Parlemen januari dummy

Edisi Januari 2014 // Majalah berita bulanan dprd kabupaten sumenep// www.dprdsumenep.com

APBD 2014 untuk Tahun

Infrastruktur

Wawancara

Carto: Kekuatan APBD Sumenep Terus Naik Fokus

Rp 1,4 Miliar untuk Fasilitas Listrik Warga Giliraja Potre

Bergelut dengan angka Statistik

www.dprdsumenep.com

PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Berita Bulanan DPRD Sumenep

Review 3 Regulasi Untuk Rakyat Hasilkan 16 Perda Suara Rakyat

4

Laporan Utama 6 Rp 1,5 Triliun untuk Tahun Infrastruktur Wawancara 14 Kekuatan APBD Sumenep Terus Naik Respon 16 Fokus 17 Jalan Panjang Gelap Warga Giliraja Menikmati Fasilitas Listrik, DPRD Setuju Anggarkan Rp1,4 Miliar Legislator 19 Dulsiam Zamzam Mubarok Potre 23 Bergelut dengan Angka Statistik Sumenep Dalam Angka 25 Dinamika 26 Perspektif

29

Studi Banding 31 Selayang Pandang Kabupaten Bantul Provinsi DIY Kelola Potensi Alam Suara Desa

34

Artikel 36 Kolom 40 Mendamba Birokrasi Pelayan

www.dprdsumenep.com

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep Pelindung: KH. Imam Hasyim SH, MH (Ketua DPRD Sumenep) Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep) Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi) Dewan Redaksi: Fembry Suandy S.Ip (Kasubag Humas) HF. Maskuri (Kasubag Publikasi) Staf Redaksi: Ahmad Yani Rusman Wahyudi Linda Krisnawati Chandra Purnomo Firman Abadi Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Asyik Abdullah Moh. Slamet Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

JANUARI 2014

Parlemen

1

2

Parlemen

JANUARI 2014

www.dprdsumenep.com

Review

Regulasi untuk Rakyat Tahun 2013 DPRD Hasilkan 16 Perda SECARA sederhana, fungsi lembaga legislatif digambarkan sebagai perpaduan tri fungsi: fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.

Tiga fungsi tersebut menjadi satu kesatuan, sejatinya tak terpisahkan. Dalam bahasa lain, di tingkat pelaksanaan harus bisa berjalan seiring.

Satu fungsi dengan fungsi lain tidak boleh timpang.

www.dprdsumenep.com

T

iga fungsi legislatif itu tentu saja tak hanya sekedar fungsi. Tapi, jauh dari itu sesungguhnya perwujudan komitmen besar: penyambung aspirasi masyarakat. Pada edisi Desember 2013 lalu Parlement sengaja mengangkat salah satu fungsi legislatif, yakni legislasi. Ini penting agar masyarakat menyadari dan mengerti implementasi dari fungsi legislasi tersebut.

Selama 2013, DPRD Sumenep telah merampungkan sedikitnya 16 raperda menjadi perda. Ke-16 perda yang telah

disahkan tersebut sebagian merupakan usulan prakarsa DPRD. Sebagian lainnya berasal dari usulan pihak eksekutif.

Selain masalah produk legislasi, Parlement edisi Desember 2013 juga menyajikan liputan ekslusif tentang celoteh perempuanperempuan perkasa. Liputan ekslusif ini sebagai bagian penting dari momentum Hari Ibu yang banyak diperingati oleh perempuanperempuan di wilayah nusantara. (*)

JANUARI 2014

Parlemen

3

Suara rakyat Harap Kapal Tahan Ombak Segera Terwujud Untuk bapak Dewan yang terhormat. Sampai saat ini, sarana transportasi laut ke Kepulauan masih kurang memadahi. Warga Kepulauan kerapkali terlantar di Pelabuhan karena tidak ada kapal yang berani berlayar selama cuaca buruk.

Sementara, Kapal tahan ombak tinggi yang dikabarkan sudah lama untuk disiapkan melayani pelayaran kepulauan belum ada wujudnya.

Mohon pengawalan Dewan agar harapan kami, masyarakat Pulau mengenai ketersediaan kapal yang memadahi itu terwujud.

(Sahwan, Warga Pulau Masalembu) Sebagai informasi, pengadaan kapal tahan ombak itu merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anggaran pembuatan kapal diperkirakan butuh 33 Miliar dan sampai saat ini baru teranggarkan Rp. 11 miliar di APBD Pemprof, namun demikian daerah tidak ingin lepas tangan begitu saja, sehingga DPRD dan Eksekutif bersepakat mengalokasikan anggaran sebagai dana sharing untuk kapal tersebut.

Dan kami di DPRD Sumenep akan terus pantau perkembangan rencana pembuatan kapal tahan ombak itu sekaligus meminta Instansi terkait pro aktif berkordinasi dengan Pemprof. Harapannya, kedepan transportasi laut ke kepulauan lebih baik dan lancar. Sambung Do’anya saja!. (Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Miftakhurrahman).

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprdsumenep.com SMS center: 087854536608 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi

Penasaran Pengumuman THL K2 Mohon bantuan informasinya mengenai pengumuman hasil tes CPNS melalui jalur Tenaga Harian Lepas (THL) Kategori 2. Biar tidak penasaran dan buruk sangka!. (Dari 085 331 233 899, salah satu peserta tes K2.)

Terima kasih. Sesuai informasi yang kami terima, pengumuman hasil tes CPNS jalur THL K2 itudirencanakan minggu ke empat di bulan Januari 2014. Mengenai berapa orang yang akan diambil, sejauh ini, belum diketahui sebab panitia di daerah belum menerima bocoran itu. Namun, pastinya tes CPNS itu berlangsung objektif dan tidak ada rekayasa apapun, sehingga hasilnya sesuai dengan ujian yang dikerjakan. (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumenep, R Titik Suryati)

Soroti Kelangkaan Pupuk Langka Beberapa bulan ini, pupuk di daerah kami Kecamatan Saronggi, bahkan menurut kabar yang kami terima bahwa di kecamatan lainnya langka.

Sekarang ini, petani sangat membutuhkan pupuk tersebut untuk lahan pertanian karena sudah memasuki masa pemupukan. (Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Saronggi, Ahmad Zaini).

Data persediaan pupuk yang ada di Disperta masih aman. Hingga Desember 2013, sisa pupuk yang belum terserap masih kurang lebih 5 ribu ton lebih yang pada umumnya adalah jenis Urea. Namun demikian, akan kami kroscek kebawah untuk memastikan apakah pupuk itu benar-benar langka atau tidak, termasuk mengetahui penyebabnya jika memang petani kesulitan mendapatkan pupuk.

(Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep, Qurratul Aini)

4

Parlemen

JANUARI 2014

www.dprdsumenep.com

www.dprdsumenep.com

JANUARI 2014

Parlemen

5

Laporan Utama

Rp 1,5 Triliun

untuk Tahun Infrastruktur LANGKAH kakinya berjalan mantap menuju lantai dua gedung DPRD Sumenep.

Selepas turun dari mobil putih kinclong keluaran 2012, langkah kakinya langsung menuju anak tangga menuju lantai atas gedung parlemen. Begitu meniti anak tangga paling atas, tangan kanannya langsung sigap menyalami sejumlah staf sekretariat DPRD yang berada di depannya.

D

alam hitungan detik politisi muda ini langsung berlalu dan langkah kakinya dengan pasti melangkah ke ruang fraksi PKNU. Ruang yang persis berada di sisi selatan pada deretan ruang fraksi itu masih lengang. Hanya ada seorang staf sedang beres-beres ruangan.

Setelah basa-basi sejenak dengan staf, politisi asal kepulauan ini langsung mengambil tumpukan koran harian di depannya.

Tanpa dikomando lakilaki yang dikenal sebagai

6

Parlemen

JANUARI 2014

vokalis gedung DPRD Sumenep ini langsung membuka lembar demi lembar koran di depannya. �Kalau terus menerus belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan program pembangunan, mau jadi apa kita ini,� ujarnya menggerutu sambil membaca detail berita salah satu koran harian yang pagi itu mengupas soal RAPBD 2014.

Politisi pemilik nama lengkap Moh. Husin ini seketika langsung menghela nafas panjang.

Tak lama berselang, dia langsung membuka kembali sejumlah dokumen yang ada di depannya. Satu per satu dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran (RKA) mitra kerjanya kembali dipelototinya.

Satu hal yang sedikit membuatnya

tersenyum, pada RKA sejumlah mitra kerjanya tampak sekali anggaran infrastruktur yang relatif tinggi. �Beruntung tahun ini pemkab menjadikan sebagai tahun infrastruktur. Kalau tidak, kasihan warga karena akan sedikit sekali menikmati

www.dprdsumenep.com

kue pembangunan,� katanya kepada Parlemen yang hari itu memang janjian dengan Moh. Husin di ruang kerja fraksi PKNU. Tahun ini, Pemkab Sumenep memang menjadikan tahun infrastruktur. Ini sejalan dengan program prioritas pembangunan tahun 2014 sesuai dengan

www.dprdsumenep.com

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Beruntung tahun ini pemkab menjadikan sebagai tahun infrastruktur. Kalau tidak, kasihan warga karena akan sedikit sekali menikmati kue pembangunan.

Moh. Husin Anggota Komisi C

JANUARI 2014

Parlemen

7

Laporan Utama rencana kerja Pemkab Sumenep tahun 2014 dengan tema ”Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Maka, konsekuensi yang muncul tahun ini anggaran untuk infrastruktur relatif lebih dominan. Hal ini wajar karena Pemkab Sumenep memang menjadikan tahun ini sebagai tahun infrastruktur dengan keinginan besar menuntaskan pembangunan fisik yang sebelumnya menjadi perhatian.

Seperti yang terlihat pada hasil pembahasan di Komisi C DPRD Sumenep, misalnya. Setelah dilakukan pembahasan di tingkat komisi dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: pada sisi pendapatan SKPD yang menjadi mitra kerja komisi C setelah pembahasan ditetapkan sebesar 4 milyar 195 juta 102 ribu 750 rupiah (Rp 4,195 miliar), total Belanja Tidak Langsung mitra kerja Komisi C setelah dilakukan pembahasan ditetapkan sebesar 79 milyar 509 juta 571 ribu 915 rupiah (Rp 79,509 miliar).

Sedangkan untuk Belanja Langsung mitra kerja Komisi C setelah dilakukan pembahasan mencapai 208 milyar 838 juta 542 ribu 905 rupiah (Rp 208,838 miliar). ”Peningkatan anggaran di dinas teknis memang konsekuensi dari tahun infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2014,” kata Moh. Husin yang anggota komisi C ini.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep lainnya, A. Fauzi Hasyim, menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, dengan pencanangan tahun infrastruktur pada tahun 2014 memiliki konsekuensi tersendiri. Salah satunya pada prioritas pembangunan yang akan didominasi infrastruktur. ”Kami mendukung pemerintah daerah dengan mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur.

Ini menarik karena memang masih banyaknya persoalan infrastruktur yang belum tuntas. Mulai dari urusan jalan, jembatan hingga penyediaan air bersih atau listrik,” katanya.

Mantan aktivis HMI ini berjanji akan meningkatkan fungsi pengawasan untuk memantau pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur.

Sehingga keinginan besar untuk melakukan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah daerah bisa selaras dengan praktik di lapangan.

8

Parlemen

JANUARI 2014

Ketua Komisi C DPRD Sumenep AF. Hari Ponto mengatakan, dalam laporan komisinya beberapa catatan dan saran juga disampaikan untuk menjadi perhatian. Salah satunya komisi C meminta tahun anggaran 2014 agar awal pelaksanaan kegiatan proyek fisik dimulai pada awal bulan April 2014.

Hal ini perlu menjadi perhatian dinas teknis agar tidak muncul kesan proyek fisik kejar tayang, yang diujung tahun masih ada pelaksanan proyek fisik sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan.

Selain itu, dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat dari dinas terhadap pelaksanaan proyek-proyek fisik yang akan dilaksanakan, khususnya kegiatan fisik yang ada dikepulauan untuk mendapatkan perhatian lebih.

Selanjutnya, sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang sering terjadi berupa adanya penambangan pasir liar yang masih banyak ditemukan, Komisi C meminta kepada SKPD terkait agar terus melakukan pemantauan yang bekerjasama dengan semua pihak baik Camat, polsek, koramil dan Kepala Desa sehingga meminimalisir adanya panambangan pasir liar.

Secara khusus, komisi C juga meminta Dinas PU. Pengairan perlu mendata kembali daerah-daerah yang krisis air, sehingga nantinya dapat di bangun embung yang berfungsi untuk mempertahankan tanah permukaan. ”Diharapkan dengan adanya kegiatan Pengadaan Tanah untuk Peningkatan Bandara Trunojoyo, bantuan APBN untuk sarana dan prasarana di Bandara Trunojoyo dapat terealisasi sehingga mempercepat pengoperasian Bandara Trunojoyo,” kata AF Hari Ponto.

Di sisi lain, komisi C meminta agar Laboratorium Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup didorong pengelolaannya untuk memperoleh pengakuan legal formal dari Lembaga Akreditasi Nasional yang menjamin segala proses manajemen dan teknik sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) yang ditujukan untuk perolehan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Komisi C mengharapkan agar hendaknya uji laboratorium tersebut dilakukan secara kredibel dan profesional.

Sementara itu, berdasarkan penjelasan Bupati Sumenep dalam pengesahan RAPBD 2014, secara garis

besar tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, setelah Hasil Pembahasan Komisi-Komisi dan Badan Anggaran diketahui sebagai berikut : 1. PENDAPATAN : Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2014 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar 1 triliun 524 milyar 861 juta 11 ribu 978 rupiah, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran, bertambah sebesar 683 juta 955 ribu rupiah atau naik 0,04%, menjadi sebesar 1 triliun 525 milyar 544 juta 966 ribu 978 rupiah.

2. BELANJA : Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2014 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar 1 triliun 581 milyar 961 juta 167 ribu 56 rupiah, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran berkurang sebesar 9 milyar 743 juta 168 ribu 425 rupiah atauturun0,62%,menjadi sebesar1 triliun 572milyar 217 juta 998 ribu 631 rupiah.

Dari selisih antara Pendapatan sebesar 1 triliun525 milyar 544 juta 966 ribu 978 rupiah, dengan Total Belanja sebesar 1 triliun 572milyar 217 juta 998 ribu 631 rupiah terdapat Defisit Anggaran sebesar 46milyar673 juta 31 ribu 653 rupiah.

3. PEMBIAYAAN : a. Penerimaan Daerah : Penerimaan daerah setelahpembahasan Komisi dan Badan Anggaran, sebesar61 milyar100 juta 155 ribu78rupiah. b. Pengeluaran Daerah, Pengeluaran daerah setelahpembahasan Komisi dan Badan Anggaran,sebesar4 milyar rupiah.

Dengan demikian, dari selisih Pembiayaan antara Penerimaan Daerah sebesar 61 milyar 100 juta 155 ribu 78 rupiah dengan Pengeluaran Daerah sebesar 4 milyar rupiah terdapat Pembiayaan Netto sebesar 57 milyar 100 juta 155 ribu78 rupiah.

Sehingga Defisit Anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar 46 milyar 673 juta 31 ribu 653 rupiah dan Pembiayaan Netto sebesar 57 milyar 100 juta 155 ribu 78 rupiah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar 10 milyar 427 juta 123 ribu 425 rupiah. (*)

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama

Laporan Pembahasan APBD oleh Komisi-komisi LAPORAN PEMBAHASAN RAPBD OLEH KOMISI A 1. PENDAPATAN DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sisi Pendapatan Dalam Draf Rancangan APBD TA 2014 sebelum pembahasan sebesar 690 Juta Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

SEKRETARIAT DAERAH Sisi Pendapatan Dalam Draf Rancangan APBD TA 2014 sebelum pembahasan sebesar 197 Juta 965 Ribu 600 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sisi Pendapatan dalam Draf Rancangan APBD TA 2014 sebelum pembahasan sebesar 287 Juta 500 Ribu Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sisi Pendapatan dalam Draf Rancangan APBD TA 2014 sebelum pembahasan sebesar 1 Milyar 943 Juta 500 Ribu Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

KECAMATAN Sisi Pendapatan dalam Draf Rancangan APBD TA 2014 sebanyak 27 (duapuluh tujuh) kecamatan sebelum pembahasan sebesar 146 juta 50 ribu rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

2. BELANJA DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sisi Belanja Daerah dalam Draf Rancangan APBD TA 2014 pada Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai sebelum pembahasan sebesar 752 Juta 169 Ribu 584 Rupiah setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 10 Milyar 636 Juta 827 Ribu 990 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

SEKRETARIAT DAERAH Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai yang www.dprdsumenep.com

teralokasikan di 9 (sembilan) Bagian, dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebesar 13 Milyar 260 Juta 519 Ribu 543 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan. Sedangkan pada Belanja Tidak Langsung Bantuan Keuangan dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebesar 9 Milyar 436 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi A berubah menjadi sebesar 8 Milyar 438 Juta 150 Ribu Rupiah atau berkurang sebesar 997 Juta 850 Ribu Rupiah. Pada Belanja Langsung sebelum pembahasan Komisi sebesar 41 Milyar 231 Juta 829 Ribu 889 Rupiah setelah pembahasan Komisi A berubah menjadi sebesar 42 Milyar 253 Juta 679 Ribu 889 Rupiah atau bertambah sebesar 1 Milyar 21 juta 850 Ribu Rupiah.

SEKRETARIAT DPRD Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 4 Milyar 548 Juta 760 Ribu 959 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan. Pada Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 26 Milyar 861 Juta 823 Ribu 366 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 4 Milyar 790 Juta 381 Ribu 901 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan. Pada Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 3 Milyar 503 Juta 475 Ribu 950 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan Komisi sebesar 5 Milyar 303 Juta 304 Ribu 966 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung Bantuan Keuangan sebelum pembahasan Komisi sebesar 250 Juta Rupiah, setelah pembahasan Komisi A berubah sebesar 260 Juta

Rupiah atau bertambah sebesar 10 Juta Rupiah. Pada Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 4 Milyar 524 Juta 107 Ribu 250 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

INSPEKTORAT Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebesar 3 Milyar 580 Juta 574 Ribu 770 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

Pada Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 4 Milyar 529 Juta 611 Ribu 600 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebesar 15 Milyar 639 Juta 535 Ribu 640 Rupiah, setelah pembahasan tetap tidak ada perubahan, dan Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 8 Milyar 692 Juta 852 Ribu 330 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A menjadi sebesar 8 Milyar 792 Juta 852 Ribu 330 Rupiah atau bertambah sebesar 100 Juta Rupiah.

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 2 Milyar 805 Juta 899 Ribu 206 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung Bantuan Keuangan sebelum pembahasan Komisi sebesar 937 Juta 500 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan. Pada Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 4 Milyar 136 Juta 822 Ribu Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 3 Milyar 874 Juta 705 Ribu 594 Rupiah, JANUARI 2014

Parlemen

9

Laporan Utama setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan. Pada Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 1 Milyar 484 Juta 981 Ribu 25 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Sisi Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 586 Juta 289 Ribu 566 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

Pada Belanja Langsung dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 214 Juta 511 Ribu 550 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan KECAMATAN Total Belanja Daerah di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 36 Milyar 627 Juta 418 Ribu 433 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan. Pada Belanja Tidak Langsung Bantuan Keuangan sebelum pembahasan sebesar 55 Milyar 788 Juta 821 Ribu 994 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan. Sedangkan Belanja Langsung di 27 (duapuluh tujuh) Kecamatan dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 7 Milyar 450 Juta 926 Ribu 205 Rupiah, setelah pembahasan komisi A tetap tidak ada perubahan.

KELURAHAN Total Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai di 4 (empat) Kelurahan dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebelum pembahasan sebesar 2 Milyar 310 Juta 9 Ribu 430 Rupiah, setelah pembahasan Komisi A ditetapkan tidak ada perubahan. Sedangkan Total Belanja Langsung di 4 (empat) Kelurahan dalam Draf Rancangan APBD TA. 2014 sebesar 462 Juta 869 Ribu 700 Rupiah setelah pembahasan Komisi A tetap tidak ada perubahan.

LAPORAN PEMBAHASAN RAPBD OLEH KOMISI B A. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 1. Pendapatan Pada sisi pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset setelah dilakukan pembahasan di Komisi B terdapat perubahan dari target semula sebesar 1 triliun 462 milyar 939 juta 758 ribu 802 rupiah, bertambah sebesar 638 juta 955 ribu rupiah,

10

Parlemen

JANUARI 2014

sehingga menjadi sebesar 1 triliun 463 milyar 578 juta 713 ribu 802 rupiah.

Penambahan target pendapatan ini yang paling signifikan salah satunya terdapat pada target pendapatan PT BPRS Sumekar, untuk itu Komisi B sangat mengapresiasi kepada PT BPRS Sumekar Kabupaten Sumenep, dimana setelah dilakukan pembahasan telah melakukan langkah berani untuk menaikkan target pendapatannya sebesar 625 juta rupiah, sehinggga target pendapatan PT BPRS menjadi sebesar 5 milyar 800 juta rupiah dari target pendapatan semula sebesar 5 milyar 175 juta rupiah.

2. Belanja Pada sisi belanja setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 53 milyar 323 juta 656 ribu 733 rupiah, yang terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah dan belanja tidak terduga. Dimana setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 27 milyar 056 juta 093 ribu 999 rupiah, b.

Belanja Langsung Pada sisi Belanja Langsung setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 26 milyar 267 juta 562 ribu 734 rupiah, namun hanya mengalami pergeseran anggaran di masing-masing kegiatan yang ada.

B. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.

Pendapatan Sisi Pendapatan setelah pembahasan di Komisi B tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 5 juta 750 ribu rupiah.

2. Belanja Pada sisi Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan plafon anggaran semula sebesar 11 milyar 126 juta 150 ribu 609 rupiah, setelah dilakukan pembahasan di Komisi B bertambah sebesar 301 juta 300 ribu rupiah, sehingga menjadi sebesar 11 milyar 427 juta 450 ribu 609 rupiah, yang terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Pada Sisi belanja ini setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 3 milyar 700 juta 156 ribu 023 rupiah, bertambah sebesar 301 juta 300 ribu rupiah, sehingga menjadi sebesar 4 milyar 001 juta 456 ribu 023 rupiah.

Penambahan ini terjadi pada belanja hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. b.

Belanja Langsung Pada sisi Belanja Langsung setelah

pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 7 milyar 425 juta 994 ribu 586 rupiah, yang terjadi hanya mengalami pergeseran – pergeseran dan pengalihan anggaran di masing-masing kegiatan yang ada.

C. DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN 1. Pendapatan Sisi Pendapatan setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target yang semula sebesar 154 juta 100 ribu rupiah.

2. Belanja Pada sisi Belanja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan plafon anggaran semula sebesar 18 milyar 968 juta 810 ribu 132 rupiah, setelah dilakukan pembahasan di Komisi B berkurang sebesar 20 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 18 milyar 948 juta 810 ribu 132 rupiah. terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja ini setelah pembahasan terdapat perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 8 milyar 517 juta 979 ribu 132 rupiah, berkurang sebesar 355 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 8 milyar 162 juta 979 ribu 132 rupiah. Pengurangan anggaran ini terdapat pada belanja hibah untuk Pengembangan Modal Usaha dan belanja hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana pengurangan anggarannya dialihkan ke belanja langsung dan dijadikan kegiatan, karena bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk barang kepada masyarakat.

Selain itu pengurangan anggaran ini juga terdapat pada belanja hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan sebesar 20 juta rupiah. b.

Belanja Langsung Pada Sisi belanja ini setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 10 milyar 450 juta 831 ribu rupiah, bertambah sebesar 335 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 10 milyar 785 juta 831 ribu rupiah.

D. DINAS PETERNAKAN 1. Pendapatan Sisi Pendapatan setelah pembahasan di Komisi B tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 183 juta 827 ribu 500 rupiah.

2. Belanja Pada sisi belanja setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 7 milyar 531 juta 337 ribu 842 rupiah, bertambah sebesar 165 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 7 milyar 696 juta 337 ribu 842 rupiah, yang terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama Belanja Tidak Langsung Dinas Peternakan setelah pembahasan bertambah sebesar 205 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 3 milyar 712 juta 612 ribu 842 rupiah, dari plafon anggaran semula sebesar 3 milyar 507 juta 612 ribu 842 rupiah. Penambahan belanja ini terdapat pada belanja hibah bantuan keuangan program P2KP sebesar 40 juta rupiah dan belanja hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan sebesar 165 juta rupiah. b.

Belanja Langsung Belanja ini plafon anggaran semula sebesar 4 milyar 023 juta 725 ribu rupiah, setelah pembahasan di Komisi B berkurang sebesar 40 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 3 milyar 983 juta 725 ribu rupiah, E. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1. Pendapatan Sisi Pendapatan setelah pembahasan di Komisi B tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 11 juta 500 ribu rupiah.

2. Belanja Pada sisi belanja setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 10 milyar 332 juta 525 ribu 773 rupiah, berkurang sebesar 50 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 10 milyar 282 juta 252 ribu 773 rupiah, yang terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan setelah pembahasan berkurang sebesar 50 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 2 milyar 836 juta 365 ribu 773 rupiah, dari plafon anggaran semula sebesar 2 milyar 886 juta 365 ribu 773 rupiah. Pengurangan belanja ini terdapat pada belanja hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. b.

Belanja Langsung Pada sisi Belanja Langsung setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 7 milyar 446 juta 160 ribu rupiah.

F. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1. Pendapatan Sisi Pendapatan setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 33 juta 005 ribu rupiah.

2. Belanja Pada sisi Belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan plafon anggaran semula sebesar 20 milyar 874 juta 651 ribu 439 rupiah, setelah dilakukan pembahasan di Komisi B berkurang sebesar 11 milyar 004 juta 467 ribu 974 rupiah,

www.dprdsumenep.com

sehingga menjadi sebesar 9 milyar 870 juta 183 ribu 465 rupiah, terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Dinas Kehutanan dan Perkebunan setelah pembahasan berkurang sebesar 30 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 4 milyar 374 juta 473 ribu 309 rupiah, dari plafon anggaran semula sebesar 4 milyar 344 juta 473 ribu 309 rupiah.

Pengurangan belanja ini terdapat pada belanja hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. b.

Belanja Langsung Belanja ini plafon anggaran semula sebesar 16 milyar 530 juta 178 ribu 130 rupiah, setelah pembahasan di Komisi B berkurang sebesar 11 milyar 034 juta 467 ribu 974 rupiah, sehingga menjadi sebesar 5 milyar 495 juta 710 156 ribu rupiah. Pengurangan anggaran ini terdapat pada : 1.

Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 10 milyar 427 juta 123 ribu 425 rupiah, dimana setelah dilakukan pembahasan terdapat perbedaan pandangan yang sangat fundamental antara Komisi B dengan Dinas Hutbun terhadap asas manfaat dari kegiatan – kegiatan DBHCHT tersebut, Dinas Hutbun tidak kooperatif terhadap setiap masukan dan saran dari Komisi B sebagai Lembaga yang mempunyai hak budgetting dalam pembahasan anggaran. Oleh karenanya Komisi B menyarankan Kepada Saudara Bupati Sumenep agar meninjau ulang keberadaan seluruh Kepala SKPD khususnya di lingkup Konterpat Komisi B. 2.

Selain itu juga pada belanja langsung ini terdapat pengurangan anggaran pada beberapa kegiatan sebesar 607 juta 344 ribu 549 rupiah.

G. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1. Pendapatan Sisi Pendapatan setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 14 juta 892 ribu 500 rupiah.

2. Belanja Pada sisi belanja setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 5 milyar 018 juta 399 ribu 920 rupiah, yang terjadi hanya mengalami pergeseran – pergeseran dan pengalihan anggaran di masingmasing kegiatan yang ada, terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah setelah pembahasan bertambah sebesar 55 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 2 milyar 892 juta 231 ribu 020 rupiah, dari plafon anggaran semula sebesar

2 milyar 837 juta 231 ribu 020 rupiah.

Penambahan belanja ini terdapat pada belanja hibah untuk pengembangan modal usaha. b.

Belanja Langsung Sisi belanja ini setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 2 milyar 181 juta 168 ribu 900 rupiah, berkurang sebesar 55 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 2 milyar 126 juta 168 ribu 900 rupiah.

H. KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MENERAL Belanja Pada sisi Belanja Kantor Energi dan Sumber Daya Meneral plafon anggaran semula sebesar 8 milyar 477 juta 465 ribu 081 rupiah, setelah dilakukan pembahasan di Komisi B bertambah sebesar 1 milyar 538 juta 924 ribu 549 rupiah, sehingga menjadi sebesar 10 milyar 016 juta 389 ribu 630 rupiah, yang terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja ini setelah pembahasan bertambah sebesar 80 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 1 milyar 380 juta 270 ribu 581 rupiah, dari plafon anggaran semula sebesar 1 milyar 300 juta 270 ribu 581 rupiah.

Penambahan belanja ini terdapat pada belanja hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan sebesar 80 juta rupiah. b.

Belanja Langsung Pada sisi Belanja ini plafon anggaran semula sebesar 7 milyar 177 juta 194 ribu 500 rupiah, setelah dilakukan pembahasan di Komisi B bertambah sebesar 1 milyar 458 juta 924 ribu 549 rupiah, sehingga menjadi sebesar 8 milyar 636 juta 119 ribu 049 rupiah. Penambahan belanja ini akan dialokasikan untuk pengadaan kelistrikan (PLTD) di kepulauan Giliraja Kecamatan Giligenting sebesar 1 milyar 458 juta 924 ribu 549 rupiah.

I. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1. Pendapatan Sisi Pendapatan setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 845 juta 422 ribu 500 rupiah.

2. Belanja Pada sisi belanja setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 4 milyar 271 juta 704 ribu 941 rupiah, terdiri dari : a.

Belanja Tidak Langsung Belanja ini setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 2 milyar 131 juta 451 ribu 691 rupiah. b.

Belanja Langsung Sisi belanja ini setelah pembahasan

JANUARI 2014

Parlemen

11

Laporan Utama tidak terdapat perubahan tetap plafon yang semula sebesar 2 milyar 140 juta 253 ribu 250 rupiah, namun hanya mengalami pergeseran anggaran di masing-masing kegiatan yang ada.

LAPORAN PEMBAHASAN RAPBD OLEH KOMISI C 1. BAPPEDA a) Belanja Tidak Langsung Pada Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja gaji pegawai, dan tambahan penghasilan sebelum pembahasan sebesar 4 milyar 229 juta 894 ribu 62 rupiah setelah pembahasan berkurang sebesar 22 juta rupiah sehingga total Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar 4 milyar 207 juta 894 ribu 62 rupiah. b) Belanja Langsung Pada sisi Belanja Langsung semula direncanakan sebesar 9 milyar 214 juta 210 ribu 203 rupiah setelah pembahasan berkurang sebesar 2 milyar 767 juta 625 ribu rupiah sehingga total Belanja Langsung menjadi sebesar 6 milyar 446 juta 585 ribu 203 rupiah.

2.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) a) Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung pada Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 mencapai 2 milyar 567 juta 529 ribu 804 rupiah, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. b) Belanja Langsung Pada sisi Belanja Langsung Badan Lingkungan Hidup secara komulatif sebesar 7 milyar 890 juta 170 ribu 490 rupiah tidak mengalami perubahan anggaran, namun ada kegiatan yang mengalami pergeseran dalam rangka pengelolaan Laboratorium dan IPAL. 3.

Dinas PU Bina Marga a) Pendapatan Pada tahun 2014 Dinas PU Bina Marga target pendapatan yang diusulkan dalam Draf APBD TA. 2014 sebesar 575 juta rupiah setelah dilakukan pembahasan ada penambahan pendapatan sebesar 25 juta sehingga total sebesar 600 juta rupiah. b) Belanja Tidak Langsung Dinas PU Bina Marga pada tahun 2014 Belanja Tidak Langsung yang berupa belanja pegawai dan tambahan penghasilan serta belanja bantuan sebelum pembahasan mencapai 39 milyar 755 juta 756 ribu 497 rupiah, setelah pembahasan berkurang pada Belanja Hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan sebesar 1 milyar 457 juta 700 ribu rupiah, sehingga total belanja tidak langsung sebesar 15 milyar 622 juta 597 ribu rupiah. c) Belanja Langsung Pada tahun anggaran 2014 total belanja langsung Dinas PU Bina Marga sebelum

12

Parlemen

JANUARI 2014

pembahasan sebesar 92 milyar 442 juta 331 ribu rupiah setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan.

4.

Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang a) Belanja Tidak Langsung Pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk belanja tidak langsung sebelum pembahasan sebesar 17 milyar 490 juta 535 ribu rupiah, setelah pembahasan pada Belanja Hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan bertambah 777 juta 200 ribu rupiah, sehingga total belanja tidak langsung sebesar 18 milyar 267 juta 735 ribu 412 rupiah. b) Belanja Langsung Kegiatan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, pada tahun 2014 sebelum pembahasan mendapat anggaran sebesar 22 milyar 460 juta 844 ribu 113 rupiah setelah pembahasan ada penambahan anggaran sebesar 2 milyar 500 ribu rupiah, dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga total belanja langsung sebesar 24 milyar 960 juta 844 ribu 113 rupiah.

5.

Dinas PU Pengairan a) Pendapatan Retribusi sewa alat-alat berat dan retribusi jasa pengairan adalah merupakan pundi-pundi pendapatan Dinas PU Pengairan dan pada tahun 2014 target yang dibebankan ke dinas sebesar 155 juta 674 ribu 350 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. b) Belanja Tidak Langsung Pada Tahun 2014 anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Dinas PU Pengairan yang terdiri dari belanja gaji pegawai, dan tambahan penghasilan serta bantuan keuangan sebelum pembahasan mencapai sebesar 6 milyar 343 juta 634 ribu 391 rupiah setelah pembahasan bantuan keuangan berkurang sebesar 310 juta rupiah, sehingga total belanja tidak langsung sebesar 6 milyar 33 juta 634 ribu 391 rupiah. c) Belanja Langsung Belanja langsung pada Dinas PU. Pengairan plafon anggaran dalam Draf APBD TA. 2013 diusulkan sebesar 22 milyar 752 juta 349 ribu 425 rupiah, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.

6.

Dinas Perhubungan a) Pendapatan Target Pendapatan untuk Dinas Perhubungan pada tahun 2014 direncanakan sebesar 3 milyar 189 juta 428 ribu 400 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Besarnya target PAD

pada Dinas Perhubungan yang paling dominan diperoleh dari Retribusi Pelayanan Parkir sebesar 2 milyar 415 juta rupiah. b) Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan sebesar 5 milyar 939 juta 281 ribu 562 rupiah untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji PNS, tunjangan-tunjangan lainnya dan bantuan keuangan, dalam pembahasan di Komisi C tidak mengalami perubahan. c) Belanja Langsung Plafon anggaran belanja langsung Dinas Perhubungan pada tahun 2014 sebesar 48 milyar 281 juta 650 ribu 950 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Kegiatan di Dinas Perhubungan yang cukup besar anggarannya yaitu pengadaan Kapal Motor Penumpang sebesar 17 milyar dan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Peningkatan Bandara Trunojoyo sebesar 9 milyar 800 juta rupiah.

7.

Kantor Kebersihan dan Pertamanan a) Pendapatan Target pendapatan untuk kantor Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2014 sebesar 230 juta rupiah dan setelah pembahasan bertambah sebesar 20 juta rupiah, sehingga total pendapatan sebesar 250 juta rupiah. b) Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Kantor Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2014 sebesar 4 milyar 384 juta 240 ribu 187 rupiah setelah pembahasan berkurang pada Belanja Hibah Percepatan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan sebesar 188 juta 800 ribu rupiah, sehingga total sebesar 4 milyar 195 juta 440 ribu 187 rupiah. c) Belanja Langsung Plafon anggaran belanja langsung pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan pada tahun anggaran 2014 sebesar 6 milyar 64 juta 611 ribu 724 rupiah setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan.

LAPORAN PEMBAHASAN RAPBD OLEH KOMISI D 1.

DINAS PENDIDIKAN -Pendapatan Pada Sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 47 Juta 690 Ribu 500 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

-Belanja Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 560 Milyar 676 Juta 337 Ribu 60 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. www.dprdsumenep.com

Laporan Utama b.

Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 13 Milyar 722 Juta 550 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 16 Milyar 465 Juta 550 Ribu Rupiah atau bertambah sebesar 2 Milyar 743 Juta Rupiah.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 48 Milyar 994 Juta 943 Ribu 431 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi sebesar 46 Milyar 794 Juta 943 Ribu 431 Rupiah atau berkurang sebesar 2 Milyar 200 Juta Rupiah.

2.

DINAS KESEHATAN -Pendapatan Pada Sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 12 Milyar 729 Juta 946 Ribu 826 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

-Belanja Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 60 Milyar 775 Juta 224 Ribu 380 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. b.

Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 125 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 100 Juta Rupiah atau berkurang sebesar 25 Juta Rupiah.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 66 Milyar 704 Juta 59 Ribu 132 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

3.

RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. MOH. ANWAR -Pendapatan Pada Sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 40 Milyar 250 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

-Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 39 Milyar 793 Juta 805 Ribu 50 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 28 Milyar 390 Juta 996 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

4.

DINAS SOSIAL -Belanja Belanja Tidak Langsung

www.dprdsumenep.com

a.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 122 Juta 635 Ribu 361 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. b.

Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 357 Juta 400 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 2 Milyar 530Juta 400 Ribu Rupiah atau bertambah sebesar 173 Juta Rupiah.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 4 Milyar 352 Juta 729 Ribu 200 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 4 Milyar 322 Juta 729 Ribu 200 Rupiah berkurang sebesar 30 Juta Rupiah.

5.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI -Belanja Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 537 Juta 984 Ribu 203 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. b.

Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 30 Juta Rupiah setelah pembahasan tetap tidak ada perubahan.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 4 Milyar 754 Juta 183 Ribu 250 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

6.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA -Belanja Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 9 Milyar 78 Juta 688 Ribu 287 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. b.

Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 6 Milyar 205 Juta Rupiah setelah pembahasan berubah menjadi 7 Milyar 365 Juta Rupiah bertambah sebesar 1 Milyar 160 Juta Rupiah.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 6 Milyar 405 Juta 439 Ribu 350 Rupiah setelah pembahasan Komisi menjadi sebesar 5 Milyar 245 Juta 439 Ribu 350 Rupiah atau berkurang sebesar 1 Milyar 160 Juta Rupiah.

7.

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA -Pendapatan Pada Sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 230 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

-Belanja Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 748 Juta 516 Ribu 57 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. b.

Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 60 Juta Rupiah setelah pembahasan berubah menjadi 1 Milyar 460 Juta Rupiah berkurang sebesar 600 Juta Rupiah.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 7 Milyar 369 Juta 529 Ribu 300 Rupiah setelah pembahasan Komisi menjadi sebesar 7 Milyar 969 Juta 529 Ribu 300 Rupiah atau bertambah sebesar 600 Juta Rupiah.

8.

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 138 Juta 176 Ribu 752 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 157 Juta 107 Ribu 450 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak mengalami perubahan.

9.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Belanja Belanja Tidak Langsung a.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 116 Juta 700 Ribu 762 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. b.

Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 7 Juta 500 Ribu Rupiah setelah pembahasan tetap tidak mengalami perubahan.

Belanja Langsung Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 372 Juta 389 Ribu 300 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak mengalami perubahan.

JANUARI 2014

Parlemen

13

Wawancara pendapatan dan belanja tidak langsung per tri wulan selama satu tahun 25 persen dari semua program kegiatan, sedangkan belanja langsung triwulan pertama 15 persen, kedua dan dan ketiga masing-masing 35 persen dan triwulan ke empat 15 persen. Persentase atau tahapan realisasi APBD itu dilakukan agar tidak terjadi penumpangan kegiatan di akhir tahun.

Wawancara Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep

Drs. Carto, MM

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Kekuatan APBD Sumenep

Terus Naik S

etelah melalui proses panjang dan pembahasan alot, akhirnya APBD 2014 disahkan melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumenep. Berbagai kalangan mengharapkan agar APBD Sumenep itu berpihak pada rakyat, sehingga semua harapan dan kebutuhan rakyat perlu diakomudir dalam anggaran. Intinya, slogan APBD untuk rakyat diharapkan tidak sekedar hanya wacana semata.

Terlepas dari itu, kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan APBD menjadi bagian penting yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua,

14

Parlemen

JANUARI 2014

termasuk rakyat itu sendiri.

Oleh karenanya, publik perlu tahu mengenai kekuatan APBD termasuk komposisi anggarannya dalam rangka pengawasan itu. Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) sekaligus anggota Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Sumenep, Drs. Carto, MM seputar APBD 2014.

Sejauh ini, tahapan APBD pasca evaluasi Gubernur sampai dimana?

Tahapannya sekarang sudah masuk tahap pelaksanaan. Perlu diketahui, setelah akhir Desember

2013 lalu APBD di dok di DPRD, kami sampaikan hasil pembahasan ke Gubernur itu untuk mendapat evaluasi. Dan Gubernur sudah mengevaluasainya, sehingga beberapa waktu lalu pemerintah daerah menindaklanjuti catatancatatan Gubernur itu dalam rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran.

Sekarang ini, sudah bisa dilaksanakan karena Perda APBD 2014 itu sudah disahkan. Artinya SKPD bisa mulai merealisasikan program dan kegiatannya yang dianggarkan di APBD 2014. Aturannya sebagaiamana dalam Peraturan Bupati untuk

Untuk 2014, berapa besar kekuatan APBD Kabupaten Sumenep ?

Dari sisi pendapatan, kekuatan anggaran APBD Kabupaten Sumenep 2014 itu sebesar Rp 1, 635 Triliun. Dan kalau dibandinkan dengan APBD tahun sebelumnya (2013, Red) yang mencapai Rp. 1, 476 Triliun, terbilang naik sebesar Rp. 158, 7 Miliar atau sekitar 10, 75 persen.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, kekuatan APBD Sumenep di tahun 2014 naik sekitar 3, 58 persen. Yakni dari Rp. 1, 625 Triliun di 2013 naik menjadi Rp. 1, 683 Triliun di 2014, sehingga kenaikannya kurang lebih Rp. 58, 215 Miliar.

Kalau dilihat memang tidak berimbang antara sisi pendapatan dengan belanja.

Lalau dari mana kekurangannya itu, kita ambil dari Silpa (Sisia lebih Anggaran) kurang lebih 62 Miliar. Namun, kami belum menghitung persisi karena masih belum di Audit oleh BPK. Bisa juga menghitung pasti setelah rekonsiliasi dengan dinas pada Minggu ketiga nanti.

Komposisi paling besar di APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja Pak? Kalau dibagi ada tiga sumber sebenarnya pada sisi pendapatan, yakni Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari tiga sumber itu terjadi pada dana perimbangan yang mencapai 73, 89 persen dari total pendapatan sebesar Rp. 1, 635 Triliun itu. Lalu apa saja sumber dana perimbangan itu antara lain, dana bagi hasil pajak atau bukan pajak Rp. 159, 8 miliar

www.dprdsumenep.com

lebih, Dana Alokasi Khusus (DAU) 917, 5 miliar lebih, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 63, 5 Miliar.

Sedangkan dari sis belanja yatu pada belanja tidak langsung yang mencapai Rp. 1, 092 Triliun atau 64, 88 persen dari tahun sebelumnya. Dan di belanja tidak langsung itu yang paling besar memang masih belanja pegawai yang ditetapkan Rp. 934, 2 Miliar atau naik dibanding 2013 lalu yang mencapai Rp. 852, 38 Miliar.

Kenapa setiap tahunnya belanja pegawai terbilang tinggi, bahkan naik?

Sebenarnya dari sisi gaji dan tunjangan PNS saya yakin turun karena banyaknya pegawai yang pensiun. Namun, disisi lain, tunjangan sertifikasi guru terus naik. Bisa dibayangkan 2014 saja, kenaikan tunjangan sertifiksi itu mencapai Rp. 64, 1 miliar karena komposisi Dana penyesuaian dan otonomi khusus di sisi pendapatan mencapai Rp. 226, 3 Miliar, padahal di 2013 hanya Rp.

www.dprdsumenep.com

162, 2 Miliar.

Namun demikian, kami telah melakukan efisiensi anggaran melalui PPh (Pajak Penghasilan Pegawai) dari yang sebelumnya dianggarkan Rp. 29 miliar menjadi Rp. 9 Miliar.

Caranya saya memperbaiki sistem dari tunjangan PPh itu dengan mengambil Peraturan Mentri Keuangan (Permenkeu) dengan menaikkan penghasilan tidak kenak pajak.

Tahun 2014 merupakan tahun infrastruktur.

Seberapa besar anggaran untuk menunjang program tersebut?

Memang benar 2014 sebagaimana yang diprogramkan Bupati merupakan tahun infrastruktur.

Di APBD pembangunan infrastruktur itu diakomudir pada belanja modal yang masuk pada komposisi belanja langsung.

Di APBD 2014 belanja modal itu memang turun sekitar 0, 78 persen dibanding 2013 lalu, yakni dari Rp. 298 miliar

sekian menjadi Rp. 295, 7 Miliar. Namun itu, masih APBD murni, sehingga setelah Perubahan APBD 2014 nanti dipastikan naik dibanding 2013 lalu.

Perlu diketahui juga, bahkan anggaran infrastruktur itu tidak hanya terpusat pada belanja modal, sebab pada komposisi belanja tidak langsung juga terdapat belanja hibah, sosial dan keuangan, termasuk anggaran tidak terduga. Itu semua bagian dari anggaran infrastruktur, hanya dalam pembagiannya di Rancangan APBD itu masuk pada komposisi belanja tidak langsung, bukan belanja langsung.

Yang terakhir, bagaimana upaya Pemkab Sumenep untuk menaikan PAD hinga 30 Persen sebagaimana yang diamanatkan RPJMD? Saya katakan, bahkan target PAD 30 persen

setiap tahunnya yang diamanatkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu sulit dicapai. Sejauh ini, Pendapatan kita masih banyak bergantung pada Dana Perimbangan yang persentasenya hingga 70 persen lebih, sementara sisi lainnya khususnya PAD relatif kecil.

Di APBD 2014 ini, target PAD Sumenep ditetapkan naik hingga 20, 74 persen dari 2013 lalu dari Rp. 95 Miliar menjadi Rp. 115 Miliar meliputi empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Target tersebut tentu berat bagi daerah sebab pada umumnya objek PAD Sumenep perkembangannya tidak signifikan misalnya, pajak hotel, rumah penginapan, rumah makan, kost dan sebagainnya. Disisi lain, ditengah tidak berkembangnya sasaran PAD itu, targetnya terus meningkat.

Namun bagaimanapun, hal itu sudah amanah RPJMD, sehingga instansi terkait harus lebih kreatif dan mampu melakukan inovasi dalam rangka mendongkrak PAD. (*)

JANUARI 2014

Parlemen

15

Respon

Realisasi APBD Jangan Sampai Berimplikasi Hukum

K

Gaji Pegawai Naik, Kinerja Juga Harus Naik

OMPOSISI anggaran untuk belanja pegawai selalu menyedot banyak anggaran di ABBD Kabupaten. Bahkan, ditahun 2014 ini, belanja untuk aparatur ini jauh lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan angka yang cukup fantastis hingga Rp 934 miliar. ”Belanja pegawai di APBD kita itu hampir Rp 1 triliun. Dan otomatis, jika dibanding dengan belanja program yang bersentuhan langsung dengan publik, persentasenya sangat timpang,” Kata Dosen tetap STKIP PGRI

Sumenep, Rusmiyati, M.Kons.

Disisi lain, lanjut Ros, ditengah terus naiknya anggaran untuk aparatur itu, kinerja PNS dalam memberikan pelayanan diniali biasa-biasa saja. Seharusnya, alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja pegawai itu seharusnya diimbangi dengan kinerja yang lebih maksimal. ”Bagi saya pribadi itu hal yang wajar jika belanja pegawai naik karena adanya kenaikan gaji dan tunjangan.

Namun, faktnya gaji yang besar itu tidak bedampak positif terhadap pelayanan,” kata pengurus harian Ikatan Sarjana NU (ISNU) Sumenep ini. (*)

P

ENGAMAT Hukum Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Ach. Novel mengapresiasi pembahasan APBD 2014 yang selesai tepat waktu. Saat ini, hasil pembahasan APBD 2014 itu sudah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, bahkan sejumlah program yang dianggarkan sudah bisa dilaksanakan oleh sejumlah SKPD tekhnis.

Namun, advokat senior di Kabupaten Sumenep itu berpesan, seyogyanya pelaksanaan APBD itu tidak berimplikasi hukum. Realisasi kegiatan di APBD itu harus tepat manfaat, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan dari penganggaran APBD 2014. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan APBD itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Novel juga berharap, semua pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Sumenep. ”Yang terpenting juga Eksekuti harus selektif melihat anggaran terutama yang bernuasa politis, sehingga tidak berimplikasi hukum,” ujarnya. (*)

20 Persen Anggaran Pendidikan Harus Terakomodir

A

NGGARAN pendidikan mendapatkan porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang diamanatkan dalam amandemen keempat UndangUndang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3). Namun, demikian dalam APBD kecenderungannya anggaran untuk program yang bersentuhan dengan peningkatan mutu pendidikan minim, karena dari mandatory ekspan 20 persen Anggaran Pendidikan itu lebih banyak pada belanja gaji tenaga didik. ”Saya tidak melihat bahwa anggaran

16

Parlemen

JANUARI 2014

20 persen bahkan lebih di APBD itu untuk pendidikan itu betul-betul terarah pada peningkatan mutu pendidikan. Contohnya di 2013 dari total anggaran Rp. 500 Miliar lebih persentase untuk pegawainya sampai 88 persen, sedangkan untuk pubik yang bersentuhan pada mutu pendidikan justru minim,” kata Direktur Lakpesdam NU Sumenep, A. Warist Umar.

Hal tersebut, menurutnya, diperkirakan juga tidak akan jauh berbeda dengan APBD di Tahun 2014.

Semakin tingginya komposisi belanja pegawai di APBD 2014 tidak lepas

dari andil besar pada anggaan gaji pegawai yang melekat pada Dinas Pendidikan. ” S a t u satunya harapan kita adalah Instansi terkait harus mempunyai komitmen untuk benar-benar mengoptimalkan belanja publik di bidang pendidikan itu,” pungkasnya. (*)

www.dprdsumenep.com

Fokus

Jalan Panjang Gelap Warga Giliraja Menikmati Fasilitas Listrik

DPRD Setuju

Anggarkan Rp 1,4 Miliar

M

ENJADI warga Pulau Giliraja tak pernah disesali Sahrul. Baginya, garis tangan sebagai warga kepulauan adalah berkah.

Dengan menjadi warga Gilliraja dirinya banyak belajar tentang kehidupan. Andai dirinya tidak berasal dari Giliraja, kenyataan hidupnya mungkin berkata lain. Justru sebagai warga Giliraja dirinya bisa banyak berbuat bagi diri, keluarga dan sekitarnya.

Sebagai kader salah satu partai politik peserta pemilu 2014, Sahrul memiliki keberanian mengorganisasi massa. Karena itulah, begitu mendengar keluh kesah warga di empat desa di Giliraja tentang fasilitas listrik,

www.dprdsumenep.com

Sahrul langsung sigap. Bukan karena dirinya kader partai dan memiliki kemampuan mengorganisasi massa.

Tapi, isu soal listrik memang menjadi sangat sensitif bagi warga sekitar Giliraja.

Sampai saat ini, empat desa di Giliraja-Desa Banmaling, Banbaru, Lombang, Jatememang ”belum” menikmati aliran listrik. Yang dimaksud belum di sini lebih merujuk pada kondisi dimana sesungguhnya di Giliraja sudah ada jaringan. Namun, bukan jaringan listrik milik PLN seperti warga di daratan pada umumnya. Melainkan fasilitas listrik milik perorangan.

Kondisi ini tentu saja berakibat pada keterbatasan yang dirasakan warga Giliraja.

Jika di beberapa wilayah

daratan sudah bisa menikmati aliran listrik 24 jam, bagi warga Giliraja hanya isapan jempol.

Maklum, aliran listrik di sana hanya berlangsung kurang lebih 10 jam. Aliran listrik bisa dinikmati sejak matahari terbenam hingga menjelang fajar menyingsing. ”Terkadang masih sering mati juga,” ketus Sahrul kepada Parlemen awal Januari lalu di Kota Sumenep.

Yang membuat Sahrul dan rekan-rekannya geram, untuk bayaran sebagai imbal listrik bisa dibilang relatif mahal.

Untuk warga yang memiliki dua buah lampu bohlam saja harus merogoh kocek hingga Rp 50 ribu per bulan. Kalau mau menambah dengan TV harus membayar biaya tambahan sampai Rp 100 ribu.

”Kalau pakai dua lampu dan TV ya harus bayar Rp 150 ribu,” ungkapnya dengan mimik serius. Begitu pun ketika harus menambah dengan lampu-lampu yang lain. Tinggal membayar sesuai kelipatannya.

Begitu mendengar warga Giliraja hendak menyampaikan aspirasi ke gedung dewan, Sahrul langsung bergerak cepat. Bersama rekan-rekannya yang lain langsung menggelar rapat persiapan. Mulai dari menyusun strategi aksi, menyiapkan perangkat aksi hingga mengorganisasi massa yang akan ikut aksi.

Pertengahan Desember 2013, aksi itu benar-benar dilakukan.

Membawa dua mobil bak terbuka warga yang mengaku sebagai Pergerakan Pemuda dan Masyarakat Giliraja Menggugat (PPMGM), mereka bergerak ke gedung dewan. Seperti aksi-aksi lainnya, aksi warga Giliraja ini juga berlangsung heroik, didukung kemampuan orasi dan diplomasi peserta aksi. ”Wahai wakil rakyat kami, temui kami yang membawamu ke gedung dewan ini. Kami hanya ingin hak-hak kami sebagai warga. Lihat ke Giliraja penderitaan kami yang harus bayar mahal untuk mendapat aliran listrik,” teriak Eko Wahyudi, aktivis PPMGM yang juga koordinator Kaukus Mahasiswa Sumekar

JANUARI 2014

(KMS) itu saat aksi ke gedung dewan.

Puas berorasi di depan gedung dewan, puluhan orang dari PPMGM langsung menerobos masuk ke gedung DPRD. Mereka ingin mencuri perhatian dengan menerobos hingga pintu masuk Graha Paripurna DPRD Sumenep. Maklum, saat itu memang sedang ada agenda rapat paripurna. Dengan menerobos hingga pintu utama Graha Paripurna, mereka seperti ingin menyampaikan pesan penting. Sebuah pesan tentang penderitaan mereka selama ini yang kerap diresahkan urusan listrik.

Sayang, meski berupaya keras untuk bisa menembus gedung dewan, aksi mereka harus berhenti sampai di situ. Seperti aksi-aksi lainnya, mereka diterima oleh beberapa anggota dewan. Kemudian berdialog singkat. Lalu, mereka harus pulang dengan membawa seikat janji dari legislatif.

Merasa janji legislatif berpotensi lepas, PPMGM kembali menggelar rapat. Mereka akan terus mendesak agar masalah listrik di Giliraja bisa menjadi fokus anggota parlemen.

Karena itulah, pada saat rapat paripurna pengesahan RAPBD 2014 mereka kembali menggelar aksi. Kali ini, mereka menginginkan agar masalah listrik di Giliraja benar-benar bisa dimasukkan RAPBD

Parlemen

17

Fokus 2014.

Sejumlah anggota DPRD Sumenep yang menyadari betapa warga Giliraja betulbetul membutuhkan aliran listrik langsung berembuk.

Singkat cerita, DPRD langsung berkomunikasi dengan eksekutif perihal tuntutan warga Giliraja.

Dari sanalah muncul kesepakatan bersama untuk mengakomodasi kepentingan warga.

Hal itu dibuktikan dengan janji memasukkan anggaran untuk penyediaan aliran listrik bagi warga Giliraja. Mengenai hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim saat menemui para pengunjuk rasa dari Giliraja. ”Kami mendengar semua keluh kesah warga Giliraja.

Kami telah bertindak cepat untuk memperhatikan aspirasi tersebut,” katanya memulai penjelasan saat menemui pengunjuk rasa.

Dikatakan, DPRD Sumenep telah memperhatikan terhadap tuntutan masyarakat Giliraja. Terbukti, hasil pembahasan RAPBD 2014 telah diakomudir sebesar Rp 1, 4 miliar untuk penyediaan tenaga listrik di Giliraja. Imam mengatakan, anggaran sebesar itu diperkirakan cukup untuk 500 kepala keluarga (KK).

Karena itulah, atas nama DPRD Sumenep Imam meminta warga Giliraja untuk bersabar. Sebab, Giliraja nantinya tidak akan jauh berbeda dengan daerah lainnya di daratan mengenai ketersediaan listriknya apabila pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) itu sudah terealisasi.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi dalam keterangan terpisah mengatakan, untuk PLTD Giliraja memang baru baru tersedia dana Rp 1, 4 miliar.

Anggaran sebesar itu bukan secara keseluruhan untuk tenaga listrik. Sebab, pemkab masih perlu membeli tanah untuk kepentingan PLTD

18

Parlemen

itu, sehingga dananya tidak mencukupi untuk menghidupi kelistrikan secara keseluruhan. ”Tapi yang terpenting pemerintah daerah sudah ada kepedulian untuk membangun infrastruktur kelistrikan,” katanya.

Anggaran Rp 1,4 miliar itu untuk pemasangan jaringan dan lahan, serta tanah. ”Dalam waktu dekat anggaran itu segera direalisasikan untuk pemasangan jaringan dan lahan Diterangkan, anggaran Rp 1,4 miliar itu untuk pemasangan jaringan dan lahan, serta tanah. ”Dalam waktu dekat anggaran itu segera direalisasikan untuk pemasangan jaringan dan lahan,” urai Bambang. Dana itu sangat kurang untuk biaya operasional. Sebab, tidak cukup hingga pada pembelian mesinnya yang diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.

Komisi B, kata Bambang, sudah melakukan hearing dengan PT Santos mengenai listrik di Giliraja.

Dari hearing itu diketahui bahwa PT Santos siap menganggarkan dana sharing untuk kepentingan tersebut dengan catatan jelas peruntukkannya untuk listrik. ”Tuntutan kami di komisi B, masyarakat Giliraja mempunyai komitmen sama yaitu mempunyai mindset mengutamakan tenaga

JANUARI 2014

penerangan. Sehingga dana dari corporate social responsibility dari PT Santos bisa dialokasikan untuk penerangan atau listrik,” terangnya.

Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti jalan, bisa diserahkan ke daerah melalui program infrastruktur di APBD. Selain itu, komisi B akan melihat kekuatan anggaran yang akan dikucurkan dari PT Santos. Dan jika nantinya anggarannya masih kurang, maka DPRD akan menggarkan kembali jika anggaran tersebut masih dinilai kurang berdasarkan penghitungan konsultan.

Kantor ESDM Langsung Survei

Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep berencana melakukan survey ke Giiliraja di Kecamatan Giligenting guna melihat pemetaan konsentrasi rumah listrik di pulau tersebut. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala ESDM Sumenep Abd Kahir kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan, perencanaan program PLTD di Pulau Giliraja yang dianggarkan Rp 1, 4 miliar sudah dimulai. Dalam waktu dekat instansinya akan melakukan survey lokasi ke pulau tersebut.

Lebih jauh Kahir menjelaskan, anggaran sebesar Rp 1,4 miliar itu tidak mencukupi untuk menerangi sekitar 4.500 kepala keluarga (KK) yang ada di empat desa. Karena itulah, melihat terbatasnya anggaran itu uinstansinya perlu melakukan skala prioritas sekaligus pemetaan lokasi rumah listrik. ”Survei penting nantinya terkait apakah di tempatkan di satu titik di dermaga atau menyebarm,” terang Kahir.

Lebih jauh disampaikan, anggaran Rp 1,4 miliar PLTD Giliraja itu hanya cukup untuk jaringan, rumah listrik dan mesin dengan kapasitas 400 KVA. Sementara untuk menerangi seluruh KK

di pulau tersebut dinilai perlu menambah mesin lagi. Sehingga Pemkab Sumenep mengupayakan agar dana CSR PT Santos tahun ini difokuskan pada pembangunan PLTD. ”Tidak mungkin anggaran Rp 1,4 miliar bisa mengakomodir semua KK di empat desa yang mencapai 4.500 KK,” tandasnya.

Ditegaskan, untuk membantu warga giliraja, ke depan perlu ada tambahan mesin untuk menerangi semua KK di Giliraja. ”Tentu saja kami dari ESDM juga berkordinasi dengan PLN mengenai pengelolaannya.

Termasuk, nantinya apakah menggunakan kabel bawah laut dari daratan atau PLTD, termasuk kemungkinan menggunakan (compressed natural gas/CNG). Bupati dan wabup akan menindak lanjutinya ke PLN untuk memastikan mana yang lebih efisien,” papar Kahir.

Atas semua proses itu, Kahir mengharapkan agar warga Giliraja bisa bersabar.

Menurut dia, pemkab bukan

tidak berupaya membantu.

Namun, saat ini memang masih berproses menuju tersedianya aliran listrik di Giliraja. ”Semua berproses. Yang pasti, pemkab komitmen membantu warga Giliraja yang krisis listrik,” kata Kahir.

Setelah mengetahui rencana pembangunan PLTD di wilayahnya, Sahrul mengaku senang. Hanya saja, atas nama warga Giliraja menginginkan agar program penyediaan aliran listrik bisa segera terealisasi. ”Selama untuk kebaikan warga Giliraja secara umum kami siap,” tandasnya.

Sahrul mengingatkan agar program penyediaan aliran listrik bisa terwujud dalam waktu dekat. Itu karena penyediaan aliran listrik memang menjadi kebutuhan mendasar di Giliraja. ”Kalau memang mau dibangun kami meminta disegerakan. Sebab, warga sudah capek dengan janji dari pemerintah. Saatnya kami yang didukung DPRD bisa menikmati fasilitas listrik

www.dprdsumenep.com

Legislator

Dusiam Zamzam Mubarok Anggota Komisi D DPRD Sumenep Identitas Nama Lengkap Tempat, Tanggal Lahir Alamat Istri Anak

: H. Dusiam Zamzam Mubarok, S.ag, M.Pd : Sumenep, 15 Mei 1975 : Desa Sepankur Besar, Kecamatan Sapeken, Sumenep : Hj. Nurjannah, S.pd : Moh. Afiq Haidar Siam, Nur Dyana Cholidah Siam, Moh. Roid Aqil Siam

Riwayat Pendidikan 1. SDN II Sabuntan Sapeken (1986) 2. MTs Al-Hidayah Arjasa Kangean (1989) 3. MA Ibrohimi Sukorejo Situbondo (1992) 4. S1 IAII Sukorejo Situbondo (1997) 5. S2 Universitas Kanjuruhan Malang (2003) 6. S3 Universitas Islam Malang (Unisma) (Proses)

Pengalaman Organisasi 1. PMII IAII Sukorejo Situbondo (1993 - 1996) 2. Sekretaris PAC NU Sapeken (1990 - 1997) 3. Ketua PAC NU Sapeken (1997 - 2002) 4. Sekretaris DPAC PKB Sapeken (1997 - 2002) 5. Ketua Tanfidz DPAC PKB Sapeken (2002 - 2012) 6. Wakil Ketua DPC PKB Sumenep (2012 - Sekarang)

Riwayat Pekerjaan 1. Pengusaha Budi Daya Keramba Ikan (2006 – Sekarang) 2. Dosen IAII Ibrohimi Sukorejo Situbondo (1999 - 2001) 3. Kepala Sekolah MTs Nurul Islam Sapeken (2000 - 2009) 4. Dosen STKIP Nurul Islam (2003 - Sekarang) 5. Anggota DPRD Kabupaten Sumenep (2009 - 2014)

www.dprdsumenep.com

JANUARI 2014

Parlemen

19

Legislator

Ijtihad Politik untuk

Kemajuan Kepulauan

P

ERALIHAN rezim orde baru ke reformasi membuka kran pada siapa saja untuk berkiprah dalam konstelasi politik tanpa mengenal golongan, kewilayahan, paham, bahkan agama sekalipun. Reformasi yang pada gilirannya memunculkan sistem multi partai dalam politik pada Pemilu 1999 lalu memberi ruang pada semua golongan menempatkan wakilwakilnya di gedung parlemen.

Tentu saja, hal itu juga berlaku dalam kontek politik lokal. Tak terkecuali di wilayah kepulauan Sumenep.

Reformasi seolah memberi jawaban atas keinginan masyarakatnya untuk memiliki wakil sendiri di lembaga legislatif yang tidak pernah didapat selama masa orde baru. Semangat itulah yang menggelora di kepulauan sampai saat ini hingga muncul figurfigur legislator asal Kepulauan di DPRD Kabupaten Sumenep.

Salah satunya H. Dulsiam Zamzam Mubarok, S.Ag, M.Pd. Laki-laki yang akrab disapa Dulsiam ini merupakan politisi kepulauan. Alumni pasca sarjana Universitas Kanjuruhan Malang ini salah satu dari anggota DPRD dari dapil VII Sumenep (Sapeken, Arjasa, dan Kangayan). Di parlemen, sejak awal dia bergabung di komisi D yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Politisi yang bernaung di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menduduki posisi yang strategis di sejumlah alat kelengkapan dewan.

Selain dipercaya menjadi Ketua Fraksi

20

Parlemen

JANUARI 2014

PKB oleh partainya, Dulsiam juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Legislasi (Baleg) DPRD. Di posisi yang duduki itulah, seluruh amanat rakyat dan aspirasi masyarakat, khususnya kepulauan, senantiasi disuarakan di kursi legislatif. ”Saya berkomitmen untuk mengabdikan diri di politik demi mewujudkan harapan masyarakat utamanya kepulauan,” kata lulusan Institut Agama Islam Ibrohimi (IAII) Sukorejo, Situbondo ini.

Dalam urusan politik, suami Hj. Nurjannah, S.Pd ini bukanlah orang baru. Dia terjun ke dunia politik sejak masa transisi orde baru ke era reformasi, sekitar tahun 1997. Lulusan IAII Ibrohimi Sukorejo Situbondo ini ikut membidani lahirnya PKB di Kecamatan Sapeken. Di partai berlambang dunia dikeliling sembilan bintang itu Dulsiam menduduki posisi yang sangat vital.

Mulai Sekretaris Tanfidz DPAC PKB Sapeken dua kali periode, Ketua Tanfidz DPAC PKB Sapeken dua kali periode dan saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Tanfidz DPC PKB Sumenep.

Tidak jauh berbeda dengan politisi PKB lainnya, legislator satu ini juga mengidolakan sosok mantan Presiden RI ke IV, KH. Abdurahman Wahid (Gusdur). Politisi gaek ini bergabung dengan PKB berawal dari keaktifannya di organisasi NU. Sejak tahun 1990, Dulsiam memang dipercaya menjadi Sekretaris dan Ketua PAC NU Sapeken masing-masing dua kali periode. Dan, ketika PKB lahir saat itu dirinya ikut membangun lahirnya partai yang kini dipimpin Muhaimim Iskandar itu untuk

Kecamatan Sapeken.

Bagi Dulsiam, terjun ke dunia politik merupakan keharusan sebagai ijtihad politik dalam memperjuangkan nasib masyarakat kepulauan. Menurutnya, ketika orde baru berkuasa, kepulauan sama sekali tidak mempunyai wakil di parlemen. Alhasil, tidak ada yang peduli dengan kondisi Kepulauan, bahkan masyarakatnya hidup serba keterbatasan. ”Politik merupakan salah satu cara untuk keluar dari keterbatasan itu melalui wakil-wakil rakyat di parlemen,” tegas Dulsiam.

Dorong Pembangunan Kepulauan Sebagai sosok yang lahir dan dibesarkan di pulau, Dulsiam tahu persis mengenai kehidupan masyarakat kepulauan yang serba terbatas. Mulai soal transportasi, infrastruktur, tenaga penerangan, ketersediaan air bersih, hingga tidak memadainya sarana pendidikan dan informasi, terekam baik pada sosok legislator asal Sapeken ini.

Keluhan umum masyarakat kepulauan itu, diakuinya sampai saat ini masih belum sepenuhnya terselesaikan.

Menurut Dulsiam, kondisi geografis wilayah kepulauan yang terpisah dengan laut membuat kehidupannya sangat tergantung pada kondisi alam.

Distribusi sembako dari daratan yang tidak lancar karena cuaca buruk hingga menyebabkan melambungnya harga kebutuhan, krisis bahan bakar minyak (BBM) karena distribusinya tersendat

www.dprdsumenep.com

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

dan terlantarnya penumpang kepulauan di pelabuhan karena kapal tidak berlayar serta masalah sosial lainnya selalu menjadi cerita kelam warga kepulauan.

Ditegaskan, masyarakat kepuluan masih sangat jauh tertinggal dibanding daratan. Tidak hanya soal ekonomi, kondisi infrastruktur, sosial, hingga sumber daya manusia (SDM) amat jauh dari yang diharapkan. �Persoalan kepulauan cukup kompleks, tidak sesederhana yang dibayangkan.

Pembangunan di kepulauan merupakan fakta yang sampai saat ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah, Red) pemerintah,� ungkap pria kelahiran Sumenep 1975 ini.

Di sisi lain, potensi sumber Daya Alam (SDA) wilayah kepulauan sangat luar biasa. Tidak hanya dari sektor perikanan, namun pertanian, kehutanan, pariwisata, hingga minyak dan gas bumi (migas)-nya cukup prospektif dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut tidak digarap secara optimal, sehingga kurang memberi dampak positif dalam pembangunan daerah dan

www.dprdsumenep.com

kesejahteraan masyarakat setempat.

Kalau pertaniannya ditopang dengan sistem irigasi yang bagus, misalnya dibangun embung air atau bor, saya yakin produksinya akan semakin melimpah.

Namun faktanya pemerintah cenderung fokus di daratan dalam hal program pertaniannya.

Faktornya, terang Dulsiam, terletak pada SDM kepulauan sendiri dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung-bahkan terkesan tidak peduli-terhadap potensi kepulauan tersebut. Mengutip penghitungan BPRS

Bhakti Sumekar, pertukaran uang di Kecamatan Sapeken saja, pada sektor perikanan mencapai Rp 1 Miliar per hari.

Sayangnya, potensi tersebut kurang dilirik oleh pemerintah daerah. Padahal sangat prospektif untuk pembangunan Sumenep, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Buktinya, sejauh ini nelayan kepulauan banyak menjual hasil tangkapan ikan itu ke luar daerah, seperti Bali dan Situbondo karena Pemkab Sumenep tidak memfasilitasi pemasaran ikan tersebut. �Kalau pemerintah daerah menyediakan pasar sebagai tempat penjualannya sebenarnya kan sangat bagus. Bahkan, dapat mendongkrak PAD,� katanya menyesalkan.

Potensi pertanian juga kurang dilirik oleh pemerintah daerah. Selama ini, kepulauan hanya dipandang sebagai wilayah yang hanya memiliki potensi dibidang kelautannya, padahal dibidang agrarisnya juga potensi. Tidak sedikit, pulau-pulau di Kecamatan Sapeken, Arjasa, Kangayan dan Kecamatan Kepulauan lainnya yang justru tanahnya

JANUARI 2014

Parlemen

21

Legislator cocok untuk lahan pertanian.

Di Sapeken misalnya. Di Desa Sabuntan dan Saur Saebus adalah sebagian pulau yang pertaniannya potensial untuk dikembangkan. Dua desa itu menjadi penyuplai beras ke pulau-pulau lainnya di Kecamatan Sapeken. Namun, potensi pertanian di pulau tersebut kurang diperhatikan, sehingga kurang tersentuh program pemerintah yang dapat mendukung terhadap hasil pertanian. ”Kalau pertaniannya ditopang dengan sistem irigasi yang bagus, misalnya dibangun embung air atau bor, saya yakin produksinya akan semakin melimpah. Namun faktanya pemerintah cenderung fokus di daratan dalam hal program pertaniannya,” tandasnya.

Prioritas yang perlu terus diperjuangkan bagi wakil rakyat, khususnya asal kepulauan, yaitu pada persoalan infrastruktur berupa jalan dan dermaga. Dua hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat pulau, sehingga menghambat akses warga kepulauan termasuk terhadap mobilitas perekonomian masyarakat. ”Selain jalan tentu pembangunan dermaga sangat perlu mendapat perhatian mengingat wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau. Sementara saat ini, tidak semua pulau yang memiliki dermaga,” ujarnya.

Tingkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Salah satu hal yang perlu diteladani pada sosok Dulsiam, yaitu kepeduliannya terhadap pendidikan di tanah kelahirannya. Kandidat doktor Unisma Malang ini memiliki perhatian penuh terhadap kondisi pendidikan di kepulauan.

Setidaknya hal tersebut ditunjukkan Dulsiam dengan menjadi tenaga pengajar di STKIP Nurul Islam Sapeken.

Profesi tersebut digelutinya sejak tahun 2003 hingga sekarang. Di tengah kesibukannya oleh kegiatan dewan, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Situbondo ini menyempatkan waktu untuk mengajar di perghuruan tinggi yang ada di Sapeken itu.

Setiap waktu libur dan kegiatan dewan kosong, Dulsiam memang menjadwalkan untuk pulau demi

22

Parlemen

JANUARI 2014

tugasnya di STKIP Nurul Islam. ”Perjalanan dari daratan ke Sapeken memang tidak bisa ditempuh satu hari, apalagi jadwal kapal yang tidak tiap hari. Makanya saya optimalkan harihari libur itu untuk mengajar,” tuturnya.

Menurut Dulsiam, masyarakat kepulauan harus memiliki hak yang

sama dalam hal pendidikan dalam rangka meningkatkan SDM pulau.

Keberadaan lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi merupakan keharusan untuk menciptakan SDM berkualitas. Ia mempunyai keinginan masyarakat kepulauan mendapat pendidikan yang layak sebagaimana di daratan.

Sejauh ini, fasilitas dan sarana pendidikan di sekolah-sekolah kepulauan masih sangat terbatas.

Media pembelajaran masih sangat sederhana dan fasilitas penunjang pendidikan, seperti komputer dan internet sama sekali tidak ada. Padahal, fasilitas tersebut sangat penting untuk menciptakan anak didik dan SDM yang berdaya saing. Belum lagi bicara soal indisipliner tenaga pendidik di sekolah-sekolah kepulauan yang kerap kali melengkapi potret buram dunia pendidikan di wilayah tersebut.

Disadari atau tidak, warga kepulauan belum sepenuhnya mendapat pelayanan pendidikan yang layak sebagaimana warga yang tinggal di daratan. Mutu pendidikan di

kepulauan sangat jauh perbedaannya jika dibanding di daratan. ”Bukankah dalam Undang-Undang tegas disebutkan bahwa tidak semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Namun, faktanya sudah 60 tahun lebih kita meredeka, masyarakat kepulauan belum mendapat pendidikan yang layak,” ujarnya menyesalkan.

Ketimpangan bidang pendidikan yang dialami warga kepulauan itu juga tidak lepas dari perhatian Dulsiam.

Di komisi D yang ditempati selama menjadi anggota DPRD Sumenep itu, Dulsiam memperjuangkan harapan masyarakat kepulauan untuk mendapat pendidikan yang layak. Dulsiam kerap kali menyoroti sikapi indisipliner guru, bahkan tidak segan-segan memanggil pimpinan SKPD terkait seperti dinas pendidikan melalui komisinya terkait kedisiplinan guru kepulauan.

Soal infrastruktur pendidikan, Dulsiam mengawal betul agar lembaga pendidikan di daerahnya mendapat bantuan atau program yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan. Sarana pendidikan terutama yang berkaitan dengan fisik seperti ruang kelas, perpustakaan dan media pembelajaran serta fasilitas penunjang lainnya dinilai kurang memadahi. Sehingga perlu mendapat prioritas baik melalui APBD maupun yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Terakhir, sebagaimana dikabarkan di berbagai media, Dulsiam mempertanyakan tidak cairnya tunjangan khusus guru kepulauan yang dianggaran 2013 dari pemerintah pusat. Banyak guru yang mengadu ke komisinya mengenai tidak cairnya tunjangan guru kepulauan tersebut.

Sehingga Dulsiam meminta dinas pendidikan menfasilitasi keluhan guru tersebut ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta. ”Harga kebutuhan pokok di kepulauan jauh lebih mahal dibanding di daratan. Makanya, guru yang ditugaskan di pulau perlu mendapat gaji tambahan agar maksimal dalam betugas sehingga pelayanan pendidikan lebih optimal di pulau,” pungkasnya. (*)

www.dprdsumenep.com

Potre

Bergelut Dengan Angka Statistik

M

ENJADI orang nomer satu di sebuah lembaga publik bukan perkara mudah.

Apalagi, posisi tersebut dijalani oleh seorang perempuan.

Perempuan pemilik nama lengkap Ir. Hj. Endang Sulastri, MT ini merupakan sosok perempuan yang sukses

www.dprdsumenep.com

menjadi pemimpin di lembaga publik di Kabupaten Sumenep.

Perempuan kelahiran Sumenep, 3 Juni 1965, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep ini patut menjadi contoh atas kesuksesannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang leader. Endang-sapaan akrabnya-merupakan sosok perempuan berwibawa dan disiplin dalam tugas.

Dan, karena sikap dan keperibadiannya itu Ia cukup

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

disegani, terutama di internal pegawai BPS. Disamping itu, Endang juga dikenal sebagai perempuan pekerja keras. Bahkan, ketika Parlemen menemuinya di ruang kerjanya, Ia masih sibuk menyelesaikan tugasnya guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Mantan Kapala Bagian Keuangan BPS Jawa Timur ini rela pulang hingga larut malam, melebihi jam dimas demi tugasnya di BPS. Dalam hidupnya, Endang mempunyai

JANUARI 2014

Parlemen

23

Potre prinsip yang menjadi kunci suksesnya, yaitu berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Caranya, kerja keras secara iklas tanpa memandang upah. Seberat apapun tugas yang dihadapinya di BPS, Endang berupaya melaksanakan dengan ikhlas, sabar dan tidak mengeluh dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. �Intinya bekerja harus ikhlas. Jangan melihat ini (tugas atau program, Red) ada uangnya, tidak ada uangnya dan yang lainnya,� ujarnya.

Sebagai orang yang memilih berkarir di BPS, tentu aktivitas sehariharinya tidak lepas dan angka-angka dari hasil survey, pendataan, hingga kajian yang dilakukan. Menurutnya, kerja statistik tidak sesederhana yang dibayangkan. Selain harus turun ke lapangan dan bertemu dengan banyak responden, petugas BPS harus melakukan verifikasi, penelitian, bahkan kajian sehingga data yang disajikan itu benar-benar valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Meski demikian, Endang tidak pernah bosan atau jenuh dengan pekerjaannya yang selalu dihadapkan pada angka-angka tersebut.

Bahkan, Endang justru melakoni kegiatannya itu dengan senang tanpa paksaan.

Baginya, pekerjaan yang digelutinya itu sangat memberi kontribusi

24

Parlemen

JANUARI 2014

besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dan Informasi yang dihasilkan dalam bentuk angka bermanfaat besar sebagai pertimbangan khususnya bagi pemerintah untuk melangkah dan mengambil kebijakan.

Intinya bekerja harus ikhlas. Jangan melihat ini (tugas atau program, Red) ada uangnya, tidak ada uangnya dan yang lainnya.

Ir. Hj. Endang Sulastri, MT Kepala BPS Sumenep

Sejauh ini, masyarakat pada umumnya masih kurang paham terhadap statistik. Padahal, keberadaannya sangat fital bagi keberlangsungan pemerintahan.

Statistik tidak hanya

menyajikan data mengenai sensus kependudukan dan pertanian saja.

Namun, juga angka pengangguran, kemiskinan, inflasi, tingkat pendidikan penduduk dan sebagainya. Datadata tersebut memberi signal khususnya bagi pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah terkait solusi mengenai persoalan di daerahnya.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah mulai sadar akan pentingnya data statistik tersebut. Hal itu terlihat dari antusias sejumlah Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta), Dinas Peternakan (Disnak), dan sejumlah Instansi lainnya, yang rutin meminta data ke BPS terkait bidang yang ditangani.

Ke depan, menurut Endang, tinggal bagaimana pemerintah daerah ini lebih lengkap dalam membaca data-data BPS itu. �Jangan hanya luarnya saja. Harus dikaji lebih dalam, misalnya jumlah buta aksara yang sampai saat ini terbilang tinggi. Harus dikaji faktronya dan apakah program yang dijalankan seperti keaksaraan fungsional (KF) terlaksana maksimal atau tidak,� terang lulusan Pasca Sarjana Program Studi Pembangunan Arsitektur di ITS ini. (*)

www.dprdsumenep.com

Sumenep dalam angka Sumber: BPS Sumenep

www.dprdsumenep.com

JANUARI 2014

Parlemen

25

Dinamika

Komisi A Soroti Anggaran Pilkades

E

daran (SE) Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menegaskan tidak ada Pilkades di Tahun 2014 berimbas terhadap usulan anggaran Pilkades serentak. Komisi A DPRD Sumenep mencoret anggaran kurang lebih sebesar Rp 1, 3 miliar yang diajukan Bagian Pemdes Pemkab Sumenep dalam APBD 2014.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan menjelaskan, dalam proses pembahasan APBD 2014, Bagian Pemdes sempat mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak.

Namun, usulan tersebut sempat terjadi perdebatan mengenai urgensi anggaran Pilkades tersebut. Di satu sisi sangat dibutuhkan, namun di sisi lain dibenturkan dengan SE Mendagri yang melarang adanya Pilkades hingga tahapan Pemilu Presiden selesai.

“Sempat terjadi perdebatan karena anggaran itu sudah tercantum dalam rencana kerja anggaran (RKA) Bagian Pemdes Pemkab. Tapi kami dibenturkan dengan adanya SE Mendagri itu,” kata politisi asal PKB ini.

Abrori menerangkan, berdasarkan hasil kesepakatan di komisi A, anggaran Pilkades

P

serentak itu akhirnya ditahun 2014. Puluhan desa dihapus. Legislatif dan itu sebelumnya dijadwalkan eksekutif sempat untuk akan digelar Pilkades mengalihkan anggaran serentak secara dua tahap yang diusulkan itu pada tahun ini. Kepala Bagian program kegiatan lain, Pemdes Setkab Sumenep misalnya pembangunan Moh. Ramli mengaku jika balai desa baru dan instansinya mengajukan digeser ke instansi lain. permohonan anggaran “Kalau nanti Pilkades Pilkades serentak. Namun, bisa dilaksanakan di pada proses pembahasan tahun 2014, maka akan APBD 2014 ditunda karena Abrori Manan dialokasikan anggaran melalui APBD adanya SE Mendagri. perubahan. Dan ini sudah menjadi Pemdes sendiri telah melayangkan kesepatan antara Badan Anggaran dan surat ke Mendagri agar mendapat Tim Anggaran beberapa waktu lalu,” kebijakan khusus, sehingga bisa terang Anggota DPRD asal Pragaan ini. melaksanakan Pilkades di akhir 2014 Abrori menambahkan, sebenarnya setelah tahapan Pilpres selesai karena di Pemkab Sumenep bisa saja melanggar 2015 Sumenep menghadapi Pemilukada.

SE Mendagri tersebut dengan Hasil sementara, Mendagri merespon melaksanakan Pilkades serentak pada usulan tersebut dan dimungkinkan akhir tahun 2014. “Kalau akhir tahun Pilkades bisa dilaksanakan antara Bulan kan Pemilu Presiden sudah selesai. Jadi Oktober dan November 2014. ”Mengenai tidak akan mengganggu kalau Pilkades anggarannya bisa melalui Perubahan digelar di akhir 2014,” urainya. Sesuai APBD 2014 nanti. Bagi kami tidak data yang tercatat di Bagian Pemdes masalah, sebab sudah ada komitmen Setkab Sumenep, sebanyak 89 desa antara eksekutif dan legislatif untuk yang tersebar di kecamatan daratan dan dianggarkan di Perubahan APBD,” kepulauan yang kepala desanya berakhir pungkasnya. (*)

Sesalkan Mangkraknya PLTD Masalembu

ROYEK Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ”Saya kira wajar jika masyarakat bertanya-tanya kapan PLTD Masalembu hingga kini belum menemukan titik terang. akan dimanfaatkan. Sebab barang sudah datang di Masalembu Pengoperasian proyek senilai Rp 1 miliar itu dinilai tak terbilang lama, tapi dibiarkan mangkrak begitu saja,”ungkapnya. sesuai target yang direncanakan awal Darul mengaku khawatir jika PLTD dengan Januari 2014. kapasitas 450 KVA itu tidak terealisasi sesuai target Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul yang ditentukan. Pihaknya meminta Instansi Hasyim mempertanyakan realisasi proyek PLTD terkait di Pemkab Sumenep bekerja sesuai Masalembu. Pasalnya, sampai saat ini belum dengan target pengelolaan PLTD yang sudah ada tanda-tanda proyek PLTD yang memakan direncanakan sejak awal sehingga keberadaaan anggaran miliaran itu akan dioperasikan. Hal inilah proyek itu tidak terkesan mangkrak dan bisa yang membuat warga Pulau Masalembu bertanyasegera dirasakan manfaatnya oleh warga. ”Saya tanya kapan PLTD itu akan dioperasikan. tidak tahu pasti kendala yang dialami. Hanya Maklum, sejauh ini tidak ada kejelasan tentang saja sebagai perwakilan masyarakat kepulauan, Darul Hasyim Fath serah terima pengelola PLTD oleh pihak pemerintah Memang sampai saat ini tidak diberi informasi ke calon pengelola yang baru. ”Tidak jelas, apakah sudah ada terkait mandeknya proyek PLTD tersebut. Saya tegaskan jika serah terima dari kontraktor PLTD ke Pemerintah? Saya tidak tidak beroperasi, pemerintah jelas tidak bekerja,” tandasnya ingin anggaran sebesar Rp 1 miliar terkatung-katung dalam kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD. Kepala Kantor pelaksanaannya,” ungkap legislator asal Masalembu ini.

Energi Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Darul menegaskan, dirinya melalui fraksinya akan mendesak Kahir mengakui jika PLTD Masalembu itu belum dioperasionalkan. pemerintah untuk segera merealisasikan proyek PLTD itu. Menurutnya, pengoperasian PLTD itu terkendala dengan jaringan Pihaknya mengaku tidak habis pikir dengan tidak segera yang masih bermasalah. ”Masih ada persoalan teknis. Sebab ada beroperasinya proyek PLTD Masalembu. Padahal, proyek perbedaaan antara mesin yang lama dengan mesin yang baru. pengadaan barang sudah ada dan hanya tinggal realisasi. Sehingga, untuk mengefektifkan kerja mesin yang baru masih Sehingga masyarakat Pulau Masalembu menunggu dan dibutuhkan adaptasi atau merehabilitasi terhadap mesin yang mempertanyakan kapan proyek PLTD itu akan dioperasionalkan. lama itu,” ujar mantan Kabag Humas Setkab Sumenep ini. (*)

26

Parlemen

JANUARI 2014

www.dprdsumenep.com

Dinamika

Perda Bebas Buta Aksara Al-Quran Diterapkan 2014

P

ERATURAN Daerah (Perda) bebas buta aksara Al-Quran di Sumenep resmi disahkan dalam sidang paripurna DPRD setempat. Perda itu direncanakan akan diterapkan di sekolah-sekolah mulai tingkat SD hingga SMA dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) pada tahun ajaran Baru 2014.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Abdurrahman Saham menjelaskan, meski perda telah rampung dibahas dan disahkan dalam sidang paripurna, namun belum bisa langsung diterapkan.

Sebab, membutuhkan peraturan bupati (perbup) untuk pelaksanaan. Perbup itu nantinya akan mengatur secara spesifik atau menjabarkan isi perda bebas buta aksara Al-Quran untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah.

“Perda tersebut baru bisa direalisasikan pada tahun ajaran baru 2014 karena eksekutif masih akan merancang Perbub.

Tekhnisnya di sekolah bisa dalam bentuk kegiatan ekstra kulikuler atau masuk dalam materi muatan lokal,” ujar politisi asal PKB ini.

Ia menilai, Perda bebas buta aksara Al-Quran sangat diperlukan, terutama di perkotaan, mengingat kehidupan di kota sangat berbeda dengan di desa. Di perkotaan, disinyalir para generasi muda mulai enggan belajar dan membaca AlQuran.

“Beda dengan di desa. Kalau di desa, anak-anak masih diberi pengetahuan tentang Al Qur’an. Masih lekat dengan kegiatan mengaji di langgar dan musholla. Tapi kalau di kota, hal seperti itu sulit dilakukan. Makanya perda ini akan mengikat umat Islam untuk melel baca AlQuran,” paparnya.

Gagasan penyusunan Perda bebas buta aksara Al-Quran ini berawal dari keprihatinan terhadap temuan adanya beberapa siswa di kota yang tidak lagi bisa mengaji dan membaca Al- Quran.

Karena itu, disusunlah perda yang lebih merupakan bentuk dorongan agar para orang tua juga memperhatikan kemampuan baca Al-Quran anak-anaknya yang menempuh pendidikan dasar.

Demikian juga guru di sekolah, diharapkan supaya lebih memperhatikan kemampuan baca Al Qur’an anak-anak

www.dprdsumenep.com

Soroti Dugaan Penyimpangan Proyek Hotmix

D

UGAAN adanya penyimpangan jika proyek yang baru saja dikerjakan dalam pengerjaan proyek itu keberadaanya sudah seperti jalan hotmix di Desa Matanair, pekerjaan satu tahun yang lalu. ”Ini Kecamatan Rubaru, disikapi sudah tidak rasional. Kalau memang Dinas PU Bina Marga. Pihak pekerjaan itu dikerjakan sesuai PU Bina Marga manyatakan akan dengan spek yang ada, maka dalam memberikan sanksi tegas kepada jangka waktu satu tahun sangat pihak rekanan apabila memang tidak mungkin akan mengelupas,” terbukti tidak sesuai ungkapnya. dengan spek dan petunjuk Oleh sebab itu, teknis (juknis). pihaknya mengaku Kepala Dinas PU Bina akan terus melakukan Marga Sumenep Edy pengawalan terhadap Rasiyadi menjelaskan, proyek itu. Sehingga, pihaknya tidak akan ada perbaikan kualitas tinggal diam dengan pekerjaan proyek yang dugaan pengerjaan proyek menelan dana Rp 230 yang diduga bermasalah juta itu. ”Yang jelas itu. Apabila sudah terbukti kami tidak akan mainpihaknya bisa langsung main dalam hal kualitas memberikan sanksi. pekerjaan. Jika memang ”Bisa jadi kami tidak akan sudah tidak sesuai Ach. Fauzi Hasyim melakukan pembayaran kepada dengan juknis, maka kami akan rekanan, jika tidak ada perbaikan,” memberikan sanksi,” terangnya. katanya.

Sementara anggota Komisi C DPRD Pihaknya mengaku bisa Sumenep Ach. Fauzi Hasyim mengaku memberikan sanksi lebih berat lagi prihatin dengan proyek hotmix yang apabila memang pelanggaran yang diduga bermasalah itu. Pihaknya dilakukan cukup besar. Bahkan, meminta instansi terkait langsung tidak menutup kemungkinan mengambil sikap. ”Jangan berdiam rekanan akan di-blacklist. ”Makanya, diri. Langsung lakukan penelusuran. semuanya tergantung pada hasil Dan, tidak menunggu lama untuk penelusuran yang dilakukan. Nanti memberikan sanksi apabila memang pasti akan ditentukan sanksi apa melanggar,” ungkapnya. yang layak,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya juga akan Dinas PU Bina Marga sendiri sudah ambil bagian menelusuri dugaan melakukan kroscek awal terhadap pengerjaan proyek yang bermasalah pengerjaan proyek hotmix. Hasilnya, itu. Bahkan, pihaknya juga bisa memang disinyalir ada pelanggaran turun ke lapangan untuk melakukan dalam proyek itu. ”Hanya saja, kami kroscek langsung. ”Kami bisa tidak bisa menyimpulkan terlalu melakukan kroscek langsung juga dini. Semuanya masih dalam proses,” ke lapangan. Itu supaya kami bisa tuturnya. memberikan rekomendasi terkait Menurutnya, sangat tidak mungkin pekerjaan itu,” ujarnya. (*)

didiknya.

Dengan ‘melek’ baca tulis AlQuran mulai usia pendidikan dasar, diharapkan apabila masuk ke sekolah menengah dan sekolah lanjutan, sudah menguasai baca Al-Quran.

Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim dalam kesempatan sebelumnya menuturkan, Perda tersebut mewajibkan siswa tingkat pendidikan dasar menguasai baca

Al-Quran mengingat dalam usia tersebut merupakan golden age atau masa keemasan anak untuk belajar dan mengingat. Kemampuan baca AlQuran tersebut sengaja diformalkan supaya ada daya paksa. ”Dengan demikian diharapkan ketika anak lepas dari pendidikan dasar, telah memahami membaca Al- Quran yang baik,” terangnya. (*)

JANUARI 2014

Parlemen

27

Dinamika

Komisi B Tangguhkan Anggaran DBHCT Rp 10 Miliar

K

OMISI B DPRD Sumenep kami putuskan ditangguhkan hingga menangguhkan anggaran Rp Perubahan APBD 2014, sehingga 10 miliar Dana Bagi Hasil Cukai mendapat waktu banyak untuk Hasil Tembakau (DBHCHT) konsultasi,” kata Bambang.

2014 di Dinas Kehutanan Bambang menjelaskan, pada dan Perkebunan (Dishutbun) prinsipnya Komisi B mengapresiasi Sumenep. Pasalnya, kegiatan yang program DBHCHT. Namun diprogramkan pada anggaran kegiatannya kurang tepat karena miliaran itu dinilai kurang tepat dan lebih ditekankan pada sarana. tidak banyak memberi Diantaranya Sak-Sak manfaat bagi petani. (tempat pengeringan ”Istilahnya bukan dipotong tembakau), sabit, dan ya, tapi ditangguhkan. Jadi cangkul. Komisi B lebih dari anggaran Rp 15 miliar menginginkan kegiatan DBHCHT yang melekat di yang lebih bermanfaat dishutbun kurang lebih misalnya penguatan Rp 10 miliar yang kami modal sebagaimana tangguhkan untuk tidak yang dibutuhkan petani. disetujui programnya,” ”Makanya kalau perlu terang Ketua Komisi B dialihkan dan kami yakin DRPD Sumenep, Bambang tidak melanggar juknis,” Prayogi. tandasnya.

Bambang Prayogi Menurut Bambang, dalam Sementara itu, Kepala Dishutbun pandangan komisinya, kegiatan Sumenep Edi Sutrisno mengakui yang diprogramkan di DBHCHT jika program DBHCHT itu 2014 di 2013 itu masih bisa dirubah dengan instansinya itu banyak ditangguhkan. catatan tidak menyalahi petunjuk Untuk sementara, dishutbun baru tekhnis (juknis). Komisi B meminta merealisasikan program DBHCHT dishutbun mengkonsultasikan pada anggaran yang disetujui kembali ke Provinsi Jawa Timur oleh dewan, yakni sebesar Rp 5 mengenai kemungkinannya miliar. “Kami (Dishutbun, Red) akan mengalihkan program anggaran mengkonsultasikan ke Pemprov yang ditangguhkan tersebut.

Jatim mengenai kemungkinan ”Pada pembahasan APBD 2014 apakah anggaran yang ditangguhkan beberapa waktu lalu dinilai mepet itu bisa dialihkan pada kegiatan lain apabila penetapannya menunggu atau tidak,” kata Edi Sutrisno ketika konsultasi ke pemprov, makanya dikonfirmasi. (*)

Sanksi Harus Berikan Efek Jera

A

banyaknya PNS tidak NGGOTA Komisi A disiplin mengindikasikan DPRD Kabupaten sanksi yang diberikan Sumenep Moh pemerintah tidak dapat Riadi meminta memberikan efek jera. pemerintah Padahal, PNS tersebut membuat sanksi yang kerap kali terjaring razia dapat memberikan efek Satpol PP setempat. jera terhadap PNS nakal.

Pasalnya, hingga saat ini, ”Setiap dilakukan razia, banyak ditemukannya dipastikan satpol PP abdi negara yang tidak berhasil menciduk Moh. Riadi ada di kantor pada saat jam dinas para PNS. Itu sudah menandakan dengan keluyuran di pasar dan bahwa sanksi yang diberikan tidak swalayan. berdampak apa-apa,” ungkapnya.

Menurut politisi asal PKS ini, masih Riadi menilai PNS keluyuran saat

28

Parlemen

JANUARI 2014

jam dinas dengan yang tidak tak jauh beda.

Sebab, dalam pengamatan, dirinya justru sering memergoki para PNS saat di kantor hanya main game. “Tidak hanya mereka yang keluyuran yang harus disanksi tegas jika bermakud mendisiplikan para PNS,” jelasnya.

Dia mengemukakan, rendahnya kedisiplinan PNS itu karena setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum punya jadwal yang jelas dan lengkap dengan disertai aturan dan sanksinya.

Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi terhadap PNS yang berpresasi.

Selama ini, pemerintah kurang memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para PNS yang berprestasi dan menjunjung tinggi kedisiplinan sebagai abdi negara. Siapa tahu dengan apresiasi yang tinggi, mereka berlomba-lomba untuk saling menunjukkan kedisilinan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sumenep Didik Untung Samsidi menyatakan, telah memberi sanksi tegas terhadap PNS tidak disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi itu mulai dalam bentuk tegoran baik lisan maupun tertulis, penundaan kenaikan pangkat, bahkan hingga pemecatan.

Disebutkannya, sepanjang 2013 lalu, sekitar 46 PNS yang mendapatkan sangsi dan 4 diantaranya mendapatkan sangsi berat, 2 orang sangsi sedang, dan yang lainnya sangsi ringan. Dari empat orang yang disanksi berat itu 1 orang di berhentikan dengan tidak hormat, 1 orang diberhentikan dengan hormat , 1 orang lagi diturunkan pangkatnya, dan 1 orang terakhir lagi di bebas tugaskan.

Menurut Didik, Bila dibandingkan dengan tahun 2012 lalu, jumlah PNS yang mendapatkan sangsi menurun sekitar 24 orang, karena tahun lalu mencapai 70 PNS yang di sangsi. Di berharap agar dengan momentum hari korpri saat ini, bisa menjadi semangat baru, agar seluruh PNS bisa meningkatkan kinerjanya. (*)

www.dprdsumenep.com

Perspektif

Mengelola Pemerintahan yang Bersih Oleh: Badrul Aini

T

ATA pemerintahan yang baik (good governance), lebih menekankan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antarlembaga. Di sini, pentingnya memperhatikan beberapa prinsip good governance menjadi hal prinsip. Baik itu menyangkut partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsibilitas, kesetaraan dan sebagainya.

Idealnya, good government adalah lembaga non profit oriented, yang mengemban fungsi dalam mengelola administrasi pemerintahan. Konsep pemerintahan yang baik dari pusat sampai dengan di perdesaan dapat merubah main set serta workframe bernegara. Yakni, dengan suatu konsesus nasional dengan tidak mengkonsumsi anggaran masyarakat, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya kepentingan rakyat miskin atau masyarakat yang termarjinalkan dalam paradigma dan realitas pembangunan.

Sebagai lembaga non profit oriented sangatlah diharamkan dalam memberikan pelayanan meligitimasi pungli kedalam aktulisasi pekerjaannya.

Mengemban jabatan Upaya pencapaian lingkup birokrasi, tujuan bernegara, sangat muncul berbagai mitos memerlukan peran dalam mengaktulitasasi pemerintahan yang pekerjaan merupakan bersih dan berwibawa. beban tanggungjawab Upaya ini dilakukan m e m b e r i k a n dengan penekanan pada penghidupan bawahan/ pembangunan aparatur staf/jabatan setingkat negara melalui pelaksanaan diatasnya, melalui reformasi birokrasi pendapatan tambahan berdasarkan prinsip-prinsip diluar pendapatan tata kepemerintahan Badrul Aini yang merupakan porsi dari pekerjaan yang baik. Selain berupa keterbukaan pelayanan kepada masyarakat. dan transparansi, akuntabilitas, efektif Dengan mengusung suatu program/ dan efisien, juga senantiasa harus proyek, yang belum dilakukan suatu menjunjung tinggi supremasi hukum, kajian secara konfrehensif, apakah demokrasi, responsif, dan membuka program/proyek merupakan suatu partisipasi masyarakat. K e i n g i n a n kebutuhan masyarakat, atau kebutuhan besar untuk mewujudkan pemerintahan pemangku kepentingan pejabat bersih akan sia-sia manakala semua birokrasi. Mediasi pelayanan publik pihak tidak memiliki komitmen. Tentu dengan skema birokrasi yang profesional saja, komitmen untuk betul-betul dan resposif. Dalam mewujudkan melaksanakan pemerintahan bersih selogan dan paradigma birokrasi yaitu itu harus dimulai dari tugas dan fungsi �birokrasi yang bersih atau terlepas dari masing-masing. Jika semua fungsi sudah KKN� pada awal reformasi telah bergulir berkomitmen untuk melaksanakan (1998). Namun, kenyataannya sampai tugas dan fungsi dengan baik, maka dari detik ini, birokrasi kita hanya berjalan sanalah sesungguhnya pemerintahan ditempat, tanpa adanya hasrat untuk bersih itu akan terwujud. Bisakah? Kita merubah dan hanya sebagai isapan semua yang harus mewujudkannya. jempol dari kubu reformasi. (*/Anggota Komisi A)

Pembangunan Kesehatan Belum Utuh

P

EMBANGUNAN kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasca reformasi tahun 1998, telah mengubah paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi disentralisasi, memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan penuh tanggungjawab.

www.dprdsumenep.com

Oleh: H. Heri Effendi Perubahan paradigma masyarakat (puskesmas) dalam sistem sebagai penanggungjawab pemerintahan ternyata penyelenggaraan upaya membawa pengaruh kesehatan dasar, yang terhadap pelaksanaan sebelumnya menjadi penyelenggaraan roda tanggungjawab pemerintahan dalam pemerintah pusat dibawah rangka mencapai departemen kesehatan tujuan dari pendirian menjadi tanggungjawab negara Indonesia. Salah pemerintah daerah satu perubahan yang kabupaten/kota terjadi adalah adanya sebagaimana diamanatkan H. Heri Effendi pembagian tugas, tanggungjawab, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 wewenang yang jelas antar tingkat dan Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan susunan pemerintahan dengan tidak Pemerintahan Antara Pemerintah, mengesampingkan prinsip koordinasi, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. serta komunikasi kelembagaan antar Peraturan Pemerintah ini menyatakan tingkat dan susunan pemerintahan. bahwa pelayanan kesehatan perorangan Di bidang kesehatan, pusat kesehatan dan masyarakat berupa pengelolaan

JANUARI 2014

Parlemen

29

Perspektif pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder menjadi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat top-down (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi bottom-up (dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat).

Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi.

Masyarakat Indonesia sebagai obyek kebijakan desentraliasi kesehatan, yang seharusnya membangun dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan kesehatan, pada kenyataannya tidak banyak ikut membantu, karena stigma masyarakat yang sudah biasa menerima, bukan memberikan masukan. Seperti kita tahu pada sebelum otonomi daerah digulirkan, masyarakat tidak banyak membantu mengenai pembangunan di daearah.

Belum lagi, permasalahan dalam hal perencanaan oleh tenaga kesehatan di daerah yang biasanya di “drop� dari pusat, harus membuat formulasi baru dan banyak tenaga kesehatan di daerah yang tidak mampu untuk membuatnya.

Kenyataannya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UU otonomi daerah, derajat kesehatan masyarakat di daerah tidak kunjung membaik setelah digulirkannya UU ini, bahkan derajat kesehatan masyarakat daerah semakin memburuk dan semakin sulit untuk diatasi, selain dari kurangnya dukungan dana, sarana, dan prasarana, juga karena kesehatan masyarakat perlu pemecahan secara komprehenshif dari berbagai bidang, misalkan saja untuk pemecahan satu masalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) saja memerlukan kerjasama lintas sektoral yang solid, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup, dan dinas-dinas lain.

Apalagi ketika otonomi daerah dikaitkan dengan sistem politik yang ada di Indonesia, para bupati/walikota biasanya hanya membuat program jangka pendek, sekitar program 5 (lima) tahunan, karena masa jabatannya lima tahun, sehingga adakalanya program-program kesehatan hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh kepada masyarakat. Padahal jika kita telaah lebih jauh, penyelesaian masalah kesehatan memerlukan waktu yang panjang, yaitu sekitar 10 tahun.

Walaupun ada program kesehatan jangka panjang yang direncanakan, namun seperti kita lihat pada kenyataannya, ketika pergantian pemimpin daerah, maka program pun berganti, dan jika tidak berganti, pasti hanya namanya saja bukan melanjutkan program yang sudah berjalan. (*/Anggota Komisi D)

Dilema Pembangunan Kekinian Oleh: H. A. Fauzi Hasyim

P

EMBANGUNAN merupakan hal yang sangat dibutuhkan di dalam tatanan suatu negara.

Untuk memajukan suatu bangsa, pembangunan seolah menjadi sebuah keniscayaan. Baik di dalam pembangunan insfrastruktur, teknologi, maupun karakter suatu bangsa. Tak terkecuali, dalam pengertian lebih sempit di suatu wilayah di tingkat kabupaten.

Guna mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana perhubungan, pengairan, permukiman, serta bangunan dan jaringan utilitas umum seperti gas, listrik, dan telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur pun menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Kondisi infrastruktur sebagai sumber permasalahan dikonfirmasi oleh data World Economic Forum, yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2012-2013, Indonesia hanya bertengger pada peringkat ke-92. Dalam hal kualitas infrastruktur, jauh di bawah negaranegara tetangga di Asia Tenggara seperti

30

Parlemen

JANUARI 2014

Singapura (2), Malaysia memiliki pengaruh guna (29), Thailand (49), atau memuluskan perizinan. bahkan dari China (69), Acapkali, hambatan atau India (87). juga muncul karena Hal ini menunjukkan kepentingan politik penguasa masih banyak pekerjaan daerah, yakni upaya yang harus dilakukan menguasai sumberdaya untuk meningkatkan ekonomi di daerahnya kualitas infrastruktur hanya untuk keluarga di tanah air. Karena atau kelompoknya sendiri, itulah, pembangunan dengan cara mencegah infrastruktur harus akses pemodal lainnya H. Ach. Fauzi Hasyim terus dikebut. Baik dalam skala nasional, menanamkan investasinya pada projek maupun skala lokal. yang dianggap akan dapat menjadi Sayangnya, khusus di wilayah lokal, sumber pundi-pundi uang. kurangnya investasi pada infrastruktur Tentu saja, kita dapat berakibat proses pembangunan memperpanjang daftar di atas dengan tersendat. Hal ini juga berakibat pada lalu beragam kendala lain yang sering dihadapi lintas orang dan barang yang senantiasa oleh investor di daerah. Keberhasilan terkendala serta beragam problema pemerintah dalam mewujudkan mimpi lainnya yang pada akhirnya bermuara untuk mengakselerasi pembangunan pada ekonomi berbiaya tinggi. infrastruktur, dengan demikian, akan juga

Disisi lain, kurangnya transparansi ditentukan oleh bagaimana pemerintah dan kemudahan dalam penanganan daerah, sebagai garda depan dalam perizinan investasi, membuat proses pelayanan penanaman modal, dapat pembangunan melambat. Bukan tidak mengatasi kendala-kendala di lapangan mungkin, kelambanan proses inilah sehingga investor akan dapat lebih juga yang memaksa sang investor untuk merasa yakin dalam menanamkan akhirnya menyuap para pejabat yang investasinya. (*/Ketua Fraksi PBB)

www.dprdsumenep.com

Studi Banding Selayang Pandang Kabupaten Bantul, Provinsi DIY

Kelola

Potensi Alam

WARGA berebut gunungan yang berisi makanan lokal di Bantul

K

ABUPATEN Bantul adalah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Bantul. Moto kabupaten ini adalah Projotamansari singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung Kidul di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat.

Obyek wisata Pantai Parangtritis terdapat di wilayah kabupaten ini.

Bagian selatan

www.dprdsumenep.com

kabupaten ini berupa pegunungan kapur, yakni ujung barat dari Pegunungan Sewu. Sungai besar yang mengalir di antaranya Kali Progo (membatasi kabupaten ini dengan Kabupaten Kulon Progo, Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-anak sungainya.

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di

Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul.

Wilayah ini pula yang menjadi basis, “Serangan Oemoem 1

Maret” (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830.

Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemeritah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul.

Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Pemerintah Hindia Belanda dan sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan

JANUARI 2014

Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur.

Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang tersebut di atas.

Seorang nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai bupati Bantul.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasar pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan ‘stadsgemente ordonantie’ dihapus.

Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh

Parlemen

31

Studi Banding

SUASANA pada malam hari di arena pasar malam di Kabupaten Bantul

Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Akan tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948 dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang berisi tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangakan stadsgemente ordonantie dihapus.

Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan

32

Parlemen

JANUARI 2014

UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undangundang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44’ 04” – 08° 00’ 27” Lintang Selatan dan 110° 12’ 34” – 110° 31’ 08” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km2 (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal

yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Menurut klasifikasi iklim Koppen, Bantul memiliki iklim muson tropis.

Sama seperti kabupaten lain di Indonesia, musim hujan di Bantul dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Bantul adalah 90,76 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu ratarata 30 derajat Celsius.

Kabupaten dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer, di antaranya Jalan Pansela (Dalam Pembangunan) melewati kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Jalan nasional penghubung dengan Kota

www.dprdsumenep.com

Studi Banding Yogyakarta melewati jalan Bantul segmen utara, Jalan Lingkar timur Kota Bantul, Jalan Bakulan, dan Jalan Parangtritis segmen selatan. Dan juga Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta dan Jakarta di kawasan jalan wates segmen Sedayu serta sebagian segmen jalan nasional ring road yogyakarta.

Untuk jalan provinsi diantaranya jalan srandakan, jalan bantul segmen selatan, jalan parangtritis segmen utara, jalan wonosari segmen banguntapan dan piyungan, jalan imogiri timur, jalan imogiri barat, dan jalan jogja outering road sedayupandak-bantul-imogiri-jetis-pleretbanguntapan. Sistem perkeretaapian di Bantul sudah dibangun sejak zaman kolonial belanda. Jalur kereta api di Bantul terdiri atas jalur Yogyakarta

- Bandung di Kecamatan Sedayu dengan Stasiun Rewelu (hanya digunakan untuk depo BBM) serta jalur rel kereta mati yang direncanakan akan dihidupkan kembali antara Yogyakarta - Bantul - Brosot dengan stasiun di Madukismo, Cepit, Bantul Kota, Palbapang, dan Srandakan dan juga jalur mati Yogyakarta - Kota Gede - Pleret - Pundong.

Sementara itu, untuk objek wisata di Bantul relatif banyak. Pantai Parangtritis merupakan obyek wisata yang paling terkenal di kabupaten ini. Selain itu terdapat beberapa obyek wisata pantai seperti: Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Samas, dan Pantai Kuwaru. Objek wisata alam lain antara lain adalah Gua Selarong dan Gua Cerme. Wisatawan juga dapat mengunjungi objek wisata

PANEN perdana sorgum di Kabupaten Bantul PROSESI Hari Jadi Kabupaten Bantul

www.dprdsumenep.com

budaya/religi seperti Pemakaman Imogiri.

Sementara itu, terdapat berbagai desa wisata di Kabupaten Bantul yang umumnya merupakan desa penghasil kerajinan. Desa-desa tersebut antara lain adalah Kasongan (penghasil gerabah), Pundong (penghasil gerabah), Pucung (penghasil kerajinan kulit), Gendeng (penghasil kerajinan kulit terutama wayang), dan Krebet (penghasil kerajinan kayu termasuk topeng batik).

Selain itu, batik Bantul sangat terkenal, dan dapat diperoleh baik di sekitar makam Imogiri, Giriloyo (utara Imogiri), dan di Wijirejo. Kerajinan kulit untuk barang sehari-hari (tas, jaket, sandal dan sebagainya) juga dapat diperoleh di Desa Manding. (*dari berbagai sumber)

KEGIATAN olahraga paralayang di Pantai Parangtritis Bantul POTENSI home industri di Kabupaten Bantul yang menggeliat

JANUARI 2014

Parlemen

33

Suara Desa

Pinggir Papas Harapkan Sarana Produksi Garam

S

EBAGAI daerah penghasil garam, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget sangat membutuhkan program bantuan yang berkaitan dengan produksi garam. Petani sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur terutama sistem irigasi pada lahan garam dan bantuan sarana serta pelatan yang dapat mendukung terhadap peningkatan produksi garam.

Menurut Kepala Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget H. Abdul Hayat, sejauh ini program bantuan terhadap petani hanya mengandalkan pada Pemerintah Pusat melalui Program Usaha Garam Rakyat (Pugar). Sementara, bantuan yang besumber dari dana APBD Kabupaten tidak ada sama sekali. ”Kalaupun ada dari kabupaten, desa kami tidak pernah tersentuh sama sekali,” katanya.

Kades yang akrab dipanggil Obet itu menyatakan, sejauh ini, perhatian Pemkab terhadap petani garam rakyat masih jauh dari harapan. Pihaknya mengaku sudah beberapakali mengajukan permohonan bantuan untuk petani garam rakyat baik melalui Instansi terkait di Pemkab dan DPRD Sumenep, namun usulan itu belum ada respon. ”Yang paling penting, selain peralatan itu yang dibutuhkan adalah sistem irigasi pada lahan pertanian. Untuk itu, kami berharap Pemerintah mendengar harapan petani garam ini,” harapnya. (*)

Petani Basoka Butuh Bantuan Modal

K

EPALA Desa Basoka Kecamatan Rubaru Fathorrahman mengharap pemerintah menyiapkan program bantuan modal untuk petani di daerah.

Setiap musim tanam, petani desa Basoka kesulitan biaya untuk mengelola lahan pertaniannya. Jika Pemerintah menyiapkan bantuan modal dalam bentuk pinjaman sejenis Kredit Usaha Tani (KUT), maka dinilai sangat membantu terhadap petani.

Menurut Fathor, warganya yang tinggal di Desa Basoka menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Biaya hidup sehari-harinya diperoleh dari hasil tani. Namun, kendala utama yang dihadapi petani itu adalah dari segi modal usaha. ”Sepotensial apapun lahan pertaniannya, namun jika tidak punya biaya untuk menggarapnya saya kira percuma,” katanya.

Selama ini, warganya terpaksa mencari hutangan atau menggadaikan barang berharganya setiap kali awal tanam. Bahkan, tidak sedikit pula yang terpaksa mencari hutangan dengan sistem bunga pada linta darat (rentenir) hanya untuk mendapat modal untuk mengelola lahan pertaniannya. ”Jadi itu (Bantuan Modal, red) yang sangat dibutuhkan petani d daerah kami. Makanya kami mengharapan perhatian dari pemerintah untuk membantu para petani,” ucapnya. (*)

34

Parlemen

JANUARI 2014

www.dprdsumenep.com

Suara Desa

Pengadaan Air Bersih Mendesak di Desa Banaresep Timur

B

UKAN hanya persoalan infrastruktur jalan yang banyak mengalami kerusakan di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng. Di desa yang terletak di arah selatan kantor Kecamatan Lenteng ini juga banyak memerlukan air bersih. Hal itu dikarenakan di desa berpenduduk di atas 2.000 warga ini mengalami kesulitan untuk air bersih.

Kepala Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Sukirno menjelaskan, kebutuhan akan air bersih merupakan urusan penting yang harus ditangani. Sebab, banyak warga di wilayahnya yang kesulitan

mendapatkan air bersih untuk kehidupan seharihari. ”Bagi kami air bersih menjadi kebutuhan prioritas,” katanya kepada Parlemen.

Tragisnya lagi, ada upaya dari pihakpihak tertentu untuk mensabotase air bersih yang memang terbatas di wilayahnya. Karena itulah, Sukirno mendesak agar pengadaan air bersih bisa menjadi program prioritas dari kabupaten untuk Desa Banaresep Timur.

”Tetapi, bukan berarti infrastruktur lain tidak perlu. Hanya saja, untuk air bersih ini memang sangat mendesak. Mudah-mudahan ada peluang program untuk Banaresep Timur,” harap Sukirno. (*)

Jalan Desa Pakandangan Tengah Rusak Parah

W

ARGA Desa Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto, harus bersusah payah saat hendak bepergian ke tetangga desa atau dalam satu desa. Maklum, kondisi jalan antarkampung dan antardesa di sana rusak parah. Hal ini berakibat terganggunya mobilitas warga setempat dalam kesehariannya.

Kepala Desa Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto, Ali Makki, mengungkapkan hal itu kepada Parlemen dalam sebuah pertemuan di Kota Sumenep awal Januari lalu. Menurut dia, kondisi kerusakan jalan desa di wilayahnya memang termasuk sangat parah. Hal itu terlihat dari kondisi jalan yang banyak mengelupas bagian aspalnya. ”Selain aspal mengelupas, banyak batu yang lepas dari badan jalan. Akibatnya jalan menjadi rusak parah,” katanya.

Untuk itulah, atas nama warga Desa Pakandangan Tengah Makki-sapaan akrabnya-mengharapkan agar Pemkab Sumenep melalui dinas terkait bisa memprioritaskan perbaikan jalan di desanya menjadi agenda kabupaten. ”Kalau kerusakan tidak segera diperbaiki kami yakin jalan desa akan semakin parah.

Kalau semakin parah biayanya juga akan semakin besar untuk perbaikan,” pungkasnya. (*)

www.dprdsumenep.com

JANUARI 2014

Parlemen

35

Artikel

Sekelumit Permasalahan Pendidikan Kita Oleh: Abd. Kholik

SALAH satu indikasi negara dikatakan maju apabila sebanding dengan pendidikan warganya yang maju pula. Dengan pendidikan yang maju, maka akan secara langsung berdampak pada bidang-bidang yang lain. Amerika Serikat, Inggris dan Jepang merupakan tiga negara dengan kualitas pendidikan yang maju. Efeknya, bidang ekonomi, diplomasi, teknologi sampai pertahanan mereka kuasai.

N

amun, di lain sisi, kita masih menemukan masalah pada dunia pendidikan kita. Mulai wujud komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, tradisi plagiat di kalangan civitas akademik (baca: sebagian). Kesenjangan fasilitas pendidikan dan kualitas pendidik.

Dari sini dapat diuraikan bahwa terjadi ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia.

Mampu menjuarai kompetisi tingkat nasional

36

Parlemen

JANUARI 2014

ataupun internasional tidak lantas kemudian menganggap pendidikan Indonesia maju dan berkualitas dan merata.

Memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia merupakan hal yang sangat urgen. Perlu kiranya ada sistem pendidikan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, ironisnya justru yang ada adalah setiap pergantian menteri pendidikan, maka berganti pula kebijakan. Kecuali ujian nasional (UN) yang masih dipertahankan meskipun selalu mendapat kritikan tajam dari kalangan peduli pendidikan. Aspek lain dari suramnya pendidikan di Indonesia adalah ketika pendidikan masih berorientasi pada aspek ‘angka’ dan uang. Maka tak heran bila pendidikan yang berorientasi moral terabaikan.

Anggaran 20 persen yang dialokasikan pada sektor pendidikan memang baru kali ini tercapai. Tentu ada harapan besar buat institusi pendidikan memaksimalkan anggaran tersebut guna peningkatan kualiatas pendidikan di Indonesia.

Elemen pendidikan

diupayakan ditingkatkan kesejahteraannya.

Obral beasiswa sebagai pemancing peningkatan belajar, tunjangan dan kenaikan gaji guru dan dosen, serta programprogram yang khusus diberikan untuk institusi pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi langkah nyata upaya pemerintah mengatasi kemunduran kualitas pendidikan Indonesia.

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh.

Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita.

Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan

tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun.

Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim. (*/ pengajar SMP)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Kehidupan Malam yang Menggeliat Oleh: Slamet Ready

KEHIDUPAN malam biasanya selalu identik dengan musik, biduan, minuman keras, dan beberapa suguhan kenikmatan sesaat lainnya. Jenis-jenis kehidupan malam ini merupakan satu paket perlengkapan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kehidupan malam juga lumrah dengan suguhan perempuan. Bagi lelaki tanpa kaum hawa rasanya seperti kurang lengkap.

T

etapi, itulah kenyataan yang terjadi selama ini.

Anehnya, kehidupan malam tidak hanya marak di kota-kota besar saja. Melainkan, di kota kecil yang notabene masih kental dengan nuansa agama.

Misalnya saja di Kota Sumenep, kota yang terletak diujung paling timur Madura. Tertangkapnya 10 biduan disebuah cafĂŠ ternama (JPRM/2/12) seperti membuka borok lebar-lebar kabupaten yang memiliki banyak pulau itu.

Ya, lagi-lagi itu adalah masalah biduan dan musik yang semakin lama semakin digandrungi kaum hawa. Dan tidak hanya pemain lokal yang asyik dengan kehidupan berurusan dengan lendir itu. Serbuan dari luar pun semakin menjadi-jadi, seperti pengakuan seorang biduan kepada saya tentang kehidupan malamnya di Sumenep.

Menurutnya, menjadi biduan di Sumenep sangat mahal harganya ketimbang diluar Sumenep. Betapa tidak, dalam seminggu biduan mampu meraup uang tidak kurang dari Rp 1 juta. Dalam sebulan, pemandu

www.dprdsumenep.com

karaoke itu bisa mengumpulkan Rp 4 juta lebih.

Perolehan yang betul-betul fantantis bukan? Hanya dengan menemani minum. Ya, hanya minum.

Terlepas dari patokan harga yang dimainkan, dunia hiburan malam seakan menjadi konsumsi publik dari berbagai jenis kalangan. Pemberi layanan pun juga tidak jauh-jauh dari dimana tempat hiburan malam itu tumbuh. Yang paling menghentakkan dada, biduan tidak hanya didominasi mereka yang sudah diatas umur.

Banyak diantaranya yang masih bau kencur. Ironis!

Alasan biduan terjun ke praktik semacam itu bermacam-macam. Ada yang karena kecewa dengan mantan suami. Tetapi, faktor yang paling dominan karena masalah ekonomi keluarga. Bagi mereka yang berstatus janda dan meninggalkan anak alasan itu yang paling kuat menjadi pendorong pada kehidupan kelam.

Bagi mereka yang masih belum punya keluarga, bahkan yang masih berusia belasan tahun, alasannya juga sama: membantu ekonomi orang tua. Bagi mereka mereka yang masih dibawah umur, pantaskah mereka menanggung beban itu? Pantaskah mereka berpuas diri dengan uang yang mereka dapatkan dengan cara sangat instan?.

Hiburan malam seperti menjadi jalan pintas bagi mereka yang ingin mendaptakan uang dengan cara mudah. Tetapi, apapun namanya, biduan tidak pantas bagi mereka yang masih memiliki kehidupan panjang untuk menempuh pendidikan. Dengan cara membatasi pengguna hiburan malam saya kira kebijakan yang adil untuk diterapkan. Tujuannya agar tidak ada biduan-biduan lain dibawah umur. Anda setuju bukan? (*/wartawan jawa pos radar madura)

JANUARI 2014

Parlemen

37

Artikel

Semua Kuasa Absolut Harus Dibatasi Oleh: Charmelya Maretha

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar benar-benar menjadi gempa dunia peradilan. Penangkapan itu meluluhlantahkan sendi kehidupan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan penyelematan konstitusi. Kita tahu, MK selama ini menjadi benteng terakhir penegakan konstitusi sesuai amanat pasal 24 C UUD 1945.

B

agi MK sendiri, penangkapan Akil Mochtar tentu saja tidak hanya menjadi gempa. Penangkapan mantan anggota DPR RI itu menjadi tsunami yang tak hanya meluluhlantahkan benteng pertahanan konstitusi negara.

Tapi, sekaligus menyapu bersih kepercayaan masyarakat yang selama ini diberikan kepada MK. Memang, kejadian ini tidak lantas membuat MK shutdown. Para hakim konstitusi MK bersama jajaran sekretariat barangkali masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun,

38

Parlemen

JANUARI 2014

rasanya akan sulit bagi publik untuk menerima kenyataan ini. MK sebagai lembaga negara benar-benar berada di titik nadir.

Penangkapan hakim yang saat mengetok palu keputusannya seperti tangan Tuhan karena final dan mengikat itu, mengirim pesan penting bagi kita: tidak ada wilayah aman dari korupsi.

Kenyataan ini mengingatkan kita pada pepatah lama Lord Acton tentang kuasa dan kekuasaan itu. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut). Kekuasaan MK yang cenderung absolut dalam wilayah peradilan konstitusi, benar-benar bermuara pada korupsi.

Barangkali kita sedikit “maklum “ dengan kasus Arsyad Sanusi, mantan hakim konstitusi, yang diberhentikan karena gratifikasi senilai teri itu. Tapi, jika gratifikasi menyerang orang tertinggi di MK senilai kakap, sungguh benar-benar tsunami.

Karena itulah, perlu langkah taktis strategis untuk menyelamatkan tatanan. Bukan saja terkait wibawa

korps peradilan konstitusi, tapi menyangkut tatanan kehidupan bernegara secara umum. Sebagai langkah awal, upaya Sekjen MK Janedri M Gaffar membentuk majelis kehormatan harus didukung semua pihak.

Tentu saja, tugas majelis kehormatan ini penting tidak hanya menyangkut nasib Akil Mochtar. Namun, sekaligus untuk menyelamatkan MK karena belum tentu hakim konstitusi lain memiliki karakter yang sama. Paling tidak, publik akan percaya bahwa hakim konstitusi sekalipun jika bersalah bisa dipecat. Ini akan menjadi titik balik kepercayaan publik nantinya.

Selanjutnya, para penyelenggara negara harus memikirkan soal kedudukan MK. Jika selama ini MK menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang tanpa pengawasan dan cenderung super, sudah saatnya dikaji ulang. Meski berbenturan dengan aturan yang ada saat ini, tentu pasti ada jalan keluar. Di sini, perlu terobosan hukum yang pada prinsipnya menghasilkan regulasi bahwa MK juga bisa diawasi.

Ketentuan UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

www.dprdsumenep.com

Artikel

berisi 88 pasal itu, memang sudah mengatur semua tentang lembaga peradilan konstitusi tersebut. Baik soal kewenangan, tata laksana organisasi, pemberhentian hakim, hingga hukum acara di persidangan.

Sementara untuk pengawasan atas kinerja hakim konstitusi tidak satu pun ditemukan dalam ketentuan UU No 24/2003 itu.

Inilah yang barangkali berakibat

www.dprdsumenep.com

kekuasaan hakim konstitusi itu cenderung rawan disalahgunakan.

Dengan merevisi ketentuan soal MK, secara langsung atau tidak langsung akan menjadi titik balik peningkatan profesionalisme hakim konstitusi. Sementara untuk wacana soal pembubaran MK sepertinya jangan berlebihan diamini, mengingat pentingnya negara ini memiliki lembaga yang mengawal konstitusi.

Bukankah tidak semua hakim konstitusi memiliki karakter seperti Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar?

Buktinya, pada saat Mahfud MD memimpin, MK dikenal sebagai lembaga peradilan yang disegani.

Kita tinggal berharap muncul Mahfud MD-Mahfud MD yang lain. Bukan Akil Mochtar yang secara harfiah artinya sebagai orang berakal yang terpilih.

Sayang, tidak menggunakan akalnya untuk memilih tidak ditangkap KPK. (*Mahasiswi Universitas Negeri Malang)

JANUARI 2014

Parlemen

39

Kolom

Mendamba Birokrasi Pelayan Oleh: Raysul Kawim

SELAIN tuntutan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance), reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan reformasi birokrasi, pemerintah pun telah melakukan banyak hal. Mulai dari pembuatan regulasi hingga rencana strategis implementasi reformasi birokrasi.

S

ayang, meski secara konsep reformasi birokrasi sudah matang dan mendekati tataran ideal, namun pelaksanaannya kurang maksimal.

Berbagai kejadian yang melibatkan birokrasi menunjukkan betapa reformasi birokrasi belum berjalan maksimal. Berbagai indikator mengindikasikan rendahnya kinerja dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Coba lihat di sekeliling kita saat birokrasi bekerja. Mereka tak semuanya memahami tugas dan fungsinya. Meski, sebenarnya mengenai tugas dan fungsi ini sudah digambarkan secara matang bagi seorang aparatur. Di sini, tampak sekali pengelolaan birokrasi kita yang masih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas.

Kondisi tersebut sesungguhnya berkaitan erat dengan pola seleksi aparatur yang kerap muncul udang di balik batu. Dan, pada gilirannya birokrasi yang muncul pun hadir dengan mental kerupuk, rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Akibatnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat dirasakan saat mengelola kuasa. Pada saat kuasa dipegang

40

Parlemen

JANUARI 2014

dalam konteks sebagai aparatur, muncul mental yang bukan untuk melayani, tapi meminta dilayani. Padahal, birokrasi sebagaimana keinginan ideal reformasi birokrasi menghendaki mental aparatur yang melayani.

Bagaimana mungkin mereka yang memiliki mental minta dilayani dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat?

Menyadari betapa masih banyaknya persoalan birokrasi yang cenderung kompleks, barangkali kita semua perlu memikirkan kembali soal penanganan birokrasi dengan manajemen lebih baik.

Pola dan sistem kerja birokrasi harus terus diingatkan untuk senantiasa menyadari betapa mental melayani itu harus selalu ditanamkan. Tanpa itu, sulit mewujudkan birorkasi yang berpihak kepada masyarakat.

Tanpa ada keinginan untuk merubah mindset birokrasi yang ada, sulit untuk mewarnai reformasi birokrasi sesuai keinginan banyak pihak. Buang jauh pikiran kita manakala birokrasi yang ada masih bermental minta dilayani, dibandingkan melayani.

Saatnya, kita, di sini, saat ini, memikirkan cara bagaimana mengelola birokrasi yang kompleks ini menjadi lebih

berkualitas. Sehingga pada gilirannya birokrasi tidak hanya menjadi model pemerintahan yang bermental lemah dalam konteks reformasi birokrasi.

Ini penting agar birokrasi senantiasa bisa menjadi ujung tombak dalam pelayanan publik kepada masyarakat luas.

Bukankah masyarakat sudah membayar atas jasa birokrasi?

Inilah pentingnya birokrasi berpikir soal imbal balik dalam wujud pelayanan itu. Maka, saatnya kita semua berpikir soal mengelola birokrasi dalam konteks profesionalisme sebagai pelayanan, bukan sebagai majikan yang ingin selalu dilayani.

Anda semua setuju bukan?

Di luar itu, mengelola frase the right man in the right place memang harus dipikirkan sejak awal. Ini agar birokrasi yang ada merupakan orang-orang pilihan, orang yang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Bukan orang yang sebenarnya tidak bermental sebagai pelayan, tapi menyusup ke tubuh birokrasi. Inilah yang pada akhirnya menghambat proses kreatif birokrasi. Harus diakhiri.

Harus dirubah. Harus dimulai.

Mulai kapan? Mulai saat ini, dari kita sendiri. (*/pemimpin redaksi)

www.dprdsumenep.com

Suara Desa

Salurkan Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju email : humasdprdsumenep@gmail.com SMS center: 087854536608 Website: www.dprdsumenep.com