MINGGUAN BONGKAR NEWS EDISI 300

30 JAN- 6 FEB 2012| EDISI 300| THN KE-VII

KANTOR REDAKSI Jl. Flamboyan Raya/Raharja No. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 - 08163134392 Fax (061) 8215552

Harga Eceran Rp 3500,Luar Daerah + Ongkos Kirim

Keterlibatan Tiga Pimpro ’Diraibkan’

Semua manusia tak kan senang dijadikan tumbal. Apalagi para tumbal itu sudah mendekam di tahanan. Seperti kata pepatah “ Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya bakal tercium juga”. Dan, janji membongkar borok keterlibatan para atasannya merupakan niat yang harus diungkap tersangka di pengadilan.

Binjai, BN Dua hari lalu, tersangka Z yang tersangkut kasus dugaan korupsi proyek swakelola Cipta Karya dan Pengairan Kota Binjai dari APBD 2010 Rp 4,5 miliar bertemu BN di tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Binjai. Lagi-lagi, dari mulutnya terucap bahwa dia dan temannya

sesama bendahara berinisial AB menegaskan bahwa mereka dijadikan tumbal.

“Kasus ini direkayasa pihak penyidik Kejari Binjai. Walau terkesan direkayasa, tapi saya akan ungkap seluruhnya

Bersambung HAL 11

FOTO:INT

Pemkab Madina Hutang Raskin Rp 500 Juta Madina, BN Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madina, Murnadi S.Sos, MSi mengakui pihaknya hutang Rp 500 juta untuk pengadaan dana beras miskin (Raskin) “Kita masih memiliki tunggakan sekitar Rp 500-an juta lagi, dua pekan

lalu memang masih sekitar Rp 900-an juta tetapi kita sudah tekankan ke seluruh distributor baik di tingkat desa maupun kecamatan agar melunasinya secepat mungkin,”katanya, kemarin.

Penyebab tunggakan Raskin, ujar Murnadi tak lain sulitnya mengumpulkan pembayaran dari

Distribusi Pupuk Bersubsidi Belum Jelas

pengurus desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten.

“Kita sering kewalahan pada tagihan pembayaran karena mekanisme distribusi ini mulai dari kabupaten ke kecamatan hingga ke kabupaten sehingga yang menerima langsung pembayaran dari warga adalah kepala

desa, dan saat ini kita sudah tekankan kepada Camat dan kepala desa agar segera melunasinya, karena bisa saja nantinya ada tindakan kepada kita atas hutang tersebut, dan untuk tahun 2012 Bulog sudah melakukan MoU dengan

Bersambung HAL 11

Disperindag Langkat Diduga Sarang Pungli Stabat, BN Akhir-akhir ini keberadaan dan fungsi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat disinyalir sebagai media lahan subur untuk melakukan pungutan liar (pungli). Dalam hal pengurusan surat rekomendasi sebagai distributor pupuk urea bersubsidi, ironisnya pengurusan surat rekomendasi tersebut merupakan kewajiban untuk persyaratan distributor pupuk urea bersubsidi PT PIM (Pupuk Iskandar

Banda Aceh,BN Hingga kini pengalokasian pupuk bersubsidi kepada petani di Aceh pada tahun 2012, dilaporkan masih belum jelas.

Akibatnya, pendistribusiannya juga dipastikan bakal terlambat.

“Sejauh ini, kami masih melakukan koordinasi dengan 23 Kabupaten/Kota di Aceh, terkait pengalokasian pupuk bersubsidi di tahun 2012 ini,” kata Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Aceh, Samsul Bahri, belum lama ini.

Kata dia, dalam pertemuan itu, pihaknya bersama Kabupaten/Kota ikut membahas realisasi pendistribusian dan pengalokasian pupuk bersidi pada tahun 2011 lalu.

Muda) periode tahun 2012.

Seperti diungkapkan sejumlah calon distributor pupuk urea bersubsidi yang berlokasi di kabupaten Langkat kepada BN beberapa waktu lalu, kecewa dengan pelayanan Kadis Perindag kabupaten Langkat Tengku Milwan dan ajudannya yang mengharuskan seluruh calon distributor mengurus berkas surat rekomendasi ,dalam pengerusan surat rekomendasi itu kata calon Distributor Langkat disinyalir dibebankan biaya siluman sebesar Rp 4 juta.

Bersambung HAL 11

Pembangunan Gedung Dewan Tidak Merakyat Medan, BN Sekarang bukan soal pindah sementara gedung DPRD Medan, tapi soal kegerahan dewan yang ingin berkantor baru. Kalau ditilik, hendaknya dewan berpikir jernih, jangan hanya mau ’menggerogoti’ uang rakyat. Sudahlah gedung DPR Sumut begitu megahnya seperti hotel berbintang lima dengan fasilitas wah, kini dewan Medan pun meminta

Bersambung HAL 11

Bersambung HAL 11 FOTO:INT

Terkait Kasus Sekdes Patumbak I , Agus Siswanto Yang Melakukan Manipulasi Data PNS

Inspektorat : ”Tuntaskan Sampai Keakar-akarnya” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diminta serius untuk menangani kasus manipulasi data yang dilakukan oknum Sekdes Patumbak I , Kecamatan Patumbak, demi terciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Patumbak ,BN Baru baru ini pihak inspektorat Kabupaten Deliserdang telah mengundang mantan Sekdes Patumbak I , Kabur Yemran untuk dimintai data data yang ada menyangkut pemberhentianya yang jelas jelas telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui PP No 45 Tahun 2007 yaitu tentang tata cara pengangkatan

website: www.bongkarnews.com

dan pemberhentian Sekretaris Desa.Hal itu diketahui ketika Tim Investigasi Bongkarnews menemui Kabur Yemran pada Jumat (27/1)

Bersambung HAL 11 Kabur Yemran memperlihatkan SK pengangkatan Sekdes sejak tahun 1987 serta surat pemberhentian menjadi Sekdes oleh Kadesnya pada tahun 2006 lalu .

Email:bongkarnews@gmail.com - indrabongkarnews@gmail.com

FOTO:INT

PT PIM Abaikan Hak Warga

Aceh Utara, BN Ancaman terbangnya gas amoniak ke pemukiman warga telah menjadi kenyataan. Bahkan kini, setiap warga Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dihantui gas tersebut. “PT PIM belum bisa menyenangkan warga di sekitarnya. Baru-baru ini saja, gas amoniak PT PIM lepas lagi dan menyebabkan warga terpaksa menjalani perawatan,” kata Wakil tuha peut Desa Tambon Baroh, Zainal, kemarin.

Bersambung HAL 11 Bersambung HAL 11

Walhi Aceh : Pemkab Harus Pidanakan Galian C Liar Aceh Besar , BN Masyarakat punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih dan layak untuk kehidupan. Jika lingkungan tersebut telah dirusak dengan sengaja oleh segelintir orang, maka masyarakat tidak perlu takut untuk mengajukan tuntutan pidana.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, T Muhammad Zulfikar dalam pertemuan dengan Pemkab Aceh Besar pada rapat pembahasan kasus Galian C Biluy yang berlangsung, belum lama ini.

T Muhammad Zulfikar menjelaskan, sesuai dengan UUD 1945, yang menjadi pegangan bagi seluruh

Bersambung HAL 11

30 JAN - 6 PEB 2012 | EDISI 300 | THN KE-VII

CV. BONGKAR PERS NEWS Badan Hukum: Akte Notaris Hermaini,SH No.4 Tanggal 10 Agustus 2009 Pengesahan PN Medan No: 1520/CV/PEND/2009 NPWP: 02.996.694.2-121.000 Pembina

Pemimpin Umum/ Pemred/Penjab

: Drs. H. Kasim Siyo MSi HMK Aldian Pinem, SH, MH Uli Tobing Benny Soetedjo Eben Pegagan Manik : Sunardi Bonang

Wakil Pemred I/ Wakil Penjab : ESP Parindoery Wakil Pemred II/ Wakil Penjab : A. Sani Simbolon Wakil Pemimpin Umum I Wakil Pemimpin Umum II

: Johnesly Meliala : Irwansyah B

Pimpinan Perusahaan

: Laini Gustina

Wakil Pimpinan Perusahaan : Riswansyah Pasaribu Redaktur Pelaksana

Dewan Redaksi

Koordinator Liputan Koordinator Daerah Litbang/Iklan Fotografer/Teknisi Penasehat Hukum Sekretaris Redaksi Keuangan

: Drs. Alfindo Amir Hamzah Siregar, SH Pendi Hariyono Mangatur Silaban : Drs. Edward Pakpahan H.Zulkarnain Abidin Rudi Sirait EPP Ringo-ringo, SE Muhammad Siregar Hotman Marbun Amran Effendi Hsb Juni Asian Tampubolon SP : Jakfar : Indrawan Sukma Antoni Sagala : Sudari,SH (Kabag) Leonard Hutasoit : Reflin Ginting Sigit Gunawan : Nurmahadi Darmawan, SH Mardianto Situmeang, SH Rosmawati, SH : Toni Purwadi, SH : Rini Alamsyah SPd

KONTAK PERSON IKLAN/SIRKULASI HP. 0816 3134 392/0813 7539 5392 IKLAN DISPLAY/UMUM RP 6.000/MM FULL COLOUR RP 21.000/MM KANTOR REDAKSI JL. FLAMBOYAN RAYA/RAHARJA NO. 37 MEDAN TELP (061) 8213786, FAX (061) 8215552 NO. REKENING: 5310 - 01 - 004167 - 53 - 5 AN. SUNARDI, BANK BRI UNIT TANJUNG SARI MEDAN PERCETAKAN/PRA CETAK : PT. SELECTA UTAMA (Isi Diluar Tanggung Jawab Pra Cetak/Percetakan)

Komisi E DPRDSU Rekomendasikan Perubahan Status RS Jiwa Sicanang Medan, BN Komisi E DPRD Sumut merekomendasi perubahan status pelayanan Rumah Sakit Kusta (RSK) Pulau Sicanang Belawan Medan menjadi pelayanan Rumah Sakit Umum (RSU) yang tetap dimiliki Pemprovsu.

Hal itu mengemuka pada rapat Komisi E, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Biro Organisasi Ketatalaksanaan, Biro Hukum dan UPT RSK Sicanang Belawan Medan, di Gedung Dewan, Kamis (26/1), untuk mengkaji perubahan status tersebut.

Dalam rapat dipimpin Ketua Komisi E Jhon Hugo Silalahi dan Wakil Ketua Zulkifli Husein itu, disepakati sekaligus direkomendasikan perubahan status RSK itu menjadi RSU. Terkait hal ini, Pemprovsu diminta segera mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung kelengkapan pengurusan perubahan status itu.

Rapat juga merekomendasikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya bagi para penyandang penyakit kusta yang selama ini dirawat di RSK Sicanang, untuk tetap diperhatikan dengan memindahkannya ke Unit Belidahan, Serdang Bedagai.

Kemudian direkomendasikan juga agar dibangun fasilitas panti untuk menampung eks penyandang kusta atau yang diklasifikasikan Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai penderita cacat tubuh, juga di Belidahan.

Diharapkan RSU terealisasi paling lama dua tahun mendatang.

Dia berpendapat, perubahan status itu sudah saatnya dilakukan. Dengan begitu, penyebutan RSK tidak lagi mendiskreditkan para penderita kusta.

"Namun yang paling prinsipil sebenarnya adalah agar masyarakat di kawasan Medan Utara semakin dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.Padahal, dari sisi luas 13 ha, tenaga SDM dan kemampuan finansial, cukup memungkinkan untuk perubahan status RSK itu,tambahnya.

Sementara itu Kepala UPT RSK Sicanang dr Pangihutan Simatupang MKes menyebutkan tiga dasar pengembangan pelayanan RSK Sicanang menjadi pelayanan RSU, yakni pasien baru penderita kusta menurun, pasien rawat inap kusta menurun dan untuk menghilangkan stigma masyarakat kepada penderita kusta Dukungan juga disampaikan Kadis Kesehatan Sumut Chandra Syafei Pasaribu. Dia mengatakan, tenaga SDM, seperti perawat, bidan, dokter umum maupun spesialis, cukup banyak di Sumut. "Saya kira berlomba-lomba SDM untuk ditempatkan di sana," katanya.

Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Orta Setdaprovsu menyatakan pada prinsipnya mendukung perubahan status itu. Kabiro Ortala hanya saja menggarisbawahi bahwa pengurusannya membutuhkan persiapan yang matang menyusul harus ada kesesuaian dengan regulasi yang ada.

Kadis Kesejahteraan dan Sosial Robertson mengatakan mendukung perubahan itu.

Hanya saja ia meminta agar para penderita kusta yang sudah sembuh yang kemudian menjadi urusan pihaknya, disiapkan pantinya. "Pasalnya, kami tidak memiliki panti," katanya.(ndo)

DPRD Sumut: Jangkauan UKM Perlu Diperluas Medan, BN DPRD Sumut meminta Bank Sumut untuk terus memperluas jangkauan Usaha Kredit Mikro (UKM) sampai ke desa-desa, sehingga pemerataan kesempatan berusaha dapat terpenuhi.

“Saya melihat cakupannya masih kurang sehingga harus diperluas,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumut, Marasal Hutasoit dalam rapat dengar pendapat dengan PT Bank Sumut dan jajarannya di ruang dewan, Selasa (24/1).

Menurut politisi Partai Damai Sejahtera ini, masyarakat di desa belum sepenuhnya menikmati kredit UKM, karena keterbatasan informasi, sarana dan prasarana “Mereka juga berhak berusaha dan perlu diberi modal usaha agar tidak tertinggal dibanding daerah lain,” sebutnya.

Menanggapi permintaan itu,

Dirut Bank Sumut Gur Irawan mengatakan, pihaknya sudah mendistribusikan penyaluran kredit ke berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan data, Bank Sumut bahkan sudah mencatat penyaluran kredit mencapai Rp 10,9 triliun sampai Agustus 2011, naik sekitar Rp 300 miliar dibanding posisi akhir 2010.

"Pertumbuhannya (kredit) bagus, sampai Agustus kredit sudah Rp 10,9 triliun, bertambah Rp 300 miliar dari akhir tahun lalu," kata Gus Irawan.

Menyinggung soal Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tahun 2011, disebutkan sudah terealisasi 100 persen. Hingga saat ini, Bank Sumut telah menyalurkan Rp37,5 miliar KUPS kepada petani dari Rp60 miliar dana yang tersedia.

Pada kesempatan itu, Gus mengatakan, saat ini masih ada Rp22 miliar lagi dana KUPS

untuk disalurkan kepada masyarakat. “Kalaupun dana itu nanti kurang, kita akan coba melobi pemerintah pusat untuk menambah lagi,” katanya.

Dijelaskan, bunga pinjaman KUPS hanya lima persen, dan masa pembayaran bagi peternak dimulai setelah dua tahun berjalan. Nilai pinjaman, bahkan sampai Rp1 miliar untuk seorang peternak atau kelompok.

“Kita terus berupaya dekat dengan masyarakat, dan Bank Sumut terus berkembang. Aset Bank Sumut hingga November 2011 Rp20,4 triliun dan memiliki 177 kantor di Sumut,” katanya RUPS Luar Biasa Akal-akalan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) PT Bank Sumut yang digagas Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho, dinilai kalangan wakil rakyat di DPRDSU sebagai akal-akalan

Pudek I ITM Ir. Hermansyah, MT

Mobil Karya SMK Permalukan Perguruan Tinggi Medan, BN Indonesia telah kembali bangkit, untuk memiliki, mobil nasional. Oleh karena jtu, seharusnya Indonesia tidak perlu lagi mengimpor mobil dari luar.

Hal ini terbukti dengan munculnya hasil karya yang dituangkan oleh siswa siswi anak bangsa. Mobil Esemka atau Mobil Kiat Esemka hasil karya SMKN 2 Solo, SMKN 5, dan SMK Warga Solo, Jawa Tengah, berkapasitas 1.500 cc telah mampu menggetarkan jagat otomotif di negeri ini.

Saat siswa SMK 1 Singosari berhasil memproduksi mobil sebagai bahan praktek pelajaran mereka. Dari situ, kemudian lahir mobil lain hasil kreasi dari SMKN 5 Surakarta, SMKN 2 Surakarta, SMK Warga Solo, dan SMK Muhammadiyah 2 Borobudur yang disebut digdaya mobil esemka.

Namun menurut Pembantu Dekan (Pudek)-I Fakultas Teknologi Industri. Institut Teknologi Medan (ITM) It Hermansyah Alam MT, hasil kreasi pelajar tersebut menjadi aib bagi perguruan Tinggi (PT).

Karena keberhasilan siswa-

siswi SMK tersebut jelas mempermalukan institusi perguruan tinggi teknik yang selama ini dinilai vakum.

Sebenarnya, kata dia perguruan tinggi bukannya tidak mampu, namun selama ini mereka tidak mendapat dukungan dari institusi PT maupun pemerintah kota. Selama ini sudah banyak karya mahasiswa khususnya fakultas teknik industri menciptakan mobil, mesin industri bahkan pesawat terbang. Namun tidak pernah didukung oleh institusi manapun.

Contohnya saja, kata Herman, hasil kerja mahasiswa ITM jurusan teknik elektro dan teknik industri sudah banyak menciptakan mesin yang menggunakan energi matahari. Namun pekerjaan tersebut hanya sampai pada proses riset untuk meraih gelar kesarjanaan.

Lanjut Herman, pekerjaan tersebut didukung terus oleh PT dan pemerintah kota, bukan tidak mungkin hasil tersebut menjadi hasil yang spektakuler untuk memajukan perindustrian di Indonesia khususnya kota Medan..

Adapun keberhasilan siswasiswi SMK tersebut, menurutnya karena didukung penuh oleh sekolah, dan walikotanya.

Ini suatu bukti dan contoh ternyata masih ada yang perduli dengan kreasi anak bangsa.

Bukti nyata kreasi siswasiswi SMK seharusnya menjadi cambuk bagi perguruan tinggi sehingga tidak kalah bersaing dari mereka. Walaupun sebenarnya kendalanya karena kurangnya keperdulian dari perguruan tinggi dan pemerintah. la mengakui hasil kerja mahasiswa tidak kalah dengan hasil yang diciptakan anak-anak SMK, asalkan adanya persatuan dan kerja sama yang erat dari berbagai pihak, seperti Pemda setempat dan perusahaan-perakitan serta pembinaan dari perguruan tinggi. Tanpa adanya persatuan itu, maka mustahil dapat berkembang dan menghasilkan kreastifitas idaman nasional. "Perhatian dan keperdulian dari segala element itulah yang diharapkan. Soal yang lain-lain, tidak terlalu difikirkanlah. Asal kita bersatu, fokus dan telaten pasti bisa," kata Herman. (AHS)

Gatot guna memasukkan “anak mainnya” di Bank milik rakyat Sumut itu.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Eddi Rangkuti mengatakan RUPS LB itu, mudah ditebak sebagai akal bulus Gatot.

Dia ingin menempatkan orangnya, Rudi Dogar, untuk menduduki jabatan Direktur Kepatuhan Bank Sumut yang kini lowong, setelah pejabat lamanya meninggal dunia.

Sementara itu Hj Melizar Latif mengingatkan, jangan masalah yang kecil-kecil menimbulkan konflik berkepanjangan yang akhirnya bisa menimbulkan rush. Merusak keinginan menjadikan Bank Sumut sebagai bank devisa menuju IPO atau pasar modal untuk regional champion sesuai program BI. Menjadikan bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas dikelola

secara professional.

“Direksi harus tetap fokus terhadap upaya menjadikan Bank Sumut jadi bank devisa menuju IPO untuk regional champion,” ujarnya.

Dirut Bank Sumut Gus Irawan didampingi para direksi dalam rapat dengar pendapat di Komisi C DPRDSU , mengaku kecewa munculnya isu terkait RUPS-LB. Dia sependapat jika isu tersebut muncul kepermukaan dapat mempengaruhi reputasi Bank Sumut.

“Jika ada polemik di komisaris, tidak hanya berpengaruh terhadap Bank Sumut, tapi bank bisa kolaps,” ujarnya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi C Marasal Hutasoit mengungkapkan beberapa kesimpulan rapat, diantaranya akan memanggil komisaris dan Bank Indonesia terkait aturan aturan-aturan atau otoritas perbankan swasta dalam pemilihan direksi. (ndo)

Kota Medan Salah Satu Contoh Pelayanan Publik Medan, BN Pelayanan Pemko Medan tahun ini akan menjadi salah satu contoh masalah pelayanan publik untuk dua kota besar di Indonesia, hal ini ditegaskan Walikota Medan, Rahudman Harahap kepada pejabat utama Pemko Medan, di halaman Kantor Dinas Pendapatan Pangkalan Mansyur Medan, hari ini.

Ditegaskannya di depan Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin, Sekda Syaiful Bahri dan sejumlah pimpinan SKPD lainnya, untuk kerja keras dan keikhlasan bersama di dalam bekerja melaksanakan tugas, sehingga sasaran yang menjadi tujuan terwujud.

Saya selalu mengatakan dalam setiap kesempatan juga pada rapat kerja pembangunan kota baru-baru ini, jangan ada aparat pemerintahan di jajaran pemerintahan Kota Medan termasuk juga staf saya, ada tekanan didalam bekerja melaksanakan tugas Pemko Medan ingin membangun suasana kerja untuk selalu berada dalam suasana enjoy, suasana gembira, selalu termotivasi sehingga mampu melahirkan inovasi untuk melakukan terobosan-terobosan, kita harus bangga yang salama ini Surabaya luar biasa di depan

kita, tetapi sampai saat ini APBDnya belum selesai, untuk itulah diberikan terima kasih dan apresiaisi kepada semua jajaran Pemko Medan terutama Dinas Pendapatan, sebagai Dinas terdepan dalam upaya mendapatklan dana untuk pembangunan.

Selain itu kata Rahudman, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga telah menunjukkan kinerjanya dengan pelayanan cepat sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan pelayanan public, kedua hal inilah menjadi salah satu indikator bagi kita untuk bisa melangkah lebih baik lagi, sehingga capaian secara nasional, bila dibandingkan dengan capaian 2011, mudahmudahan kita berada di capaian rata-rata nasional.

Ini artinya semua jajaran Pemko Medan telah menunjukkan tekad dan keikhlasan untuk bekerja dengan baik. Walikota Medan juga berharap pada 2012 untuk terus membangun kebersamaan dan sinergisitas, agar semua indikator-indikator yang meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dapat terus kita tumbuh kembangkan.

Inilah harapan kita dan tanpa dukungan semua, staf kita tidak bisa melangkah maju, dan kita sudah sepakat tahun 2012 harus lebih baik dari tahun 2011.(ndo)

PT Bank Sumut Favorit Tempat Pembayaran Pajak Medan, BN PT Bank Sumut dan Kanwil Direktorat Jenderal Ditjen Pajak (DJP) Sumut II menandatangani kesepakatan kerjasama dalam pelayanan setoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya.

Kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan Rabu kemarin di Pematangsiantar itu, ditandatangani Dirut Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu dan Ka Kanwil DJP Sumut II, Harta Indra Tarigan, Demikian siaran pers yang diterima BN, Kamis kemarin dari Sekretariatan Direksi Bank Sumut.

Dijelaskannya, kesepakatan kerjasama itu membuktikan Bank Sumut masih menjadi salah satu tempat penerimaan setoran pajak favorit di Sumut, yang ditandai dari tren peningkatan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) setiap tahun.

Hal itu juga tak terlepas dari dukungan seluruh Wajib Pajak (WP) Badan dan WP Orang Pribadi (OP) di Sumut untuk menyetorkan pajaknya ke BUMD terbaik di Indonesia .

Dirut Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu (dua kiri) dan Ka Kanwil DJP Sumut II, Harta Indra Tarigan saling menandatangani kesepakatan kerjasama pelayanan setoran pajak, Rabu di Pematangsiantar.

Pada kesempatan itu, Gus Irawan mengatakan, untuk memberikan pelayanan kepada WP, Bank Sumut sejak tahun 2008 telah bekerjasama dengan Kanwil DJP Sumut I dan II untuk membuka payment point (loket) penerimaan setoran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Loket itu ada di empat wilayah

Sumut I yakni di KPP Pratama Medan Timur, Medan Barat, Medan Belawan dan Binjai, dan delapan di wilayah Sumut II yakni KPP Pratama Pematangsiantar, Tebingtinggi, Rantauprapat, Padangsidempuan, Sibolga, Balige, Kabanjahe dan Kisaran.

Dengan demikian, Bank Sumut merupakan satu-satunya bank di

provinsi ini yang memiliki outlet SSP di KPP Pratama, selain membuka outlet layanan penerimaaan setoran pajak di sejumlah kantor cabangnya.

WP yang menyetorkan pajaknya melalui Bank Sumut per hari sebesar Rp 3,3 miliar.

Pada November 2011, jumlah transaksi pembayaran pajak melalui Bank Sumut mencapai 283.402 SSP. Sedangkan Desember 2011 mencapai 378.380 transaksi SSP, di mana kantor cabang utama Medan meraih pencapaian SSP terbesar yakni 113.233 SSP. Bank Sumut Cabang Utama Medan bahkan, pernah meraih penghargaan Tax Award sebagai bank penerima SSP terbanyak pada tahun 2008 dengan melayani 60.990 SSP dan juga pada tahun 2010.

Untuk mendukung realisasi pengalihan PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah sebagaimana tertuang pada UU No 28/2005., lanjut Gus Irawan Bank Sumut juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah daerah dalam penerimaan dan pengelolaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan.

(AHS)

Perwakilan Jakarta: Suryadi, Medan: Heru Indrabudi, Darta Lubis, Andi Utama Nasution, SE, Wiryanto Hadi, Friyadi, Fernando Meliala. Biro Belawan: Jakfar Latif, Herry Susanto Sitepu, Suriono, Ahmad Muhajir, M. Saleh. Sub Biro Amplas : Saulus Panjaitan. Binjai/Langkat: Munir Rangkuti (Ka.Biro), Sabar Gurusinga, Sulaiman, Mimpin Sitepu, M. Hayat, Ruslan AG, Dedi Nupita Sitepu, Samsul Bukit, Hendera Ginting, T. Zulfikardin, Jumadi, Grensi Ginting. Deli Serdang: Juni Asian Tampubolon SP (Ka.Biro), Sofian Syukri Lubis (Waka Biro), Rukun Tarigan, SH, . Tanah Karo: Farhan Parinduri (Ka. Biro) Sub.Biro Pancur Batu: Friyadi, Amd. M Rizal Effendi Bako,SPdi, . Serdang Bedagai: Ibnu As (Ka.Biro), Raman Adjiman, Suherman. Tebingtinggi: Dirlan Effendi Ritonga (Ka.Biro). P Siantar/Simalungun: Drs Edward Pakpahan (Ka.Biro), Erikson Pakpahan, Drs. Kaliderman Siregar. Batubara:Dasri Tanjung, Eko, S. Asahan/Tanjungbalai: Hamdan Samosir (Ka. Biro), Hariadi, Wahidun. Labuhanbatu: Ihsanul Siddik Daulay, SH (Ka. Biro). Kotapinang/Labusel: Syamsul Siregar, Firman Hasibuan. Aek Kanopan/Labura: Sriwaty Sinuraya (Ka. Biro), L. Parulian Simarmata, SE. Sumbagut: Mhd Syahrul Hasibuan SH, Sutardi, Supendi. Dairi: Mangisi Lumban Gaol (Ka.Biro), Jiki Sagala (Waka Biro), Loedeik Simamora, Meslin Br Sigalingging. Pakpak Bharat: Yusuf Manik (Ka.Biro). P Sidimpuan/Tapsel/Paluta: Sugiono SP (Koordinator), Safruddin Pulungan (Ka. Biro), Muhammad Srg, Baun Aritonang, Hasanuddin Siregar, Ibnu Saad Harahap, Unggul Fahmi Hasibuan. Kotanopan/Madina: -. Padang Lawas Selatan: Ali Akbar (Ka. Biro).Humbang Hasundutan: Mangatur Silaban (Koordinator), Rikardo Simamora (Ka. Biro), Chuharto Simamora, Pardomuan Silaban .Biro Taput: Mangatur Silaban (Ka. Biro) .Biro Tapteng/Sibolga/Nias: - Perwakilan Riau/Kepri: EPP. Ringoringo, SE. Korwil Riau/Kepri: Rudi Sirait. Pekanbaru: Jaraya Garingging, S.Sos. Siak: Nujum Sitepu (Ka.Biro), Jansen Hutahaean, Jaraya Garingging, S.Sos. Pelalawan/Pkl.Kerinci: EPP. Siringoringo (Ka.Biro), Rasiman, Ryan Ade Liany, ST, Andi Usman, Lingkon S. Dumai: Albekri, Tengku Kamaruddin, Belwiyono, MG, Suhartono. Bengkalis: Mahir Ritonga, Misron Tarihoran, Parulian Manurung, Novalis P. Hutahaen, Irwansyah Nasution, Alwi. Rokan Hilir (Rohil): Juminan (Ka.Biro), Basri M Noer, Supryanti, Julientri. Biro Rokan Hulu: -. Biro Kampar: -. Perwakilan Aceh: T Muktarruddin US - . Biro Banda Aceh/Aceh Besar: T Muktarruddin US (Ka. Biro), Ibrahim Yusuf, Afrizal. Biro Pidie/Pidie Jaya: Mahdi Aziz, SHi. Biro Langsa/Aceh Timur: Mustafa M. Adami, Syamsudin Arsyad. Aceh Tamiang: Rudi Kurniawan (Ka Biro), Baihaki Ahyat ST, Ir. Fadly. Biro Aceh Singkil/ Subulussalam: Rahmin Banchin (Ka. Biro), Henri, B,SE, Bolon. Biro Aceh Jaya: Syarkawi. Biro Kutacane: -. Lhokseumawe/Aceh Utara: Abdul Rani, S.Pd, M Suud, Ramli, Sayed Fauzi, Zulkhair - . Biro Blangkejeren/Gayo Lues: Antoni Nasipul. (WARTAWAN BONGKAR NEWS DILENGKAPI IDENTITAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOKS REDAKSI)

30 JAN - 6 FEB 2012 | EDISI 300| THN KE-VII

Wabup: Pembangunan Bertujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelalawan, BN Saat ini, salah satu tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengembangan penanaman modal bagi usaha makro, mikro, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

“Apalagi konstitusi telah mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi bangsa kita”, terang Wakil Bupati Pelalawan Drs. H. Marwan Ibrahim pada wartawan di Pkl. Kerinci, kemarin.

Marwan mengatakan bahwa untuk hal tersebut penanaman modal sudah harus menjadi bagian dari

penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Disamping itu juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dengan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu system perekonomian yang berdaya saing”, bebernya.

Karena itu, sambungnya, tujuan penanaman modal hanya dapat tercapai jika factor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi. Hal ini antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Selain itu, harus adanya penciptaan birokrasi yang efisien disertai dengan kepastian hokum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi dan berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha”, ungkapnya.

Dengan perbaikan di berbagai factor penunjang itu, lanjutnya, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Dan salah satu langkah pemerintah Kab. Pelalawan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah dengan dibentuknya lembaga atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.namun untuk mencapai dan menggapai harapan itu tentu tidak terlepas dari semua sifatnya kerjasama terangnya.(rasiman)

Wakil Bupati Pelalawan Drs. H. Marwan Ibrahim

Penipuan Kembali Semarak di Pelalawan

Masih Ada Sekolah di Pelalawan Lakukan Uang Pungutan Pelalawan, BN Anggota Komisi A DPRD Pelalawan, Eliman Manurung meminta masyarakat untuk mengontrol kinerja guru-guru yang menjalankan tugasnya di Kabupaten Pelalawan Riau. Pasalnya berdasarkan laporan masyarakat ke komisi A banyak guru masih melakukan pemungutan uang di sekolah-sekolah dengan dalih dan bermacam alasan.

"Saya harap masyarakat ikut memantau kinerja guru saat ini, terutama mengenai pugutan uang yang dilakukan terhadap siswa dengan berbagai alasan," ujarnya di tempat kedai jambi pada Rabu (25/01/12) di Pangkalan Kerinci pada wartawan Berdasarkan laporan masyarakat tersebut, Eliman menyampaikan, saat ini masih bayak sekolah yang meminta uang pungutan dengan berbagai alasan, bahkan pemungutan uang di sekolah tersebut dinilai sudah tidak bermoral. Sebab dana bos saat

ini sudah mencukupi untuk menutupi berbagai kebutuhan serta biaya sekolah untuk siswa.

Dalam kesempatan ini Eliman menyampaikan kepada orang tua serta masyarakat untuk lebih tanggap serta segera memberikan laporan pada pihak terkait menyangkut uang pungutan sekolah. Tak hanya itu, Eliman juga merasa gerah dengan ulah pihak sekolah yang secara terangterangan melakukan pemungutan uang di sekolah.

Hal tersebut sangatlah berbeda dengan apa yang diperoleh Komisi A DPRD Pelalawan sewaktu hearing dengan pihak dinas pendidikan Pelalawan. Dalam hearing, semua laporan guru dan dinas pendidikan semuanya baik, bahkan guru juga mengatakan tidak akan ada pungutan apapun. Disini pihak dinas ternyata tidak bisa melakukan kontrol pada pihak sekolah dan kepala sekolah juga tidak punya

komitmen pada putusan yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat, Eliman berjanji akan mendatangi rapat orang tua siswa ke sekolah-sekolah secara diam-diam. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, sebab untuk melancarkan aksi pemungutan uang tersebut berawal dari rapat orang tua wali murid dengan komite sekolah serta majelis guru.

"Tunggu saja, saya akan buktikan sendiri. Kalau kedapatan awas," ancam Eliman.

Dirinya juga berharap kepada guru, karena gaji pokok guru hampir sudah mencapai rata-rata diatas Rp 3 juta.

Diharapkan guru juga memiliki hati nurani serta tidak membohongi siswa dengan berbagai pungutan. "Guru jangan korbankan murid yang akan membangun negara ini kelak," Eliman mengingatkan.(rasiman)

PANGKALAN KERINCI –BN Walaupun sempat mereda beberapa untuk waktu, kupon berhadiah yang dipastikan modus penipuan kini mulai bermunculan kembali model baru. Wargapun diingatkan untuk berhati-hati untuk tidak terpancing mengirimkan sejumlah uang jika menerima kupon undian berhadiah yang mengatas namakan berbagai produk unggulan maupun sejenis chek Demikian dikatakan luwito (40) salah seorang pekerja bagunan di Pangkalan kerinci, Sabtu(28/ 01). luwito pun sembari menunjukkan chek yang mengatasnamakan IR. Prajoko dari PT Kina Balu Perkasa dan merupakan direktur perusahaan ‘’Ini chek yang nyaris meludeskan uang saya jutaan rupiah,’’katanya. kejadian yang sama sebelumnya menimpa joko( 48) warga perumahan graha menemukan file yang dibungkus rapi di sekitar perkarangan rumahnya ternyata file itu ada chek nya senilai 700.juta yang dipastikan sengaja ditebarkan berupa file yang terbungkus rapi di lokasi atau berbagai tempat agar masyarakat mau menghubunginnya.sebab chek itu mirip asli walau itu cek,,bohongan kejadian ini juga di alami arman( 30) buruh banguanan di lintas timur ungkapnya saat itu dirinya sedang istirahat dan melihat sebuah mobil mewah parkir membeli rokok ,,mengherankan si pekerja bangunan ini pas kembali untuk bekerja ketepatan borongan kerjanya ada di dekat rumah,menemukan MAP yang terbungkus rapi,spontan dirinya membuka bungkusan ternyata sejumlah dokumen dan laporan penting,,bahkan check senilai 500.juta.namun dalam kejadiann ini tidak ada yang menjadi korban kerugian sebab checknya tidak di minati oleh nya

kemuadaian cheknya di bakar karna dapat di di duga olehnya adalah kebohongan. lagi lagi modus baru kembali menggemparkan para ibu rumah tangga sebab dalam kemasan ini di temukan dengan modus hadiah undian di adjinomoto Katanya siapa yang menerima kupon ini berhak mendapatkan hadiah 1 unit mobil Nissan Grand Livina. Awalnya memang saya sempat tertarik, namun setelah dikonfirmasi pada nomor telepon yang tercantum saya jadi yakin ini adalah modus penipuan seperti penawaran hadiah kupon produk lainnya yang tidak resmi,’’paparnya. irma,,warga sp 6.desa makmur menambahkan, setelah dihubungi nomor telepon yang tercantum pada kupon yang juga mencantumkan izin dari Depsos RI itu 0821777999 dan 08128888889 dan bercerita panjang lebar, ternyata pelaku meminta dikirimkan belasan juta uang tunai ke rekening pelaku dengan alasan sebagai dana untuk administrasi balik nama kendaraan dan ongkos kirim. ‘’Kalau undian ini benar mana mungkin kita dimintai uang lagi. Jadi saya yakin ini adalah penipuan dan warga yang mendapat kupon di jalan atau di depan rumahnya jangan pernah tergoda,’’ujarnya. Hal yang sama diungkap reny pratlecia pegawai di Kantor Bupati Pelalawan.

Dirinya mengaku mengaku beberapa hari yang lalu juga menemukan kupon serupa di teras rumah dan bukan dalam kemasan Masako dari PT Ajinomoto. ‘’Benar, kami juga menemukan kupon yang sama. Sedangkan kupon yang ditemukan dalam kemasan saja bisa dimainkan orang, apalagi kupon yang jelas-jelas sengaja dilemparkan ke lingkungan rumah warga, inikan modus saja,” kata reny pratlecia( rasiman)

Satpol PP Diminta Sweeping PNS Kedai Kopi PANGKALAN KERINCI –BN Satpol PP kabupaten Pelalawan belakangan ini gencar-gencarnya lakukan razia pekat terhadap penyakit masyarakat seperti halnya tempat porsitusi yang ada di km 2 simpang langgam , terkait warung remang-remang, memang jarang di temukan para PNS Pelalawan namun di masyarakat masih dapat dibina. Mengherankan ternyata bukan hanya di tubuh masyarakat biasa penyakit yang lebih menarik perhatian sejumlah kedai kopi di pangkalan kerinci untuk tempat bermain para PNS pada saat jam kerja.

Sehubungan dengan penegakan disiplin pegawai,dan menurut laporan dari beberapa Masyarakat, Fakta yang ditemukan dilapangan, bahwa pada jam kerja kantor masih banyak aparatur pemerintah daerah baik PNS, honorer mereka yang berpakaian dinas pemda pelalawan keluyuran diluar kantor, baik nongkrong di Warung kopi pada saat jam kerja, atau bahkan berangkat ngantor sudah siang.

Demikian dikatakan Apul ketua LCKI pelalawan, Sabtu (28/01). menurutnya tindakan ini tidak bisa lagi ditolerir, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pelalawan harus mengambil langkah kongkrit untuk penanganannya.

Sementara selama ini kepala daerah juga sudah berkali-kali melakukan upaya menyikapi ini, namun hasil yang diperoleh belum menunjukan hasil yang signifikan, barangkali hal ini sudah merupakan penyakit.

“Jadi obat yang diberikan kepala daerah selama

ini belum menyentuh penyakit tersebut, sehingga penyakitnya masih bugar dan siap untuk menularkan virusnya kepada aparatur yang lain,”katanya.

Masih kata Apul, dapat seharusnya seorang pegawai harus bisa memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat. Bahkan lebih ironisnya para pegawai tersebut terlihgat santai tidak ada beban samasekali, padahal yang dilakukannya sudah melanggar aturan.

“Kita perhatikan ketika kita menemukan hal ini, mereka begitu santainya dan terkesan tanpa beban, padahal pekerjaan di kantor menanti dan masyarakat sedang menunggu pelayanan mereka, yang paling ironis lagi, mereka oknum aparatur pemerintah berbaju dinas ini tidak merasa diperhatikan oleh masyarakat yang sebenarnya sinis melihat keberadaan mereka pada Jam kantor duduk santai minum di warung kopi itu,”terangnya. Untuk itu menurut Aidil sekretaris LCKI, langkah pengobatan yang harus ditempuh, agar aparatur yang memakai baju dinas ini bisa menyadari betul betapa penting dan berharganya mereka saat menjadi aparat negara. “Yang mestinya lebih melayani publik dari pada cekikikan diwarung kopi, perlu digesa segera, karena penyakit indisipliner ini jika makin berkembang dapat berimplikasi kefatalan dalam banyak aspek, terutama pelayanan terhadap masyarakat, jadi sebelum menular lebih jauh perlu untuk di ambil tidakan,”tegasnya. (ringo)

Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus IDI M. Rahim Lubis yang mewakili warga RT 10 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai merasa kesal setelah kembali dari kantor Lurah

Lurah Bangsal Aceh Intimidasi Warga Dumai, BN Sejumlah warga RT 10 Jl. Raya Bukit Timah Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai hingga saat ini tetap tidak mengakui/menerima Sopian sebagai Ketua RT di Kawasan itu dengan alasan melanggar Perda No.04 Tahun 2007 Bab. IV Pasal 26 huruf H. Hal ini juga oleh warga setempat telah menyurati Bapak Walikota Dumai (17 Desember 2011) tentang perihal keberatan warga, namun pihak warga belum ada menerima balasan tanggapan positip.

Diminta penegakan Undang-undang Supermasi Hukum ditegakkan agar untuk ke depan hari dapat dipatuhi maupun dihormati oleh masyarakat karena Negara kita berdasarkan Hukum. M. Rahim Lubis mewakili warga RT 10 didampingi salah seorang wartawan ketika mempertanyakan hal pelanggaran Perda No. 04 Tahun 2007, kepada Lurah Bangsal Aceh, M.Nor B malah mengintimidasi dan menakut-nakuti terkesan tidak menerima aspirasi masyarakat.

Ketua RT Sopian yang secara Hukum telah melanggar aturan menurut keterangan M. Rahim Lubis kepada BN bahwa beliau datang ke kantor Lurah Bangsal Aceh untuk mendapatkan keterangan dan sekaligus memberi masukan bahwa undang-undang itu untuk dipatuhi dan bukan untuk disepelekan.

Dimana menurut Perda yang telah diterbitkan oleh pihak Pemerintah Kota Dumai No. 04 Tahun 2007 Bab IV Pasal 26 Huruf H beberapa point diantaranya adalah . . . pasal 26, point : Calon ketua RT telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun di lingkungan RT setempat dengan tidak terputus-putus dan terdaftar di Kartu Keluarga. Inspektorat Kota Dumai, Inspektur Wawan juga ada mengatakan yang berhak memilih dalam pemilihan ketua RT adalah hanya Kepala Keluarga dan tidak bis diwakilkan. Sosialisasi Hukum tidak dijelaskan sehingga banyak orang yang termainset (terprogram) suasana zaman orde baru.

M. Rahim Lubis mengakui bahwa

pengumpulan tanda tangan dalam surat keberatan warga, secara tegas dikatakannya dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditambahkan beliau bahwa pengumpulan tanda tangan warga ada dua versi : 1. Tanda tangan warga tentang keberatan ketua RT langgar Perda 2. Tanda tangan warga memohon Pemasangan Instalasi Listrik.

Ujar beliau hal ini jangan melarikan fakta seakan melindungi ketua RT Sopian yang secara hukum jelas melanggar aturan.

Beliau juga menghimbau kiranya Camat dan Lurah meninjau kembali daftar nama warga yang berhak memilih pada pemilihan 16 Juni 2011 yang dilaksanakan di Panti Asuhan AlBarkah RT 09 Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan.

Dapat ditambahkan saat pemilihan tersebut antar kandidat calon RT ada membuat surat pernyataan tidak saling menuntut dan bukan pernyataan antar kandidat dengan warga (pemilih).(doer)

Pelalawan, BN Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan Drs. H.Darwis Alkadam, Msi dalam sambutannya menyampaikan bahwa sampai saat sekarang Kabupaten Pelalawan masih banyak membutuhkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan secara merata di setiap kecamatan, sehingga dengan demikian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat terpenuhi. Kekurangan yang dialami saat sekarang tentu saja akan berdampak negatif bagi peningkatan kesehatan masyarakat Pelalawan.

Darwis melanjutkan bahwa tenaga kesehatan di Kabupaten Pelalawan masih dibutuhkan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Dokter Umum yang dimiliki hanya 41 orang, idealnya berjumlah 129 orang. Sehingga terjadi kekurangan sebanyak 88 orang Dokter Umum.

2. Dokter Gigi yang dimiliki hanya 17 Orang, idealnya berjumlah 55 orang. Terjadi kekurangan 38 orang Dokter Gigi.

3. Dokter Spesialis yang dimiliki hanya 8 orang, idealnya berjumlah 19 orang. “ Kesehatan Masyarakat merupakan prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan memberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur puskesmas di seluruh kecamatan, memberikan insentif yang layak bagi tenaga kesehatan, oleh sebab itu berikanlah pelayanan kesehatan dengan prima kepada masyarakat “ tegas Darwis. Diakhir sambutannya Darwis berpesan kepada tenaga kesehatan agar siap ditugaskan dimanapun di Kabupaten Pelalawan dengan menjunjung tinggi sumpah dokter.

Pada kesempatan tersebut Ketua IDI Riau dr.

Nuzelly Husnedi, MARS dalam sambutannya menyambut baik atas pelantikan Kepengurusan IDI Kabupaten Pelalawan yang baru, diharapkan Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) Kabupaten Pelalawan dapat menjalankan tugas yang diamanatkan dengan baik, serta cepat menyesuaikan dengan tugas-tugas baru, sehingga menjadi wadah dalam mengakomodir kepentingan anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pelalawan.

Adapun Pengurus Ikatan Dokter Indonesia yang dilantik lanjut dr. Nuzelly adalah : 1. Ketua : dr.H. Edy Muhamad, SpA 2. Wakil Ketua : dr.H. Anda Citra Utama, SpPD 3. Sekretaris : dr.Hj. Mulziah Effendi, M.Kes 4. Bendahara : dr.T. Yusnila Terakhir Ketua IDI dr. Nuzelly Husnedi menyampaikan pesan agar IDI Pelalawan dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan hendaklah menjunjung tinggi sumpah dan kode etik kedokteran, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa melihat status sosial.

Sementara itu, Bupati Pelalawan H.M.Harris dalam sambutannya menyambutkan bahwa beliau menyambut baik dilantiknya pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pelalawan Periode 2011 s/d 2014. Harris berharap semoga dengan dilantiknya kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) Kabupaten Pelalawan periode 2011 s/d 2014, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pelalawan dapat bekerja lebih baik, serta dapat meningkatkan pengabdian ditengah-tengah masyarakat. (ringo)

30 JAN - 6 PEB 2012 | EDISI 300 | THN KE-VII

Kejari Binjai Endus Dugaan Mark Up Proyek Foto Udara Binjai, BN Maraknya pemberitaan soal kasus dugaan mark-up dan penyimpangan terhadap proyek survey pemutahiran peta dan kordinat georafi melalui pemetaan foto grametri serta pemotretan udara kota Binjai Tahun 2007 yang bernilai Rp.1,3 miliar diakui telah diendus pihak Kejaksaan Negri (Kejari) Binjai Pengakuan tersebut disampaikan sumber BN yang juga staff di Kejaksaan Negri Binjai jum’at ( 20/1),Menurutnya untuk kasus ini pihak kejari Binjai telah meng-agendakan pemanggilan terhadap mantan Kadis Tarukim Binjai dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK),Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pengawas proyek yang dalam pengerjaannya menggunakan dana APBD tahun 2007-2008 Pihaknya berjanji akan menindak lanjuti sekaligus mengembangkan penyelidikan ,bila ada kelompok-kelompok tertentu yang terlibat akan kita panggil dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.

Terungkapnya dugaan markup dan penyimpangan proyek foto udara ini,karena kota Binjai yang teridiri dari 5 kecamatan dan 37 kelurahan tergolong kota kecil tidak realistis menggunakan anggaran sebesar Rp.1,3 miliar ,buktinya kabupat-

Pencurian Sawit Marak di Bangko Pusako P Damar, BN Pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan warga di Pematang Damar, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), beberapa bulan terakhir marak, akibat dari perbuatan kawanan pencurian itu, warga dirugikan jutaan rupiah.

Keterangan yang dihimpun BN dari pemilik dan pekerja lahan perkebunan, kawanan pencuri yang merupakan orang tidak dikenal (OTK), melaksanakan aksinya bermula datang mengaku sebagai pekerja, selanjutnya dengan paksa memanen sawit milik warga.

Warga, atas perbuatan kawanan pencuri itu, tidak dapat berbuat banyak, begitupun peristiwa tersebut dilaporkan warga pemilik kebun, kepada penghulu P Damar, dan pihak penghulu berjanji akan menindak lanjuti laporan warga tersebut.(Jum)

Polres Sergai Tangkap Penulis Togel Sergai, BN Polres Serdang Bedagai berhasil menciduk tersangka penulis judi togel/Kim pada hari Sabtu tanggal (28/1-12) pukul 13.00 Wib di dusun 2 Desa Tarean Kec. Silindak Kabupaten Serdang Bedagai.

Tersangka Dermawan Saragih (38) tahun, barang bukti 3 buah pulpen, 2 buah kertas rekap yang berisikan nomor2 tebakan judi togel, 2 blok kecil berisi angka 3 tebakan, 1 lembar karbon kecil, uang tunai Rp.132.000,- .

Tersangka juga sudah lama dimonitor sebagai penulis judi togel, kemudian Kanit Judi AIPTU SUBONO memimpin Operasionalnya menuju Silindak, setelah diselidiki beberapa saat dan info yang positif, langsung dilakukan pengrebekan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti dari tangan tersangka dengan mudus sedang merekap dan menunggu pemasang atau pembeli judi.

Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai guna proses penyidikan dan pengembangan kebandarnya.

Kapolres menghimbau kepada Warga/masyarakat Sergai untuk tidak turut campur dengan kegiatan perjudian, karena polres Sergai sudah sangat banyak menangkap permasalahan judi. Kasubbag Humas Sergai AKP. ZN Siregar membenarkan penangkapan tersebut. (ibnu)

Terlihat dalam foto, pengurus BRA Aceh Utara sedang mempertanyakan gajinya ke pengurus BRA Pusat di Banda Aceh, Jum'at (27/1).

& &

TRAGIS

en Deli Serdang yang wilayahnya lebih luas dari kota Binjai hanya menggunakan anggaran sebesar Rp.600 juta saja ,berdasarkan perbandingan ini jelas anggaran APBD Rp.1,3 miliar untuk proyek foto udara ini sarat KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme) .” ujar sumber mengingatkan Selain itu terungkapnya dugaan mark-up dan penyelewengan ini diduga karena terjadinya pemotongan anggaran sebesar 60 persen yang disinyalir dilakukan oleh penguasa pada saat itu sehingga pelaksanaan proyek terkesan tidak sesuai dengan SOP (Standard,Operation Prosedure) ,pelaksana pimpro pada

saat itu terkesan dipaksakan untuk merealisasikan proyek tersebut Sementara itu Sejumlah Pengawai Negri Sipil (PNS) yang bertugas dan bekerja di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim ) Pemko Binjai dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengakui bahwa proyek survey pemutahiran peta melalui pemotretan udara yang dananya dari APBD kota Binjai tahun 2007 sebesar Rp.1,3 miliar banyak yang bermasalah Sebenarnya proyek foto udara yang dikelola Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim ) Binjai sarat dengan masalah ,mulai dari rencana ker-

ja sampai dengan realisasi penggunaan anggarannya banyak dijumpai penyimpangan sehingga negara dirugikan ,” ungkap sejumlah PNS yang enggan disebut jati dirinya Jika realisasi pengerjaan proyek ini menggunakan jasa pesawat terbang ,kita yakin alokasi penggunaan waktunya tidak sesuai dengan yang tertera di DPA ,buktinya kabupaten Deli Serdang yang wilayahnya lebih luas dari kota Binjai hanya menggunakan anggaran sebesar Rp.600 juta saja ,berdasarkan perbandingan ini jelas realisasi tindak sesuai dengan anggaran APBD” ungkap mereka.

(MR/MSTP )

Oknum PNS Fungsional Tipu Warga Pakpak Bharat, BN Sembilan warga Pakpak Bharat diduga ditipu oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di jajaran fungsional di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat. Kesembilan warga yang ditipu tersebut adalah Ruslim Manik, Budiman Sinaga, Mestro Situmorang ketiganya warga Desa Salak I, Kecamatan Salak, Naiko Sampang, Samuel Manik dan Mahyu Sembiring ketiganya warga Desa Kecupak II, Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut (PGGS), Juprianto Berutu warga Desa Kecupak I Kecamatan PGGS, Maruli Boangmanalu dan Doma Tumangger keduanya penduduk Desa Bioangmanalu, Kecamatan Salak.

Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut berinisial YB (48) warga Desa Lae Trondi,

Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat beserta rekannya SM (44) warga Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak dan AB (23) warga Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi diduga telah menipu sembilan warga Kabupaten Pakpak Bharat. Penipuan yang dilakukan ketiga oknum tersebut bermoduskan pelatihan/ kursus montir di Medan dengan biaya Rp. 200 ribu per orang dan mengatasnamakan Pemkab Pakpak Bharat. Kegiatan perekrutan dimulai dari bulan Desember lalu dan pada tanggal 20 Januari lalu kesembilan korban tersebut diberangkatkan ke Medan. Rencananya korban akan ditampung oleh AB. Kapolres Pakpak Bharat AKBP. Gieuseppe Reinhard Gultom S.ik melalui Kasat Reskrim AKP. Bonar Silalahi di

ruang kerjanya, Kamis lalu kepada BN menjelaskan, terendusnya kasus penipuan tersebut berawal saat kesembilan korban dititipkan di Panti Rehabilitasi Narkoba di daerah Tanjung Anom dan mereka dipaksa untuk mengakui sebagai pecandu narkoba.

Tidak terima dengan pemaksaan atas pengakuan sebagai pecandu narkoba, lantas salah seorang korban mengadu kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Pakpak Bharat untuk menindaklanjuti penipuan yang dilakukan ketiga oknum tersebut.

"Sementara kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan ketiga oknum dimaksud tengah diperiksa di Mapolres Pakpak Bharat," ungkap Silalahi. (pb.007)

Din Tino Ancam Polisikan Ketua BRA Pusat ke Polda Aceh Banda Aceh,BN Pejabat baru BRA Kabupaten Aceh Utara, Baharuddin alias Din Tino, menngancam akan mempolisikan Ketua BRA Pusat di Banda Aceh, Hanif Asmara, ke Polda Aceh, jika tidak menyelesaikan secara kekeluargaan terkait Surat Keputusan (SK), yang sebelumnya telah dikeluarkan kepada Din Tino, tertanggal 13 Oktober 2011 dengan nomor 303/423/2011, oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Din Tino datang ke kantor BRA Pusat yang kedua kalinya itu, didampingi sejumlah staf BRA Kabupaten Aceh Utara, diterima langsung Kepala Bidang Perumahan BRA Pusat, Muzakkir. Din Tino mempertanyakan persoalan gaji, pasca terbitnya SK dimaksud, selama tiga bulan lalu.

Kepada wartawan, Din Tino didampingi Mukhtar, selaku pembantu ketua BRA yang baru, mengatakan, pihaknya mempertanyakan legalitas SK yang pernah dikeluarkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Pasalnya, selama tiga bulan terakhir terhitung sejak bulan oktober hingga desember 2011 lalu, menurutnya gaji itu belum pernah diterima, bahkan

Ketua BRA Pusat memberikan gaji kepada mantan pejabat lama, Muhammad Yahya alias Amad Blang dan kerabatnya yaitu T. Sani, sebagai Staf Ahli BRA Kabupaten Aceh Utara.

"Selama tiga bulan itu, mereka tetap saja mendapatkan gaji senilai Rp. 58,5 juta.

Sementara, SK untuk jabatan Ketua BRA Aceh Utara, sudah ditunjuk oleh Gubernur Aceh kepada saya secara resmi," katanya.

Kata dia, uang puluhan juta rupiah itu telah dicairkan langsung oleh bagian keuangan BRA Pusat, kepada mantan pejabat lama bersama kronikroninya, katanya.

Dia menyebutkan, hingga kini mantan pejabat lama juga belum mengembalikan seluruh inventaris beserta mobil dinas milik BRA Kabupaten Aceh Utara. Bahkan, sejauh ini perkantoran itu berada di dua lokasi.

"Kami meminta ketua BRA Pusat, untuk memberikan peringatan tegas kepada mantan pejabat lama, agar mengembalikan segala inventaris termasuk gaji pada oktober hingga desember 2011 lalu itu," sebut dia, berharap.

Dia mensinyalir adanya

kongkalikong antara mantan pejabat lama dengan BRA Pusat, soal gaji yang masih mengalir kepada pejabat lama.

Artinya, SK Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, juga terkesan tak dihargai selama ini.

"Aneh sekali sistem administrasi di BRA, orang lain yang jadi ketua, lain lagi yang mendapatkan gaji. Jadi, artinya selama ini saya bekerja sampai memasuki bulan keempat tak bergaji," ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Perumahan BRA Pusat, Muzakkir, mengatakan, Ia belum mengetahui persis puncak permasalahan antara mantan pejabat lama dengan pejabat yang baru. Namun, Ia mengaku akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pimpinannya, Ketua BRA Pusat.

"Persoalan ini akan saya sampaikan dulu ke pimpinan BRA Pusat, sebab, saya juga belum mengetahui seutuhnya persoalan ini. Namun, saya pernah mempertanyakan juga kepada pimpinan terkait hal ini, hanya saja menurut pak ketua, legalitas SK masih diragukan saat itu," ungkapnya . (Afrizal)

Danau Toba Jadi Saksi Bisu

Bendahara Dispenda Labura Tewas Dipelukan Selingkuhan BENDAHARAWAN Dispenda berinisial S. Nasution (41) penduduk kampung pajak Labura tewas dipelukan selingkuhannya pada waktu perayaan imlek disuatu hotel di Parapat.

Informasi yang didapat wartawan dari pihak keluarganya yang menjemput dari Parapat ke Kampung Pajak Labura mengatakan bahwa S. Nasution tewas tenggelam di Danau Toba sewaktu memancing ikan.

Menurut saksi ditempat kejadian mengatakan S. Nasution diduga didorong oleh selingkuhannya dan ditenggelamkan ke danau sehingga

tenggelam dan tidak bisa bernapas lagi.

Sumber dari kepolisian Parapat mengatakan untuk sementara teman selingkuhannya tersebut berinisial B telah ditahan untuk dimintai keterangan seputar kematian S. Nasution.

Salah seorang pegawai dispenda labura BA mengatakan " Pak S. Nasution tewas kemungkinan tenggelam di danau toba sewaktu belajar menyelam, mungkin pada waktu didasar danau ada kerusakan oksigen pada helm pengamannya sehingga tidak bisa bernafas lagi dan tenggelam di danau".

Sewaktu dilakukan pencarian selama 2 jam baru ditemukan mayat tersebut dalam keadaan sudah kaku.

Kemudian dilakukan outopsi di rumah sakit di Parapat untuk mengambil visum.

Mungkin ada kejanggalan dalam kematian tersebut pihak keluarga yang dihubungi wartawan mengatakan mayat tersebut akan dikubur di kampung pajak agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Labura U mengatakan untuk kedepannya setiap SKPD harus memilih bendahara yang benar-benar bisa memajukan

Labura.

Dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan dan setiap PNS harus ditest urinenya agar tidak terlibat narkoba bekerja sama dengan kepolisian sehingga PNS tersebut nantinya bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan diharapkan kinerjanya baik.

Karena apabila PNS yan terlibat narkoba akan menghancurkan Negara ini dan generasi yang akan datang. Untuk itulah bupati harus memilih bawahannya yang benarbenar mampu bekerja, sehat jasmani dan rohani.

(PS)

(FOTO BN/PB.007)

BARANG BUKTI : Tampak Kasat Reskrim Pakpak Bharat AKP. Bonar Silalahi saat memeriksa barang bukti berupa ratusan kayu olahan serta kendaraan pengangkut kayu hasil tangkapan.

Barang bukti diamankan di Mapolres Pakpak Bharat.

Polres Pakpak Bharat Tangkap Pelaku Ilegal Logging Pakpak Bharat, BN Ilegal logging saat ini makin marak diberbagai daerah wilayah Sumut. Satu lagi penangkapan Ilegal Logging berhasil saat operasi rutin Tim Polres Pakpak Bharat yang dipimpin Kabag. Ops. Kompol. Noviman beserta anggota didampingi Ka. Pos Polantas Sukarame Uruk Bripka. Juli Indra SP pada Kamis (26/1) dini hari sekitar pukul 01.00 waktu setempat. Tiga orang terduga pelaku ilegal logging diamankan di Mapolres Pakpak Bharat.

Tiga oknum yang diamankan berinisial R (24) warga Desa Teluk Bakung Kabupaten Langkat serta H (29) dan S (27) warga Dusun V Kebun Baru Hamparan Perak.

Kapolres Pakpak Bharat AKBP. Giueseppe Reinhard Gultom didampingi Wakapolres Kompol. Bulmar Pasaribu dan Kasat Reskrim AKP. Bonar Silalahi kepada BN menjelaskan saat operasi berlangsung Kamis (26/1) dini hari, tim Polres berhasil menangkap pelaku illegal logging dengan modus pemalsuan nomor polisi (nopol) serta kendaraan dinas TNI yang digunakan dalam menjalankan aksinya untuk memuluskan kegiatan ilegal.

"Penangkapan berawal saat satu unit truk jenis colt 120PS berplat dinas TNI 8672-I yang melintas dari arah Aceh Darussalam (NAD) menuju Medan, dihentikan oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata truk tersebut bermuatan kayu jenis damar laut, kayu kapur dan kayu hutan lainnya sebanyak 120 batang dalam bentuk olahan broti dengan ukuran yang bervariasi, jelas Gultom.

"Ketiga oknum tersebut sempat mengaku aparat dan kayu tersebut akan dibawa ke Simpang Merek jalan Medan. Kini, ketiga oknum tersebut ditahan di Mapolres Pakpak Bharat," tambahnya. Saat pemeriksaan ketiga oknum tersebut juga memakai kaos loreng. Ketiga terduga masih dalam proses penyelidikan guna pengembangan. (pb.007)

Pemkab Sergai Tertibkan Galian ‘C’ Ilegal, Eskavator Diamankan Sergai, BN Pemerintah Kab. Serdang Bedagai berhasil menertibkan kegiatan galian “C” ilegal yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Aktivitas galian “C” ilegal tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar lokasi penambangan karena sudah merusak ekosistem lingkungan.

Demikian dikemukakan Sekdakab Serdang Bedagai Drs. H. Haris Fadillah Msi melalui Kabag Humas Drs. H. Mariono, SP kepada wartawan diruang kerjanya di Sai Rampah baru-baru ini.

Hal ini dibuktikan dengan ditertibkannya kegiatan penggalian tanah timbun (tanah merah) berupa pengamanan1 unit alat berat eskavator (backhoe) yang beroperasi di Dusun 1 Desa Pulau Tagor Kec. Serba Jadi Sergai, ucap Kabag Humas Mariono.

Langkah penertiban ini dilaksanakan berdasarkan Perda Kab. Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan dan SK Bupati Sergai Nomor 11/180/2012 tentang pembentukan tim pengawasan dan penegakan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 4 Januari 2012 ujar Kabag Humas Drs. H. Mariono SP. Sebelum dilakukan penertiban, ujarnya, pihak Pemkab Sergai melalui Camat Serba Jadi Sariful Azhar, SH telah melayangkan surat teguran kepada pihak pengusaha untuk menghentikan kegiatan penggalian karena izin usaha telah berakhir pada tanggal 21 Desember tahun 2011 lalu. Namun demikian surat teguran tersebut tidak diindahkan sehingga terpaksa dilakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan yang ilegal tersebut. (Ibnu)

Tersangka Penulis Togel Diciduk Polisi Sergai, BN Polres Sergai berhasil menciduk tersangka penulis judi togel pada hari Rabu tanggal (12/1-12) pukul 21.45 wib di Dusun 1 Desa Kota Tengah Kab. Serdang Bedagai.

Tersangka Hasim (57) tahun, barang bukti 1 buah HP merek Nokia yang berisikan Nomor 2 tebakan, 2 buah buku tapsir mimpi, 2 buah balpoin, 4 lembar kertas berisi angka 2 tebakan judi kim, uang tunai Rp. 325.000,Kronologis, pada waktu team opsnal melaksanakan patroli rutin yang dipimpin Kanit Judi Aiptu Subono telah menemukan langsung perbuatan tersangka sedang menulis atau melayani pembeli judi Kim di dalam rumah kosong.

Kemudian Kanit Judi memerintahkan kepada opsnal agar tersangka dan barang bukti segera diboyong ke Polres. Saat ini tersangka diamankan Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai guna pengembangan perkaranya dan kebandarnya. Kasubbag Humas Polres Serdang Bedagai AKP. ZN. Siregar membenarkan penangkapan tersebut. (Ibnu)

Curi Helm Polisi Resedivis Dimassa Warga Medan, BN Seorang resedivis, Dolly Nasution (32), warga Sunggal, bonyok dihajar massa setelah gagal mencuri helm milik Hery (35), anggota polisi bertugas di Polresta Medan, di Jalan Bangau, Medan Sunggal, Sabtu (29/1) sore kemarin.

Peristiwa pencurian ini berawal saat Hery datang untuk melayat ke rumah duka di Jalan Kasuari, Medan Sunggal."Guru mengaji saya meninggal dunia, kreta ku parkirkan helm kutaruk distang,"ucap Hery mengaku anggota Polisi bertugas Polresta Medan.

Tiba-tiba, muncul pelaku Dolly mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6338 ACC ke arah Jalan Bangau, tanpa basa-basi langsung mengambil helm yang dibawa korban Hery dan mencoba kabur.

Aksi pelaku Dolly dilihat seorang warga yang hendak melayat. Spontan, warga berteriak, langsung bersama korban Hery mencoba mengejar pelaku Dolly. Karena panik akhirnya pelaku Dolly berhasil ditangkap massa dan dihajar hingga babak belur, sebelum diserahkan ke Polsek Medan Sunggal.Kanit Reskrim Polsekta Medan Sunggal AKP Victor Zilliwu membenarkan atas penangkapan tersebut.(Net)

30 JAN - 6 PEB 2012 | EDISI 300 | THN KE-VII

Pembangunan Perpustakaan Berjalan ‘Mulus’ Tanpa Plank Proyek Wakil Bupati Lantik Dirut PDAM Tirta Deli Lubuk Pakam,BN Kehadiran Bandara Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang menjadi Skala Prioritas untuk mendapatkan pelayanan sepenuhnya dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang, disamping pelayanan kepada seluruh masyarakat yang selama ini masih belum terjangkau. Hal ini penting karena kebutuhan air dalam sebuah Bandara Internasional menuntut selain debit air yang cukup juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelayanan air yang berkwalitas.

Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars mengatakan hal tersebut saat mengambil sumpah dan janji serta pelantikan Direktur PDAM Tirta Deli yang baru Wagito ST, menggantikan Fauzan ST. Jumat (27/1) di Balairung Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam, yang dihadiri Wakil Ketua TP PKK Hj Asdiana Zainuddin, Wakil Ketua DPRD H Dwi Andi Sahputra Lubis LC, Muspida, Pimpinan SKPD, Camat sejajaran Pemkab Deli Serdang dan undangan lainnya.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, tugas ini tentu sangat berat, untuk itu kepada Direktur PDAM yang baru harus lebih pro-aktif dalam melakukan koordinasi,komunikasi dan kerjasama dengan berbagai fihak yang terkait bagi kemajuan perusahaan ini, sekaligus ikut mendukung peningkatan pendapatan daerah Deli Serdang.

Wabup juga menekankan agar menjadikan perusahaan PDAM Tirta Deli ini menjadi salah satu perusahaan yang maju dan berkembang, sejalan dengan pertumbuhan pembangunan Deli Serdang sekarang ini sebagai daerah yang telah ditetapkan menjadi kawasan strategis Pembangunan Nasional di wilayah bagian barat, kepada Direktur PDAM Tirta Deli harus juga memahami bahwa kepercayaan pengangkatannya pada hakekatnya dimaksudkan agar dapat melakukan berbagai perubahan nyata dan signifikan, karena setiap pergantian jabatan muncul expektasi luas dari masyarakat akan terjadinya peningkatan dan perbaikan pelayanan.(sof)

Persiapan Pengoperasian Bandara Kualanamu Jadi Fokus Perhatian Lubuk Pakam,BN Persiapan rencana pengoperasian Bandara Kualanamo yang direncanakan pada akhir 2012. menjadi fokus perhatian PT Angkasa Pura II ( Persero) Medan , karenanya sejak Pebruari mendatang PT Angkasa pura akan membuka kantor sekretariat di Bandara Kualanamo demikian juga rumah dinas yang sudah tersedia akan segera ditempati sehingga dapat lebih maksimal dan fokus terhadap rencana pengoperasian bandara tersebut hingga tepat waktu.

Hal itu terungkap ketika Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan menerima Audiensi Kepala Otorita Bandara Wilayah II Rozali Abubakar bersama GM Garuda Indonesia Muchwendi Harahap, DP2 PIU Angkasa Pura Joko Waskito beserta staf, Senin ( 16/1) di ruang kerja Bupati Deli Serdang, di Lubuk Pakam.

Audiensi yang penuh keagraban ini sekaligus meminta bimbingan dan arahan sehubungan dengan rencana pertemuan rutin antar Muspida Sumut, Deli Serrdang , instansi terkait maupun unsur penerbangan, dalam penjelasan kondisi Kualanamu dari projeck Implementation Unit Pembangunan sisi darat dan sisi udara Bandara Kualanamu yang direncanakan diawali Kamis 26 januari 2012 di Medan.

Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan didampingi Asisten II Drs Agus Msi, Kadis Infokom Drs Neken Ketaren, Kadis Cipta karya dan Pertambagan Ir A Haris MM, Kabappeda Ir Irman DJ Oemar Msi, Kabag Hukum H Redwin SH, dalam arahannya menyabut baik upaya-upaya yang dilakukan dalam persiapan rencana pengoperasian Bandara Kualanamu yang memang ditunggu-tunggu seluruh masyarakat, tentu masih banyak sarana pendukung yang harus diperhatikan seperti infrastruktur jalan dan sektorsektor pendukung lainnya.

Karenanya Bupati berharap kepada seluruh instasi terkait dapat melakukan upaya yang maksimal sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga rencana pengoperasian Bandara tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menanggapi rencana pertemuan rutin dengan unsur terkait maupun dari unsur penerbangan itu Bupati menyambut baik rencana ini dan mengingatkan untuk menyertakan unsur Muspida Deli Serdang beserta Satuan Kerja Perangkat Derah terkait.(sof)

Warga Tebingtinggi Sambut Antusias Pemilihan Kepling Tebingtinggi, BN Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lingkungan se Kota Tebingtinggi yang berlangsung selama dua hari dimulai Kamis (26/1) berjalan cukup demokratis mendapat sambutan positif dan antusias warga masyarakat di daerah ini.

Kepedulian warga Tebingtinggi untuk menentukan orang yang dapat dipercaya memegang amanah di lingkungan tempat tinggal masing-masing mulai dijaring, terkesan lebih bergairah bila dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada maupun pemilihan anggota legislatif, di mana banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih dikenal dengan sebutan "Golput".

Pemilihan kepala lingkungan sebagai menyahuti Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 20 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepling di Kota Tebingtinggi dan Perwa Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tupoksi jabatan Badan Kesbang Pol Linmas Kota Tebingtinggi.

Dari lima kecamatan se Tebingtinggi untuk Kecamatan Padang Hulu sebanyak 73 orang Calon Kepling, Kecamatan Padang Hilir sebanyak 46 orang Calon Kepling, Kecamatan Rambutan sebanyak 31 orang calon Kepling, Kecamatan Bajenis sebanyak 70 orang calon Kepling dan Kecamatan Tebingtinggi Kota sebanyak 74 orang calon Kepling.

Sejumlah 294 orang calon kepala lingkungan se Kota Tebingtinggi ikuti pemilihan langsung oleh masyarakat lingkungan masing masing ada yang merupakan calon tunggal dilingkungannya dan ada pula yang harus berkompetisi karena calon yang maju lebih dari seorang. (net)

Sergai, BN Pembangunan Perpustakaan di dua Kecamatan yakni Kec. Dolok Masihul dan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai berjalan “mulus” tanpa plank proyek.

Sehingga tidak diketahui secara pasti siapa rekanan, jumlah dana, sumber dana dan lama pengerjaan perpustakaan tersebut. Pengamatan wartawan Bongkar, bangunan sudah selesai dikerjakan, plank proyek tidak tertera di lokasi bangunan. Para

tukang atau pekerja tidak berada lagi di lokasi bangunan.

Akibat tidak adanya plank proyek saat membangun perpustakaan tersebut pertanyaan dikalangan masyarakat banyak.

Sebab, warga tidak mengetahui secara pasti kantor apa yang sedang dibangun ini.

“Kami tidak tahu bangunan apa yang sedang dibangun pada saat itu. Kami dulu beranggapan bahwa bangunan tersebut adalah madrasyah atau rumah dinas ke-

pala sekolah (Kepsek) karena bangunannya persis disamping rumah sekolah.

Ternyata setelah kami amati bangunan tersebut adalah kantor perpustakaan. Kata salah seorang tokoh masyarakat kepada wartawan Bongkar Jumat (15/1-12).

Dikatakannya, proses bangunan perpustakaan tersebut di mulai sekitar akhir bulan Nopember 2011. Sejak pembangunan dimulai tidak ada plank proyeknya. Sehingga tidak diketahui sia-

pa rekanan dan dari mana sumber dananya dan dari dinas mana penyelenggaranya. ”Kami minta kepada Pemkab Serdang Bedagai atau dinas terkait agar meninjau kembali keabsahan bangunan perpustakaan tersebut. Dan dapat menindak tegas rekanan yang tidak mendirikan plank proyek pada saat membangun perpustakaan tersebut” ungkap tokoh masyarakat.

Sementara itu, renanan yang mengelola perpustakaan tersebut ketika

hendak dikonfirmasi wartawan, tidak berada di lokasi bangunan.

Namun kepala tukang bangunan bernama Jumiran saat ditemui, dilokasi mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah kantor perpustakaan.” Sejak bangunan dimulai, papan proyek tidak ada.

Saya juga tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran dananya dan lama pengerjaannya.

Untuk mengetahui lebih pasti, silahkan konfirmasi kepada rekanannya.” Ucap Jumiran. (Ibnu)

Terkait Pengangkatan Kepling

Lurah Payaroba Diduga Kangkangi Perwal Binjai, BN Beredarnya informasi di kalangan warga lingkungan satu kelurahan Payaroba kecamatan Binjai Barat tentang pengangkatan dan pergantian Kepling (Kepala Lingkungan ) tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 26 Tahun 2011,Kepala Kelurahan Payaroba Samuel Lumban Toruan SH mengatakan, pemberhentian Kepling satu sesuai dengan permohonan masyarakat lingkungan satu ,plus tokoh masyarakat ,LPM kelurahan Payaroba,tanpa campur tangan Lurah dan Camat Menurut Kepling Satu Kasiran ,yang diberhentikan beberapa waktu lalu kepada BN mengatakan, pemberhentian dirinya selaku Kepling dengan alasan tidak jelas dan tidak melalui aturan yang ada,ternyata lurah kelurahan Payaroba mengangkangi SK Walikota Binjai Nomor : 26 Tahun 2011 Dikatakannya pencopotan Kepling Satu secara mendadak disebabkan Lurah mendapat masukan sepihak dan surat permintaan masyarakat lingkungan satu tertanggal 28 juni 2011 prihal permohonan penggantian Kepling I serta surat permintaan

tokoh masyarakat yang diketahui oleh Ketua LPM kelurahan Payaroba Seyogianya Lurah meng-evaluasi surat permintaan penggantian Kepling tersebut ke TKP,jangan hanya menerima sepihak ,” Kebijakan pencopotan sepihak yang dilakukan Lurah ,terbukti mengangkangi dan melanggar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 26 Tahun 2011,” tegas Kasiran kepada BN Ketika warga mempertanyakkan kesalahan apa yang telah diperbuat Kepling tehadap Lurah maupun Pemko Binjai selama menjalan tugas sebagai Kepling ,Lurah kembali berkelit-kelit menjawabnya ,sehingga beberapa warga spontan emosi ,” Masa lurah berpendidikan dan bertitel Sarjana Hukum tidak mampu menjawab secara profesional ,” Ujarnya mengingatkan Paikun yang mewakili Warga lingkungan I mengatakan tetap menolak kebijakan pencopotan sepihak ,karena kasiran selama dua puluh lima tahun menjabat sebagai Kepling tidak pernah terbukti melakukan kesalahan,maka oleh sebab itu tidak ada alas an kasiran diganti secara sepihak ,”

Tegas paikun Pergantian dan pengangkatan Kepling yang baru yang telah dilantik oleh Lurah Payaroba juga tidak mengacu kepada Peraturan Walikota Binjai Nomor : 26 Tahun 2011 buktinya Oknum Kepling yang diangkat dan dilantik terbukti tersandung dalam pasal 17 ayat (1) hurup (d) sangat jelas dikatakan bahwa calon Kepling tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ,sementara Oknum Kepling tersebut jelas dan terbukti melanggar pasal 17 ,” Pengangkatan Kepling tersebut jelas dan terbukti mengangkangi Perwal 16 tahun 2011 ,” tegas warga meenyesalkan sikap Lurah yang mengangkat Kepling tidak sesuai dengan prosedur Lurah Payaroba Samuel Lumbantoruan SH ktika dikonfirmasi BN ,membenarkan adanya surat pemberhentian tugas Kepala Lingkungan Satu (I) Kasiran atas dasar surat permintaan masyarakat tgl 28 Juni 2011 (MSTP/MR)

Wakil Bupati Serdang Bedagai Resmikan Griya Kompos Sergai, BN Wakil Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman meresmikan Griya Kompos kelompok Tani Sari Karya dan dirangkai temu kangen bedah budaya paguyuban puja kesuma Kab. Serdang Bedagai, di Desa Sari Kec. Pegajahan, (24/1-12).

Hadir acari ini hadir ketua GOPTKI Serdang Bedagai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kadis Pertanian dan Peternakan. Setyarno. SP, Kabag Humas Sergai Drs. H. Mariono. SP, Camat Pegajahan Misran. SE, Kepala Desa Suka Sari Kartimin, tokoh masyarakat, Aliansi Pemuda Indonesia, para pengurus dan anggota paguyuban puja kesuma dari 17 Kecamatan se-Kab. Serdang Bedagai.

Rumah pupuk Kompos kelompok Sari Karya tersebut merupakan tanah milik Kartimin yang telah dihibahkan kepada kelompok Tani, kemudian dibangun rumah pupuk kompos oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Serdang Bedagai, dengan luas tanah keseluruhan 15 x 20 meter, dan bangunanya seluas 8 x 10 meter.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Ir. H. Soekirman, menghimbau masyarakat untuk taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) karena sumber dana terbesar yang digunakan untuk pembangunan adalah dari hasil pajak.

Wabup juga mengatakan dengan taat membayar pajak diharap-

kan pemerataan pembangunan dapat dirasakan hingga ke DesaDesa terpencil. Apalagi saat ini desa bukan lagi sebagai bagian bawahan, karena telah memiliki hak atas Angaran Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan untuk pembangunan desa seperti pembangunan jalan, saluran sanitasi desa dan saluran irigasi untuk pertanian. Sebelumnya Wabup H. Soekirman menghadiri temu kangen bedah budaya paguyuban puja kesuma.

Membaurnya warga dari Mabmi dan suku Batak pada acara temu kangen bedah budaya khususnya budaya Jawa tersebut, menandakan bahwa persatuan dan kesatuan di Serdang Bedagai baik. (Ibnu)

Wabup DS Tinjau Pembangunan 4 RKB SMAN 1 Sunggal Deli Serdang,BN Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars menyempatkan diri meninjau pelaksanaan pembangunan 4 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri I Sei Semayang Kecamatan Sunggal lewat Bantuan Bansos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejumlah 3 RKB dan bantuan Komite Sekolah 1 RKB, dalam kunjungan kerja satu hari di Kecamatan Sunggal,Rabu (25/1) didampingi Wakil Ketua TP PKK Ny Hj Asdiana Zainuddin,Anggota DPRD Robinson Sembiring ST,Asisten I H Syafrullah S.Sos MAP, Kadisdikpora H Saadah Lubis SPd MAP,Kadis Infokom Drs Neken Ketaren dan sejumlah pejabat pemkab lainnya dan Camat Sunggal Drs Sariguna Tanjung bersama Muspika.

Wabup H Zainuddin Mars dalam peninjauan itu,dihadapan para guru dan siswa mengatakan membangun dunia pendidikan itu sangat penting karena di era globalisasi yang penuh tantangan ini memerlukan generasi yang berkwalitas dan berkarakter tentu berakhlaq mulia jauh dari hal-hal yang melanggar hukum seperti terlibat narkoba,kita harus bertekad untuk mampu bersaing sejajar dengan kemajuan bangsa lain.Karenanya sekolah ini harus terus dikembangkan dengan pola kebersamaan seperti yang selama ini dilakukan melaui Konsep Cerdas yang dicanangkan Bupati Drs H Amri Tambunan dengan mensinerjikan 3 pilar kekuatan yaitu Pemerintah didukung pihak swasta dan partisipasi masyarakat.

Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri I Sunggal Drs Ramli Siregar menjelaskan bahwa SMA Negeri I Sunggal ini didirikan 6 tahun yang lalu dan mengalami perkembangan yang pesat didorong tingginya minat menjadi siswa di sekolah ini,karena desakan tamatan SMP yang setiap tahunnya di daerah itu mencapai 2300 sedangkan hanya tertampung 268 siswa,meskipun telah memiliki 17 RKB tentu belum memadai,tetapi kita bersyukur berkat pola kebersamaan yang diterapkan ternyata setiap tahunnya mampu membangun 2 RKB ditambah dengan bantuan pihak pemerintah.

Sedangkan kwalitas tamatan dari SMA I Sunggal ini ternyata mampu bersaing dengan sekolah lainnya, karena disekolah ini juga telah dibentuk 1 kelas unggulan yang menerapkan jam belajar hingga pukul 16 sore.Ternyata 40 siswa lulusannya mampu duduk diperguruan tinggi negeri diantaranya masuk di Sekolah Tinggi Administrasi Negara.Yang sangat membanggakan lagi para siswa melalui OSIS nya telah mampu memberi bantuan Zakat,Infaq dan Zakat Mall kepada 190 kaum duafa disekitarnya setiap menghadapi lebaran,dan bantuan tali kasih bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun baru, karena disamping pemberian materi pelajaran juga dibangun karakter yang peduli terhadap sesama, ujar Kasek ini.(sof)

13 Rumah tak Layak Huni di Sunggal Selesai Dibedah

Salahsatu warga menerima kunci dari Wakil Bupati Deliserdang H Zainuddin Mars berikut Surat Hak Tanah dan Surat IMB

Deli Serdang,BN Menyusul 13 unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang selesai dibedah lewat gerakan Bedah 10.000 rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu yang dicanangkan Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan 1 Maret 2011 yang lalu,diserahkan kepada pemiliknya oleh Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars berikut Surat Hak Tanah dan

Surat IMB, pada rangkaian acara Gendang Guro-Guro Aron Mburo Ate Tedeh masyarakat Karo sekaligus pelantikan Pengurus Persadaan Merga Silima diringi lantunan lagu artis Karo Tio Panta Pinem,Rabu ( 25/1) di Lapangan Bola Kaki Pasar IV Sei Semayang Kecamatan Sunggal.

Acara penyerahan 13 kunci rumah secara simbolis oleh Wabup H Zainuddin Mars itu dihadiri Wakil Ketua TP PKK

Deli Serdang Ny H Asdiana Zainuddin,anggota DPRD Robinson Sembiring ST,Asisten I H Syafrullah SSos MAP,Kadis Infokom Drs Neken Ketaren, Kadisdikpora Hj Saadah Lubis SPd MAP,dan sejumlah pejabat pemkab,Camat Sunggal Drs Sariguna Tanjung M.Si beserta Ketua DPC PP Dani Ginting dan undangan lainnya.

Wabup H Zainuddin Mars pada acara itu menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tulus melihat kebersamaan yang terbangun di daerah ini,terlebih bagi komunitas etnis karo yang mampu mempererat rasa kebersamaan lewat seni dan budaya bangsa sebagai warisan nenek moyang kita dahulu,terlebih di tengah-tengah derasnya tantangan globalisasi sekarang ini.

Kebersamaan yang ditunjukkan ini tentu merupakan gambaran betapa besarnya dukungan bagi percepatan pembangunan yang selama ini dilakukan lewat pola kebersamaan bersinerginya 3 pilar kekuatan yaitu Pemerintah didukung pihak swasta dan partisipasi masyarakat,sehingga

telah membuahkan hasil dengan tercatatnya Kabupaten Deli Serdang di tingkat Nasional sebagai kabupaten yang berprestasi khususnya dibidang pendidikan,infrastruktur,dan berbagai bidang lainnya.

Demikian juga dengan gerakan bedah 10.000 rumah tidak layak huni,kata Wabup telah menyebar diwilayah Deli Serdang,termasuk di Kecamatan Sunggal sudah mencapai 35 unit benar –benar menjadi rumah layak huni bagi masyarakat kita yang kurang mampu.Tentu kepada mereka diharapkan dapat memelihara dan menjaganya serta menjadi motivasi untuk lebih giat bekerja menyongsong masa depan yang lebih baik lagi.

Wabup juga mengapresiasi pelaksanaan acara Guro-Guro Aron masyarakat Karo yang mampu menggerakkan generasi muda untuk mengenal seni dan budayanya,tentu kegiatan seperti ini harus dilestarikan dengan mengagendakan kegiatan ini setiap tahunnya,demikian juga dengan dilantiknya Persadaan Merga Silima dapat memberi kontribu-

si bagi percepatan pembangunan kedepan,harap Wabup.

Tokoh masyarakat yang juga Ketua Persadaan Merga Silima Kesatria Tarigan SH MHum didampingi Sekretaris Daud Barus SE dan Bendahara Laisi Ginting SKM,menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Deli Serdang yang telah menggerakkan berbagai pembangunan hingga ke pedesaan termasuk pembangunan seni budaya yang dapat mempererat kebersamaan dan rasa persaudaraan di tengahtengah masyarakat sehingga menjadi modal kekuatan bagi upaya percepatan pembangunan di daerah ini.

Sementara Camat Sariguna Tanjung mengatakan bahwa pelaksanaan bedah rumah dilaksanakan secara bertahap yang pada awalnya menyelesaikan 22 unit kemudian tahap kedua 13 unit dan saat ini sedang dalam pembedahan 15 unit rumah yang sebentar lagi akan diserahkan kepada saudara-saudara kita tersebut sehingga mereka dapat menikmati rumah yang benar-benar layak huni.(sof)

30 JAN - 6 FEB 2012 | EDISI 300| THN KE-VII

Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerja 2012

Warga Tangkap Truk Pengangkut Kayu di Simalungun SIMALUNGUN, BN Warga di Dusun Tambun Marisi, Nagori Dolok Huluan, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, Kamis lalu ‘menangkap’ truk Fuso nopol BB 8294 LB dan truk kingkong tanpa nopol, berisi puluhan batang kayu.

Saat ditanyai, kedua sopir truk beserta kernetnya berhasil kabur. Sehingga warga langsung menahan kedua truk yang dicurigai membawa kayu-kayu curian tersebut.

Salah seorang warga bermarga Munthe menyebutkan, selama satu tahun terakhir sering truk - truk bermuatan kayu melintas dari daerah mereka. Lalu warga merasa curiga ada aktifitas penebangan kayu liar disekitar tempat tinggal mereka.

Apalagi mengingat kondisi banyak kayu sembarang yang tumbuh subur di sekitar DaerahAliran Sungai (DAS) di Nagori Dolok Huluan. “Warga telah menyampaikan hal itu pada Pangulu Nagori Dolok Huluan dan Polsek Raya. Karena tak ada tanggapan, akhirnya warga terpaksa bertindak mencegah adanya penebangan kayu tersebut,” ujarnya.

Warga juga berencana tak akan menyerahkan kayu-kayu dan kedua kendaraan itu. Terkecuali polisi berhasil menangkap pelaku pencurian serta komplotan yang terlibat dalam aktiftas penebangan kayu itu.

Diketahui kayu-kayu rambahan liar itu berasal dari Dusun 7, Kampung Baru, Nagori Dolok Huluan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Saat ditelusuri, ternyata memang dijadikan lokasi penabangan pohon yang berada di DAS. Warga Dusun 7, Kampung Baru,A Purba menyebutkan, selama ini warga sudah t resah dengan aktifitas perambahan yang hanya berjarak sekitar puluhan meter dari pemukiman warga. Selain bisingnya suara sinsaw, selama ini pengusaha dinilai tidak memikirkan efek dari perambahan, yan dapat mengakibatkan terjadi banjir dan erosi.

Informasi terakhir, puluhan kayu tersebut masih di dalam bak kedua truk tersebut. Warga telah menurunkan beberapa kayu balok tersebut, termasuk melaporkan pada pihak yang berwajib. Petugas Sat Reskrim Polres Simalungun yang tiba di lokasi mengamankan kedua kendaraan tersebut. (ps-01)

Perumahan PNS Terganjal Sertifikat SIMALUNGUN, BN Pembangunan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Simalungun belum dapat direalisasikan tahun ini, karena lahan untuk pembangunan belum bersertifikat.

Padahal rencana pembangunan perumahan tersebut sudah 4 tahun lalu.Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman, dan Pertambangan Energi (Tarukimtamben) Pemkab Simalungun, Topot Saragih mengatakan, pembangunan perumahan PNS di Kecamatan Panei belum dapat direalisasikan tahun ini karena lahannya belum bersertifikat. Pemkab Simalungun khawatir nantinya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

“Lahan untuk perumahan PNS Pemkab Simalungun di Kecamatan Raya dan Panei merupakan aset pemerintah daerah.

Namun, sampai saat ini belum disertifikatkan, sehingga pembangunan perumahan bagi PNS belum dapat dilaksanakan oleh pengembang (developer),” ujar Topot,kemarin. Dia menambahkan lokasi perumahan PNS Pemkab Simalungun sebelumnya direncanakan di Pematang Raya, Kecamatan Raya dan di Batu 20,Kecamatan Panei. Saat ini lahannya kosong dan merupakan aset Pemkab Simalungun. Topot menambahkan untuk tahap awal Pemkab Simalungun berencana membangun sekitar 500 unit perumahan PNS. Rencana pembangunan perumahan PNS Pemkab Simalungun itu diwacanakan pasca perpindahan ibu kota dan kantor pemerintahan ke Pematang Raya,Kecamatan Raya.

Topot mengakui, pembangunan perumahan PNS Pemkab Simalungun, sebenarnya sangat mendesak, sebab setelah perpindahan ibu kota Kabupaten Simalungun ke Pematang Raya, jarak tempuh antara kantor dan rumah PNS cukup jauh. Diketahui, sebagian besar PNS masih bertempat tinggal di Pematangsiantar.

Salah seorang PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, J Saragih,47,mengatakan,pihaknyasudahcukuplamamenantikan realisasi pembangunan perumahan PNS yang lokasinya dekat dengan ibu kota kabupaten, Pematang Raya. “Kami sudah lamamenantikanpembangunanperumahanPNSyanglokasinya disebut-sebut dekat dengan ibu kota kabupaten Pematang Raya.Padahal dengan adanya perumahan yang dekat dengan kantor bupati, kami bisa menghemat biaya transportasi untuk kerja,” ujar Saragih.

Sementara itu, anggota DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani mengharapkan, Pemkab Simalungun segera mengurus sertifikat lahan aset pemerintah daerah,khususnya lahan yang akandijadikanperumahanPNS.Dengandemikian,pembangunan perumahan PNS dapat direalisasikan secepatnya. “Pemkab Simalungun harus serius dalam pembuatan sertifikat lahan perumahan PNS di Kecamatan Raya dan Panei,sehingga pembangunan perumahan PNS itu tidak terlalu lama tertundatunda,” tandas Timbul. Politisi Partai Golkar itu menambahkan keberadaan perumahan PNS, baik di Kecamatan Panei maupun Kecamatan Raya,sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Diharapkan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(ps-01)

PAKS Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Adakan Silahturrahmi Simalungun, BN Bertempat di rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun Jl. Suri-Suri Pematangsiantar, pengurus Pangajian Akbar Keluarga Sakinah (PAKS) Kabupaten Simalungun mengadakan silahturrahmi dengan para pengurus PAKS kecamatan se-Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan program kerja tahun 2012, Kamis, 26/01/2012.

Mengawali acara silahturrahmi tersebut para pengurus PAKS Kabupaten Simalungun bersama kecamatan menyanyikan mars PAKS yang dipimpin oleh Masniar Saragih yang dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan PAKS selama tahun 2011 yang disampaikan oleh sekretaris Arbiah Purba SAg. Dalam laporan tersebut, Arbiah mengatakan bahwa sejak terbentuknya PAKS di Kabupaten Simalungun telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya melaksanakan

perwiridan akbar di kecamatan-kecamatan secara bergantian dalam 3 bulan sekali dalam rangka pembinaan spritual kepada para anggota dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Ketua Umum PAKS Kabupaten Simalungun Hj Nuriaty Damanik SH dalam bimbingan dan arahannya mengatakan bahwa PAKS di kabupaten Simalungun terbentuk berdasarkan Pancasila dan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ajaran Islam. “PAKS tidak tertutup untuk semua masyarakat, karena PAKS adalah organisasi sosial, untuk menyatukan kaum ibu di daerah ini yang bergariskan Islam”, katanya.

Dalam menyusun program kerja tahun 2012, Hj Nuriaty Damanik SH yang juga selaku Wakil Bupati Simalungun mengharapkan kepada para pengurus memberikan berbagai masukan maupun saran, sehingga program kerja yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat baik untuk

PAKS sendiri maupun kepada para anggota.

Nuriaty juga mengajak kepada kaum Ibu di daerah ini untuk senantiasa melakukan kebaikan kebaikan dengan keikhlasan dan menerapkan semboyan Habonaron Do Bona yakni sumber awalnya adalah kebenaran.

“Mari sama-sama kita melakukan kegiatankegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan masyarakat”, tambahnya.

Selain itu, Nuriaty juga menghimbau kepada seluruh anggota PAKS untuk meningkatkan kerjasama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Dia mencontohkan, untuk membantu pembangunan mesjid misalnya didapat dilakukan dengan cara menabung Rp. 1.000,- per-anggota. “Seperti yang dilakukan oleh PAKS Kecamatan Raya Kahean melalui gerakan menabung Rp. 1.000,- per anggota, dari gerakan mereka

berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 3,4 juta untuk membantu pembangunan mesjid Agung Al-Munawwaroh”, ungkapnya.

Diakhir bimbingan dan arahannya, Nuriaty menyampaikan beberapa hal untuk di masukkan dalam program kerja PAKS tahun 2012 diantaranya untuk daerah Simalungun atas dilakukan penataan anggota PAKS dan para pengurus di Kecamatan agar melakukan kegiatankegiatan untuk peningkatan SDM bagi masyarakat serta menggalakkan gerakan menabung Rp. 1.000,- untuk kegiatankegiatan sosial seperti membantu keluarga yang kurang mampu.

Hadir dalam acara silahturrahmi keluarga besar PAKS tersebut pengurus PAKS kecamatan Siantar, Tapian Dolok, Gunung Malela, Gunung Maligas, Bandar, Pane, Panombeian Pane, dan Raya Kahean. (ps-01)

Kota Siantar Rawan Macet

Polres Siantar Kawal Sidang Lapangan Kasus Sengketa Tanah

PEMATANGSIANTAR, BN Masalah arus lalu lintas di Kota Pematangsiantar sudah selayaknya mendapat perhatian serius.

Pasalnya tingkat kemacetan yang terjadi bukan hanya di pusat kota seperti Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo. Namun kondisi yang sama juga terjadi di beberapa ruas jalan lain.

Kemacetan terjadi khususnya pada saat jam pulang sekolah. Seperti di Jalan Radjamin Purba, depan SMP Negeri 2 Kota Pematangsiantar, saat para siswa pulang sekolah, Kamis lalu. Hal serupa juga terjadi di Jalan Bali depan sekolah MAN Negeri, dan Jalan Kartini, depan Yayasan Taman Siswa (Tamsis).

Kondisi ini diperparah dengan tak adanya petugas yang mengatur arus lalu lintas.

Kemacetan juga diperparah akibat sikap dari supir angkutan kota (angkot) yang semaunya memberhentikan kendaraan menunggu para pelajar yang akan pulang.

Bahkan tak jarang, para supir ini nekad

PEMATANGSIANTAR, BN Sidang lapangan sengketa tanah antara Badan Kenaziran Masjid Nurul Hikmah dengan pemilik Hotel Medan, di Jalan Cipto, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Selasa lalu, dikawal Polres Kota Pematangsiantar.

Diketahui ada sekitar 50 orang personil yang diturunkan. Bahkan Kapolres Kota Pematangsiantar, AKBP Alberd Sianipar turun langsung ke lokasi.

Sidang lapangan ini dipimpinan Ketua Majelis Hakim, Dinahayati, didampingi aggota As'ad Rahim lubis, dan panitera Marwan Panitera Sibarani sekira pukul 10.00 WIB. Dinahayati dan As'ad langsung meminta agar penggugat (pihak Masjid Nuruk Hikmah) menunjukkan lokasi yang dipermasalahkan, untuk dilakukan pengukuran.

Efi Risa Harahap, selaku kuasa hukum penggugat yang membawa peta tanah lalu mendampingi hakim meninjau batas batas tanah mulai arah barat, timur, selatan dan utara.

Menurutnya, yang menjadi permasalahan adalah tanah dibagian timur atau bagian belakang dan bagian barat mesjid yang berbatasan dengan hotel Medan milik Dolina Leo. Sesuai peta itu, Dolina Leo dinilai telah mencaplok tanah di bagian belakang masjid sepanjang 40 x 11 meter. Lalu mendirikan bangunan hotel di tempat itu.

Efi Risa Harahap menjelaskan, masjid dibangun sejak tahun 1920 dan dulunya diberi nama Masjid Raja Cipto atau Masjid Kampung Keling. Pada tahun 2008 lalu, melalui musyawarah pengurus/nazir masjid, berganti nama menjadi Masjid Nurul Hikmah.

Sedangkan lahan yang dimiliki adalah hasil wakaf dari almarhum S Muhammad Noor Marican yang luasnya 1500 m2. Untuk menguatkan kepemilikan lahan, tahun 1953 kenaziran dan masyarakat membuat peta tanah ke BPN Pematangsiantar atau dahulu disebut Penunjuk Umum Pekerjaan (PUP) Kota Pematangsiantar.

Berikutnya tahun 1987 Madrasah Nurul Iman dirobohkan. Sejak dirobohkan atau mulai tahun 1990, tergugat mulai mendirikan bangunan di atas tanah milik penggugat-penggugat atau persis di sebelah selatan belakang atau eks bangunan Madrasah Nurul Iman.

"Karena peta tanahnya sempat hilang, pihak Masjid sempat mendiamkannya. Namun setelah peta ditemukan tahun 2008 lalu, akhirnya memberanikan diri untuk membuat pengaduan terkait sengketa lahan itu," kata Efi, dan menyebut, bagian level bangunan hotel yang belum memiliki IMB itu telah masuk ke lahan kliennya. Sementara Marolop Sinaga, kuasa hukum tergugat saat diminta hakim tanggapannya mengatakan, sudah menuangkan jawaban dalam persidangan,. Sehingga dirinya enggan berkomentar dalam sidang lapangan kali ini.

Usai berkonsultasi, hakim dan penasehat hukum kedua belah pihak sepakat sidang akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar pada 30 Januari mendatang.

Kapolres Pematangsiantar, AKBP Alberd Sianipar, saat ditemui dilokasi mengatakan, pihaknya melakukan pengawalan sidang lapangan ini untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan. (ps-01)

mengambil jalur hingga ke tengah badan jalan, sehingga kendaraan yang melintas dari arah lain tak bisa lewat. Akibatnya antrian panjang kendaraan hingga menyebabkan kemacetan.

T Sibarani, salah seorang pengguna jalan mengeluhkan kondisi seperti ini.

Menurutnya, kemacetan saat jam sekolah berakhir sudah sering terjadi, namun terkesan diabaikan begitu saja oleh pihak berwenang.

"Kita sebagai pengguna jalan terganggu jika macet setiap hari, dan terpaksa harus sabar menunggu," ujarnya. (ps-01)

Keluarga Pasien Nilai RS Tiara Siantar Tak Profesional PEMATANGSIANTAR, BN Rumah Sakit Tiara di Jalan Menambin Siregar, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, dinilai tak profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pasalnya, sehari setelah dinyatakan sembuh, bagian kepala pasien justru membusuk.

Kekecewaan ini diungkapkan Herlin boru Garingging, ibu dari Alvionita Purba (15) korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas), yang mendapat perawatan di rumah sakit tersebut, saat ditemui Selasa 24 Januari 2012. Dia menceritakan, karena mengalami laka lantas, Minggu 15 Januari 2012 lalu, putrinya dibawa ke RS Tiara.

Sejak awal masuk rumah sakit, pihak keluarganya sudah meminta agar dilakukan scanning pada bagian kepala yang luka. Namun, menurut Herlin, dr Farida yang merawat putrinya beralasan tidak perlu di scanning, karena saat itu tidak muntah.

"Pihak rumah sakit menyatakan, kalau tidak muntah tidak berbahaya, sehingga tak perlu di scanning," ujarnya.

Namun satu hari menjelang pulang, pihak rumah sakit menawarkan agar kepala putri pertamanya itu discanning di rumah sakit lain.

Permintaan itu kata Herlin ditolak karena saat itu rumah sakit juga sudah menyatakan luka dibagian kepala sembuh dan sudah bisa dibawa pulang.

Herlin menambahkan, setelah membayar biaya perawatan sebesar Rp 3,3 juta lebih, Kamis lalu, Herlin membawa putrinya pulang ke rumahnya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane. Kecamatan Siantar Utara. Namun, kepala putrinya kembali mengeluarkan darah bercampur nanah.

Bersama suaminya, Alfredo Purba, lalu membawa putrinya ke bidan dekat. Setelah dibersihkan, bidan tersebut menyatakan luka di kepala sudah membusuk dan jahitannya lepas.

Bidan juga meminta mereka agar segera membawanya ke rumah sakit.

Karena sudah tidak percaya dengan RS Tiara, keluarga memutuskan membawa Alvionita ke Rumah Sakit Vita Insani di Jalan Merdeka.Penjelasan dari dokter yang melakukan pemeriksaan, ternyata luka di kepala anaknya membusuk, bahkan masih ada tertinggal pasir.

“Hasil pemeriksaan RS Vita Insani, tengkorak kepala anak saya juga retak sehingga harus dioperasi,” paparnya.

Dia juga menyayangkan tindakan RSTiara yang tidak profesional, dinilai membahayakan keselamatan putrinya. Herlin mengaku sudah mendatangi RS Tiara untuk mempertanyakan masalah itu.

Namun, pihak rumah sakit justru menyalahkan mereka, karena tidak membawa anaknya ke RS Tiara ketika mengalami pendarahan. Pihak rumah sakit menurutnya hanya menyampaikan permintaan maaf atas keteledoran mereka.

Keterangan dari RS Tiara melalui Dewi, salah

satu perawat yang ditemui, mengatakan, pihaknya sudah membersihkan luka di kepala Alvionita dengan cara menyemprotnya. Dia berdalih, pihaknya sudah menganjurkan agar dilakukan scanning, tapi tidak disetujui pihak keluarga pasien.

"Kalau tidak discanning, kami tidak bisa melihat apakah masih ada pasir dikepala anak itu," ujarnya, saat didampingi pemilik RS Tiara, yang hanya terdiam.

Dewi juga mempersalahkan keluarga pasien yang tidak membawa kembali ke RS Tiara setelah mengalami pendarahan. Dikatakan, rumah sakit memperbolehkan pasiennya pulang karena hasil diagnosa, Alvionita sudah sehat. Anehnya, Dewi menyebut meski sudah dinyakatakan sehat, secara medis masih ada kemungkinan kepala anak itu membusuk.

Meski sudah meminta maaf, namun RS Tiara menurut Dewi enggan memberikan ganti rugi pada keluarga pasien. Dia berdalih, pihaknya akan membantu pihak keluarga dalam pengurusan asuransi dari Jasa Raharja. (ps-01)

30 JAN - 6 PEB 2012 | EDISI 300 | THN KE-VII

Tagam Sinaga akan Digantikan Monang Situmorang Medan, BN Jabatan Kapolresta Medan yang kini diemban Kombes Pol Tagam Sinaga akan segera digantikan Kombes Pol. Drs Monang Situmorang SH, MSi (Dir Pamobvit Polda Riau).

Tagam Sinaga akan duduk di jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter (Pidana Tertentu) Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti 2012).

Mutasi ini adalah satu di antara serangkaian mutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menangah (Pamen) yang dilakukan Mabes Polri.

Selain jabatan Kapolresta Medan, akan turut dimutasi Wakapoldasu Brigjen Pol. Drs. Sahala Alagan yang akan pindah ke Mabes Polri (pension). Posisi yang ditinggalkan Sahala akan digantikan Brigjen Pol. Drs Cornelis Hutagaol (Analis Kebijakan Utama Bidang Politik Baintelkam Polri).

Begitu juga dengan Direktur Lalulintas Poldasu Kombes Pol. Drs. Bambang Sukamto SH, MH dimutasi ke jabatan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimpi Polri Lemdikpol digantikan Kombes Pol. Drs. M Arkan Hamzah yang sebelumnya menjabat Kasubdit Patwal Dit Sabhara Baharkam Polri.

Mantan pejabat Poldasu yang ikut dimutasi adalah Kombes Pol Drs Agus Andrianto, sebelumnya menjabat Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti 2012).

Kombes Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan MSI, Dirreskrimum Polda Jawa Barat dimutasi ke jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti 2012).

Kapolres Tanah Karo, AKBP Drs. Ignatius Agung Prasetyoko SH, MH dapat jabatan baru sebagai Wadir Resnarkoba Polda Jambi. Ignatius akan digantikan oleh AKBP Marcelino Sampouw SH,Sik MT (Kabagdikla Pusdik Lantas Lemdikpol).

Sedangkan Kapolres Langkat dijabat AKBP Leonardus Eric Bhismo, Kapolres Nias Selatan AKBP Juliat Permadi Wibowo, Kapolres Asahan AKBP Yustan Alfiani, Kapolres Dairi AKBP Enggar Pareanom S.(int)

PMI Batubara Kembangkan PMR di Sekolah Batubara, BN Palang Merah Indonesia (PMI) Batubara berusaha mengembangkan Palang Merah Remaja (PMR) pada setiap sekolah tujuh kecamatan daerah itu. Ini merupakan program PMI yang ditetapkan sebelumnya.

Kepala Markas PMI Batubara M Ali menjelaskan, Rabu (25/1), PMI yang dipimpin dr Jhonlihar Purba M Kes melakukan audiensi ke jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Batubara di Kantor Perupuk.

Audiensi itu diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Drs Aladin didasmping kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT) tujuh kecamatan yang ada.

Program yang disampaikan PMI Batubara tersebut disambut positif oleh Dinas Pendidikan. Untuk itu, dalam waktu dekat PMI akan menggelar sosialisasi PMI ke setiap sekolah melalui UPT Dinas Pendidikan setiap kecamatan.

Ini program sangat bagus mengingat salah satu manfaat dan tujuan PMI adalah antisipasi kekurangan darah bagi penderita. Tahap awal, akan digelar donor darah pada 31 Januari mendatang, ujar M Ali. (Net)

Jadikan Anggota Karang Taruna Lebih Mandiri Tebingtinggi, BN Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Tebing Tinggi, Kaharuddin Nasution (25), dianggap calon kuat sebagai Ketua Karang Taruna priode 2012-2017.

Pria kelahiran 13 Juli 1987 dan tinggal di Jalan Persatuan, Kelurahan Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi ini, punya segudang pengalaman organisasi seperti pernah menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Gambir tahun 2006-2007. Menjabat sebagai Bendahara Karang Taruna Kecamatan Tebing Tinggi Kota, periode 2009-2010 dan Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Tebing Tinggi 2010 hingga sekarang, serta Ketua Tagana Kota Tebing Tinggi 2011 sampai saat ini.

“Sosok muda yang paling dibutuhkan untuk menjadi ketua karang taruna periode mendatang, karena sosok mudalah yang saat ini harus diberi kepercayaan bisa memimpin sebuah organisasi seperti karang taruna,” jelas Kaharuddin yang akrab disapa Gaban.(Net)

Atraksi Barongsai Meriahkan Tahun Baru Imlek Perdagangan, BN Perayaan tahun baru Imlek 2563 di Kota Perdagangan Kecamatan Bandar Simalungun diwarnai atraksi Barongsai dari Kota Tebing Tinggi yang menghibur warga setempat, Rabu (25/1).

Pantauan wartawan sejak pagi hingga sore warga berduyun-duyun menyaksikan atraksi Barongsai di Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Kartni untuk mengambil angpao yang digantung di atas pintu rumah dan rumah toko (ruko) di sepanjang jalan protokol itu, hingga membuat arus lalulintas menjadi macet karena antusiasnya warga yang ingin menyaksikan kesenian budaya etnis Tionghoa itu.

Salah seorang pemilik ruko ketika ditemui menyatakan, sejak beberapa tahun belakangan ini setiap perayaan tahun baru Imlek di Perdagangan dihibur atraksi Barongsai dengan mengeliingi Kota Perdagangan.

Selain menghibur warga, atraksi Barongsai juga mendatangi setiap ruko dan perumahan warga etnis Tionghoa yang sudah menyiapkan angpao di atas pintu rumah.

Sesuai kepercayaan warga etnis Tionghoa,mengundang Barongsai untuk masuk ke dalam rumah mereka dapat mengusir roh-roh jahat serta dipercaya dapat mendatangkan rezeki,ujar pemilik ruko yang enggan disebut namanya.

Sugeng dan Fitri Lestari kepada wartawan menyatakan, mereka datang dari Bandar Jawa ke Kota Perdagangan dengan membawa kedua anaknya hanya ingin menyaksikan atraksi barongsai.

"Setiap tahun baru Imlek kita tau kalau ada pertunjukan Barongsai, kita datang membawa anak-anak untuk melihatnya bersama dengan warga lainnya," katanya. (Int)

Ketua DPRD Sumut : H. Saleh Bangun

Tahun 2012 Pemerintah Daerah Sumut Harus Dapat Mengurangi Angka Kemiskinan Medan, BN Seiring dengan telah berjalannya APBD tahun anggaran 2012, yang sudah memasuki satu bulan berjalan, maka satu harapan terbesar yang disampaikan Ketua DPRD Sumut H. Saleh Bangun kepada pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, adalah agar prioritas pembangunan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dapat diwujudkan.

Menurut H.Saleh Bangun, hal ini perlu ditegaskan kembali kepada Pemprovsu, selaku perpanjangan dari pemerintah pusat, karena sesuai amanat dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 di Arena Pekan Raya Jakarta, belum lama ini, yang menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah.

Pada kesempatan itu, Presiden SBY berharap untuk tahun 2012, target angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen dapat tercapai, sehingga perhatian khusus harus dilaku-

kan oleh para kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota dan para Legislatif Daerah sebagai mitra pemerintah, agar penduduk miskin dapat berkurang di daerah masing-masing.

Dalam RKP 2012 lalu, yang mengambil tema tahun kerja dan peningkatan prestasi, menurut H. Saleh Bangun saat ini pemerintah pusat sedang menyusun cetak biru untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau dalam pembangunan ekonomi kita mengenal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka untuk pengurangan kemiskinan ini, pemerintah akan meluncurkan Masterplan Percepatan Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Oleh karena itu, kita berharap pemerintah daerah provinsi Sumut melalui Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho terus bersinergi dengan semua pihak terkait, seperti dunia usaha, perguruan tinggi dan elemen masyarakat seperti KSM dan Ormas, supaya

dapat dilibatkan, agar penekanan terhadap ideologi mengurangi kemiskinan ini yang merupakan salah satu dari direktif Presiden SBY dapat dilaksanakan dan menjadi tujuan pembangunan di daerah Sumatera Utara.

Kata Saleh, "sepertinya sudah saatnya kita di Sumatera Utara ini untuk bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Jika memang diperlukan satu payung hukum terkait percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, maka kita di DPRD Sumut siap bekerjasama dengan Pemprovsu agar semua program-program dari pemerintah pusat bisa dilaksanakan dengan baik melalui peraturan daerah, tersebut." ujarnya.

Dalam akhir wawancaranya Saleh bangun juga menegaskan bahwa salah satu ajakan presiden SBY kepada semua Gubernur, Bupati/walikota dan ketua DPRD provinsi, adalah untuk bersama-sama mengontrol biaya rutin, belanja pegawai, dan kita hindari pemborosan anggaran daerah apalagi korupsi anggaran.

Darni Resmikan Rumah Anti Gempa Banda Aceh, BN Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. DR. H. Darni M. Daud, MA, rabu (25/1) sore, meresmikan rumah tahan gempa type 36. Peresmian tersebut bertepatan 7 tahun lebih setelah bencana gempa besar yang di iringi tsunami di Aceh.

Dalam peresmian tersebut, Darni berpesan, ke depan pembangunan gedung dan rumah, pemerintah dan masyarakat diminta benar-benar mengikuti pedoman serta memahami kondisi Aceh yang rawan gempa.

"Kita patut menghargai usaha pemerintah dengan membangun ribuan rumah sangat sederhana bagi masyarakat miskin di Aceh. Namun demikian, alangkah baiknya kedepan, rumahrumah tersebut harus tahan dari

goncangan gempa," pesan dosen FKIP itu di halaman belakang gedung Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), Ulee Lheu, Banda Aceh.

Selanjutnya, Cagub Aceh dari unsur independen itu mengatakan, peresmian rumah tahan gempa tersebut sedikit terlambat di lakukan, namun demikian upaya mengingatkan dan penyadaran terhadap bahaya gempa harus terus di lakukan."Siapapun gubernurnya," ingat putra Pidie Jaya itu.

Pihak TDMRC sendiri dalam press releasenya mengatakan, rumah tahan gempa hasil rancangan mereka memiliki banyak keunggulan di banding dengan rancangan lainnya. Disamping mudah dalam pengawalan mutu, percepatan produksi dan pelak-

sanaan pembangunan juga tidak memerlukan alat berat sejenis crane dalam pembangunannya dilapangan seperti rumah tahan gempa yang terlebih dulu di bangun.

Rumah tahan gempa yang diluncurkan oleh rektor yang maju di Pilkada Aceh 2012 itu merupakan hasil riset TDMR center Unsyiah bekerjasama dengan MDF dan UNDP DRR-A Acara peresmian diiringi dengan temu pers itu, turut dihadiri oleh para undangan kegiatan workshop dan puluhan jurnalis dari berbagai media.

Sedangkan Wakil Walikota Banda Aceh dan kepala BPBA Aceh yang direncanakan ikut meresmikan tidak terlihat hadir, dari laporan mereka diwakili oleh stafnya masing-masing. (TM)

Kandidat Gubernur Resmi Pimpin ICMI Aceh

Prof.Darni M Daud saat menjalani tes kesehatan di RSUZA Banda Aceh agar yang bersangkutan lolos ke Cagub Aceh di Pilkada 2012

Banda Aceh, BN Prof.DR.H.Darni M Daud, MA, Jum'at (27/1) malam, resmi dilantik sebagai ketua Orwil ICMI Aceh oleh Ketua Presidium ICMI Pusat yang juga putra mantan presiden RI ke 3, DR.Ilham Habibie. Darni Daud pada Muswil ICMI Orwil Aceh ke-5, Sabtu (16/7) di Grand Aceh Hotel, Banda Aceh berhasil meraup 59 suara dari 74 utusan.

Pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI) periode 2011-2012 tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Komplek Pendopo Gubernur Aceh. Rangkaian Pelantikan tersebut akan diisi dengan seminar nasional bertema "Hijrah Moral Demi Kebangkitan Indonesia". Pemateri antara lain, DR.Ilham Habibie, Prof.Darni Daud dan pemateri lainnya dari UPI Bandung. Pantauan bongkarnews.com, peserta di dominasi oleh para mahasiswa.

Acara pelantikan orang-orang pintar Islam di Aceh itu tu-

rut dihadiri Sekda Aceh, T.Pribadi (mewakili Gubernur), Rektor IAIN, Farid Wajdi Ibrahim , Pengusaha Dahlan Sulaiman dan tamu undangan lainnya.

Dalam acara tersebut Gubernur Irwandi berhalangan hadir dan dikhabarkan sedang keliling Aceh.

Ketua ICMI Aceh Prof. Darni Daud, yang dilantik oleh Ilham Habibie tersebut merupakan kandidat Gubernur Aceh di pilkada 2012. Putra Pidie Jaya itu berhasil menduduki kursi ICMI Aceh usai mengalahkan Prof Yusny Sabi PhD (ketua periode 2007-2011), Prof Dr Farid Wajdi Ibr MA (Rektor IAIN ArRaniry), Prof Dr Safi'i Ibrahim M.Sc (Rektor Unida), Dr T Safir Widjaya MA (Dosen Pasca Sarjana IAIN) dan Prof Dr Ir Syamsul Rizal M.Eng (Pembantu Rektor Unsyiah). Yusni Sabi sendiri tidak ikut mendaftar sebagai calon ketua dengan alasan biar ICMI Aceh dipimpin oleh yang lebih muda. Yusbi sendiri menilai Prof Darni sangat cocok memimpin ICMI Aceh kedepan sebagaimana diungkapkannya kepada wartawan beberapa bulan lalu. Apakah di Pilkada nanti, Darni juga jadi pemenang? hanya Allah yang tahu.(TM)

Ketua DPRD Sumut H. Saleh Bangun

Mari kita tata APBD kita, agar sepenuhnya dapat kita gunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

WALHI Aceh: Kerusakan Hutan Rawa Tripa Nyata Banda Aceh, BN Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh dalam repliknya di PTUN Banda Aceh menyampaikan bahwa kerusakan yang terjadi di hutan Gambut Rawa Tripa, adalah nyata dan didasari oleh fakta-fakta sebenarnya. WALHI Aceh menyampaikan hal ini sebagai tanggapan atas jawaban pihak tergugat I dan II intervensi yang menyatakan bahwa kerusakan hutan Rawa Tripa masih berupa hayalan.

Sidang PTUN berlangsung pada Rabu (25/1) dengan agenda replik dari WALHI Aceh berlangsung singkat, sekitar 20 menit yang dimulai pada pukul 12.00. Pengacara WALHI Aceh yang diwakili oleh Jehalim Bangun SH dan Nurul Ikhsan SH juga mengatakan eksistensi tergugat II Intervensi (PT Kallista Alam) terhadap areal perkebunan sawit adalah kebohongan belaka, dengan memanfaatkan dan memanipulasi keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Dinas Kehutanan Provinsi Aceh Nomor : 522.51/4302.II tanggal 16 April 1999 dan SK Bupati Nagan Raya Nomor : 5222/104/2008 tanggal 05 Febuari 2008.

“Seandainyapun benar perbuatan Tergugat II Intervensi tersebut, nyata-nyata telah menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku karena tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan untuk penanaman, karena SK Bupati Nagan Raya Nomor : 5222/104/2008 tanggal 05 Febuari 2008 tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk penguasaan lahan, selain itu SK Bupati tersebut ternyata telah habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 5 Febuari 2011,”jelas pengacara WALHI Aceh, Nurul Iksan.

WALHI Aceh yang mewakili Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa mengajukan gugatan kepada Gubernur Aceh atas pemberian Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam, di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal +1.605 Ha. Menurut WALHI Aceh lahan seluas 1.605 yang menjadi lokasi yang dimohonkan oleh Tergugat seluruhnya masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser yang berupa hutan rawa primer dengan vegestasi tergolong rapat. Akan tetapi kondisi tersebut berubah setelah Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan pembukaan lahan, sehingga vegetasi hutan menjadi rusak. Hal ini diperkuat dengan surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Nomor 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 November 2011 perihal Pemberhentian Kegiatan Sementara, pada diktum 1.a. yang berbunyi ...karena areal tersebut termasuk dalam Hutan Rawa Gambut Tripa, juga termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Selain itu Tergugat II Intervensi dianggap telah berbohong tentang jenis tanah gambut di lokasi perkara. PT Kallista Alam menyatakan kedalaman tanah gambutnya hanya 0,5 – 1 meter dan tidak ditemukan rawa-rawa. Dimana fakta sebenarnya kedalaman tanah gambut di lokasi perkara mencapai 2,75 meter sampai dengan lebih dari 3 meter berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. KALLISTA ALAM, yang disusun oleh PT. Dypersi Konsulin Utama dan sudah disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Nomor 660/116/LHK/2009 tanggal 16 April 2009.

Pengacara WALHI Aceh dengan mempertimbangkan replik tersebut meminta majelis hakim menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. Kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

(Mahdi Andela)

Camat Bandar Khalifah Membuat Sayembara Menangkap Begu Ganjang Tebingtinggi, BN Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai beberapa tahun lalu rawan tindak kekerasan, permasalahan yang timbul sejak dahulu hingga sekarang ini tentang isu "Begu Ganjang".

Isu tentang adanya masyarakat disana memelihara begu ganjang beberapa tahun terakhir ini muncul, masyarakat bila di isukan memelihara begu ganjang harus siap siap meninggalkan rumahnya.Bila tidak ingin pindah, siap siap masyarakat puluhan

hingga ratusan akan melakukan tindakan pengrusakan maupun penganiayaan terhadap masyarakat yang diisukan memiliki begu ganjang.

Terakhir, isu begu ganjang itu bisa saja berakhir dengan pembakaran rumah dan lebih parah lagi nyawa bisa melayang. Tapi, kejadian seperti itu berlangsung beberapa tahun lalu. Tapi, sekarang ini guna mengantipasi hal seperti itu pihak Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai bersama perangkat Desa dan saolah seorang donatur membuat jurus baru

yakni melakukan sayembara menangkap Begu Ganjang.

Perlombaan menanggkap begu ganjang itu tidak main main, pihak Kecamatan Bandar Khalifah Sergai menyediakan hadiah cukup menggiurkan. Hadiah itu Berupa uang tunai sebesar Rp.12,5 juta bagi masyarakat yang berhasil menangkap begu ganjang. Isu begu ganjang di Kecamatan Bandar Khaklifah ini cukup tinggi, sayembara menangkap begu ganjang ini sudah berlangsung enam bulan lau.

"Tapi, hingga saat ini belum ada yang berhasil menangkap begu ganjang. Bhakn, hingga saat ini senyap senyap aja. Bila ada menangkap begu ganjang, datang ke kantor Camat dan akan kami beri hadiah Rp.12,5 Juta", imbuh Camat Bandar Khalifah, Binsar Purba usai mendampingi Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian R Djajadi Sik melakukan kunjungan kerja Ke Polsek Bandar Khalifah, Jumat (27/1).

Kapolres Tebingtinggi, AKBP Andi Rian R Djajadi Sik ketika bertemu

dengan masyarakat di Aula kantor Camat mengatakan, saat ini sedang ada rencana penemapatan satu desa dan satu polisi. Gunanya, untuk mempermudah warga bila ada permasalahan. Karena, banyak masalah yang dapat diselesaikan secara kearifan tanpa harus ke jalur hukum. Seperti, persoalan sandal jepit dan pencurian pisang.

"Masalah judi, Narkoba dan minuman keras (Miras) tidak ada toleransi. Semuanya, akan kita berantas", janji Kapolres Tebingtinggi. (Net)

30 JAN - 6 FEB 2012 | EDISI 300| THN KE-VII

Mahasiswa Al Wasliyah Demo Minta Penegasan Putusan MA Nomor 1021 Tahun 2009 Palas BN PULUHAN mahasiswa Alwasliyah (Himma) Padang Lawas adakan demo didepan kantor Bupati Padang Lawas meminta supaya pemerintah segera memberhentikan Basyrah Lubis SH Selaku Kepala Daerah Kabupaten Padang karena dinilai pemerintahan yang dipinpinya sudah cacat hukum,hal tersebut karena sudah adanya keputusan mahkamah agung RI nomor 1021/Pid/2009 yang menyatakan,Basyrah Lubis SH Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ,dengan tindak pidana melanggar KUHAP pasal 263 ayat 1 dan pasal 264 ayat 1 .

Menurut beberapa mahasiswa sesuai dengan pasal 264 ayat 1 Ancaman bagi pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun,dengan demikian setelah keluarnya putusan MA dengan nomor 1021 K/Pid/2009 maka Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis SH,sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagi Bupati Palas serta sah secara aturan yang berlaku untuk diberhentikan dari jabatannya.

Sementara menurut undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 30 ayat I serta peraturan pemerintah no 6 tahun 2006 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah pasal 124 ayat 1 dan 3 jika seorang kepala dan wakil kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan maka presiden dapat memberhentikan sementara tanpa melalui usul DPRD. Dalam unjuk rasa tersebut ketua HIMMAH Palas melalui pinpinan aksi Muhammad Yakub Hasibuan didampingi Zul Daud Nasution menyampaikan oransinya antara lain – meminta

Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis SH,dengan secara sadar mengundurkan diri dari jabatannya – Meminta kepada DPRD Palas untuk mengahiri sandiwara politik dimana sejak awal kepeminoinan Bupati Palas Basyrah Lubis SH ,DPRD Kab Palas sudah diamanahkan oleh UU untuk memperoses pengajuan pemberhentian Bupati Palas namun

tidak dilaksanakan,hal ini telah menodai amanah rakyat demi kepentingan pribadi,kelompok maupun partai politik.- Meminta kepada Gubsu untuk segera memproses usul pemberhentian Bupati Palas.- sesuai dengan amanah UU no32 tahun 2004 dan PP nomor 6 tahun 2006 – dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh el-

Padangsidimpuan,BN Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan ( STKIP ) Tapanuli Selatan Padangsidimpuan makin bersinar khususnya di wilayah Tabagsel.

Hal ini terbukti disiplin terhadap dosen dan Mahasiswa adalah kunci utama keberhasilan mutu Pendidikan. Informasi yang berhasil dihimpun Wartawan dari beberapa nara sumber yang layak dipercaya mengatakan disiplin ini diterapkan bagi dosen yang terlambat masuk Ketua Yayasan STKIP H.Syahrul Hadi Lubis langsung menelepon dosen yang bersangkutan apa alasannya tidak hadir. Pihaknya tidak mau Mahasiswa dirugikan karena dosennya tidak hadir tanpa alasan.

Begitu juga untuk mengikuti Ujian Kehadiran Mahasiswa harus minimal 75 persen sehingga proses belajar mengajar di STKIP selalu lancar. Menurut keterangan Dosen STKIP Tapanuli Selatan Padangsidimpuan

bahwa Perguruan tinggi STKIP dipercaya bekerjasama dengan Universitas Nomensen untuk melakukan sertifikasi Guru.

Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan ( STKIP ) " Tapanuli Selatan Padangsidimpuan H.Syahrul Hadi Lubis sangat peduli terhadap kemajuan dunia Pendidikan terbukti beliau sudah banyak berbuat untuk kemajuan Pendidikan di wilayah Tabagsel khsususnya dan umumnya untuk NKRI. Sebagai wujud kepeduliannya beliau sudah banyak menambah gedung Laboratorium, Perpustakaan, gedung Perkuliahan dan seluruh sarana prasarana untuk mendukung kemajuan Pendidikan. H.Syahrul Hadi Lubis tidak puas hanya sebatas gedung, untuk meningkatkan mutu kualitas Dosen masyarakat yang ingin kuliah di jenjang Pendidikan Starata 2 ( S2 ) bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang ( UNP ) pihak yayasan membantu 50 persen

biaya demi untuk meningkatkan kualitas mutu Pendidikan. Seterusnya untuk memotivasi anak didik SLTP dan SLTA pihaknya baru baru ini mengadakan lomba olimpiade sains yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa/i, sehingga bakat untuk berlomba lomba meraih prestasi terus mengalir di hati anak anak kita yang sedang duduk di bang Sekolah. Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Al Iman STKIP Tapanuli Selatan H.Syahrul Hadi Lubis kepada Wartawan baru baru ini di ruang kerjanya Jln Stn.Mohammad Arip Padangsidimpuan.

Disampaikan," bukan hanya itu saja pihak yayasan juga bertekad akan menjadikan Perguruan yang terbaik baik dari segala sudut.

Terbukti apabila ada Mahasiswa yang merasa di persulit atau ditekan Dosen baik mata Kuliah, menyusun Profosal dan Skripsi pihak yayasan tidak segan segan untuk memecat jika

Kasrin Sabet Juara 1 di Turnamen Catur Tropi Percasi PSP

ement masyarakat Kabupaten Palas Pinpinan Himma Palas mengajak agar bersama –sama mengahiri kedzoliman dan sandiwara politik Bupati Palas Basyrah Lubis SH, yang diduga bermainmata dengan DPRD Palas sehingga kepemimpinan Bupati seolah-olah tanpa persoalan Hukum. Tukas mereka.(Ali)

STKIP Tapanuli Selatan Makin Bersinar di wilayah Tabagsel

terbukti. Dan kita bukan bicara omong kosong dan sudah terbukti ada pihak pihak dosen yang mempersulit dan meminta uang kepada Mahasiswa kita pecat.

Bagi Mahasiswa yang ingin menyusun skripsi selalu dibimbing dan diberikan arahan sehingga tidak isrilah Skripsi yang diciplak atau disontoh,” Ujar Dosen kepadaWartawan.

Beberapa dosen yang sudah keluar dari STKIP yang tidak mau namanya dikorankan mengatakan bahwa walaupun saya sudah keluar dari dosen STKIP saya memang merasa salut terhadap Pengelolaan STKIP Tapanuli Selatan Padangsidimpuan. Karena kedisiplinan Pihak Yayasan saya terpaksa mengundurkan diri karena tidak sanggup hadir sesuai jadwal yang ditetapkan. Pihak yayasan tidak mau mahasiswa dikorbankan sehingga saya pada saat terlambat secara terus menerus ditelepon.(Ks-04)

Pakpak Bharat Adakan Bimtek LAKIP dan IKU Pakpak Bharat, BN Reformasi birokrasi dilakukan dengan pembaharuan yang mendasar dengan membuat laporan yang terkelola dan tertata dengan baik sehingga dalam setiap laporan pada program kegiatan dapat akurat dan akuntable.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Bagian Ortala Setda Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indikator Kinerja Utama (LAKIP dan IKU) yang berkerjasama dengan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/1) lalu selama dua hari penuh.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Pakpak Bharat H. Maju Ilyas Padang, Sekda Drs. Holler Sinamo, MM, Asisten Pemerintahan H. Tekki Angkat, nara sumber dari BPKP Propsu dan para pejabat eselon II, III dan IV. Adapun tujuan pelaksanaan bimtek agar setiap

aparatur pemerintah mampu melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam program pembangunan disegala bidang yang terencana, terarah untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati yang sekaligus membuka secara resmi acara ini, menghimbau agar para peserta bimtek dapat mengikuti dengan sebaik mungkin dan mengimplementasikan. Beliau juga berpesan

bahwa aparatur negara itu adalah sebagai contoh di masyarakat dengan tepat waktu dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

Sementara Bimtek LAKIP dan IKU ditutup oleh Wabup Pakpak Bharat H. Maju Ilyas Padang pada Kamis, (26/1). Dalam sambutannya Wabup berharap para peserta yang telah mengikuti Bimtek ini kiranyadapat mengaplikasikan dalam hal penyusunan berupa laporan-laporan yang akuntabel di unit kerja masing-masing. (pb.007/

Padangsidimpuan,BN KasrinSiregarberhasilmeraihjuara1danberhak membawa tropy Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Cabang Kota Padangsidimpuan (Psp) pada turnamen catur yang digelar di Gedung Nasional, Kota Psp, sejak Senin (16/1) hingga Rabu (18/1) lalu.

KemenanganKasrinsetelahmengalahkan lawannya Syamsul Lubis di babak final atau babak ke tujuh dengan nilai skor atau Match Poit (MP) 6,5, dan mencatat nilai skor 34. Sementara itu, Wirdansyah yang sebelumnyaberhadapandenganSyahrinSiregar menempatijuarakeduadalampertandingandengannilai MP 6,5 rendah dan mengumpul skor sebanyak 32, Juara 3 diraih Hisar Sitanggang dengan MP 6 dan Juara IV Salman Pane dengan MP 5,5.

Para petarung yang berlaga di final dimana Syamsul beradadi posisi lima dan Syahrin di posisi tujuh karena hanyamampumengumpulkanpointmasing-masing5, sementaralawannyamampumengumpulkanskor6 point.

KetuaPanitiaPertandingan,MAlinafiahLubis mengatakan,pesertasebanyak54orangberasaldari Kota Psp, KabupatenTapsel, Madina, Paluta dan Palas..

Seleksijuaradilakukanberdasarkanpengumpulanpoint dannilaiskortertinggi,dandilakukandengansistim pertandinganjumpasecaraacak.Masing-masing pemainbermainsebanyaktujuhkalipertemuan.

Kemudiantuturnya,turnamentersebutmemberikan penghargaankepada20rankinguntukurutanteratas diberikan dana pembinaan. Sedangkan untuk juara I, II dan III, selain dana pembinaan yang bervariasi sesuai rankingnya juga diberikan Piala dari Percasi Kota Psp. Ketua Koni Cabang Psp, Daulat Siregar mengatakan,sepertihalnyapenguruscabangolahraga lainnya,awaltahun2012inimerupakantahun kebangkitanduniaolahragadiKotaPsp. ‘’Semogapertandinganbeberapacabangolahraga yangbarudipertandingkanawaltahuninimemberikan gairahkembaliduniaperolahragaandikotainikhususnya catur,”kataDaulat.

MahjaruddinTanjungselakuKoordinatorTabagsel Percasidalamsambutannyamenuturkanbahwa kebangkitanpercaturankhususnyadiTabagaselini memangtaklepasdariturnamen-turnamenyang diselenggarakan. ‘’Tanpaturnamengairahparaatlitakanberiringdengan kelesuan. Saya berjanji akan mengupayakan kembali terselenggaranyaberbagaiturnamencaturdiTabagselini,’’ ujarnya.(Ks-04)

Realisasi DAK Pendidikan Tapsel TA 2011 Capai 100 Persen Tapsel,BN Realisasi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tapsel Tahun Anggaran (TA) 2011 yang diprogramkan untuk peningkatan sarana dan prasarana belajar hingga ahir Desember 2011 telah mencapai 100 persen.

Hal ini disampaikan Kadis Pendidikan Tapsel,Drs Marasaud melalui Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan ,Drs Taufik Hidayah kepada BN belum lama ini dikantornya.

Dikatakannya,Dana DAK Fisik yang dikucurkan Pusat untuk kegiatan Pembangunan ruangan Rehap ringan rehap berat dan itu semuanya telah selesai dilaksanakan 100 persen,Katanya proses pekerjaan fisik mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional.

Tambah Taufik dengan adanya Dana DAK ini banyaknya sekolah yang direhap sebelumnya terlebih dahulu didata mengenai kondisi sekolah dan ditinjau kelapangan bagi sekolah yang sangat butuh direhap”Ujarnya.

Dengan selesainya Proyek ini sudah bisa dimanfaatkan siswa untuk belajar sehingga nantinya diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan sukses kedepan dan tidak ada alasan sekolah lagi karena sekolah rusak.

Sebelumnya,Taufik Hidayah selalu turun kelapangan bersama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)Ridwan S.Sos untuk meninjau kondisi pelaksanaan proyek fisik dilapangan bukan hanya menerima laporan saja dari Pihak Kontraktor dengan demikian sehingga pekerjaan cepat selesai dilapangan.(Ks-04)

Padangsidimpuan Tuan Rumah Rakerda PDI-Perjuangan Padangsidimpuan, BN Kota Padangsidimpuan (Psp) menjadi tuan rumah Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I tahun 2012 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Sumut dan merupakan yang pertama kali rakerda dilaksanakan di luar Kota Medan.

Nantinya rakerda ini akan dihadiri 215 peserta,dengan rincian setiap DPC diwakili 4 pengurus, pimpinan PDI-Perjuangan dari DPP, anggota DPR RI, DPRDSU, DPRD Kabupaten/kota serta kepala daerah di Sumut yang diusung oleh PDI-Perjuangan.

Ketua dan sekretaris panitia, Sarma Hutasuhut dan Akhyar Nasution didampingi Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Psp, Taty Ariyani Tambunan SH, Ketua DPC PDIPerjuangan Palas, Idham Hasibuan, Ketua PDI-Perjuangan Paluta, Syaparuddin, Sekretaris PDI-Perjuangan Tapsel, A Fauzy, Ketua DPC PDI-Perjuangan Madina, Kari Hasan, Wakil Ketua DPC PDI-Perjuangan Sibolga, Loosokhi Gulo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (25/1) di Kantor DPC PDI-Perjuangan, Psp, Jalan Sudirman mengatakan, Rakerda dilaksanakan tanggal 24 February di Gedung Nasional.

Katanya, Rakerda adalah forum untuk melakukan sosialisasi terhadap hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-Perjuangan, juga forum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program partai, penyusunan rencana program partai tahun 2012 dan sinkronisasi program setiap bidang dan juga untuk merumuskan sikap politik terhadap isu nasional dan daerah.

Rakerda kata mereka, nantinya akan menghasilkan rekomendasi serta keputusan-

keputusan internal dan eksternal serta sikap politik partai terhadap kondisi kebangsaan maupun kedaerahan yang dirumuskan dari persidangan dimasing-masing komisi.

Adapun target utama yang akan dicapai dalam pelaksanaan rakerda adalah mulai bekerjanya mesin partai ke eksternal melalui program-program partai yang membumi dan menyentuh lapisan mayoritas masyarakat sesuai dengan tema rakerda yang tidak pernah berubah selama ini yakni berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Ditegaskan mereka dengan kondisi dan struktural, legislatif dan kader yang dimiliki PDI-Perjuangan Sumut yakni saat ini berjumlah sekitar 1 juta orang di Sumut dengan rincian 33 DPC, 421 PAC, 5.856 Pimpinan Ranting (PR) dan 81.984 Pimpinan Anak Ranting (PAR), 4 orang anggota DPRRI dari Sumut, 14 anggota DPRDSU dan 110 anggota DPRD kabupaten/kota, maka PDIPerjuangan optimis untuk meraih kemenangan pada Pilgubsu 2013, pileg dan pilpres pada tahun 2014 mendatang.

Kemudian dipilihnya Kota Psp sebagai tuan rumah rakerda ini tambah mereka, karena sejarah membuktikan bahwa tokoh dan pejabat sumut hingga pusat banyak dari Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Namun, kondisi Tabagsel masih sangat membutuhkan perhatian.

“Kita juga ingin melihat konstelasi politik di Sumut secara keseluruhan termasuk situasi politik di Kota Psp menjelang pemilukada.

Makanya nanti juga akan ada seminar tentang konstelasi politik di Sumut dengan nara sumber, Prof Arif Nasution mantan dekan FISIP USU,” tutur mereka.(Ks-04)

Pustu Batu Kapur Dairi Tidak Berfungsi Inilah foto jalan Panjuman

Pembangunan Jalan Belum Terlaksana

Sidikalang BN Pembangunan Jalan belum terlaksana di desa Pagagan Julu V Kec.Sumbul, Kab.Dairi sesuai liputan M.Lumban Gaol. Desa tersebut sudah desa tertua. Sampai sekarang warga menantikan pembagunan jalan tersebut kapan kiranya jalan tersebut di bangun pemerintah Kab.Dairi umur jalan yang sudah di bangun sudah hampir 20 Tahun.

Warga didalam hampir mencapai 200 kk, jalan tersebut nembus ke Sileu-leu paling patal jalan sekarat di Tapian Nauli satu titik menyambung sampai ke Lumban Sitohang sampai pula juga ke Lakkat Panjuman sampai ke Sagala Raja. Warga disana dapat berbincangbincang Papalo Sigalingging mengatakan sama

bongkar “Tolonglah Bapa Nami jalan nami on, sudah rawan sekali” ungkapan salah satu orang tua sama bongkar BN. Rasa perhatin memanto warga di lapangan, karna anak sekolah menumpangi mobil L-300 dikenakan ongkos Rp.15.000 per orang, PP menjadi Rp.30.000 per hari disinilah warga selalu resah memikirkan pembangunan kapan kiranya jalan kami dapat di bantu Pemkab Dairi, apakah belum ada anggaran APBD ke jalan tersebut. Kami tak habis pikir dilapangan Pemerintah mencanagkan muu Pendidikan harus ditingkatkan kalau begini jalan sekarat bagaimanalah mutu Pendidikan kita, apalagi hujan mengguyur anak sekolah sudah buka sepatu jangan kena lumpur, mobil L-300 tak datang lagi mengangkat anak sekolah (MLBG)

Sidikalang BN Puskesmas pembantu (Pustu) Batu Kapur, Desa Karing, Kecamatan Sumbul Berampu, dairi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Bindes Meigi Br. Hombing sudah enam bulan tidak pernah aktif di puskesma yang jadi tempat pengabdinya kepada masyarakat di bidang kesehatan. Warga Batu Kapur merasa resah, selaku warga batu kapur ketika menderita sakit sangat mengharapkan pertolongan petugas kesehatan di pustu tersebut.

Seperti salah seorang warga yang melaporkan kepada wartawan BN tentang dirinya yang bebrapa waktu lalu sedang sakit coba menghubungi HP Bindes yang tertulis di dinding Pustu namun tidak diangkat. Raja Marga Angkat yang memberikan tanah secara Cuma-Cuma maksudnya agar jangan jauh berobat, demi kepentingan warga ternyata meleset dari kenyataaan.

“Bagaimananya Bindes kami ini

sudah enam bulan tidak masuk kami warga dusun VII sudah keberatan atas tindas tandus Bindes ini begitu langsung seorang tokoh masyarakat mengatakan kepada bongkar dilapangan.

BN mencoba menghunbungi Bindes Br.Hombing sekitar jam sepuluh malam Bindes ini mengangkat HP dan, mengatakan disini ada yang sakit.

Bindes berkata saya tanya dulu suami saya. Bindes menjawab warga menunggu sampai pagi tidak muncul batang hidungnya, waraga disana tidak tak karuan lagi mungkin Ibu ini sudah lupa arahan atau sumpah jabatan, sumpah kerja untuk malayani masyarakat makanya begini tingkah lakunya sebagai Dokter di Berampu Ibu Br.Hombing juga kenapa anak buahnya tak pernah diperhatikan sampai enam bulan tak pernah masuk jadi terus berjalan.Berarti ini sudah terkait KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) di Dinas Kesehatan Pemkab Dairi (JS).

30 JAN - 6 PEB 2012 | EDISI 300 | THN KE-VII

Terkait Tewasnya Buruh Bangunan

PT Jakon Coba Suap Wartawan Medan, BN Pasca jatuhnya korban pekan lalu hingga meninggal menambah daftar panjang jumlah yang meninggal buruh bangunan PT Jakon dalam merampungkan penyelesaian gedung DPRD Sumut. Anehnya, insiden yang terjadi untuk ketiga kalinya ini, dua di antaranya berlangsung hari Jumat dan satu lagi bersamaan terjadi pada bulan Januari 2012.

Korban yang disebut-sebut berasal dari Tebingtinggi ini bertugas di gedung induk DPRD Sumut selama setahun. Dia menjadi korban ketiga selama proses pembangunan gedung DPRD Sumut berikut bangunan induk yang menelan biaya Rp185 miliar ini.

Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, korban yang belum diketahui identitasnya itu dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani pengobatan di rumah sakit Adam Malik Medan.

"Saya dengar ada yang jatuh dari scaffolding (tangga lipat) gedung induk (paripurna) hari Jumat 20 Januari 2012 jam 10.00 WIB. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Malahayati Medan, namun karena lukanya parah, lan-

tas dibawa ke RS Adam Malik, dan sudah dibawa pulang karena meninggal .

Kejadian diatas merupakan kejadian yang ketiga karena sebelumnya seorang pekerja asal Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Siswo,43, terjatuh dari lantai tiga gedung bangunan DPRD Sumut pada 21 Januari 2010. Peristiwa naas ini saat korban sedang memasang material bangunan di lantai tiga, gedung yang sedang dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, Richardo Panjaitan (26), mekanik pemasangan jaringan listrik dalam proyek pembangunan gedung DPRD Sumut ditemukan tidak bernyawa, Jumat 16 Juli 2010 sore. Kuat dugaan, korban tewas akibat tersengat arus listrik.oleh keluarganya" ujar seorang Satpam yang bertugas di lokasi proyek.

DPRD Sumut mendesak PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Jakon) selaku pelaksana proyek gedung induk dewan untuk bertanggungjawab atas terulangnya insiden yang menyebabkan seorang pekerjanya tewas saat bertugas "Kita prihatin, dan minta pelaksana proyek bertanggungjawab,"

Visit Medan Year 2012 Diprediksi Tingkatkan 'Wisman' Medan, BN Tahun kunjungan wisata Kota Medan atau "Visit Medan Year 2012" diprediksi sukses meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara itu.

"Kami optimistis visit Medan year 2012 bakal berjalan sukses, di antaranya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan Busral Manan,baru-baru ini.

Melalui Visit Medan year 2012, pihaknya menargetkan total wisatawan mancanegara (wisman) yang bakal berkunjung ke kota berjuluk "the smiling city" itu mencapai lebih dari 200 ribu orang.

Peningkatan jumlah wisman tersebut dipastikan turut memberi kontribusi nyata bagi kinerja perekonomian Kota Medan.

Untuk menyukseskan visit Medan year 2012, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bersama sejumlah pemangku kepentingan atau stakeholders bidang pariwisata setempat telah menyiapkan sejumlah paket acara.

"Hingga saat ini sedikitnya sudah ada 19 paket acara khusus yang kami agendakan untuk menyemarakkan visit Medan year 2012," ucap Busral.

Paket acara itu, di antaranya Medan MICE atau "Meeting Intensive Convention Exhibition" Travel Mart 2012.

Pertemuan internasional antar para pelaku usaha pariwisata tersebut akan digelar Pemkot Medan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif RI sekitar Maret 2012.

Acara lainnya adalah fesitival jazz internasional, festival lintas budaya internasional serta parade diskon khusus.

Khusus untuk parade diskon, lanjut Busral, sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata kini siap memberikan potongan harga khusus kepada setiap wisman.

Selama parade diskon, setiap wisman bisa memilih beragam paket jasa pariwisata dengan harga khusus untuk tarif kamar hotel, tiket maskapai penerbangan, restoran dan beragam jenis barang di sejumlah pusat perbelanjaan modern.

"Kami juga senantiasa mendukung program acara menarik lainnya yang diprakarsai oleh kalangan pelaku dunia usaha jasa pariwisata," ujarnya.

Dia juga mengingatkan sejumlah hotel, restoran dan tempat hiburan di kota berpenduduk sekitar 2,7 juta jiwa itu agar lebih proaktif mengemas paket acara menarik lainnya.

Dalam konteks Visit Medan year 2012, Pemkot Medan juga telah menjalin kerja sama dengan instansi pengelola Bandara Polonia dan Pelabuhan Belawan agar di kedua pintu masuk utama ke Sumut.

Paket kerja sama itu, di antaranya pemasangan spanduk maupun umbul-umbul berisi tulisan ucapan selamat datang dalam rangka visit Medan year 2012 dan memfasilitasi acara penyambutan rombongan wisman. (ndo)

kata Ketua Komisi E John Hugo Silalahi kepada pers di Medan.

Penegasan ini disampaikan politisi Partai Demokrat ini menyikapi jatuhnya korban pekerja dari gedung induk DPRD Sumut yang berlokasi di Jl Imam Bonjol No 5 Medan hari Jumat lalu.

Dalam hal ini Benny Miraldi, Kabag perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumut yang juga salahsatu panitia pembangunan gedung induk yang dibangun dengan biaya puluhan miliar itu terkesan menutup nutupi insiden ini malah menyuruh seluruh wartawan mendatangi kantor PT Jakon.

Coba Suap Pasca seminggu kejadian tersebut beberapa pimpinan PT Jakon sendiri diantaranya Kepala Proyek Gedung Paripurna, Adityo Nugroho terlihat kasakkusuk saat memasuki ruangan Sekretariat DPRD Sumut ,Randiman ,Jum'at (27/1) dan keluar terburu-buru menghindari beberapa wartawan yang hendak konfirmasi perihal jatuhnya korban.

Akhirnya PT Jakon meminta wartawan untuk menunggu karena ada pihak yang akan memberikan keterangan ,ternyata yang datang pengawas keamanan,Udin

Gedung induk (ruang paripurna) DPRD Sumut

dengan membawa duit untuk dibagikan.

Sontak hal ini membuat beberapa wartawan kecewa bercampur dongkol dan serta merta menolak duit yang hendak dibagikan.

"Kita kecewa dengan PT Jakon yang menganggap remeh dengan jiwa manusia dengan menutupi kejadian sebenarnya dan coba-coba menyuap kami", ujar Sekretaris Kordinator Wartawan Mingguan Unit DPRDSU, Alfindo.Barangkali ada hal yang

ditutup-tutupi pihak PT Jakon sehingga pihak luar tidak perlu tahu,tambahnya.

Dia berharap aparat kepolisian bertindak cepat melakukan penyelidikan atas tewasnya buruh bangunan karena tidak tertutup kemungkinan kurangnya alat pengaman yang menyebabkan hal di atas dapat terjadi.Karena terlihat alat pengaman hanya seutas tali yang diikatkan ke pinggang buruh yang sedang bekerja di ketinggian.(ndo)

Pansel Serahkan Nama Calon Komisioner KPID Sumut Medan, BN Panitia seleksi (Pansel) pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara menyerahkan 21 nama calon komisioner kepada Komisi A DPRD Sumut.

Mereka nantinya akan mengikuti tahapan fit and propert tes yang direncanakan digelar 16-17 Februari mendatang.

Penyerahan disampaikan Ketua Pansel HM Yazid didampingi Sekretaris Jaramen Purba dan anggota Farid Wajdi, Prof Syukur Cholil yang diterima Ketua Komisi A, Isma Fadly Pulungan, Jumat (27/1).

HM Yazid dalam kesempatan tersebut menyebutkan, pansel yang tidak memiliki sekretariat, melakukan rapat secara berpindah-pindah.

"Kita pindah-pindah lokasi dan ini biayanya tidak ditampung anggaran," tukasnya.

Prof Syukur Cholil menambahkan, uji kompetisi pada pemilihan calon komisioner KPID Sumut ini berbeda dengan peri-

ode sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap dan lulus selanjutnya masuk psikotes. Kemudian bagi yang lulus dilanjutkan, tahapan wawancara.

Sedangkan untuk tahun ini, semuanya disatukan. Namun uji kompetensi ini dilakuan dengan cara memberikan pembobotan ke masing-masing aspek. Ujian tertulis 40 persen, ujian psikotes 30 persen dan ujian wawancara 30 persen.

Dia menyebutkan dalam proses uji kompetensi ini tidak ada kebocoran soal. Karena 50 persen pe-serta mendapatkan nilai di bawah 50. Bahkan ke 15 nama yang dipilih tersebut, diklaim murni dan objektif berdasarkan rangking uji kompetensi.

Sebelumnya, Djaramen Purba menyebutkan peserta yang mengambil formulir sebanyak 70 orang. Namun yang mendaftar hanya 41 orang, sedangkan yang lulus berkas administrasi sebanyak 37 orang.

Selanjutnya akan dilakukan

uji publik terhadap 15 calon komisioner tersebut bersama enam incumbent yang tidak lagi mengikuti seleksi administrasi namun langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di DPRD Sumut.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, A Ikhyar Hasibuan memberikan apresiasi terhadap kinerja pansel ini.

Karena meski tidak disusun berdasarkan perangkingan, namun dengan lebih dari 50 persen peserta lemah menjawab.

"Komisi A DPRD tidak mau diintervensi,dan mengintervensi," kata Sekretaris Komisi A,DPRDSU,Mustofowiyah Sitompul .

Dia juga menyebutkan setelah menerima 21 nama calon komisioner tersebut, nantinya pihaknya akan melakukan fit and propertes pada 16 hingga 17 Pebruari mendatang.

"Ini untuk menetapkan tujuh nama calon komisioner sebelum dikirimkan kepada Plt Gubsu," tukasnya singkat. (ndo)

Petani Asahan Studi Banding ke Yersey Pematangjohar Labuhandeli, BN Kelompok tani usaha peternakan bebek Kabupaten Asahan, melakukan studi banding, kepeternak bebek Yersey, diketuai Sukir, berlokasi di Desa Pematangjohar, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (28/1) kemarin.

Selain sejumlah belasan peternak dari Kabupaten Asahan, tampak hadir Siti Suryani, dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Sumatera Utara, Camat Labuhandeli, Dedy Maswardi, Pjs Kades Pematangjohar Hendra, juga Kades terpilih Supriono dan lainya.

Siti Suryani, dalam sambutanya dihadapan para kelompok petani/ peternak, menyinggung soal kucuran dana bantuan bank dunia bekerja sama den-

gan Negara RI untuk tahun 2007-2011, yang bertujuan untuk memajukan kelompok tani (Gapoktan di Sumut), baik dari segi usaha dan ekonomi.

Bantuan bank dunia tahun 20072011,yang seyogiyanya dihentikan tahun 2011,ternyata dilanjutkan di tahun 2012 ini. Dengan lanjutnya bantuan dana dimaksud, Siti berharap para kelompok tani yang ada di Sumut, untuk terus memanpaatkanya, salah satunya adalah terus belajar (studi banding) Camat Labuhandeli, Dedy Maswardi, pada kesempatan yang sama, menceritakan soal karateristik sejumlah lima desa yang ada di Labuhandeli, yang dianggap unik karena letak desa yang berjauhan

dari pusat pemerintahan kecamatan.

Seperti Desa Pematangjohar, merupakan daerah pertanian dan peternakan, salah satunya adalah kelompok peternakan bebek Yersey, sejak 2006 lalu berhasil mengembangkan usahanya, dan selain usaha bebek kini mengembangkan usahanya kepeternak sapi potong.

Untuk Desa Karanggading, memiliki kriteria sebagai desa bahari berwawasan lingkungan hidup. Di tahun 2011 oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan sebagai juara I, karena selain memajukan budi daya perikanan, juga mampu memanpaatkan hutan mangrove, yakni pembuatan syrup dan dodol dari buah hutan mangrove.(San)

Walikota Medan: Jika Tidak Penting Jangan ke Luar Kota Medan, BN Seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setingkat kepala dinas, kepala badan hingga camat maupun kepala bagian dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Hal itu diungkapkan Walikota Medan Rahudman Harahap dalam Coffee Morning Kordinator Wartawan Unit Pemko Medan di Hotel Arya Duta Medan, baru-baru ini , yang dihadiri seluruh kepala dinas dan camat se-Kota Medan.

Larangan itu bertujuan guna melakukan efisiensi anggaran dan pelayanan publik tidak terganggu, karena kepala dinas atau pimpinan SKPD merupakan pejabat teknis yang dapat mengambil keputusan. “Jangan-

lah sering-sering pergi ke luar kota. Kalau tidak betul-betul penting dan mendesak, apalagi tidak ada hubungannya dengan dinas, tidak usah ke luar kota,” kata Walikota didampingi Wakil Walikota HT Dzulmi Eldin dan Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis.

Dalam acara coffee morning yang dihadiri staf ahli, dewan kota sampai kepala bagian Setdakota Medan itu, Rahudman mengingatkan pejabat, jika hendak bepergian ke luar kota dan meninggalkan tugas di Medan harus atas seizinnya.

“Harus ada izin langsung dari Walikota,” cetusnya.

Menyangkut kinerja sejumlah camat di Medan, Walikota mengeluhkan sulitnya melakukan koordinasi secara langsung dengan sejumlah camat, karena sebagian nomor

HP dan Handy Talky (HT) miliknya sering tidak aktif.

“Nomor semua camat ada sama saya dan saluran HT, tapi saat dihubungi sering tidak aktif,” ucapnya.

Rahudman menjelaskan ketika camat bersangkutan ditanyakannya langsung keesokan hari, banyak yang memberi alasan tidak masuk akal. Bahkan banyak alasan dari camat yang sebelumnya dihubunginya tersebut mengaku sedang di kamar mandi saat dihubungi Walikota.

Walikota juga menceritakan ada Kepling di Kecamatan Medan Denai yang diberhentikan karena terbukti berkonspirasi dengan pengembang perumahan dalam penebangan pohon di pinggir jalan. “Sistem seperti itu tidak ada dalam

kabinet saya. Makanya saya langsung tindak. Kepling itu langsung saya copot di Medan Denai, saya suruh camat yang proses itu,” ujarnya.

Pada tahun 2012 ini, Walikota kembali mengingatkan jangan ada lagi pimpinan SKPD yang mengeluh karena sarana dan prasarana tidak lengkap.

“Saya tidak mau dengan keluhan dari SKPD, karena sudah kita lengkapi semuanya,” ungkapnya.

Pemko Medan sudah melengkapi mobil laboratorium untuk Dinas Kesehatan Kota Medan guna melakukan pengecekan di lapangan pada kualitas jajanan anak sekolah, mobil e-KTP dan pada 2012 ini tidak ada lagi jalan berlobang menuju Puskesmas.(ndo)

Rahudman Terima Anugrah GPEI-GINSI Medan,BN Walikota Medan Rahudman Harahap menerima anugrah Gabungan Pengusaha Ekspor IndonesiaGabungan Importir Seluruh Indonesia (GPEIGINSI).

Penghargaan diberikan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dan dihadiri Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Khairul Mahali, Ketua Kadinsu, Irfan Mutyara dan lainnya.

Ketua GPEI, Khairul Mahal mengatakan penghargaan untuk Walikota Medan atas gebrakan yang telah dilakukannya sejak dilantik.

"Terutama memajukan dunia usaha di kota ini di-antaranya menggratiskan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) yang berlaku mulai Januari, kemudian mengratiskan pengurusan izin usaha untuk UKM, termasuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

"Ini merupakan penghargaan pertama kepada walikota seluruh di Sumatera Utara," jelasnya pada malam penganugerahan GPEI-GINSI kepada Walikota Medan dan penghargaan kepada UKM "Go Ekport", Jumat (27/1) di Hotel Tiara Medan.(r/ndo)

GDSM Bidang Infrastruktur Raih Penghargaan Deliserdang, BN Program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) bidang infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang meraih penghargaan peringkat II dan III dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Sub Bidang Bina Marga 2011 Tingkat Nasional.

Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga diserahkan Dr Ir Asep Sudrajad MM kepada Pemkab Deli Serdang yang diterima Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars,di Ruang Rapat Lt II Kantor Bupati Deli Serdang,Lubuk Pakam, belum lama ini.

Penghargaan diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan keberhasilan membangun aksebilitas,mobilitas serta kepedulian terhadap peningkatan pembangunan bidang infrastruktur yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang.

Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan melalui Wabup H Zainuddin Mars mengatakan dengan keberhasilan meraih penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi percepatan pembangun khususnya di bidang infrastruktur di Deli Serdang.

Menurut Wabup,Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai visi misi 2009-2014 telah berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur.Jika pada tahun 2004 Deli Serdang hanya memiliki panjang jalan 1.300 Km, kini panjang jalan telah mencapai 3.270 Km. Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan tidak terlepas dari tingginya rasa kebersamaan masyarakat didukung pola pembangunan dengan bersinerjinya tiga pilar kekuatan yang melibatkan peran pemerintah didukung pihak swasta dan partisipasi aktif masyarakat.

Ini dibuktikan dengan ketulusan warga merelakan lahan dan tumbuhan miliknya untuk kepentingan pembangunan berupa pelebaran badan jalan tanpa meminta ganti rugi.

Jika dinominalkan paritisipasi masyarakat bagi pembangunan ini tidak kurang dari Rp 215 miliar, papar H Zainuddin Mars.Selain dibidang infrastruktur,Pemkab Deli Serdang juga memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan,tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Tercatat pada Tahun 2011 berbagai bentuk penghargaan tingkat nasional berhasil diraih diantaranya IGA (Inovative Government Award) bidang Pendidikan,Raksaniyata bidang Lingkungan hidup, Adikarya Pangan dan penghargaan lainnya.

Turut mendampingi Wabup, anggota DPRD Deli Serdang Rakhmadsyah SH,Asisten II Setdakab Ir Agus Ginting Msi,Kadis PU Ir Faisal,Kepala Bappeda Ir H Irman Dj Oemar Msi,Ka Bapedalda Drs H Susmono MAP,Kadis Pasar Ir Donal PL Tobing,Kadis Infokom Drs Neken Ketaren dan Pl Kadis Perhubungan Ir H Anda Subrata,Msi. Selain penghargaan,Pemkab Deli Serdang juga menerima hadiah satu unit alat berat untuk mendukung pemeliharaan badan jalan. (Sof)

Kegiatan Gotong Royong Desa Pematang Johar Labuhandeli, BN Sejumlah perangkat Desa Pematang Johar, dibawah Pjs Kades Hendra, bersama satu pleton TNI dari satuan Yon Zipur I/DD, dibawah komando Letda TNI-AD (CZI) Bambang S, serta belasan ormas dari Pemuda Pancasila, melaksanakan kegiatan gotongroyong, Sabtu (28/1) lalu.

Kegiatan gotong-royong dengan membersihkan parit dan membabat rumput di jalan protokol itu, bertujuan mendukung program pemerintahan kabupaten Deliserdang, juga meningkatkan kesadaran warga atas kebersihan lingkungan.

Letda TNI-AD (CZI) Bambang S, kepada sejumlah wartawan disela kegiatan menyatakan, pihaknya berpartisipasi dalam kegiatan ini, bertujuan untuk membina territorial, dan hal ini akan terus ditindak lanjuti, sepanjang adanya permintaan kerjasama warga.

Soerono alias Bagong, selaku ketua Ranting PP Desa Pematang Johar, pada kesempatan yang sama, menghimbau kepada segenap warga untuk dapat berpartisipasi, demi kepentingan bersama, selain bermanpaat bagi lingkungan hidup, kedepan dapat menjadi daerah yang bersih aman dan asri.

Hadir pada kesempatan itu, Camat Labuhandeli Dedy Maswardi, Kepala Desa terpilih Suriono, pengurus BPD Sudarman, dan lainya. Dalam kesempatan ini, rombongan juga meninjau pembangunan Masjid.(San)

302011 JAN --66FEB 30 DES JAN 2012 || EDISI EDISI 300| 296| THN THN KE-VII KE-VII

Dinas Trans/Tenaker Programkan Pengembnagan Kawasan Aliran Sungai Subulussalam. BN Kepala DinasTransmigrasi danTenaga Kerja Kota Subulsusalam Ir. Taufik Hidayat melalui Kabid Transmigrasi Fikri mengatakan Program Transmigrasi untuk tahun 2012 melalui danaAPBAberencana untukmembangunperumahan(Transmigrasilokasl)ditigaKecamatan masing-maisng untuk kecamatan Longkbi berlokasi di SEpang seluas 500 Ha, Kecamatan Runding di Kuta Beringin 500 Ha dan oboh 856 Ha, sedangkan untuk kecamatan Sultan Daulat berlolasi di Namo Buaya seluas 786 ha, Bawan 500 Ha dan Pasir Belo 500 Ha. Selain program Transmigrasi lokaso Dinas Transmigrasi juga berencana untuk pemugaran (Rehabilitasi) rumah penduudk yang berlokasi di Kampong Suak Jampak Kecamatan Sultan Daulat sebanyak 100 Rumah dan juga di Kampong Ranto Panjang Bukit Alim Kecamatan Longkib, PUngkas Fikri.

Sedangkan menyinggung kapan rencana tersebut direalisasikan Fikri mengatakan sedang kita persiapkan data dan surat-surat tanah dan penusulan sudah kita sampaikan ke Provinsi juga sudah ada persetujuan ungkapnya.

Sewaktu wartawan menanyakan Program tersebut kepada KadisTrans/TenagkerTaufik Hidayat dia membenarkan danprogram tersebut apabila terlaksana bisa membantu masyarakat di Pedesaan khususnya di aliran sungai pindah ke darat dan jauh dari aliran sungai sehingga bila banjir datang rumah mereka/harta bneda bisa selamat, tidak seperti selama ini, jelas Taufik. (RB)

120 Pejabat Di Aceh Utara Mutasi Aceh Utara,BN. Untuk menata pemerintah kabupatenAceh Utara ke arah yang lebih baik dan positif,(PJ)BupatiAceh Utara H.M.AliBasyah mutasi 120 pejabat struktural 25/1 di aula setdakab setempat. Mutasi yang kami lakukan ini tanpa KKN dan Bersih.Ini kami lakukan sematamata untuk kemajuan pembangunan Aceh Utara ke depan , Dan enam bulan ke depan saya akan melakukan evaluasi (Penilaian) lagi, kalaupejabatyangdilantiktidaksanggupmenjalankantugasdanfungsi nya harus mengundurkan diri atau siap diberhentikan . ‘’Tegas nyaAli Basyahdalamsambutannya.

Ia juga berpesan kepada semua pejabat dijajaran pemerintahan AcehUtarasupayaseseringmungkinturunkelapanganuntukmelihat kondisi masyarakat . ‘’Saya mengharap dengan mutasi kali ini dapat memberi perubahan untuk masyarakat dan pembangunan Aceh Utara ke depan, ‘’Harap Ali Basyah . (SF) .

Remaja Mesjid Baitul Qiran sedang menyirami jahe keranjang yang baru ditanam.

Remaja Mesjid Budidaya Jahe Keranjang Panton Labu, BN Remaja Mesjid Baitul Qiran, Tanah Jamboe Aye, Aceh Utara, merintis usaha dengan membudidayakan jahe keranjang dengan memanfaatkanlahankosongdisampingmesjid.

Harif Hidayat, ketua Remaja Mesjid Baitul Qiran, kepada Bongkarnews, Senin (16/1) mengatakan, dia sangat menyesalkan generasi muda sekarang yang kurang kreatif dalam kegiatan remaja mesjid.Karenaitu,iadankawan-kawanbergerakuntukmenanamjahe keranjangbersamaanggotaremajamasjidlainnya. “ Mereka yang belum bergabung diharapkan terpancing untuk segera bergabung bersama remaja mesjid lainnya,” ajaknya sambil menjelaskan bahwa anggotanya sekarang sangat sedikit berstatus tamatan SMA. Bahkan katanya lagi, anggota remaja Mesjid Baitul Kiran,Tanah JamboeAye, mayoritas masih duduk di bangku sekolah menengahpertama. Selanjutnyadiaberharapagarremajamesjidlain termotivasidengankegiatanyangmerekajalankansekarang,meskipun tidakmestinyadenganusahabudidayajahekeranjang.“Masihbanyak jenis usaha lain yang bisa dijalankan, yang penting remaja masjid mempunyai sikap kebersamaan,” jelasnya.

Meskipunbersemangattinggidankreatifdalamberusaha,remaja mesjid tersebut menyadari, bahwa dukungan modal dalam berusaha merupakan faktor terpenting. “ Usaha banyak bisa dijalankan, akan tetapi,dukunganmodaldariinstansiterkaitsangatdiharapkan,”ujapnya Sementara itu, Marzuki, ketua Bagian Pemberdayaan Ekonomi, LSMAchehFuture,yangikutandildalamkegiatantersebutmengatakan, LSMAchehFuture sangatmendukungprogramyangdijalankanoleh Remaja Mesjid Baitul Qiran, bahkan katanya, dia banyak memberi dukungan(support)agarmerekamaumenjalankanprograminisecara bersama-samauntukmencapaikesuksesanbersama. “ HarapanAcheh Future, dengan adanya kegiatan semacam ini maka akan dapat menciptakan remaja yang aktif, kreatif, inovatif, mempunyaiketerampilan,berimandanbebasdarinarkoba.Meskipun AchehFuturebukanlembagapenyandangdanaakantetapikamiakan mensupport mereka yang berjiwa kreatif seperti yang dilakukan oleh RemajaMasjidBaitulQiranTanahJamboeAyeini,”janjinya.(Zulkhairi)

Irhamsyah,Sh Melantik Anggota Panwascam Aceh Timur ACEH TIMUT,BN Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KabupatenAceh Timur,IrhamsyahSHmelantikdanmengangkatsumpahanggota Panitia Pengawa Pemilu Kecamatan (Panwascam) seAcehTimur yang dipusatkan di gedung DPRKAcehTimur di Langsa, Rabu(25/1) sore. Hadir dalam pelantikan Panwascam ini diantaranya Wakil Ketua DPRKAceh Timur Ny Mirnawati, Dandim 0104Aceh Timur ,Letkol Inf Mohammad Hasan, Ketua MPU Aceh Timur Tgk H Bukhari Hasan, Kabag Humas dan protocol SetdakabAcehTimur Samsul Qamal, anggota Komisioner KIPAcehTimur Syahrul MTAdan juga sejumlah anggotaDPRKsetempat.

Dalam amanatnya, Ketua PanwasluAcehTimur, Irhamsyah mengatakanbahwapelantikanpanwascaminimerupakanlangkah panjangdariprosestahapanpemilukadadidaerahini.Terbentuknya Panwascam ,maka diharapkan akan menjamin pelaksanaan pemilu di daerahinibaikuntukpemiluGubernur/WakilGubernurmaupunBupati/ WakilBupatiyangsebentarlagiakanberlangsungserentakdisejumlah kabupaten/kotadiAceh.

Karenanya, mari kita optimalkan kinerja kita dalam melakukan pengawasanterhadaptahapanatauprosespemiluini,ajakIrhamsyah seraya juga berharap agar seluruh anggota Panwascam yang baru sajadilantik agardapatbetugasdenganbaikdanbertanggungjawab, jujurdantransparansertatidakmemihakparacalonkepaladaerah yang bertarung. Pelantikan Panwascam ini merujuk pada UU Nomor 12Tahun2007dimanadenganketentuanUUinikitajugadituntutuntuk bekerjaprofessionaldanmemilikimentalitasyangtinggi.Kepadapara Panwascam seAcehTimur yang telah dilantik diucapkan selamat bertugasdantugaspertamayangsudahdidepanmataadalahmerekrut Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di tingkat desa.

“RekrutlahanggotaanggotaPPLdenganbijaksana,adildan trasnparansesuaidenganazasazaspemilukada,ajaknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRKAceh Timur Ny Mirnawati berharap agar Panwaslu /Panwascam dan PPL agar dapat menjalankantugasdenganbaikdantransparan,jujur,adilsertatidak memihakkepadakandidatmanapun.“Inimenjaditugasutamadari Panawaslu dan jajarannya,sebut Mirna.(MUS) TELAH TERCECER Sebuah BPKB Roda 4 BL 487 AJ an Ir. Ahmad Suudi, Alamat Lorong Kemiri SK 6/12 Kp.BarBaiturrahman Kota Banda Aceh, Nomor rangka KF40-031499 dan Nomor Mesin 5K-0349785 warna merah tahun pembuatan 1989, 1486 cc type KF40 Super kijang Toyota Jenis Minyak Premium

Ribuan Masyarakat Aceh Jaya Hadiri Acara Deklirasi Calon Bupati Ir. Junaidi dan Wakil Bupati H. Busmani,SE dalam acara itu Timses tersebut diberikan Arahan agar bekerja dengan demokrasi dan adil Foto direkam Awi

Pemilik PT. Asdal Lestari Remehkan Pemko/Masyarakat Subulussalam SUBULUSSALAM. BN PT. Asdal Prima Lestari komodite perkebunan Kelapa sawit milik Edison warga Sumut-Medan seluas 5047 ha berlokasi di Daerah Pemko Subulussalam tepat di Kampung Lae Langge KEcamatan Sultan Daulat selalu mengumbar janji kepada masyarakat setempat, namun tidak pernah ditepati. Akibatnya masyarakat kesal dan berunjuk rasa pada hari Rabu (25/1) ke Perusahaan tersebut. Dengan membacakan tuntutan agar semua perjanjian /kesepakatan bersama yang sudah ditanda tangani pihak manajemen Perusahaan direalisasikan segera, apabila tidak ditepati masyarakat akan memblokade semua aktivitas perusahaan.

Namun semua tuntutan masyarakat tidak dapat disahuti pihak perusahan dengan alasan pemilik perusahaan Edison tidak berada ditempat, sehingga pengunjuk rasa meminta agar dihadirkan pada hari kamis (26/1) bersama Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH untuk bertemu di Kantor Walikota.

Walaupun sudah dikabari dimohon agar hadir dalam pertemuan tersebut Edison Pertemuan antara Walikota Subulussalam Merah Sakti dengan Masyarakat Kampong pengusaha keturunan Tionghoa tersebut tetap Lae Langge membicarakan tentang konflik antara masyarakat dengan PT. Asdal saja tidak mau hadir menganggap sebelah mata Prima Lestari dengan kata lain menganggap sepele terhadap Walikota/masyarakat subulussalam, padahal acara pertemuan dengan masyarakat Lae Langge pihak Perusahaan yang sudah ditandatangani Walikota Merah Sakti, SH pada saat itu sedang yang bersengketa mengatakan pihaknya tetap mulai dari tahun 1999 seperti uang masyarakat berada di luar Daerah untuk kepentingan Dinas melindungi masyarakat dan berpihak kepada sebesar Rp. 70.000.000 kepada Perusahaan terpaksa pulang ke Subulussalam menghadiri masyarakat bukan sama perusahaan, saya untuk pembangunan jalan di Kampong Lae pertemuan yang diminta masyarakat. berada dibelakang kalian untuk membela asalkan Langge sampai saat ini belum terlaksana agar Dengan tidak hadirnya Edison pemilik dijalan yang benar tidak berbuat anarkis, tegas segera dilaksanakan, demikian juga perjanjian Perusahaan pertemuan untuk penyelesaian Sakti. yang lain seperti Pembangunan Mesjid, masalah dengna masyarakat setempat terpaksa Sedangkan Camat Sultan Daulat Baginda membangun Kebun Plasma dan lain-lain, untuk di undur menjadi tgl 2/2-2012.

Nasution, SH saat dikonfirmasi mengatakan direalisasikan kalau tidak bisa sekaligus secara Sementara Walikota Merah Sakti, SH dalam saya (Camat) menginginkan semua janji-janji bertahap namun pasti pungkas Baginda. (RB).

Dukungan PKB Ke Irwandi-Muhyan Belum Hitam Diatas Putih Banda Aceh,BNDukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wilayah Aceh terhadap pasangan cagub dan cawagub Aceh dari non-partai (independen) Irwandi-Muhyan ternyata belum dilakukan secara tertulis. Dukungan yang di sampaikan di hotel berbintang empat itu hanyalah lisan di depan para wartawan. ”Belum, nanti kita akan arahkan kesana.

Komitmennya bagaimana, harus jelas,” kata Muhyan, rabu (25/1), di hotel Hermes Palace, Banda Aceh, saat ditanyakan wartawan, usai acara temu pers terkait penyampaian dukungan dari partai yang didirikan bekas presiden ke empat RI, almarhum Abdurrahman Wahid. Kiai yang pernah di ”usir” mahasiswa saat menyatakan diri ”nabi”nya orang Aceh itu, di

gelanggang mahasiswa, Darussalam, tahun 1999 silam.

Namun demikian, Muhyan Yunan, dalam pertemuan yang di fasilitasi humas Seramoe Irwandi, Thamrin Ananda, bekas aktivis yang kini menjadi politisi Partai Rakyat Aceh, partai yang rontok gara-gara tak mencapai target surat(ET) 2,5 persen itu, menyambut baik dukungan PKB Aceh, yang disampaikan langsung oleh ketuanya, Irmawan. Dalam pertemuan tersebut Irmawan, yang juga anggota DPR Aceh sekaligus kandidat calon bupati Kabupaten Gayo Lues itu, turut didampingi oleh beberapa pengurus PKB Aceh lainnya. ”Kami menyambut baik dan merasa senang dengan dukungan yang diberikan PKB, semoga dukungan ke kami bukan saja datang dari partai,

namun kami tunggu dari semua elemen, baik ormas maupun individu,” harap bekas Kadis Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, dinas yang mengelola triliunan rupiah uang rakyat yang di plot melalui APBA itu.

Sementara Irmawan, sang ketua partai yang mengusung nama Kebangkitan Bangsa itu beralasan, bahwa dukungan yang diberikan itu merupakan hasil penilaian dirinya selama di DPR Aceh terhadap kinerja pemerintahan Irwandi-Nazar ”Dukungan ini kami berikan berkat kinerja pemerintahan selama ini. Selanjutnya kami dari partai sudah saatnya memberi dukungan dan menentukan sikap di pemilukada kali ini, terlebih setelah teman-teman dari partai telah mencalonkan jagoannya,” ungkap Irmawan, pria yang tak luput dari peci hitam itu.(TM)

Terkait Bahaya Gempa, TDMRC Berkunjung ke Sekolah Banda Aceh,BN Tsunami Disaster Mitigation and Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, khususnya Divisi Advokasi, Pendidikan, dan Pelatihan mengadakan kegiatan Simulasi Gempa, Kebakaran dan Tsunami di sekolah. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan Workshop Pembelajaran Sekolah Siaga Bencana dan juga peningkatan kapasitas program Pengurangan Risiko Bencana di sekolah yang diadakan pada tanggal 24 Desember 2011 lalu.

Muklis A. Hamid, M.S selaku ketua Divisi, kepada BN, Ju’at (27/1) tadi sore, mengatakan, bahwa sistem pendidikan untuk pembelajaran pengetahuan pengurangan risiko bencana di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk merubah pemahaman komunitas sekolah tentang paradigma bencana baik dilingkungan sekolah maupun di rumah.

“Tujuannya untuk memberikan informasi pengetahuan pengurangan risiko bencana kepada komunitas sekolah dapat dilakukan dengan cara simulasi/pelatihan penanggulangan bencana dalam lingkungan sekolah berdasarkan ancaman yang ada di sekolah, berupa kebakaran, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, pasang purnama dan lain sebagainya,” kata Muklis.

Kata dia, simulasi yang dilakukan ini sebagai antisipasi untuk warga sekolah dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dengan

Rektor Unsyiah, Prof. Darni Daud, berphoto bersama usai meresmikan rumah anti gempa "made in" TDRMC Unsyiah beberapa hari lalu di komplek TDMRC Unsyiah, Banda Aceh.

adanya kegiatan simulasi diharapkan komunitas sekolah dapat menguji coba prosedur tetapdi sekolah dalam hal penanggulangan bencana yang telah disepakati bersama, sehingga dapat diidentifikasi informasi yang masih harus disesuaikan dalam prosedur tetap tersebut.

“Kegiatan simulasi dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2012 ( di SD 13 Meuraxa) dan 31 Januari 2012 di SDN 48 Meuraxa,” katanya.

Ia menyebutkan, peserta yang mengikuti

simulasi ini diperkirakan sekitar 200 orang, yang terdiri dari siswa dan guru dari beberapa SD, SMP dan SMAdi kota BandaAceh serta beberapa instansi terkait seperti Badan Penanggulangan BencanaAceh (BPBA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, UPTD Pendidikan Suku II Banda Aceh dan UPTD Pendidikan Wil.IV Aceh Besar, sebut dia.(Af)

Gabungan LSM dengan masyarakat saat berorasi di perkebunan PT. Asdal Prima Lestari

7 LSM SAMPAIKAN PERNYATAAN SIKAP SUBULUSSALAM. BN Tujuh (7) LSM masing-masing 1). LSM Lepas Kota Subulussalam, 2). LSM Kapas Subulussalam, 3). HPPSHAF Subulussalam-BandaAceh, 4). Kampas Medan, 5). IPMASAD Subulussalam-Banda Aceh, 6).

HIPMASUD Subulussalam-Medan dan 7). Gerakan masyarakat tertindas Sultan Daulat menyampaikan pernyataan sikap kepada PT.Asdal Prima Lestari antara lain : 1) Kembalikanuangmasyarakat70.000.000rencanauntuk pembuatanjalan,karenajalantersebuttidakjadidikerjakan.

2) Tepatidanrealisasikanjanji-janiyangtelahdisepakatidi GedungDPRKSubulussalampadatanggal29-11-2011 3) Berikanbantuanbatu-batusebanyak25000kepingke Mesjid kampong Jambi Baru.

4) Cairkan dana pembangunan Mesjid Kampong Suka Maju 5) Humas PT. Asdal Prima Lestari harus direkrut dari masyarakatSultanDaulat 6) LahanyangtidakdigarapPT.AsdalPrimaLestari(Sawah terlantar)dikembalikankepadamasyarkaatseusaidengan peraturanpemerintah 7) Humas PT. Asdal Prima Lestari harus bertanggung jawab atas penganiayaan yang dilakukan kepada masyarakatLaeLanggepadaakhirtahun2011lalu.

TuntutantersebutapabilatidakdipenuhiLSMyangtergabung bersama dengan masyarakat mengancam akan memblokade seluruh aktivitas kegiatan PT.Asdal Prima Lestari dan akan menurunkan masyarakat sebanyak mungkin.

Tuntutan diatas disampaikan karena mereka (Lsm-red) beserta masyarakat setempat kesal atas prilaku pihak manajemen Perusahaan yagn berbohong tidak pernah menepatijanjiwalaupunungjapmerekapejabatlegislative daneksekutifKotaSubulussalamsudhapernahmenyurati PT.AsdalPrimaLestarinamuntidakdigubrismemandang sebelah mata. (RB).

Sampai 2011, Aceh Miliki 853 Dayah

Banda Aceh, BN Terhitung sejak tahun 2008 hingga 2011, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh, mencatat sekitar 853 dayah dimiliki provinsi paling ujung bagian sumatera itu. Selain membangun ratusan dayah, Badan tersebut juga membina 1.573 balai pengajian dan 2.426 dayah plus balai pengajian. Demikian diungkapkan, Kepala BPPD Aceh, Drs. Azhari Usman, M.Si, melalui Kepala Bidang Manajemen dan Pengasuhan, Drs. Muslim, yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepada BN, Rabu (25/1) tadi sore.

Kata dia, berdasarkan rekapitulasi jumlah dayah hasil pemutakhirandatatahun2011,pihaknyamencatatterbanyak membangun dayah di Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 184 dayah. “Namun, untuk balai pengajian paling banyak terbangun di Kabupaten Pidie yaitu sebanyak 326 unit, disamping itu ada sekitar 399 unit dayah plus balai pengajian, di Kabupaten itu,” katanya. Selain kepantai Timur-Aceh, pada tahun 2011 lalu, pihaknya telah memberikan bantuan sarana dan prasarana ke pantai Barat-Selatan, meliputi, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil dan Subussalam.

“Ini merupakan sebagai bentuk keperdulian Pemerintah Aceh, dalam mendukung pendidikan dayah di provinsi Aceh. Namun, kami juga mengharapkan, dukungan 20 persen danaAPBAyang dialokasikan ke Dinas Pendidikan dan anggaran APBN di Kemenag Aceh, untuk ikut berpartisipasi membina dayah diAceh,” paparnya, seraya berharap.

Pemerintah Perlu Meningkatkan Perlindungan Kepada Nelayan Aceh Banda Aceh, BN Indonesia dikenal sebagai Negara yang mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah, baik yang ada di darat maupun di laut. Kekayaan alam ini seharusnya bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang terkemuka dan makmur secara ekonomi. Namun, realitas memperlihatkan wajah yang bertolak belakang, dimana kemiskinan dan keterbelakangan tetap menjadi keseharian mayoritas masyarakatnya. Tentu ada yang salah dalam pengurusan bangsa ini.

Salah satu yang salah adalah dalam hal pengurusan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut dan pesisir, termasuk di Aceh, yang menyebabkan kehidupan nelayan tidak pernah beranjak menjadi lebih baik.

Kajian Pusat Studi Hukom Adat Laot dan Kebijakan Perikanan Unsyiah memperlihatkan bahwa lebih dari 70% nelayan Aceh merupakan buruh nelayan dan hidup dalam kemiskinan. Buruh nelayan ini merupakan mereka yang tidak memiliki alat tangkap, melainkan hanyamenjadiburuhpadasebagiankecilpemilikmodal/ alat tangkap yang notabene bukan berprofesi sebagai nelayan.

Ketua Pusat Studi HukomAdat Laot dan Kebijakan Perikanan Unsyiah M. Adli Abdullah mengatakan

bahwa selain berada dalam kemiskinan, nelayanAceh juga kurang mendapat perlindungan ketika ditangkap oleh berbagai negera tetangga karena berbagai. “Banyak nelayan kita yang mencari nafkah melewati batas dan ditangkap di negeri tetangga. Sayangnya, perlindungan hukum kepada mereka sangat lemah oleh pemerintah”, tambah Adli. Seharusnya perwakilan pemerintah di luar negeri perlu memberi perhatian khusus terhadap nelayan-nelayan yang bermasalah secara hukum di negeri tetangga.

Sementara Dr. Taqwaddin Husein, SH menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir masih memihak kepada pemilik modal dibandingkan kepada masyarakat hukum adat. “Kekuatan modal memang sangat menguasai pengelolaan sumberdaya alam kita, termasuk wilayah pesisir”, terang Taqwaddin. Kita bersyukur bahwa kebijakan pemerintah tentang bagian HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) yang tercantum dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau HP3 ini jadi dilaksanakan, maka masyarakat adat dan nelayan kita akan tersingkir dari wilayahnya.

Ahli kelautan Unsyiah Dr. Mukhlisien menambahkanbahwakemiskinandanketerbelakangan nelayan dan masyarakat pesisir di Aceh disebabkan karena mereka bukan pemilik sumberdaya, melainkan hanya sebagai pekerja kepada mereka yang memiliki modal. Karena itu, Mukhlisin menyarankan kepada Pemerintah untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat nelayan ini. Apalagi, lanjut Mukhlisin, nelayan Aceh kini juga menghadapi tantangan yang lebih berat seperti pemanasan global yang menyebabkan jumlah dan spesies ikan di laut menurun.

Sayangnya, tambah pengajar kelautan Unsyiah ini, Pemerintah setiap tahun justru mempunyai proyek penambahan kapal dan alat tangkap. Seharusnya, pemerintah melakukan modernisasi kapal dan alat tangkap yang sudah ada, serta meningkatkan kapasitas nelayan sehingga upaya peningkatan produksi perikanan bisa dilakukan dan tidak menyebabkan overfishing.

Untuk memperkuat perlindungan kepada nelayan tradisionalAceh, upaya peguatan hukum adat menjadi penting dilakukan. Peneliti PUSHAL-KP Unsyiah Sulaiman Tripa menekankan pentingnya pemerintah mendukung upaya revitalisasi hukum Adat Laot

sebagai bagian dari norma hukum yang ada di masyarakat pesisir. Dengan kuatnya hukumAdat Laot yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat, maka masyarakat adat akan dapat menghadapi tantangan dan berbagai jenis pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh hukum positif. Misalnya dalam hal penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, dan sebagainya.

Melihat tantangan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan begitu berat, forum diskusi tersebut sepakat memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah antara lain, pemerintah harus memberi perhatian serius untuk menangani kemiskinan melayan yang umumnya disebabkan oleh ketimpangan dalam pemilikan sumberdaya, pemerintah harus memberi perlindungan yang lebih serius terhadap nelayannelayan Aceh yang berhadapan secara hukum di negeri tetangga, perlu adanya perbaikan dalam tata pemerintahan (good governance) dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan perikanan, baik dalam hal pengelolaan, penganggaran dan pengawasan, perlu adanya penguatan peran masyarakat adat dan kelembagaan adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan Aceh. (Mahdi Andela)

30 JAN - 6 FEB 2012 | EDISI 300| THN KE-VII

Ketulusan KETULUSAN adalah sebuah sifat yang banyak di sukai oleh semua orang .Aplikasi dari sebuah ketulusan membuat orang yang merasakannya lebih dihargai dan disayangi ,karena merasa yakin tidak akan dibohongi ataupun di dibodohi,orang yang tulus selalu mengatakan kebenaran,apa adanya,tidak suka mengada ada atau pura-pura mencari alasan atau memutar balikkan fakta.Prinsipnya mendekati sebuah kejujuran. Tak ada sedikitpun rasa keberatan. Tiada sedikitpun permintaan terima kasih. Tiada setitik pun rasa berjasa. Semuanya lenyap dalam ketulusan.

Namun apa yang kita lihat dan rasakan saat ini rasanya ketulusan itu sudah hampir pudar dan kalau boleh di bilang sangat langka .Sulit untuk menilai sikap seseorang apakah tulus atau punya motivasi tertentu.apalagi kalau menyangkut sikap pejabat publik ataupun pejabat politik ,ini bisa kita rasakan disaat berlangsungnya pesta rakyat seperti Pemilu,Pilkada ataupun disaat terjadi bencana.

Contohnya disaat pemillu dan pilkada kita selalu melihat drama - drama bertemakan bantuan dengan bagi-bagi sembako,uang janji-janji dll yang kesemuanya itu di balut dengan kata kata manis tentang sebuah ketulusan,namun kenapa setelah pesta rakyat (kampanye)berlalu ,drama -drama itu hilang di telan bumi. Jadi benarkah bantuan - bantuan dan pemberian itu sebuah ketulusan.

Namun tentunya sebuah ketulusan jangan sampai menjadi objek dari sebuah kelicikan dari orang orang yang mengambil manfaat dari ketulusan tersebut. Maka dari itu idealnya sebuah ketulusan ada baiknya di barengi dengan pengetahuan sosial kemasyarakatan, sehingga ketulusan adalah sebuah kemuliaan bukan sebuah keluguan.

Sayangnya tidak mudah bagi kita untuk memandang dunia ini seperti itu. Sehingga selalu ada keberatan atau berjasa saat kita saling berbagi. intinya Janganlah ingat-ingat perbuatan baik anda. Kebaikan yang anda letakkan dalam ingatan bagaikan debu yang tertiup angin.

By: Wanarni Mahasiswa UMN Medan.

Pasien Jamkesmas Keluarkan Biaya Rp 13 Juta Deliserdang, BN Tarsun tercatat sebagai pasien yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkemas) dengan nomor peserta 000319785039 dan PPK 02040701Puskemas Galang pada 23 Desember tahun 2011.

Dia berobat melalui rujukan klinik Barber Shing di Desa Petumbukan Galang ke rumah sakit yang memiliki peralatan yang lebih lengkap.

Semenjak didiagnosa menghidap batu ginjal, batu karang tahun 1996 silam, Tarsun hanya mendapat perawatan dari klinik Barber Shing.

Ketika itu itu program Jamkemas, belum ada. Karena ketidak mampuan biaya, berobatnya ke klinik Barber Shing. Itupun biaya berobatnya dibantu pemilik klinik dengan cara pemotongan biaya berobat." Kalau pasien lain, biayanya Rp 300 ribu, kami dikenakan Rp 50 ribu. Pemilik dokter disana kasihan lihat kita,"kisahnya.

Namun, karena sakit Tarsun mulai akut, maka disarankan agar berobat ke RS yang memilik peralatan yang lebih lengkap serta dokter spesialis penyakit dalam. Semenjak tanggal 23 Desember silam, Tarsun dirawat.

Kemudian,sekitar tanggal 27 dilakukan operasi. Awalnya, Tarsun diketahui mengindap batu ginjal dan

batu karang. Namun, setelah dilakukan obserpasi, ternyata usus buntunya sudah infeksi.

Kemudian, melalui operasi itulah, batu ginjal, batu karang serta usus buntuhnya diangkut. Semenjak usai menjalani operasi itulah, pihak RS Grand Medistras membiayai pembelian obat kepada pasien.

Pembelian obat dilakukan untuk kebutuhan penyembuhan penyakit yang diidapnya. Ketika pembelian obat diapotik RS Grand Medistra itu Tarsun tercatat sebagai pasien umum. Diperkirakan biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 13 juta. Untuk menutupi biaya pembelian obat itu, Tarsun terpaksa mencarikan utangan kepada sanak saudara. "Selain mengutang, uang pemberian keluarga yang besuk digunakan membeli obat itu, dana itu dipakai untuk pembelian alat kateter ini juga,"bilang Tarsun.

Saat itu, Tarsun tidak memikirkan jumlah uang keluar untuk biaya pembelian obat itu. Ketika itu, pikiran keluarganya hanya tertuju untuk menyembuhkan kesehatan Tarsun.

Awalnya, tidak ada keluhan terhadap, biaya berobat itu, karena terdaftar sebagai pasien Jamkemas. Namun, saat membeli obat, Tarsun justru terdaftar sebagai pasien umu, maka pihak keluarga pun merasa heran.

Apalagi, biaya obat yang dikenakan mencapai belasan juta rupiah.

Obat Pasien Tak Terdaftar di DPO Terkait pengenaan biaya obat mencapai Rp 13 juta, yang wajib dibayar pasien Jamkesmas rawat inap di RSU Grand Medistra, Humas RS Grand Medistra Membra Sinaga, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena obat yang dibeli pasien tidak terdaftar sebagai daftar pemberian obat (DPO) bagi pasien Jamkemas.

"Karena penyakit pasien komplikasi, dokter menyarankan agar membeli obat antibiotik. Meropenem adalah anti biotic yang tidak masuk DPO, obat ini mahal,"ucapnya.

Membra mengisahkan bahwa dirinya pernah mengkomsumsi obat yang sama karena penyakit dalam yang dialaminya," obat itu mahal, tetapi bagus, saya sewaktu operasi tulang, engkomsumsinya,"terangnya.

Ketika ditanyakan kenapa dokter menyarankan pasien mengkomsumsinya. Membra, menjelaskan obat itu bagus, kemudian dokter tidak tega melihat pasien itu berlama lama di RS."Hampir 40 hari pasien itu di sini, kan kasihan keluarganya. Kalau diperlama-lama kan yang kasihan keluarganya juga,"katanya.( Int/DNA)

Inspektorat.... lalu.“saya diberhentikan oleh Kepala Desa saya pada tahun 2006 sesuai dengan Sk Kepala Desa nomor 001 Tahun 2006 dan saya juga sah diangkat menjadi Sekdes Patumbak I sesuai dengan petikan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Deli Serdang No 114/289/DS/Thn 19 tanggal 02 September 1987. Namun sejak diberhentikan hingga kini saya tidak pernah menerima tanda penghargaan ataupun dana konpensasi yang seharusnya saya terima “ ungkapnya.

Ditempat terpisah tim kembali menyambangi kantor Inspektorat Deli Sedang dan bertemu dengan Sekretaris Inspektorat , A Hasibuan .Saat ditanyai mengenai perkembangan kasus Agus Siswanto yang mana pengangkatan dirinya menjadi PNS agar dapat ditinjau kembali , Hasibuan berjanji dalam satu pekan ini akan mengumpulkan data dan menindak lanjuti sesuai peraturan bahkan dirinya akan langsung turun kelapangan guna penyidikan serta menindak sampai keakarakarnya.

“saya langsung turun untuk menindak serta akan menuntaskan sampai keakar-akarnya” katanya .

Semoga keseriusan pihak pihak terkait dalam menegakan peraturan dapat terbukti secara nyata terlebih Inspektorat sebagai mata dan telinga Bupati dapat melihat dan mendengar dengan cermat juga dapat dipercayai oleh masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang kita cintai ini. (TIM)

terjadi di Medan, tapi juga di Senayan. Dengan kondisi perekonomian sekarang ini, rakyat harus bicara dan hendaknya pun dewan mendengarkan, bukan malah menutup telinganya,”imbuh Alfindo.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Medan, Bangkit Sitepu meminta Walikota Medan untuk menunda pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Medan hingga 2014. Pasalnya, hingga kini belum ada bangunan pengganti sementara yang tepat.

"Selagi belum ada bangunan pengganti, Walikota Medan harus menunda pembangunan gedung DPRD Medan," kata politisi Partai Patriot Medan.

Dia beralasan, hingga kini belum ada bangunan pengganti sementara untuk gedung DPRD Medan. Dari beberapa gedung yang ditawarkan belum ada kecocokan, seperti gedung Bank Sumut akan berdampak kepada operasional bank milik Pemprovsu tersebut, kemudian di Paladium Plaza sangat tidak sesuai karena bisa menyulitkan warga menyampaikan aspirasinya.

Untuk itu, dia menyarankan Walikota Medan sebaiknya membatalkan anggaran Rp 89 miliar untuk pembangunan gedung DPRD Medan, dan dialihkan ke pembangunan terminal di wilayah Medan bagian Selatan, khususnya di Jalan Jamin Ginting, Medan.

Sisanya, masih bisa disalurkan ke sejumlah pembangunan infrastruktur jalan dan drainase serta perbaikan lampu jalan.

Sementara itu Kepala Dinas Perkim Medan, Iriadi Irawadi menyatakan proses pembangunan gedung baru DPRD Medan akan memasuki proses tender di awal Februari 2012. Untuk tahap awal, pembangunan gedung delapan lantai ini akan dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp25 miliar.

"Prosesnya nanti dilalui dengan pengumuman pemberitahuan bahwa di Perkim akan diadakan pelelangan, setelah beberapa lama, bisa jadi seminggu, atau dua minggu kita umumkan kembali akan diadakan pendaftaran bagi rekanan yang berminat untuk mengikuti pelelangan," ujarnya , kepada wartawan usai acara coffe morning.

(NDO)

jumlah tahun lalu, karena meskipun ada kabar bahwa jumlah warga miskin di Madina meningkat sampai saat ini data yang dikeluarkan dari BPS masih yang lama," tambahnya.

Namun demikian, salah seorang warga Pendi mengimbau pemerintah agar lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi raskin di desa-desa karena pendistribusian raskin masih belum maksimal terhadap masyarakat.

Dalam perjalanannya banyak warga miskin yang

seharusnya memeroleh bantuan raskin tetapi pada kenyataannya tidak mendapat bagian, sebaliknya banyak dari keluarga mampu yang memeroleh raskin.

“Bukan itu saja, harga raskin juga sering tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, karena petugas distribusi raskin sering meminta ongkos muat dan lainnya, sehingga kami harus menambahi lagi dari harga yang ada," ucap Pendi. (INT/DNA)

Pembangunan.... renovasi gedung pula. Padahal gedung dewan Medan itu masih layak ditempati 50 orang wakil rakyat tersebut. ”Kita selaku rakyat perlu bertanya, kenapa gedung yang masih layak dihuni sudah minta direnovasi. Ini kan janggal. Sedangkan kita lihat sendiri banyak warga miskin yang membutuhkan anggaran dan juga biaya pendidikan lainnya. Kalau memang dewan berpikir jernih, tak perlu gedung baru tapi perbaiki kinerjanya dulu,” tegas Sekretaris Formasi, Alfindo kepada BN, kemarin.

Dengan rencana pembangunan gedung baru dewan Medan, disinyalir para legislatif lebih mementingkan dirinya sendiri. ”Jadi untuk apa ada wakil rakyat, kalau memang mementingkan dirinya sendiri,” tukasnya.

Malah, lanjutnya, sekarang warga khususnya bermukim di Medan pasti bertanya-tanya dana pembangunan Rp 89 miliar tersebut. Pasalnya, kalau dana tersebut disumbangkan lebih membawa kemaslahatan umat ketimbang harus bergedung baru. ”Yang kita lihat sendiri, keriuhan wakil rakyat ini tak hanya

Pemkab Madina....

Kejaksaan agar melakukan langkah hukum secara persuasive untuk melakukan tindakan apabila pembayaran tidak diselesaikan," bebernya Dijelaskan, jumlah penerima raskin di madina sebanyak 35.548 KK dimana setiap keluarga memeroleh sebanyak 15 kilogram perbulan atau sebanyak 533,3 ton perbulan, sedangkan harga distribusi raskin kepada masyarkat penerima sebesar Rp 1600 perkilogram.

"Untuk tahun 2012 jumlah penerima raskin kita masih

Distribusi Pupuk ....

Disamping itu, dalam sesi pertemuan juga dibahas mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Disini kita juga membahas tentang mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi, dari masing-masing kabupaten/kota. Sehingga, penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ditangan petani Aceh,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, 90 ribu ton pupuk urea bakal di

salurkan, namun belum siapnya RDKK dari dinas terkait di tingkat II, maka hingga kini belum ditemukan format penyaluran yang tepat. "Memang juknis ada dan baku," tuturnya sambil mengarahkan wartawan ke pejabat terkait, Taufik. Taufik, ketua panitia pertemuan rapat dan juga pejabat teknis yang bertanggungjawab penuh dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh itu enggan berhadapan dengan wartawan

dan melalui stafnya, ia menitipkan beragam pesan yang tak jelas. "Tunggu, mohonlah, karena Pak Taufik sangat sibuk, mungkin ada 100 persoalan di kepalanya. Saya sendiri meraskannya, apalagi di kampung saya seorang Kepala desa,"bela staf BKP2 Aceh itu, sedikit terkesan berusaha menutupi informasi seputar penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh. (TM/AF)

ketentuan kebijakan tersebut tidak ada alias nihil Menurut calon distributor wilayah Kabupaten Langkat pungli itu masih dari pengurusan surat rekomendasi,belum lagi biaya siluman yang diminta pihak Produsen dalam hal penetapan distributor pupuk urea bersubsidi. ”Terus terang kami harus berani merogoh kocek (kantong) untuk

menyiram produsen,kalau tidak jangan diharap diterima jadi distributor di kabupaten Langkat dan wilayah kerja lainya ,”keluh calon distributor. Kadis Perindag kabupaten Langkat Tengku Milwan saat dikonfirmasi wartawan tidak berada di tempat, karena sibuk menghadiri rapat pemkab. Ketika dikonfirmasi melalui surat tertulis, Kadis tidak mau menjawab dan memberi keterangan. (MSTP/MR)

data kedua tersangka dengan melibatkan ketiga pimpro, kenapa dihilangkan pihak penyidik Kejari Binjai ketika pelimpahan berkas.

“Dari BAP saja bisa kita lihat bahwa ketiganya terlibat dari keterangan para tersangka. Tapi kenapa begitu beraninya Kejari Binjai menyulap BAP sehingga nama ketiganya dihilangkan. Ada apa dengan Kejari Binjai,” tanya Amin lagi.

Sedangkan dari pengakuan Z, sesuai BAP ketika diperiksa menyebutkan, pihak penyidik Kejaksaan Negri Binjai sebelumnya telah menyita dokumen miliknya tentang data pembuktian terhadap Ir Ramses Danu Harahap dan Ir Warnita Evaroza serta Ahmad Napitupulu BA. Pimpro pelaksana telah mengambil uang dari bendahara pengeluaran di Dinas PU Binjai diantaranya, bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 Ir Warnita Evaroza telah mengambil uang dari bendahara Z untuk angaran sebesar Rp 80 juta. Kemudian tanggal 29 Mei 2010, Ir Warnita Evaroza kembali menerima uang dari Z untuk pembangunan proyek Bidang Cipta Karya pengairan sebesar Rp 123.942.800, dan pada tanggal 01 April 2010 juga menerima uang Rp 50 juta untuk biaya pembangunan Drainase Sistim swakelola Tahun 2009.

Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2010 kembali Eva Roza menerima uang dari Z sebesar Rp 50 juta untuk biaya pembayaran saluran Drainase Swakelola Tahun 2009, kemudian pada tanggal 24 Mei 2010 Eva Roza juga telah menerima uang sebesar Rp 90 juta untuk biaya panjar pembayaran biaya Administrasi proyek gedunggedung DAK Tahun 2010.

Sedangkan Ir Ramses Danu Harahap selaku pimpro Jalan dan Jembatan telah mengambil uang dari bendahara berinisian Z pada Tanggal 29 April 2010 sebesar Rp 100 juta yang disinyalir pengunaan anggaranya tak jelas digunakan.

Lebih lanjut Pimpro Ir Ramses Danu Harahap pada tanggal 30 Juli 2010 juga telah menerima uang dari Z untuk biaya anggaran pekerja pembangunan tebing sungai (sistim Swakelola) sebesar Rp 75 juta yang mana pekerjaan tersebut kuat dugaan tidak dikerjakan

alias piktif.

Data dan bukti yang ada untuk Ahmad Napitu pulu BA terlihat bahwa pada tanggl 05 Maret 2010 dirinya telah mengambil uang dari bendahara Z sebesar Rp 80 juta untuk pekerjaan pembangunan Drainase (sistim swakelola) Luncuran,kemudian pada Tanggl 18 Maret 2010 mengambil uang dari bendahara Z sebesar Rp 75 juta untuk pekerjaan pembangunan Drainase (sistim swakelola) Luncuran.

Ahmad Napitu pulu BA kembali lagi mengambil uang pada Z tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp 34 juta untuk bidang pekerjaan pembangunan tebing sungai (sistim swakelola) Luncuran yang mana pekerjaan proyek tersebut disebut-sebut tidak dikerjakan alias Fiktip,selanjutnya pada tanggl 01 April 2010 Ahmad Napitu pulu BA juga mengambil uang untuk 3 Aitem pekerjaanya.

Dari ketiga dana ke 3 Aitem pekerjaan itu, uang yang di ambil Ahmad Napitu pulu BA dari bendahara Z dandiantaranya untuk kekurangan dana Drainase (sistim swakelola) Luncuran sebesar Rp50 juta dan selanjutnya penerimaan Uang biaya Administrasi (ADM) untuk Staf keuangan sebesar Rp 40 juta serta pekerjaan Drainase Sistim Swakelola Tahun 2010 sebesar Rp 55 juta. Dan begitu seterusnya sebagaimana bukti yang diserahkan Z kepada penyidik Kejari Binjai.

“Kita telah menyerahakn dokumen data penerimaan uang untuk pengunaan anggaran pelaksanaan proyek Swakelola Cipta Karya dan Pengairan bersumber APBD 2010 dari beberapa orang pimpro diantaranya Ir Ramses Danu Harahap dan Ir.Warnita Evaroza serta Ahmad Napitupulu BA telah kita serahkan pada penyidik kejaksaan Negeri Binjai. Namun penyidik telihat sengaja telah melepas para pimpro dari ranah Hukum,” ungkap Z lagi.

Seperti diberitkan sebelumnya Z dan AB serta Kedis PU Kota Binjai, M yang kini melarikan diri telah menjadi tersangka. Bahkan Z dan AB telah mendekam di tahanan. Tak ayal, dari nominal Rp 4,5 miliar, sekitar Rp3,3 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan.

(MR/MPS)

Disperindag Langkat.....

Kebijakan Kadis Perindag Langkat ini kata sejumlah calon distributor sangat memberatkan operasional usaha mereka karena menambah cost (biaya) pada musim tanam setiap tahunnya , padahal dalam SK Peraturan Mentri Pertanian Nomor: 06/Permentan/ SR.130/2/2011,SK Peraturan Mentri Perdagangan Nomor:07/MDAG/PER/2010 dan SK Gubernur Nomor : 12 Tahun 2011

LMRI... dipersidangan nanti,” janji Z yang menyatakan dirinya sama sekali tak rela untuk menjadi pesakitan di tahanan.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keluhnya, dia telah mengungkap dan memperlihatkan bukti-bukti keterlibatan ketiga pimpinan proyek di antaranya, Ir Ramses Danu Harahap selaku pimpro Jalan dan Jembatan, kemudian Ir Warnita Evaroza selaku Pimpro Sub Gedung-gedung bersama Ahmad Napitupulu BA. Sementara itu, Ketua LM-RI Sumbagut, Amin Sari mengungkapkan ada kejanggalan lain dari hasil temuan mereka dalam kasus dugaan korupsi proyek swakelola Binjai. “Dari hasil data penyidikan oleh penyidik Kejari Binjai dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Binjai dengan kode (P-31) dengan Nomor : B-16/Biasa/ N.2.11/Fd.1/04/2011 terlihat isi dari berkas perkara tidak sesuai dengan keterangan BAP dan barang bukti yang diberikan oleh kedua tersangka,” sesalnya.

Padahal, kata Amin, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Binjai seperti informasi diperoelhnya dari tersangka, dalam melakukan lidik dan penyidikan Z dan AB telah mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari orang-orang yang ikut serta terlibat dalam pengunaan anggaran.

“Namun bukti-bukti tersebut dihilangkan dan tidak tertutup kemungkinan sengaja dilenyakan untuk kepentingan suatu perbuatan persekongkolan sehingga Z dan AB yang dikorbankan yang kini mendekam di sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Binjai yangbersetatus tahanan Kejaksaan,” ucapnya kepada BN, kemarin.

Dia menyebutkan, indikasi rekayasa sangat kental terlihat dari BAP ketika kedua tersangka diperiksa oleh tim penyidik Kejari Binjai. “Ini jelas direkayasa. Makanya kita mendukung kepada Z apabila dia berani mengungkap di dalam sidang nantinya. Pastinya, Z dan AB tak akan mau ditumbalkan dan yang mereka mau Ir Ramses Danu, Ir Warnita Evaroza dan Ahmad Napitupulu BA sama-sama menelan akibatnya,” tegas Amin Sari.

Yang dipertanyakan sesuai bukti dimiliki LM-RI, bukti dan

Permainan Tradisional Yang Terlupakan Oleh : Tri Yulianingsih Kemajuan teknologi membuat permainan tradisional tak lagi memikat. Sementara permainan tradisional adalah harta kekayaan yang harus dilestarikan agar dapat dikenal oleh generasi penerus. Hampir di setiap daerah mempunyai permainan tradisional.

Permainan tradisional biasanya dijadikan anak-anak sebagai pengisi waktu, mereka biasa melakukannya di sekolah pada saat istirahat, pada malam purnama, tapi bagaimana dengan kenyataannya?

Tak dapat dipungkiri teknologi canggih telah merubah peradapan manusia di berbagai lading kehidupan. Anak lebih cenderung bermain computer ataupun handphone. Apalagi sekarang handphone dilengkapi alat dan perangkat seperti GPS, konsol, game, kamera, Kalender, notebook, surat kabar, music player, dan portable. Semua itu mampu membuai mereka dan melupakan permainan tradisional.

Bagaimana jika sudah seperti ini? Melihat permainan tradisional sudah semakin di abaikan atau ditinggalkan. Disini peran orang tua sangat dibutuhkan, orang tua sebaiknya mengenalkan permainan ini kepada anak.

Begitu juga guru-guru di sekolah yang harus mengenalkan permainan tradisional; kepada anak agar warisan kebudayaan ini tidak terkalahkan oleh teknologi canggih apapun.

Karena warisan kebudayaan adalah tanggung jawab kita bersama. (*)

PT PIM

Dari Halaman 1

Parahnya lagi, lanjut Zainal, ketika warga asik bekerja dan terkadang sedang sholat gas amoniak terlepas sehingga membuat warga pun mencari tempat untuk menghindari racun amoniak tersebut.

“Kami tak ingin juga PIM ini ditutup atau dengan kata lain kita sangat berharap kondisi tetap harus membaik, cuma kami harap pihak PT PIM dapat member atau melakukan antisipasi yang baik untuk kita dan kepentingan bersama, yang penting PIM bisa bekerja dan kami bias hidup nyaman” tambahnya Zainal.

Data yang didapat media ini, tahun 1988, Desa Tambon Baroh, ada seorang warga menagalami keracunan dan sempat pingsan tak sempat menghindar. Ditahun 2010, pada 31 januari mulai pukul 19.30wib diduga sekitar 35 warga Desa Tambon Baroh, Dewantara, Aceh Utara, terpaksa dilarikan kerumah sakit dan ratusan lainnya juga terkena imbas dari bocornya gas amoniak (CH3).

Hingga hal yang serupa berlanjut pada September 2011 kemarin, berdasarkan keluhan warga sekitaran Krueng Geukuh, pada tanggal 9 januari 2012, limbah PT PIM diduga mencemarkan sepanjang sungai Krueng Geukuh sehingga menyebabkan ribuan ikan mati. Meskipun demikian, warga yang saat ini tidak tau harus buat apa melainkan bersabar dan mengeluh kepada pemerintah terkait untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik dan layak diterima warga.

Menurut salah satu warga Tambon Baroh mengatakan, warga desanya pernah diundangi oleh pihak manajemen PT PIM untuk menghadiri rapat yang dibuat dengan tema sosialisasi tanggap darurat, “Pada saat kami datangi mereka hanya member arahannya saja, termasuk menerangkan tatacara menghadapi polusi dan pencemaran lingkungan dari PIM” ucap warga.

Terkait semua itu, staf hubungan masyarakat (Humas) PT PIM, Mustafa Thahir, ketika dihubungi media ini menjelaskan, pihaknya akan terus mewaspadai penyakit yang disebabkan oleh PT PIM, sementara ia sedang melakukan atau menanggapi keluhan warga.

“Sementara ini, tak bias kita lakukan bukan seperti kita berdiam, namun kami juga bertanggung jawab dan selalu bersosialisasi dengan warga, bila mereka terkena amoniak maka kami siap obati mereka sampai lekas sembuh,” kilah Mustafa.

Proses manajemen PT PIM saat mengaku perusahaan pabriknya sedang mengalami kekurangan pasokan suplay gas. Hingga terus membuka tutup atau start up disetiap pasokan gas. Sebelum pabrik ini juga kekurangan bahan baku, sementara proses operasional amoniak terdiri dari dua pabrik, sedangkan bahan baku yang tersedia hanya mencukupi satu pabriknya saja.

“Dulu-dulunya kita lakukan pasokan gas dari Exxonmobil secara berutin, namun saat ini kita harus melakukan tidak berutin lagi karena uang yang kita belikan untuk pasokan suplay gas Cuma pas-pasan, sedangkan pupuk yang dibutuhkan 450 ribu ton pupuk subsidi per tahun,” ucapnya.

Menurutnya, hal yang menyebabkan pencemaran warga karena desain kinerja sementara berubah-ubah disebabkan kehabisan kontrak suplay gas. Hingga suplay gas ini berubahubah terkadang normal seperti saat ini, namun sementara kita juga telah menghidupkan scrubber (penghirup udara), ketika tekanan udara amoniak terbuka tutupnya udara dapat langsung terhidup scrubber.

Ia juga menegaskan, selama ini penggulangan terhadap warga yang mengalami pencemaran terus dilakukan continue untuk pengobatan Program Corporat Sosial Resposibility (SCR)

Walhi Aceh Dari Halaman 1 bangsa Indonesia, negara wajib melindungi rakyatnya.

Negara wajib menjaga agar masyarakat tidak terganggu kehidupannya dan terjadi konflik dalam masyarakat.

“Bagaimana peran negara dalam melindungi rakyat, jangan sampai konflik-konflik lingkungan yang terjadi di luar Aceh seperti di Bima dan Mesuji terjadi di Aceh,”katanya.

Walhi Aceh meminta Pemkab Aceh Besar memidanakan para pengusaha galian C liar karena mereka telah merusak lingkungan dan menyengsarakan masyarakat. Negara wajib melindungi masyarakat. “Bukan malah melindungi pengusaha,”ujarnya.

T Muhammad Zulfikar menyampaikan bahwa gugatan pidana terhadap perusak lingkungan dimungkinkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Dalam Undang-undang tersebut dikatakan Pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota,”kata Direktur Walhi Aceh ini.

Dia menambahkan, masyarakat bisa melakukan gugatan pidana dimana masyarakat yang memperjuangkan hak-hak lingkungan tidak bisa dituntut. “Pasal 66 UU No 32 menyebutkan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,”ujar T Muhammad Zulfikar.

Disebutkan, kasus Galian C Biluy mencuat setelah Pemkab Aceh Besar, atas desakan dari masyarakat di Kemukiman Biluy, menutup aktivitas tambang tersebut. Penutupan didasari oleh lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Dampak negatif galian C ini sangat luar biasa. Lapisan tanah atas (top soil) yang sudah terbuka menyebabkan air mengalir cepat di permukaannya. Dimusim hujan akan menyebabkan banjir dan tanah longsor, dimusim kemarau akan menyebabkan kekeringan karena tidak ada cadangan air yang tersimpan. Masyarakat telah kehilangan sumber air, mata air banyak yang sudah mengering.

Selama ini banyak pihak hanya menghitung keuntungan ekonomi semata dari usaha galian C tanpa pernah menghitung kerugian yang ditimbulkan. Misalnya saja berapa hektar sawah mengering tak bisa dikerjakan, masyarakat yang jatuh sakit, jalanan yang hancur dan sebagainya. (Mahdi Andela)

CMY K

CMY K

30 JAN - 6 PEB 2012 | EDISI 300 | THN KE-VII

STOP PERS Diberitahukan kepada seluruh instansi Pemerintah/Swasta/ TNI/Polri dan masyarakat umum bahwa yang namanya dibawah ini: Nama: M. SYAFII Sejak pengumuman ini disampaikan, tidak lagi sebagai wartawan Bongkar News Wilayah Sumbagut.

Dan segala bentuk aktifitas yang menamakan Media Bongkar News tidak menjadi tanggungjawab redaksi.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Tertanda Pemimpin Redaksi

Dituding Rebut Lahan

Oknum Parkir Pungli PK 5 Medan, BN Pungutan liar (Pungli) memang suatu pekerjaan yang mudah dilakukan. Tanpa memikirkan resiko yang bakal dihadapi, si pelaku pungli pun meraup keuntungan. Hanya saja, banyak orang dirugikan akibat merajalelanya si pengutip 'haram' itu berkeliaran. Tak tanggung-tanggung, yang dirugikan berang.

Seperti halnya menimpa para pedagang kaki lima (PK5) Pasar Petisah, belum lama ini. Para pedagang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mengadukan nasib mereka ke sejumlah wartawan. Kata Asosiasi PK 5 Indonesia ini, yang kerap melakukan pungli tak lain oknum petugas parker.

Sehari saja, oknum tersebut mengutip Rp 25 ribu kepada pedagang.

"Oknum petugas parkir itu langsung meminta uang dan mengatakan uang tersebut untuk setoran mereka, karena lahan parkir petugas telah kami rebut. Ini kan sama sekali tidak benar," ucap salah seorang pedagang berinisial M, kemarin.

Menurutnya, mereka dipaksa membayar uang setoran itu per harinya meskipun jualan atau tidak. "Padahal awalnya tempat itu sudah lama menjadi lapak kami, tapi tiba-tiba ada oknum petugas parkir mau menyerobot, dan minta uang setoran. Dan terpaksalah kami berikan uang itu," tukasnya.

Di sisi lain lebih lanjut Melva juga menyampaikan kalaulah PKL Petisah tetap harus digusur Pemko Medan harus memberi solusi."Sebab kami juga warga Kota Medan, kalaupun digusur ya dicari tempatnyalah, jangan kayak begini," katanya.

Melva juga meminta agar gerobak mereka yang masih tersisa di Pasar Petisah supaya tidak diangkut paksa oleh PD Pasar."Tolonglah gerobak kami tidak diangkat,"ujarnya.

Tata Pasar Sementara itu, anggota komisi C DPRD Kota Medan Ahie meminta agar PD Pasar tegas dalam penataan Pasar Petisah.

Ini disinyalir sepertinya banyak oknum-oknum yang berkepentingan memanfaatkan pasar tersebut. "Saya kira PD Pasar sudah lebih tahu itu mana lobang tikus, kita khawatir ada yang sengaja memanfaatkan kepentingan cari untung sendiri,"kata.

Dalam upaya penataan Pasar Tradisional ini, PD Pasar harus benar-benar bijak dan adil dalam mengeluarkan kebijakan.

"Kita perlu ingatkan juga PD Pasar kalau ingin mengeluarkan kebijakan harus melakukan sosialisasi,"katanya. (Fer/Int)

Menhut dan Menko Perekonomian Tanam Mangrove di Belawan Belawan, BN Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap,MM, Wakil Walikota Medan Drs H Dzulmi Eldin mendapingi Menteri Kehutanan Zulkipli Hasan,SE,Mm dan Menteri Menko Perekonomian Ir m Hatta Rajasa melakukan penanaman pohon mangrove di Kelurahan si Canang Kecamatan Medan Belawan.

Hadir pada acara tersebut Pangdam I BB, Kapolda, Lanud, DPR RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumut dan Kota Medan, Sekretaris daerah kota Medan, anggota DPRD Kota Medan, Para kepala SKPD, Kelompok Pemerhati Lingkungan, unsur Muspika Kecamatan, Wartawan Media Cetak dan elektronik, Tokoh masyarakat,tokoh agama, PKK dan para Pelajar.

Walikota Medan dalam sambutannya mengatakan, kawasan mangrove ini mempunyai luas wilyah 1029 Ha, kawasan ini telah diteteapkan melalui Perda kota Medan tentang rencana tata ruang wilayah sebagai Kawasan Strategis Lingkungan Hidup yang berfungsi Lindung.

Menurutnya Kawasan ini banyak sekali manfaat yang dihasilkan melalui keberadaan hutan mangrove ini, mulai cara menangkal erosi dan abrasi, mananggulangi banjir ROB, memelihara ekosistem laut, menyerap CO2 , hingga mendorong pemgembangan keragaman usaha ekonomi masyarakat pesisir.

Walikota mengharapkan penanaman pohon mangrove hari ini bukan hanya secara seremonial saja, kami akan terus pelihara dan awasi, agar tidak dirusak oleh pihak ?pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah kota Medan juga telah memiliki rencana undtuk memnfaatkan potensi yang dimiliki mangrove, sebagai kawasan eco wisata dan pelestarian ekosistem melalui pendekatan mina hutan atau Selvofishery.

Menteri Kehutanan Zulkipli Hasan,SE,MM menjelaskan tentang betapa pentingnya penanaman pohon mangrove.

Disepanjang pantai yang ada di Indonesia sekitar 95000 km, telah ditumbuhi mangrove atau sekitar 8 juta ha, dari 8 juta ha itu telah berubah fungsi seluas 4 juta ha menjadi tambak, 2,4 juta ha masih baik dan 11,6 ha antar hidup dan mati.

Mangrove mempunyai keistimewaan yang luar biasa, dan sangat berbeda dengan tumbuha-tumbuhan lain. Mangrove sangat perlu dikembangkan pelestariannya karena mangrove dapat menahan angir keras, mangrove dapat menahan sunami, mangrove tempat berkembangnya ikan,udang dan lain sebagainya, dan buah mangrove secara ekonomi dapat dijadikan sirup yang memiliki pitamin C yang tinggi, buah mangrove juga dapat dijadikan tepung kue, getah mangrove dapat dijadikan bahan membatik dan pohon mangrove adalah arang yang terbaik didunia, ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Ir M Hatta Rajasa sangat mendukung keinginan Walikota Medan, agar kawasan ini dijadikan kawasan Eco Turijem dan tempat wisata edukatif.

Hatta Rajasa berjanji akan menghubungi Menteri Pariwisata untuk meninjau kawasan ini untuk dijadikan kawasan Wisata hutan dan kawasan Wisata edukatif, artinya mangrove tetap hidup dan berkembang di kawasan ini, kemudian kawasan ini juga dapat menjadi tempat rekreasi, dan tempat bagi anak-anak pelajar sebagai tempat riset, penelitian dan perkembangan ilmu.

Bila perlu Walikota dapat membuat Perda, agar kawasan ini menjadi laboratorium alam, yang nantinya untuk dijadikan tempat penelitian, ungkapnya.. (r/Amat)

CMY K

Sibolangit, BN Petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diduga tak menjadi acuan di SDN 101837 Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Pasalnya, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah ( RAPBS ) Tahun 2012 di sekolah tersebut ditemukan biaya pengawas. Padahal seharusnya biaya pengawas tersebut sama sekali ditiadakan.

Tak hanya itu, memasuki 2012 ini, tak satu pun komputer ditemukan di SDN 101837 itu.

Kondisi ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat yang menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Seharusnya dari anggaran BOS, pihak sekolah wajib membeli sarana komputer sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi muridnya.

Sayangnya, ketika ingin dikonfirmasikan kepada Kepala Sekolah SDN 101837, Sastra Ginting SPd, yang bersangkutan tak berada di tempat. Sementara itu, ketika ditanya kepada bendahara sekolah, dikatakannya bahwa sarana komputer sedang dipesan. Hanya saja, sang bendahara tak mau menjelaskan kapan komputer itu akan sampai dan dapat dipergunakan para muridnya. (Farhan)

PEKERJA DI INDONESIA RENTAN KECELAKAAN

Angka Pelanggaran Norma K3 Masih Tinggi Medan, BN Angka pelanggaran terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, masih terbilang cukup tinggi.

Oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengintensifkan upaya penegakan peraturan di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan melaksanakan norma dan peraturan ketenagakerjaan.

Menurut data Kemenakertrans pada tahun 2011, jumlah perusahaan yang mendapat peringatan berupa nota pemeriksaan tahap I sebanyak 7.468 perusahaan dan jumlah perusahaan yang mendapat peringatan keras berupa nota pemeriksaan tahap

II berjumlah 1.472 perusahaan.

Sementara itu, perusahaan yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan norma K3 mencapai 3.848 perusahaan sedangkan jumlah perusahaan yang telah disidik dan di nota untuk diajukan ke pengadilan berjumlah 78 perusahaan.

Dalam upaya penegakan hukum, pihak Kemenakertrans mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum yakni, Polri, Kejaksaan Agung dan kalangan pengacara.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan selama ini proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dilakukan

Medan, BN Kepala Divisi Public Relations PDAM Tirtanadi Ir. Amrun dalam siaran pers kepada Wartawan, Sabtu (28/01), menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Tirtanadi akan melaksanakan perbaikan Pipa Transmisi pada 1000 mm jalur air keluar dari Instalasi Pengolahan Air Deli Tua. Pekerjaan tersebut akan dilaksanakan selama sepekan hari mulai tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2012. Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut kapasitas Instalasi Pengolahan Air Deli Tua turun dari 1.500 l/d menjadi 1.350 l/d.

Penurunan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air Deli Tua menyebabkan kuantitas air yang didistribusikan kepada pelanggan di beberapa wilayah mengalami gangguan.

Adapun wilayah yang mengalami gangguan pendistribusian air diantaran-

melalui upaya atau pendekatan persuasif-edukatif kepada perusahaan dan pekerja/buruh dengan cara sosialisasi serta informasi tentang peraturan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

"Pemerintah selalu menekankan pentingnya penerapan K3 mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Dengan berbagai upaya kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia Berbudaya K3 " kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam siaran persnya, Sabtu (28/01/) "Semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 yang diwujudkan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapatperlindungan dari resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi," kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan bahwa dalam tahapan awal penerapan K3, pemerintah memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan dan sosialiasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja/ buruh agar bisa menjalankan peraturan ketenagakerjaan.

Untuk tahap selanjutnya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, setiap pelanggaran yang ditemukan maka harus segera diberikan "nota pertama" sebagai peringatan untuk memper-

ya, Cabang Deli Tua meliputi, Kompleks Perumahan Bumi Serdang Damai, Jl. Stasiun, Jl. Kedai Durian, Cabang Medan Amplas meliputi, Jl. Brigjend. Katamso, Jl. STM, Jl. Sakti Lubis, Jl. Garu I dan II. Sedangkan untuk Cabang Medan Kota, meliputi, Jl. SM. Raja, Jl. Air Bersih, Jl. Avros, Jl. Saudara, Jl. Pelangi, Jl. Sempurna, Jl. HM. Joni, Cabang Tuasan meliputi, Jl. Pancing, Jl. Selamet Ketaren, Jl. Perjuangan, Jl. Keruntung, Jl. Letda. Sujono, Jl. RSU. Haji, Cabang HM. Yamin, meliputi, Jl. Gurilla, Jl. Serdang, Jl. Pimpinan, Jl. Sentosa Baru, dan Cabang Medan Denai, meliputi, Jl. Bakti, Jl. Pasar merah, Jl. Pelajar Timur, Perumnas Mandala, Jl. Mandala By Pass.

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, keluhan pelanggan dapat disampaikan ke Call Center PDAM Tirtanadi Nomor 500444, demikian disampaikan Ir. Amrun.(r/ndo)

baiki kesalahannya.

"Kalau masih saja mengabaikan peringatan tahap kedua dan ketiga, maka harus segera ditindaklanjuti dengan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pengadilan," kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan telah sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pembinaan Hubungan Industrial serta peraturan dan perundang-undangan lainnya.

Sebagai upaya meningkatkan pengawasan di bidang ketenagakerjaan, Kemnakertrans meningkatkan kinerja dan profesionalitas petugas pengawasanketenagakerjaan, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan.

Saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan.

Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang.

Mengenai masih minimnya pengawas ketenagakerjaan pihak Kemenakertrans berupaya mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan serta melakukan upgrading dan bimbingan teknis secara terus menerus.(net/dna)

Peran Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sangat Penting Medan, BN Pendidikan politik dinilai penting bagi perempuan, karena itu dapat memacu proses pembangunan suatu negara. “Wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria yakni sama-sama sebagai warga negara untuk mengenyam pendidikan politik yang setara, “ kata Ketua LSM Citra Wanita Indonesia, Citra Rachmadya dalam sambutan pada seminar “Pencerdasan Politik bagi Wanita sebagai Upaya Mengcounter Ekploitasi Wanita� di Gedung Alsitan Jl A H Nasution Medan, belum lama ini.

Menurut Citra, banyak kalangan yang berpendapat, salahsatu solusi bagi keterwakilan perempuan di bidang politik berupa pelaksanaan pendidikan politik bagi kaum hawa itu, meski belum ada formula yang tepat bentuk pendidikannya seperti apa.

Dia menambahkan, perempuan

bukanlah komoditas yang layak diperdagangkan atau dipertontonkan.

Perempuan bukan pula bagian dari faktor produksi untuk meningkatkan devisa negara.

Sesungguhnya, perempuan adalah ibu generasi dan mitra yang bergerak secara sinergis dengan kaum pria untuk memperjuangkan kemuliaan negara, bangsa dan agamanya.

Memarginalkan keterwakilan perempuan dengan alasan apapun dapat dikatakan tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat kaum hawa itu sendiri.

Sementara itu, Penasihat Citra Wanita Indonesia, Dra Lela Erwany M Hum dalam kegiatan tersebut mengatakan, pencerdasan politik kaum perempuan harus mengacu pada sasaran kemampuan mereka sendiri, dengan memiliki kekuatan penyadaran.

Lebih jauh dikatakan, kekuatan emosional perempuan menjadi peluang bagi partai politik untuk memenangkan

calon mereka.

Selanjutnya, calon tersebut memiliki fisik yang sempurna, artinya kemampuan memilih kaum perempuan yang didominasi emosional ini pasti akan cenderung pada profil yang sempurna, bukan pada program pembangunan yang ditawarkan.

Terutama pada pemilih perempuan yang pemula, kondisi ini akan semakin meluas jika pemilih pemula perempuan ini tidak diberi bekal pendidikan politik yang cukup.

Solusi Ke depan, dia menawarkan solusi bagi pencerdasan politik untuk kaum perempuan, yakni perlu melakukan pengembangan kecerdasan spiritual, di mana bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang sama dan memiliki hak yang sama.

Kedua mengembangkan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi memang kelebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan, oleh karenanya perempuan

lebih baik dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak ketimbang laki-laki.

"Tapi kecerdasan emosional ini harus bisa diseimbangkan dengan kecerdasan rasionalitas, sehingga perempuan bisa menggunakan kemampuan rasionalitasnya juga dalam hal-hal tertentu, termasuk dalam kehidupan politik," ujarnya.

Ketiga, mengembangkan kecerdasan berpikir (intelegensi). Didukung pendidikan yang baik, perempuan akan bisa menentukan mana yang baik untuk kehidupannya.

"Sekarang pendidikan untuk perempuan sudah sangat baik dan ini akan memudahkan untuk memberikan pemahaman pendidikan politik bagi perempuan," katanya.

Peserta seminar ini diikuti sebanyak 50 orang yang berasal dari akademisi, pelajar dan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat umum. (r/ndo) CMY K