BONGKARNEWS EDISI 368

Page 1

Harga Eceran Rp 3500,Luar Daerah + Ongkos Kirim

B

2 -9 SEPTEMBER 2013| EDISI 368| THN KE-IX

KANTOR REDAKSI Jl. Flamboyan Raya/Raharja No. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 08163134392 Fax (061) 8215552 Email:bongkarnews@gmail.com indrabongkarnews@gmail.com

POLDASU BIDIK

A M A T U R O T K A

KORUPSI BDB Anggota DPRD Sumut Gelisah Kasak kusuk aktor utama penyalahgunaan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) mulai terkuak. Satu persatu anggota dewan Sumut pun ketar-ketir. Dana rakyat miliaran rupiah itu ‘dibagi-bagi’ dengan harapan mendapatkan persen dari hasil proyek. MEDAN, BN Melihat kondisi penggeledahan gedung DPRD Sumut beberapa hari mendapat sorotan keras dari kalangan pemerhati korupsi di negeri ini. Apalagi sebelumnya pengiat korupsi di Sumut telah menyuarakan agar Gubernur Gatot Pujo Nugroho bersikap bijak dalam mengambil keputusan terkait ketukan palu dewan soal miliaran rupiah dana yang seyogianya dinikmati rakyat. Parahnya lagi, anggota DPRD Sumut yang dimintai keterangan polisi menyangkut dugaan korupsi BDB dan Alkes, malah sempat bertegang urat dengan jurnalis.

Gudang Pelumas Palsu Digerebek Polisi

BACA GUDANG PELUMAS HAL..2

LANGKAT, BN Gendrang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Langkat Sumatara Utara dalam waktu dekat ini akan berlangsung. Empat pasangan calon yang akan ikut bertarung sudah memulai aksinya dalam melakukan berbagai aksi simpati di lumbung suara wilayah pemilihan. Terlihat di sepanjang jalan, baik di jalan Negara lintas Sumatra hingga ke pelosok Kabupaten Langkat sudah terpampang baleho sejumlah calon yang akan bertarung di BACA WASPADAI CABUP HAL..2

Lahan Eks Wisma Ria Jadi Rebutan, Bangunan Tanpa IMB Marak

BACA

POLDASU

HAL..2

Pelabuhan ‘Tikus’ Pintu Masuk Bawang Ilegal

MEDAN, BN Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan, menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi pengoplosan pelumas kendaraan di kawasan Jalan Saentis Pasar 6 Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, kemarin. Puluhan botol pelumas palsu siap edar berhasil disita petugas. Pemilik bersama 2 orang pekerja turut dicokok dalam penggerebekan lokasi pengoplosan pelumas beromzet ratusan juta rupiah perbulan tersebut. Penggerebekan dilakukan, di tengah aktivitas pekerja

Waspadai Cabup Langkat ‘Musang Berbulu Domba’

Seharusnya, menurut Lembaga Forum Masyarakat Transparansi dan Reformasi (Formasi) serta LSM Komunitas Peduli Keadilan (KPK), wakil rakyat harus terbuka kepada publik. Apalagi, kata penggiat korupsi di Sumut ini, anggota dewan notabene wakil rakyat yang memberikan contoh terbaik kepada masyarakatnya. “Nah, yang terjadi sekarang ini para anggota dewan malah seenaknya saja berperan. Yang terpikirkan oleh sejumlah wakil rakyat cuma rupiah, rupiah dan rupiah. Di sinilah fungsi Badan Anggaran (Banggar) dewan lebih selektif dalam mengetuk palu, bukan mencari keuntungan semata,”sebut Sekretaris Formasi, Alpindo, kemarin. Dengan digeledahnya gedung DPRD Sumut, Alpindo memberikan apresiasi penuh kepada tim Tipikor Poldasu. “Kita saat penggeledahan ada keseriusan dari kepolisian. Hendaknya keseriusan ini jangan sampai pudar sehingga bisa mengungkap pelaku utama kasus BDB dan Alkes di Sumut ini,” tegasnya. Harapan agar Poldasu secepat mungkin mengungkap aktor utama penyalahgunaan BDB juga ditegaskan Sekretaris LSM KPK Kota Medan,

Nenek Nurmayati bersama Kartu Kompensasi BBM yang membuktikan layak menerima BLSM terlihat di jolimi oleh pihak BPS Kota Binjai,(Foto/Dok BN = Munir Rangkuti).

Penyaluran BLSM di Binjai Timur Tak Tepat Sasaran BINJAI, BN Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur terlihat tidak tepat sasaran. Pasalnnya sejumlah masyarakat kurang mampu yang sebelum nya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kini tidak menerima bantuan pemerintah tersebut. Ironisnya, bahwa sejumlah masyarakat yang mampu pada pencairan BLSM di Kelurahan Tanah Tinggi malah ikut menerima, hal tersebut adanya kutak-katik petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di Kota Binjai dalam melakukan pendataan tidak benar yang konon tidak melibatkan para kepling di kelurahan tersebut saat melakukan pendataan. Tidak tertutup kemungkinan petugas BPS yang

melakukan pendataan di Kelurahan Tanah Tinggi malah menerima suap dari sejumlah masyarakat yang mampu, sehingga pendataan tersebut melenceng dari yang sebenarnya dan terbukti sejumlah masyarakat kurang mampu atau masuk kategori masyarakat miskin tak memperoleh pencairan dalam penyaluran BLSM tahap pertama yang belum lama ini terealisasi. Data diperoleh BN di lapangan, sejumlah masyarakat miskin yang kini tak memperoleh bantuan BLSM yang sebelumnya terdata penerima BLT di antaranya Ibu Nur Rahayu (45) dan Nurmayati (72) Warga Jalan Ikan Tongkol dan Jlan Dcut Nyakdien di Ling V, Kelurahan Tanah Tinggi pada pencairan BLSM kemarin sama sekali tidak menerima. Sedangkan Nurmayati bersetaus janda rentan yang hanya berpenghasilan sebagai penjual kue ini sangat

berharap pada bantuan BLSM dalam mengingat melambung nya harga sembako yang di naikan akibat pengaruh kenaikan harga BBM oleh Pemerintah, sehingga sejumlah masyarakat miskin di kelurahan Tanah Tinggi kecewa dengan pihak BPS yang melakukan pendataan secara terelubung dan tidak di ketahui kapan turun ke masyarakat. Menurut Nenek Nurmayati didamping Nur Rahayu, dirinya kecewa dengan pihak BPS yang melakukan pendataan tidak benar. “Sebab saya selaku warga yang memang tidak mampu dan juga tergolong miskin selama ini menerima BLT, namun pada pencairan BLSM mengapa Kami tidak menerima,”katanya. “Kami malah melihat bahwa dalam pencairan BLSM BACA

PENYALURAN

HAL..2

DUMAI, BN Belakangan ini bawang selundupan merajalela masuk Dumai. Mafia penyelundup barang ilegal asal Malaysia itu disinyalir berkerjasama dengan oknum petugas di tengah laut, sehingga lolos masuk perairan Dumai. Bawang yang notabene ilegal dibongkar di pelabuhan tikus di Silingsing, dan Bukit Batu serta di Tanjung Leban. Terbukti belum lama ini, bawang ilegal itu ditemukan awak media ini pada selasa (20/8) sedang dibongkar dari kapal Pelundup di pelabuhan Alai Silingsing. Keterangan diperoleh menyebutkan, bawang tersebut adalah milik mafia penyelundup di Dumai yang telah bertahuntahun menyelundupkan barang illegal. Anehnya, walau mafia tersebut bermain puluhan tahun, namun belum pernah ditangkap petugas. Keterangan dirangkum BN di lapangan , bahwa pengakuan petugas kerja bongkar bawang ilegal itu, ada tiga toke penyelundup bawang sering melansir dari lokasi pelabuhan Selingsing. Beberapa warga mengatakan toke penyelundup bawang itu berinitial Pur, Ceng dan Jik. Bisnis bawang ilegal yang dilakoni penyeludup selama ini tak ada kendala untuk masuk ke Dumai. Disinyalir tiga toke penyeludupang itu diduga kuat, belum bisa ditangkap polisi atau pihak berkompeten ditengah laut. Dumai selama ini target penyelundup bawang BACA

PELABUHAN

HAL..2

DUMAI, BN Warga masyarakat yang bermukim di lahan lokasi eks taman hiburan Wisma Ria kini merasa resah akibat ulah pengusaha yang ingin membangun gudang dan usaha sumur air bersih. Padahal lahan itu adalah resmi lahan konsensi PT CPI. Eks lokasi taman hiburan tersebut sampai sekarang dihuni banyak warga yang merupakan asset Pemko Dumai. Diperkirakan bangunan bar dan rumah masih banyak berdiri di atas lahan seluas 5 haktare , kini dihuni warga. Informasi diperoleh , bahwa oknum penjual lahan tersebut telah negoisasi dengan pembeli. BACA LAHAN EKS HAL..2

PSAB Sibande Tak Bisa Dinikmati Warga PAKPAK BHARAT, BN Pembangunan Sarana Air Bersih (PSAB) Sibande di Desa Simbruna, Kecamatan Sitellu Tali Urang (STTU) Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat disinyalir proyek mubazir. Pasalnya, sejak Tahun Anggaran (TA) 2007 dibangun sampai kini sudah tujuh tahun, namun manfaatnya belum pernah dinikmati warga setempat. Jika dihitung-hitung dana yang diplot untuk pembangunan sarana dimaksud telah menelan sebesar dua miliar rupiah lebih termasuk anggaran tahun 2013 saat ini. Sementara setetes air pun tidak pernah mengalir ke rumah masyarakat. Disinyalir kinerja dari dinas yang terkait tidak becus dan memanfaatkan sarana itu untuk meraup keuntungan pribadi. Demikian disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati Pembangunan Pakpak Bharat (FK2PB) Ihwan Bancin SH, kemarin, di Komplek Perkantoran Sindeka. Dikatakan, air bersih sangat dibutuhkan warga setempat, besarnya anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan sarana tersebut website : www.bongkarnews.com

belum mampu mendistribusikan air bersih untuk dipergunakan warga setempat. Lebih jauh, Ihwan Bancin membeberkan, sepertinya pemerintah setempat melalui dinas terkait,tidak sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan masyarakat yang vital tersebut. Hampir tiap tahun dana selalu diplot untuk optimalisasi PSAB Sibande tapi hasilnya tetap saja jalan ditempat yaitu air yang dibutuhkan belum juga mengalir. “Dalam waktu dekat tim kita beserta tokoh masyarakat di daerah itu menggaransi akan mengadukan secara tertulis ke penegak hukum dan turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD dan Bupati Pakpak Bharat, meminta pertanggungjawaban terkait kegiatan-kegiatan yang belum dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Bancin. Sementara Kepala Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat, Mahadi Simanjuntak saat akan dikonfirmasi melalui telpon selular terkait laporan masyarakat Desa Simbruna tersebut, Kamis (29/8), sulit dihubungi. (PB.007)

BACA ANAK PEJUANG HAL..2 Email: bongkarnews@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
BONGKARNEWS EDISI 368 by bongkar news - Issuu