Edisi 361

Page 1

Harga Eceran Rp 3500,Luar Daerah + Ongkos Kirim

B

3-10 JUNI 2013| EDISI 361| THN KE-VIII

KANTOR REDAKSI Jl. Flamboyan Raya/Raharja No. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 08163134392 Fax (061) 8215552 Email:bongkarnews@gmail.com indrabongkarnews@gmail.com

Lebih 19 Persen Pendukung Tidak Valid September mendatang Padang Lawas Selatan (Palas) akan menggelar pesta demokrasi. Kasak kusuk pengumpulan data dukungan berupa kartu tanda penduduk (KTP) pasangan calon bupati (cabup) independen (perseorangan), terus menjadi perbincangan hangat. Segala cara pun ditempuh cabup independen, termasuk mencatut KTP dan tandatangan palsu.

Dana BDB Mandek di Pemprov

Warga Sumut Gugat Gatot MEDAN, BN Bantuan Dana Bawahan (BDB) senilai Rp1,8 triliun, kini terbenam di Pemprovsu. Padahal anggaran sebesar itu sepatutnya disalurkan ke 33 kabupaten/kota se Sumut. Malahan porsi pembagian BDB pun terkesan diskriminasi. Belum jelas parameter jatah BDB, sehingga ada beberapa daerah memperoleh bantuan dari pemerintah itu yang tidak sesuai dengan penilaian. Pastinya, dengan tertundanya penyaluran BDB ke daerah menyebabkan lambannya pembangunan. Pasalnya salah satu pendongkrak pembangunan daerah diperoleh dari anggaran BDB itu sendiri. Kesal atas perilaku pemimpin Sumut ini, akhirnya masyarakat pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Sumut. Informasi diperoleh, sebanyak 32 tokoh dari beragam elemen masyarakat di Sumut dikabarkan tengah menyusun rencana untuk melayangkan gugatan class action kepada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. "Gugatan yang akan dilayangkan ke Pengadilan Tinggi BACA WARGA SUMUT

PALAS, BN Cabup independen mau pun yang diusung partai tertentu dikhawatirkan ‘main api’. Pasalnya, tak mudah untuk mendapatkan KTP dukungan yang merupakan syarat mutlak menjadi orang nomor satu di Palas. Bisa saja, aksi jual beli KTP, pemalsuan tandatangan dan manipulasi data dengan limpahan rupiah menjadi permainan mafia di kabupaten pemekaran Tapsel tersebut. Sebab, mustahil rasanya para‘pemain’KTP ini rendah hati menerima perintah tanpa dibarengi rupiah. Nah, untuk memuluskan langkah terhadap pasangan independen yang diusungnya, ‘pemain nakal’ ini pun bergerilya. Yang penting dukungan dapat, uang berlimpah.

Apalagi sesuai keterangan Ketua Divisi Teknis KPU Palas, Atas Siregar menyebutkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 250.344 jiwa, paling tidak bakal calon independen harus mendapat dukungan lima persen jumlah penduduk. Bahkan harus merata penyebarannya minimal di 50 persen kecamatan di Padang Lawas. Selain itu surat dukungan harus mencantumkan fotokopi identitas yang masih berlaku. BACA PILBUP INDEPENDEN HAL..2

Dana Bimtek PPS Diduga Disunat PALAS, BN Anggaran pelantikan dan bimbingan tekhnik (Bimtek) panitia pemungutan suara (PPS) untuk pilkada dan pilcaleg diduga diselewengkan. Dana yang dikucurkan diperkirakan senilai Rp 100,3 juta. Dana yang bersumber dari APBN untuk honor kegiatan anggota PPS tidak disalurkan,

sedangkan yang diberikan cuma dana yang bersumber dari APBD Palas sebesar Rp 91.200.000, dengan rincian Rp 100.000 untuk masing-masing ketua dan anggota PPS. Keterangan diperoleh BN, belum lama ini, seharusnya dana yang diterima oleh tiap anggota dan ketua PPS Kabupaten Padang Lawas(Palas)

yang berjumlah 912 orang terdiri dari 12 kecamatan adalah Rp 210.000 per orang, bandingan dana dari APBN sebesar Rp 110.000 ditambah Rp 100.000 dari APBD. Namun yang diterima anggota dan Ketua PPS BACA DANA BIMTEK HAL..2

HAL..2

Tim Pansus Temukan Ribuan Ton Kayu Ilegal Tahan Manahan Pernah Tersangkut Pidana MEDAN, BN Pengadilan Negeri (PN)Medan telah menyatakan bahwa bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Demokrat, Tahan Manahan Panggabean pernah tersangkut pidana dalam kasus kekerasan. Pernyataan tersebut disampaikan secara tertulis kepada KPU Sumatera Utara, usai melakukan pertemuan dengan mereka kemarin. "PN mengeluarkan surat keterangan normative, dan keputusan dari PN, PT dan kasasi semua dilengkapi dan menyatakan bahwa Tahan Manahan divonis dalam kasus kekerasan sesuai dengan pasal 146,” kata Surya Perdana,

MEULABOH,BN Ribuan ton kayu ilegal logging milik perusahaan Potensi Bumi Sakti(PBS) ditemukan tim pansus DPRK Aceh Barat, di Desa Sibintang, Kecamatan Pantong Reu, belum lama ini. Meski telah melakukan penumpukan kayu, namun hingga saat ini perusahaan tersebut belum mengantongi Izin Pemamfaatan Kayu(IPK), pembalakan kayu ilegal itu dilakukan oleh perusahaan Potensi Bumi Sakti. Sedikitnya

1.875 batang kayu bulat telah dikumpulkan di areal mereka, meski mereka tidak mengantongi izin pemanfaatan kayu, namun pihak perusahaan tersebut terus melakukan pembalakan di kawasan Kecamatan Panton Reu. Menurut pengawas loging, perusahaan Potensi Bumi Sakti, Zuhri mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengurus izin pemamfaatan kayu, yang telah mereka tebang. Namun secara datail, Zuhri tidak mengatahui jumlah yang telah

dikumpul kayu di tepi jalan untuk dijual. Sementara itu, Ramli SE, anggota DPRK Aceh Barat, mengatakan pengambil an kayu itu merupakan pembalakan liar yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dijelaskan dalam waktu dekat akan memanggil pihak perusahaan tersebut guna mempertanyakan masalah ilegal logging, selain pihak perusahaan,intansi terkait juga diminta pertanggunggjawaban masalah itu. (@RUL)

Provinsi Abas Diujung Penantian BANDA ACEH, BN Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 Abas), menyatakan pemerintah Pusat mulai mengambil sikap atas wacana melahirkan Provinsi baru di Aceh. Buktinya, pada Agustus mendatang payung hukumnya melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) segera rampung. Demikian diungkapkan Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 Abas), T Sukandi, kepada BN, belum lama ini. Dia juga mengimbau kepada masyarakat maupun pendukung Abas di pantai Barat Selatan Aceh, tidak perlu resah lagi atas rencana untuk melahirkan provinsi tersebut. "Payung hukumnya akan segera rampung pada bulan Agustus ini melalui Perpu. Untuk itu, kita harapkan masyarakat maupun simpatisan kita di pantai Aceh Barat Selatan, tidak perlu resah lagi atas rencana melahirkan provinsi ini," katanya. Dikatakan pihaknya baru-baru ini juga sudah bertatap muka dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Al BACA PROVINSI ABAS

HAL..2

BACA TAHAN MANAHAN HAL..2

Kejari Binjai Dituding Tak Becus Tangani Kasus Korupsi Sejumlah elemen masyarakat menuding Kejari Binjai tak becus dalam pengungkapan kasus perkara korupsi. Salah satu contoh penanganan kasus korupsi proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan bersumber APBD 2010.

LIPUTAN: MUNIR RANGKUTY/ M SITEPU ”Kita menilai kinerja pihak Kejari Binjai tidak becus dalam melakukan lidik dan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Kota Binjai ini. Sebab sejumlah kasus korupsi yang di tangani banyak yang menuai masalah yang konon tidak tuntas hingga saat ini,” tegas pengamat hukum Kota Binjai, Abd website : www.bongkarnews.com

Elemen Masyarakat Dari kiri ( 1 ) Abd Hafis,SMHK, ( 2 ) Mimpin Sitepu,SH dan ( 3 ) Drs.Wahyu Pranata menilai kinerja Kejari Binjai dalam menagani kasus Korupsi di Kota Binjai Tak becus.(Foto/Dok BN ; Munir).

Hafis,SMHK didampingi Mimpin Sitepu selaku Aktifis Hukum dari LSM PHP Kota Binjai dan juga Drs Wahyu Pranata selaku Koordinator LSM Ekonomi

Produktifitas (EMPRO) Wilayah Binjai, kemarin. Mirisnya lagi, ungkap Hafis, otak pelaku koruptor mantan Kepala Dinas PU Binjai Hj Masniari,ST yang

kata nya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Kejari Binjai hingga kini belum tertangkap, dan kasus BACA KEJARI BINJAI HAL..2 Email: bongkarnews@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.