MINGGUAN BONGARNEWS EDISI 296-297

HIDUP dengan cuaca dingin ekstrem tentunya sulit dijalani oleh manusia. Namun hal tersebut tidak menjadi soal bagi seorang pria asal Belanda, yang memegang rekor dunia delapan kali bertahan hidup pada suhu di bawah nol derajat.

Dua tahun lalu, Wim Hof menyelesaikan lari maratonnya di Finlandia pada suhu minus 20 Celsius dengan hanya mengenakan celana pendek. Pada 2008, Hof juga

Wim Hof, Pria Salju mencatat waktu sekira 73 menit 48 detik ketika dia mampu bertahan dalam es.

Torehan menarik dari Hof ini, kemudian disusun untuk Henny Boogert yang berprofesi sebagai fotografer. Boogert bertemu Hof di Amsterdam 25 tahun lalu. Sejak saat itu, Boogert selalu merekam

aksi unik dari pria berusia 52 tahun tersebut.

Menurut Henny, Wim terbiasa duduk di sebuah taman yang memiliki danau beku di musim dingin untuk sekedar membaca buku.

Henny dan Hof kerap melakukan perjalanan ke kutub utara, ke gletser yang luas dan sebuah lemari es

raksasa dimana mereka bermain catur. "Aku tidak menang bermain catur, aku hanya berkonsentrasi agar tidak mati kedinginan," ujar Boogert seperti dikutip di salah satu laman, kemarin.

Menurut Boogert, Hof udah melatih tubuhnya dari usia dini.

Dirinya percaya bahwa pikiran mampu dan dia percaya bahwa pikiran mampu mengendalikan segalanya. (int)

Kantor Redaksi Jl. Flamboyan Raya/Raharja No. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 - 08163134392 Fax (061) 8215552 www.bongkarnews.com Email:bongkarnews@gmail.com indrabongkarnews@gmail.com 30 DES 2011 -6 JAN 2012| EDISI 296| THN KE-VII

DEWAN KEMBALI DININABOBOKKAN

LANTAI 4 GEDUNG DPRDSU DIFASILITASI FITNES “Salah satu ruangan tersebut akan digunakan sebagai sarana olahraga dan saat ini di ruang tersebut sudah terisi dengan beberapa peralatan olahraga.”

H RANDIMAN TARIGAN Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Sumut

Duduk di kursi empuk, makanan bergizi, tanpa abu dan ber-AC. Ruangan mewah itu ternyata belum juga cukup bagi wakil rakyat. Coba saja intip di lantai 4 gedung DPRD Sumut yang baru, dalamnya telah tersedia alat-alat fitnes. Kemegahan itu ternyata dipelihara oleh para wakil rakyat.

MEDAN, BN Gembar-gembor akan fasitas lux yang dimiliki dewan tak hanya dialami anggota DPR-RI. Wabah kemegahan itu pun menghampiri wakil rakyat di Sumut. Setelah beberapa waktu lalu menuntut gedung baru dan dipenuhi, kini dewan kembali dibuat betah duduk di ruangannya.

Mungkin, ruangan fitnes itu dibuat supaya mereka (anggota DPR Sumut) betah duduk di dalam ruangan. Artinya, dewan supaya jalan

KOIN PEDULI : Terlihat seorang anak menghadapi koint peduli bencana gempa dan tsunami Aceh, beberapa waktu lalu.

BERITA TERKAIT BACA HAL 11

Bersambung HAL 11

Proyek Pengerjaan Jalan Dana APBA di Agara Amburadul

Mafia Peradilan ‘Bermain’ di PN Takengon TAKENGON, BN Putusan majelis hakim Firza Andriansyah, SH yang juga Ketua Pengadilan Takengon, November 2011 lalu, memenangkan Kin Aulia terkait kasus perdata tanah. Disinyalir, kemenangan Kin Aulia atas kasus tersebut adanya permainan mafia peradilan. Malahan akta jual beli nomor : 590/16/1682 Desember 1982 sebagai dasar asal usul tanah yang dibeli Mukhtar Jamin dari Muhamad A Riduan yang kemudian Muktar Jamin menjual ke Kin Aulia (pengugat) adalah palsu.

Pasalnya, berdasarkan pengajuan Sech Bener ke Polres Aceh Tengah bahwa tanda tangannya di Akta jual beli itu dipalsukan. Proses pemalsuan tanda tangan ini telah diproses di Reskrim Polres Aceh Tengah dengan telah menghadirkan beberapa saksi termasuk Kin Aulia telah dilayangkan surat pangilan kepadanya untuk menjadi saksi atas perkara ini.

Informasi diperoleh wartawan, kemarin, pada akta jual beli 509/19/1982 dan akta jual beli 594/ 07/IX/AJB/BTG/1992 ditemukan kejanggalan bahwa umur Mukhtar Jamin di kedua akta tersebut sama yakni 40 tahun. Pada Akta 590/19/ 1982 disamping tanda tangan Sech Bener

KUTACANE,BN Proyek peningkatan Jalan Pardomuan-Muara Situlen Kabupaten Aceh Tenggara yang dikerjakan oleh PT. Usni Utama sepanjang 2.9 kilometer dengan nilai kontrak Rp 10 miliar dari APBA 2011, terkesan amburadul.

Pantauan wartawan di lokasi, belum lama ini, proyek sepanjang 25 meter talud penahan timbunan badan jalan ambruk sebelum pengaspalan dimulai.

Bahkan hal semacam itu terdapat dibeberapa STA hal ini membuktikan bah FOTO:INT

Bersambung HAL 11

KPK Didesak Tuntaskan Gratifikasi Pemkab Aceh Besar Mau tau berita selengkapnya.......

BACA DI HAL 12.

ACEH BESAR, BN Belasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Aceh besar, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengusut hingga tuntas gratifikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Hal ini sejalan atas pengakuan Bupati Aceh Besar terkait studi banding yang dibiayai sepenuhnya oleh PT. LCI, sehingga berbuntut telah merendahkan harga diri dan martabat masyarakat di daerah itu.

Demikian salah satu pernyataan

sikap yang disampaikan 13 LSM Aceh Besar, saat menggelar aksi di bundaran Lambaro, belum lama ini di Aceh Besar. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas

Bersambung HAL 11

Drainase Buruk, Tiga Kecamatan Dihantui Banjir MEDAN, BN Akibat buruknya pengerjaan drainase membuat sejumlah wilayah di Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung kerap dilanda banjir.

Hal itu terungkap dalam reses ke-III anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) IV di Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung, Kamis (29/12).

Reses III Dapil IV tahun 2011 ini dikoordinatori Drs Maratua Oloan Harahap, Sekretaris Janli SE, Ak, Bendara Parlindungan Sipahutar SH, serta anggota masing-masing Drs CP Nainggolan MAP, Jumadi SPdI, Drs Aripay Tam-

Bersambung HAL 11

Kecewa Atas Kepemimpinan Bupati

Korban HGU PT SIR Meringis Sekitar 100 masyarakat dan elemen mahasiswa, bertolak ke Banda Aceh.

Keberangkatan masa ke ibukota Provinsi Aceh, untuk menggelar aksi damai terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sari Inti Rakyat (SIR), di kabupaten Aceh Barat.

Informasi yang diterima BN, melalui surat elektronik, menyebutkan, masa dipastikan akan menggelar aksi di tiga titik, meliputi, kantor gubernur Aceh, BPN Aceh dan DPRA. Aksi tersebut akan dipimpin Kooordinator Lapangan, Juli Efendi.

Dalam surat tersebut, Juli Efendi, mengatakan, aksi itu untuk menyampaikan aspirasi rakyat korban HGU PT SIR, guna segera ditertibkan HGU tersebut, yang terindikasi terlantar oleh panitia C, dalam wilayah kecamatan Kaway XVI dan Pantee Ceuremen.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2010

tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Perkbpn No 04 tahun 2010, tentang tata cara penertiban tanah terlantar,“ tulisnya.

Terkait rencana akan digelarnya aksi tersebut, pihaknya menyatakan sudah menyurati kepolisian Polda Aceh, Polreta Banda Aceh, dan Polres Aceh Barat, bernomor 02/ MBRKH/XII/2011, dengan perihal surat pemberitahuan aksi damai, katanya.

Peserta aksi itu terdiri dari beberapa gampong dan

Bersambung HAL 11

bunan MM, serta Drs Roma P Simaremera.

Lurah Pulo Brayan Bengkel, Irwan K. Pane, mengungkapkan, parit yang ada di wilayahnya kurang berfungsi dengan

Bersambung HAL 11

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296 | THN KE-VII

RSU Haji Medan Resmi Dikelola Pemrovsu

CV. BONGKAR PERS NEWS Badan Hukum: Akte Notaris Hermaini,SH No.4 Tanggal 10 Agustus 2009 Pengesahan PN Medan No: 1520/CV/PEND/2009 NPWP: 02.996.694.2-121.000 Pembina

Pemimpin Umum/ Pemred/Penjab

: Drs. H. Kasim Siyo MSi HMK Aldian Pinem, SH, MH Uli Tobing Benny Soetedjo Eben Pegagan Manik : Sunardi Bonang

Wakil Pemred I/ Wakil Penjab : ESP Parindoery Wakil Pemred II/ Wakil Penjab : A. Sani Simbolon Wakil Pemimpin Umum I

: Irwansyah B

Pimpinan Perusahaan

: Laini Gustina

Wakil Pimpinan Perusahaan

: Riswansyah Pasaribu

Redaktur Pelaksana

: Drs. Alfindo Amir Hamzah Siregar, SH Pendi Hariyono Mangatur Silaban : Drs. Edward Pakpahan H.Zulkarnain Abidin Rudi Sirait EPP Ringo-ringo, SE Muhammad Siregar Hotman Marbun Amran Effendi Hsb Juni Asian Tampubolon SP : Jakfar : Indrawan Sukma Antoni Sagala : Sudari,SH (Kabag) Leonard Hutasoit : Reflin Ginting Sigit Gunawan : Nurmahadi Darmawan, SH Mardianto Situmeang, SH Rosmawati, SH : Toni Purwadi, SH : Rini Alamsyah SPd

Dewan Redaksi

Koordinator Liputan Koordinator Daerah Litbang/Iklan Fotografer/Teknisi Penasehat Hukum Sekretaris Redaksi Keuangan

KONTAK PERSON IKLAN/SIRKULASI HP. 0816 3134 392/0813 7539 5392 IKLAN DISPLAY/UMUM RP 6.000/MM FULL COLOUR RP 21.000/MM KANTOR REDAKSI JL. FLAMBOYAN RAYA/RAHARJA NO. 37 MEDAN TELP (061) 8213786, FAX (061) 8215552 NO. REKENING: 5310 - 01 - 004167 - 53 - 5 AN. SUNARDI, BANK BRI UNIT TANJUNG SARI MEDAN PERCETAKAN/PRA CETAK : PT. SELECTA UTAMA (Isi Diluar Tanggung Jawab Pra Cetak/Percetakan)

Asean Forum Komunikasi Umat Beragama Beri Penghargaan Warga Kehormatan kepada Walikota’ Medan, BN Asean Forum Komunikasi Umat Beragama memberi penghargaan ‘Warga Kehormatan’ kepada Walikota Medan, Drs Rahudman Harahap, MM di Kampus Universitas Insaniah Kedah Malaysia, belum lama ini Penghargaan diberikan walikota Medan atas hasil kinerja dan upaya meningkatkan rasa toleransi dan keharmonisan umat beragama di dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Medan.

Penyerahan penghargaan yang dikemas dalam acara Dialog Perdamaian Forum Komunikasi Umat Beragama ASEAN diserahkan Ketua ASEAN Forum Inter Religious Dialogue For Peace Dr Mujahid Yusuf Rawa, Malaysia.

Dialog ini di hadiri perwakilan Malaysia sebagai tuan rumah, Thailand dan Indonesia "Orang nomor satu di Pemko Medan ini dianugerahi penghargaan Warga Kehormatan Sekaligus Pembina Forum Komunikasi Umat Beragama Se Asia Tenggara. Ini merupakan penghargaan warga kehormatan Walikota," ujar Ketua FKUB Medan Prof Syahrin Harahap.

Sahrin menjelaskan, Walikota meraih penghargaan tersebut berkat keaktifnya mendukung terwujudnya suasana kondusif dan bekerja sama dengan FKUB dalam memediasi komunikasi antar umat beragama diKota Medan.

Sementara itu, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan dalam kerukunan beragama di kota ini bukan hanya tanggungjawab aparat keamanan semata tetapi tanggung jawab seluruh lapisan, termasuk tokoh-tokoh agama. Untuk itu harus tercipta kebersamaan yang dibangun melalui silaturahmi.

Menurutnya, kebersamaan itu selama ini sudah terjalin dengan baik berkat kerjasama antartokoh agama yang tergabung dalam FKUB. "Dengan FKUB ini seluruh umat beragama yang ada di ibu kota provinsi Sumatera Utara ini hidup saling berdampingan, menghormati dan damai. Untuk menjaga kekondusifan ini, FKUB juga telah memberikan pelatihan kepada relawannya sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hidup dalam keanekaragaman baik suku maupun agama untuk tetap hidup saling rukun dan damai," ujar Walikota.

Perwakilan Indonesia yang menghadiri acara dialog forum komunikasi umat beragama ASEAN tersebut, Kadis Pendidikan Dr Rajab Lubis, Asisten I Pemko medan, Drs Mussadat Nasution, Kepala Jamsostek Medan, Kabag Umum Drs H Muslim,Kabag Aset H Muhamad Husni dan pengurus FKUB terdiri dari perwakilan umat Islam, Kristen, Buddha, Hindu di Medan.

Acara dialog yang dibuka langsung Ketua Majelis Musyawarah Kerajaan Negeri Kedah Dato Ir Phahrolrazi Zawawi dengan diselingi pemaparan pandangan menjalin keharmonisan antarumat beragama yang disampaikan dari berbagai perwakilan dari umat Kriten dan Buddha dengan tujuan satu tetap menjalin persaudaraan dan silaturahmi. (r/ndo)

Gubsu Minta Pengelolaan RSU Haji Medan Lebih Profesional Medan, BN RSU Haji Medan kini resmi berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah dilakukan prosesi Pengalihan Pengelolaan Yayasan yang dilaksanakan, Kamis (29/12) di pelataran RSU Haji Medan. Plt Gubsu H Gatot Pudjonugroho, ST menghunjuk dr RR Siti Hartati Suryantini M,Kes menjadi pejabat Dirut, menggantikan MP Siregar yang telah menjabat Dirut selama 13 tahun.

Dalam acara Pengalihan Pengelolaan Yayasan RSU Haji Medan kemarin dilakukan penyerahan SK Gubsu tentang Penunjukan Pejabat RSU Haji Medan, pemberian cendra mata dan dana pensiun kepada mantan Dirut MP Siregar serta peninjauan kondisi RSU Haji Medan oleh Gubsu. Hadir juga dalam kesempatan tersebut anggota DPD asal Sumut DR Rahmadsyah dan Prof Damayanti, Pengurus MUI Provinsi Sumut, Richard Edi M Lingga mewakili DPRD Sumut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provsu, para dokter, karyawan dan SKPD Pemprovsu.

Dalam sambutannya, Plt Gubsu meminta pengelolaan RSU Haji Medan ke depannya harus lebih baik dan profesional terutama dalam melayani kaum duafa. Di depan jajaran staf dan paramedis yang hadir Gatot meminta segenap jajaran RSU

Haji Medan agar memberikan pelayanan yang terbaik, diantaranya bekerja dengan iklas dan selalu tersenyum sehingga dapat mendorong kesembuhan pasien.

“Senyuman dan keramahan akan memberi sugesti seperti juga halnya obat yang dapat menyembuhkan pasien,” ujar Gatot sembari mengajak para staf yang hadir untuk tersenyum lebar. Menurut Gatot, kemampuan para dokter di Sumut sebenarnya tidak kalah dengan kualifikasi dokter di Singapura atau Malaysia, demikian pula fasilitas dan peralatan. Namun kenapa banyak warga kita yang memilih berobat ke negara jiran, karena pelayanan rumah sakit di sana yang lebih baik. Untuk itu, Gubsu menghimbau agar RSU Haji Medan dapat memperbaiki pelayanan sehingga dapat menjadi pilihan warga Sumatera Utara.

Gubsu juga mengucapkan terimkasih kepada mantan Dirut MP Siregar yang selama 13 tahun telah berupaya dengan kesungguhan membawa RSU Haji Medan mampu memberikan eplayanan maksimal dalam berbagai keterbatasan.

“Untuk itu, saya meminta Bapak MP Siregar agar dapat terus membimbing, dan pejabat yang baru agar terus menjalin komunikasi dan dialog. Saya berharap pengelolaan rumah sakit ini bisa lebih transparan

dan profesional,” imbuh Gubsu.

MP Siregar dalam sambutannya meminta agar pengelola RSU Haji Medan yang baru tidak melupakan misi yang diamanahkan para pendiri RSU Haji Medan. Selain itu, dia mengingatkan bahwa dalam mengelola Rumah Sakit padat teknologi, padat modal, padat karya dan padat masalah karena mengurus orang yang sakit memiliki kekhususan tersendiri.

Dinas Kominfo Kota Medan Akan Luncurkan Sembilan Titik Video Conference Medan, BN Dalam mendukung transparansi pemerintah dan masyarakat khususnya di bidang pelayanan publik, Pemko Medan akan meluncurkan video conference di 9 titik. Video conference akan dilaunching awal Januari 2012 .Demikian disamapikan Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Medan Ir H Zulkifli Sitepu kepada wartawan, Jumat (23/12).

Dia menjelaskan, 9 titik video conference dipasang di Dinas Bina Marga Medan, Dishub Medan, Pertamanan Medan dan Kebersihan Medan akan dipasang di Dinas Bina Marga, Dispenda dan BPPT dipasang di Dispenda, Dinas Perkim, Disperindag Medan dan Dinas TRTB akan dipasang di Dinas TRTB, Dinkes Medan dan Dispora Medan akan dipasang di Dinkes Medan. Sedangkan Dinas Kominfo Medan dipasang sendiri, Dinas UMKM dipasang sendiri, RSU Pirngadi Medan dipasang sendiri dan Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Medan akan dipasang sendiri dan Dinas Pendidikan Medan akan dipasang sendiri.

Selain itu, video conference juga

akan dipasang di ruang khusus Wali Kota Medan "Ini ide Pak Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. Video confrence dipasang di 9 titik dengan anggaran P-APBD 2011 mencapai Rp1 miliar," bebernya.

Menurut Zulkifli, video confrence dibuat tak lain agar kecepatan, ketepatan dan akurasi data informasi pelayanan publik bisa dilihat secara langsung dan tak perlu rapat-rapat lagi. Setiap instansi pemerintahan, cukup menyaksikan langsung dari dinas yang dipasang video confrence.

"Semuanya ini sebagai tindaklanjut seiring diterimanya piala iCT (Information Communication Technology) Pura tahun 2011 dari Kementerian Komminfo RI di Surabaya, Senin (5/12) lalu.

Dengan dibuatnya video conference menunjukkan jika Medan mampu dan siap bersaing dari segi iCT," bebernya.

Selain itu, pihaknya akan membuat 2 TV Billboard dengan anggaran Rp900 juta yang dipasang di simpang Salam, Belawan dan depan kantor Wali Kota.

"Di kawasan Salam kita buat off

line dan program saja. Sedangkan di depan kantor Wali Kota Medan dibuat secara online," terangnya.

Masih kata Zulkifli lagi. Pihaknya akan membuat layanan internet dan WiFI gratis di 151 kelurahan dan 21 kecamatan. Seiring itu juga, pihaknya akan membenahi SDM yang ada di instansinya dan berharap Camat maupun Lurah membagi-bagikan stiker layanan internet dan WiFI gratis supaya warga bisa mengetahui keberadaannya.

"Layanan ini dibuat agar warga betul-betul mengetahui teknologi dan tidak gugup lagi mempergunakannya. Bahkan, jarak 100 meter dari layanan internet dan WiFI warga masih bisa mengakses program yang dirancang Pak Wali Kota," terangnya.

"Layanan internet dan WiFi akan dibuat offline di atas jam 12 malam. Itu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Jika memang ada internet dan jaringan WiFi rusak, agar pihak Kecamatan dan Kelurahan memberitahukan ke Dinas Kominfo Medan,"tambahnya.

“Sampai saat ini RS Umum Haji Medan telah menjadi rujukan RS swasta, meski mengalami keterbatasan SDM dan fasilitas. Kami berkeyakinan setelah dialihkan, ada peningkatan dalam sistem pengelolaan, fasilitas dan SDM yang sangat membutuhkan biaya besar, sehingga RS ini dapat bersaing,” ujar MP Siregar.

Sementara itu anggota DPRD Sumut,Richard Edi M Lingga yang

mewakili Ketua DPRD Sumut berharap agar RSU Haji dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien.

"Kedepannya RSU Haji dapat menjadi rumah sakit terdepan dalam melayani masyarakat Sumatera Utara sehingga dapt menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya.Apalagi dengan pengelolaanya yang sekarang di bawah Pemprovsu", ujar Rihard.(ndo)

Walikota Medan Beri Penghargaan Kepada Blue Bird Medan,BN Walikota Medan, Rahudman Harahap,memberikan penghargaan berupa Anugrah "Keris Panglima" Medan Tourism Award 2011Blue Bird Medan.

Penghargaan yang diberikan kepada Blue Bird, 19 Desember 2011 lalu di Hotel Garuda Plaza, menjadi bukti perusahaan taksi tersebut menjadi angkutan terbaik di kota Medan. Padahal Blue Bird belum genap satu tahun beroperasi di Medan.

"Kita cukup senang mendapatkan penghargaan ini dan menyisihkan dua pesaing kita yaitu Lorena dan Kurnia. Dengan ini, otomatis beban kita sangat berat karena sudah dipercayai sebagai penyedia jasa angkutan yang berstandar dan berkualitas," ujar General Manager Blue Bird Medan Robert Purba, Rabu (28/12/2011).

Ditemui di kantornya Jalan Kapten Muslim Medan, Robert menjelaskan di ajang pemilihan armada kota Medan terbaik saat itu, panitia dan dewan juri menilai, Blue Bir dipandang yang mampu memberikan pelayanan yang prima bukan dari sisi kendaraanya saja, melainkan pula dari sisi pengemudi sebab dua faktor tadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan.(ndo)

(r/ndo)

Medan Akan Punya Peta Digital Medan, BN Tahun depan, 151 kelurahan dan 21 kecamatan di Kota Medan akan memiliki peta wilayah administrasi sendiri. Peta digital Kota Medan dengan teknologi Geografic Information System (GIS) telah rampung dan siap untuk dipergunakan tahun depan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.

Zulkarnain.

Pengerjaan pemotretan udara sudah diselesaikan dan sedang disempurnakan, ujarnya, hari ini.

Analis Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Hidayat, mengatakan

adanya peta digital di setiap masing-masing kelurahan dan kecamatan di Medan merupakan sebuah langkah dan kemajuan besar dalam perkembangan informasi dan teknologi (IT) di Kota ini. Namun, disisi lain apakah ini juga akan berpengaruh banyak terhadap masyarakat. Hidayat melanjutkan jika peta digital ini telah diterapkan di masing-masing kelurahan dan kecamatan di Medan, maka juga harus ada kemudahan juga yang didapatkan oelh para warga Medan.

Misalnya jika ingin membayar pajak bumi dan bangunan di Medan, cukup hanya melalui peta digital saja. Atau jika warga

Medan ini memberikan saran dan kritik terhadap Pemko juga cukup melalui peta digital saja, imbuhnya kepada wartawan malam tadi.

Dirinya menginginkan agar nantinya peta digital juga berperan banyak membantu masyarakat Medan dalam membangun kota ataupun kehidupan sehari-hari.

Pemahaman penggunaan peta digital ini juga menurut hidayat mesti dipahami oleh para pegawai di kelurahan dan kecamatan, bahkan warga setempat juga dituntut oleh Hidayat untuk turut terampil dalam menggunakan teknologi ini.

Jadi bukan hanya untuk melihat peta saja, tapi memiliki

fungsi lain yang tentunya dapat membantu masyarakat dan pemerintahan di Kota Medan, imbuhnya.

Kepala Bappeda Kota Medan, Zulkarnain, mengatakan setelah pemotretan dari udara selesai dikerjakan, harus ada penyesuaian gambar-gambar yang sudah diperoleh. Sehingga diperoleh gambar yang pasti dan lebih mudah dibaca dengan apndangan mata awam. Untuk saat ini, tegasnya, sudah bisa dimanfaatkan. Namun untuk dapat dimanfaatkan lebih luas perlu penyempurnaan. Setelah hasilnya didapat, barulah Kelurahan maupun Kecamatan dapat dibekali

peta digital dengan memiliki peta wilayah administrasi sendiri.

Pemanfaatannya sendiri sangat luas bisa didapat dari peta digital ini seperti pemanfaatan penerapan dan penyerapan PBB, NJOP maupun nilai jual tanah. Selain itu, penataan kota sampai pengawasan bangunan juga dapat dilakukan dengan peta digital ini.

Tidak bisa lagi berbohong untuk PBB yang dibayarkan akan langsung terdeteksi dan dapat diketahui. Selain itu, peta digital ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh lurah dan camat di Medan sebagai batas wilayah administrasinya, tegasnnya. (ndo)

Perwakilan Jakarta: Suryadi, Medan: Heru Indrabudi, Andreas Surbakti, SH, Jasmin Marpaung, Darta Lubis, Andi Utama Nasution, SE, Wiryanto Hadi, Friyadi, Amd. Biro Belawan: Jakfar Latif, Herry Susanto Sitepu, Suriono, Ahmad Muhajir, M. Saleh. Sub Biro Amplas : Saulus Panjaitan. Binjai/Langkat: Munir Rangkuti (Ka.Biro), Sabar Gurusinga, Sulaiman, Mimpin Sitepu, M. Hayat, Ruslan AG, Dedi Nupita Sitepu, Samsul Bukit, Hendera Ginting. Deli Serdang: Juni Asian Tampubolon SP (Ka.Biro), Sofian Syukri Lubis (Waka Biro), Rukun Tarigan, SH, . Tanah Karo: Farhan Parinduri (Ka. Biro), Riri Kardo. Sub.Biro Pancur Batu: Friadi, M Rizal Effendi Bako,SPdi, . Serdang Bedagai: Ibnu As (Ka.Biro), Raman Adjiman, Suherman. Tebingtinggi: Dirlan Effendi Ritonga (Ka.Biro). P Siantar/ Simalungun: Drs Edward Pakpahan (Ka.Biro), Drs.Edi Pangaribuan, Erikson Pakpahan, Ramadhan M Tambunan, Ir Jhon FH Sihombing, Irwan Samosir, Drs. Kaliderman Siregar. Batubara:Dasri Tanjung. Asahan/Tanjungbalai: Hamdan Samosir (Ka. Biro), Hariadi, Wahidun. Kotapinang/Labusel: Syamsul Siregar, Firman Hasibuan. Aek Kanopan/Labura: Sriwaty Sinuraya (Ka. Biro), L. Parulian Simarmata, SE. Sumbagut: Mhd Syahrul Hasibuan SH, Sutardi, Supendi, M. Syafi’i. Dairi: Mangisi Lumban Gaol (Ka.Biro), Jiki Sagala (Waka Biro), Loedeik Simamora, Meslin Br Sigalingging.

Pakpak Bharat: Yusuf Manik (Ka.Biro). P Sidimpuan/Tapsel/Paluta: Sugiono SP (Koordinator), Safruddin Pulungan (Ka. Biro), Muhammad Srg, Baun Aritonang, Hasanuddin Siregar, Ibnu Saad Harahap, Unggul Fahmi Hasibuan. Kotanopan/Madina: -. Padang Lawas Selatan: Ali Akbar (Ka. Biro).Humbang Hasundutan: Mangatur Silaban (Koordinator), Bantu Simanjuntak (Ka. Biro), Pattun Tumanggor. Biro Taput: Lamser Sihombing, Henri Harianja. Biro Tapteng/Sibolga/Nias: - Perwakilan Riau/Kepri: EPP. Ringo-ringo, SE. Korwil Riau/Kepri: Rudi Sirait. Pekanbaru: Jaraya Garingging, S.Sos. Siak: Nujum Sitepu (Ka.Biro), Jansen Hutahaean, Jaraya Garingging, S.Sos. Pelalawan/Pkl.Kerinci: EPP. Siringoringo (Ka.Biro), Rasiman, Ryan Ade Liany, ST, Andi Usman, Lingkon S. Dumai: Albekri, Tengku Kamaruddin, Belwiyono. Bengkalis: Tumpal Tambunan (Ka. Biro), Mahir Ritonga, Misron Tarihoran, Parulian Manurung, Novalis P. Hutahaen, Irwansyah Nasution. Rokan Hilir (Rohil): Juminan (Ka.Biro), Basri M Noer, Supryanti, Julientri. Biro Rokan Hulu: -. Biro Kampar: -. Perwakilan Aceh: T Muktarruddin US - . Biro Banda Aceh/Aceh Besar: T Muktarruddin US (Ka. Biro), Ibrahim Yusuf. Biro Pidie/Pidie Jaya: Mahdi Aziz, SHi. Biro Langsa/Aceh Timur: Mustafa M. Adami, Syamsudin Arsyad. Aceh Tamiang: Rudi Kurniawan (Ka Biro), Baihaki Ahyat ST, Ir. Fadly. Biro Aceh Singkil/ Subulussalam: Rahmin Banchin (Ka. Biro), Henri, B,SE,. Biro Aceh Jaya: Syarkawi. Biro Kutacane: -. Lhokseumawe/Aceh Utara: Abdul Rani, S.Pd, M Suud, Ramli, Sayed Fauzi, Zulkhair - . Biro Blangkejeren/Gayo Lues: Antoni Nasipul. (WARTAWAN BONGKAR NEWS DILENGKAPI IDENTITAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOKS REDAKSI)

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296| THN KE-VII

Hasil Audit BPKP, Pemko Dumai Harus Bayar Bobot Kerja Rp 30 M DUMAI, BN Menyusul hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Kuangan Pembangunan (BPKP) Riau mengenai realisasi pembayaran pengerjaan Proyek Air Besih (PAB) meminta kepada Pemerintah Kota Dumai untuk segara melakukan pembayaran beban kerja yang sudah dilaksanakan terhadap dua rekanan Badan Usahan Milik Negara (BUMN) pelaksana proyek PAB tersebut yakni PT Waskita dan PT Adikarya senilai Rp30 Miliar lebih. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai, Zulkifli Said, kepada wartawan, Kamis (29/12/11).

“Memang benar, Pemko diminta membayarkan hasil bobot kerja dua perusahaan pelaksana PAB sebanyak Rp30 Miliar lebih. Hal itu berdasarkan hasil audit BPKP, sedangkan mengenai mekanisme pembayaran tengah diproses di keuangan. Jumlah yang dibayar tersebut berdasarkan kesiapan bobot kerja di lapangan. Berdasarkan hasil audit BPKP, persentasi realisasi bobot kerja kedua perusahaan semi plat merah tersebut mencapai 78 persen,” jelasnya.

Disinggung mengenai sisa anggaran yang berkisar Rp87 Miliar itu, Zulkifli mengungkapkan bahwa sisa anggaran tersebut akan dipergunakan untuk kelanjutan pengerjaan proyek air bersih berikutnya.

Pembangunan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2012 mendatang. Kemudian salah satu pengerjaan prioritas adalah memperbesar kapasitas produksi IPAL menjadi 330 liter per detik sebagaimana kontrak awal.

Sebagaimana diketahui, PAB Kota Dumai dikerjakan tiga rekanan BUMN, yakni Waskita, Adi Karya dan Nindya Karya. Namun untuk Nindya Karya sebelumnya Pemko Dumai telah memutuskan tidak akan membayar karena perusahaan yang melaksanakan pengerjaan instalasi pengolahan air yang ada di Jalan Sudirman tersebut dianggap wanprestasi. Terkait dengan PAB ini Pemko Dumai sebenarnya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp117 Miliar.

“Jadi untuk rekanan yang akan melaksanakan pengerjaan tentang PAB ini hanya tingga dua yaitu PT Waskita dan PT Adikarya. Kemudian untuk pembangunan berikutnya akan di kerjakan pada 2012 ini. Mudah-mudah dengan diteruskannya pembangunan ini masyarakat Dumai bisa merasakan mamfaat air tersebut,” demikian pejalasnya.***(had)

Puluhan Ribu Warga Riau Korban Banjir PEKANBARU, BN Banjir kini terjadi di empat kabupaten di Riau. Terdapat puluhan ribu warga yang tempat tinggalnya tergenang air.

Bencana banjir yang terjadi di penghujung tahun 2011 ini dalam catatan posko Tanggap Bencana (Tagana) Dinas Sosial (Dinsos) Riau sudah menelan korban hingga puluhan warga Riau.

Data Posko Tagana menyebutkan bahwa di Kuansing ada 10Kecamatan yang kebanjiran. Yaitu Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Benai, Pangean, Kuantan Hilir, Inuman, cerenti dan Sengingi. Dari 10 kecamatan yang terendam banjir tersebut menelan korban hingga 35.617 warga Kuansing.

Untuk Pekanbaru, ada 4 kecamatan yang terendam banjir. Yaitu Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Jumlah korban yang terdata adalah Senapelan 30 KK, Rumbai Pesisir 500 KK, Rumbai 698 KK dan Kecamatan Limapuluh 753 KK. Untuk Inhu, ada 8 kelurahan/desa yang terendam banjir. Yaitu desa Batu Rijal Hilir, Peranap, Setako Raya, Katipo Pura, Simelinyang Tebung, Batu Rijal Hulu, Batu rijal Barat dan Pauh Peranap.

"Untuk banjir Indragiri Hulu, menelan korban 641 KK (3.093 warga), 412 rumah terendam banjir, 276 ekor ternak (sapi, kerbau dan kambing) serta 290 kebun terendam banjir," terang petugas iket posko Tagana Provinsi Riau, Sofri Yenny dan Romi Haryanto Kamis (29/12/11). Disinggung mengenai Kampar, Sofri Yenny menyebutkan bahwa posko Tagana hingga kini belum mendapatkan informasi pasti mengenai korban banjir di Kampar. Namun 3 dari 5 kecamatan terparah di Kampar adalah Tambang, Kampar Kiri dan Taung Hulu. "Bahkan informasi terakhir, air di kawasan tersebut kembali naik," katanya.

Menurut Sofri Yenny, bantuan sudah di kirim ke titiktitik lokasi banjir. Seperti di Kuansing, Pekanbaru dan Kampar. Untuk inhu, bantuan dikirim hari ini.***(H-we/ int)

Pemkab Bengkalis Siapkan 203 Orang Tenaga Pendamping Desa BENGKALIS, BN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menempatkan sebanyak 203 orang tenaga pendamping desa (PD) yang bertugas di seluruh desa/kelurahan yang ada. Tenaga PD itu terdiri dari 111 orang sebagai PD bidang ekonomi dan 92 tenaga bidang pembangunan.

Seluruh tenaga PD tersebut ditunjuk masing-masing koordinator kabupaten dan koordinator kecamatan, mewakili bidang ekonomi dan pembangunan. Para tenaga PD yang sudah dibekali pelatihan di bidangnya masingmasing. Januari 2012 mendatang secara efektif mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengabdi di setiapdesa/kelurahan.

Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dalam arahannya mengatakan, para tenaga PD diminta untuk komitmen dan konsekuen dalam melaksanakan pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Seluruh tugas PD ini diatur melalui pedoman umum dan petunjuk teknis. ”Tidak hanya terkait proses administrasi, namun PD juga harus mampu

memberikan solusi dan sekaligus masukan terhadap permasalahan desa/kelurahan,” pesannya dalam serangkaian kegiatan penutupan pelatihan tenaga

PD di Gedung Cikpuan Bengkalis, Kamis (29/12/11).

Lebih lanjut diingatkan Herliyan, seluruh PD agar berperan aktif memban-

5 Rampok Antarprovinsi Ditangkap Polres Rohul

161 Polantas Atur Lalu-lintas di Pekanbaru Malam Tahun Baru

PASIRPANGARAIAN, BN Polisi Resort Rokan Hulu, Kamis (29/12/ 11) sekitar pukul 04.00 WIB, berhasil menangkap lima tersangka pencurian kekerasan (Curas) spesialis truk dari wilayah hukum Sumatera Utara (Sumut) dan Tambusai Utara. Diduga kelimanya merupakan komplotan rampok lintas provinsi.

Pada keterangan persnya, Kapolres Rohul AKBP Yudi Kurniawan, didampingi Waka Polres Kompol STP Manulang, Kasat Reskrim AKP Antoni Lumban Gaol, dan Kapolsek Tambusai Utara AKP Agus Sibarani, mengatakan empat kasus serupa sudah pernah terjadi sebelumnya di wilayah hukumnya.

Ia menduga kelima pelaku, MH warga Pujut Rokan Hilir, JU warga Kecamatan Jamban Bengkalis, SA warga Kecamatan Bagan Batu Rohil, SU warga Mahato Tambusai Utara, dan DB warga Tanjung Medan Pujut Rohil, merupakan pelaku yang selama ini beroperasi di wilayah Rohul.

“Tiga pelau ditangkap personil Polsek Tambusai Utara saat razia di depan Mapolsek, sedangkan dua lainnya ditangkap Kamis subuh di pinggir jalan di daerah Labuhan Batu Selatan Sumut, sedang menunggu pembeli truk curian” ungkap Kapolres Yudi di Pasirpangaraian.

Kelimanya ditangkap, berkat laporan masyarakat yang menemukan Rosi (32) sopir truk sebuah perusahaan perkebunan di Rohul, di pinggir jalan dalam keadaan tangan dan kaki terikat, sementara mulut dan mata korban ditutup lakban transparan.

Pengakuan sejumlah warga Mahato kepada Polisi, korban diketahui dibuang di pinggir jalan dari mobil Xenia silver nomor

PEKANBARU, BN Tiap pergantian tahun baru, sudah pasti perayaan penyambutan yang dilakukan warga masyarakat Kota Pekanbaru merayakan dengan tumpah ruah ke jalan jalan protokol. Guna mengatasi kemacetan arus lalulintas sebanyak 161 personil anggota kepolisian satlantas diterjunkan.

Pengamanan arus lalulintas di jalan jalan protokol pada perayaan tahun baru tersebut, disampakan Wakasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Fauzan Domo kepada Riauterkini diruang kerjanya Kamis (29/12) siang. Penyambutan tahun baru sudah pasti terjadi kemacetan di jalan jalan terutama di sepajang jalan protokol. Sebab, selama ini di Kota Pekanbaru pada malam pergantian tahun baru itu, jalanan dipadati kendaraan. Untuk itu, pihaknya menerjunkan 161 personil yang akan melakukan pengamanan dan melancarkan arus lalulintas," terangnya.

Ada pun pengamanan yang dilakukan, beberapa anggotanya ditempatkan di titik titik yang rawan akan kemacetan seperti Jalan Sudirman, mulai dari Purna MTQ, Tugu Silais depan Kantor Walikota hingga bundaran Tugu Zapin depan Kantor Gubernur. Selain itu, kita juga mengamankan arus lalintas disepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Cut Nya Dien dan Jalan Tuangku Tambusai," ujarnya.

Untuk mengatasi kemacetan arus lalulintas yang terjadi di Jalan Sudirman (Purna MTQ-red) pihaknya akan merubah jalur arus lalintas. Dimana para pengendara kendaraan dari arah Jalan KH Nasution menuju pusat kota, dialihkan ke arah Jalan Arifin Ahmad.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kemacetan di Purban MTQ dan Tugu Silais Jalan Sudirman. Sebab, dikedua titik itu sangat rawan akan kemacetan arus lalulintas," jelasnya.

Untuk itu, kita himbau kepada warga pengendara kendaraan agar tidak berhenti sembarangan di sepanjang Jalan Sudirman.

Selain itu, para pengendara terutama kaum muda agar tidak melakukan aksi ugal ugalan dalam berkendaraan," harapnya.***(har)

Polisi BM 1779 DQ, dalam keadaan tangan dan kaku terikat.

“Dari laporan ciri-ciri mobil yang digunakan, lantas Polsek Tambusai gelar razia di depan Mapolsek. Tak lama berselang, mobil yang digunakan pelaku lewat. Seorang pelaku sempat melarikan diri ke semak belukar, sehingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran,” terangnya.

Memastikan kebenaran laporan warga, korban dipanggil ke Mapolsek Tambusai Utara. Setelah dipertemukan, korban mengaku ketiganya merupakan pelaku yang telah merampok dump truk colt diesel nomor Polisi BK8520VN yang dikemudikannya Rabu (28/12/11) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Pengakuan korban, Rabu malam kemarin, ia dipepet dan diberhentikan lima pelaku yang tak dikenal mengendarai mobil Xenia di jalan lintas provinsi Kecamatan Tambusai Utara.

Korban dibawa lari tiga pelaku ke arah Dalu-dalu Tambusai, sementara dua pelaku lainnya membawa dump truk kearah berbeda, yakni ke arah Sumut. “Korban disuruh turun, dan dibawa masuk ke mobil

Xenia. Ketika itu mulut dan mata korban ditutup, dan kaki dan tangan korban turut diikat lakban,” ujarnya.

Polisi berhasil sejumlah barang bukri (BB) dari tangan tersangka, berupa satu pucuk air soft gun untuk menakuti para korbannya, satu buah lakban transparan untuk menutup mulut dan mata serta mengikat tangan dan kaki korban, dua topi hitam pelaku untuk mengelabui, sandal korban, satu unit Xenia silver metalik, dan satu unit dump truk colt diesel yang dicuri pelaku, serta dua unit handphone.

Demi pengembangan lebih lanjut, kelimanya diamankan di tahanan Mapolres.

Dari kejadian tersebut, Kapolres Yudi menduga kuat kelimanya merupakan komplotan rampok lintas provinsi.

“Sebelumnya ada empat laporan kasus serupa, kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah ada keterkaitannya, termasuk mengungkap penadah truk curian,” tegasnya. Sementara, salah seorang pelaku MH, mengaku kepada wartawan sudah tujuh kali merampok spesialis truk. Hasil curian tersebut, katanya dijual kepada seorang penadah di Sumut.***(zal)

Polda Riau Bekuk Dua Pria Berpistol Ilegal PEKANBARU, BN Atas informasi masyarakat yang dikembangkan, Tim Reskrim Polda Riau berhasil membekuk dua lelaki yang akan melakukan aksi perampokan. Dua pria yang ditangkap dalam waktu dan hari yang berbeda itu, saat ini meringkuk disel tahanan Mapolda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penangkapan dua lelaki bersenpi itu diungkapkan Dir Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Diat Cardy melalui Kasubdit III Reskrimum, AKBP Oni Trimurti kepada sejumlah wartawan Kamis (29/12) siang. Dari informasi warga yang kita rangkum yang mengatakan ada seorang pria memilik senpi rakitan,timnya lansgung mengembagkan kasus tersebut, dan menangkap tersangka Safni (26) warga Jalan Kartini Pasar Atas, Bangkinang, Kampar. Tersangka yang kita tangkap di Jalan Rajawali, Tampan, sekitar pukul 15.00 WIB Selasa (27/ 12) itu, pihaknya menemui sepucuk senpi rakitan jenis revolver berikut satu butir amunisinya," terang Kasubdit.

Dari pengakuan tersangka Safni yang mengatakan kalau senpi itu merupakan milik temannya Sukiman (44) warga Sungai Lembu, Tapung, Kabupaten Kampar. Pada keesokan harinya (Rabu-red), Sukiman ditangkap di Simpang Tiga, Bangkinang sekitar pukul 21.00 WIB. Dari Pengakuan kedua tersangka, mereka berniat akan melakukan aksi perampokan pada salah seorang toke sawit di Simpang Koran, Kampar. Namun niat tersebut batal karena keburu ketangkap," Jelas Oni. Kepada polisi, tersangka Sukiman mengakui kalau dirinya pernah melakukan aksi perampokan pada tahun 2007 lalu diwilayah Kampar. Sedangka tersangka Safni belum pernah melakukan sama sekali dan baru akan mau melakukan aksi perampokan. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 1 UU Darurat no 12 Tahun 1951 tentang memiliki senjata api dan bahan peledak, dan keduanya diancam hukuman 12 tahun penjara," papar Kasubdit mengakhiri.***(har/int)

gun desa dan aparatur desa harus proaktif memanfaatkan tenaga PD. Keberadaan PD merupakan lokomatif perubahan dan pembenahan serta motivator bagi masyarakat desa/kelurahan.

Sehingga nantinya, program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, kewirausahaan serta penguatan kapasitas pemerintahan desa.

“Kepercayaan yang diemban oleh setiap sarjana PD hendaknya merupakan sebuah tantangan untuk menunjukan bahwa saudara adalah orang-orang pilihan yang berkualitas. Jangan kecewakan harapan Pemkab Bengkalis dan masyarakat desa terhadap keberadaan saudara,” ucapnya.

Di akhir acara, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, menyerahkan secara simbolis perangkat komputer kepada masing-masing koordinator tenaga PD serta menyerahkan dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) ke seluruh desa/kelurahan se-kabupaten Bengkalis senilai Rp 1 miliar dan menyerahkan berangkas kepada seluruh camat se-Kabupaten Bengkalis. ***(dik)

3,51 Juta Wisatawan Kunjungi Riau

Kapolda Riau Kunjungi Inhu RENGAT, BN Kepala polisi daerah (Kapolda) Riau, Brigjen Suedi Huseein melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Kamis (29/12/11).

Kedatangan Kapolda Riau didampingi istri beserta rombongan, dengan menggunakan helikopter. Disambut langsung Bupati Inhu Yopi Arianto, dihalaman kantor Bupati Inhu Pematang Reba.

Kepada wartawan Kapolda Riau Brigjen Suedi Huseein mengatakan, kunjunganya ini merupakan kunjungan kerja ke Inhu khususnya Polres Inhu.

"Ini merupakan kunjungan kerja,

untuk memotifasi personil Polres Inhu, dalam melaksanakan tugas serta guna peningkatan pelayanan masyarakat.

Sekaligus melihat kondisi Inhu secara langsung" ujarnya.

Dengan melakukan dialog langsung terhadap personil dilapangan, dapat mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas. Jelasnya.

Bupati Inhu Yopi Arianto kepada wartawan, Kamis (29/12/11) mengatakan, menyambut gembira kedatangan Kapolda Riau ke Inhu. "Dengan turun langsung ke Inhu, tentunya Kapolda dapat melihat kondisi keamanan Inhu

secara langsung menjelang pergantian tahun ini" tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Inhu AKBP Hermansyah kepada wartawan menegaskan, kedatangan Kapolda Riau dapat menumbuhkan semangat dan kinerja personil Polres Inhu.

"Dengan dialog langsung, antara personil Polres Inhu dengan Kapolda, dapat menumbuhkan semangat personil. Karena uneg uneg nya selama ini dapat langsung disampaikan kepada Kapolda" tegasnya. Masukan dan uneg uneg dari para personil Polres Inhu, mendapat respon positif dari Kapolda. Jelasnya. ***(guh)

PEKANBARU, BN Selama ini, menurut Ketua Riau Tourism Board (RTB) Fadlah Sulaiman sektor pariwisata Riau masih jauh tertinggal dari daerah lain. Baik dari infrastruktur, akses jalan serta jasa lainnya. Ketertinggalan ini menurutnya harus dikejar agar tidak semakin tertinggal jauh.

“Saya berharap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) akan dapat mendongkrak dunia kepraiwisataan di Riau. karena PON adalah moment yang paling pas kalau memang kita ingin memajukan sektor pariwisata ini,” katanya.

Berdasarkan catatan yang diterima RTB dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2011, jumlah kunjungan wisatawan ke Riau mencapai 3,51 juta kunjungan sementara pengeluarannya mencapai Rp 2,31 triliun. Sementara secara nasional, jumlah kunjungan mencapai 237 juta kunjungan, sementara pengeluarannya mencapai Rp 144,05 triliun.

“Tapi kebanyakan kunjungan memang masih berasal dari wisatawan domestik, sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara masih sangat sedikit, masih kalah jauh dari Negara lainnya di Asia Tenggara," terangnya. ***(H-we)/int

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296 | THN KE-VII

Kekalahan Gatot, Bukti Penegakan Hukum Masih Ada Medan-BN Bahdin Nur Tanjung mengungkapkan rasa syukurnya atas putusan majelis hakim yang diketuai Erwin Mangatas Malau SH yang mengabulkan gugatannya terhadap Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho ST. Dimana dalam Putusan majelis hakim meminta agar tergugat segara melaksanakan Musda Gerakan Pramuka Sumatra Utara dan membatalkan hasil putusan Musda Gerakan Pramuka Sumatra Utara pada 15 hingga 16 Maret 2011 dan 13 Juni 2011, dimana Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho ST menjadi Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut.

Meskipun dalam putusan hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan dari pihak penggugat, yakni membatalkan hasil Musda karena para tergugat I terbukti melanggar Pasal 27 UU No 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka. "Itu sudah menunjukan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kota MedanSumatra Utara masih ada,"ucap Bahdin kepada wartawan dalam acara temu pers di Hotel Semarak Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (29/12) petang.

Bahdin didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya Hakim Tua Harahap SH, memaparkan jarang sekali terjadi permohonan pihak penggugat dimenangkan oleh majelis hakim, apalagi lawannya tersebut dalam hal ini tergugat adalah seorang penguasa.

Menurut, Mantan Rektor UMSU ini, kenapa gugatan ini diajukan ke persidangan, itu dilakukan 3 sebagai warga negara yang taat hukum dan mengingatkan para penguasa untuk tidak lupa dengan peraturan hukum yang telah ada.

Adanya perintah dari Ketua Majelis Hakim, Erwin Mangatas Malau SH, pada putusannya di persidangan yang memerintahkan tergugat I untuk melaksanakan Musdasu kembali dengan agenda pemilihan Ketua Kwardasu paling lambat 90 hari sejak putusan dengan balon Drs MHD. Syafii, Msi dan H Bahdin Nur Tanjung SE MM, ini agar segera dilaksanakan, Ditambahkan Hakim Tua Harahap, hendaknya pihak tergugat I (Kwardasu) dan tergugat II (Kwarnas) Gerakan Pramuka segera melaksanakan perintah majelis hakim, dimana dalam putusan itu juga menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum band-

Kasus ABG Dianiaya Mantan Kadus V Desa Sei Baharu Mengendap Didesak Diusut Hamparan Perak, .BN Kasus penganiayaan yang dialami Anak Baru Gede (ABG) bernama Zaini Arif (14) siswa kelas IX MTs Alwasliyah 21 Hamparan Perak yang dilakukan mantan Kepala Dusun V Desa Sei Baharu Armansyah (37) didesak orang tua korban untuk segera diusut kembali sebab meski kasus tersebut telah dilaporkan pada pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan bernomor polisi STPL/47/II/ 2011/SPK Terpadu tertanggal 11 februari 2011 hingga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPAID Sumut) pada 4 Maret 2011 namun hingga kini kasusnya mengendap alias membeku bagai es sehingga si tersangka hingg kini masih bebas berkeliaran padahal sebelumnya pernah ditangkap polisi.

"Gimana kami ngak kesal bang, hingga kini kasusnya tak tuntas, malah tersangka sudah dilepas padahal belum ada perdamaian antara keluarga kami dengan si tersangka, mau kami agar si tersangka ditangkap kembali dan dihukum guna mempertangungjawabkan perbuatannya pada anak saya,"kata Zainal Arifin sembari bilang apa karena kami orang susah sehingga hukum sulit ditegakkan.

Keluhan jiwa atas mandegnya penegakkan hukum itu disampaikan orangtua korban bernama Zainal Arifin (49) warga Dusun V Sei Baharu Kec. Hamparan Perak Kamis (29/12) , di Hamparan Perak. Secara kronologis sesuai l a p o r a n y a n g d i s a m p a i k a n p a d a K PA I D S u m u t menceritakan, Semula korban Zaini Arif pernah bekerja sebagai pemotong daun pisang selama 7 hari yang pemiliknya adalah saudara Armansyah selaku Kepala dusun V Desa Sei Baharu Kec. Hamparan Perak.

Dimana kebun tersangka bersebelahan dengan kebun saudara Hamzah dimana Hamzah tak mempekerjakan orang di kebunnya tersebut namun saudara Hamzah mengetahui korban bekerja di kebun Armansyah sebagai pemotong daun pisang, dimana lokasi tersebut dikenal dengan istilah pulau Kampung yaitu daratan yang berada diatas sungai.

Sebelumnya ayah kandung korban pernah melarang Zaini Arif bekerja sama dengan tersangka Armansyah namun pada tanggal 31 januari 2011, Armansyah merasa daun pisang miliknya yang masih berada di pohon pisang cepat sekali habis, lalu Armansyah menuduh Hamzah yang mencuri daung pisang hingga terjadi pertengkaran sengit.

Dengan rasa emosional akhirnya Armansyah menuduh korban Zaini Arif yang mencuri daun pisang namun korban tetap tak mengaku karena merasa tak melakukan sebagaimana yang dituduhkan, akan tetapi Armansyah kalap langsung memukuli korban hingga babak belur.

Akibat peristiwa penganiayaan tersebut, korban mengalami trauma prititis dan sempat diopname dan divisum di RSU Pirngadi Medan sejak 18 Februari 2011 hingga 4 Maret 2011 dirawat di RSU pirngadi Medan, atas perbuatan Armansyah tersebut orang tua korban menbuat laporan kasus penganiayaan ke Polres Pelabuhan Belawan, akibat penganiayaan itu korban tak bisa masuk sekolah.

A t a s k a s u s i t u p u l a h p i h a k K PA I D S u m u t t e l a h menyurati Bupati Deli Serdang bernomor B.4/020/KPAIDSU/III/2010 prihal memohon tindakan hukum dan administrastif (pemberhentian) sebab tersangka Armansyah selaku Kadus V Sei Baharu telah melakukan tindak pidana serta melanggar Undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 pasal 80 ayat 1 dengan ancaman hukuman 3 hingga 6 tahun penjara atau denda paling banyak Rp72 juta sedangkan di ayat 2 dalam hal anak mengalami luka berat sesuai ayat 1 maka pelaku bisa dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda Rp 100 juta. (BN/Dna)

ing, kasasi dan peninjauan kembali.

Pada pertemuan itu, juga Bahdin secara tegas akan memberikan salinan copian putusan persidangan kepada Ketua DPRD Sumut, nantinya diharapkan sebagai bahan pertimbangan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Plt Gubsu yang secara otomatis sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah, namun kenyataan malah ikut dalam pemilihan yang akhirnya diangkat menjadi Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatra Utara, sehingga terjadi tumpang tindih dalam kewenangan.

Dalam pertemuan yang penuh suasana keakraban tersebut, Bahdin juga mengingatkan para pengurus Kwardasu dan Ketua Kwardasu, Gatot Pujo Nugroho tidak membuat kebijakan-kebijakan, karena itu dianggap tidak sah karena masih dalam proses hukum.

"Untuk tidak vakumnya kegiatan Pramuka diharapkan kepada pihak panitia atau pengurus Kwardasu sebelumnya segera melaksanakan Musda sesuai dengan putusan majelis hakim. Dikhawatirkan bila ini tidak dilaksanakan maka akan menganggu kinerja atau program Pramuka di Sumatra Utara,"ucap Bahdin.(Ndo)

Pertumpahan Darah Ancam Sumut Medan, BN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) diminta bersikap tegas atas persoalan agraria di daerah tersebut dan tidak berpihak kepada pemilik modal. Sebab, Sumut dinilai memiliki bibit terjadinya pertumpahan darah seperti kasus di Mesuji maupun Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sumut berpotensi berdarahnya sangat tinggi. Tinggal menunggu waktu saja," kata ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD PDIP Sumut, Eddi Rangkuti, hari ini.

Dia menyebutkan, agar hal tersebut tidak menjadi bom waktu yang siap meledak, seperti tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Pemprov Sumut diingatkan agar segera bersikap atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di beberapa daerah di Sumut, seperti di Madina dengan PT Sorik Mas Mining, dan di Tapsel dengan Martabe, demikian juga di Labuhan Batu.

"Bibit pertumpahan darah ini sangat tinggi kalau sikap pemerintah terkait ini masih tetap seperti sekarang. Artinya tidak berpihak pada masyarakat dan lebih pemilik modal," ungkapnya.

Menurutnya, jika hal ini dibiarkan saja, begitu terjadi gejolak, ukurannya adalah revolusi. "Di Sumut, jika terjadi gejolak, ukurannya adalah revolusi. Makanya kita mengingatkan serta meminta agar persoalan tanah termasuk di lahan eks HGU segera diselesaikan," bebernya.

Untuk diketahui, tercatat ada sekira 700 kasus tanah (kasus agraria) di Sumut yang hingga saat ini belum terselesaikan. Konflik tanah ini sangat berkaitan erat dengan upaya pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Bahkan konflik agraria ini selalu melibatkan banyak pihak.

"Konflik agraria selalu melibatkan banyak pihak pihak. Konfigurasi konlik agraria memiliki karakteristik yang jelas, yakni konflik antara rakyat dengan perusahaan dan konflik antara rakyat dengan pemerintah," imbuh Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Budiman Nadapdap.

Menurut Budiman, konflik antara perusahaan dengan pemerintah yang sangat sedikit memberi gambaran tegas bahwa sumber konflik agraria di Indonesia dan juga di Sumut cenderung bersumber dari sikap pemerintah yang ambivalen. Baik dari sisi administrasi yang tumpang tin-

dih, inkonsistensi aturan, tidak dihormatinya hukum adat dan berkolaborasi yang melibatkan mafia tanah dengan pemerintah.

"Praktek-praktek tersebut menempatkan posisi rakyat pada titik yang paling dirugikan.

Rakyat kehilangan hak atas tanahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho dalam nota jawaban Gubernur Sumut terhadap pemandangan umum raksi - fraksi DPRD Sumut mengatakan, bahwa dalam penanganan sengketa pertanahan di daerah itu tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU No 22 tahun 1999 jo UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Keppres No 334 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan dan PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan daerah dimana dalam penanganan sengketa tanah, Pemprov Sumut tetap mendorong kabupaten kota melalui surat menyurat maupun rapat - rapat agar masalah tanah di daerah kabupaten kota dapat diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(Ndo)

Terdakwa Penganiayaan Rudi Tampubolon Diminta Menyerahkan Diri Lubukpakam, BN Putusan Kasasi Mahkama Angung (MA) menetapkan Rudi Hartawan Tampubolon SE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, melakukan penganiayaan terhadap korban Agus Indramawan alias Membol. Hal itu, dibenarkan Kepala kejaksaan negeri (Kajar) Lubuk Pakam, Kejari Lubuk Pakam Pathor Rahman SH, menyatakan putusan Kasasi MA RI pada tanggal 20 April 2011. Putusan itu dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.

Pathor Rahman SH menegaskan dengan adanya putusan kasasi itu, memberikan kewenangan bagi Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam untuk melakukan eksekusi."Kewenangan Jaksa melakukan eksekusi terhadap terdakwa," bilang pathor Rahman SH. Putusan Kasasi itu menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa hukuman penjara selama empat tahun. Lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU. Sebe-

lum melakukan eksekusi, Kejaksaan menghimbau terhadap terdakwa agar menyerahkan diri.

"Kita minta agar terdakwa menyerahkan diri. Soalnya bila tidak menyerahkan diri, maka hukuman 4 tahun yang diputuskan kasasi MA RI tetap ada.

Tidak ada istilah kadaluarsa, tentu yang rugi terdakwa sendiri," katanya. Orang nomor satu di Kejaksaan Lubuk Pakam itu, menyatakan setiap warga negara harus patuh serta taat dengan hukum yang berlaku. Olehnya, pria berkumis tebal itu, mengingatkan kembali bila bahwa putusan kasasi berkekuatan hukum tetap itu, tidak dijalani terdakwa maka akan merugikan diri sendiri. "semakin lama terdakwa tidak nampak, akan menambah kerugian terhadap dirinya. Soalnya hukuman itu harus dijalani. Tidak bisa terus menghindar, tetapi hadapilah," pintanya. Dilanjutkanya, bahwa perkara itu, ditanggani oleh Kacabjari Labuhan Deli.

Namun, karena kondisi persidangan tidak kondusif digelar di Labuhan Deli, maka digelar di Peng-

adilan Negeri (PN) Lubuk Pakam.

Pada sidang tingkat pengadilan negeri, JPU menuntut terdakwa Rudi Hartawan Tampubolon SE melanggar pasal 170 ayat 2 subsidair pasal 351 ayat 2 KUH Pidana, dengan tuntutan 6 tahun.

Namun, ketua Majelis Hakim S.M Sinaga SH, dengan anggota Oloan Silalahi SH, Immanuel Tarigan SH memvonis bebas terdakwa, pada 30 Agustus Tahun 2010 silam. Kemudian, JPU melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian MA RI pada tanggal 20 April 2011, menetapkan Rudi Hartawan Tampubolon SE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana. "di muka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat". Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

& & Sijago Merah Gasak Toko Vigo Stabat TRAGIS

RIBUAN masyarakat Langkat berbondong bondong memadatin jalan perniagaan no 2 kota stabat, guna melihat terjadinya kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya toko vigo stabat, Selasa (27/12). kejadian diperkirakan sekitar pukul 18.00, sijago merah mengamuk mengasak dua bangunan ruko yang memperjualbelikan barang pecah belah dan barang elektronik tersebut.

Disisi lain terlihat 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab

Langkat yang sedang sibuk dan berusaha untuk memadamkan api, yang diperkirakan akan menjalar ketoko-toko lainnya. Menurut keterangan AT, warga kota Stabat, api berawal dari bangunan toko yang menjual belikan barang pecah belah, dan kebakaran tersebut diduga akibat korsleting arus listrik.

Menurut informasi yang didapat, bangunan ruko dua pintu itu milik Awek, warga Cenes Kota Stabat. Dalam kejadian kebakaran tersebut tidak ada menelan korban jiwa dan kerugian

sementara diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Gumpalan asap terlalu tebal sehingga menyulitkan bagi para petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang terlihat semakin menjalar kelantai atas. Akhirnya sekitar pukul 19.30, petugas pemadam kebakaran terpaksa harus memutuskan untuk menempuh jalan dengan memanjat dinding tembok toko itu, guna menyiramkan air dari atas yang terlihat semakin menjalar kelantai atas.

Menurut informasi dari warga Kota

(Syof)

Stabat, datangnya api tersebut diperkirakan berasal dari bangunan roko lantai bawah yang menjualbelikan barang pecah belah, baru api merayap kelantai atas.Dalam musibah kebakaran yang menimpa toko vigo stabat yang sempat memacatkan jalur arus lalulintas di Kota Stabat, terpaksa harus ditertibkan oleh para polisi petugas lalulintas Polres Langkat, agar arus lalulintas berjalan lancar. dan terlihat puluhan petugas lalulintas sibuk menertibkan jalannya arus lalulintas tersebut.(Net)

Ribuan Polisi Amankan Malam Tahun Baru Medan, BN Diprediksi dalam perayaan malam pergantian tahun 2012 nanti sebagian besar jalan di Kota Medan macet. Kepolisian pun memberlakukan sistem buka tutup jalan.

"Pengaturan arus lalu lintas tahun baru nanti dilihat situasi dilapangan. Jika arus padat, sistem buka tutup jalan akan diberlakukan," ungkap Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polresta Medan Kompol I Made Ary Pradana sore ini.

Sedangkan, perubahan arus lalu lintas, lanjutnya, hal tersebut pihaknya berkordinasi dengan Pemko Medan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan yang akan menyusun konsep perubahan arus sementara itu. "Pelaksanaannya kita (Petugas lalu lintas) yang melakukannya," jelasnya.

Ary juga menjelaskna perayaan malam tahun baru nanti tidak di Lapangan Merdeka, yang selama ini digelar disana.

Pemko Medan menggelar perayaan malam tahun baru 2012 di Taman Sri Deli. Ini dilakukan untuk memecahkan konsentrasi masyarakat.

Dengan pelaksanaan pagelaran di taman Sri Deli tersebut, Ary mengakui, pihaknya belum ada pengalaman mengatur arus lalu lintas disana, dalam acara tahun baru. "Ada pergeseran lokasi perayaan malam pergantian tahun. Biasanya kan diadakan di lapangan merdeka. Tapi tahun ini diadakan di Taman Sri Deli.

Belum pernah dilakukan disana dan jadi belum ada pengalaman bagaimanA arus lalu lintas nanti saat perayaan malam tahun baru," jelasnya.

Meski demikian, perwira melati satu ini, mengakui, pihaknya siap mengamankan arus lalu lintas. Diketahui, Polda Sumut mengerahkan 11 ribuan atau 2/3 kekuatan dari jumlah personil di Polda Sumut untuk pengamanan tahun baru. Personil tersebut nantinya akan membantu pengamanan di Polres/Polresta. Selain itu, Polda Sumut juga telah mengerahkan 419 personil untuk Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) menjelang perayaan malam pergantian tahun baru 2012.

Sedangkan, untuk Kota Medan, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Medan mengerahkan 928 personil Polresta Medan dan seluruh jajaran. Seluruh personil tersebut akan ditempatkan disejumlah titik konsentrasi masa malam pergantian tahun.(Int)

2011, Jumlah Kasus Narkoba di Sumut Turun Medan, BN Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut selama Januari hingga 21 Desember 2011, jumlah kasus narkoba yang ditangani Polda Sumut dan jajarannya mencapai 2.607 kasus. Jumlah ini hanya sedikit mengalami penurunan dari jumlah kasus narkoba tahun 2010 yang mencapai 2.718 kasus.

Sementara, jumlah tersangka kasus narkoba tahun 2011 mencapai 3.363 tersangka, sedangkan tahun 2010 mencapai 3.736 tersangka. Untuk jumlah penyelesaian kasus narkoba di tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.838 kasus. Sedangkan di tahun 2010 mencapai 2.444 kasus yang diselesaikan Polda Sumut dan jajarannya.

Untuk jumlah barang bukti di tahun 2011, diantaranya 2.993 gram heroin, 1.379,22 kilo gram ganja kering, 10 butir ganja, 3.724 batang pohon ganja dan areal ladang ganja seluas lebih kurang 4 hektar. Kemudian, 2,14 gram putaw, 39.662,63 gram sabu, 17.543,5 butir pil ekstasi, 1.245 butir pil happy five dan 2.200 gram kaitamin. Selanjutnya untuk minuman keras (miras), 260 botol miras berbagai merk, 1 botol HCL, 1 botol fosfor dan 1 botol asam sulfat.

Sedangkan jumlah barang bukti di tahun 2010, diantaranya 3.037,52 kilo gram ganja kering, 150,1 gram biji ganja, 23.656 batang pohon ganja dan areal ladang ganja seluas 15 hektar.

Kemudian, 0,6 gram putaw, 18.603 butir pil ekstasi, 18.189,99 gram sabu, 58 butir pil happy five, 9.041 gram kaitamin, 4.000 butir pil ephedrine dan 1,6 kg tepung cafein. Selanjutnya, untuk miras dan barang bukti lainnya yakni 913 botol miras berbagai merk, 25 gram bahan baku pil ekstasi siap cetak, 86 gram zat pewarna, 55 kg mie basah yang telah dicampur borak dan 1 butir subutex.

Saat dikonfirmasi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andjar Dewanto terkait data tersebut, mengatakan bahwa di tahun 2011 memang mengalami penurun. Akan tetapi, jumlah penurunan tersebut tidak terlalu signifikan atau hanya turun sedikit saja. "Jumlahnya memang menurun, tetapi tidak hanya turun sedikit saja," ujarnya, Kamis (29/12).

Dikatakannya, oleh karena itu pihaknya akan terus mengungkap kasus peredaran narkoba khususnya di wilayah Sumut. "Walaupun mengalami penurunan kita akan terus mengungkap peredaran narkoba di wilayah Sumut hingga ke akar-akarnya," ucap Andjar.(Int)

Erwin Gutawa Telah Selesai Diperiksa KPK Jakarta, BN Musisi kondang Erwin Gutawa telah selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Erwin diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi anggaran di Departemen Luar Negeri.

Usai diperiksa, Ayah Gita Gutawa itu dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak pernah berhubungan langsung dengan Sudjanan Parnohadiningrat yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut.

Kata Erwin, saat Deplu menggelar kegiatan, di hanya sebatas pengisi acara.

"Saya, hanya waktu itu sebagai pengisi acara di Kemenlu tahun 2004. Itu pun lewat EO (Event Organizer)," ungkapnya di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Kamis, 29/12).

Sudjanan, pejabat pembuat komitmen diduga melakukan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Sekjen Deplu. Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Deplu di antaranya seminar dari kurun waktu 20042005. Dari anggaran yang ditetapkan terdapat selisih penggunaan anggaran, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 18 miliar.Atas perbuatannya, Sudjadnan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).(Int)

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296 | THN KE-VII

2011 Hampir Berakhir

Pengerjaan Fisik Dispora DS Baru 80 Persen Pukat Hantui Nelayan Sergai Sergai, BN Sedikitnya 18 ribu nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap "Tuaman Cewek" dan "Pukat Layang" terancam melaut, akibat keluarnya Perda (Peraturan Derah) Pemkab Sergai (Serdang Bedagai), tentang pelarangan beroperasinya alat-alat tangkap (ikan tradisional) dengan tuduhan dapat merusak habitat ikan dan biota laut.

Hal itu diungkapkan Ketua dan Wakil Sekretaris Amanat (Aliansi Masyarakat Nelayan Tradisional) Kabupaten Sergai Muhammad Aswad dan Sunardi didampingi sejumlah nelayan lainnya ketika berdelegasi ke Ketua FP Hanuran DPRD Sumut H Zulkifli Effendi Siregar, MSc, kemarin.

"Perda yang telah disetujui DPRD Sergai pada 10 November 2011 lalu, sangat memberatkan para nelayan tradisional dan kemungkinan mengancam kehidupan 18 ribu nelayan yang tergabung dalam Amanat, sebab bagaimana mungkin lagi kami menghidupi keluarga, jika kapal-kapal nelayan sudah dilarang beroperasi," ujar Aswad.

Menurut Aswad yang saat itu didampingi Wakil Ketua Amanat M Darwansyah, Wakil Sekretaris Erwan, Penasihat JM Sitorus, Sunardi, Yusran yang didampingi Ketua DPC Partai Hanura Sergai menuturkan, jauh sebelum disahkan, pihaknya telah melakukan protes terhadap Ranperda itu dan menggelar demo ke DPRD Sergai, tapi tidak digubris.

"Ketika kami menggelar aksi secara besarbesaran di DPRD Sergai menolak pembahasan Perda yang dianggap mematikan kehidupan nelayan tradisional ini, aksi kami diterima Ketua Pansus Ranperda Usman Sitorus dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi nelayan. Tapi kenyataannya, Perda tetap disahkan, dengan mengabaikan aspirasi kami," tegas para nelayan.

Berkaitan dengan itu, para nelayan sangat berharap lembaga legislatif khususnya Fraksi Hanura untuk menindak-lanjuti aspirasinya, sebab jika Perda ini tidak segera dicabut, dikuatirkan 18 ribu nelayan Sergai yang tergabung dalam Amanat terancam tidak melaut yang secara atomatis akan kelaparan alias tidak sanggup menafkahi keluarganya.

Mendengar pengaduan tersebut, Ketua FP Hanura Sumut H Zulkifli Effendi Siregar, MSc spontan berang dan mendesak Pemkab dan DPRD Sergai untuk segera mengkaji-ulang Perda yang meresahkan nelayan dimaksud, jika memungkinkan harus secepatnya dibatalkan, sebab sangat menyengsarakan kehidupan nelayan.

"Perda itu tidak memihak nelayan, harus segera dibatalkan, karena penerapannya juga akan menyengsarakan nelayan tradisional. Yang seharusnya dilarang beroperasi (melaut) sejenis pukat trawl (pukat harimau), bukan alat tangkap ikan tradisional, seperti "Tuaman Cewek" maupun "Pukat Layang," tegas Zulkifli.

Menurut Zulkifli, sebelum menyusun dan mengesahkan Ranperda nelayan itu menjadi Perda, mestinya terlebih dahulu dilakukan pengkajian teknis serta studi kelayakan (feasibility study), menyangkut plus minus rencana penerapannya serta menerima masukan dari para nelayan tradisional, bukan malah mengabaikannya.

Berkaitan dengan itu, tegas Ketua DPD Partai Hanura Sumut ini, jika terbukti, penerapan Perda pelarangan alat tangkap ikan tradisional itu dapat mengancam kehidupan nelayan di Sergai, apa pun alasannya Perda itu harus dibatalkan alias ditinjau ulang, sebab rencana penerapan Perda bertujuan menyejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya menzhalimi nelayan.

Lebih jauh Zulkifili mempertanyakan, mengapa Pemkab dan DPRD Sergai terkesan terburu-buru dan sangat berambisi untuk mengesahkan Ranperda Inisiatif itu menjadi Perda, apakah dikarenakan ada sesuatu yang menggiurkan."Ada apa ini, jangan-jangan ada kepentingan terselubung (hidden agenda) di dalamnya," katanya.

Zulkifli juga menyatakan kekecewaannya dengan sikap lima anggota DPRD Sergai dari FP Hanura, yang terkesan tidak tegas menyuarakan kepentingan rakyat (nelayan). "Kita akan panggil mereka, untuk mengklarifikasi ketidakberpihakan anggota FP Hanura di DPRD Sergai terhadap kepentingan rakyat nelayan tersebut," sebutnya.

Wakil Ketua Komisi D ini malah menekankan, Partai Hanura akan melakukan apa pun demi kepentingan rakyat."Sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP Hanura H Wiranto, kami akan memperjuangkan hak-hak rakyat yang terinjakinjak oleh kesewenang-wenangan penguasa," ujarnya.

Untuk itu, Zulkifli meminta Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, agar tidak buru-buru menyetujui Ranperda yang diajukan Pemkab Sergai, sebab dikhawatirkan akan mengancam kehidupan puluhan ribu nelayan tradisional di daerah itu."Bahkan Plt Gubsu sudah sepatutnya menolak dan mengembalikan usulan Ranperda itu, agar segera dikaji ulang dan diselaraskan dengan aspirasi nelayan tradisional," harapnya.

(Ibnu/int)

Deliserdang, BN Kabid Sarana dan Prasarana Dispora Deliserdang, Pardo Sihite mengakui bahwa pengerjaan fisik baru dikerjakan rekanan sekitar 80 persen. Padahal, 2011 sudah di depan pintu dan masuk 2012. Dikatakan, keterlambatan ini disebabkan keterlambatan datangnya petunjuk tek-

nis dan petunjuk pelaksanan DAK tahun 2011. sehingga memperlambat pelaksanan proses lelang tender.

"Jukla/juknis DAK baru datang bulan Oktober, sehingga proses tender dilaksanakan akhir bulan," jelasnya, kemarin.

Lanjutnya, sampai saat ini yang

baru selesai melakukan pekerjanya, sekitar 80 persen dari 93 paket pekerjan yang terdiri dari, ruang perpustakaan untuk SDNegeri sebanyak 71 unit lengkap dengan sarana mobiliernya dengan anggaran Rp 97 juta.

Sementara itu, untuk tingkatan SMP Negeri 22 paket pekerjan. Per-

paket pekerjan berbiaya Rp 220 juta dengan perincian dua ruang kerlas lengkap sarana mobilernya. "selain itu, ada yang tidak terlaksana sebanyak 5 paket pekerjaan karena tidak ada seperta lelang yang ikut, terpaksa dikembalikan ke pusat,"bilangnya.

Namun ketertinggalan peyelesian pekerjan DAK tahun 2011 itu,

diharapkan dapat dilanjutkan menjadi program luncuran. Soalnya keterlambatan penyelesain pekerjan fisik itu, tidak sepuhnya terletak kesalahan pihak ketiga. "Kita akan ajukan kembali pekerjaan yang belum selesai itu. Bahkan yang lima tersisa kembali akan diajukan ulang,"jelasnya. (Sof/Int)

Pemerintah Perpanjang Pembuatan e-KTP

Pembuatan e-KTP Terkendala Lubuk Pakam, BN Belum sampainya sebagai alat pembuat Elektronik Kartu Rumah Tangga (E-KTP) menjadi kendala.

Bankan sejumlah Kecamatan Lubuk Pakam hingga kini belum melaksanakannya. Malah, pengerjaan E-KTP di Delisedang baru mencapai 30 persen progress pendataan EKTP. Menurut Camat Lubuk Pakam

Citra Effendi Cappah, hal itu dikarenakan, peralatan pendataan E KTP di Kecamatan itu hanya ada 4 unit.

Padahal, jatah peralatan E KTP bagi Lubuk Pakam, sebanyak 7 unit.

Akibatnya, jumlah penduduk kecamatan yang wajib KTP sebanyak 80 ribu orang, hanya bisa didata sekitar 25 ribu saja.

"Sampai dengan saat ini mudah-

mudahan yang 3 unit lagi alatanya belum sampai. Itu pun, sudah sukur kita bisa mendata 30 persen dari jumlah penduduk wajib KTP,"sebut Cappah, belum lama ini.

Dikatakannya, untuk memenuhi target pencapaian progres akhir tahun, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan pendataan meski di hari Sabtu dan Minggu.

(Sof/int)

Mandiri Peduli Bantu Deliserdang Deliserdang, BN PT Bank Mandiri (persero) Tbk menyerahkan unit mobil ambulance kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, belum lama ini. Bantuan ini program CSR ( Corporate Social Responsibility ) Mandiri Peduli Tahun 2011. Selain itu mendukung langkah Pemkab Deliserdang dalam program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) khususnya dibidang kesehatan, serta dalam bentuk perhatian kepada masyarakat.

Bantuan mobil ambulan yang diserahkan langsung oleh Developmen Bisnis Manager Kantor Wilayah 1 Medan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Gunawan tersebut diterima oleh Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan di Kan-

tor Bupati Deli Serdang.

Acara penyerahan Ambulance ini ditandai dengan penandatanganan bersama serta penyerahan kunci mobil dan dilanjutkan peninjauan Mobil Ambulance. Dalam sambutannya, Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan menyampaikan terimakasih atas kepedulian PT Bank Mandiri kepada pembangunan dan kemajuan masyarakat di Deli Serdang, bantuan ini sangat berpengaruh bagi meringankan beban tugas kemasyarakatan yang kami pikul selama ini khususnya di bidang kesehatan.

Hal ini juga dapat memberi tekad dan pemicu semangat bagi memajukan bangsa ketika menyadari pemkab Deli Serdang tidak berjalan sendi-

ri-sendiri tetapi ada potensi lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Developmen Bisnis Manager Kantor Wilayah 1 Medan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Gunawan dalam penyerahan tersebut mengatakan sejak terbentuknya Bank Mandiri pada Tahun 1998, Bank Mandiri setiap tahunnya selalu menyisihkan sebahagian labanya untuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Pemberian Ambulance ini dimanfaatkan untuk menjangkau Daerah terpencil yang membutuhkan perawatan darurat, minimal untuk pelayanan 4 spesialis dasar yaitu, bedah, anak, kebidanan dan penyakit dalam. (Sof/int)

6 Tahanan Kabur

Akhirnya Kapolsek Binjai Utara Dicopot Binjai, BN Kapolsek Binjai Utara Komisaris Polisi Kuasa Purba, harus rela jabatannya dicopot. Ini terkait kaburnya enam tahanan dari sel. Sesaat itu juga, Rabu (28/12) dilakukan serahterima jabatan Kuasa Purba kepada AKP Widya.

"Kami copot jabatan Kapolsek Binjai Utara," kata Kapolres Kota Binjai, AKBP Musa Tampobolon.

Selanjutkan Kuasa Purba akan ditempatkan di posisi staf Mapolres Binjai.

Musa Tampubolon menerangkan, pencopotan ini merupakan resiko yang harus diemban pimpinan atas kesalahan yang dilakukan dirinya atau anak buahnya. Sementara itu, dari enam tahanan yang kabur, lima diantaranya, Rabu sudah ditangkap kembali. Ke enam tahanan melarikan diri dengan cara menggergaji jerejak jendela selkamar tahanan, kemudian kabur menuju rawa-rawa di belakang areal Mapolsek.

Empat dari lima tahanan yang ditangkap, diamankan dikawasan Kec. Secanggang,Kab. Langkat. "Para tahanan adalah residivis kasus curanmor, narkoba dan judi," kata Tampubolon.

Enam tahanan Polsek Binjai Utara yang kabur darisel tahanan Minggu (25/12)dengan cara menggergaji besisel tahanan diketahui sekitar pukul 24:15 oleh anggota piket. Rabu pagi berhasil diringkus oleh Reskrim Polres Binjai dari daerah Jaring Alus, Kec. Secanggang. Mereka yakni Pa alias Putra, 20, penduduk jalan Anggerek Lk IV Kel. Pahlawan Kec. Bin-

jai Utara, AM warga jalan Puskesmas Kel. Kampung Lalang Kec. Sunggal, Medan, Ir alias Cendol, 21, warga Jalan Udang Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjungpura, Langkat dan ODT alias Ozi, 22, penduduk jalan Dusun IV Mulia Desa Besilam Kec.Padang Tualang Langkat.

Sementara itu otak pelaku Fah alias Rizal, penduduk jalan Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, masih buron. Sedangkan, isteri tersangka Yus, kini diamankan di Polres Binjai dengan tuduhan membantu melarikan diri, dengan cara membawa gergaji besi diikat di paha.

Ditangkap Setelah sempat kabur selama dua hari dari rumah tahanan Polsek Binjai Utara. Empat dari lima tahanan yang kabur, berhasil diamankan tim yang dibentuk Polres Binjai. Mereka berhasil diamankan diseabuah gubuk tempat persembunyiannya, di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Rabu (28/12) pagi.

Keempat tahanan yang berhasil diamankan masing-masing Irwansyah Putra (21) alias Ondol, Ozi Doni Tiadara alias Ozi (19), Anggiat Manurung (39) dan Putra Afandi alias Putra (21). Sementara seorang lagi yakni Fahrijal alias Rijal (27), yang masih kabur kini dalam pengejaran dan berstatus Daptar Pencarian Orang (DPO).

Untuk menghentikan gerak laju para tahanan yang berusaha kabur.

Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Usaha merekapun

membuahkan hasil. Keempat tahanan yang mencoba kembali kabur dari kejaran petugas berhasil diamankan.

Menurut Ozi Doni Tiandara alias Ozi, dalam paparan itu mengakui, kalau ia tidak ada mengajak temantemannya untuk ikut bersamanya ke Jaring Halus. "Saya di sana (Jari Halus-red), tidur di palatran. Dan, saya tidak ada mengajak mereka untuk ikut bersama saya. Tetapi, mereka yang mau ikut bersama saya kesana," kata Ozi. Lebih jauh dikatakannya, aksi nekat mereka itu atas dasar perintah Anggiat Manurung. Bahkan, jika perintah itu tidak dituruti, Anggiat akan marah-marah. "Ini semua rencana Anggiat. Kalau kami tidak mau, kami kenak marah dan kena maki sama dia," kata Ozi. Sementara itu, Anggiat Manurung, kepada Kapolres Binjai, AKBP Musa Tampubolon mengakui, kalau ia melarikan diri karena takut dipenjara.

Kapolres Binjai, AKBP Musa Tampubolon, kepada sejumlah wartawan menerangkan, bahwa pihaknya masih memburu satu tahanan lagi yakni Fahrijal. "Kita tidak bernai menargetkan kapan Fahrijal ini tertangkap.

Karena kita tidak mau menduakan Tuhan. Yang jelas, kita tetap bersuaha untuk segara mengamankannya," ujar AKBP Musa Tampubolon.

Mengenai hukuman mereka kabur, akan ditentukan oleh hakim di Pengadilan. Tapi, tetapi dalam berkas akan dilapirkan bahwasanya mereka pernah melarikan diri. (MR/int)

Deliserdang, BN Diperpanjangnya waktu penyelesaian pendataan E KTP di kantorkantor Camat yang ada di seluruh Indonesia, membuat pemerintah Kabupaten Deliserdang mengambil inisiatif himbauan, agar masyarakat tidak tergesa-gesa.

Jika dalam pemberitaan lalu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deliserdang Yusuf Siregar, kemarin mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat hanya memberi waktu penyelesaian progres pendataan sampai dengan akhir tahun 2011, maka waktu itu akhirnya diperpanjang.

Hal itu, menurut Yusuf jelas tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri Gumawan Fauzi No. 471.13/5079/SJ belum lama ini. Selain karena banyaknya penduduk Deliserdang, Yusuf juga mengaku sulit mencapai progres penyelesaian pendataan E KTP akhir tahun 2011, dikarenakan alat yang terbatas.

"Sampai saat ini saja, alat yang dijanjikan untuk Deliserdang sebanyak 99 unit, baru yang sampai di daerah kita 72 unit, makanya antrian panjang warga yang mau buat E KTP tidak terelakan,"ujarnya.

Meski belum bisa memastikan Deliserdang bakal mampu memenuhi target penyelesaian E KTP sesuai dengan Edaran Mendagri itu, setidaknya perpanjangan waktu dapat membuat masyarakat tidak gelabakan dalam mendaftarkan dirinya,"Tetapi harus diingat juga, perpanjangan waktu tidak untuk melalaikan, karena target juga harus tercapai,"himbau Yusuf. (Sof/int)

Langkat Dilanda Banjir

Ratusan KK Cari Tempat Aman Langkat, BN Luapan sungai Batang Serangan menyusul tingginya curah hujan sebabkan pemukiman warga di desa Sei Bamban, Karya Jadi dan Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan-Langkat terendam air sekitar 70 Cm. Rendaman air mulai berlangsung sejak Selasa (27/12) dinihari, membuat sekitar 500 KK mulai mencari area aman di sekitar sisi jalan tidak terkena banjir. Sampai sejauh ini, Kantor Dinas Sosial Pemkab Langkat sudah mengantisipasi luapan air dengan mendirikan dapur umum serta posko.

"Kita sudah terima laporan terkait banjir dan Kantor Sosial telah membuat posko dalam rangka persiapan dapur umum," kata Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal, kemarin.

Masih sebut dia terkait kondisi itu, melalui hubungan komunikasi dengan Camat Batang Serangan, Syaifullah, luapan air akan menyebabkan suatu kekhawatiran apabila hujan terus terjadi dengan intensitas curah tinggi sehingga kerugian warga diprediksi akan semakin besar.

Selain mempersiapkan dapur umum serta posko, urai Rizal, Kantor Sosial juga menempatkan sedikitnya 30 tenaga Taruna Siaga Bencana (Tagana) guna membantu masyarakat. Antisipasi lainnya, korban banjir diberikan nasi ummat diperoleh dari dermawan plus kebutuhan sembako warga selama dalam pengungsian menghindari terjadinya hal tak diinginkan.

Kendati tidak ada korban jiwa disebabkan peristiwa itu, namun Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menurut Syahrizal memohon seluruh masyarakat berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) mewaspadai luapan air guna terhindarnya kerugian moril ataupun materil lebih besar. (MR/int)

66 Siswa SMPN 6 Dapat Bantuan BSM Percut Seituan, BN Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari majunya Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa itu sendiri. Untuk menuju kearah tersebut maka mutu dan kwalitas pencerdasan anak bangsa harus diutamakan. Salah satu bukti keseriusan pemerintah memperhatikan dunia pendidikan, 66 siswa SMPN 6 Sampali mendapat Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Demikian dikatakan plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kcd Dispora) Percut Sei Tuan, Firman Sembiring SPd, didampingi Kepala Sekolah (Kasek) SMPN6 Sampali, Elfian Lubis SPd, usai penyerahan raport semester ganjil kepada salah seorang siswi rangking I, yang mendapat BSM diruangan kerja kepala sekolah.

Disebutkan Firman, BSM yang disalurkan Pemkab Deli Serdang dari Pemprovsu tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi anak didik yang ekonominya kurang mampu, agar tetap dapat menimba ilmu pengetahuan dibangku sekolahnya. Sehingga perekonomian wali siswa yang kurang mampu itu tidak sampai menghambat kegiatan belajar para siswa.

Sementara Kasek SMPN.6 Sampali, Elfian Lubis SPd mengungkapkan, 66 siswa yang mendapat BSM dari 386 jumlah siswanya tersebut terdiri dari kelas VII (kelas 1 SMP) sejumlah 43 siswa, dan kelas VIII (kelas 2 SMP) sejumlah 23 siswa. Masing masing siswa kelas VII dan kelas VIII mendapat Rp5.50 ribu dan 275 ribu, per siswa, per tahunnya.

Dikatakannya, dari 66 siswanya yang menerima BSM tersebut salah satunya Putri Pancawardani (14), penduduk Pasar VI, Dusun X, Desa Sampali, dari siswa kelas VIII,4, berhasil menduduki rangking pertama.

"Selama 18 bulan usia SMPN 6 Sampali yang sudah mempunyai siswa 2 kelas, yakni kelas VII dan VIII, saat ini sedang berusaha memacu aktifitas baik proses belajar mengajar maupun bidang pembangunan fisik sekolah agar bisa setara dengan sekolah SMP Negeri lainnya yang sudah ada. Walaupun demikian masih banyak lagi yang kita butuhkan, seperti penambahan ruang kelas, ruang perpustakaan, mobiler dan lainnya", kata Alfian.

Putri Pancawardani, siswa kelas VIII,4, didampingi Wiwik Anggriani (30) wali murid (kakak kandungnya), dengan terharu menuturkan rasa terimakasihnya kepada pemerintah, baik Pemprovsu maupun Pemkab Deli Serdang dan Kasek SMPN 6 Sampali, Elfian Lubis beserta seluruh jajaran guru-guru disekolah tersebut, yang telah memberikan motivasi kepadanya.

"Saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, karena telah mendapat bantuan BSM yang akan saya pergunakan untuk kepentingan sekolah. Predikat rangking I yang saya peroleh ini berkat kakak saya yang selalu membantu saya belajar di rumah", tutur Putri, anak piatu dari 5 bersaudara yang kini tinggal bersama kakaknya Wiwik Anggriani itu. (int)

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296| THN KE-VII

Pesta Danau Toba 2011 Sepi, Warga Lebih Pilih Pesta Adat 18 Mahasiswa USI Terima Bea Siswa PEMATANGSIANTAR, BN Sebanyak 118 orang mahasiwa /i Universitas Simalungun (USI) menerima bantuan bea siswa dari Kementrian Pendidikan Nasional melalui Kopertis Wilayah I, Kamis 29 Desember 2011, di aulai FKIP USI Jalan Sisingamangaraja.

Bea siswa itu diserahkan secara simbolis oleh Rektor USI, Ulung Napitu, didampingi Ketua Yayasan, Masdin Saragih, Dekan FKIP, Cory Purba, Purek I, Hisarma Saragih, Purek III, Rahamen Saragih, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Pasu Malau. Masing masing perwakilan mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Ekonomi, Hukum, FKIP, dan Tehnik, menerima langsung bea siswa. Hadir juga para orang tua mahasiswa penerima bea siswa.

Menurut Ulung Napitu, penyerahan bea siswa dari pemerintah ini sebesar Rp 495 juta, dan merupakan jumlah terbesar bagi perguruan yang ada di Sumut dan NAD. Menurutnya, dari 6970 orang mahasiswa USI, maka penerima bea siswa tahun 2011 ini termasuk orang - orang terpilih yang terbaik dari yang terbaik dari segi prestasi.

"Penerima bea siswa agar membuktikan bukan hanya terbaik dari prestasi, tapi cara belajar, berprilaku dan yang terbaik. Kedepan prestasi belajar harus lebih baik, sehingga menjadi orang yg terampil dan profesional," ujarnya.

Ulung juga menegaskan, apapun kegiatan ekstra kurikuler didalam dan luar kampus, akan diberlakukan absen pada mahasiswa penerima bea siswa.

Dia juga berpesan agar bea siswa itu digunakan untuk membayar kewajiban keuangan, sehingga tak putus kuliah.

"Orangtua mahasiswa diundang agar ada kerjasama dengan universitas termasuk mengontrol dana yang diterima. Dana yang diserahkan tanpa ada potongan," ungkapnya.

Ketua Yayasan USI, Masdin Saragih berharap sekecil apapun wajib mensyukuri. Pemberian bea siswa ini menurutnya bertujuan untuk melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi dengan mengurangi beban kewajiban. (ps-01)

PARAPAT,BN Kegiatan Pesta Danau Toba (PDT) 2011 yang berlangsung hingga Jumat 29/12 dinilai sangat sederhana dan tidak meriah.

Suasana Kota Parapat pun tergolong sepi dari kegiatan pariwisata, kecuali pada rangkaian acara pembukaan, Selasa (27/ 12) malam. Anggota DPRD Sumut Richard Eddy Lingga yang sedang berada di Parapat mengatakan, acara PDT 2011 dikemas sangat sederhana sehingga jauh dari kesan meriah.

Padahal, event ini merupakan cara untuk mengembangkan pariwisata Sumut yang menelan sampai Rp4,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011. “Situasinya seperti itu.Tidak ada kegiatan lain dan wisatawan juga sepi. Saya menduga panitia PDT tidak melibatkan asosiasi pariwisata sehingga tidak ada kelompok wisatawan asing yang datang dalam jumlah besar. Mungkin ini juga karena waktu pelaksanaan yang tidak tepat,” ujarnya pada wartawan, Rabu, 28 Desember 2011.

Tidak tepat,kata dia,karena di saat yang sama banyak kegiatan adat yang juga dilaksanakan karena dilakukan antara Natal dan Tahun Baru 2012. Dia mencatat di kawasan Bona Pasogit ada enam kegiatan pesta adat yang sedang berlangsung sehingga masyarakat lokal lebih memilih menghadiri acara adat itu dari pada meramaikan PDT. “Sebagai contoh pada hari ini (kemarin) saja ada enam pesta perkawinan dan adat.Ini menunjukkan masyarakat kurang tanggap dan respons atas dilaksanakannya acara PDT. Mereka lebih banyak memilih acara adat ketimbang Pesta Danau Toba,”katanya. Selain itu, biasanya masyarakat Toba Samosir (Tobasa) dan Samosir pada akhir tahun seperti ini banyak disibukkan dengan pesta-pesat adat di saat para perantau lagi mudik untuk melaksanakan acara adat.

“Jadi, banyak masyarakat setempat yang tidak dapat mengikutiacaraPDTitu.

Dengankondisi ini,kami berharap ke depan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana PDT,”ungkapnya. Wakil Ketua DPRD

Sumut Chaidir Ritonga juga mengatakan hal senada. Menurut dia, PDT 2011 memang tidak memiliki daya tarik karena kurang dikemas dengan baik.

Seharusnya kegiatan itu dikelola secara khusus oleh badan khusus pula. “Ada pengelola Danau Toba yang representatif dan sudah bisa menghasilkan dana sendiri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sehingga industri pariwisata bisa tergerak dengan kegiatan itu. Kalau setiap tahun ganti panitia seperti saat ini.Tidak akan menarik,” ungkapnya.

Dia sepakat kegiatan PDT untuk dipermanenkan sebagai agenda tahunan pariwisata Sumut.

Namun, hal tersebut harus dilakukan oleh badan khusus yang tidak hanya menggelar PDT, tapi juga mengelola kawasan Danau Toba itu secara terintegrasi untuk pengembangan Danau Toba dan masyarakat di sekitarnya.

“Apakah bentuknya badan otorita,boleh saja.Yang jelas event PDT itu harus

dikelola profesional tidak bersandar pada APBD supaya lebih meriah lagi,”bebernya.

Chaidir belum melihat apakah kegiatan PDT masih dimasukkan dalam APBD Sumut 2012. Dia berharap manfaat ekonomi dan pariwisata Danau Toba benar-benar bisa didapatkan. Juga,sudah seharusnya 10 kabupaten/kota di kawasan Danau Toba bisa sinergi untuk Danau Toba. “Makanya, bentuk satu badan permanen untuk mengurus itu.Anggarannya bisa dibagi antara 10 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

Selama ini Danau Toba masih ditangani secara parsial dan insidental. Kalau seperti ini terus, tidak akan ada peningkatan,” pungkasnya. Pengamat Pariwisata Universitas Sumatera Utara (USU) Jhonson Pardosi mengatakan, kegiatan Pesta Danau Toba sangat positif dalam proses pembelajaran bagi generasi muda dan masyarakat di luar Sumut. “Akhirnya, setelah mengenal, maka terjadilah proses pelestarian terhadap budaya itu,” ucapnya.

LPPOM Pengawasan Obat dan Makan Akan Didirikan di Siantar PEMATANGSIANTAR, BN Majelis Ulama Indonesia (MUI)Sumatera Utara berencana mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LLPOM) Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pematangsiantar pada tahun 2012.

Rencana ini dinilai mendesak karena banyak rumah makan yang sembarangan memakai label halal.

Ketua Komisi Ekonomi MUI Kota Pematangsiantar, Armaya Siregar mengatakan, label halal sering dimaknai secara sempit oleh masyarakat. Pihaknya telah meninjau ke lapangan sebanyak tiga kali, ternyata banyak rumah makan yang menganggap jualannya halal, karena tidak mengandung babi dan anjing.

"Jika ayam dipotong bukan dengan cara Islam itu tidak halal," ujarnya, saat peringatan Tahun Baru Hijriah.

Armaya mengatakan, label halal harus dilegitimasi MUI, dan sesuai rapat koordinasi MUI Sumut di Hotel Madani,

Gaji Pegawai di APBD Siantar Gemuk

Medan, dua pekan lalu, mencanangkan program pembangunan LLPOM di Pematangsiantar. Dikatakan, ruang kerja LLPOM ini diproyeksikan tidak terbatas di Pematangsiantar.

"Kita harapkan ini bisa mendukung usaha di Pematangsiantar," paparnya.

Armaya mencontohkan, seperti produk tapioka di Jalan Medan, Kecamatan Siantar Martoba tidak bisa di ekspor ke Malaysia karena tidak ada label halal. Sementara pihaknya telah melihat jika sebenarnya produk perusahaan itu memenuhi kriteria halal. (ps-01)

Yayasan Tona Toba Nature Serahkan 4 Ribu Bibit di Pangururan Robinson Damanik Pemenang Sketsa Raja Siantar PEMATANGSIANTAR, BN Robinson Damanik akhirnya terpilih sebagai pemenang sayembara sketsa Monumen Raja Siantar Sang Naualuh, dengan mengalahkan dua peserta lain.

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Kadisporabudpar), Tuahman Saragih, mengaku sedikit yang mengirim sketsa, karena menggambar Sang Naualuh sulit.

Dikatakan, panitia menetapkan kriteriakriteria penilaian.

"Yang menelpon menanyakan tentang kriteria ini banyak," ujar Ketua Tim Pembangunan Monumen Raja Siantar Sang Naualuh tersebut.

Menurutnya, tim juri terutama keturunan raja, Mr Djariaman Damanik, langsung menunjuk karya Robinson sebagai pemenang. Hanya saja gotong-nya (hiasan kepala) yang kurang tegak.

Koordinator Tim Pengarah, Adiaksa Purba mengatakan, biaya pembangunan pondasi monumen sebesar Rp 200 juta telah dimasukkan ke dalam APBD Pematangsiantar tahun 2012. Peletakan batu pertama akan dilakukan pada hari jadi Kota Pematangsiantar bulan April mendatang.

Monumen ini akan dibangun di daerah segitiga samping Makan Pahlawan Nagur.

Landasan setinggi lima meter dan bangunan fisik Sang Naualuh dari perunggu setinggi delapan meter. (ps-01)

PANGURURAN,BN Yayasan "Tona Toba Nature" menyerahkan bantuan bibit pohon sebanyak empat ribu batang kepada setiap pengunjung Samosir Art 2011 di Pangururan, Sumatera Utara (Sumut), sebagai partisipasi mensukseskan hari menanam pohon Indonesia.

"Selain pemberian bibit pohon, mereka juga menyumbangkan empat ribu buah buku bagi pelajar di Kabupaten Samosir," kata Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Samosir, Gomgom Naibaho di Pangururan, Kamis, 29 Desember 2011.

Ia mengatakan, penyerahan bantuan bibit dari para pemerhati pembangunan Samosir yang berasal dari Jakarta tersebut sangat tepat untuk memotivasi masyarakat meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup, melalui gerakan menanam pohon.

Selain itu, kata dia, bantuan buku yang diberikan bagi para pelajar itu diharapkan mampu menyampaikan pesan terhadap para generasi muda untuk mengembangkan pengetahuan dengan menjaga alam

Kegiatan ini juga diha-rapkan membangkitkan semangat sadar wisata bagi masyarakat sekitar. Sebab, parawisata menjadi salah satu keunggulan yang bisa menjadi nilai ekonomi daerahnya.

Sayangnya, kegiatan ini sering tidak memberikan hasil yang maksimal, termasuk dalam menambah kunjungan wisatawan, baik lokal dan mancanegara. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah jadwal pelaksanaan yang berubah-ubah.

Sebelumnya dilaksanakan pertengahan tahun, kini bergeser di akhir tahun. Inilah yang belum tersosialisasi di kalangan agensi wisata. Selain itu, buruknya infrastruktur penunjang pariwisata, seperti akses menuju Dana Toba dari Kota Medan menjadi faktor berikutnya.“Kita masih harus menempuh perjalanan 4-5 jam hingga sampai ke sana (Kota Parapat).Hal ini terkadang yang masih mengurangi gairah untuk datang,”imbuhnya.

Jhonson melihat ada kesan pelaksanaan PDT selama ini hanya untuk menghabiskan anggaran. Sebuah kegiatan seremoni yang harus dilakukan setiap tahunnya tanpa mengukur efek yang sudah dihasilkan, seperti lamanya turis tinggal,bukan kunjungan saja. “Bagaimana menciptakan agar orang bisa lama tinggal selama lebih dua hari,atau paling tidak kembali lagi ke sana setelah event ini.

Sebab,hasil perhitungan BPS (Badan Pusat Statistik) lama tinggalnya tidak sampai dua hari,”paparnya. Di sisi lain, para wisatawan juga belum mendapat kenyamanan yang memuaskan. Masih ada masalah psikologis yang muncul, seperti ragu-ragu, cemas saat berbelanja di kawasan Danau Toba. Untuk itu, dia menilai, semangat pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai kawasan ekonomi pariwisata nasional (KEPN) harus didasarkan dengan kebijakan yang mendukung hal tersebut.

Sebab,semakin banyak kunjungan kesana tanpa dibarengi dengan lamanya tinggal,maka mustahil ekonomi kerakyatan bisa berjalan maksimal.“Caranya harus dipikirkan bagaimana menciptakan kesan senyaman mungkin,”pungkasnya.(ps-01)

dan ekosistem sebagai bagian kehidupan manusia.

Gomgom mengatakan, acara penyerahannya dirangkaikan dengan pelaksanaan festival budaya Samosir Art 2011 di Pantai Parbaba, Pangururan Rabu (28/12) mengusung tema "Generasiku Berbudaya" yang menyuguhkan berbagai macam kegiatan seni budaya dan kampanye lingkungan hidup bernuanasa Batak.

Dikatakannya, dipilihnya Pantai Pasir Putih Parbaba di Pulau Samosir sebagai lokasi penyelenggaraan Samosir Art 2011, karena tempat itu dianggap cukup strategis serta memiliki potensi alam yang indah juga masih belum dikenal banyak wisatawan.

Ia menambahkan, Samosir Art Festival 2011 menggelar pesta budaya menggambarkan warisan nilai-nilai budaya yang semakin dilupakan, terindikasi dari minimnya edukasi dan informasi kepada generasi muda tentang nilai-nilai luhur tersebut.

"Festival tersebut memberikan kontribusi menjawab tantangan dalam menjaga

eksistensi nilai-nilai luhur dan kearifan lokal," katanya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan "Tona Toba Nature", Olan Hutabarat menyebutkan, pemberian bantuan bibit pohon itu sebagai bentuk partisipasi mensukseskan hari menanam pohon Indonesia yang sesungguhnya tidak ingin mereka publikasikan. Sebab, kata dia, sama seperti yang selama ini mereka lakukan dalam menyumbangkan bibit dan sudah menjadi komitmen Tona Toba Nature tidak ingin melakukan seremoni. "Cukup berat beban yang dipikul apabila bibit pohon yang ditanam tidak hidup, padahal acara seremonialnya dilakukan," katanya.

Tapi, lanjut Olan, jika bibit pohon hidup dan berkembang biarlah hal itu menjadi bagian dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya, namun pihaknya selalu berupaya mengunjungi warga yang telah menanam pohon-pohon tersebut guna melihat langsung perkembangannya.(ant/ int)

PEMATANGSIANTAR, BN Forum Transparansi untuk Anggaran (Futra) Siantar-Simalungun akan segera menyurati Gubernur Sumatera Utara, agar melakukan revisi pada APBD Kota Pematangsiantar tahun 2012, yang disahkan Selasa 27 Desember 2011 lalu.

Ini bertujuan agar Gubsu bisa menyeimbangkan adanya 'ketimpangan' pada pos belanja langsung. Karena dinilai tidak ada perbaikan signifikan yang dihasilkan pada pembahasan Rancangan -APBD yang dibahas dalam kurun waktu dua minggu.

“Kita akan minta agar anggaran tersebut direvisi. Futra menyoroti tentang banyaknya anggaran belanja tidak langsung yang dimasukkan ke dalam belanja langsung," ujar Direktur Futra Siantar - Simalungun, Oktavianus Rumahorbo, Kamis 29 Desember 2011.

Pada belanja langsung, komposisi belanja pegawai Rp 40 miliar, belanja barang dan jasa Rp 94 miliar, serta belanja untuk publik Rp 90 miliar. Dia menilai tak pantas belanja untuk pegawai serta belanja barang dan jasa lebih besar dari pada biaya proyek yang dikerjakan.

Dia mencontohkan di Dinas Kesehatan pada belanja langsung, honor PNS dianggarkan sebanyak Rp 685 juta dan honor non PNS Rp 233,5 juta.

Belanja makan dan minum Rp 82 juta dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 527 juta. Ditambah ada tunjangan penghasilan Rp 2,6 miliar.

“Berarti hampir setengah dari jumlah belanja langsung yang Rp 6,7 miliar. Ini menunjukkan ketidakadilan yang dilegitimasi," paparnya.

Dikatakan, ini belum termasuk adanya dugaan korupsi saat menjalankan proyek-proyek dari belanja langsung.

Sehingga patut dipertanyakan berapa anggaran yang sampai ke masyarakat.

Di sektor pendapatan, pemerintah sepakat menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,2 miliar menjadi Rp 60 miliar. Futra menilai, realistisnya PAD Kota Pematangsiantar bisa mencapai Rp 100 miliar.

"Pajak penerangan jalan saja Rp 10 miliar. Apa tidak mungkin mendapat 90 miliar dari tujuh pos pajak dan 18 pos retribusi lain," ucapnya. (js)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Singgah di Siantar PEMATANGSIANTAR,BN Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, singgah di Kota Pematangsiantar, Sabtu 24 Desember 2011 lalu, sekira pukul 1.00 WIB. Dengan dikawal mobil patwal polisi, Mari Pangestu singgah di Toko Ganda Jalan Sutomo, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat. Ada sekitar beberapa menit, Mari Pangestu di dalam toko untuk membeli beberapa jenis kue. Mari Pangestu juga sempat singgah di rumah makan Miramar Jalan Sutomo untuk santap siang selama setengah jam.

Mari Pangestu berencana menghabisakan malam Hari Natal dan misa di Gerja Santo Mikael, Pangururan, Kabupaten Samosir. Selain singgah di Toko Roti Ganda, dia juga menyambangi

Museum Simalungun yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.

Di museum itu, Mari Pangestu dan keluarganya diajak melihat berbagai artefak yang merupakan peninggalan raja-raja

Simalungun. Mari Pangestu tertarik melihat batu-batuan seukuran anak kecil di halaman museum yang dipercaya sebagai buah catur pada masa lalu.

Kedatangan Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini disambut Ketua Yayasan Simalungun, Jomen Purba. Pihak Museum Simalungun menunjukkan buku lak-lak yang terbuat dari kayu dan ditulis dalam bahasa kuno.

Di akhir kunjungan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Pangestu diberikan dua proposal, untuk pembangunan gedung kesenian di belakang museum dan revitalisasi Rumah Bolon di Pamatangraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, oleh Jomen Purba.Selanjutnya, rombongan Mari Pangestu melanjutkan perjalanan menuju Pagururan.(ps-01)

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296 | THN KE-VII

Dilematik Rakyat Tamiang Pasca Bencana Alam 2006

3 Kabupaten ’Dihantui’ Banjir Bandang Kambuhan di Awal Tahun 2012 Aceh Tamiang, BN Berdasarkan hasil pemutakhiran data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) Aceh dan hasil pantauan lapangan Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), tiga wilayah Kabupaten Kota di Aceh berpotensi dilanda Banjir Bandang.

Hasil Pantauan LembaHtari tersebut di Perkirakan Tiga Kabupaten-Kota Seperti Aceh Tamiang,Aceh Timur dan Kota Langsa sangat berpotensi Alami Banjir Bandang Pada Bulan januari hingga Maret 2012 dan khususnya Aceh Timur,wilayah Pantai Barat Selatan Aceh.

Curah hujan yang tinggi serta cuaca ekstrim, menjadi pemicu utama terjadinya Banjir Bandang. Termasuk factor geografis; pembukaan tegakkan hutan sebagai alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perladangan liar.

Sayed Zainal selaku Direktur Eksekutif LembaHtari Aceh Tamiang kepada Media mengatakan Memang Aceh di bulan Januari sampai Maret 2012 berpotensi terjadinya Banjir Bandang, terutama wilayah Aceh Timur, Kota Langsa dan Tamiang. Semua ini akibat factor geografis.

Termasuk cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi serta pembalakkan liar, Alih fungsi hutan dan perladangan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Ini menjadi pemicu utama." Terangnya.

Hal ini juga ditambah dengan Dugaan Maraknya perambahan Hutan Liar di tiga Kabupaten-Kota tersebut selama ini,yang telah mengakibatkan kerusakkan Hutan hingga menimbulkan Banjir bah yang begitu Dashyat yang pernah menerjang Bumi Muda Sedia ( Aceh Tamiang-Red) Pada Tahun 2006 Silam lalu maupun Kabupaten-Kota Lainnya dalam satu Dekade ini yang meluluh lantakkan seluruh Infrastruktur dan Moril Rakyat Aceh Tamiang dan Korban jiwanya yang tidak berdosa yang diakibatkan segelintir Oknum yang meraup Kekayaan Pribadi maupun Golongan dari hasil Hutan yang tidak memilki Dokumen Sah dari Instansi Terkait tanpa memikirkan dampaknya Pada Lingkungan Sekitarnya.

Puluhan Milyaran Rupiah Hasil Pajak Rakyat dari berbagai Sektor menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Aceh Tamiang,setelah Pemekaran dari Kabupaten Induk Aceh Timur 9 Tahun lalu,yang di Kelola oleh Pengunaannya oleh Instansi Terkait selama ini, menjadi Korban yang Sia-sia atas Teguran Sang Pencipta Alam semesta Atas kerusakan Hutan dari Penjarah hasil Hutan Liar selama ini yang meraup Kekayaan Pribadi dan Kelompok dari Hasil Hutan, hingga Masyarakat Aceh Tamiang harus menerima keganasan Air bah, Batang Kayu bulat yang bergelimpangan bersama air Lumpur Pasca Banjir Bandang Tahun 2006 lalu.

Dimintakan Penegak Hukum (Polri-Red)Khususnya Polres Atam, LSM dan Masyarakat bersama Pemerintahan Daerah melalui Dishutbun Atam jangan bermain Mata dengan Cukong Kayu atau pemilik SKAU Diduga Lahannya tidak sama dengan yang tertera di Dokumennya,Agar Pelaku Perusak Hutan yang terlindungi Hukum Pemerintahan Aceh dari KeMenhut RI, dapat di Tindak yang Seberat-beratnya sesuai Hukum yang berlaku Republik Indonesia.

Peringatan dini Banjir Bandang Jilid dua tersebut; berpotensi kuat bakal terjadi di wilayah Aceh Tamiang, mengingat posisi pemerintah kabupaten; berada di hilir DAS tamiang. Sedangkan tiga kabupaten diwilayah hulu adalah Aceh Timur, Gayo Luwes serta Kabupaten Langkat (Sumatera Utara) dimana eskalasi penebangan liar ditiga kabupaten dimaksud masih sangat tinggi.

LembAHtari meminta, warga Aceh dan Aceh Tamiang khususnya untuk berhati-hati dan membuat persiapan dini untuk mengurangi resiko dampak bencana, khususnya bagi warga yang bertempat tinggal di Spadan DAS Tamiang.

Menurut Sayed, hal tersebut tak terlepas dari beberapa factor pemicu lainnya. Seperti cuaca yang terlalu ekstrim, perusakan tutupan lahan di wilayah Aceh Tamiang dan Timur, baik dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) maupun di wilayah pesisir pantai Tamiang dan Timur.

"Factor lain adalah perusakan hutan bakau (diwilayah hilir) untuk alih fungsi menjadi perkebuanan Kelapa Sawit illegal dan besar-besaran. Disisi lain DAS Tamiang yang luasnya + 4.598 km dan panjang + 218,5 km yang saat ini telah kritis-termasuk DAS rawan Banjir". Ujar dia.

Jika menilik data BMKG Aceh, Desember 2011 hingga Maret 2012; curah hujan terendah yang dialami Aceh Tamiang berada pada posisi 151 sampai dengan 300 milimeter perdetik, sedangkan kategori tinggi 301 sampai 400 milimeter perdetik, merupakan tingkat yang membahayakan.

Jika dibandingkan dengan kejadian Banjir Bandang tahun 2006 lalu curah hujan tertingginya hanya 150 sampai dengan 200 milimeter perdetik. "kita bisa bayangkan curah hujan terendah yang akan datang berada pada angka 151 sampai dengan 300 milimeter perdetik, berbanding terbalik dengan banjir bandang tahun 2006, curah hujan tertingginya hanya 150 sampai dengan 200 milimeter perdetik. Ini sudah tahap sangat kiritis dan signifikan," katanya.

Kondisi 3 bulan kedepan merupakan kondisi kritis, dimana diperkirakan DAS Tamiang tidak mampu menampung debit air yang melimpah, akibat curah hujan yang sangat tinggi. LembAHtari sangat prihatin jika semua pihak, khususnya Pemkab Aceh Tamiang dalam semua program untuk memperkecil factor penyebab kerusakan DAS dan hutan di wilayah hulu.

"Ironisnya perencanaan dan penanganan DAS Tamiang tidak menjadi skala prioritas jika dilihat dari data perusakan kawasan sejak tahun 2010 hingga 2011; perusakannya begitu cepat, apalagi kaitannya dengan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan peredaran kayu illegal masih signifikan".

Titik peredaran kayu illegal; Simpang Jernih (Aceh Timur), Kecamatan Tenggulun, Bandar Pusaka dan Sekrak. Sedangkan untuk wilayah hilir pergerakan perusakan hutan Mangrove di Kecamatan Bendahara, Seruway, Banda Mulia dan Manyak Payed. Sementara Leading Sektor terkait tidak menghentikannya.

LembAHtari menghimbau; penanganan kemuungkinan banjir Bandang di Aceh Tamiang tahun 2011 untuk memperkecil dampak bencana segera didiskusikan secara terbuka dan transfaran dengan melibatkan semua pihak untuk menghitung semua kemungkinan-kemungkinan dan mengambil langkah konkrit, sehingga dampak bisa diminimalisir. (RK)

WALHI Aceh : DAS Krueng Aceh Hadapi Ancaman Serius Banda Aceh, BN Direktur Eksekutif WALHI Aceh, T. Muhammad Zulfikar mengatakan bahwa daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh yang membentang mulai dari hutan Seulawah, Jantho hingga Banda Aceh saat ini mengalami ancaman serius. Ancaman serius berasal dari kerusakan di daerah hilir (hutan) dan daerah hulu (pengambilan galian C).

Apalagi mengingat DAS Krueng Aceh menjadi sumber baku air bersih warga Banda Aceh dan Aceh Besar, jika tidak segera dilindungi maka akan berdampak pada ribuan orang.Dikatakannya, wahana

Lingkungan Hidup Aceh (WALHI) Aceh, menilai pernyataan kepala Bapedal Aceh, Ir. Husaini Syamaun di media yang menyatakan kerusakan DAS Krueng Aceh tidak parah kurang tepat.

Dalam konteks perlindungan lingkungan seharusnya sekecil apapun kerusakan, apalagi yang besar seperti DAS Krueng Aceh, harus ditanggapi dengan serius.

WALHI Aceh sendiri yang sudah turun ke beberapa titik melihat kerusakan yang terjadi sangat parah akibat penambangan galian C yang tidak terkontrol.

Tim Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia (WALHI) Aceh yang turun ke lapangan menemukan kondisi mengenaskan berbagai sungai yang merupakan Sub DAS Krueng Aceh di Aceh Besar. Sungai-sungai tersebut hancur-lebur, dikeruk untuk diambil material pasir dan kerikilnya, menyebabkan dinding sungai ambruk.

WALHI Aceh yang ikut turun ke berbagai titik galian C liar yang ada di Sub DAS Krueng Keumireu, dan Sub DAS Krueng Jreu beberapa waktu lalu, melihat sungai tampak sudah dangkal, gundukan kerikil dimana-mana, di beberapa tempat abrasi dinding sungai bah-

Polda Sumut Paling Banyak Lakukan Penganiayaan Medan, BN Sepanjang tahun 2011, polisi merupakan aparatur negara yang melakukan pelanggaran HAM dan kekerasan tertinggi di Sumatera Utara. Dari 107 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian Sumut sepanjang tahun 2011, kasus penganiayaan menduduki peringkat pertama dengan 31 kasus.

Berdasarkan data yang dihimpun Kontras Sumut dan Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu), terdapat 145 kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang melibatkan sektor keamanan di wilayah Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 74 persen atau 107 kasus dilakukan oleh kepolisian daerah (Polda) Sumut. "Dari data tersebut terlihat jelas, Poldasu menjadi pelaku pelanggaran HAM dan kekerasan tertinggi dibandingkan dengan aparatur negara lainnya yakni TNI, kejaksaan, satpol PP, maupun

birokrat," ujar Koordiator Kontras Sumut Muhrizal Syahputra tadi malam.

Dia menyebutkan, dari 107 kasus tersebut, jenis tindakan kekerasan berupa penganiayaan menduduki peringkat pertama dengan 31 kasus, pembiaran 20 kasus, pembunuhan di luar prosedur hukum 9 kasus, penangkapan sewenang-wenang 8 kasus, penyalahgunaan senjata dan penembakan 7 kasus, perjudian 7 kasus, penyiksaan 6 kasus, narkotika 6 kasus, teror dan intimidasi 5 kasus, pencurian/penggelapan/penipuan 4 kasus, pelecehan seksual/ perkosaan 3 kasus dan perampokan 1 kasus.

Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Benget Silitonga menambahkan, dari aspek HAM, profesionalisme, dan kriminalitas, maka 107 kasus kekerasan kepolisian tersebut tersebar menjadi kekerasan yang berdimensi pelanggaran

HAM (hak sipil dan politik (SIPOL) dan hak Ekonomi sosial Budaya (EKOSOB) sebanyak 59 kasus atau 55 %. Adapun sisanya yakni kekerasan yang berdimensi kriminalitas atau tindak pidana sebanyak 23 kasus atau 22% dan kekerasan yang berdimensi ketidakprofesionalan sebanyak 25 kasus atau 23 %.

Benget menjelaskan, data tersebut mereka himpun berdasarkan pemantauan dan inventarisasi kasus dengan menggunakan media lokal dan nasional sebagai sumber data dan informasi. Sumber informasi lainnya adalah laporan pengaduan korban serta laporan investigasi terhadap kasus yang memang perlu ditelaah lebih mendalam.

Waktu pemantauan dan monitoring dilakukan sejak JanuariDesember 2011. "Namun laporan sekarang merupakan hasil olahan data Januari-Nopember 2011," ungkapnya.(Int)

Masyarakat Anti Maksiat Datangi DPRD Batubara Batubara, BN Masyarakat Desa Lalang-Pantai Jono Perjuangan-Medang Deras yang menamakan dirinya Anti Maksiat mendatangi gedung DPRD Kab Batubara, Senin (12/ 12).

Mereka mendukung dilakukan pengembangan terhadap Pantai Perjuangan salah satu lokasi obyek wisata di Batubara.''Jika ini dilakukan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, ''tukas OK Amri dan OK Abdul Manan salah seorang masyarakat di sela-sela aksinya.Selain menduga adanya campur tangan seorang oknum dalam aksi menentang pembongkaran bangunan gubuk dilokasi pantai Jono Perjuangan.

OK Amri didampingi OK Abd Manan, Ari Pane, Abd Hamid dan Nurmila selaku mewakili masyarakat menegaskan aksi menentang pembongkaran bangunan gubuk di pantai diduga campur tangan oknum.

Disamping mengecam perusakan terhadap plang portal Pantai Perjuangan maupun menggratiskan pengunjung pan-

tai dan juga sampai melakukan pengusiran terhadap pengunjung.''Tindakan ini berdampak efek jera bagi pengunjung yang akan berwisata terutama berasal dari luar daerah dan melumpuhkan perekonomian pedagang di pantai Jono,''ujarnya sembari mengatakan perawatan dan tingkat kebersihan pantai tidak berjalan. Bahkan pajak sebagai pemasukan daerah tidak dapat dibayar pengelola.Berkaitan itu mereka mendukung sepenuhnya dilakukan pembenahan pengembangan objek wisata maupun pembongkaran bangunan gubuk di areal Pantai Perjuangan yang terindikasi sebagai tempat maksiat. Setiap bulannya kami membayar ke Dispenda Rp 2.500.000,-ucap Manan.

Ditegaskan mereka,sampai kearah dilakukan penataan tempat berjualan bagi pedagang. Sedangkan pihak keamanan harus dapat meningkatkan pengamanan dengan melakukan pencegahan jika dilakukan pengusiran terhadap pengunjung dan pihak pelaku pengusiran untuk menghentikan. aksinya.Usai menyampaikan aspiras-

inya delegasi masyarakat diterimah komisi A DPRD Batubara.

Kesimpulan pertemuan Masyarakat Anti Maksiat dengan DPRD Batubara dipimpin Ketua Komisi A, Al-As'Ari SAg,MSi dirinya mengklarifikasi tudingan campur tangan dalam aksi menentang pembongkaran bangunan gubuk di Pantai Perjuangan.Selain akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan instasi terkait baik dispora pariwisata, dispensa, Satpol PP,Kesbang Linmas, Camat Medang Deras,Kepala desa Lalalng dan mempertemukan kedua kelompok masyarakat yang dianggap berselisih pendapat.Dari pertemuan ini diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan rasa keadilan serta kenyamanan harus dirasakan masyarakat ,ucapnya.Komisi A DPRD Batubara ketua Al Asyari MSi,wakil Hamonangan Simatupang AMd,sekretaris Syahrianto Damanik,anggota Syahrial Guci SH,H.Sutan Sitompul,Rizky Aryetta SST,Usman,Ahmad Muhktas,Nafiar SPd,Aminudin,Beni Pius S.Kom. (Jamilah)

kan memakan lahan pertanian milik masyarakat.

Namun sayangnya para pengusaha Galian C liar yang ditemui bersikap acuh tak acuh terhadap fenomena ini dan menolak menutup usahanya. Ancaman kerusakan hutan juga dihadapi DAS Krueng Aceh terutama dikawasan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Seulawah, Hutan Lindung Jantho dan daerah Ulu Masen.

Daerah-daerah ini merupakan habitat berbagai ekosistem dan mengandung kekayaan biodiversity yang tinggi sedang marak penebangan liar.

Tak susah untuk melihatnya, cobal-

ah lewat jalan lintas Banda Aceh – Medan, akan dengan mudah dilihat hutan yang sudah tandus.

Zulfikar menambahkan, pemerintah Aceh harus lebih serius lagi dalam penyelamatan DAS Krueng Aceh, yang merupakan salah satu dari 15 DAS besar yang ada di Aceh. Kalau perlu bentuk program atau kegiatan misalnya SAVE OUR SEULAWAH, untuk menyelamatkan hutan yang tersisa. Tak perlu menunggu sampai benar-benar hutan yang tersisa tinggal secuil, air minum susah di dapat dan bencana melanda baru sibuk dengan berbagai program. (Mahdi)

Hari Ibu ke 83 Diperingati di Aceh Timur Aceh Timur, BN Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-83 Tahun 2011, merupakan upaya mengenang penyelenggaraan Kongres Perserikatan Perempuan Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928 dan sekaligus menghargai perjuangan panjang kaum perempuan Indonesia, yang bersama-sama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, aman, tenteram dan damai serta makmur, sejahtera dan adil. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 22 Desember dinyatakan sebagai Hari Ibu dan merupakan Hari Nasional bukan hari libur.

Hari Ibu merupakan peringatan terhadap nilai-nilai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang mendambakan nilai persatuan dan kesatuan Indonesia, nilai kebangsaan Indonesia, nilai untuk kemerdekaan Indonesia, nilai kasih sayang ibu Indonesia dan nilai kerelaan berkorban untuk berjuang membangun Indonesia hal tersebut dikatakan oleh Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah ketika membacakan kata sambutan Menteri Negara Pemberdyaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang puncak acaranya untuk Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada Kamis, (22/12/) Idi. Lebih lanjut ia mengatakan, Perjuangan untuk mewujudkan kemajuan dan pemajuan kaum perempuan Indonesia belum sepenuhnya berhasil bila dilihat masih adanya perempuan Indonesia hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek pembangunan. Perempuan Indonesia seharusnya dapat dilihat sebagai aset sumber daya manusia dalam pembangunan yang sangat potensial. Potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan Indonesia dapat didorong untuk mengisi kemerdekaan dan membangun ahri depan Indonesia yang lebih baik.

Kaum perempuan Indonesia sebagai ibu dari anak-anaknya memiliki peran utama dalam membangun karakter bangsa, jati diri bangsa dan budi pekeri bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati, mempunyai jati diri, setara dengan bangsa lain untuk mengukir peradaban manusia dan dunia. Pada konggres perempuan kedua di Jakarta tahun 1935, telah ditetapkan bahwa kewajiban utama perempuan Indonesia adalah menjadi ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang saling menghormati, berbagi peran antara laki-laki dan perempuan, bersikap positip dan produktif, serta memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Upaya perningkatan peran dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender perlu dilihat menjadi satu hal yang sangat strategis dalam meperkuat ketahanan keluarga, ketahanan regional dan apabila telah terkondisikan dan terkonsolidasikan dengan baik akan berimplikasi pada ketahan nasional bangsa. Upaya nyata yang dapat ditempuh untuk menempatkan dan memberdayakan perempuan sesuai tugas dan kewajibannya membutuhkan kemitraan antara perempuan dan laki-laki dalam membanguan ketahanan ekonomi rumah tangga menuju kesejahteraan, mendorong teruwjudnya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara, serta meningkatkan peran serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan, termasuk industri rumah tangga guna menanggulangi kemiskinan.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Aceh Timur beserta Unsur Muspida dan tokoh-tokoh wanita Kabupaten Aceh Timur. (Mus)

Rapat Monitoring dan Evaluasi Raskin Tahun 2011 se-Provinsi Aceh Langsa, BN Program raskin merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat kurang mampu, program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Disamping itu program ini juga memiliki peran untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Saran program raskin 2011 adalah rumah tangga sasaran (RTS) hasil pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 BPS. Berdasarkan undang-undang no.10 tahun 2010 tentang APBN 2011, ditetapkan subsidi pangan (raskin 2011) dengan sasaran meliputi 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/ RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600 KG dititik distribusi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, SH, MM ketika membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Raskin Tahun 2011 se-

Provinsi Aceh di Aula Pendopo Bupati Aceh Timur, Langsa pada Rabu (21/12/) yang diikuti oleh utusan dari Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

Lebih lanjuta ia mengatakan, Peran aktif dan kontribusi pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pendistribusian beras sehingga sampai ke rumah tangga sasaran/ titik bagi, meskipun selama ini serung dijumpai beberapa permasalahan antara lain keterbatasan anggaran, kendala geografi, cuaca yang kurang bersahabat dan inftrastruktur yang kurang mendukung. Tetapi semua itu tidak menjadi kendala bagi kita semua untuk menjalankan tugas mulia ini. Hal ini terbukti pagu beras raskin berjumlah 10.734 ton untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin tahun 2011, dalam kabupaten aceh timur terdiri 24 kecamatan, 513 gampong, 59.636 RTS-PM sudah terealisasi dengan baik hingga mencapai progres 100%, ini merupakan hasil yang sangat menggembirakan kita semua,

inilah hasil kerja keras kita bersama dalam hal ini kami berharap kepada perum bulog devisi regional aceh, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas beras yang akan kita distribusikan kepada masyarakat, sehingga nantinya rumah tangga miskin dapat lebih menikmati beras yang kita salurkan.

Sementara itu Sekretaris Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Aceh, T. Sofyan, SE, Ak, MM dalam laporannya mengatakan Pelaksanaan raskin dapat ditinjau dari 3 pilar ketahanan pangan, yaitu availability (ketersediaan), accessibility (keterjangkauan fisik dan ekonomi) dan stability.

Ketiga pilar ini yang harus terwujud pada setiap tempat dan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup.

Sementara itu mekanisme distribusi : pagu raskin provinsi per-kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pusat selanjutnya Gubernur menerbitkan surat keputusan pagu kab/kota, Atas dasar surat keputusan gubernur tersebut, bupati/

walikota menerbitkan pagu kecamatan selanjutnya kecamatan menetapkan pagu per-desa/ lurah berdasarkan data BPS setempat, Untuk pelaksanaan distribusi raskin per-kecamatan, bupati/ walikota menerbitkan SPA (surat permintaan alokasi) ke Divre/ subdivre/kanlog, Atas dasar SPA bupati/ walikota, divre/subdivre/kanlog menerbitkan DO (delivery order) beras kepada satker raskin divre/ subdivre, Satker mendistribusikan beras dari gudang sampai ke titik distribusi. Peran dan tanggung jawabnya adalah bulog, sedangkan dari titik distribusi sampai ke penerima manfaat menjafi tanggung jawab pelaksanaan distribusi di kecamatan, Divre/subdivre/kanlog menerima hasil penjualan raskin sebesar Rp.1.600.-/kg dititik distribusi dan ditransfer langsung ke rekening bulog pusat.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk tahun 2011 ini perkembangan pelaksanaan raskin untuk Provinsi Aceh mendapat ranting

ke III secara Nasional dan untuk Sumatra, Aceh mendapat ranting yang pertama dan hal ini untuk triwulan pertama, sedangkan triwulan berikutnya sampai dengan triwulan empat Provinsi Aceh mendapat rangking ke X. Penurunan ini menurutnya disebabkan masih adanya Kabupaten/Kota yang pelaksanaan distribusi raskinnya dilakukan dua bulan sekali pada bulan-bulan genap, sedangkan pada bulan-bulan ganjil pendistribusiannya menurun drastis dan untuk tahun 2011 ini berdasarkan surat keputusan Menko Kesra dikeluarkan raskin ke-13 dan Gubernur Aceh juga sudah mengeluarkan surat keputusannya mengenai hal tersebut tentang penetapan pagu raskin ke-13 di seluruh Kabupaten/Kota dan baru terealisasi sekitar 1,6 ton lebih atau sekitar 20,63% oleh sebab itu dalam kesempatan ini ia berharap bantuan seluruh Camat dan petugas lapangan di seluruh Provinsi Aceh agar realisasi penyaluran raskin di Aceh bisa berjalan semestinya dan mencapai terget sepenuhnya.(mus)

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296| THN KE-VII

Sektor Perikanan Aceh Tingkatkan Perekonomian KEBIJAKAN Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Ir Razali,patut diacungi jempol.

Untuk menjaga biota dan ekosistem laut, sang kadis telah membuat Rumah Ikan di Dermaga Lhoong, Aceh Besar.

Alasannya, Rumah Ikan tersebut sebagai tempat berlindung ikanikan dalam mengembangbiakkan bibitnya.

“Ini adalah Rumah Ikan pertama yang ada di Aceh,” singkatnya.

Menggiurkan lagi, Rumah Ikan ditata sedemikian rupa berada di atas sebuah boat. Rumah-rumah ikan tersebut terbuat dari partisi plastik yang dirangkai berbentuk kubus. Agar akurat posisinya, penempatan di lautan tersebut menggunakan teknologi navigasi elektronik, yakni Global Positioning System (GPS).

Kadis DKP Ir Razali menambahkan, Rumah Ikan ini merupakan bantuan pemerintah pusat untuk nelayan Aceh yang disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

“Kita harapkan apartemen Rumah Ikan ini bisa memulihkan sumber daya ikan di kawasan ini,” ucapnya seraya mengakui selama ini tangkapan ikan memang agak berkurang, khususnya pascatsunami.

Dia hanya berharap Rumah Ikan ini akan menyamankan ikan beranak-pinak.

“Tahun depan kita akan meminta lebih banyak ke pemerintah pusat. Untuk Aceh ini sebagai pilot project,” kata Razali.

Perakitan dan penempatan apartemen ikan ini mendapatkan bimbingan teknis secara langsung dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sumber Laut Dilirik Thailand Dengan keberagaman yang ada di laut Aceh, banyak investor

kini melirik provinsi paling barat Sumatera ini. Salah satunya adalah Negara Thailand yang berencana menginvestasikan dananya terutama dibidang perikanan. Beberapa waktu lalu, perwakilan Thailand Thunatip mengunjungi Aceh untuk melihat dari dekat kemajuan pembangunan infrastruktur, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan di Aceh pascakonflik dan tsunami.

Kadis Perikanan Aceh, Ir Razali pada pertemuan tersebut mengungkapkan, potensi perikanan laut dan darat Aceh cukup besar. Kalau kini produksinya belum maksimal, menurutnya, itu terjadi karena keterbatasan modal, SDM, dan peralatan untuk mengolahnya.

“Makanya kita membuka diri untuk investor perikanan yang

ingin menanamkan modalnya di Aceh, termasuk Thailand,” ucapnya.

Belum lama ini juga, Kadis DKP Ir Razali pernah mengatakan bahwa setiap hari tak kurang 60-70 ton ikan dihasilkan oleh nelayan terutama Idi. Namun karena tidak memiliki lemari pendingin ikan, seluruh tangkapan tersebut terpaksa dibawa keluar Aceh.

Padahal jika fasilitas pendingin ikan terdapat di dua lokasi tersebut, harga ikan tidak akan melonjak terlalu tinggi, karena kita memiliki stok yang tersimpan dalam lemari pendingin.

“Ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, pemerintah siap memberikan akses dan kemudahan bagi mereka,” kata Razali.

“Ini memang ranahnya

pebisnis. Dan akan sulit dilakukan bila pemerintah yang menanganinya. Karena biaya pembangunannya dan operasionalnya besar. Kita berharap investor dapat memanfaatkan peluang ini.

Lampulo Pelabuhan Ikan Terbesar Dulunya Lampulo memang tak ada apa-apanya. Namun sekarang, pelabuhan Lampulo dinyatakan sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Aceh.

“Saya katakan bahwa Pelabuhan Lampulo adalah pelabuhan perikanan terbesar di Aceh,” tukasnya, belum lama ini. Pelabuhan Lampulo merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Aceh dan merupakan UPTD dari DKP Aceh. Pemerintah Aceh menggagas pelabuhan yang

terletak di lahan seluas 50 hektare ini menjadi pelabuhan ikan samudra yang strategis.

Dikatakan, pembangunan Pelabuhan Lampulo dilaksanakan bertahap.

Sebelumnya proyek ini masuk dalam blueprint BRR yang dilanjutkan oleh BKRA. Kini sebagian sarana pendukung telah tersedia seperti pemecah ombak dan akses jalan, pagar keliling TPI, dermaga, gedung TPI, sumur bor, dan sejumlah fasilitas lainya.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah Aceh menyatakan provinsi itu memiliki potensi

besar di bidang kelautan.

Minimnya SDM dan teknologi yang dimiliki selama ini membuat potensi laut Aceh baru tergarap sebesar 37 persen.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, jika dibanding dengan hamparan laut Aceh yang begitu luas, hasil tangkapan ikan yang rata-rata mencapai 272 ribu ton di Provinsi itu selama ini masih sedikit.

“Namun dengan datangnya investor dan kebijakan yang dilakukan, segalanya akan dimaksimalkan, terutama sumber daya laut,” akhirinya. (*)

Kisah nyata warga Aceh Jaya Mengarungi Samudera Hindia dan Selat Malaka

Rintihan Hati Korban Tsunami Tahun 2004

TANGGAL 26 Desember 2004, tujuh tahun silam, pukul 08.40 wib dimulai goncangan Gempa yang sangat dahsyat, Semua Ummat Manusia yang berada dalam radius Gempa takut dan gemetar dan sedikit sekali dari kita yang mengetahui Setelah Gempa akan disusul Gelombang besar Tsunami yang meluluh lantakkan Nanggro Aceh Darussalam.

Sepasang Suami istri yang berada didesa lueng Gayo lari ke mesjid untuk menyelamatkan diri, belum sampai ke mesjid mereka digulung oleh Gelombang besar, pada saat digulung itu mereka masih saling berpegangan tangan, dating Gelombang kedua, disitulah dia terlepas dan terpisah antara istri dan suami yang saling mencari peralatan untuk menyelamatkan diri.

Dia berenang dengan susah payah untuk menggapai sebungkah rumpun nipah yang diatasnya sudah ada 11 orang yang juga ingin menyelamatkan diri. Dari rumpun nipah itu mereka terseret dan terapung ke lautan lepas samudera hindia, Dihari pertama mereka berjumlah 12 orang, tapi dari hari ke hari,malam ke malam hilang satu persatu entah kemana hanyutnya. Tariknya mata hari disiang hari membuat dia haus dan lapar dan dinginnya dimalam hari tak tau berselimut dengan apa, dia masih tegar,sabar dan berharap ada yang menolong. Pada hari ketiga dalam keterampungan, dia gapai 2 (dua) butir kelapa tua yang sedang hanyut dilaut lepas, dia ambil dan kupas kelapa tersebut dengan paku besar yang memakan waktu satu hari, mungkin inilah makanan kiriman Allah untuk dia dan jabang Bayi yang dia kandung yang baru berusia tiga bulan setengah Siang berganti malam dia berjuang dalam gelombang lautan lepas, menahan rasa sakit diperut dan selalu berdo’a Dengan linangan air mata semoga Allah menyelamatkan buah hatiku yang masih jebang bayi ini.

Dihari ke enam tanggal 31 Desember 2004 dia terapung di samudera hindia dan selat malaka, dengan pertolongan Allah sekitar pukul 4 sore melintaslah satu Kapal nelayan Nenegara BURMA yang bernama “HOOM XIANG 8” mengankat dia ke Kapal, lalu dirawat, diberi makan dan minum alakadarnya, dia setengah sadar diatas kapal, dari kapal tersebut dia diantar ke Hospital pulau Pinang pada tanggal 03 Januari 2005, selama 9 hari dari tanggal 03 sampai 11 Januari 2005, perawatan yang ditangani oleh Datok Dr. Lim Yu Hoe, kemudian dia diantar ke “Wisma Konsulat Jenderal Republik Indonesia Pulau Pinang” Selama di wisma Konsul Jenderal Republik Indonesia Pulau Pinang, dianya banyak dikunjung oleh Masyarakat Aceh yang berada disana, tapi hati dan jiwa selalu gelisah, mengingat Suami tercinta dan sanak keluarga yang jauh di Lueng Gayo Teunom, apakah mereka selamat seperti saya atau sudah ditelan gelombang besar, pada tanggal 18 Januari 2005, Malawati diantar oleh pengawai Konsul Jenderal RI ke Medan dengan Pesawat Adam Air saat itu, di Medan diterima oleh kepala Penghubung Gubenur Aceh Bapak Drs. Muclis dan seorang staf PNS dari Kabupaten Aceh Jaya.

Selama di Kantor Penghubung gubenur Aceh di Medan, dia dirawat dan ditemani oleh keluarga korban tsunami lainnya, tapi hari ke hari dia selalu murung dan sedih, dikarnakan perutnya semakin membesar tidak ada suami dan famili yang mendampinginya, tidak tahu harus mengadu kemana menahan rasa sakit yang dilakukan oleh pergerakan jabang bayinya, pada suatu hari dia (Malawati)

berdo’a kepada Allah, Yaa Allah… Percepatkan aku dipertemukan dengan Suamiku dan orang tuaku juga kembalikan aku ke kampong halamanku,begitulah Malawati berdo’a Maka dengan Izin Allah, pada tanggal 29 Maret 2005 datanglah suami dan anggota keluarga lainya untuk menjemputku untuk dibawa pulang kemudian, kepala penghubung Gebenur Aceh di medan menyerahkan malawati kepada Suami dan keluarga, yang diterima oleh Bapak Jarimin Keuchik Alu Jang Kecamatan Teunom, 71 hari dia berada dalam penantian suami dan sanak family.

Sampainya di Banda Aceh, Malawati yang sedang Hamil tua dicegat oleh salah satu NGO Asing, agar dia bersedia berangkat ke Negara Perancis untuk melahirkan Bayinya, dengan iming-iming segala biaya ditanggung sampai anak tersebut dewasa, namun apa yang terjadi, Malawati meraung dan kenapa cobaan dating lagi untuk saya, kenapa mereka menginginkan anakku, begitu tersirat dalam pikirannya, tapi malawati menolak segala bujukan dan rayuan dari NGO itu,dia menjawab walau saya miskin dan tidak sanggup saya sekolahkan anakku nanti, tetap tidak kuberikan untukmu, dan malawatipun diterbangkan dengan Helycopter UNHCR dari Lhoong Raya ke Lapangan Bola Tuwi Kareung Teunom.

Tanggal 07 Juli 2005 lahirlah anak bayi ku dan kami beri nama MAHMAT MAULIDI umur Rahmat Maulidi satu bulan, datang lagi si NGO ke Rumahku di Alu Jang untuk menjemput buah hati kami, tapi tetap kami menolaknya untuk dibawa entah kemana dan kami tetap merawatnya, akan tetapi kehendak dari Allah lain lagi, malawati tidak sempat merawat, menyusul buah hatinya karena pada tanggal 12 Oktober 2005, bayi Rahmat Maulidi baru berusia 3 bulan, Malawati meninggal dunia di Rumah Sakit Portugis Calang, yang sekarang bediri dihadapan bapak Bupati dan Hadirin inilah dia”RAHMAT MAULIDI” Anak Malawati si jabang Bayi yang terapung di samudera Hindia dan selat malaka yang sekarang sudah berumur 6 Tahun 5 Bulan.

Akhirnya, Kami dan Masyarakat Kecamatan Pasie Raya dan Teunom meminta dengan kerendahan hati kepada Bupati sekarang dan siapapun Pimpinan Aceh Jaya yang akan datang, agar ananda RAHMAT MAULIDI dapat dibiayai biaya Pendidikan Mulai dari Sekolah Dasar sampai selesai di perguruan tinggi, dan dijadikan dia sebagai simbul atau lainnya yang berhubungan dengan Tsunami Aceh Jaya.

(Syarkawi)

Hari Larangan Melaut BANDA ACEH-Duka masih menyelimuti warga Aceh. Di seluruh kabupaten/kota hening dengan doa dan zikir, Senin (26/12). Bahkan, peringatan tujuh tahun tsunami kali ini, masyarakat nelayan Aceh mengabadikan tanggal 26 Desember sebagai hari pantangan melaut bagi para nelayan.

"26 Desember sudah dijadikan hari pantang melaut bagi nelayan Aceh, tsunami tujuh tahun silam merenggut banyak nelayan dimana 60 persen korbannya adalah masyarakat pesisir," ungkap Teuku Bustamam, Panglima LaotAceh di Banda Aceh.

"Kami sudah mengirim imbauan kepada semua Panglima Laot Lhok agar diteruskan kepada semua nelayan di wilayahnya," ungkap Bustaman.

Sementara itu, ribuan warga memadati sejumlah kompleks kuburan massal di BandaAceh danAceh Besar untuk mengenang para korban tsunami Aceh tujuh tahun silam.

Di komplek kuburan massal Siron-Lambaro, Aceh Besar, warga menggelar zikir dan doa bersama. Doa dan zikir bersama di kuburan massal, tempat dimakamkan 46.718 korban tsunami Aceh ini dipimpin Teungku Ahmad Tajuddin (Abi Lampisang). Hadir para pemimpin dayah di Lampisang Seulimuem dan para pimpinan pesantren di Kabupaten Aceh Besar lainnya.

Selain di Siron, warga Aceh juga menziarahi kuburan massal yang berada di Ulee Lheue, Meuraxa, BandaAceh. Warga datang untuk menyedekahkan doa dan membacaAlquran Surat Yasin kepada para korban. "Setiap tahun saya mengunjungi beberapa kuburan massal," kata Ainul Mardiah, 58 Tahun, warga Punge Blang Cut BandaAceh.

Saat tsunami Aceh tujuh tahun silam, Mardiah kehilangan tujuh anggota keluarganya, termasuk orang tua, anak dan menantunya. "Anak saya sempat menelpon saya setelah gempa, itu komunikasi kami terakhir," ujarnya.

Di kuburan massal Ulee Lheu, warga menyediakan bunga. Di salah satu sudut makam juga di pajang foto-foto hasil dokumentasi warga beberapa hari setelah tsunami. Sementara itu PemerintahAceh memusatkan peringatan tsunami di Lapangan Golf Lhoknga Aceh Besar. Hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan para pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Irwandi mengajak masyarakat membangun kesadaraan dan kesiap-siagaan terhadap bencana, bukan larut dalam kesedihan. (BN/INT)

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296 | THN KE-VII

Pemilih Pilkada Aceh Berkurang Banda Aceh, BN Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan jumlah pemilih pilkada gubernur dan wakil gubernur di wilayah setempat mencapai 3.202.390 orang.

"Jumlah tersebut berdasarkan Daftar Pemilih Sementara atau DPS yang diperbaharui pada 24 Desember 2011," kata Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih KIP Aceh, Tgk Akmal Abzal, di Banda Aceh, tadi malam.

Jumlah pemilih sementara itu berkurang sebanyak 138.587 orang dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah Aceh, karena DP4 mencatat 3.340.977 orang. Ia mengatakan, pendaftaran pemilih berakhir 27 Desember 2011. Dengan demikian, warga yang tidak terdaftar tidak diperkenankan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Setelah berakhirnya masa pendaftaran pemilih, kata dia, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa-desa menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Hasil penetapan ini akan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau (PPK), kemudian PPK merekapitulasi seluruh pemilih tetap dari semua desa yang berada di wilayah kerjanya," kata Tgk Akmal Abzal.

Ia menyebutkan, rekapitulasi DPT di

tingkat PPK berlangsung mulai 29 Desember 2011 hingga 1 Januari 2012. Setelah ditetapkan di PPK, data pemilih tetap tersebut diserahkan ke KIP kabupaten/kota. Oleh KIP kabupaten/kota, kata dia, daftar pemilih tersebut akan direkapitulasi secara keseluruhan se-

Polres Atam Siagakan Pasukan Lilin Rencong 2011 Aceh Tamiang, BN Kapolres Atam AKBP Drs.Armia Fahmi bertindak sebagai Inspektur Upacara Gelar Apel Pasukan Lilin Rencong 2011 Dalam Rangka Menyambut Natal ,Tahun Baru 2012 di Mapolres Aceh Tamiang,Kamis lalu (22-12).

Pada Apel BerTema "Mari kita bersama menciptakan situasi Aman,Nyaman dan Lancar" Tersebut selain mengsiagakan 300 Personil Resort Atam dan melibatkan Unsur SubDenpom IM/1-6,Dishubkominfo Atam,Satpol PP/WH,BLHK Atam,RAPI Atam.

Operasi ini terpusat untuk mengedepankan Kemanusiaan dan tindakan Pre-emptive,Preventive dan Deteksi Dini dari Ancaman Bom dari Pihak yang tidak menginginkan Keadaaan yang Kondusif,Tapi Masyarakat tidak perlu Khawatir,tetap Waspada pada hal yang sekecil apapun yang akan bisa mengacaukan Perdamaian Aceh,laporkan kepada Aparat Penegak terdekat Polsek atau Danramil setempat,Demikian Sambutan Kapolri.Jendral.Timur Pradopo yang dibacakan Kapolres Atam.

Lebih-lanjut,jajaran Polri (Polres Atam-red) akan menetapkan sejumlah Target dalam Operasi Lilin untuk menciptakan Rasa Aman,Nyaman Masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2012 Dengan Melancarkan Lalulintas Darat,Laut dan Udara Maupun melancarkan Distribusi Kebutuhan pokok dan BBM serta Mengsiapsiagakan Darurat seperti dalam menghadapi Bencana Alam,Terangnya.

Pada Kesempatan itu Kapolres melalui Kasubbag Humas Polres Aceh Tamiang.Ipda.Parlindungan Lubis Kepada Media mengatakan,Kesiapan Polres Atam beserta Unsur terkait dalam melaksanakan pengamanan perayaan Natal,Tahun Baru 2012 sebagai Bentuk Tanggungjawab sebagai Aparatur Negara demi menciptakan Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat,Tukas Pak lubis.(RUDI KURNIAWAN)

belum diserahkan ke KIP Aceh. Rekapitulasi di KIP kabupaten/kota ini berlangsung 2 hingga 4 Januari 2012.

"KIP Aceh baru bisa menetapkan DPT setelah ada penetapan rekapitulasi oleh KIP kabupaten/kota. Penetapan DPT ini dijad-

walkan antara 2 hingga 7 Januari 2012," ujar Tgk Akmal Abzal.

Pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh digelar 16 Februari 2012. Pilkada itu digelar serentak dengan pemilihan 17 bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh.(int)

Pengesahan APBK Subulussalam Diwarnai Interupsi Subulussalam. BN Rapat paripurna pengesahan Rancangan qanun (Raqan) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kota (RAPBK) Subulussalam tahun 2012, Selasa (27/12) lalu di gedung DPRK setempat diwarnai interupsi para anggota dewan. "Interupsi pimpinan. Mengenai APBK 2012 ini ada yang saya tidak setuju karena belum mengakomodir masukan dari masyarakat saat kami melakukan reses beberapa waktu lalu," kata Netap Ginting, kepada pimpinan sidang Pianti Mala sebelum mengetuk palu.

Netap yang maju menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Sultan Daulat menjelaskan bahwa saat melakukan

reses ke daerah tersebut menerima masukan dari masyarakat tentang pembangunan jalan Jambi Baru-Darul Makmur. Dalam hal ini, Netap yang saat turun bersama dua rekannya berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut.

Sayangnya, Netap tidak lagi menjadi bagian dari anggota Badan anggaran (Banggar) pada pembahasan APBK 2012 sehingga dia menitip pesan kepada sejumlah rekannya termasuk mengusulkan ke Sekda. "Sudah saya usulkan bahkan kepada pak Sekda tapi tetap tidak diakomodir, jadi saya tidak bisa menyetujui APBK ini," kata Netap.

Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPRK Pianti Mala mengata-

kan sebagai anggota dewan berhak menyampaikan pendapat. Namun mengenai usulan pembangunan jalan Jambi Baru-Darul Makmur tidak masuk lantaran keterlambatan penyampaian. Pianti pun meminta agar Netap Ginting tidak berkecil hati sebab, sesuai janji Bappeda usulan pembangunan jalan di Sultan Daulat akan diakomodir pada perubahan anggaran mendatang.

Mendapat sanggahan dan masukan dari rekannya, Netap yang juga Ketua Komisi B DPRK Subulussalam tidak bisa berbuat banyak.

Akhirnya Netap pun menganggukkan kepala pertanda menerima APBK 2012.

(RB)

Tahanan LP Idi Tewas Langsa, BN Muhammad bin Waki Usman tewas di LP Idi dengan status tahanan Kejari. Lelaki yang bermukim di Gampong Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur ini ditemukan tewas pada Rabu (28/12). Meski demikian, informasi diperoleh bahwa korban terlebih dahulu telah dirawat.

Setelah dirawat di rumah sakit, korban pun menghembuskan nafas terakhirnya dan disemayamkan di rumah duka.

Kepala Desa Panton Rayeuk, Zulkifli alias Tgk Muda mewakili keluarga almarhum kepada Serambi mengatakan, kematian Muhammad tidak wajar.

Di sekujur tubuh korban ditemukan bekas pukulan benda tumpul dan dari mulut Muhammad juga mengeluarkan darah. "Pihak keluarga menduga kematian Muhammad tak wajar dan diduga akibat tindak kekerasan.

"Saya selaku kepala desa yang sekaligus mewakili keluarga sangat menyayangkan kejadian ini. Kita minta kasus ini diusut tuntas. Padahal kasus Muhammad hanya masalah bawa lari anak perempuan, dan si perempuan itupun sama-sama suka makanya hal itu terjadi. Kami juga telah melakukan visum untuk kepentingan pengusutan kasus ini," kata Zulkifli.

Sementara itu, Kepala LP Idi, Amiruddin SH korban meninggal karena sakit.

"Yang pasti Muhammad bukan meninggal di LP tetapi di rumah orang tuanya," demikian Amiruddin. (Mus/Int)

Dewan Minta Disbudpar Banda Aceh Tingkatkan Promosi Kota Tua Banda Aceh, BN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh, meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan event dan melakukan promosi induk kota tua itu kepada tamu nusantara dan manca negara.

“Kami sangat mengharapkan, agar instansi terkait untuk dapat meningkatkan berbagai promosi, guna menarik pengunjung ke kota ini. Sehingga, pengalokasian anggaran untuk dinas tersebut dalam rangka melaksanakan program Visit Banda Aceh Year (VBAY) juga bisa berjalan dengan baik,” ujar Ketua DPRK Banda Aceh, Yudi Kurnia (Foto), kepada BN, Selasa (20/12) di Banda Aceh.

Kata dia, tahun ini pengalokasian dana yang bersumber dari APBK mengalami penurunan dibandingkan tahun pertama pelaksanaan program VBAY. Alasannya, ditahun kedua ini hanya tinggal melanjutkan program tersebut.

“Penurunan pengalokasian anggaran untuk dinas itu, dikarenakan tahun ini hanya melaksanakan program yang telah berjalan tahun lalu. Tapi, kinerjanya harus dipacu, sebab, program VBAY ini juga dapat dirasakan kesejahteraannya oleh masyarakat Kota Banda Aceh,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Banda Aceh, Reza Fahlevi, mengatakan, tahun ini ada beberapa proritas, yaitu, promosi, event tahunan, penyiapan sumberdaya manusia, pengembangan objek-objek destinasi.

“Kami akan terus meningkatkan promosi dari berbagai sektor. Pengalokasian dana APBK tahun ini untuk Disbudpar Kota Banda Aceh, sekitar Rp 6 Miliar, meski terjadi penurunan, namun tidak berarti kinerja untuk melajutkan program itu harus menurun pula,” kata Reza. (Afrizal)

Warga Pusong Lama Minta Pemko Salur Biaya Sewa Rumah Lhokseumawe, BN 21 Kepala Keluarga (KK) Warga Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe yang kini mengungsi ke samping masjid desa setempat akibat rumah mereka hancur diterjang ombak,meminta Pemko Lhokseumawe segera mencairkan biaya sewa rumah bagi mereka sesuai yang dijanjikan wali kota sebelumnya.

"Kami tak sanggup lama-lama tinggal di tenda, apalagi sekarang sedang musim hujan. Kami sudah dua malam tak bisa tidur di tenda karena perlengkapan tidur kami basah akibat rembesan air hujan yang masuk ke tenda," ujar Liana kepada Serambi, kemarin.

Kalaupun belum ada dana untuk biaya sewa rumah, menurutnya, untuk jangka pendek pemko hendaknya membuat panggung di dalam tenda sehingga perlengkapan tidur mereka tak terkena rembesan air hujan.

"Tapi, kami berharap masalah ini segera ada solusinya," kata Liana yang dibenarkan pengungsi lainnya. Pantauan wartawan, di luar tenda pengungsian terlihat tikar, bantal dan peralatan tidur lainya yang basah sedang dijemur penghuni tenda di tali pengikat tenda. Sementara itu, ombak di laut Pusong hingga Rabu (28/12) masih terus mengganas dan terus mengikis perkampungan masyarakat. Namun, tak ada tambahan rumah yang rusak akibat ombak itu.

"Kami masih resah, karena bukan tidak mungkin ombak besar kembali merusak rumah warga,"ujar Syukriadi (25) warga setempat, kemarin.(Saf)

PN Lhokseumawe Sidangkan Kasus Teror Bom Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH menyampaikan kata sambutan saat pertemuan dengan Dewan Pers di ruang Rapat Pendopo Walikota Subulussalam.

Walikota Undang Dewan Pers Silaturahmi Subulussalam. BN Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH didampingi Sekdako H. Damhuri, SP.MM dan Kabag Humas/Protokol Mashuri undang Dewan Pers Kota Subulussalam untuk silaturahmi bertempat di ruangan pertemuan Pendopo Walikota Subulussalam pada hari rabu (28/12).

Dalam pertemuan silaturahmi tersebut Dewan Pers diwakili beberapa orang media seperti Media Waspada, Serambi, Mitra, Lalau lintas dan KPK Pos menyampaikan masukan/permohnan kepada Walikota antara lian meminta agar Pemko mendirikan Pra center di Kota Subulussalam khusus untuk wartawan dan mengadakan pelatihan jurnalistik

dengan mengundang pakar-pakar/ahli dari PWI. Selain itu juga meminta kepada Walikota bila memberikan bantuan melalui proposal agar melihat dulu legalitas si pemohon apakah legal atau illegal.

Sementara itu Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH akan mempertimbangkan/memikirkan usulan tersebut, karena pada prinsipnya saya mendukung segala kegiatan wartawan, karena Dewan Pers juga ujung tombak pembangunan di Subulussalam ini, pembangunan yang belum tahu orang jadi tahu dan saya sudah 2 tahun 10 bulan menjadi Walikota defenisitf tidak pernah alergi sama wartawan, karena jaman kita bukan jaman orde baru lagi sudah jaman Reformasi, ket-

erbukaan tidak ada yang ditutupi, bebas mengeluarkan pendapat, tandas Walikota.

Lebih lanjut Walikota meminta kepada Dewan pers agar sinergi untuk membangun Kota Subulussalam, bila ada Kadis/Jabatan jelek kinerjanya dilapangan, buat jelek dan sampaikan kepada saya karena tujuan kita adalah Kota Subulussalam maju rakyat sejahtra, pungkasnya.

Sedangkan Sekda H. Damhuri mengatakan untuk kedepan tahun 2012 pihaknya beersama dengan Humas berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala yagn berhubungan dengan wartawan, seperti uang kliping dan iklan diupayakan pembayarannya tepat waktu. (RB)

Lhokseumawe, BN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Rabu (28/12) menggelar sidang perdana kasus teror bom di SDN 1 Banda Sakti, Lhokseumawe yang menyeret Nursafar alias bung (50), warga Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti sebagai terdakwa. Sebelumnya terdakwa telah divonis setahun penjara di PN setempat atas kasus pencurian tabung gas.

Terdakwa hadir ke pengadilan mengenakan baju koko putih tanpa didampingi pengacara. Ketua majelis hakim Sadri SH didampingi hakim anggota Azhari SH MH dan Tuti Anggraini SH membuka sidang sekitar pukul 14.30 WIB setelah dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rista Zullibar PA SH. Majelis Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan dakwaan. Dalam materi dakwaan itu, JPU mendakwakan terdakwa telah melanggar Pasal 362 dan Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHPidana tentang pencurian dan perbuatan tak menyenangkan. Terdakwa hanya menunduk mendengar JPU mendakwakan dirinya. Usai mendengar materi dakwaan, majelis hakim menunda sidang itu hingga 2 Januari 2012 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Petugas Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lhokseumawe berhasil mengungkap peneror bom di SDN 1 Banda Sakti, pada 14 April 2011 lalu. Selain meneror Bom, tersangka Nursafar (51) juga terlibat mencuri telepon seluler milik M Aksar, murid SD setempat..(Saf)

Perpas Adakan Turnamen Futsal Subulussalam. BN Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH secara resmi membuka turnamen Futsal bertempat dilapangan tennis PLN Kota Subulussalam pada hari minggu 25/ 12-2011.

Turnamen Futsal tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Pemuda Subulussalam (Perpas) di ikuti peserta sebanyak 32 Tim berasal dari Kota Subulussalam dan Aceh Singkil.

Walikota Subulussalam Merah Sakti dalam kata pembukaannya meminta kepada peserta turnamen agar sportif dalam pertandingan, apabila terjadi benturan dan

terjatuh supaya bersalaman, jangan malah bertengkar dan saling dendam, itu bukan olahraga dan prilaku tersebut juga merusak nama Perpas yaitu Pemuda Kota Subulussalam, marilah kita junjung tinggi sikap disiplin, tegas Walikota.

Lebih lanjut dikatakan, karena pemuda Kota Subulussalam adalah kebanggaan Kota Subulussalam apabila menjunjung tinggi sifat keteladanan, tidak ugal-ugalan di jalan raya,miras dan judi, tapi bila itu dilakukan adalah mencoreng nama baik Kota Subulussalam.

Sedangkan menyinggung kekurangan dana untuk turnamen Futsal tersebut yang dilaporkan

Ketua Panitia Irwansyah, SE sebelumnya yaitu Dana yang sudah terkumpul sebesar Rp. 7.000.000,- berasal dari sumbangan donatur sementara yang harus dibutuhkan sebesar Rp. 21.000.000,- sehingga kekurangan dana Rp. 14.000.000,-. Walikota mengatakan akan membantu sebagian dari kekurangan dana tersebut, dan sisanya agar daspat berkoordinasi dengan Kepala Dinas/Jabatan.

Acara pembuakaan turnamen futsal tersebut turut dihadiri para Kepala Dinas, anggota DPRK dan penendangan pertama dilakukan oleh Kabag Humas/Protokol Masyuri.(RB)

Walikota Merah Sakti, SH didampingi istri saat menghadiri pembukaan turnamen Futsal.

Para peserta terlihat bersalaman sebelum bertanding.

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296| THN KE-VII

JKA Suplement Subsistem Pembiayaan Kesehatan di Daerah PROGRAM Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) digagas untuk membuka akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata di Aceh. Aceh pascarehabilitasi dan rekontruksi memiliki Puskesmas yang kualitasnya setara dengan Rumah Sakit type D di Indonesia. Hampir semua kabupaten/ kota memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh, selaku RS rujukan tertinggi di Aceh, bahkan mulai mengaplikasikan teknologi diagnostik standard Uni Eropa.

Sayangnya, tak semua penduduk Aceh dapat mengaksesnya dengan mudah. Soal biaya adalah kendala utama mereka.

Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip pelayan kesehatan yang adil dan bermutu sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Hal senada diatur dengan Pasal 224 UUPA. Bunyinya, setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh palayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Kami yang diberi mandat sebagai pimpinan daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi semua tanpa diskriminasi. Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. JKA merupakan mekanisme paling tepat bagi pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi karena biaya tidak menjadi hambatan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Seluruh penduduk dapat mengakses pelbagai fasilitas kesehatan dengan mudah atas jaminan

Pemerintah Aceh.

Alhamdulillah, JKA ternyata solusi yang sangat diharapkan. Begitu Program ini dimulai 1 Juni 2010, jumlah yang berobat ke pelbagai fasilitas pelayanan kesehatan meningkat tajam di seluruh Aceh.

Media massa menggambarkan pasien di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh: membludak. Antrian panjang tak terhindari. Fenomena ini menjelaskan fakta; banyak sekali penduduk Aceh selama ini menahan penderitaan karena tidak ada yang jaminan biaya kesehatannya. JKA benar-benar menjadi jembatan bagi mereka untuk berobat ke pelbagai level fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RS di Jakarta.

Suksesnya penyelenggaraan JKA mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara menghadiri acara Pencanangan Program JKA di Desa Tibang, Banda Aceh, 29 Nopember 2010.

Menteri Kesehatan RI, dr. Endang

JKA : Referensi Daerah Lain di Indonesia PROGRAM Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah membantu mereformasi sistem manajemen pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit di Aceh. Sejak program ini dimulai, 1 Juni 2010, fasilitas kesehatan pemerintah tidak lagi memungut biaya administrasi maupun biaya pelayanan kesehatan. Pasien bisa langsung pulang usai menjalani perawatan, tanpa harus menemui kasir. Tak ada lagi tawar-menawar harga saat membutuhkan layanan ambulace.

Dr. M. Yani, M. Kes, PKK Biaya bukan lagi kendala berobat di Aceh.

Kebijakan ini akan meningkatkan derajat kesehatan, mendorong kreatifitas, dan produktifitas masyarakat Aceh. JKA membuka akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk tanpa membedabedakan status sosial, ekonomi, dan aliran politik. Seluruh penduduk Aceh (universal health coverage) menjadi sasaran program ini.

Identitas kependudukan ditandai dari kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh dan atau Keluarga (KK) Aceh, serta Kartu Tanda Peserta JKA. JKA merupakan model Universal Health Coverage pertama di Indonesia yang menyita perhatian nasional. Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH, menganugerahkan “Ksatria Bhakti Husada” kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, pada 12 Nopember 2010.

Penghargaan Tertinggi Bidang Kesehatan ini menyakinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono untuk menghadiri Pencanangan Program JKA di Desa Tibang, Banda Aceh,29 Nopember 2010.

Sebelum dicanangkan secara resmi pun JKA telah menjadi magnit bagi para kepala daerah di Indonesia. Mereka mengirim utusannya ke Aceh untuk melihat langsung implementasi JKA. Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Dinkes dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dewan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Dewan Wali Amanah Jamkesda Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Banten , Walikota Serang, Jawa Barat, Dinkes Provinsi Sumatera Barat, dan Dinkes Kota Solok, terkesan pada konsep holistik services JKA. Sang utusan mengaku akan mengadopsi sistem JKA, yang tentu saja, akan disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya.

Meski telah mejadi referensi dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional, JKA terus kami sempurnakan. JKA peduli pada harapan provider kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Penyempurnaan ini berdasarkan hasil kajian dan evaluasi JKA periode Juni-Desember 2010.

Selain itu, JKA ikut menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan Kementerian Kesehatan tentang Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) yang telah mencakup pelayanan kepada semua ibu hamil di Indonesia.

Bagian-bagian penting yang disesuaikan sejak 1 April 2011 meliputi klasifikasi Puskesmas dan dana kapitasi, kinerja Puskesmas akan mempengaruhi jumlah dana kapitasi, metode pembagian jasa pelayanan di Puskesmas direvisi, alokasi dana kapitasi 20% untuk program preventif dan promotif, dan pelayanan Ante Natal care (ANC), Persalinan, dan Post Natal Care (PNC), yang menjadi jaminan penuh Program Jampersial. Patut pula digaris bawahi, JKA menjamin biaya rawat inap RSUD hanya di kelas III. Permintaan kenaikan kelas perawatan atas kehendak peserta akan menggurkan haknya sebagai peserta JKA, dan seluruh biaya perawatan dalam periode sakit tersebut tidak dijamin JKA. .

Meski kebijakan JKA telah mencoba akomodir semua solusi yang diperlukan di pelbagai level pelayanan kesehatan, namun belumlah sampai pada kesempurnaan. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan sangat dinamis. Selalu saja ada bintik dan retak pada bilah gading yang paling berharga sekalipun. Karena itu, diperlukan objektifitas semua pihak dalam mengkritisi JKA supaya ia kian mendekati harapan dan mampu menyahuti kebutuhan pelayanan kesehatan menuju Aceh sehat 2015. (*)

Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH, menganugerahkan “Ksatria Bhakti Husada”, pada Hari Kesehatan Nasional tanggal 12

Nopember 2010. Para utusan dari pelbagai pemerintah daerah datang ke Aceh untuk mempelajari dan melihat implementasi JKA, terutama di RSUZA Banda Aceh.

Sementara itu, penyelenggaraan JKA harus terus disempurnakan.

Ekpektasi masyarakat terhadap JKA ternyata luar biasa dan mereka tidak peduli pada batas-batas kewenangan di era desentralisasi ini.

Secara struktural Puskesmas dan RSUD kabupaten/kota bukan subordinat dari Dinkes Aceh. Problematika teknis pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di RSUD tidak bisa sertamerta dicampuri dan diselesaikan oleh Dinkes Aceh maupun PT Askes (Persero), sebagai penyelenggara JKA. Masalah jasa medis dan paramedis di Puskesmas, dan persoalan perepan

obat oleh dokter di luar skema jaminan yang ada membutuhkan waktu penyelesaian melalui penerbitan kebijakan baru.

Dinas Kesehatan Aceh kami minta untuk terus membenahi mekanisme penjaminan kesehatan dalam Program JKA. Sejak 1 April 2011 sejumlah kebijakan baru dibuat sebagai langkah pembenahan itu, seperti menyesuaikan sistem alokasi jasa medis di Puskesmas supaya sesuai dengan semangat otonomi daerah. Memberi perhatian khusus terhadap Puskesmas terpencil dan Puskesmas sangat terpencil untuk pemeretaan kualitas pelayanan dengan kawasan perkotaan.

Namun penting digarisbawahi, pelayanan kesehatan tetap tugas wajib pemerintah kabupaten/kota.

JKA merupakan suplement bagi penguatan susbsistem pembiayaan dengan anggaran ratusan milyar per tahun. Sementara tanggung jawab utama terhadap Upaya Kesehatan, Pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Mnusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen Kesehatan, tetap ada pada pemerintah kabupaten/kota.

Jadi, jangan sampai alokasi anggaran untuk Puskesmas dikurangi untuk kemudian bertumpu pada kapitasi dari JKA. Karena itu kami menghimbau semua daerah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kepedulian pada upaya-upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai level tangung jawab; baik pemerintah kabupaten/ kota, RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan hingga para Bidan Desa yang mengabdi di pelbagai pelosok Aceh. Mari semua pihak fokus dan bekerja lebih keras agar Aceh segera bangkit dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. (*)

Catatan Pembenahan Menjawab Kebutuhan

PEMERINTAH Aceh terus melakukan upaya penyempurnaan program JKA agar pelayanan JKA semakin sempurna dan memberikan kepuasaan kepada masyarakat Aceh. JKA bukan sekedar memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga berupaya memenuhi harapan penyedia

layanan kesehatan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Penyempurnaan itu meliputi pengkategorian Puskesmas berdasarkan kondisi wilayah kerjanya.

Bila sebelumnya semua Puskemas dianggap sama dengan mengabaikan karakteristik wilayah, sejak 1

April 2011, Puskesmas dibagi dalam tiga kategori, yakni Puskesmas biasa, terpencil dan sangat terpencil. Pengelompokan ini berpengaruh terhadap penerimaan dana kapitasi setiap bulan dari Pemerintah Aceh. Semakin terpencil wilayah kerjanya, kian besar dana kapitasi yang diterima.

Pengelompokan dan pemberian kapitasi lebih besar kepada Puskemas terpencil untuk mendorong tenaga kesehatan yang menumpuk di perkotaan ke wilayah-wilayah terpencil. JKA ingin memperkecil gap pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dengan wilayah-wilayah pedesaan.

Sistem pembagian jasa bagi petugas Puskesmas disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.

Kepala Puskesmas diberikan wewenang untuk mengatur pembagian jasa sesuai dengan pengabdian petugas kepada masyarakatnya. Untuk mencegah diskriminasi dan menjada objektifitas, kepala dinas kesehatan sebagai penanggung jawab teknis pelayanan kesehatan di kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyetujui atau menolak sistem distribusi biaya jasa pelayanan yang diatur oleh masing-masing kepala Puskesmas.

Pemberian wewenang yang besar kepada kepala Puskesmas disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengontrol pengeluaran surat rujukan bagi pasien-pasien yang secara medis masih sanggup dilayani di Puskesmasnya.

Pengeluaran rujukan di atas standard rata-rata akan dikenakan sanksi pemotongan dana kapitasi pada bulan-bulan berikutnya. Pengeluaran rujukan yang berlebihan menunjukkan Puskesmas tidak menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Langkah ini diharapkan dapat menepis isu bahwa sejak ada JKA RSUD telah berubah fungsi menjadi “Puskesmas Raksasa”.

Selain itu, JKA juga telah melakukan penyesuaian dengan dinamika perubahan kebijakan di Kementerian Kesehatan tentang Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada semua ibu hamil dan melahirkan tanpa membeda-bedakan status sosial ekonomi. Jaminan terhadap pelayanan Ante Natal Care, Persalinan, dan Post Natal Care pun disesuaikan dengan skema kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) Depkes RI. Jampersal membantu efisieansi dana JKA tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima penduduk Aceh.

Selain itu, JKA mulai menerapkan sistem gugur bagi yang meminta dirawat di kelas yang lebih tinggi dari ketentuan JKA. JKA menjamin biaya pelayanan kesehatan untuk rawat inap di RSUD di kelas III, sesuai standard JKA. Permintaan kenaikan kelas perawatan ke kelas yang lebih tinggi atas permintaaan sendiri peserta JKA, akan menggurkan haknya sebagai peserta JKA, dan seluruh biaya perawatan dalam periode sakit tersebut tidak lagi dijamin JKA. Peserta yang meminta kenaikan kelas dinilai memiliki kemampuan lebih dari sisi finansial, dan sangat wajar membiayai pelayanan kesehatannya secara mandiri.

JKA mulai mengalokasikan sebanyak 20 persen dana kapitasi yang diterima Puskesmas untuk kegiatan promotif dan preventif. Hal ini menunjukkan orientasi JKA tidak semata-mata kuratif dan rehabilitatif. JKA bukan hanya peduli pada mereka yang sakit supaya sehat, namun juga menjaga mereka yang sehat supaya tidak mudah jatuh sakit. Penyakit bukan hanya merusak perekonomian keluarga, namun juga mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu Negara. (*)

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296| THN KE-VII

Enam Tahun Tsunami Berlalu di Aceh

Ratusan KK Manusia Barak Belum Terima Bantuan Rumah BANDA ACEH, BN Peristiwa gempa bumi dan gelombang Tsunami yang meluluh lantakkan ratusan ribu jiwa dan sarana infrastruktur di Provinsi Aceh, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, telah berlalu selama enam tahun atau memasuki usia ke tujuh tahun.

Perhatian dari sejumlah negara pun datang saat itu ke Provinsi Aceh, dengan tujuan untuk memberikan aksi kemanusiaannya untuk proses rehab-rekon melalui Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR), dananya sekitar Rp 60 Triliun.

Namun, alhasil, hingga kini sejumlah Kepala Keluarga (KK) korban Tsunami di daerah eks konflik tersebut, masih ada yang belum memperoleh bantuan rumah.

Seperti di Aceh Barat, Gerakan Pejuang Rumah Tsunami (GPRS) dan masyarakat disana berulang kali meneriakkan aspirasi, agar pemerintah mendengarkannya untuk menuntaskan pembangunan rumah kepada korban yang selamat dalam amukan Tsunami enam tahun silam.

Namun, Kabupaten yang pernah meminta diri agar dimekarkan dengan Provinsi Aceh ini, untuk menjadi Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas), juga belum bernasib baik. Sebab, hingga kini khusus di Kabupaten Aceh Barat, sekitar 250 Kepala Keluarga (KK) masih tinggal di barak pengungsian, dengan lokasi yang berbeda.

Perjuangan GPRS untuk mengharapkan agar pemerintah memberikan bantuan rumah kepada masyarakat, tidak hanya di Aceh Barat, melainkan sampai ke Provinsi Aceh, dengan menggelarnya aksi ke kantor Gubernurdan DPRA, sayangnya, lagi-lagi belum terwujud juga.

Memasuki usia ke tujuh tahun peristiwa menyedihkan itu, korban tsunami hanya mampu mengurut dada, dan berangan-angan kapankah mereka merasakan rumah bantuan yang digelontorkan oleh donatur tersebut layaknya korban tsunami lainnya.

Abdul Jalil, tokoh masyarakat yang juga Direktur sebuah LSM di Aceh Barat, mengaku heran sikap pemerintah saat ini yang terkesan mengabaikan nasib korban tsunami di bumi pahlawan nasional, Teuku Umar Johan Pahlawan itu.

Bahkan, korban tsunami itu hampir saja hanyut dengan janji-janji penguasa di provinsi paling ujung sumatera ini. Seperti beberapa bulan lalu, dalam sebuah aksi di kawasan Batee Puteh, Meulaboh, Wakil Ketua DPRA, yang membidangi pembangunan, Sulaiman Abda, pernah berjanji akan memberikan bantuan rumah dhuafa kepada korban tsunami tersebut.

“Mana janjinya yang pernah disampaikan saat dia berkunjung ke Meulaboh itu, buktinya, sampai dengan peringatan ketujuh tahun tsunami tak kunjung-kunjung terealisasikan dan korban tsunami tersebut masih hidup di barak-barak pengungsian. Kami harap, jangan asal bunyi, jika tak mampu memenuhinya,” ujarnya, kepada BN, saat dihubungi via handphone selularnya, barubaru ini.

Dikatakan dia, korban tsunami yang belum memperoleh bantuan rumah itu, masing-masing masih tinggal dibarak pengungsian (barak ujung kalak dan komplek KLK dikawasan Lapang) dan rumah kontrakan.

“Kami juga belum mengetahui apa alasan

pemerintah Aceh, yang belum merealisasikan bantuan rumah untuk korban tsunami di Aceh Barat. Sehingga, untuk mengenang usia tsunami ke tujuh tahun ini, masih membuat duka mereka yang belum memperoleh hak nya,” kata bos LSM Grassroot Society Forum (GSF) Meulaboh.

Secercak kisah perjuangan masyarakat korban tsunami yang bergabung dalam GPRS, di provinsi Aceh. Seperti pada Maret lalu, Perwakilan korban tsunami dari Aceh Barat mengadu ke Ketua DPRA, Hasbi Abdullah di Banda Aceh. Mereka mempertanyakan janji pemerintah terhadap pembangunan rumah korban tsunami di kabupaten itu.

Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, mengungkapkan pihaknya tidak menganggarkan dana untuk pembangunan rumah itu dalam APBA 2010 karena tak diusulkan pihak eksekutif. “Namun, ia berjanji akan mengusahakan ada dana untuk pembangunan rumah itu,” kata Edy Candra, sebagaimana dilansir sebuah media terkemuka di Aceh.

Sebelumnya, sambung Edy, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pernah berjanji merealisasikan pembangunan rumah itu dalam pembangunan rumah duafa di Aceh. Sedangkan Wagub, Muhammad Nazar saat berkunjung ke posko GPRS mengatakan Pemerintah Aceh sudah mengajukan dana sebesar Rp 6 triliun kepada pemerintah pusat, guna melanjutkan sisa rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditinggalkan BRR itu. “Terserah sumbernya dari mana, kami sangat mengharapkan ada bantuan untuk pembangunan rumah bantuan kepada kami korban tsunami. (TM/Az)

Lantai 4 Gedung.. lasak ke sana ke mari mencari kegiatan yang tak perlu. Sebab, dewan juga butuh olahraga sehingga rela meninggalkan ruangan untuk membugarkan dirinya.

Di gedung super megah di lantai 4 ukuran 6x4 meter terdapat treadmill, sepeda dan peralatan olahraga lainnya. Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Sumut, H Randiman Tarigan, membenarkan salah satu ruangan yang berisikan alat-alat olahraga tersebut akan digunakan sebagai sarana olahraga di Gedung DPRD Sumut.

“Salah satu ruangan tersebut akan digunakan sebagai sarana olahraga dan saat ini di ruang tersebut sudah terisi dengan beberapa peralatan olahraga,” kata Randiman Tarigan.

Rencananya, sebut Randiman, kegiatan olahraga tersebut akan dilakukan setiap hari

Jumat. Artinya, sarana olahraga fitnes bisa digunakan pada hari Jumat, pagi atau sore hari setelah aktivitas rutin selesai dikerjakan.

“Sarana olahraga tersebut dimanfaatkan untuk lingkungan Sekretariat DPRD Sumatera Utara dan rencananya di bulan Januari 2012 sudah dapat digunakan,” ujar Randiman.

Menurut Randiman, dibuatnya sarana olahraga tersebut agar terjaganya kesehatan, sebab di Gedung DPRD Sumut sudah ada klinik.

“Setiap manusia itu harus memiliki jiwa yang sehat, sebab pada tubuh yang sehat akan tumbuh pemikiran yang sehat dan jiwa yang sehat juga,”ucapnya lagi.

Bahkan, katanya, secara pribadi dia akan melakukan jogging setiap sore di lingkungan Gedung DPRD Sumut setelah pembangunan gedung dewan selesai, agar tubuh menjadi

sehat.

Sementara itu, lembaga Formasi melaui Sekretaris Alpindo, rupanya kemegahan dan kemewahan gedung DPRD Sumut, belum juga cukup bagi dewan. Lagi-lagi, sindirnya, uang rakyat dikorek untuk meluruskan langkah dewan berolahraga.

“Sudah pasti anggarannya tak sedikit. Tapi kenapa wakil rakyat terkesan selalu menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

Hendaknya, lanjut Alpindo, yang namanya dewan wakil rakyat berpikir jernih, jangan melulu mengikuti kemauannya saja.

“Kita hanya berharap dengan adanya saran fitness dewan benar-benar betah dan tak buat alasan lagi untuk keluar ruangan demi membugarkan diri mereka,”pungkasnya.

(DOER/int)

harus menghentikan kegiatan tambang dan mereklamasi bekas galian tambang,” ungkap Almudasir.

Tidak hanya itu, masa juga menuntut pengembalian hak tanah masyarakat Lhoknga. Sebab, menurut mereka, kebijakan pemerintah setempat yang mengklaim tanah masyarakat sebagai tanah negara tidak bisa dibuktikan secara hukum.

“Kebijakan tersebut telah merampas hak rakyat oleh pemerintah Aceh Besar, yang harus segera dikembalikan,” katanya.

Pihaknya juga menolak dengan tegas upaya pembukaan lahan tambang di Lampanah Leungah, dan mengutuk segala upaya dalam mempengaruhi masyarakat, yang terkesan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Upaya pembukaan tambang yang akan dilakukan

di Lampanah Lengah dengan tegas di tolak oleh masyarakat. Namun upaya pemerintah untuk mengeluarkan izin masih terus dilakukan. Indikasi pembodohan publik akan dilakukan untuk tercapainya kepentingan,” pungkasnya.

Masa yang tergabung dalam aksi itu, meliputi, Masyarakat Mukim Lampanah Lengah, Lhoong, Lhoknga, PB IPAR (Ikatan Pemuda Aceh Besar), Fokus Gempar (Forum Komunikasi Generasi Muda Aceh Rayeuk), PII (Pelajar Islam Indonesia), Kaukus Pemuda Aceh Besar, KKP (Koalisi Kebijakan Partisipatif), Presma Serambi Mekkah, IKAMAB USM, MAPANCAS (Mahasiswa Pancasila, KML (Komite Masyarakat Lhoong), Forbes PG (Forum Bersama Peduli Gampong), RTA (Rabitah Thaliban Aceh Besar), PPMI, HMI,BKPRMI,HIMAB. (Afrizal)

KPK Didesak ... perkembangan Kabupaten tersebut, yang dipimpin Bukhari-Anwar.

Koordinator aksi, Almudassir, mengatakan, aksi tersebut menuntut Pemkab Aceh Besar, terkait dengan realisasi kesejahteraan masyarakat, dan keamanan lingkungan untuk kehidupan masyarakat di beberapa kecamatan dalam kabupaten setempat.

Selain itu, masa juga meminta Pemkab Aceh Besar untuk dapat menghentikan aktivitas tambang di Lhoong dan segera mereklamasi eks pertambangan PT. Lhong Setia Mining. Pasalnya, pertambangan di Lhoong telah membuktikan betapa besar dampak dan bencana terhadap masyarakat setempat dan tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari hasil kegiatan itu.

“Untuk itu demi kepentingan rakyat, pemerintah

Drainase Buruk

Dari Halaman 1

baik, sehingga sebentar saja hujan mengguyur , wilayah Pulo Brayan Bengkel selalu banjir. Senada juga dikatakan Lurah Pulo Brayan Darat I, B. Nasution, dia menyampaikan parit yang ada di wilayahnya dari rel kereta api sampai Jalan Krakatau tidak berfungsi, akibatnya wilayah itu selalu terjadi banjir. e-KTP Baru 10 Persen Terkait masalah e-KTP, Camat Medan Timur Parulian Pasaribu, menerangkan sejak e-KTP diluncurkan pada 24 Oktober 2011 lalu, baru 20 ribu atau 10 persen yang selasai. Padahal sesuai data sebanyak 10.018 jiwa penduduk Kecamatan Medan Timur yang harus antri e-KTP. Pasaribu menyebutkan, saat ini hanya 2 peralatan yang bekerja melayani warga untuk membuat e-KTP, yang rata-rata hanya mampu melayani 300 perhari hari. "Sedangkan 3 alat lagi tidak dapat digunakan.

Kalau saja dapat digunakan, berarti alat yang ada menjadi 5 dan akan mampu melayani 700/hari," ujar Pasaribu. Sementara itu Lurah Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Siswoyo mempertanyakan tentang batas wilayah, antara Kota Medan Dengan Kabupaten Deli Serdang.Sebab menurutnya wilayah Kelurahan Bantan Timur bersinggungan dengan Kebupaten Deli Serdang."Wilayah kami sangat bersinggungan dengan Deli Serdang sehingga selalu menjadi perspoalan, terutama menyangkut sampah," ungkapnya.

Menyikapi keluhan para lurah tersebut, anggota DPRD Dapil IV, CP. Nainggolan, mengajak warga untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam membersihkan saluran drainase yang kurang lancar dan tidak berfungsi."Ini sebagai antisipasi sementara, sebelum Pemko Medan membangun yang baru," katanya.

Disisi lain, CP. Nainggolan, juga menyebutkan di Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang ada di kecamatan telah ada sekitar 100 orang tenaga yang siap melakukan pengorekkan parit. "Ini harus kita pergunakan juga. Saya sudah lakukan itu, dan mereka langsung melakukan pengorekkan," pungkasnya. Menyangkut batas wilayah, Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan ini meninta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara harus segera menyikapinya, jika tidak, ini akan menjadi beban sosial masyarakat kota Medan. (int/DNA)

15 Jajaran Poldasu Dimutasi MEDAN, BN Sebanyak 15 orang perwira berpangkat Iptu sampai denganAKBP sejajaran Polda Sumut dimutasikan. Hal itu berdasarkan telegram Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dengan Nomor: Kep/480/ XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Para perwira yang dimutasi yakni, AKBP Idha Endri Prastiono, yang sebelumnya menjabat Kepala SPKT Polda Sumut dimutasikan sebagai Pamen pada Yanma Polda Sumut, AKBP Manumpak Butarbutar yang menjabat Kasubdit IV Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Sumut diangkat sebagai Kasubbid Tekkom Bid TI Polda Sumut.

Kemudian, AKBPAbdul Rizal A. Engahu yang bertugas sebagai Pama Polda Sumut, diangkat sebagai Kasubdit IV Tipiter Dit Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Yulmar Try Himawan diangkat sebagai Kasubbid Paminal Bid Propam Polda Sumut,AKBP Guntur Agung Supomo, diangkat sebagai Kasubdit III Dit Intelkam Polda Sumut, danAKBPArie Wisnu Gautama yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbid Dikyasa Ditlantas Polda Sumut dimutasikan sebagai Kasubdit Reg Ident Ditlantas.

Sementara perwira yang berpangkat Kompol dan lainnya yaitu Kompol Dwi Asmoro diangkat sebagai Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sumut, AKP Tito Travolta Hutauruk yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu diangkat sebagai Kasubbag Dumasan Itwasda. Kemudian, Kompol Jukiman Situmorang yang selama ini menjabat sebagai Wakapolres Tanah Karo dimutasi sebagai Kanit II Subdit I Dit Reskrimsus Polda Sumut, Kompol Tetra Darmariawan yang menjabat Wakapolres Labuhan Batu dimutasikan sebagai Kasubbag Kerma Ops Bagbinops Roops Polda Sumut.

Selanjutnya, AKP Zulkarnaen yang menjabat sebagai Kapolsek Muara Batang Gadis Polres Mandailing Natal dimutasikan sebagai Pama Polres Mandailing Natal, dan sebagai penggantinya AKP M. Nuriaman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Penyambungan Selatan. Iptu Handres yang menjabat Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Berandan Polres Langkat dimutasikan sebagai Pama Polresta Medan. Iptu Akta Wijaya Pramasakti yang menjabat Panit II Reskrim Polsek Medan Baru dimutasikan sebagai Pama Ditlantas Polda Sumut dan Ipda Togarma Siahaan yang menjabat sebagai Kaur Bin Ops Sat Binmas Polres Taput dimutasikan sebagai Pama Polres Langkat.(HZA/Int)

Proyek Pengerjaan

Dari Halaman 1

wa ada indikasi mutu pekerjaan jauh di bawah standard ketentuan yang ditetapkan dalam sepesifikasi teknis atau dalam rencana kerja dan syarat teknis yang tertian dalam dokumen kontrak atau tidak mengikuti syarat teknis yang telah ditetapkan. Artinya, kuat dugaan ada kecurangan yang mengarah kepada prilaku korupsi oleh kontraktor Pelaksana dan sengaja dibiarkan berbuat curang oleh konsultan pengawas.

Ketika dikonfirmasi kepada Rahmat Hidayat, selaku Humas dari PT Usni Utama, membenarkan bahwa talud ambruk. Namun demikian, kata anggota DPRK Aceh Tenggara dari Partai Keadilan Sejahtera ini secepatnya akan diperbaiki.

Lakukan Penyelidikan Direktur LSM Aceh Alas Independent Kutacane Ali Amran, ST mengatakan, dengan ambruknya talud, diminta aparat melakukan penyelidikan. Jadi sebenarnya fungsi talud itu untuk menahan atau sloope protection agar material base, base A Base B tidak berhamburan ke sisi drainase. Sehingga kondisi dan bentuk jalan tetap dan tidak berubah walaupun jalan menerima beban berat dan getaran dari kenderaan yang melintas di atas jalan.

“Kalau memang diselidiki, kan pimpinan proyek tidak lagi main-main untuk mengerogoti uang negara dengan korupsi, dengan pengurangan volume pekerjaan, dengan melanggar ketentuan sepesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak yang telah disepakati oleh Negara dan pengusaha yang melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan desa pardomuan-muara situlen,” tegas Ali. (Tim)

Mafia Peradilan

Dari Halaman 1

dipalsukan, tanda tangan Muhamad A Riduan (penjual) diduga kuat dipalsukan setelah dibandingkan dengan tanda tangan aslinya.

Begitu juga tanda tangan Gecik Kepala Desa Kelitu Abduh A Urian setelah dibangdinkan dengan tanda tangan aslinya diduga kuat juga dipalsukan. Disamping itu juga pada akta 594/07/IX/AJBT/BTG/1992 tanda tangan Mukhtar Jamin (penjual) berbeda tanda tangannya dengan Akta nomor 590/19/1982 dan juga tanda tangan Abduh A.Urian setelah dibandingkan dengan tanda tangan aslinya juga diduga kuat dipalsukan.

Tak hanya itu, seluruh keterangan saksi-saksi dari pihak Kin Aulia (penggugat) yang tidak hadir sama sekali selama proses persidangan oleh majelis hakim dianggap telah benar walaupun 3 orang dari saksi tersebut tidak mengetahuai luas dan batas-batas objek perkara.

Kesaksian Sech Bener dan pernyataannya yang telah di notariskan tidak dianggap dan tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Kepada wartawan, Duski SH kuasa hukum pengugat mengatakan, terkait sorotan atas pemberitaan adanya dugaan mafia peradilan atas kasus ini, persoalan yang wajar.

Namun, dia sangat berkeinginan pengungkapan kasus tersebut benar-benar murni.

“Kalau kami kalah (ditingkat banding-red) silahkan.

Masalah korupsi yang lebih besar tidak dipersoalkan, ini hanya kasus tanah 4000 meter jadi permasalahan,” kata Duski.

Bila ada kekeliruan, lanjut Duski dalam akta jual beli Kin Aulia itu urusan pejabat yang membuat. Adanya dugaan bahwa telah terjadi permainan antara dirinya dengan majelis hakim, kata Duski itu merupakan hak mereka.

Mahfuzi ahli waris Ahmad DJ tergugat kepada wartawan, baru-baru ini menilai bahwa putusan majelis hakim terhadap orang tuanya suatu penzaliman atas hakhak rakyat yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mempermainkan hukum.

“Untuk ini kami akan naik banding ke pengadilan tinggi di Banda Aceh dan menyampaikan laporan ke Komisi Independen Yudisial (KIY), melalui pengacara kami J Kamal Farza,”tukasnya.

Direkayasa Menurut Mahfuzi, akta jual beli palsu hasil rekayasa telah mengalahkan sertifikat yang dimiliki keluarganya melalui mekanisme, prosudur dan ketentuan yang berlaku untuk proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional.

Sementara, Firza Andriansya,SH Ketua Majelis Hakim yang juga ketua PN Takengon saat dikonfirmasi wartawan, mengaku tertekan dan merasa sedih pasca pemberitaan mengenai dugaan mafia peradilan di PN Takengon atas kasus ini. (Tim)

Korban

Dari Halaman 1

permukiman, meliputi, Alue Lhee, Teladan, Drien Caleu, Alue Peudeng, Blang Dalam, Teupin Panah, Tegal Sari, Krueng Beukah, Gunong Tarok, Suak Awe, Lhok Sari, Berdikari, Sawang Rambot, Lhok Guci, Keude Suak Awe, Meunuang Kinco, Seumara Pema UTU, LSM GSF, IKAMAPA, IPMK, IPELMALBAR), Imum Mukim dan Keuchik Dalam Pemukiman HGU PT.SIR. (TM /Afrizal)

CMY K

CMY K

30 DES 2011 - 6 JAN 2012 | EDISI 296 | THN KE-VII

Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya: IR H BUNI AMIN, M, AGRIC, SC - IR T MUFIZA

SDM dan Kesehatan Prioritas SELAKU putra asli Aceh Jaya, Ir H Buni Amin, M Agic, Sc sedih dengan kondisi generasi muda ke depan.

Jadi, bila nanti masyarakat memberi kesempatan kepada pasangan dengan mengusung visi BeUMakMue (Bertaqwa, Unggul, Makmur, Maju dan Sejahtera) pada tahun 2017 ini memimpin Aceh Jaya, maka sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas utama.

"Akibat SDM minim, status RS Kabupaten hingga sekarang belum naik kelas, itu semua karena tidak tersedianya dokter spesialis terutama yang putra daerah," katanya dalam sebuah kesempatan kepada media BN. Selain pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang nantinya akan diaktualisasi dalam bentuk pemberian beasiswa kepada putra-putri Aceh Jaya yang mau menuntut ilmu pengetahuan sampai ke luar

negeri. Disamping itu, pasangan tersebut juga siap melatih tenagatenaga medis dengan standar nasional bahkan internasional. " Dengan peningkatan SDM dan Kesehatan, nantinya saya rasa kesejahteraan mereka dengan sendirinya pasti akan terwujud.," ungkap Dosen Pertanian Unsyiah ini.

Berangkat dari visi tersebut, katanya, bahwa pada tahun 2017, akan terwujud masyarakat dan daerah Aceh Jaya yang

sejahtera lahir dan bathin yang tergambar pada masyarakat Aceh Jaya yang bertaqwa (memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi serta menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan agama Islam). Unggul (Berbudaya pendidikan, memiliki pengetahuan dan ketrampilan/skill yang tinggi untuk dapat mengelola semua potensi daerah yang ada, serta berorientasi pengembangan diri terhadap keilmuan dan teknologi).

Makmur (memiliki kemandirian secara finansial/ekonomi serta mampu mengembangkan potensi daerah dalam konteks kemajuan daerah), Maju (Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki fasilitas ekonomi dan sosial kemasyarakat yang mendukung dan tanggap terhadap kemajuan dan kebutuhan pembangunan masyarakat, perkembangan kemajuan keilmuan dan teknologi serta merata ke seluruh daerah), serta sejahtera (masyarakat Aceh Jaya

yang aman, damai serta terpenuhinya semua kebutuhan pelayanan sosial bagi seluruh masyarakat).

Sedangkan dari segi misi sendiri, mencapai keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pelaku pembangunan.

Pelaku pembangunan yang berkualitas akan menjamin keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pembangunan.

"Sumber Daya Manusia adalah investasi Daerah,"

ucapnya.

Kebutuhan akan ketersediaan SDM yang handal kian menjadi urgent dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kualitas pembangunan juga sangat ditentukan oleh mentalitas pelaku pembangunan yang hanya dapat dicapai bila pelaku pembangunan memiliki keimanan dan ketaqwaan serta berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah agama," akhirinya. (*)

Pasangan Pertama Mendaftar

TM. Iqbal, SE, SKH (Pengusaha)

BuATMu Layak Memimpin Aceh Jaya

PASANGAN Buni Amin - T Mufizar menjadi Calon Bupati Independen pertama yang mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Jaya, Senin (3/10) di Calang, Kabupaten Aceh Jaya.

Ir Buni Amin - T Mufizar datang ke KIP tak terlihat mencolok layaknya calon di daerah lain. Mereka hanya diantar oleh tiga mobil saja.

Saat mendaftar, Buni Amin dan T Mufizar diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh Jaya Yusrizal Usman.

Pasangan yang populer dengan slogan Buat Mu Aceh Jaya itu, merupakan sosok yang berasal dari Pegawai negeri sipil. sebelumnya Ir Buni Amin, M.Agric.Sc menjabat Sekretaris daerah Kebupaten Aceh Jaya, sedangkan pasangannya T Mufizar merupakan sosok dengan karis berjenjang dari penyuluh Camat, ketua Bappeda Aceh Jaya, dan terakhir menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya. (*)

SAYA selaku praktisi bisnis, melihat sosok Buni Amin dan pasangannya T Mufizar, adalah pasangan yang ideal untuk memimpin Aceh Jaya ke depan. Apalagi Buni Amin selaku putra daerah, sudah pasti memikirkan daerah kemajuan daerahnya.

Disamping sarat pengalaman di pemerintahan, mereka juga telah teruji tingkat kejujurannya dalam mengelola kabupaten yang luluh lantak oleh bencana alam gempa dan tsunami itu.

Beragam jabatan telah mereka pangku, mulai camat hingga Sekda. Jabatan-jabatan tersebut adalah sebuah modal besar kedepan dalam memenej pemerintahan.

Menjalankan roda pemerintahan, tanpa ada ilmu dan pengalaman yang mencukupi, maka sudah pasti akan mengalami kewalahan dan beragam tantangan. Namun bila ilmu dan pengalaman mencukupi, maka pemerintahan akan berjalan dengan normal dan aman. Akhirnya, pembangunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pasti akan terwujud. Selain itu, para usahawan tidak akan ragu lagi menanam modalnya bila kondisi daerah dalam kondisi stabil dan rakyatnya makmur. (*)

Ibrahim Yusuf,SE (Putra Lamno di Perantauan )

Pasangan Sarat Pengalaman dan Beriman SELAKU putra daerah di perantauan (Banda Aceh), saya merasa yakin dan sedikitpun tidak ada keraguan terhadap pasangan Buni Amin -T.Mufizar di dalam memimpin Aceh Jaya ke depan.

Beliau (Buni Amin) sangat di kenal di Banda Aceh dan Aceh Jaya. Kondisi tersebut akan memudahkan beliau dalam membina jaringan untuk kemajuan Aceh Jaya ke depan.

Dalam keseharian, Buni Amin sangat terkenal dengan kesederhaan . Dan itu bukanlah sandiwara belaka. Padahal beragam jabatan dan kesempatan telah beliau peroleh. Namun sifat tersebut melekat tak lepas dari ketaqwaan beliau kepada sang pencipta sehingga beragam amanah mampu di jaga. Disamping ahli di pemerintahan beliau juga ahli dalam ilmu agama, sehingga sering menjadi khatib dan imam. Itu semua berkat pengalaman dan keimanan yang tinggi. (*)

CMY K

Buni Amin Bersama Bupati dan Wakil Bupati

CMY K

Kantor Redaksi Jl. Flamboyan Raya/Raharja No. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 - 08163134392 Fax (061) 8215552 www.bongkarnews.com Email:bongkarnews@gmail.com indrabongkarnews@gmail.com 9-16 JANUARI 2012| EDISI 297| THN KE-VII

INDIKASI KKN TERJAWAB

Kadis : Rp 8 M Tidak Benar LANGKAT, BN Proyek Safver Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat, santer jadi buah bibir di masyarakat. Memang, anggaran yang ‘ditelurkan’ tak sedikit, Rp 8 miliar di kawasan pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu serta pembelian bibit udang. Bahkan terindikasi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Hanya saja, merebaknya kasus tersebut langsung diantisipasi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat, Ir Alimukti Siregar didampingi pelaksana biro

AIPA : Kasus Penembakan Aceh Berbau Politik

Zulkhairi, S.IP Pengamat Politik AIPA

BANDA ACEH, BN Rentetan kasus penembakan yang terjadi di Aceh, bermotifnya lebih mengarah ke propaganda politik antar etnis di Aceh. Aksi yang telah merengut nyawa beberapa orang di tanah rencong itu justru akan menyudutkan kelompok tertentu yang akan berimbas timbulnya kebencian antar etnis.

Demikian dikatakan Alumni Ilmu Politik Aceh (AIPA), Zukhairi, SIP. “Kami memandang aksi yang demikian justru mengarah sebagai aksi propaganda politik.

Hal ini bukan tidak ada alasan, bisa dilihat

AKSI PENEMBAKAN DI ACEH

dari sasaran penembakan dilakukan terhadap suku pendatang yang arti kata bukan masyarakat asli Aceh yang menjadi korban atau sasaran aksi penembakan.

Oleh karena itu kasus seperti ini tidak layak dianggap hanya sebagai kasus kriminal murni,” katanya kepada BN, kemarin.

AIPA, katanya, sangat menyayangkan apabila ada pihak yang menganggap kasus tersebut sebagai kriminal murni.

Seharusnya kasus yang demikian harus dipandang sebagai permasalahan yang

4 DESEMBER 2011, sekitar pukul 23.00 WIB, aksi penembakan terjadi di barak pekerja perkebunan karet milik PT Satya Agung, di Krueng Jawa, Uram Jalan, Geureudong Pase, Aceh Utara. Tiga korban tewas, Sukatno, Heryanto, dan Sugiarto. Sementara 4 korban kritis dan 1 luka ringan akibat muntahan peluru tajam pelaku.

10 DESEMBER 2011, seorang bos perkebunan sawit menjadi sasaran penembakan pelaku yang menggunakan sepeda motor dan berhelm full face. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah mengendari mobilnya. Beruntung, korban dapat melarikan diri dan lolos dari timah panas pelaku saat melihat pelaku menodongkan senjata ke arahnya.

Bersambung HAL 11

23 DESEMBER 2011, mes pekerja yang tengah melakukan survei minyak dan gas di kawasan Gampong Lagang, Sawang, Aceh Utara, diberondong secara membabi buta oleh orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. 31 DESEMBER 2011, seorang karyawan toko boneka di Jalan T Iskandar, Ule Kareng, Banda Aceh ditembak orang tak dikenal. Korban langsung tewas seketika.

Korban diketahui bernama Wagino (40), warga Lamtemen, Banda Aceh. Insiden terjadi sekitar pukul 20.50 WIB.

Bersambung HAL 11 FOTO:INTERNET

31 DESEMBER 2011, para pekerja kabel Telkom yang berada di dalam mess, Kecamatan Jempa, Bireun, diberondong senjata api oleh orang tidak dikenal dan menggunakan helm, sekitar pukul 21.00 WIB. Korban langsung meninggal dunia. Mereka adalah Sunyoto, Suparno, dan Daud.

Sementara korban luka 7 orang bernama Andri, Hasan, Kirul, Imam, Kopral, Aan dan Bonjol.

1 JANUARI 2012, penembakan misterius menghantui wilayah Aceh Utara sekitar pukul 21.30 WIB. Satu orang dikabarkan tewas, dan satu kritis.

KINERJA KEJAKSAAN DIPERTANYAKAN

IR RAMSES DANU HARAHAP

‘HARGA’ RAMSES MAHAL Tersangka Korupsi Dinas PU Binjai Berkeliaran

BINJAI, BN Tujuh bulan sudah kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran TA 2007-2008 Dinas PU Kota Binjai bergulir. Bahkan telah menetapkan 16 tersangka dan salah satunya mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kasus korupsi tak pernah lekang dari perhatian masyarakat. Apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun masih bebas berkeliaran. Apakah memang ‘harga’ seorang tersangka begitu mahal di mata hukum sehingga sulit untuk dijebloskan ke penjara? Segala alasan pun menyeruak ke permukaan yang dihaturkan oleh pihak kejaksaan dengan ‘mempending’ para tersangka untuk menjadi penghuni terali besi.

Proyek 2011 Mandek, SKPD Melempem

Dinas PU tersebut. Sayangnya, hingga kini kinerja kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mandek.

Bersambung HAL 11

Tak Capai Target JAJARAN Dinas PU Kota hingga kini belum bisa tidur pulas. Kasus lain yang menerpa adalah mandeknya sejumlah pengerjaan proyek fisik pada 2011. Meski Dinas PU dalam pengerjaan proyek tidak sendiri bekerjasama dengan Distarukim Kota Binjai, namun hingga 2011 ini pengerjaan tidak tepat

waktu. Padahal, anggaran diperoleh dari P-APBD 2011 dan harus dikerjakan pada 2012 ini.

Sayangnya, hingga pekan pertama 2012, banyak paket pekerjaan di Distarukim Binjai masih tahap pekerjaan awal . Pantauan sejumlah LSM dan

Bersambung HAL 11

GEDUNG DPRD-SU KOSONG MELOMPONG

Dewan Ogah Ngantor

MEDAN, BN Asyiknya menikmati libur Natal dan Tahun Baru 2012, masih dirasakan sejumlah anggota DPRD Sumut.

Pantauan wartawan di gedung wakil rakyat Sumatera Utara, aktivitas di ruangan nihil. Tingkat kehadiran anggota dewan terhormat belum mencapai 100 persen.

Kalau pun ada hanya beberapa orang yang kurang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas rutinitas

PALAS, BN Banyaknya pengerjaan proyek pembangunan yang belum selesai pengerjaannya hingga akhir Desember 2011 di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas, berbuah tanda tanya.

Hal tersebut dapat dipastikan dari hasil konfirmasi wartawan beberapa waktu yang lalu terhadap Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis SH melalui Kabag Ekonomi Hilmanuddin SSos di ruang kerjanya. Menurut Hilmnuddin, hingga 3 Januari 2012 baru satu Bidang yaitu Binamarga yang meloporkan hasil pengerjaan proyek tahun anggaran 2011 dengan masa kerja berahir 31/ 12 2011. “Itupun belum dinggap lengkap,” katanya.

Ditambahkan Hilmanuddin,

sebagai penyambung lindah aspirasi rakyat Sumut 12,8 juta jiwa tersebut.

Jumat (6/1), hampir 75 persen wakil rakyat belum bertugas. Gedung mewah di Jalan T Imam Bonjol itu kosong melompong. Kondisi ini semakin diperparah ketika usai pelaksanaan Sholat Jumat karena sebagian

Bersambung HAL 11

Sewa Gedung Bappeda Diduga Membengkak Rp 45 Juta PALAS, BN Dugaan penyalah gunaan anggaran tahun 2010 tentang sewa menyewa gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Padang Lawas (Palas) kini mulai merebak ke berbagai instansi dan masyarakat.

Memang sangat disayangkan, kalau ternyata ada oknum Bappeda Palas diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dengan tujuan memperkaya diri dengan cara mark –up sewa

Bersambung HAL 11

gedung kantor pada 2010.

Sesusai informasi dan data diperoleh wartawan BN, belum lama ini, terkait kegiatan sewa menyewa gedung kantor Bappeda sebesar Rp 105 juta pertahun. Sedangkan menurut penuturan pemilik gedung yang disewa hanya menerima Rp 90 juta pertahun.

Sementara dari data yang diporoleh jumlah anggaran yang terealisasi tahun 2010 untuk sewa

Bersambung HAL 11

Tiga Tahun Tak Tugas, Gaji Tetap Jalan

Sekdes ‘Kebal Badan’ Ulah oknum Sekretaris Desa berstatus sebagai PNS yang satu ini dinilai sangat tidak bertanggung jawab dan melanggar sumpah jabatan. Bahkan jelasjelas bahwa yang bersangkutan tidak disiplin terhadap tugas yang telah diembanya.

KUAT indikasi, ada sejumlah pejabat tinggi di Deliserdang yang berada di belakang sang Sekdes AS yang membuatnya ‘Kebal Badan’.

Sehingga dia (Sekdes AS-red) semena-mena tak masuk kantor, meski rutinitas sebagai pelayan masyarakat otomatis terabaikan.

Malah, sebelum menjabat abdi Negara, seluruh oknum PNS disumpah dan harus mentaati janji.

Antara lain, sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara

profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bersambung HAL 11

KHAIRUL SALEH S SOS

9 - 16 JAN 2012 | EDISI 297 | THN KE-VII

CV. BONGKAR PERS NEWS Badan Hukum: Akte Notaris Hermaini,SH No.4 Tanggal 10 Agustus 2009 Pengesahan PN Medan No: 1520/CV/PEND/2009 NPWP: 02.996.694.2-121.000 Pembina

Pemimpin Umum/ Pemred/Penjab

: Drs. H. Kasim Siyo MSi HMK Aldian Pinem, SH, MH Uli Tobing Benny Soetedjo Eben Pegagan Manik : Sunardi Bonang

Wakil Pemred I/ Wakil Penjab : ESP Parindoery Wakil Pemred II/ Wakil Penjab : A. Sani Simbolon Wakil Pemimpin Umum I

: Irwansyah B

Pimpinan Perusahaan

: Laini Gustina

Wakil Pimpinan Perusahaan : Riswansyah Pasaribu Redaktur Pelaksana

Dewan Redaksi

Koordinator Liputan Koordinator Daerah Litbang/Iklan Fotografer/Teknisi Penasehat Hukum Sekretaris Redaksi Keuangan

: Drs. Alfindo Amir Hamzah Siregar, SH Pendi Hariyono Mangatur Silaban : Drs. Edward Pakpahan H.Zulkarnain Abidin Rudi Sirait EPP Ringo-ringo, SE Muhammad Siregar Hotman Marbun Amran Effendi Hsb Juni Asian Tampubolon SP : Jakfar : Indrawan Sukma Antoni Sagala : Sudari,SH (Kabag) Leonard Hutasoit : Reflin Ginting Sigit Gunawan : Nurmahadi Darmawan, SH Mardianto Situmeang, SH Rosmawati, SH : Toni Purwadi, SH : Rini Alamsyah SPd

KONTAK PERSON IKLAN/SIRKULASI HP. 0816 3134 392/0813 7539 5392 IKLAN DISPLAY/UMUM RP 6.000/MM FULL COLOUR RP 21.000/MM KANTOR REDAKSI JL. FLAMBOYAN RAYA/RAHARJA NO. 37 MEDAN TELP (061) 8213786, FAX (061) 8215552 NO. REKENING: 5310 - 01 - 004167 - 53 - 5 AN. SUNARDI, BANK BRI UNIT TANJUNG SARI MEDAN PERCETAKAN/PRA CETAK : PT. SELECTA UTAMA (Isi Diluar Tanggung Jawab Pra Cetak/Percetakan)

Dishub Medan Akan Pasang 20 CCTV di Rawan Kemacetan Medan,BN Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan akan memasang 20 unit Closed Circuit Television (CCTV) di titik rawan macet untuk mengawasi arus lalulintas.

Kepala Bidang Tekhnik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Medan Iswar mengatakan, sejumlah titik rawan macet yang diproyeksikan dipasangi CCTC diantaranya Jalan Imam Bonjol,Jalan Sudirman, Jalan Pemuda dan Raden Saleh.Daerah itu termasuk titik macet terparah di Kota Medan. “Untuk jalan lainnya, kami masih akan mendata. Mana yang mendesak untuk dipasang CCTV,”ujar Iswar di Medan, kemarin. Pemasangan CCTV di titik rawan macet sebut Iswar sangatlah penting untuk mengawasi kemacetan arus lalu lintas di kota ini.

Kapan CCTV tersebut akan dipasang, pihak Dishub Medan belum bisa memastikannya. Pasalnya, masih menunggu anggaran turun dari pemerintah pusat.

“Kapan dipasang, kami belum bisa pastikan. Anggaran masih diproses pemerintah pusat,” paparnya.

Katanya,proses untuk mendapatkan CCTV tersebut cukup panjang yakni dimulai dari tender hingga pengerjaannya. Yang jelas sebutnya, Dishub Medan telah mengajukan anggaran pengadaan CCTV ke pusat sebanyak 20 unit.

Alasannya pengajuan CCTV,pertama Medan merupakan kota metropolitan setelah Jakarta dan Surabaya. Sebagai kota metropolitan sudah saatnya dipasang CCTV utamanya di titik rawan macet dan persimpangan jalan. Hal itu untuk mempermudah mengawasi kemacetan di Medan terutama pada jamjam sibuk kerja pagi dan sore hari. “Tim pusat sudah datang mempelajari dan melihat lokasi yang akan dipasangi CCTV. Khusus di Jalan Balai Kota, ruangan CCTV direncanakan di sisi kiri Merdeka Walk,” sebutnya.

Meski nantinya titik rawan macet akan dipasangi CCTV, namun pihaknya tetap berharap kepada kepolisian tetatp bertugas mengawasi dan mengatur arus lalu lintas sehingga pengendara mematuhi ramburambu lalu lintas. “Kalau ada polisi, pengendara pasti akan takut melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bukan berarti begitu dipasang CCTV, tak ada lagi penempatan polisi di persimpangan,” ucapnya. Pemasangan CCTV di Medan, lanjutnya juga terkait rencana transportasi massal Trans Medan.

Nantinya CCTV diharapkan membantu pengamanan penumpang yang berada di koridor jalan Trans Medan dari aksi kejahatan. “CCTV akan mengawasi pelanggaran dan pelakunya dapat diketahui dan bisa ditindak,” ujarnya. Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Mangunsong mendukung rencana Dishub Medan yang akan memasang CCTV di sejumlah titik rawan macet di Medan tersebut.Katanya, memang sudah semestinya sejumlah titik rawan macet dipasangi CCTV tersebut.

“Dishub memang mesti pikirkan solusi kongkrit atasi kemacetan di Medan. Ini mengingat pertumbuhan kendaraan terus meningkat. Jangan sampai tingkat stress masyarakat meningkat,”ucap Parlaungan.(r/ndo)

PPKS dan BNI Wilayah Medan Kerjasama Kegiatan Go Green Medan, BN Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,pemerintah melakukan sejumlah program Go Green atau penghijauan yang melibatkan masyarakat luas. Dan hal ini dilakukanlah kerjasama Pusat Penelitian Kelapa Sawit[PPKS] dengan BNI Wilayah Medan, Jumat[30/12] pagi dikantor PPKS Jalan Brigjen Katamso Medan.

Direktur PPKS Dr Witjaksana Darmo Sarkoro dalam sambutannya mengatakan bahwa kerjasama ini yang mengacu pada Undang Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup.

"Kita sepakat kerjasama Go Green ini perlu ditingkatkan dalam upaya mendukung program pemerintah sehingga memberi kontribusi besar bagi pelestarian lingkungan",ujarnya.

Salah satu program PPKS katanya membuat lokasi wisata kebun seluas 4.2 hektar dan diharapkan dengan dukungan dari BNI

sebanyak 25 sepeda, akan memberi manfaat bagi wisatawan dan tamu. Programn bersepeda sudah kita mulai, kegiatan ini juga untuk mengajak masyarakat bersepeda untuk mengurangi penyebaran CO2 di udara, Karena itu tamu dan siapapun bias memakai sepeda ini dilokasi wisata kebun PPKS, jelas Witjaksana Darmo Sarkoro.

Selanjutnya dari BNI Wilayah Medan,Arief Surarso yang menyerahkan secara simbolis 25 sepeda itu,sebelum melihat tempat sepeda diletakkan di lima tempat didalam areal kantor PPKS mengatakan sejak 2010 Go Green merupakan salah satu missi perusahaan yang berorientasi terhadap lingkungan hidup. Sejak itu BNI sudah terlibat dalam melestarikan lingkungan.

"Kita harus melibatkan masyarakat dalam mendukung program tersebut bagi keberhasilan pelestarian lingkungan", ujar Areif, Head of Busines Banking BNI Wilayah Medan. Dan juga dijelaskan salah satu program Badan

Usaha Milik Negara [BUMN] ini membuat hutan kota. Kini semua Walikota tertarik akan hutan kota.

Walikota Lantik Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Medan,BN Penantian yang lama, akhirnya terwujud juga. Setelah tekateki siapa yang akan menduduki jabatan direksi di tiga perusahaan milik Pemko Medan yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pembangunan akhirnya terjawab sudah. Jumat (6/1), Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM melantik jajaran direksi maupun pengawas di Balai Kota Medan.

"Dewan direksi sudah harus menunjukkan perubahan signifikan dalam waktu 3 bulan ke depan. Bagi saya, tuntutan penyegaran manajemen tidak perlu harus menunggu habis masa periode jabatan secara normal. Untuk itu saya bersama dengan Wakil Walikota akan terus mengawasinya," kata Walikota.

Walikota berharap dewan direksi yang baru dilantik ini bekerja dengan profesional. Tak satu pun dari dewan direksi yang dikenalnya, semua yang terpilih murni hasil fit and propertest dari Universitas Sumatera Utara (USU).

"Jadi saya tidak mau ada intervensi dari siapapun. Perusahaan Daerah harus dikelola secara otonom dan professional," tegasnya.

Walikota mengaku puas dengan dewan direksi yang dilantik.

Semuanya professional, malah ada mantan anggota DPRD Sumut. Diharapkannya dewan direksi yang baru mampu melakukan perubahan dan membuat terobosan di perusahaan yang dipimpinnya, baik di PD Pasar, PD Pembangunan maupun PD Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga beroperasi secara sehat sekaligus tumbuh dan berkembang melayani masyarakat.

Kepada jajaran Dirut PD Pasar, Walikota minta segera melakukan

penataan pasar tradisional. Dari sekitar 43 pasar tradisional yang ada di Kota Medan, sebagian besar kondisinya sangat memprihatinkan.

Untuk itu perlu dilakukan penataan secepatnya sehingga pasar tradisional yang ada menjadi pasar representatif. Pasar tradisonal harus dipertahankan tapi harus dilakukan pembenahan sehingga menjadi pasar tradisional yang modern.

Selain itu, lanjutnya, segera lakukan perbaikan manajemen serta jalin kerjasama dengan seluruh jajaran PD Pasar, termasuk instansi terkait dan stakeholder yang ada maupun pihak ketiga sehingga perusahaan yang mengelola pasar-pasar ini maju dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan public terbaik.

Dia juga minta kepada jajaran direksi PD Pembangunan agar memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki seperti kebun binatang, kolam renang gelanggang remaja dan pergudangan. Semua fasilitas itu memiliki fungsi-fungsi ekonomi yang cukup menonjol , tentunya jika dikelola dengan baik dan profesional mampu menghasilakn keuntungan.

Begitu pula dengan jajaran direksi PD RPH, sambungya, dengan izin impor sapi dari Australia yang dimiliki mengapa tidak dimanfaatkan untuk mendistribusikan sapi-sapi. Di samping itu Walikota berharap setelah pelantikan ini tidak ditemukanm lagi tempat pemotongan hewan liar.

Lima Catatan Pokok Dalam kesempatan itu, Walikota memberikan 5 catatan pokok yang harus mendasari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku badan pengawas dan jajaran direksi yakni harus memiliki orientasi dan bekera berdasarkan tujuan pelayanan umum yang

harus diselenggarakan. Kedua, PD harus dikelola secara professional dengan standar kerja dan standar operasional prosedur yang berlaku sehinggha menghasilkan jasda pelayanan public berkualitas.

Ketiga, terangnya, Badan pengawas harus mampu memberikan arah kebijakan yang teopat dan terukur sekaligus mengendalikan operasi perusahaan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Keempat, dewan direksi harus bekerja dengan kreatifitas dan inovasi usaha. Sedangkan yang kelima, dalam jangka menengah, PD harus bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun badan pengawas daerah milik Pemko Medan periode 2012-2014 yakni Sekda (ketua), Asisten Perekonomian dan pembangunan (sekretaris), Ir Irwan Ritonga (anggota), Drs T Irwansyah (anggota), Drs Chairil Anwar (anggota), Kabag Administrasi Perekonomian, Drs Andreas Tarigan SE dan Drs Amril Anchan.

Sedangkan dewan direksi yang dilantik yakni Benny Sihotang SE (Dirut PD Pasar), Mulia Soleman Harahap SH (Direktur operasi), Osman Manalu SP (Direktur Pengembangan dan SDM), Dra lely Amra Siregar (Direktur Administrasi Keuangan), Drs Putra Alkahiri (Dirut PD RPH) Sugito Hadi SE MSi (Direktur Pengembangan Perusahaan), Ahmad Prayudi SE MM (Direktur Umum dan keuangan /SDM), Drs Musa jasmen P (Direktur Operasional), HM Harmein Ginting SSos (Dirut PD Pembangunan), Rafriandi Nasution SE MT (Direktur Pengembangan Perusahaan), Ir Besri Nazir (Direktur Umum dan Keuangan/SDM) serta Ir M Ichwan Husein Siregar (Direktur Operasional). (rel/and)

" Di Banda Aceh merupakan hutan kita terbaik di Indonesia.

Kita semua memiliki orientasi

penghijauan. Kedepan kerjasama BNI dengan PPKS diharapkan terus berjalan",ujar Arief. [HZA]

Walikota Medan Buka Seminar Pemantapan Peran Ustaz-Ustazah Medan, BN Peranan para ustadz-ustadzah sangat diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang berbarbagai program kerja dari pemerintah Kota Medan.

Hal ini dikatakan Walikota Medan di wakili staf ahli biadang Ekbang Drs H Abuhanifah Batubara MAP pada acara seminar peran ustaz-ustazah dalam pelestarian haji mabrur, belum alam ini di Garuda Plaza Hotel. Kegiatan yang digagas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Medan, tampak hadir Ketua IPHI Sumut H Ahmad Husen, Ketua IPHI Kota Medan Drs H Farid Wajedi, dan nara sumber Prof Dr Nur Ahmad Fadhil Lubis MA. Selain itu juga peran para ustaz-ustazah sangat penting dalam pembentukan karakter masyarakat ke arah yang lebih religius karena masyarakat kota Medan pada dasarnya merupakan masyarakat yang taat pada ajaran agama. " Saya sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini yang berkaitan dengan pelestarian haji mabrur di Kota Medan, " ujarnya.

Menurutnya, seseorang yang akan menunaikan ibadah haji diperlukan kesiapan mental dan pemikiran sehingga dapat menjalani setiap ritual haji di tanah suci, melakukan setiap rukunnya sacara ikhlas dan bersungguh-sungguh dengan mengharapkan hajinya menjadi haji yang mabrur.

Nara sumber Prof Dr H Nur Ahmad Fadhil Luibuis MA dalam paparannya mengatakan, haji adalah salah satu pilar dan fondasi agama Islam, ibadah haji ini menjadi istimewah karena hanya diwajibkan sekali dalam hidup seorang muslim, setiap muslim baru berkewajiban untuk haji ketika telah memenuhi berbagai persyaratan yang terpenting diantaranya memiliki kemampuan.

Dikatakannya, peran cendikiawan muslim untuk mencapai dan menjadikan haji mabrur tersebut menjadi sangat penting dan menentukan sekali, namun sebelum seseorang bisa membuat orang lain menjadi haji mabrur tentunya ia sendiri harus bias mencapai dan melestarikan.

Sebelumnya panitia pelaksana Drs Sangkot Saragih melaporkan kegiatan ini berlangsung satu hari dengan peserta terdiri diri para ustaz-ustazah yang ada di Kota Medan. (rel/ndo)

Rahmadani Hidayatin: Pembatasan BBM Sulit Dikendalikan Medan, BN Perpres (peraturan presiden) mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi akan terbit pekan depan, dan berlaku efektif pada 1 April 2011. Perpres itu akan mengatur kelompok masyarakat yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi.

Namun pembatasan tersebut dinilai sulit dikendalikan.

Secara teknis, pembatasan penggunaan BBM dilakukan dengan membuat jalur terpisah antara pemilik kendaraan umum dan pribadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemilik kendaraan pribadi tidak bisa mengisi BBM bersubsidi.

Menurut Dosen Ekonomi Management UNPAB, Rahmadani Hidayatin SPsi, Sabtu (7/1), pembatasan Baham Bakar Minyak (BBM) akan sulit dikendalikan karena adanya hukum Permintaan dan Penawaran.

Karena Permintaan yang tinggi maka penawaran pun akan semakin tinggi.Lebih baik harganya dinaikkan namun stok banyak dari pada harga stabil namun pembatasan BBM akan berdampak seperti tingginya tingkat pasar gelap dan penyelundupan.

Adanya analisis pasar yakni, ketika harga naik maka masyarakat semakin efisien dalam pembelian BBM itu sendiri. Jika pembatasan tinggi dan permintaan akan BBM tinggi maka tidak akan mustahil penyelundupan Bahan Bakar, selain itu secara langsung atau tidak langsung akan berdampak juga dengan kenaikan harga. Akan lebih baik, jika harga naik namun persediaan akan kebutuhan minyak tercukupi. (Net)

Wali Kota Medan H Rahudman Harahap menyematkan pin kepada pejabat BUMD yang dilantik, Jumat (6/1).

Perwakilan Jakarta: Suryadi, Medan: Heru Indrabudi, Andreas Surbakti, SH, Jasmin Marpaung, Darta Lubis, Andi Utama Nasution, SE, Wiryanto Hadi, Friyadi, Amd. Biro Belawan: Jakfar Latif, Herry Susanto Sitepu, Suriono, Ahmad Muhajir, M. Saleh. Sub Biro Amplas : Saulus Panjaitan. Binjai/Langkat: Munir Rangkuti (Ka.Biro), Sabar Gurusinga, Sulaiman, Mimpin Sitepu, M. Hayat, Ruslan AG, Dedi Nupita Sitepu, Samsul Bukit, Hendera Ginting, T. Zulfikardin, Jumadi, Grensi Ginting. Deli Serdang: Juni Asian Tampubolon SP (Ka.Biro), Sofian Syukri Lubis (Waka Biro), Rukun Tarigan, SH, . Tanah Karo: Farhan Parinduri (Ka. Biro), Riri Kardo. Sub.Biro Pancur Batu: Friadi, M Rizal Effendi Bako,SPdi, . Serdang Bedagai: Ibnu As (Ka.Biro), Raman Adjiman, Suherman. Tebingtinggi: Dirlan Effendi Ritonga (Ka.Biro). P Siantar/ Simalungun: Drs Edward Pakpahan (Ka.Biro), Drs.Edi Pangaribuan, Erikson Pakpahan, Ramadhan M Tambunan, Ir Jhon FH Sihombing, Irwan Samosir, Drs. Kaliderman Siregar. Batubara:Dasri Tanjung, Eko, S. Asahan/Tanjungbalai: Hamdan Samosir (Ka. Biro), Hariadi, Wahidun. Kotapinang/Labusel: Syamsul Siregar, Firman Hasibuan. Aek Kanopan/Labura: Sriwaty Sinuraya (Ka. Biro), L. Parulian Simarmata, SE. Sumbagut: Mhd Syahrul Hasibuan SH, Sutardi, Supendi, M. Syafi’i. Dairi: Mangisi Lumban Gaol (Ka.Biro), Jiki Sagala (Waka Biro), Loedeik Simamora, Meslin Br Sigalingging. Pakpak Bharat: Yusuf Manik (Ka.Biro). P Sidimpuan/Tapsel/Paluta: Sugiono SP (Koordinator), Safruddin Pulungan (Ka. Biro), Muhammad Srg, Baun Aritonang, Hasanuddin Siregar, Ibnu Saad Harahap, Unggul Fahmi Hasibuan. Kotanopan/Madina: -. Padang Lawas Selatan: Ali Akbar (Ka. Biro).Humbang Hasundutan: Mangatur Silaban (Koordinator), Bantu Simanjuntak (Ka. Biro), Pattun Tumanggor. Biro Taput: Lamser Sihombing, Henri Harianja. Biro Tapteng/Sibolga/Nias: - Perwakilan Riau/Kepri: EPP. Ringo-ringo, SE. Korwil Riau/Kepri: Rudi Sirait. Pekanbaru: Jaraya Garingging, S.Sos. Siak: Nujum Sitepu (Ka.Biro), Jansen Hutahaean, Jaraya Garingging, S.Sos. Pelalawan/Pkl.Kerinci: EPP. Siringoringo (Ka.Biro), Rasiman, Ryan Ade Liany, ST, Andi Usman, Lingkon S. Dumai: Albekri, Tengku Kamaruddin, Belwiyono, MG, Suhartono.

Bengkalis: Tumpal Tambunan (Ka. Biro), Mahir Ritonga, Misron Tarihoran, Parulian Manurung, Novalis P. Hutahaen, Irwansyah Nasution. Rokan Hilir (Rohil): Juminan (Ka.Biro), Basri M Noer, Supryanti, Julientri. Biro Rokan Hulu: -. Biro Kampar: -. Perwakilan Aceh: T Muktarruddin US - . Biro Banda Aceh/Aceh Besar: T Muktarruddin US (Ka. Biro), Ibrahim Yusuf, Afrizal. Biro Pidie/Pidie Jaya: Mahdi Aziz, SHi. Biro Langsa/Aceh Timur: Mustafa M. Adami, Syamsudin Arsyad. Aceh Tamiang: Rudi Kurniawan (Ka Biro), Baihaki Ahyat ST, Ir. Fadly. Biro Aceh Singkil/ Subulussalam: Rahmin Banchin (Ka. Biro), Henri, B,SE, Bolon. Biro Aceh Jaya: Syarkawi. Biro Kutacane: -. Lhokseumawe/Aceh Utara: Abdul Rani, S.Pd, M Suud, Ramli, Sayed Fauzi, Zulkhair - . Biro Blangkejeren/Gayo Lues: Antoni Nasipul.

(WARTAWAN BONGKAR NEWS DILENGKAPI IDENTITAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOKS REDAKSI)

9-16 JANUARI 2012 | EDISI 297| THN KE-VII

Warga Butuh Perhatian Serius dari Pemerintah Pelalawan Komplotan Pencuri Controller Alat Berat Masih Diburu Polisi PANGKALAN KERINCI, BN Polres Pelalawan berhasil meringkus pencuri dua unit Controller alat berat. Tersangka FN (33), warga Pangkalan Kerinci ini, diamankan polisi berserta barang bukti, saat hendak melakukan transaksi controller tersebut di warung areal Jetty Kampar PT. RAPP, beberapa waktu lalu Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP. Edwin mengatakan, sebelum dilakukan penangkapan, pihaknya mendapat laporan dari PT. Satrya Baja Perkasa (SBP), bahwa dua unit controller alat berat milik perusahan mereka hilang digondol maling.

Siangnya kata Kasat, pihaknya mendapat informasi, ada orang yang mau menjual 2 unit controller. “Saat ditangkap, dua unit controller tersebut disembunyikan didalam tas. Nomor seri dan ciriciri controller tersebut sama dengan controller yang dilaporkan pihak PT. SBP,” ungkap Edwin, Tersangka FN, saat diperiksa mengaku hanya sebagai penjual controller tersebut, kata Edwin. “Pelaku pencurian bukan FN, tapi ia mengetahui kalau controller yang mau dijualnya adalah barang curian, “ terang Kasat.

Dari pemeriksaan terhadap tersangka FN, diketahui pencuri dua unit controller tersebut adalah operator alat berat milik PT SBP itu sendiri. “Identitas pelaku sudah kita ketahui, saat ini masih dalam pengejaran. Tersangka FN kita jerat dengan pasal 363 junto pasal 460 KUHP,”dan pelaku lainya tetap masi kita buru. papar Edwin.(Rsm)

Masyarakat Sungai Sembilan Merana Jalan Rusak Berat Perbaikan Belum Kunjung Tiba DUMAI,BN Kerusakan jalan memprihatinkan akibat kurangnya upaya perbaikan, menyusul karena factor iklim musim hujan yang berlangsung sejak November hingga penghujung tahun 2011 ini membuat kondisi jalan lintas mampu jaya disungai sembilan hancur dan penuh kubangan membuat akses masyarakat macet.

Warga masyarakat selama ini menggunakan jalan salah satunya untuk akses menuju kesungai sembilan dan sebaliknya dari sungai sembilan ke dumai kondisinya saat ini sudah rusak total membuat warga masyarakat merana. Ironisnya untuk perbaikan jalan rusak tersebut belum ada terlihat reaksi nyata dari pemerintah. Hal inilah menyebabkan badan jalan yang rusak kian bertambah parah karena factor kurangnya perawatan yang serius dan lagi diterpa curah hujan yang tinggi terus menerus. Kini warga masyarakat disana menderita saat hendak berpergian.

Seperti pantauan eskpos langsung kelapangan dimana kondisi jalan lintas mampu jaya diperkirakan lebih kurang 30 km mulai dari nerbit hingga sampai simpang pule basilam baru sudah rusak total , para pengguna jasa jalan terlebih warga yang mengangkut hasil panen sawit menjadi kewalahan bahkan karena tak bisa diangkut buah sawit mereka jadi busuk. Akan halnya anak anak sekolah juga sangat menderita karena kondisi jalan rusak berat tidak dapat dilalui Bukan disitu saja kondisi jalan yang rusak dimana terlihat bahwa lintas jalan purnama bangsal aceh pun rusak berat dan banyak kubangan ujar warno dan solimin didampingi darmawan anggota warga tanjung penyembal pada media ini saat bertemu dijalan rusak berat tersebut pada baru-baru ini. Parahnya kerusakan jalan juga pengaruh dari Factor banyaknya armada pengangkut CPO dari purnama menuju lubuk gaung semakin memperdalam kerusakan jalan yang berdampak meresahkan bagi masyarakat diwilayah itu. Sampai sejauh ini belum ada perbaikan Sementara wartawan BN bersama Team wartawan media lainnya seperti media Bongkar News serta media SKM Buser dan Tabloit Diplomat saat turun kesungai sembilan baru baru ini memantau langsung kerusakan jalan tersebut, yang selanjutnya Team wartawan yang hendak mengkonfirmasikan kerusakan jalan lintas mampu jaya kepada Kepala Dinas PU Kota Dumai (Zulkifli Said) belum dapat bertemu bahkan Kepala Kecamatan Sungai sembilan Zulkarnaen pada saat hendak di hubungi guna konfirmasi tidak dapat bertemu, (Sirait / Tengku / Wiyono)

Kelompok Tani Lkmd Perjuangkan Kesejahteraan Petani Dumai Dumai, BN Diperkirakan seratusan anggota Kelompok Tani ( POKTAN ) LKMD hadir dalam mengikuti rapat pemilihan Pengurus POKTAN Lembaga Keamanan Masyarakat Desa bertempat di Kantor Forum Petani Dumai Jl. Seulawah Bumi Ayu Dumai. Puluhan Ketua Kelompok yang bernaung pada POKTAN LKMD turut serta dalam Pemilihan Pengurus Inti POKTAN LKMD tersebut.

Acara yang dimulai sekitar Pukul 14.00 hingga berakhir Pukul 16.00 WIB. Dimana rapat yang dipandu oleh Panitia Pemilihan Pengurus POKTAN Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD) berlangsung dengan baik dan semua prosesi sesuai program yang telah ditetapkan dalam pemilihan Pengurus tersebut berjalan sesuai dengan aturan. Demikian disampaikan Ketua Umum POKTAN LKMD Ir. M. Gultom Suhartono yang akrab di panggil dengan gelar Raja Sonang Sakti itu usai pertemuan tersebut kepada Wartawan.

Sesuai hasil pemilihan Pengurus secara Demokratis bahwa para Pengurus Inti yang terdiri diantaranya sebagai Ketua Umum Ir. M. Gultom Suhartono Wakil Ketua Rendra A. yang menyandang gelar Datok Bijak Dilaut. Dan Sekretaris Umum Novita Sari, SH. MA, Wakil Sekretaris Dian Mayasari, ST, sementara terpilih sebagai Bendahara adalah Desi Susanti, Amd., Wakil Bendahara Said Adlan, sedangkan untuk koordinator yang baru periode 2012-2017 untuk POKTAN LKMD ini terpilih adalah Erwan Susilo dan Wakil Koordinator Mulyadi. Sementara terpilih jadi Humas POKTAN LKMD ini versi 2012-2017 adalah Rudi Sirait, SH menyandang gelar dari Kesepahaman persebatian sesuai rekomendasi Adab istiadat kemasyarakat Karib (Koalisi rakyat Indonesia Berdaulat) dengan gelar Sutan Bakti Raja Nairasaon. Dan sebagai Wakil Humas adalah Walter Gultom, ST. para pengurus Terpilih ini diharapkan bekerja sesuai dengan program yang ditetapkan akan melangsungkan pengurusan lahan pertanian untuk POKTAN LKMD di wilayah Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Ujar Rendra A. jawab wartawan. (RDS / TENGKU)

PELALAWAN, BN PROGRAM pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan penggalangan dana pembangunan sarana prasarana perumahaan merupakan kwajiban pemerintah excsecutip legis latip apa lagi untuk daerah riau dan kabupatenta sepantasnya harus membawa keberuntungan bagi masyarakat,mengingat kekayaan daerah atau alamnya yang mampu di jadikan nilai banding daerah lain nya kabupaten pelalawan yang baru berdiri sudah memiliki perkembangan yang cukup signifikan hal terlihat terdiri dari dua belas kecamatan, memiliki seratus tiga puluh delapan desa salah satunya desa makmur terdekat dengan,kantor BUPATI kantor DPRD kabupaten,jumlah pemilik ktp desa makmur di perkirakan lebih dari tiga ribu jiwa.

Dan letak luas dan wilayah desa merupakan jalur alternatif kabupaten menuju pekan baru simpang langgam simpang BTN simpang tonwset 2 dan simpang sp6 sp5 tembusanya mengarah ke sp 5.desa mekar jaya jalan aspal (lintas timur) sungguh memprihatinkan hampir setiap hari warganya bermohon dan meminta tolong masih belum terjawab teriakan warga yang menghuni perumahan tak layak huni sementara desa ini yang di perhitungkan, percontohan perbandingan ungkap pemerintah desa sewaktu sepekan lalu di gedung daerah sp6 pada saat menyampaikan visi misinya percontohan apa sebenarnya yang terjadi mari bersama simak fakta yang di telusuri geser sesuai informasi warga perumahan graha vihak deploper,supriadi alias chabe,bagian kepengawasan lapangan perumahan graha pelalawan di bangun sejak thn 2005 di promosikan /pemasaran pihak deplover KARYA CIPTA NUGGRAHA rumah TIPE 36 RSH rumah yang sudah siap bangun di perkirakan 400 unit sedangkan masyarakat yang meng-

huni hampir mencapai 400,kk.warga graha sangat membutuhkan bantuan pemerintah kabupaten pelalawan secepatnya melihat situasi jalan masuk perumahan sangat becek berlobang dan bergelombang, kondisi perumahankian lama semakin memprihatinkan penuturan salah satu warga berinisial R pada media ini di kediamanya,terlanjur membeli rumah dulunya terbuai dengan angin segar pengelola,yang mana sarana dan prasarana layak huni selain harga memang terjangkau pada kita yang tak mampu membeli rumah kontan karna rumah ini sistim kredit peruma-

han graha harga yang bervariasi,lebih lanjut ungkapnya selain air tak layak konsumsi sarana jalan sangat memprihatinkan sehari hujan uda banjir setengah meter di bagian jalan apalagi hujan lebat lebih dari satu hari yang jelas kami sudah bersiap siap untuk angkatin barang air sering masuk kedalam perumahan warga. ironisnya warga sudah dua kali mendemon pihak devloper pengelola dan pemasaran perumahan,permohonan warga takkunjung terealisai oleh pengelola mengenai penanganan jalan yang serih becek banjir terlebih

masalah air yang tak layak konsumsi,akibatnya sering timbil penyakit diare gatal gatal pada kulit apa lagi sakit pinggang bila di konsumsi sangat berakibat fatal,terpaksa warga perumahan harus membeli air mineral aqua dengan mengeluarkan dana empat ratus hingga limaratus ribu rupiah setiap bulannya, yang sangat di resahkan oleh warga setiap harinya masalah jalan lanjut RYAN yang tinggal di perumahan graha Pada setiap anak didik sekolah hendak berangkat terpaksa harus jalani jalan dengan membuka sepatu yang tak layak untuk dilalui persoalannya anak sering kotor jatuh terpleset sebab jalan sangat licin dan rusak parah. seluruh permasalahan perumahan graha sudah sering di lapor oleh warga kepada pemerintah melalui suparno kepala desa yang kembali terpilih untuk memimpin desa makmur sp6, namun jawabnya, pada dua tahun yang lewat warga perumahan masi tangggung jawab deploper dan belum serah terima kepada desa, menanggapi hal itu wartawan koran ini melakukan konfirmasi kepada orang kepercayaan pihak PT KARYA CIPTA NUGGRAHA pengelola melalui pengawas lapangan supriady alias ci chabe pihak DEPLOPER sudah serah terima pada warga pada saat anggkat kredit kpr ucapnya. warga sangat berharap pada pemerintah kabupaten pelalawan dapat memecahkan persoalan yang meresahkan ini. termasuk orang yang sangat di percaya rakyat yang punya sipat merakyat DPRD dan dinas terkait sangat diharapkan ada solusi jalan keluar.

Enam tahun warga mengalami PENDERITAAN meng konsumsi air YANG KURANG BERSIH maupun jalan yang rurak parah sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah pelalawan agar melihat meninjau dan dapat meringankan beban warga ucap bkri mengakhiri. (Ringo)

Bupati HM HARRIS : Tingkatkan Toleransi PANGKALAN KERINCI-BN Bupati Pelalawan HM Harris mengajak masyarakat kabupaten Pelalawan untuk tetap mempertahankan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Ajakan tersebut dikatakannya kepada sejumlah wartawan di Pangkalankerinci belum lama ini. Sebagai sebuah daerah tujuan para perantau, ujarnya, membuat masyarakat daerah ini sangat heterogen. Dikatakannya juga, faktor utama mempercepat majunya pembangunan suatu daerah adalah hubungan pergaulan harmonis diantara masyarakat. "Masyarakat kabupaten Pelalawan sangat heterogen, berasal dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat mempertahankan dan meningkatkan rasa toleransi disegala bidang. Lebih-lebih masalah kehidupan beragama, saya mengajak ditingkatkan terus,” ujar HM Harris.

Para tokoh agama diingatkan, agar terus menerus membimbing dan memberikan pencerahan kepada ummat beragama. Peran para tokoh agama, menurut bupati sangat

efektif dalam menciptakan suasana harmonis.

“Kalau ada isu-isu yang beredar ditengah masyarakat yang berdampak kurang baik, pemuka agama harus meluruskan. Disitulah peran tokoh agama dalam rangka menciptakan uasana kondusif di daerah kita. Kalau suasana sudah kondusif, pembangunan yang kita laksanakan secara bersama-sama pasti berhasil,” jelasnya.

Disamping itu bupati minta para tokoh lintas agama saling meningkatkan hubungan silaturahmi. Misalnya melalui forum komunikasi ummat beragama (FKUB) sebagai wadah koordinasi dan komunikasi tokoh lintas agama. Harris menilai selama ini FKUB telah banyak melakukan upaya penumbuhkan semangat toleransi, namun kedepan FKUB harus berbuat lebih baik lagi.

“Sejauh ini, FKUB kabupaten Pelalawan tentu melakukan program-program secara berkesinambungan. Yang sudah baik selama ini kita harapkan kedepan lebih baik lagi.

Pemerintah daerah selalu mendukung setiap program kegiatan FKUB itu,” imbuhnya lagi.

Kades Tanjung Damai Beserta Warganya Berterima Kasih Pada Bupati Herliyan Saleh BENGKALIS, BN Pembangunan sarana jalan yang dilangsungkan di Wilayah Siak Kecil barubaru ini membuat masyarakat desa Tanjung Damai merasa lega di mana realisasi pembangunan jalan Sei Linau – Tanjung Damai kini telah dirasakan segenap warga hal itulah yang merupakan wujud nyata bahwa keterisoliran selama ini telah terbuka di daerah Siak Kecil dan pembangunan melaju setelah kepemimpinan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Kepala Desa Tanjung Damai Sugianto barubaru ini mengatakan kita sudah sejak lama mengharapkan pembangunan untuk masyarakat di daerah ini dapat meningkat dan hal itu merupakan yang di idam-idamkan masyarakat dan bisa di bilang kini sudah terjawab setelah di bangunnya jalan Sei Linau – Tanjung Damai maka akses mobilisasi perekonomian warga bisa lebih baik ujarnya pada BN Kamis, 05/01/2011.

Lebih lanjut Sugianto mengungkapkan lajunya gerakkan pembangunan di daerah

Desa Tanjung Damai saat ini telah terlihat nyata maka harapan kita bahwa dengan adanya percepatan pembangunan jembatan Sei Puput sehingga tidak ada lagi kendala penghubung jalan menuju Desa Tanjung Damai. Untuk itu warga Desa Tanjung Damai khususnya masyarakat Kec. Siak Kecil berterima kasih kepada Bapak Bupati Herliyan Saleh papar sugianto.

Dalam pada usianya saat ini Desa Tanjung Damai telah 29 tahun maka masyarakat sangat bergembira atas adanya realisasi pembangunan Desa Tanjung Damai termasuk pembangunan sarana jalan utama sebagai akses masyarakat sudah terbuka.

Dan untuk tahun ini Hut Desa Tanjung Damai ke – 29 di isi dengan ragam kegiatan seperti olahraga, dan hiburan diantaranya kompetisi sepak bola 32 klub dan kegiatan ini dilangsungkan mulai sejak dari 07 Januari 2011 dan juga kegiatan ragam hiburan seperti pergelaran wayang kulit, sampur sari dan bazar termasuk jalan santai sebut Sugianto mengakhiri. (Sirait / Ritonga).

Pangkalan Kerinci Kotanya “Polisi Tidur” PANGKALAN KERINCI-BN Banyaknya gundukan penghambat laju kenderaan atau yang akrab dinamakan polisi tidur, dihampir semua jalan yang ada dalam kota Pangkalan Kerinci sudah sangat mengganggu pengguna jalan.

Banyak pengguna jalan yang sudah muak melihat dan melintasi polisi tidur tersebut.

Bahkan tak jarang, karena tingginya gundukan polisi tidur menyebabkan kenderaan bermotor masyarakat yang kandas.

Hampir semua jalan dalam kota Pangkalan Kerinci pasti ditemukan polisi tidur. Baik yang terbuat dari semen, kayu balok maupun tali besar. Ukurannyapun bervariasi, mulai yang kecil sampai ada yang besar dan tinggi, sehingga sangat riskan untuk dilewati mobil sejenis sedan.

Beberapa pengguna jalan mengeluhkan banyaknya polisi tidur tersebut. Sebut saja, An (33) warga jalan akasia ini, menyesalkan hal tersebut. “Untuk apa dibuat polisi tidur itu. kita sangat merasa tertanggu dalam berkenderaan. Apakah

dibolehkan membuat itu, apalagi dengan jarak yang sangat dekat,” ujarnya kesal.

Anggapan dibuatnya polisi tidur untuk meminimalisir kecelakaan dengan menghambat laju kenderaan, menurutnya adalah salah. “Itu bukan mengurangi kecelakaan, tak sedikit warga yang celaka akibat polisi tidur.” Ujarnya. Ia mengaku pernah jatuh saat melintas polisi tidur.

Dikatannya, setiap pengendera kenderaan bermotor sudah paham dan tahu aturan. “Kita paham dan tahu aturan, kapan kita bisa laju dan lambat. Tentu dijalan yang sempit dan padat penduduk kenderaan kita perlambat. Kalau tidak tau aturan, mana mungkin kita mendapat izin mengemudi (SIM),” katanya lagi. Ia meminta pihak terkait untuk menertibkan polisi tidur tersebut.

Pantauan mesia ini, selain jalan lintas yang berjalur dua, hanya jalan Raja Bilang Bungsu (Akasia) yang tidak dibuatkan polisi tidurnya. Bahkan, jalan Pemda, yang juga merupakan jalan poros dan padat kenderaan, selain berlobang tentunya, masih ada melintas polisi tidur.( RAsiman)

Luar Biasa, Oknum Pejabat Kuasai 4 Mobnas PANGKALAN KERINCI-BN Luar biasa, ternyata ada oknum pejabat Pelalawan yang kuasai 4 unit mobil dinas.

Meskipun, mungkin dengan alasan untuk mengamankan asset pemerintah daerah, tindakan tersebut sangat tidak terpuji.

Adanya penguasan 4 unit mobil dinas oleh oknum ini terungkap dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Pelalawan Bersatu DPRD Pelalawan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (P-APBD) tahun anggaran 2011, dalam paripurana DPRD, senin (6/6).

Fraksi Pelalawan Bersatu (PB) menolak pembelian mobil dinas baru, karena belum layak. "Masih banyak mantan pejabat pemerintah, kepala dinas maupun anggota DPRD Pelalawan yang mempergunakan mobil dinas pemerintah untuk dijadikan mobil pribadi. Yang sangat menyedihkan, ada pejabat yang aktif memiliki mobil dinas sebanyak 4 unit. Sementara masih banyak pejabat lainnya, yang kekurangan mobil dinas sebagai penunjang kinerja." Tegas Indra juru bicara Fraksi Pelalawan Bersatu saat itu.

Informasi yang berhasil dirangkum Riau

Pesisir menyebutkan, sangat banyak mobil dinas yang tidak jelas keberadaannya. Selain ada oknum pejabat yang menguasai mobil dinas 4 unit, masih banyak pejabat yang kuasai mobil dinas lebih dari satu. Bahkan mantan anggota DPRD Pelalawan masih ada yang menguasai mobil dinas.

"Apapun alasannya, sangat tidak layak pejabat kuasai mobil dinas lebih dari satu.

Bagaimanapun juga, kalau sudah diparkir dirumah, pasti dimamfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sementara, masih banyak pejabat kita yang kekurangan mobil dinas sebagai penunjang kinerja

pemerintah" Papar anggota DPRD Pelalawan yang enggan menyebutkan namanya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pelalawan, T. Ridwan Mustafa, ketika dikonfirmasi mengatakan hanya memengang 3 unit mobil dinas. "Iya, sama saya memang ada 3 unit mobil dinas, Ford, Kuda dan Tayota Rush.

Itupun saya lakukan untuk menyelamatkan dan mengamankan asset pemerintah daerah ini, dari pada di parkir atau ditempatkan ditempat yang tidak jelas." Ujarnya (RGO)

LCKI Meminta Kadis Kehutanan Dan Kapolres Pelalawan Untuk Melakukan Tindakan Kongkrit Terhadap Pelaku Pengrusak Hutan Konserpasi Pelalawan,BN Sesuai informasidan laporan masyarakat kepada lembaga cegah kejahatan indonesia yang sudah di bentuk oleh Mantan kapolri Sutanto baik di tingkat propinsi maupun kabupaten ternyata di Pelalawan masih banyak terjadi praktek illegal logging terlebih perusakan hutan konserpasi yang belum termonitor oleh aparat dan dinas terkait sampai saat ini seiring dengan itu LCKI kab,pelalawan(lembaga cegah kejahatanindonesia) sebagai lembaga yang konsentrasi membantu Pemerintah Kepolisian di NKRI dalam mengupayakan memberi sumbang saran kepada Negeri ini agar tercapai cita-cita kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia Apul Nababan Ketua LCKI Kabupaten Pelalawan menyampaikan sabtu bahwa LCKI membuat laporan melalui surat kepada Kadis Kehutanan dan Kapolres Pelalawan agar dilakukan tindakan kongkrit dan nyata dengan cara melibatkan diri secara langsung melakukan

study dan kajian ke lapangan LCKI menemukan kayu olahan di desa delik dan desa sering daerah kab,pelalawan banyak orang orang tidak peduli,dan tak bertanggun jawab terhadap nasib hutan tersebut kita menduga kuat hutan yang dibabat habis oleh pelaku belum mendapat ijin dari kehutanan hal ini di perkuat berkaitan dengan tapal batas antara kabupaten siak/kab,pelalawan, sesuai nara sumber adalah manta warga tempatan yang enggan disebut namanya memprediksi hutan itu milik negara hanya dari pihak pengelolah menganggap tidak ada masalah karna jarang di monitor oleh pemerintah pelalawan Ironisnya perambah hutan tidak peduli terhadap nasib hutan tersebut bahkan saat ini dengan cara steking alat berat yang akan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit terang warga tempatan yang bersempena dengn hutan alam tersebut. Belum lagi yang kami temukan misalnya praktek illegal logging di Desa Sering,desa delik seperti pengolahan bahan jadi, broti, papan dan

balok tim yang akan dijual keluar kota yang sudah kita laporkan ke Polsek Pelalawan dengan No.LP/16/XI/ 2011/RES PLWN/SUBSEK PLWN tanggal 14 Nopember 2011 Namun hingga saat ini belum ada tindakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.’’Ungkap Ketua LCKI kepada wartawan.

Harapan kita ungkap Apul Nababan agar kiranya temuan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ungdang-undang Kehutanan.’’Jangan ada dugaan kita dari lembaga bahwa pihak berwenang ada tebang pilih (dapat setoran uang bulanan) dari para pemain illegal logging didaerah ini,Kalau memang kejahatan perambahan hutan secara illegal mau dicegah sejak dini mari sama-sama kita tegakan terang apul Sementara Kadis Kehutanan Kabupaten Pelalawan Hambali ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya mengatakan hingga saat ini laporan LCKI belum ada sampai padanya Ketika ditanya seputar

maraknya penebangan hutan di Kabupaten Pelalawan, hambali mengarahkan silahkan konfirmasi kepala bidang pemanfaatan hutan karena dirinya sedang sibuk. Dan surat yang pernah di sampaikan ke kami juga akan kita tanyakan nantinya kepada jajaran. akhirnya.(rgo) Kapolres Pelalawan AKBP Guntur Aryo Tejo, SH.Sik didampingi Waka Polres Wesly ketika dikonfirmasi wartawan jumat kamis( 01/12) mengatakan sebagai Kapolres yang baru mempunyai visi dan misi dalam meningkatkan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Namun penegakan hukum tetap dilaksanakan dan menjaga kepentingan masyarakat.’’Ada kayu baru kita proses penegakan hukumnya sekitar 50 kubik, tetapi karena masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam pengembangan kasus tersebut silahkan hubungi kasat reskrim untuk informasi lebih lanjut.’’Papar kapolres Lebih lanjut, jon wesly mengatakan sebenarnya yang

lebih berperan dan melakukan pengawasan dan penegakan hukumnya adalah dinas kehutanan kabupaten pelalawan. Sebab, mereka juga punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memproses perkara tentang kehutanan.’’Kalau ada laporan dan temuan kita baru kita proses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jadi konfirmasi anda itu sebaiknya ditanyakan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan mengapa perusakan hutan semakin merajalela. Sebab, merekalah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan baik itu lokasi hutan, usaha-usaha dari sumber hutan seperti gudang kayu, kusen, propil, piringan pengolahan kayu, sanmil dan lainya. Jadi intinya, bukan kita tidak bisa menegakan hukum tentang kehutanan tapi kita lihat juga sosiologis dan fisiologis masyarakat sekitar dan apakah mereka tidak menggunakan kayu alam lagi untuk kebutuhannya.’’Papar waka polres.( Tim lcki/rgo)

9 - 16 JAN 2012 | EDISI 297 | THN KE-VII

Poldasu Perketat Penjagaan Perbatasan Sumut-Aceh Medan-BN Pihak Polda Sumut memperketat penjagaan perbatasan wilayah Sumatera Utara dengan Aceh yakni di Polres Karo, Polres Langkat,dan Polres Pakhak Bharat pasca penembakan di tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam[NAD], yang menewaskan dan melukai beberapa warga sipil. " Begitu penembakan terjadi,kita segera menginstruksikan jajaran perbatasan yakni Polres Karo, Langkat dan Pakpak Bharat untuk mengetatkan penjagaan diwilayah masing masing",kata Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso, Selasa[3/1] siang.

Menurutnya pengetatan penjagaan ditiga wilayah

Polres Sergai Tangkap Bandar Narkoba Sergai, BN Polres Sergai berhasil menangkap yang diduga sebagai Bandar Narkoba berinisial SE (33) warga Dusun II Desa Gota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Sergai.

Saat tersangka ditangkap Rabu (4/1) di Dusun Rabutan Pasar II Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, ditemukan Barang bukti berupa 4 paket plastik tembus pandang berisi Sabu-Sabu seberat 1,3 gram, 1 bungkus daun ganja kering dibungkus kertas timah rokok seberat 0,4 gram, 9 helai plastik tembus pandang yang kosong, 1 pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 bungkus rokok sempurna mild yang kosong dan 2 lembar plastik tiktak.

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Menurut informasi yang dikumpulkan dari pihak kepolisian, tersangka merupakan sudah target operasi. Berkat kejelian petugas Kepolisian dari sektor Perbaungan, akhirnya tersangka yang masih dalam dugaan sebagai bandar berhasil ditangkap oleh Polisi Perbaungan tanpa perlawanan. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti diboyong kekantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kasubbag Humas Polres Serdang Bedagai AKP N Siregar membenarkan penangkapan tersebut, sembari menyebutkan kalau mereka menjerat tersangka dengan pasal 114 ayat 1, Subs Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Ibnu)

Mayat Wanita Tanpa Identitas Ditemukan di Dalam Karung Medan, BN Warga Komplek Perumahan Sri Dunting Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dihebohkan dengan penemuan mayat wanita didalam karung Goni yang ditemukan warga di dekat sungai dikawasan tersebut, Jumat (6/1) sekitar pukul 18.30 WIB. Berdasarkan data yang diperoleh wartawan dilokasi kejadian, mayat wanita yang hingga kini identitasnya belum diketahui pertama kali ditemukan oleh Heri, seorang warga yang sedang melintas didekat sungai dikawasan tersebut.

Melihat ada karung yang tergeletak ditepi sungai Heri yang ingin mengetahui apa isi dari karung tersebut segera memanggil bebebrapa orang warga lain untuk melihat isi dari karung tersebut. Saat dibuka warga terkejut karena didalam karung tersebut berisi mayat seorang wanita yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun.

Warga yang terkejut langsung melaporkan penemuan ini ke Polsekta Sunggal. Pihak Polsekta Sunggal yang mendapat laporan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dibantu oleh tim Identifikasi dari Polresta Medan.

Setelah dilakukan pemeriksan ditemukan luka goresan dikening korban diduga bekas pukulan benda keras.

Kuat dugaan mayat yang ditemukan didalam karung tersebut merupakan korban pembunuhan.

Kapolsek Sunggal Kompol M Budi Hendrawan saat dikonfirmasi dilokasi penemuan mayat ini mengatakan, pihaknya amsih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat wanita yang identitasnya belum dikethui ini.

"Kita masih melakukan penyelidikan," Ungkap Budi.

Selain petugas dari Polsekta Sunggal, tampak juga hadir dilokasi penemuan mayat ini, Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol M Yoris Marzuki.

Selanjutnya mayat wanita tanpa identitas ini dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan otopsi.(Int)

Polres tersebut harus lebih ditingkatkan sebab daerahnya berbatasan langsung dengan Propinsi NAD. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi hal tak diinginkan, misalnya para pelaku penembakan melarikan diri ke wilayah Sumut.

Dijelaskan,penjagaan wilayah yang lebih diperketat,misalnya dengan meningkatkan kegiatan razia atau patroli yang melibatkan seluruh satuan Polres masing masing.

Tetapi tindakan tersebut tentu tak hanya untuk mengantisipasi atau menutup ruang gerak pelaku penembakan, tetapi juga untuk memantau dan mengantisipasi peredaran narkotika dan kejahatan lainnya yang akan masuk ke Sumut.

Heru juga menegaskan, satuan Inteligen juga harus lebih berperan optimal guna mendapat informasi-informasi ditengah masyarakat. Sehingga jika muncul kemungkinan adanya gangguan kamtibmas bias diantisipasi lebih dulu.

"Peran Intelijen harus lebih ditingkatkan,guna mendapatkan informasi penting terkait Keamanan Ketertiban Masyarakat[Kamtibmas]. Sehingga kemungkinan buruk yang akan timbul bias dijegah secepat mungkin",kata Heru.

Seperti diberitakan sebelumnya,tiga lokasi terjadi penembakan yakni di Bireun, Banda Aceh dan Aceh Utara, menewaskan sejumlah masyarakat sipil dan sebagian lainnya kritis. [HZA]

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Terdakwa Drs H.Masrul Siregar Medan, BN Agenda persidangan atas nota pembelaan, yang dibacakan tim penasehat hukum M Sai Rangkuti, SH.MH dan Aulia Zupri,SH dan M Satria,SH., mengatakan bahwa" Nota Pembelaan ini Kami tujukan sebagai sanggahan terhadap Surat dakwaan No.Reg Perkara; PDS06/KISAR/FT/09/2011 Tanggal 07 September 2011.

Juga tuntutan (Requistor) Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu dan demi mempertahankan fakta-fakta hukum serta kebenaran materil dan formil yang telah terungkap selama proses persidangan berlangsung dan demi menegakkan hukum, untuk atas kepentingan hukum Terdakwa Drs H.Masrul Siregar.

Proses hukum terhadap terdakwa tersebut baik tingkat penyidikan pada tingkat Kejaksaan Negeri Kisan dan sampai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, sudah berjalan lebih kurang 1tahun, jujur kami akui, kami merasakan kepada Majelis Hakim dengan sabar dan tekun serta arif dan bijaksana didalam memimpin proses persidangan dalam perkara Aquo yang sudah dilimpahkan.Selasa (4/1) sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Joner Manik,SH.MH dan dihadiri JPU Henry,SH Dakwaan JPU Primair mengatakan Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Un-

dang No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsidair Melanggar Pasal 3 jo 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Tetapi menurut keterangan saksi Ir Anelia Terisna (selaku Ketua Panitia Lelang/ Pengadaan Pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I Tahun Anggaran 2007) pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2011 setelah mengucapkan sumnpah dipersidangan saksi mengakui benar ada pada tahun 2007 ada penataan taman mahoni.

Pada saat itu Kepala Dinas Drs H.Masrul Siregar yang mana pada saat itu pemenang tendernya CV.Salim Graup ( Ahmad Faudi Lubis selaku Direktur) dan penawaran terendah sebesar Rp 249.200.00.Keterang an saksi Asmul Nasution benar saudara Ir Safrin dengan tujuan meminjam uang Rp 70.000.000.dan terdakwa membantah keterangan saksi mengenai pengambilan pinjaman dan Terdakwa mengatakan bahwa didalam penandatanganan blangko kosong sama sekali tidak tahu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah terungkap didepan persidangan, banyak telah terungkap telah terjadinya penyimpangan hukum yang dituduhkan kepada diri terdakwa, apabila jika melihat daftar

dokumen bukti yang sudah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa "Berita Acara Penelitian dan pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Taman Mahoni Tahap I terdiri dari; Sugianto,SH Jabatan PI. Asisten II Sosial Ekbang Perulangan P,ST Jabatan Kabag Pembangunan,Edwin Aldrin,S.Sos.M.Si Jabatan Staf Bagian Pembangunan, Camat Kota Kisaran Barat, Lurah Mekar Baru dan UPTD Kimpraswil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas "Kami selaku," penasehat tim Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas terhadap "Surat Dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan untuk selanjutnya terdapat kekeliruan dan kesesatan yang nyata didlamnya terungkap didepan persidangan dansecara jelas dan tegas telah bertentangan dengan ketentuan Undang -Undang yang berlaku" Maka Tim Penasehat hukum menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta tuntutanya" dan selanjutnya membebaskan Terdakwa Drs H. Masrul Siregar dan memberikan kedudukan juga harkat serta martabat dan keluarganya dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara tegas tim Penasehat Hukum Muhammad Sai Rangkuti,SH.MH Usai pembacaan Nota Pembelaan Majelis hakim memberikan tanggan kepada JPU Henry,SH.Kami tetap pada tuntutan semula dan sidang lanjutan Minggu depan. (Ash)

Korps Lapor Kenaikan Pangkat Perwira Personil Poldasu Medan, BN Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara[Kapoldasu] Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro bertindak selaku Inspektur Upacara Korps lapor kenaikan pangkat para perwira dan sekolah alih golongan[SAG] personil Poldasu, Sabtu[31/12] pagi dilapangan KS Tubun Mapoldasu.

Dalam sambutannya Kapoldasu mengatakan bahwa kenaikan pangkat ini bukan karena terkait lihgtingnya, tapi karena prestasinya yang dinilai oleh atasannya ditempat tugasnya,tapi bukan juga berdasarkan dari keluarga yang minta supaya anggota keluarganya bisa dibantu naik pangkat Yang menjadi dirimu adalah dirimu sendiri.

"Kepada perwira yang baru saja dilantik[SAG] sebanyak 112 orang

ini jangan merasa hebat karena kalian tidak ada peluang jadi perwira",kata Kapoldasu.

Seperti diketahui bahwa untuk tahun 2012 yang diusulkan ke Mabes Polri,sebanyak 1.708 orang namun yang disetujui 1.705 orang yang terdiri dari yang berpangkat AKBPKombes[5]. Kompol-AKBP[4], AKP-Kompol[16], Aiptu-AKP[23], Aipda-Aiptu[126] dan seterusnya mulai dari pangkat rendah naik seetingkat lebih tinggi.

Diminta kepada yang dilantik agar mematuhi 8 komitmen yang telah dibaca sebelum acara kenaikan pangkat dan harus dikerjakan.

Pada saat ini kelakuan polisi telah diketahui masyarakat dan tidak bisa dirubah dan dicontohkan.Kapolda bahwa baru saja malam tadi[30/12] polisi dari anggota brimob memukuli masyarakat yang mencuri

sawit di Langkat.

"Untuk itu kalian yang dilantik ini harus siap ditempatkan dimana saja diseluruh wilayah Sumatera Utara karena perwira masih banyak dibutuhkan disana",jelas Kapoldasu.

Pangkat bukan segala galanya, semakin bertambah pangkatnya naik semakin berat tuntutan masyarakat terhadap Polri.Perlu dipertimbangkan 3 kata dari Kapoldasu yaitu life is today[kehidupan adalah hari ni] buat yang terbaik hari ini, bersyukur banyak,jangan mengeluh saja apabila ditempatkan kedaerah, dan harus bersabar dengan tugas yang diberikan Jangan berharap bagi perwira yang baru dilantik ini nantinya mau ditempatkan di Medan saja dan harus mau ditempatkan kedaerah wilayah Sumut. [HZA]

& & Diikat Rantai Besi Selama 8 Tahun Leher Bocah TRAGIS

MATA bocah itu berpindah cepat melihat kondisi di sekelilingnya.

Sesekali ia meronta, berusaha kabur dari belenggu yang melingkari lehernya, sambil berteriak-teriak dengan suara gagu. Umurnya kini 12 tahun, namun ia tak bisa berbicara sepatah kata pun.

Nasib T, nama bocah itu, warga Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon memang tak seberuntung anak-anak sebayanya.

Putra bungsu dari pasangan Marzuki (57) dan Nenti (45) ini dipasung selama 8 tahun di ruang tamu rumahnya. Lehernya dilingkari tali besi yang diikatkan di sebuah kursi berat. Dunia T hanya ada di sekitar kursi itu. Makan, tidur, hingga buang air dilakukannya di sana.

Terkadang, jika sedang rewel, kakinya pun diikat tambang.

Kedua orang tuanya mengaku tak punya pilihan. "Berbagai cara sudah ditempuh, mulai dari paranormal, tabib, hingga dokter Puskesmas, tapi tetap saja tidak kunjung sembuh," kata ayahnya, Marzuki, yang bekerja sebagai buruh tani, Sabtu 7 Januari 2012.

Dia menceritakan putranya menderita gangguan jiwa setelah mengalami kesurupan saat memancing di kolam kebun belakang rumahnya.

"Umur 4 tahun T kesurupan, malamnya badan dia panas tinggi, lalu jiwanya terganggu sampai sekarang.

Kami hanya bisa pasrah dengan keadaan ini dan semoga ada dermawan yang mau membantu kami," ungkap Marzuki.

Dia mengaku belum ada pihak pemerintah yang datang menjenguk ke rumahnya yang sangat sederhana, apalagi memberikan solusi. "Baru

wartawan yang datang ke sini," kata dia.

Dihubungi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengatakan berdasarkan UU Perlindungan Anak, pemasungan atau tindakan yang dilakukan pada T adalah bentuk perampasan kemerdekaan anak. "Sekalipun dia dinyatakan secara medis menderita gangguan jiwa," kata dia.

Aris menduga apa yang dilakukan orang tua T adalah bentuk frustrasi.

"Karena beban ekonomi. Untuk itulah pemerintah setempat seharusnya mengambil alih permasalahan tersebut dengan memeriksakan dia ke rumah sakit atau menempatkannya di rumah sakit jiwa," kata dia.

Untuk masalah sosial seperti itulah, Aris menambahkan, ada anggaran sosial dalam APBN, juga APBD. Jika

pihak pemerintah tak melakukan apapun, orang tua bisa berinisiatif melapor ke desa, lalu kecamatan, untuk diteruskan ke kabupaten.

Menurut Aris, apa yang dialami bocah T bukan kali pertama terjadi.

"Ada banyak sekali anak dipasung," kata dia.

Investigasi Komnas Perlindungan Anak di Sukabumi, pernah menemukan 15 anak yang dipasung.

"Ternyata tidak semuanya gangguan jiwa, ada yang hiperaktif, autis, juga kurang gizi sewaktu kecil sehingga mengalami gangguan psikologi," jelas dia.

Anak-anak malang itu lalu dilepaskan dari belenggu pasung. "Kami lepaskan dan minta pertanggungjawaban pemerintah. Ternyata, setelah dirawat intensif, kondisi mereka membaik," tambah dia. (Vnc)

Radikalisme Akibat Pemahaman Keadilan yang Keliru Medan, BN Presiden L.S.M P.H.P H.M.K., Aldian Pinem, SH. MH., mengatakan "di era reformasi yang mana belunggu terhadap kekuasaan mulai pelanpelan dihapuskan dengan system Pemerintahan yang memasuki system demokrasi. Selasa (4/1) wartawan BN, menemui Aldian Pinem, S.H.M.H (foto). Dalam demokrasi banyak bangsa di dunia ini menjabarkan pengertian demokrasi sesuai dengan pola pikir masing-masing bangsa.Begitu juga dengan demokrasi yang ada di Indonesia dengan berlandaskan demokrasi Pansila yang dijabarkan masyarakat identik dengan demokrasi kebebasan ungkap Aldian Pinem,S.H.M.H. Dalam kebebasan ini sering terjadi emosional yang bersifat radikalisme (berpaham perinsip keras).Menjabarkan pengertian demokrasi yang hampir menurut seleranya masing-masing kelompok.Sebab belum ada penjabaran pengertian daripada demokrasi Pancasila yang dirumuskan dalam bentuk peraturan sambung Aldian.

Sehingga penjabaran demokrasi yang dibawakan oleh sebahagian masyarakat sudah mengarah kepada kebebasan segala galanya yang tercermin dalam melaksanakan demokrasi di jalanan bertindak anarkis melakukan penuntutan jalan,penerusakan sarana public bahkan samapi membakar ban dan lain-lain.Budya memaksakan kehendak ini selalu berdalih karena ada permasalahan keadilan yang telah dilanggar.

Bahkan sering juga terjadi perbuatan anarkis ini digambarkan dengan sipat redikalisme sehingga terjadi konflik yang bersipat horizontal yang menjurus kerusuhan SARA.Redakalisme suatu yang berpandangan membuat analisa setiap permasalahan yang terjadi ditengah -tengah bangsa lalu timbul pandangan negative yang digambarkan apapun yang diperbuat selalu salah.

Sebagai contoh sering terjadi saling kecurigaan diantara umat beragama di Indonesia.Adanya upaya upaya yang dibuat sekelompok beragama yang sering melukai perasaan kelompok beragma yang lain.Jika hal ini Lahir ditengah tengah masyarakat yang dinilai perlakuan yang tidak adil maka prinsif radika dapat mewarnai pola pikir genarasi muda.Sehingga kebebasan bragama sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dinilai tidak merupakan penawaras dingin untuk kerukunan umat.Walaupun dalam konstitusi Pasal 29 ayat 2 UUD 45 "menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu".

Sipat radikalisme lahir adalah digagasi suatu pola pikir (ideologi) yang membawakan suatu perinsip ideologinya tersebut, maka dapat melakaukan suatu gerakan yang membahayakan terhadap kehidupan beragama dan bernegara walaupun dalam hal ini perintah telah mempercayakan kepada kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan radikalisme tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 asyat 3 UU No.16 Tahun 2004, Menyatakan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegitan peningkatan kesadaran hukum masyarakat pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan pencegahan penyalah gunaan dan / atau penodaan agama.Mengingat radikalisme lahir yang didasari dengan pemikiran tentang agama yang dalam konstitusi Pasal 28 ayat 1 UUD 1945.

Dinyatakan secara tegas setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,memilih kewarga negaraan,memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.Dalam pasal tersebut ditentukan tugas Pemerintah membuat sutu Undang undang sebagai pelaksana Pasal 28 ayat 1 UUD 45.Kenyataanya Hanya dibuat dalam bentuk peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan No.9 tahun 2006.itupun dalam bentuk izin mendirikan rumah ibadah sehingga peraturan bersama ini sering mendapat kecaman dari kelompok agama di Indonesia yang bersipat radikalisme.Sebab pandangan fundamentalis radikalis tidak setuju dibangun rumah ibadah ditengah tengah yang berbeda agamanya.

Sebab perbuatanya tersebut merupakan pelecehan umat beragama ini belum dibuat suatu undang undang untuk mengisi kekosongan hukum tersebut,yaitu undang-undnag beragama.Pengertian keadilan sangat banyak pendapat sarjana anatara lain Dr Prof .Mr Drs Notonagoro, Drs Kaelan,M.S Bismar Siregar,S.H.,A.Suryawasita S.J,.Dr.Kirdi Dipoyudo,Rawis.Dr Sonny Keraf,Adam Smith Sri Gambir Melati Hatta,Khalifah Umar bin Khatab,G. del Vecchio dan Aristoteles.

Pengertian keadilan yang sangat mudah untuk dipahami yaitu Pendapat Umar bin khat5ab keadilan adalah sama dengan penegak hukum.yaitu siapa yang salah ditindak dan siapa yang benar mendapat perlindungan.Penulis berpandangan beda mengenai pengertian keadilan yang seimbang dan setara.Artinya dari pendapat ini penulis sangat condong untuk menjabarkan pemahaman keadilan yang diwarisi alam untuk mahluk yang hidup dibumi ini ujar Aldian Pinem.

Oleh karena pemahaman tentang keadilan yang keliru tersebut maka seseorang dengan jiwa yang radikal ingin memaksakan kehendaknya.Sebagai contoh seseorang memukul adiknya yang membuat kejahatan dirumah karena dia ingin adiknya tersebut menjadi orang baik.Padahal dalam teori keseimbangan alam dlam suatu rumah tangga pasti ada anak yang baik.

Dan anak yang buruk.Jadi tatanan untuk menerapkan keadilan agar seorang itu menjadi baik adalah diatur dengan etika dan adab dalam kehidupan.Tidak bisa memaksakan diri (bertindak radikal) karena perbuatan radikal yang tidak didasari suatu etika dan adab jelas merupakan perbuatan yang salah baik menurut hukum positif maupun hukum agama.

Begitu juga seseorang tidak suka dengan ideology agama orang lain lalu melakukan tindakan anarkis karena perinsip radikalisme.Tentu perbuatanya tersebut hal yang telah melanggar norma agama karena telah melanggar perinsip kehidupan yang diturunkan oleh Allah SWT yang penuh dengan kasih saying terhadap mahluk di bumi ini. Jadi dengan perinsip keadilan alam yang dipedomani maka sipat radikalisme ingin memaksakan ideology agamannya kepada ideology agama orang lain sudah jelas melanggar keadilan alam Tentu generasi muda memahami tentang keadilan keadilan alam maka perbuatan radikalisme kepada kehidupan yang tidak setara tidak akan terjadi sebab radikalisme dapat diterapkan terhadap kehidupan yang setara atau kehidupan yang seiman.Redakalisme tidak bisa diterapkankepada kelompok radikal tersebut Perbuatan radikalisme memaksakan ideologinya kepada orang lain dengan cara bertindak anarkis penganiayaan, pembunuhan, pembakaran.(A.SH)

9 - 16 JAN 2012 | EDISI 297 | THN KE-VII

Wakil Walikota T. Tinggi Serahkan Bantuan Alat IKM Tebingtinggi,BN Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskouperindag) Tebingtinggi menyerahkan bantuan peralatan produksi kepada 22 pelaku usaha industri kecil menengah (IKM), belum lama ini.

Bantuan peralatan berupa mesin compressor, penggiling tahu, pengaduk tepung, mesin ketam serbaguna dan kuali baja tersebut diserahkan Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH kepada Edison Sikumbang (usaha meubel) dan Marmi (usaha tahu) disaksikan Kadis Kouperindag H Asmali MBA, Kabid Perinsdustrian Hj Faridah Hanum dan Sekretaris Diskouperindag Hj Yuniar.

Wakil Walikota Tebingtinggi Irham Taufik mengatakan, bantuan tersebut merupakan program yang sudah direncanakan bersama Walikota Umar Zunaidi Hasibuan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha dan mengembangkan produksi usaha serta meningkatkan perekonomian masyarakat. “Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah kota akan membangun pusat kerajinan dan pemasaran hasil IKM di Terminal Bandar Kajum”, katanya.

Kepada para pelaku usaha IKM penerima bantuan, Irham Taufik berpesan agar menjaga dan merawat serta memanfaatkan bantuan peralatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan peroduksi usaha, “Manfaatkanlah bantuan peralatan ini dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan, sebab bapak dan ibu termasuk pelaku usaha yang beruntung karena masih banyak yang membutuhkannya tapi belum saatnya menerima bantuan seperti ini”, pesan Irham Taufik.

Untuk efesiensi bantuan peralatan yang telah diberikan, Dinas Kouperindag kata Wakil walikota, akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara kontiniu, “Bantuan ini sifatnya pinjam pakai dan harus dipergunakan se-efisien mungkin, jika dalam pengawasan nanti ternyata disia-siakan, makan akan ditarik kembali dan diberikan kepada yang lebih membutuhkannya. Untuk itu diharapkan kepada camat dan lurah agar ikut mengawasi”, pesan wakil walikota.

Sebelumnya, Kadis Kouperindag Kota Tebingtinggi H Asmali MBA dalam laporannya menyampaikan, bantuan peralatan kepada pelaku industri kecil menengah yang berasal dari APBD tahun anggaran 2011 itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktifitas pelaku usaha agar bisa lebih maju dan berkembang serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan usaha ditengah-tengah masyarakat.

“Dengan bantuan ini dapat membantu dan mempermudah kegiatan usaha dalam melakukan proses produksi, sehingga meminimalkan waktu pengerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen. Semoga bantuan peralatan yang diberikan kepada pelaku IKM ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan usaha kedepannya”, harap Asmali.(DER)

Pemkab Sergai Membangun SMK Negeri Sei Rampah, BN Kecamatan Sei Rampah, kotanya Kabupaten Serdang Bedagai harus lebih baik dari kecamatan lain yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Karena Kota Sei Rampah yang setiap harinya menjadi perhatian ribuan orang yang melintas di jalan lintas Sumatera (Jalinsum).

"Apabila Kota Sei Rampah bersih/indah, pasti orang yang melihat akan berkata, cantik, berseri benar kota ini. Tapi apabila Kota Sei Rampah ini jorok dan kumuh, pasti orang-orang akan berkata gersang. Kita sebagai warga, masyarakat Kota Sei Rampah merasa malu, :Begitulahj cap Kadisdik Serdang Bedagai, Drs. H. Rifai Bakri Tanjung, MAP. Untuk mengatasinya agar Kota Sei Rampah ini tetap bersih, indah dan rapi (bersinar) Kadisdik mengajak untuk bersamasama memperhatikan agar visi dan misi Bapak Bupati HT. Erry Nuradi yang sangat peduli terhadap pengentasan kemiskinan untuk menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu Kabupaten yang terbaik di Indonesia.

Dengan masyarakatnya yang pancasilais, relegius, modern dan kompotitif serta berwawasan lingkungan dapat terwujud.

Gotong royong terus dilaksanakan setiap Jum'at bersih, mulai dari kawasan jalan lintas Sumatera, dari Dusun I Desa Firdaus hingga Dusun VI Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Sergai.

Sebelum melaksanakan kegiatan kepada para peserta terdiri dari anggota anggota desa siaga bencana yang baru dibentuk dan satu-satunya di Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian anggota PKK Desa Sei Rampah, anggota PKK Desa Firdaus, para PNS, anggota koramil Sei Rampah, Polsek Firdaus, LKMD, BPD, pramuka dan anggota Tagana berbaur dengan masyarakat diserahkan berbagai peralatan kerja seperti serok, sapu, cakar, cangku, parang babat, angkong dan lainnya di halaman Kantor Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon didampingi Kadisdik Drs. H. Rifai Bakti Tanjung, MAP, staf ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Hotman Hutajulu, SH. Alat kerja itu merupakan bantuan Bupati Serdang Bedagai Ir. HT. Erry Nuradi, sekaligus menyerajkan 2 becak sampak (betor) untuk Desa Firdaus dan Desa Sei Rampah dari Pemkab.

Sergai. Baik itu dibidang pendidikan, infrastruktur, pertanian, kesehatan, perekonomian dan lainnya.

Sepertinya dibidang pendidikan, ucap Kadisdik, setelah membangun 11 SMA Negeri hingga sampai saat sekarang sudah menjadi 18 unit, untuk kedepannya juga akan dibangun SMKN (Sekolah Menengah Kejurusan Negeri) disetiap Kecamatan", ini untuk mempermudah anak-anak desa untuk mendapat pekerjaan.

Sebab pada saat sekarang tamatan SMK lebih berpeluang mendapat pekerjaan diberbagai bidang, karena mereka sudah dididik dan sudah siap pakai", kata Kadisdik Drs. H. Umar Bakri Tanjung, MAP, optimis.

Karena itu untuk mencapai visi dan misi Bupatu HT. Erry Nuradi yang berupaya keras untuk menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten terbaik di Indonesia.

Kadisdik pun mengajak untuk bersama-sama mendukung dan melaksanakan visi dan misi Bupati tersebut. (IBNU)

PMI T. Tinggi Gelar Donor Darah Tebingtinggi,BN Dalam rangka pelantikan Pengurus Palang Merah Remaja Indonesia (PMRI) Kota Tebingtinggi yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2011 bertempat di SMA Negeri 3 Kota Tebingtinggi, Palang Merah Kota Tebingtinggi akan menggelar kegiatan social donor darah dikalangan pelajar dan mahasiswa.

“Sesuai jadwal yang telah ditentukan, rencananya pelantikan PMRI Tebingtinggi itu nantinya akan dihadiri langsung oleh Ketua PMI Sumut Dr H Rahmadsyah. Kita perkirakan peserta donor darah nanti akan diikuti oleh seratusan orang pelajar dan mahasiswa”, ungkap Ketua PMI Kota Tebingtinggi H Burhanuddin Harahap didampingi Sekretaris dr Djohan Zein saat melakukan audiensi ke Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, Kamis (22/12) diruang kerja walikota.

Ditambahkan Ketua PMI Tebingtinggi bahwa kegiatan donor darah yang akan diikuti oleh kalangan pelajar dan mahasiswa itu digelar di kantor PMI Jalan Veteran Kota Tebingtinggi, “Setelah kegiatan pelantikan PMRI, pelaksanaan donor darah dilakukan kantor PMI, diharapkan peran serta mahasiswa se kota Tebingtinggi untuk mengikuti kegaiatan social tersebut”, ujar Burhanuddin Harahap.

Menanggapi hal itu, Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan sangat mendukung kegiatan social donor darah yang akan digelar PMI Kota Tebingtinggi. “Kita sangat mengharapkan peran serta masyarakat dalam kegiatan donor darah tersebut. Kegiatan ini juga hendaknya disosialisasikan ke masyarakat dan Perguruan Tinggi agar pada acara donor darah nanti banyak warga yang mau mengikutinya”, sebut walikota.(DER)

Oknum Pejabat Dinas Tarukim Pemko Binjai Diduga Peras Rekanan Binjai-BN Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Binjai Hairul Sembiring mensinyalir oknum pejabat Distarukim (Dinas Tata, Ruang,Perumahan dan Pemukiman ) Pemko Binjai melakukan pemerasan terhadap sejumlah rekanan dengan cara meminta dan wajib menyerahkan dana penebusan atas proyek program lingkungan sehat perumahan senilai Rp.5,9 miliar yang sumber dananya dari P-APBD TA 2011 yang dipecah dan dibagi menjadi proyek PL (Penunjukkan Langsung ) yang telah dan sedang dikerjakan rekanan pemborong di lingkungan

Dinas Tarukim Binjai Dikatakannya pihaknya mendapat laporan dari sejumlah rekanan ,bahwa pemborong dimintai dana penebusan proyek sebesar 25 persen dari nilai proyek oleh pejabat teras Dinas Tarukim Binjai melalui Kabid Pembangunan Dinas Tarukim Binjai agar SPK ditanda tangani dan diserahkan kepada rekanan Menurut Hairul permintaan itu terpaksa harus dipenuhi oleh sebahagian rekanan,apalagi ada ancaman ,bila mana permintaan ini tidak dipenuhi SPK tidak diterbitkan dan pengerjaan proyek dialihkan kepada rekanan lain,"

Kalau tidak diberikan,maka SPK tidak diteken dan diserahkan kepada rekanan ," Ujar Hairul kepada BN sabtu ( 10/12) Sumber BN seorang rekanan di Dinas Tarukim Binjai yang enggan disebut namanya mengaku terpaksa membeli proyek PL dilingkungan Dinas Tarukim Binjai sebesar 35 % agar perusahaannya tidak menganggur (Pasif), sumber menambahkan,transaksi pembelian proyek PL terpaksa dilakukannya ,karena kondisinya sangat memerlukan uang untuk keperluan tahun baru Sementara itu Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD kota Bin-

jai pada pendapat akhir mengenai 9 buah ranperda selasa lalu menuding bahwa proyek program lingkungan sehat yang membangun sarana fisik,baik jalan,gang ,drainase dan paret dikerjakan amburadul," Kami memberikan apresiasi kepada Walikota Binjai yang mampu menarik dana dari Pemerintah Pusat,namun hasil investigasi kami di lapangan bahwa realisasi pengerjaan proyek lingkungan sehat terkesan asal jadi dan cacat mutu Fraksi ini meminta kepada Instansi terkait untuk segera mereview hasil -hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan ,apakah

sudah sesuai dengan sepeck yang ada di DPA Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Pemukiman kota Binjai Mahfullah Daulay SSTP saat dikonfirmasi BNtidak bisa ditemui dan dihubungi untuk mempertanyakkan kebenaran imformasi yang disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Binjai dan Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD kota Binjai,ketika dikonfirmasi melalui surat tertulis Mahfullah Daulay yang akrab disapa Pak Ipung yang disebut-sebut wadah ATMnya Walikota Binjai tidak menjawab (MR/MSTP)

Kemenag Komit Jauhi KKN

PAC IPK Kecamatan Serba Jadi Sambut Tahun Baru 2012, Adakan Super Grasstrack Speed'er Motor Soprt Indonesia

PAC IPK Kecamatan Serba Jadi Adakan Super Grasstrack Speed'er Motor Sport Indonesia Serbajadi-BN Suatu bentuk kegiatan yang bergengsi dan positif bentuk penyaluran bakat kaula muda yang mempunyai hobby balap sepeda motor sebagai organisasi pemuda IPK (Ikatan Pemuda Karya) Kecamatan Serba Jadi dibawah kepemimpinan Bung Ir. Usman Tarigan mengadakan kegiatan Serba Jadi Super Grasstrack tanggal 24-25/2011 sambut Tahun Baru 2012.

Kegiatan ini selain menyalurkan bakat kaula muda juga sebagai hiburan yang bergengsi dan juga sebagai bentuk himbauan kepada kaula muda untuk tidak ugal-ugalan bersepeda motor dijalan raya yang bukan tempatnya untuk menyalurkan bakat karena banyak masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, tidak semua orang yang mampu untuk mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di arena lapangan yang telah disiapkan panitia dibutuhkan keahlian dan

ketahanan fisik yang kuat serta sepeda motor yang handal untuk berpacu di lapangan saling mendahului menuju garis finis.

Hadir dalam acara tersebut ketua DPD Kabupaten Serdang Bedagai Bung Darma Wijaya, Camat Serba Jadi Sariful Azhar, SH, Kapolsek Dolok Masihul AKP Zuhairi, Ramil Kapten AS. Tamba, Ketua IPK Kecamatan Serba Jadi Bung Ir. Usman Tarigan, Kepala Desa Karang Tengah, Darius Tarigan, IMI Sumut, Pimpinan Direktur Sorrom FUAD Motor, Pimpinan Lomba Agus Dalimunthe, Steward Dedek Black, Masjo, Fahrizal Lubis, dan seluruh Pengurus PAC IPK dan Kader.

Menurut keterangan Sekjen PAC IPK Kecamatan Serba Jadi Misno sendiri saat dikonfirmasi media Bongkar News di lokasi kegiatan mengatakan yang ikut lomba 45 orang dari berbagai daerah sampai dari Marendal,

Pantai Labu dan Kecamatan Kotarin, Dolok Masihul, Bintang Bayu dan daerah lainnya sedangkan pertandingan beberapa kelas yang diperlombakan : 1).

Grasstrack Senior, 2). Bebek Campuran Senior, 3). Gresstrack Junior, 4). Bebek Campuran Senior, 5). Gresstrack Pemula, 6).

Bebek Standart Campuran Usia Muda, 8). Gresstrack Campuran Local, 9). Gresstrack Novies khusus dewasa, dan hasil resmi juara umum kategori kelas senior atas nama SUEP Nomor Start 5 asal Pantai Cermin Team Awi Motor, Kelas Junior atas nama Medo RH Nomor Start 122, Asal Marindal Team Bandung Marindal Team, Kelas Pemula atas nama M. Edo RH, nomor start 122 asal juga dari Marindal Team Bandung. Acara ditutup pada hari minggu 25 Desember 2011 dengan membagikan hadiah kepada pemenang sesuai kelasnya dan berjalan sukses. (IBNU)

Rp2,1 Triliun APBD Deli Serdang Disahkan Lubuk Pakam, BN DPRD Deli Serdang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2012 melalui sidang paripurna dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang H Wagirin Arman S.Sos didampingi Ruben Tarigan SE dan H Dwi Anda Syahputra LC, Kamis (15/12).

Pengesahan APBD Kabupaten Deliserdang TA 2012 sebesar Rp 2,114.848.367211 ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara badan anggaran eksekutif dengan badan anggaran legislatif dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars, unsur Muspida, Kepala Bappeda Ir H Irman Dj Oemar Msi, Kadis Pengelola Keuangan Daerah Drs H Hasbi Budiman MSi serta sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemkab.

Badan Anggaran DPRD Deliserdang dalam laporan disampaikan Siswo Adi Suwito menjelaskan nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2012 sebagaimana disampaikan Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan merupakan implementasi dari diterapkannya RPJPD dan RKPD Kabupaten Deli Serdang yang dapat diartikan sebagai pengejawantahan visi misi bupati sebagai pemegang amanah rakyat di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam nota pengantar keuangan pendapatan daerah tahun 2012 ditargetkan Rp 2.114.635. 679.611.- menurut Badan Anggaran cukup optimistis. Karenanya untuk men-

capai target tersebut diharapkan kinerja SKPD pengumpul pendapatan daerah agar dimaksimalkan mengingat capaian pendapatan pada Nopember 2011 tingkat realisasi masih sebesar Rp 1.330.830. 513.823, 84,dari target Rp 1.751.676.

131. 195.- atau 75,97 persen.

Sedangkan belanja daerah dalam R-APBD 2012 Rp 2.111.848.367.211 meningkat Rp 325.400.191.5998,46. Belanja ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 1.096.444. 667.317 (51,92 %) dan Belanja langsung (BL) Rp 1.015.403. 699.894.-(48,08 %).

Dibanding tahun sebelumnya (APBD 2011) struktur anggaran BTL Rp 1.023.870.254.088 (57 %) dan BL Rp 762.577.912.

524,54 (43 %).Ini artinya terjadi perbaikan struktur belanja tahun 2011 (BTL 57 persen, BL 43 persen), tahun 2012 (BTL 52 persen, BL 48 %).

Atas perbaikan struktur ini, DPRD memberikan apresiasi kepada bupati walaupun harapan dewan struktur BTL dangan BL adalah 50 : 50, “papar Siswo Adi Suwito.

Setelah melakukan analisis terhadap nota keuangan dan rancangan Perda tentang APBD 2011, badan anggaran memberi kesimpulannya diantaranya pendapatan APBD 2011 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, memberi apresiasi kepada Pemkab Deliserdang dengan target pendapatan yang meningkat.

Lima prioriotas pembangunan pada 2012 tidak dikerjakan oleh satu SKPD satu prior-

itas, tapi perlu ada koordinasi antar SKPD untuk mewujudkan prioritas tersebut.

Badan anggaran DPRD berharap tujuan prioritas program dapat benar-benar terwujud dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bupati Deliserdang Drs H Amri Tambunan melalui Wabup H Zainuddin Mars,dengan disepakatinya R-APBD 2012 yang menembus angka lebih dari Rp 2 triliun akan dapat dijadikan momentum strategis untuk peningkatan program pembangunan.

Kita harus bergerak maju kearah yang telah disepakai bersama. Kita harus menjadikan tahun 2012 sebagai tahun perubahan dan perbaikan diberbagi bidang pembangunan melalui pemberdayaan dukungan anggaran yang telah mengalami kenaikan sekitar 20,72 persen pada R-APBD 2011 untuk memperkokoh fundamen sebagai landasan kesinambungan dimasa akan datang,” kata Wabup.

Pada kesempatan itu, Wabup mengajak dewan untuk menjadikan “GDSM” (gerakan Deliserdang membangun ) yang telah mendapat sambutan besar dari seluruh elemen masyarakat sebagai momentum mengantarkan daerah ini menuju kejayaannya.

Kita tidak boleh berhenti membangun, kita harus tetap melanjutkan pembangunan ini tidak saja hari ini, esok atau lusa, tapi untuk selamanya dalam kebersamaan kita diwaktu yang akan datang.(sof)

Sei Rampah, BN Menteri Agama RI Surya Dharma Ali meminta kepada seluruh jajaran aparatur di Kementerian Agama di pusat maupun di daerah memperteguh komitmen serta meningkatkan integritas dalam menaati aturan, memedomani penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Mengedepankan nilai-nilai kejujuran juga etika kerja yang benar serta menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Memasuki usia ke-66 sepatutnya kita merenungkan kembali titik tolak perjalanan dan kiprah Kemenag dalam pusaran sejarah bangsa Indonesia seiring dengan dinamikan yang terjadi dalam kehidupan umat dalam bangsa dan negara Indonesia yang kedepannya semakin berat.

Hal itu ditegaskan Menag Suryadharma Ali dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Serdang Bedagai Soekirman pada peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-66 Kemenag Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan di halaman Kantor Kemenag Sergai di Sei Rampah, Selasa (3/1).

Suryadharma mengatakan ada empat tugas dan fungsi yang dikelola Kementerian Agama yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan serta madrasah dan penyelenggaraan ibadah haji. Maka untuk tercapainya tugas dan fungsi itu perlu adanya kerjasama semua pihak terkait beserta jajarannya dengan berkoordinasi, kerjasama dan bersinergi serta didukung oleh pemangku kepentingan (stakeholders) Kementerian Agama.

Untuk itu diminta kepada seluruh aparatur Kementerian Agama tidak boleh kehilangan perspektif dan wawasan menyangkut alasan fundamental berdirinya Kementerian Agama, juga harus memahami atas misi, tugas dan fungsi yang harus diperkuat dari masa ke masa serta memahami peran yang diemban lembaga ini dalam pembangunan ini bukanlah peran yang bersifat marjinal atau pinggiran.

Oleh sebab itu, kualitas dan kinerja aparat agama tidak boleh dibanding lembaga lain, tandas Suryadharma Ali. Menag berharap kepada seluruh jajaran aparatur Kementerian Agama baik yang dipusat maupun daerah untuk bekerja keras dan bersama-sama mengedepankan nilai-nilai kejujuran, lebih profesional dengan dilandasi keikhlasan hati seiiring dengan perkembangan masyarakat dalam era keterbukaan informasi sekarang ini karena langkah serta kebijakan aparatur pemerintah senantiasa dimonitor oleh mata dan telinga masyarakat, (IBNU)

4 Rumah Tidak Layak Huni Dibantu Pada HUT PGRI Lubukpakam, BN Puncak acara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 66 tahun 2011 tingkat Kabupaten Deli Serdang berlangsung khidmat di Gedung Balairung Pemkab, dirangkai dengan Pemberian penghargaan kepada Guru Berperestasi dan penyerahan bantuan Bedah 4 Rumah tidak layak huni bagi keluarga tidak mampu, yang dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars, Unsur muspida, Kadis Pendidikan Penmuda dan Olah Raga Hj Saadah Lubis Spd MAP, Kadis Infokom Drs Neken Ketaren, KaBappeda Ir Iorman DJ Oemar dan sejumlah pejabat lainnya, Wakil ketua TP PKK Kab. Deli Serdang Ny Hj Asdiana Zainuddin dan lima ratusan anggota PGRI. Wabup H Zainuddin Mars menyampaikan terimakasih dan bangga dengan berbagai perestasi yang diperoleh para Guru di Deli Serdang ,tentu perestasi ini merupakan bukti kontribusnya bagi pembangunan pendidikan khususnya di Kabupaten Deli Serdang maupun kepada bangsa dan negara, termasuk sumbangsihnya bagi peningkatan harkat martabat saudarasaudara kita yang kurang mampu dengan mendukung gerakan Bedah10.000 Rumahtidak layak huini di daerah ini.

Peringatan hari guru ini harus pula kita maknai sebagai pendorong semangat bagi upaya menciptakan generasi yang berkualitas melaui pendidikan ini, karenanya sebagai Guru harus menyadari bahwa tugasnya tidak sekedar mendidik dibidang pengetahuan saja tetapi mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat merasakan bahwa seorang murid adalah bahagian dari dirinya, sebagai sumber tauladan kepada anak murid, kitapun harus sepakat bahwa membangun karakter pun harus dimulai dari seorang guru sehingga dalam proses mengajar dapat tampil penuh perhatian dari murid, jauhkan diri dari tindakan kekerasan bahkan tidak melakukan kutipan-kutipan yang tidak punya dasar hukum. tegas Wabup.

Wabup juga menjelaskan bahwa sejak 2007 yang lau melaui konsep Cerdas kita telah berhasil membebaskan gedung-gedung sekolah SD dari yang tidak layak pakai berkat rasa kebersamaan dengan bersinerginnya kemampuan pemerintah yang sedikit di dukung fihak swasta dan partisipasi masyarakat, sehingga sekarang kita menuju tahap apresiasi meningkatkan mutu pendidik yang dibekali dari berbagai sisi termasuk sekolah yang terawat.

Kadisdikpora Hj Saadah Lubis MAP menjelaskan tujuan penting puncak acara peringatan Hari Guru dan PGRI ke 66 ini antara lain untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab guru sebagai insan pendidik, yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai di dalam pembelajaran.

Sebelumnya juga telah dilaksanakan semina sehari terhadap para guru tentang “Peningkatan peran strategis guru untuk membangun karakter bangsa” dengan menghadirkan Prof Dr Belfrick Manullang, Direktur Program Pasca Sarjana UNIMED. Pada acara ini diberikan penghargaan kepada Guru,Kepala Sekolah dan sekolah yang telah megharumkan nama Deli Serdang pada berbagai ajang lomba di tingkat provinsi maupun Nasional, serta seluruh anggota PGRI Kabupaten Deli Serdang memberi sumbangan Dana Bedah 4 Rumah Tidak layak Huni Kepada Pemkab Deli Sedang sebagai penggerak Bedah 10.000 Rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu.(sof)

9-16 JANUARI 2012 | EDISI 297| THN KE-VII

WAKIL BUPATI SIMALUNGUN MELAKUKAN KUNKER DI KECAMATAN GUNG MALIGAS

Himbau Aparatur Pemerintah untuk Tetap Meningkatkan Disiplin SIMALUNGUN, BN Wakil Bupati Simalungun Hj Nuriaty Damanik SH mengharapkan kepada aparatur pemerintah untuk tetap meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Simalungun dihadapan para aparatur pemerintah Kecamatan Gunung Maligas saat melakukan absensi kehadiran para pegawai ketika melakukan kunjungan kerja di Kantor Camat, Rabu, 04/01/ 2012.

Dikatakan, disiplin bukan hanya sebatas tepat waktu untuk hadir, akan tetapi dalam melakukan

Sri saat menerima bantuan dari salah seorang pengusaha di Siantar

Penderita Kanker di Siantar Terima Bantuan dari Pengusaha PEMATANGSIANTAR, BN Setelah diekspos kondisi Sri Mulia Wati (32), penderita kanker kembang gula (gumpulan penghisap darah), ternyata mendapat respon dari salah seorang pengusaha di Kota Pematangsiantar.

Kali ini bantuan diserahkan pemilik UD Mokas penjual sepeda motor bekas di kompleks Mega Land, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar Timur.

Bantuan berupa sejumlah uang diserahkan langsung pada Sri di kediamannya, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Kamis 5 Januari 2012.

Saat menerima bantuan, ibu tiga anak ini menyampaikan terima kasih atas bentuk kepedulian dari pihak donatur. Dia juga mengaku, masih mempunyai harapan untuk bisa sembuh demi masa depan anak - anaknya.

Sementara itu, pimpinan UD Mokas, Sandy alias Johny, mengaku termotivasi memberikan bantuan setelah membaca dari media terkait kisah yang dialami Sri. Sehingga dirinya tergerak memberikan bantuan.

Sebelumnya, Sri terpaksa pulang dari Rumah Sakit Umum (RSU) Pirngadi Medan, setelah menjalani perawatan selama tiga bulan. Diketahui mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kota Pematangsiantar ini menderita pembengkakan di pipi sebelah kiri, dan krena keterbatasan uang, akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya, pada bulan November 2011.

Kondisi fisik Sri mulai ada perubahan, dan sudah bisa berjalan. Sebelumnya diketahui, Sri tak bisa bergerak dan hanya berbaring di kasur. Meskipun sudah bisa berjalan, tubuh Sri semakin mengurus dan rambutnya rontok setelah beberapa kali menjalani kemoterapi.

Sekitar bulan Agustus 2011, dibawa ke RSUD Djasamen Saragih, oleh Rita pegawai Puskesmas Pembantu Kelurahan Tambun Nabolon. Sri dirawat selama satu minggu, dan diinfus karena kekurangan darah.

Peserta Jamkesda ini akhirnya dirujuk ke RS Pirngadi, dengan berbekal uang Rp 4 juta sumbangan suka rela dari masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selama 3 bulan lebih dirawatnya, tepatnya ruangan lantai IV. Uang digunakan membeli darah dan membayar orang yang menjaga saya di rumah sakit lain.

Selama dirawat, Sri membutuhkan 26 kantung darah, dengan harga Rp 200 ribu per kantung.

Saat diperiksa, Sri mendapat keterangan jika penyakit yang dideritanya sejenis kanker kembang gula. Rencananya setelah dikemoterapi sebanyak 3 kali, dan darahnya distabilkan, rencananya akan di operasi. (ps-01)

penandatanganan dalam daftar hadir juga harus sesuai dengan waktunya. “Jangan ditanda tangani absensi sampai seminggu, inikan tidak disiplin namanya dan bila ada kepentingan yang memang tidak bisa untuk ditinggalkan saat melaksanakan tugas, tinggalkan pesan kepada temannya agar tidak terjadi miscomunication, komunikasi dan koordinasi sesama pegawai kita pegang terus agar terjadi administrasi yang baik”, tuturnya.

Selain itu, Wakil Bupati dalam arahannya meminta kepada aparatur kecamatan agar tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam pelaksanaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan tugas-tugas pelayanan

lainnya.” Himbau masyarakat untuk melakukan pengurusan KTP karena hal ini berkaitan dengan data kependudukan untuk melaksanakan pemilu”, katanya menambahkan.

Seusai memberikan arahan, selanjutnya Wakil Bupati meminta pejelasan tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) tahun 2011 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gunung Maligas.

Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakt Nagori (PMN) M Rasyid Sinaga menjelaskan bahwa, PNPM-PISEW tahun 2011 yang ada di wilayah

Kecamatan Gunung Maligas sebanyak 36 paket dan kegiatan yang dilakanakan antara lain untuk pembuatan parit pasangan.

Menanggapi pejelasan Kasi PMN tersebut, Wakil Bupati memintah agar pelaksanaan PNPM-PISEW ini dikerjakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik secara administrasi maupun didalan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakaat.

Usai melakukan pertemuan dengan aparatur pemerintah di Kecamatan Gunung Maligas, Wakil Bupati Simalungun didampingin Sekretaris dan para kepala seksi Kecamatan,

serta pelaksana PNPM-PISEW meninjau beberapa titik pelaksanaan PNPM-PISEW dan selanjutnya meninjau objek wisata Karang Anyer.

Di objek wisata Karang Anyer ini, Wakil Bupati melakukan dialog dengan beberapa pengusaha yang ada di lokasi objek wisata itu.

Wakil Bupati meminta agar lokasi ini dikelola dengan baik dan ciptakan citra yang baik, apalagi lokasi ini banyak dikunjungi oleh anak-anak. “Mari kita jaga anugrah Allah SWT ini sehinga dapat memberikan mamfaat bagi masyarakatn yang pada gilirannya akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tandasnya. (ps-01)

WAKIL BUPATI SIMALUNGUN HADIRI PERWIRIDAN AKBAR DI KELURAHAN SINAKSAK

Negara dan Rumah Tangga Baik, Tercipta dari Seorang Ibu yang Baik SIMALUNGUN, BN Negara dan rumah tangga atau keluarga baik, tercipta dari seorang ibu yang baik. hal ini diungkapan Wakil Bupati Simalungun Hj Nuriaty Damanik SH dihadapan para anggota Perwiridan Akbar Keluarga Sakinah (PAKS) Kabupaten Simalungun saat memberikan kata arahan dan bimbingan ketika menghadiri perwiridan akbar ibu-ibu di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok, bertempat di Mesjid Ar-Rahman, Jum’at, 06/01/2012.

Dikatakan, perkembangan tekhnologi dan informasi dewasa ini sangat mudah diperoleh masyarakat yaitu melalui Hand Phone (HP) atau melalui internet dan jika salah untuk menyikapinya akan membawa dampak yang negatif bagi masyarakat terutama keluarga dan generasi muda.

“Untuk mengantisipasi hal ini, dan agar jangan sampai membawa anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa kearah yang salah, perhatian yang serius orang tua sangat dibutuhkan sehingga mereka dapat memilih dan milah informasi-informasi yang berkembang saat ini”, kata Hj Nuriaty Damanik SH.

Selanjutnya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa secara kwantitas umat muslim di Kabupaten Simalungun mayoritas, namun secara kualitas masih perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu melalui periwiradan ini diharapkan dapat dijadikan, selain untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT juga sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ummat. “Silahkan kita berikan pendidikan ilmu pengetahuan umum bagi akan-anak kita, akan tetapi harus sejalan dengan ilmu agama, sehingga mereka selain berkualitas juga memiliki mental yang baik. Dipundak ibulah keberhasilan anak-anak kita”, tandas Nuriaty yang juga sebagai ketua Umum PAKS Kabupaten Simalungun.

Dalam mengamati kondisi mesjid Ar-Rahman yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembangunan, Hj Nuriaty Damanik mengatakan, penyelesaian pembangunan mesjid merupakan tanggungjawab umat muslim secara bersamasama. Oleh karenanya mari kita saling bahumembahu, bergandengan tangan dan bergotong royong untuk menyelesaikan pembangunan mesjid ini.

Dikesempatan itu,Hj Nuriaty juga menyampaikan terimakasih kepada para ibu-ibu anggota PAKS yang memberikan dukungan kepercayaan terhadapnya sebagai Wakil Bupati Simalungun yang baru berjalan sekitar 1 tahun lebih dan menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak visi dan misi yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, dia berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk PAKS untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun dalam menuju perubahan yang lebih baik.

Sebelumnya , ketua umum perwiridan akbar Kelurahan Sinaksak Hj Saodah dalam smabutannya mengatakan bahwa, kegiatan perwiridan akbar di Kelurahan Sinaksak dilaksanakan sekali dalam 3 bulan. “Periwiridan akbar ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan silahturrahmi dan ukhuwah islamiah antar sesama umat muslim sekaligus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan keagamaan bagi masyarakat khusunya kaum ibu”, ungkapnya.

Selain itu, Hj Saodah menyampaikan jumlah anggota perwiridan yang mengikuti perwiridan

PROYEK PERBAIKAN JALAN SUKA DAME YANG BELUM JUGA DIKERJAKAN HINGGA JANUARI 2012

Belum Selesai Dikerjakan, Proyek di Siantar Dibayar 100 Persen PEMATANGSIANTAR, BN

Meskipun pengerjaan belum selesai, namun semua pengerjaan proyek di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematangsiantar sudah dibayarkan 100 persen.

"Semua sudah dibayarkan, namun ada jaminan bank terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan," ujar Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan, Jhonson Tambunan.

Hanya saja menurutnya, Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan masih ditahan, dengan jaminan bank. Sementara untuk dendanya dihitung pada berapa lama keterlambatan pengerjaan.

Jhonson mengaku tak ada payung hukumnya atas ketentuan seperti itu. Hanya saja menurutnya itu hanya sebatas kebijakan.

Dia juga tak mengetahui adanya surat edaran wali kota jika proyek tahun 2011 dibayarkan sesuai dengan volume pengerjaan.

Terkait apakah kebijakan itu berisiko hukum, Jhonson justru menyatakan itu tergantung pada aparat penegak hukumnya. Dia juga enggan berkomentar mengenai dugaan berita acara telah selesai dibuat sebelum pengerjaan tuntas, sehingga pembayaran dilakukan 100 persen.

Anehnya, proyek yang belum selesai itu masih terus dikerjakan, karena ada prediksi akan rampung dalam jangka waktu dua minggu.

Jhonson mengatakan, jika pengerjaannya tak bisa diantisipasi maka akan diluncurkan di Perubahan - APBD 2011. Namun Jhonson menilai, Dinas Bina Marga dan Pengairan belum

ada melihat proyek itu tak akan selesai berdasarkan prediksi pihaknya.

Menurutnya, denda yang dikenakan lima persen dikali sepermil dari nilai kontrak, dan itu tergantung berapa lama keterlambatannya.

Dikatakan, proyek tetap dikerjakan sampai berapa lama selesai.

Uniknya, Jhonson mengaku tak mengetahui banyak paket pengerjaan proyek jalan dan drainase, karena harus mengumpulkan semua Panitia Pembuat Komitmen (PPK). Namun diperkirakan ada sekitar 200 paket, dengan anggaran Rp 19 miliar (sebelumnya RP 40 miliar, namun ada perubahan anggaran).

Terkait adanya keberadaan Dirtek dan pengawas hanya sebatas formalitas, dia

membantah. Menurutnya, pihak yang dihunjuk itu harus turun ke lapangan mengawasi, maka berita acara ditandatangani.

Mengenai proyek pembangunan drainase di Jalan Sriwijaya yang mulai dikerjakan 30 Desember dan pengerjaan berlanjut, menurutnya agar dipertanyakan pada PPK. Sementara perbaikan Jalan Suka Dame yang belum dikerjakan, terkendala karena hotmix.

Dimana rekanan sudah membayar pada perusahaan ,namun karena langka termasuk BBM jenis solar, maka terlambat dikerjakan.

"Saya juga kurang tahu berapa banyak proyek yang belum dikerjakan dan diluncurkan, karena masih bertanya pada PPK," ujarnya mengakhiri. (ps-01)

akbar kali berjumlah sekitar 300 orang perwakilan dari 15 kelompok periridan yang ada di keluarahan sinaksak. Menyinggung tentang pembangunan mesjid Ar-Rahman, Hj Saodah mengatakan bahwa dari anggota perwiridan akbar ini telah terkumpul dana sebesar Rp. 2.510.000,- untuk bantuan penyelesaian pembangunan mesjid Ar-Rahman.

Perwiridan akbar di kelurahan Sinaksak tersebut berjalan tertib, aman, lancar dan hitmad tersebut diawali dengan pemabacaan Al-Qur’an oleh M Asril Nasution SH yang dilanjutkan dengan pembacaan surah yasin secara bersama-sama yang dipimpin oleh Arbiah Purba SAg. Perwiridan akbar tersebut dialhiri dengan penyampaikan tausyah yang dibawakan oleh Al-Ustadz Drs H Abdul Haris Nasution.

Dalam tausyahnya Abdul Haris antara lain mengatakan, semua orang yang berumah tangga sangat menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohman.

“Untuk menuju semua itu, kita harus meningkatkan keimanan kepada Allah SWT”, tuturnya. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, KUA Kecamatan Tapian Dolok dan Najir Mesjid Ar-Rahman. (ps-01)

Bangunan Liar di RSUD dr Djasamen Saragih Menjamur PEMATANGSIANTAR, BN Sejumlah bangunan liar akhir - akhir ini cukup marak di kompleks RSUD dr Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.

Ada beberapa bangunan mulai berdiri sejak awal Januari tahun 2012, seperti dekat instalansi forensik Jalan Vihara, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan. Ada dua unit bangunan persis menempel dengan tembok RSUD dr Djasamen Saragih yang baru selesai dibangun. Kedua bangunan itu masih dalam tahap pembangunan dan informasinya kemungkinan akan dijadikan warung makanan.

Selain itu ada juga satu unit bangunan yang berdiri antara persimpangan Jalan Vihara dan Jalan Sabang Merauke. Bangunan permanen ini didirikan diatas parit dan telah selesai dikerjakan, namun tak diketahui peruntukkannya.

Direktur RSUD dr Djasamen Saragih, Ria Telaumbanua, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan bangunan itu, justru mengaku tak mengetahuinya.

Pihaknya juga tidak pernah merencanakan ada pertokoan di sekitar rumah sakit dan Jalan Vihara.

Perempuan berkacamata ini menuturkan, Wali Kota sebelumnya, RE Siahaan, pembukaan Jalan Vihara di buka dimana sebagian merupakan tanah rumah sakit untuk memudahlan akses jalan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Jika ada bencana maka ada dua jalur cepat ke rumah sakit.

Kenyataannya sekarang berbeda, jalur jalan ke rumah sakit jadi macet dan sempit," ungkapnya, Jumat 6 Januari 2012.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Pematangsiantar, Rudy Dipo Silalahi, mengatakan jika kedua bangunan itu belum memiliki ijin. Pihaknya juga tak ada mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). (ps-01)

9 - 16 JAN 2012 | EDISI 297 | THN KE-VII

Evaluasi Polda Sumut Akhir Tahun 2011 Medan, BN Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara[Kapoldasu] Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro didampingi seluruh pejabat Utama Poldasu mengutarakan hasil evaluasi selama tahun 2011di Pos Lantas lapangan Merdeka, Sabtu[31/12] sore dihadapan para wartawan.

Dalam paparannya Kapoldasu menjelaskan bahwa sejak Januari sampai Desember 2011 gangguan kamtibmas dibandingkan dengan tahun 2010 naik 16,3% atau 43.444 kasus namun masih terkendali.

Dijelaskan kasus yang menonjol adalah kasus Curat tahun 2010[6417 kasus] tahun 2011[7325 kasus], Curanmor tahun 2010[4301kasus] tahun 2011[6531 kasus] ,Penganiayaan Berat tahun 2010[3617 kasus] tahun 2011[3514 kasus] , Judi 3.947 kasus , Narkoba 2.607 kasus tertangkap.

Selanjutnya kasus Illegal Logging 102 kasus, Curas 822 kasus,turun 100 kasus, Korupsi 15 kasus, Laka Lantas 7.162 kasus[90,35%] dan yang meninggal dunia yahun 2010[2367 orang] dan tahun 2011[2451 orang].

Kapoldasu berharap pada tahun mendatang jumlah itu berkurang, Untuk itu tentunya perlu kerja keras dan partisipasi masyarakat dalam menekan angka kecelakaan sehingga korban meninggal dunia bisa berkurang. "Oleh karena itu tugas kita kedepan semakin berat",tegasnya.

Kemudian katanya sampai Desember 2011 polisi yang terkena sanksi pemecatan tidak dengan hormat[PTDH] sebanyak 807 dan kode etik 43 orang.

Sebagai tambahan dari pertanyaan wartawan tentang kasus korupsi yang telah ditangani dengan kerugian Negara Rp 29 miliar dan yang berhasil diselamatkan hanya Rp.8 miliar. Diahkir paparannya Kapoldasu menghimbau masyarakat mewaspadai kasus permasalahan sengketa tanah yang hingga kini belum terselesaikan di Sumut. [HZA]

Pemkab Batu Bara Peringati Hari Jadi Ke-5 Lima Puluh, BN Kab Batu Bara merupakan hasil perjuangan rakyat yang cukup banyak mengorbankan tenaga,fikiran serta harta benda yang tak ternilai harganya.

Demikian dikatakan Bupati Kab Batu Bara,H.OK Arya Zulkarnain SH MM,saat memperingati HUT Ke-5 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Sosial.

Untuk meneruskan cita-cita yang luhur serta keinginan pendahulu,rakyat Batu Bara harus bangkit bersama agar tujuan masyarakat "Sejahtera Berjaya"cepat terwujud,ungkap Bupati.

Selanjutnya Bupati mengajak kepada seluruh masyarakat Batu Bara agar selalu mendoakan pejuang yang telah mendahului dan tidak sempat menikmati arti sebuah perjuangan.

Sedangkan acara dihadiri,Ketua DPRD Batu Bara,Unsur Muspida,Kapolres Asahan,Dandim 0208 Asahan,Sekdakab beserta Staf Ahli,Kadis,Kaban,Kakan,Kabag,Ketua TP PKK dan Camat,Lurah se-Kab Batu Bara serta Tokoh Agama,Pimpinan Etnis,Tokoh Adat dan Budaya.(Wagiem.S)

Bupati Lantik Forkala Batu Bara Priode 2011-2016 Lima Puluh, BN Bupati Kab Batu Bara,H.OK Arya Zulkarnain SH MM,melantik Forum Komunitas Antar Lintas Adat Budaya untuk priode 2011/ 2016 di Halaman Kantor Dinas Sosial.

Bupati berharap dengan terbentuknya Forkala di Kab Batu Bara dapat merepitalisasi budaya yang hampir terkikis kemajuan jaman.

Bupati berpesan agar terus menggali budaya yang hampir punah serta mengembangkan dan melengkapi khasana budaya batubara.

Selanjutya Bupati menekankan agar adat budaya batubara terus dikembangkan secara turun temurun dari orang tua sampai anak cucu.

Ditambahkannya agar masyarakat batubara tidak terpengaruh masuknya budaya luar melalui media informasi yang kurang tersaring dengan baik supaya adat dan budaya bangsa kita tidak akan hilang,jelasnya.(Wagiem.S)

Pemkab Batubara Gelar Pameran Pembangunan Lima Puluh, BN Pemperingati hari jadi ke-5 Kab Batu Bara yang digelar dari tanggal 17 s/d 23 di Lapangan Sepak Bola Perk Dolok Pof, diisi dengan berbagai macam kegiatan pameran pembangunan dan hiburan rakyat. Hal itu dikatakan Kadisbudparpora ,H.Helman Herdadi SH,MAP,saat ditemui wartawan diruang kerjanya,Jum'at ( 8/12 ) Dilanjutkan Helman kegiatan yang akan dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Perk Dolok Pof Kec Lima Puluh sekaligus menutup kegiatan Hari jadi Batu Bara Ke-5.

Untuk memeriahkan suasana sekaligus menghibur hati masyarakat,dihari terakhir acara pemkab batubara sengaja mendatangkan artis ibu kota,ungkap Helmana. (Salim.S)

Pelantikan DPC Puja Kesuma Sukses Air Putih, BN Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH,MM secara resmi membuka pelantikan 3 DPC Pujakesuma dirangkai dengan HUT Ke-I DPD Pujakesuma di Lapangan Sepak Bola Indra Pura Kec Air.Putih,Jum,at (30/12) Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPW Pujakesuma,DPW Wanita DPP Pujakesuma,Ketua Generasi Muda Provinsi Sumatera Utara serta seluruh DPP,DPW Sumatera Utara dan Ketua DPP Pujakesuma beserta jajaran yang hadir dipelantikan.

Bupati berharap kepada seluruh pengurus DPP Pujakesuma Batubara yang berulang tahun terus menegakkan panji-panji kegiatan yang mampu membangun adat istiadat budaya orang.

Acara dihadiri Ketua DPRD Kab Batubara,Bapak Muspika Kec Air Putih,Sei Suka,Medang Deras,Bapak/Ibu sesepuh panisepuh warga jawa dan Bapak/Ibu pengurus Etnis Kab Batubara serta Undangan.(tjg/joey)

Bupati Batubara Pimpin Apel Gabungan Lima Puluh, BN Bupati Kab Batubara,H.OK Arya Zulkarnain SH,MM,secara langsung memimpin jalannya apel gabungan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Lima Puluh Kota,Senin(2/1) Bupati mengajak kepada seluruh PNS di tahun baru 2012 agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan baik.

Ditambahkannya kinerja di tahun 2011 yang lalu,jadikan bahan intropeksi dalam melaksanakan tugas yang akan datang.

Karena kinerja PNS sepanjang Tahun 2011 belum menggembirakan baik dari kehadiran dan kepatuhan serta pertanggung jawaban keuangan yang masih buruk dan masih ada temuan,jelasnya. Bupati berharap tahun ini pengajuan anggaran,P.APBD 2012 dan APBD 2013 tepat waktu.(tjg/joey)

Walhi: Kembalikan Pengelolaan Ruang dan SDA Kepada Rakyat Aceh Banda Aceh, BN Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh bertempat di sebuah café di Banda Aceh, belum lama ini menggelar coffe morning dengan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik.

Dalam acara coffee morning tersebut Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar menyampaikan catatan kritis akhir tahun yang menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Aceh selama tahun 2011.

Menyingkapi berbagai persoalan yang terrjadi, Walhi Aceh merekomendasikan kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk segera melaksanakan berbagai hal. Pertama, mengembalikan pengelolaan ruang dan sumber daya alam kepada rakyat Aceh. Hal ini dilakukan dengan

melakukan rasionalisasi penguasaan ruang 44,12 % dari luas wilayah Aceh yang dikuasai oleh pemodal/swasta kepada rakyat Aceh.

Kedua, mengingat intensitas bencana ekologis yang terjadi sepanjang tahun di Aceh, diperlukan upaya sistematis dan terus-menerus untuk mempertahankan kawasan hutan yang masih tersisa, serta melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah rusak. Disamping itu setiap perencanaan pembangunan diharuskan mempertimbangkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana dan pembangunan secara berkelanjutan (Sustainable Development).

Ketiga, kebijakan pemberian insentif dan disentif dilakukan sebagai salah satu alternatif so-

lusi pembangunan kepada kabupaten/kota yang mempertahankan kawasan hutan atau dengan keterbatasan wilayah budidayanya tidak dapat mengembangkan wilayah atau melaksanakan pembangunan seperti kabupaten yang memiliki kawasan budidaya yang lebih luas. Pemberian tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang ada atau mekanisme lain seperti pembiayaan jasa lingkungan dengan mempertimbangkan juga rasa keadilan hulu-hilir.

Keempat, Peningkatan tata pemerintahan yang baik untuk sektor kebijakan pengelolaan sumber daya alam Aceh seperti proses perizinan dan analisis mengenai dampak lingkungan yang transparan dan partisipatif.

Kelima, segera mengkaji dan mengevaluasi berbagai kebija-

Pemko Gagal Cegah Warga Hura-hura Sambut Tahun Baru Banda Aceh, BN Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, gagal mencegah warga setempat untuk tidak hurahura menyambut pergantian tahun. Seperti yang terjadi pada kawasan lapangan Blang Padang, para muda-mudi non muhrim berbalut dalam suasana malam gelap gulita yang berpeluang terjadinya pelanggaran Syari’at Islam.

Bongkarnews.com yang mengikuti jalannya malam pergantian tahun hingga pagi hari, mengamati ulah muda-mudi dalam balutan asmara. Bahkan, salah seorang siswi yang mengaku masih duduk dibangku sekolah kelas II disebuah SLTP, malam itu tidak pulang kerumah.

Bunga (15/bukan nama sebenarnya), mengaku pergi bersama kakak kandungnya, untuk merayakan malam pergantian tahun menjelang pagi hari. Dan, meski dengan perasaan malu menikmati tontonan “film gratis” itu, tetap saja dilihat gadis dibawah umur yang satu ini.

“Kami merayakan tahun baru bersama kakak perempuan, namun sejak pukul 23.00 Wib, saya ditinggalkan kakak sendirian di Lapangan Blang Padang, kakak saya pergi sama pacarnya dise-

buah hotel. Baru sekitar jam 04.00 dini hari, kakak saya kembali menemui saya,”ujar Bunga.

Menurut Bunga, prosesi malam penuh dosa itu berjalan seperti tak ada larangan apa-apa dari Pemerintah setempat. Buktinya, pasangan muda-mudi bebas dari larangan perbuatan maksiat.

“Tak ada petugas Satpol-PP dan WH disini Bang, jadi mereka (pasangan muda-mudi-red), tidak ada hambatan untuk melakukan dosa dimalam pergantian tahun ini,” imbuh Bunga lagi.

Namun, sepanjang pengamatan media ini di sudut-sudut kota tua, ada juga lokasi pantai yang diblokir (larangan-red).

Seperti pantai Ulee Lheu, dan sejumlah titik lokasi rekreasi lainnya.

Dilokasi pemblokiran itu, beberapa petugas Satpol-PP dan WH Kota Banda Aceh, dibantu aparat TNI/Polri, tokoh masyarakat berjaga-jaga disana.

Sebelumnya, BN juga sempat meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, melalui Kepala Bagian Humas Setdako setempat, dan salah seorang petugas Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh, yang dikirim via

layanan pesan singkat Short Messages Service (SMS).

Pesan tersebut, meminta adanya patroli dikawasan Lapangan Blang Padang. Alhasil, mendapat respon, dengan balasan dari juru bicara Pemko Banda Aceh, akan meneruskan saran tersebut ke Satuan Polisi-Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol-PP dan WH) setempat.

Namun, meski amatan BN dilokasi-lokasi terbuka adanya dugaan pelanggaran Qanun nomor 14 Tahun 2003, tentang khalwat. Namun, Kabag Humas Setdako Banda Aceh, Mahdi, membantah adanya indikasi pelanggaran Syari’at Islam itu.

“Saya sudah cek semalam, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan Tim Tausyiah, sudah berpatroli ketempat-tempat rawan maksiat, dan sudah bekerja maksimal pada malam pergantian tahun itu,” kata Mahdi.

Selain suasana adanya dugaan maksiat, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, juga gagal mencegah masyarakat meniupkan terompet dan dibadan-badan jalan kota tua itu. Sejumlah pedagang terompet juga terkesan dibiarkan menjual barang dagangannya. (TM/AZ)

Mendagri Beri Penghargaan IGA Kepada Bupati DS Lubukpakam, BN Karena berhasil di dalam pengembangan dunia pendidikan di Kabupaten Deli Serdang melalui program inovative konsep Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah ( Cerdas ), yang dicanangkan sejak Tahun 2005 oleh Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan, kamis sore (22/12) telah berhasil menerima penghargaan "Innovative Government Award" (IGA) Tahun 2011 Katagori peningkatan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang penerimaannya diwakili oleh Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars, di Studio utama TVRI pusat Jln gerbang pemuda senayan Jakarta, yang disiarkan secara langsung.

Penghargaan ini diberikan kepada Kab Deli Serdang karena berhasil menggerakkan kekuatan 3 pilar pembangunan yaitu Pemerintah, didukung partisipasi

masyarakat dan peran serta masyarakat telah melakukan percepatan rehabilitasi sekolah dan memberikan apresiasi terhadap sekolah bagi peninghkatan kwalitas pendidikan di Kab Deli Serdang.

Wabup H Zainuddin Mars usai menerima Pengharaan melalui telefon selularnya berharap penghargaan "Innovative Government Award" yang diterima semakin memacu kreativitas seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta untuk membangun dunia Pendidikan di Kab Deli Serdang menjadi lebih baik, maju, dan berkualitas.

"Penghargaan ini diraih atas dukungan dan peran serta kerja keras seluruh komponen masyarakat Deli Serdang yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui pendidikan formal maupun informal di daerah ini," Ujar Wabup H Zainuddin Mars.

Pada kesempatan itu Wabup H Zainuddin Mars yang diminta memberikan penjelasan tentang program innovative yang dikembangkan di Deliserdang menyebutkan bahwa program innovative yang berjalan di Deliserdang dengan berbagai keberhasilannya adalah membangun kesinergian antara pemerintah, partisipasi masyarakat dan peran sektor swasta melalui tiga pilar pembangunan yang sangat strategis untuk melakukan percepatan pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan sebagaimana hakekat dalam merebut kemerdekaan bangsa. “ Atas penjelasan itu, secara spontan Mendagri Gamawan Fauzi memberi apresiasi luar biasa kepada Pemkab Deliserdang sekaligus meminta kepada pemerintah daerah lain di Indonesia mencontoh langkah yang telah dilakukan Pemkab Deliserdang,” ujar H Zainuddin Mars.(sof)

Plt Gubsu Resmikan Pembangunan Madrasah dan Mushollah Al Munadi Marelan Medan, BN Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujonugroho ST, meresmikan (meletakan batu pertama red) atas pembangunan madrasah Ibtidaiyah dan Mushollah Al Munadi, berlokasi di Jalan Marelan IX Gang Tri Bhakti, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Medan Marelan, Minggu (8/1) pagi.

Keterangan diperoleh BNews, pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah Al Munadi, yang direncanakan sejumlah 6 unit, dilengkapi dengan ruang guru, dan pasilitas lainya seperti KCK, Kantin juga rumah ibadah (Mushollah), dibangun diatas lahan seluas 1137 m2, milik ahli waris H Munadi (alm)

Tujuan dibangunya Madrasah Ibtidaiyah (pendidikan setingkat SD red) ini, adalah untuk membina generasi muda Islam, agar lebih mencintai kitab suci Al Qur'an dan Al Hadist, juga diharapkan dapat menjadi generasi berkualitas, handal dan berakar dimasyarakat.

Selain hal tersebut ilmu pengetahuan dan ketrampilan keagamaan,yang nantinya dimiliki diharapkan bisa memotivasi anak didik, untuk mencapai prestasi, dan mampu bersosialisasi, beradabtasi dengan lingkunganya juga berjiwa mandiri.

Hadir pada kesempatan peresmian, ahli waris H Munadi (alm) yakni H Kimin Sudarno BA (anak), Dr Ir Dwi Sudarno M Si (cucu), ketua dan sekertaris panitia, Suka Relawanto, Syafrizal Lubis, para tamu dan undangan lainya. Kegiatan ini ditandai dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an oleh Iman Ilham S Pd, tausyiah oleh Al Ustad H Ahyar LC, MA dan alunan orkes Suraya.(Red)

kan investasi pada sektor pertambangan dan perkebunan besar di Aceh dan segera berlakukan kebijakan moratorium tambang di Aceh.

Keenam, memulihkan (merehabiltasi) kembali lahan-lahan yang rusak akibat pertambangan,

ketujuh, mengefektifkan segera Kebijakan Moratorium Logging dan Visi Aceh Green dan kedelapan, menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui pengeloaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (terbarukan). (Mahdi)

Pembayaran Jasa Medis JKA Puskesmas Ditunda Sigli, BN Pembayaran dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) jatah jasa medis pada 26 Puskesmas di Pidie ditunda. Menyusul adanya protes dari tenaga medis terhadap kebijakan Dinkes Pidie yang membayar dana tersebut mengacu kepada sistem imunirasi (kinerja tenaga medis) bukan presentase. Padahal, dana senilai Rp 5.550.880.000 itu telah ditransfer oleh PT Askes pada tangal 1 November 2011 ke rekening Dinkes Pidie.

“Aturan yang dibuat Dinkes terhadap pembayaran dana JKA jasa medis yang mengacu kepada imunirasi belum dimengerti oleh tenaga medis. Terkesan aturan tersebut untuk kepentingan Dinkes, sehingga mereka protes sistem tersebut. Solusinya kita tunda sementara pembayaran dana tersebut,” kata Sekdakab Pidie, M Iriawan SE, kepada wartawan Senin (2/1).

Bahkan, kata Iriawan, dua puskesmas yang telah telanjur membayar dana JKA kepada tenaga medis, kini telah mengembalikan dana JKA tersebut. Dinkes Pidie, katanya, harus melakukan sosialisasi lebih dahulu terhadap sistem imunirasi kepada sejumlah tenaga medis di puskesmas sebelum aturan tersebut diimlementasikan. Sehingga tenaga medis memahami sistem tersebut.

Sekarang yang perlu dilakukan, kata Iriawan, Dinkes harus menelaah kembali sistem imunirasi yang digagas tersebut, dengan melibatkan perwakilan dokter, perawat dan bidan desa.

Sebab, persoalan ini harus dibahas bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik terhadap pembayaran dana JKA jasa medis itu. Termasuk besaran dana JKA berapa yang akan diperuntukkan untuk masing-masing tenaga medis.(azi)

Bupati Lantik Kades dan PNS Lima Puluh, BN Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH,MM,melantik serta mengambil sumpah kepala desa dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 162 orang,terdiri dari golongan III sebanyak 101,golongan II,sebanyak 50 dan golongan I sebanyak 11 orang,di Aula Gedung DPRD Batubara,Jum'at(30/12) Bupati mengatakan pengambilan sumpah/janji bagi PNS yang tidak bersedia dipanggil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai pasal 3 ayat 1 PP 53 Tahun 2010,untuk proses kenaikan pangkat akan dipertimbangkan.

Ditambahkannya sumpah/janji PNS merupakan kode etik oleh sebab itu jangan dipandang sebelah mata karena sebagai abdi masyarakat sumpah ini harus dijadikan kontrak sosial kepada masyarakat,tegasnya.

Bupati berharap pejabat birokrasi ikhlas serta serius dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat.

Harapan Bupati agar seluruh Pegawai Negeri Sipil yang selama ini tinggal diluar Kab Batubara untuk kedepannya di Tahun 2012 harus jadi penduduk tetap dan tinggal di Kab Batubara.(tjg/joey)

Kelompok UMK di T. Tinggi Terima Dana Bergulir BAZ Tebingtinggi,BN Sebanyak 247 warga yang terdiri dari 23 Kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Tebingtinggi menerima bantuan modal usaha dana bergulir dari Badan Amil Zakat (BAZ) diserahkan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Ketua Bazda Tebingtinggi H Irham Taufik, Rabu (4/1) di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Tebingtinggi.

Ketua Bazda Tebingtinggi H Irham Taufik yang juga Wakil Walikota ini dalam laporannya menyampaikan, bantuan modal usaha tanpa bunga yang khusus diberikan bagi kelompok usaha mikro kecil tersebut sifatnya bergulir dan harus dikembalikan untuk dapat digulirkan lagi kepada yang membutuhkannya.

“Bantuan ini sifatnya bergulir dan harus dikembalikan dengan cara dicicil agar saudara-saudara kita yang lain juga bisa memanfaatkannya untuk usaha”, jelasnya.

Dipaparkan bahwa jumlah penerima sebanyak 247 orang terdiri dari 23 kelompok usaha dengan jumlah keseluruhan dana sebesar Rp 231,5 juta, “Dari tahun 2008 hingga sekarang, jumlah perputaran uang Baz untuk UMK sebanyak Rp 1,031 miliar dengan jumlah kelompok keseluruhan hingga saat ini sebanyak 105 kelompok”, ungkap Irham Taufik.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan saat menyerahkan bantuan modal bergulir tersebut berpesan agar para penerima bantuan benar-benar memanfaatkan dana yang diterima untuk menambah modal usaha dan jangan lupa untuk mengembalikan agar bisa digulirkan kembali, “Kalau lah dana bergulir ini cepat dikembalikan nantinya oleh bapak ibu, maka akan bergulir setiap tahunnya kepada yang membutuhkan sesuai kebutuhannya”, kata Umar Hasibuan.

“Dalam usaha makanan kita sangat perlu memperhatikan rasa makanan, jumlah makanan, harga yang terjangkau (murah), bersih dalam penyajian dan tempat, cepat dalam penyajian serta rasa yang selalu berpariasi”, imbuh walikota.

Menurut walikota, tugas pemerintah memberi pendampingan yang akan dilakukan oleh Dinas Kouprindag dan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan yang baik kepada para pelaku UMK nantinya, “Jumlah bantuan yang diberikan ini berdasarkan kebutuhan usaha, untuk itu perlu ada kreatifitas dan inovasi dalam berusaha, dalam usaha berkelompok usahakan jangan sampai terjadi konflik yang menciptakan pecah kongsi, sebab yakinlah, kalau bapak ibu sekalian maju dan makmur, kota kita pun akan menjadi baldatun thoiyibatun warrobbun ghofur (negeri yang makmur dan diberkahi Tuhan – red)”, pesan Umar Hasibuan.(DER)

9-16 JANUARI 2012 | EDISI 297| THN KE-VII

Pemkab Pakpak Bharat Gelar Open House 2012 Di Kediaman Bupati Pakpak Bharat, BN Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat gelar Open House di kediaman (Pendopo) Bupati Remigo Y Berutu, di Salak, Jumat (6/1), dalam rangka mengawaliProgramKerjaTahun2012PemkabPakpakBharatdengantujuan menjalinsilaturahmiantarlembagadenganUnsurMuspidadanseluruhelemen masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati mengajak seluruh masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat lebih membuka diri dalam menjalani tahun 2012. “Kita akui, apa yang kita lakukan belum dapat memuaskan semua pihak, untuk itu saya mengajak tahun 2012 ini kepada semua pihak untuk lebih gigih dalam bekerja, ungkapnya.

Ditambahkan, kemajuan bukanlah dari orang lain melainkan dari diri kita sendiri, untuk itu mari bersatu padu memajukan Pakpak Bharat yang kita cintai ini, ajak Remigo.

Bupati juga mengatakan dalam acara itu untuk membangun Kabupaten Pakpak Bharat yang kita cintai ini, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama dalam membangun Kabupaten Pakpak Bharat ini," ujarnya.

Pantauan BN tampak dari berbagai elemen masyarakat Pakpak Bharat ramai menghadiri acara open house pada tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya dan harapan kita pemerintah dan elemen masyarakat saling bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Pakpak Bharat.

Turut hadir dalam acara open house tersebut Kapolres dan Wakapolres Pakpak Bharat, Danramil, Kapolsek, para Camat, para Kades dan undangan lainnya. (pb.007)

Kwarcab Pramuka Kota Sidimpuan Gelar Kemah Bersama Padangsidimpuan,BN Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 pramuka, Kwarcab Pramuka Kota Psp melaksanakan kemah bersama mulai tanggal 25-28 Desember 2011 di belakang Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Psp, Kecamatan Psp Tenggara. Kegiatan diikuti 620 anggota pramuka se-Kota Psp. PRAKTEK-Peserta kemah bersama saat mempraktekkan tata cara Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Acara yang dibuka oleh Asisten II Pemko Psp, Ali Pada Harahap mewakili Ketua Majelis Pimpinan Cabang (Kamabincab) yakni Walikota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan barakter, maka pramuka adalah salah satu wadah untuk mewujudkan program tersebut.

Dijelaskannya, Pramuka telah diajarkan kesetian dan kejujuran serta kepedulian terhadap sesama. Pramuka memiliki banyak cara dalam pendidikan karakter baik teori maupun praktek. Melalui kandungan Tri Satya dan Dasa Darma. “Adik-adik Pramuka dibina untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan menolong sesame,” katanya.

Dikatakannya Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) mempunyai peran penting sebagai wadah membangun pendidikan karakter dan kecakapan hidup kaum muda. Pramuka dapat berperan lebih aktif lagi dalam membantu Pemko Psp dalam menyiapkan kaum muda yang cakap dan terampil serta berkarakter, guna meminimalisir segala ancaman budaya negatif dalam kehidupan yang semakin global.

“Kepada seluruh Kakak Pembina dan Andalan di tiap tingkatan atas nama Pemko Psp, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya membina adik-adik pramuka di kota ini,” sebutnya.

Ketua Kwarcab Pramuka Kota Psp Drs Ahmad Husni Nasution dalam kata sambutannya juga mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah turut menyukseskan acara perkemahan ini, terutama kepada Kamabigus, pengurus Dewan Kerja Cabang (DKC) serta jajaran Kodim 0212 dan Batalyon 123/RW. Diharapkannya pada tahun depan instansi pemerintah yang selama ini memiliki Satuan Karya (Saka) diinstansinya agar di hidupkan kembali. Sementara Ketua Kahrian Kwarcab Pramuka Kota Psp, Ibnu Hajar mengatakan, tema HUT Pramuka tahun 2011 ini adalah satu pramuka untuk satu Indonesia, jayalah Indonesia dengan sub tema adalah pramuka penyelamat generasi muda.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Dan Ramil Kota, Kapten Inf Z Nasution mewakili Dandim, Pjs Pasi Ops Yonif 123/RW, Lettu Inf Baginda Sitompul, Kapolres Psp diwakili Kasat Binmas, AKP Ali N Siregar jajaran pengurus Kwarcab serta para kepala sekolah dari tiap tingkatan.

Adapun kegiatan yang dilakukan peserta kemah bersama ini antara lain, penghijauan, penyuluhan bela tentang Negara dari Kodim, attraksi keterampilan dan ketangkasan dan kesenian, pengembaraan dan berbagai kegiatan lainnya. ( SAAD)

DPC PDIP Tapsel Evaluasi Tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012 Tapsel,BN Sesuai dengan rapat PDI Perjuangan Sumut 10 Desember 2010 yang lalu,hasil kongres III PDI Perjuangan Tahun 2010 yang mengamanatkan kepada seluruh jajaran struktural Partai untuk menjalankan program partai dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan Partai dan Hasil Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2011 tentang rencana kerja partai dan melakukan evaluasi program partai serta menyikapi persoalan bangsa dan Negara.

Dengan demikian DPC PDI Perjuangan Tapsel melaksanakan evaluasi ahir Tahun 2011 tentang kinerja Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Tapsel termasuk dengan efisiensi untuk menutupi anggaran Pemkab Tapsel yang mengalami defisit pada Tahun-tahun sebelumnya yang mana sudah dapat diatasi sisa ahir Tahun Anggaran.Hal ini menurut penilaian Anggota DPRD Tapsel dari politisi PDIP Tapsel,H Tongku Makbul Siregar (Wakil Ketua DPRD) Harlen Daniel L.Panggabean (Anggota Komisi I) Ikbal Halid Siregar(Komisi II) dalam paparannya di Kantor DPC PDI P Tapsel Kamis (29/12).

Katanya lagi,Penetapan Anggaran APBD Tapsel Tahun 2012 ada kenaikan pendapatan asli daerah dari 33 Milyard menjadi 57 Milyar,anggaran yang sudah ditetapkan untuk Tahun 2012 meningkat menjadi Rp.678 M lebih,juga kebijakan pemerintah untuk mengangkat penghasilan pertanian dan home industri kecil.Juga katanya Pemkab Tapsel dapat menjalin hubungan yang baik dengan provinsi dan Pusat sehinggabantuan pusat dan provinsi dapat disalurkan ke Tapsel untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat kecil.

Sedangkan untuk Proyeksi Tahun 2012,meningkatkan PAD Tapsel yang mana menargetkan 100 Milyar pada Tahun 2012,kemudian pemerataan pegawai diseluruh Wilayah Tapsel khusunya bidang tenaga pendidik dan Kesehatan dan juga mereka mengharapkan kepada Bupati Tapsel agar dapat memberikan penjelasan maupun tanggapan yang positif kepada masyarakat tentang permasalahan tanah maupun status tanah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tapsel,Sofyan Ahmad Sinaga beserta Sekretrarisnya,Ahmad Fauzi.S.Ag mengharapkan kepada Anggota DPRD Tapsel dari PDIP supaya eksis dan proaktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah Tapsel dan bisa menjadi sosial kontrolsetiap kebijakan Pemerintah dapat memainkan peranannya sebagai wakil rakyat dari PDIP untuk mensejahterakan “Wong Cilik”.Juga DPC PDI Perjuangan Tapsel dan Anggota DPRD Tapsel dari PDI P meminta kepada Bupati Tapsel,H Syahrul M Pasaribu agar RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah) yang disusun sedemikian bagus yang merupakan Visi dan Misi agar benar-benar dilaksanakan dan tidak menjadi pepesan kosong.(SAAD)

Tahapan Pemilukada Kota Padangsidimpuan Ditetapkan Antara Maret dan April Padangsidimpuan,BN Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padangsidimpuan Arbanur Rasyid menegaskan pihaknya akan menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemilukada 2012, antara bulan Maret dan April.

Menurut Arbanur, draf rancangan tahapan, program dan jadwal pemilukada Kota Psp sudah disiapkan Sekretariat KPU Kota Psp. Namun, draf yang disusun tersebut masih perlu diuji ke KPU provinsi dan pusat. “ KPU bersifat hirarki, maka draf tersebut akan kita uji dulu ke KPU provinsi dan pusat. Mana tahu masih ada yang kurang dari yang disusun sebelum ditetapkan nantinya,” ucap Arbanur, Selasa (3/1).

Meski demikian, lanjut Arbanur, berbagai persiapan menyambut perhelatan pemilukada mulai dilakukan. Salah satunya, hari ini Rabu (4/1), KPUD Psp akan rapat membahas bagaimana dan apa langkah-langkah yang dilakukan KPUD jika Pemko Psp sudah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). (SAAD)

Proyek KBR Tahun 2011 di Desa Siloting Cocok Jadi Pecontohan Padangsidimpuan,BN Kelompok Tani KPPBersatuTani yang mendapat Proyek KBR Tahun 2011 (Kebun bibit Rakyat) di Desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua layak menjadi contoh yang terbaik diantara beberapa kelompok tani yang mendapat KBR di Kota Padangsidimpuan,pasalnya bibit yang telah di sapih kebedengan terlihat bagus.

Menurut Keterangan Ketua Kelompok Tani KPP Bersatu Tani Desa Siloting,Mara Halim Harahap ketika dijumpai baru-baru ini di lokasi kegiatan katanya,bibit yang telah di sapih sudah memenuhi kuota yang telah ditentukan begitu juga dengan bibit Mahoni pembibitan ini bagus kita buat gunanya adalah untuk kita sendiri dan kita nantinya yang menikmatinya buat apa kita sia-siakan bantuan ini”Ucapnya.

Menurutnya keberhasilan ini tidak terlepas dari mulai dari penyapihan sampai perawatan Karena kita telah menugaskan pekerja untuk merawat bibit ini baik itu penyiraman dan pembersihan rumput di sekita bibit.Katanya lagi dalam waktu dekat akan dibagikan kepada masyarakat setelah ada berita acara. Ditambahkannya,juga dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Padangsidimpuan telah mengawasinya mulai dari pembibitan sampai perawatan dan tata cara pembibitan yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kadis Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Padangsidimpuan,Marhan,SP.MM melalui Kabid Perkebunan dan Kehutanan,Ihsan Sanusi Nasution mengatakan kepada BN baru-baru ini katanya,setiap kelompok telah kita arahkan agar memenuhi kuota yang telah ditentukan sebanyak 50 ribu batang dan kalau bisa ditambah karena kegunaannya bibit tersebut untuk masyarakat itu sendiri dan mudahmudahan dapat terlaksana dengan baik”Ucapnya.(SAAD)

Pengawasan Ekstra, Langkah Pembenahan Sarana Air Bersih Pakpak Bharat

ampak Bupati Tapsel,H M Syahrul Pasaribu Ketua DPW PPP Sumut.H Fadly Nurzal S.Ag Ketua DPC PPP Tapsel.Abdur Rasyid Lubis,SH dan sejumlah Tamu yang hadir.

Memperingati Hari Lahir ke 39 Partai Persatuan Pembangunan gelar zikir akbar di Tapsel Tapsel,BN Dalam rangka memperingati Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ke 39, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumut bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Tapsel mengelar Zikir Akbar bersama di Panti Asuhan Titian Ridho Ilahi Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Sabtu (7/1).

Hadir dalam acara tersebut,Bupati Tapsel,H Syahrul M Pasaribu,Ketua DPRD Tapsel,H Rahmat Nasution S.Sos dan sejumlah Anggota DPRD Tapsel lainnya,juga dihadiri Pengurus DPP PPP,Jakbar,Bustami,Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal S.Ag DPC PPP Se Sumut dan seluruh pengurus DPC, PAC dan ranting PPP seTapsel.Ketua DPC PPP Tapsel,Abdur Rasyid Lubis,SH dalam sambutannya mengajak kadernya meningkatkan pengabdian dengan menyongsong perubahan citra, sikap dan mental gerakan PPP Tapsel menuju yang lebih baik, efektiv, terarah dan terukur.” Jayalah PPP dalam lindungan Kab’ah dan takbir,” seru Rasyid.

Menurutnya PPP Tapsel perubahan sedikit demi sedikit untuk melakukan yang terbaik buat masyarakat.

Pimpinan Pantai Asuhan Titian Ridho Ilahi,Ustadz H Yusup Amiril Sholeh atau Ustadz Nalomok mengatakan,sangat bangga masih bisa melihat partai yang berlandaskan islam masih mau peduli dengan masyarakat untuk kembali menyadarkan untuk lebih taat kepada Allah SWT.”PPP adalah partai islam, kami masyarakat siapapun

kiranya menjadi pemimpin kedepan nantinya hendaknya perhatian kepada masyarakat.

Sementara Al Ustad KH Nur Iskandar mengatakan bahwa perjalanan partai PPP masih tetap eksis dari Pemilu hingga ke Pemilu berikutnya. “Marilah kita sebagai warga PPP mendukung amanah itu. Iktibar kita, perjuangan tokohtokoh PPP dulu membuat contoh bagi kita,”Ucapnya.

Dalam tausiah yang bertema, Zikir atau Zikrullah, Al Ustad KH Nur Iskandar mengatakan, PPP adalah tetap partai islam yang berlandaskan dengan Al-Quran. “ Al-Quran adalah zikirullah dan untuk membudidayakan membaca AlQuran sekarang telah hilang, dahulu orang membaca AlQuran masih terdengar di sudut-sudut kampung, tetapi sekarang sudah jarang terdengar lagi,” kata Iskandar.

Sementara itu Anggota DPRD Tapsel dari PPP yaitu,Abdur Rasyid,Baginda Pulungan,Mahmud Lubis S.Ag,Harun Rambe,Khoiruddin Lc dalam Harlah ini dengan motto “Memperteguh diri sebagai Partai Islam ditengahtengah Bangsa Plural dan bangga menjadi tuan rumah dalam acara ini. Ketua Panitia Lokal Peringatan Harlah PPP yang ke 39 Tapsel,Baginda Pulungan mengatakan,dalam acara zikir akbar ini diikuti diperkirakan 10.000 orang pada umumnya yang banyak hadir masyarakat Kecamatan Batang Angkola Sayurmatinggi dan Kecamatan Tantom Angkola ditambah yang hadir Jamaah pengajian wirid Titian Ridho Ilahi,menurutnya masyarakat cukup antusias dalam mengikuti acara ini sampai selesai.(SAAD)

Petisi Aek Milas Siap Beri Kontreibusi Pemikiran Pemkab Palas Palas BN Petisi Aek Milas Siap memberi kontribusi pemikiran terhadap Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ( Palas ). Petisi Hasil bentukan Refleksi Akhir Tahun 2011 Aek Milas Paringgonan ini tidak akan pasif untuk berpartisipasi dalam membangunan Daerah.

Oleh karena itu,Diminta atau tidak Petisi akan memberi pemikiran kepada Pemkab dalam membangun Daerah.Kontribusi pemikiran sebagai dimaksud tidak terkecuali dalam bidang apapun,termasuk strategi pembangunan Agraria,Inprastruktur,Politik,Pendidikan,Religius, maupun pertahanan dan keamanan Daerah.

Demikian komentar sejumlah Tokoh Petisi Aek Milas,termasuk Tongku Khalik Hasibuan dari Huristak dari barisan Tokoh adat,Fakhruddin

Harahap dari Paringgonan,dan Bonardon,H.Ibrahim Daulay dari Pejuang Pemekaran Kabupaten Palas,Idham Butar-butar dari Tokoh Pers,Rabu ( 04/01 ) saat ditemui Wartawan Koran ini dikediamannya masing-masing.

Dikatakan mereka,Sumbangsih Pemikiran Petisi Aek Milas bukan saja hanya sebatas saat Acara Refleksi Akhir Tahun 2011.Akan tetapi akan terus berkelanjutan sihingga terwujudnya Palas Bercahaya.

Ditegaskan Mereka ,dalam waktu Dekat,Petisi Aek Milas kembali akan menggelar Dialog terbuka serta menghadirkan tokoh-tokoh yang mampu memberi kontribusi pemikiran Demi kepentingan Pembangunan di Palas.

Sementara itu,menurut Panitia Notulen Pertemuan Refleksi Akhir

Tahun 2011,Sunardi S Daulay,S.Ag membenarkan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas kontribusi pemikran Petisi yang akan disampaikan kepada Pemkab Palas dan lembaga DPRD Palas.

Kita berharap,Bupati Palas Basyrah Lubis,SH bisa menerima kontribusi pemikiran yang akan disampaikan Piahk Petisi Aek Milas.Lebih dari itu,kita juga berharap kepada Mahasiswa,Tokoh Masyarakat maupun lembaga yang ada di Palas,kiranya dapat memberi kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan masyrakat."Kita jangan hanya pintar menghujat dan mendemo,tetapi tidak pernah memberi solusi pemikiran kepada Pemkab Palas dan DPRD Palas " ,Ujar Sunardi S Daulay yang juga Sekretaris PC.NU Palas ini.(Ali)

Pakpak Bharat, BN Saat ini pengawasan ekstra adalah langkah utama dalam pembenahan sarana air bersih di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yang sejak tujuh tahun silam dimekarkan dari Kabupaten induk Dairi, untuk menghindari kegagalan yang selama ini terjadi.

Hal tersebut dikatakan oleh S. Manik, salah seorang pemerhati pembangunan Pakpak Bharat kepada BN di Salak, Jumat (6/1), menanggapi masih belum tersedianya air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang dianggap menjadi salah satu kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat.

Ditambahkannya, sangat ironis jika dalam usia tujuh tahun lebih Kabupaten Pakpak Bharat, masalah air bersih bagi kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas itu seharusnya menjadi pengalaman berharga bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan kedepan. “Walaupun fasilitas air bersih yang sudah ada dilakukan perbaikan maupun pembenahan intinya, harus dilakukan pengawasan ekstra mulai dari seleksi rekanan pekerjaan, realisasi maupun penggunaan fasilitas itu sendiri nantinya. Karena yang kita lihat saat ini permasalahan air bersih sudah komplikasi, ibarat penyakit yang diderita manusia,” ungkapnya serius.

Lebih jauh dikatakannya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan air bersih seolah sudah menjadi permasalahan yang sangat penting dan mendesak, sehingga diusulkan kepada pemerintah daerah untuk memotong kegiatan pembangunan sektor lain dengan mengkonsentrasikan pada perbaikan sarana air bersih yang sudah ada, harap Manik. (pb.007)

Tahun 2012 Pemkab Pakpak Bharat Harus Buktikan Peningkatan Sektor Pertanian Pakpak Bharat, BN Sejumlah kalangan dari masyarakat Pakpak Bharat minta Pemerintah setempat mampu menunjukkan kepada publik dan masyarakat tentang peningkatan pembangunan sektor pertanian yang bermuara pada peningkatan hasil-hasil pertanian masyarakat pada tahun 2012 ini.

Hal tersebut diungkapkan R Boangmanalu, Sekretaris FMPAK (Forum Masyarakat Peduli Asset & Keuangan) Kabupaten Dairi-Pakpak Bharat, kepada BN Jumat (6/1) lalu. Ia mengemukakan bahwa sejak sekitar tujuh tahun lalu pemerintah telah memberikan bantuan dengan nilai yang sangat besar, akan tetapi hingga saat ini pembangunan sektor pertanian yang seharusnya sudah berkembang nampak belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal.

Bahkan menurut Boangmanalu, jika dibandingkan dengan nilai anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah keberadaan pertanian masyarakat Pakpak Bharat saat ini sudah mengalami kemunduran. Dinilai lambannya peningkatan pembangunan sektor pertanian selama ini sangat ironis, karena dalam enam tahun terakhir seluruh aparatur Pemerintah Pakpak Bharat terbilang sudah tidak orang baru lagi dan sudah menjalani proses pembelajaran, sehingga di level pengawasan dan implementasi pembangunan seharusnya tidak lemah lagi, tambahnya.

Semestinya menurut Boangmanalu lagi, dari tahun ke tahun pemerintah harus terus belajar dari beberapa kegagalan, dalam proses pembangunan disektor pertanian itu mesti ada kajian dan analisis untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dan percepatan realisasi pembangunan kedepan. Sehingga pada tahun 2012 yang baru saja kita mulai, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat menunjukkan peningkatan dan perkembangan hasil-hasil pertanian masyarakat yang signifikan. Berbagai metode yang selama ini digunakan harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk membuat bahan evaluasi dan penguatan penyusunan program sektor pertanian. "Kita berharap pada tahun 2012 ini sudah melihat peningkatan secara signifikan dan pemerintah dapat menunjukkan itu kepada seluruh masyarakat Pakpak Bharat,” jelasnya mengakhiri. (pb.007)

PERINGATAN HARI IBU KE-83 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Perempuan Harus Aktif Dukung Pembangunan Padangsidimpuan,BN Persatuan dari berbagai elemen perkumpulan perempuan atau ibu-ibu se-Kota Psp merayakan hari ibu yang ke-83 yang dipusatkan di Alaman Bolak, Kota Psp, Minggu (25/12) kemarin.

Pelindung pelaksanaan kegiatan ini, Hj Meliani Zulkarnaen Nasution didampingi Wali kota Psp, Drs Zulkarnaen Nasution dalam kesempatan tersebut melepas ratusan kaum ibu peserta jalan dan sepeda santai.

Ketua panitia, Sri Juniar Ningsih Mujoko yang juga istri dari Dansub Denpom Psp 1/23 dalam paparannya meminta agar para ibu rumah tangga menopang tugas-tugas suami di dalam rumah tangga. Dengan demikian akan tercapai keluarga yang sejahtera dan berahl-

akul karimah dan bukan hanya sekedar tanggungjawab di dapur dan tempat tidur saja.

“Sudah tiba saatnya kaum ibu membantu kaum bapak di segala bidang, namun harus tahu batas-batasnya,” katanya.

Sementara itu pelindung kegiatan yang juga Wakil ketua DPRD Kota Psp, Tati Ariyani Tambunan mengajak seluruh kaum perempuan untuk bisa mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikannya dengan keadannya.

“Kita sebagai wanita telah ikut mensukseskan kesetaraan gender, sehingga kedepan tugas wanita semakin ditingkatkan untuk kemajuan pembangunan disegala bidang dinegara ini,” ucapnya.

Sementara Ketua BK DPRD Psp, H Marataman Siregar SH mewakili Ketua DPRD Psp,

mengajak kaum perempuan untuk ikut aktif mendukung pembangunan, karena tidak dipungkiri bahwa peranan perempuan sangat terasa untuk ikut menyukseskan pembangunan.

Kegiatan ini merupakan gabungan dari seluruh perkumpulan ibu-ibu dari PKK dan dharma wanita Pemko Psp, IKAI DPRD Psp, Bank Sumut, Bank Syariah Mandiri, Kejaksaan, PN, Bhayangkara, Persit, PLN, Bank Danamon, pedagang ATC, Fanny Fashion, pengajian akbar Psp dan lainnya.

Selain jalan dan sepeda santai acara dilanjutkan dengan acara door prize dan lomba memasukkan belut ke botol, lomba kelereng, berjoget balon.

Kemudian dalam kesempatan itu mereka juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang

telah mendukung terlaksananya acara peringatan hari ibu ini dengan baik dan sukses.

“Kita juga menyiapkan ucapan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung kegiatan ini,” kata panitia.

Dalam kesempatan tersebut sebanyak 4 perempuan yang dianggap berjasa bagi keluarganya dan juga orang disekitarnya mendapatkan penghargaan dari panitia. Adapun penerimanya yakni Nurhayati Harahap seorang pedagang kaki lima berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi, Nurhayati yang sudah lebih 20 tahun menjanda berhasil menyekolahkan anaknya hingga menjadi dokter, Pimpinan Cabang Bank Danamon, Ira, dan pedagang sayur Dermawani Harianja telah berhasil menamatkan anaknya hingga sarjana. (SAAD)

9 - 16 JAN 2012 | EDISI 297 | THN KE-VII

Pemko Medan Miliki Satgas Pengutip Sampah di Sungai Medan, BN Walikota Medan, Drs Rahudman Harahap, MM mengatakan Pemko Medan sudah memiliki satuan tugas (Satgas) pengutip sampah di sepanjang sungai yang ada di kota Medan.

Saat ini sudah ada 20 perahu sampah dengan petugas masing-masing perahu dua orang dan bertugas mengutip sampah di sepanjang sungai yang ada di kota Medan, kata Rahudman Harahap, saat melaunching Pengutipan Sampah di Sungai dengan perahu di Jalan T Amir Hamzah, Sungai Sikambing, Selasa (3/1).

Pengutipan sampah dengan perahu disaksikan orang nomor satu di Kota Medan, bahkan Rahudman juga menaiki sampah menyaksikan pengutipan yang dilakukan para staf Dinas Kebersihan Kota Medan.

Sayang saat pengutipan sampah dilakukan, Kepling di kawasan tersebut tidak ada yang turun sehingga membuat walikota mara Menurutnya, untuk membuat kota Medan bebas sampah memang sangat sulit, tapi untuk membuat kota Medan bersih masih bisa dilakukan makanya dilakukan berbagai cara untuk menciptakan Kota Medan bersih, termasuk dengan launching program ini.

Untuk menciptakan Medan bersih saya telah penuhi sarana-sarananya, Dinas Kebersihan telah memiliki dum Ttruk pengangkut sampah 162 unit, siver 4 unit untuk alat penyapu aspal yang digunakan membersihkan sampah di pinggir-pinggir pulau jalan dan ditempatkan di inti kota, katanya.

Selain itu sudah ada ambulance sampah dan khusus untuk pengutipan sampah di sungai-sungai disediakan perahu yang dilengkapi dengan pelampung. Upaya ini dimaknai untuk persiapan menjadikan kota Medan bersih dan saya kira sudah cukup, katanya.

Sungai-sungai yang ada di kota Medan, lanjutnya juga akan ditelusuri sehingga diketahui limbah-limbah apa saja yang dibuang ke sungai, dan dari mana sumber limbahnya. Setelah diketahui akan diteliti, bila menyimpang dari ketentuan amdal maka perusahaan yang ada di pinggiran sungai akan ditindak.

Rahudman menilai, menajemen penanga-

Ratusan Ibu-ibu Gelar Aksi Tanam Pohon Lubuk Pakam ,BN Ratusan Ibu-ibu melakukan aksi Gerakan Penanaman Pohon di Komplek perkantoran Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, belum lama ini. Aksi yang diadakan ini dalam rangka memperingati Hari Ibu ke 83, dan HUT Dharmawanita ke 12.

Dengan antusiasnya seluruh ibu-ibu terlihat melakukan aksi penanaman pohon ini Sekitar ratusan bibit pohon yang terdiri atas puluhan jenis pohon ditanam, diantaranya Pohon mahoni, kelengkeng, jambu bol, jambu air, mangga, asam gelugur, dan beberapa bibit tanaman buah lainnya.

Acara yang dihadiri langsung Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars, Ketua DPRD Hj Fatmawati, Ketua TP PKK Ny Hj Anita Amri Tambunan, Ketua GOP TKI Ny Hj Asdiana Zainuddin, Ketua Dharmawanita Ny Hj Fauziah Azwar, KCK, Bhayangkari, ketua PKK seluruh Kecamatan dan organisasi wanita lainnya, para camat se kabupaten Deli Serdang, serta masyarakat, diawali dengan melaksanakan Gerak Jalan santai dengan melintasi komplek kantor Bupati.

Dalam kesempatan itu Wabup H Zainuddin Mars sebelum melepas gerak jalan santai ini menyampaikan ucapan selamat hari ibu yang ke 83 serta ucapan terimakasih kepada para ibu-ibu yang telah hadir dalam acara yang sangat berguna ini, Gerakan kebersamaan menanam pohon penghijauan ini diharapkan dapat terus berlanjut di tempat-tempat yang lain, dan diharapkan tidak sekedar aksi menanam saja tetapi harus dijaga dan dipelihara sehingga terjamin kelangsungan hidupnya yang pada gilirannya benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat “ujar Wabup disela-sela penanaman Pohon”.(sof)

Umar Zunaidi Hasibuan Pimpin Apel Awal Tahun Sejumlah Satgas pembersih sampah sungai melakukan pembersihan sampah-sampah yang dibuang sembarangan di pinggir sungai baik yang mengalir maupun yang ada di pinggir sungai turut dibersihkan. Tampak satgas sibuk mengumpuli sampah sungai di Sungai Sikambing Medan, Selasa (3/1).

nan sampah harus benar-benar baik, pengawasannya harus dilakukan secara benar, mandor sampah juga harus bekerja maksimal.

Permasalahan sampah yang paling disoroti, lanjut walikota terkait pembongkaran sampah yang dilakukan di inti-inti kota.

Ke depan, Rahudman tidak mau melihat lagi adanya pembongkaran sampah di inti kota tapi semua harus di tempat pembuangan akhir (TPA). "Jika saya masih melihat adanya pembongkaran sampah di inti kota.

Saya langsung berhentikan. Ingat itu,"tegas Rahudman.

Bakal Dikenakan Pidana Ringan Walikota menambahkan, pada Juni 2012 dia berkeyakinan ktoa Medan bebas dari sampah atau terlihat lebih bersih. Jika, target ini tidak tercapai, maka dirinya akan merubah Perda tentang Kebersihan bahkan dalam Perda tersebut akan dimasukkan

Proposal Sambut Tahun Baru Ditolak

Rasdiaman: Proposal Ilegal Sergai, BN Dalam rangka menyambut Tahun Baru 01 Januari 2012 masyarakat desa Kota Tengah bersama dengan Media Satya Bhakti Polda Su Biro Sergai mengadakan kegiatan berupa Turnamen Catur dan Trup Gembira selama menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat maka panitia mengajukan proposal untuk menggalang dana.

Kegiatan penggalangan dana dilaksanakan oleh panitia dan berhasil merangkul beberapa donatour sehingga kegiatan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Beberapa pemuka masyarakat dan organisasi masyarakat turut mendukung berlangsungnya acara ini. Salah satunya Kepala Desa Kota Tengah yang turut menyediakan hadiah, Kepala Desa Pertambatan Pak Mhd. Namawi yang bersedia (menyumbangkan Keyboard dan Band, Ketua IPK Kecamatan Dolok Masihul Abdul Hakim Harahap turut menyumbangkan hadiah Anggota DPRD Dari Fraksi Golkar H. M. Fuadi Pasaribu sebagai donator, Media Satya Bhakti Sergai beserta beberapa rekan-rekan wartawan seperti Pak Ibnu (Media Bongker News), Pak Gajali (Media Bidik), Pak A. Rahman Damanik (Media KPK Pos), Pak Sahril Chaniago (Media Poskota) dan beberapa rekan wartawan dalam LSM turut menyambut positif dan mendukung kegiatan tersebut. Menurut Pak Ibnu Rabiro Bongkar mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat positif dan memasyarakat. Disamping itu juga secara langsung mendekatkan masyarakat kepada wartawan / media yang meciptakan pola pikir yang positif bagi masyarakat mengenai peran serta wartawan dan media dalam pembangunan.

Tetapi lain halnya dengan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Hanura yang bertempat tinggal di Desa Kota Tengah saat diajukan proposal.

DPRD Hanura itu sangat mengkritik, protes, dan mengatakan kalau proposal masyarakat itu Ilegal. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pukul 16.00 WIB, panitia berkunjung ke rumah anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini maksud mengajukan proposal partisipasi untuk mendukung acara hiburan masyarakat ini. Tetapi bukan dukungan yang diperoleh melainkan Anggota DPRD dari Fraksi HANURA ini memprotes dan mengatakan proposal ini illegal.

Ungkapan Anggota DPRD dari Fraksi Hanura, ini menimbulkan berbagai pertanyaan bagi masyarakat dan beberapa sponsor pendukung acara ini. Seperti yang diungkapkan peserta dari Kecamatan Sipispis yang juga wartawan Satya Bhakti mengatakan " Seharusnya Anggota DPRD mendukung masyarakat bukan mencela masyarakat". Ungkapan saat mendengar laporan panitia yang kecewa atas Ungkapan Anggota DPRD Hanura yang ada di Desa Kota Tengah ini tidak mendukung masyarakat dalam berbagai hal yang positif.

Berbagai media yang bergabung dalam mendukung acara juga sangat kecewa atas ungkapan anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini. " Ungkapan itu terkesan tidak senag kepada masyarakat desa Kota Tengah sehingga kegiatan masyarakat ini tidak didukung mala menuding kalau kegiatan masyarakat ini illegal.

Pada saat acara pembukaan hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 berlangsung lancar, aman dan kondusif. Acara ini diiringi oleh musik Band Keyboard yang dimeriahkan oleh artis-artis lokal bersuara merdu. Secara bergantian masyarakat dan wartawan menyumbangkan suara emasnya sehingga acara ini terkesan akrab dan penuh rasa persandaran. Walaupun para peserta berasal dari berbagai daerah seperti, dari Kecamatan Sipispis, Serba Jadi, Bintang Bayu, Kotarik, Silindak, dan desa-desa dikecamatan Dolok Masihul. Full Musik berlangsung aman dan tenteram hingga ditutup pukul 24.00 WIB. Humas Polres AKP 2N Siregan melalui tekfen selulernya menyambut hangat dan mengucapkan turut gembira atas terciptanya acara hiburan rakyat ini, walaupun beliau tiak dapat hadir berhubung pulang ke Pematang Siantar.

Usai Rapat Panitia hari Senin, 19 Desember 2012 tentang pelaksaan Turnamen tanggal 25 Desember nanti Panitia bersama beberapa Wartawan dan LSM juga membahas tentang ungkapan Anggota DPRD dari Fraksi Hanura tersebut dan meminta kepada Ketua Fraksi Hanura Kabupaten Sergai untuk segera membina moral dan mental anggotanya agar tidak terulang kejadian yang sama yang sangat mengecewakan masyarakat (TIM)

pasal pidana ringan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Mulai Januari hingga Mei 2012 masih kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, termasuk jangan membuang sampah ke sungai, parit dan sebagainya, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan.

Kemudian masyarakat tepat waktu mengeluarkan sampah, dan memisahkannya sampah kering dan sampah basah, katanya.

Kepada camat, lurah dan kepala lingkungan harus berkoordinasi tentang penanganan sampah sehingga dapat mengatur strategi tentang penanganan sampah di wilayahnya. Kepala Lingkungan harus peduli terhadap kebersihan lingkungannya, bila tidak saya akan evaluasi segera, katanya.

Menurutnya, kepling yang mau beker-

ja keras dengan memberi contoh mengutip sampah di wilayah tentunya sangat berpengaruh terhadap prilaku masyarakat karena mereka akan sadar, tapi jika kepling tidak peduli tentunya soal kesejahteraan dipertimbangan. Kalian harus bekerja maksimal, berikan contoh terbaik di masyarakat jika ini dilakukan saya akan pikirkan kenaikan kesejahteraan, ujarnya disambut aplaus hadiri.

Kepala Dinas Kebersihan Pardamean Siregar menjelaskan tahap pertama ini baru 10 sampan, dan petugas 20 orang ditambah mandor 1 orang. Untuk sungai-sungai besar kemungkinan perahunya juga harus besar. Launching Satgas pengutip sampah di sungai turut dihadiri Wakil Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S,MSi, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis. (Rel)

Operasional Distributor Pupuk Bersubsidi Sebaiknya Dikelola Putra Daerah Binjai-BN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Binjai Hairul Sembiring mengatakan, apabila izin penyaluran pupuk urea bersubsidi PT.Pusri Palembang sudah berakhir dan pengalihan tanggung jawabnya diserahkan kepada PT.PIM (Pupuk Iskandar Muda) berdasarkan surat PT.Pupuk Iskandar Muda Nomor : 156 s/d 189/PS 0401 3100 tanggal 14 September 2011 kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tentang pengalihan tanggung jawab penyaluran pupuk urea bersubsidi Maka diminta PT PIM dalam merekrut mitra kerjanya mengutamakan putra daerah kota Binjai ,sebaiknya PT.PIM memberikan izin operasional Distributornya kepada putra Daerah .sehingga kontribusi operasional pupuk bersubsidi benar-benar merata dan dapat dirasakan masyarakat kota Binjai " Jika PT PIM masih mempertahankan mitra kerja yang lama,indikasi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsi dipastikan masih berlanjut,seharusnya PT.PIM dalam merekrut mitra kerja Distributor mengutamakan pengusaha yang merupakan putra

daerah sesuai dengan otonomi daerah ," kata Hairul Sembiring kepada BN sabtu ( 17/12) di Binjai Dikatakan Hairul mitra kerja baru sebagai Distributor pupuk urea bersubsidi kepada pengusaha yang merupakan putra daerah perlu dilakukan pihak PT.PIM sehingga dapat diketahui dan dibandingkan siapa yang lebih peduli dan lebih banyak memberikan kontribusi kepada petani kota Binjai " Jika PT.PIM melakukan hal ini tentunya masyarakat petani dapat menilai dan membandingkan pihak disrtributor yang selama ini bukan putra daearah kota Binjai tidak pernah melakukan pengawasan langsung kepada para petani di kota Binjai ," ujar Hairul Dijelaskan Hairul seandainya Distributor pupuk urea bersubsidi diberikan kepada pengusaha yang merupakan putra daerah ,tentunya masyarakat petani dapat menikmati alokasi pengadaan dan penyaluran yang transparan,sebab selama ini mitra kerja distributor pupuk urea untuk kota Binjai tidak pernah transparan kepada petani kota Binjai Sebab kata Hairul lagi putra

derah tentu lebih mengerti dan peduli terhadap petani dan putra daerah akan mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak demi kemajuan daerah kota Binjai Menurut Hairul PT.PIM harus lebih memperioritaskan putra daerah dalam merekrut mitra kerja sebagai distributor untuk kota Binjai ,karena putra daerah lebih mengerti iklim serta perasaan dan keinginan ,masyarakat petani ,hal ini perlu dilakukan PT.PIM sesuai dengan jiwa dan semangat dari otonomi daerah ," ujar Hairul Politisi dari Fraksi PDI-P DPRD kota Binjai ini mendesak PT.PIM agar merekrut mitra kerja sebagai distributor mengutumakan putra daerah ,jika persyaratan untuk menjadi distributor tidak mengacu kepada peraturan mentri pertanian dan otonomi daerah fraksi ini akan menyurati Presiden SBY,karena selama ini Distributor pupuk urea bersubsidi untuk kota Binjai tidak pernah transparan kepada petani ,bahkan dalam operasionalnya ratusan ton pupuk bersubsi tidak sampai kepada petani saat musim tanam setiap tahun sejak pupuk bersubsidi digelontorkan Presidin SBY melalui Mentri Pertanian (MR/MSTP )

PTPN 3 Kebun Sarang Ginting Adakan Pasar Murah BUMN Peduli Dolok Masihul-BN Kementerian BUMN bersama BUMN dalam rangka menyambut hari Natal dan Tahun Baru menyelenggarakan "pasar Murah BUMN Peduli" bagi masyarakat kurang mampu termasuk di lingkungan PTPN 3 Perkebunan Sarang Ginting di 3 Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Bintang Bayu untuk masyarakat Dolok Masihul yang terdapat di 3 Desa Dolok Menampang Desa, Durun Poloan, Desa Baja Ronggi sedangkan Kecamatan Bintang Bayu Desa Panombean dan untuk Kecamatan Serba Jadi 6 Desa, yaitu Desa Karang Tengah, Desa Kuala Bali, Desa Tanjung Harap, Desa Tambak Cekur, Desa Serba Jadi, Desa Manggir di Tiga Kecamatan 700 kupon paket sembako murah yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Desa Dolok Manam-

pang Edy Resmanto, SP didampingi Kepala Desa Duren Poloan Darwin saat dikonfirmasi media Bongkar News di kantornya mengatakan menyambut baik program paket sembako murah yang diadakan pihak BUMN khususnya PTPN 3 Kebun Sarang Ginting sebagai penyalur dan mengucapkan terima kasih kepada Manager PTPN 3, Kebun Sarang Ginting Ir. Edy Prinsa dan APK Edy Suranta Ginting, SH dan seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan sembako murah yang dipusatkan di kantor desanya, juga mengucapkan kepada Menteri BUMN yang telah dapat membantu masyarakat kami yang kurang mampu dalam suasana menyambut hari Natal dan Tahun Baru 2012. Begitu juga kepada Humas PTPN 3 Sarang Ginting Usman, Erlambang, Ustad Padlin Matondang, S.PdI, Lilis Suriani yang dibantu Sekretaris Desa

Dolok Menampang Suhairi dan Kaur Pembangunan Edison Saragih yang telah membantu penyaluran sembako kepada masyarakat, ungkap Edy Resmanto, SP. Begitu juga dengan 6 kepala desa Kecamatan Serba Jadi yang masyarakatnya yang dapat kupon sembako murah mengucapkan terima kasih kepada BUMN yang telah membantu masyarakat yang kurang mampu semoga BUMN maju terus dan hasilnya melimpah di Tahun 2012 kedepan sehingga dapat membantu masyarakat di lingkungan perkebunan, untuk sembako murah hanya 3 macam beras 5 kg, gula putih 1 kg dan minyak makan 1 kg dengan harga dibawah harga pasar artinya sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, ungkap Kades Kuala Bali Khairul Anwar Nasution mengkahiri.

(IBNU)

Tebingtinggi,BN Mengawali tahun 2012 di Pemerintahan Kota Tebingtinggi, Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan menginstruksikan jajarannya agar mempercepat proses pelelangan proyek dimulai sejak awal tahun. Hal itu katanya, terkait Kota Tebingtinggi sebagai daerah tercepat yang mengesahkan APBD 2012.

“Kita daerah yang paling cepat RAPBD 2012, di level nasional telah melaksanakan pelelangan 2012, untuk itu kita akan wujudkan juga di awal 2012 ini, hilangkan kebiasaan menumpuk pekerjaan yang diawal tahun begitu santai namun di akhir tahun kelabakan”, demikian tegas Umar Hasibuan saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2012, Senin (2/1) di halaman Pemko Tebingtinggi.

Dihadapan peserta apel yang diikuti seluruh kepala SKPD dan PNS di lingkungan Sekretariat Pemko Tebingtinggi itu, Walikota Umar Hasibuan juga mengajak jajarannya untuk melakukan introspeksi diri, “Mari kita evaluasi kinerja kita sebagai muhasabah (introspeksi diri) awal tahun 2012 ini, ini merupakan momentum untuk perubahan dimana kesalahan dan kekurangan tidak terulang kembali”, pesannya.

Pada kesempatan itu juga, Walikota mengingatkan seluruh SKPD agar segera menyelesaikan laporan, “Administrasi dan pengawasan semakin ketat, bekerjalah sesuai koridor hukum yang berlaku dan sesuai tupoksi masing-masing, tidak akan bisa di selesaikan laporan Tebingtinggi bila dari SKPD belum diserahkan dan akan kita serahkan ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)”, imbuhnya.

Menurut Walikota Tebingtinggi, PNS harus memiliki solidaritas tinggi dan kepekaan terhadap sosial kemasyarakatan, sebab katanya, Program ‘Go Green’ bukan hanya untuk masyarakat dan anak sekolah saja, tetapi termasuk juga seluruh PNS, “Saat ini pemerintah pusat menetapkan pencanangan Gerakan Nasional Indonesia Bersih, gerakan ini harus benar-benar kita lanjutkan dan kita mulai dari diri kita serta kita mulai dari kantor kita masing masing”, ajak Umar Hasibuan.(DER)

Pemilihan Kades Blok 10 Dolok Masihul Lancar Dolok Masihul, BN Pemilihan Kepala Desa di desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul berjalan lancar dan kondusif, yang dilaksanakan di Balai Desa untuk memberikan suaranya sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Pilkades dimulai Pukul 08.00 Wib, dan berakhir Pkl. 13.00 Wib, kemudian diadakan penghitungan suara yang disaksikan oleh Calon Kades dan saksi dari 4 Calon Kades, juga Musfika dan masyarakat. Subur Kepala Desa terpilij dengan mengungguli tiga calon lainnya.

Subur unggul dengan 469 suara dari nomor urut 2, Sudarwin dari nomor urut 1 unggul dengan 456 suara, Rosita dari nomor urut 3 unggul dengan 436 suara, Misdi dari nomor urut 4 unggul dengan 202 suara.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 2.474, jumlah suara yang hadir untuk memilih 1.568, sedangkan suara yang batal/tidak sah 6.

Selesai acara pesta demokrasi tersebut, Kepala Desa terpilih Subur beserta istrinya Nurbaya saat dikonfirmasi wartawan Bongkar dikediamannya, Beliau mengatakan bersyukur kepada Allah SWT karena berkatnya jugalah saya terpilih menjadi Kepala Desa. Dan tak lupa beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan dirinya untuk memimpin desa Blok 10 enam tahun kedepan.

Semoga kepercayaan ini yang diberikan oleh masyarakat, akan saya jalankan dengan baik. Dan saya akan berupaya untuk mewujudkan keinginan masyarakat Desa Blok 10 ini lebih maju lagi kedepannya", ucap Subur.

Camat Dolok Masihul Drs. Dimas Kurnianto kepada wartawan Bongkar dilokasi pemungutan suara mengatakan, bahwa pemilihan Kades berjalan aman dan lancar.

Adapun hasil dari pesta demokrasi tersebut adalah suara rakyat, saya berharap kepada Kepala Desa terpilih agar dapat bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Untuk itu Camat Drs. Dimas Kurnianto berharap agar dapat menerima hasilnya dengan lapang dada tanpa ada merasa dicurigai. Karena kalah menang adalah hal yang biasa, selama semuanya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Hadir dalam acara perhitungan suara tersebut, Kapolsek AKP Zuhairi, Dan Ramil 16 Deltu Inpantri HA. Tamba beserta anggota, kepala-kepala desa se kecamatan Dolok Masihul, P2KD, Pemdes Kab, Sergai Sudarno, Anggota BPD (IBNU)

Kepala desa Subur beserta istri Nurbaya, AKP Zuhairi Kapolsek Dolok Masihul, Dan Ramil 16 HS. Tamba, Camat Dolok Masihul Drs. Dimas Kurnianto

9-16 JANUARI 30 DES 2011 - 6 JAN 2012 || EDISI EDISI 297| 296| THN THN KE-VII KE-VII

FPP Aceh Gelar Seminar Nasional Kewirausahaan Mahasiswa dan Pemuda BANDAACEH, BN Forum Pemuda Produktif (FPP – Aceh ) Kerjasama dengan Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas Serambi Mekkah BandaAceh, Kamis (5/1) bertempat di Aula Mr Muhammad Hasan universitas Serambi Mekkah, mengadakan Seminar Nasional kewirausahaan Mahasiswa dan Pemuda bertemakan “Membangun Jiwa Pengusaha Untuk Masa Depan yang cerah.

Kegiatan ini megundang para pakar yang ahli dalam hal entrepreneurship yakni Fakhrizal Murhphy (Ketua Koordinator Wilayah barat BPP HIPMI), Cecep Syarifuddin, SH (Ketua Umum DPP Forum Purna SP3), Drs. Hasan Basri (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh) serta Ir. Lukmanul Hakim, MP (Ketua LPPM Universitas Serambi Mekkah).

Kegiatan yang dimoderatori oleh Musriadi Aswad, M.Pd (Dosen FKIP Universitas Serambi Mekkah/ Ketua DPD Forum Purna SP3 Aceh) ini berusaha memberikan wawasan serta penjelasan mengenai dunia kewirausahaan oleh mahasiswa.

Ketua Umum Forum Pemuda Produktif (FPPAceh) Jalaluddin, M.Pd mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan para peserta yang notabene juga mahasiswa dan pemuda sebagai agen perubahan, mampu menjadikan kewirausahaan sebagai first choice karir masa depan. Semakin menjamurnya wirausaha-wirausaha muda, katanya, tentu akan meningkatkan jumlah lapangan kerja dan berujung pada meningkatnya kesejahteran.

Sebagai seorang Pengurus BPP HIPMI, Fakhrizal Murhphy memberikan masukan kepada Perguruan tinggi sebagai salah satu mediator dan fasilitator terdepan dalam membangun generasi muda bangsa mempunyai kewajiban dalam mengajarkan, mendidik, melatih dan memotivasi mahasiswanya sehingga menjadi generasi cerdas yang mandiri, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan berbagai peluang pekerjaan (usaha).

Untuk itu sebuah keharusan bagi setiap perguruan tinggi segera merubah arah kebijakan perguruan tingginya dari high Learning university and Research University menjadi Entrepreneurial University atau menyeimbangkan kedua arah kebijakan tersebut sehingga arah kebijakan keduanya tercapai baik yang bersifat high Learning university and Research University maupun yang bersifat Entrepreneurial University.

Kegiatan yang berlangsung selama sehari ini merupakan suatu bentuk pemberiaan pembekalan kewirausahaan yang telah dilaksanakan oleh Forum Pemuda Produktif (FPP-Aceh).

Drs. Bustaman, M.Si memberikan materi mengenai Kewirausahaan bagi pemuda, beliau lebih banyak mengungkapkan bahwa dalam kewirausahaan perlu ditunjang oleh berbagai aspek dan kemitraan merupakan unsur terpenting, Fungsi pemerintah adalah memberikan fasilitasi dan mediasi segala kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, tidak terkecuali wirausaha muda ini.

“Harapan kegiatan ini adalah wirausaha muda ini akan memberikan pengaruh, semangat, dan ilmunya kepada pemuda lain agar terimbas untuk menjadi wirausaha muda yang tangguh,” tambahnya.

Sementara itu Rektor Universitas Serambi Mekkah Dr. H. Abdul Gani Asyiek, MA dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para wirausaha muda agar bisa semakin meningkat kapasitasnya dan menularkan ilmu, pengalaman dan keberhasilan wirausaha muda ini kepada pemuda yang lainnya. (Mahdi)

Aceh Timur Peringati Hari Amal Bhakti Ke - 66 Aceh Timur,BN Seiring dengan perubahan waktu dan zaman serta kehidupan dalam masyarakat isu – isu agama akan semakin banyak ditemui dan kedepannya akan semakin berat, hal ini disampaikan oleh Meneteri Agama Republik Indonesia, Suryadharma Ali melalui sambutannya dibacakan Kepala Kantor DepartemenAgama KabupatenAceh Timur, Drs. H. Faisal Hasan dalam kesempatan memperingati Hari Amal Bhakti Ke – 66 di Lokasi Terminal Terpadu Peureulak Kota, Selasa (3/1) pagi.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut beliau meminta, seluruh aparatur Kementerian Agama dimanapun agar tidak kehilangan perspektif dan wawasan menyangkut fundamental atau raison d’etre sejarah berdirinya KementerianAgama, serta meminta semua aparaturnya agar lebih memahami misi, tugas dan fungsi Kementerian Agama agar kedepannya dapat lebih kuat.

Hari Amala Bhakti ke – 66 ini mengambil tema “Memperteguh Komintmen untuk membangun Kementerian Agama yang Bebas dari Korupsi”, tema ini mempertegas bahwa lembaga Kementerian Agama harus senantiasa berupaya untuk meraih kinerja dan reputasi terbaik, sehingga dapat menciptakan aparatur yang berakhlak dan berintegrasi tinggi. Hal ini dirasa perlu karena belakangan ini KementerianAgama Republik Indonesia mendapat sorotan tajam perihal terjadinya tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.

Lebih lanjut SuryadharmaAli dalam sambutannya mengatakan, agar aparatur Kementerian Agama bekerja lebih optimal guna menghadapi berbagai isu keagamaan yang muncul di masyarakat belakangan ini, “ aparatur Kementerian Agama harus bekerja lebih optimal dalam melakukan pengaturan, bimbingan,pelayanandanpengawasansesuaidengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama,” paparnya. Tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah, Peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan keagamaan, serta madrasah dan perguruan tinggi agama dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Hadir dalam kesempatan tersebut para Unsur Muspida dan Muspida Plus, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/ Badan dan Kantor serta Kepala Bagian di Lingkungan Setdakab Aceh Timur. (Mus)

Kemenag Memperingati Hab Ke-66 Di Lapangan Upacara Lhoksukon ACEHUTARA,BN. Ratusan guru madrasah dan pegawai kementrian Agama (Kemenag) AcehUtara mengikuti upacara bendera memperingati Hari Amai Bhakti (HAB) yang ke-66, selasa (3/1).dan dalam kesempatan itu Tiga pegawai purna bhakti mendapat penghargaan.

Pj.Bupati Aceh Utara Alibasyah yang bertindak sebagai pembina atau pemimpin upacara, dihadapan peserta upacara Pj.Aceh Utara membaca amat mentriAgama RI, SuryadharmaAli, Di antara pesan mentriAgama meminta kepada jajaran lingkungan kerja kemendepak bersih dari korupsi.

Seusai upacara,Alibasyah menyerahkan penghargaan kepada tiga pegawai yang telah memasuki purna bhakti,yaitu,Drs.H.Rusli Hasyim dari MIN krueng Geukeuh, Almarhum Abdullah Ramli yang diterima salah seorang anggota keluarganya,dan penghargaan yang sama juga diberikan kepada Ismiati salah seorang guru MIN di kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya, Pj.Bupati bersama kepala kantor DepartemenAgamaAceh Utara,Tgk.H.Zulkifli Idris meninjau sejumlah madrasah yang ada di ibu kota kabupatenAceh Utara,Kecamatan Lhoksukon..(Sf).

800 Bides Pidie Gagal Jadi Pegawai Tidak Tetap SIGLI, BN Berkas hasil testing terlambat dikirim ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sehingga sebanyak 800 Bidan desa (Bides) di Kabupaten Pidie gagal diseleksi untuk menjadi tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kepala Dinas Kesehatan Pidie, dr Kamaruzzam MKes, yang dikonfirmasikan wartawan ,selasa (3/1) mengatakan, berkas hasil testing sebanyak 800 Bides di Pidie yang dilaksanakan pada Agustus 2011 lalu gagal diperiksa Kemenkes

pusat, sehingga sebanyak 800 peserta testing calon bidan PTT itu gagal diseleksi.

Menurut Kamaruzzaman, keterlambatan pengiriman berkas hasil testing itu terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh. Padahal, tambah Kamaruzzaman, pihaknya langsung mengirim hasil testing itu seusai pelaksanaan testing. “Saat itu kebetulan bertepatan bulan puasa, Dinkes Aceh baru mengirim berkas itu setelah selesai hari Raya Idul Fitri, sehingga petugas seleksi di Kemenkes pusat

tidak mau memeriksa lagi hasil testing tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Pidie tersebut.

Disebutkan juga, dari 800 peserta testing, Dinkes Pidie mengusulkan pada tahun 2011 sebanyak 117 bidan desa itu diangkat jadi Pegawai Tidak Tetap (PTT). Namun, karena pada tahun 2011 telah gagal, Dinkes Pidie akan menggelar kembali testing calon Bides PTT dalam tahun ini, guna memenuhi kebutuhan sebanyak 117 Bides PTT. “Jadi kepada semua peserta testing yang gagal menjadi PTT tidak perlu putus asa,

karena akan dibuka kesempatan testing dalam tahun ini juga,” katanya.

Di sisi lain, kata dr Kamaruzzaman, dirinya juga menerima laporan dari masyarakat bahwa ada Bides yang tak mau menetap di desa. Disebutkan, rata-rata alasan para Bides itu adalah fasilitas kesehatan tidak memadai dan tidak rumah yang tidak layak untuk ditempati. “Ke depan kita mengusahakan Bides yang ditempatkan di suatu desa adalah putri setempat, sehingga mereka akan betah menetap di desa,”ujarnya.(azi)

Panwaslu Kecamatan Dilantik Subulussalam. BN Ketua Panwaslu Kota Subulussalam Karmila Firdaus, S.PdI melantik Panwas Kecamatan (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan) sebanyak 15 orang pada hari selasa (3/1-2012) bertempat di Hotel Grand Mitra Subulussalam.

Pelantikan tersebut berkaitan akan dilaksanakannya Pemilihan Gubernur Aceh Priode 2012-2017 pada bulan Februari 2012 mendatang.

Ketua Panwaslu Karmila Firdaus dalam kata sambutannya mengatakan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur di Kecamatan harus bertanggung jawab untuk pengawasan/penegakan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan di Daerah masing-masing, bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dan tidak berpihak kepada salah satu calon dan harus berada di setiap ruang dan berikan informasi selengkap-lengkapnya, ucap Karmila.

Sedangkan Walikota Subulussalam Merah Sakti,

Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmi Kwarta memberikan keterangan kepada Dewan Pers.

SH dalam sambutannya meminta kepada Panwaskec yang baru dilantik harus Independen, berani membela kebenaran dan jangan lalai/lengah untuk berkoordinasi dengan pihak yang terkait seperti Kepolisian, jangan sampai ada gugatan pada Pilkada nanti di Subulussalam tegas Sakti.

Demikian juga seperti humor yang beredar ada pihak tertentu untuk menggagalkan Pilgub nanti Sakti meminta kepada pihak terkait agar mengantisipasi jangan karena beda pilihan kita bermusuhan, kata Sakti.

Sementara itu Kapolres Aceh Singkil Helmi

Kwarta yang diwakili Waka POolres Kompol Asef Iskandar mengharapkan kepada PANWAS dapat kerjasama dilapangan dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait untuk mengawasi tahapan Pemilukada.

Apabila mendapat ada pelanggaran segera laporkan kepada Panwaslu kota dan juga sangat diperlukan Kordinasi dengan kolider, imbuhnya.

Acara pelantikan turut dihadiri Kasdim 0109, Kapolsek wilayah Kota Subulussalam, para Camat, Ketua KIP Kota Subulussalam dan undangan lainnya. (RB).

Bupati Himbau SKPD Untuk Aktif Setorkan Zis Aceh Timur,BNBupati Aceh Timur Muslim Hasballah menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan semua pihak agar dapat menyetor Zakat Infak sedekah (ZIS) secara kontinyu kepada lembaga Baitul Mal daerah ini. Dan kalaupun ada dinas/SKPD ataupun pegawai yang telah wajib zakat tetapi belum mengeluarkan zakat karena sesuatu hal ataupun takut miskin, Bupati berharap agar pada tahun zakat 2012 mari kita bersama sama menyetor zakat infak dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur melalui nomor rekening pada bank pemerintah yang telah ditunjuk.

Himbauan tersebut disampaikan Bupati saat melakukan peretemuan dengan para kepala SKPD,instansi ,badan,kantor dan lembaga penyetor ZIS dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur sekaligus penyerahan ZIS secara simbolis tahun Zakat 2011 yang berlangsung, Selasa(27/12) di Aula Pendopo Peureulak.

Lanjut bupati, jangan takut miskin karena dengan mengeluarkan zakat ,yakinlah bahwa zakat yang dikeluarkan dapat mensucikan harta dan

membersihkan kita dari sifat kekikiran dan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta yang kita miliki.

Zakat dapat menyuburkan sifat sifat kebaikan dalam hati kita untuk membantu dan menolong saudara saudara kita kaum dhuafa an fakir miskin, karena nya mari dengan tulus ikhlas kita menunaikan zakat,sebagai tanda mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT dan dapat mensucikan harta kita dengan mengeluarkan hak orang lain.

Adapun Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Tahun zakat 2011 yang diserahkan kemarin berjumlah 684 juta.

Sebelumnya, Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur , Tgk. H. Iqbal Hanafiah, MA merincikan ZIS yang disalurkan tersebut masing masing untuk fakir sebanyak 85 fakir masing masing Rp 500 ribu (total Rp 42.500.000), Miskin 197 orang masing masing Rp 500 ribu (total 98.500.000 ribu), Fisabilillah ZIS guru kolektif sebanyak 330 orang masing masing Rp 300 ribu (total Rp 99.000.000).

ZIS pesantren/dayah sebanyak 19 pesantren masing Rp 1 juta (total Rp 19 juta), ZiS mesjid/ meunasah sebanyak 32 mesjid/meunasah masing masing Rp 1 Juta (total Rp 32 juta). ZIS mesjid Kecamatan sebanyak 24 Kecamatan masing masing Rp 1 Juta (total Rp 24 Juta).

ZIS Balai pengajian dan TPA sebanyak 78 unit masing masing Rp 750 ribu (total Rp 58.500.000).

Selanjutnya Ibnu Sabil ,Beasiswa santri perorangan sebanyak 42 santri masing masing Rp 300 ribu (total Rp 12.600.000), Beasisawa SD sebanyak 29 siswa masing masing Rp 200 ribu (total Rp 5.800.000).

Kemudian beasiswa SMP sebanyak 28 siswa masing masing Rp 250 ribu (total Rp 7 juta), Beasiswa SMA sebanyak 57 siswa masing masing Rp 300 ribu( Total Rp 17.100.000), Beasiswa D-3 sebanyak 16 mahasiswa masing masing Rp 400 ribu (total Rp 6.400.000).

Beasiswa S-1 dalam daerah sebanyak 240 mahasiswa masing masing Rp 500 ribu (total Rp 120 juta), Beasiswa mahasiswa luar daerah sebanyak 10 mahasiswa masing masing Rp 1 juta (total Rp 10 juta), Sekolah penyetor ZIS sebanyak 16 sekolah masing masing Rp 1 juta (total Rp 16 juta), Sekolah dibawah Naungan Kementerian Agama sebanyak 64 sekolah masing masing Rp 1 juta (total 64 juta). Selanjutnya untuk Muallaf sebanyak 9 orang masing masing rp 1 juta (total Rp 9 juta), untuk hak Amil infaq Rp 42 .600.000,-.

Jadi jumlah total seluruhnya Rp 684 juta.(mus)

PEMKAB LSM LIRA & PEMKAB ATAM GELAR PEDULI PENGHIJAUAN HUTAN

DisHutbun Atam;Siap Lestarikan Kawasan Hutan Mangrove di Daerah Pesisir Aceh Tamiang BN Lsm LIRA (Lumbung Informasi Rakyat Aceh ) Kabupaten Aceh Tamiang mengadakan Penanaman Pohon Bakau,pelepasan benih ikan dan melaksanakan perlombaaan Memancing Bertajuk LIRA Fishing Cup 2012,sebagai Agenda Pergantian Tahun dan menyambut Tahun Baru 2012 di Pantai Kupang Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang (31-12-11)Sabtu lalu.

Pada pehelatan tersebut dihadirin oleh Bupati Atam,Kapolres Atam,Ketua dan Anggota DPRK Atam,Ketua PKK Atam,Kadishutbun Atam,Kadispora Atam,Kadis Perikanan Atam,Muspika Kecamatan serta Siswa-siswi SMAN 1 Karang Baru turut menanamkan Pohon bakau di Pantai Kupang.

Pelaksanaan tersebut bertujuan sekaligus untuk memperkenalkan Objek-objek wisata Di Pemkab Atam hingga bisa menyihir Wisata Lokal maupun Nasional serta tidak kemungkinan Wisatawan Manca Negara demi menghimpun Pendapatan Desa maupun PAD Aceh Tamiang dan Objek Wisata

Bahari yang di Kecamatan Seruway tersebut dengan meningkatkan parsisipasi Masyarakat dalam mensukseskan gerakan Menanam pohon secara Nasional khususnya di Bumi Muda Sedia yang kita cintai bersama.

Bupati Aceh Tamiang Drs.H.Abdul Latief dalam Sambutannya menyatakan Bahwa hutan sangat berfungsi sebagai perlindungan Erosi dan memelihara kesuburan tanah.dengan memelihara keseluruhan secara sadar dengan rasa kepedulian berarti kita telah ikut melestarikan lingkungan dan mampu menjaga perubahan,ujar Pak Latief. “mengharapkan kesemangatan Masyarakatnya dengan Hijaukan Bumi Muda Sedia di akan datang kelaknya dan semakin Lestari Hutannya hingga Lautnya bisa terjaga bersama-sama serta Lingkungan semakin Bersih dan Masyarakatnya Sejahtra dengan Alam yang Kaya Raya hasil Buminya,Terangnya.

KadisHutbun Atam Syahri ST, Pada kesempatan itu mengatakan HKM di kawasan pesisir di rencanakan mencapai 4000 Ha semuanya di

tananam Mangrove dengan harapan Satwa air berupa ikan,udang dan kepiting dapat berkembang baik sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani dan nelayan di daerah pesisir di Kabupaten Aceh Tamiang,serta untuk melestarikan lingkungan pesisir pantai,Tukasnya.

Lebihlanjutnya kita (Dishutbun Atam-red)terus berupaya melestarikan kawasan Hutan Mangrove didaerah pesisir di Pemkab Atam secara menyeluruh dan tidak di benarkan lagi Masyarakat menanam pohon sawit didaerah pesisir dan sudah ada perjanjian antara warga dengan Dishutbun Atam yang isinya ‘warga tidak diperbolehkan menanam sawit di daerah pesisir ’,Terang Pak Syahri dengan penuh harapan.

“Pihak DisHutbun Atam sudah berupaya menanamkan 250 Ha Mangrove di lubuk Damar,Sei kuruk ( Kec, Seruway ,Matang Seping ( Kec,Banda Mulia) sebanyak 400 Ha Mangrove dan Alur setang (Kec,Manyak Payed ) sebanyak 100 Hektar Mangrove”Katanya.(Rudi Kurniawan)

Hari Amal Bakti Ke-66 Disubulussalam Subulussalam. BN Pemko Subulussalam adakan upacara Hari Amal Bakti Ke-66 Kementerian Agama RI bertempat dilapangan beringin jalan T. Umar Subulussalam pada hari selasa (3/1). Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH. Upacara HariAmal Bakti untuk pertama kali diadakan di Pemko Subulussalam setelah mekar dariAceh Singkil tahun 2007 lalu dan setelah berdirinya Kantor Kementrian Agama Kota Subulussalam pada tahun 2010. Walikota Merah Sakti membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI Surya Darma Ali antara lain tema yang diangkat pada hari Amal Bakti tahun ini adalah memperteguh komitmen untuk membangun

Kementerian Agama bebas dari korupsi. Tema tersebut diangkat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama yang harus meraih kinerja dan reputasi terbaik menciptakan aparatur yang berakhlak, berintegritas tinggi dan tidak memberi peluang dan celah munculnya pemikiran rendah dari masyarkaat terhadap instansi dan apparatur Kementerian Agama sekaligus menghimbau kepada keluarga besar KementerianAgama agar mentaati aturan dan pedoman pemerintah menciptakan suasana dan mendukung progam pembrantasan korupsi.

Dalam kesempatan itu juga Walikota meminta kepada Kementerian Agama Kota Subulussalam agar dapat mengayomi Agama di Subulussalam dan membantu

Pemko agar dapat memberikan rekomendasi kepada Pesantren, TPA, Dayah yang mana layak diberikan bantuan, dan juga Sakti mengatakan akan berusaha pada tahun 2012 ini akan memberikan bantuan kepada Dai di Pesantren perbatasan sebanyak 5 unit kendaraan roda dua serta 5 unit untuk dai di lima kecamawtan agar tugas pada Dai lebih lancar mengembangkanAgama ke Kampong-Kampong.

Selesai acara pokok Walikota Merah Sakti menyerahkan secara simbolis Purna bakti kepadaArifin Umar BA Bingkisan kepada janda PNS diterima Istri Almarhum Saumun BA dan bantuan anak yatim diterima Idratul Muntaha serta siswa berprestasi kepada ILham Arasyid. (RB)

Kapolres : Gangguan Kamtibmas Menurun Subulussalam. BN Kapolres Aceh Singkil/Subulussalam AKBP Helmi Kwarta mengatakan gangguan Kamtibmas pada tahun 2011 yang ditangani Polres sebanyak 199 kasus menurun bila dibandingkan tahun 2010 yaitu sebanyak 232 kasus. Demikian disampaikan Kapolres dalam Acara Press Release Anev Guentibmas pada minggu lalu.

Dari 199 kasus tersebut yang paling besar adalah kasus Curanmor sebanyak 35 Kasus disusul penganiayaan 26 kasus, penciran dengan kekerasan 20 kasus, Narkotika 16 kasus, penipuan 15 kasus, perjudian 11 kasus, penyerobotan lahan/ pengancaman 5 kauss, dan yang telah diselesaikan perkaranya sebanyak 123 kasus 76 kasus lagi sedang tahap penyelesaian ucap Helmi.

Sedangkan menyinggung pelanggaran lalu lintas karena selama ini para remaja sering ugal-ugalan dijalan umum terlebih di Kota Subulussalam Helmi mengatakan jumlah pelanggaran ang terjadi selama tahun 2011 sebanyak 1807 pelanggaran, Laka lantas 42 kasus, korban meninggal dunia 33 orang, luka berat 15 orang dan kerugian matril sebesar Rp. 112.400.000.

Korban yang meninggal tersebut ucap Helmi akibat seipengendara roda dua tidak memakai helm, maka saya (Hel-red) memerintahkan kepada Polantas yang bertugas walaupun Surat (STNK/ SIM) lengkap tapi tidak memakai helm, harus ditahan kendaraannya, bukan STNK/SIM nya agar sipengendara tidak celaka akibat tidak menggunakan pengaman (Helm) mengendarai kendaraan dijalan umum. Saat ditanya jumlah personil Polri yang melanggar disiplin Helmi mengatakan sebanyak 7 orang sudah dikirim ke Polda Aceh dan menyusul 26 personil lagi untuk dip roses dalam Sidang Komite Kode Etik (SKKKE) dan yang sudah dipecat dari anggota Polri sebanayk 4 orang.

Lebih lanjut Helmi mengatakan pengamanan Pilkada Gubernur dan Bupati Aceh Singkil di TPS seperti Aceh Singkil sebnayak 232 TPS, Subulussalam 170 TPS, personil yang diturunkan sebanyak 1216 orang terdiri dari Polri 294 orang, Brimob 58 orang, TNI 54 orang dan Linmas 810 orang. (RB)

SDN Dasan Raja Terapkan Belajar Tehnologi/ Informasi Dan Komunikasi

Subulussalam. BN Kepala SDN Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam terapkan bagi siswa/i untuk belajar Tehnologi Informasi dan komunikasi melalui layer lebar di sekolah, demikian disampaikan Kepala SDN Dasan Raja Adi Suiryo, S.Pd kepada Wartawan BN pada hari kamis (5/1-2012).

SDN Dasan Raja terletak di Kampong Lae Gambir Penanggalan mempunyai siswa/siswi 144 orang dari Kelas I s/d VI, diterapkan belajar melalui LCD Projektor, agar dapat mengetahui/memahami secara dini tehnologi/informasi dan komunikasi, karena ucap Adi Suiryo di jaman modern saat ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan bagi anak sekolah terlebih nanti kedepan siswa/i memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat memperlancar mengikuti pendidikan, maka kami menetapkan belajar 1 x 1 minggu bagi siswa/i dengan secara bergantian menurut kelas masing-masing serta dibimbing guru yang faham alat komunikasi tersebut dan saya (Kep-red) tetap mendampingi ujar Suiryo.

Lebih lanjud dikatakan alat tersebut baru 1 bulan dimiliki setelah mendapat bantuan dari Dinas Sosial bantuan tersebut berupa Laptop, LCD, Projector, Printer, Screen Projector, karena software sudah lama tersedia dari DAK untuk digunakan ucap Adi Suiryo optimis murid didik nya dapat lebih memahami arti dari Tehnologi/Informasi dan Bahasa Inggris. (RB).

9-16 JANUARI 2012 | EDISI 297| THN KE-VII

150 Linmas Mengikuti Pelatihan Persiapan Pilkada Dalam pelatihan para anggota linmas harus mengikuti tugas dan fungsi yang telah ditetapkan seperti,kantimas,pendidikan bela negara,pendidikan baris-membaris,bela diri dan simulasi.ungkapnya camat diruang kerjanya kepada BN (4/1). Dan dalam hal ini camat mengharap semua pihak.pada anggota linmas agar mereka bisa bertugas dengan baik pada pilkada yang direncanakan akan dilaksanakan pada 16 februari 2012 mendatang, semoga pilkada mendatang aman dan terkendali.Acara penutupan dilakukan oleh camat serta muspika kecamatan pada tanggal (6/1), di lapangan koramil kecamatan Tanah Jambo Aye. (Sf)

JAMBO AYE,BN Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara menyiapkan 150 anggota limas untuk pengamanan pilkada yang di rencanakan februari 2012 mendatang.

Pembukaan limas jambo aye di buka langsung oleh camat Amir Hamzah pada tanggal (4/1).kantor camat Jambo Aye, dan seluruh limas diserahkan pembinanya kepada korami dan kapolsek kecamatan Tanah Jambo Aye.Dan pelatihan tersebut dilaksanakan selama Tiga hari yang dilaksanakan di lapangan koramil yang dilatih oleh anggota koramil dan kapolsek kecamatan Tanah Jambo Aye.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Timur ACEH TIMUR,BNUntuk melihat dari dekat sampai sejauh mana kegiatan-kegiatan PKK di Kabupaten Aceh Timur telah dilaksanakan, selama dua hari ini dari tanggal 2 s/d 3 Januari 2012, ketua tim penggerak PKK provinsi Aceh Ny. Darwati A.Gani melakukan acara silaturahmi di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Dalam sambutannya ketua tim penggerak PKK provinsi Aceh Ny.Darwati A.Gani mengatakan, gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan keluarga sendiri meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.

Oleh karenanya kami meminta kepada tim penggerak PKK dan kader-kadernya agar tidak henti-hentinya bekerja agar apa yang menjadi

tugas dan fungsi PKK dapat terlaksana dan pada akhirnya sasaran yang hendak dituju dapat tercapai. Selain itu, Ny.Darwati A.Gani juga mengucapkan terima kasih atas kegigihan tim penggerak PKK Kabupaten Aceh Timur yang telah menjalankan program-program kegiatannya di masyarakat. Diharapkan nantinya untuk dapat lebih dioptimalkan lagi pelaksanaan program-program kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kab.Aceh Timur, dalam sambutannya mengatakan tim penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK itu sendiri.

Pemerintah kabupaten aceh timur terus berupaya mendukung program-program kerja PKK sehingga apa yang menjadi visi dan misi serta

tujuan PKK terutama dalam meningkatkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan membiasakan hidup terencana dalam semua aspek kehidupan dan ekonomi keluarga termasuk penyediaan modal usaha.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Timur Ny.Nurmawati Muslim Hasballah dalam sambutannya mengatakan sejauh ini peran serta gerakan PKK dalam pembangunan cukup banyak sudah dirasakan, hali ini tidak terlepas dari keuletan, kegigihan kaum ibu, dimana melalui tangan-tangan lembut mereka program-program yang direncanakan pemerintah dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka dari itu sepatutnya kita menghargai dan bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Ny. Nurmawati Muslim Hasballah dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul

dengan kami ditempat yang sederhana ini dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyambutan.

Dalam laporannya Ny. Isma Mahmud selaku Panitia Pelaksana kegiatan silaturahmi ini mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah menindaklanjuti surat dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh nomor : 330/SKR/ PKK ACEH/XII/2011 tentang kunjungan kerja silaturahmi dimana maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat melihat dari dekat masyarakat Kabupaten Aceh Timur serta untuk dapat mengetahui sudah sampai sejauh mana tim penggerak PKK Kab.Aceh Timur melaksanakan program-program kegiatannya di masyarakat. Hadir dalam acara silaturahmi ini seluruh pengurus PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Muspida Aceh Timur, tokoh masyarakat dan Organisasi Wanita Kabupaten Aceh Timur. (Mus)

‘Harga’ ........

Tak hanya itu, sejumlah kalangan aktivis LSM dan Praktisi Hukum Kota Binjai, menilai kinerja penegak hukum itu ‘matisuri’.

“Kita melihat baik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai dan Kejatisu seolah mem-peti-eskan kasus dugaan korupsi senilai Rp 18,3 miliar,” jelas IB Sembiring, aktivis LSM Laskar Merah Putih Kota Binjai kepada BN, kemarin.

Dia merincikan, anggaran Rp 18,3 miliar itu terdiri Rp 4,9 miliar anggaran untuk pengerasan jalan Dinas PU Binjai diperoleh dari dana program bantuan bawahan (BDB) Pemprovsu pada 2007 dan Rp 13,4 miliar bantuan dana dari Pemko Binjai tahun 2008.

Dari keseluruhan anggaran tersebut, kata IB Sembiring, terdapat penyimpangan sehingga merugikan Negara Rp 2,5 miliar.

“Penyimpangan ini atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi, kok hingga kini para tersangka belum juga ditahan. Makanya, kita patut mempertanyakan kasus ini, sejauhmana kerja keras pihak kejaksaan. Kalau terus jalan di tempat, kita menduga ada ‘saweran’ khusus kepada pejabat Kejari maupun Kejatisu,” sesalnya.

Parahnya lagi, ungkap IB Sembiring, Ir Ramses Danu Harahap yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dinas PU Binjai yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, malah kini duduk di kursi empuk. “Walau telah menjadi tersangka, namun Ramses ditempatkan pula sebagai pimpro bidang jalan dan

jembatan pada proyek tahun 2011. Ini sama saja menyakiti hati rakyat. Mau kemana dibawa Negara ini, kalau yang pasti-pasti menjabat titel tersangka diberikan posisi lebih enak. Makanya pengambil keputusan yang tahu soal hukum di negeri ini membuka mata dan telinganya. Jangan berlalu begitu saja, tanpa keputusan yang pasti,” tegas IB Sembiring.

Yang terjadi kini, dengan bebasnya para tersangka, membuat mantan PPK ini semakin over akting dan merasa kebal.

“Dengan jabatan baru sebagai pimpro bidang jalan dan jembatan untuk proyek APBD 2011, semakin membuka peluang dan kesempatan ini langsung dimanfaatkannya untuk menggalang dana yang kemudian diduga dikucurkan kepada oknum –oknum tertentu di Kejatisu,” tukas Sembiring.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku tersendatnya penyidikan kasus dugaan korupsi pengerasan jalan di PU Binjai, terganjal karena masalah anggaran dana.

Kepala Kejatisu, AK Basuni menyebutkan, pihaknya memerlukan dana untuk membeli peralatan pengukur ketebalan aspal jalan yang telah diselesaikan pihak rekanan, dan anggaran untuk membeli alat itu cukup besar. Disebutkannya, alasan utama pembelian alat tersebut, karena dari penyidikan awal yang telah dilakukan, dugaan korupsi terletak pada ketebalan aspal yang diduga telah terjadi manipulasi ketebalan tidak sesuai dengan bestek.

Sedangkan Aspidsus Kejatisu, Mansur Zaini mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim baru untuk melanjutkan perkara tersebut.

“Sekarang tim masih mengumpulkan alat bukti lainnya dan meminta keterangan saksi-saki lain,” ujar Mansur.

Menurut Mansur, dengan nantinya bukti-bukti yang terkumpul tentunya penyidik akan segera melimpahkan perkara tersebut ke meja hijau.

“Kalau memang terbukti ke 16 tersangka tentunya akan segera dibawa ke Pengadilan. Namun jika tidak nantinya penyidik akan melakukan pemilahan sebelumnya apakah memang sudah memiliki bukti yang cukup,” jelasnya.

Sebelumnya, ke 16 tersangka yang telah ditetapkan, diantaranya kuasa pengguna anggaran (KPA), mantan Kadis PU Binjai Masriani dan selebihnya PPK, serta rekanan Khairul Amri, Sentot Prawira Dirja, Darwati Zein, Jati Sukmoni, dan Ramses Danu Harahap.

Lalu, Mahlinda, Nurida Dewi, Ratna, Din Aswin Ritonga, Ayuna, Elvi Kristina, Nurhalimah, M Gunawan Damanik, Ir Ayub Syaiful, dan Lotfi Darma Nasution.

Dalam penyidikan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Binjai dengan 14 item pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak awal yang diwajibkan. Akibatnya, volume pekerjaan menyimpang dari ketentuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya kerugian Negara mencapai sebesar Rp2,5 miliar. (MR/MSTP)

Praktisi Hukum kota Binjai G.Sukirman SH mengaku heran akan realisasi pekerjaan proyek begitu lama rampung. Bahkan dari hasil Investigasi Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD kota Binjai beberapa waktu lalu ada beberapa proyek yang belum rampung di kerjakan yakni proyek pembangunan kantor Dinas Kesehatan senilai Rp1,7 miliar, proyek pembangunan RSU Dr Djoelham Binjai senilai Rp7 miliar.

Ketua DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Kota Binjai, M Sagala SH, belum lama ini mengakui bahwa penutupan tahun anggaran 2011 beberapa proyek fisik pembangunan kota Binjai belum rampung Dikatakannya, sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan UU Nomor 18 tahun 1999 ,setiap SPK yang habis masa kontraknya wajib didenda 1 permil setiap hari dan apabila

melewati satu bulan pekerjaan juga belum rampung (selesai) maka rekanan kontraktor didenda 5 persen plus perusahaan kontraktor Black List (Daftar Hitam) Seharusnya Proyek –proyek fisik seperti Pembangunan kantor Dinas Kesehatan kota Binjai dan pembangunan RSU Dr.Djoelham Binjai yang sumber dananya dari APBD dan APBN Tahun 2011 harus rampung dikerjakan pada bulan November dan Desember tahun 2011, ternyata akhir tahun dan awal tahun 2012 proyek tersebut belum juga rampung dikerjakan rekanan Untuk itu dirinya mendesak Dinas PU dan Distarukim Binjai serta kontraktor segera mempercepat pembangunan proyek tersebut sebab limit (batas) perampungnya akhir tahun 2011 ( MSTP/MR)

Tak Capai.....

Praktisi Hukum Kota Binjai di sejumlah lokasi proyek masih ditemukan pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur sarana jalan dan bangunan fisik kantor Dinas Kesehatan, serta pembangunan fisik RSUD Dr Djoelham Binjai belum juga rampung dikerjakan para rekanan kontraktor Proyek pembangunan kantor Dinas Kesehatan dan Proyek pembangunan RSU Dr Djoelham Binjai ternyata awal tahun 2012 belum juga rampung dikerjakan rekanan kontraktor. Padahal sesuai jadwal pada bulan November dan Desember 2011 proyek tersebut harus rampung.

Kondisi serupa juga terjadi pada proyek lingkungan sehat perumahan yang digunakan untuk pembangunan sarana fisik baik jalan-jalan, gang, drainase dan parit di lima kecamatan, 37 kelurahan se Kota Binjai belum juga clear.

AIPA : Kasus ...... serius, belum pernah terjadi di provinsi lain.

“Artinya, meskipun kasus penembakan juga terjadi di provinsi lain tidaklah korbannya hanya dari suku tertentu saja. Akan tetapi berbeda yang terjadi di Aceh korbannya hanya dari suku tertentu saja,” jelasnya lagi.

Dia juga menduga ini dilakukan oleh kelompok tertentu untuk memancing pemerintah agar Aceh dipandang sebagai daerah yang belum puas terhadap perdamaian yang telah terjadi. Dengan demikian akan menyudutkan kelompok tertentu di mata publik khususnya di mata etnis lain.

“Saya menduga kasus ini sengaja dikonsep dengan matang oleh satu kelompok untuk menyudutkan kelompok lain,” ujar Zulkhairi.

Meskipun arahnya cenderung ke arah propaganda politik namun saya berkeyakinan tidak akan berdampak terhadap pelaksanaan Pemilukada yang rencananya akan dilaksanakan pada petengahan bulan februari mendatang, dia dapat menyimpulkan tujuan aksi mereka bukanlah ingin menggagalkan Pemilukada Aceh.

“Kita berharap agar pihak kepolisian dapat

menangkap semua pelaku tersebut agar perdamaian yang telah berjalan tidak akan terganggu,” paparnya.

Seperti diketahui, ada enam kasus yang terjadi dalam sebulan terakhir ini di Serambi Mekkah. Diantaranya, pada 4 Desember 2011, sekitar pukul 23.00 WIB. Aksi penembakan terjadi di barak pekerja perkebunan karet milik PT Satya Agung, di Krueng Jawa, Uram Jalan, Geureudong Pase, Aceh Utara. Tiga korban tewas, Sukatno, Heryanto, dan Sugiarto. Sementara 4 korban kritis dan 1 luka ringan akibat muntahan peluru tajam pelaku.

Kemudian, 10 Desember 2011, seorang bos perkebunan sawit menjadi sasaran penembakan pelaku yang menggunakan sepeda motor dan berhelm full face.

Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah mengendari mobilnya. Beruntung, korban dapat melarikan diri dan lolos dari timah panas pelaku saat melihat pelaku menodongkan senjata ke arahnya.

Selanjutnya pada 23 Desember 2011, mes pekerja yang tengah melakukan survei minyak dan gas di kawasan Gampong Lagang, Sawang, Aceh Utara,

diberondong secara membabi buta oleh orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Pada 31 Desember 2011, seorang karyawan toko boneka di Jalan T Iskandar, Ule Kareng, Banda Aceh ditembak orang tak dikenal. Korban langsung tewas seketika. Korban diketahui bernama Wagino (40), warga Lamtemen, Banda Aceh. Insiden terjadi sekitar pukul 20.50 WIB. Bahkan aksi masih berlanjut pada 31 Desember 2011.

Para pekerja kabel Telkom yang berada di dalam mess, Kecamatan Jempa, Bireun, diberondong senjata api oleh orang tidak dikenal dan menggunakan helm, sekitar pukul 21.00 WIB. Korban langsung meninggal dunia.

Mereka adalah Sunyoto, Suparno, dan Daud. Sementara korban luka 7 orang bernama Andri, Hasan, Kirul, Imam, Kopral, Aan dan Bonjol.

Dan terakhir pada 1 Januari 2012, penembakan misterius menghantui wilayah Aceh Utara sekitar pukul 21.30 WIB. Satu orang dikabarkan tewas, dan satu kritis.

(Sf)

ada memberikan atau mendistribusikan bantuan bibit udang di pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu. Bantuan input produksi yang kami berikan atau distribusikan adalah benih ikan kerapu bukan benih udang. Jadi berita tersebut sekali lagi tidak benar dan tidak akurat.

Dalam hal ini rekan wartawan dan LSM tidak mengetahui dan memahami persis jenis komoditi yang diberitakannya, sehingga pemberitaan menjadi kabur dan substansi pokok permasalahan menjadi tidak jelas. Ditegaskan pada prinsipnya pekerjaan proyek dilaksanakan oleh pihak ketiga atau pemborong yang memenangkan pelelangan/tender.

Artinya pemborong memiliki kewenangan dan bebas mengambil keputusan atau tindakan apapun untuk kelancaran kegiatan proyek yang dilaksanakannya. Selama tidak bertentangan dengan kontrak kerja dan tujuan yang harus dicapai. Bila di lapangan ternyata ada pihak pemborong meminta bantuan atau menggunakan jasa petugas perikanan itu sifatnya pribadi fasilisator, pengawas dan pendamping kelompok guna kelancaran pendistribusian bantuan.

Tentang ada tudingan sumber mengatakan bahwa salah seorang penerima bantuan bibit ini hanya menerima uang bukan bibit. “Perlu kami jelaskan bahwa hal itu tidak benar. Dari hasil pengecekan oleh tim safver di pulau sembilan pada tanggal 25 Agustus 2011 pemeriksaan barang oleh tim penerima hasil pekerjaan pada tanggal 6 oktober 2011 serta pengecekan ulang lagi (re-chek) pada tanggal 22 Desember 2011 oleh tim safver langkat. Ternyata dari ke 24 orang penerima bantuan sudah menerima semua bantuan dalam bentuk bibit atau benih ikan kerapu sebagaimana pada berita acara serah terima barang yang telah mereka teirma dan mereka tanda tangani,” jelasnya.

Dijelaskan, bila terdapat kesalahpahaman atau perbedaan persepsi di masyarakat dalam proses pengadaan bantuan bisa saja terjadi khususnya bagi pihak-pihak yang tidak mengerti dan memahami duduk permasalahannya.

“Proses pengadaannya tidaklah mudah dan memerlukan berbagai upaya dalam pengadaannya.

Meski demikian pada akhirnya tetap harus mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai sesuai kontrak kerja,” akhiri Alimukti. (MR/JM)

Kadis ... proyek Safver Roni Fajar Syahdi beserta tim, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Kadis Ir Alimukti mengatakan bahwa semua pemberitaan itu tidak benar dan tidak akurat perlu diluruskan sebagai berikut. “Tidak benar ada alokasi anggaran proyek safver TA 2011 sebesar Rp 8 miliar yang dialokasikan untuk kawasan pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu.

“Besarnya jumlah anggaran yang diberitakan untuk kawasan pulau Sembilan tersebut terlalu berlebihan dan dibesar-besarkan. Anggaran sebesar Rp 8 miliar itu adalah total anggaran proyek safver untuk sekitar 25 desa/kelurahan di 8 Kecamatan pesisir Kabupaten Langkat yang di dalamnya berupa bantuan fisik dan non fisik serta operasional satker selama TA 2011,” bantahnya.

Sedangkan alokasi PAGU anggaran untuk 24 KK pembudidaya ikan kerapu di pulau Sembilan sendiri hanyalah sebesar Rp 240 juta, belum termasuk pengurangan nilai dari hasil pelelangan/tender pajak, biaya operasional/overhead, profit dan lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres 54 tahun 2010.

Menurutnya pada TA 2011 proyek safver tidak

Dewan

Dari Halaman 1

besar para staf dan pegawai DPRD Sumatera Utara berpulangan. Sementara jadwal dinas pegawai legislatif ini adalah sampai jam 16.00 WIB. Menanggapi sepinya anggota yang ngantor, dikritiki Direktur Sentral Monitoring Informasi, Abdul Mutholib. Dia menegaskan, bahwa wakil rakyat pemalas. Kata Abdul Mutholib, masih banyak di antara mereka yang masih memiliki kepribadian yang sangat peduli kepada masyarakatnya.

Meski pun Abdul tidak berani menjamin seluruh 100 anggota dewan ini memiliki sikap-sikap yang siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Namun diyakini para wakil rakyat ini masih banyak yang memiliki hati nurani dan mengacu kepada sendisendi agama dan undang-undang NKRI dalam menjalankan tugas kewajibannya membela rakyat. Sedangkan karakter para wakil rakyat yang "aji mumpung" dan tidak bersungguhsungguh menjalankan kewajibannya secara perlahan akan hancur dan habis digerus jaman. (Ndo/DNA)

Sewa Gedung

Dari Halaman 1

kantor melalui belanja barang dan jasa Rp 135 juta. Dana tersebut dicairkan dengan kode rekening 1.06.1.06.01.01.XXXXXXX. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan melalui Sekretaris Yenni Nurlina saat dikonfirmasi, seolah menyalahgunakan pemilik rumah.

“Kenapa mau menandatangi Rp 105 juta, kalau yang diterima hanya Rp 90 juta saja,” kilahnya membela diri.

Mengenai selisih dari Rp90 juta ke Rp 135 juta yang membengkak Rp 45 juta,menurutnya kelebihan tersebut untuk pajak sebesar Rp 27 juta.

“Sisanya untuk perawatan rutin gedung kantor sekretariat Bappeda Palas,” jawabnya ringan.

Diketahui bahwa Bappeda Palas mulai berkantor di gedung sewaan tersebut sejak Desember 2010 .

Kini yang menjadi pertanyaan oleh berbagai kalangan kenapa pada tahun 2010 telah terealisasi anggaran sewa kantor Rp 135 juta melalui belanja barang dan jasa dengan kode rekening tersebut di atas, menurut keterangan sekretaris sendiri gedung tersebut mulai digunakan Bappeda Palas, bulan Desember 2010 atau hanya 1 bulan pada tahun 2010.

Menyahuti pembengkakan hingga Rp 45 juta pertahun, Ketua Perwammi Palas menyebutkan, keterangan Sekretaris Bappeda itu ngawur.

“Karena anggaran pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor telah diangarkan sebesar Rp 49 juta dan anggaran tersebut telah direalisasikan melalui kode rekening no 1.06.1.06.01.01.XXXXX dengan seratus persen pemakaian,” akhirinya. (TIM)

Proyek 2011Dari Halaman 1 sejauh ini pihaknya akan menyurati seluruh Dinas agar segera melaporkan hasil kemajuan selurh pelaksanaan proyek yang dikerjakannya.dengan kurun waktu paling lambat hingga pada minggu kedua Januari 2012.

Namun menurutnya pihakanya bukanlah bidang yang melakukkan penindakan,akan tetapi kami hanya lintas koordinasi antara pihak Dinas yanmg bersangkutan dengan Bupati Padang Lawas, karena Bupati-lah yang berwenang dalam pemberian sangsi .

“Selanjutnya kami dalam hal ini hanya mengikuti arahan ataupun perintah Bupati dalam pengawasan seluruh pekerjaan pembangunan baik secara administrasi maupun dengan system pemantauan kelapangan dengan secara acak. Sedangkan hal terrsebut kami lakukkan sipatnya adalah untuk bek-up pelaporan terhadap Bupati,” tukasnya lagi.

Namun demikian, Hilmanuddin tetap optimis seluruh SKPD melalui pimpro yang bertugas dapat meyelesaikan hal tersebut sesuai dengan wakltu yang didispensasi hingga minggu ke dua Januari 2012.

Akan tetapi beliau tidak menjelaskan apa dasar pemberian dispensasi waktu tersebut sehingga bias mencapai dua minggu. (ALI)

Sekdes Dari Halaman 1 Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Untuk menjamin agar setiap Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan, ketaatan, dan pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar dinas.

Namun janji itu seolah dianggap angin lalu oleh AS yang menjabat Sekdes Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Delisedang.

Informasi diperoleh BN, lelaki berusia 43 ini selama kurang lebih tiga tahun sampai saat ini tidak pernah ngantor tanpa alasan yang jelas.

“Ulahnya (AS-red) sebagai Sekdes sangat tidak kooperatif. Karenanya tindakan malasnya itu, segala urusan terbengkalai,” tegas Kepala Desa Patumbak I, M Yusuf.

Kades Patumbak I, M Yusuf menambahkan, selama AS tidak berkerja, semua tugas tugas yang semestinya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, terpaksa dikerjakan oleh Kaur Desa.

Di tempat terpisah Camat Patumbak, Khairul Saleh S Sos ketika diwawancarai di ruang kerjanya, membenarkan tentang status Sekdes yang hingga kini masih dijabat oleh AS. Hanya saja, sungguh seorang camat tidak mengetahui bawahannya absen bertugas selama tiga tahun.

“Sekdes bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dan ketika saya menjabat di sini (sebagai Camat-red) Sekdes tersebut sudah menjabat sebagai Sekdes Patumbak I yang dilantik sejak tanggal 1 Juni 2009 lalu sesuai dengan SKnya. Malahan seharusnya Kades harus buat laporan tertulis, jangan lisan, karena administrasi negara harus tertulis,” ungkap Khairul.

Sebenarnya, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten Deliserdang segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum Sekdes tersebut karena jelas melanggar PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negri Sipil Pasal 10 Nomor 9 (d) yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. (TIM)

CMY K

CMY K

9 - 16 JAN 2012 | EDISI 297 | THN KE-VII

Pelayanan PT Pelni Rugikan Calon Penumpang Medan, BN Pelayanan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Medan, terhadap para pengguna jasa angkutan laut, tampaknya merugikan calon penumpang. Pasalnya saat pengguna jasa melakukan pembelian tiket , petugas loket resmi, memark-up harga tiket ekonomi disamakan dengan harga tiket non side.

Hal itu terjadi di kantor pelayanan PT Pelni di Pelabuhan Belawan, pada Minggu (25/12) lalu, saat salah seorang calon penumpang yang hendak bepergian menuju Pulau Batam, dengan menumpang kapal motor KM Kelud.

Calon penumpang saat itu minta petugas loket, untuk diberikan tiket kelas ekonomi (dek 4), namun petugas berdalih tiket ekonomi habis, dan hanya bias memberikan tiket non side, namun harga tetap sama yakni seharga Rp 180 ribu.

Mendengar hal itu calon penumpang merasa keberatan, karena takut tidak mendapat tempat istirahat (tidur red) dan minta alasan petugas penjualan tiket, akan hal itu seraya menjawab dengan nada menyalahkan calon penumpang. " Kalau melakukan pembelian tiket, jangan disaat akan berangkat.

Dan soal tempat untuk istirahat, calon penumpang bisa mencarinya sendiri (pandai- pandai red) nantinya mencari diatas kapal " tutur petugas penjualan tiket berperawakan wanita paruh baya.

Penjelasan yang dianggap merugikan itu, disimpan dalam hati calon penumpang, karena tetap harus berangkat , dan minta petugas sekalian memberikan tiket untuk pulang, dengan harga tiket ekonomi dek 4, dan petugas juga beralasan tidak ada, namun setelah mencari data dikomputer ternyata ada.

Lagi-lagi sang calon penumpang terkejut, saat hendak melakukan pembayaran, harga 2 tiket seharusnya berjumlah Rp 360 ribu.-, dinaikan menjadi Rp 370 ribu.-. Ketika calon penumpang bertanya soal jumlah harga tidak sesuai, kembali petugas memberikan alasan yang tidak masuk akal.

Resah Calon penumpang kapal motor KM Ceremai, yang sesuai jadual berangkat dari Pulau Batam menuju Pelabuhan Belawan, pada Rabu (3/1) pukul 13.00 WIB, mengaku resah, akibat terlambat masuknya kapal di Pelabuhan Sekupang.

Hasil pantauan BN, keresahan calon penumpang yang menunggu sesuai jadual di tiket pukul 13.00 WIB itu "molor" hingga pukul 16.15 WIB. Demikian juga para oknum petugas pelabuhan , tidak tampak diruang kerjanya, dan bergegas datang setelah kapal sandar.(Red)

Pemerintah Fokus Masyarakat Pedalaman Aceh Timur,BN Untuk mempercepat tercapainya kemakmuran masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi haruslah dimulai dari masyarakat yang paling bawah atau lebih dikenal dengan sebutan masyarakat pingiran (pedalaman).

Hal tersebut sangatlah beralasan dikarenakan masyarakat pingiranlah yang selama ini sangat menikmati ketidakmerataan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita, bahkan mereka nyaris tidak tersebtuh dan terperhatikan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu sudah selayaknya pemerintah saat ini mulai memperhatikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pingiran atau pedalaman yang menjadi penompang atau tulang pungung kehidupan perekonomian bangasa. Demi mewujudkan dan merasakan hal yang dialami oleh masyaerakat tersebut, Yayasan Sambinoe yang diketuai oleh Ny. Darmawati A. Gani melakukan Bhakti Sosial di kecamtan yang paling terpencil di Aceh Timur yakni kecamatan Ser-

bajadi, Lokop pada Selasa, 03/01/12. berupa pengobatan gratis bagi masyarakat dan juga sunatan massal bagi 50 orang lebih anak-anak yang berada di kecamatan tersebut sekaligus melakukan silahturahmi dengan masyarakat di kecamatan tersebut.

Pada dasarnya pembanguna Aceh dalam lima tahun terakhir ini dipacu untuk meningkatkan kesejahetaan masyarakat di seluruh Provinsi Aceh, contohnya saja dengan diberlakukankannya program kesehatan gratis atau JKA bagi seluruh masyarakat Aceh, peningkatan infrastruktur jalan dan lain sebagainya, hal tersebut dikatakan oleh Darmawati A. Gani yang juga sekaligus istri Gubernur Aceh, Irwandy Yusuf.

Kehadiran instri seorang pejabat nomor satu di aceh di kecamatan serbajadi, lokop merupakan pertama dan satu-satunya istri seorang gubernur yang berkunjung di kecamatan tersebut semenjak indonesia merdeka atau bahkan semenjak lokop terbentuk dan hal tersebut bukan hanya isapan jempol belaka karena hal

ini merupakan fakta yang dikuatkan pengakuan tokoh masyarakat Lokop, Aman Samin.

Selain, mengadakan acara bhakti sosial, Darmawati A. Gani bersama personel Sambinoe yang didampingi oleh para pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga melakukann tatap muka dengan seluruh masyarakat di Kecamatan Serbajadi yang diwakili oleh tokoh masyarakat, ulama, pemuda dan wanita.

Dalam tatap muka tersebut, para tokoh masyarakat dikecamatan serbajadi, lokop meminta Darmawati a. Gani untuk menyampaikan kepada Gubernur Aceh, Irwandy Yusuf untuk dapat meningkatkan kualitas jalan termasuk pembangunan jalan tembus mulai dari Peureulak sampai dengan Blang Kejeren serta peningkatan jalan tembus dari Lokop ke Kabupatren Aceh Tengah serta meminta untuk dibangun infrastruktur lainnya seperti pembangunan polsek dan koramil di kecamatan tersebut yang saat ini kedua markas TNI dan Polri masih mengunakan bangunan yang sangat darurat.

Hotel dan Mall di Sekitar Mesjid Baiturrahman Ditentang

Road Show Yamaha 2012 Peduli Kesehatan Hipnotis Masyarakat Aceh Tamiang Aceh Tamiang, BN Yamaha Bursa Motor Cabang Kuala Simpang bekerjasama dengan Radio Gipsi Kota Langsa dan di Sponsori Seafood Ayam Penyet 'Pak Ulis' Cabang Karang Baru Mengelar Road Show bertajuk YAMAHA "Peduli Kesehatan"yang sekaligus memperingati Hari Gizi Nasional ke-23 Th (12-01-2012) telah menghipnotis Masyarakat Aceh Tamiang hingga tumpah-ruah baik Remaja maupun Ibu-ibu yang harus setia menemanin Balitanya di lapangan Dinsos Atam,Karang Baru,(0412).Rabu lalu.

Dasa Lomba yang telah menyihir Masyarakat Aceh Tamiang berbondong-bondong mengikuti Event tersebut seperti Fashion Busana Muslim Remaja Putri,Tasya meraih juara I,II di raih Maria Ulfa,III di raih Salsabila,Pop Singer Putri juara I di raih Dara,II di raih Hendriansyah,III di raih Nurbaiti.Lomba Balita Sehat Pa/Pi KU 6-24 Bulan juara I di raih M.Rizky.P.asal Desa T.Karang.juara II di raih M.Azzam asal Desa Dalam.juara III,faisal.Abdullah asal Desa T.Karang Dan KU 24-59 Bulan Pa/Pi ( 5 Tahun ) juara I di raih,M.Dafa,asal Desa Dalam,juara II di raih Alifa,Asal Desa T. Karang.juara III di raih M.Dafa asal Desa Pahlawan.Lomba Mewarnai TK juara I di raih Putri (Paud Hidayah).juara II di raih Najwa, NR (TK Nashrulah),juara III di raih Lidya (TK Nashrulah).Tingkat SD juara I di raih Nursyifa Ustami ( SD Percontohan),juara II di raih Kharyin Amanda (SD Percontohan ),juara III di raih Alfansyah (SD Percontohan) dan Panitia Penyelenggara juga menyediakan Posyandu Gratis yang menampung Kaum IBU untuk dapat menerima Petunjuk Menu-menu yang Bergizi untuk di Konsumsi Bagi Balita di Masyarakat Aceh Tamiang Pada Khususnya.

Di kesempatan itu,Kru Radio Gipsi Kota Langsa,Ria Herawati Kepada Media disela-sela kegiatan mengatakan,Kami Panitia Penyelenggara mengucapkan Terima kasih kepada Pemkab Atam dan Masyarakat Aceh Tamiang yang begitu Antusias mengikuti perlombaan yang tersedia di Acara ini,mungkin Event ini ,akan di Gelar ke seluruh Pelosok Nusantara,walaupun Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Perhelatan Perdana,mungkin akan dilaksanakan di Propinsi Aceh hingga di lanjutin ke Daearah Aceh lainnya maupun Ke Pulau Sumatra dalam beberapa Bulan kedepan Nantinya,ujarnya.

Rudi Winata Selaku Area Marketing ( Alfa Scorpi ) Yamaha disela kegiatan mengatakan kegiatan ini di laksanakan oleh pihak kami sebagai bentuk pendekatan pihak Produsen dengan Konsumen sebagai tanda terima kasih kami selama ini,sekaligus memPromosikan Produk Sepada Motor terbaru Jupiter Z 2012 dengan Kwalitas Nomor Satu di Dunia dan upaya membalas kepercayaan terhadap Produksi Yamaha selalu ada dihati Rakyat Indonesia pada umumnya Masyarakat Aceh hingga Masyarakat Kabupaten yang begitu percaya dengan Produk Yamaha hingga kini.Tukasnya.(Rudi Kurniawan)

CMY K

Senmentara itu Darmawati A. Gani berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Aceh, Irwandy Yusuf guna ditindak lanjuti karena hal tersebut sesuai dengan program pembangunan Provinsi Aceh yaitu untuk mempercepat dan mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat pedalaman. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan bantuan uang tunai bagi pembangunan dua buah mesjid yang berada di kecamatan tersebut serta memberikan bantuan peralatan olah raga bagi para pemuda dalam kecamatan serbajadi.

Sebelumnya sisten III bidan Adminstrasi, Abdul Munir, SE, M.AP yang mewakili Bupati Aceh Timur dalam kesempatan tersebut mengharapkan perhatian pemerintah provinsi terhadap masyarakat di kecamatan ini terutama dalam hal peningkatan percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, sebab sukses atau gagalnya sebuah kepemimpinan bisa diukur dari tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya. (Mus)`

Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin, M.EngSc saat menjadi Pembina Apel pada Apel gabungan Awal Bulan di Halaman Balai Kota Banda Aceh, Senin (02/01)

TC PNS Pemko Naik Lagi Banda Aceh, BN Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh kembali bergembira. Senyuman bahkan tepuk tangan yang cukup meriah terdengar ketika Walikota Banda Aceh, Mawardy Nurdin mengatakan bahwa Tunjangan Prestasi kerja (TPK) atau yang lebih populer dengan sebutan TC untuk PNS di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh akan dinaikkan dan akan berlaku segera sejak bulan Januari tahun 2012 ini.

Kepastian tentang kenaikan TPK ini dikemukakan Mawardi dalam sambutannya pada apel gabungan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Senin (2/1) bertempat di halaman balai kota Banda Aceh. Sebelumnya, tahun lalu, pemerin-

tah Kota Banda Aceh dibawah pimpinan Mawardi - Illiza juga telah menaikkan TC PNS. Mawardi mengatakan bahwa secara umum pelayanan di Pemerintah Kota Banda Aceh berjalan cukup baik. Ini terlihat dari pendapat masyarakat dan sejumlah penghargaan yang diberikan.

Karenanya, katanya, selaku pimpinan daerah, sudah selayak memberikan penghargaan bagi seluruh pegawai di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, berupa kenaikan Tunjangan Prestasi kerja, atau TC, yang akan berlaku segera sejak bulan Januari tahun 2012 ini.

"Kami berharap, penghargaan ini bisa dinikmati dan menjadi sebuah pengingat bahwa kita semua harus bekerja lebih baik lagi dalam melayani

masyarakat, tanpa pembedaan kelompok, pandangan politik dan lain sebagainya. Apalagi, menjelang pelaksanaan Pemilukada di Kota Banda Aceh, eskalasi politik yang tidak menentu, dan menyeret sejumlah pihak ke dalam arusnya, tidak terkecuali para pegawai di jajaran pemerintah kota," katanya Namun penting untuk diingat dan dicamkan, tambahnya, bahwa pegawai negeri sipil harus terlepas dari ikatan-ikatan politik, Namun PNS harus dapat menjelaskan secara objektif kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini. Mawardy berharap Seluruh jajaran di Pemko Banda Aceh harus bisa memastikan Pemilukada Kota Banda Aceh berjalan aman, damai dan bermartabat. (Mahdi)

Banda Aceh, BN Dalam beberapa waktu belakangan ini, masyarakat Kota Banda Aceh diresahkan oleh berbagai isu dan pro kontra berkaitan dengan rencana pembangunan Hotel dan Mall di dekat Mesjid Raya Baiturrahman.

Keresahan ini semakin membesar karena Hotel dan Mall yang akan dibangun tersebut mempunyai tinggi 42 meter dan 12 lantai, melebihi tinggi menara Mesjid Raya Baiturrahman. Selain itu, keresahan ini berpotensi memunculkan gejolak sosial yang lebih besar di masyarakat, dan akan mempengaruhi suasana damai di Aceh.

Demikian antara lain bunyi pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Peduli Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dalam siaran persnya Rabu (4/1).

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, Koalisi Masyarakat Peduli Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman menyatakan sikap menolak pendirian hotel dan mall di sekitar Mesjid Raya Baiturrahman dalam radius 1 km, dengan pertimbangan sebagai berikut: Pendirian hotel dan mall di sekitar Mesjid Raya Baiturrahman akan merusak keberadaan Mesjid Raya Baiturrahman sebagai landmark kota Banda Aceh Daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk saat ini pun sudah tidak memungkinkan untuk pendirian hotel dan mall di wilayah tersebut.

Dikhawatirkan dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, lokasi tersebut akan sangat padat dan macet, yang akan menghalangi masyarakat beribadah ke Mesjid Raya Baiturrahman.

Pembangunan hotel dan mall akan berdampak pada matinya ekonomi masyarakat kecil di sekitar Mesjid Raya Baiturrahman dan Pasar Aceh sebagai pusat pasar tradisional di Kota Banda Aceh.

Pembangunan hotel dan mall di lokasi ini juga akan berdampak pada terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Keberadaan hotel dan mall di sekitar Mesjid Raya Baiturrahman berpotensi memunculkan konflik social di kalangan masyarakat.

Pembangunan hotel dan mall ini juga melanggar beberapa kebijakan: a. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Qanun Aceh No. 9/2008 tentang Penyelenggaraan Adat dan AdatIstiadat Aceh. Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Karena itu, Koalisi Masyarakat Peduli Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman menuntut kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh untuk Tidak memberikan ijin pendirian hotel dan mall di sekitar kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dalam radius 1 km.

Mencari alternatif lokasi lain untuk pendirian mall dan hotel di Kota Banda Aceh yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tidak mengganggu kerukunan social masyarakat dan tata ruang kota.

Pada bagian akhir pernyataan sikap mereka, Koalisi Masyarakat Peduli Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh, maka akan dinempuh jalur hukum sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. (Mahdi)

CMY K