BONGKARNEWS EDISI 362

Page 1

Harga Eceran Rp 3500,Luar Daerah + Ongkos Kirim

B

10-17 JUNI 2013| EDISI 362| THN KE-VIII

KANTOR REDAKSI Jl. Flamboyan Raya/Raharja No. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 08163134392 Fax (061) 8215552 Email:bongkarnews@gmail.com indrabongkarnews@gmail.com

Uang terkadang bisa jadi bumerang. Gara-gara uang semuanya jadi berantakan. Keutuhan suatu lembaga atau instansi dapat rusak dikarenakan uang. Yang jadi persoalan sudah pasti masih seputar uang.

Terkait Suap BDB Bupati Madina

KPK Didesak Periksa Gatot MEDAN, BN Anggaran Bantuan Dana Bawahan (BDB) yang merupakan kewenangan 33 kabupaten/kota se Sumut, disebut-sebut menyeret nama Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Sebab, Gatot merupakan pengambil kebijakan. Apalagi setelah Bupati Madina, Hidayat Batubara nyangkut di KPK karena suap aliran BDB, kasus ini pun kian menyeruak. "Dengan keberadaan KPK untuk turun di Sumut, diharapkan dapat menguak aliran dana BDB, yang telah menjerat Bupati Madina, Hidayat Batubara, dan menyebabkan beberapa pejabat lainnya ikut terserat dan diperiksa di KPK,"ujar Ketua Divisi Advokasi dan Ham LBH Medan, Irwandi Lubis, kemarin. Dia menegaskan KPK harus segera memutuskan mata rantai yakni Gubernur Sumut Gatot dalam hal ini pembuat kebijakan penyaluran, di mana aliran dana tersebut tidak merata diperoleh kabupaten/kota se Sumut. BACA KPK DIDESAK HAL..2

Camat Bukit Kapur Akan Tuntaskan Penyelesaian Masalah Jalan Warga Dumai : BN Tuntutan warga masyarakat terhadap PT.Budi Indah(BI) terkait jalan warga yang merupakan akses menuju kampung Sri Pulau RT 12 sampai kini belum ada realisasi nya. Konon tuntutan warga agar jalan yang selama ini di porta PT.Budi Indah dapat di gunakan masyarakat persoalan ini sejak lama di laporkan kepada camat bukit kapur dan lurah bagan besar tapi tidak ada tanggapan, di duga kuat aparat setempat tidak respect atas tuntutan warga tersebut. Camat Bukit Kapur yang baru beberapa Bulan di Lantik Drs.H.Wan Fahrizal Noor ketika di konfirmasi Koran ini mengatakan tetap berupaya maksimal untuk menempuh penyelesaian keberadaan jalan tersebut yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak.sementara surat massyarakat dan surat LSM LCKI Kota Dumai meminta agar camat bukit kapur dapat mengambil langkah terbaik agar masalah tersebut teratasi. Terbukti Camat Bukit Kapur telah melayangkan surat panggilan kepada pihak PT.B I.yakni surat No. 100/PEM-BK/2013/324. Sayangnya, Surat Camat BACA CAMAT BUKIT KAPUR

PALAS, BN Kisruh antara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Padang Lawas (Palas) pun disinyalir terkait uang. Memang, nominal yang dipertanggungjawabkan tak banyak, cuma Rp 13,6 juta. Hanya saja, “jangan sampai gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga”. Menyangkut masalah penggunaan anggaran Rp 13,6 juta yang digunakan untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan di Palas, dinilai tak logis. Malahan, anggaran tersebut suatu kemubaziran. “Anggaran Rp 13,6 juta untuk pembentukan PPS itu mubazir. Apalagi ditambah dengan anggaran perayaan Rp 36 juta lebih, itu pun entah apalagi namanya itu,” bantah Ketua KPUD Palas, Elpin Hamonangan Harahap SSos, menyangkut pengalihan anggaran pembentukan PPS tingkat kecamatan. Dengan tegas pula, Elpin mengatakan bahwa dirinya tak pernah mengadakan rapat pengggunaan anggaran pembentukan PPS. Pengalihan anggaran adalah hal yang menyalahi dalam penggunaan anggaran, apalagi berdalih untuk biaya wawancara dan biaya penunjang lainnya. Dan yang paling mengherankan baginya adalah anggaran APBD dikeluarkan tanpa rapat komisioner pengguna anggaran. “Sebagai pengguna anggaran yang juga Ketua KPUD Palas, saya tidak tahu penggunaan anggaran BACA KETUA & ANGGOTA

HAL..2

Komisioner Kangkangi Tahapan Pilkada Palas, BN Komisioner KPUD Palas kangkangi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilu kada). Pasalnya pemberitahuan hasil verifikasi dukungan pasangan bakal calon perseorangan, pada tahapan pilkada, seharusnya tanggal 4 Juni, namun dilaksanakan Rabu (5/6).

Selain itu, verifikasi ditingkat PPK dilakukan dari 2327 Mei karena hasil verifikasi di tingkat KPUD dilaksanakan dari 30 Mei hingga 4 Mei, namun nyatanya hasil verifikasi dari kec. Huta Raja Tinggi masih diterima setelah selesai pleno. Dalam pleno dan pemberitahuan hasil verifikasi yang dimulai pukul 14:30, Rabu (5/6) itu pasangan Drs.

PUNGLI PUSKESMAS TANAH TINGGI

mencekik leher dalam pengeluaran surat kesehatan khusunya bagi calon jemaah Haji 2013 mendatang. Para calon jemaah Haji yang mengambil surat kesehatan harus dibebankan biaya Rp 50 ribu-Rp 150 ribu perorang tanpa mengunakan kwitansi resmi. Bahkan dalam aksi pengutipan liar untuk pengeluaran surat kesehatan kebutuhan bagi calon jemaah Haji yang dilakukan oleh oknum berinisial ‘J’ yang diketahui Bendahara Puskesmas Tanah Tinggi. Malahan tak tertutup kemungkinan atas suruhan dr Fardah. Akibat ulah pungli ini, aksi protes dari pengurus perwiritan bersama tokoh masyarakat di Kelurahan Tanah Tinggi, sehingga Lurah Tanah Tinggi mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan pesoalan tersbut secara langsung kepada dr Melyani Bangun, selaku Kepala Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Pemko Binjai. BACA FARIDAH DITUDING

BACA KOMISIONER

HAL..2

Irjen Pol Syarief Gunawan Jabat Kapoldasu

Faridah Dituding Mesin Pencetak Uang Binjai, BN Masyarakat Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur resah dengan kehadiran dr Faridah sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pasalnya, semasa jabatan Faridah banyak terjadi pungutan liar (pungli) seperti pengambilan surat sehat yang dialami pasien. Warga pun menuding dr Fardah diduga kuat selaku mesin pencetak uang ‘siluman’ bagi Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Pemko Binjai. Mengapa tidak, dengan kehadiran dr Faridah selaku Kepala Puskesmas di Tanah Tinggi, berbagai kebijakan yang dilakukannya untuk membuat tarif harga pembayaran tanpa mengunakan kwitansi resmi, seperti setiap pasien baik yang mengunakan kartu Jamkesmas yang akan berobat harus dibebankan membayar uang kartu berobat. Tak sampai di situ saja, bahkan pihak Puskesmas Tanah tinggi belakangan ini melakukan pungutan biaya

Rustam Ependy dan Tongku khalik Hasibuan SH memperoleh 12.963 dukungan yang sah, sedangkan pasangan dr Alwi Mujahit Hasibuan M.Kes dan Sufran Tiardi memperoleh 10.254 dukungan yang sah. Namun setelah selesai pleno Komisioner KPUD Palas

Siapkan PR Data Konflik MEDAN, BN Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara (Sumut) mempersiapkan data konflik Sumut. Hal ini terkait menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru Irjen Pol Syarief Gunawan selaku pengganti Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. BACA KONTRAS SIAPKAN

HAL..2

HAL..2

HAL..2

Pembangunan Jalan Desa Pilih Kasih

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu Jadi Buah Bibir Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu,SH yang kabarnya akan mencalonkan kembali kini menjadi buah bibir masyarkat di Desa Pekan Sawah dan Desa Tanjung Gunung. Pasalnya, orang nomor satu di Kabupaten Langkat ini hanya punya misi dan visi dalam menjalankan roda pemerintahan, namun tanpa mengenang warga yang dulu mendukungnya.

LIPUTAN: MUNIR/M SITEPU HAL tersebut diungkapkan oleh sejumlah masyarakat website : www.bongkarnews.com

Desa Pekan Sawah dan Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat pada pertemuan kunjungan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Hukum dan Politik, Mimpin Sitepu,SH di Kampung halamannya, kemarin. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, warga sempat mengeluh dengan kondisi di kedua desa tersebut yang selama ini dipimpin oleh H Ngogesa Sitepu. Dikatakan warga, sang kemenangan Bupati Langkat pada periode lalu merupakan bahagian dari dukungan suara Desa Pekan Sawah dan Desa Tanjung Gunung. Hadir sejumlah tokoh masyarakat yang mewakili warga di dua dalam pertemuan tersebut di antaranya Ripin Surbakti, Soksi Ginting, Siobal Tarigan dan Karina Tarigan. Sedangkan Mimpin Sitepu,SH setelah mendengarkan jeritan hati warga merasa terpukul dengan kondisi yang

dialami masyarakat sekitar saat ini. Bahkan Mimpin Sitepu merasa malu dengan janji-janji semasa kampanye H Ngogesa Sitepu SH untuk melakukan pembangunan jalan sepanjang 8 KM sebagai penghubung Jalan Desa Pekan Sawah dengan Desa Tanjung Gunung yang hingga kini tidak terlaksana. Kepada BN, Ripin Surbakti didampingi Soksi Ginting, Siobal Tarigan dan Karina Tarigan mengatakan warga Kabupaten Langkat awalnya sangat mendukung H Ngogesa Sitepu menjadi Bupati Langkat. “Sebab selama ini daerah Langkat Hulu tidak pernah tersentuh pembangunan, apa lagi di Desa Pekan Sawah dan Desa Tanjung Gunung ini,” kata warga. Dengan munculnya H Ngogesa Sitepu,SH mencalonkan diri menjadi Bupati Langkat, mereka BACA BUPATI LANGKAT

HAL..2

Email: bongkarnews@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.