Fokus
Baleg dikejar 27 Raperda Edisi 2/Februari 2014
Majalah bulanan dprd sumenep
Makin Semangat
di Menit akhir
komitmen tingkatkan kedisiplinan pegawai pemkab Titik Suryati, Kepala BKPP Sumenep
www.dprdsumenep.com
PARLEMEN
Daftar isi
Majalah Bulanan DPRD Sumenep
Review 2 Rp 1,5 Triliun Miliar untuk Memanjakan Rakyat , Tahun 2014 sebagai Tahun Infrastruktur Editorial 3 Mendorong optimalisasi trifungsi dewan Suara Rakyat
Pelindung: KH. Imam Hasyim SH, MH (Ketua DPRD Sumenep)
4
Laporan Utama 6 Makin Bersemangat di Menit Terakhir Komisi-Komisi DPRD Fokus Penuntasan Tugas Wawancara 12 RPJMD Jadi Pedoman Pembangunan Respon 14 Fokus 15 Baleg Dikejar 27 Raperda Legislator Badrul Aini
Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep
18
Potre 22 Komitmen Tingkatkan Disiplin Pegawai Pemkab
Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep) Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi) Dewan Redaksi: Fembry Suandy S.Ip (Kasubag Humas) HF. Maskuri (Kasubag Publikasi) Staf Redaksi: Ahmad Yani Rusman Wahyudi Linda Krisnawati Chandra Purnomo
Sumenep Dalam Angka 24 Dinamika 25 Perspektif
28
Studi Banding 32 Sekelumit Kisah Berdirinya Kota Makasar Antara Sungai Tallo dan Ujung Pandang Suara Desa
35
Artikel 37
Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Asyik Abdullah Moh. Slamet Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep
Kolom 40 Jelang Akhir Wakil Rakyat Say Good Bye?
www.dprdsumenep.com
JANUARI 2014
Parlemen
1
Review
Rp 1,5 Triliun untuk Memanjakan Rakyat Tahun 2014 sebagai Tahun Infrastruktur
SELALU ada muatan pada setiap penjabaran anggaran yang tergambar dalam APBD. Muatan itu bisa berupa kepentingan langsung atau tidak langsung yang memang ingin dicapai. Muara dari semua ini mengarah kepada satu hal: arah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah.
2
Parlemen
JANUARI 2014
S
eperti yang tergambar dalam RAPBD 2014. Setelah melalui pembahasan alot dan berjenjang di masing-masing pihak, mulai dari tim anggaran eksekutif maupun badan anggaran di pihak legislatif, RAPBD 2014 disepakati sebesar kurang lebih Rp 1,5 trilirun. Jumlah itu merupakan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif setelah pembahasan. Secara garis besar, RAPBD 2014 setelah hasil pembahasan komisi-komisi dan badan anggaran diketahui sebagai berikut : 1. PENDAPATAN : Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2014 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar 1 triliun 524 milyar 861 juta 11 ribu 978 rupiah, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran, bertambah sebesar 683 juta 955 ribu rupiah atau naik 0,04%, menjadi sebesar 1 triliun 525 milyar
544 juta 966 ribu 978 rupiah. 2. BELANJA : Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2014 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar 1 triliun 581 milyar 961 juta 167 ribu 56 rupiah, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran berkurang sebesar 9 milyar 743 juta 168 ribu 425 rupiah atauturun0,62%,menjadi sebesar1 triliun 572milyar 217 juta 998 ribu 631 rupiah. Begitulah salah satu topik utama majalah Parlemen edisi Januari 2014 lalu. Selain menjajikan liputan lengkap tentang anggaran dan fokus pembangunan yang cenderung mengarah pada peningkatan infrastruktur, juga menjayikan liputan menarik tentang jalan panjang warga Pulau Giliraja mendapatkan fasilitas listrik serta berbagai liputan menarik lainnya. md
www.dprdsumenep.com
Editorial Mendorong Optimalisasi Trifungsi Dewan
K
ONSTITUSI memberi perintah jelas atas fungsi lembaga legislatif: anggaran, pengawasan dan legislasi. Perintah konstitusi tak bisa abai oleh kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik sesaat. Maka, sejatinya para legislator memang selalu tampil garang dalam perwujudan trifungsi. Bukan apa-apa, tapi lebih pada memaksimalkan peran strategis lembaga legislatif. Ini penting agar anggota DPRD tidak dipandang hanya sebagai pelaksana trifungsi, tapi sekaligus mempertanggungjawabkannya. Tentu, kepada diri sendiri, konstitusi, termasuk kepada konstituen. Maka, membincang trifungsi dalam wilayah dominasi fungsi anggaran, memang tak populis. Namun, di sisi lain, harus diakui, kesan yang muncul memang mengarah pada dominasi penjabaran fungsi anggaran. Padahal, dua fungsi lain penting dan tidak boleh ada yang tersubordinasikan. Fungsi pengawasan dan legislasi sejatinya fungsi yang juga teramat penting. Penting di sini, bukan sekedar simbol pelaksanaan kewajiban konstitusional. Tetapi, erat kaitannya dengan keinginan besar lembaga legislatif: mendorong kemakmuran dan kemandirian masyarakat. Menjadi percuma jika fungsi pengawasan lemah saat berhadapan dengan implementasi anggaran. Sebesar apapun anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan, tanpa peran
www.dprdsumenep.com
pengawasan efektif lembaga legislatif akan sia-sia. Bahkan, cenderung berakibat ini: kebocoran. Nah, kebocoran anggaran sejatinya tak akan terjadi jika pengawasan maksimal. Semakin besar pengawasan oleh legislatif, semakin kecil peluang kebocoran anggaran. Baik dalam rupa program pembangunan atau pun yang bersifat rutin. Sebaliknya, semakin lengah pengawasan, semakin jauh keinginan memakmurkan dan mensejaterakan masyarakat. Pengawasan juga tak berjalan sendiri alias tanpa sarana pendukung yang salah satunya berupa regulasi. Jika sudah bicara regulasi, maka pilihannya pada fungsi legislatif yang lain, yakni fungsi legislasi. Inilah yang akhirnya disebut sebagai sinergi trifungsi dewan itu: satu sama lain saling mendukung. Mencederai salah satu fungsi dewan berarti melukai dua lainnya. Sehingga, siapa pun dalam panggung kuasa sekalipun, memang tak boleh hanya menjadi dewan dengan tugas utama membahas anggaran. Tapi, sekaligus menjadi pion bagi fungsi legislasi dan pengawasan. Maka, jika edisi sebelumnya Parlemen fokus pada penjabaran fungsi anggaran, edisi saat ini fokus pada fungsi legislasi dan pengawasan. Ini penting agar pemahaman atas trifungsi berjalan utuh dan komprehensif. Tidak sepotongsepotong. Di sini, penting untuk mengetahui detail atas upaya peningkatan kinerja dewan. Bukan hanya berdasarkan fungsi secara umum, tapi yang berhubungan erat dengan penjabaran tugas di masing-masing komisi, misalnya. Karena tentu saja, masing-masing memiliki agenda dan fokus tersendiri. Namun begitu, muaranya akan selalu seragam, yakni pada wilayah pengawasan dan legislasi. Semua komisi akan senantiasa mewujudkan komitmennya dalam penjabaran dua fungsi itu seperti saat menjabarkan fungsi anggaran. Lalu, seperti apakah sesungguhnya detail, fokus dan agenda fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dari masing-masing komisi? Mari kita simak uraian lengkapnya pada edisi kali ini. Kita maklum, bahwa semua komisi yang ada di DPRD mempunyai “kepentingan� dalam hal perwujudan komitmen trifungsi. Tetapi, kita juga punya kewajiban moral memantau. Berdiam diri, apalagi pasrah pada keadaan, bukan solusi sebagai warga negara yang oleh konstitusi diamanatkan senantiasa menjadi good citizen. md
JANUARI 2014
Parlemen
3
Suara rakyat Bantuan Benih, Pasca Banjir Bencana banjir akibat meluapnya sungai Kali Patean, beberapa pekan lalu membuat ratusan hektar tanaman padi di lahan pertanian kami tergenang air. Bahkan, saat ini, tanaman padi di lahan pertanian khususnya di Desa Kalimook Kaliangat membusuk, sehingga harus tanam ulang. Mungkin ada bantuan untuk Petani? (Amza, petani asal Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep sudah menghitung mengenai jumlah lahan pertanian yang terendam banjir, bahkan mendeteksi tanaman yang dianggap gagal tanam. Dan saat ini, Disperta telah mengajukan permohonan ke Pemprov Jawa Timur untuk memnbantu petani yang gagal tanam berupa benih melalui Kelompok Petani. (Kepala Disperta Sumenep, Bambang Herwanto).
Pertanyakan Beasiswa 2014
Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprdsumenep.com SMS center: 087854536608 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi
4
Parlemen
Kami sangat apresiatif dengan kepedulian Pemerintah terhadap mahasiswa dengan mengucurkan bantuan beasiswa. Namun, kami tetap berharap agar realisasinya transpran dan melibatkan Tim Independent delam menentukan penerimanya. Pemkab juga dinilai perlu mensosialikan program beasiswa 2014 yang dialihkan dari Bappeda ke Bagian Kesmas Pemkab karena banyak yang tida tahu mengenai peralihan tersebut. Dan yang terpenting, Pemkab perlu membuka ulang permohonan beasiswa 2014 karena ditengarai menggunakan data lama di Bappeda. (Perwakilan Mahasiswa STIKP PGRI Sumenep, Ahmad Faidi). Tahun ini, beasiswa memang dialihkan pada Bagian Kesmas karena Bappeda ingin fokus pada tupoksinya. Nomen klaturnya bukan beasiswa lagi, melainkan bantuan siswa miskin. Tahun ini, kuota beasiswa Sumenep di tahun 2014 sebanyak 225 dengan masing-masing Rp. 2 Juta per Mahasiwa. Dan penerimanya sudah ditentukan dengan mengakomudir data di Bappeda dan usulan masyarakat. (Kepala Bagian Kesmas Pemkab Sumenep, Syahwan Effendy).
SDN Meddelan Perlu Perbaikan Kondisi fisik SDN Meddelen Kecamatan Lenteng kurang layak untuk ditempati. Beberapa ruang kelas khususnya kelas III lantainya mengelupas dan atapnya rusak berat. Semenjak kami menjadi Kepala Sekolah disini, belum tersentuh perbaikan sama sekali. Disamping itu, fasilitas penunjang seperti Perpustakaan tidak ada. (Kepala Sekolah SDN Meddelan, Mashadi). Data persediaan pupuk yang ada di Disperta masih aman. Hingga Desember 2013, sisa pupuk yang belum terserap masih kurang lebih 5 ribu ton lebih yang pada umumnya adalah jenis Urea. Namun demikian, akan kami kroscek kebawah untuk memastikan apakah pupuk itu benar-benar langka atau tidak, termasuk mengetahui penyebabnya jika memang petani kesulitan mendapatkan pupuk. (Kepala Bidang Dikdas Disdik Sumenep, Fajar Santoso).
JANUARI 2014
www.dprdsumenep.com
www.dprdsumenep.com
JANUARI 2014
Parlemen
5
Laporan Utama
berpacu
di Menit-menit
akhir
Komisi-Komisi DPRD Fokus Penuntasan Tugas SEPERTI sebelum-sebelumnya dirinya tak pernah tertutup saat bertemu siapa pun, tak terkecuali kalangan media. Pun juga saat itu, awal Februari lalu. Sejumlah awak media terlihat santai mewawancarainya sambil mengerjakan tugas-tugas yang harus dituntaskan.
J
arum jam baru menunjuk pukul 08.30. Tapi sepagi itu dia sudah berada di belakang meja. Sejumlah berkas terlihat menumpuk di depannya. Seorang staf membantu dengan menyodorkan satu per satu berkas untuk ditanda-tangani. Sambil menandatangani berkas yang hari itu harus kelar, politisi PKB ini melayani wawancara. �Kalau bisa dikerjakan lebih cepat, saya usahakan tidak menunda apapun. Ayo
6
Parlemen
JANUARI 2014
tidak apa-apa sambil wawancara,� katanya sambil membubuhkan tanda tangan pada beberapa berkas di depannya. Imam Hasyim, politisi senior di Sumenep yang juga dipercaya menjadi ketua DPRD, memang biasa memulai aktivitas di ruang kerjanya dengan menuntaskan pekerjaan di pagi hari. Terutama, pekerjaan yang berkaitan dengan masalah administrasi, seperti meneken disposisi hingga
DARI kiri ke kanan: Imam Hasyim (Ketua DPRD dan Koordinator Komisi A), Moh. Hanif (Waki Hunain Santoso (Wakil Ketua DPRD dan Koordinator Komisi C), dan Faisal Muhlis (Wakil Ket
menyeleksi surat keluar. Sambil melaksanakan aktivitasnya di pagi itu, Imam banyak menyampaikan pandangan-pandangan mutakhir terkait lembaga legislatif. Salah satunya peran dan fungsi anggota DPRD menjelang akhir masa
jabatannya pada periode 2009-2014. Menurut dia, anggota DPRD, siapa pun itu, dan berasal dari partai apapun, sejatinya tetap bekerja maksimal. Hal itu disampaikan Imam merespon anggapan miring pihak luar yang cenderung
www.dprdsumenep.com
(Wakil Ketua DPRD dan Koordinator Komisi D), kil Ketua DPRD dan Koordinator Komisi B).
menganggap anggota DPRD mulai lemah dalam kinerja menjelang masa akhir tugas. �Saya berpikir, menjelang masa akhir jabatan justru harus lebih fokus dan fokus. Selesaikan yang harus diselesaikan dan tuntaskan tanpa meninggalkan pekerjaan tertunda,� katanya serius.
PENYERAHAN berita acara pengesahan RAPBD 2014 pada sidang paripurna DPRD Sumenep Desember lalu Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
Saya berpikir, menjelang masa akhir jabatan justru harus lebih fokus dan fokus. Selesaikan yang harus diselesaikan dan tuntaskan tanpa meninggalkan pekerjaan tertunda. Imam Hasyim Ketua DPRD Sumenep
www.dprdsumenep.com
JANUARI 2014
Parlemen
7
Laporan Utama
KETUA Komisi A DPRD Sumenep Abrori (dua dari kanan) berbincang dengan Camat Bluto S. Wahyudi.
Imam juga menerangkan, saat ini, DPRD harus menuntaskan sejumlah hal yang sudah direncanakan. Baik itu yang berasal dari penjabaran tugas pengawasan, penganggaran dan fungsi legislasi. ”Kita tahu misalnya prolegda 2014 sangat banyak, jumlahnya mendekati 30 raperda yang harus dituntaskan,” ujarnya. Maka, sambung pengasuh Pondok Pesantren Attaufiqiyah Aengbaja Raja Kecamatan Bluto ini, tidak ada pilihan bagi anggota DPRD, kecuali menuntaskan pekerjaan tersebut. Sehingga prolegda yang sudah diagendakan dan disepakati dalam rapat paripurna itu bisa dituntaskan tepat waktu.
Untuk itulah, Imam berjanji akan menekan seluruh jajarannya, seluruh alat kelengkapan dewan, agar memaksimalkan kinerja menjelang masa akhir tugas sebagaia anggota dewan. ”Terutama kepada komisi dan kelengkapan dewan lain seperti baleg dan banggar, nanti kami akan tekan agar tahun 2014 ini bisa memaksimalkan semua fungsi,” janji Imam. Di sisi lain, keinginan pimpinan DPRD untuk memaksimalkan kinerja pada akhir masa tugas anggota dewan disambut antusias sejumlah komisi. Seluruh komisi yang ada di DPRD berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan akan lebih
ABRORI (kiri) dan Mohammad Ali saat kunjungan kerja di kecamatan.
8
Parlemen
JANUARI 2014
fokus dalam pelaksanaan tugas. Komisi A, misalnya. Melalui Abrori Manan selaku ketua mengatakan, pihaknya di internal komisi sudah merapatkan barisan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugastugas tahun 2014. ”Di internal komisi sudah tidak ada masalah, kami semua sudah komitmen untuk fokus,” kata politisi PKB asal Kecamatan Pragaan ini. Untuk konterpat, komisi A juga sudah berupaya meningkatkan pengawasan yang dimulai dari pembuatan pakta integritas. Dikatakan Abrori, sudah ada komitmen dengan SKPD konterpat untuk menandatangani pakta integritas. ”Pertama menyebutkan agar semua program dilaksanakan tepat waktu, sesuai planning yang ditetapkan. Misal di tri wulan kedua, ya harus di triwulan kedua,” bebernya. Hal itu dilakukan agar tidak ada program yang tidak terlaksana karena tahun lalu banyak tidak terserap. Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, Abrori dan jajarannya menginginkan agar tahun ini bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apakah ada fokus untuk SKPD tertentu dalam hal pengawasan? Abrori menjelaskan, untuk pengawasan pihaknya fokus pada program bantuan keuangan, terutama di bagian kesmas setkab. Karena itulah, dalam pakta integritas ditegaskan intansi terkait harus melakukan survey dan verifikasi dalam menentukan penerima.
www.dprdsumenep.com
Laporan Utama Bahkan, komisi A menginginkan bagian kesmas bisa menunjuk tim khusus atau melalui camat dan desa agar tepat sasaran. ”Komisi A menginginkan semua program bantuan keuangan untuk lembaga penerima bisa tepat sasaran. Jangan sampai ada persoalan yang muncul di kemudian hari,” tegasnya. Selain itu, komisi A juga akan terus mendorong peningkatan disiplin PNS, terutama mereka yang ada di kepulauan. Menurut Abrori, peningkatan disiplin PNS merupakan program penting yang harus dilakukan seiring dengan banyaknya temuan di lapangan maupun laporan masuk ke komisi A. ”Kami bersepakat untuk mendorong peningkatan kualitas disiplin PNS di kepulauan. Mengapa? Karena disiplin PNS ini berbanding lurus dengan keinginan masyarakat kepulauan mendapatkan fasilitas pelayanan memadai dari pemerintah,” paparnya. Keinginan besar peningkatan kinerja jajaran legislatif juga direspon baik oleh komisi B. Komisi yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kinerja pada 2014. Selain karena memang merupakan akhir masa jabatan, juga memang masih banyak persoalan krusial di komisi B yang belum tuntas. Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi REF mengatakan,
salah satu fokus yang akan terus dipikirkan adalah masalah kelistrikan. Menurut dia, masalah kelistrikan akan diawasi betul karena anggaran yang disiapkan terbilang minim. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap listrik sangat besar. ”Mau tidak mau komisi B memang harus menekan agar anggaran yang sudah disiapkan agar digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Bambang kepada Parlemen. Untuk yang sudah teranggarkan, seperti Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting, Bambang menginginkan realisasinya harus tepat waktu. Selain itu, pengawasannya juga tidak hanya pada proses pengadaan, tapi pada operasional. ”Menjadi kurang elegan kalau proses pengadaan bagus, tapi ketika operasional kurang baik,” tandasnya.
Diungkapkan, untuk pengawasan masalah kelistrikan, pihaknya tidak henti-hentinya melakukan. Bambang menjelaskan misalnya, pengawasan yang sudah ada. Seperti mengenai kelistrikan di Masalembu yang sampai saat ini belum dioperasionalkan. Lebih jauh diungkapkan, walaupun sudah ada peralatan yang dibeli hingga Rp 1 miliar, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, hal-hal seperti yang harus segera dituntaskan pada 2014. Selain itu, agar bisa menjadi catatan kepada daerah lain yang kebetulan juga mendapat anggaran berupa penyediaan fasilitas kelistrikan. Disamping itu, pengawasan juga pada PJU yang memakai tenaga surya. Tahun lalu, menurut Bambang, dinilai kurang bagus, sehingga untuk 2014 perlu lebih dioptimalkan lagi oleh pihak SKPD terkait.
JAJARAN Komisi B DPRD Sumenep saat menerima pengunjuk rasa awal Februari lalu.
www.dprdsumenep.com
JANUARI 2014
Parlemen
9
Laporan Utama
Selain masalah listrik, masalah pasar dalam rangka peningkatkan PAD juga termasuk hal yang sangat penting. Sejauh ini, beber politisi PDIP ini, masih banyak pasar pasar di kecamatan-kecamatan yang tidak dikelola dengan baik. ”Temuan di lapangan memang demikian (pengelolaan pasar kurang baik,Red),” paparnya. Untuk itulah, Bambang menginginkan agar jangan sampai pasar itu besar biaya pengelolaannya, namun kecil pendapatannya. ”Pasar ini merupakan salah satu sektor yang menyumbang PAD. Maka, tidak ada pilihan lain kecuali harus memaksimalkan keberadaan dan peluang-peluangnya,”
Termasuk yang berkaitan dengan masalah pasar, yaitu kelanjutan proyek Pasar Anom Baru. Bulan ini harus ada pemenang tender mengenai siapa pelaksana proyek Pasar Anom yang diinvestasikan pada pihak ketiga itu. ”Semuanya harus tuntas, agar tidak menjadi pikiran bagi kami di komisi B. Pokoknya harus fokus dan tuntas,” katanya. Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Sumenep A. Fajar Hari Ponto. Menurut dia, semua bidang yang diprogramkan di SKPD konterpat komisi C menjadi prioritas untuk diawasi. Apalagi, kata dia, tahun ini merupakan tahun infrastruktur. Dengan penetapan tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur, maka kegiatan perbaikan atau pengadaan jalan, jembatan, dan prasaran fisik lainnya menjadi hal yang harus diawasi dengan ketat. ”Intinya, pengawasan dari komisi C atas pelaksanaan proyek tahun ini harus lebih ketat. Salah satunya karena
tahun ini tahun infrastruktur,” papar Ponto. Selain pengawasan infrastruktur, pihaknya juga akan mengawasi pengembangan Bandara Trunojoyo. Intinya, kata Ponto, agar bandara segera dioperasionalkan menjadi penerbangan pesawat komersil. Sehingga pada gilirannya dapat membantu peningkatan PAD untuk Sumenep. Yang tak kalah pentingnya, menurut Ponto, persoalan transportasi laut untuk warga kepulauan. Persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja menggantung karena menyangkut hak masyarakat kepulauan. ”Transportasi laut yang kurang memadahi menjadi salah satu perhatian komisi C pada tahun 2014 ini,” ungkapnya. Komisi D pada tahun 2014 ini juga menjadikan peningkatan kinerja sebagai fokus. Karena itulah, komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan ini akan senantiasa mendorong seluruh jajarannya agar bisa maksimal dalam bekerja. Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi mengatakan, fokus untuk 2014 pada bidang kesehatan dan pendidikan, utamanya menyangkut penerapan kurikulum 2013. ”Tentu fokus tetap pada pendidikan dan
JAJARAN Komisi C DPRD Sumenep saat inspeksi mendadak salah satu pekerjaan fisik di Jalan Diponegoro Sumenep.
10
Parlemen
JANUARI 2014
www.dprdsumenep.com
Laporan Utama
ROMBONGAN Komisi D DPRD Sumenep didampingi pejabat Dinas Pendidikan saat melihat KBM di salah satu sekolah.
kesehatan. Kami menginginkan 2014 ini semua persoalan yang menjadi PR bisa tuntas,” papar Subaidi. Untuk pendidikan, politisi PPP ini berjanji akan rajin melakukan sidak ke sekolah-sekolah atau bahkan ke kelas-kelas. Sasarannya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kurikulum 2013. ”Intinya, kami menginginkan tidak ada sekolah yang mengalami kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013,” katanya. Selanjutnya, komisi D juga akan memberikan perhatian khusus pada persoalan Dana Anggaran Khusus (Dak) 2014. Dana tersebut memang dari APBN, namun komisi D tetap berkomitmen untuk mengawal. Sejauh ini, anggaran dan petunjuk teknis, termasuk peruntukan Dak 2014 untuk apa belum turun. Meski demikian, komisi D sudah intensif berkomunikasi dengan dinas baik formal maupun non formal mengenai Dak 2014. ”Dari tahun ke tahun Dak ini kan besar. Kami akan senantiasa mengawasal agar bisa tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan di lapangan,” tandasnya. Selain itu, komisi D juga akan memberikan perhatian pada persoalan pembebasan lahan sekolah
www.dprdsumenep.com
yang bermasalah. Untuk anggarannya, kata Subaidi, sudah dianggarkan di APBD, tinggal dilaksanakan saja. Dinas, sambung Subaidi, diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran itu. Minimal pada sekolah yang bersengketa sejak lama, seperti SDN Kolo-Kolo 3 di Kecamatan Arjasa dan Kropo Raas bisa terselesaikan. ”Kami akan meminta dinas proaktif. Sebab, 2012 dan 2013 anggaran yang disiapkan banyak tidak terserap karena tingginya tuntutan pemilik lahan,” bebernya. Kemudian, pada tahun 2014 komisi D bersama dinas juga menargetkan tidak ada sekolah rusak. Sehingga, ke depan lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak lagi disibukkan dengan persoalan fisik. Anggaran APBN, APBD provinsi, termasuk APBD kabupaten harus maksimal dengan memprioritaskan pada sekolah yang rusak berat. Sementara itu, untuk bidang kesehatan, komisi D akan melakukan pengawalan
terhadap program kesehatan gratis. Baik itu di tingkat Puskesmas dan atau di RSUD. ”Pelayanan kesehatan gratis tidak boleh lagi seperti dulu, dimana ditemukan banyak masalah dalam pengurusan. Tahun ini sudah harus bisa sesuai harapan semuanya,” kata Subaidi. Komisi D, sambung politisi dari dapil II ini, akan terus mendorong pihak terkait, dalam hal ini dinkes dan RSUD, untuk bisa melaksanakan program kesehatan gratis sesuai harapan banyak pihak. Untuk itu, para aparatur yang bekerja di lapangan akan terus didorong bisa bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. md
JANUARI 2014
Parlemen
11
Wawancara penegakan hukum.
Sekkab Sumenep
Hadi Sutarto
Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
RPJMD
Jadi Pedoman Pembangunan
P
embangunan tentu tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai pedoman arah pembangunan. RPJMD itu merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumenep yang berpedoman pada RPJPD Nasional dan Provinsi. Kemana arah pembangunan Kabupaten Sumenep dan bagaimana fokus pembangunan dalam tiap tahun anggaran sebagai implementasi dari RPJMD
12
Parlemen
JANUARI 2014
itu? Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Sekkab Sumenep Hadi Sutarto. Bagaimana arah pembangunan Sumenep ke depan Pak? Pembangunan Kabupaten Sumenep yaitu mengacu pada dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan tiap tahunnya, RPJMD itu telah diturunkan dalam bentuk RKPD. Dalam Pembahasan APBD 2014 juga dituangkan bahwa belanja daerah SKPD wajib mengacu pada Perda RTRW
dan dokumen perencanaan pembangunanseperti Musrembang, RKPD, dan hasil reses DPRD. Enam hal yang menjadi prioritas dan sasaran Pemerintah Kabupaten 2014, yakni pengembangan UMKM dan sistem ekonomi kerakyatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan wilayah dan masyarakat Kepulauan, pengembangan sistem pendidikan dan kwalitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat. Lalu yang terakhir adalah pemerintahan yang profesional dan konsisten
Untuk 2014, fokusnya ke bidang apa? Mengacu pada dokumen perencaan itu fokus pembangunan Kabupaten Sumenep selama dua tahun terakhir, 2013 dan 2014 pada peningkatan infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena infrastruktur mempunyai keterkaitan dengan sektor yang lainnya. Dengan sarana dan prasaa infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan ekonomi dan akses masyrakat sekaligus akses masyarakat termasuk bentuk kegiatan yang lainnya diharapkan bisa terakomudasi. Dan perlu diketahui, harapannya dengan adanya infratsrutur yang baik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mampu dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, 2014 ini, Pemkab kembali memprioritaskan peningkatan bidang infrastruktur. Dari sisi anggaran berarti infrastruktur juga besar? Dari sisi anggaran untuk peningkatan infrastruktur yang melekar di Dinas Bina Marga saja kurang lebih Rp. 100 Miliar. Target kita, pembangunan jalan diwilayah Kabupaten Sumenep di 2014 pada umumnya harus ber-hotmix karena pagu AMP kurang lebih mencapai Rp 40 Miliar. Seberapa besar perbandingan daratan dan kepulauan untuk infrastruktur? Masih tertinggalnya pembangunan wilayah Kepulauan dibanding daratan memang sudah menjadi prioritas di dalam dokumen perencanaan. Namun, perbandingan itu secara proporsional. Dengan anggaran secara proporsional, maka antara daratan dan kepulauan tidak
www.dprdsumenep.com
Wawancara
ada disparitas yang sangat tajam. Perlu ditegaskan bahwa anggaran untuk Pembangunan diwilayah Kepulauan itu tidak hanya didukung untuk infrastruktur, namun bidang yang lain diantaranya ekonomi dan pelayanan kesehatan termasuk transportasi. Disamping itu, bentuk Pembangunan diwilayah Kepulauan yaitu adanya kelembagaan pelayanan air bersih dan kelistrikan termasuk peningkatan pengelolaan potensi SDA serta menjamin kelestarian lingkungan. Lalu bagaimana dengan bidang yang lain, misalnya kesehatan? Pelayanan kesehatan adalah hal dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Dan komitmen kepemerintahan Supermantap yaitu agar pelayanan kesehatan menjadi gratis. Wujudnya di tahun 2014 ini, telah dianggarkan dana sebesar Rp. 17, 5 miliar dalam rangka merealisasikan program pelayanan kesehatan
www.dprdsumenep.com
tersebut. Artinya, dengan anggaran miliaran itu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit khususnya kelas 3 digratiskan. Tidak ada alasan lagi untuk memungut biaya kepada pasien untuk pembelian obat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa obat-obatan di Puskemas yang gratis adalah sesuai dengan standartnya. Namun apabila kwalitasnya lebih dari standart itu maish ditangani pasien. Dari sisi ekonomi, seperti apa upaya pemkab meningkatkan perekonomian rakyat? Sesuai dengan dokumen perencanaan, yang pertama lebih kita arahkan pada pengembangan UMKM dan sistem ekonomi kerakyatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pemberdayaan UKM berbasis kepemilikan aset produksi, pemberdataan buruh tani dan buruh industri kecil, pengembangan pertanian berbasis berorientasi
agribisnis dan ketahanan pangan serta menjaga ketersediaan pupuk bagi petani, dan pengembangan diversifikasi usaha dan produksi UKM dan koperasi. Disamping itu, dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan itu, langkah yang dilakukan Pemerintah daerah melalui program pengembangan website untuk promosi produk industri kecil dan pengembangan program corporate social responsibility (CSR) dari kalangan dunia usaha pasca pembangunan jembatan Suramadu. Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir, Kabupaten Sumenep cenderung meningkat. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur 2011 mencapai 6, 2 persen, 2012 6, 3 persen, dan 2013 sebesar 6, 5 persen. Sedangkan 2014 ini, tetap 6, 5 persen.
Tapi, bagaimana dengan kemiskinan dan pengangguran di Sumenep yang masih tinggi Pak? Hasil evaluasi Pemkab, setiap tahunnya kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan. Contohnya mengacu pada data BPS Sumenep, angka kemiskinan di Sumenep di 2011 turun hingga 6 ribu lebih dari 145 ribu jiwa menjadi 139 ribu jiwa. Ke depan, perlu adanya sinergitas dari beberapa SKPD dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat dam pengentasan kemiskinan. Program SKPD harus saling mendung dan tidak ada yang tumpang tindih. Misalnya, dalam hal pengentasan kemiskinan kita kita lakukan identifikasi salah satunya adalah karena kurangnya akses permodalan. SKPD yang memilki akses permodalan dintervensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, setelah akses permodalaan itu dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah hasil produksi masyarakat yang bersangkutan difasilitrasi pemasarannya. *wr.md
JANUARI 2014
Parlemen
13
Respon
Infrastruktur Perlu Dikawal
K
AUKUS Mahasiswa Sumekar (KMS) S u m e n e p mengapresiasi perhatian pemkab terhadap peningkatan infrastruktur di daerahnya. Namun, KMS tetap meminta program infrastruktur itu harus dibarengi dengan pengawalan yang ketat agar anggaran yang mencapai miliaran rupiah untuk fisik itu tidak siasia. ”Tahun ini, pemkab fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, anggaran Rp 100 miliar untuk fisik khususnya di Bina Marga itu tetap perlu dikawal agar lebih maksimal,” kata Kordinator KMS, Ahmad Zainullah. Menurut Zainullah, rendahnya kualitas proyek di 2013 lalu itu tidak perlu terulang kembali. Instransi terkait harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengerjaan proyek. Bahkan, perlu menindak tegas rekanan yang dianggap asal-asalan mengerjakan proyek. ”Saya berharap proyek jalan di tahun ini lebih bagus. Tidak seperti tahun lalu yang hanya seumur jagung, tidak sampai satu tahun rusak,” tandas Zainullah. *wr.md
A
Parlemen
P
EMKAB Sumenep dinilai perlu memprioritaskan penanganan problem kesejahteraan masyarakat. Maklum, sampai saat ini banyak Warga Sumenep yang masih dinilai kurang sejahtera, bahkan berada di garis kemiskinan. Sementara, upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan kurang optimal yang dibuktikan penurunannya setiap tahunnya tidak signifikan. Di sisi lain, angka pengangguran di Sumenep cukup besar. Setiap tahunnya, ribuan sarjana atau lulusan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri asal Sumenep yang belum mendapat pekerjaan yang jelas. ”Pendidikan SDM Sumenep sudah lumayan bagus dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi. Namun, justru semakin Banyak sarjana di Sumenep yang sebenarnya menambah
daftar angka pengangguran,” ungkap tokoh pemuda Sumenep, Syafrudin Budiman. Alumni Fakultas Ilmu Sosial Politik Wijaya Kusuma Surabaya ini menegaskan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah, misalnya menciptakan SDM kreatif dan terampil. Dengan SDM yang kreatif dan terampil itu, maka angka penggaguran dapat ditekan dengan memperluas lapangan kerja. ”Ujungnya angka Kemiskinan itu bisa diminimalisir,” ucapnya. *wr.md
Perlu Susun Renstra Pendidikan
RAH pengembangan pendidikan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumenep dinilai belum optimal. Hal ini karena pemerintah daerah belum memiliki renstra atau perencanaan yang jelas mengenai arah pengembangan pendidikan. Akibatnya, pembangunan pendidikan di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini berjalan ditempat walaupun anggaran untuk bidang pendidikan cukup besar. Pengamat pendidikan, Ahmad Suhaidi menyatakan, pemerintah daerah perlu menggodok dan melakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai unsur untuk menentukan renstra pendidikan. ”Rentra tersebut
14
Banyak Sarjana Menganggur
JANUARI 2014
merupakan ruh dari pembangunan pendidikan, tanpa perencanaan yang jelas mustahil pembangunan di sektor pendidikan akan maksimal,” ungkap Dosen TKIP PGRI Sumenep ini. Suhaidi menyatakan, anggaran yang
dialokasikan di APBD untuk sektro pendidikan cukup besar. Bahkan, pemerintah telah menggalakkan gerakan pembangunan fisik berupa pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan. Namun, anggaran tersebut terkesan hanya dihambur-hamburkan karena tidak ada arah yang jelas mengenai program tersebut. ”Ke depan, perlu duduk bersama antara eksekutif, legislatif dengan melibatkan unsur terkait termasuk Dewan Pendidikan untuk menentukan renstra pendidikan kita. Buat rentra pendidikan sesuai harapan masyarakat Sumenep plus tantangannya,” ujar anggota Dewan Pendidikan Sumenep ini. *wr.md
www.dprdsumenep.com
Fokus
Baleg Dikejar
27 Raperda
BALEG DPRD Sumenep saat membahas materi Prolegda 2014
S
EPERTI biasa, Ahmad Mawardi, anggota DPRD Sumenep dari PKB, terlihat tenang. Senyum mengembang dari bibirnya. Langkah kakinya seperti tanpa beban. Begitu masuk di ruang kerja badan legislasi (baleg), politisi asal Kecamatan Batu Putih itu langsung melempar senyum. Rekan-rekannya sesama politisi yang juga anggota baleg langsung membalas senyuman Mawardi. Hari itu, bukan tidak ada agenda yang harus dilewati oleh Mawardi. Bahkan, hari itu merupakan momentum penting bagi baleg lantaran harus menuntaskan konsep program legislasi daerah (prolegda) yang baru diterima
www.dprdsumenep.com
dari eksekutif. Namun, seperti biasa, Mawardi tetap tenang, seperti hari-hari sebelumnya dalam kesehariannya di gedung DPRD Sumenep. Dalam memulai rapat baleg itu pun Mawardi tetap tenang dan bersahaja. Memulai rapat dengan gayanya yang khas dan bersahabat, politisi gaek yang dikenal ramah ini tampak tenang membuka rapat. Bahkan, saat itu dia sempat memberikan ilustrasi perihal tugas pokok dan fungsi anggota dewan bidang legislasi. Menurut Mawardi, fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi dewan selain fungsi penganggaran dan pengawasan. Baik fungsi legislasi, penganggaran dan fungsi pengawasan, dalam
pandangan Mawardi tidak boleh timpang. Karena itulah, dalam rapat pihaknya kembali meminta agar anggota baleg bisa lebih fokus dalam membahas prolegda 2014. ”Tahun ini kita sadari sebagai tahun politik. Ada banyak agenda politik yang akan kita lewati tahun ini. Mulai dari pileg hingga pilpres. Dan, tentu saja kita-kita yang masih mencalonkan lagi pasti akan lebih sibuk,” katanya memulai rapat. Namun demikian, Mawardi meminta kepada seluruh anggota baleg tetap fokus dan konsisten melaksanakan tugas-tugasnya. Dikatakannya, tugas merampungkan pembahasan prolegda juga tugas mulia. Karena itulah, semua anggota dewan, lebih-
lebih yang menjadi anggota baleg harus senantiasa konsisten untuk menuntaskan pembahasan. Karena prolegda bukan hanya tugas baleg, DPRD Sumenep pun menggelar rapat paripurna khusus untuk mengesahkan prolegda. Rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim itu pun digelar Kamis (6/2) lalu. Dari sanalah diketahui tahun ini DPRD Sumenep menetapkan 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun Anggaran 2014. Usai rapat paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep Ahmad Mawardi kepada Parlemen menjelaskan, sebelumnya baleg telah melakukan verifikasi terhadap semua raperda yang masuk, baik usul prakarsa legislatif maupun inisiatif eksekutif. Hasilnya, sebanyak 27 raperda yang diprolegdakan tahun ini. ”Sesuai ketentuan, penetapan prolegda itu menjadi kewenangan DPRD. Untuk itu, diparipurnakan selaku forum tertinggi DPRD,” terang Mawardi. Dia menyebutkan, dari 27 raperda yang ditetapkan sebagai prolegda itu, sebanyak 7 diantaranya merupakan usul prakarsa legislatif. Sedangkan selebihnya, 20 raperda adalah inisiati eksekutif. ”Termasuk
JANUARI 2014
didalamnya (27 Raperda, Red) adalah tiga raperda APBD meliputi APBD awal, perubahan APBD, dan penghitungan APBD,” kata Mawardi. Dijelaskan, untuk raperda usulan dari legislatif, Mawardi mengakui didasarkan pada sejumlah usulan dalam berbagai diskusi. Raperda itu antara lain meliputi raperda pengelolaan zakat; Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa; percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep. Selain itu, raperda tentang penyelenggaraan terminal; raperda pelestarian cagar budaya; raperda kesejahteraan lanjut usia dan raperda pengelolaan pariwisata. ”Sebagai legislatif, kami juga mengajukan usulan raperda. Dimana perlu dijelaskan, usulan raperda ini merupakan ihtiar dari kami untuk membuat produk perda yang dinilai sangat penting,” paparnya. Lebih jauh Mawardi menjelaskan, ada banyak hal yang memang perlu dibuatkan regulasi untuk kepentingan masyarakat. Salah
Parlemen
15
Fokus satunya tentang penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. ”Selama ini masalah kegiatan usaha minyak dan gas bumi berlangsung tanpa perda, cantolannya hanya bersifat umum,” katanya. Untuk itulah, DPRD mengajukan inisiatif pembuatan raperda tentang penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Sumenep. Hal itu dilakukan sematamata agar masyarakat merasakan dampak adanya kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Sehingga pada gilirannya Sumenep tidak hanya menjadi daerah yang wilayahnya menjadi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, tapi sekaligus bisa memberikan manfaat untuk warga sekitar. Begitu juga dengan raperda-raperda inisiatif lainnya. Dalam pandangan Mawardi, pengajuan raperda inisiatif itu didasarkan kepada kebutuhan riil kekinian. Sebut saja misalnya urusan pelestarian cagar budaya. Sejauh ini belum ada regulasi yang memberikan perlindungan khusus pada cagar budaya, apalagi yang berkaitan dengan pelestariannya. ”Kami nantinya ingin agar cagar budaya yang ada di Sumenep bisa dilestarikan. Kalau tanpa perda sulit sekali melestarikannya,” tegas Mawardi. Selanjutnya, setelah semua raperda dimasukkan dalam prolegda, baleg dalam waktu dekat akan menyampaikan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk dijadwal mengenai pembahasannya. Sesuai rencana, pembahasan 27 Raperda itu akan dibagi beberapa kwartal. Mawardi merencanakan, kwartal pertama ditarget menuntaskan delapan raperda. Dalam pembahasan itu, sambung Mawardi, baleg akan mengupayakan
16
Parlemen
pembahasan raperda itu dengan mengutamakan usulan eksekutif, yakni pada kwartal pertama. Sedangkan usul prakarsa legislatif dimungkinkan pada kwartal ke dua atau ketiga. ”Raperda yang berasal dari legistlatif itu tidak perlu ada kajian akademik lagi, sehingga pembahasannya bisa di kwartal ke dua atau ketiga,” imbuhnya. Mawardi juga menjelaskan, salah satu raperda yang perlu mendapat prioritas dalam pembahasan adalah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota atau Kecamatan (RTDRK). Selain tindak lanjut dari Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda RTDRK itu penting sebagai payung hukum guna melindungi lahan produktif akibat alih fungsi lahan. Politisi asal PKB ini mengemukakan, baleg memperkirakan raperda yang diagendakan
JANUARI 2014
pemabahasannya tidak bisa tuntas secara keseluruhan di tahun anggaran 2014. Alasannya, tahun 2014 merupakan tahun politik, sehingga anggota
Kalau raperda APBD jelas tuntas, karena itu memang sudah kewajiban. Mungkin yang tidak tuntas semua hanya pada raperda non APBD. legislatif, terutama yang mencalonkan kembali banyak disibukkan dengan kegiatan, baik urusan parlemen maupun urusan
kampanye pemilu. Meski demikian, Mawardi optimis dari 27 raperda itu minimal 16 raperda bisa tuntas. ”Kalau raperda APBD jelas tuntas, karena itu memang sudah kewajiban. Mungkin yang tidak tuntas semua hanya pada raperda non APBD,” timpalnya. Untuk itulah, pihaknya meminta dukungan masyarakat dari berbagai lapisan agar pembahasan raperda yang sudah menjadi prolegda bisa tepat waktu. Tanpa dukungan masyarakat, kata Mawardi, mustahil pihak legislatif bisa menuntaskan pembahasan dengan tepat waktu dan menghasilkan produk perda yang sangat baik dan berguna. ”Kami tidak bisa bekerja tanpa bantuan dan dukungan masyarakat,” kata Mawardi dengan mimik serius. wr.md
Jamin Perda Sesuai Keinginan
Masyarakat ANGGOTA Baleg DPRD Sumenep Wiwid Harjo Yudanto mengatakan, pihaknya tidak mainmain dalam melakukan pembahasan raperda. Karena itulah, pihaknya berupaya semaksimal mungkin. Sebab, kualitas perda yang dihasilkan berdasarkan pada kualitas saat pembahasan raperda. Untuk itu, Wiwid memastikan bahwa semua proses pembahasan raperda dipastikan butuh waktu relatif lama. ”Bisa saja kami membahasnya langsung setuju saja, tapi bagaimana dengan kualitas perda yang dihasilkan. Sedangkan kami sudah berkomitmen untuk menyusun perda yang berkualitas,” katanya. Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini tidak menampik anggapan bahwa selama ini ada sejumlah perda yang tak bergigi. Tetapi, pihaknya memastikan ke depan
www.dprdsumenep.com
Fokus perda yang dihasilkan dapat diterapkan untuk kepentingan semua pihak. ”Prinsipnya, kami ingin perda yang disusun betul-betul bisa diterapkan, bukan sekedar menjadi regulasi tapi ompong,” tegasnya. Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPRD Sumenep M. Husin kepada Parlemen memaparkan, pihaknya dalam melakukan penyusunan perda mendasarkan pada sejumlah pertimbangan. Selain pertimbangan yuridis yang berkaitan, juga berdasarkan pertimbangan aspek kebutuhan masyarakat. Untuk itulah, kata politisi PKNU ini, lembaganya betul-betul berupaya untuk memaksimalkan pembahasan pada setiap raperda yang menjadi agenda prolegda. Memaksimalkan pembahasan itu meliputi bagaimana materi perda disusun, diskusi tentang materi hingga upaya yang harus dilakukan. ”Dengan bahasa lain, penyusunan perda itu memang betul-betul dibuat maksimal. Materinya bagaimana, diskusi soal materinya maksimal apa tidak dan apa saja yang harus dilakukan agar perda yang dihasilkan bisa maksimal itu,” katanya saat ditemui Parlemen di ruang kerja fraksi PKNU. Dengan pembahasan raperda yang berlangsung maksimal, Husin yakin perda yang dihasilkan akan berkualitas dan sesuai harapan masyarakat. ”Kami jamin perda yang nantinya disahkan itu memang dibutuhkan masyarakat. Sebab, kami menyusun raperda dan membahasnya dengan penuh perencanaan dan ketelitian,” kata
www.dprdsumenep.com
JANUARI 2014
Parlemen
17
Legislator
badrul aini
Anggota Komisi a DPRD Sumenep Identitas Nama Lengkap Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pendidikan Terakhir Istri Anak
: Badrul Aini : Sumenep, 27 Agustus 1977 : Arjasa Pulau Kangean : Strata Satu (S1) Keperawatan : Titin Herliana : Aina Al-Mardiyah, Aina Izzatun Naila, Usama Al-Fatih, dan Aina Zhian Nayyara
Pengalaman Organisasi 1. Pembina Yayasan Badrul Aini Foundation (BAF) 2. Pembina Asosiasi Nelayan Sapeken Indonesia (ANSI) Riwayat Pekerjaan 1. Perawat Di Puskesmas Arjasa Pulau Kangean 2. Anggota DPRD Sumenep
18
Parlemen
JANUARI 2014
www.dprdsumenep.com
Legislator
Inginkan Percepatan
Pembangunan Kepulauan
S
EORANG perawat pada umumnya enggan terjun ke dunia politik. Namun, Badrul Aini justru melepas profesinya itu dengan bergabung ke partai politik. Tujuannya untuk mengabdi dan memberi banyak manfaat pada masyarakat yang lebih luas, terutama di kepulauan Sumenep. Dalam pandangan Badrul, sejauh ini, kepulauan dipandang sebelah mata. Pembangunannya jauh tertinggal dibanding wilayah daratan. Tidak hanya kondisi infrastruktur, akses transportasi, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan dan hak-hak dasar lainnya bagi masyarakat kepulauan sangat tidak memadahi. Sebagai sosok yang lahir dan dibesarkan di kepulauan, Badrul Aini mengetahui secara persis mengenai tidak imbangnya pembangunan antara daratan dan kepulauan. Kebijakan pemerintah selama ini masih kurang pro terhadap wilayah kepulauan. Masyarakat kepulauan menjadi kelompok yang kurang diuntungkan, padahal potensi alamnya tidak kalah dengan wilayah daratan. Untuk itulah, Badrul mempunyai obsesi mewujudkan kepulauan sebagai daerah yang maju dan mandiri. Untuk mewujudkan obsesinya itu tentu tidak bisa ditempuh jika masih tetap menekuni profesinya sebagai seorang tenaga kesehatan di kepulauan. Bagi Badrul, untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik akan sulit tercapai jika berada diluar sistem. �Saya berpikir perlu masuk ke dalam
www.dprdsumenep.com
sistem untuk merubah kepulauan pada kondisi yang lebih baik,� katanya semangat. Salah satu ikhtiarnya untuk masuk ke dalam sistem itu Badrul menilai perlu bergabung ke partai politik agar kepulauan memiliki wakil di DPRD Kabupaten Sumenep. Sebagai salah satu unsur dari pemerintah, legislatif mempunyai power untuk merubaah sistem yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Dengan kewenangannya itu, Badrul berkomitmen untuk merubah kebijakan yang kurang berpihak terhadap kepulauan. Singkat cerita, pada Pemilu 2009 lalu, Badrul mencalonkan diri melalui Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Ia ditakdirkan duduk di kursi legislatif pada periode 2009-2014. Pada periode ini sebenarnya adalah periode kedua yang diamanatkan rakyat kepulauan terhadap Badrul. Pada periode sebelumnya 2004-2009 juga duduk dikursi DPRD Sumenep melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walaupun tidak tuntas hingga akhir periode. Kini, pada periode 2009-2014, Badrul bergabung di Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Selain aktif di parlemen, Badrul juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PBB. Sedangkan pada alat kelengkapan dewan lainnya, pembina Yayasan Badrul Aini Foundtion (BAF) ini juga dipercaya oleh fraksinya menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) Di Komisi dan Banggar itulah, Badrul bertekad untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan serta hak
warga kepulauan yang diamanatkan kepadanya. Banyak hal yang dilakukan di gedung parlemen demi kepentingan masyarakat kepulauan. �Tentu saya tidak bisa berjuang sendiri, perlu komitmen bersama, terutama kawan-kawan DPRD dari dapil kepulauan demi perubahan daerah kepulauan ke arah yang lebih baik,� tandasnya. Di gedung parlemen, Badrul dikenal sebagai sosok anggota DPRD yang tergolong muda. Bahkan, pada periode 2004-2009 lalu, di masa pertama duduk di kursi legislatif merupakan sosok anggota DPRD termuda dari 45 anggota dewan lainnya saat itu. Usianya saat itu baru 22 tahun: usia yang relatif sangat muda saat itu. Namun, meski tergolong muda, anggota DPRD yang satu ini mempunyai pengalaman yang cukup luas. Profesinya sebagai tenaga kesehatan di kepulauan yang dijalani beberapa tahun membuatnya banyak berhadapan dengan banyak orang, sehingga menjadi bekal baginya di kursi parlemen. Ia tahu betul mengenai persoalan di kepulauan, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di kursi parlemen, budgeting, controling, dan legislasi tidak perlu diragukan kembali. Disisi lain, Badrul merupakan sosok anggota legislatif yang cukup disegani terutama dikalangan birokrasi. Ia cukup vokal dan kritis dalam menyikapi persoalanpersoalan yang berkaitan dengan program atau kegiatan terutama di
JANUARI 2014
Parlemen
19
Legislator Legislator
Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
SKPD yang menjadi mitra kerjanya, apalagi jika menyangkut wilayah kepulauan.
Kawal Pembangunan Kepulauan
Dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditegaskan mengenai pentingnya percepatan pembangunan kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan daratan. Dalam pandangan Badrul, amanat tersebut diniai masih jauh dari kenyataan. Setidaknya, kondisi tersebut bisa dilihat dengan adanya keluhan masyarakat kepulauan mengenai kondisi infrastruktur baik jalan, jembatan, tangkis laut, dan dermaga serta fasilitas fisik lainnya termasuk transportasi. Sejauh ini, masih banyak pulaupulau yang belum dibangun dermaga, padahal sarana tersebut sangat penting sebagai pendukung mobilitas warga kepulauan. Dan kalaupun ada,
20
Parlemen
JANUARI 2014
pada umumnya dermaga di kepulauan masih kurang memadahi. Sebab, hanya bisa dimanfaatkan ketika air laut dalam kondisi pasang. Sedangkan, ketika air laut surut, warga harus turun ke laut dengan setengah telanjang ketika hendak naik ke perahu atau kapal. Sebagai wakil rakyat yang berasal dari dapil kepulauan, Badrul selalu prihatin dengan sejumlah persoalan yang dialami warga kepulauan. Dia menilai masyarakat kepulauan belum diperlakukan secara adil. Tidak heran, jika warga kepulauan menginginkan daerahnya menjadi otonom dengan terbentuknya kabupaten kepulauan. Menurutnya, keinginan warga kepulauan untuk menjadi daerah yang otonom dari Kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih mengemuka tidak lepas dari adanya rasa ketidak adilan. Masyarakat kepulauan merasa jika didiskriminasikan dibanding daratan. �Intinya adalah keadilan bagi kepulauan. Kalau hak-hak dasarnya itu terpenuhi dengan dan kebutuhan akan pelayanan dapat terpenuhi
dengan bagus, saya yakin keinginan untuk menjadi kabupaten sendiri tidak akan ada,� ujar Badrul. Badrul menambahkan, selaras dengan wacana Madura menjadi provinsi, maka ke depan diperlukan adanya kabupaten baru di Pulau Garam. Dan, dari empat kabupaten di Pulau Madura, Sumenep adalah daerah yang paling layak dipecah menjad dua, yakni Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Kepulauan. �Dari sisi geografis kepulauan layak jadi kabupaten tersendiri. Apalagi, SDM-nya sudah cukup siap karena sebenarnya banyak putera-putera daerah asal kepulauan yang tingkat pendidikannya banyak S2 dan S3 yang berkarir di luar daerah. Dan ketika kepulauan mau jadi kabupaten tinggal dipanggil,� tandasnya. Saat ini, masyarakat kepulauan gencar memperjuangkan pemekaran desa, seperti di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sapeken dan Arjasa. Di Kecamatan Sapeken misalnya, Desa Sapeken menjadi tiga Desa, yakni Sapeken, Saur Saebus, dan Sadulang.
www.dprdsumenep.com
Legislator Dalam waktu dekat Sabuntan juga dimekarkan menjadi dua desa dengan Bandar Pelat. Sedangkan di Arjasa, Desa Kolo-Kolo juga dimekarkan menjadi dua desa dengan Desa Aeng Jembu. Selain bertujuan adanya peningkatan dalam pelayanan pemerintah, pemekaran itu bagian dari rentetan persiapan kepulauan menjadi kabupaten. Dia menjelaskan, sesuai ketentuan, untuk menjadi Kabupaten minimal harus memiliki empat Kecamatan. Sedangkan terbentuknya kecamatan harus memiliki syarat minimal memiliki lima desa. ”Siapa tahu dengan adanya keinginan Madura menjadi provinsi, harapan warga kepulauan untuk jadi kabupaten sendiri akan terwujud. Dan jika dibutuhkan terbentuknya kecamatan baru, kita sudah siap dengan bertambahnya desa-desa di kepulauan yang sudah dimekarkan,” kata Badrul.
Gagas Bandara Kepulauan
Kondisi Geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari pulaupulau memerlukan sarana transportasi yang memadahi sebagai akses bagi masyarakat baik antar pulau, ke daratan, bahkan keluar daerah. Sarana transportasi warga kepulauan hanya mengandalkan perahu dan kapal dengan pelayaran reguler, itu pun dinilai tidak memadahi. Transportasi persolan yang kerap kali dikeluhkan masyarakat kepulauan. Cuaca ekstrim yang kerap kali terjadi di perairan Sumenep membuat aktivitas pelayaran ke kepulauan menjadi lumpuh. Buntutnya, penumpang terlantar di Pelabuhan Kalianget kerap kali mewarnai aktivitas
www.dprdsumenep.com
pelayaran ketika cuaca buruk. Dan harga sembako dan BBM mahal karena tidak adanya pengiriman menjadi pelengkap penderitaan masyarakat kepulauan di musim angin. Disisi lain, tidak sedikit warga kepulauan yang meninggal di tengah laut. Bukan karena tenggelam dihantam ombak saat melaut, namun karena jauhnya pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit di kepulauan. Tidak jarang berita yang mengabarkan pasien atau ibu yang hendak melakukan persalinan meninggal di tengah laut, saat perjalanan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. ”Selain karena pusat pelayanan kesehatan di kepulauan tidak memadahi, sarana transportasi yang ada memang sangat terbatas,” ungkap Badrul. Menurut Badrul, keluhan masyarakat Kepulauan mengenai transportasi laut itu tidak cukup diatasi hanya dengan menyediakan kapal dengan tahan ombak. Sebesar apapun kapal yang disiapkan, masih banyak bergantung pada kondisi cuaca, apalagi pelayarannya tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat. Ke depan, pemerintah harus berfikir untuk menyediakan sarana transportasi udara bagi masyarakat kepulauan. Dengan modal terbangunnya Bandara Trunojoyo Sumenep, perlu adanya pengembangan lagi dengan membangun lagi bandara di kepulauan. ”Jika di Pulau Bawean Gresik bisa ada bandara, kenapa di kepulauan khususnya Kangean yang daerahnya lebih luas tidak bisa? Minimal lapter untuk penerbangan perintis baik dengan dikelola pemerintah maupun diswastakan,”
kata Badrul meyakinkan. Di Pulau Kangean sendiri, lanjut Badrul terdapat eks Lapter peninggalan Jepang, tepatnya di areal perhutani di perbatasan Desa Kalingayar dan Gelaman di Kecamatan Arjasa. Jika pemerintah memanfaatkan bekas lapter peninggalan Jepang itu, maka pembangunannya tidak membutuhkan dana terlalu besar karena landasannya sudah padat. Saat ini, Badrul mengaku melakukan komunikasi dengan sejumlah operator penerbangan pesawat udara mengenai kemungkinan adanya bandara di kepulauan. Tarif transportasi udara ke kepulauan itu dinilai ekonomis, bahkan bisa saja akan lebih murah dibanding transportasi laut. ”Katakanlah tarif pesawat dari Sumenep ke Kengean itu Rp 600 ribu dengan menempuh perjalanan tidak sampai satu hari ke kampung halaman. Maka, warga kepulauan akan lebih memilih naik pesawat dari pada harus naik kapal dengan berhari-hari di daratan atau pelabuhan menunggu pelayaran,” terangnya. Badrul yakin dengan adanya transportasi udara di kepulauan tidak hanya dapat menjawab jeritan masyarakat kepulauan soal transportasi. Namun, juga akan mendongkrak ekonomi masyarakat kepulauan. Apalagi, warga kepulauan, khususnya Kangean dan Sapeken, banyak yang menjadi pahlawan devisa dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). ”Ini (transportasi udara ke kepulauan, Red) menjadi salah satu perhatian kami untuk diperjuangkan di masa akan datang agar tangisan masyarakat khsusnya kepulauan mengenai transportasi ini bisa teratasi,” pungkasnya. wr.md
JANUARI 2014
Parlemen
21
Potre
Kepala Bkpp Sumenep
Titik Suryati
Komitmen Tingkatkan Disiplin Pegawai Pemkab
N
AMA Titik Suryarti cukup dikenal khususnya dikalangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Selain menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini merupakan satu-satunya perempuan yang
22
Parlemen
JANUARI 2014
menjabat pimpinan SKPD di lingkungan pemkab. Perempuan yang akrab disapa Titik ini merupakan sosok pekerja keras dan tidak mudah menyerah dengan sejumlah tantangan. Dalam hidupnya Ia mempunyai prinsip, memulai segala hal perbuatan dari diri sendiri, sebelum menyuruh orang lain. Prinsip tersebut senantiasa ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dilingkungan organisasi yang dipimpinnya.
Foto: Asik Abdullah/ Parlemen
Tidak heran, jika di SKPD yang dipimpinannya itu Titik Suryati menjadi sosok pemimpin yang cukup disegani. Selain itu, pemikiran dan wawasannya sangat luas. Banyak ide dan gagasan yang dihasilkan pejabat yang satu ini untuk kemajuan pembangunan Sumenep. Disisi lain, kemampuannya dalam memimpin organisasi kepemerintahan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebelum di BKPP, perempuan yang akrab disapa Titik ini,
www.dprdsumenep.com
Potre menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Sumenep. Bahkan, sebelum menjadi bagian dari aparatur negara di Sumenep, Ia aktif di berbagai organisasi seperti Lembaga Pengembangan dan Bantuan Hukum (LPBH) Kosgoro, termasuk organisasi ekstra dan intra kampus sewaktu menjadi mahasiswa. ”Sebelum menjadi PNS, saya aktif di Kosgoro dan lembaga bantuan hukum. Saya menjadi PNS tahun 1993 dan waktu itu langsung di Bagian Hukum Pemkab Sumenep,” tutur pejabat kelahiran Sumenep 9 April 1966 itu. Sebagai pimpinan SKPD, tentu tugas dan tanggung jawabnya cukup berat. Namun, hal tersebut dijalaninya dengan ikhlas dan penuh tanggung
jawab. Menurut Titik, selama ini, dirinya mendapat banyak dukungan terutama keluarga, sehingga segala urusan yang menjadi tanggungnya jawabnya tidak terlalu menjadi beban. Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Titik juga tidak pernah mengabaikan tugas pokok dan fungsinya di Intansi yang dipimpin. Tidak jarang, mantan Kabag Hukum Pemkab Sumenep ini rela pulang hingga melebihi jam dinas untuk menyelesaikan tugas di Kantor. ”Saya memang berupaya pekerjaan di kantor diselesaikan di kantor. Tidak dibawa ke rumah. Kasihan keluarga dan anak-anak kalau di rumah masih sibuk dengan urusan kantor, sebab seharian sudah ditinggal,” ungkapnya. Ia mengakui banyak problem yang
dihadapi Pemkab Sumenep terutama mengenai rendahnya pelayanan dan kedisiplinan PNS. Persoalan PNS bolos di kepulauan dan banyanya PNS yang terjaring razia satpol PP karena keluyuran saat jam dinas menjadi bukti bahwa rendahnya kedisiplinan PNS. Sebagai Kepala BKPP, persoalan tersebut tentu menjadi salah satu urusan intansinya.BKPP sendiri telah melakukan langkah-langka dalam rangka meningkatkan kedisplinan PNS tersebut. Selain tindakan tegas terhadap PNS nakal, BKPP menggagas adanya absensi dengan sistem finger print secara online ke BKPP.
Saya memang berupaya pekerjaan di kantor diselesaikan di kantor. Tidak dibawa ke rumah. Kasihan keluarga dan anak-anak kalau di rumah masih sibuk dengan urusan kantor, sebab seharian sudah ditinggal. Dengan sistem absensi tersebut kedisplinan PNS akan terpantau tiap hari karena absensi menggunakan sistem sidik jari. Titik yakin kedepan tidak akan ada cerita PNS termasuk diwilayah Kepulauan bolos karena dengan sistem finger print itu kemungkinan adanya rekayasa absensi sangat sulit. ”Beda dengan absen manual yang absennya bisa dirapel tiap bulan atau diisi oleh orang lain,” ucapnya. Titik menyatakan, tahun ini memang tidak ada anggaran untuk pengadaan peralatan absensi dengan sistem finger print. Namun, per 1 Februari 2014 lalu, BKPP sudah memulai menggunakan sistem finger print dan di tahun ini juga akan diterapkan di beberapa SKPD sebagai sample melalui dana non budgeter. ”Di Tahun 2015, semua SKPD wajib menggunakan sistem finger print. Dan Ini bagian dari upaya kami meningkatkan kedisiplinan PNS,” pungkasnya. *wr.md
www.dprdsumenep.com
JANUARI 2014
Parlemen
23
Sumenep dalam angka
B
OLEH percaya, boleh tidak. Ternyata, sampai saat ini masih ada pegawai di lingkungan Pemkab Sumenep yang masih berstatus lulusan SD. Meski umumnya di antara kita barangkali seperti tidak percaya, namun realitasnya memang demikian. Setidaknya hal itu diketahui dari data BPS 2012, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sumenep yang berstatus lulusan SD jumlahnya mencapai 342 orang. Rinciannya, berjenis kelamin perempuan 328 orang dan lakilaki sebanyak 14 orang. Jumlah PNS berijasah SD ini bahkan jauh lebih banyak dibandingkan PNS berijasah Strata 2. Mengacu kepada data BPS 2012, jumlah PNS dengan ijasah Strata 2 hanya mencapai 303. Rinciannya, untuk perempuan sebanyak 270 orang dan laki-laki sebanyak 33 orang. Tentu saja, ini pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua, terutama Pemkab Sumenep, untuk bisa meningkatkan kapasitas pegawainya. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan PNS berijasah SD dalam waktu dekat, tapi setidaknya dengan mengimbangi jumlah mereka menjadi, misalnya, lebih banyak lulusan Strata 2 dibandingkan SD. Anda semua setuju bukan? Selamat berpikir. md
24
Parlemen
JANUARI 2014
Sumber: BPS Sumenep, 2012
www.dprdsumenep.com
Dinamika
Kawal Program Kesehatan Gratis
K
OMISI D DPRD Sumenep berkomitmen mengawal program pelayanan kesehatan gratis. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan, yang sebelumnya masih banyak keluhan terutama mengenai biaya. Padahal, program pelayanan kesehatan gratis itu merupakan bagian dari program yang dicangkan Bupati. ”Kami mendukung dengan program itu. Karena pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” kata anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dulsiam. Dulsiam mengatakan, pada pembahasan APBD 2014 lalu sudah ada kesepakatan antara ekisekutif dan legislatif untuk mengalokasikan anggaran pembelian obat dalam rangka program pelayanan kesehatan gratis. Anggaran untuk pembelian obat itu meningkat dratis dari Rp 3,5 miliar
menjadi Rp 17, 5 milliar di APBD 2014. Komitmennya, lanjut Dulsiam, dengan anggaran yang besar itu pelayanan kesehatan di RSUD, khususnya untuk kelas III dan puskesmas tidak dipungut biaya. Penarikan biaya dengan dalih pembelian obat yang biasa dipraktikkan Puskesmas dan RSUD sebelumnya, diharapkan tidak ada kembali di tahun 2014. ”Intinya harus gratis. Jangan sepersenpun warga miskin yang berobat di rumah sakit dan Puskesmas itu dikenai biay dalam bentuk apapun,” ujar Dulsiam. Dalam waktu dekat, komisi D akan duduk bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) guna mengklarifikasi mengenai persiapannya dalam merealisasikan program tersebut. Dulsiam tidak ingin, anggaran miliaran rupiah itu sia-sia,
karena merupakan uang rakyat yang harus diperuntukkan untuk rakyat. ”Yang terpenting lagi sosialisasinya. Masyarakat sampai saat ini belum banyak mengetahui kapan program kesehatan gratis itu direalisasikan,” tandasnya. Kepala Dinkes Sumenep Riska Anugera Rahadi menyatakan, intansinya sudah mempersiapkan program pelayanan kesehatan gratis tersebut. Mulai awal Januari 2014, sudah diterapkan program tersebut baik di Puskesmas maupun di RSUD. ”Sudah dimulai. Saat ini, semua Puskesmas baik daratan dan Kepulauan termasuk rumah sakit di Kelas III itu sudah menerapkan sistem kesehatan gratis,” terangnya. *wr.md
Rekomendasi Penghentian Pembangunan Perumahan
K
OMISI C DPRD S u m e n e p merekomendasikan penghentian k e g i a t a n pengembang yang tetap membangun perumahan di zona terlarang yang ada di Kecamatan Kota dan Batuan. Rekomendasi komisi yang membidangi urusan pembangunan itu menyusul rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pelayanan Perijinan terpadu (BPPT) dan Camat terkait, Selasa (28/01) lalu. Ketua Komisi C DPRD Sumenep A Fajar Hari Ponto mengungkapkan, berdasarkan hasil RDP dengan instansi terkait, pengembangan kawasan perumahan di Desa Kolor dan Geddungan, Kecamatan Batuan itu ilegal. Pengembang tidak mengantongi ijin terlebih dahulu dari BPPT, melainkan hanya Camat. ”Sesuai
www.dprdsumenep.com
ketentuan, bangunan apapun apalagi perumahan harus ada ijin dulu dari BPPT, bukan minta legalitas Camat,” kata Ponto. Disamping tidak mengantongi ijin, lokasi kegiatan pengembangan perumahan itu berada di kawasan terlarang. Sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan yang digunakan untuk pengembangan perumahan merupakan kawasan hijau. Dengan demikian, untuk alasan apapun, lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali pertanian. ”Berdasarkan hasil rapat, bangunan perumahan itu tidak resmi. Bahkan, pembangunannya melanggar aturan dan Perda RTRW. Untuk itulah, kami rekomendasikan ke BPPT agar pembangunannya dihentikan,” tegasnya. Politisi asal Partai Golkar ini menegaskan, BPPT segera menindak
lanjuti rekomendasi komisi C. Apabila pengembang tetap ngotot melanjutkan pekerjaannya, maka Instansi teknis perlu memberikan sanksi yang lebih berat. ”Eksekusinya tinggal intansi tekhnis, sebab rekomendasi sudah kami sampaikan. Hal ini agar menjadi acuan bagi pengembang yang lain, sehingga tidak serta merta membangun sebelum ada ijin,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPPT Sumenep Herman Purnomo menyatakan, siap menindak lanjuti rekomendasi komisi C karena merupakan hasil rapat bersama. Dalam waktu dekat, BPPT berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghentikan paksa kegiatan pengembang tersebut. ”Namun, sebelum melakukan tindakan yang lebih tegas, BPPT perlu berkordinasi dengan tim dari berbagai unsur seperti Dinas PU Cipta Karya dan Bappeda,” pungkas Herman. *wr.md
JANUARI 2014
Parlemen
25
Dinamika
K
Desak Pengembalian Kelebihan Uang Muka Pasar
OMISI B DPRD Sumenep menyesalkan belum selesainya pengembalian sisa kelebihan uang muka proyek pembangunan Pasar Anom Baru tahap pertama tahun anggaran 2011. Komisi yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan itu meminta pihak terkait agar segera mendesak PT Surya Bayu Sejahtera selaku kontraktor melunasi sisa pengembalian uang muka pasar. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi REF kepada Parlemen. Menurutnya, sampai saat ini PT SBS selaku pelaksana proyek baru mengembalikan kelebihan uang muka sebesar Rp 500 juta dari total Rp 800 juta lebih yang seharusnya dikembalikan. Sedangkan sisanya, sekitar Rp 300 juta, sampai saat ini belum terbayarkan. ”Mestinya akhir tahun anggaran 2013 lalu pengembalian uang muka proyek
pasar itu sudah masuk keseluruhan, sehingga kita tahu persis berapa total sisa anggaran (Silpa) di tahun 2013,” kata Bambang. Menurut Bambang, uang sebesar Rp 300 juta yang belum dikembalikan itu sangat besar dan bermanfaat apabila dialokasikan pada program kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. ”Kalau itu dialokasikan untuk program yang lain, tentu sangat bermanfaat,” tutur politisi PDIP itu. Untuk itulah, pihaknya meminta instansi terkait lebih tegas lagi dalam menagih sisa kelebihan uang muka proyek pembangunan pasar itu. Sebelum pelaksanaan proyek dilanjutkan, sisa pengembalian kelebihan uang muka itu sudah harus masuk ke kas daerah.
”Dalam waktu dekat, pasar itu akan dibangun kembali, sehingga pengembalian uang yang belum lunas itu harus masuk. Apalagi dalam waktu dekat, akan memasuki perhitungan anggaran 2013,” tandasnya. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Carto mengakui jika PT SBS belum melunasi kelebihan uang muka proyek Pasar Anom. Namun, pimpinan PT SBS berkomitmen mengembalikan kelebihan uang muka tersebut kepada pemkab dengan cara mencicil. ”Kami juga berharap sisa kelebihan uang muka itu segera terlunasi karena merupakan dana APBD,” ujar mantan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep ini. *wr. md
Sesalkan Mandegnya Penanganan Kasus Dugaan Korupsi
B
ANYAKNYA tunggakan kasus dugaan korupsi yang tidak tuntas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mendapat sorotan kalangan legislatif. Sekretaris Komisi D PRD Sumenep Moh. Readi misalnya, menyesalkan penanganan kasus dugaan korupsi yang berjalan di tempat itu. Readi menilai, penegakan hukum khususnya kasus dugaan korupdi di Bumi Sumekar masih lemah. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, namun juga melahirkan koruptor-koruptor baru. ”Penegak hukum perlu lebih tegas dan serius dalam mengusut korupsi sehingga tidak terkesan memproduksi koruptorkoruptor baru,” katanya. Politisi asal PKS ini menyatakan, belum tuntasnya kasus dugaan korupsi di Sumenep itu ditengarai karena kurangnya keberanian jajaran di Kejari dalam mengungkap kasus yang merugikan negara. Akibatnya, banyak kasus dugaan korupsi yang penyidikannya bertahun-tahun tidak tuntas, bahkan terkesan dihentikan. Dia menyebutkan, diantara kasus yang penyidikannya cukup lama itu adalah dugaan korupsi pengadaan dan distribusi raskin 2008 di tujuh kecamatan kepulauan. Hingga saat ini, kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,8 miliar itu sama sekali tidak ada perkembangan. ”Saat ini, perkembangannya seperti apa, tidak pernah diekspose sama sekali, padahal penyidikannya sudah
26
Parlemen
JANUARI 2014
bertahun-tahun dan beberapa kali ganti pimpinan,” ungkap Readi dengan nada kecewa. Selain kasus raskin di tujuh kecamatan kepulauan, kasus dugaan korupsi yang berjalan ditempat yaitu penggelapan dana pugar pada 2012, pengadaan lahan SMAN Batuan dan pelabuhan rakyat (Pelra) di Desa Kalianget dan beberapa kasus lainnya. ”Apanya yang repot dari pengusutan kasus korupsi itu, kan tinggal tetapkan tersangkanya. Jika tidak memenuhi unsur pidana korupsi, terbitkan SP-3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan),” tuturnya. Sementara itu, Kepala Kejari Sumenep Roch Adi Wibowo dalam salah satu kesempatannya menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus dugaan korupsi yang ditangani baik semasa kepemimpinannya ataupun peninggalan pimpinan sebelumnya. ”Pasti kami tangani, namun butuh proses,” tegasnya. Kajari mengemukakan, penanganan kasus dugaan korupsi itu tidak semuda membalikkan telapak tangan. Penyidik harus meminta keterangan saksi-saksi dalam proses mengumpulkan alat bukti terhadap perkara yang ditangani. ”Disisi lain, saksi yang didatangkan terkadang mengaku tidak tahu, sehingga menjadi kendala dalam penanganan kasus korupsi,” tuturnya. *wr.md
www.dprdsumenep.com
Dinamika
Desak DPRD Bentuk Pansus PT Garam
K
OMPENSASI PT Garam terhadap daerah dipertanyakan sejumlah pihak, tidak terkecuali aktivis mahasiswa di Sumenep yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS). Untuk itulah, KMS berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumenep Kamis (23/01) silam, meminta wakil rakyat ikut mengawal mengenai transparansi program kemitraan PT Garam terhadap daerah dan masyarakat sekitar. Aksi yang dilakukan KMS itu merupakan rangkaian aksi sebelumnya yang dilakukan ke kantor PT Garam Kalianget dan Pemkab Sumenep. Mereka menilai keberadaan PT Garam tidak berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sementara pemkab hanya diam dan tidak melakukan pengawalan. ”Sejauh ini, kontribusi PT Garam ke daerah tidak jelas. Kemana CD (Community Devlopment), CSR (Corporate Social Responsibility) dan sebagainya. Yang ada PT Garam hanya melakukan pencemaran lingkungan. Sementara pemkab tidak berdaya dihadapan PT Garam,” tandas Kordinator KMS, Ahmad Zainullah. Melihat kurang seriusnya pengawasan pemkab itu, KMS meminta DPRD Sumenep merapatkan barisan dengan membentuk pansus PT Garam. Selain mendorong pemerintah daerah untuk mempertegas mengenai kompensasi perusahaan megara itu terhadap pembangunan daerah, pansus juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT Garam dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Di samping itu, pansus juga dapat memonitor realisasi program CD, CSR, termasuk program lainnya yang berkaitan dengan kemirtaannya dengan masyarakat. ”Bahkan, pansus juga dinilai perlu melakukan pengawalan terhadap tata niaga garam yang dilakukan PT Garam sendiri. Sejauh ini, PT Garam masih memberi harga garam rakyat dibawah HPP (Harga Pokok Pembelian),” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi menyatakan, komisinya siap mengakomodir tuntutan KMS yang menginginkan kejelasan mengenai kompensasi PT Garam.
www.dprdsumenep.com
Duga Rekondisi Genset, Warga Masalembu Wadul Dewan
S
EJUMLAH perwakilan Himpunan Pelanggan (Hipla) PLTD Masalembu mendatangi Komisi B DPRD Sumenep, Jum’at (24/01) lalu. Mereka mengadukan mengenai bantuan genset dengan kapasitas 450 KVA untuk tenaga penerangan listrik di daerahnya yang diduga rekondisi. Dalam audiensinya di ruangan komisi B perwakilan Hipla itu mengungkapkan, mesin genset senilai Rp 1 miliar untuk PLTD Masalembu itu adalah barang bekas yang diperbaharui. ”Kami menduga mesin yang dibeli untuk PLTD Masalembu adalah barang bekas yang diperbaharui. Indikasinya, selain dicet ulang dan banyak stop kontak karat,” ungkap salah seorang perwakilan HIPLA, Affandi Mangribi, usai audiensi. Afandi mengatakan, Hipla mengetahui mekanik dari Surabaya datang ke Masalembu mengecek mesin tersebut dan mencabut peralatan yang berhubungan dengan generator dan radiator, sehingga sirkulasi mesin kembali lancar. ”Kami meminta mesin yang baru itu tidak dioperasikan sebelum dugaan rekondisi itu selesai,” tandas Affandi menuntut. Lebih lanjut dia juga menyatakan, Hipla tidak mempermasalahkan siapa pun pengelola PLTD, asalkan listrik bisa beroperasi normal.
Pihaknya menolak tudingan bahwa pemerintah desa di Masalembu menghadap surveyor untuk menemui calon pelanggan dalam rangka persiapan PLTD. ”Justru Hipla sebaliknya mempertanyakan tujuan survey itu apakah hanya mencari dukungan atau mensurvey instalasi,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Sumenep Ahmad Fausi mengaku apresiatif dengan kedatangan perwakilan Hipla dan masyarakat Masalembu. Semua laporan dan aspirasi yang disampaikan ke komisinya itu akan ditampung untuk selanjutnya dikonfirmasi ke pihakpihak terkait. ”Pengaduan itu tetap kami tindak lanjuti. Dan pada forum yang sama juga kami telah undang pihak ESDM untuk menjelaskan masalah pengadaan mesin itu,” terang Fausi. Di tempat terpisah, Kasi Kelistrikan ESDM Sumenep Nur Hidayat menolak jika mesin PLTD itu rekondisi, bahkan instansinya siap mempertanggung jawabkan pengadaan mesin listrik itu. ”Saya siap mempertanggung jawabkan, bahkan pabriknya juga siap membuktikan bahwa mesin itu asli. Karena pengadaan mesin PLTD Masalembu ini sejak awal, memang menjadi perhatian kami,” ujarnya. *wr.md
Menurut Bambang, sebelumnya komisi B sudah berupaya memperjuangkan bantuan dana kompensasi bagi masyarakat, khususnya yang terkena dampak kegiatan PT Garam seperti di Desa Pinggir Papas dan Karang Anyar. Hanya saja, ketika memasuki pada perbincangan serius, PT Garam yang diundang dewan justru mangkir dari undangan
dewan. ”Kami B juga telah menyampaikan masalah PT Garam itu pada Kementrian BUMN di Jakarja. Persoalannya, pada saat sudah memasuki babakbabak penting, keseriusan untuk memperjuangkan hal tersebut lantas sebagian mulai loyo terutama dikalangan bawah yang sejak mula mengawal itu,” pungkas Bambang. *wr.md
JANUARI 2014
Parlemen
27
Perspektif
Mengubah Tampilan Wajah Birokrasi Oleh: Abrori *
A
DA apa sesungguhnya dengan birokrasi kita? Mengapa sedemikian banyak kesan negatif tentang birokrasi? Pertanyaanpertanyaan itu begitu mengiang di telinga kita semua. Bukan karena latah dengan produk reformasi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan semua itu. Bahkan, ada kesan birokrasi kita menyeramkan, tentu dalam pengertian masing-masing. Anggapan seperi itu sepertinya banyak diketahui oleh orang banyak. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia. Terutama, yang pernah merasakan suka duka mengurus hal-hal yang berhubungan dengan birokrasi. Citra birokrasi sudah buruk bagi masyarakat Indonesia. Mereka beranggapan kalau birokrasi malah
28
Parlemen
JANUARI 2014
mempersulit urusan mereka. Padahal, esensi birokrasi adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhannya, terutama kebutuhan administratifnya. Seperti kita ketahui, birokrasi berasal dari dua kata yaitu bureau dan kratos. Bureau dalam Bahasa Perancis berarti meja atau kantor sedangkan kratos dalam Bahasa Yunani berarti kekuasaan. Hal ini merujuk pada kegiatan birokrasi dimana ketika mengurus sesuatu dalam birokrasi selalu ada meja sebagai tempat berdiskusi dan bernegoisasi. Menurut Mark Weber, definisi birokrasi adalah organisasi yang besar dan kompleks dengan area yurisdiksi yang besar dan resmi, sistem kewenangan yang tersentralisasi dan hierarkis dan memiliki kemampuan khusus yang mengikuti aturan dan prosedur umum yang sistematis. Berangkat dari definisi ini kita bisa simpulkan kalau birokrasi adalah sebuah lembaga besar dan resmi yang mempunyai kewenangan dan dijalankan melalaui prosedur yang sistematis. Idealnya, birokrasi yang baik adalah birokrasi yang bekerja profesional, impersonal atau mengesampingkan hal-hal pribadi dalam bekerja, berorientasi pada layanan publik, netral secara politik, dan efisien. Dari semua kriteria diatas, jika kita bandingkan dengan keadaan birokrasi di Indonesia, sangat kontras
perbedaannya. Sering sekali kita dengar atau mungkin mengalami sendiri oknum birokrat yang melakukan pungutan liar pada masyarakat, pelayanan publik yang ribet, atau bahkan mungkin politisasi birokrasi. Kita sering melihat di televisi ketika ada inspeksi mendadak kepada sebuah instansi birokrasi, ada saja oknum birokrat yang bolos kerja, mempersulit masalah klien dan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat lainnya. Tidak adanya kontrol menjadi salah satu penyebab bobroknya birokrasi. Belum ada tindakan yang tepat untuk membuat oknum birokrat nakal kapok . inspeksi mendadak memang bisa mengorek kebusukan oknum birokrat tetapi tidak membuat mereka jera akan perbuatannya. Jika atasan mereka sedang tidak ada di tempat, mereka akan mengulangi perbuatannya lagi atau bahkan bersekongkol dengan atasan mereka. Banyak kejadian atasan melindungi bawahan dengan syarat bawahan ini harus memilih sang atasan kembali menjadi pemimpin dalam pemilukada. Ini juga merupakan bentuk politisasi birokrasi yang tentunya menyalahi arti birokrasi. Melihat berbagai disfungsi birokrasi yang terjadi di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya mudah. Jangan mau bersahabat dengan oknum birokrat nakal. Banyak masyarakat yang agar cepat urusannya justru menuruti keinginan oknum birokrat nakal ini dengan cara misalnya memberi uang untuk biaya administratif atau sekadar uang rokok atau dengan mau saja dioper-oper oleh para birokrat nakal ini. Dengan mengikuti kemauan mereka, kita justru membuat penyakit birokrat ini tetap ada dan merusak sendi-sendi birokrasi. Kita harus melawan penyakit ini dengan menjadi orang yang melek hukum dan tahu hak-hak mereka sebagai klien birokrat. (*/Ketua Komisi A)
www.dprdsumenep.com
Perspektif
Menganalisa Peranan Penting Pelabuhan Oleh: Moh. Husin*
I
ndonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di persinggahan rute perdagangan dunia. Sebagai negara kepulauan, peran pelabuhan sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara. Pelabuhan merupakan salah satu rantai perdagangan
www.dprdsumenep.com
yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan, baik itu perdagangan antar pulau maupun internasional. Sebagai titik temu antar transportasi darat dan laut, peranan pelabuhan menjadi sangat vital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, terutama daerah hinterlandnya menjadi tempat perpindahan barang dan manusia dalam jumlah banyak. Sebagai bagian dari sistem transportasi, pelabuhan memegang peranan penting dalam perekonomian. Tak terkecuali pelabuhan yang ada di daerah-daerah seperti di Sumenep. Selain memang memiliki banyak kepulauan, pelabuhan di Sumenep tidak hanya untuk keperluan transportasi laut, tapi menjadi pusat perekonomian warga. Di sini, penting bagi kita berpikir tentang pelabuhan yang dapat merangsang pertumbuhan k e g i a t a n e k o n o m i , perdagangan, dan industri dari wilayah pengaruhnya. Namun, kita harus mengerti jika pelabuhan tidak menciptakan k e g i a t a n t e r s e b u t . Melainkan hanya melayani tumbuh dan berkembangnya k e g i a t a n tersebut.
Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang meningkatkan peran pelabuhan dari hanya sebagai tempat berlabuhnya kapal menjadi pusat kegiatan perekonomian. Secara prinsip hubungan kegiatan pembangunan oleh manusia di laut tidak dapat dipisahkan dengan di pantai bahkan di darat seluruhnya. Pelabuhan menjadi sarana bangkitnya perdagangan antar pulau bahkan perdagangan antar negara, pelabuhan pada suatu daerah akan lebih menggairahkan perputaran roda perekonomian, berbagai jenis usaha akan tumbuh mulai dari skala kecil sampai dengan usaha skala internasional, hargaharga berbagai jenis produk akan lebih terjangkau mulai dari produksi dalam negeri sampai dengan luar negeri. Pelabuhan yang bertaraf internasional akan mengundang investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal yang bermuara pada tumbuhnya perekonomian rakyat, mobilitas manusia dari berbagai penjuru akan hadir dan meninggalkan dana yang banyak. Di sinilah barangkali kita perlu mengerti dan memahami maksud dan tujuan tatanan pelabuhan dimana tatanan kepelabuhanan merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan. Maka, tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak mengembangkan potensi pelabuhan. Tentu tidak hanya sekedar sebagai tempat bersandar, tapi sebagai pusat ekonomi warga. Diperlukan kesungguhan dari tiap – tiap stakeholders yang ada untuk memperbaiki kinerja pelabuhan. Selain itu diperlukan pengukuran yang presisi terhadap tiap strategi yang di terapkan. Agar modal yang besar yang digunakan untuk membangun pelabuhan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. (*/Anggota Komisi C DPRD Sumenep)
JANUARI 2014
Parlemen
29
Perspektif
Mengelola Pasar dengan Hati Oleh: Wiwid Harjo Yudanto*
K
ALAU di antara kita ada yang bertanya tentang tempat paling sepi, pasti kita kompak menjawab: kuburan. Begitu juga ketika kita mendapat pertanyaan, tempat paling ramai, jawaban kita cenderung akan sama: pasar atau terminal. Dua tempat yang sesungguhnya dua entitas berbeda itu seolah mewakili dikotomi keadaan dan kepentingan masing-masing, yakni sepi dan ramai. Tentu tidak menarik jika kita membahas soal yang sepi itu. Tempat yang ramai itu lebih menarik dari sudut pandang pembangunan. Terutama, dalam hal ini pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bahkan, bukan itu saja. Pasar ternyata menjadi tempat pergumulan berbagai kepentingan dari berbagai latar belakang. Dari yang tak lulus SD sampai sarjana, dari anak remaja sampai kaum lansia, dari yang berperangai malaikat sampai ahli maksiat, dari duit receh sampai gepokan, dari meja satu biro sampai hamparan tanah, semuanya merujuk pada pasar. Begitu besar dan berpengaruhnya pasar itu dalam kehidupan kita. Menyadari sebuah pasar dapat menampung begitu banyak kepentingan, maka dinamika sebuah pasar amat ditentukan oleh kebijakan para pengelolanya dan kesinergisan dari para pelaku dagang hingga konsumennya. Seringkali sebuah kebijakan yang secara mendalam dipikirkan oleh para ahlinya tidak menemukan implementasi secara baik di lapangan. Hal ini akan berimbas langsung kepada para pedagang dan juga kepada para konsumen. Padahal, merekalah sebenarnya yang meminta pemerintah untuk membuat mudah urusan jual beli di pasar melalui lidah para anggota dewan perwakilan rakyat. Sadar atau tidak, kita yang berada di
30
Parlemen
JANUARI 2014
lembaga legislatif juga kerap menjadikan pasar sebagai media. Maklum, begitu banyaknya aktivitas kepribadian yang terhubung satu sama lain di dalam pasar. Di lapangan, embrio kebijakan yang rentan perubahan itu diterapkan. Sebuah hasil mufakat tingkat legislator dan eksekutor menemui para penugasnya di atas meja sayur, ikan, daging, sembako, kain dan lain-lain. Walhasil meluncurlah sumpah serapah para pedagang kepada pengelola dan para pengambil kebijakan ketika kebijakan tak matang berhadapan dengan masalah-masalah di lapangan. Seorang kawan kantor melempar sebuah opini tentang solusi yang bisa ditawarkan, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah pengelolaan pasar melalui Badan Usaha Milik Daerah. Meski kebocorank e b o c o r a n keuangan dan masalah masih akan muncul di lapangan, tetapi setidaknya dapat mengurangi kuantitasnya. S e k a l i g u s m e n d e wa s a k a n SDM para p e n g e l o l a pasar yang mau tak mau akan mengadaptasi cara berpikir secara enterpreneurship dibawah rambu kepentingan masyarakat banyak. Para pengelola pasar bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, diawasi Badan Pengawas
dan harus diaudit secara akuntabel. Karena ini menyangkut langsung kebijakan tentang berapa gaji yang bisa pengelola terima dari potensi pendapatan pasar yang ada. Berat memang mengusung tema transparansi dan akuntabilitas di ranah birokrasi. Tetapi sebuah sistem pengelolaan pasar tradisional dalam bentuk sebuah perusahaan mungkin bisa mengajak pelaku birokrasi lebih kreatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi pasar mereka. Tentu, kita semua harus berpikir tentang perlunya mengelola pasar dengan hati, tidak sekedar dengan aturan dan simbol. (*/Anggota Komisi B DPRD Sumenep)
www.dprdsumenep.com
Perspektif
Membingkai Moralitas Guru demi Pendidikan Oleh: Ahmad Salim*
G
URU, suatu profesi yang luar biasa mulia, profesi yang sangat berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Orangorang yang sukses di bidangnya masing-masing tidak mungkin bisa meraih keberhasilan jika tanpa ada guru yang mengajar dan mendidiknya. Melalui gurulah seorang anak mulai diperkenalkan pada huruf dan angka dari tidak bisa membaca jadi bisa membaca dari tidak tahu berhitung jadi bisa menjadi berhitung. Guru seorang yang mampu menginspirasi dan memotivasi muridnya, sehingga mampu berbuat sesuatu yang baik dengan kemampuannya sendiri. Di sinilah pentingnya Guru sebagai sumber keteladanan dan kemampuan dalam menumbuhkan motivasi. Dengan demikian peran seorang guru begitu penting dalam mendukung kemajuan suatu bangsa. Guru sebagai pendidik merupakan gerbang awal dalam membentuk kepribadian siswa. Hal ini mengandung arti bahwa guru memberikan pengaruh yang cukup bermakna bagi terwujudnya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah subhanahu wa Ta’ala serta berakhlak mulia. Guru merupakan orang yang di tangannya terletak masa depan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk dapat membimbing seseorang menjadi orang yang baik terutama pendidikan agama. Dengan pendidikan agama akan membentuk karakter akhlakul karimah bagi siswa sehingga mereka mampu memfilter mana pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Khususnya terhadap para siswa Sekolah Dasar (SD) pendidikan agama sangat penting sebagai benteng sejak dini dari hal-hal yang tidak baik. Terlebih saat ini, realitas menunjukkan bahwa anak-anak usia dini sudah banyak terlibat dengan prilaku tidak baik, seperti
www.dprdsumenep.com
tawuran, prilaku amoral/asusila, narkoba, pornografi dan pornoaksi dan lain-lain. Pelaksanaan pendidikan moral banyak diemban oleh guru agama. Materi yang diberikan bukan hanya menjadikan manusia yang pintar dan trampil, akan tetapi jauh daripada itu adalah untuk menjadikan manusia yang memiliki moral dan akhlakul karimah. Dengan moral dan akhlakul karimah yang dimilikinya akan mampu mengarahkan minatnya untuk terus belajar mencari ilmu. Para ahli pendidik Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik tetapi maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka, dengan kesopanan yang tinggi, rasa fadilah (keutamaan), mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang seluruhnya ikhlas dan jujur. Pada akhirnya tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari tujuan nasional yang menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, seimbang kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam Al-Qur’an sudah terang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Sang Khaliq. Pendidikan agama yang menyajikan kerangka moral sehingga seseorang dapat dapat membandingkan tingkah lakunya. Pendidikan agama yang terarah dapat menstabilkan dan menerangkan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Pendidikan agama menawarkan perlindungan dan rasa aman, khususnya bagi para siswa dalam
menghadapi lingkungannya. Agama merupakan salah satu faktor pengendalian terhadap tingkah laku anak-anak didik hari ini. Hal ini dapat dimengerti karena agama mewarnai kehidupan masyarakat setiap hari. Intinya, pembekalan sejak dini ilmu agama terhadap anak-anak sangat signifikan. Pendidikan agama mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meminimalisir dekadensi moral anak-anak hari ini. Besarnya tarikan pengaruh yang tidak baik dari lingkungan harus diimbangi dengan besarnya pendidikan agama kepada para peserta didik. Bila dampak pergaulan yang tidak baik tidak dicegah sedini mungkin maka akibatnya akan semakin bobroklah kualitas moral dan kualitas kelilmuan anak-anak ke depan. (*/Anggota Komisi B DPRD Sumenep)
JANUARI 2014
Parlemen
31
Studi Banding Sekelumit Kisah Berdirinya Kota Makasar
Antara Sungai Tallo dan Ujung Pandang
SALAH satu sudut Kota Makassar dipotret dari ketinggian.
A
WAL Kota Makasar berawal dari muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bandar Tallo itu awalnya berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan kerajaankerajaan sekitarnya. Akibat semakin
32
Parlemen
intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang. Di sinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makasar. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI ini didirikan pula Benteng Rotterdam di bagian utara, pemerintahan kerajaan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa. Pada masa itu terjadi peningkatan
JANUARI 2014
aktifitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-
rempah di Maluku maupun barangbarang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontaran setempat, diketahui bahwa peranan penting Saudagar Melayu dalam perdagangannya yang berdasarkan pertukaran surplus pertanian dengan barang-barang impor itu. Dengan menaklukkan kerajaanÂŹkerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula, maka Makasar meningkatkan produksi komoditi itu dengan berarti. Bahkan, dalam menyerang kerajaan-kerajaan kecil lainnya, para ningrat Makasar bukan hanya menguasai kawasan pertanian lawan-tawannya itu, akan tetapi berusaha pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat agar berpindah ke Makasar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru itu. Dalam hanya seabad saja, Makasar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000
orang (dan dengan ini termasuk ke-20 kota terbesar dunia Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, kota terbesar musuh utamanya, Belanda, baru mencapai sekitar 60.000 orang) yang bersifat kosmopolitan dan multikultural. Perkembangan bandar Makasar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahanÂŹperubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511, demikian di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan kerajaan Mataram. Bahkan, ketika Malaka diambil-alih oleh Kompeni Dagang Belanda VOC pada tahun 1641, sekian banyak pedagang Portugis ikut berpindah ke Makasar. Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makasar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan
www.dprdsumenep.com
Studi Banding
SEJUMLAH pengunjung terlihat santai di salah satu sudut Kota Makassar
menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam Dunia Islam, Sultan Makasar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan¬-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan Dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Ma’mur Khatib Tunggal atau Dato’ Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat yang tiba di Makassar pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-XIV I¬Mangngarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin (memerintah 1593-1639), dan dengan
www.dprdsumenep.com
Mangkubumi I-Mallingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini, yang mulai memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 Nopember 1607, tepatnya hari Jum’at. Ketika itu, diadakanlah sembahyang Jum’at pertama di Mesjid Tallo dan dinyatakan secara resmi penduduk Kerajaan Gowa-Tallo tetah memeluk Agama Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan sembahyang Jum’at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi kota Makassar jatuh pada tanggal 1 April. Para ningrat Makasar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam jaringan perdagangan internasional, dan interaksi dengan komunitas kota yang kosmopolitan itu menyebabkan sebuah “creative renaissance” yang menjadikan Makasar salah satu pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya. Koleksi buku dan peta, sesuatu yang pada zaman itu masih
langkah di Eropa, yang terkumpul di Makassar, konon merupakan salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia dan para sultan tak segansegan memesan barang-barang paling mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong terbesar pada waktunya, yang dipesan secara khusus dari Eropa. Ambisi para pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo untuk semakin memperluas wilayah kekuasaan serta persaingan Makasar dengan Kompeni Dagang Belanda VOC berakhir dengan perang paling dahsyat dan sengit yang pernah dijalankan kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Baru pada tahun 1669, akhirnya dapat merata-tanahkan kota Makassar dan benteng terbesarnya, Somba Opu. Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makasar di tangan federasi itu merupakan sebuah titik balik yang berarti Bandar Niaga Makasar menjadi wilayah kekuasaan VOC, dan
JANUARI 2014
Parlemen
33
Studi Banding beberapa pasal perjanjian perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. Pelabuhan Makasar ditutup bagi pedagang asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-pelabuhan lain. Pada beberapa dekade pertama setelah pemusnahan kota dan bandar Makasar, penduduk yang tersisa membangun sebuah pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung Pandang; benteng pertahanan pinggir utara kota lama itu pada tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan dan diberi nama barunya Fort Rotterdam dan ‘kota baru’ yang mulai tumbuh di sekelilingnya itu dinamakan ‘Vlaardingen’. Pemukiman itu jauh lebih kecil daripada Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan. Pada dekade pertama seusai perang, seluruh kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa; pada pertengahan abad ke-18 jumlah itu meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah di antaranya sebagai budak. Sebaliknya, barang dagangan Cina, Terutama porselen dan kain sutera, dijual para saudagarnya dengan harga yang lebih murah di Makasar daripada yang bisa didapat oleh pedagang asing di Negeri Cina sendiri. Adanya pasaran baru itu, mendorong kembali aktivitas maritim penduduk kota dan kawasan Makassar. Terutama penduduk pulau-pulau di kawasan Spermonde mulai menspesialisasikan diri sebagai pencari teripang, komoditi utama yang dicari para pedagang Cina, dengan menjelajahi seluruh Kawasan Timur Nusantara untuk men¬carinya; bahkan, sejak pertengahan abad ke-18 para nelayan-pelaut Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai utara Australia, di mana mereka
34
Parlemen
JANUARI 2014
tiga sampai empat bulan lamanya membuka puluhan lokasi pengolahan teripang. Sampai sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah Kota Makasar. Setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makasar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota Makasar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater menjadi kembali suatu bandar internasional. Dengan semakin berputarnya roda perekonornian Makasar, jumlah penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal abad berikutnya. Makassar abad ke-19 itu dijuluki “kota kecil terindah di seluruh HindiaBelanda” (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-Potandia terkenal) dan menjadi salah satu port of call utama bagi baik para pelaut-pedagang Eropa, India dan Arab dalam pemburuan hasil-hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun perahuperahu pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah¬daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tigasetengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan
pesat. Penduduk Makasar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan. Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah wajah Makasar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makasarpun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerahdaerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca¬ revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan ”Jumpandang” yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makasar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makasar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makasar. *dari berbagai sumber. md
www.dprdsumenep.com
Suara Desa
Desa Torbang Perlu Sarana Air Bersih
W
ARGA Desa Torbang, Kecamatan Batuan, menginginkan daerahnya mendapat bantuan sarana air bersih. Maklum, setiap musim kemarau warga yang tinggal di daerah pegunungan kesulitan air besih. Mereka terpaksa mengambil air ke desa lain karena sumber air di daerahnya tidak memadahi ketika kemarau panjang. Kepala Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Sumenep, Moh. Taufan mengungkapkan, jika krisis air bersih di sebagian daerahnya itu memang menjadi rutinitas tahunan setiap musim kemarau. Untuk membantu kebutuhan warga terhadap air bersih itu, biasanya pemerintah desa mengajukan bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep. ”Namun, bantuan air bersih itu, sifatnya hanya sementara saja. Sebab, bantuan yang diberikan melalui mobil tangki,” paparnya. Taufan berharap ada program pemerintah yang bisa membantu penyediaan sarana air bersih, misalnya mesin bor di kucurkan ke desanya. Menurut dia, di daerahnya sebenarnya terdapat sumber mata air yang potensial untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan warga. Sumber air itu miliki warga dan siap dihibahkan, sehingga pemerintah daerah tinggal menyediakan mesinnya saja. Taufan yakin, dengan adanya program penyediaan sarana air bersih itu akan sangat membantu warganya yang selama ini kesulitan, ketika musim kemarau. ”Dan kaitannya dengan air, juga harapan kami berupa program perbaikan irigasi dalam rangka mengoptimalkan lahan pertanian,” harapnya. *wr.md
Campor Timur Banyak Jalan Makadam
K
EPALA Desa Campor Timur, Kecamatan Ambunten, M. Ramli mengharapkan agar pemerintah daerah memerhatikan kondisi infrastruktur di daerahnya. Pasalnya, banyak jalan di Desa Campor Timur, khususnya jalan desa yang belum tersentuh perbaikan, baik berupa pembangunan makadam maupun pengaspalan. Diungkapkan, beberapa jalan Desa di Campor Timur memang sudah dimakadam. Namun, jalan tersebut perlu ditingkatkan dengan pengaspalan dalam rangka memperlancar mobilitas warga. Disisi lain, jalan yang sudah diaspal banyak yang rusak, sehingga menghambat mobilitas perekonomian warga. ”Selain memang tidak ada pengaspalan sama sekali, jalan yang ada tidak diperbaiki. Masyarakat di desa kami banyak mengeluh lantaran mengganggu aktivitas warga,” tandasnya. Ramli berharap pemerintah daerah, baik esekutif maupun legislatif mengakomudir harapan warganya. Beberapa kali, pihaknya menyampaikan keluhan itu ke Instansi terkait di pemkab termasuk melalui anggota DPRD, namun belum terakomodir. ”Kami berharap dengan media ini, semua harapan kami, mewakili masyarakat Desa Campor Timur segera mendapat perhatian,” harap Ramli. *wr.md
www.dprdsumenep.com
JANUARI 2014
Parlemen
35
Suara Desa
Infrastruktur Jalan Mendesak di Desa Daramista
K
EPALA Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Dodi Arista, mengaku senang dengan penetapan tahun 2014 sebagai tahun infrastuktur. Sebab, dengan begitu pihaknya yakin bisa memetik hikmah, terutama untuk kemajuan desanya. Untuk itulah, atas nama warga Desa Daramista pihaknya meminta pihak terkait memikirkan sejumlah kebutuhan infrastruktur di desanya. ”Mudah-mudahan dengan tahun infrastruktur ini dapat menjadi momentum tepat bagi desa kami mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur jalan,” katanya kepada Parlemen. Dikatakan Dodi, di desanya masih ada
sejumlah ruas jalan yang rusak dan perlu segera diperbaiki. Jika ditotal diperkirakan kurang lebih mencapai 6 km yang umumnya merupakan jalan ruas menuju dusun. Pihaknya mendesak agar persoalan jalan itu bisa dituntaskan agar tidak berakibat tersendatnya pembangunan lain di wilayahnya. Selain persoalan infrastruktur jalan, di Desa Daramista juga memerlukan perbaikan sejumlah saluran air. Hal itu dikarenakan saat musim hujan beberapa ruas wilayah banyak tergenang. ”Banyak saluran air kalau hujan mampet dan berakibat banjir kecil. Sehingga perlu dipikirkan solusinya oleh pihak terkait,” pungkas Dodi. *md
Nelayan Lobuk Butuh Bantuan
S
EJUMLAH warga di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, merasakan dampak angin kencang di wilayahnya. Selain berakibat warga yang kebanyakan nelayan itu tidak melaut, sejumlah infrastruktur melaut juga rusak. Karena itulah, warga setempat membutuhkan bantuan dari pihak terkait. Kepala Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Buanto kepada Parlemen mengatakan, pihaknya sudah berupaya mencarikan bantuan untuk warganya. Salah satunya dengan mengajukan permohonan bantuan kepada instansi terkait di lingkungan pemkab. ”Namun, sampai awal Februari ini belum ada bantuan apapun,” katanya. Karena itulah, Buanto yang anggota Polri sedang cuti panjang lantaran menjadi kades ini akan tetap mendesak pihak terkait memerhatikan warganya. Tanpa bantuan dari pihak terkait kesulitan warga Desa Lobuk tidak akan teratasi dan pada gilirannya berakibat pada kemiskinan warga setempat. ”Kami mengharapkan agar pemkab bisa peduli nasib warga. Kalau tidak ke pemkab, kami harus meminta kepada siapa,” pungkasnya dengan mimik serius. *md
36
Parlemen
JANUARI 2014
www.dprdsumenep.com
Artikel
Menunggu Pembuktian KPK di Jatim Oleh: Hendri Hadiyanto*
Ada pernyataan mengagetkan sekaligus mengejutkan untuk masyarakat jawa timur dari ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad masalah Korupsi di Jawa Timur.
B
ahkan dengan tegas dan lantang Abraham Samad menyatakan bahwa “ada seorang Koruptor Kelas Wahid di Jawa Timur�. Di jawa timur itu, perampoknya kelas wahid, cara mereka merampok sangat canggih, pejabat di jatim sudah sangat berpengalaman. Sebelum beraksi , si koruptor selalu memikirkan cara terbaik untuk menghilangkan jejak. Ujar Abraham samad (ketua KPK) saat menjawab pertanyaan dari salah satu peserta yang mengkritisi tidak adanya gebrakan KPK di provinsi yang dipimpin oleh soekarwo, dalam acara refleksi akhir tahun Pekan Politik Kebangsaan di Jakarta kemarin (12/12). Itu berarti pesan Samad di sini dengan
www.dprdsumenep.com
melontarkan kelas wahid adalah kelas berat yang berada diperingkat satu. Artinya, kalau nantinya KPK bisa membuktikan dan bisa menangkap sang koruptor di jatim, sudah bisa dikatakan bahwa sang koruptor tersebut tingkatannya berada diposisi teratas dari para koruptor-koruptor yang sudah ditangkap KPK selama ini. Bahkan kalau benar-benar bisa dibuktikan oleh KPK, Koruptor di jatim, bukan hanya kelas kakap, tapi kelas Paus. Pertanyaannya sekarang adalah apakah bisa KPK menangkap sang koruptor kelas wahid di jatim? Dan tentunya kita (masyarakat jatim.Red) menginginkan pernyataan samad bukan sekedar omong kosong, melainkan harus dibuktikan secara konkret oleh KPK. Masalahnya selama ini, KPK belum pernah bersentuhan langsung untuk membidik para koruptor di jatim. Karena di Jatim penanganan kasus korupsi lebih bersifat personal dan berdiri sendiri, tak heran kasus-kasus korupsi di jatim tidak bisa diberantas dengan maksimal dan cenderung tidak bisa dibuktikan. Kemungkinan
besar kasus-kasus korupsi diselesaikan di tingkat bawah, bahkan aparat enggan melakukan pengusutan dengan menggunakan pasal pencucian uang. Karena itu, pelacakan uang hasil .korupsi untuk membiayai aktifitas politik di jatim tak pernah terlacak. Padahal, realitasnya banyak kasus korupsi bertalian dengan kepentingan politik. Entah untuk membiayai pemenangan kepala daerah, pencalegan, atau untuk setoran ke parpol, (Jawa Pos, 13/12). Faktanya, hingga saat ini memang belum ada pejabat maupun politikus di Jatim yang melakukan tindak Korupsi yang ditangkap KPK.. pernyataan samad yang menggambarkan betapa banyak praktik krupsi di jatim, tetapi pelakunya sangat mahir dan rapi dalam memainmainkan anggaran. Tapi mereka aman-aman saja, Kemudian, soal sinyalemen adanya koruptor kelas kakap di Jatim, Soekarwo (Gubernur Jatim) tidak keberatan dengan pernyataan samad tersebut, bahakan Pakde sapaan Soekarwo akan bantu siapkan data yang
diperlukan KPK. Pakde melanjutkan, kalau KPK bicara, pasti punya data Dan KPK pasti punya kode etik sendiri dalam menyelesaikan kasus korupsi. Kini kita tunggu gebrakan KPK dalam memberantas dan menangkap para koruptor di jatim, baik di tingkat lembaga / intansiintansi, hingga kepala daerah, Untuk itu, tidak menutup peluang KPK akan mengawasi proses hukum pelaku korupsi yang bersinggungan dengan politik, meski kita ketahui dengan keterbatasan personel KPK. Dari itulah, Mengaca pada kasus korupsi di MK, DPR, bahkan kasus di banten, penulis berharap pernyataan samad tentang perilaku korupsi kelas wahid di jatim benarbenar bisa dibuktikan dengan tindakan konkret, bukan omong kosong semata. Selain itu, penulis juga berharap KPK sering terjun ke Jatim, sehingga nantinya KPK akan sering pula menyupervisi kasus-kasus Korupsi di Jatim. Kini, apalagi yang ditunggu, lanjutkan dan buktikan KPK?. (*Pemerhati Masalah Sosial)
JANUARI 2014
Parlemen
37
Artikel
Menghindari Kompromi dengan Kekerasan Oleh: Bagus Sumantri*
KEKERASAN hampir dapat ditemui di berbagai masyarakat dari masa ke masa. Hanya saja, saat ini terdapat masyarakat yang lebih sedikit melakukan kekerasan dibandingkan dengan yang lain. Dalam masyarakat yang sudah sangat akrab dengan kekerasan, kekerasan hampir setiap waktu sehingga insiden kekerasan telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.
I
barat pengemudi bus yang telah terbiasa mengemudikan busnya dengan kencang dan tidak punya rasa takut lagi akan kecelakaan maut yang daoat mengancam setiap saat ,masyarakat yang telah terbiasa dengan kekerasan menghidupi kekerasan itu. Bahkan, terampil dari waktu ke waktu untuk menciptakan moda kekerasan baru. Berangsur-angsur kekerasan justru mengalami proses pembudayaan dan budaya kekerasan menjadi semakin mapan. Lahirnya kekerasan sering kali dikaitkan dengan personalitas yang otoriter. Pribadi yang memiliki karakter yang otoriter biasanya cenderung melakukan kekerasan fisik ataupun psikis kepada orang lain supaya kehendaknya terpenuhi. Dalam hal ini, keluarga dan orang-orang dekat semenjak kecil menjadi referensi sentral pembentukan karakter pribadi seseorang. Jika orang tuanya atau bertindak sebagai orang tua cenderung otoriter, atmosfer yang terbentuk dalam keluarga, tempat seorang anak pertama kali belajar hidup atmosfer otoritarianisme dan ini menjadi kebiasaan sehari-hari sang anak. Keluarga otoriter dapat dikatakan merupakan agen utama yang mencipta sosok individu otoriter yang cenderung melakukan kekerasan. Dalam fase selajutnya pribadi-pribadi otoriter akan masuk dalam kehidupan sosial. Biasanya mereka dikenal dominan, selalu berusaha memengaruhi atau memasak orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Kebanyakan kornnya adalah orang-orang yang kurang memiliki
38
Parlemen
JANUARI 2014
kepribadian yang kuat dan atau yang sedang dalam masa pencarian jati diri mereka kalau membentuk kelompok di mana otoritarianisme telah mendarah daging dan menjadi budaya kelompok. Praktik-praktik otoritarian tidak hanya dilakukan oleh pemimpin tetapi juga secara berjenjang hingga ke anggota-anggota yang berada dalam struktur terbawah. Setiap anggota ini kemudian menularkan budaya otoritariannya itu kepada keluarga dan orangorang dekatnya. Selanjutnya, kelompok-kelompok otoriter tersebut bekerja secara terorganisasi dalam masyarakat bagaikan virus yang menyebar. Karena sifat dasar ekspansif yang melekat dalam dirinya, kelomlpokkelopok ini melakukan berbagai cara dalam rangka semakin memapankan eksistensinya. Berbagai upaya diolakukan, di antaranya menarik perhatian publik, dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan manuver-manuver politik yang diperlukan guna menguasai wacana publik. Hal yang harus dilakukan untuk menghindari semakin mapannya budaya kekerasan adalah dengan memotong budaya kekerasan itu. Ini berarti, menghentikan, menangani, dan menyelesaikan setiap aksi kekerasan yang muncul. Ibarat memberikan obat yang mematikan kepada virus budaya kekerasan harus dimatikan. Tidak ada kompromi atau negosiasi pada budaya kekerasan karena kekerasan bukanlah hal yang bisa dikompromikan. Jika kita tidak ingin kembali hidup di zaman barbarian. Oleh karena itu, sinergi dari perbaikan-perbaikan klutural di level masyarakat di satu sisi dan memfungsikan kembali aparatus negara senagai pembangunan budaya di sisi lain adalah sangat krusial mengeliminasi budaya kekerasan. Pemotongan budaya kekerasan dengan budaya anti kekerasan harus dilakukan di setiap lini, mulai dari level individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat secara luas dengan militan dan berkelanjutan. (*Pendidik, tinggal di Kota Sumenep)
www.dprdsumenep.com
Artikel
Menangkal Kejahatan Dunia Maya Oleh: Nuril Rahman*
REVOLUSI teknologi yang telah menciptakan komputer puluhan tahun silam dan kini telah menjelma menjadi jaringan internet. Dunia maya atau telah menjadi dunia baru bagi masyarakat modern saat ini, di samping hidup didunia nyata. Pada awal 1990an, internet di Indonesia masih menjadi barang langka yang hanya dikonsumsi kalangan terbatas, seperti dosen, peneliti atau pejabat pemerintah. Baru tahun 1994, perkembangan layanan internet komersial dimulai dan publik pun dapat dengan mudah mengaksesnya.
K
ini, mulai dari Balita sampai Lansia sudah berselancar didunia maya. Jika awalnya mengakses di warnetwarnet atau dirumah melalui jaringan telepon, sekarang beberapa tempat telah menyediakan Wifi, mulai dari perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, kampus, bandara, mall, cafĂŠ sampai dengan bis. Apabila merasa repot untuk mencari Wifi, anda tinggal menggunakan modem atau lebih praktis lagi lewat Android, Ipad bahkan cukup dengan
www.dprdsumenep.com
HP. Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Namun sebagaimana produk teknologi lainnya, internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, FB, E-Learning, E-Banking dan E-Goverment, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti cyberporn, cyber prostitution, sex online dan cybersex. Peredaran materi-materi pornografi di dunia maya yang dikenal dengan istilah cyberporn, seperti foto, film atau animasi, pada dasarnya merupakan perpindahan media saja. Artinya internet dijadikan media untuk semakin mudah mengaksesnya. Dulu materimateri pornografi tersebut oleh palaku dijual melalui buku, komik, poster, kaset video, CD dan DVD. Begitupula halnya dengan cyber prostitution, menjadi media untuk menawarkan jasa prostitusi yang selanjutnya terjadi transaksi dan melakukan hubungan fisik terlarang. Cybersex, itulah terminologi yang sering digunakan untuk aktivitas yang barusan saya gambarkan. Peter David Goldberg menyatakan bahwa cybersex is the use of the Internet for sexual purposes. Cybersex bisa terjadi komunikasi
melalui teks, suara atau bahkan langsung videocall yang melibatkan beda jenis bahkan sesama jenis. Prakteknya ada yang dengan ke�rela’an diri, ada juga yang komersial. Hubungan yang terjadi melalui dunia maya ini jelas tidak terjadi hubungan seksual fisik, tetapi hubungan non fisik. Pelaku merasakan ada kepuasan seksual meski via dunia maya, bahkan lebih daripada berhubungan secara fisik. Fenomena ini sudah banyak terjadi di Amerika dan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku, pasangan dan anak-anak. Bahkan beberapa kasus perceraian disana disebabkan karena pasangannya melakukan cybersex. Maraknya cyberporn, cyber prostitution dan terakhir fenomena cybersex membutuhkan kerja keras dan terobosan hukum aparat penegak hukum untuk mengaplikasikan UU Pornografi dan UU ITE. Disamping itu, kontrol sosial di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, lingkungan kerja dan masyarakat yang bersifat preventif sangat penting dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan budaya, moral, pendidikan, teknologi, ilmiah dan kerjasama global. (*Pengajar IT di salah satu sekolah swasta di Sumenep)
JANUARI 2014
Parlemen
39
Kolom
Jelang akhir Wakil Rakyat
Say GooD Bye? Oleh: Fausil Yakin Rasyid
POSISI dalam spekulasi itu tak nyaman. Gelisah dan menegangkan. Ini manusiawi dirasakan oleh tokohtokoh kita yang kini masih duduk di Dewan Perwkilan Rakyat (Daerah). Spekulasi dalam artian bahwa pertanyaan yang mesti muncul : apakah saya terpilih lagi sebagai wakil rakyat, atau tidak?
9
April 2014 dilaksanakan Pemilu legeslatif. Jadi “umur” Wakil Rakyatnya tak lebih dari dua bulan lagi. Tak lebih dari 60 hari di jatuh tempo lima tahun, sudah akan berakhir, dan “umur” yang tinggal menghitung hari itu akan “diperpanjang” lagi lima tahun ke depan kalau terpilih kembali. Kalau tidak, berakhir sudah sebagai wakil rakyat.
Tenang, gelisah, takut
Biasanya juga ada yang merasa “tenang” di posisi spekululasi itu. Ketenangan yang ditumbuhkan oleh sikapnya yang lima tahun itu dirasa sudah serius memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia sudah merasa all out memperjuangkan kepentingan orang banyak dengan tanpa pamrih, termasuk tanpa “denyut hati” berambisi dipilih kembali : duduk lagi Alhamdulillah, terlempar Alhamdulillah, walau “suasana batin” Alhamdulillahnya berbeda. Alhamdulillah yang pertama itu terlihat sejuk, Alhamdulillah yang kedua terasa
40
Parlemen
JANUARI 2014
damai. Tapi mendingan : samasama Alhamdulillahnya. Yang gelisah, diletupi oleh tanggungnya sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat yang “tidak penuh”. Kerap semangat, kerap kendor. Cenderung di atas nama masyarakat di suatu waktu, dan di waktu yang berbeda beraksi diatas namanya sendiri. Dan ada gelisah yang positif, artinya ada penyesalan mengapa ketika masih duduk tidak penuh diatas nama masyarakat. Menyesal, mengapa “kepentingan aku” tak mau mengalah? Gelisah negatif lebih parah lagi : menyesal, mengapa saya tak nge-full untuk nyaman diri. Ia gelisah karena kalau tak terpilih lagi, tak mungkin lagi menyamankan dirinya sendiri. Takut. Takut tidak dipilih kembali digerogoti fikirannya sendiri yang merasa “sorga”nya sekejab lagi akan hilang diduduki orang lain. Sikapnya yang selama ini hanya pasif dan diam menambah kegetirannya. Ia merasa tak kan terpilih lagi. “Sorga yang lenyap. “Aduh…
dimana lagi saya berada di “sorga” yang lain”. Kepercayaan diri yang hilang.
Masih ada waktu
Ada “buku harian” yang ditulis bagi semua anggota dewan dalam durasi lima tahun. Yang tahu tentu dirinya sendiri. Mana banyak yang bertinta hitam, putih, atau abu-abu. 9 april kedepan dan bila terpilih lagi adalah sebagai momentum mengubah diri dan mengembangkan diri. Mengubah diri manakala di “buku harian”nya didominasi tulisan“bertinta hitam”. Mengubah diri disaat buku hariannya dikuasai tulisan bertinta “abu-abu” yang pekat. Dan momentum mengembangkan diri dari catatan hariannya yang dimayoritasi tulisan bertinta bening yang potensial menuju tulisan yang terang benderang. (*Pengasuh Pengajian Ulul Albab, tinggal di Kota Sumenep)
www.dprdsumenep.com