Parlemen mei 2014 by dav production

Fokus

Edisi 5/Mei 2014

Merangkum Hasil Kegiatan Reses Kesatu : Dari Pelayanan Publik Hingga Infrastruktur

Majalah bulanan dprd sumenep

Tiga Perda Tuntas DPRD Kebut Pembahasan Raperda

LepasTradisiYangMembelenggu R.AJ. Hawiyah Karim, Ketua Komisi Informasi Publik Sumenep

KEGIatan kunjungan kerja sekretaris dprd provinsi jAWA TIMUR DI DPRD KABUPATEN SUMENEP. BANYAK HAL YANG MENJADI BAHAN DISKUSI BERSAMA KUNJUNGAN KERJA INI.

gallery (butuh foto + caption)

www.dprdsumenep.com

PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Lika-liku Pasar Anom Editorial 3 Mengawal Optimalisasi Fungsi Legislasi Suara Rakyat

Laporan Utama 6 Tiga Raperda Tuntas DPRD Kebut Pembahasan Raperda Wawancara 12 Prioritaskan Pembahasan Raperda Genting Respon 14 Fokus 15 Merangkum Hasil Kegiatan Reses Kesatu Tahun Sidang 2014 Legislator Akhmadi Said

Potre 22 Lepas Tradisi yang Membelenggu Dinamika 24 Studi Banding 28 Pengelolaan Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan Suara Desa

Artikel 32 Kolom 40 Kritik

www.dprdsumenep.com

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep Pelindung: KH. Imam Hasyim SH, MH (Ketua DPRD Sumenep)

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Fembry Suandy S.Ip (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: Ahmad Yani Linda Krisnawati Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Asyik Abdullah Moh. Slamet Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

MEI 2014

Parlemen

Review

Lika-Liku Pasar Anom PEMBANGUNAN Pasar Anom Baru di lokasi bekas kebakaran 2007 silam akhirnya harus berlangsung dua kali. Pada kali pertama pembangunannya medio 2011 berakhir dengan masalah: kualitas bangunan dinilai tak sesuai spesifikasi.

ereka yang menjadi pemenang teKonsekuensinya, pembangunan konstruksi bagian dasar itu dihentikan dan bernasib tragis. Pemkab memutus kontrak dan menganggap pembangunan itu tak pernah ada. Sehingga semua hasil pembangunan 2011 harus dibongkar. Harapan baru muncul seiring komitmen pemkab untuk menyerahkan pembangunan Pasar Anom Baru di lokasi bekas kebakaran 2007 pada pihak ketiga. Banyak pihak memberi apresiasi atas inisiatif ini yang salah satunya dipandang sebagai terobosan. Tapi,

Parlemen

MEI 2014

bukan pasar namanya jika tanpa dinamika. Pedagang pasar yang menjadi korban pun wadul DPRD. Ini karena uang muka yang harus dibayarkan kepada investor terlalu melangit. Dari sinilah persoalan itu muncul. Dan, muara dari semu itu jelas pada satu kepentingan: jangan abaikan dan merugikan pedagang. Begitulah laporan utama Parlemen edisi April lalu. Selain menyajikan persoalan lika-liku Pasar Anom Baru juga mengetengahkan soal kegiatan bamus. Tentu saja, juga didukung dengan dinamika dewan yang menarik dicermati serta suara desa seperti biasanya. md

www.dprdsumenep.com

Editorial

Mengawal Optimalisasi Fungsi Legislasi

EINGINAN pembentuk undang-undang begitu besar dalam konteks optimalisasi fungsi lembaga legislatif. Tentu, bukan tanpa alasan mengapa mengarah pada trifungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. Jelas sekali, hal itu berdasarkan keinginan besar untuk kepentingan kerakyatan. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, pasti tidak sekedar penjabaran ideal dalam kerangka simbolik. Tetapi, menjadi kewajiban yang melekat dan atas perintah konstitusi harus terwujud dalam tugas-tugas kedewanan. Penerapannya tak boleh tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan (legislasi). Hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi. Ini karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan itulah yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting), yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi. Mengapa? Karena untuk menetapkan APBN atau APBD juga ditetapkan dengan UU APBN atau Perda APBD setiap tahun anggaran. Secara konseptual, fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah. Di sini jelas, DPRD adalah policy maker, bukan policy implementator. Di sini, juga menjadikan sebagai fungsi strategis yang menempatkan DPRD sebagai “lembaga terhormat” dalam mengembang amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Termasuk, ia sesungguhnya merupakan “fungsi perjuangan” untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah dan merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/ stakeholders.

www.dprdsumenep.com

Selain itu, arti penting fungsi legislasi DPRD diantaranya bersama kepala daerah merupakan fungsi pembuat Perda. Yang mana Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Perda juga menjadi dasar perumusan kebijakan publik di daerah. Juga, perda sebagai kontrak sosial di daerah. Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Sedangkan penguatan fungsi legislasi, pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa: “DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda”. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi bukan dilihat dari jumlah Perda yang dihasilkan, melainkan pada kualitasnya yakni memenuhi rasa keadilan masyarakat, merekayasa masyarakat menuju ke arah kebaikan, dan dapat dilaksanakan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP Nomor 37 tahun 2005 dikemukakan ketentuan sebagai berikut: Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dari dasar dan pertimbangan itulah, DPRD Sumenep senantiasa konsisten menuntaskan tugas menyusun perda. Salah satu buktinya dengan penuntasan tiga perda yang baru saja disahkan. Dan, ketiga perda merupakan bagian dari rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan daerah ke depan. md

MEI 2014

Parlemen

Suara rakyat SOlusi Penyusutan Raskin Pagu beras raskin yang diterima Tim Raskin kerap kali menyusut. Jumlah beras dalam setiap karungnya yang semestinya 15 Kg per karung, menyusut menjadi 13 bahkan 12 Kg per karung. Mohon penjelasan dan solusinya? (Kepala Dusun Gersik Putih Gapura, Fahrudi) Terima kasih. Pemkab sudah sering melakukan pengecekan ke gudang untuk memastikan kwalitas dan kuantitas beras ke Gudang Bulog di Kalianget. Hasilnya, untuk di Gudang sudah sesuai standart termasuk dari sisi jumlahnya yaitu 15 Kg per karung, sehingga penyusutan itu dimungkinkan ketika proses distribusi. Untuk itu, berdasarkan kordinasi dengan Sub Divree Bulog Madura di Pamekasan, saat ini, Tim Raskin diperbolehkan membawa kendaraan angkut termasuk kulinya sendiri ketika melakukan penebusan. Mereka bisa tidak menggunakan tenaga dan kendaraan yang dipersiapkan Gudang. (Kepala Sub Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Wedi Sunarto).

Inginkan Pasar Di Batuan

Dari Redaksi Pembaca yang budimanâ&#x20AC;Ś Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprdsumenep.com SMS center: 087854536608 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Parlemen

MEI 2014

Kami sangat aprestif dengan kabar bahwa Pemkab akan melakukan pembenahan Pasar di semua Kecamatan khususnya dari fisik. Namun, kami sebagai warga Desa Batuan Kecamatan Batuan merasa iri, sebab sampai saat ini, Batuan sebagai Kecamatan baru belum dilengkapi Pasar. Keberadaan Pasar sangat penting untuk memudahkan warga memenuhi kebutuhan dan mendorong perekonomian masyarakat. (Edi, Warga Desa Batuan Kecamatan Batuan). Memang, sampai saat ini, Kecamatan Batuan belum dilengkapi dengan Pasar. Namun, sesuai dengan komitmen Pemkab bahwa disetiap Kecamatan itu diupayakan ada Pasar termasuk di Batuan dalam rangka mendorong perekonomian sekaligus meningkatkan PAD. Dan saat ini, untuk di Batuan sendiri, masih proses kajian dan mencari tempat yang cocok untuk dijadikan lokasi pasar. (Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Sumenep, Imam Sukandi).

Minta Tambahan Kapal Untul Puasa Tidak lama lagi, seluruh masyarakat Sumenep akan menghadapi bulan ramadan. Dan menjelang bulan suci itu hingga momen arus mudik dan balik, sarana transportasi laut khususnya bagi masyarakat Kepulauan merupakan kebutuhan yang sangat fital. Kami berharap Pemerintah melakukan antisipasi menyediakan armada kapal yang memadahi baik selama bulan puasa maupun ketika arus mudik dan balik. Kami tidak ingin seperti tahun lalu, yang karut marut karena armada yang ada tidak memadahi. (Edi, Warga Desa Batuan Kecamatan Batuan). Perlu diketahui, data di Dinas Perhubungan Sumenep, jumlah armada Kapal yang melayani ke Kepulauan dan luar daerah yaitu sebanyak 7 Armada dan itu ada penambahan dibanding 2013 lalu. Dari 7 Kapal itu, 3 diantaranya Kapal perintis, Kapal pelayaran reguler 3 Armada dan satu armada Kapal Cepat. Kapal tersebut dipastikan beroperasi baik ketika bulan puasa maupun moment lebaran untuk melayani angkutan penumpang dan orang. Disamping itu, hasil kordinasi kami dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, bahwa di musim mudik dan balik nanti, kembali Pemerintah meluncurkan Kapal Mudik dan Balik Gratis sebanyak 3 Armada ke kepulauan. Insya Allah, semua penumpang akan terlayani dan tidak satupun yang tertinggal. (Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dishub Sumenep, Chaironi Argoto).

www.dprdsumenep.com

aghalicek

www.dprdsumenep.com

MEI 2014

Parlemen

Laporan Utama

Tiga Perda Tuntas DPRD Kebut Pembahasan Raperda KONSTITUSI memberikan penegasan kuasa dalam pembuatan peraturan daerah (perda). Pembahasan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Hal itu sebagaimana diatur dalamn pasal 75 ayat (1) UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

enegasan itu memberi pesan bahwa penyusunan perda dilakukan bersama-sama DPRD dan bupati (untuk tingkat kabupaten) dalam sebuah tahapan. Untuk itulah, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif ini senantiasa memegang teguh mekanisme yang telah disepakati bersama. Mulai dari pengajuan, pembahasan, hingga pengesahannya dilakukan dalam sebuah forum bersama.

Parlemen

MEI 2014

Nah, pada periode awal tahun 2014, Bupati Sumenep mengajukan empat rancangan perda. Yakni, Raperda tentang pembentukan Desa Aeng Jambu, Kecamatan arjasa; Raperda tentang bangunan gedung; Raperda tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan (BWP) Kota Sumenep tahun 2013-2033 dan Raperda tentang perubahan atas Perda No 2/2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Penyampaian empat raperda itu dilakukan

dalam sebuah rapat paripurna yang telah digelar 25 April silam. Pada rapat paripurna itulah disampaikan pokok penjelasan mengenai keempat raperda. Mulai dari dasar, maksud dan tujuan serta yang melatar belakangi pembentukan raperda.

Raperda Pembentukan Desa Aeng Jambu

Mengacu kepada penjelasan bupati, raperda ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat

www.dprdsumenep.com

DARI kiri ke kanan, Ketua Komisi B Bambang Prayogi REF, Ketua Komisi C AF Hari Ponto, Ketua Komisi D M. Subaidi, Ketua Komisi A Abrori Mannan.

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukannya juga dipastikan memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 4 Perda No 11/2008 tentang pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa.

www.dprdsumenep.com

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Bumi/ruang tidak akan pernah bertambah, ruang bukanlah warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucu.

MEI 2014

Parlemen

Laporan Utama

PIMPINAN DPRD Sumenep bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati saat rapat paripurna pengesahan tiga perda..

Dalam ketentuan tersebut menyatakan, pembentukan desa harus memenuhi beberapa persyaratan dan memperhatikan beberapa faktor, antara lain: a. Jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi suatu desa baru paling sedikit 1500 jiwa atau 300 kk; b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah desa baru dapat dijangkau secara berdaya guna dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; c. Wilayah kerja, yaitu wilayah kerja desa baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan. Selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pemekaran desa dilaksanakan bagi daerah yang mengalami kesulitan geografis dan

Parlemen

MEI 2014

manajerial dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sebagaimana surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD tentang moratorium pemekaran desa/keluarahan. Menurut bupati, proses awal pemekaran desa telah dilaksanakan. Melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, pada tahun 2006 dengan melakukan kajian akademik kerjasama dengan Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya Malang untuk memastikan apakah desa yang telah mengajukan permohonan pemekaran desa tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan layak atau tidak untuk dimekarkan. Dan, berdasarkan data jumlah penduduk, Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa telah memenuhi syarat untuk dimekarkan disamping itu juga secara geografis dan manajerial, desa tersebut mengalami kesulitan geografis dan manajerial dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat perlu untuk dimekarkan. Pembentukan Desa Aeng Jambu, Kecamatan arjasa telah diawali dengan pembentukan desa persiapan yang berdasarkan rekomendasi DPRD Nomor : 188/ Rek/4/435.050/2012 tentang pelaksanaan fasilitasi pembentukan desa, pemekaran Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa. Juga ditetapkan

dalam Perbup Sumenep No 53/2013 tentang Pembentukan Desa Persiapan Aeng Jambu sebagai pemecahan Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa dan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/467/Kep/435.013/2012 tentang pengangkatan penjabat kepala desa dan pelaksana harian perangkat desa persiapan Aeng Jambu. Atas penjelasan tersebut, sejumlah fraksi memberikan tanggapan. Dari Fraksi PKB misalnya, banyak desa di Sumenep baik di daratan maupun di kepulauan mengalami kesulitan geografis dan manajerial dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Lebih-lebih untuk Desa Aeng Jambu memang sudah diawali dengan survei dan penelitian serta pembahasan mendalam. Dari Fraksi PKNU, pemekaran wilayah desa akan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedalaman. Antara lain lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan. Selain itu, juga mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Juga, lebih meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.â&#x20AC;?Namun, apakah pemkab telah menjamin pelayanan

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama masyarakat dapat lebih maksimal, juga apakah infrastruktur desa sudah siap,â&#x20AC;? kata Ketua Fraksi PKNU M. Husin. Bupati menjelaskan, pihaknya akan mengakomodir serta melaksanakan saran dan masukan dari semua fraksi dalam melaksanakan pembentukan desa persiapan Aeng Jambu, Kecamatan Arjasa sebagai hasil pemekaran dari Desa Kolo Kolo sampai dengan terbitnya kode register desa oleh pemerintah pusat. Selain itu, juga dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana desa persiapan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang masih belum dapat dibiayai dari sumber dana APBN, Pemkab Sumenep akan menyiapkan dana dari APBD.

Raperda Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan

Dalam penjelasannya Bupati Sumenep mengatakan, pembentukan raperda dimaksud sebagai landasan operasional untuk mengimplementasikan UU No 26/2007 tentang penataan ruang agar terwujud penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Terlihat jelas bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam penataan ruang, yakni dari segi perencanaan yang terbagi dalam 2 wilayah perencanaan: 1. Rencana umum tata ruang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten; 2. Rencana rinci tata ruang meliputi rencana tata ruang pulau/ kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis, dan rencana detail tata ruang kota (RDTRK). Rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan ketelitian peta 1:50.000 termasuk dalam klasifikasi rencana umum sehingga belum operasional sebagai alat pemanfaatan dan pengendalian ruang sehingga perlu disusun rencana rinci tata ruang yang berbentuk RDTRK dengan ketelitian peta skala 1:5000. Dalam hal pemanfaatan ruang, pemerintah berwenang menetapkan peruntukan lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam proses penyusunan RDTR bagian wilayah perkotaan (BWP) Kota Sumenep telah melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk focus group discussion (fgd). Untuk penyelenggaraan penataan ruang,

masyarakat dan pemerintah harus berjalan dalam satu mindset yang sama, bahwa ruang yang ada harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dengan motto â&#x20AC;&#x153;bumi/ruang tidak akan pernah bertambah, ruang bukanlah warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucuâ&#x20AC;?. Selain hal tersebut diatas, penyusunan RDTR BWP Kota Sumenep tahun 2013-2033 disyaratkan untuk mendapat persetujuan substansi materi RDTR oleh pemerintah pusat yang telah dilimpahkan kepada Gubernur Jawa Timur mengacu pada Permen PU Nomor : 01/PRT/M/2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan perda rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Raperda RDTR BWP Kota Sumenep 2013-2033 ini telah mendapatkan persetujuan substansi materi oleh gubernur melalui keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/11.k/ kpts/013/2014 tentang persetujuan substansi RDTR bagian wilayah kota (BWP) Kota Sumenep. Fraksi PPP memberikan tanggapan atas pengajuan raperda ini. Menurut mereka, raperda perlu kita pahami sebagai konsekwensi logis dalam rangka mengimplimentasikan UU No 26/2007 mengenai penataan

SUASANA sidang paripurna pengesahan tiga perda di ruang Graha Paripurna DPRD Sumenep.

www.dprdsumenep.com

MEI 2014

Parlemen

Laporan Utama

ruang secara operasional dalam hal pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam catatannya, Fraksi PPP meminta agar dilakukan kajian mendalam secara keseluruhan substansi raperda karena keberadaannya cukup berat. Selain itu membutuhkan pemikiran mendalam karena berhubungan dengan peruntukan kawasan yang harus ditetapkan dengan cermat. Sedangkan Fraksi PBB mengatakan, dalam proses penyusunan rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan (BWP) Kota Sumenep hendaknya melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk focus group discussion (FGD). Untuk menyelenggarakan penataan ruang, masyarakat dan pemerintah seyogyanya memiliki kesamaan persepsi dan tujuan bahwa ruang yang ada haruslah dimanfaatkan secara bijaksana, untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. Hal itu, kata Ketua Fraksi PBB, berarti bahwa dalam pemanfaatan ruang, pemerintah daerah berwenang menetapkan peruntukan lahan dengan konsisten mengacu pada perundang-undangan diatasnya, sehingga lahan-lahan pertanian produktif tidak menjadi korban kebijakan. Bupati Sumenep mengatakan, pertumbuhan kota yang begitu cepat di kota-kota besar di Indonesia seperti, Jakarta, Surabaya dan Bandung terjadi juga di Sumenep.

Parlemen

MEI 2014

Hal ini menimbulkan permasalahan diantaranya pemenuhan infrastruktur yang kurang merata, dan makin banyaknya lingkungan kumuh dan banjir. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman pemerintah telah menyiapkan kawasan baru untuk dikembangkan. Untuk mengendalikan izin pemanfaatan ruang, Pemkab mulai tahun 2014 telah melakukan pengendalian peruntukan lahan dengan cara mengeluarkan surat keterangan rencana kota/ kabupaten (SKRK) dengan mengacu kepada PP No 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang bangunan gedung bahwa pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota/kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan. â&#x20AC;?Dengan disahkannya Raperda RDTR BWP Kota Sumenep ini, diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, investor ataupun pihak-pihak yang berkepentingan,â&#x20AC;? kata Bupati Sumenep.

Raperda Retribusi Jasa Umum

Bupati Sumenep dalam penjelasannya mengatakan, raperda tentang perubahan atas Perda No 2/2012 tentang retribusi jasa umum ini disusun sebagai konsekwensi dari RSUD dr. H. Moh. Anwar yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga pendapatan yang diperoleh

dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat bukan lagi merupakan pendapatan retribusi melainkan pendapatan operasional Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini mengacu kepada ketentuan dalam pasal 14 PP No 23/2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyebutkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh masyarakat merupakan pendapatan operasional Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya, dalam pasal 58 Permendagri No 61/1997 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah disebutkan bahwa tarif tarif layanan yang diberikan kepada masyarakat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah berdasarkan usulan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah. Dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat. Selain hal tersebut di atas, perubahan Perda No 2/2012 tentang retribusi jasa umum adalah penyesuaian pelayanan yang diberikan dinas kesehatan yang meliputi penyesuaian struktur pelayanan kesehatan pada batang tubuh termasuk pada yang riil dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya maupun laboratorium kesehatan daerah. Juga, perlu penyesuaian terhadap program pemerintah bidang

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama kesehatan terutama terhadap penjaminan oleh pihak ketiga yang saat ini diselenggarakan oleh bpjs dan menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara dinas kesehatan dengan BPJS Pamekasan pada 31 Desember 2013 dan penyesuaian tarif pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, sedangkan bagian lain dari tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya maupun laboratorium kesehatan daerah adalah tetap. Fraksi PDIP menyambut baik usulan raperda perubahan Perda No 2/2012 tentang retribusi jasa umum. Menurut mereka, retribusi jasa umum ini memang harus disesuaikan setelah RSUD dr H. Moh. Anwar mengambil pilihan menjadi BLUD. Fraksi PAN juga mendukung dengan dibentuknya Raperda tentang perubahan atas Perda No. 2/2012

tentang retribusi jasa umum. Fraksi PAN mengharapkan semoga dengan adanya perda ini RSUD Dr Moh. Anwar lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal yang sama disampaikan Fraksi Keadilan Demokrasi, mereka sepakat dengan adanya perubahan Perda Nomor 2/2012 tentang restribusi jasa umum untuk dilakukan pengacuan penyesuaian atau ketentuan perkembangan secara hukum. Fraksi ini mengaharapkan dengan telah berubahnya status RSUD dr.H.Moh Anwar menjadi badan layanan umum daerah agar supaya berubah yang semula pelayanan terkesan kurang bersahabat semakin hari menjadi lebih baik. Sementara itu, Bupati Sumenep menyampaikan bahwa telah dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan pelayanan RSUD dr

H. Moh. Anwar yang lebih baik dan prima kepada masyarakat. Antara lain, penambahan tenaga dokter spesialis meliputi dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis fisioterapi, penerapan billing system, penambahan sarana, prasarana dan alat kesehatan. Selain itu, juga membentuk tim khusus di bawah Instalasi Peduli Pelanggan (IPP) yang bertugas untuk membantu pengurusan kelengkapan administrasi pasien baik yang menggunakan SPM maupun pasien BPJS sampai selesai dengan cara menjemput bola sampai ke alamat pasien dengan tanpa dikenakan biaya. â&#x20AC;?Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan, diharapkan akan terlaksana rencana peningkatan kelas rumah sakit pada RSUD dr. H. Moh. Anwar dari type c menjadi type b,â&#x20AC;? pungkas bupati. md

BUPATI Sumenep dan Ketua DPRD Sumenep berjabat tangan usai penandatanganan nota kesepakatan tiga raperda.

www.dprdsumenep.com

MEI 2014

Parlemen

Wawancara Retribusi Jasa Umum oleh Pansus Komisi D.

Ketua Badan Legislasi DPRD Sumenep

Akhmad Mawardi

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Prioritaskan

Pembahasan Raperda Genting

PRD Sumenep kembali menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi tugas dan fungsinya dibidang legislasi. Dari empat Raperda yang sudah dilakukan Pembahasan, setidaknya tiga Raperda yang dinyatakan selesai dan disahkan melalui Forum Rapat Paripurna DPRD Sumenep. Namun, apa saja Raperda yang telah ditetapkan DPRD itu?. Dan apa saja yang dimuat dalam Perda tersebut?. Lalu bagaimana pula Raperda yang belum bisa diperdakan itu?. Berikut hasil wawancara Parlement dengan Ketua Badan

Parlemen

MEI 2014

Legislasi DPRD Sumenep, Ahmad Mawardi. Berapa Raperda yang sudah dibahas untuk Prolegda 2014? Untuk 2014 ini, Raperda yang ditetapkan pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014 kurang lebih 24 Raperda, baik inisiatif eksekutif maupun usul prakarsa Legislatif. Dari 24 Raperda itu, empat Raperda sebenarnya yang sudah dilakukan Pembahasan. Namun dari empat raperda itu, ada satu Raperda yang dinyatkan belum selesai. Yaitu Raperda mengenai Pembangunan Gedung. Sedangkan, tiga raperda

lainnya pembahasannya selesai bahkan sudah disahkan. Apa saja tiga Raperda yang sudah ditetapkan itu? Tiga Raperda yang sudah ditetapkan itu adalah Raperda tentang Pembentukan Desa Aeng Jembu Kecamatan Arjasa Pulau Kangean yang pembahasannya melalui Pansus di Komisi A, Raperda tentang Rencana Detik Tata Ruang (RDT) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kota Sumenep 2013-2033 melalui Pansus Komisi C, dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2012 Tentang

Ada alasan Khusus, Kenapa Raperda tersebut didahulukan Pembahasannya? Pada Prinsipnya kita tidak mengklasifikasikan pembahasan Raperda itu sangat penting, penting, dan kurang penting. Kita melihatnya semua perda itu penting sebagai payung hukum. Namun, pembahasannya kita menentukan skala prioritas berdasarkan keterdesakan itu. Raperda Pembentukan Desa Aeng Jembu di Komisi A, keberadaan Raperda itu perlu segera diperdakan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Pemerintah khususnya masyarakat setempat yang secara geografis berada di Pulau. Disamping itu, dengan Perda tersebut akselerasi Pembangunan di daerah itu bisa selesai dengan cepat. Kemudian Raperda Pendirian Bangunan Gedung perlu disegerakan untuk merespon maraknya bangunan yang tidak memiliki IMB. Kenapa banyak bangunan yang tidak ada IMB karena dasar pijakannya untuk menerbitkan IMB itu belum ada, sehingga perlu diperdakan. Sementara, Raperda Rencana Detil Tata Ruang BWP juga perlu segera dibahas untuk menyikapi maraknya alih fungsi lahan secara serampangan. Selama ini, banyak lahan terbuka hijau yang dijadikan kawasan pengembangan perumahan, sehingga berpotensi banjir karena lahan serapan berkurang. Sedangkan, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum hanya legal formalnya saja berkaitan dengan retribusi di Rumah

www.dprdsumenep.com

Wawancara menitipkan budaya khas lokal yang tervisualisasi dengan bangunan berkarakter Sumenep. Dalam Perda ini, kami juga mendorong terhadap Pemerintah Daerah supaya ada kota-kota baru agar tidak bertumpuk disatu titik saja.

Sakit. Kendala yang mungkin dihadapi Pansus selama Pembahasan Empat Raperda tersebut? Secara umum memang berjalan lancar, namun ada dua Raperda yang dinilai membutuhkan waktu lama pembahasannya, yaitu Raperda Pendirian Bangunan Gedung dan Raperda RDTR Bagiwan Wilayah Perkotaan. Selain alokasi waktu pembahasannya cukup singkat, Pasal-Pasal yang tercantum dalam Draf Pembahasan Raperda cukup banyak terutama mengenai Pembangunan Gedung yang mencapai kurang lebih 200 Pasal. Itu memerlukan kajian, pemikiran, dan analisasi yang cukup lama untuk pembahasannya. Makanya sampai batas waktu yang dialokasikan Bamus, Raperda tentang Pendirian Bangunan Gedung itu belum selesai. Item apa saja yang masuk

www.dprdsumenep.com

Dalam Raperda RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Hingga Pembahasannya Memerlukan Waktu yang lama? Kita sebenarnya tidak ingin, pengembangan perumahan di Kota Sumenep dilakukan secara serampangan. Ada zona-zona yang perlu dipertegas kembali, dimana yang tidak boleh dijadikan lokasi perumahan dan yang tidak. Sekarang ini, banyak lahan terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi kawasan pengembangan perumahan, sehingga lahan serapan berkurang. Kami khawatir banjir di Jakarta terjadi di Sumenep karena banyaknya tumbuhan-tumbuhan beton berupa bangunan, sedangkan ketinggian dari permukaan laut wilayah Sumenep maksimal hanya 2 meter. Kalau dibiarkan, maka bukan tidak mungkin Sumenep selalu banjir seperti Jakarta. Disamping itu, melalui Perda ini, kami ingin

Kemana, kira-kira pengembangan Kota di Sumenep? Pengembangan Kota kita arahkan ke Kecamatan Batuan. Untuk di Kecamatan Kota sendiri, pengembangan Kota yaitu Desa Pabian, namun hanya sebagian saja. Kemudian kearah utara yaitu Desa Bangkal dan Parsanga. Disana itu sangat potensial dijadikan pengembangan Kota. Disamping karena banyak lahan kosong. Polanya, mungkin pertama, Pemerintah perlu merubah Paradigmanya mengenai Pembangunan Infrastruktur khususnya jalan. Kalau selama ini, pembangunan jalan diarahkan kewilayah yang ada pemukimannya, kedepan mestinya lahan kosong perlu disentuh dengan pembangunan jalan dalam rangka memancing pengembang atau masyarakat untuk membangun rumah atau pemikiman di daerah tersebut. Dengan cara tersebut, kita yakin akan tumbuh kawasan perumahan baru dan Kota baru, sehingga tidak hanya bertumpu di satu titik, yaitu Kota Sumenep saja semakin hari, semakin sesak. Untuk Raperda RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep, apakah tidak tumpang tindih dengan Perda RTRW? Sama sekali tidak tumpang tindih. Raperda Rencana Detik Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep merupakan tindak

lanjut dari Perda RTRW. Kalau RTRW ruang lingkupnya adalah wilayah Kabupaten, sedangkan Rencana Detik Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan adalah wilayah Kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Kota Sumenep. Kalau Begitu, Tiap Kecamatan Harus Mempunyai Perda Rencana Detil Tata Ruang Sendiri? Betul, idealnya memang tiap Kecamatan harus mempunyai Perda Tata Ruang Rencana Detil Tata Ruang sendiri karena kondisi geografis dan potensinya tidak sama. Insya Allah, setelah Raperda Rencana Detik Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep akan menyusul juga Kecamatan Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Rubaru. Lima Kecamatan itu, NA-nya sudah masuk ke eksekutif. Yang terakhir barang kali, Bagaima proses selanjutnya terhadap Raperda Pembangunan Gedung yang belum selesai? Pada prinsipnya, pembahasan Raperda itu mengacu pada alokasi waktu yang diberikan oleh Bamus. Kalau hingga akhir alokasi yang diberikan itu ternyata Pembahasannya di Pansus belum selesai, maka dianggap tidak terbahas. Kalaupun pembahasannya mencapai separuh seperti Raperda Pendirian Bangunan Gedung misalnya, itu dianggap tidak terbahas. Lalu bagaimana prosesnya, ya dari awal lagi. Kalau Raperda itu merupakan usul insiatif eksekutif, maka harus dihantarkan kembali melalui Nota Penjelasan Bupati. Untuk selanjutnya dibentuklah Pansus kembali untuk melakukan pembahasan sesuai alokasi yang diberikan Bamus. *wr. md

MEI 2014

Parlemen

Respon

Pengembangan Kota Harus Ditindak Lanjuti

ETUA DPD Real Estate Indonesia (REI) Madura, Sugianto mengaku apresiatif terhadap disahkannya Raperda Rencana Detul Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep 2013-2033. Dalam raperda tersebut diantaranya memuat mengenai pengembangan Kota yang diarahkan kewilayah Barat, yakni wilayah Kecamatan Batuan, kemudian Desa Bangkal, Parsanga, dan Marengan Daya Kecamatan Kota. ”Perda tersebut menjadi acuan semua pihak. Tidak hanya Pemerintah Daerah, tapi juga Pengembang dan Masyarakat khususnya berkenaan dengan pembangunan perumahan,” kata Sugianto. Sugianto meminta terhadap Instansi tekhnis di Pemkab Sumenep menindak lanjuti kawasan yang ditetapkan sebagai pengembangan itu pada tataran pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar Perda tersebut tidak hanya sekedar wacana, tapi dapat diimplementasikan sesuai dengan perencaan yang ditetapkan. ”Tindak lanjut yang kami maksud adalah persiapannya. Dalam hal ini, infrastruktur dan sarana pendukung dikawasan yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Kota. Kalau tidak ada infrastruktur, tentu sulit direalisasikan,” ujarnya. *wr

Parlemen

EPALA Dinas PU Cipta Karya Sumenep, Bambang Irianto menyatakan, Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep 2013-2033 yang baru disahkan, menjadi patokan arah pengembangan Kota. Selain menentukan kawasan yang ditetapkan sebagai pengembangan Kota, Perda tersebut juga mengamankan lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan sebagai pemukiman. Ditegaskan Bambang, Instansinya menyambut positif atas dibentuknya Perda tersebut. Melalui Perda RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep itu, seluruh kawasan khususnya di Kecamatan Kota telah terpeta secara rinci. ”Mana kawasan yang dipertahankan sebagai lahan pertanian dan mana kawasan yang bisa dijadikan sebagai lokasi pengembangan tertetu. Sudah diatur secara detik di Perda

tersebut,” terang Bambang. Bambang berharap, pasca ditetapkannya Perda RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep, Pengembang ditekankan melakukan kegiatannya dalam membangun kawasan perumahan sesuai arah pengembangan Kota. Pengembangan Perumahan itu diharapkan tidak hanya bertumpu disatu titik saja. ”Tentu, nanti juga wilayah mana saja yang ditetapkan sebagai kawasan Kota akan dipersiapkan sarana pendukung dan infrastrukturnya,” tambah Bambang. *wr

Harap Pembentukan Struktur Desa Dikawal

ISAHKANNYA Raperda Pembentukan Desa Aeng Jembu Kecamatan Arjasa Pulau Kangean mendapat perhatian berbagai kalangan, tidak terkecuali dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Desa (AMPD2) Sumenep. Ketua AMPD2 Sumenep, Mastawi menilai dibentukan Desa Aeng Jembut yang dilegalkan melalui Perda merupakan langkah maju yang dilakukan Pemkab Sumenep dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sejauh ini, pelayanan publik kerap

PU Cipta Karya Sambut Positif Perda RDTR

MEI 2014

kali tidak maksimal karena kendala geografis dan jumlah penduduk. ”Langkah Pemkab sangat tepat melihat jumlah penduduknya sangat banyak dan kondisi geografisnya yang ada di Pulau. Kami sangat mendukung Pembentukan Desa Aeng Jembut dan semoga juga didikuti

dengan Desa-Desa lain yang penduduknya cukup padat,” ucapnya. Namun, Mastawi juga menekankan agar Pemkab tidak hanya melakukan Pemekaran terhadap Desa tersebut. Yang terpenting menurutnya, Pemkab mengawal proses demokratisasi di Desa itu dan menyiapkan kwalitas aparatu Desa baru tersebut. *wr.md

www.dprdsumenep.com

Fokus

Merangkum Hasil Kegiatan Reses Kesatu Tahun Sidang 2014

Dari Pelayanan Publik Hingga Infrastruktur

SUASANA rapat paripurna DPRS Sumenep tentang laporan reses masa sidang I tahun 2014.

ERDASARKAN amanat UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 351 huruf i, menyatakan : â&#x20AC;&#x153; Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkalaâ&#x20AC;?. Kemudian, dalam huruf k, pada Pasal yang sama juga disebutkan, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah

www.dprdsumenep.com

pemilihannya. Secara teknis operasional pelaksanaan kegiatan Serap Aspirasi Anggota DPRD diamanatkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 01 tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 02 tahun 2010 khususnya pada Pasal 61 Ayat 5. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, semua anggota dewan diwajibkan untuk melakukan kegiatan

reses ke sejumlah daerah pemilihannya. Namun, untuk mempertanggungjawabkan hasil reses dilalui dengan mekanisme paripurna internal yang dirangkum melalui laporan fraksi. Dari Fraksi PKB pada kegiatan Reses I Tahun Sidang 2014 ini menyampaikan beberapa hal. Mulai dari perlunya peningkatkan taraf ekonomi masyarakat dari berbagai sektor, terutama sumber daya alam dapat dikelola dengan baik supaya rakyat semakin sejahtera. Juga, pengembangan dan perlunya memperluas sentra-sentra produksi di desa-desa atau kelurahan-kelurahan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Selain itu, perlunya

pengembangkan teknologi padat karya untuk meminimalisir tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Sumenep, adanya harapan kepada aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya ketertiban dan keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemberantasan curanmor, pencurian hewan, trafficking (perdagangan perempuan) illegal loging, narkoba, KDRT, pornografi dan porno aksi judi togel yang semakin marak, juga menjadi catatan kegiatan reses fraksi PKB serta sejumlah hal lainnya yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna. Sedangkan Fraksi PPP dalam laporan resesnya menemukan sejumlah temuan dan masukan atau apresiasi yang perlu ditindaklanjuti oleh banyak pihak, terutama instansi pemerintahan. Menurut Fraksi PPP, masyarakat mengapresiasi adanya pemangkasan pohon oleh instansi terkait di beberapa tempat khususnya di area taman bunga, yang hal ini menyebabkan area taman bunga terlihat menjadi lebih terang, rapi dan indah. Hal ini hendaknya secara rutin terus dilakukan agar keindahan kota tetap terjaga.

MEI 2014

Selain itu, munculnya gagasan taman bacaan di area taman bunga hendaknya untuk direalisasikan, karena hal ini menjadikan area taman bunga banyak memberi manfaat bagi masyarakat Sumenep. Disisi lain maraknya pembangunan perumahan baru di area persawahan yang bukan semestinya dibangun perumahan, hendaknya menjadi perhatian dari instansi terkait agar tidak mudah memberikan izin pembangunannya. Sebab, hal tersebut selain melanggar aturan terkait tata ruang juga menyebabkan daerah yang menjadi tempat serapan air hujan di perkotaan semakin sempit, akibat dari hal ini dampaknya sudah kita rasakan yaitu daerah/tempat yang sebelumnya tidak pernah kebanjiran menjadi daerah yang terkena banjir. Demikian pula halnya dengan banyak bermunculannya pasar modern/minimarket di beberapa tempat, penerbitan perizinannya hendaknya mengacu pada aturan/Perda yang sudah kita miliki, agar jangan sampai merugikan/mematikan usaha terutama bagi para pedagang kecil. Banyaknya pedagang kecil yang berjualan di depan toko di area Pasar Anom menyebabkan ketidakteraturan dan sesaknya lalu lintas jalan, untuk itu diharapkan kepada instansi

Parlemen

Fokus terkait agar mengatur ataupun menyediakan tempat khusus bagi para pedagang kecil sebagai tempat berjualan agar tidak mengganggu ketertiban pasar. Dan kedepan diharapkan konsep pengelolaan/pengaturan pasar lebih baik lagi dari sebelumnya. Petugas pasar diharapkan untuk lebih sering turun ke lapangan untuk mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di Pasar, sehinga apabila terjadi hal yang tidak dinginkan dapat diketahui secara dini. Sementara, terkait terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa desa akan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dari pemerintah. Hal ini hendaknya disertai dengan

kesiapan dari aparatur Desa terkait dengan pertanggungjawaban/ pengelolaan keuangan desa nantinya. Untuk itu, pemkab diharapkan dapat memberikan pelatihan khusus terkait dengan hal tersebut. Prosedur/mekanisme laporan apabila terjadi bencana kebakaran hendaknya jangan terlalu panjang, mengingat bencana kebakaran merupakan kejadian yang emergency sehingga perlu penanganan secara cepat. Serta perlu adanya pemasangan Hydrant di beberapa tempat seperti di pasar, pertokoan, perkantoran dll sebagai upaya antisipasi. Selain itu, masih ada perlakuan tidak manusiawi terhadap para TKI yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan,

penyiksaan fisik bahkan tidak jarang memakan korban jiwa. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir hal tersebut diharapkan dinas terkait mengawasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat pencari kerja dan para tekong yang berkeliaran sebagai penyalur TKI secara ilegal. Terkait pelayanan kesehatan, masih adanya keluhan kurang memuaskannya pelayanan Kesehatan terhadap pasien-pasien pada RSD Dr.H. Moh.Anwar, khususnya di Unit Gawat Darurat (UGD). Pasien yang seharusnya memerlukan tindakan medis secara cepat dari para petugas pelayanan kesehatan, harus menunggu lama sebelum obat-obatan ditebus terlebih dahulu oleh pihak keluarga pasien baru

dilakukan tindakan medis. Sedangkan dari Fraksi PDIP, mereka meminta program prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian serius: Antara lain, perlunya memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk penaggulangan kemiskinan, peningkatan di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan, dan peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam Bidang Kesehatan, dimana masalah yang muncul dalam bidang ini adalah SDM tenaga dokter dan perawat yang minim dan belum mencukupi serta pelayanan kesehatan yang kurang maksimal. Sehingga dengan demikian,

perlu peningkatan kualitas serta profesionalitas tenaga medis dan penambahan jumlah tenaga medis di setiap puskesmas dan polindes. Selanjutnya, perlu juga monitoring dan evaluasi kedisiplinan dan tingkat pelayanan jasa kesehatan oleh para medis. Selain hal tersebut di atas, ternyata juga ditemukan berbagai keluhan dari masyarakat khususnya di Kecamatan Batang-Batang. Keluhan tersebut di antaranya adalah mengenai rusaknya jalan, yaitu tepatnya dari jalan Polsek Batang-Batang sampai menuju ke desa Candi. Keluhan masyarakat lainnya yaitu datangnya dari para nelayan khususnya di kecamatan Batang-Batang. Dimana para nelayan tersebut merasa terganggu dengan

KETUA Fraksi PBB A Fauzi Hasyim menyerahkan laporan reses fraksinya kepada pimpinan dewan.

Parlemen

MEI 2014

www.dprdsumenep.com

Fokus adanya kapal ikan. Hal ini sangat meresahkan para nelayan, karena dengan datangnya kapal ikan tersebut dapat menganggu terhadap keberadaan kerompong atau sarang ikan. Selain itu, bantuan yang sifatnya langsung menyentuh pada masyarakat seperti bantuan musala, masjid dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni diharapkan anggaran dan volumenya ditambah karena masih banyak masyarakat yang belum menerima. Sementara, dari Fraksi PAN dalam kegiatan reses menemukan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk Bidang Pembangunan Infrastruktur, meliputi minimnya Anggaran Infrastruktur yang tidak sebanding dengan kebutuhan pemenuhan sarana infrastuktur yang layak bagi masyarakat. Hasil pengamatan ditemukan masih banyak infrastruktur yang rusak dan bahkan masih belum tersentuh. Selain itu, masih banyak PJU (Penerangan jalan umum) yang padam / mati pada malam hari baik di desa-desa disemua kecamatan di daratan maupun kepulauan hendaknya menjadi perhatian pemkab. Selanjutnya, untuk Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan, beberapa temuan menjadi catatan Fraksi PAN. Misalnya, bantuan beras untuk rakyat miskin masih banyak masalah. Masyarakat masih banyak yang mengeluh tidak dimasukkan dalam data penerima program raskin. Beberapa program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi antara lain Raskin, Penguatan Modal, Bantuan Usaha, Bantuan Ternak, Hand Tractor Bantuan Peralatan Pertukangan, Bantuan Jaring/Mesin Perahu, bantuan perkoperasian, Bantuan Bibit dan Bantuan Pupuk, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masih belum bisa memuaskan masyarakat seperti yang terjadi di Kecamatan Pasongsongan. Masyarat masih mengeluh dengan mahalnya biaya rawat inap di puskesmas, walaupun pemerintah sudah berusaha memberikan programprogram baru seperti BPJS untuk mempermudah layanan dan biaya yang murah, bahkan gratis.

www.dprdsumenep.com

Sedangkan Fraksi Partai Golkar DPRD Sumenep memfokuskan pada beberapa bidang yang menjadi temuan anggota-anggota fraksinya. Misalnya, bidang pemerintahan. Sampai saat ini masyarakat miskin rata-rata belum menerima raskin selama 5 bulan. Hal ini perlu adanya pengawasan oleh tim pengawas raskin. Hendaknya tim pengawas raskin betul-betul mengawasi penebusan dan pembagian raskin sehingga masyarakat dapat menerima haknya. Sedangkan bidang ekonomi dan keuangan, pengadaan listrik telah diajukan kepada pemerintah daerah dari tahun 2007. Namun, pada saat ini belum juga di realisasikan hanya terpancang tiang-tiang listrik tetapi sampai saat ini masih belum menyala. Selain itu, kelompok tani yang ditengarai tidak sehat keberadaannya untuk dapatnya ditertibkan oleh SKPD terkait karena akan rentan terhadap kebocoran bantuan-bantuan yang di programkan oleh SKPD terkait. Khusus bidang infrastruktur dan pembangunan, Pemkab Sumenep terutama pihak-pihak terkait diharapkan adanya pengawasan terhadap pembangunan fisik serta dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan standardisasi , karena kualitas jalan masih mudah rusak. Selain itu, keberadaan Tangkis laut yang ada di pesisir yang belum selesai pengerjaannya malah memperparah abrasi yang masih terjadi pada saat ini. Dan, sampai saat ini pemerintah belum mengupayakan sama sekali keberadaan air bersih yang sangat di butuhkan oleh masyarakat seperti di daerah-daerah pesisir yang sukar mendapatkan air tawar. Untuk bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, dari dampak kekurangan air bersih, masyarakat banyak yang terjangkit penyakit kulit, dari mulai hanya penyakit gatal-gatal ringan sampai penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan permanen seperti lepra. Seperti yang ditemukan di Kecamatan Talango. Selain itu, masih ditemukan penderita TBC yang semakin hari semakin bertambah maka disarankan kepada petugas kesehatan di puskesmas agar lebih gencar lagi melakukan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan pentingnya berobat ke Puskesmas karena seorang penderita harus

berobat secara rutin dan tidak di kenai biaya apapun. Juga, guru madrasah maupun honorer perlu diberikan kesejahtraan bagi mereka, agar kinerjanya semakin baik sehingga sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Dan untuk masalah ujian negara agar jangan jadi penentu bagi kelulusan siswa sekolah. Dari Fraksi PBB, dalam laporan kegiatan resesnya menemukan sejumlah hal. Bidang pendidikan misalnya. Bidang pendidikan menjadi prioritas Fraksi Partai Bulan Bintang selama masa reses ini. Fraksi PBB menemukan masalah regrouping beberapa sekolah dasar yang belum tuntas sampai akhir tahun anggaran 2013. Akibatnya adalah tidak efisiensinya penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan, hal ini ditandai oleh tidak berimbangnya antara rasio jumlah murid dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Berdasarkan temuan fraksi kami, ganti rugi tanah di beberapa sekolah dasar juga belum tuntas sampai akhir tahun anggaran ini. Hal ini menyebabkan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan dalam keadaan insecure (tidak merasa aman dan nyaman), yang sudah tentu kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi terganggu. Dalam bidang kesehatan, upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, Fraksi Partai Bulan Bintang tetap konsisten guna menyuarakan terpenuhinya layanan kesehatan secara prima diseluruh wilayah Kabupaten Sumenep. Beberapa prioritas yang patut kiranya menjadi fokus perhatian fraksi kami, seperti belum tersedianya tenaga dokter jaga 24 jam di setiap puskesmas, pelayanan kesehatan diluar jam kerja tidak hanya diserahkan kepada tenaga bidan dan tenaga perawat yang ada, baik PNS maupun tenaga kontrak. Lebih-lebih, hanya diserahkan kepada tenaga sukwan. Sedangkan bidang usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam SUPER MANTAP, maka penguatan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kelompok-kelompok praktisi ekonomi yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan

MEI 2014

Parlemen

Fokus

POLITISI PDIP Bambang Prayogi REF menyerahkan laporan reses kepada Ketua DPRD Sumenep KH Imam Hasyim. ekonomi kerakyatan hendaknya diperhatikan, dengan menetapkan langkah-langkah kongkrit yang dapat terukur. Fraksi Partai Bulan Bintang menemukan fakta dilapangan antara lain, masalah produktivitas pertanian mulai dari pemeliharaan lahan produktif sampai kepada hasil produksi pertanian yang belum sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, produktivitas tanaman jagung dan kedelai dalam satu hektar yang masih rendah sebagai akibat dari mis-management pengelolaan pertanian mulai dari pengadaan pemenuhan pupuk sampai bantuan bibit yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu. Sementara bidang infrastruktur, minimnya anggaran infrastruktur untuk wilayah daratan menyebabkan tidak terjadi garis linier antara penambahan anggaran dengan pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan baik antar kecamatan maupun antar desa di Kabupaten Sumenep. Demikian juga yang terjadi pada PU Pengairan dan PU Cipta Karya. Untuk itu diperlukan keterampilan para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan) untuk mensiasati minimnya anggaran tersebut. Khusus bidang birokrasi dan pemerintahan, disadari atau tidak, keberadaan PNS merupakan tulang punggung pemerintahan di segala sektor pelayanan umum/ publik. Oleh karena itu diperlukan tenagatenaga profesional yang memadai.

Parlemen

MEI 2014

Namun dalam kenyataannya, LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2013 yang lalu belum mampu menambah volume tenaga profesional tersebut melalui penambahan peserta diklat. Dari Fraksi PKNU, untuk bidang penyelenggaraan umum dan pemerintahan diketahui, program/kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan dan pemahaman hukum seperti kegiatan penyuluhan hukum, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Program Penyuluhan Hukum dan Advokasi Hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan volume kegiatannya dan objek wilayah sasarannya. Selanjutnya, perlu penyederhanaan birokrasi di semua sektor Pemerintahan, mulai dari pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Pemerintahan Desa. Sedangkan bidang perekonomian, perlu ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah terhadap permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan sub sektor perikanan, pertanian maupun peternakan. Juga, pendataan dan Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang kurang tepat sasaran perlu didata ulang untuk tahun-tahun berikutnya. Khusus bidang pembangunan, kebutuhan pokok masyarakat lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah terpenuhinya sarana penerangan atau kelistrikan, dari hasil reses, masih banyak dialami listrik yang sering padam. Juga, Infrastruktur jalan merupakan

sarana penting bagi mobilisasi dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Selain itu, perlu ada peningkatan pembangunan tangkis laut, di Kecamatan Kangayan, Arjasa, Batuputih, Dungkek, Gayam dan Raas. Juga, ketersediaan prasarana irigasi erat kaitannya dengan tingkat produksi lahan padi sawah yang banyak terdapat di seluruh kecamatan di Sumenep, perlu ada peningkatan anggaran yang berhubungan dengan tingkat produksi pertanian. Sementara bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, disampaikan beberapa hal. Salah satunya bahwa pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas juga. Mengingat masih banyaknya masyarakat Sumenep yang buta huruf dan anak putus sekolah, perlu ada perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut. Anggaran bidang pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep sebesar 20% agar digunakan secara efektif, selektif. Hal itu penting guna meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga tidak ditemukan guru-guru di kepulauan yang meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik atau pengajar. Dari Fraksi Keadilan Demokrasi, untuk bidang infrastruktur diketahui bahwa kondisi jalan banyak yang rusak dan membutuhkan pemeliharaan seperti di kecamatan Talango

mulai dari Dusun Pangloros Desa Gapurana sampai Desa Kombang, jalan aspal di dusun congkak desa beluk raja kecamatan Ambunten dan sepanjang jalan protokol di Kecamatan Sapeken. Akibat cuaca ekstrim beberapa waktu yang lalu banyak pesisir pantai yang mengalami banjir dan membutuhkan tangkis laut seperti di desa palasa, gapurana dan cabbiya kecamatan Talango, Kampung Bukut Desa Sapeken. Sedangkan bidang penegakan hukum, masih diketahui peredaran narkoba dan minuman keras sudah merambat jauh ke kepulauan, jalur lalu lintas barang haram tersebut melalui Bali, Sulawesi juga Banyuwangi. Karena itu perlu ketegasan juga antisipasi dari pihak aparat. Untuk bidang pemerintahan, kesakralan, kewibaan dan kharisma masjid Agung Sumenep seakan hilang ditelan hingar bingar dan semrautnya penataan lokasi pasar malam, tempat bermain anakanak, dan semakin maraknya warung remang-remang berkedok kepentingan ekonomi. Dan, untuk bidang sosial budaya, perlu adanya peningkatan jumlah pembangunan atau rehabilitasi rumah kumuh karna hampir setiap desa didapatkan beberapa rumah tidak di layak huni. Selain itu, pengembangan pariwisata yang diharapkan meningkat PAD semestinya diawali dengan inventarisasi seluruh potensi wisata dikabupaten Sumenep. md

www.dprdsumenep.com

Legislator

Tulus dan Ikhlas Mengabdi Untuk Rakyat

AMAH dan tenang. Begitulah kesan yang pertama dapat ditangkap ketika bertemu Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Mukhlis yang satu ini. Ketika Parlemen mendatangi ruang kerjanya, Faisal Mukhlis menyambut hangat dan simpatik di tengah kesibukannya bekerja. KEBEBASAN berpolitik sebagai buah reformasi, melahirkan banyak Politisi dengan berbagai latar belakang. Salah satunya munculnya Pengusaha yang mulai mewarnai dinamika Politik. Entah sebagai Calon Legislatif, Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah, atau tidak mencalonkan, namun Posisinya di Partai Politik (Parpol) tertentu cukup strategis. Umumnya, orang beranggapan kondisi tersebut hanya untuk melanggengkan usahanya. Tidak dapat dipungkiri, jika saat ini, banyak Pengusaha yang merangkap Politisi atau Politisi yang tib-tiba merangkap Pengusaha, ketika duduk diposisi strategis. Karena melalui Politik itulah, usaha yang dijalankan diharapkan lebih mapan dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, bahkan dapat memonopoli usaha.

www.dprdsumenep.com

Namun demikian, mungkin salah besar jika prilaku politik tersebut digeneralisir terhadap semua Politisi. Sebab, tidak sedikit Politisi yang sebelumnya pengusaha mempunyai niatan yang tulus untuk mengabdi. Mereka mempunyai iktikad kuat untuk ikut andil dalam rangka memperbaiki bangsa menuju masyarakat yang sejahtera. Semangat itulah yang mendorong Ahmadi Said untuk terjun ke dunia Politik. Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumenep ini memilih terjun ke dunia Politik hanya untuk berjuang dan mengabdi demi kesejahteraan masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Intinya ingin mengabdi kepada masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,â&#x20AC;? tegas Ahmadi ketika ditemui Parlement di kediamannya Desa Marengan Daya Kecamatan Kota, beberapa waktu lalu. Baginya, politik sebenarnya tidak semata-mata untuk mencari kekayaan dan kekuasaan. Sebab, Politik hakikatnya adalah jalan juang untuk memperjuangkan nasib rakyat. Melalui Politik, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat bisa diakomudir.

Ia merasa terpanggil terjun kedunia Politik dengan niatan tulus hanya untuk memberi kontribusi terhadap Pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, masih banyak persoalan-persoalan di daerah diberbagai aspek yang perlu dibangun bersama. Tidak hanya menyangkut tidak meratanya pembangunan infrastruktur, tapi juga mengenai pelayanan pendidikan, kesehatan hingga mengenai kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dan itu, perlu sosok yang tulus mengabdi, bukan sosok yang hanya ingin mengejar materi dan ambisi akan kedudukan. Menurutnya, butuh jiwajiwa pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raga termasuk pemikiran untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat yang begitu kompleks. Butuh jiwa-jiwa pahlawan baik Legislatif maupun Eksekutif termasuk masyarakat sendiri dalam memberi kontribusi terhadap Pembangunan dengan tanpa pamrih. â&#x20AC;?Sekarang ini, tanpaknya nyaris sudah tidak ada yang namanya kemurnian. Semuanya seolah dinilai dengan kepentingan dan diukur secara

MEI 2014

Parlemen

Legislator Ia bertekad dengan posisi yang ditempatinya sebagai Wakil Rakyat, semata-mata dimanfaatkan hanya untuk kepentingan rakyat. ”Saya kira, ini menjadi salah satu hal yang diwajibkan bagi Wakil Rakyat. Kuncinya harus berdaya dulu, dari semua sisi termasuk materi, sebelum memberdayakan orang lain dalam hal ini rakyat yang diwakili. Sehingga, ketika duduk di Kursi Legislatif, apa yang dilakukan adalah murni perjuangan, bukan syarat kepentingan apalagi mengejar materi,” ujarnya. Sejak memilih terjun ke dunia Politik, Ia memutuskan untuk menanggalkan usahanya dibidang jasa kontruksi. Ia tidak ingin, dibilang sebagai Wakil Rakyat yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan usahanya.”

Sosok Baru Yang Didukung Keluarga

Padahal, kebahagiaan hakiki itu bukan materi atau jabatan. Tapi, seberapa besar manfaat keberadaan kita terhadap orang lain. materi. Padahal, kebahagiaan hakiki itu bukan materi atau jabatan. Tapi, seberapa besar manfaat keberadaan kita terhadap orang lain,” ujar Anggota Fraksi PKNU ini. Ahmadi merasa cukup dengan materi yang sudah didapat melalui usahanya dibidang jasa kontruksi, sebelum terjun ke dunia Politik. Bergelut dibidang jasa konstruksi selama puluhan tahun, diakuinya kebutuhannya secara materi cukup terpenuhi, bahkan dapat dibilang lebih. Harta atau Kekayaan yang dimilikinya saat ini, merupakan buah dari usaha kontruksi yang dijalani. Namun, kondisi tersebut, bukan berarti membuatnya terus bernafsu untuk terus menumpuk harta yang didapatnya. Ahmadi merasa, keberadaannya kurang sempurna jika kurang bermanfaat terhadap masyarakat luas. Untuk itulah, pindah haluan ke dunia Politik. Kini,

Parlemen

MEI 2014

Ahmadi Said sebenarnya tergolong tokoh baru di panggung Politik khususnya di Kabupaten Semenep. Suami dari Hj. Dra. Istiqomah ini baru bergabung ke Partai Politik (Parpol) pada tahun 2008. Saat itu, ia bergabung ke Partai Kebangkinan Nasional Ulama (PKNU) dan oleh Partainya itu ia diperintahkan mencalonkan diri di Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dari daerah Pemilihan 1 Sumenep, meliputi Kecamatan Kota, Batuan, Manding, Kalianget, dan Talango. Namanya semakin dikenal setelah terpilih menjadi Anggota Legislatif (Pileg) Priode 2009-2014. Bahkan, saat ini, Ia kembali menjadi Caleg Terpilih hasil Pileg 2009 melalui Dapil yang sama, walaupun dengan Partai Politik yang berbeda yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk priode 2014-2019. Ahmadi merupakan sosok Politisi yang paling diperhitungkan oleh rival Politiknya, baik diinternal Parpol maupun di Parpol lain. Konsistensinya dalam memperjuangkan rakyat membuat banyak konstituesnnya tidak beralih ke Calon lainnya di Pileg lalu. ”Al-Hamdulillah, masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan Kami juga akan berusaha untuk menjaga kepercayaan itu,” katanya merendah. Kini, di Gedung Parlemen. Ahmadi oleh Fraksinya dipercaya duduk di Komisi D untuk Priode 2009-2014,

membidangi urusan Pendidikan, Kesehatan, Kesehajteraan dan Sosial. Di alat kelengkapan Dewan lainnya, Ahmadi masuk dijajaran Badan Anggaran (Banggar) Legislatif. Di sejumlah alat kelengkapan DPRD dan Fraksinya itulah, Ia senantiasa berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat terutama Rakyat yang diwakilinya di Dapil 1. Di DPRD, Ahmad dinekal sabagai Wakil Rakyat yang jujur, tulus, ikhlas, dan istikomah dalam mengawal dan memperjuangkan rakyat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang lebih mengedepankan kerja, dari pada wacana. Menurutnya, masyarakat tidak bukti janji, tapi bukti dan tindakan nyata atas respon Pemerintah tidak terkecuali Wakil Rakyat atas persoalan yang dihadapinya. Di Kursi Legislatif, Ahmadi juga dinilai sosok yang teliti dan jeli dalam menganalisasi program anggaran yang diusulkan oleh eksekutif. Intinya, seluruh Fungsinya sebagai Anggota Legislatif, mulai pengawasan, kebijakan, dan penganggaran senantiasi diupayakan maksimal dilakukan. Karena itulah, Ahmadi dibilang salah satu sosok Wakil Rakyat yang cukup disegani. Tidak hanya rekan seperjuangannya sesama Anggota Legislatif, tapi juga di jajaran eksekutif khususnya SKPD yang menjadi konterpatnya di Komisi D. Disisi lain, lulusan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya dibilang sosok yang sukses, tidak hanya ketika terjun ke dunia Politik, tapi jauh sebelumnya termasuk ketika menjadi pengusa, Ahmadi juga sukses dalam menjalankan usahanya dibidang kontruksi. Menurutnya, kuci dari kesuksesannya itu adalah karena dukungan keluarga. ”Mungkin karena dukungan orang tua, istri, dan anakanak saya yang selalu men¬-support membuat saya kuat dan semangat untuk menjalankan tugas, sehingga dapat berjalan lancar dan sukses,” ujarnya. Dia mengungkapkan, dukungan keluarga menjadi kunci sukses terhadap segala usaha yang dijalankan. Apalagi, usaha tersebut tergolong dunia baru yang dijalani. Untuk itulah, ketika dirinya memilih untuk masuk ke Politik dan mencalonkan diri di Pileg, merebukkannya terlebih

www.dprdsumenep.com

legislator dahulu walaupun sebenarnya banyak masyarakat yang mendorongnya untuk maju ke panggung Politik. Menurutnya, apapun yang diusahakan harus sepaham dengan keluarga karena hasil dari usaha itu tidak hanya dirasakan sendiri tetapi juga keluarga termasuk resikonya. Sukses tidaknya urusan seseorang tergantung pada keluarga. Tidak sedikit orang sukses karena didukung keluarga dan sebaliknya banyak orang gagal karena tidak didukung keluarga. Dengan keluarga, semua urusan bisa ringan karena dapat dapat memotivasi sekaligus memberi energi terhadap usaha yang dilakukan. ”Apa yang saya dapat hari ini, hingga terpilih menjadi anggota Legislatif sebenarnya tidak lepas dari dukungan keluarga,” kata ayah dari Raihana SA, Rizqiyani PA, Rofila LA, dan Rofi Amrullah ini.

Risau Melihat Tidak Meratanya Pembangunan Infrastruktur

Ahmadi Said sebenarnya tergolong toHingga Agustus 2014 nanti, genap lima tahun, Ahmadi Said menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep priode 2014-2015. Dalam kurun waktu tersebut, banyak keluh dan kesah yang dirasakanannya selama menjadi Wakil Rakyat. Terkadang Ia merasa senang karena dengan jabatannya yang diduduki saat ini, memberi banyak manfaat terhadap masyarakat luas. Setidaknya, Ia sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai Legislatif dengan melakukan pengawalan terhadap program Pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya kontituennya di dapil 1. Namun demikian, Ahmadi terkadang

merasa risau, sebab selama lima tahun ini, Pembangunan di Kabupaten Sumenep dinilainya tidak ada perubahan yang signifikan. Salah satu buktinya yaitu tidak meratanya pembangunan Infrastruktur dan perluasan jaringan listrik. ”Bukannya tidak ada sama sekali, tapi saya melihatnya masih kurang dari harapan. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan kondisi jalan yang banyak amburadul di Kecamatan-Kecamatan dan tidak memadahinya lampu penerangan,” ungkap Alumnus SMA Negeri 1 Sumenep ini. Dia menyebutkan, diwilayah Kecamatan Talango misalnya, kurang lebih 80 persen jalan Kecamatan di daerah tersebut rusak berat. Masyarakat di daerah itu kerap kali mengeluhkan kondisi jalan karena bertahun-tahun tidak ada perbaikan. Dan kalaupun ada, itupun sangat terbatas, hanya 1 hingga 2 Kilo per tahun. ”Hampir setiap kali melakukan reses di Talango, keluhan masalah jalan selalu muncul. Selalu jalan yang ditanyakan, sebab karena memang sangat parah. Jangankan jalan desanya, Jalan Kecamatan-pun berlubang-lubang,” tandasnya. Kondisi infrastruktur jalan yang banyak rusak itu, dinilai sangat berdampak terhadap mobilitas warga. Ahmadi kerap kali menyuarakan keluhan masyarakat yang menjadi konstituennya ke eksekutif baik melalui Fraksi dan Banggar DPRD agar segera diperbaiki. Namun, upayanya itu belum sepenuhnya berhasil sebab perbaikan yang dilakukan hanya di beberapa titik saja, itupun sangat terbatas. Pemerintah daerah tidak bisa melakukan perbaikan secara

keseluruhan dalam satu anggaran, karena kekuatan anggaran di APBD Kabupaten Sumenep sangat terbatas. ”Ini juga menjadi PR saya kedepan untuk memperjuangkan masyarakat Talango, sehingga mereka juga mendapat akses jalan yang layak sebagaimana di Kecamatan lainnya khususnya di daratan,” janji Ahmadi. Soal tenaga penerangan, lanjut Ahmadi, hingga saat ini, banyak Desa yang belum teraliri jaringan listrik PLN. Tidak hanya di Desa Pelosok dan Kepulauan, banyak wilayah Desa yang masuk secara geografis masih dekat dengan Kecamatan Kota belum ada jaringan listriknya. ”Tidak usa jauh-jauh seperti di Talango, di sebagian wilayah Desa Patean dan Babbalan, hingga saat ini, tidak teraliri listrik,” ungkapnya. Menurut Ahmadi, listrik merupakan salah satu dari kebutuhan pokok masyarakat. Tidak adanya jaringan PLN di beberapa Desa yang belum teraliri listrik itu sangat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. ”Tidak hanyarawan terjadi kriminalitas, tentu secara ekonomi sangat berdampak. Usaha masyarakat seperti usaha rumah tangga dan sejenisnya tidak berjalan maksimal karena tidak ada listrik,” jelasnya. Kondisi tersebut merupakan satu dari sekian banyak persoalan yang harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Daerah. Pihaknya berharap, kedepan, upaya pencapaian Pembangunan di Kabupaten Sumenep berkembang lebih baik. ”Saya kira ini perlu komitmen dan kesadaran bersama untuk membangun Sumenep. Tidak hanya Legislatif, tapi juga Eksekutif termasuk masyarakat harus bahu membahu membangun Sumenep,” pungkasnya. wr.md

Biodata

Nama Lengkap : Ir. H. Akhmadi Said Tetala : Sumenep, 29 November 1964 Alamat : Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1) Agama : Islam Istri : Hj. Dra. Istiqomah Anak : Raihana SA, Rizqiyani PA, Rofila LA, dan Rofi Amrullah

Riwayat Pendidikan - SD Negeri Marengan Daya - SMP Negeri 3 Sumenep - SMA Negeri 1 Sumenep - UPN Peteran Surabaya

www.dprdsumenep.com

Pengalaman Organisasi - Gapensi Sumenep - Gapeknas Sumenep - Wakil Ketua DPC PKNU Sumenep

MEI 2014

Parlemen

potre

Lepas Tradisi

Yang Membelenggu

ANITA berkarir dan aktif di organisasi tertentu memang bukan lagi

dipandang sebagai prilaku yang tabu. Tapi mencari perempuan yang bisa menjadi orang nomer satu di lembaga publik atau organisasinya tertentu masih menjadi hal yang sulit. Sebab, perempuan terkadang masih diposisikan nomer dua di organisasi tertetu, walaupun sebenarnya secara kwalitas dinilai layak menjadi pimpinan organisasi. Namun kondisi tersebut berbeda dengan R.AJ. Hawiyah Karim. Ia mencoba keluar dari tradisi yang selalu

Parlemen

MEI 2014

membelenggu kaumnya. Ia mampu menunjukkan kwalitas dirinya sehingga tidak hanya ingin menjadi pelengkap di organisasi dan lembaga yang digelutinya. Di Komisi Informasi Publik (KIP) Kabupaten misalnya, perempuan yang lebih akrab dikenal Wiwik Karim ini merupakan satu-satunya Komisioner perempuan. Bahkan, di lembaga yang baru terbentuk 2013 lalu di Kabupaten Sumenep itu, Ia juga dipercaya oleh rekan-rekannya sebagai Ketua Komisioner. â&#x20AC;?Di KIP perempuannya saya sendiri dan oleh teman-teman kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketuanya. Tapi, bukan berarti saya yang menentukan di KIP itu sebab aturan di KIP adalah kolektif koligial,â&#x20AC;? tegas Wiwik. Disisi lain, Ibu dari Muh.

Akmal Maulana dan Syauqi Muâ&#x20AC;&#x2122;adz Billah ini juga aktif di Pusat Pelayanan Terpada Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumenep. Di organisasi non pemerintah yang dibentuk Pemkab itu pula, Wiwik menjabat sebagai Kordinator. Dari dua organisasi itu, tentu tugas dan tanggung jawabnya cukup berat. Di KIP banyak dihadapkan dengan persoalanpersoalan yang menyangkut sengketa informasi publik yang diajukan pemohon. Bahkan, di KIP pula Ia dituntut untuk melakukan sosialisasi secara massif menyangkut keterbukaan informasi sebab, sampai saat ini, banyak lembaga Publik yang belum paham mengenai UU KIP, apalagi masyarakat umum. Sementara di P2TP2A, Ia juga dituntut kerja ekstra dalam

www.dprdsumenep.com

potre

Di KIP perempuannya saya sendiri dan oleh teman-teman kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketuanya. Tapi, bukan berarti saya yang menentukan di KIP itu sebab aturan di KIP adalah kolektif koligial Ketua Komisi Informasi Publik Kabupaten Sumenep

R. AJ. Hawiyah Karim

melakukan kegiatan-kegiatan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak. Saat ini, banyak kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak menyangkut kekerasan dengan menjadi korban atau pelaku, sehingga perlu pendampingan khusus dari P2TP2A. ”Selama ini, Al-Hamdulillah, masih mengatur waktu dengan baik. Tidak ada yang benturan karena kegiatan di KIP dan P2TP2A sudah terjadwal,” ungkap perempuan yang lahir 15 Mei 1975 ini. Diaku Wiwik, Ia menjalani profesinya itu dengan ikhlas dan tulus. Selama ini, Ia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik di

www.dprdsumenep.com

KIP maupun di P2TP2A dengan mudah. Sebab, menurutnya, pada dasarnya dua lembaga tersebut tidak jauh berbeda karena sama-sama menyangkut dengan kerja-kerja advokasi dan hukum, hanya saja lembaganya saja yang berbeda. Dan berbicara soal Hukum, bagi Wiwik bukan hal yang baru. Sebab, selain basic pendidikannya adalah Hukum, Ia juga sempat menjadi Dosen Hukum di salah satu Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep. ”Kebetulan basic saya hukum, sehingga punyak modal yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab saya di KIP dan P2TP2A,” ujarnya perempuan yang tinggal di Jl. Kartini No. 553 Pangarangan Sumenep ini.

Diluar kegiatannya KIP dan P2TP2A itu, Wiwik tidak ingin dibilang sebagai Ibu yang mengabaikan tugasnya sebagai sosok Ibu. Ditengah kesibukannya dengan berbagai aktifitas dan pekerjaannya itu, Wiwik mampu mengatur waktu untuk berkumpul dengan keluarga terutama dua anaknya. Dimata Muh. Akmal Maulana dan Syauqi Mu’adz Billah, Ia tidak hanya sebagai sosok pengayom, tetapi juga pendidik, pembimbing, bahkan pelindung bagi mereka. ”Anak-anak sudah terbiasa dengan kondisi dan aktivitas saya. Namun, demikian, saya harus proporsional. Sebab, semakin banyak waktu untuk anak-anak, justru semakin baik,” pungkasnya. *wr.md

MEI 2014

Parlemen

Dinamika

Komisi B Kecewa Rumah Kos Ilegal Dibiarkan

omisi B DPRD S u m e n e p menilai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) setempat lamban menangani maraknya rumah kost illegal. Rumah kost yang tidak dilengkai surat ijin masih beroperasi, sehingga sangat meresahkan warga sekitar. Data yang tercatat di Pemkab, jumlah rumah kost di Sumenep sebanyak 60 lokasi. Namun, dari rumah kost yang terdata itu 28 diantaranya tidak memiliki ijin, bahkan sebagian besar belum mempunyai ijin gangguan (HO) karena warga sekitar tidak bersedia memberikan tandatangan. ”Jumlah rumah kost yang terdata itu 60 lokasi, namun yang tidak terdata saya kira lebih banyak. Dan rumah kost

Parlemen

melanjutkan pembangunannya hingga akhirnya rumah kost bisa ditekan. ”Kalau saat baru dibangun itu sudah dilakukan tegoran, tentu pemilik rumah kost akan berfikir ulang untuk melanjutkan pembangunannya jika tidak memiliki ijin,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPPT Sumenep, Herman Purnomo menolak jika Instansinya dinyatakan lamban menangani rumah kost illegal. BPPT telah melakukan klarifikasi terhadap setiap kegiatan pembangunan gedung kepada pemilik atau pengelola untuk memastikan pertuntukan bangunan tersebut. Dia menegaskan, Tim perijinan yang dikordinatori BPPT juga telah mengeluarkan surat teguran terhadap rumah kost illegal agar segera mengurus ijin sekaligus mentaati ketentuan yang berlaku. ”Selain harus ada petugas keamanannya, rumah kost ini tidak boleh dicampur antara laki-laki dan perempuan. Artinya khusus perempuan atau khusus laki-laki,” tegas Herman. *wr.md

Safari Kepulauan Harus Berdampak Positif

EJUMLAH Anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan apresiatif dengan kunjungan Bupati ke daerahnya yang dikemas dalam kegiatan Safari Kepulauan Supermantab 2014. Kegiatan safari itu diharapkan dapat berdampak positif terhadap Pembangunan Sumenep khususnya diwilayah Kepulauan. Enam Kecamatan Kepulauan yang dikunjungi Bupati meliputi Kecamatan Gayam dan Nonggunong Pulau Sapudi, Raas, Arjasa dan Kangayan Pulau Kengan, dan Kecamatan Sapeken. Selain melakukan serap aspirasi, dalam kunjungannya Bupati memberi bantuan dan melakukan peninjauan. ”Saya berharap kunjungan Bupati dapat menjadi titik awal untuk menjawab keluh kesah masyarakat Kepulauan terutama mengenai disparitas pelayanan diberbagai sektor dan infrastruktur,” ungkap Nur Asyur, Anggota DPRD Sumenep asal Sapeken. Nur Asyur menyatakan, pada prinsipnnya dirinya apresiatif dengan

yang tidak terdata itu sudah pastik tidak mengantongi ijin,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi REF, beberapa waktu lalu. Bambang menyatakan, pihaknya mengaku menyesalkan terhadap BPPT setempat karena penanganan rumah kost illegal terkesan lamban. Menurutnya, BPPT semestinya jemput bola dalam menegakkan aturan atau Perda yang berkanaan dengan perijina. ”Selama ini, lembaga tersebut hanya menunggu laporan masyarakat, sehingga penanganannya lamban bahkan kecenderungannya merugikan pemilik rumah kost karena penegakannya dilakukan setelah bangunannya selesai,” kata Politisi asal PDI Perjuangan ini. Bambang menegaskan, jika penegakan perijinan oleh BPPT termasuk Satuan Polisi Pamong Praja itu dilakukan sejak dini, maka pemilik rumah kost tidak akan

MEI 2014

kunjungan Bupati ke kepulauan guna mengevaluasi program yang diluncurkan di daerah tersebut sekaligus serap aspirasi dengan masyatakat Pulau. Dengan safari itu, Bupati diharapkan mendapat gambaran nyata mengenai kondisi Kepulauan dari berbagai sektor, baik pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian di daerah tersebut. Menurutnya, selama ini, banyak keluhan masyarakat Pulau diantaranya mahalnya BBM, indispliner guru, pengamanan terhadap maraknya illegal fishing, keterbatan tenaga penerangan dan transportasi perlu jawaban konkrit dari Pemerintah Daerah. ”Saya berharap jangan sampai Bupati hanya tebar pesona dengan memberi bantuan. Tapi dengan berkunjungan Ke Pulau Bupati dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kepulauan yang sesungguhnya,” kata Politisi asal PKS ini. Pernyataan senada disampaikan

Anggota DPRD asal Pulau Raas, Miftakhur Rahman. Menurutnya safari Kepulauan Bupati diharapkan dapat memberi dampak terhadap pembangunan di Kepulauan. Diakuinya, safari Kepulauan yang dilakukan Bupati bersama sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab menjadi bukti kepedulian Pemerintah Daerah terhadap wilayah Kepulauan. Namun, pihaknya menekankan, seluruh aspirasi masyarakat Kepulauan yang disampaikan dalam forum kunjungan Bupati dan temuan Bupati diwilayah Kepulauan ditindak lanjuti. Hal ini dilakukan agar program safari Kepulauan yang dilakukan itu tidak siasia dan terkesan hanya membungan anggaran. ”Anggaran untuk kegiatan safari Kepulauan cukup besar, sehingga hasilnya diharapkan tidak sedikit,” pungkas Politisi asal PPP ini. *wr.md

www.dprdsumenep.com

Dinamika

Minta Pengawalan DPRD Mengawal Soal CSR PT Garam

ERWAKILAN warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Senin (12/05/2014), mendatangi Kantor DPRD Sumenep. Mereka meminta Wakil Rakyat mengawal tuntutannya terhadap PT Garam agar perusahaan Negara itu mengoptimalkan dana Corporate Social Responcibility (CSR) pada pembangunan Infrastruktur. ”Kondisi infrastruktur di wilayah Kalianget khususnya Desa Pinggir Papas sangat memperhatinkan terutama akses jalan. Untuk itu, kamia sangat mengharapkan infratruktur diperhatikan oleh PT Garam,” ungkap Kepala Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Ubaidillah, di Kantor DPRD, beberapa waktu lalu. Menurut Ubaid, kondisi infrastruktur jalan terutama dari Desa Marengan ke Pinggir Papas rusak berat dan mengganggu mobilitas warga. Akses jalan di daerah tersebut memang rentan rusak karena dilalui kendaraan besar dengan muatan berat milik PT Garam. Diakuinya, setiap tahun, PT Garam rutin mengucurkan dana CSR-nya terhadap

masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak langsung kegiatan perusahaan. ”Kami mengharap dana CSR yang dikucurkan gendaknya lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur khususnya jalan Marengan-Pinggir Papas, sebagai tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan,” pintanya. Selain CSR, tambah Ubaid, Warga mengharapkan PT Garam lebih memaksimalkan perhatiannya terhadap kesejahteraan masyarakat terutama yang menjadi kuli atau pekerjaa perusaan tersebut. ”Sejauh ini, nominal pembayaran terhadap kuli memang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), namun PT Garam perlu lebih memerhatikan kesejahteraan masyarakat misalnya memberi tunjangan dan biaya kesehatan termasuk sarana pendukung berupa

tandon air minum di dekat areal pegaraman karena menjadi kebutuhan fital pekerja,” harapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Dwita Andriani mengaku memaklumi jika warga Pinggi Papas meminta pengawalan terkait realisasi CSR dan perhatian PT Garam terhadap kesejahteraan pekerja. Persoalan tersebut sebenarnya keluhan lama yang telah terekam oleh Komisi B. Menurut Dwita, tuntutan yang sama banyak disampaikan sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa, karena PT Garam tidak transparan dalam pengelolaan CSR. ”Dalam waktu dekat, Komisi B kembali akan menggil PT Garam untuk duduk bersama membicarakan sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai CSR, tanggung jawab sosialnya termasuk kesejaheteraan masyarakat,” tegas politisi asal PAN ini. *wr.md

Kekurangan Tenaga Medis Jangan Jadi Alasan

ETERSEDIAAN tenaga medis di Kabupaten S u m e n e p masih terbatas. Jika mengacu pada jumlah penduduk yang mencapai 1 juta lebih, idealnya Sumenep memiliki 440 tenaga medis. Namun, faktanya, jumlah tenaga medis di Bumi Sumekar ini hanya 120 dokter meliputi 103 orang dokter umum dan 17 orang dokter spesialis. Dengan demikian, Sumenep masih membutuhkan 320 tenaga dokter. Tidak memadahinya tenaga dokter itu diperkirakan sangat berdampak terhadap pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit. Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menilai bahwa salah satu faktor pelayanan itu buruk disebabkan oleh tenaga dokter yang minim. Menurut dia, jika mengacu kepada penduduk

www.dprdsumenep.com

Sumenep yang jumlahnya mencapai 1.100.000 penduduk, maka sangat jauh dari ideal. ”Rasionalisasinya, minimal dua orang dokter menangani per 9.000 dari jumah penduduk. Itu minimal ya, tetapi kenyataannya, malah jika per 10.000 ditangani oleh satu dokter. Ketika banyak pasien, maka rumah sakit kelimpungan, akhirnya masyarakat yang menajdi korban,” katanya beberapa waktu lalu. Subaidi sangat menyayangkan atas krisis dokter yang dialami Kabupaten Sumenep. Agar pelayanan kesehatan tetap maksimal, Komisi D dalam pembahasan Perubahan Perda nomor 2 Tahun 2009 tentang retribusi jasa umum juga memasukkan klausul-klausul agar rumah sakit tidak hanya berkeinginan merubah tarif. Namun, Rumah Sakit ditekankan juga mengedepankan pelayanan. Salah satu faktornya adalah dari tipe

rumah sakit. Sehingga ini menjadi prioritas, sebaik mungkin sistem pelayanan di Rumah Sakit itu bisa berubah. “Yakni dari tipe C ke D. karena Kendala ini, tenaga medis juga sangat menentukan, sehingga jika layanan kesehatan itu dilakukan reformasi yang cepat, maka tenaga medis itu akan terpenuhi,” katanya. Ada tunjangan kerja, agar dokterdokter yang ahli itu bisa mau bekerja di Sumenep. “Karensa selama ini harus diakui, banyak dokter itu tidak mau bekerja di Sumenep akibat hak-hak dokter belum terpenuhi semua. Dalam hemat Subaidi, sekarang bukan waktunya lagi berteori, tetapi butuh aksi. Katanya, sudah basi pihaknya mendengar akan ditindak lanjuti dan ditindaklanjuti. “Yang dibutuhkan itu adalah aksi, bukan lagi teori. Oleh karena itu, laksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, pemerintah tidak perlu sealu berkicau bak burung, tetapi tong kosing nyaring bunyinya,” tegasnya. *wr.md

MEI 2014

Parlemen

Dinamika

Komisi A Nilai Anggaran Pengawasan BBM Mubadzir

NGGARAN pengawasan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah kepulauan dinilai siasia. Pasalnya, kelangkaan BBM di wilayah kepulauan belum juga teratasi dengan baik. Buktinya, kelangkaan BBM diwilayah Masalembu masih terus berlanjut, bahkan harganya naik menjadi dua kali lipat. Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengungkapkan, anggaran pengawasan dan pengendalian kelangkaan BBM di kepulauan yang diajukan Pemkab dan disetujui dewan pada tahun ini benar-benar telah sia-sia. Sebab, kelangkaan BBM tetap melanda kepulauan, terutama kepulauan Masalembu. “Percuma ada anggaran pengawasan dan pengendalian kelangkaan BBM untuk kepulauan, kalau masih tetap terjadi kelangkaan BBM. Berarti sama saja kita menganggarkan sesuatu yang tidak pasti,” katanya menyesalkan. Darul menyebutkan, nominal anggaran untuk pengawasan BBM yang melekat di Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep itu tidak sedikit, yakni Rp 90 juta. “Anggaran itu kami setujui pada tahun anggaran 2014 ini sebesar Rp 90 juta lebih. Tapi kenapa masih terjadi langka dan harga BBM melambung tinggi,” tegas Darul. Anggota Komisi A ini menilai, saat ini Pemkab hanya sibuk menyusun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya di pemilukada 2015. Bupati hanya sibuk tebar senyum kesejumlah kepulauan. Padahal, dikepulauan lain masih banyak rakyat

Komisi D Minta Semua Sekolah Menerapkan Kurikulum 2013

OMISI D DPRD Sumenep meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat menerapkan kurikulum 2013 secara maksimal di semua sekolah, pada tahun pelajaran yang akan datang. Komisi D menilai pelaksanaan Kurikulum baru itu masih setengah hati. Di masa tahun ajaran baru mendatang, sudah semestinya guru diberi pelatihan untuk penerapan kurikulum 2013. Sehingga, tenaga didik itu mampu memberikan yang terbaik untuk anak didik. ”Dan yang terpenting kurikulum 2013 tidak dianggap sama dengan KBK dan KTSP. Saya harap, tidak hanya jadi label saja,” ucapnya, Anggota Komisi D, Dulsiam beberapa waktu lalu. Diungkapkannya, Kurikulum 2013 pada prinsipnya mengusung nilai-nilai yang dapat membangun karakter anak didik. Dan karakter anak didik itu bisa terbangun melalui guru-guru yang profesional dan terdidik. Untuk itu, sambung Politisi asal PKB itu, pelatihan kurikulum 2013 bagi guru menjadi solusi. Namun, harus dilaksanakan secara sungguh-sunguh dan serius. “Karena mempersiapkan

Parlemen

yang menderita akibat BBM. “Pemkab hanya sibuk sendiri mempersiapkan diri menjelang Pemilukada 2015. Sementara rakyatnya kesulitan mencari BBM,” tandasnya. Politisi asal PDI Perjuangan ini meminta Instansi tekhnis memaksimalkan pengawasam BBM khususnya diwilayah Kepulauan. Pihaknya menduga kelangkaan BBM yang berimbas pada harga itu diduga terjadi karena praktik bisnis gelap yang dilakukan pengusaha BBM. ”Pemkab jangan hanya diam, harus turun untuk memastikan distribusi BBM itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Apa gunanya ada anggaran pengawasan BBM kalau hanya diam saja,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan menambahkan, Komisi A sangat menyesalkan dengan kegiatan pengawasan BBM yang ditengarai tidak maksimal. Anggaran yang disiapkan untuk pengawasan BBM sangat besar, namun tidak diimbangi dengan komitmen yang baik dari Instansi tekhnis dalam melakukan pengawasan. Komisinya akan segera melakukan melakukan pertemuan dengan Bagian Perekonomian Pemkab terkait BBM diwilayah Kepulauan. Selain meminta penjelasan terkait kelangkaan BBM, Komisi A juga akan mempertanyakan mengenai kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan. ”Kami juga akan mengevaluasi kembali anggaran pengawasan BBM. Kalau perlu, anggarannya kami pangkas kalau ternyata tidak ada dampaknya sama sekali,” pungkas Abrori. *wr.md

MEI 2014

guru untuk menerapkan kurikulum 2013 secara keseluruhan akan menjadi penentu sukses dan tidaknya kurikulum baru itu diterapkan,” terangnya. Sementara itu, berdasarkan data Disdik, saat ini hanya ada 15 sekolah dasar yang menerapkan kurikulum 2013. Menurut Abd. Kadir, Kasi Kurikulum TK–SD Disdik, Instansinya akan menerapkan kurikulum 2013 secara merata dan maksimal pada tahun pelajaran 2014-2015. “Kemungkinan besar tahun ajaran baru kurikulum itu sudah bisa diterapkan untuk semua sekolah, utamanya SDN,” terangnya. Sebenarnya, sejak awal pihaknya memang sudah merencakan akan diterangkap di semua sekolah. Namun, pola pikir guru menganggap bahwa kurikulum 2013 hanya berubah penampilan dari kurikulum sebelumnya menjadi batu sandungan. ”Padahal, kurikulum 2013 itu mengalami perombakan dari sebelumnya. Makanya, kami akan menggelar pelatihan kurikulum. Nanti kami akan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Dinas Pendidikan Jawa Timur,” pungkasnya. *wr.md

www.dprdsumenep.com

Dinamika

DPRD Apresiasi Adipura ke-7 Kota Sumekar

ENGHARGAAN Adipura ke-7 tahun 2014 yang diraih Kota Sumekar mendapat respon positif dari DPRD Sumenep. Lembaga legislatif itu memberi apresiasi penuh kepada Pemkab Sumenep dalam memertahankan Adipura. DPRD juga meminta pemkab terus meningkatkan prestasi di bidang lingkungan hidup. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumenep KH Imam Hasyim kepada Jawa Pos Radar Sumenep, kemarin (8/6). Menurut dia, keberhasilan Kota Sumekar memertahankan Adipura merupakan prestasi tersendiri. Karena itulah, pihaknya memberikan apresiasi penuh atas sukses Adipura ke-7 itu. Disampaikan Imam, keberhasilan memertahankan Adipura hingga tujuh kali berturut-turut merupakan bukti kerja keras semua pihak. Tanpa kerja keras semua pihak, sambungnya, mustahil penghargaan sekelas Adipura bisa bertahan dalam waktu yang tidak singkat. “Tentu ada peran pasukan kuning, peran instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, juga kerja sama yang baik pemkab dengan masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan,” kata Imam Hasyim. DPRD Sumenep, janji politisi PKB ini, akan mendukung penuh

semua upaya pembangunan berwawasan lingkungan yang dilakukan pemkab. Untuk itulah, atas nama parlemen Imam mengharapkan ke depan agar pemkab terus berinovasi dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan. Ketua Komisi C DPRD Sumenep AF Hari Ponto juga memberikan apresiasi atas sukses Kota Sumekar meraih Adipura. Menurut dia, memang bukan jaminan Adipura sebagai garansi kebersihan dan keindahan kota. Tetapi, setidaknya hal itu menjadi simbol keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Meski demikian, tegas Ponto, ke depan masih banyak yang perlu dibenahi, terutama di wilayah perkotaan. “Tentu bukan hanya dari aspek kebersihan dan keindahan, tapi banyak hal lain. Misalnya, bagaimana membebaskan dari masalah banjir, bagaimana membangun taman-taman baru, dan sebagainya,” kata Ponto dengan semangat. Selain itu, Ponto berharap agar prestasi Adipura bisa senantiasa ditingkatkan. Menurut dia, melihat keberhasilan daerah lain yang menerima Adipura Kencana, sejatinya Kota Sumekar juga memiliki kemampuan untuk menerima penghargaan paling bergengsi bidang lingkungan hidup itu. *wr.md

Dana Pilkades Serentak Diusulkan Rp 5 Miliar Lebih

ELAKSANAAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2014 yang akan diikuti 90 Desa di Kabupaten Sumenep diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 5 miliar 23 juta. Anggaran tersebut sudah diusulkan oleh Tim Anggaran Eksekutif ke DPRD mendahului Perubahan APBD 2014, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan di Komisi A. Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Mohammad Riadi mengatakan, Komisinya telah menerima draft usulan anggaran Pilkades serentak 2014 dari eksekutif melalui Pimpinan DPRD. ”Draftnya sudah masuk ke DPRD dan oleh Pimpinan di limpahkan ke Komisi A selaku mitra kerja dari Bagian Pemerintahan Desa Pemkab,” terang beberapa waktu lalu. Riadi mengungkapkan, Komisinya segera menjadwalkan pembahasan anggaran Pilkades mendahului Perubahan APBD dan Juni ini pembahasannya ditarget selesai. Berdasarkan draft usulan anggaran yang diterima Komisinya dana yang diusulkan untuk Pilkades serentak itu meliputi bantuan keuangan Desa , operasional, pengawasan dan pengamanan termasuk kegiatan lainnya. ”Item anggarannya banyak. Nanti akan kami kaji dan rasionalisasi lagi di Komisi bersama Bagian Pemdes Pemkab Sumenep,” ujar Politisi asal PKS ini. Riadi juga mengemukakan, dana bantuan keuangan

www.dprdsumenep.com

Desa bagi Desa yang akan melaksanakan Pilkades 2014 cukup besar. Hanya saja Readi tidak menyebutkan nominal bantuannya. Menurutnya, dana yang akan diterima Desa yang akan melaksanakan Pilkades tidak sama sebab menyesuaikan dengan jumlah penduduknya. ”Kami berharap berharap dengan adanya bantuan keuangan itu dapat mengurangi beban Calon Kepala Desa sebab selama ini, yang selama ini cenderung dipolitisasi oknum tertentu untuk mengerdilkan Cakades,” pungkasnya. Sementara itu, Kabag Pemdes Pemkab Sumenep, Moh. Ramli mengaku, Instansinya telah mengajukan anggaran Pilkades serentak ke DPRD setempat. Pemdes tinggal menunggu keputusan Legislatif terkait usulannya itu. ”Kami ajukan Anggaran Pilkades ini mendahului perubahan APBD jika sampai menunggu Pembahasan PAK dikhawatirkan sangat mepet,” ujarnya. ‘Disinggung mengenai waktu pelaksanaan Pilkades 2014, Ramli mengaku belum ditetapkan. Namun, diperkirakan Pilkades serentak itu antara bulan Oktober atau November 2014. ”Dan apakah nanti itu dilakukan satu hari atau tidak, kami juga belum bisa memastikan sebelum ada penetapan,” pungkasnya. *wr.md

MEI 2014

Parlemen

Studi Banding

Pengelolaan Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan

Tambah Areal tiap tahun

SUASANA Kota Balikpapan di malam hari.

Seiring laju pembangunan di Sumenep, ada kecenderungan masyarakat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain. Padahal, keberadaan RTH menjadi “paru-paru” bagi suatu daerah yang tentu saja berguna untuk penataan lingkungan.

ALAM rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang bersih dan sehat guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi akan datang, diperlukan adanya kebijakan khusus. Pemerintah tentu saja perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan kebersihan

Parlemen

MEI 2014

dan RTH dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan itu. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut di atas, serta menindaklanjuti Agenda Kerja dan Hasil Keputusan Rapat Komisi C DPRD Sumenep tanggal 24 Pebruari 2014, disepakati untuk melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke DPRD Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Khususnya, mengenai Kebijakan Pengelolaan Kebersihan dan

RTH. Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Komisi C DPRD Sumenep ke DPRD Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan materi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan pada tanggal 03 s/d 04 Maret 2014 lalu. Konsultasi dan Koordinasi Komisi C DPRD Sumenep diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan (Drg. H. SYUKRI WAHID), unsur

Komisi I, Komisi II DPRD Kota Balikpapan beserta Jajaran SKPD terdiri dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Perizinan, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman, dan Kepala Bagian Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun peserta Konsultasi dan Koordinasi Komisi C DPRD Sumenep ini diikuti oleh hampir seluruh personil. Mulai dari unsur pimpinan komisi, anggota hingga staf komisi. “Kegiatan konsultasi di DPRD Kota Balikpapan ini penting adanya untuk mencari gambaran soal pengelolaan RTH yang diharapkan bermanfaat untuk Sumenep,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumenep A. Fajar Hari Ponto. Dari hasil konsultasi diketahui, Kota Balikpapan saat ini berpenduduk sangat padat, mencapai 668.070 jiwa (2013) dan terkonsentrasi terutama di kawasan pusat kota, menjadikan tingkat kenyamanan penghuni lingkungan kota menurun. Dengan semakin padatnya lingkungan kota dan akibat pengotoran udara, akan mempengaruhi suhu udara, radiasi matahari, kelembaban udara serta aliran kecepatan angin lokal. Dampak dari keadaan yang demikian tersebut

akan menjadikan keseimbangan lingkungan kota berubah. Oleh karena itu keberadaan dan optimasi kebersihan dan ruang terbuka hijau kota sangat dibutuhkan oleh warga Kota Balikpapan. Maka diperlukan pengelolaan yang baik dengan penghijauan yang terencana serta alami sesuai fungsi dan estetika kota akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan lingkungan kota yang berkelanjutan. Sementara disisi lain banyak pihak menilai ruang luar dan RTH kurang begitu penting, bahkan sering dianggap sebagai “lahan nganggur”. Pemahaman tentang pentingnya kebersihan dan lapangan-lapangan terbuka bagi masyarakat umum kurang disadari atau sementara pihak memang hanya melihat sisi bisnisnya saja, dengan alasan nilai ekonomi lahan tersebut. Nilai sosial, budaya, pendidikan, kejiwaan dan sebagainya kurang mendapatkan porsi yang sewajarnya. Hal itu terlihat dari pengalaman yang terjadi di kota-kota besar selama ini, banyak lapangan-lapangan terbuka yang strategis lokasinya diubah menjadi fungsi lain, yang dianggap lebih produktif. “Untuk menciptakan kondisi ruang terbuka hijau sesuai dengan harapan tersebut, tidak hanya menjadi

www.dprdsumenep.com

Studi Banding tugas maupun tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tetapi juga memerlukan partisipasi atau dukungan dari seluruh masyarakat Kota Balikpapan terkait dengan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau,” papar Ponto. Adapun gambaran umum pengelolaan kebersihan dan RTH di Kota Balikpapan meliputi antara lain: 1). Melakukan pembinaan kebersihan masyarakat 2).Melakukan pengawasan dan pengendalian kebersihan 3).Melakukan pembinaan pengelolaan persampahan di tingkat RT dan Kelurahan dengan melakukan sosialisasi perda kebersihan, pembinaan pemilahan sampah rumah tangga, dan pengangkutan sampah warga ke TPS. Selain itu, antara lain dengan 4). Memfasilitasi pembentukan Sukarelawan kebersihan 5).Peningkatan dan analisa kebutuhan kebersihan seperti Meningkatkan sarana dan prasarana berupa jumlah armada operasional, jumlah peralatan kebersihan, tempat rumah pemilahan sampah, rumah kompos, analisa pengurangan jumlah TPS dan meningkatkan kualitas TPS dan pemeliharaannya. Juga, melakukan peningkatan SDM kebersihan berupa jumlah pekerja penyapuan dan angkutan, jumlah pekerja pembersih atas

air, jumlah pekerja TPA dan rumah pemilahan sampah, pembinaan tenaga kebersihan, dan bimtek tenaga kebersihan. “Hal yang dilakukan juga seperti membuat pamphlet / brosur kebersihan kota, membuat pengumuman dan tanda larangan, penjadwalan penyapuan dan angkutan serta elakukan operasi yustisi,” terang Sekretaris Komisi C DPRD Sumenep Decky Purwanto. Sementara itu, khusus pengelolaan RTH di Balikpapan dilakukan pada sedikitnya 7,2954 hektare. Hal itu terdiri dari taman sebanyak 4,3880 hektare dan Jalur Hijau sebanyak 3,9074 hektare. Terkait hal itu, pemerintah setempat melakukan antara lain; meningkatkan peran masyarakat dalam penghijauan, penambahan

lokasi RTH baru, pembenahan manajemen skala pelayanan dan pemeliharaan RTH. Yang tak kalah pentingnya, meningkatkan kualitas udara, melalui: program penghijauan tepi jalan, mengurangi lahan pekerasan untuk meningkatkan kualitas udara. Juga, penambahan kawasan resapan, dan peningkatan kualitas RTH, jalur hijau tepi sungai hingga peningkatan kualitas taman kota. Termasuk, untuk peningkatan efektifitas pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial pengembang, pemanfaatan makam kota sebagai kawasan RTH dan peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan taman dan penanaman taman melalui pot. Meski demikian tidak

berarti semua proses itu tanpa masalah. Menurut Moh Husin, anggota komisi C, ada sejumlah permasalahan pengelolaan RTH. Antara lain; kesadaran masyarakat akan arti pentingnya RTH masih kurang. Hal itu terlihat dari pemotongan pohon penghijauan tanpa ijin, Mematikan pohon penghijauan dengan cara menyiram dengan BBM/bahan kimia, membakar pohon dan menguliti batang pohon supaya mati. Termasuk juga dengan cara mengambil tanaman yang mempunyai nilai jual, mengambil dan merusak ornamen taman. “Ternyata disana juga banyak persoalan yang terjadi. Tapi, upaya pemkot setempat memang cukup maksimal,” kata Husin. md

SEORANG anak hendak pergi ke sekolah menggunakan perahu kecil di Balikpapan.

www.dprdsumenep.com

MEI 2014

Parlemen

Suara Desa

Infrastruktur Banyak Rusak di Poreh

EJUMLAH infrastruktur di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, dilaporkan banyak yang rusak. Infrastruktur dimaksud meliputi bidang jalan, jembatan dan pengairan. Pemkab Sumenep melalui pihak terkait diminta memperhatikan sejumlah persoalan tersebut. Kepala Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, K Parki Praseno mengungkapkan, infrastruktur jalan di desanya masih banyak yang rusak. Karena itulah, pihaknya meminta agar dinas teknis terkait bisa turun ke bawah melakukan pengecekan. “Tentu bukan hanya pengecekan yang kami perlukan, tapi sekaligus agar membantu mencarikan solusi. Terutama, jalan-jalan kampung yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lain,” katanya.

Sementara bidang pengairan, Ketua AKD Sumenep ini mengakui juga banyak rusak. Padahal, keberadaannya untuk keperluan pertanian. “Kami butuh sarana irigasi yang di beberapa titik rusak. Mohon diperhatikan karena berkaitan kebutuhan dasar rakyat,” harapnya kepada Parlemen. *wr.md

Kebundadap Timur Butuh Plengsengan

EMERINTAH Desa Kebunangung, Kecamatan Kota Sumenep menginginkan agar akses jalan kota di daerahnya, tepatnya di Jl. Raya Asta Tinggi, khususnya diakses jalan menuju objek wisata Asta Tinggi diperbaiki. Pasalnya, jalan tersebut rusak berat karena banyak berlubang, bahkan tergenang air ketika turun hujan. PADA musim penghujan warga di Desa Kebundadap Timur, Kecamatan Saronggi, harus berusaha keras menahan tanggul di sejumlah titik. Maklum, kondisi tanggul rawan jebol dan jika itu terjadi akan berakibat banjir.

kepada Parlemen. Selain membutuhkan plengsengan, Desa Kebundadap Timur juga memperlukan bantuan pemerintah untuk membangun sekolah diniyah. Selain memang diperlukan, madrasah diniyah yang ada sangat terbatas. “Balai desa juga kami perlukan, selama ini masih seadanya,” pungkasnya. *md

Untuk itulah, atas nama warga Desa Kebundadap Timur, Budiyono selaku kepala desa meminta dinas terkait memperhatikan keluhan tersebut. “Plengsengan di sejumlah titik memang diperlukan untuk menahan banjir,” katanya

Parlemen

MEI 2014

www.dprdsumenep.com

suara desa

Perlu Tangkis Laut dan Jalan

ARGA Desa Torjek Kecamatan Kangayan mengharap Pemkab Sumenep membangun tangkis laut di daerahnya. Pasalnya, persisir pantai di daerahnya dari ujung utara hingga selatan mengalami abrasi secara besar-besar, bahkan mengancam pemukiman warga khususnya di Dusun Pondok Kelor dan Dusun Sitampur. Kepala Desa Torjek Kecamatan Kangayan, Zahirudin mengungkapkan, abrasi pantai di Desanya sangat parah. Sebab, selain memang tidak ada pohon bakau, pantai di Torjek merupakan Pantai lepas, sehingga ombaknya cukup besar. Pemerintah Desa berharap agar disepanjang Pantai Desa Torjek dibangun tangkis laut.

“Itupun tangkis laut yang kami ingin, bukan sejenis tangkis laut yang memagari sepanjang Pantai, sebab saya tidak akan bertahan lama. Paling tidak, tangkis laut, seperti yang ada di Pantai Talang Siring yang bisa memecah ombak,” pintanya. Disamping tangkis laut, tambah Zahiruddin, warga di daerahnya juga menginginkan perbaikan infrastuktur khusus jalan. Jalan di Desa Torjek baik jalan Kecamatan maupun jalan Desa rusak parah. “Kangayang pada umumnya memang jauh tertinggal dibanding Arjasa, tidak terkecuali berkenaan dengan infrasruktur,” pungkasnya. *wr.md

Minta Aparat Desa Dipersiapkan

ermintaan Desa Pamolokan Kecamatan Batuan Sumenep cukup berbeda dengan Pemerintah Desa lainnya. Jika Desa lainnya pada umumnya meminta agar infrastruktur dan saranan lainnya diperbaiki, namun Pemerintah Desa Pamolokan justru tidak meminta Bantuan fisik. ”Kami ingin jadi Desa yang mandiri dan tidak tergantung pada anggaran Pemerintah. Yang kami inginkan hanyalah Pemerintah Desa dipersiapkan dari sisi kemampuan dan keilmuannya dalam hal menjalankan tugas,” ungkap Kepala Desa Pamolokan, Rachmad Ariadi. Diungkapkannnya, disahkannya Undang-Undang Desa, Desa bakal mendapat dana Desa melalui APBN yang jumlahnya kurang lebih Rp. 1 Miliar. Dana tersebut dinilai cukup untuk program pembangunan desa kedepan, sehingga tidak akan bergantung pada Anggaran APBD dan APBN. Hanya saja, Pemerintah perlu memikirkan kondisi SDM

www.dprdsumenep.com

yang akan mengelola. Perangkat Desa perlu dipersiapkan agar dapat mengelola bantuan tersebut dengan maksimal dan tidak menyalahi ketentuan yang ada. Pihaknya khwatir, dana Desa yang dikucurkan itu justru menjadi bomerang terhadap Perangkat desa selaku pengguna anggaran. Rachmad Ariadi mengungkapkan, perangkat Desa yang ada di Pamolokan pada umumnya tingkat pendidikan terakhirnya antara SMA dan Strata Satu (S1). Walaupun tingkat pendidikan bukan jaminan bagi petugas atau pejabat dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, tapi Pemerintah harus memerhatikan peningkatkan kwalitas perangkat Desa. ”Memang yang terpenting adalah komitmen dan kejujurannya. Tapi kalau tidak dibekali dengan pengetahuan yang bagus, kewenangan yang dimilikinya bisa berakibat buruk pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, perangkat Desa,” pungkasnya. *md

MEI 2014

Parlemen

artikel

Petaka di Negeri Kudeta Oleh: Bagus Sumantri*

PODIUM utama kongres WAN IFRA (World Association of Newspaper and News Publisher) di Bangkok 2-5 Juni 2013 silam seperti menjadi milik mantan PM Yingluck Shinawatra. Adik kandung mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra ini begitu piawai menjual negaranya.

encemara sungai disebabkan oleh beragam faktor. Di anSelain terlihat jelita, Yingluck begitu smart saat bicara pariwisata di ajang kongres surat kabar Internasional itu. Yingluck sadar betul orisinilitas budaya dan kearifan lokal menjadi “jualan” negaranya. Yingluck tampaknya memahami, pintu pariwisata bisa dimulai dari sana, dari jualan budaya dan lokalitas. Tak heran, Thailand begitu konsisten menawarkan eksotime budaya, menawarkan entitas budaya lokal yang ramah dan menyenangkan. “Inilah tempat dimana Anda akan merasa nyaman dalam kearifan dan tradisionalitas budaya lokal,” kata Yingluck Shinawarta saat berbicara pada special address forum WAN IFRA, pada 4 Juni 2013, silam. Dan, Yingluck memang berhasil menggeser persepsi warga Asia Tenggara perihal jujukan wisata. Thailand mampu menjadi daerah jujukan wisata nomor wahid di Asia Tenggara. Mengutip data Pacific Asia Travel Association (PATA), selama 2013 Thailand menerima kunjungan wisatawan Internasional sebesar 26,5 juta orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan kunjungan ke negara lain di Asia Tenggara. Bandingkan dengan Malaysia yang mendapat kunjungan wisatawan 26,3 juta orang. Bahkan, untuk Singapura dan Indonesia jauh di bawah angka itu. Masing-masing hanya dikunjungi 15,6 juta orang dan 8,3 juta orang. Dengan kondisi itu, jelas menunjukkan pengelolaan pariwisata Thailand sudah mampu menarik dan menyedot animo wisatawan mancanegara. Begitulah Thailand dengan pagoda dan gajah-gajah itu dalam beberapa tahun terakhir. Tempat yang belakangan semakin menjadi jujukan turis Internasional. Tempat yang semakin bergairah dalam ekonomi. Tempat yang bersemangat mengelola pariwisata. Tempat yang paling menyenangkan untuk liburan. Sayang, semua itu harus berubah dalam beberapa bulan terakhir. Lebih-lebih saat krisis politik melanda negeri dengan sistem monarki konstitusional itu. Hal itu terlihat dari berkurangnya tingkat hunian hotel dalam sepekan terakhir. Tingkat hunian hotel yang biasanya rata-rata mencapai 90 persen turun menjadi kisaran 50 persen.

Parlemen

MEI 2014

Bahkan, sejak kudeta militer Kamis (22/5) lalu tingkat hunian hotel terjun bebas ke angka di bawah 50 persen. Kondisi itu juga diperparah dengan kebijakan sejumlah maskapai yang mengurangi jadwal penerbangan. Situasi Thailand dianggap tidak kondusif pascakudeta militer pimpinan Jenderal Prayuth Chan-Ocha (JP 25/5). Kuasa militer itu tak hanya dengan menempatkan pasukan senjata lengkap di berbagai tempat strategis. Tetapi, bertindak represif, termasuk menangkapi tokoh politik. Tak terkecuali mantan PM Yingluck Sinawatra dan Karteker PM Niwuttamrong Boonsongpaisan. Inilah kudeta militer kali kesekian yang terjadi di negeri seribu pagoda itu. Inilah kudeta, yang meski tak berdarah, membuat dunia Internasional bereaksi. Wajar saja AS mencabut bantuan militer untuk Thailand. Tak berlebihan juga jika negara tetangga, seperti Indonesia dan Malaysia, ikut menyayangkan aksi militer tersebut. Sejarah kudeta memang selalu menempatkan militer pada kekuatan dominan. Lazim terjadi pula instabilitas politik menjadi penyebab kudeta militer menuju kediktatoran baru. Strategi dan taktik yang dilakukan pasti tak jauh dari pengerahan kekuatan militer, penangkapan tokoh politik hingga penghapusan konstitusi. Edward Luttwak dalam buku monumentalnya Coup d’Etat: A Practical Handbook (Harvard University Press, 1979) menjelaskan, mereka yang melancarkan kudeta dengan hanya menangkapi tokoh politik, menguasai fasilitas umum, belum tentu langgeng. Maklum, bukan tak mungkin kekuatan lain, termasuk sempalan militer, justru berada posisi berhadapan. Selain itu, junta militer umumnya bisa bertahan hanya apabila menjadi status quo baru yang didukung oleh kekuatan dominan. Disisi lain, dewasa ini reaksi dunia Internasional terhadap pemerintahan hasil kudeta jauh berubah. Sulit sekali suatu negara berdaulat menerima pemerintahan hasil kudeta, meski pelaku kudeta sudah menegakkan kuasa. Melihat reaksi Internasional atas kudeta di Thailand, rasanya sulit bagi Jenderal Prayuth Chan-Ocha akan bertahan. Dunia Internasional baik langsung atau tidak langsung, cepat atau lamban, pasti mengembargo. Bukan apa-apa, tapi lebih pada kesamaan visi negara-negara modern yang lebih bersahabat dengan demokrasi. Sementara, demokrasi jelas hanya menyediakan model pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan. Dengan demikian, saat ini, hanya dibutuhkan kesabaran pribadi bagi tokoh-tokoh politik Thailand untuk lepas dari cengkeraman militer. Mereka semua, termasuk Yingluck, harus yakin lucky itu pasti datang dalam bentuk dukungan. Dari sini, dari semua masyarakat Internasional. (*Pemerhati Masalah Internasional)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Menekan Ledakan Penduduk Oleh: Dini KP

JUMLAH penduduk Indonesia termasuk tiga besar setelah China dan India. Saat ini tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai hampir 240 juta jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut tidak dikendalikan dengan baik, maka jumlah penduduk Indonesia akan semakin besar.

eningkatan jumlah penduduk yang signifikan akan menjadi masalah tersendiri jika tidak ditangani sejak dini dan perlu kesadaran seluruh warga masyarakat. Masalah yang timbul diantaranya persoalan pangan, tempat tinggal, pekerjaan, pengangguran dan permasalahan social lainnya. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief mengatakan, Indonesia belum mengalami ledakan penduduk. Namun, hal itu bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi sejak saat ini. Di Indonesia sendiri ledakan penduduk belum terjadi tapi tanda-tanda ke arah sana ada. Tanda itu muncul dari beberapa hal, Pertama, vertilitas Indonesia sejak 2002 ke 2007 mengalami stagnasi. Kalau program KB tidak direvitalisasi pasti akan berakibat pada peningkatan jumlah penduduk. Itu akan mengakibatkan

www.dprdsumenep.com

kenaikan jumlah penduduk yang sangat bermakna. Tanda yang kedua, tambahnya, struktur penduduk usia balita di Indonesia masih tinggi. Rasio sudah mengatakan sekitar 20 persen itu adalah cukup besar ini sebuah pertanda bahwa pertumbuhan masih tinggi. Tanda ketiga adalah jumlah generasi muda masih cukup besar sekitar 64 juta. Dikhawatirkan jika 64 generasi muda tak menghiraukan program Keluarga Berencana (KB) maka berapa besar anak yang dilahirkan oleh 64 juta generasi muda. Ini tentu akan menghasilkan pertumbuhan lebih besar lagi. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai ada ledakan penduduk. Semua pihak berharap pemerintah melalui BKKBN membuat program pengendalian jumlah penduduk yang efektif dan berkelanjutan, seperti program yang dilakukan di era orde baru. Sosialisasi keluarga kecil bahagia layak diteruskan dan disebarluaskan. Mengapa sosialisasi penting? Tanpa sosialisasi mendasar, akan sulit menekan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga nanti akan berdampak pada kehidupan sosial lainnya. Oleh karena itu, semua pihak harus berpikir mendalam soal ledakan penduduk ini. Mungkin bukan sekarang kita merasakan dampaknya, tapi akan datang. (Pemerhati Kependudukan)

MEI 2014

Parlemen

Artikel

Menggawangi Kesehatan Pribadi Oleh:Candra Nila Sari*

KESEHATAN itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, maka kita hendaknya menjaga dan memelihara kesehatan diri kita sendiri sebab jika bukan kita sendiri siapa lagi? Kesehatan itu tak ternilai harganya dan kebanyakan orang baru merasa kalau sehat itu penting saat sudah jatuh sakit.

agi orang yang tidak pernah sakit, akan sulit merasakan betapa sakit itu mahal harganya. Namun, bagi mereka yang sudah biasa merasakan sakit akan merasakan betapa nikmat sehat sangat berarti untuk kehidupan. Untuk itulah, semua orang harus memerhatikan gaya hidup. Badan yang sehat bisa didapatkan dengan 3 hal sederhana yaitu Makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan menjaga lingkungan sekitar kita. Pertama, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bergizi dengan maksud makanan yang kita makan sehari-hari harus seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Contohnya makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain itu kita pun harus lebih selektif dalam memilih makan luar sebab saat ini banyak makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kesehatan kita terganggu.

Parlemen

MEI 2014

Kedua, olahraga secara teratur, olahraga membawa pengaruh yang cukup besar akan kesehatan bagi tubuh kita. Kebanyakan orang menganggap jika olahraga tidak terlalu penting namun pada saat sudah menginjak usia lanjut mereka baru sadar jika olahraga itu sangatlah penting. Untuk orang yang memiliki rutinitas cukup sibuk usahakan olaraha kecil tiap hari seperti shit-up, pushup,dll. seminggu sekali seperti jogging, senam aerobik dan permainan olahraga seperti futsal, basket, berenang,dll. Selanjutnya, yaitu menjaga lingkungan sekitar, kita sering kali lalai dalam menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita karena rutinitas sehari-hari yang sangat padat. Dengan demikian akan menimbulkan berbagai macam penyakit bahkan yang bisa menimbulkan kematian sekalipun seperti Deman Berdarah (DBD). Contoh hal kecil dalam menjaga lingkungan sekitar yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga kebersihan sekitar. Dalam menjaga kesehatan tubuh perlu kesadaran dari tiap individu dan selagi ada waktu hendaknya kita untuk lebih selektif dalam menjaga dan memelihara kesehatan diri minimal dengan melaksanakan 3 hal diatas. Sebab kesehatan merupakan hal yang paling berharga dan jika sudah sakit pun kita sendiri lah yang akan merasakannya. (*Mahasiswi Salah Satu PT di Jakarta)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Pilpres Damai Untuk Indonesia Oleh: Mukti S

INDONESIA sudah mendapatkan dua pasangan putra terbaik bangsa, yaitu pasangan calon presiden (capres) dan cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kedua pasangan ini dipastikan akan bertarung memenangkan hati rakyat pada Pemilu Presiden, 9 Juli 2014 mendatang.

entu saja, berbagai perkiraan, tingkah laku elite politik, lobilobi, koalisi dan semacamnya yang sebelum ini gentangan di muka publik, sudah harus dilupakan, karena semua itu mengerucut pada dua pasangan ini. Kita juga tentu menyadari, meski banyak tokoh-tokoh lain yang memiliki potensi, tapi tidak terpilih. Tidak harus mengarahkan padangan kepada Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai tampuk pemerintahan 10 tahun belakangan ini, hanya mampu menampilkan dua pasangan caprescawapres. Inilah konsekuensi sebuah demokrasi, harus diterima lapang dada. Begitu juga dengan partai politik

www.dprdsumenep.com

(parpol), ketika sudah menetapkan haluan koalisi, seharusnya tidak ada yang perlu disesali. Tunjukkanlah kepada rakyat bahwa pilihan elit politik ini sesuai dengan selera masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa proses selanjutnya, hubungan Parpol dan rakyat tidak bisa dipisah begitu saja. Masih ada proses selanjutnya. Paling tidak, situasi dan kondisi yang tercipta untuk pemilu Presiden mendatang mengkerujut pada dua hal, yaitu: Pertama, sosok pasangan caprescawapres, rakyat tidak sulit untuk menimbang dan menilai rekan jejak dan prestasi mereka. Selain jumlah hanya dua, masyarakat masih memiliki waktu. Apalagi, di era teknologi informasi saat ini, telah memudahkan masyarakat untuk mengetahui segala hal tentang capres-cawapres yang akan mereka pilih. Tentu saja dengan kemudahan dan rentang waktu yang ada, kita imbau kepada masyarakat luas untuk melakukan upaya mencari informasi yang akurat dan tidak terbawa oleh isu-isu negatif tentang rekam jejak dan prestasi capres-cawapresl, sehingga mengetahui pemimpin mana yang akan mereka pilih . Kedua, koalisi yang melibatkan parpol, tentu saja mesin parpol dalam koalisi, menjadi faktor yang

mempengaruhi pemilih. Dengan kondisi itu, sejak awal perlu diingatkan bahwa parpol harus memperkuat informasi dan teknik untuk melunakkan hati rakyat. Sebab, jika pendekatan kepada rakyat tidak benarbenar diperhatikan parpol, dapat saja melukai suasana damai di pesta demokrasi. Sebesar-besar hukuman terhadap tindakan parpol yang tidak tepat adalah, jualan mereka tidak laku. Ketiga, visi demi Indonesia. Ketika semua upaya sudah dilakukan, maka dipastikan hanya akan ada satu pasangan yang menang. Maka secara otomatis, parpol harus merespon dengan positif pula di parlemen. Bahwa keputusan rakyat bukan harus secara diam-diam untuk tidak diikuti dengan â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;balas dendamâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; di parlemen terhadap presiden yang bukan mereka dukung dalam koalisi, sehingga mempengaruhi jalannya pemerintahan dan demokrasi bangsa ini. Kita yakin, bahwa semua elite politik dan rakyat sudah mengerti posisi masing-masing. Bahwa pesta ini tetaplah harus mengedepankan sikap jujur dan berani mengaku kalah dan tidak berlebihan ketika menang. Selamat meyakinkan hati rakyat . Semuanya demi Indonesia. (*Pemerhati Politik)

MEI 2014

Parlemen

Artikel

Menyoal Kembali Kesehatan Reproduksi Remaja Oleh: Wegi S*

TERDAPAT indikasi pada remaja - baik di perkotaan maupun perdesaan - yang menunjukkan meningkatnya perilaku seks pra-nikah. Namun, menarik dipertanyakan adalah apakah mereka memahami resikoresiko seksual yang menyertainya?

erdasarkan studi di 3 kota Jawa Barat (2009), perempuan remaja lebih takut pada resiko sosial (antara lain: takut kehilangan keperawanan/ virginitas, takut hamil di luar nikah karena jadi bahan gunjingan masyarakat) dibanding resiko seksual, khususnya menyangkut kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya. Padahal kelompok usia remaja merupakan usia yang paling rentan terinfeksi HIV/AIDs dan Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya. Bahkan, dalam jangka waktu tertentu, ketika perempuan remaja menjadi ibu hamil, maka kehamilannya dapat mengancam kelangsungan hidup janin/bayinya. Pada dasarnya, kerentanan perempuan, bukan hanya karena faktor biologisnya, namun juga secara sosial dan kultural kurang berdaya untuk menyuarakan kepentingan/haknya pada pasangan seksualnya demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan dirinya. Kepasifan dan ketergantungan sebagai karakter feminin yang dilekatkan pada perempuan juga melatari kerentanan tersebut. Faktor ekonomi juga mengkondisikan kerentanan perempuan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkompilasi, masalah kesehatan reproduksi remaja yang telrjadi di seluruh

Parlemen

MEI 2014

dunia, yang dapat menjadi bahan pembanding untuk masalah yang sama di Indonesia, atau asumsi kejadian di Indonesia bila belum tersedia datanya. Indikator-indikator untuk masalah kesehatan reproduksi dipresentasikan pada bagian ini. Informasi mengenai masalah kesehatan reproduksi, selain penting diketahui oleh para pemberi pelayanan kesehatan, pembuat keputusan, juga penting untuk para pendidikan dan penyelenggara program bagi remaja, agar dapat membantu menurunkan masalah kesehatan reproduksi remaja Secara garis besar dapat dikelompokkan empat golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan repoduksi yaitu : Faktor sosial-ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil). Selain itu, faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dsb). Selanjutnya, faktor psikologis (dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi, dsb). Sedangkan faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dsb). (*Pegawai RSUD Dr Moh. Anwar)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Mengelola Pendidikan Karakter Oleh:Khasan Ubaidillah*

BELAKANGAN ini pemerintah gencar mengampanyekan Pendidikan Karakter di Indonesia. Pendidikan Karakter diyakini mampu menjadi â&#x20AC;&#x153;obat mujarabâ&#x20AC;? penyembuh problem kemasyarakatan yang semakin terjerembab dalam kasus asusila, anarkhisme dan tindakan koruptif di berbagai bidang kehidupan.

ebelum lebih jauh berbicara tentang pendidikan karakter, perlu diketahui bahwa karakter yang penulis maksud bukan sekedar berupa baiknya perkataan dan sikap an sich, melainkan sebuah pilihan yang membawa kesuksesan. Dalam konteks ini, karakter bukan sebuah anugerah yang tiba-tiba ada, melainkan dibangun sedikit demi sedikit, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, keberanian usaha keras dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup. Kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa seseorang yang telah terbiasa tersebut secara sadar (cognitive development) menghargai pentingnya nilai karakter (valuing). Karena mungkin saja perbuatannya

www.dprdsumenep.com

tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai kebaikan tersebut. Sebagai contoh saja ketika seseorang berbuat jujur hal itu dilakukannya karena ia takut dinilai buruk oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pendidikan karakter diperlukan penguatan aspek perasaan (affective development). Komponen ini dalam pendidikan karakter disebut desiring the good atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Ketika tanpa aspek tersebut, seseorang hanya akan sama seperti robot yang terindoktrinasi oleh sesuatu paham dan hanya mengerjakan sesuatu ketika mendapatkan komando serta perintah. Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter mencoba membantu anak untuk melaksanakan perilaku yang baik, santun dan disiplin secara terus menerus, sehingga hal-hal tersebut secara relatif menjadi mudah untuk

dilakukan oleh anak serta secara relatif anak menjadi merasa tidak biasa untuk melakukan hal-hal sebaliknya. Sebagaimana diketahui, setiap manusia memiliki potensi bawaan yang akan termanisfestasi setelah dia dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini, Confusius â&#x20AC;&#x201C;seorang filsuf terkenal Cinaâ&#x20AC;&#x201C; menyatakan bahwa anak pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan, namun bila potensi ini tidak diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi setelah anak dilahirkan, maka anak dapat berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan yang lebih luas sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture). Potensi karakter yang baik dimiliki anak sebelum dilahirkan, tetapi potensi tersebut harus terus-menerus dibina melalui sosialisasi dan pendidikan.(*Tenaga Pendidik)

MEI 2014

Parlemen

Laporan Utama

Memaksimalkan Fungsi Perwakilan Daerah Oleh: David C*

INGAT waktu pelaksanaan pemilu 2014 lalu? Dari sekian kertas surat suara yang harus dicoblos, ada satu diantara bergambar sejumlah orang. Itulah surat suara untuk pemilihan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menarik memang mencermati yang satu ini. Bukan apa-apa. Tapi, karena unik, setidaknya jika dilihat dari gambar tersebut.

eperti diketahui, DPD RI lahir 1 Oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat yaitu, diamandemennya Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi â&#x20AC;? Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,ditambah dengan utusanutusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kelahiran DPD RI telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional sampai melahirkan solusi pembangunan di daerah yang konkrit. Untuk memenuhi harapan daerah yang besar tersebut, DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi yaitu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua, fungsi Pertimbangan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR. Dan terakhir, fungsi Pengawasan yaitu, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Membangun daerah di seluruh pelosok Indenesia membutuhkan sinergitas antarlembaga seperti pemerintah, DPR RI, DPD RI dan segenap komponen bangsa. Lantas bagaimanakah seorang anggota DPD RI memainkan peran sentralnya agar aspirasi daerah yang diwakilinya mampu menembus dan diperhatikan pusat? Menjadi Anggota DPD

Parlemen

MEI 2014

bukan hanya menjalankan Tupoksi semata. Tupoksi yang disusun jauh ketinggalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah. Anggota DPD harus mengemban amanah besar dari masyarakat. Sehingga harus memiliki intuisi sosial yang mumpuni untuk mampu mendeteksi akar permasalahan daerahnya dan membawah formula pembangunan yang tepat sampai ke pusat. Disampaing itu perlu ada terobosan individual untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya. Permasalahan mendasar di daerah adalah keterbatasan infrastruktur fisik dan non fisik di daerah yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah mulai dari pengembangan ekonomi lokal, pelayanan masyarakat, peningkatan SDM, investasi, dan masalah lainnya. Spirit pembangunan daerah yang berkelanjutan harus menjadi agenda utama seorang anggota DPD untuk terus diperjuangkan sampai di pusat. Sangat disayangkan kalau potensi daerah yang beraneka ragam dengan ciri khasnya masing-masing belum sama sekali tersentuh dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Permasalahan di daerah lainnya yang harus menjadi perhatian adalah masalah kemiskinan dan upaya perbaikan birokrasi di daerah. Pemekaran daerah hanya menjadi salah satu solusi penyelesaian ketertinggalan pembangunan di daerah. Konkritnya, untuk menjawab permasalahan ini dalam konteks peran DPD RI, harus ada target amandemen konstitusi kelima. Amandemen UUD 1945 harus mengakomodasi kepentingan daerah untuk membangun dan memberikan peran yang strategis agar DPD RI dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya. Regulasi aturan yang mengatur masalah pembangunan daerah serta lembaga yang menjalankan peran dalam pembangunan daerah harus terakomodir dalam amandemen tersebut. Anggota DPD RI tidak boleh santai untuk memperjuangkan program untuk pembangunan daerah. Ingat bahwa massa kerja 5 tahun itu sangat singkat untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Harus terus berpikir inovatif dan kreatif dalam mewujudkan agenda-agenda prioritas daerah. DPD RI harus menjadi pelopor sinergitas kerja sama antara daerah dan pusat dalam konteks pembangunan strategis. (*Pemerhati Masalah Sosial Politik)

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama

Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Oleh: Bintari N*

ANDA sudah tahu ESD? ESD yang merupakan kepanjangan Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah muncul sejak tahun 1997 bersamaan dengan Deklarasi Thessaloniki di Yunani. ESD sendiri sebenarnya merupakan bentuk evolusi dari Pendidikan Lingkungan (PL) yang mulai didengungkan pada tahun 1972. Perubahan yang mendasar dari ESD dan PL adalah pada isu yang dibahas serta pendekatan proses belajar.

ada PL isu yang dibahas hanya terfokus pada isu lingkungan dan pendekatan proses belajarnya masih top down (dari atas), sehingga dapat dikatakan merupakan proses transfer pengetahuan. Sedangkan dalam ESD isu yang dibahas lebih luas lagi, yaitu menyangkut lingkungan, sosial, ekonomi, serta dampak lingkungan. Metode pembelajaran yang dilakukan bersifat bottom up, fokus pada kualitas, dan partisipatif, artinya semua menjadi obyek dan subyek pembelajaran bukan lagi tranfer pengetahuan tetapi merupakan proses diskusi yang dipandu oleh fasilitator. ESD merupakan salah satu instrument yang sangat penting untuk mewujudkan Sustainable Development (SD) atau pembangunan berkelanjutan. Paradigma SD selama ini telah menjadi cara pandang dalam perencanaan pembangunan tetapi dalam implementasinya menjadi

www.dprdsumenep.com

sangat sulit dan jauh dari paradigma tersebut. Dukungan unsur pendidikan dengan konsep ESD menjadi sangat penting agar implementasi pembangunan mampu mewujudkan SD. Secara konsep ESD merupakan model pembelajaran yang sangat ideal untuk mewujudkan SD, tetapi dalam implementasinya sangatlah sulit dan jauh dari konteks nilai-nilai lokal. Untuk itu eksplorasi terhadap model penerapan ESD terus menerus dilakukan untuk mendapatkan formula yang tepat. Pengalaman penerapan ESD yang baik tentunya jika memberikan dampak positif terhadap implementasi SD. Untuk itulah AGEPP berusaha mengekplorasi pengalaman penerapan ESD yang baik dari berbagai negara untuk menemukan formulasi yang lebih baik dari yang sudah ada. Bagaimana melihat suatu aktivitas atau program itu menggunakan pendekatan ESD secara baik? Ada beberapa faktor yang dapat dilihat antara lain adalah isu yang ditangani, model pembelajaran yang dilakukan, karakteristik program, serta infrastruktur yang mendukung penerapan ESD. Suatu program dapat dikatakan menggunakan pendekatan ESD jika isu yang ditangani komprehensif, meliputi sektor lingkungan, sosial, ekonomi, dan penanganan dampak lingkungan. Hal-hal yang mengancam ketidakberlanjutan kehidupan pada masa yang akan mendatang baik pada tingkat lokal maupun global merupakan isu pokok yang harus segera ditangani. Proses belajar merupakan proses yang terus menerus dan tidak berhenti pada tahap tertentu, hal ini merupakan

salah satu ciri dalam ESD. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan memang tidak terbatas pada pendidikan formal (sekolah seperti SD, SLTP, SLTA, dan Universitas), tetapi juga mencakup pendidikan non-formal (dunia usaha, bisnis, maupun swasta lain) serta informal (masyarakat). Pada akhirnya seluruh stakholder harus terus menerus terlibat dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hubungan sosial, proses pengambilan keputusan, pengelolaan lingkungan, serta perbaikan kualitas hidup. Jangkaun pendidikan yang luas tersebut tentunya akan mendorong pada usaha-usaha menciptakan teknik mengajar yang disesuaikan dengan karakter sasaran, dan relevan terhadap nilai dan budaya lokal setempat. Secara subtansi ESD menekankan pada aktivitas yang bersifat lokal (sesuai dengan kebutuhan, persepsi, dan kondisi budaya dan isu setempat) tetapi memberikan kontribusi atau dampak pada isu global. Pendekatan tersebut harus didasari pola pikir yang komprehensif antar sektor. Implementasi ESD akan dapat diterapkan dengan baik jika ada kondisi dasar yang dipenuhi yaitu kapasitas stakeholder yang terlibat harus baik. Selanjutnya dengan kapasitas yang baik tersebut mereka mampu bekerja bersama dan berkontribusi sesuai dengan kompetensinya. Pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, serta media harus memiliki visi yang sama dalam pembangunan, mereka juga harus terlibat pro aktif sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya. (*Tenaga Pendidik)

MEI 2014

Parlemen

Kolom

Kritik Oleh: Raysul Kawim*

ANDA pernah makan keripik balado? Keripik pedas khas Padang ini sungguh enak rasanya. Tapi, pernahkah Anda merasaakan kritik pedas? Pasti Anda, saya dan kita semua belum tentu bisa menerimanya. Ya. Tidak semua orang dapat menerima kritik orang lain.

ika kita cermati, reaksi orang akan bermacammacam ketika dikritik. Ada yang ofensif, defensif, ataupun menjadi temperamental. Bergantung pada sejauh mana ketenangan psikologis masing-masing. Orang yang paling pandai, paling ahli, dan paling bekeja keras pun tidak akan luput dari yang namanya kritik. Ketika kita masih dalam taraf belajar, tahap mencoba, biasanya kita lebih bisa menyikapi kritik secara bijak dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran. Namun, ketika kita sudah bekerja keras, dan sudah merasa mampu akan suatu hal, maka ketika kita mendapat kritik, hal itu akan dirasa lebih menyakitkan, dan seolah-olah orang lain berniat untuk menyudutkan

Parlemen

JANUARI 2014

kita. Nah, hal semacam inilah yang harus kita waspadai. Sadarlah bahwa kritik dari orang lain sangatlah penting agar kualitas pribadi kita dapat terus meningkat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan terkadang rela menganggarkan budget untuk melakukan riset mengenai posisi perusahaan dibandingkan dengan para kompetitornya. Dan ketika hasil riset tersebut menunjukkan bahwa posisinya jauh berada di bawah kompetitornya, apakah lantas kita menyalahkan pihak yang melaksanakan riset? Lalu apa gunanya riset tersebut kalau begitu? Tentunya berdasarkan hasil riset tersebut, perusahaan akan berbenah diri agar dapat lebih baik lagi dan lebih kompetitif dibandingkan rivalnya.

Ibarat pepatah, â&#x20AC;?Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpaâ&#x20AC;? Seperti itulah kirakira gambaran kritik. Jadi agar mental kita lebih siap dalam menerima kritik ada beberapa tips yang akan coba saya sharing. Dalam hal ini, saya belum tentu benar 100 % tetapi mungkin dengan tips yang saya bagikan ini dapat membantu kita menjadi lebih siap dalam menerima kritik. Kritik yang pedas maupun yang konstruktif, yang benar maupun yang fitnah pasti akan membuat darah kita mendidih. Terkadang kita sudah merasa bekerja secara mati-matian namun orang lain dengan entengnya melontarkan kritik. Rasa kecewa, sedih, sakit hati, bahkan marah terkadang menjadi respon pertama kita.

Maka, bila tidak pandai dalam menyikapi kritik, bisa-bisa kritik justru akan membuat reputasi kita betul-betul merosot. Sekarang, mari bertanya kepada diri kita masingmasing, masihkah kita kebal kritik? Masihkah kita akan marah, jengkel ketika dikritik? Jawaban Anda semua, akan menentukan siapa sebenarnya Anda. Jawabannya akan menentukan sebesar apa pemikiran Anda. Satu hal yang harus dipahami: kita tak pernah ada yang dilahirkan semua. Semua memiliki kelemahan dan kekurangan. Tentu saja, selama ada kelemahan dan kekurangan kritik itu selalu ada. Baik dalam kapasitas dikritik atau mengkritik. (*Pemred Majalah Parlemen)

www.dprdsumenep.com

Suara Desa SEJUMLAH staf sekretariat dprd sumenep terlibat langsung dalam upaya membersihkan puing-puing pasar anom baru yang terbakar.

gallery (butuh foto + caption)

Salurkan Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju email : humasdprdsumenep@gmail.com SMS center: 0819 1368 2437 Website: www.dprdsumenep.com