Majalah Parlemen Januari 2019 (beta edition)

EDISI I/ JANUARI 2019

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Laporan Utama:

dewan tanggapi sumenep terapkan transaksi Non Tunai Fokus:

percepatan realisasi apbd

PARLEMEN

• JANUARI 2019

1

2

PARLEMEN

• JANUARI 2019

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom.

Anda bisa mengirimkan melalui : Email: redaksi.majalahparlemen@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Siswahyudi Bintoro, S.Sos, M.Si

(Kabag Humas dan Publikasi DPRD Sumenep)

Dewan Redaksi: HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Tabrani, S.Sos

(Kasubag Humas)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah, S.Sos Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Salamet Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: DAV Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

Desain sampul oleh Ahmed David

PARLEMEN

• JANUARI 2019

1

DAFTAR ISI

2

PARLEMEN

• JANUARI 2019

03

Sapa Redaksi

04

Laporan Utama

08

Fokus

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Parlementaria - Abrari - Akis Jazuli - Joni Widarsono - H. Zainal - Djoni Tunaidy - Herman Dali Kusuma - Suroyo - Hosaini Adhim - Hosri Yunanto - Fathorrahman Taufiq - Syaiful Bari - Juhari

36

Sosok

38

Kolom

SAPA REDAKSI

DEMI SUMENEP MAJU Oleh: Siswahyudi Bintoro*

D

i era media yang serba canggih dewasa ini, political gesture yang dipertontonkan oleh wakil rakyat seringkali dituding sebagai bentuk pencitraan tingkat tinggi yang manipulatif dan karikatif.

Tentu, sah-sah saja, sebab sudah sekian lama kita mengenal pemimpin itu sebagai sosok yang maha tinggi, berdiri dan duduk di atas, berjarak dengan rakyat. Bahkan saat sang pemimpin atau pejabat turun ke bawah, meninjau langsung masalah, rakyat punya penilaian miring seraya menduga ada kepentingan di balik udang.

Kemudian datang era demokrasi dimana pemimpin harus populis. Rakyat yang makin cerdas kini bebas komentar, berpendapat, berunjuk rasa, mengkritik bahkan menuntut. Para pemimpin dituntut untuk bisa melayani kepentingan rakyat bukan dilayani.

Tak ayal para politisi berlomba menjadi yang terdepan dalam membela kepentingan rakyat demi meraih citra sebagai pemimpin yang merakyat.

Bagi rakyat, politik pencitraan itu sangat menyakitkan. Seperti penyakit, manis-manis di depan, diabetes kemudian. Rakyat yang kerap

disuguhi janji-janji manis kampanye, retorika yang membuai dan seksi. Setelah jadi, mereka tak mengabdi sepenuh hati.

Namun, tudingan demi tudingan yang dialamatkan kepada para pemimpin akan menjadi tidak terbukti ketika melihat cara DPRD Sumenep melakukan serap aspirasi; turun ke bawah dan melakukan aksi nyata. Bahkan legislatif kerap bersuara lantang tentang kinerja eksekutif yang lamban. Termasuk tak pernah alpa mengawal setiap aspirasi masyarakat.

Terbukti, saat mereka turun meninjau langsung masalah, aksi yang nyata dipertontonkan tanpa batas kelas. Masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat pelan tapi pasti berhasil mereka tuntaskan.

Mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, kelistrikan kepulauan, hingga soal pendidikan dan ekonomi. Mereka suarakan di depan Bupati, Wabup dan jajaran SKPD setempat.

Akhirnya, rasa khawatir rakyat Sumenep mulai hilang ketika melihat cara anggota DPRD melakukan silaurrahim ke beberapa tempat, selain dirinya bekerja atas kepentingan rakyat, pula tak punya niat untuk melakukan pencitraan, sebab bagi anggota DPRD, politik itu bukan dibangun atas konsep sesaat, tetap memilki jenjang kaderisasi yang jelas. Arinya, menjadi anggota DPR memang berjuang walaupun penuh onak dan duri.

Atas dasar itulah, menyongsong tahun yang “anyar�, DPRD ingin mengajak pemerintah setempat untuk berbenah salam segala hal. Baik tentang keja cerdas, cepat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Inilah sajian parlemen edisi Januari 2019, sebuah harapan dari DPRD untuk pemkab agar terus berbenah, jadikan tahun yang dengan gagasan yang baru. Tentu, demi Sumenep yang lebih maju.

(Pemimpin Redaksi) • PARLEMEN

• JANUARI 2019

3

laporan utama

“Puji” Penerapan Transaksi

Non Tunai

Tahun ini, Pemkab Sumenep menerapkan transaksi non tunai untuk segala pembayaran yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

L

angkah Ini menandakan jika Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini lebih bagus dari dibandingkan sebelumnya. Sebab, semua transaksi yang dilakukan dipastikan memiliki “jejak” digital. Otomatis, akan lebih transparan dan akuntabel. Outputnya, diharapkan mampu menghindari terjadinya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Pelaksaan sistem non tunai juga selaran dengan anjuran Badan Pemeriksa Keuangan Repbulik Indonesa (BPK RI).

Bisa jadi, dalam tataran pelaksanaanya ini masih menjadi hal langka dan rumit bagi sebagian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Maklum, ini masih sistem yang baru diterapkan di kota Sumekar, sehingga butuh penyesuaian. Padahal, di Kabupaten/

4

PARLEMEN

• JANUARI 2019

Kota lain sudah ada yang menerapkan lebih awal. Dalam prakteknya, di samping jejak digital, semisal bukti transfer masih saja dibutuhkan bukti konkret berupa kuitansi dari penyedia. Kendati demikian, tertib adminitrasi dipastikan lebih baik lantaran yang bekerja sistem, sehingga susah untuk “dipermainkan”.

Pelaksanaan non tunai membawa spirit baru bagi kerja pemerintahan, yakni spirit transparansi dan akuntabilitas. Dengan harapan good

and clean goverment bisa tercapai. Setidaknya, dengan penerapan bisa meminimalisir terjadinya penyimpang, semisal pemotongan atau dalam bentuk lainnya. Sebab, semua pembayaran langsung via transfer, secara sederhana susah “diakali”. Selain itu, pengawasan dan auditnya diperkirakan akan lebih mudah dibandingkan pola manual. Langkah ini patut diapresiasi, sebagai bentuk upaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Penerapan non tunai juga dilaksanakan di gedung DPRD Sumenep. Segala bentuk transaksi pembayaran dilakukan secara non tunai, semisal Gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di lingkungan gedung wakil rakyat. Bahkan, gaji para anggota dewan yang sebelumnya dibayar secara tunai kini non tunai, langsung ke rekening para wakil rakyat ini. Sehingga, para legislator tak perlu datang ke kantor hanya sekadar untuk mengambil pendapatan bulannya. Termasuk, segala bentuk pembayaran di sekretariat pimpinan Moh. Mulki ini.

Bahkan, untuk pembayaran perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD, baik dalam provinsi maupun luar provinsi juga dilakukan secara transfer. Pembayaran itu baik meliputi uang harian, uang representasi, uang transport lokal dan uang bantuan transport. Itu dibayarkan pada hari kedua pelaksanaan kegiatan setelah menunjukkan bukti foto di lokasi kegiatan kepada Bendahara atau Kasubag Keuangan. Termasuk, juga BBM (Bahan Bakar Minyak) bagi pimpinan dewan. Sementara untuk biaya tiket pesawat langsung ditransfer kepada penyedia atau agen tiket dengan rekening agen bukan perorangan. Hal ini juga berlaku pada pembiayaan hotel.

Jadi, semua pembiayaan di DPRD sudah dilakukan PARLEMEN

• JANUARI 2019

5

dengan cara non tunai. Pemberlakuan non tunai ini berdasarkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Edaran ini kemudian diperkuat dengan peraturan bupati (Perbup) nomor 94/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Dengan begitu, pelaksanaan non tunai dilakukan secara legal dengan berdasarkan peraturan. Bahkan, semua pelaksanaan di OPD Pemkab Sumenep mengacu kepada perbup. Termasuk di dalamnya, pembayaran yang masih dibolehkan dengan cara tunai.

Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki menjelaskan, berdasarkan edaran dan perbup maka pelaksanaan non tunai merupakan kewajiban yang harus dijalankan pemkab Sumenep, termasuk didalamnya sekretariat DPRD. Sistem ini cukup baik untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Sebab, dalam pelaksanaanya disamping membutuhkan tertib adminitrasi juga membutuhkan tertib pembayaran dengan jejak digital. Pihaknya mengaku sangat mendukung langkah pemkab menerapkan sistem transaksi non tunai sejak 2019 ini. Ini terobosan yang harus didukung semua

6

PARLEMEN

• JANUARI 2019

elemen pemerintah dan masyarakat.

Sehingga, sambung dia, sekretariat DPRD langsung memberlakukan sistem non tunai sebagaimana yang sudah dituangkan dalam aturan itu. Itu berlaku bagi semua pembiyaan di gedung parlemen, baik bagi abdi negara maupun anggota dewan yang berjumlah 50 orang itu. Setidaknya, sistem ini akan memberikan kemudahan dalam pembayaran pembelanjaan

yang dilakukan, sebab tidak harus face to face dengan penyedia, pihak ketiga atau sejenisnya. ”Jadi, cukup bagus untuk pengeloaan keuangan menuju pemerintahan yang bersih dan transparan,” ucapnya.

Mulki menegaskan, tak hanya pada belanja langsung, belanja tidak langsung memakai sitem non tunai. Bahkan, untuk perdin anggota dewan saja yang sebelumnya

dengan pola tunai, kini juga non tunai. Dan, itu dibayarkan setelah anggota sampai ke lokasi dengan bukti foto.

Setelah itu, sekitar satu hari setelah maka langsung dibayarkan via rekening oleh Bendahara sekretariat DPRD. Itu dilakukan langsung kepada rekening penerima, yakni anggota dewan. “Bagi kami ini sangat positif, efisiensi dan pemangkasan pelayanan birokrasi yang sebelumnya dikeluhkan cukup rumit,” tuturnya.

Sebenarnya, menurut Mulki, untuk belanja di bawah Rp 1 juta itu bisa dilakukan dengan cara tunai. Sebab, setiap hari Bendara tetap memegang uang kas sebesar Rp 5 juta. ”Semua regulasi itu sudah ada di perbup, soal mekanisme pembayarannya. Mana yang bisa dibayar dengan tunai dan tidak tunai. Jadi, payung hukum yang menaungi itu sudah jelas Kami tinggal melaksanakan saja. Insya Allah, sekretariat DPRD Sumenep mematuhi semua regulasi, intinya pasti on the track,” ungkapnya dengan nada serius dan meyakinkan.

Ditanya soal dana reses atau serap aspirasi, Mulki menegaskan, semua transaksi itu dilakukan secara non tunai. Termasuk, biaya reses anggota dewan berkisar Rp 16 juta hingga Rp 18 juta.

”Biaya reses anggota yang akan digelar itu juga dilakukan dengan non tunai dan dimasukkan langsung ke rekening anggota. Intinya, tidak ada lagi transaksi cash kecuali yang memang dibolehkan menurut perbup,” tukasnya dengan penjabaran cukup semangat kepada majalah Parlemen.

DEWAN MEMUJI

Penerapan transaksi non tunai di OPD di lingkungan pemkab Sumenep, maupun di sekretariat DPRD mendapatkan apresiasi dan pujian dari kalangan legislator di gedung dewan. Hal itu menandakan jika pemerintah menginginkan pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Setidaknya, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga, kebocoran anggaran bisa dihindari, apalagi sampai menyebabkan terjadi penyimpangan.

Intinya, anggaran yang sudah termaktub dalam APBD 2019 bisa “safety” untuk pemanfaatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini. ”Ini terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan. Ini langkah yang cukup baik dan patut diapresiasi serta mendapatkan pujian. Pemkab sudah berupaya maksimal dalam menghadirkan wajah pemerintahan

Bambang Suprayogi (atas) dan Moh. Mulki (bawah)

yang clean dan clear. Bahkan, seharusnya ini sudah dilakukan sejak tahun lalu,” kata Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma.

Hal yang sama diungkapkan anggota komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, langkah ini ditempuh sebagai bentuk menghindari penyimpangan anggaran.

Maka, tidak ada alasan bagi semua elemen, termasuk anggota dewan tidak mendukung program non tunai, yang secara hirarki sudah dianjukan lewat edaran Mendagri. ”Alhamdulillah, Sumenep cukup responsif dengan menerbtitkan perbup tentang pelaksanaan non tunai ini. Kemauan yang tinggi untuk menuju perbaikan Sumenep ini yang patut diapresiasi,” ungkapnya dengan nada serius.

Hanya saja, sambung dia, perbaikan sistem pengelolaan harus diimbangi juga dengan integritas pejabat dan ASNn-

ya. Sebab, jika integritasnya lemah, maka bisa saja terjadi penyimpangan atau kebocoran anggaran. ”Integritas diri untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran itu penting untuk dimiliki semua pejabat di lingkungan pemkab Sumenep. Sebab, sistem yang baik tanpa integritas yang mumpuni, maka pasti ada celah untuk melakukan penyimpangan. Maka pakta integritas untuk berlaku jujur dalam mengelola keuangan juga jauh lebih. Sistem dan SDM yang berintegritas harus berjalan beriringan,” tukas politisi Senior Banteng ini. • PARLEMEN

• JANUARI 2019

7

“TEKAN” PERCEPATAN REALISASI APBD 2019

f o k u s

Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sudah disahkan pada paripurna 24 Oktober 2018 lalu. Fakta ini menandakan ini jika APBD kota Sumekar ini termasuk yang tercepat dalam pembahasannya dibandingkan kabupaten lain di Madura, atau bahkan di Provinsi Jawa Timur.

F

akta ini menandakan jika eksekutif dan legislatif cukup serius untuk menuntaskan pembahasan anggaran lebih awal. Ini juga sudah menjadi komitmen sejak di pembahasan anggaran 2018 lalu. Apalagi, pembahasan lebih awal juga menjadi kado hari Jadi Sumenep yang jatuh 31 Oktober lalu.

Kecepatan pembahasan anggaran ini harus berjalan beriringan dengan realisasi anggaran. Yakni, dalam pelaksanaanya juga harus cepat, dimana awal tahun kegiatan yang

8

PARLEMEN

• JANUARI 2019

tertera dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) itu sudah bisa dilaksanakan. Sehingga, program itu juga cepat tersalurkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Jadi, yang direalisasikan di awal itu tidak hanya belanja pegawai, melainkan program yang bersentuhan dengan masyarakat juga bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Sehingga, tidak akan ada lagi program yang pelaksanaan molor.

Khususnya kegiatan yang tidak memerlukan perencanaan panjang dan juga tidak memerlukan tender. Dengan kata lain, kegiatan yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan di awal tahun, maka hendaknya segera dilaksanakan. Sehingga, dalam pelaksanaanya tidak ada kesan kejar tayang, yang pada akhirnya bisa mengurangi kualitas pekerjaan dengan berdalih masa pemeliharaan untuk proyek fisik. Sehingga, legislator mendesak eksekutif untuk menjalankan kegiatan di awal tahun, supaya anggaran bisa terserap maksimal, tidak ada yang keleleran.

Utamanya, juga bansos, hibah dan lainnya yang tidak butuh “rumit” dalam pelaksanaanya maka bisa direalisasikan.

Tidak hanya itu, untuk proyek besar juga didorong untuk segera dilaksanakan. Yakni, OPD (organisasi perangkat daerah) hendaknya melakukan perencanaan lebih awal, yakni di awal tahun, Januari ini. Kemudian, mempercepat tender dan langsung action dalam pelaksanaannya. Sehingga, realiasinya tidak kembali molor seperti tahun-tahun sebelumnya. Lebih jauh, semakin cepat pelaksanaan program maka hampir dipastikan kegiatan pemerintah daerah bisa secara cepat dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sebab, sukses dan tidaknya penganggaran oleh pemerintah tergantung kepada penilaian masyarakat (social values).

Sebagaiman diketahui, realisasi anggaran di Kabupaten pimpinan Dr. KH. A. Busyro Karim dan Achmad Fauzi, SH sering terjadi kemoloran. Bahkan, hingga menjelang akhir masa anggaran tidak terserap seratus persen. Sampai pada titik akhir masa ada saja OPD yang belum menjalakan kegiatan seratus persen. Ini menambahkan jika kinerja eksekutif juga masih perlu ditingkatkan secara maksimal. Masyarakat ingin kegiatan itu bisa dinikmati dengan cepat dan tepat.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusu-

ma menjelaskan, upaya menuntaskan pembahasan APBD di awal waktu, maka harus menumbuhkan spirit atau semangat bagi eksekutif untuk menjalankan kegiatan lebih awal. Sebab, jika anggaran disahkan awal, tapi ekseskusinya lamban maka menjadi niscaya. �Saat semangat menuntaskan, maka juga harus semangat melaksanakan di awal.

Jangan terkesan lelet dalam pelaksanaanya.

Ini yang harus menjadi perhatian eksekutif,� katanya dalam berbincangannya dengan Majalah Parlemen.

Menurut politisi PKB ini, semua kegiatan yang sudah termaktub dalam anggaran hendaknya segera dilaksanakan dengan cepat, tegas. Sebab, selama ini sering terjadi molor, terutama yang berkaitan dengan bantuan langsung kepada masyarakat, semisal hibah. �Yang tidak membutuhkan waktu panjang dalam pelaksannya, awal tahun sudah bisa dilaksanakan. Ini dipastikan akan memberikan warna berbeda bagi penerima manfaat. Stigma positif akan disematkan kepada pemerintah Sumenep. Predikat semacam ini yang kita inginkan dari warga. Masyarakat butuh program yang awal tahun sudah bisa dirasakan.

Bagaimana mekanismenya, itu eksekutif yang

PARLEMEN

• JANUARI 2019

9

tahu,” ucapnya.

Ini juga, terang dia, tergantung kepada political will kemauan dari pemangku kebijakan untuk mempercepat realisasi anggaran. Tentunya, dengan mempercepat terbitnya peraturan bupati (perbup) tentang pelaksanaan APBD itu. ”Makanya saya tegaskan ini harus sinergi dari atas sampai bawah. Kemauan dari pemangku kebijakan untuk mempercepat anggaran, maka akan berlaku ke bawah. Sebab, birokrasi itu lebih condong kepada top down.

Kemauan penguasan menjadi taruhannya,” ujar politisi asal Kecamatan Talango ini.

Bagaiman dengan proyek besar?, Herman menegaskan, pelaksanaan proyek fisik besar itu hendaknya sudah bisa dilaksankaan pada lambat bulan April. Jadi, sejak awal tahun perencanaan sudah bisa dilakukan. Sehingga, pihak ketiga atau rekanan memiliki punya banyak waktu dalam mengerjakan pekerjaan-

10

PARLEMEN

• JANUARI 2019

ya. Yakni, tidak ada kata untuk kejar tayang. ”Maka, pekerjaan bisa diawasi secara ketat, termasuk kualitasnnya. Kami tidak mau kerja molor malah kualitasnya juga tidak bertahan lama,” ungkapnya.

Hanya saja, Suami Kusmawati ini berpesan setiap pelaksanaan program itu harus dipastikan memberikan manfaat kepada masyarakat Sumenep. Setidaknya dalam pelaksanaanya tidak mudah rusak dan bertahan lama. ”Sebab, kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, dimana pekerjaan selesai namun sudah rusak. Paham, mereka bekerja butuh profit, namun juga harus dipikirkan kualitas dari pekerjaan itu. Nah, pemeriksan dari instansi terkait harus lebih dimaksimalkan lagi agar tidak merugikan keuangan negara. Ayo kita kawal pembangunan Sumenep lebih berkualitas lagi. Pengawasan dari semua elemen masyarakat menjadi sangat penting,” tukasnya.•

PARLEMEN

• JANUARI 2019 11

PARLEMENTARIA

DUA TAHUN DBD MENINGKAT

ABRARI: DINKES BERGERAK SETELAH ADA KASUS

B

erdasarkan data Dinas Kesehatan, dalam dua tahun terakhir atau mulai 2017 hingga 2018, tren penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, cenderung meningkat.

Kapala Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Masalah Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumenep, Kusumawati, mengatakan pihaknya mengaku sudah melakukan upaya untuk menekan kasus demam berdarah di kabupaten paling

12

PARLEMEN

• JANUARI 2019

timur Pulau Madura.

Menurut dia, upaya Dinkes untuk menekan kasus demam berdarah ialah dengan melakukan gerak cepat ketika ada laporan dari Puskesmas bahwa di daerah tertentu ada kasus demam berdarah.

“Upaya Dinkes (untuk menekan kasus demam berdarah), ketika ada laporan dari Puskesmas, tim sergap kami langsung ke lapangan, meninjau di mana kasus yang terjadi untuk kemudian dilakukan fogging dengan radius 100 meter dari tempat penderita,”

katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Abrari, menilai pola pencegahan yang dilakukan Dinkes selama ini terbalik. Menurut dia, selain tentunya melakukan sosialisasi, mestinya Dinkes tidak menunggu ada kasus lebih dulu untuk melakukan upaya pencegahan, seperti fogging.

“Sejauh ini Dinkes bergerak setelah adanya kasus. Mestinya pola seperti itu dibalik. Supaya masyarakat tidak terjangkit, maka Dinkes bersama jajarannya selain melakukan sosialisasi juga harus melakukan kegiatan hal-hal yang dapat membuat masyarakat terhindar dari demam berdarah. Cuma hal seperti ini yang nyaris lumpuh sebenarnya,” tegas dia.

Seandainya Dinkes menerapkan pola seperti itu, pria yang akrab disapa Abe ini optimis masyarakat akan lebih terproteksi

Sejauh ini Dinkes bergerak setelah adanya kasus. Mestinya pola seperti itu dibalik.

Supaya masyarakat tidak terjangkit, maka Dinkes bersama jajarannya selain melakukan sosialisasi juga harus melakukan kegiatan hal-hal yang dapat membuat masyarakat terhindar dari demam berdarah.

Cuma hal seperti ini yang nyaris lumpuh sebenarnya.

ABRARI

dari penyakit DBD. “Karena jejaring Dinkes itu jelas, mulai dari dinas, kecamatan bahkan ke desa,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2017 atau dua tahun lalu jumlah masyarakat Sumenep yang terjangkit DBD sebanyak 238 orang. Dari jumlah tersebut, tiga diantaranya meninggal dunia. Warga yang terjangkit penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes Aigypti waktu itu tersebar di sebanyak 112 desa.

Kemudian pada tahun berikutnya, jumlah penderita DBD di Sumenep mengalami peningkatan menjadi 292 orang. Mereka tersebar di sebanyak 116 desa. “Tapi selama 2018, alhamdulillah, tidak ada penderita DBD di Sumenep yang sampai meninggal dunia,” ungkap dia, Kamis, 17 Januari 2019.

Sedangkan di awal tahun ini, meski belum genap satu bulan, warga Sumenep yang terjangkit DBD sebanyak 16 orang. Sehingga jika dirata-ratakan, di awal tahun ini tiap hari ada satu warga yang menderita DBD. •

PARLEMEN

• JANUARI 2019 13

Dermaga penyeberangan 3 Pelabuhan Kalianget. Insert: Akis Jazuli

14

PARLEMEN

• JANUARI 2019

PARLEMENTARIA

PENYEBERANGAN KALIANGET–TALANGO BUTUH KAPAL BARU Keberadaan KM (Kapal Motor) Karjon yang melayani penyeberangan Kalianget–Talango dan sebaliknya mulai dikeluhkan warga. Pasalnya, kapal tongkang tersebut dinilai sudah tidak layak untuk melayani penumpang, bahkan disinyalir sering mengalami kebocoran pada mesin.

B

ahkan, beberapa waktu lalu kapal tersebut karam di perairan Talango, sehingga tidak bisa melayani penyeberangan. Otomatis, transprotasi laut menuju pulau Talango hanya dilayani satu kapal, dan itu menyebabkan antrean panjang.

Informasi yang berhasil dihimpun, kapal tersebut sudah lapuk dan sudah tidak memenuhi standar berlayar. Bahkan, menurut warga, kapal tersebut sering mengalami mati mesin mendadak di tengah laut, otomatis membuat warga kebingungan dan takut akan keselamatan mereka saat berlayar.

Hanya saja, warga tetap menggunakan jasa pelayaran kapal ini lantaran hanya ada dua kapal. Jika tidak mau, maka dipastikan akan mengalami antrian yang cukup lama untuk menyeberang.

Apalagi, belakangan kapal tersebut dikatakan tidak memiliki izin trayek dari dinas perhubungan (dishub) Sumenep. Itu lantaran dokumen dinilai tidak lengkap. Sehingga, pelayaran yang dilakukan tanpa trayek resmi dari pemerintah. ”Memang, kapal itu sudah bisa dikatakan sangat tidak layak untuk melayani pelayaran penyeberangan dari Kalianget menuju Talango maupun sebaliknya. Bahkan, warga sering mengeluhkan kondisi kapal

dimaksud kepada kami sebagai anggota dewan dari kecamatan Talango,” kata Akis Jazuli, anggota komisi II DPRD Sumenep.

Menurut politisi asal Kecamatan Talango ini, pihaknya meminta penghentian operasi oleh KM karjon ini. Hal ini dilakukan untuk keselamatan warga saat melakukan penyeberangan. Apalagi, Dishub megakui jika tidak mengeluarkan izin trayek kepada kapal tongkang itu. ”Kondisi yang tidak layak itu harus menjadi perhatian Dishub dan Syahbandar. Setidaknya bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Sebab, ini menyangkut nasib orang, bahkan taruhannya bisa sampai nyawa,” ujar politisi Nasional Demokrat (Nasdem) ini.

Jadi, sambung dia, melihat kondisi kapal, seharusnya tidak ada alasan bagi pihak terkait untuk tidak menghentikan pelayaran.

Salah satu solusi yang juga bisa dilakukan, yakni adanya kapal baru yang bisa melayani masyarakat. ”Intinya, kami warga kepulauan Talango membutuhkna kapal baru untuk bisa melayani trayek penyeberangan Kalianget-Talango. Agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Jadi, kami tunggu pemkab bergerak untuk mensukseskan keinginan warga kepulauan ini,” tuturnya. •

PARLEMEN

• JANUARI 2019 15

PELAKSANAAN TENDER PROYEK HARUS PROFESIONAL Dalam waktu dekat, sejumlah proyek “gede” yang ada di Sumenep bakal digelar tender atau lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

I

tu dilakukan untuk pekerjaan yang dananya di atas Rp 200 juta. Otomatis, akan banyak pengusaha yang akan mengikuti lelang guna mendapatkan “jatah” sejumlah proyek, baik berupa jalan, bangunan, saluran dan proyek lainnya. Dimungkinkan tak hanya pengusaha asal Sumenep, melainkan juga dari luar daerah akan berebut “kue” proyek tersebut.

Nah, rencana pelaksanaan tender proyek tersebut tentu saja mendapatkan perhatian serius dari anggota komisi III DPRD Sumenep H. Joni Widarso. Wiwid- sapaan H. Joni Widarso meminta pelaksanaan tender dilakukan secara profesional dan proporsional. Tentunya, mengacu kepada peraturan yang berlaku. Sehingga, hasil dari pelaksanaan tender itu berkualitas dan kapabel. Otomatis, tidak akan banyak pengusaha yang protes dari hasil pelaksanaan tender yang digelar pihak LPSE itu. ”Kami minta pelaksanaan tender tahun ini dilakukan secara fairplay dan profesional. Sehingga, semua pengusaha atau pihak ketiga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan proyek yang ada di Sumenep ini. Kesempatan itu tentu saja bisa diraih dengan cara kompetisi secara sehat.

Hasilnya, akan memuaskan sejumlah pihak dalam pelaksanaan tender ini. Ini yang menjadi harapan semua rekanan dan kami di gedung dewan,” kata politisi Gerindra ini.

Sebab, sambung dia, dari hasil amatan yang dilakukan, pemenang tender hanya segelintir rekanan meski dengan bendera yang berbeda. Nah, saat ini harus bisa mengakomodir rekanan yang dianggap memiliki kualitas dan secara peraturan tidak melanggar. ”Intinya, semua pihak ketiga punya peluang yang sama untuk mendapatkan proyek.

Intinya, tender itu harus dilepas secara bebas tanpa intervensi

16

PARLEMEN

• JANUARI 2019

JONI WIDARSONO

PARLEMENTARIA

dari pihak manapun,”” ucapnya.

Wiwid menegaskan, dalam pelaksanaan tender yang akan digelar itu hendaknya tidak ada “main mata” atau pengondisian dari pihak yang memiliki kepentinga, khususnya pemangku kebijakan. Sehingga, tidak ada kesan proyek tersebut dikondisikan ke salah satu rekanan. ”Jangan sampai ada domonasi rekanan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ini harus menjadi perhatian sejumlah pihak. Saatnya Sumenep berbenah menuju pe-

layanan pengadaan yang profesional dan fair,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pengawasan sejumlah elemen dalam proses pelaksanaan tender tersebut. Khususnya dalam memberikan pengawasan intensif kepada pokja-pokja yang menangani. ”Kami hanya ingin yang betul-betul berhak bisa mendapakan, bukan karena intervensi dari manapun. Ini memang sudah menjadi atensi kami sejak masuk di Parlemen,” ujarnya. •

PARLEMEN

• JANUARI 2019 17

PARLEMENTARIA

KETUA KOMISI III KRITIK DINAS TERKAIT PROYEK MOLOR Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, H. Zainal, mengaku telah sering menyampaikan agar pihak eksekutif, khususnya instansi-instansi yang terkait dengan komisinya, lebih awal melaksanakan lelang proyek yang akan dikerjakan.

H. ZAINAL

H

al itu disampaikan agar setiap pekerjaan bisa selesai tepat waktu.

Sehingga tak sampai putus kontrak karena pihak rekanan tak mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai waktu yang ditentukan.

Hanya saja, menurut Zainal, permintaan

18

PARLEMEN

• JANUARI 2019

pihaknya kepada dinas terkait selalu tidak diindahkan. “Permintaan Komisi III kepada dinas terkait memang seperti itu (melaksanakan lelang di awal tahun, red). Tapi tidak pernah diindahkan,” ungkapnya.

Padahal menurut dia, pihaknya dengan seluruh anggota dewan lainnya, sudah selalu

berusaha melaksanakan pembahasan APBD tetap waktu. “Setiap pembahasan (APBD), kami sudah usahakan agar tepat waktu,” tegasnya. • Namun demikian, sambungnya, dalam prosesnya instansi terkait selalu punya alasan untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi permintaan pihaknya. “Misalnya, ini masih menungu Perbup. Ini menunggu ini. Ini menunggu itu, dan sebagainya. Sehingga terjadilah pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Padahal kami tidak ingin itu terjadi,” tambah dia.

Sebelumnya, Zainal mengungkapkan bahwa selama tahun 2018, ada enam proyek tak selesai tepat waktu. Salah satunya ialah pembangunan Poli Terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar.

Menurut dia, dari enam proyek yang tak selesai tepat waktu itu, salah satunya karena Pemkab Sumenep tidak profesional. Dalam artian lambat melakukan proses lelang. Di samping memang pemenang tendernya juga

bukan merupakan rekanan yang memiliki banyak uang. “Sehingga untuk menyiapkan segala sesuatunya masih harus pontang-panting,” ujarnya.

Oleh karena itu, agar tahun ini tidak lagi ada proyek yang tak selesai tepat waktu, pihaknya meminta agar Pemkab Sumenep dan rekanan sama-sama profesional. “Keduanya harus sama-sama berbenah,” tegasnya.

Setali tiga uang, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim juga telah meminta agar tahun ini tidak ada kontrak pekerjaan yang berakhir di bulan Desember. Dia meminta kepada OPD agar segera melakukan lelang, untuk proyek yang memang harus melalui melalui proses lelang.

“Saya harapkan tidak ada kontrak pekeraan yang berakhir di bulan Desember 2019.

Sehingga dapat memberikan dampak positif kepada tenaga kerja, penyedia bahan, dan lain-lain. Jangan segan-segan memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan jika target triwulan tidak tercapai,” tegasnya. • PARLEMEN

• JANUARI 2019 19

PARLEMENTARIA

KOMISI I NILAI MUTASI KEPALA SEKOLAH CACAT HUKUM Mutasi Kepala Sekolah (Kasek) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menyisakan masalah. Pengukuhan yang dilakukan oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim itu dianggap cacat hukum.

dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani Dirjen Pendidikan.

“Yang dilantik disinyalir banyak tidak mengantongi surat tanda tamat Diklat yang dikeluarkan oleh LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) atau yang bekerjasama dengan ditandatangani Dirjen,” katanya pada media, Selasa, 15 Januari 2019.

Menurutnya syarat tersebut merupakan wajib bagi kepala sekolah, jika tidak dipenuhi

A

DJONI TUNAIDY

nggota Komisi I DPRD Sumenep Djoni Tunaidy menduga mutasi itu tidak selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Sejumlah kasek dilantik tidak mengantongi Surat Tanda Tamat Pendidikan

20

PARLEMEN

• JANUARI 2019

Yang namanya syarat, ya wajib hukumnya. Maka harus dipenuhi sebelum duduk. Ini logika umum, jadi sudah harus terpenuhi. bisa dikatakan cacat hukum.

“Yang namanya syarat, ya wajib hukumnya. Maka harus dipenuhi sebelum duduk. Ini logika umum, jadi sudah harus terpenuhi,” jelas Joni.

Lebih lanjut Joni menuturkan bagi kepa-

la sekolah yang sudah menjabat, maka harus mengikuti diklat penguatan Kasek. Selain itu, masih banyak persyaratan lain yang sudah tertera di Permendikbud. Sehingga mutasi yang dilakukan terkesan dipaksakan.

Karena melanggar peraturan lanjut Joni, bisa masuk pelanggaran pidana. “Jika Melanggar Permendikbud, maka keberadaan kasek menjadi tidak absah, lalu tunjangan yang didapat bisa berpotensi pidana,” tegasnya.

Kepala Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Mohammad Saleh tidak mau memberikan komentar, meski dia menjelaskan secara detil, namun tidak mau diterbitkan di media. Sebab, dianggap hanya cerita saja.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Mineral (BKPSDM) Sunenep, Titik Suryati belum bisa menjelaskan persoalan tersebut. Titik sapaan akrabnya menyuruh untuk konfirmasi langsung kepada Ketua Baperjakat. “Langsung ke Ketua Baperjakat ya,” katanya melalu sambungan WhatsApp yang dikonfirmasi wartawan.

TITIK SURYATI

Beberapa waktu lalu, Bupati Sumenep A Busyro Karim melakukan pengukuhan dan mutasi kepada ratusan kasek di Gedung Korpri. Pengukuhan itu bersamaan dengan pengukuhan ASN eselon III dan IV. Namun, belakangan pengukuhan itu menuai protes karena diduga cacat hukum. •

PARLEMEN

• JANUARI 2019 21

Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) saat ditemui Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma di Gedung DPRD.

22

PARLEMEN

• JANUARI 2019

PARLEMENTARIA

MAHASISWA DEMO DPRD SOAL POLEMIK PT SUMEKAR Ketua Dewan: Akan Direkomendasikan ke Komisi

S

ejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan.

Kali ini mereka melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin, 28 Januari 2019.

jadi direksi BUMD,” ungkapnya.

Terkait hal ini, sebelumnya Bupati telah menjelaskan bahwa pengangkatan direksi PT. Sumekar sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sementara terkait pengangkatan Akhmad Zainal menurut Bupati yang bersangkutan sudah memundurkan diri.

Aksi yang dilakukan oleh ini adalah pengangkatan Direksi PT Sumekar oleh Bupati Su“Sudah mundur. Waktu diseleksi sudah menep, A. Busyro Karim, beberapa waktu lalu ada surat pengunduran dirinya. Sebelum mayang kemudian dinilai berbau nepotisme dan suk ke meja saya, secara administratif sudah melabrak aturan perundang-undangan yang diselesaikan di tim seleksi,” katanya. ada.

Dengan begitu, sambungnya, secara subMereka menilai bahwa pengangkatan di- stabsi yang bersangkutan sudah tidak bisa ikut reksi PT. Sumekar tercium bau tak sedap. Bah- Pemilu. “Kalau dari sisi partai sudah mundur, kan mereka menyebut kalau pengangkatan pasti substansinya tidak akan ikut (Pemilu) waitu berbau nepotisme karena dua direksi yang laupun masih ada (dalam DCT). Karena tidak diangkat, yakni Moh. Syafi’i sebagai Direktur bisa dibuang begitu saja. Tetapi substansinya Utama dan Akhmad Zainal Arifin sebagai Di- sudah mundur,” jelasnya. rektur, sama-sama memiliki latar belakang seSelain itu, mereka juga mendesak DPRD bagai politisi PKB. Sumenep untuk menggunakan hak angketnSeperti jamak diketahui, Moh. Syafi’i mer- ya guna melakukan investigasi terhadap keupakan mantan Ketua PAC PKB Arjasa. Se- mungkinan adanya pelanggaran hukum atas mentara Akhmad Zainal masih tercatat da- keputusan Bupati tersebut. lam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Jawa Timur. “Bupati terkesan mengedepankan Timur, Herman Dali Kusuma yang menemui kepentingan partai,” tegas koordinator aksi, langsung aksi mahasiswa mengatakan akan Mohammad Sutrisno. menindak lanjuti tuntutan mahasiawa terkait Selain itu, dia menuding bahwa pengang- DPRD menggunakan hak angket. katan direksi PT Sumekar telah melabrak PeraMenurut politisi PKB itu, tuntutan itu akan turan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Menurutnya dalam PP tersebut merekomendasikan Komisi II, sebagai komitelah diatur, bahwa salah satu syarat seseo- si yang menangani persoalan BUMD, untuk rang bisa diangkat menjadi direksi ialah tidak mengambil. Dia berdalih, dalam hal ini, hansedang menjadi pengurus partai politik, calon ya bisa menampung aspirasi mahasiawa. kepala daerah, calon wakil kepala daerah, “Saya akan sampaikan kepada komisinya dan tidak sedang mencalonkan sebagai angsaja. Saya, kan, hanya bisa menampung asgota legislatif. pirasi yang ke barat ke timur. Nanti saya sam“Pengangkatan Bapak Zainal sebagai di- paikan ke Komisi II biar dibahas. Pokoknya rektur ini jelas melanggar PP Nomor 54 Tahun saya nyerah kepada anggota. Karena di sini, 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pas- kan, lembaga,” ujarnya. • al 57 poin L, bahwa calon legislatif tidak boleh PARLEMEN

• JANUARI 2019 23

PARLEMENTARIA

MARAK TKI ILEGAL

DEWAN MINTA PEMKAB TEKAN!

M

asih maraknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Sumenep yang berada di luar negeri, namun tidak mengantongi dokumen resmi atau ilegal membuat anggota komisi V DPRD setempat Suroyo geram. Bahkan, pihaknya mendesak dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menekan laju penyumbang divisa negara itu ke negeri jiran dengan cara ilegal. Sebab, itu membuat mereka tidak nyaman bekerja dan terancam

24

PARLEMEN

• JANUARI 2019

untuk dipulangkan paksa atau deportasi.

Informasi yang berhasil dihimpun, kebanyakan para TKI ilegal itu berangkat ke negeri jiran Malaysia. Mereka berangkat melalui tekong dengan iming-iming pendapatan yang menggiurkan, sehingga membuat mereka tertarik. Dampaknya, tidak sedikit dari mereka dideportase oleh pemerintah Diraja Malaysia.

Tiba-tiba mereka harus diserahkan ke instansi terkait di kota Sumekar ini, untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Mayoritas mereka merupakan pekerja kasar, semisal kuli bangunan.

”Kami sangat miris melihat masih maraknya TKI ilegal yang berangkat daeri Sumenep. Padahal, saat mereka sudah sampai ke lokasi kerja, maka dipastikan tidak akan tenang dan nyaman. Sebab, dikhawatirkan ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Tak jarang juga, mereka harus sembunyi dari kejaran petugas. Konsekuensinya, jika tertangkap mereka dipulangkan paksa,” kata politisi Gerindra ini.

Menurutnya, mereka yang berangkat dengan cara ilegal ini rata-rata tidak memiliki skil atau kemampuan dan keahlian. Mereka bekerja dengan kuli bangunan saja. ”Mereka tidak berangkat melalui jalur resmi lantaran tidak memiliki skill (keterampilan), jadi lebih memilih jalur illegal. Apalagi, prosesnya melalui tekong dinilai sangat cepat, sementara menggunakan jalur pemerintah proses.

Ini yang terjadi. Ditambah iming-iming yang cukup menggiurkan dari pada melalui tekong,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemkab Sumenep melalui instansi untuk bisa menekan TKI Ilegal. Instansi harus memiliki terobosan agar bisa menyadarkan masyarakat

Kami sangat miris melihat masih maraknya TKI ilegal yang berangkat daeri Sumenep. Padahal, saat mereka sudah sampai ke lokasi kerja, maka dipastikan tidak akan tenang dan nyaman.

SUROYO

mengambil dokumen resmi agar kerja di luar negeri aman dan nyaman. ”Ya, tentu salah satuya menciptakan skiil masyarakat. Sehingga, disiapkan untuk bekerja secara profesional di luar negeri bukan sebagai buruh kasar.

Ini menjadi tugas berat pihak terkait,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya meminta disnakertrans untuk sering turun ke lapangan melakukan sosialiasi kepada masyarakat.

Terutama dampak negatif menjadi TKI Ilegal. ”Juga memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mempermudah masyarakat untuk berangkat ke luar negeri. Intinya, harus berupaya menekan TKI ilegal ke luar negeri. Jangan sampai setiap tahunnya malah membengkak. Jalur resmi tentu saja akan lebih nyaman dan aman,” tuturnya.

Yang lebih penting, imbuhnya, pihaknya meminta pemkab untuk juga bisa menyediakan lapangan kerja agar tidak banyak warga yang bertandang ke luar negeri. •

PARLEMEN

• JANUARI 2019 25

PENGISIAN JABATAN ESELON II DINILAI LAMBAN Belum adanya pengisian jabatan eselon II hingga saat ini mendapatkan reaksi keras dari anggota komisi I DPRD Sumenep Hosaini Adhim.

D

ia menilai pengisian jabatan itu lamban dilakukan oleh pemkab. Padahal, sudah banyak jabatan yang sudah lama kosong ditinggalkan pejabat sebelumnya, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan dibiarkan kosong. Otomatis, jabatan kosong itu dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) dengan waktu yang cukup panjang.

Sampai detik ini, sudah ada lima jabatan eselon II yang masih dibiarkan kosong dan tidak dilakukan pengisian. Kekosongan itu terjadi lantaran pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun dan promosi menjadi sekdakab. Jabatan yang kosong itu adalah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan juga Asisten Setkab Sumenep. Dan, sampai detik ini belum ada tanda-tanda akan dilakukan pengisian oleh bupati. ”Sangat ironis. Jabatan vital, sekelas pimpinan OPD (Organiasi Perangkat Daerah) malah dibiarkan kosong sampai detik ini, sudah berbulan-bulan lamanya. Seharusnya, pengisian ini menjadi perioritas, bukan eselon III maupun IV terlebih dahulu. Sehingga, pihaknya mengklaim pemkab lamban melakukan pengisian. ”Jadi, kami menilai pengisian lambat dilakukan. Seharusnya, ini sudah klir pada 2018 lalu, namun sampai saat ini masih dibiarkan, dan yang kosong semakin bertambah” kata Hosaini Adhim.

Menurutnya, jabatan kosong terpaksa harus dijabat Plt, yang otomatis memiliki kewenangan terbatas dan tidak bebas. Sehigga, diprediksi kerja pemerintahan tidak akan maksimal dan efektif seperti pejabat definitif. ”Kami sangat tidak paham, mengapa ini dibiarkan sampai saat ini kosong.

26

PARLEMEN

• JANUARI 2019

HOSAINI ADHIM

PARLEMENTARIA

Padahal, ini berdampak pada Kerja pemerintahan tersendat dengan kewenangan yang terbatas. Ini sering menjadi kami di komisi kepada pihak terkait.

Sebab, bukan sebentar kosong,”ungkapnya.

Sebenarnya, Hosaini menuturkan, jika memiliki political will, kemauan yang keras untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan pasti bisa dilakukan secara cepat. Sebab, hak pereoregatif itu berada pada Bupati Sumenep, meski harus meminta pertimbangan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Apalagi, SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki kota Sumekar ini cukup bagus, sehingga tidak ada alasan bagi pemangku kebijakan untuk memperpanjang kekosongan “kekuasaan” di OPD tersebut. Ini juga tidak sehat bagi regenerasi birokrasi. ”Kami sangat menginginkan pengisian jabatan di eselon II segera dilakukan oleh bupati. Apalagi, untuk eselon II ini merupakan penentu kebijakan di instansi lingkungan pemkab Sumenep. Sehingga, pengisian itu harus dilakukan. Apabila, tidak mencukup stok maka tinggal melakukan lelang jabatan. Saya kira ini perlu dilakukan secepatnya. Masyarakat juga sedang bertanya soal jabatan kosong ini,” tukasnya. •

Sangat ironis. Jabatan vital, sekelas pimpinan OPD (Organiasi Perangkat Daerah) malah dibiarkan kosong sampai detik ini, sudah berbulan-bulan lamanya.

PARLEMEN

• JANUARI 2019 27

PARLEMENTARIA

DESAK TERTIBKAN TAMBAK UDANG DIDUGA ILEGAL Anggota komisi II DPRD Sumenep Hosri Yunanto mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan keberadaan tambak udang yang diduga tidak mengantongi izin alias ilegal.

Salah satunya, terjadi pada Tambak udang di Desa Pakandangan Barat. Di mana tambak udang dilokasi diduga tidak mengantongi izin. Selain itu, diduga melakukan reklamasi pantai. Sehingga, membuat sejumlah warga protes. Tidak hanya itu, anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) II ini sampai turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi tambak dimaksud. Sehingga, Hosri Yunanto langsung meminta pihak terkait untuk melakukan penertiban tambak udang tersebut.

S

HOSRI YUNANTO

ebab, disinyalir meresahkan warga. Apalagi, keberadaanya menimbulkan limbah sehingga membuat masyarakat tidak nyaman. Otomatis, seagian warga menginginkan agar pemerintah bijak dan tegas dalam mengawal, mengawasi serta menertibkan tambak udang yang melanggar prosedur itu.

28

PARLEMEN

• JANUARI 2019

Berdasarkan amatan kami di lapangan, maka diperlukan adanya penertiban terhadap tambak udang yang ada di desa Pakandangan tersebut. Sebab, sudah dikeluhkan oleh warga dan sudah menjadi keresahan.

Pihaknya tidak menginginkan keberadaan bisnis yang dinilai menjanjikan itu malah membuat warga merugi. Untuk, pemkab hendaknya diminta turun tangan melakukan pengawasan dan menertibkan keberadaan tambak udang tersebut,” kata politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera ini).

Seharusnya, sambung dia, tidak mudah untuk melakukan penutupan atas keberadaan tambak udang itu. Sebab, instani perizinan menyatakan jika keberadaannya tidak mengantongi izin. ”Dari sini, pihak Satpol PP sudah bisa masuk. Kabarnya memang satpol PP sudah turun ke lapangan, namun hanya memberikan peringatan saja. Seharusnya, itu sudah bisa dilakukan penutupan karena sudah diduga tidak prosedural yakni tidak mengantongi izin,” ucapnya dengan nada serius.

Untuk itu, pihaknya meminta ketegasan petugas untuk bisa ”turun tangan” soal tambak udang ini. Termasuk, pemangku jabatan untuk menekan penertiban tersebut. ”Jadi, kami minta agar tidak main mata dalam masalah tambak udang yang sudah meresah-

kan warga ini. Jadi, kami menunggu gerakan dari pemkab untuk bisa menertibkan tambak udang yang secara nyata tidak patuh terhadap aturan, yakni tidak mengurus izin operasionalnya,” ungkapnya. ‘ Hal ini, terang dia tidak hanya sekada terjadi pada Pakandangan Barat, melainkan juga wilayah lain yang terdapat tambak udang namun tak berdokumen. Sebab, pihaknya menduga masih ada tambak udang yang beroperasi di sekitar Kabupaten ujung timur pulau Madura ini yang tidak mengantongi izin. ”Ini tugas petugas untuk menyisir, jika ditemukan pelanggaran, maka tidak boleh ada kompromi. Tertibkan!,” tuturnya.

Fajar Santoso Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP menjelaskan, pihaknya sudah turun ke lapangan melihat langsung kondisi tambak udang tersebut. Pihaknya sudah melayangkan teguran kepada pengelola tambak udang tersbut. ”Pasti ditertibkan. Namun, kami masih melakukan teguran terlebih dahulu. Jadi, tidak serta merta melakukan penertiban, masih ada mekanismesnya,” katanya. •

PARLEMEN

• JANUARI 2019 29

Sub terminal Kebonagung, Lingkar Barat. Insert: Fathorrahman Taufiq

30

PARLEMEN

• JANUARI 2019

PARLEMENTARIA

DEWAN PERTANYAKAN KEBERADAAN SUBTERMINAL Keberadaan Sub Terminal di Sumenep dipastikan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebab, di lokasi ini biasanya ditarik retribusi, termasuk kepada MPU (Mobil Berpenumpang Umum).

N

PAD Sumenep. Apalagi, pengelolaan terminal Arya Wiraraja sudah diambil alih, tidak lagi di kelola pemkab Sumenep. Maka, sudah sepantasnya keberadaan sub terminal menjadi alternatif dalam meningkatkan PAD sektor perhubungan. ”Memaksimalkan peran subterminal ini menjadi penting, dan harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan abai Padahal, keberadaan subterminal itu pada hal kecil yang menghasilkan PAD,” undinilai sangat penting untuk mendongkrak gkap politisi PAN ini.

Ironisnya, sambung dia, ada beberaPAD setelah terminal induk Arya Wiraraja tidak lagi dikelola Sumenep. Keberadaan pa sub terminal yang sudah beralih fungsub terminal yang terkesan mubazir itu sub si. Misalnya, sub terminal yang ada di Keterminal Kebonagung, Lingkar Barat. Di camatan Ambunten, yang saat ini sudah tempat ini hanya ada petugas yang menar- menjadi pasar. ”Dengan begitu, maka jelas ik retribusi kepada kendaraan yang lewat, tidak memberikan manfaat dan tidak tepat namun lokasinya tidak dimanfaatkan sama sasaran sesuai dengan tujuan awal. Meski Dishub pernah menyatakan peralihan ke sekali, tidak ada yang masuk. ”Seharusnya, sub terminal dimanfaatkan pasar itu juga ada pendapatannya. Hanya secara baik, dan kemudian difungsikan un- saja, pendapatan itu tidak masuk ke dishub, tuk parkir kendaraan. Sehingga, bangunan melainkan ke dinas pendapatan pengeloyang dibangun dengan anggaran negara laan keuangan dan aset (DPPKA),” ujarnya. amun, faktanya keberadaan sub terminal itu terkesan tidak difungsikan sampai detik ini, bahkan tidak ada MPU yang mau parkir di subterminal itu. Padahal, di lokasi tersebut terkadang ada petugas dari dinas perhubungan (dishub) setempat yang bertugas.

Pihaknya meminta dishub tidak tinggal diam melihat kondisi subterminal yang sudah banyak beralih fungsi. Dishub harus bekerja keras untuk mengembalikan fungsi dari sub terminal. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak terkait untuk mengembalikan fungsi subterminal sebagai tempat parkir MPU. ”Tentu saja, tidak akan sulit jika berpikir maju untuk kepentingan Sumenep, Selain itu, sambung dia, keberadaan khususnya peningkatan PAD disektor persub terminal itu harus mampu mendongkrak hubungan,” tukasnya. • tidak mubazir alias dimanfaatkan. Selain itu, parkir kendaraan tidak akan menumpuk di kota, jadi sub terminal harus menjadi alternatif MPU untuk memarkir kendaraannya. ”Jadi, harus dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. Sebab, kami melihat masih banyak sopir yang memilih parkir sembarangan,” kata anggota komisi III DPRD Sumenep Fathorrahman Taufiq.

PARLEMEN

• JANUARI 2019 31

PARLEMENTARIA

ASN HARUS NETRAL DI PEMILU Sekretaris komisi I DPRD Syaiful Bari meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk bersikap netral dalam pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada 17 April mendatang.

H

al itu sejalan dengan regulasi terkait abdi negara yang mengisyaratkan tidak berpolitik praktis, apalagi sampai mengampanyekan salah satu pasangan calon (paslon). Sehingga, pihaknya meminta ASN untuk berdiam diri dan hanya menyalurkan hak pilihnya saja.

Sebagaimana diketahui, pada 17 April mendatang, Indonesia akan menggelar pemi-

32

PARLEMEN

• JANUARI 2019

lihan serentak, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Kegiatan ini merupakan pesta rakyat lima tahunan. Bahkan, para paslon sudah mulai turun gunung untuk mengajak dan mensosialisasikan dirinya agar dipilih menjadi the winner. Hanya saja, ASN tetap diminta untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada paslon siapapun.

”Kami minta ASN yang ada di lingkungan pemkab Sumenep ini untuk tetap bersikap netral dalam pemilu 17 April mendatang.

Sebab, regulasi memang mangatur agar para abdi negara ini tidak dilibatkan dalam urusan politik. Maka, para pegawai ini hendaknya tetap bekerja seperti biasa, tidak usah ngurus urusan politik. Namun, tetap fokus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini yang menjadi tugas dan wewenang yang dimiliki para abdi negara ini.

Bahkan, sambung dia, pihaknya meminta instansi terkait untuk ikut ambil bagian dalam memberikan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat. Apalagi, ada pegawai yang terlibat dalam urusan politik maka jangan sega-segan untuk tidak menindak para abdi negara itu. ”Jika memang ditemukan ada pelanggaran, misalnya berkampanye, maka jangan main-main. Langsung diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi, terbukti maka bisa diberikan sanksi tegas sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan,” ucapnya dengan serius.

Tidak hanya itu, warga juga diminta untuk ikut mengawasi oknum ASN. Apabila ditemukan berkampanye atau ikut politik praktis maka bisa langsung melaporkan ke Panwas (panitia pengawas) pemilu yang sudah terbentuk. Di mana panwas ini sudah ada mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten. ”Kalau hanya

SYAIFUL BARI

isu tidak usah dibesarkan. Namun, jika melihat langsung dan megantongi bukti maka silahkan langsung dilaporkan, biar tidak menjadi bola liar. Yang terpenting tidak dijadikan komoditas untuk saling menjatuhkan. Kami minta semua berjalan sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku,” tukasnya. •

PARLEMEN

• JANUARI 2019 33

KAPAL DBS III DIMINTA SEGERA BEROPERASI Keberadaan Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III menjadi angin segar bagi masyarakat kepulauan Sumenep. Sebab, diperkirakan bisa menambah trasnportasi laut guna menghindari penumpukan penumpang, utamanya saat arus mudik maupun balik lebaran.

N

ah, dengan hadirnya kapal baru diharapkan mampu mengangkut penumpang lebih besar, sehingga lonjakan penumpang bisa dihindari.

Fakta ini mejadikan keinginan warga kepulauan yang sudah lama terpendam, dan diwujudkannya oleh pemkab Kabupaten ujung timur pulau Madura ini.

Sayangnya, sampai detik ini kapal yang tuntas pekerjaan dan dilaunching pada 2018 lalu belum juga dioperasikan untuk umum. Kapal dengan kapasitas lebih besar dari sebelumnya itu hanya digunakan pada saat Bupati Sumenep bersama rombongan melakukan safari kepulauan. Kabarnya, kapal tersebut cukup bagus dan sangat layak untuk dijadikan alternatif angkutan untuk masyarakat kepulauan. Sehingga, kalangan dewan mendesak agar segera dioperasikan dan bisa memberikan manfaat nyata bagi warga kepulauan kota Sumekar ini.

Anggota komisi III DPRD Sumenep Juhari menjelaskan, pihaknya mempertanyakan masih belum beroperasinya kapal DBS III ini. Padahal, sudah dilaunching cukup lama dan seharusnya sudah bisa dinikmati oleh warga kepulauan selaku penerima manfaat dari pembuatan kapal miliaran rupiah itu. ”Di mana sekarang ya, kok sampai detik ini belum mengangkut penumpang ke kepulauan, padahal kapal baru itu sangat dinanti oleh masyarakat untuk dijadikan tambahan transportasi,” katanya.

Seharusnya, sambung dia, kapal tersebut untuk tidak “diendapkan” terlalu lama setelah di launching, melainkan segera dioperasikan sesuai dengan trayek yang sudah ditentukan. Sehingga, keberadaannya memberikan asas manfaat bagi semua elemen masyarakat kepulauan. ”Dari launching sudah berbulan-bulan. Maka sudah sepantasn-

34

PARLEMEN

• JANUARI 2019

JUHARI

PARLEMENTARIA

ya untuk segera dioperasikan untuk kenyamanan warga kepulauan. Apalagi, muatannya lebih besar dibandingkan kapal-kapal sebelumnya,” ujarnya.

Politisi PPP ini menegaskan, sejak awal warga kepulauan selalu mendengungkan untuk memiliki kapal baru. Nah, setelah keinginan terwujud, maka dipercepat dalam proses realisasinya. Sehingga, tidak hanya sekadar ada, melainkan warga kepulauan bisa mengetahui dengan dampak positif. ”Setelah barang ada, maka menjadi kewajiban untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau hanya sekadar untuk dipajang, kan tidak ada manfaat sama sekali,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait dalam operator kapal PT Sumekar line hendaknya segera mengoperasikan kapal tersebut.

Sehingga, anggaran yang dikeluarkan jelas peruntukannya untuk masyarakat. ”Kapal baru itu harus segera mengangkut masyarakat kepulauan. Seingat saya itu baru dioeprasikan saat bupati melakukan safari kepualuan beberapa waktu lalu,” tuturnya. •

Dari launching sudah berbulan-bulan. Maka sudah sepantasnya untuk segera dioperasikan untuk kenyamanan warga kepulauan.

Apalagi, muatannya lebih besar dibandingkan kapal-kapal sebelumnya.

PARLEMEN

• JANUARI 2019 35

SOSOK

TEROBSESI JADI JURNALIS

J

angan pernah mencoba berpikir untuk menjadi orang yang sukses, tapi cobalah berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik�. Begitulah kata Albert Eintein, seorang ilmuan ternama penemu teori relativitas yang diabadikan oleh sejarah.

Kata-kata itu seolah menjadi renungan berarti bagi Roydatun Nisa’. Perempuan yang akrab disapa Nisa terse-

36

PARLEMEN

• JANUARI 2019

but ternyata memiliki mimpi besar untuk menjadi jurnalis.

Ia sadar, menjadi jurnalis itu tidak mudah. Tetapi itualah cita-citanya. Iya, cita-cita itu butuh perjuangan, perjuangan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan butuh ketabahan dan kekuatan jiwa.

Memang tak mudah untuk mengejar cita-cita, tetapi bukan sesuatu tidak mungkin, kita juga akan diabadikan

oleh sejarah. Sama-sama seperti tokoh-tokoh hebat pada zamannnya.

Namun, bagi dara kelahiran Sumenep , 10 Oktober 1997 tersebut, menjadikan tantangan itu menjadi bumbu meraih mimpinya menjadi seorang pengabar berita.

Apapun cita-cita itu, menjadi jurnalis atau bukan, cobaan demi cobaan itu pasti akan datang silih berganti. Namun, melalui ujian itulah manusia akan memiliki mental dan hati yang kuat, bahkan sekuat baja.

Ia mengaku obsesi itu muncul saat melihat para jurnalis sedang memburu berita, sehingga sejak berada di bangku sekolah pertama ia telah memendam impian untuk menjadi seorang jurnalis.

“Saya suka dunia jurnalis, karena selain memberikan pengalaman, menjadi jurnalis juga akan memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang. Mulai dari Bupati, Gebernur, hingga Bapak Presiden. Termasuk juga para pesepak bola, penyanyi, hingga masyarakat akar rumput,” tutur perempuan pengagum yang saat ini masih aktif di Majalah Yasmine PPA Lubangsa Putri tersebut.

Jika mimpinya itu benar-benar jadi kenyataan, ia tidak ingin sekadar menyajikan informasi dengan baik kepada pembaca, tapi perempuan yang suka membaca dan menulis itu juga memendam harapan besar dapat

memberi sumbangsih dan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. “Saya ingin sekali menanamkan kecintaan pada budaya Madura melalui berita,” ungkapnya.

Sebagai perempuan Madura, bagi Nisa Madura itu begitu luar biasa, kaya akan keragaman budaya, bahkan salah satu daerah yang kaya dengan gugusan pulau. Tapi kata dara semester akhir di Instik Annuqayah itu belum banyak orang Madura yang apresiatif, apalagi memeliharanya.

“Contohnya saja, ada banyak khazanah masa lalu seperti tarian tradisional, ludruk, saronen, dan budaya-budaya lainnya. Saya merasa prihatin dengan kondisi ini,” ucapnya.

Nisa pun berniat jika mimpinya itu menjadi kenyataan, ingin sekali memperbanyak liputan-liputan yang mengangkat tema tentang budaya Madura. Baginya, hal tersebut penting agar budaya yang kita cintai ini tetap lestari.

Kini, ia tak mau mainmain dengan mimpinya itu.

Untuk mendukung obsesinya, ia terus ingin mengasahnya dengan membaca dan menulis. Sungguh, sebuah mimpin yang mulia, menjadi jurnalis yang mampu memberikan inspirasi bagi daerahnya. Iya, bagitulah jurnalisme solutif, berita yang mampu memberikan solusi, inspirasi dan sumbangsih bagi masyarakat, bangsa dan Negara. •

Saya ingin sekali menanamkan kecintaan pada budaya Madura melalui berita.

Roydatun Nisa’

PARLEMEN

• JANUARI 2019 37

KOLOM

Refleksi Harlah NU

MENJADI NU, MENJADI INDONESIA Oleh: Syamsuni*

Mendiskusikan tentang NU dalam membangun Nusantara ini, sebenarnya tidak lepas dari semangat kebangsaan NU itu sendiri. Semangat yang mengandung spirit menghargai tradisi, pluralitas budaya dan martabat manusia sebagai makhluk budaya.

D

alam perspektif kebangsaan semacam ini, kemudian kearifan lokal mendapatkan tempat terhormat, yang dalam nasionalisme Eropa cenderung digeser atau bahkan disisihkan ke batas akhir kepunahan atas nama modernitas.

Nilai patriotisme yang bersifat kultural tersebut karena memang sesuai dengan kelahiran NU yang tidak pernah menyingkirkan nilai-nilai lokal. Bahkan sebaliknya, berakulturasi dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Proses akulturasi tersebut telah melahirkan Islam dengan wajah yang ramah, santun dan tidak radikal. Sehingga NU cenderung mengarifi nilai budaya setempat,

38

PARLEMEN

• JANUARI 2019

serta menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan, termasuk warisan budaya Nusantara. Dan otomatis, NU memiliki wawasan multikultural.

Bahkan kecintaan NU terhadap tanah dan tumpah darah Indonesia tercermin dalam butir-butir muktamar NU yang ke-28 di Krapyak Yogyakrta. Bunyi butir Muktamar itu, orang NU tidak dilarang untuk berpolitik. Bahkan NU menjadikan politik sebagai bagian dari dari tanggung jawab kebangsaan NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UU 45 sebagai dasar negara (Baca: Ayu Sutarto, Menjadi NU Menjadi Indonesia).

Nah, kemampuan NU melakukan praksis kehidupan kebangsaan, telah memadukan ajaran Islam tekstual dengan konteks lokalitas dalam kebijakan hidup beragama.

Pemaduan ini terasa karena telah melahirkan wawasan dan orientasi politik substantif.

Cara NU membawa ajaran Islam tidak melalui jalan formalistik; tidak harus diformalkan, atau membenturkannnya dengan frontal, tetapi dengan cara yang cukup lentur dan lembut.

Sehingga agama Islam seolah agama bagi warga negara.

Sebab tak ada paksaan dalam beragama, bahkan Islam mengajarkan tentang substansi membangun perdamaian dalam keberagaman di tengah perbedaan.

Tidak hanya itu, NU

ternyata juga bergerak lebih jauh dengan pelestarian dan melindungi tradisi keagamaan Jawa yang sebelumnya telah mapan dari ancaman kepunahan. Bentuk pelestarian terhadap tradisi itu dipahami sebagai bentuk artikulasi dari prinsip dasar toleransi (tasamuh) secara religius yang melekat dalam diri Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah. Sebagai sebuah bukti, Achmad Muhidin Zuhri dalam buku Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah bahwa toleransi religius yang melekat dalam Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah ternyata telah mengakomodir proses pertukaran dan pembaharuan yang menciptakan keunikan warna Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa Dari saling pengertian religius ini telah membawa suatu harmoni asebagai satu elemen penting dalam kehidupan religius warga Indonesia, yakni ajaran Sunni, yang telah dimodifikasi untuk menghambat tradisi dan adat setempat. Paling tidak, konsep harmoni secara religius ini berhubungan dengan tiga elemen; Tuhan, individu, dan lingkungannya, termasuk mereka yang berbeda agama.

Bahkan bagi NU, filosofi ini diyakini mampu mewujudkan hidup yang beriringan dengan penuh kedamiaan dalam kehidupan yang beragam.

Kalau boleh meminjam bahasanya Greg Barton, hal terse-

but sejalan dengan falsafah Jawa yang menekankan persatuan, stabilitas, dan harmoni.

Namun, bangunan kebangsaan yang telah dibangun oleh NU sejak berdiri, sepertinya mulai dililit rasa khawatir. Bahkan kian resah saat guru bangsa, sosok sang pendobrak zaman (Gus Dur) telah tiada. Rasa was wasa menghinggapi kita semua. Sebab siapa lagi yang akan menerangi gerak hidup bangsa ini, ketika negeri kita tercinta kian terpuruk dalam perilaku hidup yang koruptif.

Terutama dalam melerai konflik antargologan yang akhir-akhir ini kian mencuat dan menjadi masalah yang tak kunjung usai, bahkan telah menjadi pemandangan yang cukup membosankan. Sebab melalui Gus Dur Aswaja sebagai subremasi nilai NU telah dimodifikasi menjadi konsep NU dalam menjunjung tinggi NKRI. Kita tahu, sejak 1987, Gus Dur telah merumuskan “nilai keindonesiaan” yang unik dan mendasar. Menurutnya, “nilai yang paling Indonesia” ialah pencarian tak berkesudahan akan perubahan sosial tanpa memutus sama sekali ikatan dengan masa lalu. Artinya, keindonesiaan selalu bersifat praksis: perubahan sosial menuju kehidupan sosial manusiawi (human social life).

Namun asa akan perubahan itu tak harus mencerabut bangsa ini dari akar kultural-

nya sendiri.

Kemudian tanpa raga, warga Nahdiyin mempraktikkan perubahan sosial berdasarkan nilai kultural yang paling ia cintai: Islam. Oleh karenanya, pada Harlah yang ke-93 kali ini, tulisan sederhana ini untuk mengajak kita menilik warisan NU paling berharga yang telah ditorehkan oleh para funding father, yakni dasar-dasar keislaman bagi pandangan kebangsaan yang relevan hingga hari ini.

Mendiskusikan tentang hubungan antara Islam dan bangsa, NU bersifat fungsional.

Artinya, mendekati Indonesia berdasarkan fungsi nilai aswaja sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi semesta (rahmatan lil ‘alamin). Sehingga tak terlalu berlebihak ketika Gus Dur tidak memaknai kata rahmat sebagai kasih, melainkan diartikan sebagai kesejahteraan.

Bagi Gus Dur, kasih mungkin bersifat abstrak. Sementara Islam adalah agama hukum yang memiliki kadar politik.

Maka yang dipilih adalah kesejahteraan yang meniscayakan bagi bangunan kebangsaan dan keindonesiaan.

Maka tak terlalu berlebihan jika Ahmad Baso dalam bukunya “Agama NU untuk NKRI” menempatkan NU sebagai “agama rakyat dan kebangsaan”, karena ia ingin membawa NU pada aras sosial. Sehingga ketika dikorelasikan dengan konsep iman, kesempurnaan iman PARLEMEN

• JANUARI 2019 39

seseorang itu baru tercapai ketika seorang muslim memiliki kepedulian atas kaum miskin (QS Al-Baqarah:32), sehingga tujuan utama dari syariat Islam (maqashid alsyari’ah) sendiri adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (al-kulliyat al-khamsah).

Selanjtunya, fungsi negara sebagai alat bagi tujuan Islam.

Ketika fungsi dan tujuan Islam adalah kesejahteraan rakyat (al-mashalih al-ra’iyah), maka negara menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya, NU menggunakan kaidah al-ghayah wa al-wasail. Jika sebuah negara (NKRI) bisa menjadi alat bagi tujuan Islam; ben-

40

PARLEMEN

• JANUARI 2019

tuk dari negara itu tidak lagi penting. Apalagi jika di dalam dasar negara tersebut (Pancasila), termuat cita keadilan sosial yang sama dengan Islam.

Dengan demikian, dalam pandangan Gus Dur, Indonesia telah melampaui dikotomi integrasi (negara-agama) dan separasi (negara tanpa agama). Pertama, partikel hukum Islam telah dilembagakan di dalam hukum nasional.

Melalui pengesahan pemerintan RI sebagai pemimpin darurat yang memiliki kewenenangan (waliy al-amri al-dlaruri bi al-syaukah), segenap syariat Islam sah diterapkan di negeri ini. Formalisasi syariat ini telah menghindarkan NKRI

dari sekularisasi.

NU seolah ingin mengatakan kepada semuanya bahwa “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”. Hal ini rasional sebab semua sila Pancasila bersifat Islami, dan lebib jauh, agama ini bisa menyempurnakan pandangan-dunia Pancasila melalui visi politik Islam yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, bagi NU subremasi nilainilai keaswajaan sangat sesuai dengan visi kebangsaan.

Hal itu terbukti, dari dari tradisi yang gerakkan NU selama berpuluh-berpuluh tahun dibangun atas kerangka pemikiran Aswaja. (Ketua IAA Cabang Dungkek)

cover dalam belakang

PARLEMEN

• JANUARI 2019 41

42

PARLEMEN

• JANUARI 2019