Koran bongkar NEws edisi 304

B

27 FEB - 5 MARET 2012| EDISI 304| THN

KANTOR REDAKSI Raya/Raharja KE-VII Jl. FlamboyanNo. 37 Medan Telp (061) 8213786, HP. 081375395392 - 08163134392 Fax (061) 8215552

Harga Eceran Rp 3500,Luar Daerah + Ongkos Kirim

IMBAS KISRUH BUPATI VS WAKIL ALI SUTAN

APBD PALAS MENGAMBANG Dipastikan Kena Penalti

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang Lawas (Palas) hingga kini belum juga diserahkan ke Pemprovsu. Bergulir isu bahwa keterlambatan pengesahan APBD 2012 itu karena terjadi kekisruhan antara Bupati Palas Basyrah Lubis dengan wakilnya Ali Sutan Harahap (STO). Ironinya, kasus politik yang melibatkan dua petinggi Palas berimbas pada belanja rakyat.

Palas BN Bahkan, awalnya kedua kubu pada 2009 lalu menjabat Bupati dan Wakil Bupati Defenitif Palas, masih adem ayem saja. Namun setelah terjadi pecah kongsi soal dugaan pemutasian

Dua Sekolah Diduga ‘Telan’ Dana BOS Aceh Utara, BN Dua pendidikan kembali tercoreng. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2010 dari pemerintah, diduga ditelan dua sekolah di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Nyatanya, hingga kini kedua sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) itu tak mengembalikan sisa dana BOS. Informasi diperoleh BN dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Utara menyebutkan, dua SD di Baktiya itu harus mengembalikan dana BOS ke kas Daerah berdasarkan dengan SK Nomor : 11 / IAU – LHP / 2011 Tanggal 27 Juni.

Kedua SD tersebut adalah SD 5 dan SD 2 Baktiya.

SD 5 Baktiya sendiri harus mengembalikan dana BOS 2010 Rp 71.460.000. Begitu juga dengan SD 2 Baktiya Rp 30.489.100.

Menyahuti kasus tersebut, di tempat terlisah, Kepala SD 5 Baktiya, Jasmiati, S pd menjelaskan, bahwa dirinya tak tahu menahu soal pengembalian dana BOS ke

Bersambung HAL 11

sejumlah pejabat titipan Wakil Bupati Palas Ali Sutan Harahap, kondisi kekisruhan itu terus merebak. Bahkan sampai-sampai

Bersambung HAL 11

Ketua II DPRD Palas, Ammar Makrup Lubis menjelaskan kekisruhan Bupati Basyarah Lubis dan Wakil STO di ruang kerjanya. (Ali/Bongkarnews)

Hujan Es Disertai Puting Beliung, Atap Rumah Berterbangan Pakpak Bharat, BN Seperti mimpi. Atap rumah 16 kepala keluarga di dua kecamatan Kota Salak dan Siempat Rube berterbangan. Jumat (24/2), hujan es dan puting beliung mengejutkan warga Desa Boangmanalu.

Untungnya, Camat Salak Sahat Banurea cepat mengambil inisiatif dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pakpak Bharat.

Dia menjelaskan, akibat musibah tersebut, sejumlah rumah warga di Desa Boangmanalu rusak berat, dua

bangunan yang terparah yakni rumah milik marga Siregar/Br.Simbolon dan bangunan Poskesdes.

“Kita telah menginventarisir dan mengevakuasi lokasi-lokasi kejadian.

Untuk itu kita berkoordinasi dengan semua pihak terkait,” tukasnya, usai

Bersambung HAL 11

Tampak rumah warga marga Siregar dan gedung Poskesdes yang berada di Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, rusak berat akibat hantaman angin kencang disertai hujan es pada (Jumat 24/2) lalu. (Foto BN/007)

Terkait Sisa Kas Pemko Rp 3,3 M

Bersambung HAL 11

Binjai, BN Gonjang-ganjing pengambilan dana oleh sejumlah pejabat terkait kasus dugaan korupsi anggaran proyek swakelola Cipta Karya dan Pengairan di Dinas PU Binjai bersumber APBD Tahun 2010, telah terkuak.

Ketiga saksi yang dihadirkan antara lain Ramses Danu Harahap ST, Ir Warnita Evaroza dan Ahmad Napitupulu memberikan keterangan di sidang lanjutan di PN Medan ruang Chakra I, mengakui mengambil sejumlah dana dari terdakwa Zulfansyah, belum lama ini.

Di persidangan, Ir Ramses Danu Harahap, ST selaku pimpro Jalan dan Jembatan menyebutkan, telah mengambil uang dari terdakwa Zulfansyah pada 29 April 2010 sebesar Rp 100 juta. Kemudian pada 30 Juli

Bersambung HAL 11

H ABDUL HAKIM HRP:CAMAT DAN KADES KANGKANGI PP 45/ 2007

Temuan BPK Didiamkan Binjai, BN Walau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut merekomendasi adanya penyimpangan saldo kas pengeluaran Bendahara Pemko Binjai pada 2010 sebesar Rp 3,3 miliar, namun hingga kini belum ditindaklanjuti pihak terkait.

BPK RI perwakilan Sumut itu secara tertulis menemukan saldo kas pengeluaran Bendahara per 31 Desember 2010 sebesar Rp 4 miliar terdiri dari sisa persedian kas tahun 2010 sebesar Rp 3,5 miliar dan sisa kas tahun 2009 Rp 393

Saksi Akui Ambil Dana Dari Bendahara

Inspektorat Harus Tanggap

Wilayah lahan gambut Hutan Rawa Tripa yang kini dikuasai PT Kalista Alam telah meresahkan warga. Bahkan 21 Keuchik pun menolak keberadaan PT Kalista Alam di Nagan Raya tersebut. (BN/daylife)

21 Keuchik Teken Penolakan PT Kalista Alam Banda Aceh, BN Perambahan atau pembukaan lahan hutan gambut Rawa Tripa telah merusak perekonomian masyarakat.

Sebelum lahan itu dibuka, banyak hasil yang diperoleh masyarakat yang bermukim di sepanjang areal Rawa Tripa. Namun kini, penghasil warga berkurang.

“Sejak lahan dibuka, ikan lele, lokan, madu dan lainlain yang biasa didapati warga di hutan Rawa Tripa, kini sulit dicari. Sebelum pembukaan lahan, masyarakat bisa mendapat 20 – 50 Kg ikan Lele, kini

seharian mencari hanya diperoleh setengah kilogram saja,” kata Ibduh, Keuchik Sumber Bakti Nagan Raya ketika memberikan kesaksiannya terkait gugatan Wahana Liungkungan Hidup (Walhi) Aceh kepada Gubernur Aceh di PTUN Banda Aceh, belum lama ini.

Ibduh mengakui, dirinya bersama keuchik-keuchik dari 21 desa telah menandatangani petisi penolakan pembukaan lahan oleh PT Kalista Alam di hutan Rawa

Bersambung HAL 11

Camat Abaikan Perda No 4/2007

Warga : RT Sopian Berlagak Penguasa Tugas RT adalah perpanjangan tangan terendah dari pemerintah. Sehingga RT harus mengakomodir segala keluhan serta kebutuhan warganya. Namun apa dinyana, hal itu tak diperoleh oleh warga RT 10 Bukit Timah Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sei Sembilan.

BAHKAN, RT yang diketahui bernama Sopian itu, terkesan semena-mena terhadap warganya. Hal itu tertuang dari pertemuan dengan Lurah M Nor B yang mengundang warga khususnya bermukim di RT 10 Bangsal Aceh.

Intinya, warga menolak jabatan RT 10

Sopian di wilayahnya. Tak hanya itu, warga juga meminta Camat Sei Sembilan mematuhi Perda No 4 Tahun 2007.

Sayangnya, sang camat terkesan mengambaikan hal itu dan melakukan pembiaran atas posisi RT 10.

Kata warga, kejanggalan yang jelas terlihat adalah, bahwa Sopian tidak bermukim di RT 10, tapi tercatat sebagi warga RT 9. “RT Sopian arogan kepada warganya,” singkat salah seorang warga pada pertemuan tersebut.

Beberapa contoh tindakan pelanggaran

website: www.bongkarnews.com

Babinsa Kec. Sei . Sembilan, Hendrianto turut hadir dalam pertemuan warga di kantor camat. Ketika mendegarkan adanya pelanggaran perda di biarkan.Tokoh Masyarakat MR. Lubis memperlihatkan butir poin yang Bersambung HAL 11 dilanggar Sopian sebagai Ketua RT yang tidak diterima warga.

Email:bongkarnews@gmail.com - indrabongkarnews@gmail.com

Patumbak ,BNPemerintah Kabupaten Deli Serdang diminta serius dalam menangani kasus manipulasi data yang dilakukan oknum Sekdes Patumbak I , Kecamatan Patumbak. Ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Demikian dijelaskan Ketua DPP LSM KPK (Komunitas Peduli Keadilan) H Abdul Hakim Harahap S Sos (foto) di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Hakim, seperti diketahui Sekdes Patumbak I , Kabur Yemran diberhentikan oleh Kepala Desa pada tahun 2006 sesuai dengan Sk Kepala Desa nomor 001 Tahun 2006 dan Kabur juga

Bersambung HAL 11

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

CV. BONGKAR PERS NEWS Badan Hukum: Akte Notaris Hermaini,SH No.4 Tanggal 10 Agustus 2009 Pengesahan PN Medan No: 1520/CV/PEND/2009 NPWP: 02.996.694.2-121.000 Pembina

Pemimpin Umum/ Pemred/Penjab

: Drs. H. Kasim Siyo MSi HMK Aldian Pinem, SH, MH Uli Tobing Benny Soetedjo Eben Pegagan Manik : Sunardi Bonang

Wakil Pemred I/ Wakil Penjab : ESP Parindoery Wakil Pemred II/ Wakil Penjab : A. Sani Simbolon Wakil Pemimpin Umum I Wakil Pemimpin Umum II

: Johnesly Meliala : Irwansyah B

Pimpinan Perusahaan

: Laini Gustina

Wakil Pimpinan Perusahaan : Riswansyah Pasaribu Redaktur Pelaksana

Dewan Redaksi

Koordinator Liputan Koordinator Daerah Litbang/Iklan Fotografer/Teknisi Penasehat Hukum Sekretaris Redaksi Keuangan

: Drs. Alfindo Amir Hamzah Siregar, SH Pendi Hariyono Mangatur Silaban : Drs. Edward Pakpahan H.Zulkarnain Abidin Rudi Sirait EPP Ringo-ringo, SE Muhammad Siregar Hotman Marbun Amran Effendi Hsb Juni Asian Tampubolon SP : Jakfar : Indrawan Sukma Antoni Sagala : Sudari,SH (Kabag) Leonard Hutasoit : Reflin Ginting Sigit Gunawan : Nurmahadi Darmawan, SH Mardianto Situmeang, SH Rosmawati, SH : Toni Purwadi, SH : Rini Alamsyah SPd

Dirut Bank Sumut Dinobatkan Sebagai Putra Melayu MEDAN, BN Pemangku adat Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu menobatkan Direktur Utama PT Bank Sumut sebagai putra Melayu Bilah Hilir dengan gelar Wan Gus Irawan.

Penobatan itu diberikan atas apresiasi masyarakat adat Bilah Hilir terhadap kepemimpinan Gus Irawan di Bank Sumut sebagai bankir yang peduli terhadap masyarakat prasejahtera terutama kaum perempuan pelaku usaha mikro, termasuk di Bilah Hilir.

Penobatan dilakukan oleh Raja Yus’ad Hasbi dan M Ilyas pada acara Temu Ramah Kelompok Keuangan Mikro Sumut Sejahtera dengan Dirut Bank Sumut, di Desa Sei Kasih, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu.

Kedatangan Gus Irawan ke Bilah Hilir diluar dugaan disambut secara adat yang diawali dengan sambutan pencak silat dan pengalungan bunga. Kemudian dilanjutkan dengan pemakaian

seperangkat pakaian kebesaran adat Melayu dan penepungtawaran.

“Dengan penobatan secara adat ini maka resmilah Wan Gus Irawan diakui sebagai putra Melayu Bilah Hilir dan

masyarakat adat Bilah Hilir siap mendukung setiap program Wan Gus Irawan dalam memberdayakan ekonomi rakyat, khususnya di Bilah Hilir ini,” tutur pemangku adat Bilah Hilir Raja

Tourism Malaysia dan PT Telkom Berlanjut

KONTAK PERSON IKLAN/SIRKULASI HP. 0816 3134 392/0813 7539 5392 IKLAN DISPLAY/UMUM RP 6.000/MM FULL COLOUR RP 21.000/MM KANTOR REDAKSI JL. FLAMBOYAN RAYA/RAHARJA NO. 37 MEDAN TELP (061) 8213786, FAX (061) 8215552 NO. REKENING: 5310 - 01 - 004167 - 53 - 5 AN. SUNARDI, BANK BRI UNIT TANJUNG SARI MEDAN PERCETAKAN/PRA CETAK : PT. SELECTA UTAMA (Isi Diluar Tanggung Jawab Pra Cetak/Percetakan)

Call Center Telkomsel Prabayar 116 Berubah Menjadi 155 Medan, BN Mulai 1 Februari 2012, kode akses Call Center (CAROLINE) 116 untuk pelanggan prabayar Telkomsel (SimPATI dan Kartu AS) yang selama ini digunakan akan berubah menjadi 155. Perubahan ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan Telkomsel terhadap peraturan Pemerintah tentang penataan kode akses layanan di Indonesia.

Perubahan kode akses call center bagi pelanggan prabayar (prepaid) ini merupakan kepatuhan Telkomsel terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 9/PER/M.KOMINFO/06/2010.

Dalam Peraturan tersebut Pemerintah telah menetapkan bahwa kode akses dengan format penomoran 11X hanya diperuntukkan bagi layanan darurat (emergency call) bagi masyarakat.

Sehingga mulai 1 Februari 2012, Telkomsel akan melakukan perubahan kode akses call center yang diperuntukkan bagi pelanggan produk prabayar (prepaid) Telkomsel, yaitu SimPATI dan Kartu AS dari yang sebelumnya menggunakan kode akses 116, menjadi 155. Call Center 155 merupakan pusat layanan informasi untuk seluruh pelanggan prepaid (SimPATI & Kartu AS) yang membutuhkan berbagai macam informasi produk dan layanan Telkomsel.

Layanan call center 155, merupakan layanan pelanggan yang tidak berbayar atau gratis seperti layanan 116 sebelumnya.

Bagi Pelayanan pelanggan melalui saluran telepon, selain call center gratis 155, Telkomsel juga telah menyediakan layanan alternatif untuk berbicara langsung dengan petugas (officer) melalui layanan 188. Layanan 188 ini disediakan bagi pelanggan yang membutuhkan solusi langsung dari officer dan untuk menggunakan layanan ini pelanggan hanya dikenakan biaya sebesar Rp.300,- per transaksi panggilan/akses. Agar kenyamanan pelanggan terjaga, ketika mengakses layanan 188 akan terdapat informasi di awal menu (disclaimer) ketika pelanggan melakukan panggilan. Apabila pelanggan ingin melanjutkan penggunaan layanan 188, maka pelanggan dapat menekan angka 1 sebagai bentuk persetujuan. Namun jika pelanggan memutuskan tidak melanjutkan dan memutuskan panggilan maka tidak akan dikenakan biaya.

Untuk mendapatkan layanan Telkomsel, selain melalui panggilan telepon, pelanggan juga bisa mengunjungi Grapari, Gerai Halo dan Plaza Telkom dan website Telkomsel di www.telkomsel.com, atau melalui email ke cs@telkomsel.co.id. AHS

Yus’ad Hasbi.

Merespon dukungan masyarakat adat Melayu Bilah Hilir itu, Gus Irawan menyampaikan rasa sukacitanya.

“Sejujurnya saya merasa tersanjung dan terharu atas kehangatan sambutan masyarakat adat Bilah Hilir. Ini tidak bisa saya lupakan. Dengan penobatan saya sebagai putra Melayu Bilah Hilir berarti semua warga Bilah Hilir adalah saudara saya dan sebagai saudara tentunya saya patut memberikan perhatian terhadap daerah ini,” ujar Gus Irawan yang disambut aplaus dari seluruh hadirin.

Usai acara adat, Gus Irawan menyampaikan program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui skim Kredit Sumut Sejahtera (KSS) yang merupakan kredit tanpa agunan dengan plafon maksimal Rp5 juta dikhususkan bagi kaum perempuan pelaku usaha mikro serta Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) beragunan dengan plafon Rp5 juta sampai Rp50 juta. (AHS)

PTPN III Salurkan PKBL di Bosar Maligas MEDAN, BN Dirut PTPN III Amri Siregar salurkan Program Bina Lingku¬ngan PKBL) dalam rangka syu¬kuran sekaligus silaturahmi dan menyerahkan PKBLdiKec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, baru-¬baru ini.

Dikatakannya, sebagai putra daerah Simalungun yang lahir, sekolah dan besar di sini, dia merasa turut bertanggungjawab atas kemajuan daerah ini. Keber¬adaan Kawasan Industri Sei Mangkei ini, menurutnya, harus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

"Dengan bantuan ini kita berharap dimanfaatkan sebaik-¬baiknya untuk pembangunan rumah ibadah, sarana pemerintah dan sekolah. Semoga dengan bantuan ini sarana dan prasarana kita akan lebih baik," kataAmir.

Bantuan bina lingkungan ini diterima oleh Masjid JamikPasar Baru, Kec. Bosar Maligas untuk pembangunan menara sebesar Rp27,850,000. Kantor Penghulu Mekar Rejo Nagori Mekar Rejo, membuat pagan Rpl7.674.000, GKPI PasarBaru, Kec. Bosar Maligas untuk memplaster, mengas¬bes Rp16.937.500, HKBP Pasar Baru

pemasangan kap baja ri¬ngan dan sengroof Rp. 110.160.000.

Kemudian, MasjidAssyuhada Nagori Bahal Batu Kec. Huta Bayu Raja untuk pembangunan pagar Rp35.000.000, SD Al-Washliyah Nagori Bahal Batu renovasi tiga lokal Rp. 121.405.000,-.

Koramil Desa Pasar Baru pe¬ngadaan komputer dan mebel Rp. 11.750.000, Masjid Al-Munaw¬warah Simpang Mayang Per¬dagangan Rp. 319.550.335,17 desa Kec. Bosar Maligas pengadaan komputerRp. 97.750.000, Kantor Camat Bosar Maligas Pasar Baru pengadaan komputer dan mebel Rp. 12.750.000,-. AHS

MEDAN, BN Tourism Malaysia melanjutkan kerjasama kali kedua dengan PT Telkom Wilayah I Sumatera di Heritage Balai Kota, Grand AstonMedan, Senin.

Prinsip kerjasama dua negara ini win-win solution.

Penandatangan Memorandum of Under¬standing (MoU) dilakukan DirekturTourism Malaysia Wilayah Sumatera Suhaimi Abu Hassan dan General Manager PT. Telkom Regional I Sumatera Overlis, turut dihadiri Eksekutif PemasaranTourism Malaysia Medan Ade Nova Zein, travel agen, media, business corporate, bank dan BUMN minus Pemko Medan. "Kami bangga dengan kerjasama ini terus terjalin, karena keduanya saling menguntungkan ujar GM PT. Telkom Regional I Sumatera Overlis kemudian dia apresiasi Direktur Tourism Malaysia Suhaimi Abu Hassan saat mengawali acara.

Menurut Overlis, Telkom merasakan banyak value yang diraih dari promosi bersama ini karena efisien dari segi biaya. Malaysia menggandeng Telkom dalam promosinya tidak hanya di Malaysia tetapi juga didunia. Begitu juga Telkom punya infrastruktur jaringan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk promosi pelancongan Malaysia. "Keduanya tidak ada dirugikan, makanya terus dilanjutkan setahun ke depan."

Strategis yang lain, Overlis merasakan kerjasama ini saling menginformasikan potensi masing-masing kedua negara. Di samping terjalin koneksitas Indonesia-Malaysia dengan memanfaatkan infrastruktur komumkasi yang dimiliki Telkom yang bagi Malaysia sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Sementara Direktur Tourism Malaysia Wilayah Sumatera Suhaimi mengatakan PT Telkom merapakan sarana yang baru untuk menjalin kerjasama Malaysia-Indonesia. Dengan kerjasama ini, Malaysia membidik 25 juta pelancong dari Indonesia untuk berkunjng tahun 2012. Target kunjungan ini, lanjutnya didukung dengan kondisi perekonomian Indonesia 10 tahun kedepan sangat cerah. AHS

Telkomsel Raih 4 Top Brand Award 2012 Medan, BN Telkomsel kembali meraih sekaligus 4 penghargaan Top Brand 2012, di mana kedua layanan broadband, yakni TELKOMSELFlash dan BlackBerry Internet Service Telkomsel, meraih pengakuan sebagai yang terbaik. Telkomsel juga memperoleh penghargaan sebagai yang terbaik untuk kedua produk SIM Card, yakni simPATI (prabayar) dan kartuHALO (paskabayar) selama tiga belas kali berturut-turut.

Penghargaan Top Brand 2012 didasarkan pada hasil survei lembaga independen Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing terhadap ratusan merk dari berbagai kategori industri. Survei dalam skala nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja merk berdasarkan tiga parameter, yakni: mind share, market share, dan commitment share untuk kemudian diperoleh indikator kekuatan merek yang disebut Top Brand Index (TBI).

Survei Top Brand 2012 dilakukan terhadap 3.600 responden yang tersebar di enam kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Para responden tersebut terdiri dari berbagai lapisan masyarakat berusia 15 hingga 65 tahun dengan tingkat sosial ekonomi A hingga E. Produk-produk Telkomsel berhasil memperoleh TBI tertinggi dari indeks produk sejenis yang beredar di pasar.

Telkomsel berhasil meraih penghargaan sebagai penyedia layanan mobile internet terbaik melalui layanan TELKOMSELFlash dengan nilai TBI 44,2%. Sedangkan untuk kategori layanan BlackBerry, Telkomsel meraih nilai TBI 38,3%. Untuk kategori SIM Card Prabayar, nilai TBI simPATI 37,1%. Sementara untuk kategori SIM Card Paskabayar, nilai TBI kartuHALO 71%.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, “Penghargaan Top Brand untuk kedua layanan broadband Telkomsel merupakan wujud kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobile lifestyle di era layanan berbasis data saat ini. Kami juga berterima kasih

kepada masyarakat karena telah mempercayakan solusi layanan komunikasinya kepada dua produk andalan Telkomsel, yakni simPATI dan kartuHALO.” Layanan akses internet berkecepatan tinggi TELKOMSELFlash telah digunakan oleh sekitar 8 juta pelanggan.

Untuk layanan BlackBerry, Telkomsel kini dipercaya melayani lebih dari 3,5 juta pelanggan, yang mengukuhkan Telkomsel sebagai penyedia layanan BlackBerry dengan jumlah pelanggan terbanyak di Indonesia.

“Tantangan yang dihadapi di tahun 2012 jauh lebih besar karena Telkomsel sudah fokus dalam menghadirkan layanan broadband dengan kualitas terdepan. Telkomsel akan mengekspansi

kota broadband, di mana saat ini telah tersedia di 44 kota dan ditargetkan mampu menjangkau 100 kota di akhir tahun ini. Dengan demikian, di kotakota tersebut akan tersedia jaringan dan layanan yang bisa terhubung dengan TELKOMSELFlash maupun smartphone,” tambah Sarwoto.

Telkomsel dinilai telah berhasil mengatur strategi merk produknya dengan menerapkan pemikiran strategis dalam membangun merek. Selain karena memiliki tingkat loyalitas merk yang relatif tinggi, Telkomsel juga memiliki tingkat perceived quality yang baik. Hal ini terjadi karena Telkomsel memang memiliki kualitas produk dan layanan yang baik dan dibangun melalui komunikasi yang konsisten mengenai persepsi kualitas.

Kesuksesan meraih 4 penghargaan Top Brand Award di tahun 2012 ini melengkapi berbagai penghargaan yang telah diterima Telkomsel. Dalam pencapaian sebelumnya, Telkomsel secara berturut-turut juga berhasil mempertahankan Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) selama 11 tahun berturut-turut, Indonesia Best Brand Award (IBBA) selama 8 tahun, Service Quality Award (SQA) selama 5 tahun, dan Best Call Center Award selama 5 tahun. Bahkan di tingkat internasional, Telkomsel menjadi satusatunya operator di Asia yang mampu mempertahankan gelar “Operator of The Year” selama 5 tahun berturut-turut di ajang Asian Mobile News Award. AHS

Perwakilan Jakarta: Suryadi, Medan: Heru Indrabudi, Darta Lubis, Andi Utama Nasution, SE, Wiryanto Hadi, Friyadi, Fernando Meliala. Biro Belawan: Jakfar Latif, Herry Susanto Sitepu, Suriono, Ahmad Muhajir, M. Saleh. Sub Biro Amplas : Saulus Panjaitan. Binjai/Langkat: Munir Rangkuti (Ka.Biro), Sabar Gurusinga, Sulaiman, Mimpin Sitepu, M. Hayat, Ruslan AG, Dedi Nupita Sitepu, Samsul Bukit, Hendera Ginting, T. Zulfikardin, Jumadi, Grensi Ginting. Langkat Hilir: Irfan Nasirin ST (Ka.Biro)Deli Serdang: Juni Asian Tampubolon SP (Ka.Biro), Sofian Syukri Lubis (Waka Biro), Rukun Tarigan, SH, . Tanah Karo: Farhan Parinduri (Ka. Biro), Aman Harahap Sub.Biro Pancur Batu: Friyadi, Amd. M Rizal Effendi Bako,SPdi, . Serdang Bedagai: Ibnu As (Ka.Biro), Raman Adjiman, Suherman. Tebingtinggi: Dirlan Effendi Ritonga (Ka.Biro). P Siantar/Simalungun: Drs Edward Pakpahan (Ka.Biro), Erikson Pakpahan, Drs. Kaliderman Siregar. Batubara:Dasri Tanjung, Eko, S. Asahan/Tanjungbalai: Hamdan Samosir (Ka. Biro), Hariadi, Wahidun. Labuhanbatu: Ihsanul Siddik Daulay, SH (Ka. Biro). Kotapinang/Labusel: Syamsul Siregar, Firman Hasibuan. Aek Kanopan/ Labura: Sriwaty Sinuraya (Ka. Biro), L. Parulian Simarmata, SE. Sumbagut: Mhd Syahrul Hasibuan SH, Sutardi, Supendi. Dairi: Mangisi Lumban Gaol (Ka.Biro), Jiki Sagala (Waka Biro), Loedeik Simamora, Meslin Br Sigalingging. Pakpak Bharat: Yusuf Manik (Ka.Biro). P Sidimpuan/Tapsel/Paluta: Sugiono SP (Koordinator), Safruddin Pulungan (Ka. Biro), Muhammad Srg, Baun Aritonang, Hasanuddin Siregar, Ibnu Saad Harahap, Unggul Fahmi Hasibuan. Kotanopan/Madina: -. Padang Lawas Selatan: Ali Akbar (Ka. Biro).Humbang Hasundutan: Mangatur Silaban (Koordinator), Rikardo Simamora (Ka. Biro), Chuharto Simamora, Pardomuan Silaban .Biro Taput: Mangatur Silaban (Ka. Biro) .Biro Tobasa: Risman Siboro (Ka. Biro), Donny Sinabutar Biro Tapteng/ Sibolga/Nias: - Perwakilan Riau/Kepri: EPP. Ringo-ringo, SE. Korwil Riau/Kepri: Rudi Sirait. Pekanbaru: Jaraya Garingging, S.Sos. Siak: Nujum Sitepu (Ka.Biro), Jansen Hutahaean, Jaraya Garingging, S.Sos. Pelalawan/Pkl.Kerinci: EPP. Siringoringo (Ka.Biro), Rasiman, Ryan Ade Liany, ST, Andi Usman, Lingkon S. Dumai: Albekri, Tengku Kamaruddin, Belwiyono, MG, Suhartono. Bengkalis: Mahir Ritonga, Misron Tarihoran, Parulian Manurung, Novalis P. Hutahaen, Irwansyah Nasution, Alwi. Rokan Hilir (Rohil): Juminan (Ka.Biro), Basri M Noer, Supryanti, Julientri. Biro Rokan Hulu: -. Biro Kampar: -. Perwakilan Aceh: T Muktarruddin US - . Biro Banda Aceh/Aceh Besar: T Muktarruddin US (Ka. Biro), Ibrahim Yusuf. Biro Pidie/Pidie Jaya: Mahdi Aziz, SHi. Biro Langsa/Aceh Timur: Mustafa M. Adami, Syamsudin Arsyad. Aceh Tamiang: -. Biro Aceh Singkil/ Subulussalam: Rahmin Banchin (Ka. Biro), Henri, B,SE, Bolon. Biro Aceh Jaya: Syarkawi. Biro Kutacane: -. Lhokseumawe/Aceh Utara: Abdul Rani, S.Pd, M Suud, Ramli, Sayed Fauzi, Zulkhair - . Biro Blangkejeren/Gayo Lues: Antoni Nasipul. (WARTAWAN BONGKAR NEWS DILENGKAPI IDENTITAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOKS REDAKSI)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

Pemkab Pelalawan Bakal Bangun Lagi Istana Sayap PANGKALANKERINCI-BN Paska amukan sijago merah terhadap istana sayap dikecamatan Pelalawan. Pemkab Pelalawan berencana membangun kembali salah satu objek wisata tersebut. Bahkan pekan depan Lembaga Kerapatan Adat Melayu (LKAM) Pelalawan dan Pemkab Pelalawan duduk bersama untuk membicarakan soal pembangunan kembali Istana Sayap ini.

Demikian hal ini disampaikan oleh Kabag Humas Setda Pelalawan, Tengku Nahar,kepada sejumlah wartawan di Pangkalan Kerinci, Jum'at (24/2/12).

Menurutnya, rapat antar koordinasi antara Pemkab dan LKAM Pelalawan beserta seluruh tokoh masyarakat dan ketua lembaga adat di daerah ini rencananya akan dilaksanakan di Gedung LKAM Pelalawan.

"Ya, rencananya, Senin besok (27/2), kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemkab Pelalawan soal percepatan pembangunan kembali duplikat Istana Syap yang kemarin habis terbakar itu," katanya.

Tengku Nahar yang juga sebagai Ketua Lemaba Adat Melayu Pesisir ini mengatakan bahwa sebelumnya, pada Rabu kemarin (22/2), LKAM Pelalawan dan Majelis Kemajuan Pembangunan Kabupaten Pelalawan (MKPP) telah membuat surat pernyataan sikap bersama terkait musibah yang menimpa Istana Sayap Pelalawan.

"Pada Rabu kemarin, kita dari LKAM Pelalawan dan Majelis Kemajuan Pembangunan Kabupaten Pelalawan telah membuat juga pernyataan sikap bersama terkait musibah yang menimpa Istana sayap ini pada Pak Bupati," ujarnya.

Dalam pernyataan sikap bersama itu, sambungnya, ada enam point sikap LKAM dan MKPP dalam menyikapi musibah terbakarnya Istana Sayap itu. Point pertama yakni mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk memprioritaskan dan menggesa pembangunan kembali replika Istana Sayap Kerajaan Pelalawan.

"Sikap yang kedua yakni bahwa sumber dana pembangunannya berasal dari APBD Kabupaten Pelalawan, APBD Provinsi Riau dan APBN," tandasnya.

Kemudian point atau sikap yang ketiga, lanjutnya, bahwa disarankan pada Pemda Kabupaten Pelalawan untuk membentuk panitia pembangunan replika Istana Sayap Kerajaan Pelalawan dengan melibatkan berbagai unsur.

Diantaranya Lembaga Kerapatan Adat Melayu Pelalawan, Majelis Kemajuan Pembangunan Pelalawan, Pemda Pelalawan, Keluarga Kerajaan

Masyarakat Merasa Nyaman Jembatan Langgam Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Pelalawan.

"Jadi panitia pembentukan kembali Istana Sayap Pelalawan harsu melibatkan berbagai unsur di dalamnya. Ini bertujuan agar pembangunan istana kebanggaan Kabupaten Pelalawan ini mendapat masukan dari berbagai pihak," tegasnya.

Selanjutnya, masih kata Tengku Nahar, diharapkan juga dalam pelaksanaan pembangnan

replika Istana Sayap Kerajan Pelalawan ini agar tetap mempertahankan bentuk serta struktur aslinya. Tapi untuk material bangunan dapat menyesuaikan. Untuk sikap yang kelima yakni bahwa pembangunan replika istana sayap Kerajaan Pelalawan itu meliputi bangunan fisik, isi dan kelengkapan serta sarana dan prasaran pendukung lainnya.

"Rencananya, untuk mengantisipasi hal-hal

yang tak diinginkan, pembangunan kembali Istana sayap Pelalawan akan dibangun dari tembok tapi dindingnya itu nanti diukir. Seperti halnya Istana Raja Goa di Sulawesi," katanya.

Dikatakannya, dan sikap yang terkahir yakni bahwa LKAM dan MKPP mendukung sepenuhnya langkah-langkah kebijakan Bupati Pelalawan HM Harris guna mempercepat pembangunan replika Istana Sayap Kerajaan Pelalawan.(ringo)

Pelalawan,BN Masyarakat Langgam sudah bisa bernafas legah. Karena jembatan penghubung Kecamatan Pangkalankerinci dan Kecamatan Langgam sudah bisa dilewati kenderaan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Bina Marga Pelalawan Hasan Tua pada wartawan di Pangkalan Kerinci,di kantornya baru baru ini Menurutnya, pembangunan jembatan sepanjang ratusan meter tersebut sudah selesai. "Kini jembatan yang dirindukan oleh masyarakat kecamatan Langgam tersebut sudah bisa dilewati," ujar Hasan Tua. Kondisi saat ini dari arah Kecamatan Langgam, badan jalan menuju bibir jembatan, sudah diaspal. Sementara dari arah yang berlawan yakni, dari Jalan lintas Timur persis didekat desa Lubuk Ogung, sudah ada jalan juga.

Secara terpisah Camat Langgam pada wartawan menyampaikan rasa terima kasihnya. "Alhamdulillah, jembatan Langgam, sudah bisa dilewati, ada sepanjang kurang lebih 3 Kilometer, badan jalannya diseberang sana, perlu ditinggikan. Hal ini untuk antisipasi apabila musim banjir," papar Faisal. Jalur ini sudah bisa dilewati, tembus ke simpang desa Lubuk Ogung. Jarak tempuh menuju ke Jalan lintas timur kurang lebih 23 kilo meter."Namun kondisi jalan sedikit berlobang-lobang, tapi untuk ukuran mobil tinggi tak ada masalah," paparnya.

Mudah-mudahan tahun ini, Tambah Faisal, badan jalan yang jelek diperbaiki.

Pihaknya sudah meminta perusahaan yang beroperasi di kecamatan Langgam membantu menutup badan jalan yang berlobang.

"Tahun ini, selain dana APBD, pihak perusahaan juga bersedia membantu, memperbaiki badan jalan yang berlobang tersebut," ujarnya.( Rasiman)

Jangan Ada Lagi Pejabat Pindah yang Belum Serahkan Aset Pangkalan kerinci ,BN Bupati Pelalawan HM Harris kembali menegaskan dan meminta kepada para pejabat telah dilantik dan pindah tugas ketempat barunya ( dimutasi ) baik eselon II,III dan eselon IV agar supaya menyerahkan semua aset pada pejabat didinas tempat tugas lamanya.

Demikian ditegaskan oleh Bupati Pelalawan disela kesibukanya, beberapa waktu lalu. Bupati mengatakan, selama ini dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkab Pelalawan dinilai belum berhasil.

"Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan kita dinilai belum maksimal dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan masalah pelaporan pengelolaan aset dijajaran Pemkab pelalawan belum bagus," jelasnya.

Lanjut Bupati,selama ini yang menjadi kendala kenapa Pemkab Pelalawan belum berhasil mendapatkan penilaian WTP dari hasil audit BPK terhadap pelaporan keuangannya disebabkan masalah pengelolaan aset itu belum baik

sebagaimana mestinya.

"Untuk itu pada para pejabat yang dimutasi sebelum mulai aktif menjalankan tugasnya di tempat jabatan yang baru diminta supaya terlebih dahulu menyerahkankan semua aset yang di dinasnya tempat bertugas yang lamanya pada pejabat yang baru menggantikannya. Para pejabat yang dimutasi jangan langsung pindah ketempat tugas barunya tapi harus serahkan dulu aset pada pejabat yang baru yang menggantikannya tersebut baik pelaporan aset secara administrasi maupun secara fisik," tegas Bupati.

Bupati menambahkan, terkait pembahasan APBD Pelalawan pada tahun lalu, Pemkab Pelalawan dinilai Pemerintah pusat sudah tercepat berhasil menyelesaiakan pembahasannya. Dengan prestasi pembahasan APBD tercepat pembahasannya maka mendapat bonus berupa dana Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintah pusat.

"Kita harus mengejar berbagai prestasi untuk mendapatkan berbagai bonus dari pemerintah seperti melakukan percepatan pembahasan APBD

dan bonus dari prestasi lainnya yang harus kita raih untuk mendapat bonus dari pemerintah pusat tersebut," ungkapnya.

Untuk itu Bupati meminta, untuk hasil laporan keuangan Pemkab Pelalawan tahun ini harus bisa berusaha meraih prestasi dengan mengejar penilaian WTP dari BPK dengan syarat pengelolaan aset dijajajaran Pemkab Pelalawan harus bagus(rasiman)

“ Lahan Kawasan Hutan Negara Dilego”

Mafia Tanah Negara di Sungai Sembilan Ketar – Ketir Riau, BN Seputar kasus penyerobotan lahan kawasan areal HPHTI PT. SG di Kec. Sungai Sembilan proses perkaranya dalam tahap penyidikan di Dumai oleh pihak berwajib. Konon berkas perkaranya dalam waktu tidak lama lagi segera di limpahkan kepengadilan ujar salah seorang pengurus lapangan PT. SUNTARA GAJAPATI (PT. SG) pada media ini Rabu, minggu lalu di Dumai.

Perbuatan melanggar hukum yang selama ini merajalela mengarap lahan hutan Negara di Sungai Sembilan merupakan bukti karena tidak ada antisipasi maupun pengawasan terhadap penyerobotan lahan hutan Negara secara Ilegal yang di lakukan oleh mafia – mafia tanah dengan bertamenkan kelompok tani dan ada berkedok koperasi. Aksi pengarapan illegal itu tidak tanggung – tanggung karena tidak ada tindakan hukum yang berarti. Membuat pelaku penyerobotan merajalela sampai – sampai areal kawasan HPHTI pun di babat bahkan mengerahkan kelompok masyarakat melakukan pembabatan dan bertindak anarkis membakar areal HPHTI PT. SG beberapa bulan lalu.

Sesuai penjelasan pihak PT. SG baru – baru ini, bahwa penanganan proses hukum terhadap aksi anarkis yang membakar dan yang merusak tanaman akasia milik HPHTI tersebut sudah berlangsung sejak November 2011 lalu di Polresta Dumai dan di Polda Riau berjalan mulus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan dari pemeriksaan petugas atas laporan PT. SG bahwa kelompok pelaku bertamengkan kelompok tani yang di kendalikan pengurusnya berinisial ATK. Di sebutkan sumber yang layak di percaya itu kini berkasnya (BAP) sudah dilimpahkan kejaksaan negeri Dumai.

Sementara itu sesuai dengan hasil pantauan Tim Gabungan aktivis LSM bersamaan turun kelokasi kawasan hutan sungai Sembilan bersama tim petugas kepolisian dari polresta dumai dan dari polsek sungai Sembilan tanggal 13-02-2012, lalu bahwa kondisi lahan kawasan hutan di wilayah kelurahan batu teritip dan kelurahan basilam baru

Satuan Petugas Kepolisian Dari Polresta Dumai Dan Polsek Sungai Sembilan Di Lahan Poktan Lkmd Di Batu Teritip

bisa di bilang hamper gundul karena sudah di usahain kelompok masyarakat termasuk dekat perbatasan wilayah dumai dengan rohil seperti di desa sungai sipit dan di teluk dalam. Dikawasan teluk dalam juga ada barak dan gudang milik pebisnis rokok gudang garam ujar aktivis badan investigasi nasional dan LSM KPFIRI. Bahkan saat ini ada terlihat tanaman sawit yang sudah berumur lebih kurang 3 tahun. Jadi penguasaan lahan tanah di sungai Sembilan itu sejak lama telah berlangsung yang tentunya kondisi ril di lapangan ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan demi kepentingan rakyat dari warga Dumai yang benar – benar bertani ujar aktivis itu.

Aksi penyerobotan dan pengkaplingan terhadap hutan Negara secara besar – besaran selama ini kerap menimbulkan berbagai masalah.

Karena selain mengangkangi undang –undang kehutan an juga melangar Permentan RI, sebab banyak di temukan kepemilikan lahan untuk satu orang ada 100 ha bahkan 2000 – 5000 ha dengan modal surat blok doang. Namun kini mafia yang telah menikmati hasil menjual lahan tanah Negara hasil garapan ilegal itu kepada toke berduit banyak kaya raya mendadak bahkan tambah istri. Tetapi apa hendak di kata perbuatan pelanggaran hukum

(perbuatan yang salah) pasti kena batunya dan keok pada perbuatan yang benar. Seperti penyerobotan lahan HPHTI PT. SG tinggal menunggu proses persidangan di pengadilan ujar beberapa pakar hukum dan beberapa aktivis LSM di dumai saat bertemu dengan BN baru – baru ini.

Karena itu lah para mafia – mafia tanah tersebut sudah ketar - ketir apa lagi pemerintah dumai dan pansus DPRD dumai sedang menyusun deraf rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota dumai khususnya untuk sungai Sembilan. Akan halnya langkah penentuan RTRW tersebut pemerintah dumai maupun pansus DPRD dumai dapat mengambil kebijakan demi warga petani dari rakyat dumai yang sudah mengusai lahan di sungai Sembilan dengan pertimbangan kondisi ril saat ini bahwa warga banyak mengolah tanah di luar toke berduit dan mafia kebun sawit. Bukti itu sesuai hasil investigasi tim gabungan LSM KPFIRI, LPPNRI dan Badan Investigasi Nasional mengatakan pada BN bahwa di temukan di lokasi lahan wilayah sungai Sembilan seperti di kel. Batu Teritip banyak kelompok yang menguasai lahan tersebut. Di antaranya ada bertamengkan kelompok tani tetapi tidak jelas juntrungannya sebab terungkap kepermukaan bahwa lahan tersebut di garap PT. ISA dan koperasi RSW. (RDS)

650 Kk Warga 3 Poktan Desa Mataram Nantikan Kebijakan Pemko Dumai dan DPRD Dumai Dumai, BN Ketentraman yang di nikmati warga desa mataram selama ini kini terusik akibat ulah PT. AA Rasa was – was dan di hantui kegelisahan itu di rasakan warga RT. 10 dan RT. 11 desa mataram kel. Bukit kayu kapur kec. Bukit kapur dumai sejak mulai tahun 2006 hingga sekarang.kondisi yang bisa di bilang membuat masyarakat desa mataram kian gelisah akibat adanya klaem dari PT. AA terhadap lahan yang di usahain warga sejak tahun 1995 lalu di desa mataram RT. 10 & RT. 11, dimana perusahaan PT. AA di duga ingin menang sendiri dan menyudutkan warga menggarap lahan HPHTI PT. AA, “ ini memang cukup keterlaluan”.

Dari sejumlah penjelasan dan termasuk keluhan anggota warga yang tergabung dalam 3 kelompok tani (Poktan) di desa mataram pada media ini bahwa sampai kini persoalan terhadap lahan yang sudah di usahain warga sejak belasan tahun sampai sekarang tetapi belum ada penanganan yang serius oleh pemko dumai.

Persoalan yang meresahkan sekitar 650 KK di3 kelompok tani desa mataram juga di ikuti oleh lembaga peduli masyarakat karena sepak terjang PT. AA yang di nilai tidak punya pertimbangan dan tidak prikemanusiaan. Sebab pihak berwajib pun di duga kuat sepertinya pro kepada perusahaan melihat kondisi yang terjadi sejak November 2011 lalu atas tindakan brutal nikson naenggolan atas suruhan PT.AA merusakki sawit warga mataram.

Seperti dalam wawancara media BN dengan LSM KPFI RI, LPPNRI dan LSM Badan Investigasi Nasional (BIN) di dumai kemarin (Jumat, 24/02/2012) yang mana umtuk penanganan terhadap kasus lahan yang di usahain warga desa mataram telah di lakukan koordinasi beberapa kali dengan pihak DPR dumai dan pemko dumai serta instansi terkait kec. Bukit kapur karena itu kita mengharapkan adanya solusi yang terbaik yakni kebijakan pemko dumai terhadap nasib warga RT. 10 & RT.11 desa mataram kel. Bukit kayu kapur.

Sebab PT.AA beroperasi baru mulai tahun 2006

sementara warga masyarakat sudah menguasai lahan itu sejak tahun 1995 sampai sekarang ujar erwan susilo ketua DPD LSM KPFI RI mengungkap nasip masyarakat desa mataram usai goro bersama dengan warga RT. 10 di kedai (warung “Sri Manis”) di desa mataram kamis,16/2/2012 minggu lalu.

Di jelaskan karena itulah lembaga peduli masyarakat di kota dumai mendukung perjuangan warga masyarakat kelompok tani desa mataram yakni poktan bina karya, poktan bina warga dan poktan karya maju.

Untuk persoalan yang di munculkan PT. AA tersebut bahwa 3 kelompok tani ini sepakat dan konsisten menentang perbuatan perusahaan yang menjolimi kehidupan rakyat itu sebut beberapa tokoh warga desa mataram. Di katakan warga tadi bahwa kelompok tani di desa mataram telah menyurati pemko dumai, DPR dumai dan BAPPEKO dumai yakni surat nomor : 01/ KOPTAN – KM/PL/2/2012 dan surat nomor : 01/ POKTAN – BK/PT/2/2012 ujar Ismun ketua poktan Karya maju pada wartawan BN. (Sirait/Tengk/Yono)

Tampak Kondisi Jalan Lingkar Yang Rusak Fatal Sebaiknya Segera Diperbaiki

Perangkap Maut di Desa Dompas BENGKALIS, BN Akses masyarakat di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu belakangan ini disoroti banyak pihak karena kondisi jalan rusak berat dimana jalan lingkar dari Desa Dompas menuju Jalan Roro penyeberangan ada yang rusak berat dimana badan jalan ± 10 meter kondisinya sudah memprihatinkan dan sudah dijuluki rawan kecelakaan bagi pengguna jalan tersebut.

Kerusakan jalan lingkar ini cukup parah dan terlihat hancur dan berlumpur membuat para pengguna jasa jalan harus ekstra hati-hati terutama para awak supir kendaraan yang melintasi jalan lingkar jika menuju Roro penyeberangan Sei Pakning – Bengkalis. Bukan main-main sebab telah banyak warga maupun

pengemudi kendaraan yang terpuruk dan cidera karena terperosok di jalan yang mirip kubangan menganga itu.

Pantauan Media BN dilokasi Jalan yang rusak di desa Dompas Kecamatan Bukit Batu bahwa kondisi jalan itu setiap saat cukup membahayakan dan bisa disebut pengintai mangsa maut hal itu karena kondisi badan jalan yang ± 10 meter cukup memprihatinkan.

Berbagai kalangan khususnya warga masyarakat desa Dompas menghimbau Bupati Bengkalis dan Dinas PU Bengkalis agar segera melakukan perbaikan jalan lingkar yang rusak parah tersebut ujar beberapa anggota warga dan supir-supir kendaraan yang was-was akibat kerusakan jalan tersebut. (SIRAIT/RITONGA).

600 KK Warga Dusun Air Hitam Simunai Pinggir Minta PT Adei Buka Portal DURI, BN Keberadaan jalan poros di Desa Simunai yang ada di dusun Air Hitam sejak beberapa waktu lalu di pasang PORTAL oleh PT. ADEI. Hal ini membuat warga merasa gerah karena jalan poros yang sejak dulu merupakan jalan umum yang digunakan oleh warga setempat tetapi karena portal PT. ADEI ini warga disana menjadi kewalahan dan harus menempuh lebih jauh jika hendak keluar di desa dusun Air Hitam menuju jalan raya. Inilah membuat warga jadi komplen.

Pemasangan portal di jalan poros tersebut telah berulang kali disoroti masyarakat dusun Air Hitam namun pihak perusahaan terkesan tidak ambil peduli karena itulah 600 KK warga meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk mengambil kebijakan terhadap sikap PT. ADEI atas pemasangan PORTAL di Jalan Poros Dusun Air Hitam ujar Suhadi selaku Kepala Desa Simunai Kecamatan Pinggir baru-baru ini kepada beberapa LSM dan wartawan.

Dijelaskan Suhadi bahwa jalan poros

keberadaannya cukup dekat bila hendak ke jalan raya dan selama ini warga masyarakat tidak pernah mengeluhkannya. Tetapi setelah adanya portal PT. ADEI warga pun harus menempuh jalan lain dan cukup jauh jika hendak keluar dari Dusun Air Hitam ujar Suhadi. Memang camat pinggir telah melakukan upaya menempuh musyawarah antara warga dengan pihak PT. ADEI namun tidak ada penyelesaian karena permintaan PT. ADEI terhadap warga “ada jaminan keamanan” terhadap perusahaan. Permintaan ini tidak dapat dipenuhi warga sehingga tidak ada penyelesaian sebut beberapa warga dan hal senada juga disampaikan ketua LSM KPFI RI (Erwan) pada BN terkait penjelasan soal komplen warga dusun Air Hitam tersebut karena itu diharapkan pemkab.

Bengkalis untuk dapat mengambil kebijakan agar warga tidak komplen. Sampai berita ini di ekspos Bupati Bengkalis Herliyan Saleh belum dapat dikonfirmasi termasuk PT. ADEI belum berhasil dihubungi BN guna konfirmasi masalah PORTAL dijalan poros dusun Air Hitam. (RDS/TENGKU)

Operator Forklip Jatuh Kelaut Saat Turun dari Kapal Menggunakan Tangga Monyet SEI PAKNING, BN Warga Sei Pakning sangat terkejut setelah mencuat kabar penemuan sosok mayat terapung di laut dimana diperoleh informasi bahwa mayat tersebut adalah pekerja operator PORKLIP bongkar muat Polywood di Sungai Pakning. Yosi jatuh ke laut saat hendak pulang pagi hari karena bergantian shift bekerja tetapi apa hendak dikata yosi terjun kelaut karena terpeleset hendak melompat ke tongkang tanggal 20/2.

Korban saat terjatuh langsung tenggelam kelaut karena tidak dapat di tolong namun korban setelah jatuh tidak terlihat maka dilakukan pencarian di bantu masyarakat dan tim SAR termasuk BASARNAS dari Tim Dinas perhubungan menggunakan kapal pandu dan Kapal KPLP, pencarian terhadap korban selama 2 hari 2 malam tak di kunjung ditemukan namun setelah malam hari tanggal 23/2 sekitar pukul 21.30 WIB mayat korban ditemukan warga yang sedang memancing.

Berdasarkan keterangan dirangkum BN mayat Yosi terapung ditemukan dekat Pelabuhan Pasar Baru Sei Pakning yang tidak berapa jauh dari tempat kejadian peristiwa (TKP). Kondisi korban cukup memprihatinkan karena sudah mulai berbau busuk selanjutnya warga sekitar langsung bergegas membantu mengangkat jenazah dari laut ke darat kemudian langsung dilarikan kerumah sakit Pertamina Sei Pakning guna pemeriksaan dan autopsi.

Berbagai informasi dilapangan dihimpun BN menyebutkan, diduga kuat korban jatuh saat turun dari atas kapal menggunakan tangga monyet (tangga tali, red) dan ketika melompat menuju tongkang kaki korban terpeleset dan bagian kepalanya terbentur di bagian badan body tongkang dan langsung terjatuh kelaut hal inilah di duga kuat penyebab Yosi tewas saat pulang dari tugas pekerjaannya dari atas kapal usai membongkar Polywood, ujar Sumber BN di Pelabuhan Sei Pakning. (RDS/ RITONGA)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

Wadir Ditnarkoba Poldasu Diduga Terlibat Narkoba Medan,BN Wakil Direktur Direktorat Narkoba[Wadir Ditnarkoba] Polda Sumut AKBP Apriyanto B R Sik MH diduga terlibat menggunakan narkoba jenis psikotrotika,pil happy vive[H3] di nigh club kawasan Jalan Merak Jingga Medan,dicopot dari jabatannya .

Menurut Direktur Dit Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andjar Dewanto sewaktu dikonfirmasi wartawan atas kasus tersebut.Penangkapan Jhonson Jingga alias JJ dan Sri Agustina, menurut Andjar, saat dilakukan kegiatan rutin razia tempat hiburan malam. Keduanya langsung diboyong ke Mapoldasu untuk dilakukan pengembangan pemeriksaan dan AKBP Apriyanto B R Sik MH ikut diperiksa untuk dikonfrontir. Petugas menyita barang bukti happy vive sebanyak delapan butir.

“Wadir Ditnarkoba tidak dalam tugas saat berada di nigh club tersebut. Secara kebetulan berada ditempat kejadian perkara[TKP] saat razia dilakukan. Sejauh mana keterlibatannya masih menunggu hasil pemeriksaan”,kata Andjar.

Sementara itu Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso ,mengatakan Wadir Ditnarkoba sudah non job dan belum ada penggantinya. “Saat ini Wadir Ditnarkoba belum ada pengganti.

Sebelumnya Wadir Ditnarkoba dijabat AKBP Apriyanto B R Sik MH ,sudah di perwira menengah Bidang Profesi dan Pengamanan Poldasu”,jelasnya.

Positif Narkoba Berdasarkan hsil uji tes urine laboratorium narkotika Polda Sumut, mantan Wakil Direktur Direktorat Narkoba Polda Sumut AKBP Aprianto Basuki Rahmat positif mengkonsumsi narkoba.

“Flunitrazepan hydrosiam phetamin atau kandungan narkotika jenis psikotropika happy five[H5] sebagaimana terdaftar dalam golongan tiga no urut empat lampiran UU No.5/1997”,kata Kombes Pol Raden Heru Prakoso di Mapoldasu Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Jumat[24/2].

Menurut Heru dengan hasil uji laboratorium ini, maka pihaknya akan meningkatkan pemeriksaan terhadap AKBP Aprianto. Hasil analisis laboratorium narkoba ini bertentangan dengan keterangan AKBP Aprianto sebelumnya yang menyatakan tidak memakai, apalagi menggunakan dan meminta happy five kepada Ade Hendrawan, yang diperolehnya dari Jhonson Jingga alias JJ di Club malam D Cores Jalan Merak Jingga Medan.

“Saya tidak bias menduga duga dan mengira ngira. Yang jelas hasil tes urine laboratorium narkotika Polda Sumut adalah mengandung flunitrazepan hydrosiam phetamin”,ungkapnya.

Direktur Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andjar Dewanto menambahkan istri

Komisi III DPR : Lahan Jalan Jati Status Quo Medan, BN Dalam rapat kerja Komisi III dengan Kajatisu, Ketua Pengadilan Medan, Waka Polda Sumut,dan Kapolresta Medan yang membahas masalah tanah Jalan Jati Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur yang status Quo dan juga persoalan penyelidikan dugaan ijazah palsu dua kepala daerah di Sumut dan penertiban surat perintah penghentian penyidikan[SP3] kasus dugaan korupsi Walikota Medan oleh Kajatisu.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Dr Azis Syamsudin kepada wartawan di Mapoldasu, Jumat[24/2] bahwa komisi III DPR minta lahan Jalan Jati itu harus bersih dari aksi premanisme karena dalam status quo dan biarkan semua aktivitas di lahan itu berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kekerasan dan mafia hokum.

Hadir dalam raker tersebut sebelas orang anggota komisi III DPR diantaranya Nasir Jamil, Martin Hutabarat, Edi Sitanggang, Irwan dan Dr Azis Syamsudin.

Senada dengan Syamsudin, kuasa hukum warga pemilik Sertifikat Hak Milik lahan Jalan Jati, Djonggi Simorangkir mengatakan sesuai permintaan komisi III DPR agar lahan itu dalam status quo, maka aktifitas warga harus bias berjalan sebagaimana biasanya tanpa ada gangguan aksi preman.

“Jalan Jati harus bersih dari mafia hokum dan premanisme. Semua tindak kejahatan yang terjadi di Jalan Jati harus dilaporkan”,tegasnya. Menurut Djonggi dalam raker itu mayoritas anggota DPR Komisi III geleng kepala setelah mendengar bangunan warga pemilik SHM di Jalan Jati dieksekusi.

“Mereka sempat geleng kepala setelah mendengar penjelasan kalau bangunan diatas lahan bersertifikat itu dieksekusi”,katanya. Ditambahkannya hasil raker tentang Jalan Jati akan disampaikan Komisi III DPR Kepada Kapolri,terkait temuan sejumlah kejanggalan proses eksekusi. Sedangkan Waka Poldasu Brigjen Pol Cornelis Hutagaol berjanji akan membersihkan lahan Jalan Jati dari aksi premanisme. [HZA]

AKBP Aprianto, Rina Wandini segera diperiksa penyidik Ditnarkoba sebagai saksi.

“Hari Senin[26/2] akan diintrogasi.

Introgasi tersebut ada keterkaitannya denngan keterangan pak Wadir[AKBP Aprianto]”,sebut Andjar.

AKBP Aprianto dicopot dari jabatannya sebagai wakil direktur Narkoba Poldasu karena diduga terlibat narkoba jenis psikotropika.

Keterlibatannya setelah dilakukan pengembangan dari tersangka Ade Hendrawan.

Ade Hendrawan yang bekerja sebagai waitress di D Cores ditangkap dari hasil p e n g e m b a n g a n penyelidikan tersangka manager club Jhonson Jingga dan Sri Agustina di Night Club D Cores dalam operasi rutin tempat hiburan malam. Dalam razia itu petugas menyita barang bukti happy five sebanyak delapan butir.

[HZA]

Mantan Kapolres Siantar Dihukum Dua Bulan

Pelaku Pencurian Belum Ditangkap, Penuntut Surati Kapolri Sidikalang, BN Dengan sengaja pada tanggal 14 September 2011 Pangihutan Siringo-ringo yang juga berstatus PNS Guru di SMP Negeri 3 Sidikalang menebang pohon durian dengan menyuruh (mengupah) Piter Purba dan Rubun Purba dengan menggunakan chainsaw (Dormal).

Aksi penebangan yang dilakukan Pangihutan Siringo-ringo menebang pohon durian tersebut atas izin Ismail Bako, pada hal jelas pemilik tanah ulayat Desa Sumbul bukan Ismail Bako tetapi Pertaki Adang Bako dan keturunannya.Akibatnya Pangihutan Siringo-ringo cs dapat dijerat pasal 362, 406, 551 KUHP. Seperti diketahui pohon durian yang berusia lebih kurang 400 tahun adalah perkampungan Pertaki Adang Bako, yang merupakan bukti sejarah di Desa Sumbul Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi, Sidikalang.

Dimana kepemilikan tanah ulayat di Desa Sumbul adalah Pertaki Adang Bako dan keturunannya, surat : tertanggal 11 Februari 1926 Voor consluiden af Schrift, Deschrijver dan tanggal 13 Maret 2010 No. 26 terdaftar di Notaris dan Pengadilan Sidikalang Lembaga Adat Sulang Silima Pertaki Adang Marga Bako lebbuh Sumbul, dan surat raja-raja batas tanah ulayat yang berbatasan langsung dengan tanah Pertaki Adang Bako seperti Marga Angkat, Ujung, Brampu, Pasi, Maha, dan Raja Aursaran.

Penebangan yang dilakukan Pangihutan Siringo-ringo diketahui pemilik pohon durian dan tanah ulayat keturunan Pertaki Adang Bako almarhum

yaitu Drs. Sadar Bako yang juga saat ini menjabat Ketua Lembaga Peduli Masyarakat Pakpak (LPMP) Sumatera Utara, sekaligus Ketua Sulang Silima Pertaki Adang Bako Lebbuh Sumbul Kecamatan Laeparira yang kemudian mengajak pelaku menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui tokoh masyarakat dan Kepala Desa.

Anehnya pelaku Pangihutan Siringoringo tidak peduli dan bahkan memberi respon yang kurang baik, akhirnya Drs. Sadar Bako cs menempuh jalur hukum membuat pengaduan ke Polsek Parongil pada tanggal 10 Oktober 2011 yang lalu dengan Nomor Pengaduan No. LP/29/X/ 2011/SU.RES DAIRI/SEK PARONGIL. Sampai saat ini pelaku pencurian pohon durian tetap belum ditangkap , pihak Polsek Parongil sudah memberi laporan perkembangan dengan No. K/49/ XI/2011/ RESKRIM tanggal 29 Nopember 2011 kepada Drs. Sadar Bako,

“Berkas sudah di tangan Jaksa tetapi pelaku belum juga ditangkap sampai ssat ini’, ujar Sadar Bako.Diduga ada permainan pelaku dengan Kanit/ juper,Aipda S Panjaitan,ungkapnya.

Sehubungan dengan hal di atas Sekretaris Pengacara RamZani, SH , H. Karimullah Ganda Bako menjumpai Kapolsek Parongil, AKP Isdiprio untuk mempertanyakan dan selanjutnya bertemu Kapolres Dairi AKBP Enggar Pareanom, S.Sos, SIK dan Kajari Sidikalang P. Sijabat, SH, MH , Senin (13/ 2).

Akhirnya pihak keluarga Pertaki Adang Bako dan keturunannya via Pengacaranya Ramzani, SH dan rekan tanggal 22 Februari 2012 menyurati Kapolri, Jaksa Agung, Kapoldasu, Provam Poldasu, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Sidikalang dan Pengadilan Sidikalang agar persoalan dapat dituntaskan.(tim)

Medan, BN Mantan Kapolresta P ematang Siantar AKBP Fatori, ahkirnya divonis hukuman dua bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri[PN] Pematang Siantar, Rabu[22/ 2] karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap Andy Siahaan wartawan Trans TV Siantar.

Sidang yang dimulai pukul 12.11 WIB dipimpin ketua majelis hakim Pastra J Ziralou didampingi hakim anggota Janer Purba dan Ulina Marbun.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Fatori sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan penganiayaan dan oleh karenanya menjatuhkan hukuman pidan penjara selama dua bulan, menetapkan barang bukti sarung tinju merah dirampas untuk dimusnahkan dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp.5000.

Sebelumnya jaksa penuntut umum[JPU] menuntut agar Fatori dihukum delapan bulan penjara. Selain dihadiri puluhan personil polisi berseragam dinas maupun sipil, Waka Polres Pematang Siantar Kompol Anggi Siregar dan sejumlah perwira dari Polres itu juga tampak mengikuti jalannya persidangan. Namun korban Andi Siahaan tak muncul di persidangan.

Ketika diminta tanggapannya seusai siding, baik Fatori yang kini Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital Poldasu itu maupun kuasa hukumnya menyatakan masih pikir pikir Hal yang sama juga dikemukakan JPU Heri Santoso dan Ronlad Nainggolan. Penganiayaan terhadap Andi Siahaan terjadi saat dia ditahan di Mapolres Pematang Siantar terkait kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur Peristiwa itu terjadi 30 Nopember 2010 saat korban menolak dipindahkan ke kamar yanag berisi peralatan dalmas. Fatori melakukan pemukulan terhadap Andi,termasuk menggunakan sarung tinju. [HZA]

Polisi Akan Minta Keterangan Para Guru di Simalungun Medan, BN Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus[Dir Ditreskrimsus] Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho mengatakan bahwa penyidik dari Ditreskrimum Polda Sumut segera memanggil dan meminta keterangan para guru di Kabupaten Simalungun yang gajinya diduga dikorup Bupati Simalungun JR Saragih.

Hal ini dikatakannya kepada wartawan,Kamis[23/2], karena menurutnya terkait penanganan dugaan korupsi Rp.1,2 miliar itu,dia sudah meneken surat pemanggilan dan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil empat orang guru yang berdomisili dan mengajar di Kabupaten Simalungun.

Diungkapkan Sadono, Ditreskrimsus Polda Sumut sudah melakukan kordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi[KPK], dan KPK mengakui ada menerima laporan dugaan korupsi oleh Bupati Simalungun JR Saragih.

Juga dikatakan Sadono, Jumat[17/2] lalu anggota DPRD Simalungun Benhard Damanik yang termasuk pelapor dugaan korupsi Bupati Simalungun telah dimintai keterangan di Tipikor Polda Sumut dan bahkan juga di KPK. [HZA]

Diklat Pemko Binjai Jadi Sarang ’ Pungli ’

Aparat Kepolisian Diminta Tanggap

Kelompok Saur Manurung Resahkan Warga Babalan,BN Masyarakat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Langkat, saat ini resah atas tindak tanduk kelompok Saur Manurung yang mengatasnamakan warga dan agama membuat selebaran yang isinya agar masyarakat Desa Teluk Meku mengusir Ong Satar Tampubolon dan keluarganya dari desa itu. Untuk mengantisifasi hal-hal yang tak diinginkan timbul, atas selebaran yang dibuat Saur Manurung bersama kelompoknya itu, pihak pemuka masyarakat Desa Teluk Meku melakukan musyawarah dan pertemuan guna mencapai perdamaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak , di Kantor Camat Babalan.

Kemudian dilanjutkan pada Minggu lalu di Kantor Desa Teluk Meku yang dihadiri Kapolsek Pangkalan Brandan diwakili Kanit

Reserse, Danramil dan masyarakat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Langkat, Namun pertemuan ini tidak membuahkan hasil kesepakatan perdamaian yang diingini, pasalnya saat pihak Saur Manurung diberi kesempatan untuk menyampaikan kata kata menuju perdamaian, dengan gamblangnya ia berkata bahwa tidak ada satu orangpun di Desa ini dapat menandinginya. “ Ini Saur Manurung,bila ada dukun besar yang berilmu tinggi disini lawan saya, lebih berat saya membunuh seekor nyamuk dari pada membunuh manusia” kata Manurung dengan sombongnya Atas ulah dari perkataan yang tidak santun itu, Kades Teluk Meku kemudian menghentikan dan memohon agar semua pihak dapat menahan diri. Padahal sebelumnya Kades Teluk Meku telah menyampaikan bahwa pertemuan ini

adalah untuk membawa satu perdamaian antara Saur Manurung dengan Ong Satar Tampubolon. Menanggapi tingkah laku Manurung yang arogan itu, salah seorang tokok masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada BN, agar pihak aparat kepolisian segera memeriksa Saur Manurung dan kelompoknya, apalagi ia sudah berucap dengan kata- kata bunuh.

Sedangkan Ong Satar Tampubolon mengatakan bahwa isi selebaran yang dibuat kelompok Saur Manurung dengan mengatasnamakan masyarakat dan agama, itu fitnah dan tidak berdasar.

Dia juga meminta perlindungan kepada pihak terkait terutama pihak kepolisian, yang mana dirinya dan keluarganya diancam untuk meninggalkan Desa Teluk Meku dan Turing.(Santet)

Binjai –BN Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Binjai dan Kabid Diklat Pemko Binjai Khairul Aidil sebaiknya harus diperiksa aparat penegak hukum,karena diduga melegalkan pungli terhadap seluruh calon PNS yang selesai mengikuti dan mengambil sertifikat Diklat Pemko Binjai Diminta Badan Penyelidik Keuangan Negara BPK dan aparat penegak hukum memeriksa oknum-oknum Diklat Pemko Binjai terkait pungli sertifikat Diklat dan Rp.1,3 miliar dana bantuan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon PNS daerah kota Binjai dari P-APBD Tahun 2011 yang telah dikucurkan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat ) Pemko Binjai Pungli dan tidak transparannya Kabid Diklat dalam mengelola anggaran dana pendidikan dan pelatihan prajabatan calon PNS daerah kota Binjai dari P-APBD Tahun 2011 senilai Rp.1,3 miliar menjadi perbincangan hangat dikalangan PNS ,bahkan sejumlah PNS yang bekerja di Diklat Pemko Binjai mengaku aksi pungli yang dilakukan Oknum Kabid terhadap seluruh calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan tahun 2011 merupakan kebijakan perorangan (pribadi ) dan diduga puluhan juta uang dari hasil pungli tersebut disetorkan oknum Kabid kepada oknum pejabat BKD sehingga Khairul Aidil tetap dipertahankan menjabat Kabid Diklat Pemko Binjai BPK dan aparat penegak hukum supaya menyelidikiki aksi pungli dan pengelolaan anggaran P-APBD tahun 2011 untuk instansi tersebut ,bila terbukti pengelolaan dan penggunaan anggaran sarat dengan KKN , sebaiknya Walikota dan Wakil Walikota Binjai segera mengambil tindakan dan mengevaluasi jabatan Kabid Diklat BPK harus proaktip melakukan penyidikan dan pelidikan ,jangan biarkan proyek bantuan ini jadi ajang KKN untuk kepentingan pribadi, karena persoalan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM di jajaran Pemko Binjai Terkait hal itu ketika dikonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan dan Latihan Pemko Binjai Khairul di ruang kerjanya Rabu (15/2) tetap membantah bahwa dirinya melakukan pengutipan uang sertifikat Diklat prajabatan ,ketika disinggung tentang bantuan dana pendidikan dan pelatihan prajabatan calon PNS daerah kota Binjai senilai Rp.1,3 miliar ,Kahirul tidak mengatahui secara pasti ,tanyakkan saja kepada Kepala BKD Pemko Binjai ,tegasnya kepada BN (MR/MSTP)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

SMP Teladan B.Bayu Terima Bantuan Infocus Dari Dinas Pendidikan Sergai Bintang Bayu, BN SMP Swasta Teladan Bintang Bayu baru-baru ini menerima seperangkat sarana Tikom dari Dinas Pendidikan Sergai yang diterima Kepala Sekolah M.Achyar.Bantuan tersebut terdiri dari CD pembelajaran,processor,LCD monitor,keyboard plus mouse,UPS,proyektor,screen,laptop,head seat dan donggle.Selain itu sekolah tersebut juga mendapat bantuan rehab 2 RKB dan alat peraga IPS lengkap. Abah panggilan khas M.Achyar,kepada BK diruang kerjanya mengatakan,kita sangat beruntung dan berbangga hati mendapatkan bantuan ini.Pada saat menerima bantuan kita juga menyampaikan terima kasih kepada bapak Bupati Sergai dan pak Kadis Pendidikan.Pemkab Sergai memang sangat memperhatikan bidang pendidikan.Bukan sekolah negeri saja,sekolah swasta seperti SMP Teladan ini pun jadi perhatian dan

masuk dalam skala prioritas.Dengan bantuan ini kita berharap akan memacu semangat siswa untuk lebih semangat dalam belajar.Kita selalu menekankan,jangan mau kalah bersaing dengan sekolah yang jauh lebih maju,uar Achyar.

Selain itu,sejak tahun ajaran lalu,kita sudah memberikan kaos olahraga gratis untuk siswa baru.Ini untuk membantu orang tua siswa juga.Kedepan ini terus berlanjut.Dan kita juga akan mengusulkan Lab IPA dan Bahasa sebagai penunjang program pendidikan disekolah ini.Terpisah,Camat Bintang Bayu,Drs.Zulkan menyampaikan apresiasi atas apa yang didapat SMP Teladan.Ini harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya.Ini bukti Pemkab Sergai sangat peduli dengan pendidikan.Semua sekolah baik negeri maupun swasta sama dihadapan bapak Bupati.Mudahmudahan ini bermanfaat,pungkas Camat.(Ibnu)

Distributor CV Serasi Citra Selaras Kutip Dana Rp.500 Ribu /Kios

M,Achyar (berdiri) saat menyaksikan pengoperasian infocus bantuan dari Dinas Pendidikan Sergai (Ibnu)

APBD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dipertanyakan

Kadis dan Sekretaris Blokir Koran Terbitan Medan

Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Kota Tebing Tinggi Drs Lukito Cahyadi Sedang Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung.(BN/DER)

Binjai,BN Alokasi penggunaan APBD TA.2012 di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dipertanyakkan sejumlah wartawan kota Binjai,terkait adanya pemblokiran sejumlah koran harian terbitan Medan di kantor Dinas Periwisata Pemuda dan Olah Raga kota Binjai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga melalui sekretarisnya Senin (13/2) menjelaskan tindakan pemblokiran koran harian terbitan Medan dilakukan atas perintah Kadis ,karena dana anggarannya sama sekali tidak ada dalam APBD TA 2012 Dengan mengaku atas perintah atasan sekretaris yang didampingi PNS pemegang kas,berkelik bahwa jumlah koran yang masuk ke instansinya terlalu banyak dan seluruh PNS yang bekerja di Kantor ini

tidak ada waktu dan kesempatan untuk membaca koran harian terbitan medan ,” Bayangkan koran yang masuk ke kantor ini jumlahnya terlalu besar ,kami saja pegawai disini tidak sanggup baca koran itu ,” Ujar seketaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga kota Biinjai kepada BN Menurut sekretaris Alokasi anggaran untuk media cetak telah dianggaran instansinya di APBD TA 2012,namun sayangnya Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho ST tidak menyetujuinya ,” Kami sudah masukkan anggaran koran dalam APBD ,namun dicoret oleh Gubsu ,” Ujar Sekretaris Secara terpisah wartawan BNSofiyan sangat menyayangkan pemblokiran koran harian terbitan Medan di instansi tersebut,seyogianya instansi yang baru

dimerger itu tidak melakukan pemblokiran tentang media cetak ,kalau alasannya tidak ada anggaran itu bohong besar artinya Kadis dan Sekretarisnya telah melakukan pembohongan publik,buktinya APBD TA.2012 untuk Dinas Pariwisata ,Pemuda dan Olah Raga saja nominal rupiahnya berjumlah Rp.4,2 miliar terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung Kalau alasannya tidak disetujui oleh Gubsu ,itu juga bohong besar ,maunya kadis sekretarisnya jangan mengada-ada dengan alasan anggaran dicoret oleh Gubssu ,itu jawaban yang tidak realistis ,kendati koran diblokir ,sejumlah wartawan berjanji akan melakukan audit dan pengawasan terhadap alokasi penggunaan anggaran di Instansi tersebut khususnya APBD TA.2012 (MRMSTP)

Tebing Tinggi,BN KNPI merupakan wadah seluruh pemuda yg terdiri dari semua unsur OKP dan ORMAS yg secara resmi dan terdaftar di Pemko Tebing Tinggi yang peranannya sangat strategis dan mempunyai kredibilitas yg tinggi, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat dan merupakan tolak ukur maju dan mundurnya sebuah bangsa, yg di torehkan sebuah sezarah perjuangan bangsa dlm mencapai kemerdekaan yg pada saat itu membuat bersatunya seluruh pemuda dari sabang sampai merouke, demikian sambutan Walikota Tebing Tinggi H. Irham TaufikSH, MAP pada acara pelantikan KNPI Kota Tebing Tinggi yang turut dihadiri Ketua KNPI Sumut Ir. Yasir Ridho Lubis,Muspida ,Kadisporabudpar Azh zar Efendy, Kabankesbanglinmas Pol Zulkifli Siregar,Seluruh OKP dan Ormas se Kota Tebing Tinggiserta Kabag Humas Ahdi Sucipto.di Balai Pertemuan Kartini Jalan I. Bonjol Kota Tebing Tinggi Rabu malam (22/2)

Lanjut Irham , KNPI merupakan mitra pemerintah, yg merupakan tempat menampung segala aspirasi pemuda, dan bila ini semua dpt berjalan baik, maka percepatan pembangunan akan sangat membantu maka dengan dilantiknya DPD KNPI periode 2011-2014 ini, saya merasa optimis KNPI Tebing Tinggiakan lebih aktif dan ikut serta dlm membangun kota Tebing Tingi untuk mensejahterakan masyarakat dan sangat prihatin akhir akhir ini di pemberitaan, banyak terjadi konflik dan pertikaian yg di dominasi kaum pemuda yang mana kejadian yg di akibatkan masalah sepele dan mengakibatkan kerusakan sarana umum dan lainnya sudah mulai kehilangan jati diri bangsa, ini merupakan tanggung jawab kita bersama khususnya kaum pemuda ,mari kita bergandeng tangan bersama membangun karakter bangsa bersama ssama dengan KNPI Kota Tebing Tinggi.

Sementara Ketua KNPI Sumatera

Utaramengucapkan selamatbagi seluruh Pengurus KNPI Kota Tebing Tinggi yang baru dilantik dan dan berpesan agar seluruh Pengurus dan anggota memberi petunjuk bagi kaum pemuda dan lanjutkan perjuangan dalam membangun masyarakat dan Kota Tebing Tinggi Dan pesannya kepada Walikota untuk menitipkan seluruh pengurus dan anggota KNPI Kota Tebing Tinggi mserta mengadakan kerja sama dalam membangun Kota Tebing Tinggi Sedangkan ketua terpilih Khaidir Amri mengatakan bahwa kepercayaan KNPI kepadanya akan tetap terjaga nama baik KNPI Kota Tebing Tinggi kedepan dan juga siap secara bersama sama dengan rekan seperjuangan membantu Pemerintah Kota memajukan dan mendukung program pembangunan di Kota yang tercinta dan kepada seluruh OKP dan Ormas harapannya untuk kerjasama dalam menciptakan suasan masyarakat yg relegius dan kondusip, ajaknya (DER)

Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung STIE Bina Karya Wakil Walikota Hadiri Pelantikan KNPI KotaTebing Tinggi Tebing Tinggi,BN Wakil Walikota Tebing Tinggi H Irham Taufik Umri SH MAP Di Dampingi Sekdako Tebing Tinggi H Hadi Winarno Beserta Kabag Humas Ahdi Sucipto SH, Kadis Perhubungan Djayardi Rinal BE Dan Satpol PP Bersama Sama Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Kota Tebing Tinggi, Kamis (23/2) yang berada di kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

Sementara Kata Sambutan Dari Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Kota Tebing Tinggi Drs Lukito Cahyadi Bahwa Peletakkan Batu Pertama untuk Pembangunan Gedung ini Berada Di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tingi Kota Dan Saat ini Bina Karya Memiliki 2 Kampus Yang terdiri Kampus I Di Jalan Badak, Kampus II Di Bandar Sono Dan Untuk Pembangunan Gedung ini akan Di jadikan Kampus III. Ujarnya Lukito Kata Sambutan Dari Wakil Walikota Tebing Tinggi H Irham Taufik Umri SH MAP Mengatakan Berharap Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini Dapat terselesaikan Dengan Baik Dengan Berdirinya Gedung ini menambah Nilai Tambah Bagi Kota Tebing Tinggi Dengan Misi nya Sebagai Kota Pendidikan yang berbudaya Dan Cerdas Tebing Tinggi Semakin Maju Dan Berkembang Dengan Banyak nya Perguruan Tinggi Yang ada.Harapnya Irham Taufik.(DER)

Gubsu dan Walikota T.Tinggi Resmikan Tse Chie Tebing Tinggi,BN Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Gubsu) H. Gatot Pujo Nugroho,ST bersama Walikota Tebingtinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM mersemikan penggunaan kantor Tse Chei kota Tebingtinggi diperumahan Citra Harapan jalan SM.Raja Kelurahan Bandar Kecamatan Tebing Tinggi Kota .Minggu (19/2).

Peresmian penggunaan kantor Tse Chie tersebut disaksikan sejumlah unsure Muspida dan warga Tionghoa kota setempat, di tandai dengan penyekopan sebanyak 3 x untuk keberkahan dan kedamaian serta keselamatan bersama masyarakat kota maupun bangsa.

Dalam laporannya .Ketua kantor Tse Chie Medan Mujianto mengucapkan rasa terima kasih kepada Gubernur yang telah berkenan meresmikan pembukaan kantor Tse Chie , keberadaan bangunan ini digunakan untuk acara religi bagi masyarakat khususnya bagi warga etnis Tionghoa, biaya pembangunan sebesar 2 M diperoleh dari kalangan penderma kalangan pengusaha kota Tebingtinggi dan kerja sama semua anggota tse chi dan kerjasama yg baik antara pemerintah dan tse chie Walikota Tebingtinggi Ir.H.Uma Zunaidi Hasibuan.MM mengatakan, peresmian ini sangat beruntung sekali karena di hadiri langsung Plt Gubsu H.Gatot Pujonugroho,ST .Ini semua sudah di tentukan oleh Tuhan, karena tanpa izin dan ketentuannya acara ini tidak akan terlaksana. Tse Chie merupakan organisasi kemasyarakatan yang begitu besar peran serta dan manfaatnya sudah banyak dirasakan masyarakat secara luas .Keberadaan Tse Chie diakui telah berbuat tanpa memandang ras, suku dan agama.Gedung ini nantinya, merupakan pusat pengolahan jiwa yang bersih serta melahirkan pemikiran jiwa yang suci, semoga yayasan ini semakan maju dan berkembang demi kepentingan masyarakat luas. Ujar Walikota Sedangkan Plt Gubsu H.Gatot Pujonugroho,ST, merindukan orang orang yang baik dan berjiwa bersih,dengan adanya upaya membangun kebersamaa, segala kendala akan dapat terselesaikan, dengan kehadiran Tsi Chie merupakan spirit bagi organisasi kemasyarakatan lain unuk berdama bakti kepada masyarakat(DER)

Pemko T.Tinggi Terima Bantuan 1 Unit Mobil Ambulan Dari PT Askes Tebing Tinggi,BN Pemerintah kota Tebingtinggi melalui Walikota Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM didampingi Kadis kesehatan Ramses Siregar,SPd,M.Kes Kepala RSUD Kumpulan Pane dr H.Nanang Fitra Aulia dan Kabag Humas. Ahdi Sucipto,SH .Kamis (16/2) kemarin siang menerima bantuan 1 unit mobil ambulance dari PT Askes sekaligus melakukan (MoU) penandatanganan kerja sama untuk Jamkesda antara Pemko dengan PT Askes diaula RSU DR.Kumpulan Pane sekaligus dirangkaikan dengan peresmian 2 unit gedung transfusi darah ( UTDRS ) & Central Sterilization Supply Departement ( CSSD ).

Hadir dalam acara penyerahan itu ,Wakil Ketua DPRD H.Chairil Mukmin Tambunan,SE ,anggota DPRD .Ir.Alensuddin Purba,Murli Purba,Wakidi dan sejumlah kalangan kepala SKPD, Kepala BUMN dan BUMD serta seluruh dokter RSUD Kumpulan Pane .Penyerahan bantuan satu unit mobil ambulan dari PT askes itu langsung diserah terimakan oleh direktur SDM dan Umum PT askes Dr. Zulfarman, M. Kes dan diterima oleh Pemko melalui Walikota Tebingtinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM Kepala RSUD Kumpulan Pane dr.H.Nanang Fitra Aulia dalam kronologis laporan tentang RSU mengatakan ,bahwa RSU kota Tebingtinggi pertama kali di bangun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1958 dan di beri nama Rumah sakit Kota Praja, Kemudian pada tahun 1961 Rumah Sakit terus berkembang membangun poli klinik untuk rawat jalan, pada tahun 1962 Rumah sakit kota Praja di resmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Alm Raja Junjungan Lubis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI no 233/MENKES/ SK/VI/ 1983 UPTD RSU Kota Tebingtinggi ditetapkan sebagai RSU Pemerintah kelas C non Pendidikan. Untuk mmengantisipasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Kesehatan yang terus meningkat maka RSUD Kumpulan Pane di naikkan kelasnya menjadi kelas B non Pendidikan berdasarkan Keputusan MENKES no 581/MENKES/VII/2009 Alokasi biaya pembangunan gedung yang akan di resmikan di bangun menggunakan dana alokasi Khusus ( DAK ) Tahun anggaran 2001 yang merupakan syarat untuk peningkatan kelas. Dengan dibangunnya gedung sterilisasi alat kedokteran, kini sudah dapat dilakukan secara terkonsentrasi.

Pada tgl 15 desember 2011 RSUD Kumpulan Pane mendapatkan penghargaan RSU Pemerintah terbaik Kelas B oleh pemerintah Provinsi Sumut disaat berlangsung Kegiatan Hari Kesehatan Nasional di Kantor Gubernur Sumut, sejalan memenuhi amanat UU nomor 44 thn 2009 tentang rumah sakit, kemudian berdasarkan surat keputusan Walikota Tebingtinggi No. 900/ 832/Tahun 2010 pada 1 januari 2010,RSUD Kota Tebingtinggi telah menerapkan pola pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah ( PPK-BLUD ).

Penerapan tersebut berorientasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tuntut harus mampu menggali potensi dan sumber pendapatan guna mendukung efisiensi biaya pelayanan dan operasional Rumah sakit atas kerjasama dengan PT ASKES yang merupakan kerjasama saling menguntungkan. Ujar Kepala RSUD memaparkan seraya menambahkan, bantuan

1 unit mobil ambulan ini merupakan bentuk kemitraan saling menguntungkan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara DirekturSDM dan Umum PT askes Dr. Zulfarman, M. Kes mengucapkan terimakasih kepada pemko Tebingtinggi atas terjalinnya kerjasama, bantuan ambulan di harapkan lebih meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dan PNS serta Peserta askes lainnya, atas peningkatan itu pada tahun 2013 kedepan , masyarakat kota Tebingtinggi akan mendapatkan jamkesmas dan jamkesda , sedangkan program pemerintah tentang Sistem Jaringan Sosial masyarakat nasional akan di luncurkan pada januari 2014.

Walikota Tebingtinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM dalam kesempatan itu juga berterima kasih kepada PT askes yg telah dapat membantu dan memberikan 1 unit ambulan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus bersyukur dengan di berinya 1 unit ambulan, untuk itu harus dapat dirawat dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat khususnya bagi pasien.

Demikian pula dengan peresmian 2 unit gedung yang sumber dananya dari masyarakat juga harus dirawat dengan baik.Kerja sama yang dilakukan dengan PT Askes semata mata hanya untuk pelayanan masyarakat, kita masih banyak membutuhkan biaya untuk melengkapi peralatan RSUD, tidak mungkin seorang dokter dapat mendiagnosa penyakit pasien dengan baik,apabila peralatan pelayanan tidak lengkap.Cetus Walikota seraya meminta kepada tim medis, berikanlah pelayanan yang baik dgn 3. S yakni senyum, sapa dan sentuh agar pasien merasa dekat dengan perawat maupun dokternya(DER)

Langkat.BN Meskipun pemerintah melalui SK Peraturan Mentri Pertanian Nomor: 06/ Permentan/SR.130/2/2011, SK Peraturan Mentri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/ PER/2010 dan SK Gubernur Nomor : 12 Tahun 2011.secara resmi melarang segala bentuk kutipan terhadap UD/kios pengecer resmi pupuk bersubsidi ,namun kenyataannya kutipan /pungli terhadap UD/Kios resmi pengecer pupuk bersubsidi terus saja berlangsung dengan alasan administrasi penandatanganan surat SPJB (Surat Penebusan jual beli ) pupuk urea bersubsidi Informasi yang berhasil dikumpulkan BNsampai dengan minggu (19/2) pihak distributror CV Serasi Citra Selaras yang pimpin direkturrnya Juni Ariadi melakukan pengutipan uang sebesar Rp.500.ribu bagi setiap UD/Kios resmi pengecer pupuk urea bersubsidi di wilayah kabupaten Langkat dengan alasan untuk administrasi penandatanganan surat SPJB pupuk urea bersubsidi Sejumlah pemilik UD /Kios merasa terbebani dan tidak mampu memprotes karena takut ditekan oleh pihak distributor,mereka bingung,jika diprotes takut ditekan dan tidak diikut sertakan dalam kontrak perpanjangan penyaluran pupuk bersubsidi diwilayah kecamatan Selesai kabupaten Langkat Menurut pemilik UD /Kios kutipan tidak resmi ini sudah dilaporkan kepada Kadis Perindag Langkat,namun sayangnya aksi pungli ini tidak digubris instansi terkait ,kutipan uang Rp.500.ribu dengan dalih untuk administrasi penandatanganan surat SPJB juga telah kami laporkan ke komisi II DPRD Langkat bahkan sejumlah UD/Kios juga melaporkan adanya rencana pengutipan uang titipan gransi bank sebesar Rp. 5 juta untuk perpanjangan kontrak penyalur pupuk urea bersubsidi kepada setiap UD / kios pengecer Kadis Perindag kabupaten Langkat Tengku Milwan dihadapan anggota dewan saat dipanggil komisi II DPRD kabupaten Langkat mengakui, bahwa yang melakukan aksi pungli bukan instansi yang dipimpinnya,melainkan distributor CV.Serasi Citra Selaras terhadap UD/Kios pengecer pupuk resmi bersubsidi sembari memperlihatkan surat edaran yang ditujukan kepada 120 unit kios-kios pengecer yang diterbitkan CV Selaras Citra Selaras .yang ditanda-tangini Direktur CV.Serasi Citra Selaras Juni Ariadi kepada anggota komisi II DPRD Langkat Direktur CV.Serasi Citra Selaras Juni Ariadi saat dikonfirmasi berulang kali melalui SMS telepon selular tidak mau menjawab alias (Bungkam) , ketika dikonfirmasi BNmelalui surat tertulis ,pimpinan CV Serasi Citra Selaras ini juga tidak mau menjawab dan memberi keterangan ( MR/MSTP )

Gubsu dan Walikota T.Tinggi Lepas Gerak Jalan Santai Tebing Tinggi,BN Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) didampingi Walikota Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM dan sejumlah unsure Muspida lainnya melepas ribuan peserta gerak jalan santai di depan pintu gerbang lapangan Merdeka SriMersing jalan Sutomo kota Tebingtinggi, pekan lalu. Dalam kesempatan itu Walikota Tebingtinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM mengatakan, dia sangat merasa senang, sebab keberadaan ribuan masyarakat cukup antusias untuk mengikuti gerak jalan santai, bukan hanya memandang hadiah luky draw semata, tetapi pada hakekatnya, rasa kecintaan masyarakat dalam berolah raga cukup antusias, terutama dalam merajutkebersamaan , gerak jalan santai dapat menciptakan suasana kondusif dan hubungan yang harmonis bagi masyarakat yang gemar berolah raga Sementara sebelum melepas peserta gerak jalan santai.Plt Gubernur Sumut H.Gatot Pujonugroho,ST , menghimbau, agar warga dapat menjadikan olah raga sebagai bahagiangaya kehidupan, jadikanlah gerak jalan ini sebagai stimulus kepada kita untuk membudayakan hidup sehat, agar fisik dan jiwa raga dapat melahirkan kebugaran.Ini semua merupakan tujuan akhir pembangunan untuk menjadikan anak bangsa yang cerdas dan berbudaya sehat. Usai gerak jalan santai mengelilingi rute jalan pertokol perkotaan , panitia pelaksana melakukan pengundian hadiah luky draw, hadiah utama sebuah sepeda motor ,kulkas, televise, sepeda, kipas angina dan lainnya(DER)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM:

LPPD Merupakan Piranti Komunikasi Koordinasi dan Perekat Hubungan Hirarkis Antara Pemerintah Daerah dan Pusat Simalungun, BN Dikeluarkannya PP Nomor 3 tahun 2007 oleh pemerintah pusat, selain sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), juga merupakan konsekwensi dari berlakuknya UU Nomor 32 tahun 2004, dimana pemerintah harus mempersiapkan 35 regulasi serta instrumen yang akan menjadi landasan dan acuan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diantaranya adalah pangaturan tentang LPPD, pelaporan pertanggungjawaban kepala daerah, serta informasi pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dalam bimbingan dan arahan tertulisnya yang di bacakan oleh Pelaksana harian (Plh) Sekda IrTopot Saragih MH ketika membuka secara resmi pelaksanaan workshop penyusunan LPPD tahun 2012 yang dipusatkan di Simalungun City Hotel Pemetang Raya, Selasa, 21/02/2012. Dalam membuka kegiatan warkshop itu, Plh sekda didampingiAsisten Pemerintahan dan Kesra Drs Oberlin Hutagaol MM dan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Umum Rizal EP SaragihAPMSi. Dikatakan, LPPD merupakansalah satu piranti komunikasi, koordinasi dan perekat hubungan hirarkis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan medium bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Bupati dalam sambutan tertulis tersebut ada beberapa hal menarik yang dapat dicatat dalam PP

Nomor 3 tahun 2007 yaitu 1) disatukannya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan medium bagi masyarakat kedalam satu peraturan perundangan, 2) peraturan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah mengatur tentang LPPD otonomi baru, berbeda dengan PP Nomor 56 tahun 2001 yang sebelumnya tidak mengatur tidak mengatur pelaporan bagi otonomi baru, 3) substansi pelaporan (LPPD,LKPJ dan ILPPD) yang akan dilaporkan telah ditentukan dengan berpedoman pada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dan 4) adanya format pelaporan

PDT benar-benar menjadi aday tarik bagi wisatawan baik local maupun manca Negara.

Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing MSi, dalam menanggapi ajakan Bupati SImalungun untuk bersama-sama menjaga dan merawat serta melestariakn Danau Toba, menyambut baik.

Berkaitan tentang keterlibatan kepanitiaan dalam pelaksanaan PDT mendatang, Maddin Sihombing juga menyambut dengan baik dan memerintahkan beberapa orang stafnya untuk ikut serta dalam kepanitiaan PDT 2012 mendatang.

“Kami sangat mendukung niat Bupati SImalungun untuk bersama dalam memajukan kepariwisataan Danau Toba, juga dengan Plaksanaan PDT 2012 mendatang melibat seluruh Kabupaten dikawasan Danau Toba, apalagi setiap daerah melaksanakan kegiatan Budaya masing-masing , sehingga masyarakat turut serta merayakan PDT tersebut”, ungkap Maddin Sihombing.

Kedatangan Bupati Simalungun yang didanpingi Plh Sekda, para asisten dan beberapa pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dijajaran Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Simalungun di Kabupaten Simalungun sisambut dengan hangat dan pernuh kekeluargaan oleh Bupati dan Wakil Bupaeti Hubahas, unsure Muspida, Sekda, para asisiten dan pimpinan SKPD dijajarannya.

Kunker Bupati Simalungun ke 7 kabupaten dikawasan Danau Toba bersama staf dijajarannya adalah salah satu upaya untuk memajukan kepariwisataan di kawasan Danau Toba. Hasil dari Kunker Bupati SImalungun yang dimulai dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Karo, Samosir, Dairi dan berakhir di Humbahas, akan dilajutkan dengan rapat bersama yang direncakan pada tanggal 29 Pebruari s/d 1 Maret 2012 di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.(ps-01)

Pelaksanaan Pesta Danau Toba 2012

Libatkan 7 Pemkab Di Kawasan Danau Toba Simalungun, BN Pesta Danau Toba yang dijadwalkan akan kembali digelar pada Juni 2012 mendatang dengan Kabupaten Simalungun sebagai tuan rumah. Untuk menyahuti tugas dan tanggungjawab tersebut, Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berada di kawasan Danau Toba Karo, untuk melibatkan stake holders seluruh pemkab yang memiliki Danau Toba.

“Saya tidak mau melakukannya sendiri.

Tapi, saya mau seluruh Pemkab dan Bupati terlibat dan melibatkan diri mensukseskan pesta danau toba mendatang. Karena ini sudah menjadi program dari Presiden RI dan Menteri.

Karena Danau Toba bukan hanya milik Pemkab Simalungun,” ujar Bupati Simalungun saat melakukan kunker ke Pemkab Karo, Rabu, 22/ 02/2012.

Dalam rapat singkat yang digelar di ruang rapat Bupati Karo, Bupati Simalungun dengan gaya familiarnya langsung meminta Bupati serta seluruh jajaran Pemkab Karo supaya ikut serta dalam kepanitiaan nantinya.

“Sebagai ketua panitia saya sudah pilih asisten II Pemkab Simalungun Antonius Damanik. Saya berharap, dari Pemkab Karo juga ikut menjadi salah satu panitia. Sehingga, ide dan gaya yang akan kita tampilkan pada pesta danau toba tersebut dapat kita sinergikan demi terangkatnya nama danau toba,” kata Bupati Simalungun menambahkan.

Selanjutnya DR JR Saragih SH MM yang juga sebagai Koordinator APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) khususnya wilayah Sumatera mengatakan bahwa, untuk melestarikan Danau Toba, Pemkab Simalungun sudah membuat aturan yang harus dilakukan setiap warga dan masyarakat yang berada dan di luar kawasan Danau Toba. Hal ini dilakukan memurut Bupati, untuk menjaga kebersihan dan keindahan danau toba.

mengatakan bahwa, kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh Pemkab Simalungun bertujuan untuk menserasikan dan mengitegrasikan seluruh data dari seluruh Satuan Kerja Perengkat Daerah (SKPD) kedalam LPPD Kabupaten Simalungun, sehingga akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Rizal mengatakan bahwa, workshop dilaksanakan selama satu hari penuh dan diikuti oleh 85 orang peserta yang berasal dari seluruh SKPD se-Kabupaten Simalungun yaitu 1 orang pejabat struktural atau PNS yang telah ditetapkan pimpinan SKPD sebagai petugas yang menyusun data LPPD dari setiap SKPD. Selama berlangsungnya workshop, Rizal

mengatakan, seluruh peserta diberikan materi workshop yaitu penjelasan umum tentang LPPD dengan PP Nomor 3 tahun 2007 dan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 120/313/OTDA serta tantang pengisian format IKK (Indikator Kinerja Kunci) untuk Kabupaten pada tatran pengambilan kebijakan, tataran pelaksana kebijakan (8 aspek/ administrasi umum) untuk 1 dan 2 urusan serta tataran pelaksana kebijakan (tingkat capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan. Sebagai penyaji pada materi workshop berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Pemprovsu.(ps-01)

Kelurahan Dwikora Raih Juara Umum MTQ Tingkat Kecamatan Siantar Barat Tahun 2012

Danau Toba Milik Semua Masyarakat Simalungun, BN Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM mengatakan, Danau Toba bukan hanya milik Kabupaten Simalungun akan tetapi milik masyarakat terutama di 7 kabupaten yang berada dikawasan Danau Toba. Hal tersebut dikatan Bupati saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Jum’at, 24/02/2012.

Untuk tetap menjaga eksistensi dan keindahan alam di sekitar Danau Toba, DR JR Saragih SH MM yang juga sebagai Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) wilayah Sumatera mengajak 7 Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba untuk menjaga dan merawat seluruh ekosistem yang ada, sehingga dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Selain itu, menyinggung tentang pelaksanaan Pesta Danau Toba (PTD) yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni 2012 mendatang, Bupati Simalungun mengatakan bahwa, sesuai dengan penghunjukkan langsung oleh Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) pada PTD tahun 2011 yang lalu, Kabupaten Simalungun sebagai tuan rumah.

Oleh karena itu diharapkan 7 daerah yang berada di kawasan Danau Toba dapat terlibat langsung dalam kepanitiaan.

“Saya menginginkan pelaksanaan PDT Tahun 2012 tidak hanya menjadi acara serimonial semata, akan tetapi dapat membawa Danau Toba menjadi lebih baik dan lebih terkenal dengan keindahan alamnya, keberagaman masyarakat dan kultur budayanya baik secara nasional maupun internasional”, tandas Bupati Simalungun.

Untuk lebih menyemerakkan pelaksanaan PDT mendatang, DR JR Saragih SH MM mengharapkan kepada 7 Kabupaten untuk melaksanaan kegiatankegiatan kebudayaan daerah masing-masing, sehingga

yang seragam. Oleh karena itu diharapkan perumusan kebijakan/pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada asumsi belaka namun didasarkan pada data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya sangat manyambut positif kegiatan workshop LPPD ini, semoga melalui kegiatan ini penyusunan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Simalungun tahun 2012 dapat bermanfaat dalam membantu kepala daerah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 32 tahun 2004”, uangkap Bupati mengakhiri.

Sebelumnya, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Rizal EP Saragih AP MSi dalam laporannya

“Kita telah tentukan zona-zona (titik) yang bisa dipergunakan para peternak ikan. Baik pengusaha besar maupun warga yang memiliki kolam terapung untuk koleksi sendiri.

Sehingga dengan demikian Danau Toba akan bisa terjaga dari kotoran-kotoran limbah pakan.

Dengan kata lain, tempat kolam keramba jangan di tempat yang vital atau yang bisa dipergunakan untuk wisata,”ungkap Bupati Simalungun.

Selian itu, Bupati Simalungun juga menjelaskan bahwa, untuk menunjang kunjungan arus wisatawan di daerah wisata Danau Toba, jalan akses sudah mulai dicanangkan via Kota Saribudolok menuju Lubuk Pakam. Bahkan menurutnya, kalau orang dari Tanah Karo menuju Kuala Namu akan lebih cepat melalui jalan yang sudah dibangun tersebut. “Kita susah anggarkan Rp. 20 M. Selain itu, kami juga sudah meminta kepada Gubsu agar menyelesaikan sepanjang 5 KM, sehingga tahun 2013 jalan tersebut sudah dapat dipergunakan dengan maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti didampingi Wakil Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, dalam menyahuti ajakan Bupati Simalungun dalam menyukseskan pelaksanaan PDT pada bulan Juni 2012 mendatang, langsung memerintahkan Setdakab Karo Ir Makmur Ginting MSi untuk memilih siapa yang ikut menjadi penitia dan saat itu juga ditunjuk dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo Dinasti Sitepu Ssos. Dalam rombongan kunker Pemkab Simalungun tersebut, ikut serta Plh Sekdakab Ir Topot Saragih MH, Aspemkersa Drs Oberlin Hutagaol MM, Asekbang Ir Antonius Damanik, Asadmum Ir Jan Wanner Saragih, Ka Bappeda Ir Wilson Simanihuruk, Kadis Dikjar Resman Saragih SSos, Kadis Kesehatan dr Saberina, Kabag Humas A Simamora SIP, Kabag Umum Imman Nainggolan SSos, Kasatpol-PP Frans Novendi Saragih SSTP serta sejumlah rombongan lainnya.(ps-01)

Siantar, BN Kelurahan Dwikora meraih juara umum dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Siantar Barat tahun 2012. Kelurahan Dwikora yang berhasil meraih nilai tertinggi dengan 67 poin penyerahan piala bergilir yang di serahkan oleh Staf Ahli Khaidir Sitompul didampingi Asisten I Jumadi SH, Kepala Kementrian Agama Kota Pematangsiantar Drs.H.Hasim Hasibuan, Camat Siantar Barat Drs. L.Pardamean Manurung, yang di terima langsu oleh Lurah Dwikora, Minggu Malam (19/2) di Halaman Masjid Ubudiyah.

Camat Siantar Barat Drs.L.Pardamean Manurung dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan MTQ tahun ini semakin meningkat, sehingga menghasilkan juara yang lebih baik.

Menurutnya pelaksanaan MTQ memiliki tujuan tersendiri yakni selalu mengumandangkan ayat suci Al Quran. dan camat juga mengucapkan terimah kasih kepada seluruh Muspika Kecamatan Siantar Barat, panitia, masyarakat, lurah, dan para dewan hakim yang telah bekerja keras untuk dapat mensukseskan pelaksanaan MTQ. Dan juga mengucapkan Terimah kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam pelaksanaan MTQ ini Selain itu Camat juga menyampaikan selamat kepada Kelurahan Dwikora yang meraih sebagai juara umum dalam pelaksanaan MTQ tahun ini.

Menurutnya para juara dari tiap kelurahan ini nantinya, akan menerima bimbingan dan pelatihan guna untuk persiapan mengikuti MTQ di tingkat

Kota Pematangsiantar dan juga untuk bekal di tingkat Provinsi.

Sementara wali kota dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Khaidir Sitompul mengharapkan agar setelah pelaksanaan MTQ ini, pihak Kecamatan Siantar Barat bersama instansi terkait dapat lebih meningkatkan kegiatannya dalam usaha memasyarakatkan Al-Quran. Ini bertujuan demi memberantas buta aksara AlQuran, sekaligus meningkatkan kualitas Qori/ Qoriah agar kelak mampu tampil di tingkat Propinsi Sumatra Utara dan nasional nantinya.

Walikota juga mengatakan saat ini Kota Pematangsiantar telah membuat program dalam

meningkatkan di bidang Kebersihan, Kesehatan, Pendidikan dan Pariwisata, dan Perdagangan, maka dari itu walikota meminta dukungan serta peran serta dari seluruh lapisan masyarakat di dalam program tersebut, terutama dibidang kebersihan agar seluruh masyarakat harus bisa menjaga kebersihan di lingkungannya, sebab benar apa kata pepatah bilang Kebersihan adalah sebagian dari Iman, kalau sudah kita lakukan di lingkungan kita maka seluruh masyarakat sudah membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah kebersihan di Kota Pematangsiantar. sehingga dapat terwujudnya untuk menjadi kota yang mantap maju dan jaya.(ps-01)

Dalam Rangka Pelaksanaan Grand Design Jumlah Penduduk Asdep Kependudukan dan KB Kemenkokesra Kunker Ke Kabupaten Simalungun Simalungun, BN Dalam rangka pelaksanaan grand design jumlah penduduk, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Republik Indonesia (RI) diwakili Asisiten Deputi (Asdep) Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Drs Budianto MM didampingi Plt Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Dra Condrorini Mkes beserta Staf baik dari Asisiten Deputi maupun BKKBN Provsu, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Simalungun.

Kedatangan rombongan Asisten Deputi Bidang Kesra Kemenkokesra RI dan Ka BKKBN Provsu bersama rombongan disambut secara langsung oleh Plt Kepala Badan KB dr Sudung Sinaga bersama Kabag Kesra Josua Sitepu SH dan Kabag Humas Pimpinan dan Keprotokolan Mixnon Andreas Simamora SIP bersama Staf Badan KB Kabupaten Simalungun yang selanjutnya melakukan rapat koordinasi di ruang kerja Plt Badan KB Kabupaten Simalungun, Kamis, 23/02/2012.

Menurut Asisten Deputi Kemenkokesra Drs Budianto MM dalam rakor tersebut menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunker ke Kabupaten Simalungun.

Dia mengatakan bahwa kunker tersebut untuk mencari data-data tentang permasalahan yang dihadapi Pemkab Simalungun terutama dalam

pananggulangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Hal ini juga merupakan hasil tindak lanjut sidang kabinet yang dilaksanakan di istana beberapa bulan yang lalu.

“Ada lima aspek yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan grand design yaitu pengendalian jumlah penduduk, meningkatkan kwalitas penduduk, membangun keluarga sejahtera, memantau penyebaran mobiltas penduduk dan pembangunan data base kependudukan”, kata Asisiten Deputi.

Untuk itu, lanjut Budianto, kedatangannya ke Kabupaten Simalungun selain untuk mengumpulkan data-data tentang peningkatan jumlah penduduk juga untuk mencari permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Simalungun dari lima aspek dimaksud, untuk menjadi bahan rapat kabinet dan kementrian dalam rangka pelaksanaan grand design tersebut.

Sebelumnya, Plt Ka Badan KB Kabupaten Simalungun dr Sudung Sinaga dalam menyambut kedatangan Asisten Deputi Kemenkokesra dan Ka BKKBN Provsu berserta rombongan mengucapkan selamat datang sekaligus menggambarkan sekilas tentang topografi Kabupaten Simalungun. dr Sudung menjelaskan bahwa di Kabupaten Simalungun terdapat 31 kecamatan dan 367 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 977.873 jiwa (Data 31 desember 2011) dan

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 42 orang.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada mayarakat terutama dalam program KB, dr Sudung mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk membantu penambahan jumlah PLKB, sehingga pelaksanaan program KB dapat terlaksana dengan baik. “Dalam rangka mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk, pemerintah perlu menggiatkan atau mempromosikan tentang program keluarga berencana dengan slogan 2 anak cukup”, tambahnya.

Pada rakor yang juga dihadiri Sekretaris Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Simalungun Yansen Sinaga, turut membahas antara lain tentang pelaksanaan e-KTP dan permasalahannya, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan program KB serta Jampersal (Jaminan Persalinan).

Rombongan Asisiten Deputi Kemenkokesra yang turut dalam kunker yaitu Ir Andi Rahmawati (Kabid Kependudukan Kemenkokesra), Henny Nendrawati SKM Mkes (Kabid KB Kemenkokesra), Nahyuni Aristyanti SKM (Kasie Partisipasi Masyarakat Kemenkokesra) dan dari BKKBN Provsu Dra Rabiatun Andawiyah MPHR (Kabid Kependudukan BKKBN).(ps-01)

Walikota Hulman Sitorus,SE Hadiri HUT Ke- 55 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Pematangsiantar Siantar, BN Peringatan HUT Ke- 55 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Kota Pematangsiantar di hadiri Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus,SE i, Selasa (21/2) di halaman Gedung LVRI, jalan Penogoro.

Peringatan HUT LVRI ke - 55 tersebut turut hadir juga para Unsur Pimpinan Daerah (Uspida) se-Kota Pematangsiantar, seperti Kapolres AKBP Albert TB Sianipar, Wakil Ketua DPRD Zainal Purba, Kasdim 0207 Simalungun, Danki Brimob, Wadan Denpom, para Pensiunan Legiun Veteran Kota dan Kabupaten, serta pengurus Pemuda Panca Marga Pematangsiantar.

Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus,SE dalam sambutannya mengatakan perjuangan RI telah tercapai sejak tahun 1945. Tugas saat ini adalah melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. “Merdeka dalam arti seutuhnya, baik merdeka secara politik, ekonomi, sosial budaya,” katanya.

Lebih lanjut Wawali mengatakan saat ini secara politis Indonesia sudah merdeka. “Tapi secara ekonomi, sosial, budaya apakah sudah merdeka. Inilah yang menjadi tugas generasi muda. Untuk itu, butuh upaya serius nyata dalam bentuk bangunan agar bisa menjadi bangsa yang bermartabat, dan melanjutkan cita-cita pembangunan di Kota Pematangsiantar,” jelasnya Walikota.

Menurut Walikota, semangat nasionalisme saat ini mulai luntur. “Sejak tidak ada pelajaran P4, PMP, dan budi pekerti. Takutnya kita akan jadi seperti penjajah.

Kita berharap kita bisa menjadi bangsa yang berkarakter, yang muncul dari nilai budaya bangsa, dengan pilar kebangsaaan yaitu Pancasila, UUD ’45,

Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” paparnya.

Sementara itu Ketua LVRI Kota Pematangsiantar, Purba Hutajulu mengatakan peringatan HUT Ke- 55 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tahun ini mengambil tema “Dengan semangat rela berkorban kita bangun Bangsa Indonesia berkarakter Kesatria, dengan tujuan LVRI dalam segala sikap dan perilakunya selalu menjadikan panutan dengan menampilkan teladan yang baik bagi generasi muda dan masyarakat pada umunnya.

Dijelaskannya , tema tersebut diambil karena sekarang ini bangsa Indonesia sepertinya telah kehilangan para pemimpin yang bersifat kesatria sehingga korupsi dari ketidak adilan merajalela disamping kemiskinan yang tidak kunjung dapat diatasi. “Sikap para veteran tetap sebagai “Pejuang

dan Pembela” Bangsa dan Negara sesuai kode etik “Panca Marga” yang harus dijunjung tinggi,” terangnya.

Lebih lanjut dibacakannya, bahwa sesuai dengan AD/ ART LVRI akan menyelenggarakan Kongres LVRI. Kongres yang ke X, kali ini akan berlangsung dapam pertengahan tahun 2012 di Jakarta. Untuk itu perlu dipersiapkan segala sesuatu secara akurat dan terperinci. Dalam kongres tersebut, juga akan diadakan pemilihan Ketua Umum dan pengurus baru DPP LVRI untuk masa kerja 5 tahun yang akan datang.

Dalam menatap masa depan, dikatakannya, Legiun Veteran RI akan senantiasa memperjuangkan kejayaan bangsa dan Negara dengan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta Veterannya yang bermanfaat dan sejahtera, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. (ps-01)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

Yayasan Dr. Rusdi Adakan Capping Day Akbid dan Akper Medan, BN Akedemi kebidanan dan keperawatan Yayasan DR. Rusdi pada tahun ajaran 2011 – 2012 telah melaksanakan seremonial Capping Day (pemasangan cap) sebanyak 80 orang, para mahasiswa dan mahasiswi dapat menjadikan capping day sebagai tonggak untuk dapat menjiwai dan menghayati jejak Ibunda Florence Nightngale dan benar-benar menjalankan janji yang telah diucapkan demikian dikatakan Hj. Lisa Juliana Nasution Am.G, SPd pada acara pemasangan cap Rabu kemarin di Griya Doom Medan. Pada acara tersebut dihadiri Dinas Kesehatan Provsu Wan Jauhari Ketua Yayasan DR. Rusdi, Direktris Akbid, Akper, dosen, staf pengajar serta orang tua wisudawan/wisudawati.

Selanjutnya Ketua Yayasan DR. Rusdi Hj. Lisa Juliana mengatakan Yayasan DR. Rusdi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan senantiasa melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar agar senantiasa dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketua Yayasan meminta pada orangtua siswa supaya dapat mendukung segala program yang telah kami rencanakan, karena kami juga menyadari tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara yayasan dengan orang tua, mahasiswa dengan masyarakat, program pendidikan yang kita rencanakan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaima yang kita harapkan bersama, kata Lisa.

Lisa menambahkan para siswa agar belajar dengan giat dan tekun untuk menuntut ilmu di akbid dan akper DR. Rusdi Medan, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan D-III kebidanan dan keperawatan di Akper dan Akbid DR. Rusdi Medan dengan meraih hasil yang memuaskan dan dapat diandalkan serta dapat bersaing secara sehat dengan perawat-perawat lainnya dan juga dapat bekerjasama dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada.

Kadis Kesehatan Prov. Sumatera Utara yang diwakili Wan Jauhari dalam sambutannya mengatakan, ada seorang perawat dia anak orang kaya tetapi rela berkorban membantu orang yang sakit dan tidak kenal lelah dan tanpa pamrih.

Lanjut Jauhari pemasangan cap ini merupakan lambing yang menunjukkan jati diri dan identitas si pemakai dalam menjunjung tinggi tugas mulia dalam bidang kesehatan.

Kopertis Wilayah I Prof. H. Muhammed Nawawy Loebis, M. Phil, PhD yang diwakili Drs. Kamaruh dalam pidatonya mengatakan mahasiswa dibidang kesehatan harus menimba ilmu dan harus terus berusaha membina dirinya untuk memadukan kecerdasan intelektual, social, dan sepiritual, karena tugas saudara kelak senantiasa berhubungan dengan kesehatan, menolong manusia, menyikapi kondisi kesehatan masyarakat, kwalitas kesehatan, kurang gizi pada anak-anak dan angka kematian bayi. Pemerintah memberikan atensi yang besar kepada masalah kesehatan, dengan demikian mahasiswi dibidang kesehatan harus mendukung program-program pemerintah dalam rangka mewujudkan program sehat, kata Kamaruh. AHS

Kelompok Prasejahtera Suka Jaya Laporkan Sengketa Tanah Langkat, BN Kelompok Pra-sejahtera Desa Suka Jaya, Kabupaten Langkat, selaku pemilik lahan perkebunan seluas 68 Ha, di dampingi pengurus LSM PKB Aceh Tamiang, beberapa hari lalu, melaporkan sengketa tanahnya dengan pihak PT Alur Gantung, kepada Dinas terkait di Kabupaten Langkat.

Menurut keterangan pengurus kelompok Prasejahtera Suka Jaya, laporan yang ditujukan kepada Dinas terkait, akibat tidak selesainya sengketa tanah yang mereka laporkan, dan terkesan pihak berkompeten, acuh tak acuh, sementara hal itu sudah berjalan cukup lama (31 tahun).

Ditambahkan Tulus Gultom, selaku ketua kelompok, yang juga pengurus Komnas WI Kabupaten Langkat, lagi bahwa seharusnya peduli atas keresahan masyarakat, yang butuh perlindungan hukum atas sengketa yang dihadapi, Disebutkan Tulus Gultom, yang didampingi pengurus lainya seperti Suratman dan Sukarmin, pihaknya atas sengketa lahan itu sudah empat kali berkunjung ke Pemkab Langkat, pimpinan Bupati Ngoges Sitepu itu, melalui BPN dan Dinas Dinas Pertanian, agar mendapatkan penyelesainya, namun solusinya tetap mengambang hingga saat ini.

Kami selaku kelompok Pra-sejahtera, menyayangkan sikap yang dilakoni, oleh pihak pemerintahan terkait, yang terkesan lamban mengatasi persoalan rakyat, sehingga pihak perusahaan yang menyerobot lahan rakyat, dengan leluasa mengusahai lahan mereka, keluh para pengurus kelompok pra-sejahtera Suka Jaya, mengakhiri.(IN ST)

Askatista Minta Pemerintah Tegakkan UUPA Langkat, BN Tim Askatista Kabupaten Langkat, minta kepada pihak pemerintahan Kabuapaten setempat, untuk menegakkan undang-undang pokok agraria (UUPA) no 5 tahun 1960, untuk menyelamatkan kelompok tani, dari persoalan ketika menghadapi investor asing.

Demikian antara lain isi pertemuan kelompok Asktista, dengan Sekda Kabupaten Langkat, beberapa hari lalu, diruang rapat Sekda, yang bertujuan agar UUPA, benar-benar ditegakan dibumi Langkat, sehingga tidak merugikan masyarakat petani, sebagai salah satu ujung tombak perekonomian.

Kami datang untuk mengingatkan sekaligus meminta pihak pemerintah terkait, sebagai penyelenggara Negara, agar segera membekukan segala aktivitas yang melanggar UUPA maupun UUPBH, dan untuk tidak mengulangi mengeluarkan rekomendasi, berhubungan dengan persoalan agrarian, kepada perorangan (perusahaan), tegas Butet, selaku pengurus Askatista.

Sementara Sekda Langkat Drs Surya Djasa MSi, atas permintaan kelompok Askatista tersebut, mengklarifikasi sekaligus mencarikan solusi atas pelaksanaan UUPA, karena tugas pemerintah adalah sesuai Tupoksi, kalau memang adanya pelanggaran, laporkan kepada pihak penegak hukum.

Pada kesempatan yang sama, Aldensyam SH, selaku kabag hukum pemerintahan Kabupaten Langkat, aspirasi pihak aliansi Askatista, akan ditindak lanjuti.

Karena UUPA adalah wewenang pemerintahan pusat, laporan melalui surat sudah diterkirim.(IN ST)

Demokrasi Aceh Terbaik di Indonesia Subulussalam. BN Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten / Kota. Provinsi yang banyak kelebihan dibandingkan dari Provinsi lain seperti Syariat islam, MPU dan partai lokal, diukur dari Indek Demokrasi Indonesia (IDI) menduduki peringkat pertama terbaik dalam berdemokrasi dari 33 Provinsi di seluruh Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Menko Polhukum RI Hotmangaraja Panjaitan saat berkunjung ke Aceh. Disebut Aceh sangat mengedepankan hak-hak rakyat untuk

mengambil keptuusan selalu melibatkan masyarakat terlebih hak memilih dan dipilih, jadi dalam melaksanakan pembangunan politik dan Demokrasi Aceh terbaik di Indonesia, tegasnya. Selain berdemokrasi Aceh juga dinilai bebas Pers, kalau kita datang ke Aceh tidak pernah tidak ada pers, Aceh tidak lepas dari pers dan Media, karena Pers di Aceh tidak pernah diintervensi, ucap Hotmangaraja.

Ucapan yang sama sering disampaikan oleh pejabat dan tokoh LSM dari provinsi Sumatra Utara yang pernah datang ke Kota

Subulussalam wilayah provinsi Aceh, mereka mengatakan Pemerintah Kota Subulussalam dibawah pimpinan Walikota Merah Sakti, SH sangat dekat dengan Insan Pers dan masyarakat, karena kata mereka, Walikota tidak pernah alergi dalam pemberitaan Media walaupun berita tersebut mengkritik dan juga untuk mengambil satu keputusan selalu mengundang dari pihak masyarakat, kalau daerah kami jarang ada seperti itu pungkas mereka.

Memang diakui walikota subulussalam

PTPN II Kebun Helvetia Pasang Pilar Diduga Ilegal Labuhandeli, BN Pihak PTPN II (Persero) Kebun Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, dalam pelaksanaan pemasangan pilar (batu pembatas), diduga illegal. Disebut demikian karena dalam perakteknya, tidak menyertakan pihak pemerintahan terkait, seperti BPN juga pihak pemerintahan terkait.

Hasil pantauan BN, sepekan terakhir tampak sejumlah pekerja, dikordinatori oleh Amal, yang disebut-sebut penjabat humas Kebun Helvetia, dengan leluasa menanam pilar disekitar bangunan perumahan karyawan, dari pasar IV Desa Helvetia, hingga ke pasar

VIII Desa Manunggal.

Kegiatan yang sempat mengundang perhatian serta menimbulkan keresahan, baik dari kalangan karyawan pensiunan PTPN II sendiri, serta warga pemilik lahan perbatasan, karena pemasangan pilar akan dilanjutkan dengan pengambil alihan lahan oleh pihak PTPN II, sementara diketahui lahan perumahan sudah di divestasi “ Kita selaku karyawan pensiunan PTPN II Kebun Helvetia, sudah puluhan tahun menempati perumahan, dengan di divestasinya lahan pertapakan rumah, dengan tidak diperpanjangnya lagi HGU disana, jelas

bersetatus milik Negara (rakyat)” kata salah seorang pensiunan yang disebut jati dirinya.

Pihak pemerintahan terkait, sehubungan adanya pemasangan pilar, di daerah kerjanya, ketika dikonfirmasi wartawan sehungan hal tersebut, menyatakan tidak mengetahuinya, karena pihak PTPN II (Persero) Kebun Helvetia, tidak menyampaikan perihal kegiatan itu. Pihak PTPN II (Persero) Kebun Helvetia, sehubungan dengan pemasangan pilar, tanpa mengiukut sertakan pihak BPN dan pemerintahan Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini Kecamatan dan Desa, tidak berhasil untuk dikonfirmasi.(San)

Bangunan Diduga Ilegal di Jalan Serbaguna Desa Helvetia Labuhandeli, BN Sejumlah bangunan diduga ilegal (tanpa SIMB), yang dibangun diatas areal eks HGU PTPN II Kebun Helvetia, Kec. Labuhandeli. Kab. Deliserdang, seluas 74 Ha, disebut-sebut milik TS selaku pengembang, dari PT Erni Putra Ferari, tampak berjalan lancar, tanpa adanya tindakan instansi pemerintahan terkait.

Hasil pantauan BN, serta keterangan kalangan masyarakat dari lokasi, tampak sejumlah pekerja dengan didukung alat berat (beko), sedang melaksanakan kegiatan kerja, membuat pondasi bangunan rumah dan rumah toko, disebut-sebut sejumlah seribu unit. Dengan lancarnya pelaksanaan pembangunan, tanpa mengindahkan pengurusan IMB, jelas merupakan

pelanggaran peraturan daerah Kebupaten Deliserdang, dan akan merugikan Negara dari segi pemasukan asli daerah (PAD), sehingga perlu adanya tindakan pihak terkait, yakni dinas TRTB. Pemerintahan Kabupaten Deliserdang, harus segera menghentikan kegiatan pembangunan, demi tegaknya peraturan bagi setiap pelanggar Perda, sebab jika hal itu dibiarkan, jelas dapat menghambat kelancaran pembangunan daerah, dari segala aspek yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat.

Hal lainya pendapat pengurus TPS-TGR Desa Helvetia, sehubungan adanya kegiatan pembangunan, dilahan seluas 74 Ha, oleh pihak pengembang, sementara lahan masih bersengketa, menyayangkan sikap pemerintahan Kabupaten Deliserdang, yang

melakukan tindakan.

Pengembang terkesan cukup nekad, karena masih ada dari pihak ke tiga, dalam hal ini kelompok TPS-TGR, melakukan gugatan hukum ke pengadilan negeri Lubuk Pakam, yang sebelumnya memenangkan dan melakukan eksekusi, dari penggugat pihak ke dua, dan hal itu sudah diterima serta kasusnya masih berjalan, kata salah seorang pengurus TPS-TGR. Sementara pihak pemerintahan Kecamatan Labuhandeli, ketika dikonfirmasi wartawan, sehubungan dengan kegiatan pembangunan disana, beberapa hari lalu, menyatakan pihaknya sudah menyurati pihak pengembang, utnuk menghentikan pembangunan, karena diyakini belum mengurus izin mendirikan bangunan.(San)

Ratusan Pusaka Kerajaan Pelalawan Ludes Terbakar PELALAWAN- BN Kobaran api yang meluluhlantakkan Istana Sayap juga ikut meludeskan ratusan benda bersejarah atau pusata peninggalan Kerajaan Pelalawan. Benda-benda peninggalan bersejarah yang terletak di dalam bangunan tak satupun yang berhasil diselamatkan.

Di antara ratusan benda pusaka peninggalan Raja Pelalawan antara lain, keris, meriam, tombak, piring-piring keramik, pakaian raja, buku-buku dan berbagai jenis benda pusaka ludes terbakar. Kondisi ini membuat, sebagian warga nyaris menjarah benda-benda bersejarah tersebut.

Beruntung, dengan menggunakan pengeras suara, tokoh adat Pelalawan Tengku Nahar yang berada di kerumunan warga, menghimbau kepada warga untuk tidak, mengambil barang-barang tersebut.

Menurutnya, akibat kebakaran ini

setidaknya, ada ratusan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Pelalawan hangus terbakar."Akibat kebakaran ini, semua bendabenda pusaka ikut terbakar," paparnya.

Di antara benda pusaka yang ikut terbakar tersebut antara lain, keris, tombak, kain raja, piring-piring keramik, gelang tuan putri asli terbuat dari tembaga, pedang, pistol.

"Sebagian benda-benda pustaka itu ada yang asli," ujarnya.

Menurut saksi di lapangan menyebutkan, Tengku Rosmanudin yang usai menunaikan Shalat Maghrib, mendengarkan suara ledakan dari travo dari tengah bangunan. Menurut ada beberapa kali ledakan.

Begitu ia, mendekat ke lokasi, melihat api sudah membesar. Ia pun berusaha memanggil warga, namun ketika ia sedang berusaha memanggil warga untuk memadamkan api kian membesar.

"Apinya begitu cepat membakar

bangunan, apalagi bangunan, ini terbuat dari kayu," tandanya.

RAPP Terjunkan Tim Pemadam Kabar musibah kebakaran yang melanda Istana Sayap direspon cepat PT PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Dalam hitungan menit, tim pemadam sudah tiba di lokasi dan langsung mengupayakan pemadaman. Namun karena sebagian besar Istana Sayap itu terbuat dari kayu, api cepat merambat dan meluluhlantakkan bangunan dan benda-benda pustaka di dalamnya.

Manajer Hubungan Media PT RAPP Salamo Sitohang yang dihubungi bongkar news.com Ahad malam, menyatakan pihaknya turut prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa Istana Sayap Pelalawan. "Kami telah menurunkan dua regu tim pemadam kebakaran dibantu alat pompa untuk ikut membantu upaya memadamkan api," tuturnya (rasiman)

Kades Helvetia Diduga Kutip Dana Urusan Surat Usaha Labuhandeli, BN Kepala Desa (Kades) Helvetia Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, di duga melakukan pengutipan dana terhadap masyarakat, dalam urusan surat izin usaha, yang melampaui batas kewenanganya, dalam hal ini peraturan desa (Perdes) setempat.

Hal itu dilontarkan sejumlah kalangan masyarakat setempat, sehubungan persoalan yang dialami Dedi M Salim, warga dusun VII Desa setempat, beberapa pekan lalu, dalam urusan surat tersebut,

dikenakan dana sebesar Rp 250 ribu.

Dedi, kepada sejumlah wartawan, membenarkan adanya pengutipan dana urusan dimaksud, yang mengaku jelas memberatkan, karena tujuan pembuatan surat izin usaha itu, dalam rangka pengembangan usaha, yang usahainya sejak keberadaanya di Desa Helvetia sejak 4 tahun lalu. Pengutipan dana tersebut semula berjumlah Rp 300 ribu.-, namun setahu bagaimana setelah siap, dana yang diminta oleh salah seorang stap Desa, mengaku atas perintah atasanya, dana pengurusan

dikurangi Rp 50 ribu, jelasnya.

Adanya pengutipan dana dimaksud, menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat setempat, karena diduga sudah melanggar Perdes, sementara Perdes merupakan kesepakatan bersama, berdasarkan musyawarah dengan pengurs BPD, yang tidak menginginkan peraturan akan memberatkan masyarakatnya.

Kepala Desa Helvetia, ketika bermaksud untuk dikonfirmasi wartawan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak berhasil untuk dikonfirmasi.( San)

Merah Sakti, SH sampai saat ini masih terbuka dengan Media, tidak pernah ada ditutupi dan bila ada masalah selalu mengadakan temu pers untuk menjelaskan permasalahan tersebut, dalam setiap pertemuan Pers Sakti selalu mengatakan tidak pernah alergi dengan Pers, karena Pers (Media) adalah salaah satu mensukseskan terwujudnya pembangunan di Kota Subulussalam tnapa korupsi dan KKN. Maka Sakti selalu mengajak Media untuk seenergi dalam hal pembangunan dan mencegah korupsi di Daerah ini. (RB)

Sekda Aceh Timur Buka Sosialisasi Good Corporate Governance Aceh Timur,BN Perkembagan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) sampai saat ini masih belum membumi, hal ini menujukkan bahwa masih kurangnya professional dalam mengelola perusahaan sebab pandangan para pengawas, komisaris dan pemilik terhadap perusahaan masih bersifat tradisioanal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai pemilik atau pemegang saham menyadari arti pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di semua lingkungan unit bisnisnya, sebab untuk menerapkan GCG ini diperlukan komitmen yang kuat, aturan main dan praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika dari pemilik atau pemegang saham, badan pengawas atau komisaris dan dewan direksi yang merupakan organ utama dalam GCG dan komitmen tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan perusahaan melelui penetapan kebijakan dan penciptaan budaya dan etika korporasi yang mendukung tercapainya tujuan korporasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) , Syaifannur, SH MM ketika membuka kegiatan Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, Rabu(15/2) lalu yang diikuti oleh seluruh pimpinan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Maksud diadakan sosialisasi ini,sebut Sekda, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan serta Keputusan Presiden (Keppres) nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi dan kewenangan ,susunan organsiasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 64 tahun 2005 .

Dilain pihak, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi semakin kuat, baik dalam tuntutan dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari pihak luar organisasi.

Semakin banyak dan kompleksnya pihakpihak yang berkepentingan dengan korporasi berdampak pada proses manajemen dan kompetisi usaha yang semakin ketat dan luas.

Untuk itu korporasi harus memiliki strategi yang kuat dan tepat untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi serta melengkapi perangkat pengendalian yang handal dan terpadu, oleh karena itu penerapan praktik-praktik GCG dengan lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntanbilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kewajaran yang menjadi keharusan.Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) ini sendiri dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh dengan lamanya kegiatan selama 7 (tujh) hari dengan narasumber yang juga beraal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),(Mus)

Walikota Menutup Musabaqooh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Siantar Sitalasari Siantar, BN Wali Kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus diwakili Asisten I, Djumadi menutup pelaksanaan Musabaqooh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Siantar sitalasari, Sabtu malam (18/2) bertempat di Kompleks Kantor DPD Alwasliyah Menurut Camat Siantar Sitalasari,Soefie Saragih S.STP mengatakan sejak dibukanya secara resmi MTQ tahun 2012 tingkat Kecamatan Siantar Sitalasari ini, para peserta telah mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Maka dari itu kami mengharap kepada peserta MTQ tingkat Kecamatan Siantar Sitalasari, baik dari semua tingkat dan golongan yang berhasil meraih juara agar

jangan berpuas diri dengan keberhasilan yang dicapai. sebab keberhasilan yang anda raih itu harus dijadikan sebagai pendorong untuk lebih meningkatkan prestasinya untuk mengikuti pelaksanaan MTQ di tingkat Kota Pematansiantar dan Provinsi Sumatra Utara.

Sementara wali kota dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Djumadi mengharapkan agar setelah pelaksanaan MTQ ini, pihak Kecamatan Siantar Sitalasari bersama instansi terkait dapat lebih meningkatkan kegiatannya dalam usaha memasyarakatkan Al-Quran. Ini bertujuan demi memberantas buta aksara Al-Quran, sekaligus meningkatkan kualitas Qori/Qoriah agar kelak mampu tampil di tingkat Propinsi

Sumatra Utara dan nasional nantinya. walikota juga mengatakan saat ini Kota Pematangsiantar telah membuat program dalam meningkatkan di bidang Kebersihan, Kesehatan, Pendidikan dan Pariwisata, dan Perdagangan, maka dari itu walikota meminta dukungan serta peran serta dari seluruh lapisan masyarakat di dalam program tersebut, terutama dibidang kebersihan agar seluruh masyarakat harus bisa menjaga kebersihan di lingkungannya, sebab benar apa kata pepatah bilang Kebersihan adalah sebagian dari Iman, kalau sudah kita lakukan di lingkungan kita maka seluruh masyarakat sudah membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah kebersihan di Kota Pematangsiantar. sehingga

dapat terwujudnya untuk menjadi kota yang mantap maju dan jaya.

Diakhir acara MTQ tingkat Kecamatan Siantar Sitalahsari, ditutup dengan pengumuman para pemenang MTQ sekaligus penyerahan hadiah dan penghargaan. Adapun pemenang MTQ tingkat Kecamatan Siantar Sitalahsari tahun 2012 adalah, sebagai juara umum dalam MTQ tingkat Kecamatan Siantar Sitalasari diraih Kelurahan Bukit Sofa dengan jumlah nilai 21, peringkat ke-II Kelurahan Setia Negara dengan nilai 11 , peringkat keIII Kelurahan Bahkapol dengan nilai 9 , dan peringkat ke- IV Kelurahan Gurilla dengan nilai 3, serta di peringkat ke-V Kelurahan Bah Sorma dengan nilai 2.(ps-01)

Wawalkot T.Tinggi: Pelajar Jauhi Narkoba !!

Tebingtinggi,BN Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik H MAP mengingatkan generasi muda sebagai penerus bangsa harus berupaya dan menghindari segala bentuk narkoba dan kenakalan remaja yang saat ini telah menggerogoti generasi muda, sebab semua kasus narkoba diawali dengan coba-coba dan akhirnya menjadi ketergantungan.

“Berdasarkan data di Lembaga Pemasyarakatan saat ini, sebanyak 135 orang anak berusia dibawah 24 tahun di hukum pidana rata-rata 3 tahun lamanya di karenakan terkait kasus narkoba. Bagaimana nasib bangsa ini bila generasinya hancur dan rusak oleh

narkoba, untuk itu, hindari dan jauhilah narkoba”, hal itu dijelaskan Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik H MAP saat memimpin apel pagi, Senin (20/2) di SMK Negeri 1 di Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi.

Turut mendampingi Wakil Walikota antara lain, Kadis Pendidikan Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP, Sekretaris Dinas Pendidikan Zahidin M.Pd, Kabag Humas Pemko Ahdi Sucipto, Kabag Kesra Pemko Syahbana S.Pd serta Kasek SMK Negeri 1 Tebingtinggi Drs Gundur Pulungan.

Terkait maraknya kasus video mesum yang melibatkan pelajar salah satu sekolah dikota

itu, Wakil Walikota menyatakan keprihatinannya, “Kita cukup prihatin, saat ini dunia pendidikan di kota Tebingtinggi tercoreng oleh oknum pelajar SLTA yang berbuat sesuatu yang semestinya tidak patut dilakukan.

Sehingga Tebingtinggi jadi terkenal dengan keburukannya dengan beredarnya situs pornografi belum lama ini. Kepada anak-anak kami, janganlah sembarangan mengakses situs porno dan gambar yang tidak layak ke dalam hp, tanamkan akhlak dan belajar lah sedari dini”, imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Walikota mengajak para siswa-siswi memperkokoh nilai-nilai keagamaan, “Kepada anak-anak

sekalian, kalian adalah generasi penerus bangsa, jangan hancurkan diri kalian yang mengakibatkan hancurnya bangsa. Perkokoh nilai-nilai keagamaan di dalam diri kita masing-masing, sehingga menjadi benteng semua apa yang telah terjadi sekarang ini”, pesan Irham Taufik.

Sedangkan kepada para guru pendidik disekolah-sekolah, Wakil Walikota berpesan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan disekolah, “Untuk menciptakan generasi dan siswa yang berprestasi, guru sebagai pilar pendidikan harus terus menerus meningkatkan kwalitas diri dan obsesi guru bagaimana peserta didik dapat berkwalitas. (DER)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

Pengusaha Dan Wajib Pajak Diminta Patuh Membayar Pajak Aekkanopan, BN Pengusaha (wajib pajak) dan Badan-Badan lainnya harus patuh membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Hal itu dikatakan S. Damanik selaku sekretaris kantor pelayanan pajak Labura dihadapan wartawan bongkar sewaktu diwawancarai hari senin (20/2/2012).

Kita tidak perlu memasang baleho-baleho kepada masyarakat Labura karena masyarakat tentunya sudah mengerti akan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Begitu juga pegawai di lingkungan pemda labura harus sadar membayar pajak untuk kemajuan Kabupaten Labura ini.

Hal senada juga dikatakan salah seorang tokoh masyarakat Labura ZS sewaktu ditemui bongkar mengatakan para kontraktor dan pengusaha harus melaporkan daftar kekayaannya ke kantor pelayanan pajak agar disesuaikan dengan pajak penghasilannya. S. Damanik juga mengatakan kami tidak menjemput bola dalam hal ini, karena wajib pajak telah disosialisasi terlebih dahulu mengenai peraturan pembayaran pajak. Jadi wajib pajak harus datang ke kantor melaporkan laporan keuangan suatu badan / instansi agar dikenai peraturan perpajakan. Pajak tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan di Kabupaten Labura. Jadi sudah seharusnya, kita semua sadar untuk membayar pajak kepada negara, karena pajak ini bermanfaat bagi masyarakat akan fasilitas yang dibangun oleh negara seperti pembangunan jalan, jembatan dan gedung-gedung serta perumahan bagi masyarakat./ (PS)

Pembangunan Jalan Sisundung- Tandihat Tidak Putus Kontrak Tapi Dihentikan Tapsel Pembangunan yang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat akan tercapai bila memang pembangunan itu dilaksanakan dengan perencenaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik, namun bila dilaksanakan dengan setengah hati ternyata berbanding terbalik dengan yang diharapkan.

Demikian kiranya pembangunan jalan Sisundung- Tandihat dikecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan yang menelan Dana sebesar Rp. 748.000.000,dengan sumber dana Adhoc yang diharapkan dapat memperlancar transportasi ternyata malah sebaliknya.

Seperti disampaikan P. Hasibuan warga yang merupakan pengguna maafaat kepada BN beberapa waktu lalu bahwa kondisi jalan sebelum diperbaiki lebih mudah untuk dilalui daripada setelah diperbaiki. Pasalnya, jalan yang diperbaiki tersebut malah semakin sulit untuk dilalui dikarenakan pembangunan jalan Sisundung- Tandihat tersebut menurut dugaannya belum rampung pengerjaannya.

Berdasarkan keterangan Sekretaris PUD Tapanuli Selatan Ir. Kalimaulana Siregar yang ditemui BN beberapa waktu lalu bahwa Pembangunan Jalan Sisundung- Tandihat tersebut berdasarkan kemajuan fisiknya per Desember 2011 yaitu 45% , “Pekerjaannya dihentikan sementara” ucap Kalimaulana.

Perusahaan yang mengerjakannya yaitu CV. Empati Sajasa dan total dana yang diambil oleh pihak perusahaan baru 30% dari total biaya pembangunan. Kemudian ia menegaskan bahwa pekerjaannya hanya dihentikan bukan diputus kontrak, maka diperkirakan akibat belum rampungnya pekerjaan jalan dimaksud maka semakin mempersulit pengguna manfaat untuk melalui jalan Sisundung- Tandihat tersebut.(KS.03/02)

Plt Sekrataris Dinas Pendidikan Palas Kecewakan Hasil Try-Out Palas BN Pelakasana tugas sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas(Palas) Drs.Mustajab Harahap Kecewa atas hasil tryout yang dilakasanakan secara serentak di seluruh sekolah tingkat SD,SMP, SMA,SMK,MTS,dan MA baru-baru ini.

Hal tersebut disampaikan Mustajab saat dikonfirmasi durunagkerjanya mengatakan,Menurutnya kekecewaannya itu sebenarnya cukup beralasan karena dari 12.331 siswa dengan berbagai tingkat seluruh Kabupaten Palas yang mengikuti tri-out berdasarkan pengumuman lembaga pendidikan Bima Medan selaku penyelenggara hanya lebi kurang 40 persen saja yang dianggap lulus, sedangkan sisanya mendapat nilai yang sangat buruk dan cenderung sangat minim penguasan.

Lanjut Mustajab yang juga Kabid Pendidikan menegah dan perguruan tinggi(Dikmenti) Dinas pendidikab Palas,usai terima hasil pengumuman tersebut kami telah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah dan Uptd Kecamatan supaya segera menberikan arahan kepada guru-guru tenaga pendidik agar dapat menambah jumlah pertemuan dari yang sudah rutin selama ini,misalkan dengan mengadakan lest tambahan untuk sore hari,dan perbendaharaan pengetahua lainnya.

Hal ini bertujuan supaya nanti pada pelaksanaan UAN (Ujian akhir Nasional) yang akan datang seluruh siswa dapat menyelesaikan seluruh soal dengan baik,dan juga tentunya dapat kelulusan seratus persen.

Untuk itu pesan saya, supaya waktu yang masih tersisa ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,sebab kalau tidak kita nantinya pasti akan mengalami kesulitan dalam hal kelulusan.pungkasnya (Ali)

Enam Warga Pakpak Bharat Diduga Keracunan Makanan

Satu Meninggal, Lima Dirawat di RSUD Pakpak Bharat, BN Satu orang warga tewas dan lima orang lainnya dirawat di RSUD Sidikalang, diduga akibat keracunan makanan, kesemua warga penduduk Dusun Laentomel, Desa Mbinalum, Kecamatan Sitellu Tali Urang (STTU) Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat pada Minggu, (19/2) lalu sekitar pukul 08.00 WIB. Informasi yang diterima BN, Rahmawati Sagala tewas ditempat setelah memakan

gorengan jenis bakwan dan lima orang lainnya antara lain Mahuyu br. Angkat (Ibu kandung Rahmawati), Nita Sagala Kelas 2 SMA (Kakak kandung Rahmawati), Irfan Sagala (Kelas 4 SD adik kandung almarhum), Yusuf Sagala (Kelas 5 Mis adik kandung almarhum) dan Dermawan Angkat terpaksa dirawat di RSUD Sidikalang setelah sempat mendapat perawatan dari dua dokter Puskesmas Sibande. Keenam korban diduga kuat menderita keracunan makanan setelah

mengkonsumsi gorengan jenis bakwan yang dijual Mahuyu br. Angkat disekitar kediamannya di Laentomel.

Kapolsek Kerajaan, AKP. Ruslan saat dikonfirmasi wartawan melalui telefon selularnya pada Selasa, (21/2) membenarkan adanya kejadian satu orang tewas dan lima dirawat di rumah sakit. Namun ia mengaku belum berani memberikan pernyataan penyebab kematian Rahmawati. Ruslan mengatakan, bahwa hingga saat ini

pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan belum dapat memberikan dugaan kuat penyebab kematian Rahmawati dan kelima warga yang dirawat tersebut. Namun dugaan sementara, dikatakan Ruslan, disebabkan keracunan makanan. Dan sampel makanan yang jumlahnya cukup banyak masih dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih intensif sembari mengumpulkan bukti-bukti lain. (pb.007/tim)

Pemkab Pakpak Bharat Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Kapolres AKBP. Giuseppe Reinhard Gultom, Sik foto bersama Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ketua PD KBPPP Sumut beserta pengurus KBPPP Resor Pakpak Bharat yang diketuai Charles Hutajulu pada acara pelantikan KBPPP Resor Pakpak Bharat yang digelar di Gedung Serbaguna Salak, Rabu (22/2). (Foto BN/pb.007)

Diapari Siregar Lantik Pengurus KBPPP Resor Pakpak Bharat Pakpak Bharat, BN Ketua PD KBPPP Sumut Diapari Siregar lantik pengurus Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) Resor Pakpak Bharat yang digelar di Gedung Serbaguna Salak, Rabu (22/ 2). Pengurus yang dilantik yakni, Ketua Charles Hutajulu, Sekretaris Sangap Marganda Banurea dan Bendahara Mintar Tinendung, beserta pengurus lainnya. Acara dihadiri Kapolres Pakpak Bharat AKBB. Gieuseppe Reinhard Gultom, Sik, dan pelantikan berlangsung sukses.

Diapari Siregar dalam sambutannya mengatakan, pelantikan merupakan sebuah prosesi sekaligus seremoni yang menandai sebuah eksistensi kepengurusan, dimana

didalamnya terkandung beragam makna yang harus ditindaklanjuti sekaligus dipertanggungjawabkan. Diharapkan, dengan pelantikan ini dapat menjadi momentum untuk membesarkan organisasi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masayarakat, keluarga besar Polri maupun Pemkab Pakpak Bharat, sehingga tidak timbul pesan klasik, habis dilantik ‘tidur’ kembali.

Sementara itu, Kapolres Pakpak Bharat AKBP. Giueseppe Reinhard Gultom, Sik pada arahannya, menekankan kepada pengurus KBPPP Resor Pakpak Bharat yang baru dilantik agar menjaga citra Polri khususnya di daerah yang dimaksud. Lebih jauh Kapolres menjelaskan, bahwa KBPPP merupakan organisasi

kemasyarakatan (ormas) yang dibentuk dalam wadah Putra-Putri Polri. Kedepannya, diharapkan organisasi tersebut tidak menjadi organisasi yang bernuansa premanisme, yang dapat memperburuk citra Polri dan berharap mendapatkan profit dari wadah yang dimaksud.

Karena organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, khususnya membantu masyarakat dan mendukung program-program pemerintah setempat tanpa mendapat imbalan atau sukarela. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar tidak mengintervensi tugas Kepolisian yang sedang dikerjakan dan tidak membawakan institusi Polres Pakpak Bharat ditengahtengah masyarakat. (pb.007)

Musrembang Kec.P.Sidimpuan Selatan Prioritaskan Sektor Infrastruktur P.Sidimpuan,BN Kecamatan Padangsidimpuan Selatan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Tingkat Kecamatan tahun 2012 yang berlangsung Kamis (23/2) di Aula Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan akan berkonsentrasi dalam peningkatan kesejahteraan wilayah.Skala prioritas dalam program pembangunan ini, juga tertuju pada beberapa leading sektor yang dinilai memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Camat Padangsidimpuan Selatan ,Paruhuman Harahap,S.Sos,MM mengatakan,Usulan Musrembang dari Kelurahan oleh tim verivikasi Kecamatan menjadi beberapa Program pembangunan lebih terarah dan mengena untuk seluruh masyarakat, diantaranya usulan Program Bidang Agama,pelayanan publik,hukum dan Pemerintahan 42 Paket,Usulan Bidang Pendidikan 41 Paket,Bidang Kesehatan 37 Paket,Bidang Ekonomi kerakyatan 17 Paket,Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah 148 Paket,Bidang Pertanian 30

Paket,Bidang pengentasan kemiskinan dan pengangguran 22 Paket” ujarnya.

Tambahnya,wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan ini memiliki potensi berkembang di sektor home industry rumah tangga,pendidikan,keagamaan apabila instansi terkait membina secara teknis kepada masyarakat.

Adapun saran-saran yang diajukan untuk perkembangan kemajuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kedepan, termasuk dengan Pembangunan Kantor Kelurahan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,dan dimohon kepada instansi terkait utama kepada BAPPEDA dan instansi lainnya supaya memprioritaskan pembangunan yanga ada di Kecamatan P.Sidimpuan Selatan dan lainnya.

Lanjut Camat,Paruhuman Harahap.S.Sos,MM berbagai aspek permasalahan yang ditemukan secara garis besar di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,sulitnya mendapatkan tanah pertapakan kantor lurah sehingga masih ada yang menyewa dan menumpang,masih minimnya bantuan dari Pemko

Padangsidimpuan khususnya bidang permodalan Usaha Kecil Menengah dan Kesehatan,masih kurangnya lapangan pekerjaan dikalangan masyarakat yang putus sekolah dan masih banyak lagi lainnya”Paparnya.

Dalam hal ini Kata Camat,sudah saatnya Pemko Padangsidimpuan menanamkan modalnya di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan khusunya bidang Home Industri,sehingga dapat menampung tenaga kerja,perlu disediakan dana dari pemerintah untuk menyiapkan pertapakan kantor Lurah,menyediakan pelatihan bagi kalangan anak sekolah dan kalangan remaja seperti kursus perbengkelan,kursus menjahit, penambahan gaji kepling dan perlunya disediakan dana dari Pemerintah untuk pembinaan yang rutin dan berkelanjutan terhadap baca tulis Al-Qur’an”Ucapnya.

Katanya lagi,semua pembangunan harus melalui musrembang dan tidak ada lagi kebijakan diluar dari pada hasil musrembang ini seterusnya akan dilakukan reses oleh Anggota DPRD,dan diharapkannya agar usulan ini dapat dipenuhi demi untuk kesejahteraan masyarakat”Pungkasnya.(Ks-04)

Pakpak Bharat, BN Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bertindak sebagai pembicara DR. Drs. H. Azahar Sitompul Dosen Paskasarjana IAIN Medan.

Acara dilakukan di Gedung Sebaguna Salak, Selasa (21/2) yang dihadiri Bupati Remigo Y Berutu dan Wabub H. Maju Ilias Padang, Kapolres Pakpak Bharat diwakili Kabag OPS, Sekda Drs. Holler Sinamo MM, Para Asisten, Eslon II,III,IV dan ratusan ibu-ibu perwiritan se Kabupaten Pakpak Bharat.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, acara peringatan keagamaan yang diselenggerakan setiap tahun di Pakpak Bharat, merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk menjadikan Iman dan Taqwa sebagai landasan pembangunan menuju masyarakat nduma. Oleh sebab itu, Bupati mengajak seluruh hadirin agar melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan hanya sebatas seremonial atau perayaan tahunan semata akan tetapi dapat menggali kembali keteladanan Nabi Muhammad dan mengaplikasikannya kedalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, termasuk didalamnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keteladanan Nabi Muhammad, menurut Bupati tidak hanya sebatas masalah ibadah semata akan tetapi juga bagaimana menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Oleh sebab itu Remigo yakin bahwa semua agama tidak terkecuali agama Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling menghormati meskipun berbeda keyakinan, agama ataupun suku dan seluruh ajaran agama pada prinsipnya mengarahkan umatnya untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan antar sesama manusia dengan tidak mempersoalkan segala perbedaan maupun latar belakang yang dimilikinya.

Akhirnya Bupati selaku Kepala Daerah dalam sambutannya mengharapkan, kepada seluruh pemuka agama agar berupaya dan sungguh sungguh untuk menanamkan nilai-nilai agama ditengah-tengah masyarakat juga meluruskan kembali pemahaman agama yang keliru dan menyimpang yang sering terjadi sehingga menimbulkan terjadinya perpecahan dan pertikaian. Juga mengarapkan kepada seluruh jajaran Pemkab Pakpak Bharat, seluruh komponen masyarakat, agar dalam menyikapi perbedaan senantiasa mengedepankan dialog dan cara bijaksana, sebutnya.

Sementara DR. Drs. H. Azahar Sitompul dalam ceramahnya dihadapan ratusan hadirin menekankan, arti rasa pentingnya rasa persaudaraan diantara sesama umat manusia.

Perbedaan pandangan awal dari timbulnya perpecahan sehingga dapat merugikan diri kita sendiri, sebutnya. Sitompul juga menekankan, bahwa umat Islam diajarkan untuk berbuat benar, bicara yang jujur, penyabar dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Orang pintar berkata, baik itu bagus namun alangkah lebih bagus lagi kalau kita bisa menjadi orang benar, bicara benar dan berbuat benar sesuai dengan tuntutan agama kita, kata H. Azahar. (pb.007)

Pemko Padangsidimpuan Peringati Maulid Nabi

Wakil Bupati H Maju Ilyas Padang lantik serentak sembilan Kepala Desa, di Aula Pemkab Pakpak Bharat, Rabu (22/2). (Foto BN/pb.007)

Wabup Pakpak Bharat H Maju Ilyas Padang Lantik Sembilan Kepala Desa

Mampu Menjadi Panutan dan Tauladan Serta Motivator Pakpak Bharat, BN Bupati Pakpak Bharat yang diwakili Wakil Bupati Pakpak Bharat H Maju Ilyas Padang lantik Sembilan Kepala Desa terpilih, Rabu (22/2) di Aula Pemkab, Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Turut hadir dalam pelantikan tersebut para Asisiten, pimpinan SKPD dan keluarga Kepala Desa terpilih beserta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Pakpak Bharat yang diwakili Wabup H Maju Ilyas mengatakan bahwa Kepala Desa merupakan jabatan yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan merupakan pemberian, namun amanah yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sebut Wabup. Kepala Desa juga sebagai ujung tombak

pemerintahan yang berda pada barisan terdepan menjadi perpanjangan tangan dan penanggungjawab semua tugas-tugas pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. “Seorang Kepala Desa harus mampu menjadi panutan dan tauladan serta motivator ditengah-tengah masyarakat, tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, kepada seluruh Kepala Desa yang dilantik agar melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayah desa saudara, ujar Wabup. Kepala Desa juga harus mampu meraih kepercayaan warganya dan mampu memberikan pelayanan prima yang telah menjadi kebutuhan masyarakat serta mampu menguasai tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa, pungkasnya.

Kepala Desa yang dilantik tersebut Kepala Desa Ulu Merah Sadar Berutu, Kades Pardomuan Haposan Berutu, Kades Kaban Tengah Mansur Berutu, Kades Mahala Bahtra Solin, Kades Surung Mersada Lela Kabeakan, Kades Silima Kuta Birong Sinamo, Kades Aornakan Liber Manik, Kades Kuta Saga Marlina Boangmanalu dan Kades Majanggut I Efendi A Berasa.

Kepala Desa Pardomuan terlantik Haposan Berutu kepada BN mengatakan, siap membangun Desa Pardomuan dengan meningkatkan bidang pertanian khususnya jenis tanaman kopi dan tanaman muda, sehingga terciptanya etos kerja ditengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup warga Desa Pardomuan. (pb.007)

Padangsidimpuan, BN Pemerintah kota Padangsidimpuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H/ 2012 M yang dilaksanakan di Gedung Nasional Padangsidimpuan, Senin (20/02) lalu. Hadir dalam acara tersebut Wakil Walikota, Sekda, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, camat dan Unsur Muspida Plus serta PNS dilingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Dalam bimbingan dan arahan Walikota Padangsidimpuan Drs.H. Zulkarnaen Nasution, MM menyampaikan bahwa peringatan Maulid tersebut diharapkan tidak hanya seremonial belaka, akan tetapi peringatan Maulid itu kiranya dapat menjadi renungan, sehingga kita dapat meneladani Rasulullah SAW yang pada dirinya terdapat contoh Tauladan yang baik.

Selanjutnya, Walikota menekankan agar peringatan Maulid dapat dijadikan momentum untuk mendapatkan pelajaran berharga sehingga apa yang disampaikan oleh Al-ustad nantinya dapat diambil makna dan manfaatnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari- hari.

Acara yang dimulai sekitar jam 08.00 dan berakhir sekitar 10.45 WIB tersebut menampilkan Drs.H. Ahmad Syaukani sebagai penceramah, adapun inti dari yang disampaikannya tersebut yaitu sekitar makna kelahiran Rasulullah yang merupakan Rahmad bagi sekalian alam dan ajaran yang dibawa-Nya tiada keraguan didalamnya.(KS.03)

9.904 Orang Siswa SMP SMA/SMK dan MA Kota Padangsidimpuan Akan Ikuti UN dan USBN Padangsidimpuan,BN Jajaran Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan saat ini terus mematangkan berbagai persiapan dalam rangka menghadapi UN tahun ini. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan waktu yang masih tersedia.

Bahkan, jauh jauh hari, jajaran Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan telah diwanti wanti pihak sekolah untuk komit dalam menyukseskan program sukses UN 2011/2012.

Program sukses UN tersebut berlaku bagi seluruh tingkatan sekolah, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, hal itu

tidak terlepas dari target kita di Kota Padangsidimpuan untuk bisa meraih hasil yang lebih baik pada UN tahun ini," demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan ,Drs H Abdul Rosad Lubis, menjawab koran ini kemarin Jum’at (24/2).

Karena itulah, pihaknya tegas Rosad telah mewanti wanti pihak sekolah agar lebih serius mempersiapkan siswanya dalam menghadapi UN tahun ini. "Karena seperti diketahui, pelaksanaan maupun tantangan UN dari tahun ke tahun jelas akan semakin berat, makanya persiapan untuk itu juga harus bisa ditingkatkan dari

tahun ke tahun. Sebab, kalau kita telah mempersiapkan diri dengan baik, maka tentunya hasil yang akan dicapai juga akan lebih optimal pula," terangnya.

Ditambahkannya, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, prestasi UN Kota Padangsidimpuan pada dasarnya cukup menggembirakan. Hal itu terbukti dari prestasi tingkat kelulusan terbaik UN yang diraih Padangsidimpuan. "Jadi ini tentunya hanya bisa dijawab dengan usaha dan kerja keras oleh semua pihak, baik itu kepala sekolah maupun guru di sekolah, begitu pula para siswa juga tentunya diharapkan agar lebih tekun belajar di

rumah," terangnya.

Ditambahkannya,siswa yang akan mengikuti UN dan USBN di Kota Padangsidimpuan Tahun Ajaran 2011/ 2012,SMP.3.439 orang,MTS.1.144 Orang,SMA.2.580,MA.529 Orang dan SMK.2.212 Orang sehingga totalnya.9.904 Orang.Kasi Kurikulum Bidang Dikmenum,Zufri Tarihoran S.Pd mengatakan,Untuk Soal Ujian USBN khusus untuk pelajaran Agama disusun oleh Dinas Pendidikan Kota bersama guru Agama dan Kemenag.Sedangkan Pelaksanaan USBN untuk SMA/SMK/MA dilaksanakan 12 Maret 2012 SMP 19 Maret 2012.(KS-04)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

Rahudman: PNS Melayani, Bukan Dilayani Medan,BN Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah saatnya mengubah paradigma dari dilayani menjadi melayani. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

“Kita harus menyadari,dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik dan teknologi saja kurang berarti banyak bila tidak diselenggarakan berdasarkan perilaku melayani yang diharapkan di tengah-tengah masyarakat,” kata Wali Kota Medan Rahudman Harahap di hadapan peserta sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan metode Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, di ruang rapat III, Balai Kota Medan, kemarin.

Menurut Rahudman, tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat sudah semakin kuat, sehingga dibutuhkan implementasi yang konkrit. Untuk itu, seluruh peserta sosialisasi dan bimbingan teknis diminta mengikuti kegiatan itu dengan seksama dan bersungguh- sungguh sebagai sarana pembelajaran. “Kita semua harus mengikuti tahapan-tahapan dan langkahlangkah strategis yang harus dijalankan agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik pada masa mendatang,”ucapnya.

Rahudman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menunjuk Kota Medan sebagai percontohan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Apalagi kementerian itu langsung memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur di jajaran Pemko Medan, terutama bidang pelayanan kesehatan.

Tidak semua daerah mendapat kesempatan menggelar kegiatan seperti ini. Rahudman menjelaskan, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dikenal sebagai standar internasional untuk

sistem manajemen kualitas. Dalam ISO 9001:2008, ditetapkan persyaratanpersyaratan dan rekomendasi desain serta penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas. Tujuannya, menjamin organisasi memberikan produk maupun layanan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Kami mencatat standar ISO ini telah mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia.Untuk itulah,sebagai kota metropolitan baru, Kota Medan harus secara bertahap memiliki standar-standar pelayanan umum guna meningkatkan daya saing daerah,” tuturnya. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, lanjut dia, pembangunan kota dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.(ndo)

Walikota Medan Kandidat Ketua APEKSI Wilayah I Medan,BN Walikota Medan Drs H Rahudman Haharap MM sebagai kandidat ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) wilayah-I pada musyawarah Komisaris Wilayah-I (Komwil-I) APEKSI ke-5 priode 2012-2015 yang meliputi 5 Provinsi yakni Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Hal ini terungkap pada rapat persiapan pelaksanaan musyawarah Komwil-I Apeksi ke 5,baru-baru ini di balai Kota Medan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan umum Drs Daudta P Sinurat MM, dihadiri, Kepala Bappeda Drs Zulkarnaen, Kabag Hakda Drs M Rivai Nasution, Kepala Badan PKD Drs Anwar Ritonga, Kabag Umum Muslim S Sos, dan instansi terkait lainnya.

Kota Medan dipercayakan sebagai tempat penyelenggara

Kementerian Agama Diminta Sosialisasikan Pentingnya Menjaga Pernikahan

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Wahid Khusyairi : Tuntutan Penderita Kusta Segera Direspon Medan,BN Ratusan penderita kusta pasien Rumah Sakit (RS) Kusta Sicanang Medan, menggelar aksi demo di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara, Jalan Prof HM Yamin Medan, Kamis (23/2).

Mereka menuntut agar pimpinan dan KTU di rumah sakit milik Pemprovsu itu dicopot.

Ketua Pasien Kusta RS Sicanang, Damhur Nasution mengungkapkan, selama ini pasien kusta di rumah sakit tersebut sering mendapat kesulitan ketika ingin berobat. Selain, dokter dan perawat jarang berada di tempat, obat untuk luka ke tulang juga tidak tersedia. Ditambah, tidak adanya ambulance untuk merujuk pasien ke RSUD dr Pirngadi, Medan.

"Dulu biaya untuk amputasi ada disediakan, tapi sekarang sudah nggak ada

lagi. Buktinya, ada pasien kusta yang hingga sekarang butuh diamputasi, tapi tak diamputasi. Selain obat yang tidak lengkap, sepertinya pimpinan dirumah sakit juga bukan ahli kusta, kita minta pimpinan dan KTU (Lindung Siagian) diganti," tegas Damhur.

Damhur mengaku, selama ini mereka kerap merujuk dirinya sendiri ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

"Kami sekarang ada sekitar 240 pasien dan 20 orang masih diopname. Tapi, karena RS Kusta tak memiliki ambulance, kami terpaksa pergi sendiri dengan menumpang angkot ke RS Pirngadi dan pakai Jamkesmas," ujarnya.

Tidak hanya itu, sebutnya, selain pelayanan yang tidak maksimal, banyak

yang sudah dijanjikan oleh pimpinan namun hingga kini tidak terealisasi.

Pimpinan dan KTU RS Kusta Sicanang juga cenderung bersikap arogan.

Mereka berharap, pimpinan RS Kusta Sicanang diganti dengan dokter yang memahami penyakit kusta, supaya anakanak penderita kusta tidak menderita penyakit yang sama. "Bagaimana mau sembuh kalau pimpinannya takut dengan kusta. Kita juga berharap, pimpinannya peduli dengan penderita, tidak seperti sekarang, tilam untuk pasien yang opname saja tidak diganti-ganti. Kalau begini kondisinya, kita menduga ada penyelewengan di rumah sakit itu," katanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Wahid Khusyairi yang menanggapi

penderita kusta mengatakan, akan merespon dengan cepat tuntutan penderita kusta. "Saya tidak bisa berjanji, karena bukan wewenang saya. Tapi, kadis berjanji, hal itu sudah dalam proses pengkajian oleh Gubsu. Kita akan musyawarah dahulu, kalau pengelolaannya juga kurang baik pasti perlu ada perubahan," ujarnya.

Sementara soal kekurangan fasilitas di RS Kusta tersebut, kata Wahid, dimungkinkan karena keterbatasan anggaran. Namun, saat ditanyai berapa anggaran untuk penderita kusta, Wahid mengaku tidak mengetahuinya. Tapi, soal ambulance nanti akan disediakan untuk merujuk pasien ke RS Pirngadi, tapi tak ada tambahan honor. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Wahid Kusyairi para penderita kusta kembali. (ndo)

Bocah 11 Tahun Gagalkan Pencurian Sepeda motor BELAWAN, BN Seorang anak berusia 11 Thn yang bernama Mhd.Ilyas anak dari seorang anggota DPRD Medan,mempergoki seorang lelaki tak dikenal yang bermaksud mau melarikan sepeda motor milik orang tuanya, Kamis,(23/2).

Perbuatan nekat lelaki tak di kenal tersebut di ketahui Mhd.Ilyas setelah diri nya hendak beranjak pulang dari rumah temannya.Sekitar jarak kurang lebih 4 meter menuju halaman rumah, Mhd.Ilyas terkejut melihat seorang lelaki tak dikenal yang ingin mencoba membawa kabur kendaraan sepeda motor milik orang tua nya.

Sebelumnya lelaki itu memegang dan membelokkan kendaraan sepeda motor milik orang tuanya.Dengan sigaf Mhd Ilyas langsung berteriak dan menjeritkan lelaki tak dikenal itu kepada masyarakat sekeliling.

Mendengar suara jeritan si anak tersebut langsung si lelaki tak di kenal berlari terpontang panting ke kuburan menghindari kejaran warga..

Namun si pelaku tak dapat mengelak dan menjadi bulanbulanan warga hingga babak belur.Beruntung nyawanya dapat diselamatkan.

Menyikapi aksi perbuatan lelaki tak di kenal itu,sehingga tokoh masyarakat dan juga guru pencak silat Azman meminta agar kepala lingkungan meningkatkan siskamling.

“Kita minta Kapolda beserta jajarannya proakatif memberantas jaringan sindikat pencurian sepeda motor ,Jika dibiarkan akibat nya semakin banyak korban dan masyarakat pun menjadi ketakutan dan resah”, ujarnya.(M.L ,A.Muhajir )

sekaligus sebagai tuan rumah untuk menggelar Musyawarah Komwil-I Apeksi ke-5 ini pada 28-29 Maret 2012 di Grand Aston, yang akan dihadiri 24 Walikota dari lima Provinsi yang ada di Indonesia, dibuka oleh ketua Apeksi Pusat Edy Sentana, dan penceramah Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan ketua KPK pusat.

"Kota Medan baru pertama kali ini menggelar kegiatan musyawarah Komwil-I Apeksi ini, untuk itu dimintakan kepada panitia agar betul-betul dipersiapakan sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik," ujar Daudta P Sinurat.

Dikatakannya, Kota Medan siap untuk menggelar kegiatan musyawarah ini, untuk itulah agar persiapanya benar-benar matang, apa lagi Kota Medan merupakan yang pertama menggelar hajatan ini , dan Walikota Medan adalah merupakan kandidat sebagai ketua.

Sedangkan ketua yang lama adalah Walikota Banda Aceh Ir Mawardi Nurdin MSc, akan mengakhiri masa jabatannya pada 28 Februari 2012, sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hasil pertemuan direktur eksekutif dengan Walikota Medan, maka Musyawarah Komisaris Wilayah I Apeksi ke-5 di gelar di Kota Medan, guna memilih ketua priode 2012-2015.)(R/ndo)

Dirut Bank Sumut Pamit Pada Perempuan Pelaku Usaha Mikro Medan, BN Di hadapan ribuan kaum perempuan pelaku usaha mikro debitur Kredit Sumut Sejahtera (KSS), Direktur Utama PT Bank Sumut Gus Irawan menyampaikan pamit diri karena pada Juni 2012 akan mengakhiri masa jabatannya. "Ini terakhir kita berjumpa ibu - ibu.

Tentunya, perjumpaan saya dengan ibuibu dalam kapasitas saya sebagai Dirut Bank Sumut. Insya Allah Tuhan akan mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang berbeda," ujar Gus Irawan dalam acara silaturahmi Kelompok Keuangan Mikro yang diselenggarakan secara marathon.

Silaturahmi di mulai 15 hingga 18 Februari 2012 tersebut mulai dari Kecamatan BeringIn Kabupaten Deliserdang, Kecamatan Gunting Saga dan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kecamatan Labuhan Bilik LabuhanBatu.

Pada kesempatan itu, Gus Irawan berjanji akan memperjuangkan agar

pejabat penggantinya kelak tetap berkomitmen meneruskan program pemberdayaan ekonomi rakyat prasejehtera, khususnya untuk kaum perempuan marginal. "Sudah menjadi komitmen PT. Bank Sumut untuk memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan prasejahtera dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat di Sumut. Sebab melalui program kredit peduli usaha mikro, Bank Sumut ikut berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan ini sudah menjadi komitmen kami," tegas Gus Irawan.

Penegasan Gus Irawan tersebut melegakan kaum perempuan pelaku usaha mikro tersebut, yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran atas keberlanjutan program KSS setelah Gus Irawan mengakhiri masa kepemimpinannya di Bank Sumut.

Gus Irawan telah 12 tahun atau tiga periode dipercaya memimpin bank

daerah kebanggaan masyarakat Sumut.

Kemampuan manajerial dan leadership yang dimilikinya merupakan kunci sukses yang mengantarkan Bank Sumut menjadi BPD berkinerja cemerlang dan BUMD terbaik di Indonesia.

Di masa kepemimpinannya pula, Bank Sumut semakin fokus menyalurkan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program KSS tanpa agunan bagi kaum perempuan pelaku usaha mikro dengan plafon maksimal Rp 5 juta dan Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) dengan plafon Rp 5 juta - Rp 50 juta merupakan dua jenis produk pembiayaan Bank Sumut yang diharapakan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah.

Pada kesempatan itu, Gus Irawan didaulat menyanyi dan selanjutnya membaur, berjoget gembira bersama kaum ibu.( AHS)

Medan,BN Kementerian Agama Kota Medan diharapkan dapat bersinergi dengan pengadilan agama dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan untuk melakukan sosialisasi tentang perlunya menjaga pernikahan, baik kepada suami maupun istri, karena menjaga pernikahan bukan hanya tugas dari salah satu pihak.

Demikian dikatakanWalikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM pada apel pagi diikuti jajarn Kementerian Agama Kota Medan terdiri dari, Ka KUA, Guru Madrasah, pengawas serta para staf Kantor Kementerian Agama Kota Medan, yang dirangkai peletakan batu pertama Mushollah Ikhwanul Ikhlas, di halaman kantor Kementerian Agama Kota Medan Jalan Sei Batu Gingging, belum lama ini.

Dikatakannya, tingkat perceraian di Kota Medan cukup tinggi, tercatat di Pengadilan Agama tahun 2011 mencapai 1.900 kasus, sedangkan 2012 ini sampai Februari tercatat 321 kasus. "Ini sungguh fenomena yang memperhatinkan, karena pernikahan salah satu wadah dalam berregenerasi guna melahirkan generasi penerus bangsa, hampir 60 persen pengajuan surat cerai dilakukan isteri, dan secara umum bukan masalah ekonomi," katanya.

Selain itu, kasus yang sedang merebak penggusuran masjid, kasus ini sudah mengganggu kenyaman masyarakat, padahal selama ini Kota Medan sudah sangat kondusif untuk hal keagamaan dan kerukunan. Untuk itu, kepada kementerian agama diharapkan berperan aktif membantu Pemko Medan memberikan penjelasan yang konkrit dan sesuai serta menenangkan warga sehingga konflik tersebut dapat segera diselesaikan.

"Kepada kepala kantor urusan agama agar terus melakukan koordinasi dengan camat terutama tentang kepengurusan badan kenaziran masjid, kita berdayakan BKM sebagai wadah untuk menjaga kemakmuran masjid, melestraikan, tidak hanya fisik saja tetapi menyemarakkan dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, sehinga masjid tidak sepi dan kosong,"katanya.

Kantor kementeriam agama Kota Medan, lanjutnya diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu Pemko Medan dalam pembangunan, melakukan penyadaran dan pencerahan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya memilihara kebersihan, dan menjga kesehatan dan lain sebagainya dengan pendekatan agama, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pesan persuasif, baik melalui baliho, spanduk dan lainnya.

Pembangunan Musholla ini dibangun dengan dua tingkat, diperhitungkan biaya keseluruhannya Rp 383 juta, sedangkan dana awal tersedia Rp 46 juta dari hasil infaq dan sumbanngan yang dikumpul dan diharapkan pembangunan mushollah ini rampung pada Juli 2012 bertepatan hari jadi Kota Medan yang ke -422. (ndo)

Ribuan Massa Hadiri Peringatan Maulid Kota Medan Medan,BN Sepuluh ribu massa lebih dari kalangan ibu pengajian serta masyarakat se-Kota Medan yang dipusatkan di lapangan halaman Mesjid Al Husai Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan labuhan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM beserta rombongan pejabat teras serta menghadirkan Ustad kondang dari Jakarta Fikri Haikal MZ yang dikenal sebagai anak kandung Alm.Kyai H Zainuddin MZ, Jumat (24/02/2012).

Walikota Medan Drs Rahudman Harahap MM didampingi Camat Medan Labuhan Drs Zain Noval menegaskan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dipusatkan di kawasan Medan Utara yakni Martubung ini sebagai bukti kepedulian Pemko Medan terhadap masyarakat Medan Utara dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah sehingga lebih terciptanya kerukunan antar umut serta meningkatkan kwalitas umat Islam.

Serta meningkatkan citra kota Medan menjadi kota yang Madani, yang sebagaimana kita ketahui kota Medan sudah tercemar makanya kegiatan ini diharapkan dengan pendekatan kegiatan ini menjadikan masyarakat bermoral di Medan Utara ini, apalagi pembangunan Islamic Center dalam tahun ini akan dilaksanakan guna menjadikan kawasan Medan utara sebagai pusat kegiatan Islam.(ndo)

FEB-5 3027 DES 2011MARET - 6 JAN 2012 || EDISI EDISI 304| 296| THN THN KE-VII KE-VII

Bupati Aceh Besar Resmikan Penegerian Empat SMA SELUBUNG PAPAN NAMA – Bupati Aceh Besar, DR Bukhari Daud, MEd didampingi Kadis Pendidikan Aceh Besar, Drs Fadhlan membuka papan selubung nama tanda peresmian penegerian empat unit SMAN yang dipusatkan di SMAN 3 Seulimuem, Kemukiman Lampanah, Rabu (22/2)

KOTA JANTHO, BN Bupati Aceh Besar, DR Bukhari Daud M.Ed meresmikan penegerian empat sekolah menengah atas di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh Besar. Penegerian empat SMA Swasta tersebut dipusatkan di SMAN 3 Seulimeum di Kemukiman Lampanah, Rabu (22/2). Kegiatan tersebut dihadiri para Asisten Setdakab, anggota DPRA Usman Muda, anggota DPRK Musannif, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar Hj Maslaila, Kepala SKPD, camat, unsur Muspika Seulimuem, tokoh pendidik, para pelajar, serta masyarakat Kemukiman Lampanah.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, Drs Fadhlan melaporkan, keempat SMA yang dinegerikan tersebut masingmasing SMAS Bina Nusa Lampanah, Kecamatan Seulimuem menjadi SMAN 3 Seulimuem, SMAS Cot Keueng, Kecamatan Kutabaro menjadi SMAN 2 Kutabaro, SMAS Darussalam, Kecamatan Darussalam menjadi SMAN 1 Darussalam, serta SMAS Al-Istiqamah, Kecamatan Lhoknga menjadi SMAN 2 Lhoknga.

“Saat ini, di Aceh Besar telah ada 25 unit SMAN, 14 unit SMAS, 2 unit SMKN, dan 2 unit SMKS. “Semoga dengan bertambahnya sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan ini, mutu dan prestasi sektor pendidikan di Aceh Besar akan semakin meningkat pula,” ujarnya.

Dalam arahannya, Bukhari Daud meminta masyarakat agar mensyukuri dengan dinegerikannya sejumlah sekolah menengah atas di berbagai kecamatan tersebut. Diharapkan, semangat belajar di kalangan siswa, tenaga pendidikan, dan masyarakat akan lebih terpacu, sehingga ke depan makin meningkatnya kualitas

SDM di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, Bupati Aceh Besar mengharapkan para orangtua agar mendorong dan selalu mendukung anak-anak mereka dalam menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal berharga untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah.

Dikatakannya, selama ini pemerintah menaruh perhatian yang besar untuk kemajuan dan pembangunan sektor pendidikan. Di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar saja, ulas Bukhari Daud, ada sekitar 400-an unit sekolah yang menjadi fokus perhatian. Itu pun masih ditambah dengan hadirnya sejumlah Taman Kanak-kanak maupun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sejumlah kecamatan. “Untuk selalu suksesnya sektor pendidikan, dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat kita harapkan,” tandas Bukhari Daud.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Seulimuem yang juga tokoh masyarakat Lampanah, Idham Ahmadi mengungkapkan, kehadiran sekolah negeri di salah satu wilayah terpencil di Aceh Besar itu merupakan dambaan warga Kemukiman Lampanah, Kecamatan Seulimuem sejak lama. Selain itu, katanya, masyarakat juga tetap mengharapkan bantuan Pemkab, terutama menyangkut pembangunan sarana jalan, jembatan, irigasi, dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. “Kami sangat terharu dan berbahagia atas kunjungan Pak Bupati beserta rombongan untuk melakukan penegerian empat SMA yang dipusatkan di Kemukiman Lampanah ini. Sungguh hal ini merupakan sebuah kehormatan,” ungkapnya. (mariadi/hilmi)

Pelanggan Kecewa Meteran PDAM Dibongkar SIGLI, BN Sejak beberapa hari terakhir aksi pembongkaran meteran PDAM oleh pelanggan marak, karena warga kecewa air sering mati. Karena itu, Direktur PDAM Tirta Mon Krueng Baro Sigli, Drs Ridwan, mengimbau masyarakat tidak membongkar meteran jika air mati.

Kepada Wartawan Minggu (19/2) Ridwan mengatakan, maraknya terjadi pengrusakan meteran oleh pelanggan selama ini. Kata Ridwan, pembongkaran meteran itu sangat merugikan PDAM dan pelanggan itu sendiri. Karena itu, Ridwan mengaku tidak akan mentolerir terhadap aksi pembongkaran meteran air tersebut.

Ia mengungkapkan, sekarang ini

PDAM Sigli telah mengoperasikan WTP Keumala. Namun banyak kendala terjadi, salah satunya kebocoran pipa, debit air 80 liter perdetik tidak bisa diaktifkan semua sekaligus.

“Jika kita paksakan debit 80 liter/ detik maka suplai air kencang dapat terjadi kebocoran pipa. Sehingga perbaikan pipa membuat terjadi penghentian suplai ke pelanggan,” tukasnya.Maka itu diimbau, pelanggan PDAM di Sigli mencapai 4.000 rumah supaya bersabar jika terjadi mati air.”Ini murni karena ada kerusakan dan perbaikan, namun demikian kami tetap mensuplai air secara bergilir ke seluruh pelanggan jika ada masalah,” tutur Ridwan.(azi)

27 FEB-5 MARET 2012 | EDISI 304| THN KE-VII

Rahudman Tak Izinkan IMB Wisata Kota China Medan, BN Walikota Medan, Rahudman Harahap mulai ‘meng-asri-kan’ cagar budaya yang ada di Kota Medan. Intinya, pembenahan cagar budaya merupakan kawasan wisata dan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan tegas pula orang nomor satu di Kota Medan ini menolak segala bentuk izinan mendirikan bangunan

(IMB) di kawasan cagar budaya kota China, Lingkungan 18 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan.

“Tidak ada alasan untuk mengeluarkan IMB wilayah cagar budaya,” tukasnya, kemarin. Langkah pertama, lanjutnya, pihaknya akan membebasan lahan situs Kota China seluas 25 hektar yang sebahagian besar telah dikuasai warga.

“Proses pembebasan lahan segera dilakukan dan warga diharapkan kesadarannyademi terwujudnya pembangunan kawasan ini,” kata Rahudman sembari menambahkan, untuk membangun cagar budaya itu diperlukan dana puluhan miliaran rupiah dari pemerintah dan swasta.

Dana itu untuk pembangunan museum situs dan Danau Siombak seluas 30 Ha yang menyajikan

Dituduh Larikan Sepeda Motor Toke, Jeki Masuk Sel P.Brandan,BN Jeki (36) warga Pasar I Ujung Securai Kecamatan Pakalan Brandan, terpaksa mendekam di sel Polsek Pangkalan Brandan, pasalnya ia dituduh oleh Udin melarikan sepeda motor merk Neo TPS miliknya.

Menurut Mariana Br Sitepu orang tua Jeki, mulanya Jeki berangkat dari rumah untuk menemui tokenya yaitu Udin, setibanya dirumah Udin anaknya itu diajak

bermain bilyard, Jeki menolak ajakan sang toke karena tidak mempunyai uang. Namun karena bujuk rayu sang toke . Akhirnya anaknya bersedia juga bermain bilyard hingga larut malam. Dalam bermain bilyard itu Jeki mengalami kekalahan mencapai jutaan rupiah , karena tidak memiliki uang, sang toke memaksa Jeki untuk meninggalkan sepeda motor revo miliknya dan ia mengatakan bila

sudah ada uang baru sepeda motor itu dapat diambil.

Masih menurut Br Sitepu akhirnya anaknya pulang dengan meminjam sepeda motor milik Udin, hingga 2 hari sepeda motor milik tokenya itu belum dikembalikan anaknya. Kemudian tokenya itu melaporkan anaknya ke Polsek Pangkalan Brandan dengan tuduhan melarikan dan mengkokangi sepeda motor miliknya.(santet)

LP-UIKM Medan Bentuk Pengurus Medan, BN Pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Usaha dan Industri Kecil Mengah (LPUIKM) Medan, sebagai perpanjangan tangan para pelaku usaha, untuk pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan umat, Jum’at (24/2) malam berhasil dibentuk, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan.

LP-UIKM Medan bersekertariat di Marelan VI Lingk 23 Kelurahan Rengas Pulau, dengan ketua umum Rusman, di dampingi sekertaris umum T Aril Taufik (Aik), setelah terbentukan dan memiliki payung hukum (keabsahanya), berencana akan membentuk LPUIKM, 21 Kecamatan di Kota Medan dan basisi KUBE (kelompok usaha bersama) Kelurahan.

Rusman dalam sambutanya, mengatakan LP-UIKM sebagai lembaga pemberdayaan dibentuk, sesuai visi misinya, berusaha semaksimal mungkin

menjembatani, para pelaku usaha kepihak pemerintahan terkait, agar mendapat perhatian dalam rangka menumbuh kembangankan usahanya, yang selama ini terkesan belum mendapat perhatian sesuai diharapkan.

Sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah, di dalam pengembangan usaha, dengan situasi yang ekonomi serba sulit saat ini, hendaknya jangan hanya menunggu serta mengharap perhatian pemerintah, BUMN yangmemiliki kompetensi untuk membantu, sebaliknya kita harus mau menjemput bola, tegas Rusman. “ Dengan situasi serba sulit dan persaingan global, ditengahtengah para pelaku usaha saat ini, akan berdampak pada maju mundurnya usaha, jika kita tidak mampu membuka mata serta telinga pihak berkompeten, jelas akan berdampak negativ “ kata Rusman.

Rusman juga berharap kerjasama, kepada pihak

pemerintahan, baik kelurahan dan kecamatan, mendukung program LP-UIKM diwilayah kerjanya, yang akan menyusun komposisi kepengurusan disetiap kecamatan, hingga kelurahan (basis KUBE) itu nantinya.

Zul Sunara, selaku penasehat di LP-UIKM, pada kesempatan itu dengan terbentuknya wadah tersebut, menyatakan rasa syukurnya karena masih ada warga Medan Marelan, yang mau membuka mata demi kepentingan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, yang berusaha secara sosial untuk memajukan para pengusaha industri.

Selaku warga Medan, diminta tidak diminta kita harus berusaha memiliki motifasi, menggerakan ekonomi rakyat, karena kita lebih menghargai orang yang dengan ihklas bekerja, dari pada orang yang diberi gaji, seperti para pelaku usaha dalam rangka membangun, baik untuk ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya, aku Zul Sunara.(San)

kuliner serta tempat hiburan anakanak, sebagai pendukung. Camat Medan Marelan, Pulungan Harahap mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat bersama warga membahas hal itu.

“Kita akan musyawarah terlebih dahulu, sebelum surat mengenai tidak bolehnya IMB diterbitkan di kawasan ini disampaikan ke masyarakat,”katanya didampingi Lurah Paya Pasir, SB Nasution. (NDO)

Dana PKH Belum Sentuh Masyarakat Medan Labuhan Belawan, BN Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan, sangat mendukung kebijakan pemerintah, dalam bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena sangat membantu masyarakat, terutama golongan miskin, guna mengurangi tekanan ekonomi saat ini.

Namun sangat di sanyang kan, kebijakan yang dilakukan pemerintah belum merata, menyentuh masyarkat ekonomi lemah, umumnya dan khususnya warga di Kecamatan Medan Labuhan, yang semesti nya dapat menikmati akan bantuan tersebut.

Disebut demikian, sesuai persyaratan yang di tentukan oleh UPPKH, sudah memenuhi persyaratan, di antaranya, adalah bagi para ibu hamil,ibu menyusui dan anak sekolah dasar (SD) serta sekolah menengah pertama (SMP).

Kepala Dinas Sosial Sumut, ketika dikonfirmasi BN, sehubungan dengan persoalan warga Medan Labuhan, tidak berhasil untuk dikonfirmasiSaat BN komfimasi, namun menurut pihak keamanan kantor setempat, bahwa kantor Dinas yang berdomisili di Jalan Ayahanda, hanya mengeluarkan rekomendasi.

Pihak Dinas social hanya bertugas mengeluarkan rekomendasi, bagi masyarakat yang terpilih menjadi peserta PKH, sementara yang menentukan adalah pihak Dinas Sosial, yang bersekertariat di Jalan Brimob. Jadi mereka yang berhak sepenuhnya menentukan, warga yang layak atau tidak layak, sebagai peserta, kata Mhd Amin (selaku security red).(Ism)

APBD Palas.. pembahasan dan pengesahan APBD 2012 pun hingga kini mengambang.

Malah, Wakil Ketua II DPRD Palas, H Ammar Makrup Lubis, SE sempat heran, kenapa gara-gara perseteruan keduanya, berdampak pada anggaran belanja daerah secara keseluruhan. Hanya saja, Ammar tak mengetahui duduk persoalan pecahnya kedua pejabat, baik Bupati Palas Basyrah Lubis dan sang wakil STO. Namun demikian, dia meyakini ada indikasi keterlambatan pengesahan APBD Palas 2012 karena ketidakcocokan Basyrah dan STO. “Kami dari sekretariat DPRD Palas belum menerima apaapa untuk dibahas dalam penetapan APBD tahun 2012.

Padahal kalau sesuai dengan atauran main yang sebenarnya hasil pembahasan dan putusan APBD tersebut sudah harus sampai di Sekretariat Gubernur Sumatera Utara paling lambat 31Januari 2012 setiap tahunnya,” terang Ammar kepada wartawan, kemarin.

Dan, lanjutnya, kalau hal tersebut tidak dapat terlaksana maka sudah jelas Palas akan terkena penalty. Tak tanggungtanggung, penciran anggaran akan dipotong sebesar 2,5 persen karena keterlambatan penyerahan APBD 2012.

Selain itu, menurut Ammar, imbas dari perseteruan

tersebut tak ayal dengan penurunan etos kerja pemerintah dan juga dapat memperlambat rencana pembangunan dan perkembangan daerah. “Apalagi kita salah satu kabupaten yang tergolong baru dimekarkan,” sesalnya.

Untuk itu, dia berharap agar masyarakat jangan terprovokasi politik dalam hal ini. Pasalnya, hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat dan berdampak pada rencana pembangunan daerah.

“Dengan demikian mari kita dukung pemerintahan yang berjalan dan yang masih sah.Sedangkan kalau persoalan putusan hukum ada menyangkut keduanya itu adalah masalah pribadi masing-masing,dan akan lebih baik kalau mereka selesaikan masing-masing,” pintanya.

Saat ditanyakan tetang adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD yang dipinpinya terhadap proyek multi years yang saat ini menyeret Bupati dan Ketua DPRD Palas. Beliau mengatakan, seluruh anggota DPRD Palas periode ini tidak ada yang terlibat dan tersangkut dalam peroyek tersebut.

“Karena itu dibahas pada tahun 2009. Artinya pembahasannya belum pada periode kami,” ungkapnya.

Belum Mengajukan Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, Drs Mahmud Sagala menyebutkan, Pemprovsu saat ini sedang melakukan evaluasi

terhadap Pemkab/Pemko menyangkut penyusunan APBD 2012.

Dari 33 kabupaten dan kota di Sumut, saat ini 28 kabupaten dan kota sedang dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut baru 24 kabupaten/kota yang sudah menyampaikan Perda APBD 2012 kepada Pemprovsu.

Sedangkan empat daerah lagi belum mengajukannya walau diketahui sudah rampung menyusun Perda APBD 2012 adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Karo.

Sementara empat daerah yang sudah menyerahkan Perda APBD 2012, ke Pemprovsu cq Plt Gubsu, adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan.

Sedangkan APBD 2012 Pemko Tanjung Balai, sedang menjalani tahapan evaluasi.

Menurut Mahmud Sagala, sanksi bagi kabupaten dan kota yang lambat mengajukan evaluasi APBD 2012 ke Pemprovsu adalah penundaan DAU sebesar 25 persen. Proses evaluasi APBD 2012 itu di Pemprov, akan memakan waktu maksimal 15 hari.Sementara, DAU 2012 yang ditunda itu akan diberikan secara utuh apabila APBD kabupaten dan kota sudah menjalani evaluasi di Pemprovsu. (ALI)

Dua Sekolah.. kas daerah. Karena, pengakuan Jasmiati, dia baru menjabat di SD sekira lima bulan. “Jadi kalau kasus yang lalu mungkin masih dijabat kepala sekolah yang lama,” bantahnya.

Bahkan, lanjutnya, ketika serahterma jabatan dahulu, diketahui sama sekali tak ada masalah. “Bila menyangkut pengembalian dana BOS ke kas daerah, bapak tanyakkan langsung kepala lama,” ungkapnya.

Sayangnya, ketika Kepsek SD 5 Baktiya yang lama M

Dahlan dihubungi, sama sekali tak mau mengangkat ponselnya.

Tolong Jangan Diekspos Sementara itu, kejanggalan terlihat dari Kepsek SD 2 Baktiya, Rosniati. Ketika ditanyakan, kenapa belum mengembalikan dana BOS 2010, dia langsung memelas. Dia meminta agar media ini tidak mengeksposnya.

“Ibu sudah tua, jadi tak sanggup lagi menanggung masalah,”

ucapnya. Komentar tokoh pendidikan Aceh Utara yang tak mau disebut namanya menyebutkan, celakanya kepala sekolah yang telah menyelewengkan dana Negara. Padahal dana tersebut diperuntukan kepada proses pendidikan bukan untuk memperkaya diri. “Kasus ini harus diproses oleh penegak hukum sesuai dengan undang-undang yangn berlaku di negeri ini. Karena ini tindak pidana korupsi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja,”pungkasnya. (TIM)

Hujan Es Disertai.... meninjau desa terkena musibah.

Informasi yang dihimpun BN, bangunan yang mengalami kerusakan di Kecamatan Salak tepatnya di Desa Boangmanalu antara lain satu unit Poskesdes, gedung SKB dan bangunan Pendidikan Usia Dini (PAUD), rumah penduduk antara lain milik Elhidayat Berutu, Sihap Sagala, Idris Lingga, Sabar Boangmanalu, Anto Boangmanalu, Anjur Solin, serta rumah milik Paccur Siregar yang seluruh atap rumahnya terbawa angin kencang. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga

merobohkan beberapa tiang PLN di desa itu yang mengakibatkan terputusnya jaringan PLN daerah itu.

Sementara informasi di Kecamatan Siempat Rube, menumbangkan pepohonan di daerah itu. Salah satu pohon durian disamping rumah warga tumbang, hingga menewaskan satu orang kakek atas Sekka Anakampun (60). Menurut anak korban Simsim Anakampun, orangtuanya tertimpa pohon durian tumbang saat akan menyelamatkan diri keluar dari rumah.

Data sementara rumah penduduk yang rusak di Kecamatan

Siempat Rube antara lain rumah Peres Padang (desa Traju), rumah Haposan Simbolon, dan rumah Simsim Anak Ampun.

Kerusakan juga terjadi pada Rumah Ibadah GKPPD yang terletak di Desa Jambu Mbllang, sebagian besar atap nya terbawa angin kencang. Tiang PLN dan Gardu Trafo juga roboh dan jatuh di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube.

Warga yang tertimpa musibah berharap Pemkab Pakpak Bharat memberikan perhatiannya terhadap mereka yang terkena musibah. (PB.007)

Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 2,6 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Rp 307 juta, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 400 juta. Selain itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Rp 6,6 juta. sisa UP tahun 2009 per 31 Desember 2010 Rp 393 juta pada empat SKPD dengan sisa UP yang belum distorkan pada tanggal 16 Mai 2011 sebesar Rp 378 juta yang digunakan secara pribadi

Menyahuti hal tersebut, praktisi hukum Kota Binjai G Sukirman, SH meminta aparat penegak hukum ‘jemput bola’ dalam permasalahan korupsi keuangan negara di Pemko Binjai. “Karena banyak kasus korupsi di Pemko Binjai terindikasi di 86-kan sehingga berkasnya banyak yang tidak dilimpahkan ke PN (Pengadilan Negeri ) Binjai,” ujarnya. (MR/MSTP)

Indrianto, seorang staf Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) yang bertugas melakukan pemantauan Orangutan. Pria pertengahan 30-an ini menceritakan tentang tugas pemantauan Orangutan yang sudah dilakukannya sejak tahun 2008.

“Kini sudah jarang saya menemui Orangutan di hutan Rawa Tripa. Malah saya pernah mendengar cerita dari masyarakat adanya Orang Utan yang dibunuh untuk dimakan, tapi saya tidak tahu lebih lanjut,” kata Indrianto.

Hakim menanyakan apakah hutan Rawa Tripa hanya memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar saja? Sebagai salah seorang penduduk setempat, Indrianto membantahnya.

“Dulu toke-toke dari Blang Pidie, Meulaboh dan berbagai daerah lain datang kemari untuk membeli ikan. Jadi keuntungan ekonomisnya untuk masyarakat lintas kabupaten,” ujarnya.

Pada sesi ini ada hal yang lucu ketika pengacara tergugat menanyakan berapa gaji yang diterima dari YEL. Sontak pertanyaan ini mendapat interupsi dari pengacara Walhi Aceh, Nurul Ikhsan, SH yang meminta Hakim untuk membatalkan pertanyaan tersebut karena tidak relevan. Hakim pun meminta pengacara tergugat untuk menanyakan hal-hal yang terkait

langsung.

Sidang berakhir pada pukul 13.30 dan akan dilanjutkan minggu depan Rabu (29/2) masih dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Temuan.... juta. Sedangkan penerimaan pajak yang belum distor ke kas negara sampai 31 Desember 2010 sebesar Rp 157 juta.

Dengan demikian, sisa kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3,3 miliar, karena terdapat penyimpangan kas pengeluaran bendahara Pemko Binjai yang bukan merupakan nilai yang wajar.

Kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ada di

21 Keuchik ...

Tripa.

“Kami membuat petisi ini atas kesadaran masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun,” ujar pria paruh baya ini. Ibduh pun membantah pernyataan pengacara tergugat dengan mengatakan, bahwa masyarakat setempat tidak tahu menahu keluarnya izin dari Gubernur.

“Kami menolak pembukaan lahan. Kami sudah mengadu kemana-kemana tapi tidak ada respon, baru kali ini lah ada respon,” ujarnya kembali.

Imbasnya, saat musim penghujan sekarang ini, desanya kerap dilanda banjir. Sedangkan di musim kemarau desanya dilanda kekeringan. Selain itu intensitas hewan-hewan liar masuk ke kampung pun semakin tinggi sehingga sering terjadi konflik satwa.

Saksi kedua, Syamsinar, seorang perempuan petani penduduk desa Sumber Bakti. Ia nyaris senada dengan saksi pertama menceritakan keadaan hutan sebelum dan sesudah dibukanya lahan seluas +1.605 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Ia berkata dulu di objek sengketa merupakan hutan yang penuh kayu.

Saksi yang mendapat kesempatan berbicara terakhir adalah

Hadirkan Saksi Ahli Direktur Walhi Aceh, T. Muhammad Zulfikar mengatakan, akan menghadirkan saksi ahli dari pihak yang sangat berkompeten. “Kita hadirkan saksi ahli tentang rawa gambu, tentang kehidupan satwa liar dan saksi ahli hukum administrasi negara,” ujarnya.

Walhi Aceh sendiri dalam hal ini mewakili Tim Koalisi Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tataruang Sumatera (For Trust) mengajukan gugatan terhadap Gubernur Aceh karena menganggap Gubernur Aceh telah melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal +1.605 Ha. (MA)

Saksi Akui

Dari Halaman 1

2010 menerima uang dari terdakwa untuk biaya anggaran pekerja pembangunan tebing sungai sebesar Rp 75 juta.

Sedangkan data dan bukti yang ada, Ahmad Napitupulu BA pada 5 Maret 2010 mengambil uang dari bendahara Z sebesar Rp 80 juta untuk pekerjaan pembangunan drainase. Selanjutnya, pada 18 Maret 2010 juga mengambil uang dari bendahara Z sebesar Rp 75 juta untuk pekerjaan pembangunan drainase.

Ahmad Napitupulu BA mengaku telah mengambil uang pada Zulfansyah pada tanggal 25 Maret 2010 Rp 34 juta untuk bidang pekerjaan pembangunan tebing sungai (sistim swakelola) luncuran yang mana pekerjaan proyek tersebut disebut-sebut tidak dikerjakan alias Fiktip. Pada 1 April 2010 Ahmad Napitu pulu BA juga mengambil uang untuk tiga item pekerjaanya.

Dari ketiga dana ketiga item pekerjaan itu, uang yang diambil Ahmad Napitupulu BA dari terdakwa Zulfansyah untuk kekurangan dana drainase (sistim swakelola) Luncuran sebesar Rp 50 juta dan selanjutnya penerimaan uang biaya Administrasi (ADM) untuk staf keuangan sebesar Rp 40 juta serta pekerjaan Drainase Sistim Swakelola Tahun 2010 sebesar Rp 55 juta.

Selain itu, Ahmad Napitupulu BA pada 5 April 2010 telah menerima uang sebesar Rp 100 juta untuk pekerjaan pembangunan drainase sistem swakelola 2010,yang selanjutya kembali pada 19 April 2010 menerima uang Rp 100 juta juga untuk pekerjaan pembagunan saluran drainase tahun 2010.

Pada 10 Mai, Ahmad Napitupulu BA juga telah menerima uang dari terdakwa untuk Biaya Panjar Administrasi Proyek (AP) pengerjaan proyek drainase sebesar Rp 31 juta. Kemudian Ahmad Napitu pulu BA juga menerima uang pada 14 Mai 2010 untuk biaya Administrasi Proyek Drainase sebesar Rp 40 juta. Pada 21 Mai 2010 Ahmad Napitupulu BA menerima uang untuk biaya pembangunan Proyek Drainase sebesar Rp 25 juta.

Dalam pengakuanya juga,Ahmad Napitupulu BA telah menerima uang dari bendahara swakelola Zulfansyah sebesar Rp 75 juta.

Kesaksian yang sama juga tertuanga dari Ir Warnita Evaroza. Katanya, dia menerima uang dari terdakwa Zulfansyah untuk pelaksanaan beberapa item pekerjaan proyek berjumlah ratusan juta yang mana tidak melaksanakan pekerjaan dan anggaran pengunaan dana digunakan untuk membayar hutang proyek PU di Tahun 2009.

Hakim Diminta Proaktif Menanggapi hal tersebut, keluarga terdakwa meminta hakim yang memimpin jalannya sidang lebih proaktif.

“Kita yakin untuk ke depan majelis hakim dapat bekerja profesional dan proaktif membuktikan akan ada tersangka susulan yang akan dijadikan terdakwa, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi menerima uang dari terdakwa Zulfansyah selaku bendahara proyek,” kata keluarga terdakwa.

Seperti diketahui, sidang lanjutan tindak pidana korupsi terbuka untuk umum itu dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Suhartanto,SH,MH bersama anggota dan juga bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Junaidi Lubis,SH, M Iqbal,SH menghadirkan terdakwa Zukfansyah yang didampingi kuasa hukum Sofyan,SH dan Maju Tarigan,SH. (MR/MSTP)

Inspektorat

Dari Halaman 1

sah diangkat menjadi Sekdes Patumbak I sesuai dengan petikan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Deli Serdang No 114/289/DS/Thn 19 tanggal 02 September 1987. Namun sejak diberhentikan hingga kini tidak pernah menerima tanda penghargaan ataupun dana konpensasi yang seharusnya dia terima, hal tersebut jelas menyalahi aturan sehingga PP 45 tersebut telah dikangkangi oleh oknum Camat dan kades, katanya kepada awak BN. “Sudah selayaknya keseriusan pihak pihak terkait dalam menegakan peraturan dapat terbukti secara nyata terlebih Inspektorat sebagai mata dan telinga Bupati dapat melihat dan mendengar dengan cermat juga dapat dipercayai oleh masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang kita cintai ini dan Bupati harus segera memperhatikan kasus menyangkut pemberhentian Sekdes Patumbak I yang jelas jelas telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui PP No 45 Tahun 2007 yaitu tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa,”ujar Hakim.

Masih dikatakanya, LSM KPK akan segera menyurati Bupati dan Kejaksaan agar segala permasalahan dapat segera ditindak lanjuti . (TIM)

Warga

Dari Halaman 1

oleh Sopian, selama bekerja sebagai Ketua RT, kerap bertindak layaknya penguasa.

“Apabila kami mengurusi surat-surat penting selalu dipersulit. Anehnya lagi, seandainya kami harus menjual lahan kami, hari berkompromi dengan RT Sopian. Kalau memang RT Sopian mengetahui dan menyetujuinya, barulah boleh kami jual. Sedangkan lahan itu merupakan lahan kami dan tidak ada hak Sopian untuk mengintervensi kami sebagai pemilih sah atas lahan,” tegas warga di depan lurah.

Tak jarang, RT Sopian menyebutkan, apabila tidak sepengetahuannya menjual lahan, maka lanan itu dianggap sebagai lahan sengketa tanpa bukti-bukti otentik.

“Seharusnya keluhan kami ini ditanggapi camat, bukan malah mencuekinya,”sesal warga RT 10.

Sopian juga dinilai warga tidak mengenal lingkungan. Disamping Sopian bukan merupakan warga RT 10, dia juga baru menjabat selama empat bulan di RT tersebut.

Belum Direspon Menurut puluhan warga, mereka juga telah melayangkan penolakan RT 10 Sopian kepada Walikota Dumai. Hanya saja, Walikota Dumai hingga kini belum merespon permintaan warga soal penolakan Sopian menjadi RT 10.

“Kita melihat adanya pembiaran Perda No 4 Tahun 2007 ini,” tukas warga.

Tokoh masyarakat MR Lubis menyebutkan, seyogianya pemerintah harus lebih bijaksana dan lebih selektif ketika melaksanakan pemilihan apapun juga. Apalagi, lanjut Ketua I Persatuan Kebijakan Anak –anak Indonesia (PKAAI) di Kuala Lumpur berharap pihak kecamatan jangan terpengaruh soal tindaktanduk Sopian.

“Perda harus ditegakkan, jangan dibiarkan,” ujarnya. Dia juga heran apabila pemerintah memanfaatkan oknum RT yang dinilai illegal sehingga membenarkan ada sosok yang sok penguasa di daerah kawasan hukum di Kota Dumai.

Sejumlah warga RT 10 mengungkapkan, apabila SK Sopian yang dikeluarkan camat tidak dicabut, warga akan tetap melakukan aksi penolakan.

Inspektorat Kota Dumai, Wawan juga pernah mengakui telah terjadi pembiaran di Kota Dumai.

“Yang melanggar hukum jelas cacat hukum,” imbuhnya.

Ketua LSM Gema Riau Rokan Hilir Muhammad Nurdin Ginting ketika dikonfirmasi menegaskan, Camat harus tegas dan mencabut SK RT 10 Sopian atas dasar penolakan warga.

“Jangan ada pembiaran seolah – olah identik kebal hukum. Apabila pemerintah tidak sigap mengambil satu keputusan, jelas warga masyarakat akan apatis dengan hukum dan dapat timbul gejolak – gejolak negatif di tengah – tengah masyarakat,” akhirinya.

(TIM)

CMY K

CMY K

27 FEB - 5 MARET 2012 | EDISI 304 | THN KE-VII

BPP Simpang Kiri Budidayakan Tanaman Holtikultura Untuk Pembelajaran Petani Subulussalam BN. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Halharis, SP didampingi petugas penyuluh lapangan (PPL) Andriansyah mengatakan kepada wartawan BN, pihaknya pada saat ini sedang mengembangkan budidaya tanaman hultikultura yaitu jagung manis, tomat, cabe, terong ungu, terong bulat dan apotek hidup di daerah areal perkantoran BPP Dusun Rahma Subulussalam Barat seluas 1½ ha, sekaligus sebagai contoh bagi petani di daerah ini jelasnya.

Pasalnya ucap Halharis di Kota Subulussalam masyarakat petani pada umumnya hanya menanam kelapa sawit/karet sebagai penghasilan, sedangkan seperti sayuran / cabe, tomat masih mengharapkan dari daerah tanah karo (Sumut) padahal di Subulussalam tanah masih luas dan perkarangan dibiarkan terlantar, dengan adanya kita buat tanaman hultikultura tersebut mudah-mudahan dapat mendorong hati petani kita untuk menanam dan juga sebagai bukti bahwa petugas PPL yang terjun ke lapangan tidak hanay cerita (teori) namun ada bukti.

Akibat keberhasilan pengembangan tanaman muda tersebut, SMK Negeri Penanggalan memberikan kepercayaan kepada BPP Simpang Kiri untuk menerjunkan siswa/siswinya sebanyak 15 orang belajar praktek kerja lapangan (PKL) selama tiga bulan mulai dari bulan januari s/d maret 2012.

Untuk membimbing siswa/i PKL, jelas Halharis pihaknya memberi praktek di lapangan pada siang hari sedangkan pada malam hari diberikan

bimbingan teori selama 2 jam agar para siswa/i setelah kembali ke sekolah mereka ada yang bisa dibawa berupa ilmu pertanian yang lebih dalam dan dihayati karena sudah dipraktekkan di lapangan secara langsung.

Sedangkan menyinggung keberhasilan kerja yang telah dilaksanakan dinas pertanian melalui BPP Simpang Kiri, Halharis mengatakan perluasan sawah di Lae Oram seluas 80 Hadan budidaya tanaman jagung telah terealisasi, namun tanaman ubi racutyang selama ini diprogramkan Dinas Pertanian untuk dikembangkan, Halharis mengatakan pihaknya krang berani mengajak masyarakat untuk menanam ubi racun tersebut, karena takut setelah panen tidak ada tempat penampungan seperti kita telah lihat sekarang ini jelasnya mesin pabrik tapiokayang ada di Sukamakmur sampai saat ini belum bisaberoprasi, kita tidak tahu apa masalahnya, apakah rusak, jadi kalau begitu yang disalahkan petani kan BPP juga, karena ubi racun tidak bisa dikonsumsi, hanya bisa untuk tepung bukan seperti ubi biasa imbuhnya.

Sementara itu siswa/i PKL bernama Pattun Sitakar (16) dan Sahrimin Berutu saat ditanyai BN mengatakan mereka sangat senang PKL di BPP Kecamatan Simpang kiri, pasalnya mereka mendapat bimbingan sangat baik di lapangan dan teori yang diberikan pada malam hari, bahkan ucap mereka pada saat PPL terjun ke desa (lapangan) mereka dibawa, dengan demikian ilmu yang kami dapat selama tiga bulan di BPP Simpang Kiri sangat banyak menambah pengetahuan kami di sekolah ucap mereka. (RB)

Seleksi MTQ ke 45 Kota Medan di Kecamatan Medan Selayang

Bangkitkan Kecintaan Masyarakat Kepada Al Qur’an Medan BN Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Medan Selayang berlangsung sukses.

Menurut Camat Medan Selayang melalui Kasi Pemerintahan, Lilik, MTQ ke 45 Kota Medan,

diikuti seluruh kelurahan dan diambil masingmasing 6 peserta perkelurahan yang ada di Kecamatan Medan Selayang.

"Harapan kita MTQ nantinya juga dapat membangkitkan kecintaan masyarakat kepada Alquran, mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaring duta kecamatan," kata Lilik

MTQ Ke 45 di Kecamatan Medan Belawan

Warga yang sedang menunggu untuk mendapatkan mitan di pangkalan Penanggalan

Untuk Mendapatkan Mitan Menunggu Seharian Subulussalam BN Warga Kota Subulussalam mengeluh untuk mendapatkan minyak tanah (Mitan) dari pangkalan Penanggalan, pasalnya harus menunggu seharian agar dapat memperoleh minyak tanah tersebut, karena pangkalan minyak tanah hanya satu di Kota Subulussalam.

Seperti yang disampaikan Pattun dan Sahina warga Dusun Rahmah dan Belegen mengatakan mulai dari pukul 08.00 pagi tadi kami sudah menunggu, kalau tidak ditunggu bisa-bisa tidak kedapatan, sedangkan minyak tanah ayng ditunggu sampai pukul 12.00 belum juga datang ucap Pattun. Saat ditanya berapa liter jumlahnya dapat dan berapa harga, Pattun mengatakan hanya 6 liter (3 bambu) dengan harga Rp. 20.000,Dengan sangat susahnya mendapatkan

CMY K

Kedepannya kegiatan ini juga untuk memotivasi anak-anak untuk mempelajari Alquran dengan baik dan benar. "Sedangkan yang terbaik nantinya akan diutus ke final yang akan dilangsungkan di Kecamatan Medan Sunggal mendatang" katanya. Acara dihadiri oleh Camat Medan Selayang bersama jajaran Muspika. (Indra/042)

minyak tanah tersebut Pattun bersama Sahina beserta warga yang kebetulan rumahnya sangat jauh dari pangkalan seperti dari Belegen, KM 11 Rundeng mengharapkan kepada Dinas Disperindag / KOP, UKM Kota Subulussalam agar dapat menambahkan pangkalan menjadi tiga agar warga tidak terlalu banyak antri dan bisa bekerja pada hari itu juga, kalau nggak jadi beginilah satu harian menunggu untuk mendapatkan mitan 6 liter, padahal kerjaan di ladang sangat banyak tapi kalau tidak ditunggu kami butuh untuk masak pungkas mereka kepada wartwan BN. Pantauan BN di lokasi pangkalan Mitan di Penanggalan rabu (22/2) ratusan warga didominasi ibu-ibu sambil membawa jeregen sudah berkumpul sebagian ada yang anaknya menagis karena lapar, namun sebagian ada juga yang membawa bontot dari rumah. (RB)

Belawan, BN Perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 45, tingkat kecamatan Medan Belawan, diikuti oleh 36 peserta qori dan qoriah, kembali dilaksanakan, Sabtu (25/2) pagi, di halaman masjid Al Istiqomah, di Kelurahan Belawan I .

Camat Medan Belawan, Drs Andi Syukur Harahap, dalam pidato pembukaan MTQ, mengatakan terselenggaranya kegiatan ini yang paling utama adalah demi syiar agama Islam, selanjutnya adalah dalam rangka memacu generasi muda untuk berprestasi.

Tambah andi lagi bahwa, qori dan qoriah dalam rangka meningkatkan ilmu membaca al Qur’an, setiap tahunnya dilakukan pembinaan.Dalam hal pembinaan dan pembelajaran ini, tentu tidak terlepas dari sipatnya financial.

Untuk hal tersebut, diharapkan peran serta semua pihak, baik dari pemerintahan sendiri, BUMN, BUMD, pengusaha swasta, yang ada di Kecamatan Medan Belawan, karena cukup banyak rekan kerja, jika saling bersinergi, tentu upaya kita akan berhasil sesuai harapan.

Jika peran serta berbagai pihak dapat terlaksana, dalam rangka membantu untuk upaya financial, kita dari pemerintahan Kecamatan, akan mempertanggung jawabkanya. Selain itu kita juga berterima kasih atas peran media, dalam rangka mensukseskan kegiatan, kata Andi.

Dalam pembukaan acara MTQ ke 45, ditandai dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an, oleh qori Abdul Mu’in Yahya, dan penyerahan tropy bergilir juara umum, yakni kelurahan Belawan I, yang diserahkan Camat Medan Belawan, kepada panitia penyelenggara.(Ahmad)

CMY K