sijunjung SIJUNJUNG, BiNNews — Tim penyidik Satuan Narkoba Polres Sijunjung, Kamis (10/2) menyerahkan berkas perkara kasus kepemilikan sabu-sabu dengan tersangka Wardatul Ahmar Lubis (42) dan Ahmad Suharso alias Asun ke Kejaksaaan Negeri Sijunjung.

Tersangka bersama tim penyidik dipimpin, Kanit Narkoba, Ipda Al Indra bersama beberapa orang anggotanya tiba di Kejaksaan Negeri Sijunjung pukul 11.30 WIB, Kamis (10/2) . Di sini, penyidik dan tersangka yang didampingi Penasehat Hukumnya (PH) , Martalena, SH, disambut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Erius, SH di ruang kerjanya.

Dalam penyerahan tahap dua ini, selain menyerahkan tersangka, tim penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa 15 gram atau 15 jie sabu-sabu, dua hand

phone merk nokia dan mobil Suzuki Esteem BK 998 LO yang dipakai tersangka.

Kedua tersangka dibekuk Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polres Sijunjung, Sabtu (18/12) sekitar pukul 19.10 WIB, di depan BRI unit Sijunjung menuju simpang Tanah Badantung, tersangka ini berasal dari Desa Pagar Merbau dan Desa Galang Koto Kabupaten Deli Serdang Medan.

Dari tangan tersangka polisi mengamankan 15 gram atau 15 Jie sabu-sabu.Selain itu, polisi juga mengamankan kendaraan roda empat jenis sedan BK 988 LO. Keduanya berhasil diringkus setelah pihak kepolisian mendapat informasi bahwa bandar sabusabu asal Medan akan melakukan transaksi di wilayah hukum Polres Sijunjung, kemudian kedua tersagka berhasil diringkus setelah

mendapat infomasi bandar sabusabu asal Medan akan transaksi di wilayah hukum Polres Sijunjung,� ujar Kasat Narkoba.

Mendapat informasi ini, sambung Kasat Narboba, dengan sejumlah anggotanya beserta tiga anggota Intelkam dan dibantu tiga anggota Brimob Polda Sumbar BKO Polres Sijunjung yang turun kelapangan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.

Apalagi dari informasi yang diperoleh anggota Sat Narkoba, bandar sabu-sabu yang akan masuk merupakan Target Operasi (TO) Polres Sijunjung.Untuk mengendus keberadaannya, Kasat Narkoba, menempatkan anggotanya di pintu masuk Sijunjung dari arah Riau.

Ternyata benar, satu unit sedan Suzuki nomor polisi BK 988 LO dengan dua orang penumpang

Tahap dua perkara sabu-sabu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sijunjung

didalamnya memasuki wilayah Sijunjung.Kontan saja, petugas disana membuntutinya. Di Tanah Badantuang juga menunggu beberapa orang anggota untuk mengantisipasi lolosnya tersangka ini.

Memasuki Pasar Sijunjung, tepatnya di depan BRI Unit Sijun-

jung, dekat pasar Sijunjung , polisi langsung mengentikan laju kendaraan tersangka tersebut . Kedua tersangka ini pun tak dapat berkutik.Setelah digeladah, polisi menemukan 15 gram atau (15 Jei) sabu-sabu dari dalam kendaraan tersangka.

Tanpa membuang waktu, polisi lalu mengelandang kedua warga Kabupaten Deli Serdang itu ke Mapolres Sijunjung.Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan BB di amankan di Mapolres Sijunjung. Š aciak

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

10

PAYAKUMBUH / LIMAPULUHKOTA

Terkait Penertiban PKL

Publik Minta Pemko Payakumbuh Tegas PAYAKUMBUH, BiNNews — Berkali-kali dirazia Tim 7 Payakumbuh, PKL masih tetap membangkang berjualan di kawasan Jalan Arisun Payakumbuh. Tim 7 bersama petugas Trantib Bidang Pengelola Pasar Dinas Koperasi UKM Indag Payakumbuh, bagaikan main kucing-kucingan dengan PKL. Pasar kaget di Jalan Arisun itu, seolah pekerjaan rumah yang sulit bagi pemko untuk menghapusnya. Pasar ini merusak pemandangan kota yang kian baik di dekat terminal angkot itu. Pemko diminta publik lebih tegas menindak PKL nakal.

Sepekan terakhir, Tim 7 beranggotakan Satpol PP, TNI/Polri, kembali sibuk mengurus pasar

kaget itu. Terakhir, saat Tim 7 dibantu anggota Trantib Pasar, melakukan razia di pasar kaget itu, Jum’at (4/2), puluhan PKL yang berjualan barang keperluan sehari-hari itu, tunggang langgang melarikan diri, sambil membawa barang dagangannya.

Malang bagi sejumlah pedagang ikan basah. Mereka tak sempat melarikan diri, begitu petugas datang ke tempat mereka berjualan.

Petugas membawa ikan milik pedagang itu dalam jumlah lumayan banyak, yang ditarok dalam peti ke Markas Satpol PP di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh. “Barang dagangan mereka kita sita sebagai barang bukti,� ucap Kasatpol PP Drs. Rida Ananda ketika dihubungi.

Menurut Kabid Pasar Novriwandi, SH, lokasi berjualan barang keperluan dapur khusus sore hari, sudah disediakan di pelataran parkir Pasar Ibuah Barat. Tapi, di antara PKL itu, masih saja membangkang berjualan di Jalan Arisun. Malahan, di antara mereka, sudah sering membuat surat perjanjian dengan Tim 7, untuk tak berjualan lagi di pasar kaget. Tapi, begitu Tim 7 mereka ketahui tak turun melakukan razia, puluhan PKL bandel itu, kembali menggelar dagangan mereka di Jalan Arisun.

Sejumlah pedagang di Pasar Ibuah mengusulkan, operasi penertiban PKL di pasar kaget itu, seyogianya, dilakukan nonstop.

Petugas Trantib Pasar, dengan kendaraan bak terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara, mobile setiap saat, melewati kawasan yang terlarang bagi PKL menggelar barang dagangannya.

Begitu kelihatan satu atau dua PKL yang berjualan di kawasan terlarang, petugas langsung melarangnya, sambil bersuara lantang dengan pengeras suara.

Resikonya, jumlah petugas Trantib harus ditambah, karena mereka bekerja bergantian, shift pagi, siang dan sore. “Saya optimis, dengan kerja petugas Trantib Pasar seperti itu, ketertiban di Pasar Ibuah dan di pasar kaget bakal terwujud,� ucap Mak Sati pedagang barang harian ini. ŠSakti

Kecebur Kolam, Nyawa Nazif Tak Tertolong PAYAKUMBUH, BiNNews — Duka mendalam menimpa pasangan suami isteri Andi dan Novi, penduduk Kelurahan Padang Kaduduak, Kecamatan Payakumbuh Utara. Putera keduanya, Nazif, baru berusia 3,5 tahun, diduga kecebur dalam kolam ikan dibelakang rumah neneknya. Sempat dilarikan ke RSUD dr. Adnaan WD, tapi nyawa bocah tersebut sudah tak tertolong lagi. Diperkirakan, sebelum sampai di rumah sakit, nyawa bocah malang ini, sudah tiada.

Setiap hari, biasanya Nazif dibawa ibunya Novi, 36 tahun, ke pasar. Pasalnya, ibu tiga anak itu, berjualan pakaian di pusat pertokoan bertingkat Payakumbuh.

Rabu (9/2), pagi itu, entah kenapa, Nazif tidak mau menemani ibunya berjualan di tokonya di pasar Payakumbuh. Ia kembali menurut bersama papanya, Andi, 40 tahun, kembali ke rumahnya di Padang Kaduduk.

Sekitar pukul 15.00, Nazif dititip di rumah neneknya. Karena, Andi pergi menyabit rumput,

disekitar kawasan rumah orang tuanya. Malang bagi Nazif, hanya berselang 20 menit, disaat keluarga tersadar tak melihat Nazif, sontak seisi rumah mencari bocah tersebut. Setelah dicari-cari, salah seorang keluarga, menemukan Nazif terapung dalam kolam ikan, hanya berjarak 10 meter dari rumah neneknya.

Setelah dibawa keluar kolam, denyut nadi Nazif masih bergerak. Selanjutnya, korban dilarikan ke RSUD Adnaan WD dengan sepeda motor. Malang bagi Nazif, se-

belum tertolong, nyawanya sudah duluan pergi. Menjelang magrib, korban dikebumikan di makam keluarga di Padang Kaduduak.

Kapolres Payakumbuh Kota AKBP Drs. S. Erlangga didampingi Kasatreskrim AKP Basrial, ketika dikonfirmasikan, Kamis (10/2), membenarkan, terjadinya peristiwa tersebut. “Peristiwa ini murni sebuah musibah. Sejumlah saksi telah dimintai keterangannya, untuk mendapatkan data lebih lengkap,� ungkap kapolres. ŠSakti

Bike To Work Dicanangkan Di Payakumbuh PAYAKUMBUH, BiNNews — Setelah sukses dengan gelar acara Car Free Day (CFD), setiap Minggu pagi, 06-09 WIB, Pemko Payakumbuh bakal memasyarakatkan kegiatan Bike To Work (BTW), dikalangan PNS dan pelajar. Menurut rencana, Jum’at (11/2), Walikota H. Josrizal Zain, Wawako H. Syamsul Bahri, bersama Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos serta seluruh anggota Muspida, akan mengayuh pedal sepeda, tanda dimulainya kegiatan BTW di kota setempat.

Lounching BTW di Payakumbuh itu, seperti disampaikan Wakil Walikota Payakumbuh Syamsul Bahri, didampingi Kadis Kesehatan dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS dan Kadisdik Drs. Edvianus, di Balaikota, Rabu (9/2), mudah-mudahan akan ramai peserta. Setelah bendera star dilepas walikota, di depan Pos Polisi Kota di Jalan Sudirman Payakumbuh, rombongan bersepeda itu akan mengayuh sepeda menuju Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, menempuh jarak lebih kurang 5 Km. Wawako Syamsul Bahri, mengajak seluruh pimpinan SKPD, camat dan kepala kelurahan serta berbagai pengurus ormas dan LSM serta komunitas PSN (Payakumbuh Sepeda Nanjak) Payakumbuh, ikut serta dalam kegiatan lounching BTW. “Makin ramai yang ambil bagian, makin bergairah warga kota menggunakan sepeda ke depan,� katanya.

Menurut wawako, kegiatan BTW, diantara usaha pemko membudayakan hidup sehat dan menjaga kebugaran fisik warga kota. Selain, dalam rangka efesiensi serta mengurangi polusi udara. Kegiatan BTW, akan dilakukan setiap bulan. Tapi, bentuknya tidak dikoordinir salah satu SKPD teknis, melainkan kegiatan yang meminta kesadaran warga kota untuk bersepeda sekali dalam sebulan.

Dikatakan, jika BTW sudah memasyarakat, nanti sekali sebulan, PNS pergi ke kantor, bukan menggunakan kendaraan bermotor, melainkan menggunakan sepeda. Termasuk para petinggi dan kalangan pejabat di kota ini. Begitu juga terhadap pelajar, sekali sebulan, mereka bersama guru, pergi sekolah dengan sepeda. Ke depan, rutin sekali sebulan, PNS dan pimpinan daerah ke kantor dengan sepeda. Begitu juga terhadap kalangan pelajar, jelas wawako. Sementara, menurut Kadisdik Edvianus, lounching BTW untuk kalangan pelajar, baru akan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hardiknas 2 Mei mendatang. ŠSakti

SEPUTAR SUMBAR

Pengelolaan BPHTP Perlu Penggalian Potensi

Tanah Datar Tercepat Serahkan LKD ke BPKP

PAINAN, BiNNews — Kewenangan daerah mengelolah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai mana UU nomor 28 tahun 2009 yang diberlakulan mulai 1 Januari 2011. Maka kejelian dan keseriusan untuk menggali semua potensi perlu lebih ditingkatkan.

Jika ini terabaikan, maka kewenangan yang diberikan sebagai mana UU nomor 28 tahun 2009 itu tidak akan memberikan keberuntungan apa-apa.

Sebab Dengan diberikanya kewenan-

TANAHDATAR, BiNNews — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar lebih cepat dari waktu yang ditentukan menyerahkan Laporan Keuangan Daerah (LKD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Tanah Datar tersebut diserahkan Bupati, M. Shadiq Pasadigoe, yang didampingi Kepala DPPKA Tanah Datar, Ali Nursal kepada Kepala BPK Sumbar, Maulana Ginting di Kantor BPK Sumbar, kamis (10/2).

Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian di Sumatera Barat hasil Audit BPK RI laporan Keuangan tahun 2010.

Sistim administrasi keuangan Pemerintah Tanah Datar sekarang telah menggunakan program Sistim Informasi Keuangan Daerah (Simda).

Kepala Perwakilan BPK RI, Maulana Ginting yang didampingi sejumlah pejabat BPK lainnya diruang pertemuan BPK Sumbar memujikan upaya Bupati Tanah Datar, sebagai motor penggerak pemerintah di Tanah Datar mampu menyerahlan LKD lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Upaya seperti yang dilakukan Bupati Tanah Datar beserta perangkat Pemerintah Tanah Datar ini hendaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya tertip administrasi keuangan didaerah.

Bupati Tanah Datar, M. Shadiq Pasadigoe, didampingi Kepala DPPKA Tanah Datar, Ali Nursal pada acara tersebut menyatakan rasa syukurnya telah dapat menyelesaikan LKD daerah lebih cepat.

Menurut Bupati, semua itu tidak terlepas dari pembinaan dan bimbingan dari BPK Sumbar disertai dengan kerja keras dan kesungguhan semua pihak di jajaran pemerintah kabupaten Tanah Datar, sehingga LPK Tanah Datar kembali dapat terselesaikan dan diserahkan sebelum tiba batas waktunya. Š BiNNews

gan pengelolaan dengan konsekwensi tanpa ada dana bagi hasil pajak itu, akan mengurangi pendapatan dalam hal distribusi,� ungkap Ir Erizon, Ketua Bappeda kabupaten Pesisir Selatan kepada pesisirselatan.go.id Rabu (9/2) di Painan.

Bila dilihat berdasarkan potensi restribusi yang bisa dikelolah oleh kabupateb Pesisir Selatan saat ini, ternyata dengan diberlakukanya BPHTP itu, maka pendapatanya dibidang pajak itu akan berkurang

cukup tajam. Bahkan potensi penerimaan yang sebelumnya Rp1,8 Miliar dalam 1 tahun menurun menjadi Rp100 juta.

Karena ini memang memiliki pengaruh yang cukup tinggi, terutama bagi daerah yang minim potensi seperti kabupaten Pesisir Selatan, sehingga semua SKPD yang ada diminta untuk bisa menggali semua potensi yang ada secara maksimal. “Dikatakan demikian, sebab Pe-

sisir Selatan termasuk salah satu daerah yang akan mengalami dampak besar penurunan restribusi BPHTP. Tapi, sangat banyak pula daerah yang diuntungkan. Berdasarkan hal itu, sehingga kita perlu melakukan upaya kerjasama dengan daerah lain yang memiliki kesamaan potensi. Tujuanya, agar kewenangan BPHTP ini bisa memberikan keuntungan lebih besar di masa datang,� tutupnya. Š BiNNews/Humas

KTM Pacu Pertumbuhan Ekonomi Rakyat PAINAN, BiNNews — Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang ditempatkan di kecamatan Lunang Silaut, telah memasuki tahap ke IV. Memasuki tahun 2011 ini, pemerintah pusat kembali mengucurkan anggaran pembangunanya sebesar Rp11 Miliar.

Dengan dikucurkanya anggaran tahap IV itu, maka dana yang telah termanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan KTM itu, telah mencapai Rp36,5 Miliar. “Ini salah satu pertanda, bahwa kemajuan akan terwujud nantinya bagi masyarakat paling ujung kabupaten Pesisir Selatan itu, pasca gempa yang terjadi pada tahun 2007 lalu,� ungkap Editiawarman wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Rabu (9/2) kepada pesisirselatan.go.id.

Dikatakanya, pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dimulai sejak tahun 2008 itu, memang salah satu kepedulian presiden SBY ketika melakukan kunjungan pasca gempa pada tahun 2007 itu. Sebab hanya melalui KTM lah masyarakat paling ujung kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) itu bisa cepat maju. Dengan demikian,

sehingga pemerintah pusat menganggarkan pembangunannya sebesar Rp100 Miliar yang di kucurkan secara bertahap setiap tahun yang saat ini telah memasuki tahun ke IV. “Tahun 2008 dana tahap awal sebesar Rp6,5 Miliar digunakan untuk pembukaan kawasan dengan luas 20 hektar dengan segala sarana penunjang lainya, sedangkan tahun 2009 sebesar Rp6,5 Miliar pula, di-

BCA............................ beserta tunggakan dan denda kepada perusahaan leasing yang berkantor di jalan Bandar Damar Padang itu.

Hal ini terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara sengketa konsummen antara Marta Dewi, SPd melawan PT BCA Finance Cabang Padang, Selasa (8/2) di ruang sidang BPSK Kota Padang. Putusan majelis hakim BPSK Kota Padang yang menyidangkan perkara tersebut dibacakan oleh Desemberius, SE, MM, Ketua Majelis Hakim yang didampingi Anggota Majelis Hakim, Gusfen Khairul, SSos dan Nurfidin, SH serta Panitera, Chairul, ST. Penggugat diwakili suaminya Edwar Jasma Putra, dan tergugat terlihat tidak hadir.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat, bahwa Pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit antara PT BCA Finance dengan Marta Dewi Nomor: 1020309764-PK-001 yang berbunyi, “Kreditur sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen serta tanpa alasan dengan cara apapun juga, berhak dan berwenang untuk mengalihkan semua hak dan kewajiban kreditur yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit ini kepada pihak lain ataupun kreditur lain sesuai den-

gan porsi pembayaran yang dimiliki dalam kredit ini, termasuk memindahkan kuasakuasa yang diberikan konsumen berdasarkan perjanjian ini�, bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Dijelaskan, karena Pasal 18 ayat (d) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan,�Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran�.

Majelis hakim juga berpendapat, bahwa Pasal 4 ayat (1) perjanjian kredit Nomor: 1020309764-PK-001 (yang menyatakan kalau terjadi perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang-red), bertentangan dengan Pasal 18 point (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu,�Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi

lanjutkan pada tahun 2010 sebesar Rp12,5 Miliar dan pada tahun 2011 ini sebesar Rp11 Miliar pula,� jelasnya.

Sedangkan Zefnihan, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan secara terpisah mengatakan, kucuran dana tahun 2011 ini, akan digunakan untuk melengkapi segala sarana dan prasarana yang di butuhkan seperti Puskesmas, Sekolah, terminal, pusat per-

belanjaan, termasuk sarana jalan dua jalur dan lainya. “Pada tahap awalnya, yakni tahun 2008 anggaran itu digunakan untuk membangun jalan hotmix sepanjang 5 kilometer, pembangunan pasar tahap I, pusat bisnis dan persiapan lokasinya seluas 20 hektar. Dengan dikucurkanya kembali anggaran sebesar Rp11 Miliar ini, maka sarana dan prasarana pada kawasan seluas 20 hektar itu bisa kembali dilanjutkan,� jelasnya.

Kecamatan Lunang Silaut ini merupakan pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga kawasan transmigrasi yang sudah mulai berkembang.

Dengan dijadikanya kecamatan ini sebagai lokasi pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), maka akan terjadi perkembangan yang cukup pesat di masa depan. “Ini tidaklah berlebihan, sebab kecamatan ini memang berada pada tiga jalur yang cukup strategis, yakni dipersimpangan tiga provinsi yang terdiri dari Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat sendiri. ŠBiNNews/Humas

SAMBUNGAN ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dan, Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, juga menegaskan,�Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa�.

Manjelis hakim juga berpendapat, tergugat PT BCA Finance menerapkan sanksi standar ganda, yakni melakukan penyitaan kendaraan terhadap konsumen karena terlambat melakukan pembayaran, dan pada ichtisar fasilitas kredit Point 7 ayat (e) berbunyi,�denda keterlambatan pembayaran angsuran 2 permil per hari dari angsuran tertunggak�. Tergugat belum menerapkan sanksi denda kepada penggugat, namun serta merta langsung saja menyita kendaraan konsumen. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 8 tahun 1999 BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2 yang menegaskan,�Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum�.

Selanjutnya, dengan BPKB mobil penggugat sebagai jaminan kredit, berarti penggugat tidak bisa memindahtangankan

mobil tersebut kepada orang lain serta tidak bisa membayar pajak mobil, dan dengan sendirinya mobil tersebut tidak bisa bebas berjalan di jalan raya. Perbuatan pengugat menyita mobil penggugat menyebabkan hilangnya kesempatan bagi penggugat untuk menikmati mobilnya sendiri. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, dan menurut hemat majelis hakim, patut dan adil apabila tergugat dibebankan membayar ganti rugi atas penyitaan sepihak tersebut sebesar Rp250 ribu per hari sejak mobil disita hingga putusan ini dipatuhi.

Atas keterlambatan penggugat membayar angsuran kredit bulan ke 16 dan 17 dari kredit 48 bulan yang sudah dibayar 15 bulan itu, tergugat tidak/belum memberi teguran tertulis, malah tergugat melalui dua orang petugasnya melakukan tindakan hukum dengan memperdaya penggugat untuk menyelesaikan tunggakannya ke kantor tergugat di Padang. Sesampai di kantornya, tergugat membujuk penggugat menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil dengan alasan untuk diperiksa. Namun kenyataanya tergugat menyita mobil penggugat dan memaksa menandatangani surat penyerahan mobil. Tindakan tergugat ini meru-

pakan tindakan tak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen.

Di akhir persidangan, Ketua Majelis Hakim, Desemberius, SE, MM menegaskan, apabila para pihak keberatan dengan putusan tersebut, para pihak punya waktu 14 hari sejak diterimanya relas putusan mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Padang. “Tujuan dari penegakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah, memberdayakan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen,� jelas Desemberius. Dari informasi yang terhimpun, relas putusan perkara No. 102/P3K/ 2011 yang berupa Putusan Arbitrase No. 58/P3K-Pts/A/II/2011 itu sudah diterima penggugat tanggal 10 Februari 2011.

Seperti diberitakan sebelumnya, Marta Dewi menggugat PT BCA Finace Cabang Padang karena merasa diperlakukan semena-mena sebagai konsumen oleh perusahan leasing tersebut. Terlambat membayar angsuran kredit mobil dua bulan (bulan ke 16 dan 17 dari 48 bulan kredit-red), dua petugas BCA Finance mendatangi rumahnya di Lakitan Lengayang, Pessel tanggal

20 Desember 2010. Petugas tersebut memintanya menyelesaikan tunggakan ke kantor BCA Finance di Padang. Namun sesampai di Padang, mobilnya malah disita dengan cara tipu daya, dan dipaksa membayar empat bulan angsuran (dua bulan tertunggak dan dua bulan kedepan) serta membayar uang penarikan mobil Rp5 juta.

Sehari sebelum tenggat waktu (seminggu-red) yang diberikan BCA Finance, tanggal 27 Desember 2010 Marta Dewi bersama suaminya datang lagi ke kantor BCA Finance untuk membayar empat bulan angsuran kredit dan uang penarikan mobil Rp5 juta seperti yang disyaratkan perusahaan leasing tersebut. Namun, Marta Dewi dikagetkan dengan penolakan sepihak oleh BCA Finance dengan meminta pelunasan kredit Rp109 juta lebih, karena Marta Dewi dianggap sudah tak mampu lagi melanjutkan kredit tersebut, kalau tidak mobil akan dilelang. Karena tak ada lagi jalan musyawarah, tanggal 5 januari 2011 Marta Dewi mendaftarkan gugatannya ke BPSK Kota Padang. “Kalau tak ada juga itikat baik dari BCA Finance, kami akan mempidanakan mereka,� ujar Edwar suami Marta Dewi usai persidangan, Selasa Š Yuska (8/2).Š

BiNNews

Edisi 217| Th V/ 14 - 20 Februari 2011

11

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

Dugaan............................ sakit yang beromset ratusan miliar per tahun tersebut.

Hal ini diungkapkan Ardisal, SH, Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menanggapi berbagai informasi dugaan korupsi di RSUP M Djamil Padang, Kamis (8/2) lalu di kantornya. “Ini merupakan tantangan baru bagi Kajati Bagindo Fachmi untuk menunjukan komitmennya dalam memberantas praktek korupsi di daerah ini,� tegas Calon Master Hukum itu. “Karena selama ini tak satu pun kasus dugaan korupsi rumah sakit itu tersentuh proses hukum yang tuntas,� tambahnya. “Padahal, indikasi korupsinya sangat kuat, dan itu bukan rahasia lagi di lingkungan rumah sakit tersebut,� tambahnya lagi.

Dikatakan Ardisal, para penggiat anti korupsi di daerah ini mengidentifikasi ada beberapa institusi basah yang rawan terjadi praktek korupsi. Diantaranya adalah, Dinas Pendidikan, Dinas PU, PDAM dan Dinas Kesehatan berikut jajaran rumah sakitnya, termasuk RSUP M Djamil. “Di institusi ini terdapat banyak dana yang pengelolaannya sangat rawan

dikorupsi,� jelasnya. “LBH juga menerima informasi terkait pengelolaan rumah sakit M Djamil yang terindikasi korupsi,� tambahnya sembari mencontohkan, yakni dalam proses pengadaan obat dan alat kesehatan penunjang serta pemakaiannya, operasional apotek milik PT Kimia Farma, pengadaan barang dan jasa lainnya, dan mengelolaan keuangan rumah sakit.

Ardisal sangat menyayangkan lambannya aparat penegak hukum, terutama kejaksaan dalam menyikapi informasi kasus dugaan korupsi RSUP M Djamil yang diapungkan media massa. “Padahal, itu adalah bukti awal sebagai pintu masuk bagi kejaksaan untuk mengusutnya,� tegas Ardisal. “Dan, kinilah saatnya bagi Kajati Bagindo Fachmi membuktikan komitmennya memberantas korupsi di daerah ini. Yaitu, dengan mengusut tuntas setiap informasi dugaan korupsi di M Djamil,� tegasnya. “Jangan sampai informasi tersebut dijadikan mesin ATM oleh oknum tak bertanggungjawab,� tegasnya lagi. “Apalagi informasi itu berdasarkan laporan mantan

dirut M Djamil ke Kejati Sumbar, dan hasil audit akuntan publik yang mewakili BPK-RI,� tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Ardisal, LBH Padang juga dapat informasi bahwa RSUP M Djamil Padang sudah lama tidak diaudit oleh auditor Negara, yaitu BPKP dan BPK. “Mestinya harus diaudit setiap tahun, utamanya oleh BPK,� sebut Ardisal sembari mengatakan, M Djamil sudah hampir sepuluh tahun tidak diaudit. “Karena uang dikelola rumah sakit itu adalah uang Negara, yakni dari APBN dan pemasukan rumah sakit yang notabene adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),� tegasnya. “Dan, ini adalah sebuah penyimpangan besar, karena rumah sakit ini sudah lama tidak diaudit,� tegasnya lagi.

Ditegaskan Ardisal, kalau Kajati Bagindo Fachmi tidak mampu juga mengungkap praktek korupsi di rumah sakit ini, berarti indikasi tebang pilih dalam penegakan hukum benar adanya, dan kemampuan berikut komitmennya patut diragukan. “Kalau informasi yang diapungkan media massa tak disikapi Kejati Sumbar dengan

melakukan pengusutan yang tuntas dan menginformasikan hasilnya ke publik, sudah selayaknya KPK turun tangan menanganinya,� tegas Ardisal. “Supaya kepercayaan publik kepada penegak hukum pulih kembali,� tambahnya. “Paling tidak, KPK harus didorong untuk mensupervisi penanganan kasus dugaan korupsi ini oleh Kejati Sumbar,� pungkasnya.

Seperti diberitakan edisi lalu, klaim piutang Rp7 miliar Rumah Sakit Umum (RSUP) M Djamil Padang yang dibantah PT Jamsostek adalah puncak gunung es dari ketidakbecusan manajemen rumah sakit tersebut mengelola administrasi keuangannya. Dan, penghentian sepihak pelayanan pasien peserta program Jamsostek merupakan tindakan tak profesional. Ketidakbecusan manajemen rumah sakit UPT Kemenkes ini makin terlihat jelas dari laporan hasil audit kinerja tahunan oleh akuntan publik akhir Mei 2010 lalu.

Hal ini terungkap dari penjelaskan seorang sumber yang sangat dipercaya baru-baru ini di Padang. Dijelaskannya, hal itu tak akan terjadi kalau Sistem

Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) atau biasa disebut Billing System yang disewapakai dari rekanan PT Buana, berjalan maksimal. Indikasi korupsi tersebut terlihat dari pencatatan keuangan antara Bagian Akuntansi dengan Bagian Keuangan berselisih ratusan juta yang tidak teridentifikasi.

Pencatatan nilai aset di Bagian Rumah Tangga juga berselisih puluhan miliar. Keuangan Bagian Gizi juga berselisih puluhan miliar. Pencatatan alat tulis, barang cetakan dan perlengkapan penunjang oleh Bagian Rumah Tangga juga berselisih miliaran rupiah.

Yang terparah adalah, tidak adanya data pendukung atas pengakuan pemakaian obat di rumah sakit ini. Tahun 2007 pemakaian obat senilai Rp29 miliar tidak didukung data pendukung pemakaiannya, dan tahun 2008 senilai Rp52,8 miliar. Pengakuan pemakaian obat puluhan miliar yang dilaporkan Bagian Akuntansi ini tak bisa dipertanggungjawabkan. M Djamil juga berpotensi dirugikan miliaran rupiah akibat tidak adanya pengawasan terhadap operasional Apotek Kim-

ia di rumah sakit tersebut, dan terjadinya praktek monopoli pelayanan obat di Paviliun Ambun Pagi oleh apotek berangkutan. Mestinya harus ada seorang pengawas dengan SK Dirut, dan tak boleh ada monopoli. Apotek Kimia Farma punya kewajiban setor 4 persen dari penjualan tunainya setiap bulan kepada rumah sakit, dan dievaluasi setiap 5 tahun.

Pelaksanaan SOP (standar operasional prosedur) oleh Bagian Akuntansi dan unit kerja lainnya tidak singkron. Yang terparah terjadi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai contoh, pengadaan obat Jamkesmas pada gudang Farmasi atas beberapa faktur senilai RP111 juta belum memegang kontrak pengadaan pada saat penerimaan barang. Dengan kondisi ini, penerima barang tak punya pedoman tentang spesifikasi barang yang diterimanya. Di laporan hasil audit akuntan publik tersebut sangat banyak ditemukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi RSUP M Djamil tahun 2007, 2208 dan 2009, serta berpotensi merugikan keuangan Negara miliaran rupiah. Š Yuska

yang dapat diandalkan dalam pencegahan bencana dan penanggulangan bencana. “Bencana sering terjadi dimana-mana, BNPB telah diakui, baik dari luar maupun dalam negeri telah mempunyai kontribusi besar dalam meminimalisir kerugian kor-

ban jiwa maupun harta benda yang di akibatkan bencana,� ujar Syamsul Maarif.

Salah satu wujud partisipasi masyarakat adalah kritik. “Kita tampung dan dianalisis,� terang Syamsul.

Sementara Dody saat dihubungi mengatakan akan

berusaha sebaik-baiknya menjalan tugas dan amanah yang diberikan kepada dirinya dengan tetap tidak akan lupa dengan Sumatera Barat apalagi daerah yang rawan bencana. “Tentu amanah ini tidak hanya dipertanggungjawab-

kan kepada pimpinan dan Negara melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan berusaha bekerja dengan baik termasuk memberikan perhatian terhadap Sumatera Barat yang termasuk daerah rawan bencana alam,� katanya. Š BiNNews

kah tidak dikaji keberdaan Koperasi maupun masyarakat yang ada di dalamnya,� tanyanya.

Selanjutnya persoalan lahan dengan PT VI Koto yang saat ini masih belum kita terima hasil laporan audit Tim BPN Kanwil dengan BPN kabupaten sehingga masalah semakin rumit.

Salah seorang warga Silawai, Budi (35) mengatakan bahwa MoU sudah disepakati cuma saja yang kita inginkan yang mengelola hendaknya tokoh atau masyarakat asli aia bangis

dan anggota yang didalamnya utamakan orang sini.

Salah seorang ninik mamak aia gadang Burhan (41 tahun ) kami masyarakat badarai berharap agar perusahaan PT. VI koto dapat merealisasikan Plasma yang di janjikan serta kepada pemerintah daerah agar kiranya dapat berpihak kepada kami kalau perlu dimediasi kembali agar kami dan cucu kemenakan dapat menikmati manis sari madu yang ada di kampong kami, harapnya. Š Buyung/dc

Dody............................

Bersama pejabat BNPB lainnya, Dody dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), DR. Syamsul Maarif, M.Si, Rabu (09/2) di Gedung BNPB, Jl. Ir.H. Djuanda 36 Jakarta Pusat.

Syamsul Maarif dalam sambutannya, mengatakan pelantikan para pejabat hendaknya dapat bersikap profesional, cerdas dan mempunyai jiwa sosial. BNPB sebagai garda terdepan penanganan bencana, sudah seharusnya menjadi institusi

Kembalikan............................ bagai anggota kelompok tani melalui surat penyerahan 14 september 1997 yakni seluas 1.400 hektar yang diperuntukan plasma masyarakat yang ditandatangani Bupati Taufik Marta saat itu.

Lahan yang dierahkan ninik mamak 400 hektar ini oleh perusahaan direalisasi (tanam sawit) seluas 256 hektar dengan anggota kelompok 876 orang, “Namun dalam laporan perusahaan lahan yang berproduksi disebutkan hanya se-

luas 171 hektar padahal yang sudah berproduksi itu mencapai 256 hektar. Kemana selisih 85 hektar lagi?, padahal setiap bulanya para anggota kelompok terus membayar biaya pemeliharan kebun maupun pembangunan kebun,� jelasnya sembari bertanya Persoalan ini sudah dibawanya ke pemerintah daerah tapi tidak mendapatkan tanggapan. “Kami menginginkan agar adanya keterbukaan dari peru-

sahaan maupun KUD yang diketuai Zulkaiman, kami juga berharap instansi pemerintah terkait dapat menjembatinya agar masyarakat kecil tidak jadi korban oleh kepentingan oknum-oknum tertentu,� harapnya.

Pemkab Menggubris Asisten I Bidang Pemerintahan, Muhayatsyah mengatakan bahwa banyaknya persoalan sengketa lahan yang terjadi di Pasaman Barat mulai

digubris Pemkab dengan berbagai arahan dan fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dan instansi terkait.

Muhatsyah mengaku sangat menyesalkan terjadi persoalan tersebut. Contohnya saja lahan kelompak yang diusulkan masyarakat Silawai melalui dana revitalisasi perkebunan yang dikelola Koperasi yang bukan dari koperasi kecamatan Air Bangis dengan anggota 75 % masyarakat asli dan 25 % masyarakat luar nagari. “Apa-

yang ada di jalan Matraman nomor 19 Jakarta, Tiga fraksi yang ada di DPRD kota Sawahlunto pertanyakan sistem deviden penyertaan modal itu.

Dasrial Eri, Wakil Ketua Komisi A mengatakan, deviden yang bakal diterima Pemko ini harus jelas. “Sebagaimana

Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, investasi pemerintah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan, realisasinya disertai Perda tentang penyertaan modal. Dari angka Rp2,8 milliar yang kita

sertakan, berapa persen deviden yang akan kita terima.

Atau, dari angka tersebut berapa persen dari keseluruhan modal yang ada di BCJ, sehingga jelas deviden yang kita terima.,� ujar politisi PDIP itu.

Sebab, tambahnya,

bagaimanapun hal ini merupakan salah satu pemasukan yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita.

Selain itu, hal yang harus diingat adalah, ini bukan uang pemko Sawahlunto, tetapi merupakan uang rakyat kota ini,� tandasnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna pandangan fraksi tentang 7 Ranperda digedung Dewan yang digelar Senin (8/ 2) kemarin, Tiga fraksi masing-masing fraksi Golkar yang dibacakan Darison, fraksi gabungan dan fraksi persatuan pembangunan yang disam-

paikan Dasrial Eri, juga menyoroti hal ini.

Tiga fraksi tersebut menginginkan ketegasan dari pemerintah kota, agar lebih jelas dalam deviden penyertaan modal yang akan dikucurkan pada pihak Balaiurung Citra Jaya tersebut. Š Amin

semena-mena mengorbankan pengguna jalan raya,� katanya.

Pantauan BiNNews pada Rabu sekitar pukul 15.00, di depan rumah dinas tersebut beberapa orang terlihat sibuk memasang tenda besar termasuk petugas dari Dinas Perhubungan dan anggota Pol PP, kendaraan yang parkir pun banyak berplat merah.

Ir Akmal, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. “Bagaimanapun juga fasilitas jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum atau masyarakat luas. Itu jalan umumnya, mestinya tidak boleh,� tegas Ak-

mal.

Namun Akmal enggan berkomentar lebih jauh bilamana yang memanfaatkan jalan umum tersebut adalah pejabat teras Pemko Padang setingkat Sekretaris Kota (Sekda), “Bagusnya Anda tanya ke Dinas Perhubungan Kota Padang,� elak Akmal. Sementara pejabat Pemko Padang yang tidak mau disebutkan namanya saat dihubungi BiNNews mengatakan, “Ini sifatnya sementara, bolehlahkan hanya sementara lagi pula bila berhelat di hotel dan gedung justeru kesannya mewah, mungkin saja Sekda ingin menunjukkan kesederhanaannya,� katanya.

Alex Indra Lukman, Ketua

DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat juga menyesalkan tindakan Sekda tersebut dan berencana melakukan gugatan. Dia juga mengaku bahwa dirinya sudah banyak menerima pengaduan dari warga yang merasa terganggu akibat sebagian besar badan jalan tertutup tenda baralek tersebut. “Awalnya saya tidak percaya dari pengaduan baik via SMS maupun telepon dari masyarakat yang mengaku haknya terganggu. Terus terang saya sangat menyesalkan tindakan tersebut, mestinya pejabat sekaliber Sekda dapat memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menghormati dan menghargai pengguna lalu lintas serta mematu-

hi aturan dan ketentuan. Atas dasar itu kami bermaksud akan melayangkan gugatan karena kegiatan tersebut sudah menghalangi lalu lintas umum di hari kerja,� tegasnya.

Bahkan kata Alex, tidak hanya jalan umum dan pengguna jalan yang jadi korban, pohon pelindung pun sudah jadi korban karena dibabat untuk memuluskan pemasangan tenda. “Rencana gugatan tersebut dimaksudkan sebagai peringatan bagi pejabat-pejabat lainnya agar tidak semena-mena menggunakan akses kekuasaan namun tidak memperhatikan kepentingan umum. Tertib dan taatlah kepada aturan dan ketentuan berlaku,�harap Alex. ŠBiNNews

kitar pukul 05.00,’jelasnya.

Kondisi ini terus berlangsung karena ditenggarai aparat Kepolisian turut membenarkan kondisi yang merugikan konsumen kendaraan bermotor.

Kata sumber tersebut, kegiatan di SPBU tertentu ada yang dilindungi oknum, kalaupun ada yang ditangkap hanya seke-

dar formalitas, “Bahkan juga ada uang setorannya hingga mencapai Rp600 ribu oleh setiap agen. Saya perkirakan 75 % pasokan BBM untuk Pasbar justeru untuk memenuhi kebutuhan di perbatasan Sumut, sementara pemilik kendaraan bermotor di sini selalu kekurangan BBM,� akunya

sembari mengeluhkan lemahnya pengawasan dari pihak terkiat.

Kadis Pertambangan dan Energi Pasaman Barat melalui Sekretaris Dinas Wanhar mengatakan “Kami terus melakukan operasi ke setiap SPBU, namun fakta di lapangan persoalan terlalu rumit karena disinyalir

adanya pembekingan oleh oknum tertentu. Kita telah lakukan koordinasi dengan Polres dan akan terus menertibkan apabila ada peyelewengan kita berikan pembinaan dan surat peringatan,� tegasnya. DI Pasaman Barat saat ini terdapat 6 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Š BiNNews

ries, ISO 14000 series,� tukasnya.

Peringatakan hari K3 di Pasaman Barat selain dihadi-

ri para kepala SKPD, camat se Pasbar juga dihadiri pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Pasbar.

Acara juga dimeriahkan penampilan merching band milik SD tempat pelaksanaan upacara. SD tersebut meru-

pakan tempat bersekolahnya anak-anak karyawan PT Agrowiratama. Š Buyung

Deviden............................

Peringatan............................ yang bisa dilalui kendaraan bermotor sehingga kemacetan pun tak terelakkan. “Mentang-mentang pejabat lalu seenaknya menutup jalan, lagi pula perhelatannya pada Minggu kenapa Rabu ini sudah ditutup,� jelas seorang sopir angkutan kota kesal karena arus lalu lintas sempat tertahan.

Doni, salah seorang petugas berpakaian Satpol PP yang mengatur lalu lintas mengatakan bahwa yang baralek adalah Sekdako Padang, “Anak Pak Sekda yang baralek pada Minggu besok, jalan ini mungkin Kamis atau Jumat sudah ditutup total sehingga tidak lagi bisa dilalui kendaraan,� katanya.

Delikson Munte tokoh pemuda Kota Padang di Jalan Ratulangi mengatakan kekesalannya terhadap kondisi tersebut, “Masa seorang Sekda tak mampu menggelar resepsi pernikahan anaknya di hotel atau gedung-gedung lainnya sehingga tidak mesti menggangu pelayanan umum masyarakat,� tegasnya.

Munte menilai, apa yang dilakukan Sekda Emzali tak lepas dari karakter pejabat daerah yang selalu merasa boleh dan bisa saja melakukan halhal tertentu tanpa mempedulikan kepentingan banyak orang, “Ini contoh karakter pejabat yang tidak patut diteladani, sudahlah menggunakan fasilitas Negara juga

Solar............................ gen tidak boleh lebih dari 4 jerigen.

Berdasarkan pantauan BiNNews di lapangan (8/2) bahan bakar minyak sejenis Solar dan Premium yang berada diangkut ke perbatasan provinsi Sumatra Utara tepatnya ke daerah Madina. Hal ini terungkap dari keterangan salah seorang warga yang enggan dis-

ebutkan identitas lengkapnya mengatakan bahwa Solar diangkut ke suatu perusahaan yang baru membuka lahan dengan mencampurnya dengan aspal dan oli kotor. “Begitu juga dengan Premium diangkut menggunakan sejumlah jerigen dan kegiatan itu beroperasi pada subuh se-

Peringatan............................ menuntut persyaratan suatu produk barang atau jasa antara lain harus memiliki mutu yang baik, aman

dipergunakan, ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional tertentu diantaranya ISO 9001 se-