Parlemen juli 2014

Fokus

Edisi 7/JuLi 2014

DPRD Apresiasi Kinerja BPRS Bhakti Sumekar: Omset Rp 317 M, Bertekad Jadi Bank Umum

Majalah bulanan dprd sumenep

zonasi wilayah pesisir, pentingkah?

Dari Aktivis Hingga Politik Drs. H.A. Hosaini Adhim, M.Si, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep

Suasana rapat Bamus membahas jadwal kegiatan DPRD

gallery (butuh foto + caption)

www.dprdsumenep.com

PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Lika-liku Pasar Anom Editorial 3 Memberi Ruang untuk Pulau-Pesisir Suara Rakyat

4

Laporan Utama 6 Zonasi Wilayah Pesisir, Pentingkah?

Wawancara 12 Kembangkan Potensi Pulau Melalui Perda Respon 16 Fokus 17 BPRS Bhakti Sumekar : Omset Rp 317 M, Bertekad Jadi Bank Umum Legislator Hosaini Adhim

19

Dinamika 24 Studi Banding 26 Kabupaten Bintan: Pembangunan Pesat Setelah Pemekaran 30

Artikel 32 Kolom 40 Funs Wakil Rakyat

www.dprdsumenep.com

Pelindung: KH. Imam Hasyim SH, MH (Ketua DPRD Sumenep)

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Fembri Suandy S.Ip (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Pottre 22 Sumiati, “Ratu� Bali dari Sumenep

Suara Desa

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

Staf Redaksi: Ahmad Yani Linda Krisnawati Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Asyik Abdullah Moh. Slamet Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

JULI 2014

Parlemen

1

Review

Catatan Parlemen untuk Sang Bupati SESUAI ketentuan, Bupati Sumenep setiap tahun harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahan kepada DPRD. Kewajiban konstitusional itu tak boleh abai dan dilanggar. Karena itulah, tiap tahun bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahan kepada parlemen.

A

tas laporan dari bupati, parlemen memberikan telaah melalui pemandangan umum fraksi yang ada. Semua fraksi memberikan catatan atas pencapaian yang telah dilakukan. Fraksi memberikan catatan atau bahkan mengkritisi kinerja bupati melalui program-program yang dilakukan oleh SKPD terkait.

Pada edisi sebelumnya sudah diulas tuntas mengenai catatan untuk bupati. Catatan itu begitu beragam. Mulai dari urusan anggaran yang untuk kesekian kalinya meraih

2

Parlemen

JULI 2014

predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga persoalan infrastruktur di sejumlah wilayah yang masih banyak rusak.

Tentu saja, bupati memberikan jawaban atas catatan parlemen.

Dalam edisi sebelumnya bupati juga menjawab semua catatan tersebut.

Selain masalah pertanggungjawaban bupati, banyak hal lain yang dibahas Parlemen edisi Juni lalu. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian disampaikan lugas dalam rubrik dinamika dan sebagainya. md

www.dprdsumenep.com

Editorial

Memberi Ruang untuk Pulau-Pesisir

S

EKJEN Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon membuat pernyataan luar biasa. Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni) lalu Ban Ki-moon mengajak membangun kota kepulauan.

Mengapa? Karena sebagian besar negara di dunia memiliki gugusan pulau.

Dengan mengambil tema “Raise Your Voice, Not The Sea Level�, Ban Ki-moon ingin mendorong setiap pemerintah, terutama negara kepulauan seperti Indonesia, memberi perhatian lebih serius.

Perhatian terhadap keterancaman kepulauan seiring dengan kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa permukaan air dunia naik berkisar 10-25 sentimeter dalam satu abad terakhir. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014) mencatat bahwa hampir seluruh pesisir di Indonesia mengalami kenaikan permukaan laut sedang hingga tinggi sebesar 0,73-0,76 sentimeter per tahun.

Dan akan terus meningkat seiring dengan penurunan muka tanah. Jika hal ini tak segera diatasi, pada 25 tahun mendatang, diperkirakan kenaikan muka air laut hingga 19 cm per tahun.

Indonesia adalah negeri kepulauan yang memiliki sekitar 17.500 pulau besar dan kecil. Ironisnya, kata Nusantara yang menandakan negeri kita negeri kepulauan justru tidak pernah diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan kota.

Kini, 440 dari total 495 kota/kabupaten di Indonesia atau lebih rinci lagi 47 kota (5 kota metropolitan, 5 kota besar, 32 kota sedang, 5 kota kecil) berada di pesisir.

Namun penataan ruang wilayah dan kota pesisir masih berorientasi ke daratan, menjadikan aspek kebudayaan bahari terpinggirkan. Pengembangan yang berorientasi maritim belum diadopsi dalam kebijakan penataan ruang, baik di skala lokal maupun nasional.

Pembangunan kota pesisir yang tak berkelanjutan

www.dprdsumenep.com

berakibat kota kebanjiran pada musim hujan, kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau, diperparah penyedotan air tanah berlebihan yang berdampak pada penurunan muka tanah.

Kehancuran ekologis pantai ditandai dengan kegiatan reklamasi pantai dan menyusutnya hutan mangrove yang diganti permukiman, kawasan industri, dan pusat perniagaan. Kenaikan tinggi muka laut menyebabkan majunya garis pantai ke daratan, sehingga dermaga pelabuhan dan penahan gelombang, perkampungan nelayan, serta kawasan kota tua rentan tergerus gelombang abrasi pantai, intrusi air laut, dan limpasan air laut (rob), dan diperparah oleh penurunan muka tanah.

Kita mendesak pemerintahan baru berkomitmen mengembangkan orientasi pembangunan ke laut dengan kebijakan dan strategi bahari yang integral. Corak politik bahari adalah politik yang menyatukan, bukan memisahkan daratan dengan air.

Pemerintah harus mengembangkan transportasi laut dan udara dengan jaringan pelayaran serta penerbangan andal dan canggih, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya hayati dan nabati dari laut, wawasan lingkungan maritim, serta penelitian dan pengembangan ilmu dan industri kelautan.

Kota pesisir dikembangkan sebagai pusat perdagangan, jasa industri, dan pariwisata, sekaligus tanggap bencana dalam mengantisipasi, memitigasi, serta beradaptasi terhadap perubahan iklim, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Maka, penting kiranya memerhatikan pengembangan pulau-pulau dan kawasan pesisir. Ini mengingat betapa semakin kompleksnya persoalan ke depan yang harus dituntaskan. md

JULI 2014

Parlemen

3

Suara rakyat Operasional Bandara Trunojoyo Kapan?

Kabarnya, Bandara Trunojoyo akan dioperasikan untuk penerbangan komersial ke berbagai daerah, seperti Surabaya, Bali, Banjar Masin, Bawean, termasuk Kepulauan. Mohon informasinya kapal?

Atau jangan-jangan hanya wacana saja. Sangat disayangkan, Pembangunan Bandara Yang menghabiskan dana Miliaran rupiah tidak ada dampaknya terhadap Sumenep.

(Ahmad Junaidi, Warga Sumenep Yang Tinggal di Jakarta).

Terimakasih. Kami menyambut baik respon bapak. Jadi sesuai rencana, Bandara Trunjoyo itu akan mulai diluncurkan untuk penerbangan pesawat komersial mulai Tanggal 14 Juli 2014, teparnya pertengahan ramadan. Warga Sumenep nanti diperkirakan sudah bisa mudik melalui jalur udara di Bandara Trunojoyo. Jadi Tunggu saja dan kami minta dukungan masyarakat. (Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Mohammad Fadilah).

Sesalkan Pemangkasan Dana Pugar

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui :

Perlu diketahui. Bahkan pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep saja. Semua SKPD yang mendapat dana dari Pusat mengakami pemangkasan dan itu terjadi secara nasional karena adanya pembengkakan subsidi BBM. DKP berkomitmen untuk memaksimalkan sisa anggaran yang sudah dipangkas itu agar bermanfaat dan tepat sasaran. Saat ini, DKP tengah melakukan verifikasi mengenai kelompok mana saja yang dianggap layak mendapat bantuan.

(Kepala DKP Sumenep, Moh. Jakfar).

Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprdsumenep.com SMS center: 081913682437

Tidak Kebagian Stan Pasar Takjil

Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi

4

Kami sangat menyesalkan dengan adanya pemangkasan dana Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) 2014. Pemangkasan itu tidak hanya membuat sejumlah kelompok tani gigit jari, tetapi juga dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kwalitas dan jumlah produksi garam. Mohon Solusi dari Pemerintah Daerah.

(Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep, Hasan Basri).

Parlemen

Kami meminta solusi dari Instansi terkait di Pemkab Sumenep karena ada sekitar delapan pedagang yang sebelumnya biasa berjualan kuliner dan minuman di Taman Adipura tidak kebagian stand Pasar Takjil yang disiapkan Pemkab. Kami dan pedagang lainnya sudah mendatangi Pemkab, namun alasannya stand yang disiapkan sudah habis. Ini merupakan bentuk diskriminasi karena kami yang berjualan lama, harus pindah dari lokasi sebelumnya.

(Sulthaniyah, Pedagang Es di Taman Adipura).

Jadi, memang stand pasar Takjil yang disiapkan Pemerintah Daerah cukup terbatas, yaitu kurang lebih 45 stand. Memang kami akui ada beberapa pedagang ang tidak kebagian, namun sebelumnya, Pemkab sudah mengumumkan bagi para pedagang untuk segera mendaftarkan diri agar mendapat stand Pasar Takjil Pasar Ramadhan.

Dan saat ini, Pemkab sedang mencari lokasi tambahan untuk menampung pedagang yang tidak kebagian stand tersebut.

(Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh. Hanafi).

JULI 2014

www.dprdsumenep.com

aghalicek

www.dprdsumenep.com

JULI 2014

Parlemen

5

Laporan Utama

Zonasi Wilayah Pesisir, Pentingkah?

DPRD Siapkan Perda Khusus Tanpa payung hukum jelas sulit sekali pengembangan kepulauan bisa maksimal. Bukan hanya menyangkut satu dimensi, tapi kompleks. Perlu pikiran dalam dan curahan perhatian pada wilayah kepulauan.

S

EBAGAI mantan kepala desa lelaki berperakan kekar ini memang merasa tak habis pikir.

Terutama menyangkut sumber daya melimpah di daerahnya, yang diakui atau tidak, sudah dieksplorasi habishabisan.

Sayangnya, proses eksplorasi itu tak banyak melibatkan warga.

Memang, kata dia, banyak program yang kerap dikucurkan dalam berbagai model. Baik itu program hibah atau yang

6

Parlemen

JULI 2014

berupa pengembangan komunitas kewilayahan.

Tetapi, tetap saja kalau dihitung tak sebanding sumber daya alam yang dikeruk habis-habisan itu.

Karena itulah, setelah dirinya tidak menjabat kepala desa dan tongkat kepemimpinan beralih kepada sang istri, pemilik nama lengkap Hamsuri, warga Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken ini mulai berpikir tentang payung hukum menyangkut kepulauan.

Atau

setidaknya menyangkut kebijakan khusus tentang tata kelola potensi.

Sehingga semua proses eksploitasi sumber daya alam kepulauan bisa terintegrasi.

Hal itu, menurut Hamsuri, agar proses pembangunan di kepulauan bisa seiring

dengan upaya eksplorasi besar-besaran sumber daya alam yang telah dan tengah berlangsung. “Saya merasa pembangunan di kepulauan masih jauh dari kesan serius,� tegasnya dengan mimik serius kepada Parlemen awal

www.dprdsumenep.com

ROMBONGAN Baleg DPRD Sumenep saat koordinasi ke DPRD Lombok Tengah terkait Raperda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

bulan lalu.

Dengan adanya pengaturan soal tata kelola wilayah kepulauan, Hamsuri yakin perspektif pembangunan oleh pemerintah akan bergeser.

Sehingga kepulauan tidak lagi menjadi marjinal dalam hal pembangunan. Hal ini agar

www.dprdsumenep.com

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Memang harus ada regulasi agar yang menyangkut kepulauan diprioritaskan.

JULI 2014

Parlemen

7

Laporan Utama

KETUA Baleg DPRD Sumenep Ahmad Mawardi saat konsultasi di DPRD Lombok Tengah.

selaras dengan potensi sumber daya alam yang terkeruk atas nama kebijakan atau regulasi. Seperti eksplorasi migas yang banyak terjadi di sejumlah titik di sekitar Kecamatan Sapeken.

Anggota DPRD Sumenep asal daerah pemilihan (dapil) tujuh yang meliputi Kangean, Kangayan dan Sapeken, Moh. Husin menyadari lemahnya regulasi berkaitan tata kelola pembangunan kepulauan.

Terutama, kepulauan kecil dengan basis sumber daya terbatas.

“Memang harus ada regulasi agar yang menyangkut kepulauan diprioritaskan,” katanya.

Potensi di daerah pesisir dan pulaupulau kecil di dapil-nya, memang bisa dibilang melimpah. Hanya saja, potensi itu tak terkelola dengan baik. sehingga sumber daya alam tak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan masyarakat sendiri.

“Akibatnya eksplorasi berjalan masif, tapi kompensasi atau manfaat untuk masyarakat secara langsung belum bisa maksimal dirasakan,” kata politisi PKNU itu.

8

Parlemen

JULI 2014

Belajar dari Lombok Tengah DPRD Sumenep yang notabene berisi para politisi dari berbagai daerah, sebenarnya sudah menangkap aspirasi warga pesisir dan kepulauan. Hal itu terlihat dari upaya yang dilakukan DPRD guna mendukung proses penciptaan regulasi berkaitan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk itulah, DPRD menyiapkan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat pentingnya regulasi tersebut, DPRD telah menggelar kegiatan konsultasi ke DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 23-24 Juni 2014.

Kegiatan tersebut didasarkan kepada Surat Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 16/ BALEGDA/V/2014 Perihal : Koordinasi dan konsultasi. Juga, berdasarkan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, tanggal 16 Juni 2014 dan

Atas perintah tugas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun pejabat yang menemui dari DPRD setempat atau pemkab bisa dibilang lengkap.

Mereka adalah. Ketua Balegda DPRD Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Humaidi, Arif Rahman Hakim, selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan Mashudi, juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, ada juga H.Awaluddin selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Dari Pemkab Lombok Tengah, ada H.Maulana Razak selaku Kadis Kelautan & Perikanan dan Mutawalli, selaku Kabag Hukum SetKab Lombok Tengah, serta M.Syaiful selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan H.Herman Edi selaku Kabag Perundang-Undangan

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun peserta koordinasi dan konsultasi dari Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sumenep adalah H.Moh.Hanif selaku wakil ketua DPRD, H.Hunain Santoso, juga selaku wakil ketua DPRD dan H. Akh. Mawardi selaku ketua Balegda serta Muhammad Husin selaku wakil ketua Balegda.

Selanjutnya, KH.M.Naufal selaku anggota balegda bersama sejumlah anggota lainnya. Yakni, H.Ach.Fauzi Hasyim, H.Iskandar, H. Moh. Subaidi, H.Dul Siam, Syamsul Arijal, Akh Fausi, H.A.Hosaini Adhim, serta Wiwid Harjo Yudanto, juga anggota Balegda.

Mereka didampingi oleh Taufikurrahman, selaku Kabag Hukum & Perundang-Undangan, Yuni Kurniawati, selaku Kasubag Penyusunan Perundang-undangan dan Nurul Chalis, selaku staf Bagian Hukum & Perundang-Undangan.

Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa Kabupaten Lombok Tengah terletak di 1160050 -1160 240 bujur timur dan 80 24;-,-80 570 Lintang Selatan. Luas wilayah sebesar 1.208,39 KM2 (1.208,309 Ha), dengan batas wilayah, sebagai berikut ; Sebelah Utara: Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat Sebelah Selatan: Samudera Hindia Sebelah Barat: Kabupaten Lombok

Barat Sebelah Timur: Kabupaten Lombok Timur.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 12 Kecamatan, 127 Desa dan 12 Kelurahan dengan jumlah dusun 1.354 dusun dan 59 lingkungan.

Sedangkan berdasarkan kondisi

Akibatnya eksplorasi berjalan masif, tapi kompensasi atau manfaat untuk masyarakat secara langsung belum bisa maksimal dirasakan. topografi Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda yaitu: bagian utara, bagian ini meliputi Kecamatan Butuk Liang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat.

Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki gunung Rinjani. Curah hujan di wilayah

ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan , perkebunan, dan perikanan) wilayah ini merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dan wisata budaya.

Bagian Tengah wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah kecamatan Praya barat, Kecamatan Jana Pria sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur dan sebagian Wilayah Kecamatan Jonggat.

Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah , potensi yang dimiliki anatara lain adalah : pertanian padi dan palawija , yang di dukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai, Bagian Selatan.

Wilayah ihi meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, Sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur serta sebagian wilayah Kecamatan Barat, sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan bandara Internasional Lombok.

SEJUMLAH anggota Baleg DPRD Sumenep saat konsultasi ke DPRD Lombok Tengah.

www.dprdsumenep.com

JULI 2014

Parlemen

9

Laporan Utama Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2011 adalah 868.895 jiwa yang terdiri dari 411.192 jiea penduduk laki-laki dan 457.703 jiwa penduduk perempuan.

Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,32 M2, maka tercatat kepadatan pendudk sebesar 719 jiwa per M2.

Potensi unggulan daerah Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi unggulan daerah yang prospeknya cukup baik dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Potensi unggulan tersebut meliputi : potensi pertanian dan perkebunan terdiri dari : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, cabe , tembakau virginia, jambu mete , kelapa dll.

Potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Tengah adalah rumput laut, kepiting, karper, nila, udang, lemuru, teri, tembang, cumicumi , kakap dan kerapu, potensi pariwisata terdiri dari: wisata bahari dan wisata alam.

Khusus yang berkaitan dengan zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau terpencil, diperoleh masukan maupun saran dari hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap raperda yang perlu diusulkan/

dibentuk di Kabupaten Sumenep yaitu raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut Ahmad Mawardi selaku ketua Baleg DPRD Sumenep, pembagian zonasi menurut aturan terbagi atas 2, yaitu : wilayah/ruang di darat dan wilayah/ruang laut, untuk

Intinya, pemkab memang membuka ruang kepada semua pihak untuk bergabung menuntaskan program yang ada. wilayah/ruang di darat mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, daerah melaksanakannya dalam bentuk Perda tentang RTRW. Sedangkan untuk wilayah/ruang di laut mengacu pada UndangUndang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, daerah

melaksanakannya dalam bentuk Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengamanatkan kepada daerah untuk membentuk Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Hal yang diharapkan apabila Kabupaten/kota telah memiliki Perda tentang RZWP3K, maka terkait dengan perizinan lokasi harus berdasarkan/mengacu pada Perda tentang Zonasi, serta pembagian atas wilayah berdasarkan potensi SDA yang dimiliki menjadi lebih jelas.

Dalam kegiatan penyusunan Raperda tentang RZWP3K, Kabupaten Lombok Tengah telah memulai sejak tahun 2013. Serta membentuk eksekutif meeting dalam rangka penyusunannya karena perda ini memiliki cakupan yang cukup kompleks.

Adapun yang menjadi ketua Tim Koordinasi terkait penyusunan Raperda RZWP3K adalah Ketua Bappeda dan Sekretarisnya adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya menghasilkan produk

WAKIL Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanif saat memimpin konsultasi ke DPRD Lombok Tengah.

10

Parlemen

JULI 2014

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama

DARI kiri, Iskandar, K Novel, Moh. Husin dan A. Fauzi Hasyim saat kegiatan konsultasi ke DPRD Lombok Tengah.

hukum daerah yang berkualitas, Pemkab Lombok Tengah lewat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menggandeng Kementrian Kelautan dan Perikanan.

“Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan menghemat anggaran,” kata Mawardi menjelaskan detail.

Dikatakan, Kementrian Kelautan dan Perikanan membiayai sebagian besar biaya dalam proses pembentukan raperda RZWP3K termasuk biaya menyusun dokumen teknis yang bekerjasama dengan Universitas Diponegoro. Pemerintak Kabupaten Lombok Tengah hanya membiayai honorarium tim perumus kabupaten.

Satu hal yang sudah menjadi kebiasan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sebelum raperda disusun, ada rapat awal dengan legislatif (eksekutif meeting) terkait

www.dprdsumenep.com

penjelasan perlunya suatu perda dibentuk/disusun di Lombok Tengah.

Dan, untuk menghasilkan raperda yang aspiratif Kabupaten Lombok

Kalau di Lombok bisa bekerjasama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan, mengapa Sumenep tidak.

Tengah mengikut sertakan masyarakat dalam penyusunan raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dalam forum konsultasi publik, dengan harapan pelaksanaan perda ini nantinya dapat dilaksanakan secara optimal tidak ada konflik dan didukung oleh semua masyarakat.

“Intinya, pemkab memang membuka ruang kepada semua pihak untuk bergabung menuntaskan program yang ada,” terang Mawardi yang diamini Moh. Husin selaku wakil ketua Balegda DPRD Sumenep.

Disisi lain, pihaknya menyadari, apa yang terjadi di Lombok Tengah tak selalu sama dengan realita di Sumenep. Karena itulah, terhadap berbagai masukan, saran maupun penjelasan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kajian terhadap raperda ini perlu disampaikan kepada Pemkab Sumenep agar raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil digodok mendalam.

Serta dalam proses penyusunannya bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mengikuti tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. “Kalau di Lombok bisa bekerjasama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan, mengapa Sumenep tidak,” bebernya. md

JULI 2014

Parlemen

11

Wawancara

Kepala Bappeda kabupaten Sumenep

DRS. R. IDRIS, MM

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Kembangkan

Potensi Pulau Melalui Perda

S

umenep memiliki 126 Pulau di Kabupaten Sumenep dan 48 diantaranya adalah berpenghuni, dan sisanya tidak berpenghuni. Kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari pulau-pulau itu, menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah dalam program pembangunan di wilayah kepulauan.

Sejauh ini, isu yang terus mengemuka dalam pembangunan kepulauan yaitu soal kesenjangan antara daratan

12

Parlemen

JULI 2014

dan kepulauan. Tidak meratanya pembangunanya infrastruktur, kurang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat kepulauan, dan tidak memadainya transportasi selalu menjadi keluhan.

Persoalan tersebut menjadi PR bagi pemerintah daerah dan perlu penanganan secara serius.

Disisi lain, kepulauan memiliki banyak potensi.

Tidak hanya dari potensi migasnya, tapi kelautan, perikanan, dan peternakan, bahkan pariwisatanya

cukup manjanjikan.

Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi kepulauan? Dan bagaimana pula upayanya dalam menekan kesenjangan kepulauan dan daratan, berikut wawancara Parlemen dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, DRS. R. IDRIS, MM. Bagaimana arah program perencanaan pembangunan di

kepulauan, khususnya di pulau-pulau kecil?

Seperti kita ketahui, Sumenep mempunyai arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015. Dimana didalamnya memuat visi misi dan arah kebijakan Bupati yang didalamnya ada bagaimana arah pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir dan Pulu-Pulau kecil.

Sumenep sendiri memiliki 126 Pulau dan 48 diantaranya dengan status berpenghuni, sedangkan sisanya tidak berpunghuni.

Dan kondisi geografis tersebut menjadi tantang bagi kita bagaimana untuk mengembangkan wilayah Kepulauan.

Wujud dari pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah seperti apa?

Pengembangan ini diwujudkan dalam program SKPD teknis, baik berkenaan dengan perikanan, peternakan, pertanian dan kelautan.

Dan tentunya dalam arah kebijakan pembangunan itu tidak lepas dari fungsi kita dalam merencanakan program pembangunan untuk menjawab isu-isu permasalahan kepulauan.

Isu-isu itu misalnya soal disparitas wilayah, misalnya pembangunan daratan dan kepulauan yang tidak berimbang. Isu-isu tersebut kita antisipasi melalui penganggaran yang proporsional.

Kedua menyangkut sarana dan prasarana. Apakah sarana pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan.

Solusinya kita dorong Dinas teknis untuk bisa mengcaver anggaran yang dibutuhkan agar bisa meingkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kepulauan. Ini

www.dprdsumenep.com

Wawancara merupakan program yang sudah terstruktur sampai akhir jabatan Bupati.

Dalam pelaksanaannya, kita lakukan evaluasi, mana program di kepulauan itu efektif yang dilakukan SKPD mana yang tidak.

Evaluasi ini dilakukan sebagai dasar penyusunan program kedepan, untuk bisa menjawab isu-isu yang saya sebutkan tadi misalnya soal kemiskinan, disparitas, dan pelayanan dasar dan sebagainya.

Dengan evaluasi program itu diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas SKPD untuk menelurkan program yang lebih berkualitas dan efektif dalam pengembangan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Apabila itu tidak efektif kita lakukan mekanisme penyempurnaan, apakah itu dari SOP-nya, managemen, pelaksanaan atau sasaran penerima manfaatnya, sehingga nantinya kebijakan dari Pusat Provinsi, dan Kabupaten itu selaras dengan RPJMD. Dasar acuan dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil apa?

Dalam pengembangan wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil ada dasar hukumnya. Kita mengacu pada Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perubahannya telah diterbitkan UU No. 1 Tahun 2014 dan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.

Dasar tersebut dijadikan pedoman di Kabupaten Sumenep untuk melakukan regulasi kebijakan baik dari sisi perencanaan program

www.dprdsumenep.com

dan penganggaran.

Tentunya Program ini harus berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan.

Masyarakat akan tahu apa yang dilakukan Pemkab melalui Program yang direncanakan SKPD itu efektif atau berdampak kepada masyarakat atau tidak. lalu bagaimana dengan raperda pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dicanangkan DPRD?

Kami menyambut baik Raperda tersebut. Raperda terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu sangatlah penting sebab dari sisi UndangUndangnya sudah ada. Dan untuk pelaksanaan UU itu perlu direvatif kebijakan yang lebih detail baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten yang mengatur pelaksanaan kebijakan baik dari sisi program kegiatan maupun kebijakan anggaran agar supaya tingkat disparitas anggaran lebih minim atau

kecil. Harapannya, dengan adanya Raperda tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan. Dan pada akhirnya, disparitas antara Kepulauan dan daratan lebih minim, sehingga dengan adanya Raperda tersebut bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kepulauan dapat terwujud.

Apakah sejauh ini, Pemerintah Daerah memiliki peta-peta yang

JULI 2014

Parlemen

13

Wawancara

14

menggambarkan potensi kepulauan?

Kalau kita mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memang disana sudah dijabarkan mengenai Potensi wilayah mulai di daratan maupun Kepulauan. Jadi kebijakan dari sisi penataan ruang sudah ditetapkan berdasarkan potensinya misalnya pengembangan kawasan minapolitan itu ada di daratan dan kepulauan.

Pengembangan kawasan agropolitan dan pariwisata itu juga ada di Kepulauan.

Mungkin yang terbaru di Pulau Giliyang dan Mamburit mengenai potensi wisatanya. Pengembangan kawasan industri dan ruang sarana dan prasana wilayah termasuk kawasan pertambangan mineral dan non mineral, bahkan pengembangan kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu sudah diamanatkan dalam RTRW. Ini tentunya, Perda RTRW harus ada Perda Derifatif sebagai turunannya, sehingga kami menyambut baik inisatif DPRD untuk membuar Perda Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulaui Kecil dalam rangka memperkecil kesenjangan daratan dan Kepuluan.

pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan.

Itu ada zonasinya. Tentunya dengan zonasi itu kita bisa memetakan mana daerahdaetah yang bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di sektpr ekonomi, pariwisata. Dan tidak menutup kenungkinan dalam rencana Pemkab ada pengembangan bandara di Kepulauan. Ini tentunya akses transportasi akan lebih lancar sehingga dapat mendoirong perekonomian.

Artinya dalam Perda itu juga perlu memerhatikan zonasi wilayah?

Betul. Tentunya dengan adanya Perda itu ada Zonasi dalam rangka pengembangan Usaha, misalnya dari sektor minapolitan atau perikanan. Dengan adanya sonasi itu kita akan bisa mengembangan misalnya salah satu contoh di RTRW disebutkran mengenai zona kawasan eksploitasi berkanaan dengan sektor minapolitan, mulai perikanan tangkap dan budi daya, termasuk

Dan perlu diketahui, Sebenarnya Zonasi itu sudah diusulkan oleh DKP, saya tidak tahu perkembangannya sampai dimana. Dan ini sebenarnya bisa disinergikan dengan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Parlemen

JULI 2014

Kepulauan saya bicara diluar sumber daya alam migas karena migas adalah kewenangan Pusat. Kita lihat dari realisasi investasi perikanan dan peternakan sangat besar. Perikanan saja sampai Rp 1 Miliar nilai investasi hingga akhir 2013, sedangkan peternakan kita tahu salah satu populasi ternaki terbesar itu ada di Pulau Sapudi. Dan populasi ternak tersebut adalah terbesar tidak hanya di Madura, tapi di Jatim.

Perikanan saja sampai Rp 1 Miliar nilai investasi hingga akhir 2013, sedangkan peternakan kita tahu salah satu populasi ternaki terbesar itu ada di Pulau Sapudi. Dan populasi ternak tersebut adalah terbesar tidak hanya di Madura, tapi di Jatim.

Tadi Bapak menyebutkan potensi. Potensi apa yang paling menonjol di kepulauan?

Potensi yang paling menonjol Kepulauan itu sebenarnya dari Perikanan dan Peternakan. Kalau

Bahkan kita mengirimnya ke Banjar Masin, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu bisa dikembangkan manakala kita tidak hanya bisa meningkatkan populasinya, tapi kita kembangkan mengenai pengelolaan produksi ternaknya dengan sentuhan-sentuhan tekhnologi, sehingga dapat menambah nilai.

Problem yang sering dihadapi dalam pengembangan wilayah kepulauan?

Kalau kita lihat dari isu-isu strategis yang

ada dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, problem yang sering dihadapi yaitu pertama bagaimana kita berupaya meningkatkan kwalitas SDM. SDM itu dipengaruhi oleh sarana dan prasana pendidikan, mulai guru dan penunjuang pendidikan lainnya.

Kedua, masalah akses transportasi. Kita tahu sarana transportasi ke Kepulauan cukup terbatas.

Sumenep memiliki 126 Pulau dan ini paling unik dibanding Kabupaten atau Kota lainnya di Jatim.

Sehingga diperlukan ada penanganan khusus. Upaya kita dibantu Provinsi yaitu pengadaan kapal.

Yang ketiga adalah infrastruktur jalan. Ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemeritah Daerah dan ini tentunya perlu ditopang dengan anggaran yang bagus. dengan kwalitas infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan akses perekonomian diwilayah Kepulauan Terakhir, bagaimana pemerintah menyikapi maraknya penambangan yang mengancam keberadaan pulau-pulau di Sumenep?

Makanya dalam setiap kegiatan ekonomi dan usaha apapun, kita sebenarnya telah dipayungi Perda yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan non mineral. Dan tentunya ini perlu dibarengi dengan penegakan Perda. Jadi bagi siapa yangmelanggar tentu ada sangksi dan sebagainya.

Tapi masyarakat perlu diberikan banyak sosialisasi sebagai penyadaran akan pentingnya konservasi alam.

Kalau alam ini teridusir atau berkurang dan tereksploitasi tanpa penanganan khusus bisa mengancam kehidupan masyarakat. *wr.md

www.dprdsumenep.com

Sumenep dalam angka

Banyaknya terdakwa/ tertuduh yang telah mendapat putusan menurut jenis pidana di PN Sumenep No. Jenis Pidana Jumlah 1.

Pidana mati 2.

Pidana seumur hidup 3.

Pidana kurungan 4.

Pidana penjara 363 5. Pidana bersyarat 28 6.

Pidana denda tilang 10.850 7.

Pidana tambahan 8.

Pidana dikembalikan ke ortu 9.

Diserahkan pada pemerintah 10.

Dibebaskan 4 11. Dilepaskan dari tuntutan 1 Sumber: Sumenep Dalam Angka Tahun 2012 (BPS Sumenep)

www.dprdsumenep.com

JULI 2014

Parlemen

15

Respon

Dampak Eksplorasi Migas Perlu Diperhatikan

R

encana DPRD Sumenep untuk membentuk Perda Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil direspon positif oleh masyarakat Kepulauan. Suryadi, salah satu tokoh pemuda asal Pulau misalnya, sangat apresiatif dengan rencana Perda tersebut. ”Kami sangat bersyukur sekali mendengar hal itu. Ini merupakan salah satu bukti dari kepedulian Pemerintah Daerah terutama Legislatif terhadap wilayah Kepulauan,” ujarnya, kepada Parlement.

Suryadi mengungkapkan, Kepulauan mempunyai banyak potensi baik dari sektor kelautannya, pertanian, peternakan, hingga potensi migasnya. Raperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil itu diharapkan dapat mampu memperhatinkan potensi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan Potensi Kepulauan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan.

Disamping Itu, tambah Suryadi, dalam pembahasan Raperda tersebut DPRD juga memperhatikan mengenai dampak eksplorasi migas di Sumenep terutama terhadap Pulau-Pulau terdekat. Sejauh ini, kegiatan eksplorasi diwilayah Perairan Kepulauan Sumenep kecenderungannya banyak memberi dampak negatif, hanya saja hal tersebut kurang diperhatikan oleh Pemerintah.

Menurutnya, kekayaan alam migas di Kabupaten Sumenep dikeruk, sementara kompensasi yang didapat masyarakat sekitar tidak sebanding dengan dampak yang diterima. ”Kekayaan alam dikeruk habis oleh perusahaan migas. Masyarakat dilarang mendekat ke titik eksplorasi dan belum lagi dampaknya terhadap kondisi lingkungan di Kepulauan. Ini juga perlu diperhatikan dalam Perda tersebut sebagai wujud dari Perlindungan Pemerintah terhadap wilayah Kepulauan,” tandasnya. *wr

Harapan Jadi Konsep Pembangunan Di Pulau

F

ungsionaris LSM Pilar Penegak Bangsa, Edi Junaidi menilai Kabupaten Sumenep yang secara geografis terdiri dari Pulau-Pulau pada dasarnya adalah prospek ekonomi yang cukup menjanjikan dengan melihat potensi SDA-nya. Namun, sejauh ini, potensi tersebut belum dikelola secara baik dan terpadu, sehingga

16

Parlemen

JULI 2014

Harap Dapat Mengangkat Potensi Pulau-Pulau

T

okoh Masyarakat Pulau Kangean, Masduki Rahmad mengaku apresiatif dengan rencana DPRD Sumenep yang mencangkan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana tersebut merupakan wujud konkrit dari kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat khususnya diwilayah Kepulauan.

Diungkapkannya, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi sekaligus dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Kawasan itu menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbukarang, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi serta juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari.

kurang memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. ”Kenapa saya katakan belum terkelola dengan baik.

Kalau kita lihat potensi SDA Kepulauan di berbagai sektor cukup melimpah. Mestinya dengan kondisi tersebut masyarakatnya sejahtera, tapi faktanya tidak demikian.

Warga miskin kebanyakan di Kepulauan,” ungkap Edi. Edi menyatakan, sangat menyambut positif terhadap rencana Pembahasan Raperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumenep. Perda tersebut

Dilain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi kewilayah darat. Dengan adanya Perda tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sejumlah potensi yang ada diwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut. ”Kami sangat mendukung itu. Karena, Perda tersebut akan memberi signal positif terhadap potensi-potensi yang ada di Pulau yang selama ini cenderung diabaikan,” ujar Rahmad, kepada Parlemen. *wr

diharapkan tidak semata-mata hanya berupa regulasi semata, tetapi juga berisi konsep dan pedoman mengenai rencana Pembangunan Kepulauan berdasarkan Potensi yang ada di kawasan pesisir dan PulauPulau Kecil tersebut. ”D samping itu, kita juga harus terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan wilayah pesisir laut dan kehidupan masyarakat pesisir melalui kerja sama yang harmonis antar-stakeholders dan seluruh elemen pelaku pembangunan di Kabupaten Sumenep,” ujar Edi. *wr

www.dprdsumenep.com

Fokus

DPRD Apresiasi Kinerja BPRS Bhakti Sumekar

Omset Rp 317 M, Bertekad Jadi Bank Umum

DIREKTUR Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko.

S

EBUAH mobil Sport Utility Vehicles (SUV) produk Chevrolet keluaran 2013 melaju pelan di depan Bank BPRS Bhakti Sumekar. Lajunya semakin melambat setelah sampai di pintu utama kantor dua lantai berarsitektur modern di Jalan Trunojoyo itu.

Setelah mobil pada posisi persis di depan pintu utama, seorang penumpang turun dari pintu belakang. Sambil menenteng tas di tangan

www.dprdsumenep.com

kanannya penumpang tadi langsung bergegas ke dalam kantor.

Seorang satpam di pintu utama spontan memberi salam. “Selamat pagi Pak,” katanya sambil tersenyum.

Jarum jam saat itu baru menunjuk pukul 07.00. Tapi sepagi itu pria yang berpenampilan necis tersebut sudah sampai di BPRS Bhakti Sumekar.

Setelah menyalami semua karyawan yang berpapasan dia langsung bergegas ke lantai dua, ruang

kerjanya.

“Saya memang selalu datang pagi, apalagi hari ini memang ada agenda ke Surabaya,” katanya kepada Parlemen yang menemuinya.

Setelah mempersilahkan duduk, pria yang tak lain Novi Sujatmiko, direktur BPRS Bhakti Sumekar itu langsung memulai obrolan ringan. Novisapaan akrabnya-yang memang dikenal komunikatif itu langsung merespon apapun yang ditanyakan. Sambil menandatangani

berkas di mejanya dia begitu cakap bicara soal kemajuan bank yang kini dipimpinnya.

Menurut Novi, BPRS Bhakti Sumekar termasuk bank yang kini memiliki reputasi baik di tingkat nasional. Hal itu terlihat dari prestasi yang diraih selama beberapa waktu terakhir.

“Berdasarkan laporan majalah Info Bank, pada 2012-2013 kita peringkat kedua sebagai The Best Islamic Rural Bank,” katanya.

Selain itu, BPRS Bhakti Sumekar juga meraih predikat The Most Profitable dari Karim Bussiness Consulting pada 2013. “Untuk soal aset kami masuk terbesar ketiga untuk BPRS se Indonesia. Hal itu sesuai laporan evaluasi triwulan satu 2014 dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” timpalnya.

Prestasi yang diraih BPRS Bhakti Sumekar itu memang tak lepas dari peran serta Novi selaku dirut. Namun, Novi seperti enggan menyebut hal itu semua sebagai keberhasilannya pribadi. “Saya ini hanya bekerja, bagaimana pun itu hasil bersama,” tuturnya sambil mesem.

Novi yang mengawali karir sebagai bankir di BPRS Bhakti Sumekar itu tercatat sebagai staf akunting EDP (Electronic Data Processing).

Novi memang ikut berperan membangun BPRS Bhakti Sumekear.

“Saya bergabung sejak pertama kali BPRS berdiri, yakni 2002,” ujarnya.

Setelah tiga tahun bekerja barulah dia dipercaya sebagai kepala bagian operasional pusat pada 2005.

Lalu, pada tahun 2008 Novi mulai dipercaya sebagai kepala pusat operasional. Setelah dua tahun memangku jabatan kepala pusat operasional, Novi dipercaya menjabat sebagai salah satu direktur. Sedangkan dirut waktu itu masih dijabat oleh Abd. Sukkur.

JULI 2014

Parlemen

17

Fokus

Saat ini setelah 12 tahun berjalan omset kami sudah Rp 317 miliar dengan jumlah karyawan total 136 orang.

“Setelah masa peralihan, pada tahun 2011 saya dipercaya menjabat dirut, alhamdulillah,” tuturnya.

Dan, pada tahun 2014 ini Novi untuk kali kedua dipercaya menjabat sebagai dirut. Awal pekan Juli lalu Novi kembali dilantik Bupati A. Busyro Karim di pendapa.

Lulusan SMA 1 Sumenep itu mengaku memiliki obsesi tinggi terhadap bank yang dipimpinnya. Salah satunya menjadikan BPRS Bhakti Sumekar sebagai bank umum. Sebab, di lihat dari kinerja bank dengan saham dominan milik pemkab itu

18

Parlemen

JULI 2014

memang sangat bagus.

Dengan menjadi bank umum Novi makin optimis dapat meningkatkan kinerja BPRS. Tetapi, diakuinya hal itu memang membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar.

Saat ini, Novi bersama timnya di BPRS terus membangun dan membangun. Tahun ini, sedikitnya tiga kantor unit baru akan diresmikan. Yakni, di Kecamatan Ganding, Manding dan Kecamatan Masalembu. Ketiga kantor itu akan melengkapi sejumlah kantor BPRS yang ada saat ini.

Menurut Novi, saat ini BPRS BHakti Sumekar sudah memiliki 16 kantor.

Rinciannya, 13 kantor di wilayah Sumenep dan tiga lainnya di wilayah Pamekasan. Untuk Sumenep terdapat di 11 kecamatan dan 1 di kepulauan.

“Kantor pusat di Sumenep, sedangkan perwakilan di Pamekasan. Lainnya kantor unit yang segera menjadi cabang,” terang Novi optimis.

Ke depan, manajemen BPRS Bhakti Sumekar memiliki cita-cita yang harus terwujud. Sesuai cita-cita founding father BPRS ketika membangun awal, nanti akan diharapkan memiliki kantor di tiap kecamatan di Sumenep.

“Sesuai cita-cita para pihak yang membangun awal, nanti diupayakan bisa berdiri di tiap-tiap kecamatan,” beber Novi.

Siapakah founding father dimaksud? Novi mengakui mereka berasal dari banyak pihak. Mulai dari mantanmantan anggota DPRD hingga mantan pejabat pemkab. “Kami ingin berusaha mewujudkan semua keinginan besar itu,” tegasnya.

Diakui Novi, perjalanan BPRS Bhakti Sumekar tak lepas dari dukungan DPRD Sumenep. Hal itu terlihat dari suntikan modal sejak awal berdiri. Pada awal berdiri DPRD menyetujui penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar. Kemudian, pada 2004 sebesar Rp 25 miliar dan pada 2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 10 miliar.

“Saat ini setelah 12 tahun berjalan omset kami sudah Rp 317 miliar dengan jumlah karyawan total 136 orang,” kata Novi bangga.

Sementara itu, DPRD

Sumenep memberikan catatan tersendiri atas prestasi BPRS Bhakti Sumekar. Ketua Komisi B Bambang Prayogi REF mengatakan, kinerja BPRS memang relatif baik dibandingkan BUMD lain di lingkungan pemkab.

Hal itu terlihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan ke pemkab dari BPRS Bhakti Sumekar. “Dibandingkan BUMD lain memang nominal PAD dari BPRS Bhakti Sumekar lebih banyak. Jelas itu menunjukkan kinerja yang juga bagus,” katanya.

Bambang meminta agar jajaran direksi dan manajemen BPRS Bhakti Sumekar bisa mempertahankan kinerjanya yang sudah bagus. Ke depan, sambung dia, kinerja BPRS harus bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Kota Sumekar.

Manajemen BPRS Bhakti Sumekar, ujar politisi PDIP itu, diminta tidak berpuas diri pada pencapaian yang sudah ada. Masih banyak yang harus ditingkatkan pada masa-masa mendatang. Bambang juga meminta agar manajemen BPRS bisa memerhatikan kesejahteraan dari seluruh jajarannya. md

www.dprdsumenep.com

Legislator

Hosaini Adhim : Dari Aktivis Hingga Politik

T

EGAS dan apa adanya. Itu yang pertama kali ditangkap Parlemen saat berbicara dan bertukar pikiran dengan Drs. H.A. Hosaini Adhim, Msi. Sosok anggota DPRD Sumenep yang satu ini dikenal sebagai salah satu anggota dewan yang vokal dan kritis terhadap berbagai persoalan terutama yang menyangkut urusan rakyat.

Ia tidak mengenal toleransi terhadap kebijakan yang dinilainya kurang tepat, apalagi jika menyangkut terhadap kepentingan orang banyak.

Dalam proses pembahasan anggaran, Hosaini juga dikenal sebagai salah satu anggota DPRD yang jeli dalam membahas APBD. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan di APBD Ia belejeti secara detil.

Dalam prinsipnya, Ia merasa ikut berdosa apabila dalam proses penetapan anggaran kurang memberi

www.dprdsumenep.com

efek positif terhadap masyarakat luas. Untuk itulah, Ia tidak segansegan meminta argumentasi SKPD yang menjadi mitra kerjanya apabila ditemukan anggaran yang dinilainya kurang rasional.

Hosaini juga tidak segan-segan mengusulkan agar anggarannya dipangkas, bahkan mencoretnya ketika menemukan program yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak pro rakyat. Ia tidak ingin anggaran yang diprogramkan di APBD oleh SKPDSKPD hanyalah copy paste terhadap anggaran sebelumnya.

Sikap dan karakter yang dimiliki Hosaini itu tentu tidak lepas dari pengalaman dan perjalanan hidupnya sejak sebelum menjadi anggota legislatif. Semasa menjadi pelajar dan mahasiswa Ia memiliki perasaan skeptis terhadap penyelenggara

pemerintahan. Gerakan-gerakan perlawanan kerap kali Ia lakukan sebagai bentuk advokasinya terhadap kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap rakyat.

Di era tahun 90-an, dimana kondisi sosial-politik saat itu cukup runyam, Hosaini tanpil sebagai salah satu penggerak perubahan dikalangan pemuda dan mahasiswa. Tidak jarang, Ia kerap kali melakukan aksi turun jalan menentang kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat umum. �Tekanan terhadap para aktivis saat itu sangat luar biasa, tidak sebebas seperti sekarang. Tapi itu semua tidak membuat semangat dan gerakan yang dilakukan teman-teman menjadi kendor,� ujar mantan Ketua Senat Mahasiswa INSTIKA itu.

Pengalaman yang paling berkesan dalam perjalanannya sebagai seorang

JULI 2014

Parlemen

19

Legislator

Bagaimanapun pendidikan itu sangat penting.

SDA kita cukup melimpah.

Sumenep dikenal dengan potensi wisata, pertanian, dan kelautannya, bahkan potensi minyak dan gas buminya cukup luar biasa.

Tapi, SDM-nya biasa-biasa saja, sehingga tidak mampu mengelola dengan baik. aktivis, ketika Hosaini dan rekanrekannya ketika melakukan gerakan terhadap isu kristinisasi karena saat itu banyak aktivis dan santri yang ditangkap aparat. Bahkan, Hosaini juga pernak disekap Kodim Sumenep saat itu karena diduga melakukan pembakaran terhadap gedung SDSB di Kecamatan Ganding. ”Itu bagian dari pengalaman saya ketika menjadi aktivis yang tidak akan pernah saya lupakan. Banyak

20

Parlemen

JULI 2014

pahit manis yang saya rasakan selama menjadi aktivis,” ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Disisi lain, Hosaini juga sudah terbiasa dengan kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum.

Kompetensi pendidikannya memang belatar belakang guru, namun soal pemberdayaan, pendampingan dan advokasi bukan sesuatu yang asing lagi baginya. Ia tidak segan-segan melakukan pendampingan jika melihat ketimpangan bahkan rasa keadilan yang dialami masyarakat.

Untuk mematangkan kerja advokasinya itu, Hosaini banyak belajar mengenai hak yang berkaitan dengan hukum walaupun basicnya adalah pendidik. Ia juga banyak berkonsultasi dengan pakar hukum ketika melakukan pendampingan.

Bahkan, dalam perjalannya Ia juga pernah mendatangi Pusat Studi HAM di Jogjakarta yang saat itu dipimpin Artidjo Alkostar. ”Itu sedikit cerita dari pengalaman saya ketika menjadi aktivis,” katanya tersenyum.

Memilih Bergabung dengan PAN

Hosaini merasa upayanya dalam melakukan pendampingan terhadap kepentingan masyarakat luas tidak cukup hanya menjadi seorang aktivis. Ia perlu masuk ke jalur Politik sebab melalui politiklah seluruh kebijakan diambil. Dengan berpolitik Ia bisa ikut ambil bagian dari proses kebijakan, sehingga dengan politiklah kepentingan yang berkaitan dengan rakyat bisa diakomudir.

Singkatnya, dalam perjalanannya, Hosaini dipertemukan dengan politisi senior PAN Sumenep, Malik Effendy. ”Waktu itu, saya kenal dengan Pak Malik ketika menjadi Tim Pemenangan Pilbup pasangan Afif-Malik (KH M. Afif Hasan-Malik Effendi), saat itu. Saya sering bertemu dan berkumpul lama dengan beliau,” tuturnya.

Lama kenal dan mengetahui karakter Hosaini, Malik kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan partainya, PAN. Setelah melalui proses pemikiran panjang, akhirnya Ia menerima tawaran tersebut, setelah meminta petuah dan restu dari para masyaikh dan kiai di Guluk-Guluk. ”Alhamdulillah saya mendapat restu dan para Kiai berpesan agar tidak melupakan nilainilai Islam dan pesantren. Untuk itu

bergabunglah saya ke PAN,” ujarnya.

Diakui Hosaini, secara kultur, dirinya lebih dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, sejak nyantri di Annuqoyah dan menjadi mahasiswa kerap kali terlibat dengan kegiatan PPP walupun tidak secara struktur tidak masuk di dalamnya.

Namun karena tawaran dan restu pada kiai itulah, dirinya akhirnya menjatuhkan pilihan ke PAN. Selain itu memang, sejak menjadi aktivis dan mahasiswa, Hosaini telah mengagumi inisiator sekaligus pendiri PAN, yaitu Amien Rais. Amien Rais merupakan salah satu penggerak dari gerakan reformasi hingga akhirnya dapat menggulingkan rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

Sebelum ada PAN, Huzaini sudah banyak mengikuti kegiatan Majelis Amanat Rakyat (MAR) hingga berubah menjadi PAN. Saat itu, Ia kerap kali bertemu dengan Amien Rais, bahkan dialah yang mengantarkan surat Amien Rais kepada sejumlah tokoh di Madura. ”Sayalah yang mengantarkan surat Pak Amien waktu itu kepada para beberapa tokoh di Madura dan para kiai termasuk ke Al-Amien Prenduan,” tutur politisi yang mengagumi tokoh Natsir ini.

Setelah bergabung ke partai berlambang matahari putih bersinar itu, Hosaini kemudian mencalonkan diri di pemilu legislatif (pileg) 2009 untuk DPRD Kabupaten Sumenep.

Berkat dukungan seperjuangannya ketika menjadi aktivis dulu dan para tokoh akhirnya Ia terpilih menjadi anggota DPRD periode 2009-2014 dari daerah pemilihan tiga meliputi Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk, dan Pragaan.

Pada Pileg 9 Juli 2014 lalu, Hosaini kembali terpilih dari dapil yang sama untuk DPRD tingkat Kabupaten Sumenep periode 2014-2019. ”Saya melihat cukup berbeda sikap masyarakat di Pileg 2009 dan 2014 kemarin. Hampir tidak ada pemilih idealis dan itu mungkin sudah dirasakan semua Caleg, tidak hanya saya. Tapi, akhirnya berkat perjuangan dan dukungan teman-teman tim, akhirnya saya kembali ke dewan di periode selanjutnya,” tandas Sekretaris MWC NU Kecamatan Ganding ini.

Di periode 2009-2014, Hosaini pernah bergabung di Komisi B, membidangi urusan Ekonomi dan

www.dprdsumenep.com

legislator aset. Dan sekarang Ia duduk di Komisi A, membidangi urusan Hukum dan Pemerintahan. Oleh fraksinya, Huzaini Adhim juga dipercaya duduk di jajaran Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD. ”Jabatan yang saya miliki saat ini, sebenarnya adalah amanat. Ada pesan rakyat yang perlu saya terus perjuangkan di kursi Parlemen,” ujar Hosaini ketika ditemui Parlemen di ruangan Fraksi PAN DPRD, beberapa waktu lalu.

Peduli Terhadap Dunia Pendidikan

Selain dikenal sebagai sosok aktivis dan organisatoris, Hosaini juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap dunia pendidikan. Sejak lulus SMA di Annuqoyah, suami dari Hj. Siti Maryam itu sudah aktif mengajar di Mts dan MA Annuqoyah, tempatnya belajar dulu. Kegiatan tersebut terus dia jalani sampai sekarang sebagai wujud konkrit dari pengabdiannya terhadap lembaga yang ditempanya ketika nyantri dulu. ”Sejak umur lima tahun, dari MI hingga perguruan tinggi saya tempuh di Annuqoyah. Saya tahu huruf hijaiyah dan alfabeta hingga karya Ibnu Malik di Annuqoyah, bahkan saya

tahu organisasi dan politik dimulai di pesantren Annuqoyah. Untuk itu, saya tidak akan lupa ke Annuqoyah,” kata pria kelahiran Sumenep, 30 Juni 1968 itu.

Selain aktif mengajar di Annuqoyah, Hosaini ikut terlibat dalam pendirian Perguruan Tinggi (PT) STAI Al-Khairot Bata-Bata Cabang Ganding. Di perguruan tinggi tersebut, Ia dipercaya menjadi Penanggung Jawab dari tahun 2009 hingga 2012. Dan sampai sekarang, Ia masih tercatat sebagai dosen aktif STAI Al-Khairot Bata-Bata Cabang Ganding.

Menurut Huzaini, walaupun kegiatannya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Sumenep cukup padat, namun Ia berupaya untuk tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dan dosen. Ia mencoba mengatur waktu dengan baik, tanpa mengabaikan satu sama yang lainnya.

Dalam persepsinya, pendidikan itu sangat penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Sumenep. Sehebat apapun Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, maka akan sia-sia, bahkan terbuang mubaddzir apabila tidak diimbangi dengan SDM yang mapan. Untuk itulah, Ia berkomitmen untuk tetap mewariskan seluruh kemampua dan

keilmuannya terhadap anak didiknya dalam rangka peningkatan SDM. ”Bagaimanapun pendidikan itu sangat penting. SDA kita cukup melimpah. Sumenep dikenal dengan potensi wisata, pertanian, dan kelautannya, bahkan potensi minyak dan gas buminya cukup luar biasa.

Tapi, SDM-nya biasa-biasa saja, sehingga tidak mampu mengelola dengan baik,” tandas lulusan Pasca Sarjana Program Study Sains WR. Supratman Surabaya itu.

Lebih lanjut Hosaini mengemukakan, salah satu problem pendidikan yang hingga sekarang belum terselesaikan yaitu kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan serta daerah tertinggal. Tidak hanya dari sisi tenaga didik, fasiitas dan sarana pendidikan antara Kota dan Desa cukup mencolok.

Sementara disisi lain, target kelulusan antar sekolah dan antar daerah disamaratakan secara nasional.

Padahal, pelayanan pendidikan yang diterima anak didik di beberapa sekolah, apalagi di daerah terpencil tidak sama. ”Ini salah satu masalah di dunia pendidikan kita. Dan saya baik melalui Fraksi dan Komisi sering kali menyuarakan masalah ini,” pungkasnya. wr.md

Biodata

Nama Lengkap : Drs. H.A. Hosaini Adhim, Ms.i Tetala : Sumenep, 30 Juni 1968 Alamat : Dusun Lengkong Deje Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Pendidikan Terakhir : Strata Dua (S2) Agama : Islam Istri : Hj. Siti Maryam

Riwayat Pendidikan

- MI Annuqoyah Guluk-Guluk - MTs. Annuqoyah Guluk-Guluk - MA Annuqoyah Guluk-Guluk - STIKA Annuqoyah Guluk-Guluk - Pasca Sarjana Universitas WR. Supratman (Unipra) Surabaya

Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Umum Himpunan Pemuda Islam Se Kecamatan Guluk-Guluk dan Ganding - Sekretaris MWC NU Guluk-Guluk - Ketua Senat Mahasiswa STIT Annuqoyah (Sekarang INSTIKA) - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PAN Sumenep

Pekerjaan

- Guru MA 1 Annuqoyah (1986-Sekarang) - Penanggung Jawab PT STAI Al-Khairot Bata-Bata Cabang Ganding (2009-2012) - Dosen STAI Al-Khairot Bata-Bata Cabang Ganding (2009-Sekarang) - Anggota DPRD Kabupaten Sumenep (2009-2014)

www.dprdsumenep.com

JULI 2014

Parlemen

21

pottre

Sumiati,

"Ratu" Bali dari Sumenep

K

ESUKSESAN tidak memandang jenis kelamin, tingkat pendidikan, bahkan latar belakang seseorang.

Entah itu perempuan atau laki-laki, lulusan SD atau tidak sekolah sekalipun, atau bahkan berasal dari kampung dan keluarga primitif. Semua mempunyai kesempatan dan potensi untuk sukses, hanya tergantung pada dirinya sendiri, apakah Ia mau menjemput kesuksesan itu dengan memanfaatkan peluang atau justru membiarkannya menjadi angan-angan.

22

Parlemen

JULI 2014

Prinsip hidup itulah yang dipegang Sumiati, pengusaha sukses asal Pulau Raas Sumenep yang memimpin perusahaan besar di Legian Bali. Berkat ketekenunan dan kerja kerasnya, Lulusan SD itu sukses menjadi seorang miliaoner di Pulau Dewata itu. Bahkan, Putri pasangan H. Nurwahid (alm.) dan Asmawati itu dapat dibilang sebagai orang terkaya di Bali.

Omset perusahaan, PT Sumiati Ekspor Internasional mencapai miliaran per bulan.

Perusahaan yang dirintisnya sejak tahun 1991 itu mampu menguasai pasar internasional untuk bisnis sovenir dan aksesories berupa kerajinan yang berbahan dari kerang.

Kini, Ia mempekerjakan seribu

lebih karyawan dan karyawati yang mayoritas berasal dari Madura.

Karena keberhasilan itu, Sumiati menerima penghargaan sebagai Juara Pertama Pembina Tenaga Kerja Wanita Terbaik dari Presiden RI Susilo Bambang Yodoyono.

Prestasi ini tentu tidak mudah diraihnya perlu perjuangan tiada henti.

Berawal dari hobi membuat kerajinan kalung dan gelang, akhirnya menjadi usaha dan mampu mempekerjakan ratusan karyawan. Dengan bermodalkan perhiasan emas bekal dari orangtuanya, Sumiati mencoba mengadu nasib di Kuta, pusat wisata paling ramai di Pulau Dewata. Walau usianya saat itu baru menginjak

www.dprdsumenep.com

pottre

20 tahun dan belum memiliki pengalaman usaha yang memadai, Sumiati yakin ia mampu menembus pasar setempat. ”Pada tahun 1979 saya memberanikan diri datang ke Bali seorang diri. Saya banyak mendengar kerajinan Bali begitu indah dan sangat terkenal. Terbesit keinginan saya untuk belajar dan mencari pengalaman di Bali,” ujar perempuan kelahiran 21 Juli 1963 ini.

Sebagai langkah awal yang diambilnya adalah menyewa sebuah kios di Pasar Seni Kuta. “Saya menjual anting, gelang dan kalung berbahan kerang yang saya desain sendiri. Melihat prospeknya yang lumayan bagus, saya pun kemudian memberanikan diri mengajak karyawan lima orang,” tuturnya.

Singkatnya, Nasib baik berpihak padanya. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat yang mengunjungi kiosnya begitu terkesan oleh kreasi Sumiati sampai akhirnya ia memborong 3000 pasang gelang.

Dari obrolan langsung dengan tamunya itu, Sumiati kian yakin usaha kerajinannya akan laris.

Jumlah pedagang kerajinan di Pasar Seni Kuta pada awal tahun 1980-an itu belumlah sebanyak sekarang. Ia dengan demikian beruntung ‘menang start’ dalam meraih kepercayaan pembeli dari luarnegeri. Warga Amerika itu menjadi langganan, setiap tiga bulan datang ke kiosnya untuk membeli 5.000 pasang kalung.

Ini berjalan tetap sampai pada suatu saat harus ambil keputusan

www.dprdsumenep.com

untuk memperbesar kemampuan produksinya supaya lebih gesit memenuhi pesanan.

Pada tanggal 6 Agustus 1991, ia membentuk badan usaha CV Sumiati dengan memperbesar jumlah tenaga kerja menjadi 12 orang. Produksi utamanya adalah gelang, kalung dan anting-anting yang terbuat dari manik-manik, ditambah dengan berbagai bentuk kreasi suvenir dari kulit kerang dan kulit mutiara.

Berkat kesungguhannya dan ketekunanannya, dari tahun ke tahun pesanan terus meningkat.

Terbuka peluang bagi dirinya untuk memperluas wawasan usahanya sehingga pada bulan Februari 1997 badan usahanya diubah menjadi PT Sumiati Ekspor Internasional. Badan usahanya ini waktu itu mampu menampung hingga 850 orang karyawan.

“Sampai saat ini, kerajinan yang kami produksi hampir 95% materialnya merupakan hasil sumber alam dalam negeri, hanya 5% yang impor. Hasil produksi dijual 100% ke luar negeri, antara lain ke Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Spanyol, Polandia, Prancis, Italia, New Zealand, Thailand dan Kanada,” ujarnya.

Pada perkembangannya hingga penghujung tahun 1990an, Sumiati telah meragamkan hasil produksinya dengan aneka benda kerajinan dari bahan baku keramik, lilin, kayu dan kaca. Ia konsisten mempertahankan kualitas terbaik pada segala sisi produksi sambil mengimbanginya dengan manajemen yang efektif ke

dalam maupun ke luar. ”Bagaimana menciptakan standar tempat kerja yang nyaman bagi karyawan, termasuk menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja, sangat saya perhatikan. Pelayanan kepada karyawan yang baik juga meliputi jam kerja, gaji, cuti, jaminan kesehatan dan kematian,” ujar kepada Parlement.

Tak mengherankan banyak karyawannya memiliki masa kerja yang lama di perusahaannya, karena mereka merasa betah. Belum lagi untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan semua karyawan, Sumiati menyediakan pelatihan penggunaan komputer dan internet.

Seiring dengan itu, Sumiati selalu memantau perkembangan di pasar dan lapangan agar mampu mengambil keputusan yang relevan setiap saat.

Bukan hanya memperhatikan karyawan, kepada masyarakat pun Sumiati mempunyai perhatian nyata.

Bhakti sosial merupakan bagian yang menyatu dengan jati PT Sumiati Ekspor Internasional.

Setiap tahun perusahaan ini menyediakan beasiswa bagi muridmurid tak mampu, akses pendidikan bagi anak-anak yatim-piatu, mendukung program-program bagi penyandang cacat, menyumbang maupun meneruskan sumbangan bagi para korban gempa Yogyakarta, serta menyelenggarakan kegiatan bagi-ilmu dengan para pemasoknya tentang bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan. *wr.md

JULI 2014

Parlemen

23

Dinamika

DPRD Sesalkan Hutang PDAM

B

e b a n hutang yang ditanggung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumenep mendapat perhatian serius Komisi B DPRD. Komisi yang membidangi urusan ekonomi dan aset itu menyesalkan terhadap beban hutang yang ditanggung PDAM, bahkan PDAM enggan untuk memberikan suntikan anggaran ke perusahaan daerah tersebut.

Seperti diketahui, seluruh PDAM pada umumnya mendapat pinjaman dana untuk pengembangan usaha. PDAM Sumenep sendiri sudah melunasi hutang tersebut sebesar Rp. 3 Miliar lebih, hanya saja, masih mempunyai tanggungan hutang non pokok yaitu sebesar Rp 11 miliar.

PDAM sendiri keberatan dengan hutang non pokok tersebut karena sebelumnya hutang pokoknya sudah dilunasi. Bahkan, PDAM sendiri mengajukan penghapusan

hutang non pokok tersebut ke Kementrian Keuangan, hanya saja hingga saat ini, belum mendapat respon.

Anggota Komisi BDPRD Sumenep, Endang Sri Rahayu, mengaku kecewa dengan jumlah hutang yang ada di tubuh PDAM, karena hutang tersebut juga menjadi beban terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah memberi suntikan dana sebesar Rp. 5 miliar rupiah untuk melunasi hutang PDAM kepada negara.

Namun dengan suntikan dana dari pemerintah tersebut, bukannya hutang PDAM lunas, malah semakin bertambah. ”Anggaran yang kami alokasikan sebesar Rp. 5 Miliar di APBD agar PDAM terbebar dari tunggakan hutang, tanpaknya percuma. Terbukti perusahaan tersebut masih dililit hutang, bahkan lebih besar,” kata Endang menyesalkan.

Untuk itu, Bambang mengaku Komisinya enggan untuk memberikan suntikan dana lagi sebelum hutang yang ada di PDAM lunas. Suntikan dana dari pemerintah

Sumenep pada PDAM sekitar tahun 2010. ”Kami juga tidak mengerti. Padahal, pada waktu itu ada program pemutihan, sehingga Pemkab memberikan bantuan modal untuk melunasinya. Namun kenyataanya upaya kami nihil, karena bukan hanya pokoknya yang berbunga, melainkna non pokoknya juga berbunga lagi,” terangnya.

Bunga hutang yang terus menerus bertambah ditengarai ada permainan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan oknum tersebut sengaja melakukan itu untuk mengeruk keuntungan dibaliknya.

Karena itu, Bambang menegaskan, bahwa tidak mungkin negara berprilaku sadis terhadap perusahaan yang mengalami pailit. Apalagi PDAM merupakan perusahaan milik negara yang dikelola oleh pemkab. “Kami kira, negara tidak akan sesadis itu, karena Indonesia bukan negara rentenir. Jadi, tidak mungkin jika tidak ada aktornya dibalik semua ini,” tandas Politisi senioar asal Partai Golkar ini. *wr

Komisi B Keberatan Usulan Tambahan Anggaran PLTD

R

encana usulan penambahan anggaran untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting sebesar Rp 7,4 milyar oleh Kantor ESDM Sumenep pada perubahan APBD 2014 diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, Komisi B DPRD Sumenep keberatan dengan usulan tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi, menjelaskan, untuk program kelistrikan di Pulau Gili Raja, sebelumnya telah dikucurkan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. Namun, Komisi B mengklaim belum ada kejelasan realisasi dan tidak ada laporan penggunaan dana tersebut.

“Sampai saat ini kami belum menerima laporan penggunaan dana sebelumnya sebesar Rp 7,4 milyar. Karena itu, kami

24

Parlemen

JULI 2014

kurang mendukung dengan usulan penambahan anggaran untuk program kelistrikan di Gili Raje Kecamatan Gli Genting itu,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Bambang menolak jika sikap Komisinya atas rencana usulan penambahan anggaran untuk PLTD Gili Raje itu sebagai bentuk kesengajaan untuk menghambat realisasi program kelistrikan di Pulau tersebut. Ia hanya mengaku trauma dengan kinerja ESDM terkait program kelistrikan. ”Ini berdasarkan pengalaman sebelumnya.

ESDM belum bisa menunjukkan bahwa programnya itu berhasil,” ungkapnya.

Bambang mencontohkan, di Pulau Masalembu. Hingga saat ini, mesin diesel yang sudah dibeli dan dikirim ke

Masalembu mangkrak berbulan-bulan, belum juga difungsikan. ”Jadi sudah cukuplah kasus PLTD Masalembu jadi pelajaran. Kecuali ESDM mau memberikan laporan rincian penggunaan dana sebesar 1,4 miliar rupiah yang sudah direalisasikan di Gili Raja, baru kami akan menyetujui usulan penambahan anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan data di Kantor ESDM Sumenep, usulan tambahan anggaran PLTD untuk Pulau Gili Raja sebesar Rp 7,4 miliar. Rinciannya, pemasangan jaringan Rp 5, 8 miliar, rumah listik Rp.150 juta, dan pengadaan genset Rp.1, 5 miliar. *wr

www.dprdsumenep.com

Dinamika

G

Anggota Dewan Kepulauan Sesalkan Gagalnya Tender Kapal

agalnya pengadaan kapal khusus untuk warga kepulauan Sumenep, direaksi keras Moh. Husin, salah satu anggota DPRD setempat asal Pulau Kangean. ”Saya sebagai orang pulau, merasa kecewa berat dengan gagalnya proses tender pembelian kapal. Ini berarti Pemkab sudah tipu orang pulau,” ujarnya menyesalkan, beberapa waktu lalu.

Husin yang juga anggota Komisi C DPRD Sumenep ini mengaku tidak habis pikir, mengapa pengadaan kapal tersebut bisa gagal. Padahal pihaknya telah mempersiapkan anggaran dari APBD sebesar Rp 17 milyar. Ternyata anggaran tersebut hanya terserap untuk kegiatan ceremonial seperti mendatangkan tim ke Sumenep.

“Dari awal Pemkab seperti optimis dengan presentasi ini dan itu, kemudian memberikan design kapal.

Ternyata malah gagal dengan alasan yang tidak jelas. Anggaran Rp 17 milyar tidak terserap. Terserap sebesar Rp 457 juta, hanya untuk kegiatan ceremonial,”

R

berkapasitas 300 penumpang, kemudian barang 100 ton, dan 10 mobil kecil. Kapal tersebut juga mempunyai pemecah ombak, sehingga mampu berlayar meskipun kondisi ombak 3 meter.

Namun berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Timur, pengadaan kapal motor penumpang untuk Sumenep dengan penganggaran tahun jamak (multi years) tidak dapat dllaksanakan tahun 2014. Merujuk pada Permendagri nomor 21 tahun 2011, untuk penganggaran tahun jamak, harus ada nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di awal tahun anggaran. Nota kesepakatan tersebut Tidak bisa dilakukan dalam PAK (perubahan anggaran keuangan), atau di akhir anggaran. *wr

Penyerapan Anggaran APBD 2013 Dinilai Kurang Maksimal

ealisasi program pembangunan di Kabupaten S u m e n e p khususnya di tahun anggaran 2013 masih belum sesuai harapan. Indikasinya, tingkat penyerapan anggaran masih belum mencapai seratus persen, sebab dari total anggaran Rp. 1, 7 Triliun, hanya Rp. `1, 5 Trilun atau sekitar 87 persen dari total anggaran.

Hal tersebut terungkap dari sidang Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda Laporan KomisiKomisi atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014. Dalam paripurna tersebut, satu persatu Komisi di DPRD melalui juru bicaranya menyampaikan hasil pembahasannya dalam forum Paripurna

www.dprdsumenep.com

gerutunya.

Husin meminta Pemkab untuk bertanggungjawab terhadap gagalnya tender kapal kepulauan tersebut.

“Orang pulau sudah tertipu pencitraan Pemkab.

Pemkab harus ber tanggungjawab, kenapa bisa gagal.

Padahal anggaran sudah disiapkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan dana untuk pengadaan kapal khusus wilayah Kepulauan Sumenep, terutama untuk kepulauan jauh seperti Kangean, Sapeken, dan Masalembu senilai Rp 28 milyar. Dana pembuatan kapal tersebut diambilkan dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan 2013, serta ditunjang dana dari APBD Sumenep.

Kapal itu tersebut rencananya dibuat oleh tim dari ITS Surabaya, yang dirancang

yang dihadiri Wakil Bupati Sungkono Siddik.

Di Komisi A misalnya, dari total anggaran sebesar Rp. 236 Miliar yang dialokasikan pada beberapa SKPD dan Kecamatan yang menjadi mitra kerjanya terealisasi Rp. 211 Miliar, sehingga tersisa kurang lebih Rp. 25 Miliar. Sementara di Komisi B, dari total anggaran sebesar Rp. 296 Miliar, hanya terserap Rp. 269 Miliar, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 26 Miliar.

Kondisi yang sama juga terjadi sejumlah SKPD mitra kerja Komisi C. Dari total anggaran sebesar rp. 265 Miliar, hanya terealisasi Rp. 216 Miliar, sehingga ada sisa sebesar Rp. 49 Miliar. Sedangkan SKPD mitra kerja Komisi D, hanya terserap Rp. 832 Miliar dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 958 Miliar, sehingga tersisa kurang lebih Rp. 126 Miliar.

Menurut Ketua Komisi C, Fajar Hari Ponto, banyaknya anggaran yang tidak terserap itu merupakancitra negatif bagi Pemerintah. ”Komisi C mengharapkan anggaran besarnya sisa anggaran yang tidak terserap itu tidak terjadi kembali pada anggaran berikutnya,” ujar Ponto, beberapa waktu lalu.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumenep ini menyatakan, salah satu penyebab tidak maksimalnya realisasi anggaran yang dialokasikan di APBD karena perencanaan program yang tidak matang. Akibatnya, pada tataran pelaksanannya, program tersebut menemui banyak kendala, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran. ”Salah satu program yang tidak terserap yaitu mengenai pengadaan kapal tahan ombak. Anggaran yang dialokasikan di APBD itu tidak terserap.

Jumlahnya mencapai kurang lebih Rp. 16 Miliar,” ungkap Politisi asal Partai Golkar ini.. *wr.md

JULI 2014

Parlemen

25

Studi Banding

Mengenal Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Pembangunan Pesat Setelah Pemekaran

SALAH satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Bintan.W

KABUPATEN Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan.

P

erubahan nama K a b u p a t e n Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006. Dengan demikian, setelah perubahan nama

26

Parlemen

JULI 2014

yang juga didasari dengan payung hukum itu, maka penyebutan Kabupaten Kepulauan Riau langsung diganti Kabupaten Bintan.

Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan) telah dikenal beberapa abad silam tidak hanya di belahan nusantara ini, tetapi juga di

mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan. Karena itulah, julukan “Bumi Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada

kurun waktu 1722-1911, di Kepulauan Riau terdapat dua kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat, yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya berada di Daik dan Kerajaan Melayu Riau dengan pusat pemerintahannya berada di Pulau Bintan.

Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi wilayah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya berada di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung.

Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah Keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling, yaitu Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau – Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang dan sebagai penguasa tunggal dan penanggung jawab dalam Afdelling ini ditunjuk seorang Residen.

Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh seorang Asisten Residen (dibawah) perintah Residen.

Dalam tahun 1940 Keresidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dan sebelum tahun 1945 – 1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No. 9 dibentuk daerah Zelf Bestur (daerah Riau).

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/ Deprt/1950 menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut, masing-masing, Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang), Bintan Utara dan Batam.

Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro, Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang, serta Kewedanan Pulau Tujuh meliputi

www.dprdsumenep.com

studi banding wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/194 dan Instruksi No.16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No.UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965 menetapkan bahwa, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah Administratif Kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah dibentuk Kota Administratif (Kotif) Tanjungpinang yang membawahi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya Batam.

Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian Kabupaten

www.dprdsumenep.com

Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan lagi menjadi 3 kabupaten yakni, Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan), Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2001, terhitung 17 Oktober 2001, Kota Administratif Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari.

Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan dan Peternakan.

Dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara.

Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan pantai yang telah menarik minat lebih dari 40.000 wisatawan mancanegara. Dilahan seluas 23.000 ha terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole.

Untuk menarik minat investor, pemerintah setempat telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 100 ha di Bintan Barat sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai.

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan bekerja sama dengan Singapura untuk membangun Bintan Utara.

Pada sektor industri, Kabupaten ini mempunyai kawasan industri di Lobam sebagai salah satu hasil dari kerjasama ekonomi antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Terdapat 4000 ha lahan yang dipakai oleh 18 perusahaan elektronik, 14 perusahaan garmen dan lain-lain.

Industri perikanan juga berperan penting di kabupaten ini dengan didukung oleh luas wilayah perairan seluas 95%.

Para investor disarankan untuk mengembangkan sektor ini di wilayah timur, yaitu di wilayah Tambelan dengan 54 pulau.

Wilayah ini cocok untuk perikanan dan budidaya terumbu karang seluas 117,480 ha. Pariwisata laut cocok untuk wilayah ini dengan didukung oleh pasir pantai yang bersih dan putih.

Pada sektor peternakan, Kabupaten Bintan merupakan daerah yang sangat potensial dalam pengembangan ternak sapi (jenis sapi Bali), kambing, babi, itik dan ayam (buras dan ras pedaging/petelur) sebagai penyuplai pasokan bahan pangan asal hewan di Kepulauan Riau, khususnya untuk daerah perkotaan seperti Kota Kijang, Kota Tanjung Uban dan Kota Tanjungpinang.

Tercatat populasi ternak Sapi di Bintan hampir mendekati 1000 ekor pada tahun 2010, angka ini akan diupayakan untuk terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan daging dan permintaan sapi, khususnya sapi potong pada saat hari raya Idul Adha (Hari Raya Kurban).

Ayam Buras: 199.383 ekor, Kambing: 900 ekor, Itik: 3.663 ekor, Babi: 3.500 ekor, Ayam Ras Petelur: 265.700 ekor dan Ayam Ras Pedaging: 2.499.700 ekor.

Untuk menjaga kesehatan ternak, di Kabupaten Bintan terdapat 5 orang Dokter Hewan dan dibantu oleh beberapa paramedis veteriner dengan ditunjang oleh 2 buah sarana Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) yang berlokasi di Desa Sri Bintan dan Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong, selain

Poskeswan, di Kabupaten Bintan juga terdapat Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang berlokasi di Kecamatan Bintan Utara.

Berbicara tentang sejarah berdirinya Kecamatan Bintan Utara maka sama tuanya dengan kita membicarakan pendirian Provinsi Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan melalui UndangUndang Nomor 10 Tahun 1948 yang ditandatangani Presiden RI pertama Ir Soekarno tentang pembagian Pulau Sumatera menjadi 3 (tiga) Provinsi.

Kemudian melalui Surat Ketetapan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah Nomor 9/Dper/ket/50 tanggal 8 Mei 1950, tentang penggabungan diri Kepulauan Riau kedalam pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut : • 1.

Kewedanan Tanjungpinang meliputi Kecamatan Bintan Selatan, Bintan Timur, Bintan Utara, Galang dan Batam.

• 2. Kewedanan Karimun meliputi Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.

• 3. Kewedanan Lingga meliputi Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.

• 4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan,Tambelan, Bunguran

JULI 2014

Parlemen

27

Studi Banding Barat dan Bunguran Timur.

Tiga puluh tiga tahun kemudian, Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjungpinang, Kabupaten/Daerah Tingkat II Kepulauan Riau yang membawahi 2 (dua) kecamatan • K e c a m a t a n Tanjungpinang Barat • K e c a m a t a n Tanjungpinang Timur Dengan keluarkan PP ini maka Kecamatan Bintan Selatan dihapuskan dan berubah menjadi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Dan pada tahun yang sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya Administratif Batam.

Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut maka Batam tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau.

Disaat bupati Kepulauan Riau dijabat oleh Kolonel (Caj) H Abdul Manan Saiman pada tahun 1990, dibuat kebijakan pembagian daerah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II kepulauan Riau menjadi 4 Pembantu Bupati.

Dimana Pembantu Bupati Wilayah I Pulau Tujuh berkedudukan di Ranai terdiri dari Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Tambelan, Midai dan Serasan.

Pembantu Bupati Wilayah II Karimun terdiri dari Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.

Sedangkan Pembantu Bupati Wilayah III Dabo terdiri dari Kecamatan Singkep, Lingga dan Senayang. Sementara Pembantu Bupati Wilayah IV Tanjunguban terdiri dari Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur dan Galang.

Pasca lengsernya Rezim Orde Baru pada Tahun 1998, Indonesia memasuki Orde Reformasi.

Telah terjadi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling dirasakan oleh masyarakat

28

Parlemen

JULI 2014

adalah dalam kehidupan berdemokrasi. Kebijakan tentang pemerintahan daerah dievaluasi dengan terbitnya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 yang ditandatangani Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 7 Mei 1999.

Pasal 5 Ayat 2 pada undangundang tersebut menjadi pemicu lahirnya ratusan daerah otonomi baru, baik kabupaten/ kota maupun provinsi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa hingga Juni 2009, sudah terbentuk 7 provinsi baru di Indonesia, 399 kabupaten dan 98 kota yang tersebar dari Sabang hingga Marauke, termasuk di Kepri.

Hanya berselang 5 bulan kemudian atau tepatnya tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan UndangUndang RI Nomor 53 Tahun 1999 yang menyetujui pemekaran 3 kabupaten baru dari Kabupaten Kepulauan Riau.

Pertama, Kabupaten Karimun yang terdiri dari Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur.

Kedua, Kabupaten Natuna yang terdiri dari Kecamatan Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Midai atau dulu dikenal dengan nama Kecamatan Pulau Tujuh.

Terakhir, Kotamadya Batam (definitif) yang terdiri dari Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat, Kecamatan Batam Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Galang, yang meliputi Desa Rempang Cate, Desa Sembulang, Desa Sijantung, Desa Karas dan Desa Pulau Abang.

Selain itu wilayah pemerintah Kotamadya Batam juga mengambil sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, yang meliputi sebagian wilayah Desa Galang Baru, yaitu Pulau Air Raja dan Pulau Mencaras dan Desa Subang Mas.

Dengan terbentuknya ketiga kabupaten/kota baru tersebut maka wilayah Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 9 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan (hasil pemekaran dari Kecamatan

hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepri telah diusulkan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tertanggal 23 Februari 2006 oleh Presiden RI DR H Susilo Bambang

Galang), Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Presiden RI Abdurrahman Wahid melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang ditandatanganinya pada tanggal 21 Juni 2011 menetapkan Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Tanjungpinang yang terpisah dari Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 tertanggal 18 Maret 2003 yang ditandatangani Bupati Kepulauan Riau H Huzrin Hood dibentuk Kecamatan Teluk Sebong dengan batas wilayah hingga ke Desa Berakit dan Desa Pengudang di utara yang dimekarkan dari Kecamatan Bintan Utara.

Keputusan DPRD Kabupaten Kepri Nomor 75/kpts/dprd/2003 menetapkan ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau di Desa Bintan Buyu yang diberi nama Bandar Seri Bentan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2004 tentang penetapan lokasi Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau.

Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, maka melalui

Yudhoyono.

Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 mengesahkan pembentukan Kabupaten Lingga yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2007, Bupati Bintan Ansar Ahmad atas persetujuan DPRD Bintan membentuk 4 kecamatan baru yang terdiri dari : • 1. Kecamatan Toapaya pemekaran dari Kecamatan Gunung Kijang • 2.

Kecamatan Bintan Pesisir pemekaran dari Kecamatan Bintan Timur • 3. Kecamatan Mantang pemekaran dari Kecamatan Bintan Timur • 4. Kecamatan Seri Kuala Lobam pemekaran dari Kecamatan Bintan Utara Sebagai kecamatan yang sama tuanya dengan kecamatankecamatan yang sudah duluan dimekarkan sebagai kabupaten/ kota, jadi wajar kiranya kalau kemudian sejumlah masyarakat di Kecamatan Bintan Utara berteriak untuk meminta agar daerah mereka bisa dijadikan daerah otonom baru di Provinsi Kepri.

www.dprdsumenep.com

studi banding Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan Menangkap aspirasi itu, kemudian sejumlah warga berkumpul dan sepakat untuk mendirikan Badan Perjuangan Pembentukan Kota Bintan Bagian Utara (BP2KB2U) yang bertujuan untuk mempersiapkan langkahlangkah yang harus dikerjakan guna mewujudkan keinginan tersebut.

Berbagai pertimbangan ditelusuri dan dikaji, cerita sejarah (story of history) yang cukup panjang menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu berbagai potensi yang ada juga menjadi alasan lain. Bintan Utara pada umumnya memiliki banyak keunggulan yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun.

Letak geografisnya (geographical) yang sangat menguntungkan menjadi lirikan sejumlah instansi yang ada di Indonesia. Sebut saja PT Pertamina (Persero) yang sudah duluan mendirikan UPMS I di Tanjunguban, TNI-AL yang mendirikan 3 kesatuan di Tanjunguban terdiri dari Fasilitas

www.dprdsumenep.com

Pemeliharan dan Perbaikan Kapal (Fasharkan) Mentigi, Satuan Kapal Ranjau (Satran) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmabar.

Kemudian TNI-AU yang membangun Pangkalan Satuan Radar (Satrad) 213 di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong, Polri membangun markas komando Brigade Mobil (Brimob) Kompi II Pelopor Polda Kepri dan markas komando Polres Bintan di Jago, Tanjunguban.

Selanjutnya PDAM Tanjung Uban yang berdiri pada tahun 1966, PT PLN, PT Telkom, kantor imigrasi, kantor pelayanan pelabuhan, Balai Karantina tumbuh-tumbuhan, pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP), pelabuhan roll on roll off (roro) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan beberapa lagi fasilitas milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Sementara berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, kecamatankecamatan di Bintan Utara memiliki jumlah sekolah, baik negeri maupun swasta yang jauh lebih banyak dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Bintan. Selain itu jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi juga ada di Bintan Utara.

Hingga Januari 2011, Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong dan Teluk Bintan memiliki 1 TK Negeri, 12 TK swasta, 4 TK Islam atau Raudhatul Anfal (RA), 38

SD Negeri, 2 SD swasta, 10 SMP Negeri, 3 SMA Negeri, 1 SMA swasta, 1 SMK Negeri, 2 SMK swasta, 2 Akademi Pariwisata di KPIB Lagoi.

Di sektor perbankan, hampir mayoritas bank yang ada di Indonesia ikut meramaikan geliat ekonomi di Bintan Utara.

Pemimpin Bank Indonesia Kepri, Elang Tri Praptomo saat pembukaan kantor cabang pembantu Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Tanjunguban pernah mengatakan, dengan banyaknya bank yang buka kantor di Tanjunguban, menandakan wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Sementara di sektor swasta, Penandatanganan kerjasama strategis Singapura-Indonesia dalam kerangka Framework Agreement on Regional Economc Cooperation pada tanggal 28 Agustus 1990 menambah lagi keunggulan Bintan Utara dengan pembangunan Kawasan Industri Bintan (KIB) oleh PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) di Lobam, Bintan Utara dan wisata terpadu Bintan Beach International Resort (BBIR) oleh PT Bintan Resort Corporation (BRC) di Lagoi, Teluk Sebong.

Kehadiran kedua kawasan tersebut ikut mendongkrak pertumbuhan penduduk, menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan perMaret 2011, jumlah penduduk di Kecamatan Bintan Utara adalah sebesar 23,324 jiwa.

Apabila ditambah dengan

sejumlah kecamatan eks-wilayah pemerintahan Kecamatan Bintan Utara yang kini sudah menjadi Kecamatan sendiri seperti Kecamatan Teluk Sebong (16.089 jiwa) dan Kecamatan Seri Kuala Lobam (17.657 jiwa) dan ditambah Kecamatan Teluk Bintan (10.191 jiwa) yang dulu pernah masuk dalam Daerah Administratif Pembantu Bupati Wilayah IV Tanjunguban maka jumlah penduduk Kabupaten Bintan Utara adalah sebesar 67.261 jiwa.

Sebagai salah satu kecamatan tertua di Provinsi Kepulauan Riau, Kecamatan Bintan Utara yang dulu memiliki batas wilayah hingga ke Desa Pengudang dan Desa Berakit di wilayah Kecamatan Teluk Sebong dan Desa Galang Baru yang terdiri dari Pulau Air Raja dan Pulau Mencaras serta Desa Subang Emas di Kota Batam boleh iri dan cemburu disaat sejumlah rekanrekannya memproklamirkan diri sebagai sebuah kabupaten/kota baru di daerah ini.

Melihat dari riwayat sejarah, keunggulan yang dimiliki, jumlah penduduk, rentang kendali dan potensi yang ada, batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan maka sangat tepat kalau sejumlah masyarakat di Bintan Utara mendapatkan porsi untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah melalui pembentukan Kota Bintan Utara.

(*/wikipedia)

JULI 2014

Parlemen

29

Suara Desa

Desa Rombasan Ingin Sosialisasi Pilkades

B

erbeda dengan Desa-Desa lain. Jika Desa lain pada umumnya mengharap adanya perbaikan infrastruktur, Desa Rombasan justru menginginkan adanya sosialisasi mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2014 yang akan dilaksanakan serentak kepada masyarakat di Desanya. Sosialisasi tersebut penting guna memberikan Pemahaman mengenai tekhnis pelaksanaan Pilkades terutama kepada elemen-elemen penting di Desanya seperti panitia penyelenggara.

Kepala Desa Rombasan Kecamatan Paragaan, Muhlis Hidayat kepada Parlement mengungkapkan, pihaknya sangat apresiatif dengan upaya Pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk Pilkades. Dengan Anggaran tersebut, Pilkades ditanggung oleh APBD dan Desa termasuk Calon tidak lagi dibebani dengan biaya. ”Tapi tekhnisnya seperti apa dan penggunaan anggarannya

untuk apa saja. Ini yang kami bingungkan dibawah, termasuk apakah Calon sama sekali tidak dipungur biaya,” tuturnya. Dia meminta Pemerintah Daerah perlu turun ke bawah khususnya Desa-Desa yang akan melaksanakan Pilkades di tahun 2014. Pemerintah Desa di Rombasan sendiri kurang memahami mengenai tekhnis pelaksanaan Pilkades 2014. Apalagi, lanjut Mohlis Hidayat, peraturan mengenai Pilkades banyak perubahan termasuk mengenai sistem penggunaan anggarannya.

Pihaknya sudah meminta Kepada pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Desa, Kecamatan, termasuk Komisi A di DPRD Sumenep untuk turun memberi penjelasan. ”Kami berharap agar segera turun untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terutama kepada perangkat dan panitia Pilkades di Desa, sehingga mereka tidak ada persoalan di kemudian hari terkait Pilkades tersebut,” pungkasnya. *wr.md

Harap Bantuan Modal Untuk Petani

p

emerintah Desa Mandala Kecamatan Gapura menginginkan Pemerintah mengucurkan bantuan modal untuk masyarakat petani di daerahnya. Pasalnya, petani di Daerah tersebut kerap kali mengalami masalah dengan modal, terbukti setiap memasuki musim tanam, selalu kesulitan untuk biaya atau ongkos tani. ”Setiap memasuki musim tanam, petani selalu kesulitan mencari biaya untuk turun kesawah. Ada yang cari hutangan, ada yang menjual barangbarang berharganya, atau dengan cara lainya,” ungkap Kepala Desa Mandala, A. Syamsuni kepada Parlement, beberapa waktu lalu.

Syamsuni menyebutkan, jumlah pendudukan di Desanya kurang lebih seribu orang. Dan mayoritas warga yang berdomisi di Desa Mandala

30

Parlemen

JULI 2014

menggantungkan Perekonomiannya kepada hasil pertanian. ”Kebanyakan adalah petani. Selebihnya, mereka memproduksi genting, tapi penghasilan utama adalah tani,” ujarnya.

Untuk itulah, jika Pemerintah memberi bantuan modal baik berupa hibah maupun secara kredit kepada petani, tentu sangat membantu terhadap usaha petani di Desa Mandala. Selain itu, petani juga menginginkan agar persediaan pupuk untuk daerahnya terutama di musim-musim normal. Pada musim tanam lalu, petani sempat kesulitan mencari pupuk, sehingga berdampak terhadap jumlah dan kwalitas hasil panen. ”Pupuk juga menjadi salah satu hak yang menentukan terhadap hasil panen. Karena itu, kami juga mengharapkan agar kebutuhan petani dipenuhi,” pungkas Syamsuni. *wr

www.dprdsumenep.com

suara desa

Poteran Krisis Air Bersih

M

EMASUKI musim kemarau sejumlah daerah di Sumenep mulai rawan kekeringan.

Salah satunya di Desa Poteran, Kecamatan Talango. Sejumlah warga di sana merasakan sulitnya mendapatkan air bersih lantaran banyak sumber air kering.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Poteran, Kecamatan Talango, Suparman kepada Parlemen. Menurut dia, setiap musim kemarau di wilayahnya memang rawan kekeringan. Karena itulah pihaknya mengharapkan kepedulian

pemerintah.

“Sudah biasa kalau musim kemarau wilayah kami kekurangan air. Kasihan warga harus mencari air ke daerah tetangga,” katanya.

Dikatakan Suparman, pihaknya mengharapkan adanya sarana atau fasilitas air bersih yang bisa menjangkau seluruh warga. Sehingga warga tidak kesulitan saat memasuki musim kemarau.

“Krisis air bersih di wilayah kami ini mulai sejak lama. Sampai sekarang tanpa penyelesaian,” kata Suparman. *wr.md

Desa Gersik Putih Butuh Aliran Listrik

D

ESA Gersik Putih, Kecamatan Gapura, termasuk salah satu desa yang sebagian warganya belum menerima aliran listrik. Praktis, warga harus menggunakan lampu tradisional atau bagi yang mampu melakukan pencantolan kabel ke daerah teraliri listrik.

Kepala Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura Mohammad Mohab membenarkan sebagian wilayahnya belum teraliri listrik. Pihaknya mengharapkan ada langkah kongkrit dari pihak terkait membantu kesulitan

www.dprdsumenep.com

warganya itu.

“Mohon agar pemerintah bisa memperhatikan,” katanya kepada Parlemen.

Selain persoalan listrik, ada persoalan yang juga termasuk masalah penting di sana. Yakni, fasilitas jalan untuk beberapa desa yang rusak. Sehingga harus segera ditangani oleh pihak terkait.

“Mungkin dinas terkait bisa membantu rehab, sehingga jalan desa bisa kembali bagus dan membantu mobilitas keseharian warga,” pungkas Mohammad Mohab. *md

JULI 2014

Parlemen

31

artikel

Menyoal Fungsi Puskesmas Oleh: Umar Zein*

Kebijakan kesehatan yang dibuat Kementerian Kesehatan Indonesia banyak yang fenomenal dan menghasilkan daya ungkit besar dalam mengubah derajat kesehatan masyarakat. Di antaranya, pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di era tahun 1970an, pos pelayanan terparu (Posyandu) di era tahuan 1980-an, serta usaha kesehatan sekolah (UKS) dengan dokter kecil dan dokter remaja.

P

uskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yaitu satu bidang perhatian layanan kesehatan yang merupakan garis singgung antara layanan perorangan (klinis) dan layanan masyarakat (public health) yang menjadi ujung tombak program kesehatan nasional. Puskesmas disebut juga sebagai primary health care/pelayanan kesehatan primer, integrasi antara segi biomed i s i n p e - nyakit umum dan pencegahan penyakit dalam penanggulangan masalahmasalah kesehatan dan peningkatan tingkat kesehatan penduduk melalui penyuluhan kesehatan masyarakat, posyandu, dasawisma, maupun program KB. Sampai 20 tahun pertama kegiatan di puskesmas mampu menjadi ujung tombak penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, walau dengan jumlah dan jenis tenaga kesehatan terbatas. Dokter yang ditugaskan di puskesmas juga mampu menghimpun potensi masyarakat di wilayah kerjanya, meski dengan gaji sangat minim sebagai pegawai negeri sipil. Bahkan, puskesmas terbukti melahirkan kaderkader pemimpin berkualitas dan mampu mengaplikasikan ilmunya, baik secara klinis maupun manajerial.

Ketika itu petugas kesehatan disadari atau tidak menerapkan ilmu klinis dan kesehatan masyarakat sekaligus menjadi pemimpin organisasi puskesmas. Awalnya hanya memiliki tenaga perawat dan bidan yang umumnya bukan jenjang D3 apalagi S1. Waktu berlalu, masa berganti, sistem d a n kebij a k - an pemerintah terus bertukar.

Petugas kesehatan di puskesmas juga berganti. Ternyata

32

Parlemen

JULI 2014

kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas semakin menurun dari tahun ke tahun. Perhatian petugas kesehatan terhadap masyarakat di wilayah kerja juga menurun.

Kearifan lokal daerah tidak mampu ditumbuhkembangkan dan dilestarikan. Peningkatan fasilitas kesehatan ternyata tidak berkorelasi positif dengan kualitas pelayanan. Gedung puskesmas semakin besar dan semakin tinggi, bahkan ada puskesmas berlantai empat.

Upaya promosi dan preventif semakin berkurang, maka jadilah puskesmas tempat masyarakat datang berobat sebelum ke rumah sakit. Tak jarang pula puskesmas hanya sebagai unit layanan yang hanya memberikan surat rujukan ke rumah sakit.

Hal lebih ekstrem, terutama di daerah perkotaan, dokter puskesmas hanya bertugas karena ikut suami bekerja di kota. Dokter laki-laki meneruskan kariernya di bidang klinis dengan melanjutkan sekolah pendidikan spesialis atau ke bidang manajerial kesehatan. Bagi sebagian besar dokter, puskesmas di kabupaten hanya sebagai batu loncatan, bukan tempat menempa diri.

Akhirnya, masyarakat mencibir layanan puskesmas yang tidak berkualitas. Pemerintah dengan otonomi daerah yang semakin kuat membiarkan hal ini berlanjut dan tidak pernah mengevaluasi program kesehatan di daerahnya. Kompetensi tidak lagi sebagai syarat. Kepala dinas kesehatan boleh saja bukan sarjana kesehatan, kepala rumah sakit tak lagi dipegang dokter. Banyak dokter baru tidak berpeluang menjadi kepala puskesmas atau malah tidak ingin memimpin puskesmas.

Tenaga dokter di satu puskesmas sudah lebih dari satu, dokter gigi bisa lebih banyak lagi, dan sarjana kesehatan masyarakat semakin banyak. S1 dan S2 berbagai bidang kesehatan memenuhi ruang puskesmas, layanan dokter spesialis dengan berbagai alat diagnostiknya sudah dipenuhi di kabupaten/ kota. Kebijakan kepala daerah menjadi prioritas slogan kampanye dengan isu berobat gratis di puskesmas, mengantarkan banyak pengusaha berhasil menjadi walikota atau bupati. Tetapi kembali menjadi pertanyaan besar yang sulit dijawab karena belum ada penelitian ke arah itu. (*/pemerhati masalah kesehatan)

www.dprdsumenep.com

artikel

Mengingatkan Pentingnya Pendidikan Oleh: A. Siti Fatimah*

B

ukan sebuah rahasia lagi bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, dan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam pembangunan suatu daerah.

Dengan membentuk masyarakat yang terdidik semua program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah akan dapat dijalankan dengan baik, dan sebaliknya apabila keadaan masyarakat tidak atau kurang terdidik maka program-program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah akan sangat sulit untuk dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, sudah semestinya Pemerintah daerah untuk berusaha lebih memfokuskan diri dalam memperhatikan pengembangan pendidikan di daerah dengan membentuk suatu perencanaan pembangunan dalam dunia pendidikan yang lebih baik dan berkualitas lagi agar nantinya hasilnya akan sesuai dengan espektasi dan kebutuhan.

Sistem kebijakan yang dikembangan

www.dprdsumenep.com

oleh Dinas Pendidikan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, religius, partisipatif, dan terampil, memang sudah baik, akan tetapi ia masih memperlihatkan kekurangan, dan harusnya ia bisa lebih dioptimalkan lagi.

Faktor yang menjadi pemicu adalah kebijakan yang ada belum mampu menciptakan sebuah generasi penerus yang memiliki moral, etika, sopan santun, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa sehingga perlu dilakukan sejumlah hal yang memungkinkan hal tersebut dapat terwujud.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat suatu dasar kebijakan pendidikan yang berlandaskan nilai moral.

Pendidikan dan moral sangat terkait rapat, sebab tujuan akhir dari pendidikan tidak lain adalah untuk membentuk SDM yang berkualitas, baik secara akal maupun moral.

Karena SDM merupakan suatu cerminan dari sumbangan pendidikan atas maju atau mundurnya suatu bangsa. Mengapa harus

memilki bangsa yang punya akal pikiran baik tetapi pada sisi yang lain memiliki moral yang bermasalah.

Kebijakan pendidikan saat ini sepertinya masih terkesan mengesampingkan pentingnya nilai pendidikan moral. Sudah seharusnya kebijakan pendidikan yang ada dapat menciptakan sebuah generasi yang memiliki akal pikiran yang baik, bermoral, mandiri, jujur, santun, beretika mulia, berbudi pekerti, serta tidak kasar dan arogan. Dan, sepertinya saat ini hahal tersebut belum dapat terealisasi, dan tentunya harus ada sebuah upaya tertentu untuk menyikapi kondisi ini.

Sangat perlu untuk dilakukan sebuah evaluasi dan pembaharuan. Proses pendidikan yang ada harus dapat mengarahkan peserta didik nantinya mampu membangun bangsa dan menunjung tinggi harga diri, dan harkat serta martabat bangsa. (* /guru salah satu TK di Sumenep)

JULI 2014

Parlemen

33

Artikel

Bahaya Laten Kemiskinan Hati Oleh: Ivan N*

Secara kasar masih ada sekitar 100 juta rakyat Indonesia yang berpenghasilan kurang dari 20.000 rupiah atau dengan bahasa bumi; hidup di bawah garis kemiskinan.

Maka segala teori tentang kemajuan bangsa dan negara menguap dan menjadi takhayul pembangunan manakala kita dihadapkan pada kenyataan semacam ini, yang dari tahun ke tahun selama puluhan tahun tak pernah bisa kita atasi secara tuntas. Mungkin bukan soal kemampuan, tapi lebih ke soal kemauan saja.

T

ak pernah saya percaya bahwa kemiskinan yang melilit sebagian besar saudara saya ini adalah ciptaan Tuhan, takdir, atau proses alamiah. Ini adalah konsekuensi logis dari pembiaran demi pembiaran demi pembiaran demi pembiaran yang dilakukan oleh empat kumpulan oknum yang akan segera saya bahas.

Tuhan jelas berstatemen di Qur’an bahwa Ia melebihkan rezeki pada siapapun umat-Nya yang dikehendaki serta tidak melebihkan rezeki pada umat-Nya yang lain yang Ia kehendaki. Tapi mohon dicatat: para pengelola ‘aset Tuhan’ di muka bumilah yang mempunyai kekuasaan dan kehendak, kudrat dan iradat, untuk membagi-bagikannya kepada saudara-saudaranya yang lain yang membutuhkan.

Jika terjadi ketimpangan, dalam artian ada yang kaya dan ada yang dimiskinakan, ada yang jaya dan ada yang dihinakan, tentu para pembagi rizki Tuhan inilah yang nyata kesurupan setan belang duniawi.

Setidaknya ada empat oknum yang selama ini bersatu padu dalam rangka menciptakan kemiskinan rakyat. Yang pertama adalah oknum penguasa. Oknum penguasa ini tersebar mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, mulai dari wakil rakyat hingga lurah.

Penguasa, terutama yang didalam pikirannya samasekali tidak ada niatan mulia dan dalam kerjanya tidak ada tindakan nyata untuk mengentaskan persoalan-persoalan rakyatnya, maka itulah penguasa yang lalim. Penguasa yang hanya memiliki dua keahlian utama: berkoar soal kemajuan dan di waktu lain memboboli segala apa yang menjadi milik rakyat sambil diam-diam merancang pembodohan didalam kepala rakyat; merekalah yang paling pantas dikalungi tanda tanya besar.

Oknum kedua adalah kaum hartawan, terutama yang dalam kekayaannya tidak disisihkan apa yang menjadi hak saudaranya yang lemah. Kekayaan yang hanya memicu kesombongannya dan memacu nafsunya untuk terus-

34

Parlemen

JULI 2014

menerus tanpa rasa bersalah sedikitpun melakukan penimbunan hak-hak orang lain, adalah haum hartawan yang mendustakan agama dan tak berguna harta bendanya. Menilik kebijakan ammirulmukminin Umar bin Khattab dahulu terhadap orang-orang semacam ini; mereka pantas dipotong ‘tangannya’.

Oknum ketiga adalah kaum berilmu, terutama yang dengan ketinggian ilmunya ia tidak mampu merumuskan atau melakukan apapun demi perbaikan nasib saudarasaudaranya yang sengsara. Ilmu yang dipelajarinya sengaja dilepaskan dari persoalan kehidupan dan derita sekitar demi kepentingan-kepentingan pragmatis-individual, yang sebenarnya cukup membuat para ulul albab sejati terbahakbahak dibuatnya. Itulah ilmu yang tidak punya arti dan tidak berguna. Kaum ilmuwan yang demikian –termasuk kalangan mahasiswa didalamnya- adalah orang-orang berilmu yang bodoh, dan mereka pantas dimasukkan ke dalam tong sampah kehidupan.

Dan oknum terakhir yang selama ini aman-aman saja dari tudingan penyebab kemiskinan adalah kaum beriman, terutama mereka yang dengan keimanannya dianugerahkan pula kemampuan untuk memikirkan atau melakukan sesuatu bagi masyarakat miskin disekitarnya, namun tidak mau melakukannya; merekalah orang-orang yang merugi. Padahal, dalam hampir semua agama, empati kepada kaum yang papa adalah salah satu ajaran Tuhan.

Menghadapi kemiskinan tidak cukup hanya dengan khotbah tentang kesabaran dan hakekat kehidupan, tapi juga diperlukan tindakan nyata senyata-nyatanya. Bertauhid di depan Tuhan sambil mempersetankan kemiskinan saudaranya, adalah omong kosong.

Keempat oknum itulah yang selama ini telah sukses dalam rangka melanggengkan kemiskinan yang membelenggu sebagian besar saudara kita. Amatlah bodoh jika kita menganggap memberantas kemiskinan hanyalah tugas negara. Tidak demikian. Memberantas kemiskinan juga adalah tugas kita bersama, sebagai manusia yang punya hati nurani dan rasa kemanusiaan. Kemiskinan tidak dientaskan melalui rencana-rencana besar yang kosong, namun dimulai dari hal-hal kecil, melalui serangkaian tindakan nyata yang kita gagas sendiri, dan segera kita lakukan saat ini juga.

Bukan kemiskinan benar menusuk kalbu, hanya, mengapa kita sudah sedemikian tuli, bisu, dan buta pada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan dengan bangganya pula kita sebut diri kita sebagai hamba Tuhan Yang Maha Pengasih. Jangan-jangan, kitalah yang dimaksud tuli, bisu, dan buta oleh Al-Qur’an itu. (*Pemerhati masalah sosial)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Sudut Pandang Lain Tentang IT Oleh: Dicky Prihandoko*

Sekarang sudah memasuki era digital, dimana kebanyaka orang membahas teknologiteknologi yang semakin canggih, apalagi mengenai dunia IT yang bakal berguna untuk masyarakat dan dunia nantinya. Apalagi di tahun kedepan, teknologi akan semakin canggih daripada yang sekarang, dan mau tidak mau itu harus kita kejar.

S

aat ini berita dan informasi telah menjadi menu wajib setiap orang dalam mengikuti perkembangan dunia. Industri informasi pun berkembang dengan pesatnya, tak terkecuali media cetak bernama Koran. Dari masa ke masa Koran telah menjadi andalan setiap orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi, koran pun mulai mengalami pergeseran posisi.

Jika dahulu koran atau media cetak merupakan satu-satunya media untuk mendapatkan informasi, maka saat ini arti tersebut mulai tergeser oleh Internet. Betapa tidak, Internet menawarkan beragam informasi mulai dari yang diperlukan hingga yang mungkin sama sekali tidak diperlukan dalam berbagai macam format dan bahasa. Tentu saja hal ini merupakan suatu gebrakan tersendiri di dunia informasi. Dan ternyata hal

www.dprdsumenep.com

ini mendapat respon sangat positif dari masyarakat luas. Betapa tidak, dengan Internet kita dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu dan tempat.

Hal ini pulalah yang memicu Kelompok Kompas untuk menghadirkan Langlang, sebagai solusi mudah akses informasi bagi masyarakat. Langlang sendiri adalah sebuah layanan akses berita yang dapat kita nikmati melalui handphone dengan cara menginstall aplikasi Langlang ke dalam handphone tersebut.

Saat ini Langlang hanya bisa mengakses content dari media cetak Kompas saja, namun di masa depannya akan dikembangkan ke semua media di kelompok media ini, seperti Wartakota, Tabloid Nova, Tabloid Bola, Majalah Chip, Info Komputer, Tabloid Sinyal, Tabloid Rumah.

Langlang dikembangkan dengan teknologi Microchip yang memungkinkan kompresi data menjadi jauh lebih kecil sehingga akan sangat ringan dalam pengaksesannya.

Rata-rata ukuran file berita yang diolah mempergunakan teknologi Micropage ini berukuran 2kB hingga 4Kb dalam satu kali pengiriman melalui BTS. Teknologi kompresi ini, dapat menghemat biaya konsumsi data 5 hingga 10 kali lipat lebih kecil, .Untuk dapat menikmati layanan Langlang ini, sebelum installasi aplikasi Langlang, terlebih dahulu pemakai

harus mengaktifkan layanan GPRS atau CDMA Data terlebih dahulu.

Saat ini saja IT sangat berpengaruh pada segala aspek kehidupan, misalnya dalam hal kesehatan, ekonomi, dan masih banyak lagi.

Setiap orang membutuhkan computer dalam mempermudah pekerjaan mereka. Bayangkan saja jika tidak ada computer saat ini, maka manusia akan bekerja dengan membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien.

Bisa kita bayangkan IT pada ke depannya akan berkembang, semakin pesat dan semakin dibutuhkan, sehingga pendidikan IT saat ini sangat berperan penting untuk masa depan.

Dalam belajar sendiri Mempelajari tentang IT tidak hanya bisa mengikuti seminar saja melainkan harus mencari cara dengan informasi di milis, situs web, buku tentang IT dan tanya ke orang lain. Kadang buku referensi ini sukar dimengerti, akan tetapi lama kelamaan saya menjadi lebih mengerti mengapa referensi tersebut digunakan.

Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara ataupun video dari satu computer ke computer lainnya dengan cara melalui jaringan.

Teknologi informasi ini merupakan subsistem dari sistem informasi (information system). Terutama dalam tinjauan dari sudut pandang teknologinya. (*pengusaha warnet)

JULI 2014

Parlemen

35

ARTIKEL

Kepalsuan Dalam Arena Pilpres Oleh: Khadija*

Melihat perkembangan Pilpres akhir-akhir ini, saya merasa dibawa kembali kepada Perang Suriah, yang hingga kini masih berlangsung sengit. Bagaimana tidak, foto-foto palsu, manipulasi informasi dan perdebatan sengit yang mewarnai Perang Suriah, kini saya temukan kembali dalam euphoria Pilpres.

L

ihatlah bagaimana pihak pemberontak Suriah dengan gencar menyebarkan foto-foto yang terjadi di Palestina, Lebanon, bahkan Brazil, dan menggunakannya untuk propaganda kekejaman Presiden Suriah Bashar alAssad. Dalam hitungan menit, informasi tersebut telah menyebar ke seluruh dunia.

Tidak terbatas pada foto palsu, video palsu pun marak beredar. Informasi-informasi yang tidak valid juga memenuhi ruang pemberitaan. Demi menarik simpati, seorang yang disebut “ustadz� menuturkan bahwa jumlah pengungsi Suriah telah mencapai 45 juta jiwa, dan karenanya ia mengajak masyarakat untuk menyalurkan bantuan. Karena yang bicara adalah seseorang yang disebut ulama, tentu saja banyak yang percaya tanpa menyelidiki lebih jauh. Hanya saja, tak lama kemudian terbongkar bahwa klaim si ustadz tersebut palsu.

Tidak mungkin pengungsi Suriah menembus angka 45 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk Suriah saja hanya sekitar 23 juta jiwa.

Akibat dari berbagai manipulasi ini, muncullah perdebatan sengit di media sosial antara pendukung pemberontak dan pendukung pemerintah Suriah. Indonesia yang jaraknya beribu-ribu kilometer dari Suriah turut terkana dampak.

Masing-masing memiliki argumen atas keyakinannya.

Hingga Dina Y. Sulaeman, seorang pengamat Timur Tengah menyatakan bahwa Perang Suriah ini telah membagi dunia menjadi dua.

Bahkan Perang Suriah yang juga mengobarkan semangat jihad melawan tiran, menjadikan puluhan pemuda Indonesia yang telah terdoktrin dengan sukarela mengangkat senjata

36

Parlemen

JULI 2014

untuk turut menggulingkan pemerintah sah Suriah. Dari laporan Al-Manar, terdapat sebanyak 55 orang yang tewas dalam pertempuran di Suriah teridentifikasi dari Indonesia.

Lalu, bagaimana dengan Pilpres di Indonesia hari ini?

Saya juga menemukan hal serupa. Setiap hari ada saja manipulasi informasi, foto palsu, keterangan palsu, dan kampanye hitam yang dilancarkan oleh kedua belah pihak.

Padahal, masing-masing kandidat presiden telah mewantiwanti untuk berkampanye dengan cara yang patut, tidak menyebar fitnah, dan menjadikan Pilpres ini sebagai suatu kegembiraan politik.

Namun melihat geliat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti memutuskan silahturahiim dengan temannya hanya karena beda pilihan capres, saya khawatir jika Pilpres ini malah memicu perpecahan.

Din Syamsudin, Ketua Umum Muhammadiyah juga meminta kepada pasangan capres dan cawapres, serta khusus tim sukses maupun pendukungnya untuk menghentikan berbagai kampanye hitam, apalagi yang berbau SARA. Karena, hal ini sangat potensial untuk menciptakan perpecahan di tubuh bangsa ini.

Dan kekhawatiran itu mulai menjadi kenyataan. Misalnya, seperti kabar dari Liputan6.com, pada tanggal 24 Juni 2014 massa simpatisan PDI Perjuangan dan PPP terlibat bentrok di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bentrokan massa pendukung Jokowi dengan Prabowo itu mengakibatkan kerusakan mobil, belasan sepeda motor, dan mebel.

Dan sebelumnya, pada tanggal 15 Juni 2014, seperti dilansir Kompas, dua kelompok simpatisan pendukung Jokowi dan Prabowo nyaris bentrok di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Jika sudah bentrok begini, siapa yang akhirnya dirugikan?

Kawan, ingatlah, yang kita hadapi adalah Pilpres, bukan perang hidup mati seperti Suriah. Meski begitu, tak layak jika cara-cara curang yang digunakan dalam Perang Suriah, kini kembali diulang dalam Pilpres Indonesia. (*blogger)

www.dprdsumenep.com

ARTIKEL

Menguji Keampuhan Kurikulum 2013 Oleh: Riqi Astutik*

Baru-baru ini dunia pendidikan digencarkan berita penerapan kurikulum 2013. Kemendikbud turun tangan secara langsung dengan uji coba publik pengembangan kurikulum 2013. Hal tersebut dilakukan di media online wilayah Jakarta, Yogyakarta, Makasar, Medan dan Denpasar. Alhasil rancangan penerapan kurikulum baru menuai pro dan kontra ÂŹdari praktisi pendidikan.

S

ejak tahun 1945 kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan berkalikali. Dari 1947 kurikulum rencana pelajaran yang dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai, 1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, 1968 Kurikulum Sekolah Dasar, 1973 kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), 1975 Kurikulum Sekolah Dasar, 1984 Kurikulum 1984, 1994 Kurikulum 1994, 1997 revisi Kurikulum 1994, 2004 rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan saat ini akan diperbaharui menjadi kurikulum 2013.

Perubahan yang dilakukan kemendikbud dari tahun ke tahun selalu berlandaskan perubahan konseptual saja. Secara praktis, kebiasaan lama tidak pernah berubah sesuai wacana kurikulum baru. Hal itu menyebabkan kurikulum pendidikan di Indonesia belum berjalan baik.

Lahirnya kurikulum 2013 dilandasi

www.dprdsumenep.com

berbagai fenomena di masyarakat.

Diantaranya, kemajuan teknologi informasi, masalah globalisasi, merosotnya moral di kalangan pelajar seperti perkelahian pelajar, narkoba, kecurangan dalam ujian. Presepsi masyarakat menganggap pendidikan terlalu menitikberatkan aspek kognitif. Beban siswa dalam menerima pelajaran pun terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran. selain itu, kurangnya muatan pendidikan karakter siswa juga menjadi faktor utama munculnya kurikulum 2013.

Pencanangan diterapkannya kurikulum 2013 masih memiliki banyak kekurangan. Perubahan kurikulum 2013 tidak didasarkan evaluasi kurikulum 2006 (KTSP). Penerapan kurikulum juga belum kontekstual sehingga masih terjadi paradoks antara world knowladge dengan school knowladge. Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013 belum memperhitungkan kesiapan, kapasitas dan kompetensi guru.

Selain itu kurikulum yang diterapkan cenderung membuat guru menjadi objek pembelajaran. Kegagalan sosialisasi kurikulum sebelumnya membuat sebagian praktisi pendidikan belum mencapai hasil maksimal.

Realitanya, kurikulum belum sempat ditelaah sudah berganti kurikulum baru. Pemangku kepentingan hanya sibuk ‘mengotak-atik’ aspek dokumen tertulis, bukan aspek urgent yang dipelajari guru maupun siswa.

Hal tersebut membuat kerancuan tersendiri penggunaan kurikulum khususnya para siswa.

Untuk mengatasi kekurangan

penerapan kurikulum baru perlu adanya sinergi antara pemerintah, guru dan peserta didik. Kurikulum nasional di Indonesia seharusnya disesuaikan tujuan pendidikan nasional yang diatur secara proposional. Kurikulum harus relevan dengan keadaan zaman, karena sejatinya kurikulum diterapkan tidak boleh bias dengan fenomena di masyarakat. Tolok ukur kelulusan siswa juga tidak hanya ditentukan pemerintah. Guru seharusnya memiliki andil, karena guru lebih mengetahui kemampuan siswa dalam kompetensi baik sikap, kemampuan maupun pengetahuan. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membuat kurikulum tidak sesuai dengan keadaan zaman. Pemerintah sebaiknya membuat timelate kurikulum, sehingga kurikulum tertata dalam perubahannya.

Guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum 2013 dituntut menjadi pengajar yang mampu meramu komponen kurikulum 2013 secara cepat dan tepat yakni standar isi, proses, penilaian dan kompetensi lulusan. Sehingga mampu meningkatkan keseimbangan kompetensi siswa untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan global.

Peserta didik juga harus menyadari bahwa pendidikan diperlukan untuk menjawab tantangan global. Siswa juga harus bertanggung jawab dalam menuntut ilmu untuk mencapai pendidikan karakter yang menjadi tujuan kurikulum 2013. (*/ mahasiswi UNY)

JULI 2014

Parlemen

37

ARTIKEL

Mengatasi Kesulitan Belajar Eksakta Oleh: Maretha Kusdiana*

Siapapun, pasti pernah beranggapan bahwa pelajaran eksakta, seperti matematika, fisika, biologi atau kimia adalah pelajaran sulit yang butuh bersusah payah mempelajarinya.

Pelajaran ilmu pasti itu dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan dan membosankan. Sehingga, tak ayal jika mayoritas siswa membenci mata pelajaran ini. Bahkan, guru yang mengampu pelajaran eksakta pun ikut terkena imbasnya.

Mereka dianggap sebagai momok.

T

idak bisa dipungkiri, mempelajari ilmu eksakta memang butuh keseriusan dan ketelitian yang tinggi. Sehingga banyak yang menilai bahwa menekuni bidang studi ini membuat kepala pusing dan mengakibatkan rambut rontok. Namun sejatinya, belajar ilmu apapun jika sudah mengerti caranya akan menjadi mudah.

Dalam proses belajar mengajar, peran guru tentu sangat urgen.

Guru sebagai penyambung ilmu

38

Parlemen

JULI 2014

pengetahuan dituntut untuk bisa memahamkan muridnya tentang suatu ilmu. Untuk itu guru harus mengusai berbagai metode agar ilmu pengetahuan dapat tersalurkan kepada siswa dengan baik. Di sinilah metode pembelajaran sangat diperlukan. Terutama bagi seorang guru.

Berbagai metode dapat dipilih oleh guru untuk melangsungkan proses belajar mengajar bersama para siswa dengan lebih efisien dan mengena.

Buku ini hadir untuk memaparkan berbagai macam metode agar belajar ilmu eksakta menjadi mudah dan menyenangkan.

Penulis buku ini, Mastur Faizi, menjelaskan bahwa metode pembelajaran merupakan jalan atau cara yang ditempuh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. (hal.

20). Artinya, pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang sesuai, maka tujuan pembelajaran itu akan tercapai.

Secara khusus, Mastur mengatakan bahwa metode pembelajaran ilmu eksakta adalah sejumlah langkah teratur, terencana, dan terprediksi untuk mencapai peningkatan kesuksesan proses belajar-mengajar dalam bidang eksakta, yang tentu

tidak sama dengan bidang pelajaran noneksakta.

Metode pembelajaran memang tidak ada yang dibuat khusus untuk eksakta. Akan tetapi guru berhak memodifikasi metode pembelajaran berdasarkan kapabilitasnya dalam mengajarkan eksakta. Setiap mata pelajaran eksakta tidak sama persis dengan mata pelajaran eksakta lain.

Matematika tidak sama dengan fisika, begitu juga biologi tidak sama dengan kimia. Tetapi, semua itu memiliki satu ciri khas kepastian sama, yang tidak ada dalam materi pembelajaran ilmu noneksakta.

Dalam mempelajari matematika, kita akan dikenalkan dengan beragam metode. Seperti metode ceramah matematika, metode ekspositori matematika, metode demonstrasi matematika, metode tanya jawab, metode penugasan, metode eksperimen, dan lain sebagainya.

Selain itu, kita juga akan dikenalkan dengan metode kreatif pembelajaran matematika seperti metode kumon, sakamoto, paikem dan sebagainya.

Begitu juga dengan metode dalam mempelajari fisika, kimia dan biologi.

Kita akan dikenalkan dengan beragam cara menarik lainnya. (*/ mahasiswi STKIP)

www.dprdsumenep.com

ARTIKEL

Mengenal Lebih Jauh Audit Oleh: Ayu Diah*

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

S

edangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi peusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar.

Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu: a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut: 1. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapaty memastikan kerja lapangan telah

www.dprdsumenep.com

ditaati.

2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.

3. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

4. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila: 1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.’ 2. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK. 3. Laporan dipengaruhi oleh ketidak[pastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.

4. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

5. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.

6. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan. c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan

wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila: 1. Bukti kurang cukup 2. Adanya pembatasan ruang lingkup 3. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila: 1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak m,empengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. d. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tyambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya. e. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat. (*/ mahasiswi akuntansi UM)

JULI 2014

Parlemen

39

Kolom

Fans Wakil Rakyat Oleh: FAUSIL YAKIN*

Yang jelas, yang terpilih sebagai Anggota Dewan Kabupaten Sumenep adalah orang-orang yang punya modal; modalsosial. “Terendah” dari modal social itu adalah ia dikenal dan disukai, tak hanya bapak ibunya, anak dan istrnya, anak dan suaminya, tak hanya sahabat terdekatnya, tapi juga skop spertemanannya yang luas, skop seperkawanannya yang lebar, skops jaringannya yang terbentang luas.

Y

ang belum waktunya sebagai anggota dewan yang terhormat, yang gagal menjadi wakil rakyat tentu tak terlalu marah pada dirinya sendiri kalau ia membaca kapasitas jangkauan jaringannya yang kalah leluasa. Kalau ia ingin masuk sebagai wakil rakyat, ia harus mengembangkan dirinya jauh lebih lebar lima tahun mendatang. Juga anggota dewan yang ingin mempertahankan sebagai wakil rakyat, ia harus meluaskan akses kwalitas dirinya lebih canggih dari lima tahun sebelumnya.

Modal social adalah segalanya, ruh dari wakil rakyat. Modal social amat berharga bagi angota dewan. Modal social yang menjadi semangat dan kebanggaannya. Wajar kalau wakil rakyat itu terhormat.

Terhormat karena ia punya pendukung, pencinta, fans yang representatif. Modal social adalah kekuatan dan identitasnya, yang “lebihbeharga” daripada partai politik dimana ia berlabuh, dengan kalkulasi,parpol yang menjadi benderanya seiring pencinta dirinya. Bukankah kini sosok yang lebih dilihat daripada partai?

40

Parlemen

JANUARI 2014

Ketika wakil rakyat sudah definitif, pelantikan sudah dilangsungkan, maka halaman berikutnya - pinjam istilahnya AnasUrbaningrum – adalah memelihara pendukungnya setia sebagai pendukung, pencintanya konsisten sebagai pencinta, funs-nya sebagai fans dirinya, malah bagaimana mengupayakan pendukung, pencinta, fans itu bertambah dari tahun ketahun. Dan ini akan terwujud kalau di hati dan fikiran wakil rakyat berisi modal social itu.

Hatinya berisi pendukung, pencinta, dan funsnya.

Sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa memiliki itu mudah, tapi memelihara setengah mati.

Justru ini masalahnya, bisakah, mampukah seorang sosok, seorang pribadi wakil rakyat mempersonifikasi public (pendukung, pencinta, fans).

Justru itulah kehebatan wakil rakyat. Ia menjadi seorang yang seluruh.

Ia wakil pendukungnya, wakil pencintanya, wakil fans-nya. Pendukung, pencinta, funs bermacam keadaan. Iawakilnya pendukung yang petani, wakilnya pencinta yang nelayan, wakilnya fans

yang pengusaha kecil, wakilnya orang-orang yang menganggur, wakil semua orang di setiap suasana.

Mengasyikkan. Dan predikat “seluruh” itu bukan gagah-gagahan, itu predikat sungguhan, real. Tapi mampukah ia mewujudkan harapan yang diwakili yang begitu lengkapnya itu?

Jawabannya jelas mampu, malah menyenangkan.

Pasalnya, anggota dewan punya teman kerja, teman kinerja, teman seinspirasi, teman seide, se misi dan sevisi. Teman itu adalah birokrasi. Ini bukan teman biasa, bukan teman serimonial, bukan teman primordial. Ini teman kerakyatan. Kalau kaum tani ada masalah, wakil rakyat gandengan dengan Dinas Pertanian. Kalau masyarakat merintih persoalan kesehatan, personal dewan yang terhormat bersinergi dengan Dinas Kesehatan.

Birokrasi merupakan solusi masalah di masyarakat. Wakil rakyat yang lebih menggerakkan roda birokrasi untuk berbuat banyak. Persoalannya ada di empati terhadap kehidupan masyarakat.

Makin banyak membaca keadaan sosial, mendengar dari dekat keluhan warga,

makin terasa bahwa masyarakat butuh kita.

Birokrasi dan wakil rakyat ada untuk masyarakat.

Kalau kinerja kerakyatan ini berjalan serius, masyarakat tersenyum, terwujud smile society, masyarakat yang tersenyum.

Tapi kalau kinerja kerakyatan dikhianati, disembunyikan di ketiak formalitas kelembagaan wakil rakyat, kasihan masyarakat. Masyarakat selalu merintih, walaupun masyarakat diam, tidak melakukan clash action, tidak unjuk kekuatan.

Apalagi kemudian wakil rakyat jauh dari warga, masyarakat jadi lemah, masyarakat terkapar dalam ketidakberdayaan.

Kinerja kerakyatan adalah amanah dan keistimewaan.

Pendukung, pencinta, fans menanti komitmen perjuangan wakil rakyat kita. Pendukung, pencinta, dan fans akan loyal sebagai pendukung, pencinta, fans yang menyenangkan. Kalau tidak, mereka akan kecewa dan meninggalkan wakilnya sendiri. (*pengasuh Pengajian Tasawuf Ulul Albab Sumenep)

www.dprdsumenep.com

Suara Desa Kunjungan kerja DPRD Kab. Trenggalek ke DPRD Kab. Sumenep

gallery (butuh foto + caption)

Salurkan Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju email : humasdprdsumenep@gmail.com SMS center: 0819 1368 2437 Website: www.dprdsumenep.com