Koran BiNNews edisi 226

SOLOK, BiNNews — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah senantiasa menggalakkan tiga pilar pembangunan dianAsmairizal taranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera.Untuk pencapaian Hal. 11

Pembangunan Pasar Padang Panjang Segera Direalisasikan PADANG PANJANG, BiNNews — Setelah sempat tertunda beberapa waktu, rencana pembangunan Pasar Padang Panjang yang akan dibanSuir Syam gun oleh PT.Cultindo Erasmas, segera direalisasikan pada tahun ini. Proses pembangunan telah mulai dilaksanakan

Terungkap di Sidang Pengadilan Negeri Pariaman

Putri Syafinar Saksikan Ibunya sedang “Dicoblos� Oknum Anggota KPU PADANG PARIAMAN, BINNews — Persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman Selasa (12/4) lalu dengan terdakwa Syafinar, 45 tahun, penduduk Pasar Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman semakin menarik untuk diikuti.

Kenapa tidak, kalau sebelumnya Syafinar yang dilaporkan M. Nur, pensiunan polisi dan anggota KPU Padang Pariaman, ke Polsek Pauh Kambar, dengan tuduhan pemerasan, di pengadilan keadaannya jadi terbalik. Per-

M. Nur

Syafinar

sidangan tersebut sepertinya berubah jadi ajang menelanjangi kebobrokan moral M. Nur. Menurut Syafinar, ibu rumah tangga dengan enam orang anak

itu, dirinya ibarat orang yang sudah jatuh ditimpa tangga.

Selain teraniaya karena buaian janji manis M. Nur, dirinya harus jadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Pariaman, sebagai tindak lanjut dari laporan mantan Wali Nagari Pauh Kambar ke polisi. “Padahal ketika dirayu dan diajak berselingkuh dulunya, M. Nur memuji-muji saya setinggi langit dan berjanji akan menikahi saya Hal. 11

Evaluasi Proyek APBD Bermasalah di Dinas PSDA Sumbar

Sekda Tugaskan Biro Pembangunan Evaluasi Proyek PSDA PADANG, BiNNews — Menyikapi pemberitaan Koran BiNNews tentang penggunaan dana APBD untuk mengerjakan proyek sungai kewenangan pemerintah pusat, dan kerusakan serius pada proyek yang baru selesai dikerjakan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, H. Mahmuda Rivai, SH, MM segera menugaskan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Rantau (Biro Pembangunanred), Drs. Suhermanto Raza, SH, MM untuk melakukan evaluasi ter-

hadap proyekproyek PSDA bernilai ratusan miliar tersebut. “Kita segera menugaskan Kepala Biro Pembangunan untuk mengevaluasi proyek-proyek tersebut,� sebut Kantor Dinas PSDA Sumbar Mahmuda Rivai, Kamis (14/4) di ruang kerjanya. ke lapangan bersama Dinas PSDA,� “Kerusakan dan proyek yang be- tambahnya. “Pekerjaan tersebut lum sempurna seperti diberitakan harus sesuai dengan kontrak Koran BiNNews itu mesti di-check Hal. 11

SPBU Kinantan milik Pemkab Sijunjung

PASAMAN BARAT, BiNNews — Kasus pembebasan Yustrital Cs dari rumah tahanan menuai kontroversi. Sebab, pelepasan tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan mentepakan terdakwa tetap harus mendekam dalam tahanan.

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat 8 Desember 2010 nomor 140 /Pid .B/2010 /PN.PSB menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama sama Mahmud

Abu PLTU Sijantang Ancam KeselamatanWarga SAWAHLUNTO, BiNNews — Buntut unjuk rasa warga Desa Sijantang Koto kecamatan Talawi pada Kamis Dua pekan lalu terkait beterbangannya abu (fly ash) sisa pembakaran batubara PLTU sektor Ombilin karena kerusakan alat yang meresahkan warga itu, Kamis malam (14/4) pihak PLTU dan warga melakukan duduk bersama di Masjid desa setempat.

Dalam kesempatan itu, dengan gambalang warga menuding abu PLTU baik dari sisa pembakaran maupun abu jalanan akibat transportasi truk pengangkut batubara telah mengancam kesehatan dan keselamatan warga.

Hal. 11

Kejari Tunggu Petunjuk Kejagung

Uang Tak Ada SPBU Milik Pemkab Sijunjung Terancam Tak Beroperasi

DPRD Limapuluhkota Temukan Timah Ilegal

Tahanan Lepas Ada Apa dengan Kepala Rutan Talu Pasbar?

Hal. 11

BBM Terkatung-katung dalam Bak Penampungan

Hal. 11

LIMAPULUHKOTA, BiNNews — Komisi B DPR D Lima Puluh Kota dalam rangkaian kegiatan rutin Reses (turun ke lapangan), Kamis (14/4) di Nagari Tanjuang Balik, Kec. Pangkalan, tanpa sengaja menemukan hasil Tambang illegal Timah hitam.

Hal. 11

Hal. 4

Hal. 11

Ratusan Juta Buat Kesehatan Masyarakat

Selengkapnya

PASAMAN BARAT, BiNNews — Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat cukup memprihatikan . Pada Nofirman 2010 saja korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 86 orang mening-

Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman Bakal Berbuntut Panjang

Walhi: Mantan Bupati Muslim Kasim Harus Bertanggungjawab!

Ada Pelanggaran Undang-undang Pemkab Diminta Susun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Menteri Negara Lingkungan Hidup Bakal Turun Tangan

Jalan Sempit & Rusak Penyebab Kecelakaan Lalin di Pasbar

Ada Aliran Dana Mencurigakan di Dinas Pendidikan Sijunjung

SIJUNJUNG, BiNNews — Walau BBM sudah dimasukkan ke bak penampungan SPBU Kinantan milik Pemkab Sijunjung sudah cukup lama namun hingga Senen, (11/4) SPBU tersebut belum juga berfungsi.

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin disaat memberi arahan pada PNS dalam apel gabungan di depan kantornya, (11/4) pernah mengatakan bahwa dalam minggu ini, SPBU Kinantan milik pemkab Sijunjung tersebut akan diresmikan. Sementara, Rapani, Direktur Perusda Kinantan Sijunjung, saat di temui BiNNews mengatakan, “ Sebenarnya SPBU tersebut sudah bisa

SIJUNJUNG, BiNNews — Beberapa bulan yang lalu, 6 orang petinggi di dinas pendidikan kabupaten Sijunjung di periksa kejaksaan negeri Sijunjung, untuk dilakukan penyelidikan, tentang kasus dugaan penyalahgunaan penyimpangan dana tahun anggaran 2009 dan tahun 2010 untuk dinas pendidikan kabupaten Sijunjung yang masuk ke rekening pribadi bendahara.Hal ini terungkap berangkat dari laporan PPATK (Pusat

Hal. 11

Hal. 11

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

2

JENDELA Tempatkan 2 Orang Anggota dan Berikan Layanan Keamanan 24 Jam

Tajuk

Pembangunan yang Tak Berwawasan IRONI memang, saat daerah ini berkekurangan dana untuk membangun berbagai infrastruktur publik, Pemkab Padang Pariaman ketika dipimpin Bupati Muslim Kasim justeru membangun kantor Bupati di tengah lahan belantara yang kritis.

Puluhan miliar dana rakyat telah terkeruk untuk membiayai proyek ambisius sang kepala daerah yang terkesan memaksakan kebijakannya selaku Bupati dalam memilih lokasi yang tidak direkomendasikan oleh tim kajian yang dibentuknya sendiri.

Mengapa puluhan miliar, sebab pembangunan gedung Bupati ini tidak hanya kantor melainkan infrastruktur berupa jalan juga sudah digarap walau dikerjakan secara sporadic dan sepotong-potong (entah bagaimana design perencanaannya).

Sepintas, gedung tersebut memang terlihat megah. Namun kemegahan tersebut seakan tak bermakna apa-apa karena kantor sang Bupati itu berdiri kokoh dan terkesa angkuh di tengah hutan belantara dengan kondisi lahan yang kritis.

Di sekitar gedung, jurang dalam dan menganga telah terbentuk karena tergerus air saat hujan, tanah berpasir dengan kontor berbukit ini tidak disanggah oleh daya dukung ekosistem/lingkungan yang memadai yang bakal mampu menahan erosi.

Kondisi gedung tersebut kini bisa terancam ambruk bila lahan kritis yang melingkupinya tidak segera direhabilitasi. Mesti direhab kembali bila bangunan tersebut tidak ingin tenggelam dan hanyut tergerus erosi.

Namun menurut sumber BiNNews, biaya rehabilitasi lahan kritis tersebut bakal memakan anggaran luar biasa besar, bahkan lebih besar dari dana untuk membangun gedung baru Bupati tersebut.

Beginilah salah satu potret kebijakan yang tidak taat azaz. Bila sejak awal taat azaz dengan mengikuti hasil rekomendasi tim ahli atau terlebih dahulu melengkapi dukumen Amdal sebelum proyek dibangun maka kondisi ini dipastikan tidak akan terjadi.

Bengkalai mantan Bupati Muslim Kasim mau tak mau mesti dipikul oleh Bupati Ali Mukhni karena bagaimanapun juga terkait dengan anggaran dan kepentingan Pemkab Padang Pariaman.

Kebijakan membangun dengan menggunakan uang rakyat tanpa wawasan ini jelas-jelas telah merugikan banyak pihak, selain menggerus anggaran yang bisa dialihkan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.

Kerusakan lingkungan di sekitar bangunan hingga dampak kerusakannya terhadap persawahan rakyat sehingga ratusan hektar sawah-sawah itu kini tak lagi berproduksi di sisi lain jelas-jelas sebagai salah satu bentu kezholiman dan kebiadaban tiada tara.

Belajar dari kasus ini, seyogyanya dapat menjadi pembelajaran bagi pengambil kebijakan bahwa bertanggungjawablah terhadap penggunaan uang yang bukan milik nenek moyang tersebut.

Uang tersebut berasal dari instrument pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh rakyat. Siapapun rakyatnya tentu berharap uang tersebut kembali dibelanjakan dengan airif dan bijaksana untuk kepentingan bersama. Sekali lagi hanya untuk kepentingan bersama. ***

Satpol PP Sumbar Hanya Dibayar Bank Nagari Rp1,5 Juta PADANG, BiNNews — Dengan alasan menjaga aset daerah, Satpol PP Sumbar menugaskan dua orang anggotanya ke Bank Nagari Kantor Kas Kantor Gubernur sebagai petugas pengamanan. Disamping itu, bank plat merah milik Pemprov Sumbar dan beberapa Pemkab/Pemko se-Sumbar itu juga mendapat layanan keamanan 24 jam. Ironisnya, sebagai imbalan jasa pengamanan, petugas dan komandan Satpol PP Sumbar hanya dibayar masing-masing Rp500 ribu per bulan oleh manajemen Bank Nagari.

Menurut Ir. H. Edi Aradial, MBA, Kepala Satpol PP Sumbar, penempatan petugas Satpol PP Sumbar di kantor Bank Nagari tersebut sudah berlangsung lama. “Jauh sebelum saya jadi Kasat. Tapi, kini sudah digilir penempatannya,� ujarnya, Senin (11/ 4) via ponselnya. “Itu dilakukan untuk menjaga aset daerah yang ada di komplek Kantor Gubernur,� jelasnya. “Pihak Bank Nagari memberi honor petugas masing-masing Rp500 ribu perbulan,� tambahnya sembari menyebutkan, sebagai Kasat dia juga mendapat Rp500 ribu per bulan sebagai biaya koordinasi pengamanan. “Uang tersebut langsung diberikan kepada petugas yang kami tugaskan di sana,� jelas Edi Aradial lagi. “Uang yang saya terima digunakan untuk biaya koordinasi pengamanan kantor bank tersebut,� tambahnya. “Jadi tak ada pula yang dimasukan ke kas daerah, karena jumlahnya hanya sedikit. Dan, itu hanya sebagai honor petugas dan biaya koordinasi saja,� tambahnya lagi sembari mengatakan, tak mungkin pula ada penempatan Satpam di kantor bank tersebut, karena di komplek tersebut ada petu-

gas Satpol PP. “Itu semata-mata hanya untuk menjaga aset daerah,� tegasnya.

Wiwik, Kepala Bank Nagari Kantor Kas Kantor Gubernur tak berhasil dikonfirmasi.

Telepon Koran ini tak diangkatnya. SMS yang dikirim juga tak dibalasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan berapa sesungguhnya biaya pengamanan yang dibayarkannya kepada Satpol PP Sumbar. Yang jelas, banyak pihak sangat menyesalkan rendahnya biaya pengaman-

an tersebut. Lagi pula mestinya harus jelas dasar hukum penempatan petugas Satpol PP di sana, dan pembiayaannya juga harus didukung payung hukum yang jelas. “Sehingga tak ada kesan pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi,� sebut seorang pejabat di Kantor Gubernur. ŠYuska Kantor Bank Nagari di Komplek Kantor Gubernur Sumbar

PEMBINA: H. Halius Hosen, SH, KETUA DEWAN REDAKSI: H. Halius Hosen, SH ANGGOTA DEWAN REDAKSI: Belly Saputra Dt Jano Sati, Ir Insannul Kamil, M. Eng, M. Nurnas, Syahrial, BSc, Hidayat, SS REDAKTUR PELAKSANA: Novermal Yuska, SEKRETARIS REDAKSI/ADM/KEUANGAN: Sania Putri REDAKTUR BISNIS: Erick Hariyona REPORTER PADANG: Melba, Idwar, Suhaidi Olon PESISIR SELATAN: S. Bayang PASAMAN: Rismainaldi, SOLOK: Yuslir Maitam, Aznul Hakim, S.Sos, Zaldi Novra, S.Pd, Alfimitra, Eki Rika Riado SAWAHLUNTO: Amin Pratikno, SIJUNJUNG: Martius SOLOK SELATAN: Susriati AGAM: A. Tantowi PAYAKUMBUH/LIMAPULUHKOTA: Rachpendri DHARMASRAYA : Hasanuddin, Padang Panjang: Yurnalisman, John Kenedi KOTA PARIAMAN: Indra Koto, PADANG PARIAMAN: Dwiwarman Chaniago, SH PASAMAN BARAT: Dedi Chandra, Buyung Doang PEMASARAN/BAGIAN DISTRIBUSI : Afrizal (bgzal). LAYOUT : Adi ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan Delima No. 27 Ujung Gurun, Telp/Fax. (0751) 38834 Terbit Setiap Senin, harga eceran Rp5.000/eksamplar, Tarif Iklan: satu halaman Rp3.000.000 REKENING GIRO: Bank Nagari : 2100 0103 .01132-2 An. CV BiNNews Andalas Media, PENCETAK: PT Genta Singgalang Press (isi di luar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran BiNNews dilengkapi tanda pengenal dengan masa masih berlaku. Wartawan dan karyawan BiNNews aktif hanya yang namanya tertera di dalam Box Redaksi

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

3

Pelantikan Pejabat Eselon II dan III di Kabupaten Padang Pariaman

Untuk Kepentingan Daerah & Masyarakat PADANG PARIAMAN, BINNews — Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terjadi juga. Sebanyak 33 pejabat eselon II dan III dilantik dan ditempatkan pada berbagai posisi oleh Ali Mukhni, Bupati Padang Pariaman. “Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kepentingan daerah dengan pertimbangan yang matang, bukan karena dendam atau sakit hati,� kata Ali Mukhni.

Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman priode 2010-2015, inilah pertama kalinya Ali Mukhni – Damsuar melakukan mutasi dan promosi sekaligus melantik pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam jumlah puluhan orang.

Pelantikan dilakukan tanggal 30 Maret 2011 lalu terhadap 17 orang pejabat eselon II dan 16 pejabat eselon III. Sebelumnya juga sudah pernah dilakukan pelantikan terhadap pejabat eselon II dan III, namun hanya beberapa orang dan tidak sampai sepuluh orang.

Pelantikan pertama dilakukan terhadap Drs. Muhadek Salman, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), menggantikan Sudirman dan Drs. Rasyidin Ali, sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian pelantikan Ir. H. Mawardi Samah, Dipl.Ing, sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman dan Direktur Akper Pemda. Setelah itu juga ada mutasi pejabat eselon III. Terakhir dilakukan pelantikan terhadap 33 pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Walaupun beberapa pihak menilai pelantikan tersebut terlambat, namun hal itu tentu jauh lebih baik dari pada tidak ada sama sekali. Lagi pula mu-

tasi, rotasi dan pelantikan pejabat merupakan sesuatu yang lumrah, wajar dan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, visi dan misi bupati & wakil bupati yang memimpin daerah itu.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ali Mukhni dan Damsuar Dt. B. Putiah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman saat ini sudah tentu mempunyai visi dan misi untuk kemajuan dan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Keduanya tentu juga mempunyai pilihan dan kriteria – kriteria dalam menempatkan seorang pejabat. “Tidak ada istilah terlambat sama sekali. Hanya mencari waktu yang tepat dan pas untuk melaksanakan pelantikan.

Kalau pak bupati dan pak wakil bupati mau pelantikan bisa dilakukan kapan saja. Namun sebagai pemimpin keduanya ingin memperoleh sesuatu yang lebih baik agar penempatan pejabat tersebut bisa pas dan sesuai dengan kebutuhan daerah,� kata Ir. H. Mawardi Samah, Dipl. Ing, Sekretaris Daerah Padang Pariaman.

Apa yang dikatakan Mawardi Samah dibenarkan oleh Drs. H. Damsuar Dt. B. Putiah, Wakil Bupati Padang Pariaman kepada BINNews. “Pelantikan tersebut tidak lansung jadi, tetapi sudah melalui berbagai proses, mekanisme dan perencanaan yang matang, tidak asal comot saja. Ada sebuah tim yang bernama badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau Baperjakat, yang melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian terhadap calon-calon pejabat.

Tim tersebut bekerja dengan sangat teliti dibawah kendali bupati dan wakil bupati, sampai diperolehnya hasil yang maksimal,� kata Damsuar lagi.

Itulah sebabnya, kata Damsuar, beberapa kali terjadi penundaan waktu pelantikan. “Banyak pihak yang mempert-

Ali Mukhni, Bupati Padang Pariaman

Perlihatkan Kinerja Baik!

PADANG PARIAMAN, BINNews — Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni membantah keras kalau penempatan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau dibawah kepemimpinanya dengan Damsuar, dilakukan atas dasar suka atau tidak suka dan atas dasar dendam atau sakit hati.

Ali Mukhni “Tidak benar itu. Walau sebagai bupati dan wakil bupati kami mempunyai kewenangan untuk mencopot seseorang dari jabatannya, namun semuanya harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sudah ditentukan. Kalau dia berkinerja baik, pelaksanaan tugasnya sukses, tidak neko-neko dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan mampu melakukan terobosan serta punya ide cemerlang untuk kemajuan daerah, pasti mereka akan dipertahankan, bahkan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau dia tak mampu dan tidak becus melaksanakan tugas, kami akan copot sewaktuwaktu. Makanya perlihatkan saja kinerja yang baik,� tutur Ali Mukhni menjawab BINNews di ruang kerjanya.

Menurut Ali Mukhni, sebagai bupati mereka tidak asal menempatkan pejabat. Dan tidak menilai kinerja mereka atas dasar senang atau tidak senang. Semuanya dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan penilaian terhadap berbagai aspek. Diantaranya kemampuannya menjabarkan visi dan misi bupati & wakil bupati, latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu, pengalaman bertugas, kinerja serta loyalitasnya pada tugas dan pekerjaan. Tidak asal tunjuk orang,� tuturnya. “Siapapun pejabat yang dilantik itu, harus mempunyai kinerja yang bagus, baik dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah Padang Pariaman, maupun memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya harus mampu mengembangkan dan menjabarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara,� tambahnya.

Pengalaman kita selama ini, kata Bupati Padang Pariaman itu, ada pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga karena ketidakmampuannya itu ada dana yang dikelola instansi yang dipimpinnya dikembalikan lagi ke kas daerah, karena sampai tahun anggaran habis, dia tidak mampu membelanjakannya. Pejabat seperti ini jelas tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana dia mau bertugas, menghabiskan dana saja dia tidak mampu, apalagi disuruh mencari uang untuk daerah dan masyarakat Padang Pariaman,� tegasnya. ŠBINNews

anyakan hal itu. Kapan pelantikan pejabat, kok lama sekali.

Dengan pelantikan hari itu terjawablah semua pertanyaan tersebut. Jadi bukan terlambat, melainkan untuk mencari hasil yang lebih sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,� tambah mantan Asisten II Sekretariat Daerah itu lagi.

Diantara pejabat eselon II yang dilantik adalah Irwan, S.Sos, MM, Asisten II dan H. Taslim, SH, Asisten III Sekretariat Daerah, Usman, S.Pt, MM dan Nurhelmi, SH, M.Si, sebagai staf ahli, Drs. Bahari, MM, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Amin Sardi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Rosihan Anwar, SE, Kepala Badan Kesbang Linmas, Dr. Zunirwan, Kepala Dinas Kesehatan, Armalis, SH, M.Hum, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Netty Warni, SE, MM, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Drs. Syamsulrizal, MM, Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Ir. Raflen, MM, Kepala Dinas Peternakan, Ir. Nazran, MM, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Dewi Roslaini, SE, Kepala Inspektorat, Sawirman, SE, MM, Sekretaris DPRD, Budi Utama, Kepala Dinas Perhubungan.

Sedangkan pejabat eselon III yang dilantik adalah Zahirman, S.Sos, MM, Kabag Humas dan Protokoler, Hendri Satria, AP, M.Si, Kabag Administrasi Pemerintahan Nagari, Anesa Satria, SH, Sekretaris Korpri, Drs. Anwar, M.Si, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), Syamsuardi Surma, S.Sos, Kepala Kantor Arsip, Deni Rizal, SE, Kepala Kantor Penanaman Modal, Hendra, STTP, MM, Kabid Diklat BKDD, Drs. Zayadi, MM, Kabid Pengembangan BKDD, Syafriwal, SE, Sekretaris Inspektorat, Dra. Wisra, Sekretaris BPM, Eliza, S.Sos, Kabid Mutasi, Ezzeddin Zain, SH, M.Si, Kabag Hukum, Maswir Amin, SH, M.Si, Irban pada Inspektorat, El Abdes, ST, MM, Kabag Pembangunan dan Wirson, S.Sos, Sekretaris Bappeda Padang Pariaman.

Dengan pelantikan tersebut berbagai spekulasi dan isyu yang selama ini berkembang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,

Pelantikan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Padang Pariaman oleh Bupati Ali Muhkni

terjawab sudah. Ada yang harap – harap cemas dan ada yang tenang – tenang saja.

Demikian juga halnya dengan pasca pelantikan, juga yang ada yang senang, gembira dan ada pula yang sedih dan kecewa.

Namun Damsuar mengakui, pelantikan yang dilakukan Bupati Padang Pariaman tanggal 30 Maret itu, tidak bisa memuaskan semua pihak. “Memang ada yang puas dan tidak puas. Namun sekali lagi saya ingatkan, pelantikan tersebut bukan untuk memuaskan pribadi orang, tetapi untuk kepentingan daerah dan untuk kepentingan masyarakat,� tuturnya.

Tapi Damsuar mengingatkan, walaupun dilantik sebagai pejabat eselon II dan III, pejabat bersangkutan jangan terlalu bangga, karena pada suatu waktu atau seketika jabatannya bisa saja dicopot atau dinonjobkan.

Semuanya tergantung dari kinerja dan pelaksanaan tugastugas yang diberikan kepadanya. Hal itu juga secara tegas juga disampaikan Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni ketika melantik pejabat eselon II dan III tersebut.

Menurut Ali Mukhni ketika itu, pelantikan merupakan sesuatu yang wajar dan harus dilakukan untuk kepentingan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bukan karena suka atau tidak suka atau karena dendam dan sakit

hati. “Oleh karena itu diharapkan agar semua pejabat yang dilantik hari ini agar melaksanakan tugas dengan baik dan ikhlas.

Tingkatkan kinerja dan berikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Bukankah saudara – saudari digaji oleh negara dan diberi berbagai fasilitas, diantaranya kenderaan dinas, sebagian juga memperoleh rumah dinas serta ruangan yang ber-AC, tujuannya tidak lain untuk mengabdi kepada negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,� tutur Ali Mukhni. “Kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudari juga akan dievaluasi setiap saat. Kalau ternyata sampai batas waktu tertentu tidak ada peningkatan yang lebih baik dan dinas ata instansi yang saudara pimpin masih jalan ditempat, saya akan mencopot dan menjobkan saudara-saudari,� tutur Bupati Padang Pariaman.

Apa yang disampaikan Ali Mukhni disambut baik oleh tim sukses dan tim pemenangan Ali Mukhni – Damsuar atau ADAM. Sebagaimana disampaikan oleh Alpadila Hasan, SE, MM, Sekretaris Tim Pemenangan ADAM. Menurut Alpadila, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman memang harus melakukan evaluasi setiap saat terhadap pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,

sehingga penempatan pejabat pas dan selama kepemimpinan Ali Mukhni – Damsuar terjadi peningkatan yang cukup besar dalam pembangunan daerah dan penngkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Alpadila Hasan juga membantah mutasi dan pelantikan pejabat tanggal 30 Maret itu atas dasar suka atau tidak suka serta atas dasar dendam atau sakit hati. “Tidak benar itu. Memang pelantikan dan penempatan pejabat merupakan kewenangan bupati dan wakil bupati. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya kalau semuanya itu didasari oleh penilaian dan kajian yang matang dengan tim Baperjakat.

Kalau dasarnya sakit hati, mungkin hanya sebagian dari pejabat itu yang bisa dilantik, karena dalam Pilkada lalu mereka itu mendukung pasangan calon lain, bahkan ada yang ikut menjelek-jelekkan ADAM,� tegas Alpadila Hasan. “Bekerja sajalah dengan baik, jangan mengeluarkan isyu yang macam-macam dan jangan memecahbelah atau mengadu domba bupati dengan wakil bupati, karena itu tidak akan berhasil.

Kami sebagai tim sukses dan tim pemenangan akan tetap mengawal dan mendukung keduanya agar sukses dan berhasil melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Dulu saja kami mau berdarah-darah di lapangan, apalagi sekarang,� tuturnya lagi. Š BINNews

Eri Zulfian, S.Pt, SH, MM, Ketua DPRD Padang Pariaman

Dukung Kebijakan Bupati PADANG PARIAMAN, BINNews — Eri Zulfian, S.Pt, SH, MM, Ketua DPRD Padang Pariaman yang diwawancarai di ruang kerjanya mengatakan, sebagai ketua DPRD, pihaknya mendukung segala kebijakan Bupati Padang Pariaman, selama kebijakan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Termasuk juga dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi pejabat eseloneringnya.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Padang Pariaman itu, mutasi dan promosi merupakan hal yang lumrah dan wajar dilakukan dalam tatanan pemerintahan di

Eri Zulfian

Indonesia, termasuk Padang Pariaman dan itu dibenarkan oleh peraturan-perundangan serta sesuai dengan visi dan misi bupati & wakil bupati. “Pelantikan pejabat eselon II dan III yang dilakukan tanggal 30 Maret itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk kepentingan daerah dan

pelayanan masyarakat. Saya kira tidak ada unsur sakit hati, senang atau tidak senang.

Kami yang ada di DPRD berpandangan positif dan menyambut baik pelantikan itu,� kata Eri Zulfian.

Kalaupun ada yang sakit hati ataupun kecewa, kata Ketua DPRD itu, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena sebaik dan sebagus apapun penempatan pejabat tetap tak akan bisa memuaskan semua pihak. “Apapun keputusan dan kebijakan bupati dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi, pasti tak akan dapat memuaskan hati semua orang. Makanya saya menghimbau dan mengharapkan semua pihak

agar bisa menahan diri dan memahami keputusan bupati & wakil bupati, karena selain merupakan hak bupati & wakil bupati, DPRD juga tidak mau mengintervensi. DPRD hanya akan mengawal setiap kebijakan bupati, apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh SKPD bersangkutan,� tuturnya.

Kepada pejabat yang belum beruntung, Eri Zulfian mengharapkan agar tetap memberikan pengabdian yang baik kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara. “Perlihatkan saja kinerja yang baik, sehingga ke depannya bisa masuk dalam jajaran pegawai yang akan dilantik pada eselon tertentu,� tuturnya lagi. ŠBINNews

D. Warman Chaniago, SH, Tim Pemenangan ADAM

Bukan Karena Sakit Hati dan Dendam PADANG PARIAMAN, BINNews — D. Warman Chaniago, SH, salah satu tim pemenangan pasangan Ali Mukhni – Damsuar, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dulunya, ketika dimintakan tanggapannya, juga membantah keras kalau pelantikan dan penempatan pejabat eselon II dan III di Padang Pariaman, didasari oleh suka atau tidak suka dan sakit hati atau dendam. �Walaupun berada di luar sistim dan bukan aparatur pemerintah di Padang Pariaman, tapi sebagai pihak yang mengantarkan Ali Mukhni – Damsuar atau ADAM menjadi Bupati & Wakil Bupati Padang Pariaman priode 2010-2015, kami tahu betul kalau mutasi dan pelantikan pejabat tanggal 30 Maret itu, bukan didasari oleh senang atau tidak senang,� tegasnya.

Menurut D. Warman Chaniago, SH, yang juga Ketua LSM Lembaga Investigasi dan Pemantau Pendidikan, Adat, Bu-

D. Warman Chaniago

daya dan Aparatur Negara (LIPPAN), kalau atas dasar sakit hati, mungkin hanya sebagian pejabat eselon II dan III itu yang dilantik. Sebut saja Usman, Sawirman, Syamsulrizal, Budi Utama dan Deni Rizal serta yang lainnya. “Saya tahu betul kalau sejak putaran pertama sampai kedua mereka tidak pernah mendukung dan berjuang untuk pasangan ADAM. Bahkan Budi Utama pernah diajak oleh salah satu anggota tim pemenangan di Kecamatan Batang Anai untuk mendukung ADAM, tapi Budi bilang, ndak kamanang gai calon angku

tu doh. Lagi pulo den ndak nio pindah ka kabupaten doh.

Demikian juga dengan Sawirman dan Syamsulrizal, di depan Ali Mukhni menyatakan mendukung, tapi dalam aksinya dilapangan justru sebaliknya. Kemudian ada juga yang main coki duo nokang. Kepada ADAM dia merapat, kepada pasangan lain juga bergabung. Itu nan banamo binatang cucubin,� tuturnya.

Begitu juga dengan yang lainnya, kalau dasarnya sakit hati, pasti bupati akan mencopot Drs. Anwar, Kepala Dinas Sosnaker, yang dulunya berjuang untuk pasangan lain dan nyata-nyata melarang salah satu camat untuk mendukung pasangan ADAM. Kemudian ada Yusmanda, Camat VII Koto, Sapnul Maisyah, Camat Lubuk Alung, Syofrion, Camat Batang Anai dan yang lainnya. “Tapi mereka tidak dicopot dan tidak dinonjobkan bupati, terbukti sampai kini

mereka masih aman di posisinya. Begitu juga sebaliknya. Pejabat yang nyata-nyata mendukung dan berjuang untuk ADAM, masih bertengger di eselon III dan IV. Kalau pelantikan atas dasar senang atau tidak senang, pasti mereka-mereka itu dipromosikan ke eselon II dan III,� tutur mahasiswa Pasca Sarjana (S.2) Fakultas Hukum Universitas Ekasakti (Unes) itu.

Kata D. Warman Chaniago, kepentingannya mengeluarkan tanggapannya bukan untuk pribadi Ali Mukhni atau Damsuar, tapi untuk kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparatur daerah Padang Pariaman. “Tidak perlu takut untuk dicopot atau dimutasikan. Bekerja sajalah dengan baik. Kalau kinerja bagus saya yakin mereka akan diperhatikan bupati & wakil bupati. Tidak perlu mencari beking atau kasak kusuk segala,� tuturnya. ŠBINNews

4

BiNNews BiNNews

Edisi Edisi 226| 226| Th V/ 18 Th V/ - 24 18April - 242011 April 2011

Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman Bakal Berbuntut Panjang

Walhi: Mantan Bupati Muslim Kasim Harus Bertanggungjawab!

PADANG, BiNNews — Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan di proyek pembangunan kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang mesti dilakukan. Sebab, kondisinya sudah sangat membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

Sekitar 500 hektar lahan pertanian produktif rusak berat akibat tertimbun pasir longsoran proyek tersebut. Rongga atau lubang yang dalam akibat gerusan air hujan di areal perkantoran tersebut siap menelan siapa saja yang lewat di sana.

Hal ini diungkapkan Khalik Syaifullah, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar di kantornya, Kamis (14/4). “Proyek ini telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,� ujarnya. “Karena, proyek tersebut tidak memiliki dokumen Amdal,� tegasnya. “Kami juga mencurigai proyek ini juga melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena lahan proyek tersebut dicurigai termasuk dalam kawasan hutan produktif,� tambahnya.

Dijelaskannya, pihaknya bersama LSM Limbubu yang diketuai Nurhayati Kahar sudah meninjau lokasi proyek tersebut akhir tahun 2010 lalu. “Kondisinya memang sangat memprihatinkan,� jelasnya. “Kondisi itu wajar terjadi karena pembangunannya tidak didahului dengan penyusunan dokumen Amdal,� tambahnya. “Untuk itu, pemulihan lingkungan yang rusak tersebut harus segera dilakukan. Dan, hal itu merupakan tanggungjawab Pemkab Padang Pariaman,� tegasnya. “Mantan Bupati Muslim Kasim

Inilah kondisi lahan di sekitar kantor Bupati baru Padang Pariaman. Kondisi lahan kritis dan rawan longsor sehingga mengancam keselamatan gedung

yang mememulai pelaksanaan proyek itu juga harus bertanggungjawab. Bagaimanapun juga Muslim Kasim yang kini menjabat Wakil Gubernur Sumbar tidak bias lepas tangan dan tanggungjawab baik secara moral maupun hukum,� tambahnya.

Khalik Syaifullah menegaskan, Bapedalda Sumbar harus melakukan penegakan hukum terhadap persoalan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan tersebut. “Hukum harus ditega-

Akses jalan menuju kantor Bupati baru belum dijamah

kan,� tegasnya. “Karena Pemkab Padang Pariaman tidak memperlihatkan itikat baiknya untuk mengelola lingkungan di sekitar proyek tersebut secara baik dan benar,� jelasnya. “Kalau Bapedalda Sumbar tak mampu bertindak, Kementerian Negara Lingkungan Hidup harus turun tangan,� tegasnya lagi.

Ditambahkannya, karena proyek tersebut dibangun menggunakan uang rakyat melalui APBD Padang Pariaman dan kini terancam mubazir, KPK mesti turun tangan. “Karena, disamping kerusakan lingkungan yang telah menyengsarakan masyarakat di sekitarnya, juga ada puluhan, bahkan ratusan miliar uang Negara yang terancam mubazir di proyek tersebut,� jelasnya. “KPK harus turun tangan mengusutnya karena aparat penegak hukum di daerah ini mendiamkannya,� pungkas aktivis lingkungan hidup yang terkenal vokal itu.

Bapedalda Sumbar: Kemeneg LH Wajibkan Susun DELH Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan pada proyek pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang belum bisa dilakukan.

Pasalnya, UU Nomor 32 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Permeneg LH Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha atau Kegiatan Tapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup mengharuskan Pemkab Padang Pariaman menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Demikian diungkapkan Drs. H. Asrizal Aznan, MM, Kepala Bapedalda Sumbar, Kamis (14/4) di kantornya ditanya dampak kerusakan lingkungan terhadap pembangunan kantor Bupati Padang Pariaman di Parik Malintang “Kemeneg LH sudah perintahkan Pemkab Padang Pariaman menyusun DELH proyek tersebut paling lambat tanggal 3 Oktober tahun ini,� jelasnya. “Kami sudah meneruskan surat Kemeneg LH tersebut ke Pemkab Padang Pariaman bulan September tahun 2010,� tambahnya sembari menyebutkan, Pemkab Padang Pariaman kini sedang melelang kegiatan penyusunan DELH proyek tersebut.

Asrizal Aznan yang didampingi Yantonius, Kabid Tata Lingkungan menjelaskan, proyek tersebut dikenakan sanksi menyusun DELH karena konstruksi bangunan kantor tersebut dibuat sebelum UU ini

dakan hukum. “Untuk itu kita selalu mengingatkan Pemkab Padang Pariaman untuk lebih serius menyelesaikan penyusunan DELH tersebut,� tegasnya. “Kita berharap supaya kajian DELH tersebut lebih tajam dan upaya pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan betulbetul terukur,� harapnya. “Supaya tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya,� pungkas Asrizal Asnan yang diamini Yantonius. ŠYuska

Lahan masih bermasalah

Pondasi bangunan menggantung dan berlubang dalam digerus air

Jalan menuju kantor Bupati dikerjakan setengah-setengah dan asal-asalan

Areal persawahan rakyat tertimbun pasir longsoran proyek kantor Bupati

diberlakukan, Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di lokasi tersebut keluar juga sebelum UU ini diberlakukan, proyek tersebut belum memiliki dokumen Amdal yang disahkan, dan lokasinya sesuai dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman. “Jadi belun ada alasan untuk melakukan upaya penegakan hukum,� tegasnya.

Walau demikian, lanjutnya, kalau Pemkab Padang Pariaman tidak menyelesaikan DELH proyek tersebut sampai tanggal 3 Oktober 2011, tidak tertutup kemungkinan Kemeneg LH akan melakukan tin-

Pondasi bangunan gedung terancam ambruk karena tergerus air

Longsor dan erosi karena dibangun tanpa perencanaan matang

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

5

KOTA PARIAMAN

Prosesi Malewakan LKAAM Kota Pariaman Sukses PARIAMAN, BiNNews — Prosesi Malewakan kepengurusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Pariaman yang dipimpin Drs. H. Mukhlis. R, MM Dt. Rajo Basa, yang juga Walikota Pariaman, Pengukuhan Pengurus Bundo Kanduang Kota Pariaman dan peresmian sejumlah proyek pembangunan di Kota Pariaman yang pembangunannya selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2010 lalu, yakni Rumah Tabuik Pasa, Rumah Tabuik Subarang, Kantor Inspektorat, Taman Kota Lapangan Merdeka dan Surau Katik Sangko di Pulau Anso Duo, Sabtu (9/4) berlangsung sukses dan meriah.

Rangkaian acara yang di pusatkan di Rumah Tabuik Subarang tersebut dihadiri Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI yang diwakili Dirjen Destinasi Pariwisata, Ir. Firmansyah Rahim, Gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumbar, Dra. Prita Wardhani, Bupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni, Ketua Umum LKAAM Sumbar, Drs. M. Sayuti, M.Pd Dt. Rajo Panghulu, Ketua Umum Bundo Kanduang Sumbar, Prof. Dr. Ir. Puti Reno Raudha Thaib, MP , Ketua DPRD Kota Pariaman, Ibnu Hajar, SH dan Muspida serta pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Pariaman.

Sukses dan meriahnya pelaksanaan “Alek Gadang Kota Paria-

man� ini terlihat dengan digelarnya berbagai acara kesenian dan budaya yang ditampilkan, seperti Tari Gelombang, Gandang Tasa dan Arak-Arakan Rombongan Tamu dan Undangan dengan Bendi Bogi dari Rumah Tabuik Pasa di kawasan Karan Aua ke Rumah Tabuik Subarang di samping Balaikota Pariaman. Selain itu, pada acara ini juga dilaksanakan kegiatan pasambahan adat oleh LKAAM Kota Pariaman dan Makan Bajamba.

Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R dalam kesempatan ini mengatakan, sebagian besar proyek tahun 2010 yang diresmikan ini merupakan penunjang pembangunan sektor pariwisata. Dengan adanya beberapa fasilitas penunjang ini diharapkan masyarakat dan Pemko lebih bersemangat lagi membangun sektor pariwisata dan budaya, sebagaimana Visi dan Misi Kota Pariaman, yang menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata budaya yang Islami. “Untuk proyek pembangunan dua unit Rumah Tabuik, dananya berasal dari pemerintah pusat melalui Kemenbudpar RI dan APBD Propinsi Sumbar serta APBD Kota Pariaman. Nilai kontrak pembangunannya adalah Rp. 2,3 Milyar dan dana ini berasal dari pusat,� sebut Wako.

Sedangkan anggaran untuk pematangan lahan dan pembangunan pagar Rumah Tabuik ini

menurut Wako, dananya berasal dari APBD Propinsi Sumbar dan APBD Kota Pariaman, dengan besaran nilainya adalah Rp.1,71 Milyar.

Sementara itu Dirjen Destinasi Pariwisata Kemenbudpar RI, Ir. Firmansyah Rahim menyebutkan, potensi budaya dan pariwisata Kota Pariaman cukup bagus. Ada budaya Tabuik yang telah mendunia dan daerah ini juga memiliki potensi wisata bahari yang cukup indah dan menjanjikan bila dikembangkan. Pihaknya di Kemenbudpar terus mendorong dan mendukung program pengembangan pariwisata Kota Pariaman. “Kita komit mendorong dan mendukung pengembangan potensi pariwisata dan budaya Kota Pariaman. Komitmen ini kita tun-

jukkan dengan mengupayakan dana untuk pembangunan Rumah Tabuik, yang Alhamdulillah sekarang ini telah terwujud. Kita bersama dengan Pemko Pariaman juga akan terus bersinergi mengelola dan menata aset pariwisata yang ada di daerah ini,� ucap Firmansyah Rahim.

Selanjutnya Firmansyah Rahim mengharapkan, Rumah Tabuik ini tidak saja dimanfaatkan untuk kegiatan Tabuik, tapi juga bisa dipergunakan untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan, terlebih lagi kegiatan yang akan mendukung geliat pariwisata Kota Pariaman. Melalui Rumah Tabuik ini juga diharapkan seluruh kesenian dan kebudayaan Kota Pariaman bisa kembali bangkit dan dilestarikan. Š Indra Koto

Didikan Subuh MDA Mesjid Raya Badano Sungai Rotan Pariaman Dinilai Tim LDS Propinsi Sumbar PARIAMAN, BiNNews—Didikan Subuh Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Mesjid Raya Badano Sungai Rotan Kec. Pariaman Timur dinilai oleh Tim Penilai Lemba ga Didikan Subuh (LDS) Propinsi Sumbar. Penilaian tersebut dilakukan, Minggu (10/4), yang dipimpin langsung Ketua Tim Penilai LDS Sumbar Tahun 2011, H. Mukhlis Bahar, M.Ag, di Mesjid Raya Badano Sungai Rotan Pariaman.

Kehadiran Tim ini disambut Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R, Sekda Kota Pariaman, Ir. Armen, MM, Asisten Administrasi dan Pembangunan, Drs. H. Efendi Jamal, MM, Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman, Yosef Chairul, S.Ag, Kabag Kesos Setdako Pariaman, Rasmi Andalas, SH, Camat Pariaman Timur, Mardial, SE , KUA Pariaman Timur dan Kades Bungo Tanjuang Sungai Rotan serta undangan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan penilaian dimulai dari suasana shalat Subuh berjamaah, yang berlanjut dengan pembacaan ayat suci alquran, pengumandangan Adzan Subuh, pidato singkat, Janji Didikan Subuh, Puisi Islam , Nasyid, penampilan Asmaul Husna dan penampilan qasidah Rabana serta pembacaan doa oleh peserta Didikan Subuh.

Dalam penampilannya Santri MDA Masjid Badano mampu menampilkan kebolehan mereka dengan baik dan prima, sehingga suasana menjadi hening dan tertib.

Melihat tampilan santri LDS Mesjid Raya Badano ini, Ketua Tim Penilai LDS Sumbar, H. Mukhlis Bahar, M.Ag, sangat memberi apresiasi dan mengatakan, bahwasanya tampilan santri LDS Mesjid Raya Badano memiliki perbedaan dengan tampilan peserta LDS daerah lainnya, terutama kemampuan anak anak dalam melaksanakan setiap materi acara yang dilakukan dengan prima dan lancar. “Selain itu, saya juga salut pada Pemko Pariaman yang memberikan perhatian besar terhadap LDS ini. Sudah dua daerah yang kami nilai, dan di Kota Pariaman inilah aparatur pemerintahannya lengkap hadir, yakni Walikota, Sekda, Asisten dan yang lainnya,� ujar Mukhlis Bahar.

Walikota Pariaman, H. Mukhlis. R dalam sambutannya mengatakan pendidikan moral dan akhlak memang harus ditanamkan dari sejak usia dini dan Didikan Subuh ini merupakan salah salah satu upayanya. Melalui Lembaga Didikan Subuh bisa ditanamkan dan diajarkan kebaikan kepada anak, dan hal ini tentunya akan menjadi kebiasaan bagi mereka kelak sampai dewasa dan menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang, maka mereka telah mempunyai landasan agama yang kuat. “Bak kata pepatah; belajar diwaktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Artinya bila kita belajar dari sejak kecil, maka semua yang kita pelajari itu akan mudah diingat. Sedangkan kalau sudah dewasa kita belajar, maka kita akan sulit mencernanya. Kita juga tahu proses didikan subuh adalah proses pendidikan keagamaan sedini mungkin,� ungkap Wako.

Dijelaskan Wako, meskipun dana APBD Kota Pariaman masih terbatas dalam pemberian insentif kepada guru-guru MDA, akan tetapi pihaknya berharap para guru mengaji dapat terus mengabdi dengan sukarela dan ikhlas. Karena Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal dalam bentuk amal jariah.

Selanjutnya kepada Tim Penilai tentunya Wako berharap untuk dapat melakukan penilaian secara berkualitas dan sesuai dengan standar serta wajar. Dengan arti kata, jika Kota Pariaman memang sudah wajar untuk menang, tentunya hal tersebut dapat direalisasikan. ŠIndra Koto

Pengurus LKAAM Merupakan Orang Terpilih dan Cinta Adat PARIAMAN, BiNNews — Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Drs. M. Sayuti, M.Pd, Dt. Rajo Panghulu,pada acara Palewaan Pengurus LKAAM Kota Pariaman periode 2010-2015, yang diketuai Drs. H. Mukhlis. R, MM, Dt. Rajo Basa, Sabtu (9/4) di Rumah Tabuik Subarang Pariaman mengatakan, pengurus LKAAM Kota Pariaman yang telah dibentuk dan dilantik merupakan orang-orang terpilih dan cinta pada adat. “Pengurus LKAAM ini dipilih secara demokratis dan mereka inilah yang pantas dan patut untuk duduk dalam kepen-

gurusan selama lima tahun ke depan,� ungkap M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu.

Selanjutnya kepada pengurus LKAAM Kota Pariaman yang baru, M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu mengharapkan untuk dapat bekerja dengan ikhlas dan sukarela serta penuh dengan pengabdian. Artinya amanah yang diberikan ini dapat diibaratkan sebagai “Baban Barek Singguluang Batu�. “Kita juga berharap, LKAAM Kota Pariaman bisa menerapkan SK LKAAM No. 17 Tahun 2003, yang intinya adalah menata Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dan memperjelas tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) kita dari pucuak sampai ka urek,� pinta M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu.

Demikian pula dengan pemerintah daerah, M. Sayuti juga mengharapkan dapat meningkatkan pengembangan adat dan budaya yang berfilosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah di masa datang. “LKAAM Sumbar telah menetapkan sedikitnya 36 program dan 70 kegiatan yang mesti diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Sebanyak 15 program telah dirumuskan dan dinergikan dengan SKPD terkait. Program ini tentunya perlu didukuang dan ditin-

daklanjuti oleh LKAAM Kota/Kabupaten,� terang M. Sayuti, Dt. Rajo Panghulu.

Di kesempatan yang sama Ketua LKAAM Kota Pariaman, Drs. H. Mukhlis.

R, MM, Dt. Rajo Basa, yang juga Walikota Pariaman mengatakan, pengurus LKAAM Kota Pariaman yang baru saja dilewakan sudah dihadapkan pada tantangan tugas yang cukup berat. LKAAM akan menjadikan penataan kehidupan adat dan istiadat jadi program prioritas organisasi. “Tugas yang bakal dihadapi LKAAM ke depan kian berat, terutama yang berkaitan dengan masalah penataan dan pembinaan adat istiadat. Penataan adat istia-

dat ini akan menjadi program LKAAM Kota Pariaman periode lima tahun ke depan,� sebut Mukhlis. R, Dt. Rajo Basa.

Dikatakan Mukhlis. R, Dt. Rajo Basa, adat istiadat merupakan ciri serta identitas pembeda satu etnis/suku dengan etnis/ suku lainnya. Jika adat istiadat telah pudar dan hilang dalam satu suku, artinya suku tersebut telah kehilangan identitas diri-nya.

Degradasi adat istiadat dan budaya ini terus berlangsung, seiring dengan deras masuknya budaya modren yang bersifat instan. LKAAM Kota Pariaman akan terus membentengi generasi muda daerah ini dari gencarnya gempuran budaya asing,

salah satu caranya adalah dengan menata kembali adat istiadat dan budaya lokal Pariaman yang ada. Disamping itu juga kita akan upayakan untuk memperkenalkan budaya itu kepada generasi muda melalui pembinaan berjenjang. “Kita tentu tidak menginginkan anak kemenakan larut dan tergilas dalam pengaruh negatif budaya modren. Kalau kita tidak mau tergilas, tentunya kita tidak boleh berdiam diri saja, kita harus berbuat dengan membentengi anak kemenakan, yakni membentengi mereka dengan nilai luhur yang tumbuh dari akar budaya dan adat istiadat kita sendiri,� ucap Mukhlis. R, Dt. Rajo Basa. ŠIndra Koto

lai berangsur naik lagi,� ujarnya.

Menurut pantauan pedagang karet, dengan tidak stabilnya harga beli karet dikarena-

kan tsunami yang menghantam Jepang, sebab ekspor karet ke Jepang terhenti untuk sementara. Š Hasan

DHARMASRAYA

Harga Karet Kembali Menggairahkan DHARMASRAYA, BiNNews — Petani Karet di kabupaten Dharmasraya mulai gembira. Pasalnya dengan naiknya harga beli karet yang semula sempat anjok sampai Rp4 ribu perkilogram beberapa bulan belakangan, sekarang harga karet mulai melonjak lagi mencapai Rp17 ribu samapi Rp18 ribu perkilogramnya.

Hal ini disampaikan oleh salah seorang petani karet Sudirman kepada BINNews baru ini di Dharmasraya. Katanya, beberapa bulan belakangan harga karet di pasaran sempat menurun dari Rp20 ribu per kg sampai Rp.4ribu. “Hal ini jelas membuat petani karet lesu.

Untung saja harga yang relatif rendah itu tidak berlangsung lama, di awal bulan April harga karet mulai naik mencapai Rp17 ribu per kg, bahkan ada yang membeli hingga Rp18 ribu per kg.

Dengan naiknya harga karet,

petani karet mulai bersemangat untuk pergi ke kebun menyadap pohon karetnya. Kenapa demikian, bagi petani karet yang mempunyai kebun sendiri hasilnya akan lebih baik dari pada kerja di proyek-proyek. Dengan adanya lahan kebun petani karet hanya bekerja 3 jam satu hari dengan hasil maksimum mencapai Rp300 ribu.

Dikatakannya, kebun karet 1 ha mempunyai pohon karet sebanyak 500 batang. Apa bila petani mempunyai 500 batang pohon karet maka akan menghasilkan perharinya 50 kg. Dengan harga beli Rp17 ribu per kg, maka petani karet akan menghasilkan uang setiap harinya Rp850 ribu, ucap salah seorang petani karet Yoyon kepada BINNews.

Ketika ditanya kepada salah seorang agen karet di Jorong Lawai bernama Edi Ojol membenar-

kan dengan naiknya harga beli karet masyarakat petani karet mulai lega dan bersemangat lagi untuk menyadap karetnya. Sebe-

lumnya karet sempat turun harga beli karet sampai di bawah Rp4 ribu per kg. “Untung tidak berjalan lama, harga karet petani pun mu-

KUD Lubuk Karya Miliki Aset Rp18 Miliar DHARMASRAYA, BiNNews — Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Karya kecamatan Sungai Rumbai Kenagrian Koto Tinggi Kabupaten Dharmasrya kini mempunyai aset senilai Rp18 milyar. Hal demikian disampaikan oleh Ketua KUD Lubuk Karya Jon Asri di ruangan kerjanya kepada BINNews, Kamis (14/4).

KUD Lubuk Karya Blok C Sitiung 4 berdiri pada tahun 1993, di awali dengan aset hanya Rp1 juta saja. Keyakinan dan administrasi yang profesional serta menejemen yang bagus maka perkembangan KUD Lubuk Karya

sangat pesat dan hingga pada tahun 2011 ini aset KUD telah mencapai Rp18 milyar.

Lanjut Jon Asri, pihaknya mengutamakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang selalu dilaksanakan satu kali dalam setahun.

Keputusan anggota adalah keputusan mutlak dalam mengambil kebijakan. “Saya sebagai ketua tidak bisa bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan anggota untuk melaksanakan suatu keinginan. Sekalipun hal tersebut bernilai positif untuk kemajuan KUD, namun saya selaku ketua tidak mempunyai hak peto, saya hanya

didahulukan selangkah dalam pengelolaan KUD. Yang mempunyai hak peto di KUD adalah anggota, ucap Jon Asri.

Salah atau benarnya suatu kepenggurusan KUD tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Sebab semuanya itu adalah wewenang anggota KUD itu sendiri.

Yang menentukan salah benarnya penggurus adalah anggota dalam RAT KUD. Ini yang akan diluruskan, apa bila anggota dalam keputusan rapat menyampaikan tidak ada masalah maka pihak lain tidak bisa mengintervensi, sebab Rapat Anggota Tahunan yang di-

laksanakan anggota KUD untuk menyampaikan hasil tahun sebelumnya.

Ketika ditanya sudah berapa lama menjadi ketua KUD Lubuk Karya, Jon Asri pun mwnjelaslan, dia menjadi ketua KUD Lubuk Karya semenjak tahun 1993, dan sudah 5 kali pemilihan, anggota masih memakai saya sampai sekarang. Masalah Ketua KUD dipilih satu kali dalam tiga tahun, itu pun melalui Rapat Paripurna Anggota. Kini KUD Lubuk Karya memiliki 600 orang anggota dengan aset Rp18 milyar,� jelasnya. Š Hasan

SUMBAR Marlis Pimpin Forum Komunikasi Media Sumbar PADANG, BiNNews — Forum Komunikasi Media Sumatera Barat dicetuskan. Pencetusnya adalah Drs. H. Marlis, MM (Pemimpin Umum Mingguan BAKIN News), Mulyadi (Pempred Mingguan Padang Exspo), DR. Ir. H. Is Prima Nanda, M.Sc (Pendiri Mingguan Pijar), dan DR. Jhon Farlis, M.Sc (Dosen Unand). Para pencetus dan penggagas mengundang seluruh Pemimpin Redaksi Media Minggun dan Portal se Sumatera Barat untuk memantapkan pendirian AMSB, Rabu (13/4), di salah satu hotel kawasan jalan M Thamrin Padang.

Adapun Pemimpin Media Mingguan dan Portal yang hadir dalam pertemuan itu adalah Drs. Nurul Hadi Datuk Padang (Pemimpin Mingguan Redaksi BAKIN News), Hi-

dayat, SSi (Pemimpin Redaksi Mingguan BINNews), Irawadi (Pemimpin Redaksi Tabloid Zaman), Zamri Yahya, SHI (Pemimpin Redaksi Tabloid Berita Benteng Sumbar), Ibnu Rusdi (Pemimpin Redaksi Mingguan Realitas), Yatun, SH (Pemimpin Umum Mingguan Justice) Ir. R. Herman, SH, MT (Pemimpin Redaksi Mingguan Sumatera Eksekutif), Amsir Rustam, SE (Ka. Biro Mingguan Harapan Rakyat Jakarta), Novwibawa, SH (Pemimpin Redaksi Mingguan Sumbarraya), Azzarman Rajo Marah (Pemimpin Redaksi Mingguan Tajam), Syafrizal Koto (Pemimpin Redaksi Wira Post), Syamsurizal Acik (Pemimpin Redaksi Mingguan Bakti Post), Fachrizal Koto, B.Ac (Pemimpin Redaksi Mingguan Suara

Pembangunan), Adre (Pemimpin Redaksi Mingguan Figure/Portal Figur.com), Zainal Koto (Pemimpin Redaksi Portal NusantaraOnline.com), Rico Ananda Syahputra (Waki Pemimpin Redaksi Mingguan Tipikor News), Roni (Pemimpin Redaksi Mingguan Reserse), Kepala Biro Mingguan Sidik Jakarta, dan Pemimpin Redaksi Mingguan Minang Mandiri serta segenap undangan lainnya.

Sebagaimana direalis sumbaronline.com, gagasan berdirinya AMSB berawal dari keprihatinan sebagian pihak terhadap nasib media mingguan dan portal yang selama ini kurang diperhatikan dan dilirik oleh pebisnis, pengusaha, biro iklan, dan pemerintah. “Selama ini, media mingguan dan portal sering dipandang sebelah mata,

karena dianggap sering menuhuk dan mengkritisi berbagai kalangan, terutama pihak pemerintah. Akibatnya perhatian untuk kemajuan dan perkembangannya kurang terperhatikan,� ungkap Marlis yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat.

Kegiatan silaturrahmi dan pendirian AMSB ini, nantinya juga diadakan seminar dengan pembicara Drs. Marlis, MM, DR. Jhon Farlis, MSc, dan DR. Is Prima Nanda, MSc dengan moderator Mulyadi. Para pembicara sepakat mendorong untuk perkuatan media mingguan dan portal yang ada di Sumatera Barat dengan melakukan pembenahan manajemen dan perkuatan sistem. “Saya melihat yang lebih banyak dibaca publik itu adalam Koran mingguan, karena rata-rata mere-

Tim 7yang bakal merumuskan konsep AD-ART Forum Komunikasi Media Sumbar

ka kritis kepada pemerintah. Seharusnya para pemasang iklan lebih melirik media mingguan ini,� ujar DR. Jhon Farlis, MSc. Usai seminar, acara dilanjutkan dengan rapat pembentukan AMSB yang dipimpin langsung oleh Drs. Marlis, MM. Untuk memantapkan pendirian AMSB ini, para peserta sidang sepakat membentuk tim tujuh yang akan menyusun AD/ART dan format kepengurusan.

Anggota tim tujuh terdiri dari Drs. H. Marlis, MM (Ketua), Mulyadi (Wakil Ketua), Hidayat, SSi (Sekretaris), Zamri Yahya, SHI (anggota), Yatun, SH (Anggota), DR. Is Prima Nanda (Anggota), dan Ibnu Rusdi (Anggota). Tim tujuh diberi waktu 15 hari untuk menyusun itu semua, kemudian baru diputuskan dalam rapat para pemimpin redaksi media mingguan se-Sumatera Barat. ŠSO/BiNNews

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

6

SIJUNJUNG

Di PN Muaro Sijunjung

Sorot Disiplin PNS

Sidang Datuak Abu Tidak Lagi Dihadiri Ribuan Massa SIJUNJUNG, BiNNews — Hari ini Rabu (13/4) kembali Datuak Abu disidang, di pengadilan negeri Muaro Sijunjung, dengan agenda sidang yaitu pembacaan esepsi dari penasehat hukumnya terdakwa, Mirza Mulyadi.SH. Terlihat suasana agak sepi di pengadilan ini, hanya dihadiri belasan pengunjung dan beberapa orang wartawan dari media cetak.

Ini tidak seperti pada hari sidang sebelumnya yaitu pada pertama Rabu yang lalu (6/4) disaat pembacaan dakwaannya oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Erius.SH, disini ribuan massa dari Kamang Baru Sijunjung pun penuh berjubel memadati Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung ini, dengan maksud melalui pengacaranya atau pensehat hukumnya ingin membawa datuak Abu kembali pulang ke rumahnya di Kamang Baru.

Bak gayung bersambut, akhirnya hakim dalam perkara ini, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, yaitu Suwarsa Hidayat.SH MH, langsung mengabulkan permintaan masyarakat tersebut melalui PHnya terdakwa, dengan menjadikan terdakwa menjadi tahanan kota. “Terdakwa ini , kita alihkan penahanannya, menjadi tahanan kota, adalah dengan alasan yang kuat dan sudah melalui prosedur yang ada, dan juga termasuk melihat situasi kondisi massa yang ada pada waktu itu, dan kemudian adanya permohonan dan jami-

Pemkab Sijunjung Sosialisasikan Peraturan Displin PNS SIJUNJUNG, BiNNews — Menyikapi disiplin PNS, Pemkab Sijunjung adakan sosialisasi PP 53/2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Aula Balairung Kantor Bupati Sijunjung Kamis (14/4).

Sosialisasi diadakan 2 hari ini dibuka Bupati Suasana saat sosialisasi PP 53 tahun 2010 Yuswir Arifin dan dihadi- tentang disiplin PNS ri Wabup Muchlis Anwar dan Sekdakab Drs Bakri.Sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, Pekanbaru, Riau, Drs Dede Juneidi Msi melalui BKD Sijunjung.

Yuswir Arifin, “Sosialisasi ini akan berdampak positif terhadap pemerintah daerah, mungkin sekarang ini hampir setiap SKPD sudah memakai absensi sidik jari, namun yang penting adalah aplikasi kehadiran tersebut.

Bupati berharap agar peserta betul-betul serius mendengarkan penjelasan dari pihak yang memberikan sosialisasi ini, dan juga betul-betul dipahami mengenai PP 53 th 2010 ini, dan nanti dari PP 53 th 2010, kita juga akan membuat perbup (peraturan bupati) nya, “tegas Yuswir Arifin. Š Aciak

Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SPBU

Mantan Dirut Perusda Kinantan Sijunjung kembali Diperiksa Jaksa Ribuan massa padati PN Muaro saat sidang perdana Datuk Abu

nan beberapa orang tokoh dari kabupaten Sijunjung , termasuk ketua DPRD Sijunjung,� ungkap , Suwarsa Hidayat.SH.MH, kepada BiNNews, sore Rabu ( 6/4) yang lalu setelah massa itu bubar.

Padahal kalau di lirik sebelumnya datuak Abu ini, telah ditahan oleh pihak kejaksaan, dan didakwa dengan pasal 362 KUHP, yaitu didakwa telah melakukan pencurian loader mini WS 300. A, warna hijau, merk Mitsubishi, milik PT.Bio Agro Nusa 2000, yang mengakibatkan kerugian dari PT.Bio Agro Nusa 2000, sebesar Rp.138 juta .

Dan hari ini pun kembali Datu-

ak Abu hadir di persidangan ini, hanya di hadiri belasan orang saja, dan beberapa orang wartawan, dengan agenda mendengarkan esepsi dari penasehat hukumnya terdakwa.

Selesai pembacaan esepsi dari penasehat hukumnya terdakwa,yaitu MIrza Mulyadi.

SH, kemudian hakim ketua Swarsa Hidayat.SH.MH,sebelum mengetuk palu, terlebih dahulu mengatakan,� Sidang ditunda sampai Senen (18/4) minggu depan, untuk pembacaan tanggapan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) atas esepsi yang telah disampaikan oleh Penasehat Huku-

mnya terdakwa hari ini.

Menanggapi pembacaan esepsi ini oleh PH nya terdakwa tersebut, Reni Novita. SH, yang juga JPUnya terdakwa, selesai sidang tersebut,saat dikomfirmasi BiNNews mengatakan,�

Esepsi yang dibacakan oleh PH nya tersebut, tidak masuk kepada materi esepsi, tetapi sudah masuk kepada materi pokok perkara, dan ini nanti akan disampaikan di waktu sidang ketiga Senen (18/4) pekan depan, yaitu dengan agenda sidang “Tanggapan dari JPU atas esepsi yang telah disampaikan oleh PHnya terdakwa. Š Aciak

SIJUNJUNG, BiNNews — Senin (11/4) Direktur Perusda Kinantan, H.M.Rapani, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kembali diperiksa Kejaksaan Negeri Sijunjung, terkait kasus korupsi tehadap dana pembangunan SPBU milik Pemkab Sijunjung yang dikelola Perusda Kinantan sebesar lebih kurang Rp145 juta.

Ini adalah tahap ke empat Rapani diperiksa setelah pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Direktur Perusda ini dijerat undang-undang tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 undang-undang no 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-undang no 20 tahun 2001, tentang perubahan dan penambahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, Firdaus. SH, kepada BiNNews (11/4) “Sekarang ini tersangka masih diperiksa Jaksa Penyidik guna pemberkasan, setelah itu baru diserahkan kepada (JPU)jaksa penuntut umum (JPU) atau P 21, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, bisa diserahkan ke JPU, nanti setelah pemeriksaan hari ini, kita akan panggil jaksa penyidiknya, menanyakan kapan berkasnya diserahkan ke JPU. “Setelah P21, tersangka ini, juga tidak tertutup kemungkinan ditahan oleh JPU setelah melihat alasan-alasan yang tepat,� jelas Firdaus. Š Aciak

SAWAHLUNTO Gugatan terhadap Walikota Amran Nur

Mediasi Tak Tercapai, MKS Siap ke Peradilan SAWAHLUNTO,BiNNews — Pemutusan kontrak kerja bernomor 06/13/73/SPKK-BMP/SWL2010 tanggal 25 Juni 2010 dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dengan Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Dana penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) tahun 2010 yang dilaku-

kan Pemerintah kota Sawahlunto terhadap PT. Merangin Karya Sejati (MKS), sepertinya akan berbuntut panjang.

Pasalnya, PT. MKS menilai pemutusan kontrak Pemerintah kota Sawahlunto yang tak mampu menyelesaikan pembebasan tanah tersebut, telah melanggar keten-

tuan pasal 14 .1 sebagai syaratsyarat umum kontrak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matiqedaad) sehingga mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp7.350.874.543 serta kerugian moril sebesar Rp10 miliar.

Kuasa hukum PT.MKS, Rinaldi

yang dikonfirmasi BiNNews usai melakukan tahapan mediasi kedua di kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto, Kamis (14/4) kemarin mengatakan hingga kini masih belum ada kesepakatan. “Hasil mediasi yang dipimpin langsung Kepala Pengadilan Negeri Abdul Barri A Rahim hari

PDIP Tolak Ranperda SOTK SAWAHLUNTO, BiNNews — Terkait Rancangan Pertaturan Daerah (Ranperda) SOTK yang diajukan pemerintah kota Sawahlunto pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan kota Sawahlunto Sumatera Barat, Dasrial Eri SE yang merupakan anggota dari komisi A DPRD menyatakan menolak atas keinginan Pemko untuk menambah satu bidang baru.

Hal tersebut disampaikan Dasrial Eri dalam rapat internal pembentukan PAC dan Ranting partai PDI Perjuangan yang digelar di kantornya, Selasa (12/4).

Menurutnya, Penambahan bidang pada pengelolaan keuan-

gan hanya akan menambah besarnya anggaran pertahun dan beban berat bagi APBD. “Atas nama anggota DPRD dan Ketua DPC PDI Perjuangan kota ini, kami menyatakan menolak Ranperda SOTK tentang penambahan bidang tersebut. Dengan adanya penambahan bidang, maka akan menjadi beban berat untuk APBD kita. Mengapa harus ada penambahan bidang?, bukankah pihak Pemko bisa menambah fungsikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD),� tegas Dasrial Eri. Ia juga mengingatkan, dengan adanya penambahan bidang itu nantinya, betapa besar dana yang harus dikeluarkan. “Sebagai con-

Suasana rapat internal PDI Perjuangan diwarnai berbagai kritikan terhadap sejumlah kebijakan Pemko

Rinaldi

ini, antara pihak kami (PT.MKS.red) dan pihak Walikota Sawahlunto, Ir H Amran Nur masih belum mencapai kata sepakat. Kami tak akan menuntut banyak hal, kmi hanya meminta agar pihak Pemko mengembalikan jaminan pekerjaan, serta membatalkan blasklist pada klien kami.

Tetapi hal itu tidak dikabulkan,� papar Rinaldi.

Mengakhiri perbincangannya, kepada BiNNews Rinaldi menambahkan, pihaknya siap untuk menempuh jalur persidangan selajutnya. Š Amin

toh, biaya kebutuhan kantor berikut perlengkapannya. Kendaraan dinas pejabatnya, plus biaya perawatannya, dan biaya-biaya rutin lainnya. Hal inilah yang akan membebani anggaran belanja APBD kita,� tegas Dasrial Eri, sang pengusaha batubara yang terlihat selalu berpikir praktis dan ekonomis ini.

Usulan Pemko untuk penambahan bidang ini, menurut Dasrial, terindikasi kuat adanya kepentingan politik dari sebagian pihak eksekutif. “Dalam hal ini disinyalir adanya kepentingan politik kalangan elit tertentu Pemko untuk membalas jasa pada sebagian orang yang telah dianggap berjasa pada kemenangan Pilkada kemarin.

Dan sepertinya, mereka juga te-

lah mempersiapkan orang-orangnya yang akan menduduki jabatan pada bidang barunya nanti.

Selain itu, juga terindikasi kuat adanya sebuah politisir untuk Pilkada 2013 mendatang, � tambahnya.

Kepada BiNNews, Dasrial Eri juga menambahkan bahwa akhirakhir ini pihak Pemerintah kota Sawahlunto sering membuat sebuah program pembangunan tanpa sepengetahuan Legislatif. “Beberapa kali saya justru kaget karena mendapat masukan langsung dari masyarakat tentang keberatan atas rencana sebuah pembangunan. Yang anehnya, kami di DPRD sebagai legislator kebijakan pembangunan Pemko sama sekali tidak diberi tahu,� pungkasnya. Š Amin

AGAM

Irigasi Antokan jadi Arena Pemancingan AGAM, BiNNews — Banyak lokasi memancing di kawasan Agam belahan barat yang mengasyikan. Di antaranya adalah di Taman Muko-Muko, Bendung Irigasi Antokan, dan beberapa lokasi di muara batang Tiku, dan Antokan, serta di Pulau Tangah dan Pulau Ujung.

Taman Muko-Muko, KecamatanTanjung Raya, selalu ramai setiap hari. Pra pemancing bisa melepaskan candunya di sana.

Empatnya santai, dan lega. Lokasi pemancingan persis di hulu .Batang Antokan, atau dekat weir (pintu air ) PLTA Maninjau. Anak Nagari Koto Malintang telah membuat tempat memancing, berupa jembatan dari kayu melintasi perairan Danau Maninjau, yang menghubungkan Taman Muko-Muko dengan seberang Danau Maninjau. Ikan yang sering didapat pemancing di sana adalah jenis ikan nila dan majalaya. Juga tidak jarang pemancing memperoleh ikan jenis

barau. Ikan asli Danau Maninjau yangmasih bertahan sampai saat ini.

Bendung irigasi Antokan di Jorong Siguhung, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, juga merupakan surga bagi pemancing jenis ikan gariang. Ikan gariang jenis ikan asli Batang Antokan.

Rasanya manis dan gurih, dan dipasaran harganya lebih tinggi dari ikan jenis nila dan majalaya. Setiap hari selalu ada pemancing yang memuaskan hobbynya di sana. Namun yang paling ramai adalah pada hari libur dan Minggu.

Baik di Taman Muko-Muko, maupun di Bendung Irigasi Antokan para pemancing dikenakan bayaran. Dana yang terkumpul dari para pemancing itu akan digunakan untuk keperluan rumah ibadah yang ada di sana.

Kondisi itu merupakan sebuah motivasi bagi pemancing untuk memilih lokasi Taman Muko-Muko dan Bendung Irigasi

Antokan untuk melepaskan candu memancing mereka. Mereka menganut prinsip : beramal sambil melepaskan candu memancing. “Kami bukan sekedar memancing ikan di sini, tetapi juga untuk beramal,� ujar beberapa pemancing yang mengaku bernama St. Marajo, Wan, Romi, dan Ari, ketika ditemui sedang asyik memancing di Bendung Irigasi Antokan, Jumat (15/4).

Memancing di muara Batang Tiku, Batang Masang Kiri, dan Antokan cukup mengasyikan. Namun pemancing harus hatihati,karena muara kali itu ada yang dihuni buaya. Namun, menurut warga setempat, buaya tidak akan mengganggu manusia, apabila tidak melampaui pantangannya. “Diantara pantangan yang mesti dijauhi para pemancing adalah memncuci bekas tempat makan yang mengandung cabe dan kunyit ke dalam air kali. Bila itu dilakukan,jangan harap akan aman dari gangguan buaya,�

ujar Sidi Enek, kemaren ketika ditemui di Labuhan, Nagari Tiku Limo Jorong.

Ikan di muara kali biasanya beragam.

Sejak dari nawi, sampai bawal. Yang paling mengasyikan adalah memancing nawi.

Ikan tersebut termasuk ikan yang paling kuat.

Bila tali pancing halus, apalagi tidak diberi pengaman,jangan harap bisa mendapatkan nawi. Karena tali pancing akanputus begitu disambar sang nawi. Ikanjenis nawi memiliki gigi yang sangat tajam.

Bagi pencinta ikan laut, Kecamatan Tanjung Mutiara menyediakan dua pulau, yang letaknya tidak begitu jauh dari pantai, yaitu Pulau Tangah dan Pulau Ujung . Atau bisa juga menyewa kapal nelayan, dan memancing di laut lepas. “Agam merupakan surga bagi para pemancing,� ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Agam, Drs. H.rusdi Lubis, M.Si via ponselnya, Jumat (15/4). ŠPen

Pemancing di Bendung Irigasi Antokan Jumat (15/4) warga Jorong Siguhung, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Agam, dikejutkan dengan mengamuknya seekor sapi milik Ras (34)

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

7

SOLOK

Badan Jalan Itu telah Diperbaiki PT. Arpex Primadhamor SOLOK, BiNNews — Duet pasangan Bupati Solok Syamsu RahimDesra Ediwan AT dalam berkomitmen membangun Kabupaten Solok kedepannya, agaknya bukan hanya sebatas iming-iming dan janji belaka. Ini terbukti dengan konsistensinya dalam kebersamaan yang hakiki menuju Solok sejahtera.

Salah satunya keseriusannya dalam menjalankan Visi dan Misi yang dijual paasangan ini dalam Pemilukada lalu, seperti tertuang dalam delapan agenda pokok Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok yang salah satunya Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan.

Untuk itu guna mewujudkan tujuan dalam penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan, SRDesra sangat menyadari pentingnya membangun Infrastruktur terutama akses jalan guna memberantas keterisoliran.

Jalan Sungai Abu-Sariak Alahan Tigo yang beberapa tahun belakangan ini sangat sulit ditempuh apalagi saat musim hujan karena badan jalan tertimbun lumpur yang cukup dalam kini telah mulai berangsur dibenahi yang dikerjakan oleh PT.Arpex Primadhamor Dan kini disusul dengan rehabilitasi jalan Sirukam – Air Busuk yang dilaksanakan oleh PT.Mansyur Sejahtera Raya (MSR) dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Laporan Alfimitra

Kunker DPRD Kota Solok ke Gianyar dan Tabanan Bali

Belajar ke Bali untuk Pengembangan Pariwisata Kota Solok SOLOK, BINNews — Untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah(PAD) sejumlah anggota DPRD kota Solok bersama pihak eksekutif sebagai pendamping berkujung ke pulau Bali sejak Senin (4-9/4).

Rombongan dipimpin Zul Fadli dan Jon Hendra yang juga wakil ketua DPRD Kota Solok mengatakan kunjungan kerja ke kabupaten Gianyar dan kabupaten Tabanan untuk dijadikan Bali sebagai daerah untuk perbandingan atas beberapa kebijakan strategi yang akan dikembangkan di Kota Solok terutama menyangkut pariwisata, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan serta pengembangan pasar.

Rombongan terdiri dari unsur legislatif diwakili Zul Fadli dan Jon Hendra selaku pimpinan, bersama sejumlah anggota DPRD Kota Solok dinataranya Afrijon Dt Ganiang Sati, Irman Jefri Adang, Sani Mariko, Daswir Petra Dt Manjinjing Alam, Marwansyah, Irzan Sumartha, Djasmir ilyas, dengan mengikutkan kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset, Harli Diliryo,SE, Kepala Dinas Pendidikan, Rafadli, Kepala Kantor Pasar , Dedi Asmar dan Kepala Bagian Humas, Eva Nasri) serta Kepala Dinas Pariwisata, Uswenny beserta wartawan BiNNews Alfimitra.

Pulau Bali dipilih karena lebih maju dalam pengelolaan pariwisata dan mengembangkan potensi daearah sebagai sumber pendapatan.

Rombongan disambut lansung oleh Staf ahli DP. Mahayasa dan Ketua DPRD Propinsi Bali IR. I Made Budias. Dalam sambutannya, kondisi pemerintahan dan administrasi Gianyar terdiri dari 1 sekretaris 3 asisten,18 Dinas,4 badan dan 2 kantor,12 bagian Kabupaten Gianyar terdiri 7 kecamatan 6 kelurahan, 64 Desa,504 Dusun/Banjar dan 43 lingkungan, 271 desa adat 581 Subag yeh dan 36 Sbak Abian, jumlah penduduk 470.380 jiwa dengan 104,216 KK. Wilayah Kabupaten Gianyar Utara adalah daerah konservasi air dan pengembangan agrowisata, DP Mahesa selaku staf ahli menambahkan Gianyar juga mempunyai 7 prokgam unggulan.seperti SPP Gratis.

Dengan mengupayakan adanya SPP gratis inilah prokram unggulan.melalui Bantuan operasi sekolah(BOS)yang danya bersumber dari APBD kabupaten Gianyar sebesar 5,863 milyar rupiah.Prokram unggulan kesehatanratis bagi penduduk miskin dilaksanakan melalui jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Program unggulan dibidang pertanian masyarakat kami sudah merasakannya sendiri dan manfaatnya bagi petani, dimana pada 2010 produksi padi mencapai 194,755 ton, dibandingkan pada 2009 sebanyak 193,680 ton, berarti ada peningkatan dari tahun ketahun.

Menyangkut pariwisata kami melaksanakan melalui kegiatan promosi melalui bidang kehumasan dapat kami informasikan dalam penyelenggaraan pembangunan peran humas sangatlah penting karena menyangkut pencitraan.

Langkah-langkah diambil membangun bidang kehumasan, adalah menjalin kerja sama kemitraan dengan media masa yang ada didaerah, kerja sama ini ternyata memberi dampak signifikan dalam rangka merangsang menumbuhkan dan mendorong kesadaran kolektif masyarakat dalam ikut memutar roda pembangunan di kabupaten Gianyar, baik didalam maupun diluar negeri, dengan mengikuti event untuk memperkenalkan potensi kepariwisataan yang kami miliki.

DP. Mahayasa menambahkan bahwa pembangunan pariwisata telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kesempatan kerja dan sektor andalan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi penggerak pembangunan perekonomian di. Pada 2010 kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata tercatat 1,320,402 orang.

Selanjutnya rombongan menuju ke Kabupaten Tabanan, rombongan disambut asisten satu dan ketua DPRD Tabanan.

PAD Kabupaten Tabanan dalam 5 tahun terakhir pada tahun

Badan Jalan Itu telah Diperbaiki PT. Arpex Primadhamor

dalam paket Kegiatan Rehabilitasi / Rekonstruksi Pasca Bencana 2010.

Syamsu Rahim berharap kedepannya, tidak ada lagi daerah yang terisolir di Kabupaten Solok ini dan ekonomi kerakyatan men-

ingkat sehingga terwujud Kabupaten Solok yang madani dan sejahtera.

Dilanjutkan Syamsu Rahim, kedepannya kita harus sama – sama membulatkan tekad, menyingsingkan lengan baju dan menyatukan niat untuk membangun Kabupaten Solok kedepannya. Mudah – mudahan dengan semangat kebersamaan kedepannya kita mampu menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Solok dan meningkatkan akenomi kerakyatan, dan tahun 2015 tak ada lagi daerah di Kabupaten Solok yang masuk kategori tertinggal serta bebas dari keterisolasian, harap Syamsu Rahim. ŠMak Itam

Kadis Pertanian Kabupaten Solok, Ir. Darman

Jadikan Kabupaten Solok Penghasil Padi Organik SOLOK, BiNNews — Komitmen Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Ir. Darman dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan pertanian demi kesejahteraan petani Kabupaten Solok benar-benar dijunjung tingginya. Sebagai pejabat pemerintah, yang bertanggung jawab dalam lingkup pertanian berbagai program telah dirancangnya bersama bidang terkait.

Berbagai program telah dicanangkannya seperti menjadikan Kabupaten Solok sebagai penghasil Padi Organik. Padi Organik ini merupakan padi yang berkembang tanpa pestisida dan pupuk buatan melainkan hanya dengan pupuk organik dan pupuk kandang, dan Padi organik ini telah lulus Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat.

Selain itu untuk menyikapi kendala petani dalam pengairan sawah mereka, Pemerintah Kabupaten

Darman

Solok melalui Dinas Pertanian memprogramkan pembenahan untuk peningkatan dan perbaikan irigasi melalui program Jitut dan Jides. Dikatakan Ir. Darman kepada Bin News beberapa hari yang lalu bahwa Dinas Pertanian juga telah berangsur membenahi Balau Benih Ikan (BBI) Sungai Janiah. “Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan BBI Sungai Janiah agar bisa menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat kita sekaligus kerja sama dengan masyarakat untuk pengembangannya yang mana hasilnya nanti dibagi sesuai per-

sentasenya dengan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu membantu dan menggenjot ekonomi kerakyatan kedepannya� harap Ir.Darman.

Ditambahkan Ir.Darman, kita berharap nantinya pengelola bisa mandiri mengembangkan BBI ini dengan fasilitas yang telah ada, bagaimana agar dengan fasilitas yang telah tersedia sekarang diharapkan pengelola mampu mengembangkannya.

Ditambahkan Ir.H.Darman, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Dinas Pertanian akan berusaha mengayomi masyarakat khususnya petani dalam peningkatan mutu dan menyikapi kendala yang dihadapi petani kita agar meningkatkan penghasilan petani guna mewujudkan kesejahteraan apalagi sebahagiaan besar masyarakat kita hidup dari bertani. ŠMak Itam

2006 target PAD sebesar Rp43 milyar lebih dengan realisasi Rp43,8 milyar lebih 2007 target Rp 43,3 miliar realisasi Rp47,4 milyar lebih, sedangkan pada tahun 2009 target PAD Rp85 milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp93 milyar lebih, pada 2010 target PAD sebesar Rp 107 dengan realisasi Rp 115 milyar lebih.

PAD juga ditopang dari penerimaan bagi hasil pajak, salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan adalah pajak bumi dan bangun, terutama sektor PBB pedesaan dan sektor PBB perkotaan dengan perkembangan 5 tahun terakhir sehingga kami bisa memberikan kredit tanpa anggunan seperti penyerapan program kredit tanpa anggunan (KTA) yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp1,153 milyar lebih bagi 209 pelaku UKM dari pelapon yang tersedia sebesar 2Rp,5 milyar lebih Daswip Petra selaku ketua rombongan mengatakan kunjungan kerja ini merupakan kesempatan untuk melihat secara langsung apa yang sudah diperbuat kabupaten Gianyar dan kabupaten Tabanan untuk daerah tujuan sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran bagi Pemko Solok dan DPRD kota solok untuk melahirkan kebijakan dalam bentuk program berikutnya. “Beberapa kebijakan strategis yang akan diterapkan di kota Solok seperti di sektor pertanian pemerataan pembangunan, sektor industri dan kepariwisataan, baik itu nantinya akan merupakan kebijakan maupun dalam bentuk program, akan lebih tepat sasaran dengan adanya masukan dari perbandingan dengan daerah tujuan seperti Kabupaten Tambanan dan Kabupaten Gianyer di Provinsi Bali. kabupaten Gianyar dan kabupaten tabanan adalah daerah tujuan Kunker rombongan DPRD Kota Solok ini, karena banyak terdapatkemiripan dan kesamaan dalam menggunakan keuangan daerah.

Daswir Petra salah seorang anggota DPRD Kota Solok yang ikut kunjungan kerja tersebut mengungkapkan ada kemiripan daerah Kabupaten Tambanan dan kabupaten Gianyar dengan kota Solok dari segi geografis.

Karena memiliki sumber air yang cukup, sama dengan kota Solok, Kabupaten Tambanan dan gianyar juga menjadikan sektor pertanian karena luas sawah mencapai kurang lebih dari 14.790,hektar yang banyak membuah kan hasil,dimana produksi padi bisa mencapai 194.755.ton sebagai sektor unggulan masyarakatnya.

Jon Hendra juga mengatakan Kota Solok harus mampu untuk mencari terobosan terobosan baru didang sektor pertanian karena keterbatasnya lahan pertanian disebabkan untuk pembangunan dan infrastuktur.

Sementara itu disisi lain yang perlu mendapat perhatian kami di Kabupaten Tambanan dan Gianyar lebih memposisikan daerahnya sebagai daerah pendukung sektor wisata . Sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya yang lebih menjanjikan terutama disektor pertanian untuk dikembangkan, potensi pertanian juga dijadikan sebagai daya tarik dan pendukung pengembangan sektor wisata. ŠMempe

SOLOK SELATAN Kepala BPTP Sumbar, Dr M Prama Yufdi MSC:

Benih Padi IR 66 Bagus & Tahan Hama SOLOK SELATAN, BiNNews — Tanam padi serentak IR 66 di Sungai Puah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan pekan lalu dilakukan Wakil Bupati Solsel Abdul Rahman SH. Turut hadir Kepala BPTP (Balai Penyuluh Tanaman Pangan) Sumbar, Kepala Dinas Pertanian Solok Selatan, Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Solok Selatan serta Camat dan Wali setempat.

Abdul Pahman SH menyampaikan, sektor pertanian berperan dalam perekonomiaan nasional melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyedian pangan dan bahan baku Industri, pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatan pendapatan masyarakat. “Sektor pertanian mempunyai efek pengganda yang besar, melalui keterkaitan “input-inputoutcome�antar indusrti, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun regional

karena keunggulan sabagian besar walayah Indonesia adalah sector pertaniaan. Beras sangat penting dalam memelihara stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan nasional,� jelasnya.

Pada 2007 Kabupaten Solok Selatan mendapat penghargaann ketahanan pangan dan tahun 2008 mendapat penghargaan pencapaian penngkatan produksi beras diatas 5% yang diberikan Presiden SBY di Boyolali. “Semoga kegiatan Demfram Penangkaran Padi Sawah ini membawa manfaat dan dapat memotivasi petani lain untuk melaksanakannya,� harapnya.

Dr M Prama Yufdi MSC, Kepala BPTP Sumbar juga mengarahkan, IR 66 bibit benih yang bagus, tahan hama, hasilnya bagus dan kami akan selalu bekerja sama dengan kawan-kawan di daerah dalam meningkatkan lagi inovasi pertanian.

Kepala Dinas Pertanian, Epli Rahmat berkata, marilah kita

robah cara-cara lama, tanam padi, habis itu tanam jagung sambil pelihara kambing, sesudah tanam padi juga bikin kolam ikan ini adalah cara untuk memberantas hama seperti tikus.

Pertanian sekarang harus kita

sentuh dengan teknologi dan menejemen yang baik. Dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil bupati peningkatan mencapai 200% atau 15Mdari APBD tahun lalu. Padi juga meningkat 5,6% dari tahun lalu. ŠSus

Musrenbang Solsel Libatkan Unsur Masyarakat SOLOK SELATAN, BiNNews — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Solok Selatan 2011 untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) tahun 2012 dibuka Bupati Solok Selatan dihadirin Ketua dan para anggota DPRD, Wakil Bupati, Unsur Muspida dan Kepala SKPD. Musrenbang merupakan amanah Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah,dan Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparantif dan partisipatif berdasarkan RPJMD Kabupaten Solsel

2011-2015 yang di tuangkan dalam RKPD dan di padukan dengan Renstra SKPD serta hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang kabupaten,kemudian diteruskan dalam bentuk KUA dan PPAS dan skhirnya tersusunlah APBD Kabupaten.

Persoalan yang perlu perhatian kita semua sebagai isu pembangunan daerah yaitu; belum tertatanya sarana dan prasarana perkantoran, masih rendanya kinerja dan kualitas SDM aparatur pemerintah, kualitas pendidik dan tenaga ke pendidikan.

Distribusi guru yang belum proporsional dan sarana serta prasana yang belum merata, belum optimalnya pembangunan daerah rawan bencana, belum optimaknya sistem pengelolaan petani dan perkebunan maysarakat serta mulai lunturnya karakter dan budaya gotong-royong dalam kehhidupan masyarakat.

Musrenbang ini juga melibatkan unsure tokoh masyarakat, badan kerjasama anak nagari, unsure pemuka adat dan ninik mamak. ŠSusriati

Muzni Lantik Enam Pejabat Baru SOLOK SELATAN, BiNNews — Akhirnya Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria melantik pertama kalinya Eselon II yang selama jabatannya ditunggu-tunggu untuk melakukan perombakan yang diharapkan masyarakat atas kebijakan Bupati Solok Selatan agar bisa membuat perubahan yang positif untuk memajukan Kabupaten yang sudah terpuruk.

Kamis 14 April 2011, 6 SKPD dilantik Bupati Muzni Zakaria diantaranya Asisten I Dinas Hutbun, Dinas Koperindag, Dinas ESDM, Dinas BPBD, dan BAPEDA. Dalam pelantikan hadir Ketua DPRD Solok Selatan Khairunas dan Kapolres Solok Selatan.

Muzni Zakaria menyampaikan bahwa mutasi, rotasi dan promosi jabatan bagian dari dinamika penugasan bagi seorang pegawai negeri sipil, yang konon katanya siap ditugaskan dimana saja, dan yang paling penting lagi disadari bahwa jabatan adalah amanah, dia bisa datang bisa juga pergi, hari ini jabatan ada dan besok bias tiada, karena memang tiada suatu yang abadi dalam diri dan kehidupan kita. “Pergantian jabatan bukan hanya persoalan kinerja semata, tetapi juga diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada semua pegawai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan peluang menduduki suatu jabatan, terutama bagi pegawai yang berprestasi. Untuk menjadi seorang pejabat kadang sangat dibutuhkan pengalaman jabatan pada beberapa tempat atau bidang pekerjaan yang berbeda namun didukung oleh latar belakang pendidikan dan keilmuan yang relevan,� ujar Muzni Zakaria.

Muzni Zakaria juga mengingatkan kepada pejabat yang dilantik, bahwa kedepan akan mengevaluasi kinerja saudara yang dilantik per-triwulan. Dan Muzni Zakaria juga memintak untuk mengelola sumberdaya personil yang ada peralatan dan pendanaan dengan baik meski jumlahnya terbatas dalam mencapai prestasi.

Muzni Zakaria mengingatkan posisi jabatan eselon II dijajaran Pemerintahan daerah sangatlah strategis, maka jumlah jabatannya sangat terbatas, sehingga tidak semua PNS memiliki peluang dan menduduki jabatan setingkat eselon II tersebut. Karena posisi eselon II sangat strategis, maka peran dan konstribusinya terhadap kinerja pemerintah daerah juga sangat strategis.

Sekali lagi Muzni Zakaria mengharapkan keapada yang dilantik bias menjalin komunikasi yang efektif dengan jajaran DPRD, termasuk komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak lainnya yang memiliki peran social control terhadap penyelenggaraan pemerintahan seperti insan PERS, LSM. Perguruan inggi dan Perantau. Sebagai pemerintahan kita patut berterima kasih, tanpa anggaran, beliau-beliau terus mengingatkan Pemerintahan dalam bertugas, tinggal lagi pemerintahan mengelolanya menjadi suatu kekuatan bukan dijadikan sebagai ancaman dalam pelaksanaan tugas penjelasan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. ŠSus

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

8

PASAMAN BARAT

Bupati Inyiak Bahar Anjurkan PNS Lanjutkan Sekolah PASAMAN BARAT, BiNNews — Bupati Pasaman Barat, Baharuddin R menghimbau kepada PNS yang mampu melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi dipersilakan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok sebagai PNS. Jika lalaikan tugas tentunya akan mendapat sanksi.

Hal tersebut ditegaskannya saat memberikan materi Latihan Pra-jabatan (LPJ) di Wisma Amanah beberapa hari lalu (29/ 03). “Silahkan kuliah sejauh tidak mengganggu dan meninggalkan tugas pokok sebagai pegawai. Kuliah tersebut berguna untuk kema-

Baharuddin R

juan dan karir PNS,� ujar Baharuddin.

Selain itu, PNS Pasbar harus menjaga kerukunan sesama PNS dan lingkungan serta masyarakat

banyak. PNS tidak perlu ambil muka, jika berharap jabatan dan lain-lainnya. Cukup dengan mem-perlihatkan kemampuan diri, disiplin dan loyalitas pada pim-pinan.

Baharuddin juga menegaskan, seorang PNS harus menanamkan sikap disiplin yang tinggi, bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan bupati. Menghormati atasan, loyal pada pimpinan, sebagai kinci keber-hasilan karir di PNS. Di Pasbar, SDM dan tingkat kedisplinan PNS semakin tinggi, namun harus terus ditingkatkan. Pe-

merintah saat ini berusaha menata seluruh PNS yang ada untuk ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga nantinya diharapkan seluruh PNS akan ditempatkan sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki PNS tersebut.

Baharuddin juga berharap kepada CPNS yang sedang melaks-anakan LPJ atau yang belum dan yang sudah selesai beberapa waktu lalu untuk bekerja serius. Mengab-dikan diri pada bangsa dan negara sepenuh hati, agar nantinya sukses sebagai berkarir sebagai abdi negara Š Buyung

7500 Lebih Siswa SD & MI Pasbar akan Ikuti Ujian Akhir PASAMAN BARAT, BiNNews — Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pasaman Barat melalui Kabag Pendidikan Dasar, Suratno, S.Pd mengatakan dari 259 SD dan MI yang di Pasbar memiliki 7.527 siswa pada 25-27 April ini akan laksanakan ujian Pra UAS. Sedangkan pada 2-4 Mei diadakan ujian akhir sekolah, “Pengadaan ujian akhir sekolah berasal dari dana DPA Rp72 juta diantaranya Rp60 juta buat pengadaan soal, Rp12 juta operasional guru yan membuat soal di tambah ATK dll,� jelas Suratno.

Para guru yang membuat soal telah memiliki kemampuan dan berpengalaman juga telah sampai tingkat provinsi dengan tiga mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Pengawasan dilapangan dibagi dari 259 sekolah digabung menjadi 72 sekolah, guru pelaksananya ditukar dari sekolah satu dengan sekolah yang lain guna mengantisipasi hal – hal yang tak diinginkan berdasarkan SK dari Bupati.

Samsul (65) warga Simpang Tiga Ophir, pensiunan kepala sekolah mengungkapkan selaku orang tua murid dan juga pernah menjadi kepala sekolah dalam mengahadapi ujian nasional maupun ujian sekolah kita harapkan jangan ada campur tangan dari pihak lain baik itu mengasih hasil jawaban maupun menunjukan sewaktu ujian berlangsung karena itu bukan mendidik melainkan mendidik kearah yang tak baik biar lah apa adanya dari pada itu bohong belaka.

Lilik dari Fraksi PKS anggota DPRD mengatakan untuk pendidikan sekolah dasar kita tegaskan agar pelaksana ujian terutama guru berikan dukungan serta rangsangan materi yang sesuai dengan mata ujian yang akan di uji agar murid pendidikan dasar lebih paham ketika soal ujian di jawabnya sehingga siswa tak merasa kewalahan dan bagi dinas yang membidangi pendidikan dasar agar mampu mencari hal – hal baru yang belum ada diterapkan di pendidikan dasar yang intinya agar generasi pendidikan di pasaman barat bisa meningkat. Šbuyung

Sasak Ranah Pasisia Bentuk Panitia Tulis Baca Al Quran

PT Armina Reka Perdana Berangkatkan 78 Jemaah Umroh

PASAMAN BARAT, BiNNews — Pemerintah Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Pasaman Barat berserta pemerintahan nagari dan ninik mamak serta tokoh masyarakat bertempat di SMPN I Sasak menbentuk panitia tulis baca Al Quran.

Camat Sasak Ranah Pasisia Munizar Buyung mengatakan, guna mensukseskan program Pemkab Pasbar dan menjawab tantangan zaman yang terus merangkak ke hal-hal yang jauh dari budaya dan adat timur kita,� katanya menjelaskan alas an pembentukan panitia tersebut.

Wali Nagari Sasak Gusman Syahril, “Dipusatkanya tempat di SMP N Sasak sesuai pemberitaan BiNNews yang mana merupakan sekolah pertama mengadakan didikan subuh serta baca al Quran maka secara bersama-sama kita dukung program ini di samping

PASAMAN BARAT, BiNNews— PT Armina Reka Perdana, perusahaan perjalanan haji dan umroh yang terdapat di Pasaman Barat melepas jemaah umrohnya yang pertama berjumlah 78 orang, , Senin ( 11/04). Ketua rombongan dipimpin H.Syah Mudo Abdul Manaf.

Pelepasaan jemaah umroh Kecamatan Kinali tersebut dihadiri pimpinan perusahaan PT Armina Reka Perdana Cabang Padang, Safri Nasid dan Nopiza, Wakil Bupati Pasaman Barat, H.Syahrul DT Marajo, Assisten II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs.H.Darul Chutni, Kepala Satpol PP, Drs, Abdi Surya, Camat Kinali , Ayub Pramudia.

H. Syah Mudo Abdul Manaf, bersyukur bahwa Pasaman Barat dapat memberangkatkan jemaah 78 orang. “Sebaiknya jika kita mempunyai rezki lebih segeralah menun-

Suasana Pelantikan Panitia Baca Tulis AlQuran

dibantu oleh dai-dai yang telah ditunjuk nantinya,� jelasnya.

Susunan panitia yang terbentuk yakni penasehat Ketua LAN, Penanggung jawab, Walinagari Sasak Gusman Syaril dan Ketua UPTD , Wakil Ketua, Kepala SMK Sasak Dasman, Sekretaris Kepala Sekolah SMP N I Sasak Drs. Hawayriyun.

Koordinator Wilayah I, Ustad

Cennef meliputi daerah Padang Halaban dan Rantau Panjang, Koordinator Wilayah II Ustad Samidas meliputi daerah Sialang dan Pisang Utan, Koordinator Wilayah III Ustad Alizar meliputi Pasalamo dan Maligi, Koordinator Wilayah IV Ustad Surya meliputi daerah pondok dan sekitarnya. Š Buyung

Wabup Syahrul Dt Marajo Lepas 78 jemaah umroh asal kinali

aikan ibadah umroh, sekarang untuk menunaikan ibadah haji mesti harus menunggu, ibadah umroh sama dengan ibadah haji, tapi dilaksanakannya tidak diwaktu musim haji, umroh dinanakan juga dengan haji kecil,� jelasnya.

Syahrul DT Marajo berharap para jemaah selalu menjaga keko-

mpakan dan saling menolong dan saling mengingatkan saudara serombongannya, agar ibadah berjalan baik dan lancar, mesti ikhlas tidak usah memikirkan hal hal yang lain yang ada di tanah air, tapi fokus saja untuk ibadah serta selalu menjaga kesehatannya, himbaunya. Š Buyung

PADANGPANJANG

DPRD Tinjau SDN 03 Ekor Lubuk PADANG PANJANG, BiNNews — Terganggunya kenyamanan dan ketentraman dalam melaksanakan kegiatan belajar, membuat SDN 11 Ekor Lubuk minta dipindahkan kelokasi yang baru.

Hal tersebut disebabkan kondisi sekolah yang yang satu lokasi dengan SMPN 3 Ekor Lubuk.

Selain keberadaan lokasi sekolah yang sudah sangat tidak memadai lagi untuk ditempati 2 buah sekolah, juga diperburuk dengan peserta didik yang berbeda tingkatan, sehingga bila terjadi berbagai kegiatan yang berbarengan akan kebisingan yang mengganggu jalannya proses belajar dua sekolah tersebut. Seperti pada kegiatan istirahat dan kegiatan upacara sekolah yang menggunakan lapangan yang sama Hal tersebut ditemui dalam Kunjungan Lapangan Komisi III DPRD Kota Padang Panjang ke SD 03 Ekor Lubuk yang diketuai oleh Drs.Syafrizal, anggota Drs.Delfian Mansyur, Kamrita, Kurniawan,S.Pdi, Hj. Lastri, A.Md,Keb, Zulfitra, Kabag Humas Ananda,S.Sos, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Kenedi, MM Dt. Kupiah beberapa waktu lalu.

Drs.Syafrizal yang ditemui di ruangannya, Selasa (13/4) mengatakan, dalam kunjungan lapangan

yang telah dilakukan tersebut, Komisi III telah mendapatkan beberapa masukan tentang kondisi yang terjadi di SD tersebut “ Hasil dari kunjungan tersebut, kita telah merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk mencarikan lokasi baru untuk pembangunan gedung tersebut, jika dibiarkan keadaan seperti itu terus menerus, akan berpengaruh terhadap kelangsungan proses belajar mengajar,� katanya.

Rencana pemindahan lokasi memang telah beberapa pernah diusulkan, tetapi solusi dimana lokasi yang dipergunakan untuk membangun SD tersebut belum menemui titik terang. Sehingga rencana pemisahan kegiatan belajar SD dan SMP tersebut belum terealisasi sampai sekarang. “ Dari keterangan pihak Dinas Pendidikan, mereka telah mencarikan beberapa alternatif lokasi untuk pembangunan, kita tunggulah dulu sampai proses pengadaan tanah selesai, baru kita usulkan biaya untuk pembangunan gedung, dan itu kita harapkan secepatnya,� pintanya.

Novi Hendri Tinjau SMP 3 Ekor Lubuk Selang beberapa waktu setelah Komisi III melakukan kunjungan

Jelang Pelaksanaan UAN

Dinas Pendidikan Laksanakan Tryout

Gerbang SMP 3 Padang Panjang yang masih satu komplek dengan SD II Ekor Lubuk

Lapangan, Rabu (13/4), Ketua DPRD Padang Panjang Novi Hendri, SE,M.Si meninjau komplek SMP 3 Padang Panjang yang masih satu komplek dengan SD 11 Ekor Lubuk.

Kunjungan ketua DPRD tersebut dilakukan, guna melihat kondisi SMP 3 yang akan dijadikan Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI). Namun, masih terkendala oleh beberapa persoalan.

Selain kondisi sekolah yang masih satu lokasi dengan SD, min-

imnya sarana dan prasarana sekolah menjadi persoalan untuk mewujudkan sekolah tersebut menjadi RSBI. “ Sebagai salah satu syarat untuk dijadikan RSBI, memang pemindahan SD 11 harus segera direalisasikan secepatnya,� katanya.

Lebih lanjut Novi mengatakan, pemindahan SD sudah dibicarakan dengan pihak Dinas Pendidikan, dengan lokasi yang tidak jauh dari lokasi yang sekarang, mengingat tempat tinggal siswa yang berada disekitar sekolah. ŠNed

AKBP Rudy Harianto Wakasat Brimob Polda Sulsel PADANG PANJANG, BiNNews — Setelah hampir satu tahun memimpin Polres Kota Padang Panjang AKBP.Drs.Rudy Harianto,M.Si akan promosi sebagai Wakasat Brimob Polda Sulawesi Selatan, jabatan Rudy Harianto akan digantikan oleh AKBP.Sofyan Hidayat,SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

Pelantikan dan serah terima jabatan Kapolres Padang Kota Panjang dari pejabat lama ke pejabat baru akan dipimpin oleh Kapolda Sumbar Brigjen Drs. Wahyu Indra Pramugari, yang akan dilangsungkan di Mapolda Sumatera Barat dilaksanakan dalam waktu dekat.

AKBP. Rudy Harianto

Kapolres Padang Panjang AKBP Rudy Harianto ketika ditemui Sabtu (9/4), membenarkan dia akan dipromosikan dengan jabatan baru sebagai Wakasat Brimobda Polda Sulawesi Selatan, sedangkan waktu pelaksanaan pelantikan dan sertijab akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat saya akan pindah melaksanakan tugas baru

sebagai Wakasat Brimobda Sulawesi Selatan, sedangkan kapan waktu pelantikan dan serah terima jabatan, kita belum dapat informasi,� katanya.

Dalam kurun waktu satu tahun menjadi Kapolres Kota Padang Panjang, banyak prestasi yang telah diukir oleh Rudy Harianto. Selain mampu mengungkap beragam kasus kriminal di Kota Padang Panjang, jajarannya juga berhasil mengungkap berbagai kasus yang menggunakan jaringan antar daerah.

Keberhasilan menangkap sejumlah pengedar ganja yang berasal dari Sumatera Utara dan penangkapan pelaku perampokan sekolah madrasah di Kabupaten Agam yang melewati Kota Padang Panjang melalui kegiata multi

sasaran dan kegiatan Tumpas Bandar 2011, menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Kota Padang Panjang. “ Keberhasilan mengungkap berbagai kasus pelanggaran hukum yag terjadi di wilayah hokum Polres Padang Panjang, juga tidak terlepas dari kesiapan personil yang bertugas dilapangan,� kata Rudy Harianto yang juga mahir menembak dan hobi fotografer.

M.Yulis, salah seorang tokoh masyarakat Padag Panjang ketika berbincang-bincang dengan BiNNewsonline.com mengatakan, kepiawaian Kapolres dalam memimpin sejumlah pengungkapan dan penindakan kejahatan criminal memang patut diacungi jempol. ŠNed

PADANG PANJANG, BiNNews — Jelang pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang akan dilaksanakan pada 18 april mendatang. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah mulai mempersiapkan mental siswa, untuk mempupuk rasa percaya diri dalam menjawab soal-soal ujian. Persiapan mental yang dilakukan dengan melakukan try out, selain itu juga melakukan ujian berkala kepada seluruh siswa.

Ujian Tryout yang akan dilaksanakan guna melihat dan menguji kemampuan siswa menjelang mengikuti UAN. Drs. Kenedi Tryout yang akan dilaksanakan, dilaksanakan melalui tiga tahapan, yang pertama dilaksanakan pihak sekolah, tingkat kota dan propinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Drs. Kenedi,MM Dt.Kupiah ketika ditemui mengatakan, Tryout untuk mengukur sejauh mana kesiapan siswa menjelang pelaksanaan UAN. Jika masih ada siswa yang masih gagal, maka dinas pendidikan akan memberikan pembinaan khusus terhadap siswa yang masih di bawah rata-rata. “ Kita tetap berupaya agar kelulusan siswa pada UAN mendatang seratus persen disetiap sekolah baik negeri maupun swasta, upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui pelaksanaan Tryout dan harus diikuti oleh seluruh siswa yang akan mengikuti UAN,� katanya.

Dalam tiga tahapan pelaksanaan, Dinas Pendidikan akan terus memantau sejauh mana kegiatan Tryout tersebut dilaksanakan oleh pihak sekolah. Diharapkan kepada pihak sekolah agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “ Nilai akhir penentuan kelulusan siswa diambil dari hasil ujian sekolah dan Ujian Nasional. Persentase kelulusan diambil dari 40 persen rata-rata ujian sekolah dan 60 persen dari nilai ujian nasional,� jelasnya. ŠNed

AKBP Sofian Hidayat Siap Lanjutkan Kinerja Rudy Harianto PADANG PANJANG, BiNNews — Kapolres Kota Padang Panjang yang baru AKBP. Sofyan Hidayat,SIK siap melanjutkan kinerja yang telah dilakukan oleh AKBP.Rudy Harianto sewaktu mengemban tugas sebagai Kapolres Padang Panjang. “Saya siap melanjutkan kinerja Kapolres yang lama dalam menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat Padang Panjang,� kata Sofyan Hidayat yang didampingi Kapolres yang lama AKBP.Rudy Harianto, Wakapolres Kompol Arief Budiman, Kasat Reskrim AKP Abdurochman, Kasat Intel Jhon Hendri dalam temu ramah dengan rekan-rekan Wartawan Padang Panjang diruangan Media Center Polres Padang Panjang, Kamis (14/4).

Sofyan Hidayat yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, akan dilantik dan melaksanakan sertijab sebagai Kapolres Padang Panjang pada tanggal 20 April mendatang oleh Kapolda Sumatera Barat Brigjen Wahyu Indrayana Pramugari. sedangkan Rudy Harianto promosi sebagai Wakasat Brimob Polda Sulawesi Selatan. Selama menjabat sebagai Kapolres Padang Panjang Rudy Harianto telah menorehkan beragam prestasi cemerlang dalam mengungkap berbagai tindakan kriminal yang terjadi di wilayah hukum Padang Panjang.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Sofyan Hidayat dalam melanjutkan kinerja yang telah dirintis oleh Rudy Harianto. “ Bapak Rudy telah banyak mengukir prestasi cemerlang selama menjabat Kapolres, menjadi tantangan tersendiri bagi saya melanjutkan kinerja beliau,� jelasnya.

Sementara itu, Rudy Harianto yang akan dilantik sebagai Wakasat Brimob Polda Sulsel mengucapkan terima atas kerjasama yang dilakukan oleh segenap jajaran Polres Padang Panjang dan rekan-rekan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Ribuan terima kasih saya sampaikan atas kerjasama yang telah terjalin selama ini baik dengan jajaran Polres, masyarakat dan rekan-rekan pers, kerjasama tersebut hendaknya dapat dilanjutkan dengan Kapolres yang baru,� harapnya.

Setelah pelaksanaan Pelantikan dan Setijab, Polres Padang Panjang akan melaksanakan kegiatan pisah sambut yang akan dilaksanakan pada 21 April mendatang bertempat di Mifan dan Water Park Padang Panjang, yang akan dihadiri oleh Unsur Muspida, Jajaran Polres dan Detasemen B Bromob, Wartawan dan Komunitas Fotografer. ŠNed

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

9

LIPUTAN KHUSUS PASAMAN BARAT

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasaman Barat, Fadlus Sabii, S.Sos MM:

2012, Rakyat Pasaman Barat Miliki KTP Elektronik PASAMAN BARAT, BiNNews — Sesuai Program Nasional dan amanah UU No. 23 tahun 2006 yang dijabarkan dalam Perpres No.26 Tahun 2009 maka Pemkab Pasaman Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerapkan KTP Elektrronik berbasis NIK atau eKTP mulai diberlakukan 2012.

Di Sumatera Barat pada 2011 ini baru 9 kabupaten dan kota yang akan menerapkan e-KTP yakni Kabupaten Solok, Agam, Pasaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Bukittinggi, Kota Solok dan Kota Padang Panjang, sedangkan 10 kabupaten / kota lagi termasuk Pasaman Barat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasaman Barat Fadlus Sabii, S.Sos. MM mengatakan, penerapan awal KTP berbasis NIK dilengkapi sidik jari dan chip merupakan lengkah stategis menuju tertib administrasi kependudukan mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

Saat ini kita melakukan pembenahan dan persiapan dalam upaya penerapan e- KTP 2012 nanti setelah pemutakhiran data penduduk diselesaikan ,kemudian penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diteruskan dengan sosialisasi dan pengadaan perangkat SIAK (Sistyem Administrasi Kependudukan)

yang saat ini telah dibangun di 4 kecamatan dan diharapkan sesuai program nasional dan dukungan pemerintah daerah bersama DPRD tahun 2012 ini bisa disiapkan tambah Putra asal ujung gading kelahiran Sinuruik.

Penerapan e –KTP dilatar belakangi system pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yangmenghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia sehingga hal tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap Negara dengan menduplikasi KTP nya.

Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakanj kartu identitas multi fungsi di gagaslah e KTP denga data secara online oleh pemerintah pusat yang menggunakan pengamanan berbasis biometric Autentikasi menggunakan biometric yaitu ferifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia terang mantan sekretaris Dewan ini Penggunaan Sidik jari e KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi) sidik jari tidak sekadar di cetak dalam bentuk gambar seperti di SIM tetapi juga dapat dikenali melalui Chip yang terpasang di kartu dalam pengembanganya nanti e KTP bukan hanya bisa digunakan un-

tuk kartu pemilih melainkan juga SIM dan kartu identitas lainya maka biaya pembuatan kartu – kartu tersebut dapat ditekan.

Fadlus juga berharap program ini bisa berjalan lancar 2012 ditambah dengan adanya sosialisasi nantinya yang mana mamfaat e KTP tersebut bakal diraskan masyarakat kita dan kita harapkan juga kepada masyarakat agar ada kesadaran untuk memahami arti pentingnya pencatatan sipil dan administrasi kependudukan yang merupakan salah satu memamtau perkembangan jumlah penduduk Indonesia.

Hal ini tentu mendapat dukungan sesuai Penegasan yang disampaikan Mentri dalam negeri H. Gamawan Fauzi saat membuka Rapat kerja Nasional Kependudkan dan Pencatatan Sipil yang diikuti 197 daerah kota kabupaten se Indonesia yang masuk dalam program tahun 2011 dari 33 Provinsi di Jakarta minggu (10/04) kemaren yang mana bakal mnghabiskan dana anggran sebesar Rp 6,6 Triliun yang mana melibatkan KPK , BPK, BPKP dalam mengawasi tender dan pelaksanaan proyek besar yang sangat mahal .; Menurut Gamawan sistem KTP Elektronik

yang di awali dengan penertiban database kependudukan (NIK) dan tertib dokumen kependudukan akan diperoleh 20 mamfaat baik untuk pemilik KTP maupun pihak terkait lainya yang mana salah satu mamfaat yang paling besar diharapkan akan diraih Indonesia setelah e KTP ini berhasil diterapkan adalah untuk pemilu 2014 pemilukada gubernur, walikota, bupati dan untuk keamanan Negara di masa mendatang insya allah nantinya kita tak perlu ribut soal DPT pemilu dan pemilukada yang pada tahun 2010 mencapai 199 kasus naik ke Mahkamah Konstitusi sebutnya. Š Buyung

Bank Nagari Ujung Gading

Terus Bertumbuh dalam Mendorong Perekonomian Rakyat PASBAR, BiNNews — Bank Nagari Cabang Ujung Gading memiliki peranan cukup besar dalam mendorong pembangunan perekonomian Pasaman Barat.

Hal ini ditunjukkan kian bertumbuhnya kinerja keuangan Bank kebanggan masyarakat Sumbar tersebut.

Per Maret 2011 saja total asset Bank Nagari Ujung Gading telah mencapai Rp176,48 miliar, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp84,28 miliar sedangkan jumlah pembiayaan (kredit) yang di salurkan Rp 174,30 miliar.

Dibanding akhir Maret 2010 total asset hanya Rp154,12 miliar dan mengalami kenaikan Rp22,36 miliar atau 14,51%. Total dana masyarakat yang dihimpun Rp56,24 miliar atau mengalami kenaikan Rp28,04 miliar atau 49,86%. Total kredit yang di salurkan Rp147,39 miliar atau naik Rp 26,91 miliar atau 18,26% pada Maret 2011.

Menurut Pimpinan Cabang Bank Nagari Ujung Gading, Zainal Abidin Saat kepada BiNNews menjelaskan untuk tahun anggaran 2010 Manajemen Bank Nagari Pusat memberikan target anggaran cukup tinggi untuk Bank Nagari Cabang Ujung Gading. Dibandingkan dari posisi

Desember 2010 maka anggaran total asset naik Rp40,89 miliar atau tumbuh 24,84%, penghimpunan dana masyarakat naik Rp40,13 miliar atau tumbuh 24,35%.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Andalas angkatan 82 ini menguraikan DPK yang dihimpun murni dana masyarakat atau bukan dari dana Pemkab Pasaman Barat. Sebab dana Pemkab seluruhnya di tempatkan di Bank Nagari Cabang Simpang Empat.

Buka Kantor Cabang Pembantu & Office Chanelling Guna mengingkatkan pelay-

disalurkan Rp7,55 miliar dan dana masyarakat Rp1,53 miliar. “Dengan adanya penambahan jaringan kantor ini diharapkan masyarakat yang berada di Kecamatan Ranah Batahan dan sekitarnya akan lebih terlayani dengan maksimal karena jarak sudah dekat. Disamping itu, juga memberikan pelayanan jasa perbankan syariah untuk masyarakat yang kurang cocok dengan pelayanan perbankan konvensional dapat terlayani di Ujung Gading dan perlu lagi ke Padang atau Bukittinggi,� jelas Zainal.

produktif pada umumnya. Kredit produktif yang diinginkan perbankan adalah layak dibiyayai dan memenuhi persyaratan bank teknis.

Total KUR yang disalurkan per Februari 2010 adalah Rp1,95 miliar dengan jumlah kreditur 74 orang, plafond KUR 2011 di targetkan Rp4,95 miliar.

Kredit Revitalisasi Khusus kredit revitalisasi (KPEN-RP) dengan pola subsidi bunga selama masa belum produksi, BN Ujung Gading tergolong berkinerja teratas. Dari plafond KPEN-RP bank nagari secara total (posisi Februari

2011) Rp79,03 miliar, sebesar Rp67,92 miliar diberikan oleh Bank Nagari Ujung Gading. “Peran serta bank kita dalam KPENRP adalah 85,94% dari KPEN-RP yang di salurkan bank nagari se-

Kinerja Keuangan Bank Nagari Ujung Gading

anan kepada masyarakat, pada 6 Desember 2010 didirikan kantor Cabang Pembantu Bank Nagari Ujung Gading di Ranah Batahan.

Pencapaian per akhir Maret 2011, total asset Rp.8,70 miliar, kredit

Pembiayaan di Sektor Ekonomi Kerakyatan Penyaluran kredit program KPEN-RP, SUP 005, KUR dan lainnya menurut Pimpinan Cabang berbeda dengan kredit

Pembiayaan Revitalisasi Perkebunan Total kredit revitalisasi Rp67,92 miliar, Rp1,30 miliar untuk Karet selebihnya Sawit

cara keseluruhan,� jelas Zainal.

Lebih lanjut di jelaskan bahwa kredit revitalisasi didanai 100% dari dana masyarakat dan tidak ada dana pemerintah. Kontribusi pemerintah hanya berupa pemberian subsidi bunga selama masa pembangunan yaitu 5% untuk kebun kelapa sawit, 6% untuk karet atau dengan jenis kredit program sebelumnya seoerti KIK, KMKP, KUKDAS, KUPA, KUT dan lainnya. “Saat ini khusus program revitalisasi sudah menunggu antrian proposal yang akan diproses bank terutama untuk perkebunan kelapa sawit seperti koperasi maju bersama, koperasi lestari, koperasi tani subur dan lainnya.

Pengembangan ke Sektor Produktif dan Pertanian Guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat per akhir Februari 2011 telah menyalurkan kredit kepada sektor usaha produktif Rp71,39 miliar atau 41,67% dari total kredit diberikan. Dari Rp 71,39 miliar kredit produktif, sebesar Rp42 miliar disalurkan untuk usaha pertanian atau 58,83% dari kredit produktif atau 25% dari total kredit di berikan sebesar Rp171,24 miliar. “Hal ini sesuai keinginan pemegang saham Bank Nagari yang meminta komposisi kredit produktif diatas 30% dari total kredit dan komposisi kredit pertanian minimal 15% dari total kredit. Pencapaian bank nagari ujung gading telah jauh melebihi target tersebut,� ungkap Zainal.

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

10

RPJMD Dirampungkan, Target Peretumbuhan Ekonomi 7% Lebih

Sumbar menuju Terwujudnya Masyarakat yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat PADANG, BiNNews — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini tengah merampungkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2010-2015) bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ditargetkan akhir April ini Perda RPJMD Sumbar telah ditetapkan.

Menurut Gubernur Prof. Irwan Paryitno, RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah serta lintas satuan kerja perangkat daerah. “RPJMD merupakan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda prioritas pembangunan dan program kepala daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahunan kedua dari rencana pembangunan jangka panjang daerah 20052025,� jelas Gubernur.

Di dalam RPJMD tertuang mengenai gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisa isuisu strategis, uraian visi, misi dan

sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah hingga indicator kinerja.

Capaian dan Persoalan Pembangunan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang, namun masih banyak permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana lima tahun ke depan.

Dari aspek agama dan sosial budaya, masih perlunya peningkatan kualitas penghayatan dan pengalaman kehidupan beragama dan sosial budaya. Dari aspek sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan, masih perlu ditingkatkan terutama untuk pemerataan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja.

Dari aspek pelayanan kesehatan, untuk mencapai target Millenium Development Goal [MDG’s] tahun 2015, diperlukan peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, dengan menurunkan kematian bayi, menurunkan kematian ibu melahirkan serta mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum

Gubernur Irwan Prayitno dan Kadis Pertanian Sumbar Ir Djoni saat berkunjung ke PT CNM Kota Solok untuk pengembangan komoditi jagung

Visi Pembangunan Sumatera Barat 5 Tahun Kedepan Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat Penjabaran Misi yaitu; 1. Mewujudkan tata kehiduan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi.

4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global.

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Sumatera Barat 2010-2015 1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui pengalaman ajaran agama dan adat istiadat yang berpedoman kepada falsafah berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. Tercapainya tata Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik Good Government.

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, industry, perdagangan, wisata dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

5. Tercapainya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkunagn hidup.

Agenda Pembangunan Sumatera Barat 2010-2015 1. Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah 2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup 10 Prioritas Pembangunan meliputi 1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.

6. Pengembangan Industry Olahan dan Perdagangan.

7 . Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya 8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal.

9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.

10. Mitigasi, Pembangunan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

masih perlu ditingkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan reformasi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam lima tahun terakhir struktur perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian.

Pada tahun 2006, sektor pertanian menyumbang terhadap pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 25,26 persen dan sejak tahun 2007 kontribusi sektor pertanian terus menurun hingga sampai tahun 2009 menjadi sebesar 23,75 persen. Penurunan kontribusi sektor pertanian diiringi dengan kenaikan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta industry pengolahan.

Pada tahun 2006, sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 16,96 persen dan industry pengolahan sebesar 11,42 persen, kontribusi sektor perdagangan terus meningkat menjadi 17,99 persen tahun 2009 , dan kontribusi sektor industry pengolahan menjadi 12,05 persen tahun 2009.

Hal ini mengindikasikan bahwa selama 2006-2009 telah terjadi perubahan sturktur perekonomian Sumatera Barat secara perlahan dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan industry pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada periode 2001-2005 rata- rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,67 persen per tahun dan pada periode 20062009 mencapai 5,51 persen.

Sejak tahun 2006 Sumatera Barat telah mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen dan pada tahun 2008 merupakan puncak dari pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dicapai Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,37 persen. Namun, imbasnya krisis financial global dan gempa bumi September 2009, telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menurun sampai 4,16 persen.

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mulai membaik, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,93 persen.

Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi seiring dengan menggeliatnya perekonomian terutama dari naiknya kontribusi sektor bangunan yang cukup tinggi sebesar 13,94 persen, disebabkan meningkatnya pembangunan fisik bangunan pemerintah dan non pemerintah pasca gema 30 Sep-

tember 2009.

Tingkat pengangguran pada tahun 2009 sebesar 7,9 persen lebih rendah dibanding dengan nasional sebesar 8,14 persen.

Tingkat kemiskinan tahun 2009 sebesar 9,54 persen juga lebih rendah dari nasional sebesar 14,15 persen dan tahun 2010 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat 9,5 persen, sedangkan nasional 13,33 persen.

Pengaruh Globalisasi & Bencana Alam Persoalan lainnya adalah peningkatan persaingan sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas China – ASEAN (CAFTA) yang secara resmi mulai berlaku tahun 2010. Peningkatan persaingan ini segera akan menjadi permasalahan dan tantangan yang sangat serius dan bahkan menjadi ancaman karena daya saing produk yang dapat dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat sampai saat ini umumnya masih rendah yang terjadi sebagai cerminan dari rendahnya tingkat efisiensi sehingga biaya produk-

Dewan riset SUmatera Barat tengah disalami Gubernur Irwan Prayitno

kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah yang mengakibatkan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Target PE 2015 7,46% Gubernur juga memamaparkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, direncanakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2015 sebesar 7,46 persen, PDRB perkapita berdasarkan har-

Wakil Gubernur Muslim Kasim memanen salah satu Bibit Wartel di Lahan Petani Wartel Nagari Banuhampu Kabupaten Agam

si rata-rata masih relatife tinggi.

Disamping itu penggunaan teknologi untuk kegiatan produksi yang belum maju sehingga kualitas produk yang dapat dihasil umumnya masih relatife rendah.

Permasalahan dan sekaligus ancaman serius yang perlu menjadi perhatian pemerintahan daerah Sumatera Barat adalah bahwa daerah ini sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan ancaman tsunami.

Bencana alam ini sudah sering terjadi dan yang paling serius akibatnya adalah gempa besar 7,9 skala Richter yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 yang lalu, dengan menelan korban sebanyak lebih kurang 1.200 orang dan ratusan bangunan runtuh dan rusak berat. Akibat gempa tersebut sangat terasa dalam

ga berlaku tahun 2015 sebesar Rp. 28,44 juta, PDRB berdasarkan harga konstan 55,44 triliyun tahun 2015.

Tingkat penganguran pada tahun 2015 direncanakan menjadi 5,13 persen dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,95 persen tahun 2015.

Untuk mendukung target-target indikator dalam rangka merealisasikan 10 prioritas pembangunan tersebut, beberapa program terobosan seperti ; gerakan terpadu Reformasi Birokrasi, gerakan terpadu pengembangan Sumber Daya Manusia, gerakan terpadu pensejahteraan fakir miskin, program bantuan satu sapi satu petani, pengembangan kakao, jagung dan tuna, program subsidi siswa miskin SLTA dan rogram pendidikan berkarakter.

Disamping itu juga direncanakan pengembangan infrastruktur

strategis seperti jaringan jalan kereta api Duku- BIM , shortcut jalan kereta api Padang – Solok, jalan jalur Padang- Payakumbuh , jalan Sicincin- Malalak- Ngarai Sianok, jalan dua jalur tepi pantai menuju BIM , jalan alternative Sitinjau laut, pembangunan jalan dua jalur Padang- By pass.

Pembangunan jalan evakuasi dan escape building, jalan strategis Provinsi dan jalan Prioritas Nasional khususnya Lintas Tengah, Lintas Barat serta Koridor dan Lintas Barat ke Lintas Timur, Mesjid Raya, Balairung, Minang Expo Centre, Embarkasi Haji, Hotel Transit Bandara, Pembangkit Listrik Tenaga Hidro, Geo Termal, Blok Migas Mentawai I dan II. Pengendalian banjir Batang Anai- Kandis Padang [Flood control tahap III], Irigasi Batang Anai II, Batang Palangki dan Batang Sinamar Tanah Datar dan Sijunjung, pengembangan kawasan industry maritim Pantai Carocok Mandeh.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus Padang Pariaman, dan sentra wisata Lembah Anai [Hotel/Resort, cable car dan pengembangan ecotourism, studi pembangunan bandara three in one [perintis, wisata dan kebencanaan] di Mentawai dan Pasaman Barat.

Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, selain dukungan dan APBD juga diperlukan dukungan dana dari APBN dan sumber dana lainnya, antara lain program pembangunan strategis nasional meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, perhubungan serta penanggulangan bencana alam dan lingkungan hidup.

Memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kita harus selalu konsisten terhadap keterkaitan antara penganggaran dengan perencanaan, dimana setiap pengeluaran harus sesuai dengan yang direncanakan, sehingga anggaran yang relatife terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Š BiNNews

Dari Musrenbang Provinsi Sumbar 2011

Gubernur: Pembangunan Sumbar Gandeng BUMN! PADANG, BiNNews — Untuk mensejahterakan masyarakat tentu dengan program dan kegiatan yang ada di pemrintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya Musrenbang RKPD untuk dapat menyelaraskan program dan kegiatan itu sesuai dengan prioritas pembangunan daerah provinsi.

Dalam program tentu kita punya strategi bagaimana kita ikut dalam program nasional agar kegiatan yang ada di provinsi agar nyambung, sehingga dana APBN dapat mengalir ke daerah kita, ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, ketika membuka Musrenbang Provinsi Sumbar tahun 2011 di pengeran beach Padang Senen, (11/4).

Hadir dalam acara itu, Kementrian Dalam Negeri yang diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Marwan Efendi, Staf ahli Bidang Kelembangan Bappenas Dida Heryadi Salya, Bupati/Wako se Sumbar, Ketua Bappeda Sumbar, Rahmat Syahni, Pimpinan SKPD, Kepala Bappeda se Sumbar, instasni vertikal, Ketua Komisi DPRD Sumbar.

Disampaikan Irwan, APBD Sumatera Barat sangat terbatas sekali dan ada bahkan dana yang ada di masing masing SKPD sangat minim, dan untuk itu kita perlu strategi dan kreatif dalam menarik investor, memanfaatkan orang rantau atau pihak lainnya.

Program yang ada di APBD benar benar tutup point, terarah biar sedikit tapi program kita tepat sasaran. Dengan hal itu yang perlu kita perhatikan adalah untuk tahun 2012 ini pembangunan sektor pertanian merupakan sektor yang paling prioritas, dengan artian bukan mengabaikan yang lainnya.

Beruntung sekali Pemerintah Sumatera Barat yang telah dapat berkerja sama dengan beberapa BUMN ini merupakan apresiasi yang berharga sekali, ini bahkan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun daerah. terangnya, Irwan.Marwan Efendi menyampaikan, perencanaan yang dibuat oleh masing masing Kab/Kota baik Propinsi harus selaras sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

daerah tentang RPJMD. Dengan adanya kerja sama dalam pembangunan ini dapat mempersatukan daearh itu sendiri, sehinga NKRI tetap utuh.

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah tentu perlu langkah-langkah antara lain, pertama, menerapkan Permendagri nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8/2008 dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Kedua, Menerapkan system pelayanan infromasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan menyelesaikan pembentukan unit kerja pelayanan terpadu satu pintu di seluruh Kab/Kota dan provinsi.

Ketiga, membatalkan peraturan daer-

ah yang bermasalah, Keempat, Mengkonsolidasikan kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap.

Kelima Penataan ruang secara terpadu dan pengendalian pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya kehutanan, perikanan, kelautan, dan pertambangan untuk mencegah kerusakan dan lain lain.

Ikut memberikan sambutan, Dida Heryadi Salya, diungkapkannya beberapa sasaran pembangunan yang harus kita perhatikan yaitu pertama, rata rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3-6,8 persen/ tahun, yang kita harapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 persen./tahun, kedua, inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 46 persen/tahun, ketiga, tingkat pengganguran dapat diturunkan menjadi 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan keempat, tingkat kemisikinan dapat ditekan menjadi 8-10 persen pada akhir tahun 2014.

Adapun sasaran pembangunan per wilayah provinsi, diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Nusa Tengara, Maluku, dan Papua, dengan tetap mempertahankan pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera. ŠBiNNews

BiNNews

Edisi 226| Th V/ 18 - 24 April 2011

11

Putri............................

SAMBUNGAN >>dari Hal 1

serta memberikan uang belanja sebesar Rp. 1 juta setiap bulannya, sehingga saya lupa diri dan juga terbuai oleh permainan seksnya. Ternyata setelah saya hamil dan janjinya untuk menikahi saya tidak ditepati, saya juga dilaporkan ke polisi,� tutur Syafinar.

Awalnya, aku Syafinar, dia tidak mau melayani anggukan dan rayuan M. Nur. Tetapi karena terus dirayu dan diiming-imingi dengan berbagai kemewahan, Syafinar akhirnya membuka hati dan pahanya untuk anggota KPU Padang Pariaman itu. M. Nur juga meyakinkan dirinya, kalau istrinya yang sehari-hari berdomisili dan bertugas di Bukittinggi itu tidak akan tahu. Kalaupun istrinya mengetahui hubungan mereka, M. Nur berjanji tetap akan menikahi Syafinar.

Selain itu juga akan memberikan nafkah Syafinar setiap bulannya. Kemahiran lelaki berwajah ganteng itu merayu dan manggilitiak perasaan Syafinar, patut diacungkan jempol, karena akhirnya ibu rumah tangga tersebut mau digoyang M. Nur di tempat tidur. “Setiap hari saya dirayu dan dibuai oleh janji-janji manis M. Nur. Wanita mana yang tidak akan terbuai, apalagi dia berjanji akan menikahi dan membahagiakan saya. Dia juga berjanji akan membiayai pendidikan anak-anak saya. Jujur saja, saya memang terbuai oleh janji manis tersebut. Mungkin itu kelemahan saya sebagai wanita,� kata Syafinar lagi.

Semenjak itulah mereka resmi bapacaran alias berselingkuh. “Selama saya menjadi pacarnya, saya beberapa kali dibawan-

ya jalan-jalan ke Pariaman dan tempat lainnya,� kata Syafinar.

Sementara hubungan badan mereka lakukan di rumah Syafinar, yang hanya bersebelah rumah dengan tempat kediaman M. Nur. Syafinar mengaku tidak ingat berapa kali mereka berhubungan suami istri.

Yang jelas, dua bulan kemudian Syafinar mengaku hamil. “Saya hamil karena berhubungan badan dengan M. Nur, bukan dengan suami saya, karena suami saya yang mengetahui perselingkungan kami dua bulan setelah kami berhubungan, langsung menceraikan saya. Semenjak itu saya hanya berhubungan badan dengan M. Nur,� tuturnya.

Hamilnya Syafinar, aku Syafinar, membuat mantan polisi itu panik. Makanya oknum anggota KPU Padang Pariaman tersebut, berusaha merayu dan meyakinkan Syafinar, agar bersedia menggugurkan kandungannya. Semula Syafinar tidak bersedia, tetapi karena terus didesak dan dirayu, dan dijanjikan akan dinikahi setelah Syafinar menggugurkan kandungannya, wanita tersebut bersedia juga menggugurkan kandungannya yang sudah berusia dua bulan. “Kandungan saya digugurkan di Pasia Laweh, Lubuk Alung oleh seorang dukun yang bernama Gusti. Saya dibawa M. Nur kesana. Semula M. Nur memberi Gusti uang Rp. 2 juta. Kemudian ditambah lagi Rp. 500 ribu, gunanya untuk membersihkan kandungan Syafinar di sebuah klinik di Lubuk Alung,� tutur Syafinar.

Wanita itu mengaku sangat kesakitan ketika perutnya diurut Gusti. Bahkan sempat terjadi infeksi di perutnya. Namun M. Nur memberinya uang untuk berobat ke rumah sakit. Kehamilan Syafinar oleh M. Nur, sampai menggugurkan kandungan diketahui banyak masyarakat di Pauh Kambar, sehingga menjadi gunjingan hangat yang meresahkan masyarakat.

Untuk menutup gosip tersebut akhirnya keluarga kedua belah sepakat mencari penyelesaian. M. Nur diwakili oleh saudaranya yang sehari-hari berjualan PMD di Pasar Pauh Kambar, sedangkan Syafinar diwakili oleh mamaknya. Abbas Joyo.

Dalam penyelesaian tersebut diperoleh kesepakatan bahwa M. Nur akan membayar ganti rugi pada Syafinar sebesar Rp10 juta.

Namun yang direalisasikan hanya Rp3 juta.

Memang tidak ada kepastian, apakah keterangan Syafinar itu benar, karena konon, suatu kali selesai sholat Jum’at di Mesjid Pauh Kambar, M. Nur pernah bersumpah, bahwa dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Syafinar.

Namun ketika ditanyakan lagi pada Syafinar, wanita itu hanya tersenyum sinis. “Dia itu sudah menjadi orang yang munafik.

Sudahlah berdosa karena berhubungan badan dengan saya yang bukan istrinya belum diampuni Tuhan, dia membuat dosa lagi di mesjid,� tuturnya lagi.

Namun perkembangan yang terjadi kemudian sangat mengejutkan, karena tahutahu M. Nur mengadukan Syafinar ke polisi, dengan tuduhan melakukan pemerasan.

M. Nur menuduh Syafinar memeras dirinya dan perbuatan Syafinar itu tidak dapat diterimanya sehingga dia terpaksa melapor ke polisi.

Selasa, 29 Maret 2011 lalu, kasus tersebut disidangkan di PN Pariaman oleh majelis hakim yang terdiri dari Hj. Inang Krismawati, SH, sebagai hakim ketua, dengan anggota Sayed Kadhimsyah, SH dan Alex Adam Faisal, SH serta Panitera Pengganti Rismarta, SH, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mala Kristin, SH, dari Kejaksaan Negeri Pariaman.

Pada persidangan pertama tersebut, majelis hakim memeriksa Azri, Wali Nagari Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris.

Kemudian Yeni Desmita, yang menjadi mat comblang hubungan M. Nur dengan Syafinar serta Gusti, dukun yang dituduh Syafinar menggugurkan kandungannya dan M. Nur, sebagai pelapor.

Pada persidangan Selasa depannya, majelis hakim memeriksa Abbas Joyo, mamak Syafinar. Semula Abbas Joyo mencoba melindungi M. Nur dan menyalahkan kemenakannya Syafinar. Namun pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan hakim dan JPU membuat Abbas Joyo kelabakan dan tanpa disadarinya, Abbas Joyo jadi membenarkan adanya hubungan antara M. Nur dengan Syafinar.

Abbas Joyo juga mengakui kalau dia turut mengetahui dan menyaksikan penyerahan uang yang Rp3 juta dari M. Nur pada Syafinar.

Tapi Abbas Joyo mengaku tidak tahu kalau Syafinar meminta uang itu secara pak-

sa, apalagi sampai melakukan pemerasan kepada M. Nur. “Azri, Wali Nagari Padang Bintungan, bilang pada saya, tanda tangani sajalah pak, “ Rencananya sidang tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Melia, puteri Syafinar. Namun M. Nur keburu permisi kepada hakim, dengan alasan kepalanya berdenyut-denyut dan tensi darahnya naik, sehingga tidak kosentrasi untuk mengikuti sidang. Akhirnya hakim memutuskan menunda sidang satu minggu, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan Syafinar.

Pengakuan Anak Pada sidang Selasa tersebut M. Nur tidak hadir. Namun ketidakhadiran M. Nur tidak mempengaruhi sidang. Majelis hakim tetap membuka sidang untuk umum dan memeriksa dua putri Syafinar, yang bernama Melia, 18 tahun dan Tika, 16 tahun. Keduanya yang memberikan keterangan dibawah sumpah, membantah kalau ibunya melakukan pemerasan terhadap M. Nur. “Tidak benar itu buk. Kami hanya orang miskin dan tidak punya siapa-siapa yang dapat kami banggakan. Jadi sangat tidak mungkin, ibu saya yang hanya rakyat kecil dan miskin berani memeras M. Nur, yang mantan polisi, mantan wali nagari dan anggota KPU. Apa hebatnya ibu saya sehingga dia berani memeras M. Nur. Pasti diantara keduanya ada hubungan,� tutur Melia.

Kepada majelis hakim, Melia menyebutkan, awalnya dia tidak mengetahui kalau M. Nur berselingkuh dengan ibunya. Suatu

malam sekitar pukul 02.00 WIB, Melia terbangun dari tidur dan dia tidak menjumpai ibunya di kamar. Lalu Melia membangunkan adiknya Tika, kemudian mencari sang ibu ke dapur, namun tidak beberapa lama kemudian dia mendengar suara ketawa dan mendesah-desah dari rumah sebelah yang ditempati M. Nur. “Ah, itu kan suara ibu,� tutur Melia pada Tika. Lalu dengan spontan Melia dan Tika mendatangi rumah tersebut dan mengintip ke dalam rumah lewat lobang pintu depan.

Dan astaga.......... di ruang tamu itu Melia melihat dengan jelas M. Nur sedang menyetubuhi ibunya, dengan posisi Syafinar dibawah dan M. Nur diatas. “Saya benar-benar kaget dan takut melihat kejadian itu. Saya lihat ibu sedang dianukan M. Nur,� tutur Melia.

Sebelumnya suatu hari, kata Melia, ketika dia sedang mengambil jambu disamping rumahnya, juga pernah dipanggil dan diajak M. Nur untuk masuk ke rumahnya lewat pintu belakang. “Begitu mendengar panggilan saya langsung menoleh. Lalu saya melihat M. Nur berdiri di jendela rumahnya dalam keadaan telanjang bulat dan bugil. “Saya bahkan juga melihat lansung burungnya,� tambah Melia.

Sedangkan Tika, selain membenarkan keterangan Tika, juga membongkar kebobrokan perangai M. Nur. Menurut Tika, dirinya pernah dibujuk dengan uang Rp20.000, agar mau masuk ke dalam rumahnya. “Saya sangat takut, Buk hakim,� tutur Tika. ŠBiNNews

kerja,� tegasnya. “Kita akan mengambil tindakan berdasarkan laporan Biro Pembangunan,� tegasnya lagi.

Ditambahkannya, Biro Pembangunan juga harus mengevaluasi masalah kewenangan penanganan sungai-sungai tersebut. “Kewenangan penanganan sungai tersebut mesti duduk sesuai peraturan yang berlaku.

Itu kewenangan pusat, atau daerah?,� ujarnya. “Kita harus pastikan penggunaan dana APBD untuk penanganan sungai tersebut tidak menyalahi aturan,� tegasnya. “Kapan perlu kita akan melibatkan Inspektorat Daerah untuk mengevaluasinya,� tegasnya lagi.

Seperti diberitakan, setelah sukses

menggarap Rp82 miliar lebih dana APBD tahun 2008-2010 pada masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi, di kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno, Dinas PSDA Sumbar kembali menggarap Rp120,6 miliar lebih dana APBD tahun 2011-2014 untuk mengerjakan proyek sungai kewenangan pemerintah pusat. Hebatnya lagi, pihak SKPD yang terkenal “dinas basah� yang dipimpin H. Ali Musri, ME ini mengaku telah dapat dukungan penuh dari Gubernur dan DPRD Sumbar.

Sungai-sungai kewenangan pemerintah pusat yang ditangani dengan dana APBD 2011-2014 tersebut adalah sungai-

sungai yang tergabung dalam wilayah sungai (WS) Akuaman dan WS Inderagiri.

Yaitu, Pengendalian Banjir Batang TikuAntokan di Agam senilai Rp40,2 miliar, Pengendalian Banjir Batang Mangor di Pariaman Rp24,5 miliar, Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Naras di Pariaman Rp15,9 miliar, Pembangunan Checkdam Batang Gasan di Pariaman Rp14,5 miliar dan Pengendalian Banjir Batang Lembang di Solok Rp25,5 miliar.

Sebelumnya sungai-sungai kewenangan pemerintah pusat tersebut telah ditangani dengan Rp82 miliar lebih dana APBD tahun 2008-2010 ketika daerah ini dipimp-

in Gubernur Gamawan Fauzi. Yaitu, Normalisasi Sungai Batang Lembang (20082009) di Solok Rp25,5 miliar, Pembangunan Jatti Muara Purus (2008-2009) di Padang Rp12 miliar, Normalisasi Sungai Batang Gasan (2009-2010) di Pariaman Rp12 miliar, Normalisasi Sungai Batang Tiku (2009-2010) di Agam Rp11 miliar, Pengendalian Banjir Batang Mangor di Padang Pariaman (2010) Rp16 miliar dan Perkuatan Tebing Batang Belimbing di Siteba Padang (2010) Rp5,5 miliar.

Ironisnya, proyek-proyek yang baru selesai dikerjakan tersebut kini terlihat mengalami kerusakan serius, dan juga banyak

yang tidak selesai sebagaimana mestinya.

Ratusan meter konstruksi perkuatan tebing sungai di proyek Batang Gasan terlihat hancur berantakan. Hal yang sama juga ditemukan di proyek Batang Tiku. Proyek Batang Mangor juga tak kalah parahnya. Di Batang Mangor, Batang Belimbing dan Batang Lembang terlihat ada pekerjaan yang mestinya dikerjakan tapi tidak dikerjakan.

Mutunya disebut-sebut tak sesuai bestek.

Proyek Batang Mangor, Batang Gasan, Batang Tiku dan Batang Lembang malah menggunakan material setempat.

Menurut UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumbar Daya Air, pengelolaan sum-

ber daya air berdasarkan wilayah sungai (WS). Pengelolaan WS Lintas Negara dan WS Strategis Nasional merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat. Berdasarkan Permen PU No. 11A Tahun 2006 tentang Penetapan Wilayah Sungai, WS Akuaman (AnaiKuranji-Arau-Mangau-Antokan) di Sumbar ditetapkan sebagai WS Strategis Nasional. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah (pusatred) di daerah didanai dari dan atas beban APBN. ŠYuska

melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 5 tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan para tertdakwa tetap dalam tahanan.

Putusan PN Pasbar ini dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Sumbar yang tetap menetapkan Yustrital Cs bersalah dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Namun Yustrital mengakukan kasasi ke

Mahkamah Agung. Berdasarkan surat Mahkamah Agung nomor :07/187/2011/S.88 TAH/PP/2011/MA; menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan MA menganggap perlu untuk mengeluarkan perintah penahanan para terdakwa tersebut memperhatikan pasal 28 ayat 1 KUHAP. Menetapkan memerintahkan untuk menahan para terdakwa Yustrital, Amran, Daswin dalam Rutan untuk paling lama 50 hari terhitung 2 Maret 2011. Surat MA ini dikeluarkan 22 Maret 2011 dan Penetapan No:194/2011/S.91.TAH/PP/2011/MA. Penahanan tersebut mestinya berakhir

pada 20 April 2011 guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai maka penahanan para terdakwa masih diperlukan dan diperpanjang memperhatikan pasal 28 ayat 2 KUHAP menetapkan memperpanjang waktu penahanan Yustrital Cs dalam rutan 60 hari terhitung mulai 21 April 2011 .

Namun anehnya berdasarkan berita acara yang dikeluarkan Kemeterian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatra Barat Cabang Lubuk Sikaping Talu Nomor W 3.PAS 30.PK.01.01.01-120 dengan isi surat pada hari ini Sabtu 19 Maret 2011 jam 09.30 kami yang bertanda tangan

dibawah ini Nama Drs.Mahmud Jabatan Kepala Rutan Lubuk Sikaping di Talu membebaskan demi hukum seorang tahanan Yustrital instansi yang menahan Mahkamah Agung, tanggal habis penahanan 12 Maret 2011 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dari Cabang Rutan Lubuk Sikaping Talu mengingat tidak ada lagi alasan atau dasar hukum yang melindungi penahanan lebih lanjut.

Kepala Rutan Lubuk Sikaping Talu Drs . Mahmud (12/4) di dampingi Kasubsi Peltah Erizon SH Kepada BiNNews mengata-

kan permohonan Kasasi oleh PN Pasbar ke MA 3 Maret sementara surat dari MA kami terima 23 Maret 2011 dan pada tanggal 19 Maret kami membebaskan demi hukum karena belum adanya keputusan atau perintah dari MA “Baru pada 23 maret kami terima dan ini semua telah sesuai prosedur yang mana sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Pemrintah Pasal 253 pada ayat 4 Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke MA sejak di ajaukanya permohonan kasasi dan kami sebelum 23 maret belum ada perintah tahanan dari MA setelah Kasasi. Saat ini penahanan 2 terdakwa telah kita tahan yakni

Amran dan Daswin berdasarkan surat perintah MA perpanjangan penahanan tanggal 1 April 2011 Daswin datang kerutan sedangkan Yustrital masih diluar dan MA belum ada memutuskan lima tahun penjara,� paparnya.

Salah satu keluarga dari Yustrital yang enggan disebutkan namanya mengatakan Yustrital kan sudah bebas demi hokum mengapa harus ditahan lagi dan begitu juga dengan yang lainya kami mintak keadilan hokum yang sebenarnya lah jangan rakyat miskin seperti ini di korbankan, katanya. ŠDc/by

Tak hanya itu, warga juga menuding bahwa pihak PLTU tidak memperdulikan lingkungan. Buktinya, sudah berulangkali dilakukan pembicaraan antar kedua belah pihak untuk melakukan perbaikan jalan yang hancur akibat lalu lalang truk pengangkut batubara yang disinyalir melebihi kapasitas atau tonase, tetapi sejak tahun 2006 hingga kini, PLTU masih belum juga merealisasikannya.

Selain itu, warga Sijantang Koto juga meminta agar PLTU segera memindahkan tempat pembuangan abu dari Tandikek.

“Kami sudah muak dengan janji-janji PLTU selama nertahun-tahun ini. Untuk itu, kami meminta ketegasan, kapan akan direalisasikan semua tuntutan kami,� tegas seorang warga dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri Camat Talawi Dedi Ardona, Kapolsek Talawi Setria Witama, serta Ketua KAN setempat.

Menyikapi hal tersebut, General Manager PLTU Sijntang, Luthfy Tri Heru lagilagi hanya mampu memberikan janji. “Semua yang diminta masyarakat itu

ada prosedurnya. Namun demikian, kami akan membawa masalah ini kekantor pusat kami di Palembang. Dan masalah kesehatan, kami akan memberikan pengobatan gratis bagi warga Sijantang Dua kali dalam setahun,�ujar Luthfy.

Mendengar jawaban tersebut, dan merasa tak puas, warga kembali membantahnya. “Jawaban seperti itu selalu ada pada setiap pertemuan, bahkan oleh pimpinan PLTU sebelumnya. Sampai kapan akan terus seperti ini?. Kami tidak ingin pertemuan

yang untuk kesekian kalinya pada malam hari ini tidak membuahkan hasil. Untuk itu, sekali lagi kami katakan, kami butuh kepastian dan ketegasan,� tegas seorang warga, mewakili warga lainnya.

Setelah melalui berbagai argumentasi dari kedua belah pihak, diakhir pertemuan tersebut tercapai sejumlah kesepakatan bersama. Dalam jangka pendek, PLTU akan meperbaiki kerusakan alat, membantu perbaikan jalan, meningkatkan sapu dan siram jalan, menegaskan pada pihak pemasok

batubara (Truk) agar tidak melebihi muatan (tonase), membuat bak pencucian roda truk yang keluar dari PLTU, serta memindahkan lokasi pembuangan abu dari Tandikek.

Sedangkan untuk jangka panjang, PLTU harus membangun jalan alternative dibelakang Ombilin serta secepatnya membuat jembatan bekerjasama dengan Pemko,paling lambat akhir 2011 sudah terealisasi.

Sementara itu, menyikapi sejumlah permasalahan dan keluhan warga lainnya,

dalam kesempatan itu juga tercetus janji PLTU untuk memberikan dana Kondep sebesar 50% pada warga Sijantang Koto, Menginventarisir kerusakan atap rumah warga akibat abu yang akan dimulai 21 April besok, menanggung seluruh biaya premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) agar dapat mempermudah pengobatan atas dampak abu, serta mengajukan jalan alternative pada PLN pusat pada Mei 2011 dan diharapkan akan terrealisasi di akhir tahun 2011 ini. ŠAmin

gal, kecelakaan 86 kali, luka berat 25 kali, luka ringan seperti patah dan cedra 42 kali dan kerugian materi sebesar Rp2.950.695 rupiah. “Penyebab utama terjadi kecelakaan lalu lintas ini tak lepas dari buruknya infrastruktur jalan raya yang digunakan pengendara pengendara sepeda motor dan kendaraan bermotor beroda lebih dua,

jalan yang sangat sempit dan parah terus mengancam korban pengguna lalu lintas,� jelas Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, AKP Yuhendri, SH melalui Kanit Laka Lantas Nofirman .

Berdasarkan pantauan Koran ini, kecelakaan yang disebabkan buruknya jalan raya terutama jalan lintas dari Kinali sampai ke pusat kota Pasaman Barat. Liat

saja ruas jalan Negara di Kinali sampai pusat kota, bahkan untuk jalan kota sekitar Pasaman Baru lebih parah yang merupakan jalan utama apa lagi jalan ini dilalui oleh kendaraan roda 6 dan roda 10.

Menurut Kanit Laka Lantas, Nofirman (13/4), secara umum kecelakaan lalu lintas disebabkan antara lain faktor jalan yang sempit dan rusak juga faktor ken-

daraan yang kurang baik, seperti pengemudi kendaraan kebut-kebutan.

Selanjutnya, adanya kecenderungan pengendara yang tidak patuh dan tertib berlalulintas ini. Padahal, UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah memberikan ancaman denda dan kurungan yang cukup berat.

Ditanya apa upaya Sat lantas Polres

Pasbar untuk meminimalisir terjadi nya kecelakaan ini, program kita yakni terus melakukan sosilisasi lalu lintas ke pada masyarakat supaya bertertip dan berhatihati dalam berkendaaranan.

Pada 2011 ini kami akan terus melaksanakan program tertib lalu lintas.materinya cara berlalu lintas yang baik, sosialisasi hukum berlalu lintas, pen-

genalan makna rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya.

Selain sosialisasi pada masyarakat juga, dilakukan upaya penertiban dengan melakukan razia rutin bagi pengendara yang tidak memakai helm dan suratsurat kendaraan bermotor dan menempatkan anggota Polantas di persimpangan jalan. ŠDedi Candra

sostek. Untuk anggota Jamkesmas diadop dari data BPS 2010 beerdasar hasil sesus 2008 diambah masyarakat yang tahun lalu terdaftar dalam Jamkesda. Untuk anggota Jamkesda adalah masyarakat yang tidak terakomodir dalam Jamkesmas tetapi mereka tergolong masyarakat kurang mampu dan membutuh-

kan jaminan kesehatan. Sedangkan Jaminan Persalinan (Jampersal) dibiayai 100%. Dengan Jampersal ini diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayinya.

Menurut Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan, Dr.Asmairizal mengatakan, untuk tahun 2011, kerjasama untuk jaminan

kesehatan ini telah diperpanjang dengan pihak asuransi dengan besar total aanggaran untuk Jaminan kesehatan senilai Rp400 juta berasal dari pusat, dari Propinsi Rp150 juta dan dari Kabupaten Rp250 juta.

Dr.Asmairizal berharap dengan sudah adanya Jaminan Kesehatan untuk

masyarakat yang membutuhkan khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu terkafer semuanya dengan dana yang telah dianggarkan sehingga mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang sehat dan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. ŠMak Itam

masalah harga, yang ditentukan beberapa tahun lalu, tentu akan disesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana harga bahan bangunan telah jauh berubah dari beberapa tahun lalu,� katanya. Sementara itu Ricky,SH Ketua Los A Pasar Padang Panjang ketika ditemui BiNNews meyampaikan, pada umumnya pedagang setuju dengan pembangunan pasar yang akan dilakukan Pemko.

Tetapi, dirinya meminta kepada Pemko

untuk meninjau kembali harga permeternya bangunan kios yang akan dibangun. “Kami sangat setuju jika pasar akan dibangun mengingat keadaan pasar yang sangat sembarut sehingga masyarakat enggan berbelanja ke Pasar Padang Panjang. Namun, kami juga minta kepada pemko dalam menentukan harga agar menetapkan harga sesuai dengan kemampuan pedagang,� katanya. ŠNed

di wilayah tersebut, telah menyalahgunakan kepercayaan Pemerintah Daerah dan Msyarakat Tanjuang Balik. Karena, pada dasarnya, PT. BDAP baru mengantongi Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), bukan izin untuk melakukan eksploitasi. “Pieter Sugandhi, selaku direktur PT. BDAP, harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan perusahaannya meelakukan penambangan liar. Untuk itu, kami akan melakukan pemanggilan, tidak hanya kepada

pihak calonpenambang, tetapi juga kepada dinas terkait yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada PT. BDAP,� ujar Teddy. “Kami turun ke lokasi tambang, karena ada pengaduan masyarakat tentang penambangan yang tengah dilakukan PT. BDAP. Maka, begitu kami melihat langsung, tersnyata memang betul, telah terjadi penambangan illegal di lokasi yang baru mengantongi izin survey,� jelas Ketua Komisi B, mengakhiri penyampaiannya. ŠES

Sekda............................

Tahanan............................

Abu............................

Jalan............................

Ratusan............................ visi tersebut berbagai program dan upaya telah dirancang sedemikian rupa, guna berharap tercapainya target semaksimal mungkin.

Khusus pilar pembangunan dibidang kesehatan, agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata untuk masyarakat yang berada digaris memiskinan atau masyarakat yang kurang mampu dikafer dengan jaminan kesehatan yang merupakan kerja sama antara Pemer-

intah dengan pihak Asuransi.

Jaminan kesehatan ini terbagi dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Adapun untuk tahun 2011, jumlah masyarakat yang terdaftar dalam Jamkesmas sebanyak, 110.931 jiwa dan yang terdaftar dalam Jamkesda sebanyak 4000 jiwa ditambah dengan pegawai Kabupaten Solok, Jam-

Ada............................

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pusat, kepada kejaksaan agung, bahwa adanya aliran dana yang mencurigakan dari dan untuk Dinas Pendidikan kabupaten Sijunjung, yang masuk kerekening pribadi bendahara.Aliran dana yang mencurigakan tersebut, adalah dana untuk kegiatan-kegiatan di dinas pendidikan Sijunjung, tahun anggaran 2009, dan dana untuk kegiatan UN (Ujian Nasional) tahun 2010.

Kemudian pihak kejaksaan agung, memerintahkan kepada kejaksaan negeri Sijunjung,

melalui kejaksaan tinggi Sumatera Barat untuk supaya, melakukan pemeriksaan penyelidikan, dengan memeriksa saksi-saksi terkait .

Sampai dimana kasus ini berjalan, kepala kejaksaan negeri Sijunjung, Firdaus.SH, saat di komfirmasi BiNNews(11/4) di ruang kerjanya, mengatakan,� Menyangkut kasus ini, kita telah melakukan penyelidikan sesuai dengan petunjuk pimpinan, dan kita telah laporkan kepimpinan kita, sekarang kita sedang menunggu petunjuk selanjutnya dari pimpinnan kita. ŠAciak

di fungsikan tetapi sekarang ini hanya menyangkut uang rekanan yang membangun SPBU tersebut belum lunas dibayar. Sedangkan persoalan izin, pengurusan DO untuk pengambilan bensin dan solarnya

sudah selesai, persoalannya uang untuk pengambilan minyak tersebut yang tidak ada, jangankan itu, untuk pembayaran rekanan saja belum lunas,� ungkap, Rapani. Šaciak

Uang............................

Pembangunan............................ dengan membentuk panitia pembangunan.

Panitia Pembangunan yang diketuai oleh Sekdako Padang Panjang Drs. Ali Asmar,M.Pd ketika ditemui diruangannya mengatakan, beberapa tahapan pembangunan telah dilaksanakan berupa sosialisasi kepada pedagang dan penetapan harga bangunan perkios. “Pembangunan akan kita realisasikan pada tahun ini, sedangkan untuk harga kios

sedang dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan sosialisasi kepada pedagang telah kita lakukan melalui panitia pembangunan,� jelasnya. Dalam proses pembangunan, gambar masterplan bangunan yang dipermasalahkan oleh pedagang telah diubah oleh pihak konsultas perencana.

Sedangkan untuk harga, akan disesuaikan dengan kondisi saat ini. “ Dalam menentukan

DPRD............................

Dalam keterangannya kepada BiN News, Ketua Komisi B Tedy (panggilan akrab Dedy Sutendi), menyampaikan, bahwa timah hitam yang telah terisi ke dalam karung, sertidaknya berjumlah 200 ton. “Bahkan, terindikasi ikutan dalam hasil penambangan illegal tersebut memuat unsure emas dan mangan. Tentu saja apa yang kami temukan tersebut menimbulkan tandatanya, apakah memang sudah ada izin eksploitasi terhadap bahan tambang Timah Hitam di Nagari Tanjuang Balik,� paparnya.

Walau dengan berjalan kaki, rombongan Komisi B yang dipimpin Teddy beranggotakan Indra Fianto (P Golkar), Wardi Munir (PKS), Musanif Putra dan H. Nur Muhammad Anwar (PPP), di damping Yahya (Kasi Pemerintahan, Kec. Pangkalan, Zulmahdi Sag (Wali Nagari Tanjuang Balik), berhasil sampai ke lokasi rencana penambangan yang akan dilakukan PT. Bina Daya Alam Perkasa. Sepengetahuan Komisi B, pihak perusahaan calon penambang

Perekonomian Sumatera Barat Mesti Didukung Infrastruktur yang Handal

Komisi III Siap Kawal Pembangunan Komisi III Bidang Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat siap mengawal pembangunan Ranah Minang. Tak hanya itu, empat belas orang wakil rakyat yang dipimpin H.M. Nurnas, ST itu juga selalu mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan infrastruktur penunjang perekenomian masyarakatnya. Untuk itu, SKPD mitra kerjanya selalu didorong untuk menghasilkan program pro rakyat guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Dan, tak ada pembenaran kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dengan uang rakyat.

S

etidaknya itulah yang tercermin dari sikap dan tindakan anggota Komisi III DPRD Sumbar dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Ketua Komisi III, H.M. Nurnas yang dibantu Wakil Ketua H.M. Tauhid dan Sekretaris Agus Susanto beserta dua belas anggota lainnya sangat berharap supaya visi dan misi Gubernur Irwan Prayitno bias dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2011-2015. Dan, program percepatan penanggulangan kemiskinan menuju kesejahteraan yang berkeadilan mesti didukung dengan infrastruktur yang handal dan ramah terhadap gempa serta berwawasan lingkungan.

Sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional yang mendapat Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2010, infrastruktur pertanian harus terus ditingkatkan. Komisi III terus mendorong Dinas PSDA Sumbar untuk terus mengingkatkan sarana prasarana irigasi yang handal. Disamping itu, sungai-sungai yang rusak juga harus dinormalisasi supaya tak merusak lahan pertanian dan kawasan permukiman masyarakat di sekitarnya. “Supaya nilai tambah hasil pertanian tersebut meningkat, infrastruktur transportasi juga harus ditingkatkan,” sebut H.M. Nurnas. “Untuk itu, program pembangunan provinsi mesti singkron dan saling mendukung dengan program pemerintah pusat dan kabupaten/ kota,” tegasnya.

Banyaknya infrastruktur yang rusak paska gempa 30 September 2009 lalu membuat Komi-

si III lebih bersemangat lagi mendorong SKPD terkait untuk membenahinya lagi dan meningkatkan kapasitasnya. “Rehabbilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak tersebut mesti ditangani lebih serius lagi,” tegas Nurnas sembari mencontohkan, kondisi jalan Padang-Solok kini sangat memprihatinkan. “Itu adalah tugas Dinas Prasjal&Tarkim untuk membenahinya, dan tugas Dinas Perhubungan untuk menjaganya supaya tidak cepat rusak, yakni dengan menertibkan muatan kendaraan bermotor,” tegasnya. “Setiap pembangunan tak lepas dari koordinasi dan pengawasan Bapedalda dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup,” tambahnya.

Komisi III juga mendorong delapan SKPD sebagai mitra kerjanya untuk selalu memperhatikan persoalan sosial kemasyarakatan di sekitar lokasi proyek pembangunan. Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Rantau mesti mensinergikan dan mensingkronkan setiap program kerja dari setiap SKPD dengan SKPD lainnya. “Biro Pembangunan mesti memonitor dan mendorong pengrealisasian APBD sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” ujar Nurnas. “Penyerapan APBD sangat erat kaitannya dengan perekonomian daerah ini.

Karena, 40 persen lebih dari APBD adalah untuk belanja modal, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

“Tahun ini kita targetkan penyerapan anggaran di setiap SKPD lebih dari 90 persen,” tegasnya.

Khusus di bidang jasa kon-

struksi, Komisi III tak main-main dalam pengawasan pelaksanaannya. Tak ada toleransi dan pembenaran kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaannya. Dan, supaya tak berimbas inflasi tinggi bagi daerah, Biro Pembangunan mesti meningkatkan koordinasi dan monitoring terhadap realisasi penyerapan APBD oleh SKPD terkait. “Karena kalau lelang terlambat, akan terjadi inflasi pada bulan September dan November.

Karena para rekanan sama-sama belanja barang untuk menyelesaikan proyeknya,” jelas Nurnas.

“Kecuali proyek tahun jamak, harusnya bulan Juni semua proyek pisik sudah mulai dikerjakan. Ini juga akan memberi waktu yang cukup kepada rekanan untuk mengerjakan proyeknya secara baik dan benar,” tegasnya.

Dinas Nakertran juga didorong untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja supaya bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. “Kita di Komisi III juga selalu mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan mitra pelatihan swasta lainnya,” sebut Nurnas. “Kita sangat mengapresiasi yang telah berjalan di Payakumbuh. Di sana telah ada pelatihan bordir dan tenunan, montir sepeda motor, las dan keterampilan lainnya,” pujinya. “Dinas Tenaga Kerja mesti menggandeng dunia usaha untuk penyaluran tenaga kerja yang sudah terlatih, dan menggaet dana APBN dan bantuan lainnya untuk pelatihan dan modal kerja bagi calon tenaga kerja,” tegasnya.

Nurnas memuji kinerja Baped-

Meninjau jalan Pariaman-BIM bersama Dinas Prasjal&Tarkim dan Bupati Padang Pariaman

Meninjau proyek pengendalian banjir Batang Mangor bersama Dinas PSDA dan Bupati Padang Pariaman

Meninjau proyek pengendalian banjir Batang Gasan bersama Dinas PSDA dan Bupati Padang Pariaman

Meninjau rumah bantuan gempa bersama Dinas Prasjal&Tarkin, Dinas PSDA dan Bupati Padang Pariaman

H.M. Nurnas, ST Ketua

H.M. Tauhid Wakil Ketua

Agus Susanto Sekretaris

Rapat kerja Komisi III dengan Dinas PSDA Sumbar membahas masalah pengerjaan proyek PSDA

alda Sumbar yang cepat tanggap memadai,” tambahnya. “Sumbar stansi Pemerintah, setiap rekanan dan cepat merespon setiap per- sangat aman bagi dunia investa- yang tidak bekerja sesuai kontrak, soalan lingkungan. “Itu sudah ter- si,” tegasnya. “Tentunya perlu SKPD bersangkutan harus membukti dalam menangani persoalan didukung dengan infrastruktur black-list-nya dan mengumumkanlingkungan di proyek irigasi Batang yang ramah lingkungan dan ra- nya di LPSE daerah dan pusat,” Sinamar di Tanah Datar, di proyek mah terhadap gempa berikut tambahnya. “Gubernur melalui pembangunan jembatan Purus di dampak yang bakal ditimbulkan- SKPD terkait wajib melakukan pembinaan terhadap rekanan miPadang, dan yang paling besar ad- nya,” tambahnya.

Dan, percepatan peningkatan tra kerjanya,” tegas Nurnas lagi. alah persoalan lingkungan di Nurnas dibantu Wakil Ketua proyek pembangunan kantor bu- perekonomian masyarakat diperpati Padang Pariaman di Parit Ma- lukan sarana prasarana transpor- H.M. Tauhid dan Sekretaris Agus lintang,” papar Nurnas. “Kita mes- tasi yang handal. Salah satunya Susanto serta dua belas wakil rakyat ti taat aturan dalam pengelolaan adalah optimalisasi pemanfaatan yang tergabung di Komisi III bertekat dan perlindungan lingkungan kapal sebagai sarana pengangkut mendorong Gubernur Irwan Prayithidup,” tegasnya. “Bapedalda Sum- barang hasil bumi Sumbar ke daer- no untuk mewujudkan pemerintahbar harus terus mendesak Pemkab ah tujuan pemasarannya. “Pela- an yang baik dan pemerintahan Padang Pariaman untuk segera buhan Teluk Bayur mesti yang bersih. “Untuk itu tiga pilar menyelesaikan Dokumen Evaluasi dikembangkan. Pelabuhan ini utama penunjangnya mesti dilibatLingkungan Hidup (DELH) proyek harus dijadikan pelabuhan yang kan, yaitu pemerintah sendiri, penteresebut. Karena, saat ini sudah representatif dan bertaraf interna- gusaha dan masyarakat,” terang berdampak tidak bagus bagi sional. Sebagai operator, PT Pelin- Nurnas. “SKPD terkait mesti jeli lingkungan dan masyarakat di se- do mesti melibatkan pemerintah menjabarkan visi dan misi Guberkitarnya,” tambahnya. dalam pengembangan pelabuhan nur Irwan Prayitno guna mewujudDinas ESDM yang meng- Teluk Bayur,” jelasnya. “Kita juga kan pertumbuhan ekonomi 7,46 gawangi persoalan energi dan sum- mendorong percepatan penyelesa- persen dengan investasi Rp16 triliber daya mineral (pertambangan) ian pembangunan pelabuhan Te- un di akhir masa jabatannya,” tamjuga didorong untuk lebih mengop- luk Tapang di Pasaman Barat,” bahnya. “Untuk itu, pembangunan timalkan pemanfaatan sumber tambahnya. “Kita juga meminta mesti direncanakan secara matang, daya yang ada guna mendukung Dinas Perhubungan untuk menda- pelaksanaannya mesti sesuai konperekonomian Sumbar. “Panas ta dan mengembangkan potensi trak kerja dan pengawasannya mesti bumi yang ada di Solok Selatan daerah yang bisa dijadikan pela- maksimal,” tegasnya. “Kami tak mesti dimanfaatkan untuk energi buhan alternatif lainnya,” tam- akan mentolerir setiap kesalahan pembangkit listrik,” sebut Nurnas. bahnya lagi. “Penggunaan pelabu- dalam pelaksanaan pembangunan,” “Dinas ESDM juga mesti mengop- han jelas akan membuat jalan tegasnya lagi. “Pembangunan mestimalkan pertambangan lainnya. raya menjadi lebih tahan lama,” ti berkualitas dan harus selesai tepat Tentunya dengan tidak merusak tegasnya. waktu,” pungkasnya. Yuska lingkungan,” tambahnya. “DisNurnas mengingatkan rekanamping itu, ketersediaan dan an supaya bekerja secara baik dan SKPD Mitra Kerja Komisi III kelancaran penyaluran BBM juga benar. “Pekerjaan mesti berkualimesti jadi perioritas utama,” tam- tas dan penyelesaiannya harus teNo Nama SKPD bahnya lagi. “Dan, pengusaha pat waktu,” tegasnya. “Kami di 1 Bappeda lokal juga mesti dilibatkan dalam Komisi III tidak mentolerir, apala2 Biro AP&KSR pemanfaatan sumber daya per- gi memberi atau melakukan pem3 Dinas PSDA tambangan yang akan digarap,” benaran terhadap kesalahan 4 Dinas Prasjal&Tarkim tegasnya lagi. dalam pelaksanaan pemban5 Dinas Perhubungan Nurnas bersama anggota Ko- gunan,” tegasnya lagi. “Sesuai Per6 Dinas ESDM misi III lainnya berharap supaya pres Nomor 54 tahun 2010 tentang Bappeda dan Biro Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa di In7 Dinas Nakertran meningkatkan koordi8 Bapedalda nasi dan selalu mengevaluasi setiap program pembangunan yang di- Tim Kerja Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat laksanakan. “Visi dan No Nama Jabatan Fraksi misi Gubernur Irwan Prayitno yang akan 1 Ir. H. Yultekhnil, MM Koordinator Demokrat mewujudkan pertum2 H.M. Nurnas, ST Ketua Demokrat buhan ekonomi 7,46 3 H.M. Tauhid Wakil Ketua Hanura persen dengan total in4 Agus Susanto Sekretaris Perjuangan Reformasi vestasi Rp16 triliun di 5 Ir. Bachtul Anggota Perjuangan Reformasi akhir masa jabatannya 6 H. Buzarman, ST Anggota Demokrat mesti dijabarkan dalam 7 Ir. H. Djonimar Boer Anggota PPP bentuk perencanaan 8 Ismarni Anggota Gerindra dan pelaksanaan pem9 Ir. Israr Jalinus Anggota PAN bangunan yang ma10 Martias Tanjung, S.Ag Anggota PPP tang dan berkelanju11 H. Nofrizon, S.Sos Anggota Demokrat tan,” papar Nurnas.

12 Ir. Novril Anas Anggota Demokrat “Disamping itu, per1 3 H. Saidal Masfiyuddin, SH Anggota Golkar tumbuhan ekonomi 14 Sultani, S.Pt, M.Si Anggota PKS dari industri rumahan 15 H. Yulman Hadi, SE, SIP Anggota Golkar juga harus didorong dengan memberi pelatihan 16 Ulil Amra, S.Sos, MM Sekretariat dan permodalan yang 17 Dra. Disenovera, MM Sekretariat -