Koran BiNNews Edisi 220

Mengurai Kerusakan Jalan di Sumbar

Saling Salahkan Tak Selesaikan Persoalan Selengkapnya

Hal. 4-5

Mobilnya itu Juga, Kenapa Tidak Semua Jalan Rusak!

“

Mestinya Polisi dan Dishub Menindak Truk Kelebihan Muatan!

Bialah Saluang Sajo nan Manyampaian

Akmal

Yazid Fadhli

Sopir

Kadis Perhubungan Sumbar

“

“

Ruas jalan rusak berat di daerah Pematang Panjang Sijunjung. Selain berlobang dalam jalan ini menimbulkan debu yang mengganggu aktivitas warga setempat

Masjoni

Kabid Pelaksana Jalan & Jembatan

Bengkalai Mantan Bupati Muslim Kasim?

Carut Marut Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman

Masyarakat Parit Malintang Larut dalam Kesengsaraan

Oleh : Dwiwarman Chan

PARIAMAN, BiNNews — Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, ternyata penuh dengan instrik, ancaman dan carut marut. Tidak hanya hukum yang dilanggar, hak azasi manusia juga dikerjai. Padahal pembangunan dimaksudkan untuk Hal. 11

Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang dibangung tanpa AMDAL

Mahasiswa Demo Asal Tuding, Bupati Taburansang

Bahar: Silahkan Ditahan Bila Melanggar Aturan!

PASAMAN BARAT, BiNNews — Saya tidak akan mundur jadi Bupati jika tidak seluruh masyarakat Baharuddin Pasaman Barat yang menginginkannya. Saya akan mundur bila seluruh Hal. 11

Gagal Gaet APBN, Dana APBD yang Digarap Hampir Rp200 Miliar Dana APBD di Dinas PSDA Sumbar Dipakai Untuk Kerjakan Proyek Pusat PADANG, BiNNews — Entah karena putus asa tak mampu melobi pemerintah pusat, atau memang sengaja digarap untuk menciptakan “proyek empuk�, atau karena alasan lain. Yang jelas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat telah membantai Rp180 miliar lebih dana APBD untuk mengerjakan proyek kewenangan pemerintah pusat, yang mestinya dibiayai Hal. 3

Akhirnya Damai di Rumah Gadang Kaum SOLOK, BiNNews — Somasi yang dilayangkan kaum Dt. Rajo Alam kepada Badan PenanggulanMenda Pamuntjak gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok pada 21 Februari lalu Hal. 11

Fadlus Sabi Jabat Kadis Capil & Kependudukan Pasbar

Fadlus Sabi

PASAMAN BARAT, BiNNews — Teka teki mutasi yang akan dilakukan Bupati Pasaman Barat H Baharruddin Hal. 11

„

Wabub hanya Bisa Kaget

SIJUNJUNG, BiNNews — Belum lepas ingatan sebagian besar warga Muaro Sijunjung, bahwa saat kegiatan pertandingan drumband dalam rangka HUT Kabupaten SIjunjung di simpang tugu depan kantor Kejari ada kambing masuk lokasi arena drum band tersebut, padahal Bupati Yuswir Arifin hendak naik naik mimbar ketika itu.

Tidak hanya kambing yang suka mencuri perhatian, Baru-baru ini beberapa ekor sapi pun bebas masuk pekarangan kantor Bupati, kejadian sapi yang hendak menarik perhatian Bupati ini terjadi Kamis sore kemarin ((3/3).

Beberapa ekor sapi langsung merumput tanpa menghiraukan kalau lokasi itu bukanlah padang rumputnya.

Masuknya sapi itu bukannya tak diketahui petugas piket di pos penjagaan, sebelumnya petugas sudah mengusir sapi-sapi terse Hal. 11

Terjadi di Pasaman Barat

Dana Bantuan RR Dipotong Korban Dipaksa Beli Bahan dari Pengurus Muara sungai Banjir Kanal di Purus Padang terlihat menyempit akibat sedimentasi di belakang tapak pilar jembatan yang dibangun Dinas Prasjal Sumbar, dan laju air sungai tertahan akibat Jatti yang dibuat Dinas PSDA Sumbar menggunakan dana APBD.

Diancam Pakai Golok, Celana Dalam Saya Dibukanya secara Paksa!

Hasil Visum; Kelamin Siti Lecet, Polsek Sei Pagu Belum Proses Pengaduan Korban SOLSEL, BiNNews — Siti (45 tahun nama samaran), korban perkosaan yang ditindih paksa Wil (40) di kandang kambing di Sei Pagu Solok Selatan tidak habis piker dengan sikap Polsek Sei Pagu yang terus meminta menghadirkan sak-

Sapi Curi Perhatian Bupati Sijunjung

Illustrasi

si yang melihat langsung perbuatan bejat Wil tersebut.

Jabawan polisi ini diterima Siti setelah dia melaporkan kejadian

pemerkosaan yang menimpa dirinya tersebut ke Kapolsek Sungai Pagu Solok Selatan dengan nomor laporan, Pol:STPLP/03/1/2011 yang berbunyi telah terjadi tindak Pidana kejahatan terhadap kesopanan/perkosaan. Laporan diterima Brigadir Fadli Soni pada 1 Januai 2011 lalu.

Pekan lalu, Siti kembali mendatangi Polsek namun tidak memperoleh perkembangan lebih lanjut Hal. 11

PASAMAN BARAT, BiNNews — Penyaluran dana gempa tahap satu yang direaliasikan Januari 2011 cukup menggemparkan masyarakat penerima dana gempa di Kejorongan Pondok Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Pasaman Barat.

Pasalnya dana yang diterima Salah satu rumah yang dikategorikan masyarakat telah dipotong den- rumah rusak sedang Hal. 11

Pencuri Bersenjata Api Kupak Rumah Kepala Jorong

Jamalul Ihsan

DHARMASRAYA, BiNNews — Paimin Saputra (40) terpaksa kehilangan barang senilai lebih kurang Rp90 juta akibat aksi pencurian menggunakan senjata api dan pada Jumat dinihari (4/3) di Jorong V Nagari Koto Laweh Koto Besar Dharmasraya.

Pencuri kelihatannya memang tidak pilih-pilih korban, Paimin merupakan Kepala Jorong merangkap Bendahara penimbangan kelapa sawit PT Dharmasraya Lestarindo yang tertidur lelap pada pukul 2.30 Hal. 11

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

Tajuk

Sampaikan Saluang Itu ke Cikeas TAK dapat dipungkiri, kerusakan jalan-jalan di Sumatera Barat terutama jalan provinsi dan jalan nasional terhampar di depan mata.

Perawatan dan upaya peningkatan mutu jalan bukannya tidak dilakukan Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat. Namun sayang, kekuatan jalan tak bertahan lama, bahkan belum berumur setahun lebih, kondisi jalan yang semulanya mulus itu sudah mulai bergelombang, lalu retak dan berlubang hingga dalam.

Biaya perawatan dan peningkatan jalan mahal kata Yazid, salah seorang pejabat Disprasjal Sumbar dan seluruh proses pengerjaan sudah sesuai spesifikasi dan disain serta standar mutu.

Walau faktanya masih terdapat pekerjaan pengaspalan yang dilakukan saat musim hujan, atau masih ada ketebalan aspal yang dikurangi dan hingga indikasi pengaturan lelang dengan membagi areal kekuasaan terhadap perusahaan tertentu merupakan problem tersendiri yang terjadi di dinas yang menelan anggaran mencapai Rp1,3 triliun pada 2011 ini.

Disprasjal malah menuding Dinas Perhubungan dan kepolisan tidak menjalankan fungsinya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap truk-truk yang mengangkut barang melebihi ketentuan sesuai kapasitas daya tahan jalan.

Di sisi lain pengusaha angkutan jika tidak ingin memperoleh laba rendah. Bayaran angkutan barang disesuaikan dengan jumlah barang yang diangkut sehingga truk cenderung mengangkut barang melebihi tonase.

Kelebihan muatan ini merupakan salah sati pemicu percepatan kerusakan jalan selain fator alam dan umur jalan. Sementara pihak Dishub mengaku tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan seperti menilang SIM, STNK ataupun menahan kendaraan.

Toh, bila barang kelebihan muatan dibongkar maka timbul persoalan siapa yang membongkarnya, biayanya dari mana atau gudang penampungan barang belum ada sementara untuk biaya operasional pegawai JTO saja dipangkas DPRD pada 2011 ini.

Mengurai kerusakan jalan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi apalagi bila mencermati pemasukan pajak dari kendaraan bermotor sangat tinggi menstimulus pendapatan daerah memang tidak akan bisa selesai oleh satu atau dua instansi saja.

Gubernur harus duduk bersama dengan jajarannya yang terkait, tidak bisa dibiarkan jalan rusak terus-menerus karena hanya akan menggerus APBD setiap tahunnya.

Masih banyak anggaran yang diperlukan untuk membiayai sector-sektor lain, tidak boleh hanya melulu untuk perawatan dan peningkatan jalan.

Bila Sumbar mampu mengurai persoalan ini maka bunyi saluang itu akan sampai ke tanah seberang hingga ke Cikeas.***

2

DINAMIKA

Diberi Ponsel Black Berry oleh Rekanan Hotel Bumi Minang

Fauzi Bahar dan Musliar KasimLapor ke KPK PADANG, BiNNews — Ada yang menarik dalam acara penandatanganan MoU perbaikan dan perkuatan (retrofitting) hotel Bumi Minang Padang, antara manajemen hotel tersebut PT Bumi Minang Padang Plaza Hotel dengan Universitas Andalas Padang dan PT Kumala Wandira, Sabtu (26/2) lalu. Karena, usai penandatangan MoU, Firdaus AB dari PT Kumala Wandira menyerahkan cinderamata berupa telepon seluler Black Berry (tentunya seri terbaru dan tercanggih-red) kepada Rektor Unand Musliar Kasim dan Walikota Padang Fauzi Bahar. Diduga pemberian cinderamata yang bernilai sekitar Rp6 juta lebih itu termasuk kategori gratifikasi.

Penyerahan cinderamata yang oleh Firdaus AB dikatakan untuk kelancaran komunikasi dan informasi serta mendapat tepuk tangan

Musliar Kasim Fauzi Bahar

meriah dari puluhan hadirin itu, dikuartirkan akan mempengaruhi kebijakan Musliar Kasim sebagai Rektor Unand dan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang. Karena, ada tim teknis Unand sebagai pengawas proyek, dan urusan IMB perbaikan hotel dengan Pemko Padang dalam retrofitting hotel yang rusak berat paska gempa dasyat 30 September 2009 lalu itu.

Dimana, menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, penjelasan pasal 12b ayat

(1) , yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12b ayat (1), menyatakan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 12b ayat (2), mengatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi

tersebut diterimanya. Dan, Pasal 12 menegaskan, sanksi hukum bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12b ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Menanggapi hal ini, Rektor Unand Musliar Kasim yang dikonfirmasi melalui SMS, Rabu (2/3) mengatakan, dia akan menanyakannya ke KPK. “Saya akan tanyakan ke KPK. Kalau menurut KPK itu tidak boleh, saya akan kembalikan�, sebut Musliar Kasim. “Hal ini pernah saya lakukan ketika tahun lalu saya diundang Garuda untuk ikut Family Trip dalam rangka pro-

mosi jalur Garuda Jakarta-Amsterdam. Namun karena KPK menjawab akan mempelajarinya dulu, sementara jadwalnya sudah dekat, akhirnya saya putuskan tidak ikut, undangan itu tidak jadi saya ikuti,� jelasnya.

Sementara Walikota Padang dalam penjelasannya melalui percakapan ponsel, Kamis (3/3) mengatakan, pemberian cinderamata itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Walikota Padang. “Saya hanya sebagai undangan dalam acara itu,� ujarnya sembari mengaku sudah pelajari peraturan tentang gratifikasi. Namun ketika ditanya ada tidak keinginannya untuk melaporkannya ke KPK, Fauzi Bahar menjawab segera akan menanyakannya ke KPK. “Kalau kata KPK itu tidak boleh, saya akan kembalikan,� tegasnya. ŠYuska

Tak Taati UMP 2011, Pengusaha akan Ditindak Tegas PADANG, BiNNews — Ada angin segar bagi pekerja yang selama ini belum menikmati gaji sesuai ketentuan Upah Minimal Provinsi (UMP). Pasalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar akan menggelar monitoring ketenagakerjaan ke kabupaten/kota. Kedapatan tak membayar gaji karyawan tidak sesuai ketentuan UMP tahun 2011, pengusaha bersangkutan akan diberi sanksi tegas sesuai peraturan yang berlalu.

Hal ini diungkapkan H. Syofyan, SH, Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumbar, Kamis (3/3) lalu di ruang kerjanya. “Sampai saat ini belum ada pengusaha yang meminta penundaan pemberlakuan ketentuan UMP tahun 2011 pada perusahaannya,� ujarnya. “Namun, menyikapi laporan adanya pengusaha yang belum membayar gaji karyawannya sesuai ketentuan UMP tahun 2011, kita segera menurunkan tim monitoring ke kabupaten/kota,� tambahnya.

Didampingi Nelly, Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan, dan Edwin, Kasi Saker dan Jamsos, Pejabat Pemprov yang

Arsukman Edi

Syofyan

terkenal tegas ini menambahkan, untuk tahap awal pihaknya akan melakukan monitoring di Kota Padang. “Sasaran kita adalah pekerja outsourcing di kantor-kantor instansi pemerintah dan beberapa perusahaan yang dicurigai belum melaksanakan ketentuan UMP 2011,� tambahnya. “Kantor Gubernur, kantor Walikota, RSUP M Djamil dan beberapa kantor instansi dan swasta lainnya akan kita monitor,� tambahnya lagi.

Ditegaskannya, kedapatan tidak membayar gaji karyawan sesuai ketentuan UMP 2011, pengusaha bersangkutan akan diberi sanksi tegas sesuai ketentuan ketenagakerjaan. “Sesuai dengan SK Gubernur Sumbar Nomor: 562-340-2010 tanggal 8 November 2010, UMP tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.055.000,-,� jelasnya. “Pengusaha dilarang

membayar gaji karyawannya di bawah ketentuan ini,� tegasnya. “Dan, tidak boleh pula menurunkannya kalau sudah menggaji karyawan di atas ketentuan ini,� tegasnya lagi. “UMP ini ditetapkan sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan kemampuan perusahaan,�

pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Arsukan Edi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumbar menambahkan, pengusaha harus membayar gaji karyawannya sesuai ketentuan UMP 2011. “Karena dalam penetapannya juga melibatkan unsur pengusaha melalui perwakilannya di Apindo,� tegasn-

ya. “Terkait informasi adanya pengusaha yang belum membayar gaji karyawannya sesuai UMP 2011, kita minta pemerintah kabupaten/ kota meningkatkan pengawasannya,� tambahnya. “Untuk memudahkan pengawasan, sebaiknya gaji karyawan dibayar melalui rekeningnya masing-masing,� tambahnya lagi. ŠYuska

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Sania Putri REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal). LAYOUT : Adi ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

3

INFRASTRUKTUR

Gagal Gaet APBN, Dana APBD yang Digarap Hampir Rp200 Miliar Dana APBD di Dinas PSDA Sumbar Dipakai Untuk Kerjakan Proyek Pusat ...dari hal 1 dengan APBN. Hal ini terbukti dalam penanganan beberapa wilayah sungai yang mestinya menggunakan dana APBN, tapi dikerjakan dengan dana APBD. Hebatnya lagi, pihak SKPD yang dikenal “dinas basah� ini mengaku dapat dukungan penuh dari Gubernur dan DPRD Sumbar. Benarkah?

Membaca pengumunan lelang proyek Dinas PSDA Sumbar yang dibiayai APBD Provinsi Sumbar di Koran Tempo, Rabu, 16 Februari lalu, banyak pihak bangga dengan kemampuan keuangan daerah ini.

Namun tidak bagi rekanan yang mengikuti proses lelang proyek bernilai ratusan miliar tersebut.

Betapa tidak, di pengumuman lelang tidak dicantumkan bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan sistem tahun jamak (multi years). Sementara, kenyataannya mereka dihadapkan dengan paket pekerjaan tahun jamak dengan masa pembiayaan empat tahun anggaran, yakni tahun 2011 hingga 2014.

Beberapa rekanan yang tak mau disebutkan identitasnya mengatakan, pengumuman tersebut bisa dikategorikan pembohongan publik. “Seakan-akan daerah ini daerah kaya. Tapi kenyataanya tidak demikian, kita malah dihadapkan dengan proyek nyicil (baca bertahap-red) yaitu dicicil dengan empat tahun anggaran,� sebutnya. “Walau demikian, kita tetap ikuti prosesnya dengan membuat penawaran yang harganya ditinggikan, untuk mengantisipasi kenaikan harga material dan beban bunga bank,� tambahnya. “Karena di dokumen lelang tak ada ketentuan eskalasi atau penyesuaian harga,� tambahnya lagi. “Ini proyek beresiko tinggi,� tegasnya.

Garap Kewenangan Pusat Banyak pihak menyesalkan kebijakan Pemprov Sumbar melalui Dinas PSDA yang menggunakan dana APBD untuk mengerjakan proyek kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat, tepatnya Ditjend SDA Kementerian PU. “Harusnya Dinas PSDA Sumbar meyakinkan Ditjend SDA untuk segera mengerjakan proyekproyek tersebut. Bukan dana APBD yang dipakai untuk itu,� sebut seorang sumber. “Apapun alasannya, ini sudah melanggar ke-

Andy Ikhvan

tentuan yang berlaku,� tegasnya. “Kalau memang urgen, harusnya Dinas PSDA terus mendesak Ditjend SDA untuk segera mengerjakannya,� tegasnya lagi.

Padahal, lanjutnya, kalau proyek kewenangan provinsi tak mampu dikerjakan oleh pemerintah provinsi bersangkutan, baik secara teknis maupun pendanaan, maka pemerintah pusat wajib mengerjakannya, termasuk membiayainya. Begitu juga turunannya ke bawah, jika kabupaten/kota tak mampu mengerjakan proyek kewenangannya, maka provinsi wajib mengerjakannya. Namun, pola ini tidak berlaku sebaliknya, tak ada kewajiban daerah mengerjakan sekaligus membiayai proyek kewenangan pemerintah pusat. “Kecuali tugas perbantuan, proyek pemerintah pusat dikerjakan oleh daerah, tapi dananya dari pusat,� jelasnya.

Banyak pihak mencurigai ada motivasi tak sehat dibalik pemakaian hampir dua ratus miliar dana APBD Sumbar untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah pusat tersebut. “Karena proyekproyek tersebut merupakan proyek idola para rekanan, yaitu proyek persungaian. Untungnya bisa berlipat ganda ketimbang proyek lain,� kata seorang sumber. “Apalagi material yang ada di sungai itu (batu, sirtu dan pasir-red) bisa dipakai untuk pengerjakan proyek tersebut. Tinggal keruk saja,� tambahnya. “Kami curiga, jangan-jangan ini adalah proyek pesanan untuk kepentingan pihak tertentu,� pungkasnya.

Dari informasi yang terhimpun, proyek-proyek pusat yang dikerjakan dengan dana APBD Sumbar tersebut berada di wilayah sungai (WS) Inderagiri, yaitu proyek Pengendalian Banjir Batang Lembang di Solok, yang merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS-III), UPT Ditjend SDA Kementerian PU yang berkantor di Pekanbaru, Riau.

Yang lainnya berada di WS Akua-

man (Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan), yaitu proyek Pengendalian Banjir Batang Tiku-Antokan di Agam, Pengendalian Banjir Bantang Mangor di Pariaman, Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Naras di Pariaman dan Pembangunan Checkdam Batang Gasan di Pariaman, semuanya merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) yang berkantor di Padang, Sumbar.

Pemakaian dana APBD untuk mengerjakan proyek pemerintah pusat ini sudah berlangsung sejak daerah ini dipimpin Gubernur Gamawan Fauzi. Nilainya lumayan besar, yaitu sekitar Rp60 miliar. Oleh banyak pihak disebutkan, yang mengerjakan proyek-proyek waktu itu adalah rekanan yang punya hubungan khusus dengan oknum petinggi Pemprov Sumbar, utamanya Kadis PSDA Zainal Saleh. “Proyeknya terkesan dipaksakan, terutama proyek pembuatan Jatti Muara Purus, Padang,� sebut seorang sumber. “Padahal, kawasan sungai Banjir Kanal itu sudah selesai dibangun dengan dana loan Jepang,� tambahnya. “Secara teknis, itu tidak diperlukan lagi. Pemborosan!,� tegasnya.

Beberapa sumber lain sangat menyayangkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Dinas PSDA Sumbar terhadap proyek instansi terkait lainnya. “Ini bisa dilihat betapa banyaknya kewenangan Dinas PSDA yang dilabrak oleh dinas-dinas lain, terutama oleh Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar,� sebutnya. “Ini bisa dilihat di daerah Air Mancur, Padang Panjang.

Sungai di sepanjang jalan itu dipersempit untuk pelebaran jalan, tapi tak ada tindakan apaapa dari Dinas PSDA Sumbar. Begitu juga di Muara Purus, muara sungai Banjir Kanal itu jadi menyempit sekitar 25 meter akibat tapak pilar jembatan yang dibuat Dinas Prasjal, tapi itu juga dibiarkan oleh Dinas PSDA Sumbar,� bebernya. “Padahal, semua itu bisa berdampak buruk bagi lingkungan di sekitar kawasan sungai tersebut,� tegasnya.

Pakai APBD karena Sangat Urgen Ir. Andy Ikhvan, ME, Kabid Sungai, Pantai, Konservasi, Dinas PSDA Provinsi Sumbar yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (3/2) mengakui ada beberapa proyek kewenangan pemerintah pusat, tepatnya kewenangan

Concblok (balok beton) bekas pemecah ombak pada proyek pengendalian banjir di muara sungai Banjir Kanal terlihat menumpuk percuma akibat fungsinya diganti dengan batu bolder (jatti) oleh Dnas PSDA Sumbar.

Paket Pekerjaan APBD Tahun Jamak Dinas PSDA Sumbar di zaman Gubernur Irwan Prayitno No Paket Pekerjaan Periode 2011-2014

Lokasi

Nilai

A 1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Pengendalian Banjir Batang Tiku-Antokan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tampunik Pengendalian Banjir Batang Mangor Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Naras Normalisasi dan Perkuatan Batang Sumpur Pengendalian Banjir Batang Lembang Pengendalian Banjir Batang Painan Pengamanan Pantai Pantai Air Bangih-Salak Maligi

Agam Pd. Pariaman Pd. PariamanPd. Pariaman Pasaman Solok Pessel Pasbar

Rp. 40,2 miliar Rp. 19,7 miliar Rp. 24,5 miliar Rp. 15,9 miliar Rp. 19,7 miliar Rp. 25,5 miliar Rp. 7,6 miliar Rp. 15 miliar

B 1 2 3 4

Program PPKSD (Konservasi) Pembangunan Embung Limpato Pembangunan Checkdam Batang Kamumuan Pembangunan Checkdam Batang Gasan Pembangunan Checkdam Batang Lakin

Solok Pd. Pariaman Pd. Pariaman 50 Kota

Rp. Rp. Rp. Rp.

C 1 2 3 4 5 6 7

Program PJIR (Irigasi dan Rawa) Pembangunan Irigasi Amping Parak Pembangunan Irigasi Simarasok Rehab DI Gunung Nago Rehab DI Surantih Pembangunan Bendung Batang Dareh Rehab Bendung dan Jaringan DI Batang Bayang Rehab DI Lampasi

Pessel Agam Padang Pessel Payakumbuh Pessel 50 Kota

Rp. 11,9 miliar Rp. 12,1 miliar Rp. 25,5 miliar Rp. 39,5 miliar Rp. 12,9 miliar Rp. 8 miliar Rp 20 miliar

Total

Rp342,3 miliar

*/** : Paket pekerjaan kewenangan pusat yang harusnya dibiayai APBN.

9,6 miliar 10,4 miliar 14,5 miliar 9,8 miliar

Ket * * * **

*

Tapak pilar jembatan yang lebarnya sekitar 12 meter di kiri kanan aliran sungai berakibat penyempitan pada alur sungai di muara sungai Banjir Kanal Purus Padang

Tumpukan sedimentasi di belakang tapak pilar jembatan yang dibangun Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar

Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang dikerjakan Dinas PSDA Sumbar menggunakan dana APBD Sumbar. “Tapi itu kita lakukan karena penangannya sangat mendesak, sangat urgen. Sungai-sungai tersebut sering banjir dan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di sekitarnya,� sebut Andy. “Itu kita lakukan sematamata karena urgensi-nya,� tambahnya. “Jadi, tak ada istilah proyek empuk titipan pihak tertentu,� tegasnya.

Dikatakan Andy, sebelumnya pihak Dinas PSDA Sumbar sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) yang punya kewenangan terhadap sungai-sungai tersebut. “Namun, karena ada perioritas lain yang harus didahulukan penanganannya oleh Balai (BWSSV) dan sudah terencana sejak lama, maka proyek ini kita kerjakan dengan dana APBD. Proyek ini kita kerjakan bertahap secara komprehensif, dan diharapkan penyelesaiannya bisa didanai APBN,� jelas mantan Kepala Satker BWSS-V itu sembari mengatakan, dana APBN Bidang SDA yang masuk ke Sumbar tergolong besar, yaitu tahun 2009 sebanyak Rp240 miliar, tahun 2010 Rp230 miliar dan tahun 2011 Rp240 miliar. “Itu belum termasuk Rp70 miliar loan proyek Pengendalian Banjir Batang Anai dari total Rp250 miliar,� tambahnya.

Andy menegaskan, pengerjaan proyek kewenangan pusat dengan dana APBD itu mendapat dukungan penuh dari gubernur dan DPRD Sumbar. “Karena dampaknya berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar sungai tersebut. Dan program ini sekaligus sebagai sarana mitigasi (antisipasi) dampak bencana bagi masyarakat di daerah tersebut,� jelasnya. “Apalagi paska gempa 30 September 2009 lalu, banyak infrastruktur PSDA yang rusak dan perlu penanganan serius. Makanya kita bagi-bagi tugas dengan Balai (BWSS-V),� tambahnya. “Ke depan, kita berharap Balai bisa

menyelesaikan tahap berikutnya dari proyek-proyek ini,� tegasnya.

Terkait pengumunan lelang yang tidak mencantumkan sistem tahun jamak, Serjana Teknik Sipil jebolan Universitas Sumatera Utara itu mengatakan, itu hanya kesalahan teknis. “Mungkin panitia lupa mencantumkannya. Tapi, di dokumen sudah kita cantumkan dan di waktu aanwidzing (penjelasan) juga sudah kita jelaskan,� jelasnya. “Jadi tak ada pula pembohongan publik di sini,� tegasnya sembari mengatakan, proyek bernilai ratusan miliar tersebut kini dalam proses pelelangan. “Tiap paket ada 25 hingga 30 rekanan yang mendaftar,� sebutnya. “Kita memang tidak menerapkan sistem eskalasi (penyesuaian harga). Makanya rekanan harus memperhitungkan resiko eskalasi, termasuk beban bunga bank,� tegas Master Persungaian tamatan IIT India itu.

Andy Ikhvan menegaskan, sistem tahun jamak tersebut dilakukan guna memancing investasi dari rekanan. “Kita berharap mereka invest (memodali) dulu menjelang dananya keluar,� ujar Andy. “Dan, kalau dikerjakan secara benar dengan metode kerja yang benar, resiko eskalasi itu bisa diminimalisir. Artinya, jangan tunggu dulu dananya keluar baru dikerjakan,� tegasnya. “Kami di PSDA Sumbar sangat terbuka dengan kritikan dan saran yang membangun. Supaya semua proyek yang kita bangun bisa terselesaikan dengan baik dan bermutu tinggi,� tegas Andy Ikhvan. “Kita jamin tak ada praktek KKN dalam pengerjaan proyek ini,� tegasnya.

Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai Menurut UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumbar Daya Air, ruang atau kawasan yang menjadi kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air (SDA) disebut wilayah sungai (WS). Yaitu, dapat berupa satu daerah aliran sungai (DAS) atau lebih, atau berupa sebuah pulau kecil (kurang dari 2

ribu kilometer persegi), atau himpunan beberapa gugusan pulaupulau sangat kecil. Sementara menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dari dan atas beban APBN. Selanjutnya, dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa, pemerintah provinsi berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai (WS) lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggungjawab terhadap WS dalam satu kabupaten/kota, dan pemerintah pusat berwenang dan bertanggungjawab atas WS lintas provinsi, WS lintas Negara dan WS strategis nasional. Dan, berdasarkan Permen PU No. 11A Tahun 2006, Provinsi Sumbar dibagi jadi empat wilayah sungai, yaitu WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan (Akuaman), WS Silaut-Tarusan, WS Masang-Pasaman, dan WS Pulau Siberut-Pagai-Sipora (Kepulauan Mentawai).

Khusus WS Akuaman yang juga disebut WS Strategis Nasional merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat. Berdasarkan PERMEN PU NO. 26/ PRT/M/2006, tanggal 09 Nopember 2006, WS Anai-Kuranji-ArauMangau-Antokan (Akuaman) ditetapkan menjadi wewenang dan tanggungjawab Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V). Sementara defenisi Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui direktur terkait.

Artinya, pembiayaan pengelolaan WS Akuaman ini bersumber dari APBN, bukan dari APBD. Š Yuska

Paket Pekerjaan APBD Tahun Jamak Dinas PSDA Sumbar di zaman Gubernur Gamawan Fauzi No Paket Pekerjaan

Lokasi

Nilai

Ket

1 2 3 4 5 6

Solok Padang Pessel Pd. Pariaman Agam Pessel

Rp. 25,5 miliar Rp. 12 miliar Rp. 7,6 miliar Rp. 12 miliar Rp. 11 miliar Rp. 13 miliar

** *

Total

Rp.81,1 miliar

Normalisasi Sungai Batang Lembang (2008-2009) Pembuatan Jatti Muara Purus (2008-2009) Normalisasi Sungai Batang Painan (2008-2009) Normalisasi Sungai Batang Gasan (2009-2010) Normalisasi Sungai Batang Tiku (2009-2010) Pembuatan Embung Amping Parak (2009-2010)

*/** : Paket pekerjaan kewenangan pusat yang harusnya dibiayai APBN.

* *

4

BiNNews BiNNews

Edisi Edisi 220| 220| Th V/ Th 7 - V/ 137Maret - 13 Maret 2011 2011

Mengurai Problem Kerusakan Jalan di Sumbar

Saling Salahkan Tak Selesaikan Persoalan PADANG, BiNNews — Kondisi jalan nasional terutama di ruas yang melewati Kabupaten Sijunjung terlihat kian parah. Selain berlobang dalam dan besar, di beberapa titik jalan beraspal beton itu sudah berkeriting dan bergelombang.

Kondisi ini ditenggarai terjadi disebabkan karena kontraktor yang melaksanakan pekerjaan perbaikan dan peningkatan jalan kurang memperhatikan mutu dan kualitas, ditambah lagi tak banyak

tidak bertahan lama, sang lubang kembali menganga.

Amir pemilik sebuah warung di Pematang Panjang terpaksa menyiram ruas jalan yang rusak parah tersebut karena pada terik matahari siang, debu-debu jalan beterbangan masuk warungnya. “Habis bagaimana lagi, saya terpaksa melakukan penyiraman dua kali sehari yakni menjelang siang dan menjelang sore menggunakan pompa air, jika tidak disiram debunya masuk ke kamar

Bentuk kerusakan jalan, selain retak-retak juga mulai berlubang

perusahaan yang berkecimpung di sektor ini.

Kata lainnya, perusahaannya itu ke itu saja sehingga rawan terjadinya pengaturan dalam proses pelelangan. Padahal anggaran untuk peningkatan jalan ini setiap tahun mencapai puluhan miliar rupiah.

Tidak hanya persoalan mutu dan kualitas pekerjaan pengasapalan, kerusakan jalan ini juga dipercepat oleh ratusan truk bertonase besar berlalu lalang setiap hari yang cenderung membawa muatan melebihi tonase, sehingga lengkaplah sudah proses percepatan kerusakan badan jalan nasional tersebut

malahan. Saya tak habis pikir mengapa jalan di depan rumah dan warung saya ini selalu berlubang dan tidak pernah diperbaiki secara serius,� keluh Amir.

Kondisi serupa juga dialami pemilik bengkel di seputar kawasan Lubuk Batu hingga simpang masuk ke Tanjung Ampalu Sijunjung, ruas jalan yang telah ditimbun koral itu pun telah mengganggu aktivitas bengkel mobil milik Ujang. “Lihatlah, rumah kami sudah memutih oleh debu akibat diterbangkan kendaraan yang melewati jalan ini. Entah kenapa belum juga diaspal,� katanya sembari bertanya.

Pantauan BiNNews, rusak parahnya sejumlah badan jalan ini ditenggarai tak sempurnanya penger-

Ya, memainkan ketebalan aspal atau pekerjaan pengaspalan yang tidak sesuai spesifikasi menjadi salah satu penyebab tidak bertahannya jalan. Buktinya, jalan Dharmasraya-Pulau Punjung dengan ketebalan aspal mencapai kurang lebih 9 cm ternyata masih mulus.

Praktek makan aspal ini kelihatannya sudah lagu lama. Bila dicermati hasil pekerjaan peningkatan jalan atau penambahan lapisan aspal yang betul-betul dikerjakan dengan baik seperti jalur Lubuk Selsaih-Solok ternyata lebih bertahan lama, namun bila ketebalan aspal hanya 5 sampai 6 cm maka kerusakan akan lebih cepat terjadi. Bayangkan saja bila makan aspal 1 cm saja lalu dikalikan sekian puluh kilometer, berapa duait yang menguap.

Aspal Mahal “Biaya perawatan dan peningkatan jalan itu mahal, uang tidak cukup,� tegas Yazid Fadhli, Kepala Bidang Pelaksana Jalan dan Jembatan di kantornya.

Yazid membantah bahwa pekerjaan pengaspalan tidak sesuai spesifikasi. “Semua sesuai perencanaan, sistemnya jelas. Soal ketebalan aspal tidak bisa divonis berkurang, mesti dicek menggunakan alat ukur tersendiri bukan dengan alat ukur manual.

Berapa standar ketebalannya mesti mengikuti disain, lapisan aspal paling tebal itu 6 cm. Karena aspal mahal maka harus didudukkan terlebih dahulu dari lapisan bawah lalu ke lapisan permukaan.

Prinsipnya kami sudah bekerja sesuai standar mutu,� ucapnya.

Ditanya kenapa kerusakan jalan hanya terjadi pada ruas-ruas jalan tertentu saja sedangkan ruas lainnya tetap mulus sementara lokasinya berdekatan dan kendaraan yang melewatinya sama.

Soal penyebab kerusakan jalan, Yazid menguraikan bahwa terdapat beberapa factor yakni umur jalan, factor alam dan kelebihan muatan. Aspal tersebut bersifat alastis dan fleksibel, bila elasi-

Truk-truk mengangkut barang di atas tonase di sedang melewati jalur Sitinjau Lawik. Sudahlah membawa muatan lebih berkonvoi pula

Pantauan BiNNews di beberapa ruas jalan Negara antara Sijunjung hingga Solok saja cukup banyak didapati badan jalan yang rusak berat. Sebut saja di ruas jalan Tanah Bedantung hingga Muaro Kalaban, puluhan titik badan jalan terlihat menganga berlubang dalam dan sedang tengah menanti korban sehingga laju kendaraan mesti ekstra hati-hati melewatinya bila tidak ingin celaka.

Bahkan di daerah Pematang Panjang, jalan berlubang tajam pun telah lama tak disentuh pihak Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, pun pernah ditimbun menggunakan koral namun

jaan perawatan dan peningkatan jalan yang dilakukan kontraktor, bahkan ruas Pematang Panjang yang pernah dirawat awal 2010 lalu, kini sudah kembali bergelombang dan berkeriting.

Bahkan, kondisi jalan yang lebih parah lagi terdapat di ruas Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang sekitar 15 meter panjangnya.

Menurut masyarakat sekitar jalan tersebut memang tidak pernah bertahan lama walau diperbaiki tahannya pun tidak lama karena kondisi dasar tanah yang tidak mendukung. Parahnya lagi ketebalan aspal hanya mencapai kurang lebih 5 cm.

Jalan rusak berat di daerah Tanjung Lolo Sijunjung, ketebalan aspal diukur meter manual lebih kuranh 5 Cm

tasnya terputus dan berongga atau retak misalnya dan tidak segera diperbaiki semakin lama aspal (badan jalan) tersebut akan merenggang lalu berlubang, ditambah lagi oleh air hujan dan kelebihan muatan sehingga di ruas-ruas tertentu itu lebih dahulu rusaknya. “Mestinya Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian melakukan tindakan terhadap angkutan barang yang melebihi muatan dan melakuan pengaturan terhadap arus kendaraan pada ruas-ruas tertentu sehingga kerusakan jalan tidak kian parah atau cepat terjadinya. Faktanya kini, kita yang membuat jalan, kita juga yang memperbakikinya dan kita juga yang merusaknya. Lihat ratusan truk bemuatan melebihi tonase lewat setiap hari, sementara kelas jalan hanya bisa dilewati 8 ton MWT (muatan sumbu terberat),� ucap Yazid.

Di seluruh dunia kata Yazid, beban gandar atau standar beban kendaraan adalah 8 sampai 10 ton MWT, “Kemacetan di ruas jalan Sitinjau Lawik misalnya juga memicu percepatan kerusakan jalan karena tekanan terhadap badan jalan yang terlalu lama.

Mestinya aparat kepolisian mengatur bagaimana kemacetan tidak berlangsung lama. Kenapa tidak ditutup saja kendaraan dari arah Padang menuju Solok bila di Sitin-

Ruas jalan rusak berat di daerah Lubuk Batu Simacung Sijunjung sekitar 400 meter yang sudah ditimbun koral, debunya minta ampun

jau Lawik terjadi kemacetan akibat kecelakaan misalnya, lalu setelah lancar baru dibuka kembali, begitupun sebaliknya terhadap kendaraan dari arah Solok menuju Padang menggunakan jalur Sitinjau Lawik.

Tekanan apalagi beban berat yang cukup lama di badan jalan mempercepat kerusakan jalan,� jelas Kabid di Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar yang memperoleh anggaran lebih kurang Rp1 triliun dari APBN dan Rp300 miliar dari APBD Provinsi pada tahun 2011 ini.

Dishub Tak Mau Dipersalahkan Sendiri Lantas bagaimana tanggapan pihak Dinas Perhubungan. Akmal, Kadis Perhubungan Sumbar mengatakan bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan secara nasional, mesti dilihat dari regulasinya, infrastrukturnya, pengawasan dan angkutan yang mesti harus dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Jika hanya oleh angkutan kelebihan muatan yang menjadi factor utama kerusakan jalan. Pertanyaannya, kenapa tidak semua jalan yang hancur padahal kendaraan yang melewatinya sama.

Kenapa jalan by pass cukup bertahan lama, kenapa ruas Muara Kelaban-Lubuk Selasih tidak rusak sementara kendaraan yang lewat dari Muaro Bungo atau Jakarta itu juga kendaraannya. “Jadi intinya, kami tidak bisa menyalahkan instansi lain, ini persoalan kita bersama, mari kita carikan solusinya secara bersamasama juga,� harap Akmal.

Kata Akmal, tidaklah benar bila mengatakan Dishub tidak melakukan pengawasan dan penindakan.

Namun perlu juga dipahami bahwa kewenangan Dishub dalam melakukan penindakan lebih jauh tidak bisa karena sudah masuk wilayah kewenangan kepolisian seperti melakukan penahanan terhadap kendaraan.

Misal kata Akmal, soal kelebihan muatan memang benar muatan sumbu terberat sesuai kelas jalan kita hanya 8 ton. Berat 8 ton tersebut bukan berarti berat muatan maksimal 8 ton melainkan terbagi ke beberapa sumbu roda sehingga jumlah barang yang diizinkan (JBI) bisa mencapai 12 ton.

Di Sumbar katanya, JBI dalam buku uji hanya 8 ton yang dikeluarkan provinsi. Persoalan terjadi ketika provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi yang membenarkan kabupaten kota mengeluarkan JBI melebih 12 ton bahkan ada

Dongkrak dan ban serep milik kendaraan yang mengangkut barang dengan kelebihan muatan di JTO Lubuk Selasih Solok

yang sampai 15 ton, lihat saja jalanan Sumbar juga banyak dilalui kendaraan angkutan barang berplat BM dan BH sementara persoalan lalu lintas tidak bisa diotonomikan, tidak mungkin Sumbar melarang mobil berplat non BA masuk.

Begitupun berbicara regulasi, kini semakin canggihnya teknologi, pabrik kendaraan malah mampu memproduksi kendaraan hingga kuat mengangkut muatan di atas 30 ton dan kendaraan tersebut masuk ke Indonesia. Belum lagi kaitannya dengan pengusaha angkutan dan harga satuan barang.

Penindakan bukanya tidak pernah dilakukan Dishub dengan membongkar kelebihan muatan. “Pada 2007 kita pernah melakukan pembongkaran terhadap truk yang berlebih muatan, namun kemacetan di JTO Lubuk Selasih saat itu mencapai 7 Km, pasokan batu bara tersendat masuk ke Teluk Bayur, Semen Padang berteriak karena pasokan batu bara menjadi tidak lancar sehingga mengganggu operasional pabrik. Melihat kondisi itu kala itu Gubernur Gamawan Fauzi memerintahkan untuk melepaskan alias jangan

Truk yang kedapatan melebihi muatan ditilang di JTO Lubuk Selasih

dulu dibongkar,� contoh Akmal.

Tilang terhadap buki uji bukannya tidak kita lakukan, dendanya ada dan diproses melalui persidangan di pengadilan. Bahkan katanya, peralatan seperti dongkrak dan ban serap mobil kita ambil sebagai jaminan agar truk tidak lagi memuat muatan lebih.

Soalnya Dishub tidak berwenang menahan kendaraan atau menilang STNK maupun SIM. Nah, bila setiap muatan kendaraan dibongkar, ada kendala yakni kita belum memiliki gudang tempat penumpukkan barang. Ini kan berkaitan dengan kelengkapan infrastruktur pendukungnya dan berkonsekuensi anggaran.

Namun kata Akmal kondisi ini tidak bisa dibiarkan mesti ada solusinya, diantaranya melakukan sosialisasi terhadap tonase yang dibenarkan sesuai kapasitan jalan.

Kedua, mesti ada sinergisitas dengan instansi terkait, selanjutnya koordinasi dengan daerah asal barang agar tidak memuat barang melebihi ketentuan. “Saya melihat persoalan ini merupakan persoalan nasional yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya menyangkut persoalan kelebihan muatan dan infrastruktur jalan melainkan terkait dengan urat nadi perekonomian,� katanya Alternatif lain untuk Sumbar adalah dengan mempercepat pembangunan jalur kereta api sebagai angkutan barang dan angkutan massal, kata Akmal yang mengaku terus memperjuangkan anggaran dari APBN untuk menghidupkan jalur perkeretaapian di Sumatera Barat. Insallah, pada tahun 2012 Sumbar akan dapat anggaran APBN ratusan miliar untuk menghidupkan kembali jaringan kereta api di Sumbar,� kata Metek Akmal mantap. Š Hidayat

5

BiNNews BiNNews

Edisi Edisi 220| 220| Th V/ Th 7 - V/ 137Maret - 13 Maret 2011 2011

Yusril, Kepala JTO Lubuk Selasih Solok

Kami Sering Bertengkar & Diajak Berkelahi oleh Sopir PADANG, BiNNews — Iko pitih tingga Rp800.000, iko kunci oto, apak baok baroko ka Padang sudah tu apak antaan otoko baliak ka Muaro Bungo (Ini uang Rp800.000 yang masih tersisa, bapak bawa batu bara ini ke Padang, lalu antarkan kembali mobil ini ke Muaro Bungo).

Apak iyo sanang, duduakduduak sajo karajo, gaji dapek tiok bulan, kamiko baharok tigo atuih, ampek atuih ribu untuk dibaok ka rumah pak, tigo hari pulo mancarinyo (Bapak bisa senang, terima haji setiap bulan, kami sopir ini hanya berharap uang Rp300.000 sampai Rp400.000 untuk dibawah ke rumah, tiga hari baru dapat).

Percakapan seperti ini sering dilampiaskan para sopir terutama sopir-sopir truk pengangkut batu bara asal Muaro Bungo Jambi menuju Teluk Bayur maupun ke Indarung Padang kepada petugas jembatan timbangan oto JTO di Lubuk Selasih Solok.

Keluhan sopir yang sering dilontarkan kepada petugas JTO ketika mendapati muatan lebih sebuah truk pengangkut barang.

Seperti dituturkan Yusril, Kepala JTO Lubuk Selasih, beragam keluhan sopir yang diterima anggotanya bahkan sering sampai bertengkar mulut dan diajak ber-

Yusril

barang tersebut tidak pernah diambil dan menumpuk di JTO. Bila kendaraan angkutan tidak mau masuk JTO kami juga tidak memiliki hak lebih untuk mengejar dan melakukan penahanan karena tidak memiliki kewenangan untuk itu,� jelasnya.

Yusril menjelaskan rata-rata setiap hari kendaraan barang yang masuk JTO Sei lasi mencapai 1000 sampai 1200, khusus truk penga-

ngkut batu bara, CPO dan biji besi sekitar 400 unit setiap hari. “Kami tidak hanya mengawasi kelebihan muatan melainkan juga jenis barang yang dibawa,� ucapnya.

Ditanya soal kelebihan muatan, Yusril mengatakan sesuai buki uji (JBI) lalu berdasarkan kesepakatan Kadis Se-Sumatera di batam beberapa tahun lalu dibolehkan batas tolerasi mencapai 25%. Š Hidayat

kelahi bagai kata yusril. “Kami menyadari kewenangan penindakan yang dimiliki Dishub hanya sebatas menilang buku uji untuk selanjutnya diserahkan ke persidangan dan biasanya sang sopir yang membayar denda bukan pemilik kendaraan,� katanya.

Dijelaskan Yusril, setiap kendaraan barang yang melebihi muatan selalu kita ingatkan untuk tidak mengulangi kembali. Bahkan selain menilang buku uji, bagi sopir yang membandel kita ambil dongkrak atau ban serep sebagai jaminan agar tidak membawa muatan lebih lagi.

Untuk Januari 2011 saja sudah 400 lebih kendaraan ditilang, pada Februari 2011 mencapai 334 buah tilang. “Sayangnya barang- Aktivitas penimbangan muatan di JTO Lubuk Selasih Kabupaten Solok

Masjoni, Sopir Truk Batu Bara

Daripada Jadi Gayus, Bia Saluang Sajo nan Manyampaian PADANG, BiNNews — Sebut saja namanya Masjoni, sopir truk pengangkut batubara dari Muaro Bungo ke Padang kepada BiNNews saat berada di JTO Lebuk Selasih Solok bicara soal muatan sesuai tonase.

Masjon mengakui bahwa rata-rata dia mengangkut muatan dengan berat antara 8 sampai 11 ton, “Jika tidak lebih-lebih sedikit dari tonase tidak dapat uang karena sebagai sopir kami dibayar sesuai jumlah barang yang diangkut. Belum lagi membayar berbagai retribusi termasuk di lokasi muiat untuk pemuda dan nagari, Kami juga tahu ini melanggar, tapi melanggarnya kan tidak banyak dibandingkan korupsi Gayus Tambunan,� katanya enggan berapa dia dibayar untuk satu trip.

Ditanya kondisi jalan yang rusak, “Kami ini kan rakyat, pemerintahlah yang membangun dan memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Menurut saya bukan sepenuhnya karena mobil rusaknya jalan melainkan mutu kerja aspal yang tidak baik. Jika tidak mengapa hanya rusak di beberapa lokasi saja, kenapa di lokasi lain mulus-mulus saja jalannya,� katanya.

Masjoni menuturkan sepanjang perjalannya di atas aspal, sering melihat pekerja pengaspalan yang melakukan pengaspalan di saat hari gerimis, “Bahkan saat hujan labat pun aspal dihamparnya. Lalu ketika jalan mulai berlobang sedikit, lama sekali baru diperbaiki sehingga lobangnya dalam-dalam. As roda saya pernah patah masuk lubang dalam tersebut, bagaimana lagi rugilah kita,� aku Masjoni.

Ditanya berapa harus setor ke petugas JTO ketika muatan kendaraanya berlebih, Masjoni hanya menjawab, itu saluang sajolah nan menyampaikan. Tapi kami tidak pernah dipaksa harus bayar sekian. Berapa kata BiNNews, “Saluang sajolah nan manyampaianyo,� jawabnya kembali. Š Hidayat

KOTA PARIAMAN

Wakil Gubernur Resmikan Gedung dan Mushalla MTS Muhammadiyah Surau Apa Kurai Taji Kota Pariaman pun Ikut Diresmikan PARIAMAN, BiNNews — Wakil Gubernur Sumbar yang diwakili Staf Ahli Gubernur, Sudirman Gani, SH, MM, Rabu (2/3) meresmikan pemakaian gedung dan mushalla Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah serta Surau Apa Kurai Taji Kota Pariaman. Gedung dan mushalla serta surau yang diresmikan ini merupakan bantuan dari perantau Solok yang tergabung dalam Solok Saiyo Sakato.

Acara peresmian dan penyerahan bantuan kepada pengurus MTS Muhammadiyah dan masyarakat Kurai Taji ini juga dihadiri Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R, Ketua Presidium Solok Saiyo Sakato, Prof.

Asmaniar Idris, Anggota Presidium, Irjen. Pol. Purn. Marwan Paris, Mantan Bupati Solok Drs. Hasan Basri, Firdaus Umar, Dandim 0308 Pariaman, Letkol. Inf. Suhardono, Ketua Komisi II DPRD Kota Pariaman, Edison. TRD, Kepala SKPD, Camat Pariaman Selatan, Yusrizal, S.Pd dan Ketua Pengurus MTs Muhammadiyah Kurai Taji, Drs. H. Jauhar Muiz serta undangan lainnya.

Ketua Pengurus MTs Muhammadiyah Kurai Taji, Drs. H. Jauhar Muiz mengatakan, pihaknya atas nama masyarakat Kota Pariaman dan pengurus sangat berterima kasih sekali kepada perantau Solok Saiyo Sakato yang telah ikut peduli dan membantu kembali pembangunan sarana pendidikan dan ibadah di Kota Pariaman, yang rusak akibat gempa 30 September 2009 lalu. “MTs Muhammadiyah ini merupakan sekolah pertama yang ada di wilayah Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Dulunya sekolah ini bernama Madrasah

Mut’alimin, dan seiring perkembangan zaman, sekolah ini sempat menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan sekarang ini kembali menjadi MTs,� sebut Jauhar Muiz.

Anggota Presidium Solok Saiyo Sakato, Irjen. Pol. Purn.

Marwan Paris menyebutkan, Solok Saiyo Sakato ini merupakan himpunan para perantau Solok, yang meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Bantuan pembangunan sarana pendidikan di Kota Pariaman ini merupakan bentuk kepedulian Solok Saiyo Sakato terhadap musibah gempa 30 September 2009 lalu, yang melanda sebagian wilayah Sumbar. “Begitu kami mendapatkan informasi mengenai musibah gempa yang terjadi pada 30 September 2009, pengurus bersama anggota merasa terenyuh dan prihatin serta berpikir apa yang bisa diperbuat untuk meringankan penderitaan para korban,� ungkap Marwan Paris.

Setelah melakukan koordinasi dengan pengurus dan anggota lainnya, seminggu kemudian Presidium Solok Saiyo Sakato melakukan malam penggalangan dana. Alhamdulillah, malam itu terkumpul dana sebesar Rp. 2, 8 Milyar, dan selanjutnya pengurus mendistribusikan dana ini ke beberapa daerah yang terkena bencana, seperti Kota Pariaman, Padang Pariaman, Padang dan Agam serta daerah lainnya.

Walikota Pariaman, H. Mukhlis.

R dalam kesempatan ini mengatakan, minggu pertama setelah kejadian gempa memang dirasakan adanya kecemasan untuk membangun kembali Kota Pariaman,

BAZDA Kota Pariaman Kembali Distribusikan Zakat Pariaman, BiNNews — Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Pariaman pada awal tahun 2011 ini kembali mendistribusikan dana zakat mal yang terkumpul sebesar Rp. 582.000.000,- kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Pendistribusian zakat ini dilakukan oleh Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R, Jum’at (4/3) dalam acara Wirid Bulanan PNS Pemko Pariaman di Mesjid Nurul Bahari Kota Pariaman.

Ketua BAZDA Kota Pariaman, Drs. H. Khaidir. AS menjelaskan, pendistribusian dana zakat mal ini berdasarkan hasil keputusan rapat BAZDA pada tanggal 22 Februari 2011 lalu dan bentuk pendistribusiannya pun sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dalam bentuk bantuan bea siswa kepada siswa dan mahasiswa yang punya prestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. “Total bantuan bea siswa yang diserahkan berjumlah Rp.572.000.000,- untuk 70 orang mahasiswa, @ Rp.500.000,-, 30 siswa/I dan sebanyak 12 sekolah SLTA/MA @Rp.250.000,-, 30 siswa /I dan sebanyak 16 sekolah SLTP/MTs/Ponpes, @Rp.200.000,dan 30 siswa dan sebanyak 78 sekolah SD/MI, @Rp.150.000,-,. Sedangkan untuk bantuan tambahan modal usaha yang diserahkan berjumlah Rp.10.000.000,- untuk 10 orang, @Rp.1.000.000,-,� terang Khaidir. AS. Sementara itu Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R mengungkapkan pendistribusian dana zakat oleh BAZDA Kota Pariaman ini merupakan salah satu upaya untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu, seperti untuk biaya pendidikan dan tambahan modal usaha. “Harapan kita, tentunya dana yang diterima ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya,� pinta Wako. ŠIndra Koto

Wako Lepas Rombongan Humas Pemko Pariaman dan Wartawan Ke Surabaya Peresmian Gedung MTs Muhammadiyah Kurai Taji

karena total kerugian yang dialami hampir mencapai Rp. 1, 3 Triliyun.

Sedangkan APBD Kota Pariaman hanya Rp. 352 Milyar, dan dana ini pun akan digunakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana serta hal-hal lainnya. Jika dianggarkan dengan dana APBD tentu butuh waktu kurang lebih 5 tahun, dan ini akan sulit dilakukan, karena APBD ini juga dianggarkan untuk kegiatan lainnya. “Namun, Alhamdulillah kecemasan ini terobati dengan datangnya bantuan dari berbagai pihak dan donatur, pembangunan terhadap sarana dan prasarana yang rusak, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan ibadah dapat dilakukan, sebagaimana gedung dan mushalla Mts Muhammadiyah Kurai Taji ini,� ujar Wako.

Ditambahkan Wako, dari 52 unit bangunan sekolah yang rusak, 21 unit di antaranya sudah diperbaiki dan dibangun kembali oleh donatur dan pihak-pihak lainnya, sedangkan sisanya akan diperbaiki atau dibangun kembali dengan dana APBD. Begitu pun dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pemko terus beru-

paya melaksanakannya, salah satunya melalui bantuan dana dari Asia Development Bank (ADB). “Pemko dan masyarakat Pariaman tentu sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak dan donatur yang telah memberikan bantuan terhadap perbaikan berbagai sarana dan prasana yang rusak, karena bantuan tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kami,� ucap Wako.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar yang diwakili Sudirman Gani, SH, MM dalam sambutannya mengharapkan agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Pariaman dapat memelihara bantuan yang telah diberikan oleh donatur dan pihak-pihak lainnya ini dengan sebaik-baiknya. “Di samping itu, kita juga minta kepada pemerintah daerah untuk menginventaris semua bantuan yang diterima dan menjadikannya sebagai aset daerah. Untuk ini, kepada pihak pemberi bantuan juga diminta membuat berita acara penyerahan kepada pemda, sehingga hal ini tidak menjadi persoalan nantinya,� tukas Sudirman Gani. Š Indra Koto

PARIAMAN, BiNNews — Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R, Jum’at (4/3) melepas secara resmi rombongan Humas Pemko Pariaman dan Wartawan yang akan berangkat ke Kota Surabaya, dalam rangka kegiatan Studi Komperatif Bagian Humas Setdakoko Pariaman ke Pemerintah Kota Surabaya. Acara pelepasan ini berlangsung di kediaman Walikota.

Rombongan yang akan berangkat tersebut terdiri, Kabag Humas Setdako Pariaman, Jafreki, S.Pd, Kabid Kominfo Dishub Kominfo Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit, S. Kom, M.Si, Kasubag Kemitraan Bagian Humas, Batrizal, Redaktur Eksekutif Majalah Tabuik, M. Rusdi, Wartawan Harian Padang Ekspress, Yurisman Malalak, Wartawan Harian Pos Metro, Efanurza, Wartawan Harian Singgalang, Tomi Syamsuar, Wartawan Harian Haluan, Trisnaldi, Wartawan Mingguan Serambi Pos, Drs. H. Suardi Aminsyah, Wartawan Tabloid Mingguan Zaman, Munlika, Wartawan Portal Berita Sitinjau News, Bgd. Armaidi Tanjung, Wartawan Mingguan BiNNews, Indra Koto, dan Wartawan LKBN Antara Sumbar Iggoy El Fitra serta Wartawan Radio Dhara Pariaman, Khairul.

Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R mengatakan, kegiatan studi komperatif ini sebenarnya sudah lama diagendakan oleh Pemko Pariaman dan baru sekarang ini dapat terlaksana. Kegiatan ini sangat penting artinya dalam upaya peningkatan wawasan, terutama yang berhubungan dengan kehumasan. “Kita tentu juga berharap kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempromosikan potensi daerah Kota Pariaman. Karena kita tahu, di kota Surabaya ini sangat banyak pengusaha, yang tentunya di antara mereka ini ada yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Pariaman,� ucap Wako.

Ditambahkan Wako, disamping itu kegiatan studi komperatif ini juga tentunya dapat dimanfaatkan pula sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara Pemko Pariaman dengan Pemko Surabaya dan media untuk saling berbagi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan tugas kehumasan.

Sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun, kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni tanggal 7 s/d 9 Maret 2011 dan rombongan akan berangkat pada tanggal 6 Maret 2011. Dalam kunjungan ke Pemko Surabaya nantinya rombongan akan disambut oleh Walikota Surabaya. Selain itu, agenda lainnya adalah rombongan juga akan melakukan pertemuan dengan para perantau Pariaman di kota Surabaya. ŠIndra Koto

Ketua LKAAM Kota Pariaman Lantik KAN IV Angkek Padusunan PARIAMAN, BiNNews — Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Pariaman, Drs. H. Mukhlis.

R, MM Dt. Rajo Basa, Minggu (27/2) melantik pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Angkek Padusunan Kec. Pariaman Timur Periode 2010-2015 yang diketuai Amir Hosen Dt. B. Putiah. Acara pelantikan ini dilaksanakan di Kantor Desa Talago Sariak Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman.

Ketua LKAAM Kota Pariaman, Drs. H. Mukhlis. R, MM Dt. Rajo Basa, yang juga adalah Walikota Pariaman dalam sambutannya mengatakan, pihaknya atas nama pemerintah daerah dan Ketua LKAAM mengucapkan selamat kepada pengurus KAN IV Angkek Padusunan periode 2010-2015 yang telah

dilantik dan diresmikan pada kesempatan ini. “Telah kita bangkit batang tarandam dan telah dipakai kembali baju yang terlipat, yaitu kepada beliau-beliau yang telah dipercaya untuk memakainya,� ucap Mukhlis. R Dt. Rajo Basa.

Menurut Mukhlis. R, mulai saat ini kepada para beliau telah diserahi beban amanah yang sangat berat dan pengharapan yang besar, agar adat tetap terpelihara dan kenagarian ini memperoleh kebaikan dan mendapatkan perlindungan serta menerima keberkahan. “Bagaimanapun juga, kewajiban pemangku adat yang duduk dalam Kerapatan Adat adalah sebuah tugas yang sangat berat dan akan dipertanggungjawabkan nantinya, baik di dunia maupun akhirat. Karenanya, san-

gatlah pantas kiranya kita sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan mereka mengemban amanah tersebut,� ungkap Mukhlis. R Selanjutnya Mukhlis. R juga mengharapkan kepada masyarakat IV Angkek Padusunan untuk benar-benar bersedia menempatkan para Ninik Mamak ini sesuai dengan posisi yang seharusnya. Hormatilah mereka, karena mereka adalah pemimpin yang sekaligus simbol keberadaan suatu kaum. “Seandainya kita tidak menghormati beliau, tentunya orang lain pun akan berlaku sama. Untuk itu, pahamilah dengan sungguh-sungguh bahwa kehormatan Ninik Mamak adalah kehormatan seluruh kaum dan bahkan kehormatan seluruh Alam Minangkabau,� tukas Mukhlis. R.

Ditegaskannya lagi, bila Ninik Mamak tidak dihormati, bukan hanya pribadi beliau yang diabaikan, melainkan kehormatan kaum dan kehormatan Minangkabau yang dilecehkan. Oleh karena itu, sekali keberadaan Ninik Mamak telah dikukuhkan dalam sebuah lembaga, maka selamanya semua pihak punya kewajiban untuk memeliharanya. “Kepada Ninik Mamak yang telah mendapatkan kepercayaan, kami juga menyampaikan pengharapan, kiranya beban yang berat ini hendaknya benar-benar diterima dengan penuh keikhlasan,� pinta Mukhlis. R. Ditambahkan Mukhlis. R Dt. Rajo Basa, baik buruknya nagari ini, lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana para pemimpinnya telah mencurahkan segenap

Pelantikan KAN IV Angkek Padusunan

daya upaya, pemikiran dan kesungguhannya dalam memperhatikan kesejahteraan anak kemenakan.

Kepengurusan KAN IV Angkek Padusunan Kec. Pariaman Timur yang dilantik dan diresmikan tersebut adalah, Amir Hosen Dt. Bandaro Putiah (Ketua), Drs. Syamwir Ali,

M.Si, H. Anasdi Nazar, BA dan Drs. Admiral (Wakil Ketua), Drs. Irdas Raja, M.Ag (Sekretaris), Yasri dan Junaidi, S.Ag, M.Ag (Wakil Sekretaris) dan Drs. Syaiful Azhar, M.Pd (Bendahara) serta Aziz Akbar, S.Ag dan M. Nur Chan, BA (Wakil Bendahara). ŠIndra Koto

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

6

SOLOK

Wako Solok Lantik 153 Pejabat SOLOK, BiNNews — Walikota melantik 153 orang pejabat baru, eselon IIb dan IIIa IIIb IVb dan Va di lingkungan Pemerintah kota solok Rabu (2/3). Wako menyampaikan kepada pejabat baru supaya meningkatkan pelayanan yang prima dan segera membuat alur atau proses pelayanan yang lebih baik. “Motasi, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang lumrah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja biokrasi, sesuai kebutuhan organisasi dan aparatur yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan berbagai pertimbangan yang telah kita lakukan untuk menempatkan aparatur dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,�jelasnya.

Dari 153 orang pejabat baru tersebut, 10 orang dari eselon IIb, 14 eselon IIIa, 27 dari eselon IIIb,

82 eselon IVa, 19 dari eselon IVb, satu orang dari eselon Va, “Proses pemilihan dan penempatan pejabat yang baru dilantik sudah mela-

lui pertimbang-pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, komitmen, kesiapan dan kesediaan serta tekad dari yang bersangku-

tan,� tegas Irzal sembari mengatakan bahwa kinerja pejabat tersebut akan dievaluasi pada tiga sampai enam bulan kedepan. ŠMempe

91 Kepsek Tandatangani Kontrak Kinerja SOLOK, BiNNews — 91 kepala sekolah di Kabupaten Solok yang terdiri dari 65 kepala SMP, 10 Kepala SMK dan 16 kepala SMA menandatangani kontrak kinerja masa kerja 4 tahun ke depan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disaksikan Wakil Bupati Solok, Desra Ediwan Anantanur di Aula SMP 2 Gunung Talang, Cupak, Senin (28/2).

Penandatanganan kontrak kinerja ini merupakan tindaklanjut dari pelantikan kepala sekolah beberapa waktu lalu sebagai bentuk ikatan komitmen bersama guna memajukan pendidikan di Kabupaten Solok.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga, Drs. Yuswardi menyebutkan, pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu agenda utama pembangunan Kabupaten Solok lima tahun ke depan, berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang cerdas. “Kontrak kinerja ini merupakan komitmen kinerja para kepala sekolah selaku garda terdepan dari elemen pembangunan bidang pendidikan. Kepala sekolah menentukan warna sebuah sekolah,� ujarnya.

Dikatakan, setiap sekolah harus menyusun rencana kerja dengan terlebih dahulu menginventarisir kondisi awal sekolah sehingga memiliki rencana strategis pengem-

bangan sekolah ke depannya, sebutnya.

Wakil Bupati Solok, Desra Ediwan Anantanur mengatakan, kontrak kinerja ini merupakan pertama dilakukan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Solok. “Kedepan, seluruh pejabat di setiap OPD dan di semua tingkatan akan juga dilakukan kontrak kinerja,� tegasnya sembari mengingatkan agar jajaran pendidik diharapkan tidak lagi masuk ke ranah politik yang menyebabkan timbulnya berbagai warna dalam dunia pendidikan itu.

Terkait masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap berbagai pungutan di

sekolah yang memberatkan para orang tua, Desra Ediwan meminta untuk terbuka dan mensosialisasikannya kepada semua pemangku kepentingan di sekolah, seperti komite sekolah dan wali murid. Demikian juga dengan penentuan calon penerima beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Wabup menekankan untuk selektif dan berjujur-jujur. “Berikan beasiswa miskin kepada siswa yang betul-betul berhak menerimanya. Jangan lagi ada kepentingan dan subjektifitas sekolah dalam menentukan penerima beasiswa miskin tersebut�, pinta Desra Ediwan. ŠMempe

Wabup Solok Desra Ediwan : Produktivitas Masyarakat Terus Di Pacu SOLOK, BiNNews — Wakil Bupati Solok Drs. Desra Ediwan Anantanur, MM melakukan panen perdana padi Totabela SR (Salibu Rapi) Kamis (3/3) di Koto Tinggi Jorong Dilam Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi. Padi yang ditanam jenis Caredek Merah sehingga kelompok tani Tunas Harapan angtusian menyambut sistim tanam ini.

Program padi Totabela SR bukan merupakan sebuah teknologi baru, tetapi cara penaman benih yang bebeda dari cara bertanam biasa. Padi Totabela penamananya dengan cara semai lngung. Sehingga hasil produksi kan jauh lebih banyak dibandingakan cara biasa.

Selain itu, tanam padi sistim Totabela juga menghemat biaya. Jika dengan tanam biasa bisa menghabiskan biaya sekitar Rp3,860 Juta

perhektar dengan metode ini hanya membutuhkan biaya sekitar Rp1,4 Juta saja. Artinya petani akan diuntungkan tidak saja dari jumlah hasil panen juga dari biaya produksi.

Program padi semai langsung ini tidak terlalu memerlukan pupuk kimia. Petani di Jorong Dilam tersebut lebih memilih mengunakan pupuk kompos. Untuk pupuk ini Kelompok Tani Tunas Harapan justru memproduksi sendiri, papar ketuanya Sarwo Edi. Dalam kesempatan itu Desra Ediwan mengatakan, untuk meningkatakan kesejahteraan para petani, pemerintah akan selalu memfasilitasi petani dengan berbagai program. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani juga akan lebih meningkat.

Masyarakat Kabupaten Solok 70 persen hidup dari bertani, tetapi kehidupan se-

bagai petani belum mengatarkan mereka ke tingkat kesejahteraan yang baik. Masih banyak petani yang separoh hati dalam mengeluti pekerjaaannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat produktivitas yang masih rendah.

Dibandingkan dengan petani di daerah Jawa, papar Desra, tingkat produktivitas petani di Kabupaten Solok jauh tertinggal.

Di daerah Alahan Panjang sekarang ini ada ratusan petani berasal darai daerah Jawa yang mengarap lahan masyarakat dengan sistim kontrak. Tingkat produktivitas dan disiplin dalam mengolah lahan perlu jadi perhatian petani local untuk memacu tingkat produktivitas.

Kedepan tingkat produktivitas ini harus teru dipacu, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejateraan petani iti sendiri. Se-

lain itu, petani jangan hanya mengeluti satu bidang usaha saja. Artinya disamping sebagai petani hendaknya juga mempunyai usaha sampingan seperti berternak atau bertanam tanaman tua.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian serempat Ir. Darman mengatakan, produksi beras Kabupaten Solok sepanjang tahun 2010 mencapai 320 ribu ton gabah giling.

Sementara kebutuhan hanya 110 ribu ton.

Artinya ada kelbihan produkasi 220 ribu ton.

Artinya Operasi Pasar (OP) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu bukan karena kekaurangn beras, tetapi masyarakat petani lebih cendrung untuk menjual beras keluar daerah karena tingginya harga pasar. Sehingga beras OP lebih diminati untuk memenuhi kebutuhan akan beras. ŠAznul Hakim / Eki

Pacu Pendapatan Nagari Harus Cari Terobosan SOLOK, BiNNews — Pemerintahan nagari jangan terlalu tergantung dengan bantuan dari pemerintah daerah. Banyak hal yang dapat diperbuat pemerintahan nagari untuk memecu pendapatan asli nagarinya.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Solok Drs. Desra Ediwan AT,MM Kamis (3/3) dalam sambutannya saat menghadiri Maulid Nabi dan acara turun baniah yang digelar di tengah sawah Jorong Sawah Baruah, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Sungai Lasi.

Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat, terhadap hasil panen lalu dan selamatan dalam rangka turun kesawah serentak atau turun baniah.

Acara ini sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW.. Turun kesawah serentak ini ditandai dengan lima kali tembakan ke udara oleh anggota Polresta Solok.

Lebih jauh Desra mengatakan, 70 persen dari bantuan pusat dalam bentuk DAU di Kabupaten Solok sudah habis untuk membayar gaji dan biaya operasional daerah.

Praktis hanya 30 persen saja lagi untuk biaya pembangunan.

Di Kabupaten Solok ada 74 nagari dan 503 jorong, jika pemerintah nagari hanya berharap dari bantuan pemerintah saja untuk membanguan nagarinya, maka akan sulit untuk melihat kemajuan nagarinya dan Kabupaten Solok secara umum.

Wabup menyambut baik program Pemeritahan Nagari Tarung-Tarung dalam meningkatkan pendapatan nagarinya. Program ini perlu mendapat dukungan dari masyarakatnya dan menjadi contoh bagi nagari lain di Kabupaten Solok.

Saat ini papar Desra, Pemerintah Kabupaten Solok merencanakan program 100 batang tanaman tua untuk setiap masyarakat nagari. Jika program ini disetujui dewan maka setiap kepala keluarga diwajibkan menanam 100 batang tanaman tua untuk menyokong kehidupannya. Pemerintah selalu berpikir untuk kemajuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Ia berharap jika program ini digulirkan masyarakat dapat mendukungnya.

Wali Nagari Tarung-Tarung Iskandar mengatakan, saat ini pemerintahannya sedang menyiapkan lahan seluas 25 hektar untuk meningkatkan penapatn asli nagarinya.

Ia menargetkan nantinya pendapatan nagarinya mencapai Rp 500 juta. Dilahan tersebut akan dibuat berbagai kegiatan. Selain itu juga akan ditanammi tanaman tua dan muda. Ia sangat berharap pemerintah Kabupaten Solok dapat membantu menyedikan bibit tanaman tua untuk mengisi lahan tersebut.

Selain itu papar Iskandar, tingkat kesehatan msyarakat di nagarinya sudah membaik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanmya kematian pada ibu hamil dan bayi yang dilahirkan. “ Nagari Tarung-Tarung tidak berkontribusi terhadap jumlah kematian ibu dan anak di Kabupaten Solok,� jelas Iskandar. ŠAznul Hakim / Eki

MTTS upaya merekat perpecahan SOLOK, BiNNews — Banyak hubungan kelembagaan di nagari yang tidak harmonis.

Kecendrungan perpecahan dan pergesekan antar lembaga yang ada akan membuat hubungan kerja jadi tidak baik. Hal ini perlu segera diselasaikan sehinga harmonisnisasi di nagari jadi lebih baik. Demikian dikatakan Bupati Solok Drs. Syamsu Rahim ketika membuka Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) Kamis (3/3) di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Melalui MTTS ini Pemerintah Kabupaten Solok berupaya kembali merekat keretakan yang terjadi antar lembaga di nagari seperti, Walingari, BMN, KAN dan lemabga lainnya. Hal ini penting dilakukan agar nilai-nilai leluhur adat istiadat yang telah ada tidak hilang begitu saja. Diantara kebiasaan orang Minang itu adalah musyawarah untuk mufakat, inilah kebiasaan yang mencerminkan perilaku babaliak ka nagari.

Dipaparkan Syamsu Rahim, pemilihan kepala daerah beberap waktu lalu membuat keretakan yang berkepanjangan antar lembga yanga ada di nagari. Kondisi ini tidak boleh berjalan berkepanjangan, makanya melalui MTTS ini keretakan yng terjadi dapat di rekat kembali. Sehingga dalam membanguan Kabupaten Solok kedepan dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Menurut Bupati Solok ini, kurang maksimalnya pembangunan di nagari lebih banyak disebabkan kurang harmonisnya hubungan antar lembaga nagari. Melalui MTTS nagari menjadi wadah untuk menyatukan kesepakatan di tingkat nagari dan secara bersama-sama menginventarisir setiap persoalan dan mencarikan jalan keluarnya.

Saat ini, ada kecendrungan di tengah masyarakat untuk membicarakan persoalan nagari di lapau-lapau dan dijalanan. Akibatnya sering kali terjadi fitnah yang berujung pada pertikaian dan perpecahan diantara anak nagari. “Diharapkan melalui MTTS ini kita selesaikan setiap masalah yang ada dinagari dan setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama dan kemaslahatan berama,� urai Syamsu Rahim yang berharap kegiatan ini dituangkan dalam peraturan nagari dan diagendakan pelaksanaannya secara berkala.

Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan diikuti oleh pemerintahan nagari, Badan Musyawarah Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, pemuda dan lemabaga lainnya serta perantau. ŠAznul Hakim/ Eki

PASAMAN

Pasaman Dapat Dua Mega Proyek LUBUK SIKAPING, BiNNews — Dua mega proyek segera dilaksanakan tahun ini, termasuk proyek milyaran rupiah lainnya yang dibiayai DAU Pasaman, DAK Pusat dan proyek-proyek besar lainnya yang berhasil ‘dijuluak’ Bupati Benny Utama dari sejumlah petinggi dan politisi di tingkat propinsi dan nasional.

Diawali dengan pembangunan Jalan tembus Rao-Rokan Hulu, Riau yang sudah disepakati Bupati Benny Utama dengan Gubernur Riau, Rusli Zaenal. Tahun ini juga dibangun normalisasi aliran Batang Sumpur dengan jalan inspeksi di kiri kanannya sepanjang 1,9 km. Pelebaran jalan berikut pembangunan trotoar yang dimulai dari hulu kota Lubuk Sikaping di kawasan pintu Rimbo, hingga ke hilirnya daerah Sawah Panjang, juga diharapkan terealisasi hingga penghujung tahun kelinci ini.

Dua mega proyek untuk ukuran Kabupaten Pasaman, normalisasi Batang Sumpur dan pelebaran jalan ibukota itu, Senin (28/2) pekan lalu dipresentasikan di Balerong Pusako Anak Nagari, komplek

kediaman Bupati Pasaman. Aparat teknis dari PSDA Sumbar, dipimpin Kabid Sungai, Pantai dan Konservasi, Ir. Andi Ikhwan, ME beserta dua Kepala Seksi, Syafril Daus, ST, MT dan Afrial, SP1, MM memaparkan secara gamblang tentang proyek multy year senilai Rp19,7 milyar itu dihadapan Bupati, Wabup dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Pasaman.

Design proyek normalisasi sungai sepanjang 1,9 km tersebut dijelaskan secara terperinci oleh Andi Ikhwan, termasuk tampilan contoh gambar bila proyek ini selesai nantinya. Bila ini terwujud, sungguh merupakan pesona baru bagi wajah Lubuk Sikaping arah ke barat. Betapa tidak, Batang Sumpur yang membujur di belakang kota Lubuk Sikaping, yang kondisinya sudah mengkhawatirkan, tak lama lagi bakal berubah menjadi tempat yang indah dan diperkirakan bakal menjadi tempat wisata lokal baru bagi warga Lubuk Sikaping, terutama di sore hari.

Dari laporan Kabid SDA DPU Pasaman, Ir. Edi Zubir, bahwa aliran Batang Sumpur sudah tidak

menentu dan sering berubahubah. Bila terjadi banjir, akan sangat merugikan petani setempat. “Tak jarang, sawah yang akan dipanen dan kolam ikan masyarakat, porakporanda setiap kali banjir tiba,� ujar Edi Zubir. “Proyek ini diharapkan dapat memulihkan kondisi Batang Sumpur yang buruk itu,� jelas Edi Zubir.

Afrial,SP1, MM dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V menyebutkan, selain sungai Batang Sumpur di Lubuk Sikaping, Pasaman tahun ini juga bakal memperoleh tiga proyek normalisasi sungai lainnya, di Kecamatan Rao, Panti dan Kecamatan Bonjol yang bernilai milyaran rupiah. “Untuk tiga proyek tambahan ini, kami minta Bapak Bupati bisa berkoordinasi dengan Kepala Balai di Padang untuk selanjutnya dipresentasikan di Departemen PU di Jakarta,� sebut Afrial.

Menanggapi hal ini, Bupati Benny Utama menyanggupi untuk menuruti permintaan pihak PSDA Sumbar itu. “Kemanapun untuk lobby dan presentasi, jika hal itu bermanfaat besar bagi rakyat

Pasaman, akan saya sanggupi,� ujar Bupati Benny.

Pelebaran Jalan Usai presentasi proyek normalisasi sungai, Bupati Pasaman beserta sejumlah pejabat, aparat teknis dan camat Lubuk Sikaping serta sejumlah walinagari, melakukan peninjauan lapangan lokasi pelebaran jalan Ibukota Lubuk Sikaping.

Mega proyek yang dipastikan dapat merubah total wajah ibukota Lubuk Sikaping itu, segera dimulai beberapa pekan ke depan.

Jalan selebar 20 meter itu, nantinya akan dilengkapi trotoar berikut taman hijau di kiri-kanannya.

Masyarakat Pasaman, menurut Benny, sangat terbuka untuk pembangunan. Sudah saatnya Pasaman menuju era kejayaanya.

Mulai dari ujung Utara sampai ke Selatan hingga pelosok Kabupaten Pasaman, akan kita bangun secara besar-besaran. “Ridho Alah SWT dan dukungan masyarakat sangat kita harapkan,� harap Bupati Pasaman, Benny Utama. ŠRismainaldi/Yuska

Batang Sontang Segera Dinormalisasi LUBUK SIKAPING, BiNNews — Kegagalan panen yang menimpa masyarakat petani padi di sepanjang aliran sungai Batang Sontang. Hal ini sudah berulang kali terjadi. Untuk itu, dengan adanya bantuan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman, direncanakan untuk melakukan normalisasi aliran sungai Batang Sontang yang bermuara ke sungai Batang Sumpur di Kecamatan Panti pada

tahun 2011 ini.

Kepala Dinas PU, Ewilda, ST, mengatakan, saat ini Batang Sontang tersebut sudah mengalami pendangkalan. “Jika terjadi guyuran hujan lebat yang cukup lama, akan berpotensi banjir yang akan melanda sawah masyarakat yang berada di sekitar kawasan bantaran sungai tersebut,� ujarnya. “Drainase dan saluran air akan diperbaiki, jika hari hujan maka air tidak meluber lagi ke areal persawahan masyarakat, dan banjir tidak lagi menjadi ancaman bagi

petani sehingga produksi padi dapat lebih meningkat,� kata Ewilda.

Tebing sungai dan pembuatan tanggul pengaman sungai akan lebih diprioritaskan, sehingga aliran air dapat lebih lancar, dan diyakini bagi petani yang telah meninggalkan sawah mereka akan kembali lagi bercocok tanam seperti sedia kala, terangnya.

Camat Padang Gelugur, Khairul Efri mengatakan, pihaknya juga mengharapkan normalisasi batang sungai yang berada di Padang Gelugur dan di Rao Selatan karena

dangkalnya sungai di dua daerah tersebut para petani banyak yang mengonversikan lahan sawah menjadi kolam ikan. “Akibatnya, persediaan air bagi petani menjadi berkurang, jika ada proyek normalisasi maka batang sungai tersebut akan bertambah bagus kembali, dan aliran air akan kembali lancar, dan sampah menyumbat air dapat dibersihkan sehingga pembagian air ke sawah masyarakat dapat merata,� ujar Khairul. ŠRismainaldi/Yuska

Bupati Benny Utama Serahkan Ratusan SK PNS LUBUK SIKAPING, BiNNews — Ratusan tenaga honorer yang telah terdaftar dalam data base, Senin (28/2) memadati area di sekitar Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat menunggu giliran penyerahan SK PNS dan pengambilan sumpah/janji PNS di lingkunBenny gan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Utama Tiga ratus sembilan puluh tiga orang yang mengikuti pengambilan sumpah/janji PNS yang terdiri dari Golongan III sebanyak 227 orang, Golongan II sebanyak 146 orang, Golongan I sebanyak 20 orang diumumkan oleh Zulfahmi, S.Pd. MM, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) yang berlangsung di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping.

Dalam kesempatan itu, BKD Pasaman juga menggelar penyerahan SK Pensiun terhadap 13 orang yang sudah berakhir masa pengabdiannya sebagai PNS. Kemudian penyerahan Piagam Penghargaan dan bantuan uang Pensiun kepada 18 orang Pensiunan. Dan Penyerahan SK PNS sebanyak 353 orang.

Biarpun harus menunggu giliran sampai berjam-jam lamanya, namun mereka terlihat cukup tenang dan setia menunggu di sekitar lokasi Penyerahan SK tersebut.

Dengan berpakaian batik bermotif Korpri, memancarkan kesan keanggunan dan menambah khidmatnya acara yang dinantikan para abdi negara ini.

Mengenai pengambilan sumpah/janji PNS memang suatu keharusan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 26 ayat 1, menyatakan, “setiap CPNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap mereka yang berstatus CPNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa CPNS (istilah kita sehari-hari 80%) yang sudah menjalani masa percobaan selama satu tahun dapat diangkat menjadi PNS (100%) setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan telah lulus Latihan dan Pendidikan Prajabatan (LPJ).

Bertindak sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS tersebut Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH, MM. Dalam sambutannya, Benny Utama mengingatkan bahwa sumpah PNS adalah pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban atau tidak melakukan larangan yang ditentukan yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama masing-masing.

Dikatakan, sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap CPNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengangkat sumpah/janji PNS di hadapan atasan yang berwenang menurut agama yang dianutnya,� jelas Benny Utama.

Bupati Benny Utama menegaskan, “Jangan bermain-main dengan sumpah yang telah saudara ucapkan. Karena sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan Tuhan yang Maha Esa, karean Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui�.

Sementara kepada para senior yang telah memasuki masa purna tugas dan pensiun aktif sebagai PNS, Benny Utama secara pribadi, keluarga dan Pemerintah Kabupaten Pasaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga pengabdian yang telah diberikan selama ini menjadi amalan dan ibadah .

Khusus bagi pensiunan yang terhitung sejak Januari Tahun 2011 sampai dengan saat ini, pantas berlega hati dan bernafas segar dengan diterimanya piagam penghargaan dan bantuan dana segar, walaupun dana tersebut besarnya yang diberikan sesuai dengan keuangan daerah namun diharapkan Benny dapat menambah modal usaha atau dimanfaatkan sebaik-baiknya. ŠRismainaldi/Yuska

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

7

PASAMAN BARAT

Jembatan Gantuang Dambaan Itu Akhirnya Jadi Juga PASAMAN BARAT, BiNNews — Akhirnya, keinginan masyarakat Kampung Bukik Kejorongan Batang Umpai Nagari Aia Gadang Pasaman Barat memiliki jembatan gantung terwujud sudah. Bupati Baharuddin pun melalui jembatan tersebut sebagai diresmikan penggunannya pada Rabu (2/3) Jembatan gantung tersebut langsung diresmikan Bupati Pasaman Barat H. Bahruddin. R MM beserta Ny Nina Bahruddin beserta jajarnya, Camat Pasaman Edison Zelmi, jembatan ini menghubungkan kebun masyarakat dan lokasi pertanian yang dibatasi aliran sungai Batang Saman.

Bupati berharap dengan diresmikanya jembatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan agar dipelihara dengan baik, Bahar juga salut dan berterima kasih kepada Ninik mamak, masyarakat atas partisipasi yang diberikan sangat luar biasa. “Saya yakin dengan dana PNPM saja pembangunan jembatan ini tak akan semegah ini,� katanya.

Tokoh masyarakat setempat, Marwan Hakim Dt Magek Putiah pasca diresmikanya Jembatan Gantung tersebut mengatakan jembatan gantung ini dibangun dengan dana PNPM sebesar Rp 294 juta dengan total dana keseluruhan dengan swadaya

PASAMAN BARAT, BiNNews — Warga Luhak Limapuluhkota (Perwaliko) Pasaman Barat menggelar silaturrahmi dengan Pemkab Pasaman Barat, acara ini dihadiri Wakil Bupati H.Syahrul DT Marajo.

Selain silaturahmi antar sesama warga Perwaliko yang berdomisili di Pasaman Barat kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan kegiatan kegiatan sosial seperti sumbangan berupa bantuan bahan pokok buat warga Perwaliko yang terkena bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. “Kegiatan ini memang terlambat diadakan seiring kesibukan para pengurus, tetapi Alhamdulillah acara bisa juga terlaksana, warga Perwaliko Pasaman Barat lebih kurang 500 KK, pertemuan ini diadakan dua kali setahun dengan tujuan mempererat silaturahmi antara sesame anggota,� jelas Editiawarman Ketua Panitia.

Syahrul Dt Marajo mengatakan, Perwaliko merupakan suatu organisasi yang wajib mengembangkan potensi yang ada di Pasaman Barat ini, kita perlu menciptakan Pasbar sebagai daerah tujuan perputaran ekonomi, dengan potensi alam yang besar merupakan keunggulan daerah ini. “Saya berharap Perwaliko bersama-sama komponen masyarakat lainnya turut serta membangun Pasaman Barat yang lebih baik dan maju lagi,� harapnya. ŠDC

Kadis Prasjal Tarkim Sumbar Perhatikan Pasbar

Inyiak Bahar Ingin Kotanya Dipercantik Bupati Resmikan Jembatan PNPM di Aia Gadang

masyarakat senilai Rp350 juta berjumlah Rp664 juta sebelum jembatan ini dibangun masyarakat menggunakan rakit dan perahu untuk membawa hasil pertanian. “Kami bangga dengan jembatan ini dan kami akan menjaga dan memeliharanya dengan baik serta terima kasih pak Bupati,� ucapnya kepada Bupati Baharuddin. Š Buyung

Wabup Tutup Pekan Maulid di Silaping PASAMAN BARAT, BiNNews — Pekan maulid Nabi besar Muhammad SAW tingkat kecamatan Ranah Batahan ditutup Wakil Bupati Pasaman Barat H. Syahrul Dt Marajo di Silaping, Kamis (2/3).

Guna memfokuskan dan mengoptimalkan program serta tidak tumpang tindihnya urusan agama dengan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang lain, Pemkab mempercayakan sepenuhnya kepada Kementerian Agama

Perwaliko Pasbar Gelar Silataruuhami

untuk mengkoordinir seluruh kegiatan bidang keagamaan dibantu oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra).

Demikian disampaikan Syahrul Dt. Marajo saat menghadiri pekan Maulud di Silaping tersebut. Pekan maulud yang dilaksanakan hampir setiap masjid di Pasbar dikatakan adalah wujud kepedulian dan ketaatan umat serta kecintaannya terhadap Islam.

Disamping itu, untuk meme-

riahkannya dilengkapi dengan aneka lomba Islami agar merangsang masyrakat untuk berbondong-bondong ke masjid dan mencintai masjid.

Salah seorang tokoh masyarakat Ranah Batahan, Buya Martaon menyampaikan dukungan kepada pemerintah daerah atas nama masyarakat. Katanya, masyarakat Ranah Batahan akan mendukung dan ikut mensukseskan program pembangunan Pasbar yang lebih maju seperti yang

dicita-citakan.

Acara pekan maulud di Silaping tersebut selain menghadirkan ustad H. Deflaizar BA,mulai tanggal 25 Februari lalu hingga 2 Maret dilaksanakan berbagai lomba-lomba islami. Setidaknya ada enam cabang lomba yang dipertandingkan. Peserta murid, siswa sekolah serta kelompok masyarakat. Dengan lombalomba itu, tampak pula kekompakan dan silaturahmi warga Silaping dan sekitarnya. ŠBuyung

PASAMAN BARAT, BiNNews — Bupati H. Bahruddin R MM menyampaikan program pembangunan di hadapan para Ninik mamak, walinagari yang dihadiri Daulat Parit batu Hendri Eka Putra pada Senin (28/2) di Suprapto aula kantor Camat Pasaman.

Bupati menginginkan kota Simpang Empat dipercantik dengan berbagai macam pembangunan yang bakal dibenahi yakni pembuatan jalan jalur dua, pembangunan gedung serba guna, pasar Simpang Empat dan fasilitas umum lainya. “Di usia ke 66 tahun saya ingin kota Kabupaten Pasaman Barat ini lebih maju dari sekarang, contoh belum adanya jalan jalur dua yang kita rencanakan mulai dari Manggopoh-Simpang Empat , Simpang Empat- Air Bangis karena ini merupakan jalan Negara kita telah upayakan melalui provinsi agar diusulakn ke pusat namun dalam hal ini tentu terkendala oleh pembebasan lahan kita mintak melalui ninik mamak supaya mendapat dukungan guna proses pembangunan dalam bulan ini Site Plan sudah ada di pekerjaan umum kabupaten agar hendakya kita merasakan masuk kota kalau berkunjung ke Simpang empat,� jelas Baharuddin.

Daulat Parit Batu Hendri Eka putra pada kesempatanya mengatakan mendukung program pemerintah kabupaten secara bersama kita akan lakukakan koordinasi dengan masyarakat agar lebih lancarnya proyek tersbut Sementara di tempat terpisah, Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar, Ir Suprapto kepada BiNNews mengatakan berbagai pembangunan jalan dan jembatan buat Pasaman Barat akan segera dilaksanakan. “Pembangunan jembatan Batang Tian Pasaman dalam waktu dekat ini mulai di kerjakan termasuk beberapa ruas jalan di Pasaman Barat dalam kondisi rusak dan harus diperbaiki terutama jalan dari Kinali sampai Simpang Tiga maupun di daerah Air Gadang Batang Lingkin jalan nasional juga ,� ucapnya yang bari dilantik Gubernur Sumbar ini. ŠBuyung/DC

Tuntut Hak Kebun Sawit dari PT Bintara Tani Nusantara

Ratusan Warga Ranah Batahan Demo Tuntut Pengembalian Hak PASAMAN BARAT, BiNNews — Ratusan warga dari Simpang Tolang dan Kampung Baru Kecamatan Ranah Batahan Senin (1/2) lalu. Mereka berunjukrasa ke kantor Bupati Pasaman Barat menuntut hak kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bintara Tani Nusantara (BTN) atas penyerahan lahan yang diserahkan para ninik mamak 19 tahun lalu tepatnya pada 3 Februari 1990 silam kepada Pemkab Pasaman masih kabupaten induk semasa Bupati Rajuddin Nuh.

300 KK yang berorasi tersebut langsung disambut Bupati H. Baharuddin R MM didampingi Wabup Syahrul Dt Marajo beserta jajaranya. Aksi serupa pernah dilakukan waega pada 2005 dan 2011. Mereka menuntut agar hak mereka diberikan atas tanah ulayat yang diserahkan seluas 2.500 ha dengan perincian 800 Ha diserahkan ninik mamak Pangulu Siduampan dan 1.700 Ha ninik mamak Simpang Tolang dan Kampong Baru.

Namun hingga saat ini tidak adanya plasma yang diberikan PT. BTN kepada masyarakat Simpang Tolang dan Kampong Baru sebanyak 500 KK, ungkap pendemo, Deflayzar Sutan Komalisaad (30) Dikatakan Deflayzar, dari ulayat yang diserahkan ninik mamak 1.700 hektar hanya 1.400 hektar yang diserahkan dan 300 hektar lagi tidak diserahkan PT. BTN memiliki kebun dari tiga nagari yakni Air bangis 3.745 Ha Batahan yang dikeluarkan BPN

seluas 3.208 namun yang diserahkan 2.500 Ha dan nagari Parit Seluas 232 Ha namun hingga saat ini PT. BTN berdasarkan SK Bupati 11 September 2007 dari luas lahan 776 Ha telah ada Plasma masyarakat Siduampan sebanyak 388 KK yang dikelola KSU Beringin Siduampan yang diambil dari HGU PT. BTN dan 374 Ha untuk Plasma Air bangis dibangun diluar HGU dan 24 Ha nagari Parit belum terbangun dari Izin HGU PT. BTN 7.185 Ha dari penyerahan tiga nagari tersebut.Tahun 1993 telah diajukan pengusulan Plasma namun pihak PT. BTN tak menanggapinya.

Bupati Bahruddin R MM didampingi Asisten I Muhayatsyah , Kabag Tapem Sukarni , Kadisbun Pasbar Ir. Alfitri Noven , dan Kepala BPN Kabupaten Drs, Atman langsung memediasi yang dihadiri pihak perusahaan diwakili Ir. B Nainggolan dan Pengurus KSU Beringin Siduampan beserta Masyarakat Simpang Tolang dan Kampung Baru di aula kantor Bupati.

Materinya meminta Manajemen PT. BTN segera melengkapi dokumen perusahaan tentang proses pemindahan manaje-

men dari PT. BTN ke PT. Incasi Raya Group dan meminta kepada Koperasi Beringin Siduampan juga diminta melengkapi badan hokum koperasi segera diharapkan memberikan berkas yang kita minta agar dapat dicarikan solusi keluarnya.

Asisten I Muhayatsyah pada mediasi tersebut menyampaikan tahun 1990 tersebut dalam dokumen penyerahan ada ninik mamak dari simpang tolang dan kampong baru hanya saja hingga saat ini mereka tak mendapatkan haknya dan kita upayakan agar persoalan ini mendapat solusi.

Perwakilan PT. BTN Ir. B Nainggolan Mengatakan lahan tanah ulayat yang diser-

ahkan dulunya tak pernah diukur sedangkan Ninik mamak Siduampan berhasil mendapatkan plasma semasa reformasi kejatuhan pak Harto secara bertahap generasi dari Siduampan mulai bangkit dan menuntut hak mereka maka dengan pandai mereka dapatlah Plasma seluas 776 Ha untuk 388 KK begitu juga dengan nagari Air Bangis dan Parit dan kita hanya menjalankan perjanjian-perjanjian yang ada sebelum alih manajemen .

Menurut Deflayzar menegaskan tuntutan mereka dipenuhi sesuai Perda minimal 10% dari penyerahan ulayat ninik mamak. Š Buyung/DC

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

8

SAWAHLUNTO

Hotel W1 Parai Group Siap jadi Official Pariwisata Sawahlunto SAWALUNTO, BiNNews — Hotel W1 milik Pemko Sawahlunto yang pengelolaannya dipercayakan pada El John grup atau yang lebih dikenal masyarakat luas dengan nama Parai group, Kamis (3/ 3) diresmikan.

Meski masih menyisakan tanda tanya bagi sejumlah kalangan masyarakat terkait Gedung Pusat Kesenian (GPK) yang pengelolaannya termasuk dalam kontrak pada El John group itu, namun tak mengurangi niat Pemko untuk meresmikan hotel W1 tersebut, yang kini telah berganti nama menjadi Parai City Garden Hotel.

Dikabarkan, dengan nilai kontrak bernilai Rp 10 milliar , El John group akan mengelola hotel tersebut selama 20 tahun kedepan.

Dalam sambutan Peresmian hotel yang dihadiri Dirjen Pemasaran Promosi Pariwisata dan Kebudayaan kementrian RI Sapta Nirwandar, Asisten II bidang Ekonomi dan kesejahteraan Rakyat Propinsi Sumbar, Syahrial, serta sejumlah rekan pengusaha El John group serta beberapa biro traveling tersebut, Chief Ex-

ecutive Officer (CEO) El John group John Sugiarto yang mengaku telah memiliki 88 unit cabang usaha perhotelan dan pariwisata dari Batam hingga Mataram mengatkan telah mengetahui persis karakteristik kota Sawahlunto, sehingga tidak ragu lagi untuk membuka cabangnya dikota ini. “Kami akan turut mendukung visi kota Sawahlunto menjadi semakin nyata, sehingga dalam mewujudkan kota wisata, Pemko tidak berjalan sendirian,� Katanya.

Selain itu, lanjut John, kami juga telah mempersiapkan atau merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kedepan.

Dihadapan tamu peresmian hotel tersebut, dalam sambutannya Amran Nur mengatakan bahwa selama ini dalam mengadakan event-event besar, kota Sawahlunto selalu menghadapi kendala penginapan. “Kita ingin selalu membuat objek wisata yang terbaik di Sumbar atau yang kedua secara Nasional.

Tetapi orang sering bertanya, dimana akan menginap?. Dengan dibukanya hotel ini, kami berharap

4 Petinju Sawahlunto Siap Berlaga SAWAHLUNTO, BiNNews — Jelang kejuaraan tinju nasional dalam event Padang Panjang Walikota Cup yang akan digelar 14 Maret mendatang, para atlet tinju amatir dari Pertina Sawahlunto kini tengah melakukan persiapan dan latihan secara ekstra.

Meski berlatih ditempat yang terlihat begitu sederhana dan terkesan apa adanya, namun semangat latihan para atlet tinju tersebut terlihat serius dan maksimal. “Meskipun kondisi lapangan tempat berlatih kami ini sangat sederhana, tetapi tak mengurangi semangat latihan. Karena secara prinsip, dalam event yang akan dihadapi Maret mendatang itu kami telah mendapat dukungan penuh dari KONI dan Pemda.

Dan kami berharap mudah-mudahan nanti akan ada perhatian Pemerintah kota untuk segera membenahi sasana ini menjadi tempat latihan yang permanent,�. ujar Ketua Pengcab Pertina Kota Sawahlunto, Ediyarman.

Setelah dilakukan evaluasi selama latihan, lanjutnya, “ kami yakin dan optimis dengan kemampuan serta kematangan para atlet. Mudah-mudahan target kemenangan bisa kita raih di Padang Panjang nanti,�harapnya.

Dalam event tersebut, rencananya akan diikuti petinju dari berbagai daerah ditanah air serta dua Negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Sementara itu, pelatih Pertina Suryanto Tagor didampingi asisten pelatihnya Sumarno mengaku, ada keterlambatan undangan yang dikirim pihak panitia penyelenggara sehingga waktu latihan cukup minim. Menurutnya, dalam ajang yang cukup bergengsi itu, pihaknya akan menurunkan atletnya pada 4 kelas. �Alfred akan diturunkan pada kelas 60 kg, Boy R di Kelas 56 kg, sedangkan Dony BKL pada kelas 52 kg, dan Tison akan bermain dikelas 49 Kg,� paparnya. ŠAmin

Pemuda Pelajar Singapura Akan Masuk Sawahlunto

Foto bersama usai peresmian Parai City Garden Hotel

agar Parai group dapat membantu promosi Pariwisata Sawahlunto secara nyata,� harap Walikota Dua periode itu.

Sementara itu, Dirjen Pemasaran Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Sapta Nirwandar menyatakan yakin dengan keberhasilan pengembangan pariwisata dikota ini. “Sawahlunto sudah memiliki Branding wisata tambang dan se-

jarah. Dengan hadirnya Parai Group, maka diharapkan Parai harus mampu menjadi Officialnya Pariwisata Sawahlunto,� ujar Sapta.

Mewakili Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dalam sambutannya Syahrial berpesan agar hendaknya pakaian seragam karyawan hotel ini dapat mencerminkan karakteristik masyarakat Sawahlunto. ŠAmin

Menanggapi keluhan jajaran pengurus DPD Sawahlunto yang menginginkan adanya pelatihan rekruitment kader, Anggota DPR-RI yang sedang menamatkan S3 di Universitas Indonesia itu berjanji akan memfasilitasi keinginan tersebut dan akan mengirim tim pelatih.

Sementara itu, menjawab pertanyaan BiNNews terkait penolakan PAN terhadap hak angket mafia pajak yang tengah menghangat di Parlemen, Michel mengatakan PAN tidak punya kepentingan. “PAN sangat mendukung anti korupsi dan mafia pajak. Dan PAN

tidak memiliki pengusaha yang harus dilindungi. Sekarang Panja sudah berjalan, jadi kalau dibentuk Pansus, maka hal itu akan dimulai lagi dari nol. Sia-sia lah pekerjaan yang sudah dimulai berbulan bulan itu,� katanya.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, ketau DPD PAN kota Sawahlunto, Sumarsono HS, Sekertaris DPD yang kini duduk di DPRD Sawahlunto Deri Asta, Bendahara partai Nova Yasir, serta segenap pengurus DPC dan Ranting.

Dalam kesempatan tersebut, Michel juga memberikan bantuan untuk keuangan DPD sebesar 500 Dollar yang diserahkan langsung kepada ketua DPD, Sumarsono. ŠAmin

SAWAHLUNTO, BiNNews — Sedikitnya 20 pelajar dari Singapura dijadwalkan akan memasuki kota Sawahlunto dalam pertukaran pelajar/pemuda antar negara.

Hal tersebut sikemukakan Kepala Bidang Diklusepora Dinas Pendidikan kota Sawahlutno, Syafrudin Syarif, Selasa (22/2) kepada BiNNews diruang kantornya.

Menurutnya, meski pada pertukaran pemuda tahun 2010 kemarin Singapura tidak datang, namun dalam program yang rutin digelar Tiga kali setahun ini, pihak Singapura kini sedamg mempersiapkan pelajarnya untuk dikirim ke Sawahlunto. “Untuk kota Sawahlunto sendiri, sudah kita jadwalkan akan mengirim pemuda/ pelajar ke Malaka pada bulan Juli mendatang sebanyak 20 orang,� terang Syafrudin.

Dari penyelenggaraan pemuda terhadap tiga negara, Singapura, Malaka dan Trenggano ini, Syafrudin berharap agar kedepannya kota ini akan memiliki generasi penerus yang berwawasan luas, sehingga mampu untuk membawa kota ini menjadi lebih baik. “Dengan pengalaman mereka dinegara tetangga, kita harapkan kedepan mereka mampu mengaplikasikannya di kota ini khususnya, dan negara ini pada umumnya,� pungkasnya. ŠAmin

Mohammad Ichlas El Qudsi:

PAN Tak Punya Kepentingan SAWAHLUNTO, BiNNews — H. Mohammad Ichlas Elqudsi, satu dari 14 anggota DPR-RI asal Sumatera Barat yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (27/2) kemarin turun ke kota Sawahlunto untuk bertemu kader.

Dalam pertemuan bersama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN kota Sawalunto yang digelar di Threes Heritage (Ananta Service Station) itu, Mohammad Ichlas Elqudsi yang akrab disapa Michel itu menegaskan agar PAN tidak boleh kalah dari partai lain. “Kita harus mampu merekrut 100 kader baru perdesa. Untuk itu kita harus fokus terhadap daerahdaerah yang menjadi kantong suara kita. Kita prioritaskan dan

Michel didampingi Ketua DPD Sumarsono dan Sekertaris, Deri Asta

bina terus daerah itu sehingga jelas arah sasaran action kita,� tegas anggota DPR-RI komisi XI itu.

Dalam berpolitik, lanjut Michael, tujuan akhirnya adalah kekuasaan. “Untuk mensejahterakan masyarakat, kita harus memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan kita tidak bisa berbuat banyak,� katanya.

SDN 19 Bertekad Raih Juara Sekolah Sehat Tingkat Nasional

SAWAHLUNTO, BiNNews — Jelang penilaian lomba Sekolah Sehat tingkat nasional yang dijadwalkan akan diselenggarakan Mei 2011 mendatang, wakil Walikota Erizal Ridwan, Rabu (2/3) meninjau secara langsung persiapan ke sekolah SD Negeri 19 di kecamatan Barangin untuk melakukan pembinaan.

Selain wawako, juga turut serta dalam rombongan tersebut Kepala Bidang Litbang Dinas Pendidikan kota setempat, Suhermizon.

Menurut Suhermizon, sekolah tersebut telah berhasil meraih juara pada lomba tingkat kota maupun propinsi yang dilaksan- Suhermizon akan tahun 2010 lalu. dan menghadapi penilaian tingkat Nasional, semua persiapan sudah maksimal, hanya tinggal penataan taman saja.

Lebih jauh Suhermizon mengatakan, dalam penilaian nanti ada Lima kriteria yang akan dinilai. “Kriteria pertama adalah Trias UKS 20%, Sarana dan Prasarana 25%, Kultur 20%, Peran serta Masyarakat 15%, dan Organisasi sebanayak 20%,� terangnya.

Disinggung tentag target, Suhernizon mengaku telah berusaha keras untuk mendapatkan emas atau meraih juara tingkat nasional, dan berhasil mendapat kesempatan untuk menjemput piala ke Istana Presiden. ŠAmin

SIJUNJUNG

Kajati Temu Ramah dengan Pemkab Sijunjung SIJUNJUNG, BiNNews — Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr.Bagindo Fahmi.SH.MH, temu ramah dengan jajaran pemerintah kabupaten Sijunjung, di Gedung Pancasila, Muaro Sijunjung, Rabu (2/3) yang lalu.

Temu ramah dihadiri Kapolres AKBP.Drs. Sumarto.Msi, Dandim.Letkol.Inf.Basuki Harisubagyo, ketua DPRD, Mukhlis.R, wakil ketua pengadilan dan Wabub Muchlis Anwar terlihat agak tegang dan serius sekali, apalagi saat mendapat arahan atau pencerahan dari kajati Bagindo Fahmi ini. “Di daerah Sijunjung ini, tidak ada aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat,� ungkap Kajari Firdaus. Yuswir Arifin menyampaikan, �Saya berharap temu ramah ini akan berdampak positif bagi kita masyarakat Sijunjung ini, sebab Pemkab Sijunjung akan menjalankan anggaran 2011, kini masih para PPTK atau pimpro, banyak takut dalam menjalankan tugasnya, mudah-mudahan arahan Kajati bisa membuat pencerahan,� harap Yuswir Arifin.

Kajati Sumbar, Dr.Bagindo Fahmi.SH.MH mengatakan “Semua kuncinya adalah keikhlasan dalam menjalani tugas kemudian kesadaran dan keikhlasan dalam

bernegara� katanya Kajati sempat mengenang bernostalgia bahwa ia pernah bertugas di Sijunjung pada 1988-1990 sebagai Kasi Intel, “Temu ramah ini terjadi memang sebelumnya ada permintaan dari Bupati Yuswir Arifin untuk memberikan pencerahan masalah hukum dalam persolan korupsi dengan jajaran Pemkab Sijunjung ini.

Ke Sijunjung ini adalah pulang ke kampung halaman saya yang kedua, sebab telah mengalir darah Sijunjung di dalam tubuh saya, jadi kalau saya kenang dan saya cermati, Sijunjung telah melakukan reformasi, sebelum reformasi nasional 1998, sisi lainnya masyarakat Sijunjung kesadaran hukumnya lebih tinggi dan dalam menegakan hukum dan mendapat dukungan dari masyarakatnya.

Menyangkut masalah korupsi, saran Kajati “Nggak usah takut, bagi para penguna anggaran ataupun pimpro yang penting ikuti saja aturan sebab saudara-saudara juga alat untuk mensejahterakan rakyat, kemudian ikhlas menjalankanya dan berikan hak rakyat, jangan ambil yang bukan hak kita, terakhir tanamkan dalam jiwa kita bahwa jabatan itu amanah dan implementasikan dengan benar maka kalau semuanya itu sudah kita jalankan

dengan benar tidak akan terjadi lagi korupsi di negeri ini. �Kalau kita lihat masalah korupsi ini, di Asia, kita Negara Indonesia ini, urutan nomor 2 terkorupsi, dan di dunia kita urutan nomor 6 dari bawah, kemudian kalau dilihat sekarang ini, kita urutan nomor 8 dari bawah dari 150 negara di dunia, jadi kalau kita simak dan cermati korupsi ini sudah sejak dulu, korupsi ini terjadi, cenderung bagi penguna anggaran, juga cenderung bagi pemegang kekuasaan, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan uang, maka ini perlu di control atau di awasi dengan aturanaturan yang ada, sebab kalau tidak, ini cenderung akan terjadi korupsi, oleh sebab itu diminta kepada aparatur Negara, ikuti aturan yang ada pasti tidak akan berurusan dengan hukum.

Kemudian urai Kajati Bagindo Fahmi,� Nggak perlu takut, Jaksa dan Polisi, adalah alat untuk menegakan hukum, yaitu suatu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara tindakan Prefentif dan Refrensif, sebab hukum itu harus bisa menjamin perekonomian supaya lancar, dan juga sistim perekonomian sangat tergantung pada ketegasan hukum.ŠAciak

Sat Narkoba Mapolres Sijunjung Beraksi

8 Tersangka Narkoba Dibekuk SIJUNJUNG, BiNNews — Gerakan jajaran Polres Sijunjung dalam memberantas peredaran narkoba perlu diacungi jempol.

Sebab, sejak dibentuknya Sat Narkoba di Mapolres tersebut sejak bulan September 2010 lalu, berhasil mengungkap 7 kasus narkoba. Diantaranya, 3 kasus ganja (narkotika), dan 4 kasus sabu-sabu (psikotropika).

Dan dari 7 kasus ini, 8 orang tersangkanya dijebloskan ke balik terali besi.

Kapolres Sijunjung AKBP. Drs. Sumarto Msi, melalui Kanit Narkoba IPDA Al Indra SH mengatakan, “Keberhasilan mengungkap kasus ini berkat laporan dari masyarakat, bahwa di daerah Takung dan Kamang Baru, marak terjadi peredaran

Tersangka, menunjukan barang bukti sabusabu yang disimpan di dalam sepatu

narkoba. Kemudian dari laporan itu, kami langsung menanam imforman untuk memantau perg-

Tiga Penjudi Ditangkap Polisi Sijunjung SIJUNJUNG, BiNNews — Tiga orang tersangka sedang asik main “judi Qiu-Qiu, ditangkap jajaran reskrim polres Sijunjung di simpang Kumbayak Nagari Koto Sinyamu, kecamatan Tanjung Gadang, sekitar jam 15.Wib, Kamis (3/ 3) lalu.

Tertangkapnya tiga orang penjudi ini, adalah dari “operasi giat Reskrim� Polres Sijunjung dan juga karena sering kalinya laporan dari masyarakat sekitarnya terhadap pihak kepolisian polres Sijunjung, pasalnya telah dianggap meresahkan masyarakat sekitarnya.

Di lokasi tersebut juga pernah dilakukan pengrebekan terhadap penjudi ini, tetapi waktu itu tidak didapati sedang bermain, akhirnya pada penangkapan kali inilah didapati sedang asyik berjudi, kemudian langsung digelandang ke Mapolres Sijunjung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut “un-

gkap Kapolres Sijunjung, AKBP. Drs. Sumarto.Msi, melalui Kasat Reskrim, Suyanto.SE, Kamis (3/3) lalu.

Ketiga orang tersangka tersebut adalah, Jsmn (38), Ysrl (42) dan Jswn (26), lagi asyik main judi qiu-qiu, dengan batu domino, dengan taruhan uang Rp. 2000, sampai dengan Rp.5000, di kedai simpang Kumbayak, Koto Sinyamu, Tanjung Gadang ,Sijunjung, milik nya Si Ampek, rupanya naas bagi ketiga orang penjudi ini, langsung di grebek oleh jajaran reskrim pol-

res Sijunjung, pasalnya sebelumsebelumnya, judi di kedai si Ampek ini, nyaris tak pernah kedapatan, kali ini ketiga orang ini, tertangkap basah dan tidak bisa berkutik lagi dalam tangkapan polisi, dan langsung digiring ke mapolres Muaro Sijunjung, serta dengan barang bukti berupa batu domino dan uang sebesar Rp.115.000,untuk taruhannya.

Ketiga orang ini, sekarang masih ditahan di mapolres Sijunjung, untuk diproses dan penyelidikan lebih lanjut. ŠAciak

erakannya,� terang IPDA Al Indra, Jumat (4/3) pada BiNNews di kantornya.

Dan pada hari Senen (28/ 2) lalu, sekitar pukul 16.WIB, Sat Narkoba menerima laporan yang imfonya A 1. Belasan anggota langsung meluncur ke jalan Jorong I Nagari Sei Tambang. Pelaku berhasil digerebek di dalam mobil Avansa BA 1187 VN. Yaitu Afzl (53 thn), warga Sikabau Kabupaten Dharmasraya yang akan memakai sabu-sabu bersa-

ma pacarnya Dian (21 thn).

Mereka digiring ke Mapolres Sijunjung, dan beberapa barang bukti berhasil diamankan, termasuk 2 paket sabu-sabu seharga Rp 2 juta.

Menurut IPDA Al Indra, barang haram ini dibeli dari warga Jambi di depan hotel Umega. Dan tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1, pasal 115 ayat 1, dan pasal 127 huruf a, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Selang beberapa hari kemu-

dian, Rabu sekitar pukul 21.WIB, jajaran Polres Sijunjung beraksi lagi. FA (23 thn) di Jorong Simpang Tigo, Tanjung Ampalu, Kenagarian Limo Koto berhasil diciduk dalam sebuah warnet.

Barang buktinya, 1 paket ganja di dalam kotak rokok Sampoerna, yang di simpan dalam saku celananya.

Saat ini, beberapa orang tersangka di periksa di mapolres Sijunjung. Dari hasil tes urine, tersangka positif memakai barang haram ini, terang Hamdi. ŠAciak

Tiga orang pejudi di tangkap di simpang kumbayak Tanjung Gadang, langsung di sel kan Polres Sijunjung

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

9

PAYAKUMBUH / LIMAPULUHKOTA

Alis Lantik 143 Pejabat Eselon III LIMAPULUH KOTA, BiNNews — Rencana pemerintahan Alis Marajo – Asyirwan Yunus melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akhirnya dilakukan juga.

143 pejabat eselon III dilantik Wakil Bupati Lima Puluh Kota Drs.Asyirwan Yunus, Selasa (1/3) siang tadi, di aula Kantor Bupati kawasan Bukik Limau Sarilamak.

Pejabat yang dilantik tersebut akan mengisi jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris dan Kepala Bidang yang dimiliki sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelantikan pejabat eselon III tersebut dihadiri oleh Muspida, Asisten, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas dan Badan serta sejumlah PNS dari berbagai Dinas, Badan,

Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta para Wartawan dari berbagai media baik cetak dan elektronik, sehingga memadati ruangan aula Kantor Bupati.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota Drs.Asyirwan Yunus dalam sambutannya menegaskan agar amanah yang dipercayakan kepada pejabat yang dilantik dapat dilaksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

Kinerja pejabat yang dilantik ini akan dinilai dalam waktu yang tidak terlalu lama, apabila tidak berhasil maka pimpinan tidak akan berfikir panjang untuk membebaskan pejabat terkait dari jabatan.

Pejabat yang dilantik merupakan orang yang mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemam-

puan dan pendidikannya, oleh sebab itu bekerjalah dengan baik, tampil sebagai pigur teladan dan menjadi teladan bagi bawahan, jangan sampai ada yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena semuan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah membuat aturan ( Perbub) yang mengatur tentang kegiatan yang ada di masing-mas-

ing SKPD, katanya.

Sementara, menurut desas desus yang berkembang, pemerintahan Alis Marajo – Asyirwan Yunus dalam waktu dekat ini juga akan melakukan mutasi, rotasi dan promosi untuk pejabat eselon IV. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mutasi, rotasi dan promosi untuk pejabat eselon II, paling lambat dilakukan bulan April tahun ini. Šsakti

Bupati berharap Asaspirasi Masyarakat Ditampung Musrenbang LIMAPULUHKOTA, BiNNews — Dua kecamatan di Limapuluh Kota laksanakan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang). Dua kecamatan itu adalah Lareh Sago Halaban yang dilangsungkan di aula Kantor Camat Lareh Sago Halaban, Selasa (1/3). Dan, Kecamatan Harau yang bertempat di aula Politani Tanjung Pati, Kamis (3/3).

Di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Musrenbang dibuka secara langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota dr.Alis Marajo Dt.Sori Marajo. Dalam sambutannya Bupati menyebutkan bahwa musrenbang kecamatan adalah forum

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (Stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari nagari, menyepakati rencana kegiatan lintas nagari sebagai dasar rencana kerja nagari dan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di tahun berikutnya.

Dihadapan Camat Lareh Sago Halaban Yatmiko,SSTP,MSi, Stakeholders Muspika, Bamus, LPM, Wali Nagari, tokoh masyarakat, unsure ninik mamak, bundokanduang, generasi muda para delegasi nagari dan narasumber, Bupati berharap agar aspirasi masyarakat dalam Musrenbang

dapat ditampung dan dibahas ke jenjang yang lebih tinggi.

Musrenbang adalah wahana yang tepat untuk menjaring kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan kegiatan ini diharapkan program–program pembangunan yang menjadi prioritas bisa masuk dalam agenda tersebut untuk selanjutnya diusulkan kejenjang yang lebih tinggi. Sekaligus sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan.

Wabup Buka Musrenbang Harau Sementara itu, Kamis (3/3) Wakil Bupati Lima Puluh Kota

Drs.Asyirwan Yunus membuka Musrenbang Kecamatan Harau di aula Politani Tanjung Pati,. Kegiatan ini diikuti Camat Harau Elfi Rahmi.S.Sos, Muspika, Bamus,LPM, Wali Nagari, tokoh masyarakat, unsure ninik mamak, bundokanduang, generasi muda para delegasi nagari dan narasumber.

11 kecamatan lainnya dari 13 kecamatan yang ada juga akan melaksakan musrenbang di masiang-masing kecamatan. Direncanakan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan se-kabupaten Limapuluh Kota akan rampung dilaksanakan menjelang April mendatang. ŠSakti

Musrenbang Kecamatan di Payakumbuh Tuntas Maret Ini PAYAKUMBUH, BiNNews — Wakil Walikota H. Syamsul Bahri, menegaskan, seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh, sudah menyelesaikan kegiatan Musrenbang, sepanjang Maret ini.

Sesuai harapan Walikota Josrizal Zain, Musrenbang di tingkat kecamatan, harus melibatkan seluruh jajaran kelurahan, LPM, tokoh masyarakat serta anggota DPRD Dapil kecamatan setempat.

Dari lima kecamatan, Lamposi

Tigo Nagari (Latina), kecamatan pertama yang telah menggelar Musrenbang, Senin (28/2).

Keterangan Wawako Syamsul Bahri di Balaikota Payakumbuh, Rabu (2/3), Musrenbang harus berbuah perencanaan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak.

Musrenbang yang bakal bermuara kepada perencanaan daerah di tingkat kota, seyogianya, dimusyawarahkan secara serius, sehingga menghasilkan mufakat

yang sesuai dengan keinginan warga. Karena itu, dalam perencanaan skala prioritas harus dilakukan secara cermat, ungkap wawako.

Menurut Wawako , Musrenbang di tingkat kecamatan, juga menghadirkan SKPD terkait, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB. Wawako tak ingin, kegiatan tersebut, berlangsung hanya sekedar memenuhi wirid saja, untuk memenuhi ketentuan

dan mekanisme perencanaan. Tapi, ajang untuk menyusun perencanaan yang matang.

Diingatkan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, akuntable, dimulai dari perencanaan yang baik dan bisa diaplikasikan. Perencanaan yang amburadul, bakal berpengaruh kepada kinerja daerah atau SKPD bersangkutan. Dampaknya, berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat, ingat wawako. ŠSakti

Camat dan Walinagari Sosialisasi Baliak Basurau LIMAPULUHKOTA, BiNNews — Dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi Camat dan Wali Nagari se-kabupaten Limapuluh Kota, sebanyak 13 Camat dan 79 Wali Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti sosialisasi kegiatan Baliak Basurau yang bertempat di aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota kawasan Bukik Limau Sarilamak, Kamis (3/3).

Sosialisasi diselenggarakan Bagian Kesra setda Lima Puluh Kota dibuka resmi Bupati Lima Puluh Kota dr.Alis Marajo Dt.Sori Marajo. Alis Marajo mengingatkan, bahwa kegiatan Baliak Basurau tersebut telah diatur melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 18 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan baliak basurau.

Alis meminta kepada seluruh Camat dan Wali Nagari, untuk pelaksanaan program baliak basurau dinagari-nagari yang sudah diatur dalam Perbup tersebut, agar dijabarkan lagi Perbup tersebut dalam peraturan nagari.

Setelah lahirnya peraturan nagari yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan baliak basurau, perlu dilahirkan pula Keputusan Wali Nagari yang menetapkan tentang Nama Surau, penanggung jawab kegiatan baliak basurau, anak yang akan didik dan Guru yang mengajar pada kegiatan baliak basurau. “Peraturan nagari dan keputusan wali nagari yang mengatur dan menetapkan tentang kegiatan baliak basurau itu, kita jadikan sebagai regulasi pelaksanaan program dan kegiatan baliak basurau,� sebut Alis.

Kabag Kesra Drs.Idarusalam kepada wartawan juga menyebutkan, bahwa sosialisasi yang digelar bertujuann untuk memberi pemahaman dan pedoman kepada para camat dan walinagari guna mensosialisasikan lagi kegiatan baliak basurau kepada masyarakatnya di wilayah kerja mereka masing-masing.

Sebagai peserta anak didik pada kegiatan baliak basurau adalah anak kamanakan dari surau suku yang bersangkutan, jumlah peserta didik dalam satu suru sebanyak 20 orang, sebut Idarussalam. ŠSakti

Siebert Jabat Kabag Humas LIMAPULUHKOTA, BiNNews — Jabatan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Limapuluh Kota kepada wartawan. Adalah Muhammad Siebert S.Pd., Pria yang sudah malang melintang dan saat ini masih aktif di dunia jurnalistik.

Muhammad Siebert S.Pd, termasuk dari 143 pejabat eselon III yang dilantik Wakil Bupati Lima Puluh Kota Drs.Asyirwan Yunus, Selasa (1/3), di aula Kantor Bupati kawasan Bukik Limau Sarilamak. M Siebert dilantik menggantikan posisi Saipul SP yang dirotasikan menduduki jabatan Sekretaris Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

Latar belakang, pengalaman dan karier kepegawaian menjadi alasan tersendiri bagi Alis Marajo-Asyirwan untuk mempercayakan jabatan yang akan menggeluti urusan public relation di Pemkab Limapuluh kota itu kepada Siebert.

Seperti diketahui, di bidang kewartawanan Siebert pernah menjadi Kepala Perwakilan Harian Riau Pos, Riau Mandiri, dan Padang Ekspres. Kemudian, Siebert mendirikan Mingguan Rakyat Mandiri bersama Yulfian Azrial dan Yudilfan Habib.

Pernah pula menjabat sebagai Ketua PWI cabang Payakmbuh/Limapuluh Kota, saat inipun Siebert masih tetap aktif di dunia jurnalistik tergabung di tabloid nasional Swara Rakyat dan beberapa media mingguan lainnya.

M. Siebert juga salah seorang pilar yang berperan sebagai palang pintu pengawal berlangsungnya berbagai pesta demokrasi di Luak Limopuluah ini. Tersebut pernah menjadi ketua dan anggota panitia pengawas pemilu di dua daerah ini (Payakumbuh dan Limapuluh Kota) pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk periode 20042009 dan 2009-2014, Pemilihan Kepala Daerah periode 2005-2010 dan 2010-2015 di kabupaten Limapuluh Kota dan Pilkada Kota Payakumbuh periode 2007-2012.

Di bidang kepegawaian, Siebert mengawali kariernya dengan menjadi guru di SD Negeri Buluhkasok, Kecamatan Harau tahun 1986. Dari seorang guru di kawasan terpencil, Siebert yang pernah menjadi loper koran, dipindahkan menjadi guru SD Harau dan Tarantang. Tahun 2000, dia promosi sebagai Kepala SDN 01 Solok Bio-Bio. Empat tahun sebagai Kepala SD, Siebert ditunjuk menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak. Tapi empat tahun berikutnya, Siebert malah guru PPKN di SMA 1 Harau. Setelah dua tahun jadi guru di SMAN 1 Harau, Siebert ditunjuk sebagai Pengawas TK/SD di Kecamatan Pangkalan Kotobaru. Hingga saat ini dipercaya sebagai Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Limapuluh Kota.

Dengan ditunjuknya Siebert sebagai Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Limapuluh Kota menjadi harapan yan luas bagi berbagai kalangan dan masyarakat Limapuluh Kota, termasuk oleh segenap wartawan yang bertugas di wilayah ini.

Seperti yang disampaikan Yuridis, salah seorang wartawan di daerah ini, dengan duduknya Siebert sebagai Kabag Humas dan Protokoler Pemkab, diharapkan mampu menjembatani dalam memberikan berbagai informasi yang komunikatif terhadap kondisi dan kegiatan pembangunan masyarakat dan pemerintahan di kabupaten Limapuluh kota. Serta, mampu menjalin hubungan dan kerjasama yang lebih harmonis dengan segenap wartawan. ŠSakti

AGAM

Jalan Balingka-Sianok segera Dikerjakan AGAM, BINNews — Pekerjaan pembukaan jalan Balingka-Sianok segera dilakukan, kata Bupati Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, didapingi Kadis PU Agam, Ardi Syafwan.

Jalan sepanjamg 3,2 Km itu merupakan lanjutan pembangunan jalan Simaka (SicincinMalalak-Balingka) yang akan menghabiskan biaya Rp15 miliar. Diyakini jalan tersebut akan mendukung peningkatan ekonomi warga sekitar lokasi jalan. Di sisi lain akan membuka isolasi beberapa kawasan yang dilaluinya, dan memperlancar arus lalulintas di kawasan itu.

Mengingat pentinngnya pembukaan jalan dimaksud, Indra berharap segenap lapisan

Jembaan Batang Kelapa di Jalan Lingkar Danau Maninjau

masyarakat mendukung program itu. Ia menginginkan program tersebut berjalan dengan baik,

sehingga perlu melakukan luncuran dana proyek, atau terpaksa mengembalikannya ke Pusat.

Untuk itu ia mengingatkan pihak terkait melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat, yang tanah mereka terkena proyek pembukaan jalan baru dimaksud.

Jangan sampai pekerjaan proyek terkendala akibat warga tidak mendukung program tersebut, karena kurangnya sosialisasi.

Kepada Kadis PU Agam bupati meminta agar melakukan persiapan sematang mungkin. Kepada Camat IV Koto, dan wali nagari terkait juga diminta peranserta aktifnya mendukung pelaksanaan proyek pembukaan jalan tersebut. “Kami tidak ingin pekerjaan proyek pembukaan jalan itu gagal, karena kurangnya persiapan dan dukungan warga,� ujar Indra lagi. ŠPen

RSUD Lubuk Basung Layak Jadi BLUD LUBUK BASUNG, BiNNews — Komisi IV DPRD Kabupaten Agam malaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diterapkan di RSUD Lubuk Basung. Yaitu, pelayanan Prima dan komitmen Pemda terhadap rumah sakit, di antaranya menjadikannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal ini diungkapkan Hendri Rusdian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang juga ikut dalam rombongan Komisi IV

tersebut, Kamis (3/3) di ruang kerjanya. “Sudah selayaknya RSUD kita ini menjadi BLUD, karena rumah sakit kita berstatus Tipe C dan mampu melakukan perbaikan pelayanan yang lebih baik lagi,� ujarnya sembari mengatakan, rumah sakit itu masih banyak kekurangan, misalnya tenaga ahli bedah dan kondisi kondisi rumah sakit.�Namun pembenahan manajemen dan pelayanan sudah mulai ada peningkatannya,� tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, diharapkan Pemerintah Daerah agar dap-

at memberikan keleluasaan kepada rumah sakit untuk menggelola semua manajemen, baik masalah keuangannnya maupun untuk kemajuan rumah sakit itu sendiri. “Ilmunya sudah kami dapatkan dalam kunjungan kerja bersama DPRD ke Kota Suka Bumi baru baru ini,� katanya. “Peran pemerintah terhadap rumah sakit itu hanya sebagai monitoring atau pengawas saja. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi investor dalam pengembangan rumah sakit,� tambahnya.

Namun selama ini, tambahnya,

itulah yang menjadi kendala sehingga rumah sakit tidak bisa berbuat banyak. “Dengan adanya BLUD itu, maka pihak rumah sakit dapat melakukan pembelian obat tanpa melalui mekanisme tender sesuai aturan pencairan APBD,� jelasnya sembari berharap, Pemkab Agam bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang BLUD . “Sehingga ke depan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi, sebagaimana yang diharapkan oleh Bupati Agam,� kata Hendri Mengakhiri. Š Pen/Yuska

Bupati Indra Catri Tingkatkan Kemitraan dengan Pers LUBUK BASUNG, BiNNews — Bupati Agam dan Muspida mengelar silahturahmi dengan insan pers di ruangan kerja Marga Indra Putra, Ketua DPRD Kabupaten Agam, Rabu (2/3). Dikesempatan itu, Bupati Indra Catri mengungkapkan, jabatan yang dipegang merupakan amanah yang harus dijaga Indra Catri dan dipertanggung jawabkan. “Kita harus saling menjaga sesama penyelenggara pembangunan di daerah, supaya pembangunan dapat terwujud dengan baik,� ujar Bupati. “Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan hubungan silahturahmi antar pemerintah dengan insan pers. Pemerintah tanpa pilar ini tidak akan diketahui kegiatan yang dilakukan,� tambahnya.

Indra Catri menanbahkan, perlunya ada pengawal APBD, karena itu adalah kontrak politiknya. “Mari kita bersama-sama berjalan dengan fungsi masing masing untuk membangun daerah ini, kita lakukan dengan baik sesuai dengan koridornya,� ujarnya.

Ditambahkannya, silahturahmi ini diharapkan banyak menumbuhkan korelasi tarhadap jalannya pembangunan yang terus dijalankan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. “Pers dan pemerintah harus saling bersinergi dalam membangun daerah,� tegasnya. ŠPen/Yuska

RSUD Lubuk Basung Buka Layanan Kontak Pelanggan LUBUKBASUNG, BiNNews — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung kini membuka pelayanan baru yang disebut Layanan Kontak Pelanggan (LKP). Kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan pasien dan kelaurga mereka, sera untuk mengontrol pelayanan yangdiberikan petugas rumah sakit kepada mereka. Hal itu disampaikan Direktur RSUD Lubuk Basung, Dr. H. Hendri Rusdian, kemaren di ruang kerjanya.

Menurutnya, LKP merupakan salah satu langkah untuk mencapai tingkat pelayanan prima di rumah sakit itu. Bila ada pasien atau keluarganya kurang puas pada pelayanan yang mereka terima di RSUD Lubuk Basung, mereka bisa menyampaikannya melalui pesan pendek (SMS) dalam program LKP dimaksud. Masyarakat luas juga bisa memberikan saran dan kritik untuk peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Lubuk Basung, melalui program LKP. Masukan dimaksud sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Lubuk Basung. “Program layanan tersebut telah disosialisasikan kepada pasien dan keluarga mereka, serta masyarakat luas, baik secara lisan, maupun melalui selebaran dan famlet yang ditempel pada beberapa titik strategis di lingkungan RS Langkah tersebut mendapat sambutan hangat berbagai kalangan di daerah itu.

Menurut tokoh pemuda Agam asal Lubuk Basung, yang juga Sekretaris PC. GP. Ansor Agam, Anizur St. Zainuddin, langkah tersebut merupakan langkah maju, yang pantas didukung segenap pihak.

Ia menilai, selama ini banyak keluhan mencuat, yang dipicu buruknya kualiatas pelayanan do RSUD Lubuk Basung. Diharapkan dengan adanya LKP, kualitas pelayanan di RSUD itu agak membaik. Jumlah petugas yang kasar kepada pasien dan keluarganya bisa ditekan. “Petugas RS pun akan takut bila keburukan mereka diketahui pimpinan RS,� ujarnya.

Ketua DPRD Agam. Marga indra Putra pun menilai positif langkah yang diambil pihak RSUD Lubuk Basung tersebut. Upaya tersebut sudah sepantasnya didukung bersama, baik pasien dan keluarga mereka, segenap pegawai RSUD Lubuk Basung, dan pihak terkait di daerah itu. ŠPen

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

10

DHARMASRAYA

Peresmian Kantor Kejari Pulau Pungung

Kajati Sumbar Bernostalgia di Dharmasraya DHARMASRAYA, BiNNews — Peresmian kantor Kejaksaan Negeri Pulau Punjung oleh Kajati Sumbar, DR. Bagindo Fachmi, SH, MH, Kamis (3/3) menandakan kantor kejaksaan di kabupaten Dharmasraya yang terletak di KM 3 Pulau Punjung dengan luas lahan 1.600 M2 itu siap digunakan.

Diharapkan, ke depan jajaran Kejari Pulau Punjung semakin bergairah dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum di daerah pemekaran tersebut.

Bupati Dharmasraya H. Adi Gunawan dalam sambutannya sangat berterimakasih kepada Kajati Sumbar yang telah mengalokasikan dana APBN untuk pembanggunan kantor Kejari tersebut. “Kita juga berharap dukungan pak Kajati untuk mendorong percepatan pembangunan kantorkantor instansi lainnya, terutama komplek Lembaga Pemasyarakatan,� harap Adi Gunawan.

Nurman, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjung juga menyampaikan terimakasih kepada Kajati, Gubernur dan Bupati Dharmasraya yang telah mendorong percepatan pembangunan kantor tersebut. “Sebelumnya kami memakai kantor milik Dinas Pertanian

Provinsi Sumbar sejak Kejari ini berdiri awal Februari 2009 lalu,� sebutnya. “Mudah-mudahan dengan kantor baru ini semakin memacu semangat jajaran kami dalam bekerja,� tambahnya.

M. Taridi, tokoh masyarakat Dharmasraya juga ikut memberi sambutan dengan mendorong Bupati Dharmasraya agar segera membangun kantor-kantor instansi daerah. “Karena masih banyak kantor-kantor SKPD yang masih mengontrak,’’ ujarnya. ’’Untuk itu, kita berharap supaya pak Bupati segera membangunnya.

Supaya semangat kerja pegawai semakin meningkat,� harapnya.

Kajati Sumbar DR. Bagindo Fachmi dalam sambutannya mengatakan, nama Kejari Pulau Punjung baru nama sementara. ’’Penamaan Kejari Dharmasraya masih dalam proses di Pusat,’’ ujar Kajati sembari mengatakan, salah satu keuntungan dibanggunnya kantor kejari di Dharmasraya adalah untuk menggurangi biaya masyarakat dalam berurusan hukum.

Dikatakannya, dalam rangka penegakan supremasi hukum, harus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk

budaya hukum yang ada di Dharmasraya. “Karena di Dharmasraya masih banyak datuk-datuk yang masih eksis dan selalu mengedepankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,� ujarnya. “Untuk itu, dalam penegakan supremasi hukum semuanya harus bertidak cepat dan konsisten, terutama dalam menyelesaikan kasus-kaus korupsi,� tegasnya.

Kajati juga menyentil kondisi jalan Lintas Sumatera yang melintasi Dharmasraya yang kini terlihat bengkak-bengkak dan berlobang akibat muatan truck melebihi tonase. “Kafasitas jalan hanya 25 ton, tapi sekarang dilewati truk bermuatan 40 ton. Akibatnya jalan jadi hancur,� sebutnya sembari berharap supaya para pengusaha taat dengan aturan yang berlaku. “Kalau tidak, sampai kapan pun jalan ini tak akan pernaih baik,� tegasnya.

Kajati menegaskan, aparat jangan sekali-kali menerima suap dari pihak yang ingin memperlancar urusan dan usahanya. “Hidupkan budaya antri. Yang dulu didahulukan. Jangan karena yang punya banyak duit maka didahulukan.

Ini salah satu cara menghilangkan budaya korup di negeri ini,� tegas-

Bupati Dharmasraya H. Adi Gunawan dan KAjati Sumbar Dr. Fahmi, SH. MH, beserta Kajari Sijunjung dah Dharmasraya

nya. “Dan, sesuai UU No. 30 Tahun 2002, masyarakat wajib ikut mengawasi pembangunan di negeri ini.

Untuk itu, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan,� tambahnya. “Kepala SKPD jangan ragu dan takut dalam melaksanakan pembangunan. Apabila peraturannya berubah-ubah yang bisa berakibat proyek jadi molor, segera temui kejaksaan untuk berkoordinasi supaya tidak kena jeratan hukum,� himbaunya. “Mari kita tingkatkan pemanfaatan potensi daerah secara baik dan benar untuk kese-

jahteraan bersama. Daerah ini adalah daerah kaya sumber daya alam. Di sini banyak batu bara, batu mangan, bijih besi dan bahan tambang lainnya,� himbaunya lagi. ’’Waktu pertama kali saya menginjakan kaki di Dharmasraya sebagai Kacabjari tahun 1987, saya hanya tahu dengan rumah makan Umega. Karena yang punya juga mantan anggota kejaksaan, yaitu ayahanda saya yang telah mengangkat saya sebagai anak angkatnya. Beliau adalah H. Zubir Gindo yang telah membangun hu-

tan-hutan untuk peristirahatan yang nyaman dan sampai ini Umega masih berdiri dengan megah sebagai tempat peristirahatan bagi perantau,� ucap Kajati bernostalgia.

Banyak tokoh dan pejabat menghadiri peresmian kantor Kejari Pulau Punjung. Di antaranya, Ibu Elfiana Anggota DPD, Bupati Sijunjung, Ketua DPRD Dharmasraya, Unsur Muspida dan Muspida Plus, Kajari Sawah Lunto dan Kajari Sijunjung, dan Kajari Padang Aro Solok Selatan. ŠSan/Yuska

Musrembang Tak Terealisasi, Masyarakat Koto Baru Kecewa DHARMASRAYA, BiNNews — Masyarakat Koto Baru kecewa dengan musyawarah pembanggunan yang berlogokan Musrembang Nagari. Pasalnya, proposal yang diajukan hanya sampai di atas meja pejabat pemerintah saja, dengan kata lain tidak ada tindaklanjutnya alias tak ada realisasinya.

Hal ini disampaikan langsung oleh ST. Budi Sanjaya dari Fraksi PDI Perjuangan di ruangan kerjanya kepada BiNNews, Senin (28/

ST. Budi Sanjaya

02). “Setidaknya ini terungkap saat reses ke daerah pemilihan (Dapil) kami di kecamatan Koto Baru yang dilaksanakan sebanyak enam kali,�

ucap Budi Sanjaya.

Reses awal dilaksanakan di Padang Bintungan Blok D Sitiung I, yang kini telah menjadi enam jorong. Ini dilakukan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Reses kedua dilaksanakan di daerah Padang Bintungan II sampai ke Padang Bintungan VI. Reses ini dilaksanakan tanggal 22 sampai 27 Februari 2011.

Dikatakan Budi Sanjaya, aspirasi masyarakat harus jadi acuan

oleh Pemerintahan Daerah dalam membangun negeri ini. “Karena, bagaimanapun juga, masyarakat tidak akan pernah terlepas dalam pembangunan di Dharmasraya,� ucapnya.�Sebab, sewaktu reses yang saya lakukan, sangat banyak keluhan dari masyarakat,� tambahnya. “Dalam mengajukan proposal pembanggunan pada Musrembang Nagari, proposal mereka hanya sampai di atas meja saja,

dan masyarakat kecewa dengan musrembang yang ada. Pembanggunan yang ada hanya dari dana DAUN, dan aspirasi Anggota Dewan saja. Jadi, masyarakat menganggap musrembang itu hanya topeng belaka, sementara yang diajukan dalam musrembang tak pernah terealisasi,� jelas Budi Sanjaya.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah daerah diharapkan betul-betul memperhatikan aspirasi

masyarakat yang telah dituangkan dalam Musrembang Nagari. “Dengan kondisi keuangan daerah yang belum bisa mengakomodir semua yang diusulkan, pemerintah daerah harus membuat skala perioritas dan harus dikomunikasikan lagi ke masyarakat,� tegasnya. “Sehingga tak ada lagi keluhan dari masyarakat,� tambahnya. “Semuanya harus transparan,� pungkas Budi Sanjaya. Š San/Yuska

SEPUTAR SUMBAR

LBHI: Pemko Padang Tak Tegas, Pedagang Pasar Raya yang Korban!

PADANG, BiNNews — LBHI Kota Padang menggelar dengar pendapat sekaligus mengajak LKAAM Kota Padang untuk mengadvokasi nasib pedagang pasar raya terkait proses rehabilitasi pasar raya yang hancur akibat gempa 2009 yang lalu termasuk dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan Pemko Padang terkait pembangunan kembali pasar raya pada Kamis (3/3) di kantor LKAAM kota Padang.

LBHI ingin berbagi pengalaman soal nasib pedagang pasar raya dan meminta dukungan moral mencarikan solusi yang dihadapi pedagang di kawasan Pasar inpres I. Dialog tersebut diikuti utusan pedagang yang diwakili St Kasim dari pedagang pasar inpres I, H Syafruddin dari pasar inpres II, dan H Masril dari pasar inpres III, Baidar dari utusan PKL dan dari pasar fase 7 diwakili Azainur.

Pedagang meminta Pemko Padang untuk secepat mungkin merehabilitasi pasar raya secara efektif dan efisien karena menurut mereka kondisi lantai 1 pasar raya sebenarnya dapat dipergunakan sesuai dengan surat

pernyataan dari GAPEKSINDO NO 50/2009 bahwa Pasar Inpres III masih layak digunakan.

Begitupun dengan surat pernyataan GAPEKSINDO NO 55/ 2009 menyatakan bahwa lokasi Pasar Inpres II lantai 1 masih layak pakai.

Sementara menurut para pedagang keinginan Pemko membangun ulang pasar inpres telah menjadi pemicu lambatnya proses rehabilitasi pasar raya.

Para pedagang pasar raya juga memohon pengucuran kredit lunak dan keringanan pembayaran cicilan pinjaman bank sehingga nantinya dapat merangsang tumbuhnya kembali perekonomian masyarakat.

Ketua LKAAM kota Padang Prof Zainuddin Dt Rajo Lenggang mengingatkan bahwa proses rehabilitasi bangunan pasar sebaiknya dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperbaiki struktur bangunan yang perlu saja sehingga proses rehabilitasi pasar raya ini lebih singkat dan tidak bertele-tele. “LKAAM juga akan bermusyawarah dengan unsur terkait merumuskan pokok per-

masalahan sebelum diajukan kepada pemerintah kota dan DPRD kota Padang,� jelasnya Dikatakannya, jika ditemukan adanya unsur-unsur yang menghambat proses revitalisasi pedagang pasar raya tersebut, kita tak akan segan membawa masalah ini ke ranah hukum,� tegasnya.

Syarif, ketua tim advokasi pedagang pasar raya utusan dari LBHI kota Padang juga menilai ketidaktegasan pemerintah kota Padang turut mempengaruhi berlarut-larutnya penyelesaian masalah pasar raya ini. “Artinya karena ketidaktegasan Pemko Padang ini justeru pedagang pasar raya yang telah menjadi kroban. Rakyat tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,� tegasnya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri oleh pengurus harian LKAAM kota Padang seperti H Sukandar Rajo Kaciak, Martius Dt Marajo, H Kamaruddin Tanali, Sawir Malin Mangkuto, dan St Lukman St Marhum SH yang menjabat sebagai sekretaris LKAAM kota Padang. Š TOM

PBB Padang Panjang Lampaui Target PADANG PANJANG, BiNNews — Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padangpanjang tahun 2010 melebihi dari target. “Selama 2010, realisasi pencapaian PBB di Kota Padangpanjang sebanyak Rp670.870.398 atau sekitar 116,09%. Angka tersebut sudah melebihi dari yang ditargetkan sekitar Rp577.890.838,� jelas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Yudi F Kahayan kepada wartawan.

Ia juga mengatakan, pencapaian realisasi PBB yang melebihi dari target tersebut sudah berlansung selama empat tahun terakhir. “Pencapaian target ini sudah berlansung selama empat tahun

terakhir. Keadaan ini berkat kerjasama semua pihak yang selalu mendukung realisasi pencapaian PBB,� katanya.

Dengan penacapaian realisasi lebih dari 100 persen tersebut, Kota Padangpanjang menjadi yang terbaik dari lima kabupaten/kota di bawah naungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bukittinggi, masing-masing Kota Padangpanjang, Bukittinggi, Pasaman Barat dan Timur, serta Kabutaen Agam. “Dengan menjadi yang terbaik dari lima kabupaten/kota tersebut, Padangpanjang mendapatkan reward dari pemerintah pusat sebesar Rp400 juta untuk keperluan sarana dan prasarana mobilitas di kecamatan dan kelurahan,� katanya.

Dikatakannya, target yang ditetapkan tersebut sesuai dengan seruan dari pemerintah pusat, dan berkemungkinan kebijakan itu akan dialihkan kedaerah tahun 2013 mendatang. “Target yang ditetapkan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan tidak bisa kita rekayasa saja. Berkemungkinan kebijakan tersebut bisa diambil alih daerah 2013 mendatang,� katanya.

Sementara, 2011 ini, target yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap realisasi penjacapaian PBB sebesar RP525.829.271. Angka tersebut baru untuk buku 1,2,3, sedangkan untuk buku 4,5 belum diterima pemko Padangpanjang. ŠBiNNews/Humas

Los PKL Payakumbuh Diresmikan PAYAKUMBUH, BiNNews — Wakil Gubernur Muslim Kasim meresmikan Pemanfaatan Los PKL terminal Sago, Pasar Ibuh dan Pondok Promosi Kota Payakumbuh serta syukuran IMP Award 2010.

Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Josrizal, Sekditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan dan Perindustrian Dr. Masjoko, Ketua DPRD, Wakil Walikota, Kadis Perindagkop dan UKM Ir. Afandi Laudin, Ka Bapedalda, Drs. Asrizal Asnan, MM, Ka. Badan Bimas Ketahan Pangan Ir. Syarial Syam, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Drs. Sudirman Gani, beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemko serat beberapa organisasi pendagang Payakumbuh serta Muslim Kasim menyampaikan, aktivitas ekonomi perkotaan pada umumnya identik dengan usaha perdagangan kaki lima , Hal ini lumrah karena pada pusat perdagangan semua orang datang untuk mendapat barang-barang yang diperlukan dalam kehidupannya.

Pada banyak tempat, keberadaan pedagang kaki lima sering dipersepsikan sebagai penyebab terjadinya kesemerautan di pusat perdagangan perkotaan, hal ini terjadi karena tidak tertata dengan baik. Oleh karenanya penataan pedagang kaki lima sangat perlu dilakukan karena sangat mempengaruhi kegiatan aktivitas ekonomi perkotaan.

Jika di kota-kota lain pedagangan kaki lima digusur dan ditendang, di kota Payakumbuh ini para pedagang kaki lima ditinggikan martabatnya oleh Walikota Josrizal Zain, dengan berbagai program ujud dari inovasi manajemen perkotaan. Pemko Payakumbuh sangat menyadari betul pentingnya keberdaan kota dapat memberikan suasana kondusif bagi aktifitas ekonomi masyarakat dan pengunjung yang ingin berbelanja di Kota Payakumbuh, sehingga wajar pemerintah memberikan penghargaan “ Inovasi Manajemen Award tahun 2010�, dan

semua ini patut kita tularkan kepada daerah lainnya di Sumbar, ujarnya.

Muslim Kasim juga menyampaikan, pemerintah provinsi hingga tahun 2010 telah meregistrasi 7.000 PKL dan memberikan stimulasi permodalan masing-masing sebesar Rp. 500 ribu per PKL. Ditahun 2011 ini pemprov juga akan melakukan regisrtasi PKL sebanyak 2.000 PKL termasuk 500 PKL untuk Kota Payakumbuh dan memberikan stimulasi permodalan sebesar Rp. 1 juta per PKL melalui koperasi pembinanya.

Pelaksanaan pembangunan rehabilitasi pasar PKL yang dilaksanakan di Payakumbuh, merupakan bentuk keterpaduan dan sinegritas program antara provinsi dan pemko dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dibindang perdagangan yang juga perlu terus dikembangkan ke daerah-derah lain atau lapangan usaha lainnya.

Percepatan pembangunan ekonomi daerah akan sulit berhasil jika tidak didukung oleh program yang terpadu dan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dan kota .

Saat ini dari laporan yang diterima penyaluran KUR di Sumbar oleh 7 bank pelaksana sampai akhir desember 2010 berjumlah Rp. 779,61 miliyar dengan debitur 72.000 orang yang tersebar pada beberapa daerah di Sumbar.

Pemprov Sumbar dalam lima tahun yang akan datang memberikan prioritas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program kegerakkan terpadu Peningkatkan Kesejahteraan Petani dan Gerakkan Terpadu Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dibidang Perdagangan dan Perindustrian termasuk pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mendukung, ungkapnya.

Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perindag, Dr. Masjoko dalam kesempatan itu menyampaikan, apresiasi yang

tinggi kepada seluruh jajaran pemko dan masyarakat Kota Payakumbuh atas perolehan penghargaan “IMP Award 2010 “, bidang pengelolaan PKL dan bidang pengelolaan pasar tradisional dari Kementrian Dalam Negeri. Hal ini menujukan perhatian pemerintah Payakumbuh sekaligus harapan untuk terus mengembangkan berbagai fasilitas perdagangan dan ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

Pada tahun 2011 ini, Kementrian perdagangan mulai mengembangkan 10 Pasar Percontohan melalui anggaran tugas pembantuan 2011. dalam program pasar percontohan ini daerah penerima bantuan tidak hanya mendapat stimulus berupa dana, namun juga berbentuk pendampingan konsep perencanaan, proses kostruksi bangunan fisik pasar hingga pengelolaan manajemen pasar, katanya.

Wako Josrizal Zain dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, saat ini pemko Payakumbuh telah membina 1000 orang PKL yang berada di Los Terminal Sago dan pasar Ibuh Payakumbuh. Kita juga telah mengajak agar mereka terus bersatu padu dalam kelompok-kelompok organisasi masing-masing berbenah diri secara baik dan kita pemko hanya bersifat megfasilitasi dan mendorong keberhasilan usaha mereka.

Dulu pasar ini amat becek dan para PKL sering kadang kala membuat ketidak nyaman para pengunjung pasar ini. Kita dengan berbuat sepenuh hati membangun memikiran, dan pola pikir yang lebih baik kepada mereka, maka kita mampu merobah sesuatu yang berupa ancaman dan halangan dapat menjadi sebuah potensi yang produktif dan inovatif dalam penataan manajemen perkotaan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dan proaktifnya masyarakat membantu kenyamanan , ketertiban dan kesehatan kota di Payakumbuh ini. Katanya. ŠBiNNews/Zardi

BiNNews

Edisi 220| Th V/ 7 - 13 Maret 2011

11

Masyarakat............................ meningkatkan taraf hidup, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Berikut laporan investigasi D. Warman Chaniago, SH, wartawan BINNews di Padang Pariaman.

Dengan keberhasil Muslim Kasim meyakinkan semua pihak, berarti sebuah langkah penting sudah berhasil dilakukannya. Langkah selanjutnya menekan DPRD Padang Pariaman, agar menyediakan dana pada APBD Padang Pariaman untuk pembangunan lokasi dimaksud. Dengan demikian, berhasil lagi langkah kedua dan langkah – langkah selanjutnya yang dilakukan Muslim Kasim.

Bupati Padang Pariaman itu juga berhasil memotong Bukit Balik dan mempergunakan tanahnya untuk menimbun sebagian jurang tersebut. Lalu diatas bukit yang sudah dipotong itulah dibangun kantor bupati. Tapi agaknya Muslim Kasim lupa, walaupun bukitnya sudah dipotong, kondisinya tetap sangat memprihatinkan dan menakutkan, apalagi kondisi tanahnya yang labil dan gampang longsor, membuat lokasi itu semakin menakutkan.

Apa yang penulis sampaikan, bukanlah mengada – ada, tetapi memang demikian kenyataannya. Ketika penulis dengan beberapa

wartawan datang ke Lubuk Balik, melihat beberapa bagian dari bangunan kantor bupati sudah tergantung, karena tanah tempatnya berdiri, longsor dan erosi. Sejauh itu belum tampak adanya upaya untuk mengatasinya. Padahal keadaan itu sangat mengkwatirkan, sehingga ketika turun hujan lebat, bisa dipastikan longsor semakin sering terjadi dan bangunan kantor bupati bisa ambruk.

Memang belum ada data pasti yang diperoleh, sudah berapa dana yang dihabiskan untuk pembangunan kantor bupati itu. Namun dari bisik – bisik yang penulis dengar di gedung DPRD Padang Pariaman di Pariaman, diketahui, pembangunan tersebut sudah menghabiskan lebih dari Rp. 30 miliar uang negara. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Padang Pariaman sejak tahun 2008 lalu.

Besarnya dana yang dihabiskan untuk pembangunan tersebut, karena seluruh biaya yang diperlukan, ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan pemerintah pusat yang melahirkan dan menerbitkan peraturan pemerintahnya tidak menyediakan dana untuk itu. Hal tersebut nyata – nyata tercantum dalam

Sapi............................

SAMBUNGAN >>dari Hal 1 Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Pasal tersebut berbunyi, “Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sumber pendanaan lainnya yang syah serta tidak mengikat�

Kenyataan tersebut tidak hanya menakutkan, juga mengkwatirkan. Masyarakat takut kalau tanah diperbukitan Bukit Balik runtuh dan erosi, penderitaan mereka semakin bertambah. Mengkwatirkan, karena dana yang sudah dihabiskan untuk pembangunan itu sudah puluhan miliar, tetapi usaha itu sepertinya sia – sia dan menghabiskan uang dengan sia – sia, sehingga kalau tetap dipaksakan untuk membangun kantor bupati di lokasi itu, bisa – bisa sepuluh tahun, bahkan mungkin lebih, dana APBD habis untuk pembangunan ibukota kabupaten. Artinya, pembangunan tidak jalan di Padang Pariaman dan pegawai negeri sipil (PNS) dilingkun-

gan Pemkab Padang Pariaman juga tidak menerima gaji selama sepuluh tahun Banyak pihak menilai, penetapan Parit Malintang sebagai Ibukota Kabupaten Padang Pariaman merupakan rekayasa Muslim Kasim, yang mempergunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai bupati, sehingga mulai dari tim akademis sampai DPRD Padang Pariaman bisa diaturnya. Tidak hanya itu, dengan kepiawaiannya, Muslim Kasim juga berhasil meyakinkan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Presiden RI SoesiloBambang Yudhoyono.

Walaupun terjadi aksi demo yang cukup besar, baik dari masyarakat maupun mahasiswa Padang Pariaman yang ada di Kota Padang, bahkan demo tersebut sampai beradarah – darah, namun semuanya itu sepertinya hanya dianggap angin lalu. Agaknya Pemda Padang Pariaman lebih suka menutup telinganya rapat – rapat dari pada mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengkedepankan prinsip, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.

Lalu, setelah Parit Malintang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, apakah penderitaan dan kesengsaraan masyarakat jadi berakhir ? Ternyata tidak,

seperti dituturkan Zulkifli, Sekretaris Forum Petani Parit Malintang, sampai saat penderitaan dan kesengsaraan masih melilit sebagian besar masyarakat, terutama yang tanah mereka menjadi korban dari ketidakbecusan pembangunan kantor bupati itu. “Kami tidak tahu, sampai kapan penderitaan kami akan berakhir. Sepertinya Pemda Padang Pariaman lebih suka membiarkan kami sengsara, dari pada bertegas – tegas dan menegakkan peraturan dalam pembangunan kantor bupati itu,� tutur Uncu Aung, salah seorang korban pembangunan kantor bupati, dimana lahannya hancur terkena erosi.

Uncu Aung mengaku tidak alergi dengan pembangunan kantor bupati, namun yang dirisaukan dan membuat dirinya sangat kesal, karena kesengsaraan mereka sepertinya sengaja dibiarkan berlarut – larut. “Sampai kini belum ada upaya yang dilakukan Pemda Padang Pariaman untuk mengamankan perbukitan Lubuk Balik, tempat berdirinya bangunan kantor bupati, agar tidak runtuh dan tidak erosi ketika terjadi hujan,� tambahnya.

Memang, dari apa yang disaksikan, terlihat dengan jelas, sebagian besar tanah sekeliling bangunan kantor bupati sudah

erosi dan runtuh. Beberapa bagian bangunan sudah tergantung, karena tanahnya dibawa erosi dan menimbun lahan sawah masyarakat yang ada di sekitarnya. “Ini namanya minyak habih samba indak lamak. Kalau hal itu tidak cepat ditanggulangi, saya yakin puluhan miliar uang negara akan terbuang percuma,� tuturnya tersenyum penuh cemooh.

Selain persoalan lahan persawahan masyarakat yang sudah punah, namun belum diselesaikan, jalan menuju lokasi bangunan juga bermasalah, karena ternyata tanah tersebut milik masyarakat yang belum diganti ataupun dibebaskan, sehingga pemilik lahan mendirikan plang larangan menggangu gugat tanah tersebut. “Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman sekarang. Kalau memang ingin pembangunan tersebut berjalan lancar, agar diselesaikan dulu segala permasalahan yang menggerayanginya.

Kalau permasalahannya belum di selesaikan, pasti pembangunan tidak akan lancar. Kalau itu terjadi, berarti puluhan miliar uang negara memang terbuang percuma,� tutur Hendri, aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdomisili di Parit Malintang. (Bersambung)

but keluar dari pekarangan kantor, tapi dasar binatang, begitu petugas lengah sapi-sapi itu nyelonong lagi masuk. “Tadi sudah kita usir, tapi dia masuk lagi, habis gimana lagi,� kata salah seorang petugas pos penjagaan seakan-akan tak ngerti dengan tugasnya.

Wakil Ketua DPRD Sijunjung, Maiyetrinaldi bersama Daswanto, salah seorang anggota Komisi I DPRD setempat, ketika dikonfirmasi, menyayangkan kejadian tersebut. Apalagi yang dimasuki adalah pekarangan kantor bupati, tempat orang nomor satu di daerah ini menjalankan tugas roda pemerintahan, yang mesti dijaga dan dipelihara dengan baik. “Ini menandakan kalau petugas yang telah dipercaya dalam bidang penertiban ternak belum serius dalam bekerja. Masak sapi bisa masuk ke pekarangan kantor bu-

pati sementara dipintu gerbangnya ada pos penjagaan yang dijaga Satpol PP,� katanya.

Persoalan ternak yang dengan bebasnya masuk kota itu, menurut Maiyetrinaldi dan Daswanto, sudah merupakan peristiwa lama dan sering terjadi. Padahal sudah ada Peratuan Daerah (Perda) yang mengatur tentang ternak ini, yaitu Perda No. 12 tahun 1994, tentang penertiban ternak dan peternakan. “Dengan adanya Perda ini semestinya petugas bertindak tegas, karena sudah ada payung hukum yang mengaturnya.

Tidak perlu takut mengangkap ternak yang berkeliaran dalam kota, karena itu jelas melanggar aturan,� katanya.

Disamping itu, tambahnya, kesadaran masyarakat pemilik ternak untuk memelihara ternaknya dengan benar juga sangat

rendah sekali, terbukti mereka dengan semena-mena melepaskan ternaknya begitu saja, dan membiarkannya berkeliaran ditengah kota. Dan kalau dilakukan penindakan oleh petugas, mereka malah ada yang nekad menantang petugas. “Pernah kejadian ada sapi masuk pekarangan rumah Ketua DPRD, kemudian ditangkap petugas piket. Eee‌!, anak sipemilik sapi malah mendatangi petugas dengan membawa parang, dan anehnya lagi, setelah diselidiki pemilik sapi itu ternyata juga berprofesi sebagai PNS. Ini membuktikan kalau kesadaran pemilik ternak sangat kurang sekali,â€? urainya.

Diakui juga oleh Daswanto, untuk melakukan penangkapan ternak yang berkeliaran petugas Pol PP selaku penegak peraturan daerah juga belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, seperti

areal untuk mengkarantinakan ternak hasil tangkapan maupun kendaraan operasional. Ia berharap Pemkab Sijunjung dapat melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu, sehingga tak ada lagi alasan bagi petugas Satpol PP untuk tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak Perda.

Kepala Satpol. PP Sijunjung, Jhon Kanedi. S.Sos, ketika hendak dikofirmasi antara-sumbar.com, ternyata tidak berada dikantornya, menurut keterangan beberapa stafnya, Ka.Satpol sedang keluar. “bapak tidak pak, sedang lagi keluar�.

Sementara Wakil Bupati Sijunjung, Muchlis Anwar, ketika dikonfirmasikan hal ini diruang kerjanya siang tadi merasa sangat kaget, dan tak menyangka kejadian itu bisa terjadi. “Mana mungkin sapi bisa masuk pekarangan kantor bupati, kan ada petu-

gas piket,� katanya dengan nada kaget.

Tapi begitu dijelaskan, Muchlis Anwar, baru yakin kalau kejadian itu memang bisa terjadi, apalagi selama ini masalah ternak ternak berkeliaran di Kota Muaro Sijunjung memang sudah sering terjadi. “Ini merupakan persoalan lama yang tak pernah habishabisnya, padahal petugas Pol PP sudah sering melakukan penangkapan, dan pemiliknya juga sudah dipanggil dan diberi sanksi, tapi sampai sekarang ternak tetap saja berkeliaran,� katanya.

Guna menjaga keindahan kota, ia meminta petugas Satpol PP untuk dapat melakukan operasi secara rutin dan bertindakan tegas dalam melakukan penertiban ternak. “Tangkap saja ternak yang berkeliaran itu, kemudian panggil pemiliknya serta berikan sanksi sesuai dengan aturan yang

telah dibuat. Jangan pandang bulu dalam menegakkan aturan, karena ini menyangkut keindahan kota,� katanya tegas.

Ternak yang berkeliaran itu kata Muchlis Anwar, tidak saja merusak keindahan kota, tapi juga dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengendara. Karena itu, hal ini perlu disikapi dengan serius oleh Satpol PP. Menyangkut kurangnya sarana dan prasarana penunjang, seperti tempat karantina dan kendaraan operasi untuk penertiban ternak, Muchlis Anwar mengakui, saat ini Satpol PP Sijunjung memang belum memilikinya, namun kedepan kekurangan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap akan dilengkapi, sehingga Satpol PP bisa melaksanakan tugasnya tanpa terkendala sarana dan prasarana. ŠAciak

gan nilai yang bervariasi mulai dari Rp 400.000 hingga Rp700.000 untuk bantuan bagi rumah rusak sedang maupun rusak berat, padahal Gubernur Sumatra Barat telah mengeluarkan Surat Edaran tanggal 24 September 2010 berbunyi pada Poin II bahwa dana yang diterima masyarakat tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun baik itu untuk administrasi, transportasi , IMB, RAB dan Materai. Namun faktanya SE Gubernur hanya tinggal edaran saja alias dianggap angin lalu.

Berdasarkan hasil Investigasi BiNNews di lapangan, pada Senin (1/3) di Jorong Pondok yang memiliki 12 Pokmas terdapat

293 KK penerima bantuan dana tahap satu.

Diperoleh keterangan dari FI (48) dari Kelompok Burung Camar, untuk bantuan rumah rusak sedang dengan relisasi dana Rp10 juta, dipotong untuk administrasi oleh Ketua sebesar Rp400.000 lalu pembelian bahan seperti batu pondasi Rp 400.000 / kubik dan Kerikil Rp600.000 per kubik yang disediakan pengurus Pokmas.

MSJ (50), Nelayan Kelompok Rajo Alang yang dikategorikan rumah rusak sedang dengan dana Rp10 juta dipotong Rp700.000 dan bahan-bahan seperti semen dengan harga Rp 55.000 / karung batu per kubik Rp550.000 dan krekel I mobil Rp

400.000.

Lain lagi pengakuan AR (33) pedagang ikan berrumah papan yang roboh dengan kategori rumah rusak sedang mendapatn dana bantuan Rp10 juta tapi yang dibayarkan 50% saja yakni Rp 5.000.000 lalu dipotong Rp 400.000 guna admistrasi kata pengurus, aku AR. Sedangkan pengakuan SN ( 33) warga Jorong Pondok mengatakan khusus yang saya lihat di Jorong Pondok banyak terdapat kejanggalan yang terjadi contoh untuk kategori rumah rusak sedang dikategorikan rumah rusak berat dan sebaliknya, ada juga yang tak kena gempa namun diupaya-

kan ke pengurus kelompok agar didata kalau berhasil bagi fee. “Contoh bila dana bantuan dapat Rp15 juta lalu dibagi dengan pengurus Rp2 juta. Di Jorong ini juga banyak terdapat rumah yang kena gempa namun tak terdata begitu sebaliknya bahkan dalam pengurusan tersebut ada yang mengatakan dananya untuk Jorong dan pak Wali serta pak Camat,� kata SN. Camat Sasak Ranah Pasisia Munizar Buyung (2/3) mengaku sudah melakukan koordinasi dengan PJOK, “Pembentukan Pokmas independen yang di SK kan oleh Camat guna mendata yang tertinggal kalau terjadi pemotongan itu sudah salah kaprah,�

katanya.

Terkait adanya pengakuan pemotongan dana dari warga penerima bantuan yang di berikan untuk Pak Camat, “Dalam pembagian uang itu, Camat tidak tahu menahu dan tidak mengetahui sama sekali,� aku Munizar.

Sementara di Jorong Pondok, Syahmiral kepada binnews (1/3) mengatakan penyaluran dana gempa khusus tahap I berjalan aman , lancar dan peringkat I khusus kejorongan Pondok dan penyaluran dana gempa tepat sasaran,� jelasnya Daerah lain seperti di Kecamatan Kinali Jorong IV Koto Dusun Aia Putiah pemotongan malah mencapai Rp800.000 / KK.

Tagor, Wakil Kepala Dusun Kampong kami hanya mendapat 25 rumah dan itupun banyak yang belum terdata sesuai kenyataan di lapangan hal ini sangat disayangkan karena pemotongan mencapai Rp800,.000 dan banyak rumah penduduk yang tak terdata dan berharap kepada pemerintah kabupaten agar ditinjau ulang keberadaanya dan saya berharap kepada aparat penegak hukum agar diproses,� pinta pejabat Dusun ini.

Bupati Pasaman Barat H. Bahruddin. R MM (3/3) saat dikonfirmasi menegaskan, “Jika cukup bukti harus diproses sesuai hukum yang berlaku,| tegasnya kepada BiNNews. ŠBuyung

kebetulan kayu yang diambil kayu sirih-sirih namanya, kayu dipotong-potong lalu dibuang lagi di pingir jalan, sesudah kayu dibuang dia pergi menuju ke arah kandang Kambing. Waktu kejadian itu pada hari Jum’at sekitar pukul 10.30, kalau disini hari Jum’at pekerja di lading pada libur, sedangkan si korban dia tiap hari menjaga kambingnya,� jelas Aliman.

Sementara saksi Rita, “Pelaku mampir di rumah saya, saya tanya mau kemana pak Uwo ? mau cari kayu untuk toggak rumah katanya, dimana ada Ta katanya bertanya, carilah surang pak Uwo jawab saya. Tidak lama sesudah itu sekitar seperempat jam dai pergi ke arah belakang pondok menuju ke arah kejadian ke kandang Kambing, setelah itu saya tidak tau lagi,� jelas Rita.

Sedangkan, Dalima (Gadih Gadang) yang merupakan kakak kandung Siti. Dalima menceritakan pengakuan Siti sesudah diperkosa Wil. “Siti menangis-nangis sambil berkata, awak besok ndak mau kembala kambing lagi, kalau tidak ada orang di ladang. Mengapa begitu Tanya Dalima, karena tadi ada orang di ruang si Gitok tu kemari (Wil) saya sedang menyapu kandang kambing tiba-tiba Wil berdiri di pintu sambil memegang senjata tajam (ladiang) saya mau dipegangnya, saya tidak mau, saya diancam pakai golok mau dibunuh kalau tidak

mau, saya mau menjerit lalu mulut saya ditutupnya dan saya didorongnya langsung jatuh lalu pakaian dalam saya dibukanya dengan paksa sehingga.., setelah itu saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi,�ujar Siti seperti ditutrkan kembali oleh Dalima.

Setelah itu Dalima langsung melaporkan ke Buyung. Buyung melapor ke Kepala Jorong Pekonina, kemudian jorong lapor ke Walinagari Pekonina,Wali menyuruh buyung melaporkan ke Kaposek Sungai Pagu. “Sekarang kondisi korban sangat trauma,� aku Dalima.

Saat Kapolsek Sungai Pagu di komfirmasi, diperoleh jawaban bahwa polisi masih meminta saksi nyata, saksi yang melihat langsung Siti diperkosa, “Sekurang-kurangnya saksi melihat pelaku menuju ke arah kandang kambing, hadirkanlah saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan tersebut,� kata Kapolsek Sungai Pagu, AKP Firmasnysah Sebagimana direalis BiNNews sebelumnya, dengan judul “Kelamin Siti Lecet di Kandang Kambing Setelah Dipaksa Wil Bersetubuh�

Kejadiannya memang telah berlangsung sebulan lebih lalu. Siti terpaksa tidak berani membuka mulut karena diancam Wil akan dibunuh. Namun karena tidak tahan dengan penderitaan batin yang membuat tubuhnya kian kurus serta mulai terdengarnya

desas desus di lingkungan tetangga, akhirnya Siti melaporkan juga perlakuan paksa berupa kejahatan kelami yang dilakukan Wil yang sudah memiliki istri berprofesi guru di Solok Selatan.

Tak tanggung-tanggung, hasil visum menyebutkan di kemaluan Siti ditemukan luka lecet pada vagina bawah dan luka lecet pada bibir kemaluan dalam sebelah kanan.

Siti baru melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Sungai Pagu Solok Selatan dengan nomor laporan, Pol:STPLP/03/1/ 2011 yang berbunyi telah terjadi tindak Pidana kejahatan terhadap kesopanan/perkosaan. Laporan diterima Brigadir Fadli Soni pada 1 Januai 2011 lalu.

Kejadiannya di salah satu kebun jeruk di dalam kandang Kambing di Jorong Pekonina Kecamatan Pauh Duo, Solok Selatan, korban bernama Siti (45) suku Tanjung sementara pelaku bernama Wil (40) alamat Pekonina.

Setelah melapor ke Polsek, Siti langsung dibawa ke RSUD untuk divisum et Revertum dengan no 01/V et R/RS-2011.

Hasil pemeriksaan bahwa korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan baik.

Payudara ukuran normal tidak terdapat tanda-tanda luka atau lecet memar.

Hasil pemeriksaan dalam ditemukan terdapat lecet pada bibir kemaluan sebelah kanan ukuran 5 mm x 5 mm x 2 mm pada

arah jam 9. Terdapat luka lecet pada bagian bawah kamaluan arah jam 6 ukuran 4 mm x 3mm x 1 mm. selaput dara terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam 3,6,9. Kesimpulan Pemeriksaan dari Dr Roza Sriyanti, SpOG, ditemukan luka lecet pada vagina bawah dan luka lecet paqda bibir kemaluan dalam sebelah kanan, selaput darah tidak utuh robekan luka lama.

Menurut laporan masyarakat jorong Pekonina pelaku Wil sering kali melakukan perbuatan serupa tapi para korban tidak berani melapor ke pihak berwajib karena tidak ada gunanya melapor kepolisi. “Susah juga kada melaporpun seakan tidak ada gunanya. Buktinya pelaku masih enak-enak saja diluar. Dunia memang sudah semakin tua,� jelas salah seorang pemuka masyarakat yang tak bersedia dituliskan namanya.

Kapolsek Sungai Pagu, AKP Firmansyah saat ditemui BiNNews saat itu mengatakan bahwa perkara perkosaan tersebut belum memenuhi unsur-unsur pidana, saksi tidak ada karena tidak ada yang melihat secara langsung. Visum cuma saksi ahli bukan saksi yang melihat atau yang tau terjadinya tindak Pidana tersebut. Tapi seandainya masih ada bukti-bukti baru yang bisa meyakinkan terhadap tersangka maka tidak menutup kemungkinan akan diproses lebih lanjut,� jelasnya. ŠSusriati

akhrinya berujung damai. Pihak PT. Adta Surya Prima mengakui keteledorannya dan berjanji membantu pembangunan musholla setempat.

Sebagaimana pernah diberitakan BiNNews, BPBD selaku penanggungajawab atas pelaksanan pengerjaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Paket Empat, Bendung Bandar Panjang sebesar Rp1.528.193.000 di Jorong Sawah Sudut, Kenagarian Selayo, Kecamatan Kubung,Kabupaten Solok dilaksanakan PT. Adta Surya Prima dengan managernya Gusfirman yang lebih populer dengan panggilan Aciak.

Perdamaian berlangsung pada Minggu(27/2) di rumah gadang Dt. Rajo Alam di jln. Andalas No.10,Jorong Galanggang Tangah, Selayo.

Menurut M.A.Dalmenda Dt.Pamuntjak Alam, S.Sos.,M.Si mewakili dan juga salah seorang anggota kaum Dt. Rajo Alam yang ikut menandatangani surat somasi tersebut menuturkan bahwa telah ada perdamaian antara kaumnya dengan Aciak dalam secara badunsanak melalui musyawarah dan mufakat.

Diakui Menda Pamuntjak sapaan akrabnya, pihaknya menyambut baik atas keinginan Aciak untuk bertemu di rumah gadang kaumnya guna membicarakan somasi yang kami sampaikan yang sempat ditembuskan ke Bupati Solok,DPRD, Polres Solok cq Polsek Kubung, Camat Kubung, Walinagari Selayo, KAN Selayo, Walijorong Sawah Sudut Selayo Kedatangan Aciak yang sebelumnya telah ada pembicaraan

dengan BPBD Kab Solok yang telah merespon secar positif surat somasi dari kaum Dt. Rajo Alam hingga tercapai perdamain. “Berkat kepedulian Pemkab Solok melalui BPBD dan dengan dijiwai sportivitas yang tinggi Mak Aciak baik secara pribadi maupun sebagai pelaksana proyek yang bertanggungjawab penuh meminta telah maaf atas “kelancangan� ketika awal memulai pengerjaan proyek tersebut.Namun demikian Mak Aciak mengakui tidak ada niatnya dengan sengaja untuk menyerobot, merusak struktur tanah dan meletakkan bahan material di atas ulayat Dt. Rajo Alam tanpa izin. “ujar Menda Pamuntjak Hal ini, lanjut Menda Pamuntjak mengutip penjelasan Aciak, lebih disebabkan komunikasinya yang tidak bagus dengan orang kepercayaannya di lapangan yaitu mamaknya Mukhtar Dt. Rajo Nan Gadang alias Yong Pidik yang melaporkan bahwa segala persoalan dilapangan telah selesai yang dikaitkan pengakuan kemenakan Dt.Rajo Alam yang bernama Mus mengaku penggarap lahan dan nanti dia yang bertanggungjawab mengurus kepada mamaknya (Dt.Rajo Alam) namun hal itu tidak terlaksana.

Artinya,laporannya asal bapak senang,urai Aciak yang merupakan putra Alahan Panjang, Solok tersebut menjelaskan.

Menda Pamuntjak mengutip pernyataan Aciak, jadi ternyata dia tidak mendapat laporan yang akurat dari orang kepercayaannya dilapangan dan memang diakuinya saat mulai alat berat masuk dan pengiriman material dia tidak turun kelapangan karena

sibuk dengan urusan sebagai Ketua Gapensi Solok dan kesibukan lainnya. Setelah diurut ujuang tali dan pangka talinya serta sasok jaraminya maka Aciak memutuskan untuk menemui Dt. Rajo Alam cs dengan manapiak bandua rumah gadang orangtua kaum Dt. Rajo Alam guna untuk menyelesaikan masalah. �Kami jelaskan juga kepada Aciak bahwa sebelumnya telah menanyai kemenakan kami yang bernama Mus (55) mengenai izin masuknya alat berat dan penumpukan bahan material dikawasan lahan yang dia garap dan dia mengakui tidak pernah memberi izin, hanya saja ia diberikan pengganti tanaman getah sebanyak Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang rusak akibat alat berat masuk. Si Mus tidak berhak memberikan izin, karena dia hanya menggrap lahan dalam batasan pinjam pakai serta bagi hasil untuk tanaman keras dimulai sejak dari mamaknya bernama Nganjuak sejak tahun 1957 yang dipinjamkan secara surat menyurat oleh niniak kami Haji Tara Dt. Rajo Alam, “ jelas Menda Pamuntjak Selain dari permintaan maaf yang tulus disampaikan Aciak juga menawarkan kompensasi dengan uang ganti rugi atas struktur tanah yang rusak dan pemalakaian lahan untuk penumpukan bahan material, pihak Dt. Rajo Alam keberatan, namun disarankan untuk menyalurkan dalam bentuk material/bahan bahan bangunan ke Mushola Almuttattahirin di Jorong Batu Palano,Nagari Selayo dalam keadaan terbengkalai pengerjaannya yang juga berada

di atas tanah kaumnya dibangun bersama masyarakat setempat. Kemudian meminta Aciak untuk memperkerjakan pemuda yang nganggur atau petani setempat berdasarkan kebutuhan pengerjaan proyek. �Jauh niat kami dari keinginan untuk berladang rupiah pula di atas persoalan ini.

Hanya saja kami ingin memberitahu, memperjelas dan mempertegas bahwa tanah ulayat yang dimasuki dan digunakan oleh PT. Adta Surya Prima masih bertuan atau ada pemiliknya. Kami anggap ini sebagai sebuah proses pembelajaran bagi berbagai pihak terkait. Kami juga berharap setelah ada perdamaian terasa badunsanak ini semoga pengerjaan proyek tersebut dapat berjalan lancar karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak dalam penggunaan air untuk pertanian, Bahkan Mak Aciak mengakui bertambah lagi dunsanaknya di Andaleh Selayo “ sebut Menda Pamuntjak seorang jurnalis yang noatebene anggota dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Padang Panjang.

Disela perundingan menuju perdamaian tersebut diselingi makan ketan hitam bersama dengan goreang pisang rajo sarai yang disuguhi Hj. Agusti,orangtua Dt. Rajo Alam cs. Perdamaian ini akhiri saling bersalam-salaman antara Aciak dengan IskandarDt. Rajo Alam serta anggota keluarganya diantaranya, Alri Dt.Pamuntjak Sutan, SPT, Iswandi Dt. Garak Batuah dan M.A.Dalmenda, S.Sos.M.Si. ŠBiNNews

Dana............................

Diancam............................ atas pengaduan yang diajukannya. Polsek Sungai Pagu meminta saksi nyata, yakni saksi yang melihat Siti di Perkosa.

Mendengar jawaban polisi tersebut terang saja beberapa masyarakat Jorong Pekonina yang mendampingi Siti ke kantor polisi tersebut kesal, “Mana ada saksi mata, mana ada orang yang melihat langsung Siti diperkosa, kalau ada saksi yang melihat Siti di Perkosa tidak akan terjadi yang namanya

Perkosaan, untuk menjawab itu maka Siti mengadu ke polisi. Ada apa sebenarnya dengan Kapolsek beserta anggotanya,� kata salah seorang warga Pekonina.

Tiga orang saksi yang mau memberikan keterangan tentang Siti di Perkosa diantaranya Aliman (warga Pekonina), “Saya melihat dari jarak 20 meter, saya sedang memotong di ladang, saya melihat pelaku (WIL ) datang dari luar dan mengambil kayu,

masyarakat yang meminta. Saya dipilih oleh ribuan masyarakat Pasaman Barat dan itu merupakan amanah bagi saya.

Demikian ditegaskan Bupati H. Baharuddin R MM saat menerima pendemo mahasisiswa Sumut asal Pasaman Barat (3/3). Mahasisiswa menginginkan Bupati mundur dari jabatanya yang akhirnya membuat bupati “taburansang� dan mengatakan jangan asal demo saja kepada demonstran.

Pendemo menilai Bupati tak mampu dan gagal memimpin namun ketika Bupati balik bertanya apa buktinya, para demonstran tak bisa menjawab, demo yang semula menghujat Bupati kini malah meneriakan hidup Bupati.

Menurut mahasiswa alasan mereka menginginkan Bupati mundur karena diduga banyak terjadi penyimpangan seperti money politik penerimaan CPNS 2010 dan berbau KKN, Bupati hanya mementingkan pribadi dan golongan dengan mengorbankan kepentingan rakyat, pemerintah dinilai otoriter dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang hanya berdasarkan kekuasaan dan

jabatan tanpa memikirkan dan memeperdulikan nasib rakyat minta dihentikan didiskriminasi golongan dan nepotisme.

Ketika Bupati balik bertanya mana bukti dan minta ditunjuk siapa pelakunya, mahsiswa berdalih tidak perlu siapa orangnya yang penting ada terjadi.

Jika anda-anda saja yang baru meminta saya mundur saya tidak akan mundur jika seluruh rakyat meminta maka saya siap mundur, saya dipilih ribuan rakyat dan itu merupakan amanah bagi saya ungkap Bupati Bahar “Bila saudara- saudara melihat ada penyimpangan, kecurangan dan nepotisme mana buktikan lalu serahkan pada saya hari ini juga saya akan bertindak,� jelas Bupati yang terkenal tegas ini Aksi yang belangsung satu jam berakhir dengan aman dan damai dan bupati meminta tuntutan mereka minta di bacakan seluruhnya. Jika ada kecurangan polisi dan jaksa penegak hukum jika ada pegawai yang terbukti melanggar silahkan ditahan, saya tidak akan halangi, tegas bahar. Š Buyung

dinihari itu tidak menduga rumahnya kedatangan maling dan menyekap seluruh anggota keluarganya.

Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto melalui Kabag Ops Polres Dharmasraya, Kompol Jamalul Ihsan mengatakan bahwa pelaku diperkirakan enam orang, selain uang dan perhiasan, pelaku juga membawa 1 unit laptop dan 1 telepon genggam milik Paimin. “Pelaku masuk dengan cara mendobrak pintu menggunakan palu, setelah itu penghuni rumah disekap dalam kamar. Korban sempat melakukan perlawanan namun kare-

na kekuatan tidak seimbang, Paimin dipukul pelaku menggunakan senjata api laras panjang. Kini para pelaku sedang dalam pengejaran dan penyelidikan Satreskrim Polres Dharmasraya,� jelas Jamalul Ihsan.

Kompol Jamal berharap, masyarakat tetap tenang dan terus meningkatkan kewaspadaan menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, “Bila ada orang yang tidak dikenal dengan tabiat mencurigakan segera laporkan ke polisi. Jajaran Polres Dharmasraya akan terus memantau perkembangan termasuk akan menggelar operasi keamanan bersama masyarakat,� katanya. ŠYat

Bahar............................

Pencuri............................

Fadlus............................

R terjawab sudah. Jumat, (4/3) Bupati melantik sejumlah pejabat eselon II dan III. “Saya berharap pejabat baru ini benarbenar melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya dan bekerja lebih baik lagi,� harap Bahar.

Pada pelantikan tersebut, Nazuari menjabat Kepala Dinas Koperindag, Fadlus Sabi menjabat Kepala Dinas Catatan Sipil,

Fadlus Sabi mengatakan sistim pelayanan dan pendataan warga perlu dilakukan seingga pendatang tercatat dengan baik teruitama untuk mengetahui darimana asal usulnya. “Kami akan melakukan koordinasi kerja dengan seluruh Camat terkait pendataan ini sehingga kedepan tidak ditemukan lagi adanya warga yang memiliki KTP ganda,� katanya. ŠDedi Candra

Akhirnya............................

Bahar: Jagung Pasbar mesti Berorientasi Ekspor Bupati Pasbar Belajar Budidaya Jagung ke Gorontalo PASAMAN BARAT, BiNNews — Komitmen Bupati Pasaman Barat Baharuddin menjadikan daerah yang dipimpinnya sebagai kawasan sentra produksi jagung di Sumatera Barat kelihatannya tidak mainmain.

Buktinya, selain menyiapkan pendukung dan alokasi anggaran dari APBD, besarannya untuk tahap awal saja mencapai Rp500 juta untuk kebutuhan pengadaan bibit unggul dan pupuk.

Bupati yang dipanggil berbagai kalangan dengan sebutan Inyiak Bahar ini tak segan-segan belajar ke daerah yang telah terbukti sebagai penghasil jagung.

Provinsi Gorontolo dipilih menjadi tujuan kunjungan kerja pada 22-25 Februari 2011 lalu. Sebab Gorontalo merupakan daerah yang terkenal dan sukses dengan jagungnya, “Mengapa tidak kita belajar ke daerah yang telah terbukti sukses memproduksi jagung walau ke Gorontalo sekalipun sehingga konsep dan mekanisme serta ilmu pengelolaan dan manajemen lainnya juga bisa diterapkan di Pasaman Barat,” jelas Baharuddin R. Berbagai kalangan terkait pun diboyong sang Bupati ke Gorontalo tersebut, termasuk kalangan anggota DPRD setempat. Sebab, sebagai bagian dari pemerintah daerah, DPRD Pasaman Barat mendukung program pemberdayaan tanaman jagung dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat di sektor pertanian.

“Kunjungan kerja ini harus bermanfaat buat Pasaman Barat terutama untuk mempelajari bagaimana pemerintah daerah lain membuat kebijakan dan menjalankannya sehingga program dan kegiatnnya berjalan dengan baik,” kata Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K. Termasuk tambah Daliyus adalah soal system pengelolaan keuangan mesti lebih transparan dan terbuka, “DPRD Pasaman Barat bersama legislatif siap bekerjasama demi kepentingan daerah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Kita mesti bersinergis dan saling mendukung bila program dan kebijakan pemerintah tersebut pro rakyat,” tegasnya.

Bahar menjelaskan, Pasaman Barat memiliki lahan 40.973 hektar dengan produksi 25.476 ton jagung per tahun. Produksi jagung dari kabupaten pemekaran ini memasok kebutuhan sekitar 70% lebih pasar jagung Sumatera Barat.

“Bila kita benahi dengan baik maka produksi jagung Pasaman Barat akan terus meningkat sehingga berorientasi eskpor, apalagi sebentar lagi pelabuhan Teluk Tapang akan beroperasi sehingga biaya transportasi ke Teluk Bayur dapat ditekan,” kata Bahar optimis.