01 12 balanews1

BANDARLAMPUNG News Membangun Wawasan Masyarakat

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

Harga Rp. 3000

INDEKS

TAMAN SANTAP Pleagant, Always Green

DPTPH Salurkan Bantuan Senilai Rp12,6 Miliar

Jl. Arief Rahman Hakim, No.45 Wayhalim - Bandarlampung Tlp: 0721-700666/787123 | Faks:0721-787123

BKD Pesawaran Tertutup Soal Mutasi 12 Pejabat

Halaman 3

IBI Darmajaya Dorong Ekonomi Kreatif Desa

Halaman 4

Halaman 6

Polda Lampung Sita Ribuan Garam Kemasan Ilegal Halaman 7

110 Ribu Warga Belum Miliki e-KTP TELUKBETUNG UTARA— Meski batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) relatif masih lama, animo masyarakat Bandarlampung untuk melaksanakan kewajiban perekaman kian meningkat.

Di penghujung Agustus 2016, tercatat hampir seribu warga dalam sehari menyambangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandarlampung, di gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Menurut Kepala Disdukcapil Bandarlampung,

Hendry Iswandi, animo masyarakat merekam data e-KTP semakin meningkat seiring terbitnya ultimatum dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membatasi waktu perekaman hingga akhir September 2016.

Saat ini, dari total 860 ribu penduduk wajib e-KTP di Kota Bandarlampung, 110 ribu diantaranya belum melakukan perekaman.

“Sekitar 110 ribu warga di Bandarlampung belum melakukan perekaman,” kata Hendry Iswandi, Selasa (30/08).

Hendry mengatakan,

warga belum sepenuhnya sadar betapa pentingnya eKTP untuk menudukung keperluan administrasi warga. Sehingga masih banyak yang belum perekaman.

Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung sudah menyiapkan alat perekam di tujuh kecamatan. Yakni Kecamatan Enggal, Telukbetung Timur, Sukarame, Langkapura, Labuhan Ratu dan Kedamaian.

“Sebenarnnya kita ada di 13 kecamatan namun karena ada kendala pada mesinnya sehingga yang ke Hal. 11

ANIMO masyarakat Bandarlampung untuk melaksanakan kewajiban perekaman kian meningkat. Di penghujung Agustus 2016, tercatat hampir seribu warga dalam sehari menyambangi loket pelayanan Disdukcapil Bandarlampung. foto:iqbal

Bakal Ada Tersangka ”Suap Proyek” TELUKBETUNG UTARA— Kepolisian Daerah (Polda) Lampung terus bergerak mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp14 miliar yang menyeret Farizal Badri Zaini, mantan Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung.

Saat ini, penyidik telah meningkatkan status penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Djoko Prihartanto, Kasubag Sarana dan Prasarana Bakorluh Lampung, pada 2 Agustus 2016.

“Saat ini kasusnya masih disidik, belum bisa kita beritahukan siapa

bakal tersangkanya,” ujar Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Irwandi, saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Selasa (30/08) malam.

Menurut dia, penyidik masih terus mencari dan mengumpulkan sejumlah data, bukti dan keterangan

beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Saat ditanya soal siapa yang sudah dimintai keterangan terkait laporan tersebut, AKBP Irwandi menegaskan banyak yang sudah diperiksa. “Nanti saja, kalau mau jelas langsung hubungi Kanit yang

Segel Dibuka TWL

melakukan penyidikan,” kata dia.

Sementara, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara saat dikonfirmasi terkait indikasi korupsi dalam laporan Djoko Prihartanto enggan berkomentar.

Menurutnya, hingga

saat ini belum laporan soal tindak pidana korupsi ke Dirkrimsus Polda Lampung. “Belum ada laporan ke saya soal itu, itu kasus kan masih ditangani Dirkrimum,” ujarnya.

Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila), Yudianto meminke Hal. 11

Soal Doddy, BKD

Pemkot Klaim Belum Tahu Jangan Tidur!

LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG PENGADUAN HUBUNGI:

TELUKBETUNG UTARA— Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bandarlampung segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT Teluk Wisata Lampung (TWL), di lahan reklamasinya sendiri.

Sebab, meski pemkot telah memasang police line di areal penimbunan bibir pantai itu, tetapi sejumah kendaraan dan alat berat bebas keluar masuk lahan itu beberapa hari lalu.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Monitoring Distako Bandarlampung, Dekrison mengaku baru mengetaui adanya aktifitas

yang dilakukan pada lahan yang telah disegel oleh Pemkot tersebut sejak 21 Juni lalu.

Dalam waktu dekat, pihaknya segera mengecek ke lapangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dirinya menegaskan, jika memang PT TWL melakukan aktifitas kembali, maka Pemkot akan melakukan tindakan tegas, menyegel kembali kegiatan reklamasi itu.

“Kami segera segel kembali kegiatan reklamasi tersebut. Kan statusnya masih menjadi objek penyelidikan Kejaksaan Agung, tunggu dulu lah sampai ada ke-

jelasan hukumnya,” kata Dekrison.

Dirinya menilai, walaupun saat ini segala perizinan PT TWL sudah lengkap, tetapi kegiatan reklamasi harus di stop, mengingat aturan hukum yang berlaku saat ini , menyatakan tidak ada kegiatan reklamasi di pesisir Bandarlampung.

Sementara itu, Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Bapol PP) Bandarlampung, Cik Raden menyatakan, pihaknya belum mengetaui adanya aktifitas kembali di tempat tersebut. Oleh karenke Hal. 11

GEDONGTATAAN— Lambatnya proses pemecatan terhadap R.Doddy Anugerah, terpidana korupsi pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran senilai Rp1,1 miliar, mengundang reaksi dari DPRD setempat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pesawaran, Bumairoh mempertanyakan kienerja instansi di Pemkab setempat yang terkesan berbelit- belit menyikapi kasus Doddy.

“Apa karena dia (Doddy, Red) adik mantan bupati Pesawaran, hingga

ada perlakuan khusus? Jangan pandang bulu dong.

Yang namanya aturan harus dijalankan,” tegasnya kepada harianlampung.com, Selasa (30/8).

Menurutnya, sesuai UU ASN No 5 tahun 2014 dan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, seharusnya status Doddy Anugerah sebagai PNS harus dicabut.

“Tidak ada alasan lagi untuk menunda- nundanya,” kata Bumairoh.

Bumairoh juga meminta Komisi I pro-aktif terkait permasalahan ini. Bila perlu, panggil satker atau ke Hal. 11

0822-82204761 0822-82204762 0822-82204763

Pesisir Teluk Lampung, Kota Bandar Lampung.

FOTO: IQBAL

Alamat Redaksi : Jl. Jenderal Sudirman No.36, Enggal - Bandarlampung. Telp/fax 0721- 5600746 | Website : bandarlampungnews.com | Email : bandarlampungnews@yahoo.co.id

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

RAGOM GAWI

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

2

BANDARLAMPUNG News Pemimpin Umum / Penanggungjawab :

Supriyadi Alfian Pimpinan Redaksi : Andi Panjaitan Dewan Redaksi : Hasanuddin Z Arifin, Juniardi, Asdijal, Andi Panjaitan, Munizar, M. Furqon Sekretaris Redaksi : Nurjanah Redaktur: Munizar Bayu M.Furqon A. Iwan Nurjanah Manager Pemasaran/ Iklan : Heris Drianto Keuangan dan Umum : Rumiati Pracetak : Dedi Wahyudi S. Adi Ridha Wahyudi Sasra Pemasaran/ Distribusi : Eka Wijaya Penerbit : PT Mata Pena Mediatama Direktur Utama : Supriyadi Alfian Direktur : Asrizal Komisaris Utama : Yusuf Yazid Komisaris : Andy Arief Hasanuddin ZA

Reporter : Bayu Muhammad Iqbal Alhuda Tri Putra Biro-biro : Pesawaran : Erdanizar, Dodi Ariyadi Pringsewu : Joko Sulistyo Lampung Selatan : Supradianto Lampung Utara : Hanafi, Yansen Atik, Metro : Lampung Tengah : Achnuzir Ferly Lampung Timur : Ujang, Samsi Tanggamus : Asrizal Lampung Barat: Rico Fernando, Sulemi Way Kanan: Novita Sari Tulangbawang : Jhoni Putra Tulangbawang Barat : Ferky Pesisir Barat : Eva Gustina Mesuji : Ishar Karni Ilyas

Polemik Pasar Smep Memanas Lagi

Alamat Redaksi : Jalan Jenderal Sudirman No. 36 Bandarlampung Telp/Fax 0721.255811 Kode Pos : Website : bandarlampungnews.com Email : bandarlampungnews@yahoo.co.id

Percetakan : PT Lampung Intermedia (Isi diluar tangung jawab percetakan) Alamat: Jl. Sultan Agung No. 18 Wayhalim-Bandarlampung.

Telp. 0721 - 789750 Dalam menjalankan tugas wartawan Bandarlampung News dilengkapi kartu Pers & kartu anggota PWI atau surat tugas

Antrian Perekaman e-KTP Disoal TELUKBETUNG UTARA—Komisi I DPRD Bandarlampung merasa miris melihat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapi) terhadap masyarakat dalam perekaman data e-KTP. Dari tinjauannya di gedung Pelayanan Satu Atap, banyak warga yang hampir pingsan karena berdesakan.

“Rame bener yang mau buat KTP Ini. Tidak sedikit masyarakat hampir pingsan karena gak kuat berdesak-desakan,” katanya.

Seharusnya, menurut Muchlas, dalam kondisi seperti ini Disdukcapil atau bagian perlengkapan Pemerintah Kota Bandarlampung dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung dengan meyediakan ruang tunggu atau pos-pos pelayanan perwilayah kecamatan.

Dengan harapan, lanjutnya selain dapat menghindarkan hal hal yang tidak diinginkan karena

terlalau berdesak-desakan juga dapat mepercepat proses pelayanan.

“Panggil satu persatu sesuai dengan nomor antri, sementara yang belum dipangil dapat menunggu panggilan di ruang tunggu yang telah disediakan sehingga tidak seperti sekarang ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, kepala disdukcapil harus mencontoh Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol-PP) Cikraden, dari pengamatannya di lokasi, Cikraden turun tangan langsung bukan hanya turut menertibkan masyarakat yang mengantri tetapi Cik Raden juga memberikan dukungan semagat agar pengunjung dapat bersabar menunggu.

“Saya lihat Pol PP turun tangan langsung mengatur, mengarahkan pembuat KTP bahkan banyak masyarakat itu dibilangin begini sabar ya jangan berdesak-desakan semua pasti dilayani kalau mau antri,” tutupnya. (iqb)

TELUKBETUNG UTARA— Masih ingat dengan rencana pembangunan Pasar Smep di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung?

Ya, sejak rencana pembangunan pasar dengan konsep delapan lantai itu digagas tahun 2012 lalu, belum ada progrs pembangunan apapun di lokasi.

Kini, seorang pedagang yang sudah terlanjur menyetorkan uang muka kepada PT PrabuArthaberencanamelaporkan kasus mandeknya pembangunan pasar itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, pedagang itu terlebih dahulu akan berkonsultasi ke Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung, apakah persoalan itu dapat dilaporakan ke KPK atau tidak.

“Nanti saya cari kawan dulu pedagang lain, kalau ada yang bersedia, kita ke LBH meminta mediasi kesiapan mereka, karena persoalan Smep ini sudah berlaut-larut, kekompakan Alay dengan Pemkot ini sudah luar biasa,

saya tidak akan tinggal diam,” ujar pedagang yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (29/8). Menurutnya, ada misteri dibalik terbengkalai nya Pasar Smep yang tidak diketahuipublik.Salahsatunya,uang yang disetor para pedagang untuk uang muka saat ini tidak diketahui keberadaannya.

“Kenapa pemkot diam ketikapasaritutidakdibangun?Ada apa dengan wali kota?” ujarnya. Pengembangsangatjeli dalam mempermainkan nasib pedagang.“Sebetulnyakamiini dilema soal pasar semep, kalau kami melapor ditakutkan uang kami hilang tetapi kalau tidak melapor, nasib kami terusterusan digantung, pasar yang kamiharapkanpunterbengkalai entah sampai kapan begitu,” katanya.SementaraKetuaLBH Bandarlampung,Alian Setiadi mengatakan bahwa, pihaknya bersedia melakukan pendam-

pingan apabila para pedagang meminta mediasi hukum.

Karena, persoalan Pasar semep seharusnya sejak dahulu sudah dibongkar oleh penegak hukum yang ada di Provinsi Lampung. Namun, faktanya hingga kini pasar tersebut belum juga ada kejelasan.

“Sudah sangat wajar jika pedagang mempertanyakan kembali kejelasan pasar tersebut, apa lagi uang muka untuk memperoleh ruko sudah lebih dari 4 tahun lamanya tanpa ada kejelasan,” kata Alian. Selain akan memediasi dan mendampingi proses hukum hingga ke KPK, sambungAlian, LBH juga akan meneruskan permasalahan ini ke penegak hukum yangadaditingkatProvinsi. “Nanti kita rekomendasi juga ke Polda dan Kajati laporannya.

Karena sudah seharunya penegak hukum menelisik ada apa dibalik terbengkalainya pasar tersebut,” katanya.

Sementara Walikota Bandarlampung, Herman HN ngganmengomentaripersoalan pasar tersebut. ”Kalian urus saja sendiri pasar itu,” kata Herman. (iqb/R4)

DPRD Dukung Upaya Pedagang TELUKBETUNG UTARA— DPRD Kota Bandarlampung mendukung upaya pedagang Pasar Smep yang aktif menuntut kejelasan pembangunan pasar yang higga kini masih terkatung-katung.

Namun, terkait dengan rencana melaporkan pengembang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal ini dinilai terlalu dini.

Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung, M Yusuf Erdiansyah Putra menyatakan, tindakan pedagang pasar smep di nilai terlalu dini.

“Pelaporan ke KPK hal ini terkait dugaan korupsi, jadi apakah memang di curigai adanya tindakan korupsi?”kata Yusuf, Selasa (30/8).

Dirinya pun menyarankan, agar pedagang pasar smep melaporkan terlebih dahulu hal ini kepada kepolisian.

“Pedagang harus melaporkan terlebih dahulu ke kepolisian, jika memangpenyelidikanpolisiada dugaan korupsi, baru ramai-ramai pedagang melapor ke KPK,” ucapnya.

Politisi Hanura ini pun menghimbau kepada penegak hukum di Bandarlampung harus cepat mengambil tindakan, terlebih persoalan pasar Smep ini sudah berkelanjutan panjang.

“Ini permasalahan yang sudah krusial, sudah waktunya semua penegak hukum turun, jadi kalau misalnya pedagang melaporkan hal ini. Kami apresiasi,” pungkasnya .(iqb/R4)

Lampung FC dan PS Brimob Adu Kuat TELUKBETUNG UTARA— Sakai Sambayan Lampung Footbal Club (SS Lampung FC) yang diperkuat pemain bintang Elie Aiboy akan menjajal kekuatan juara Kapolda Lampung Cup 2016, PS Brimob.

Kedua tim akan melakukan laga persahabatan, Rabu sore (31/8) di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Menurut Ketua SS Lampung FC Dicky Pratowo, laga ini adalah ajang pemanasan yang cukup penting guna mengukur hasil latihan SS Lampung FC selama ini, sebelum Liga Nusantara 15 September dimulai.

“Laga friendly match melawan PS Brimob besok sangat berarti bagi SSLam-

Pemain Bintang Lampung FC Elie Aiboy berfose bersama Wakil Gubernur Lampung belum lama ini. Foto: ist

pungFC. Bahan evaluasi, sejauh mana hasil dari latihan intens yang dilakukan tim selama ini,” ujar Dicky.

PS Brimob diyakini akan

memberikan perlawanan sengit kepada SSLampungFC, untuk itu Dicky menyampaikan tidakakanmemandangpertandinganinisetengahhati.SSLam-

pung FC akan menurunkan skuat penuhnya termasuk pemain bintang, ElieAiboy.

“Kami akan menunjukan permainan terbaik, mari war-

ga Lampung untuk datang dan menyaksikan pertandingan besok sore,” ajaknya.

PS Brimob Lampung memiliki skuat yang cukup mempuni dan fisik yang baik.

Terbukti, PS Brimob berhasil memenangkan Kapolda Cup yang berlangsung pertengahan bulan Agustus di Stadion Pahoman lalu.

Untuk itu diperkirakan laga esok akan berlangsung seru dan akan menyedot banyak perhatian. Walau belum terkonfirmasi namun diyakini akan banyak petinggi Polda Lampung yang hadir, apalagi Wakapolda Krishnamurti merupakan pembina SS Lampung FC dan barisan supporter Bala Sakai Sambayan. (rls/R4)

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

BALAI KERATUN

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

3

BJ Habibie Motivasi Pembangunan Berbasis Teknologi TELUKBETUNG UTARA- Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie, dijadwalkan berkunjung ke Lampung pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas), 14 September 2016 mendatang. Habibie juga akan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di daerah ini.

Plt Sekda Provinsi Lampung Sutono mengatakan pihaknya sedang melakukan persiapan menyambut rencana kedatangan BJ. Habibie.

Kunjungan itu sebagai momentum dalam memotivasi Provinsi Lampung untuk pembangunan berbasis teknologi ke depan.

“Kami berharap dengan kunjungan ini akan lebih memotivasi pembangunan Lampung serta dapat menjadi wahana sharing dengan Pak Habibie terkait pembangunan berbasis teknologi di Provinsi Lampung”, kata Sutono, saat memimpin rapat persiapan, di Ruang Rapat Utama Kantor Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (30/08) Hadir dalam rapat perwakilan akademisi dari Unila, Intitut Teknologi Sumatera (Itera), Teknokrat, Darmajaya, BPPT, LIPPI, serta sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Sutono menjelaskan, terkait kunjungan BJ. Habibie mendatang ada dua agenda penting yang akan dilaksanakan yakni

meresmikan Gedung Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi BPPT serta memberikan kuliah umum kepada perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung yang akan diselenggarakan di Itera.

“Dalam acara nanti juga akan ada pameran dari berbagai akademisi, coorporate serta SKPD dalam hal inovasi di bidang teknologi inovasi serta meresmikan berbagai hasil produk-produk inovasi di Provinsi Lampung”, kata Sutono Mulyadi Irsan menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian serta akademisi di Provinsi Lampung akan memfokuskan topik pembahasan terhadap 4 (empat) point penting diantaranya terkait Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi baik Energi Baru dan Energi Terbarukan, Ketahanan Kesehatan dan Obat-obatan, serta Sumber Daya Maritim dan Konektivitas di Provinsi Lampung.

Hal tersebut menurut Mulyadi tidak menutup kemungkinan untuk perubahan dan penambahan topik pembahasan sesuai dengan perkembangan kondisi di Provinsi Lampung. “Kami akan terus berusaha melakukan koordinasi dalam rangka memaksimalkan rencana kunjungan kerja Pak Habibie ke Lampung, masukan dan saran dari masyarakat juga kita terima,” katanya. (rls/jun)

Peserta Diklatpim III Lampung Berkunjung ke Sulsel TELUKBETUNG UTARA- ParapesertaPendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan (Diklatpim)Angkatan III di LingkunganPemerintahProvinsiLampungmelakukanBenchmarking To Best Practice ke Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana didampingi Kabag Humasnya Heriyansyah Selasa menginformsikan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menambah wawasan dan pengkayaan Rancangan ProposalPerubahanyangsedangdisusun oleh Peserta Diklatpim III. Kepala Badan Diklat Provinsi Lampung, Adriyana Umar ketika diterima di aula Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Selasa (30/08/2016) menyampaikan Benchmarking yang dilakukan selama 5 hari dari tanggal (29/08/16) sampai dengan (02/09/16) ini Peserta Diklat akan melakukan Patok Banding di tempat tujuan, atau Lokus untuk mengadopsi dan mengaplikasikan di Instansi tempat Peserta bekerja sesuai dengan rencana Proyek Perubahan dari masing-masing Peserta Diklat.

Adapun Esensi Dasar Mata Diklat Benchmark to Best Practice adalah pembelajaran tentang Proses Perubahan dan Tokoh atau Stakeholders terkait perubahan itu sendiri yang dilakukan pada Lokus.

“Tujuannya adalah menambah wawasan dan pengkayaan Rancangan Proposal Perubahan yang akan disusun oleh Peserta Diklatpim Tingkat III, sebagai tindak lanjut hasil Di-

agnosa, Taking Ownership dan Penjelasan Proyek Perubahan”, jelasnya.

Selain itu,Adriyana Umar mengatakan bahwa indikator keberhasilan Benchmarking dapat dilihat dari kemampuan peserta Diklat mengidentifikasi best practice pengelolaan kegiatan,menyusunlessondaribest practice, mengadopsi dan mengadaptasikan best practice.

“Yang jelas Benchmarking untukmemungkinkanorganisasi dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor dan selanjutnya menjadi alat strategi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja,” ungkapnya.

Adriyana Umar menyampaikanlebihlanjut,dipilihnyaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lokasi Patok Banding adalah atas dasar pertimbangan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama ini dinilai berhasil melaksanakan pembangunan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

“Dengan pertimbangan itulah diharapkan para Peserta dapat menimba pengalaman dari keberhasilan-keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Selatan diwakili Asisten Bidang Administrasi Dr Ruslan Abu SH MH didampingi Sekretaris BKD Drs H Andi Harun menjelaskan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan ini sebagai wahana untuk meningkatkan silaturrahim bagi kemajuan bersama, untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.

(RLs/R4)

Illustrasi petani cabai Lampung (ist)

Genjot Produksi Cabai

DPTPH Salurkan Bantuan Senilai Rp12,6 Miliar TELUKBETUNG UTARA - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Lampung menyalurkan bantuan benih tanaman cabai merah, mulsa (media penutup tanah), azir (penegak lahan), pupuk organik dan pestisida kepada150 kelompok tani (poktan) di enam kabupaten.

Total nilai bantuan yang diproyeksi untuk lahan seluas 450 hektare itu mencapai Rp12,6 miliar.

Kepala DPTPH Lampung Lana Rekyanti, melalui Kepala Bidang Hortikultura Eko Dyah mengatakan, pemberian bantuan itu bertujuan memacu peningkatan hasil produksi komoditas cabai di tingkat petani.

“Bantuan ini diberikan kepada petani cabai di

enam kabupaten, yakni Pesisir Barat, Mesuji, Pringsewu, Lampung Utara, Pesawaran dan Kabupaten Tulangbawang.

Bantuan disalurkan melalui poktan. Setiap daerah ada 25 poktan yang menerima bantuan untuk luas lahan 75 hektare,“ kata Eko pada harianlampung.com, Selasa (30/8).

Dia menerangkan, bantuan itu memang dipri-

oritaskan untuk enam kabupaten tersebut, karena merupakan sentra pengembangan budidaya komodite Cabai Merah.

Menurut dia, kondisi lahan di enam kabupaten tersebut sangat cocok untuk budidaya tanaman cabai merah. Selain itu, para petani di enam kabupaten tersebut juga sudah lebih terbiasa dan memahami teknik budidaya cabai merah.

Dia menerangkan, bantuan itu langsung disalurkan kepada poktan di masing-masing kabupaten yang sebelumnya telah mengajukan permohonan.

Teknisnya, DPTPH Lampung menjadi Kuasa Penggungan Anggaran. Sedangkan kepala dinas perta-

nian masing-masing kabupaten menjadi Penjabat Pembuat Komitmen.

“Bantuan ini sudah kami salurkan sejak bulan Juli 2016. Terakhir, untuk poktan di Kabupaten Lampung Barat, kami salurkan minggu lalu,” ungkapnya.

Eko menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, produksi cabai Lampung dalam lima tahun terakhir terus menurun.

Pada tahun 2011 produksi cabai Lampung 44.374 ton, tahun 2012 menurun menjadi 42.437 ton. Kemudian pada tahun 2013 kembali menurun menjadi 35.233 ton, pada tahun 2014 menurun lagi

menjadi 32.260 ton. Terakhir pada tahun 2015 produksi Cabai Merah hanya 31.272 ton.

Menurut dia, penurunan produksi tersebut disebabkan berkurangnya luas lahan budidaya. Dia mencontohkan, pada tahun 2014 luas areal tanaman Cabai Merah mencapai 4.905 hektare. Kemudian pada tahun 2015 menyusut menjadi 4.229 hektare.

“Kita ketahui bersama, penurunan hasil produksi komoditas cabai merah merupakan salah satu penyumbang inflasi. Ke depan kami terus berupaya mengoptimalkan lahan di daerah yang berpotensi menjadi sentra produksi cabai merah di Lampung,” jelasnya. (iqb/mnz)

2017, Ruas Jalan Jatimulyo Diperbaiki TELUKBETUNG UTARA – Kabar baik bagi masyarakat Sukadamai, di ruas jalan P.Senopati JatimulyoSukadamai, Kabupaten Lampung Selatan, awal tahun depan jalan tersebut akan diperbaiki sehingga jalan mulus.

Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sutono mengatakan pada tahun 2017, jalan sepanjang 1,4 km tersebut akan menjadi fokus perbaikan Pemprov. Sutono mengakui kondisi jalan disana tidak prima. Banyak ditemui lubang di sepanjang jalan,yangdikhawatirkanmem-

bahayakan pengendara yang melintas. “Awal tahun depan jalantersebutakankamitingkatkan kondisinya sampai mulus.

Kalau sekarang, kemungkinan hanya akan diperbaiki rutin saja,” kata mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) saat di konfirmasi kemarin, Selasa (30/8).

Sementara itu, anggota KomisiIVDPRDMansyurHS mendesak Dinas Bina Marga Provinsi Riau segera memperbaiki Jalan Kubang Raya dan supaya tidak ditunda lagi karena sangat ditunggu masyarakat. Ujarnya.

Ilustrasi

“Mudah-mudah awal Tahun depan benar-benar sudah ada kegiatan di lapangan.

Biar fungsional, yang penting kendaraan bisa lewati dan masyarakat tidak terganggu.

Kalau seperti sekarang ini kan

berbahaya, apalagi jalan tersebut dilewati kendaraan tonase besar,” terangnya.

Salah seorang pengendara Alamsyah (26) menyayangkan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Pemprov katanya

terkesan abai, mengingat kondisi ini sudah berjalan sejak setahun terakhir. “Kalau sudah memasuki musim hujan jalan tersebut sudah susah sekali untuk diakses para pengendara,” katanya Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga Fehrizal Levi mengaku pihaknya sedang fokus memperbaiki jalan di Sukadamai. “Semua jalan provinsi kita prioritas dan tahun ini untuk jalan Lampung Selatan lebih fokus ke Sukadamai, karena kondisinya memang rusak parah,” pungkasnya.(iqb)

LAN Sosialisasikan Jabatan Analis Kebijakan TELUKBETUNG UTARA— Pusat Pembinaan Analisis kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar kegiatan sosialisasi Jabatan FungsionalAnalis Kebijakan (JFAK) kebijakan publik di gedung Balai Keratun.

Kabid Pemantauan dan EvaluasiPusatPembinaanAnalis Kebijakan LAN, Erna Noviyanti, UUNo.5tahun2014 tentangASN, jabatan funsional analis kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

“Tupoksi adalah meng-

kaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/ atau menyelesaikan masalahmasalah publik,” katanya pada , Selasa (30/8).

Menurut analis kebijakan yang merupakan jabatan baru ini dinilai sangat strategis dalam memberi rekomendasi kebijakanyangbisadiambilolehpembuat keputusan. Sehingga bisa meningkatkan kualitas kebijakan publik.

“Karena mereka menganalisis setiap permasalahan kebiijakan publik, merumuskannya hingga memberikan alter-

natif kebijakan yang tepat seperti apa, dengan dampak resiko yang sekecilnya untuk kepentingan publik yang lebih baik,” jelas Erna.

Guna menarik minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan fungsional, LembagaAdministrasi Negara (LAN) tengah mengupayakan pemberian tunjangan kepada pada analis kebijakan seperti padajabatanfungsionallainnya.

Menurut Erna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) surat izin prinsip ke Kementerian Keuangan untuk tunjangan tersebut, dan diharapkan segera direalisasikan dalam bentuk Perpres.

“Nah, keberadaan tunjangan ini nantinya bisa menarik minat pegawai di daerah untuk masuk ke jabatan fungsional. Penempatan JFAK ini sangat strategis bagaimana analis kebijakan bekerja mempengaruhi pimpinan, mengadvokasi, beragumentasi, dan bernegosiasi kepada pimpinan,” ucapnya.

Saat ini baru ada 44 pegawai yang menduduki jabatan analis kebijakan di pemerintah pusat, dan di daerah kemungkinan baru empat sampai enam orang.

“Peluangnya masih terbuka lebar ya, memang kami tidak bisa mentargetkan. Misalkan di Lampunganaliskebijakanharus

sekian orang itu nggak. Menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang ada,” imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Zaini Nurman menuturkan, jabatan fungsional merupakan peluang karir yang panjang bagi pegawai. Sehingga diharapkan bisa berkarya demi kemajuan ASN. Untukkualisifikasinyaadalah menuntut peminta mengetahui Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK). “Selain itu karena analis kebijakan ini bidang yang sangat kompleks, peminat juga harus menguasai bidangekonomi,pembangunan dan sosial” katanya.(iqb) Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

KAWASAN

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

4

BKD Pesawaran Tertutup Soal Mutasi 12 Pejabat GEDONGTATAAN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesawaran tertutup terhadap media terkait mutasi sejumlah pejabat eselon tiga dan empat di daerah itu.

Informasi yang diperoleh harianlampung.com, Selasa (30/8), Pemerintah Kabupaten Pesawaran melantik 12 pejabat eselon tiga dan empat.

Pelantikan para pejabat itu berlangsung di Aula Pemkab Pesawaran,Selasa(30/8).Mereka dilantik oleh Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Hendarma. SekertarisBKDPesawaran,Awaludin, mengaku hanya mendapatkan kabar tentang pelantikan 12 orang pejabat tersebut.

“Memang benar, ada pemberitahuan tentang pelantikan tersebut. Namun, data-data yang didapat belum pasti, siapa-siapa pejabatnya, dan jabatan apa saja yang akan dilantik,” kataAwaluddin, di ruang kerjanya, Selasa (30/8).

Bahkan dia mengaku belum bisa memastikan kapan pelantikan itu akan dilaksanakan. Selain itu,Awaludin juga tidak bersedia memberikan data-data pejabat yang dilantik hari itu. Dia beralasan tidak hafal nama-nama pejabat yang dilantik. “Saya tidak hafal nama pejabat dan posisi barunya.Tadi (datanya) sudah diminta oleh pak Wayan (protokol bupati),” katanya. Sementara Protokol Bupati I Wayan Deresta saat ditemui mengaku hanya men-

gambil absensi pejabat yang dilantikhariini.“Cumainiajayang saya ambil,” katanya sambil menunjukan daftar hadir pejabat.” katanya Informasi yang diperoleh harianlampung.com, pejabat yang dilantik hari itu antara lain Dahlan. Kasubag anggaran di sekertariat dewan (Sekwan) ini menggantikan Lahiri sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Pesawaran. Sedangkan Lahiri mengisi jabatan di Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat. Sementara Hendarma, mewakili Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona pada acara itu mengatakan pelantikan itu dilakukan setelah melalui berbagi proses. Para pejabat yang layak dalam menduduki jabatan yang dilantik.

“Sebelumnya bapak bupati sudah mempertimbangkan dengan baik tentang pelantikan ini.Danpelantikaninidilakukan melalui proses panjang, dalam memilih pejabat yang akan mendudukijabatanyayangbaru dilantik ini,” kata Hendarma.

Dia mengharapkan pejabat yang baru dilantik mampu mengemban tugas dan siap ditempatkan di mana saja di wilayah Kabupaten Pesawaran.

“Jalankan tugas dengan sebaikbaiknya, berikan yang terbaik, dengan menjalankan programprogram Pemkab, sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati,” katanya Sekda mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Semoga dengan tugas dan jabatan baru ini, dapat memberikan yang terbaik, dan menorehkan prestasi yang baik, khususnya demi kemajuan kabupaten Pesawaran ini.(doy)

Sepekan terakhir jumlah pemohon pembuatan e-KTP di Kantor Disdukcapil Lampung Utara mengalami peningkatan. (foto:ysn)

Masyarakat Diminta Segera Rekam Data e-KTP KOTABUMI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara mengimbau masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) segera melakukan perekaman data.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang memberikan batas waktu (dead-

line) pembuatan e-KTP paling lambat 30 September mendatang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampura, Azhar Ujang Salim mengatakan, masyarakat wajib KTP yang belum melakukan proses rekam data e-KTP hingga 30 September 2016 akan dikenai sanksi berupa penonaktifan nomor induk kependudukan.

“Kalau nomor induk

kependudukan dinonaktrikan, otomatis warga tidak bisa mendapatkan pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, pembuatan paspor dan lain-lain. Karena itu, kita minta warga yang belum punya e-KTP segera melakukan perekaman data sebelum 30 September 2016,“ kata Azhar di ruang kerjanya, Selasa (30/8).

Dia mengungkap, hingga bulan Juni 2016 persentase penduduk wajib KTP di kabupaten setempat yang

telah membuat e-KTP mencapai 82,5 persen.

“Dari 651.394 jiwa penduduk wajib KTP, 82,5 persen telah memiliki e-KTP. Sisanya 17,5 persen atau 133.886 jiwa, belum memiliki e-KTP,” ungkapnya.

Terkait program Kartu Identitas Anak (KIA) untuk usia 0-17 tahun belum bisa diterapkan di Lampura.

Hal itu, karena angka pencapaian dalam target nasional sebesar 77,5 persen belum tercapai.

“Untuk KIA, di Lampung baru Kota Metro yang telah menerapkan dan sebagai percontohan,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, pelayanan pembuatan e-KTP di Disdukcapil setempat selalu dipadati warga.

“Ya semenjak ada kebijakan pemerintah tersebut, terjadi lonjakan jumlah pemohan pembuatan e-KTP di Disdukcapil Lampura,“ ungkapnya. (ysn)

Di Tanggamus

Banyak Pekon Belum Serahkan LPj ADD

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Lampung, Rycko Menoza SZP menyerahkan pataka kepada M .Akyas yang terpilih sebagai Ketua MPC PP Kabupaten Lampung Selatan periode 2016-2020.

Pengurus Cabang Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musyawarah Cabang VII. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjungbintang itu dibuka Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Provinsi Lampung, Rycko Menoza SZP, Senin (29/8).

Muscab yang mengusung tema “Mencetak Kader Berprilaku Santun, Peduli Sesama dan TaatAturan” itu mengagendakan pemilih Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya peserta muscab memilih M .Akyas sebagai Ketua MPC PP Lampung Selatan periode 2016-2020, menggantikan

Aribun Sayunis.

Dalam sambutannya Rycko Menoza SZP berharap,seluruh kader PP Lamsel bisa membawa

organisasi kepemudaan tersebut menjadi lebih baik.

“Siapa pun yang dipercaya menjadi ketua, harus dapat

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Lampung, Rycko Menoza SZP mengukuhkan kepengurusan MPC PP Kabupaten Lampung Selatan periode 2016-2020.

merangkul semua lini dalam organisasi untuk bersama memajukan Pemuda Pancasila, “ kata Rycko.

Dia juga mengingatkan seluruh kader PP, khususnya Kabupaten Lampung Selatan senantiasa berupaya menjaga nama baik organisasi.

Menurut Rycko, salah satu tujuan dibentuknya PP adalah sebagai wadah pembinaan pemuda agar menjadi Patriot Pancasila.

Karena itu, kader PP harus memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

“Minimal kita, tetap berpastisipasi aktif ikut membesarkan organisasi Pemuda Pancasila. Sehingga dapat memberikan kontribusi besar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Jangan sampai seperti kacang yang lupa kulitnya,” imbaunya.

Rycko menambahkan, untuk bersumbangsih atau berperan aktif dalam organisasi tidak harus langsung dengan hal besarm melainkan dengan hal-hal kecil yang kemudian bergerak menjadi sesuatu yang besar.

Ketua MPC PP Kabupaten Lampung Selatan terpilih M Akyas mengatakan, siap memberikan yang terbaik untuk kemajuan organisasi.

“Saya berharap dukungan dari seluruh pengurus dan kader PP untuk bersama bejuang memajukan dan membesarkan organisasi ini. Ke-depan PP Lampung Selatan harus bisa menjadi contoh bagi organisasi kepemudaan lainnya dalam membatu pemerintah mencapai cita-cita kesejahteraan masyarakat, “ kata Akyas.(adv)

KOTAAGUNG- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (BPMDT) Kabupaten Tanggamus mencatat ,masih banyak pekon (desa) yang belum menyerahkan laporan pertanggungan jawaban (LPj) realiasasi kegiatan program anggaran dana desa (ADD) tahap pertama tahun 2016.

Kepal Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat BPMPDT Tanggamus Syafrudin mengatakan,Bupati Bambang Kurniawan telah melayangkan dua kali Surat Peringatan (SP), pada 18 dan 29 Agustus 2016, agar pihak pekon segera menyampaikan LPj tersebut. “Sudah ada SP dari bupati untuk pekon yang belum menyerahkan LPj kegiatan ADD tahap pertama, tapi sampai saat ini beluma ada tanggapan. Kita tunggu hingga 18 September. Mudah-mudahan pihak pekon segera menyampaikan LPj, “ kata Syafrudin.

Menurut dia, LPj itu penting secepatnya disampaikan, agar proses pencairan ADD tahap kedua dapat diproses tepat waktu.

Dia menerangkan, dari 299 pekon di Kabupaten Tanggamus, baru 134 yang menyerahkan LPj realisasi ADD tahap pertama tahun 2016. (zim)

Harga Jahe Melorot

Petani di Pesawaran Merugi KEDONDONG-Harga komodite Jahe menurun.

Kondisi tersebut membuat para petani Jahe di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, merugi.

Slamet (40) petani jahe di Desa Sinarharapan, Kecamatan Kedondong mengatakan, saat ini harga Jahe hanya Rp2.500 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga jahe berada pada kisaran Rp6 ribu sampai Rp7 ribu per kilogram.

“Kalau sekarang harga jahe anjlok, kita banyak rugi, “ kata Slamet pada harianlampung.com,Selasa (30/8). Slamet mengaku mengelola budidaya tanaman Jahe pada lahan seluas satu rante atau 400 meter persegi.

Dia menerangkan, total biaya budidaya Jahe pada lahan seluas satu rante mencapai Rp5 juta. Dari hasil budidaya pada lahan seluas itu, untuk sekali panen bisa menghasilkan 150 kilogram Jahe.

“Untuk biaya pengolahan lahan, penanaman, pemupukan dan perawatan, kita perlu dana sekitar Rp5 juta. Ratarata setiap panen, dapat 150 kilogram. Kalau harganya Rp2.500 per kilogram, artinya kita dapat sekitar Rp3,7 juta. Jelas rugi banyak, “ terangnya.

Terpisah, Rohman pedagang pengepul hasil bumi daerah itu membenarkan, saat ini harga Jahe hanya Rp2.500 per kilogram.

“Kemungkinan penyebab menurunnya harga Jahe ini dipengaruhi penurunan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar,” terangnya. (gng) Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

KAWASAN

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

5

Bupati Pringsewu Panen Raya Ikan Mas PAGELARAN-Bupati Pringsewu H. Sujadi bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop-UMKM) Provinsi Lampung Tri Hartono, panen raya ikan air tawar (ikan Mas), Selasa (30/8).

Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo memeriksa kondisi mobil ambulance di lingkup tugas dinas kesehatan setempat, Selasa (30/8). (foto:ysn)

Wabup Lampura Periksa Kondisi Ambulance KOTABUMI–Wakil Bupati (Wabup) Lampung Utara (lampura) Sri Widodo mengecek kondisi dan kelengkapan seluruh mobil ambulance milik dinas kesehatan (dinkes) setempat, Selasa (30/8).

Puluhan mobil ambulance dari berbagai puskesmas di lingkup dinkes setempat itu , diparkir berjajar di halaman kantor Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lampura.

Satu per satu, mobil ambulance tersebut diperiksa olah Wabup Sri Widodo. Pemeriksaan dilakukan mulai dari saran kelengkapan ambulance sampai kondisi mesin kendaraan.

Menurut wabup, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. “Pak Bupati minta menginventarisir mobil ambulance yang layak dan tidak layak sebagai kendaraan tanggap siaga. Ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat,” kata wabup.

Dia menerangkan, selain kondisi mesin prima, mobil ambulance yang layak digunakan, adalah yang memiliki fasilitas seperti tabung oksigen dan obat-obatan. ”Tahun 2017 mendatang Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan mobil ambulance dan motor untuk para bidan.

Karena itu, mobil yang belum layak akan kita perbaiki. Kalau memang tidak bisa diperbaiki akan dilaporkan ke bagian aset, “ terangnya.

Di tempat sama, Kepala Dinkes Lampura Maya Metissa mengatakan, tahun ini ada sepuluh unit mobil ambulance. Ke sepuluh mobil ambulance itu, merupakan milik Puskesmas Kecamatan Tanjungraja, Puskesmas Semuliraya.

Kemudian, Puskesmas Gedungnegara, Madukoro, Tatakarya, Karangsari, Abung Timur, Cempaka, Tulangbawang Baru dan Puskesmas Wonogiri. (ysn)

IBI Tanggamus Gelar Baksos BULOK-Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Dewi Handajani menghadiri bakti sosial (Baksos) yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setempat, Selasa (30/8) Baksos dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXIII Tahun 2016 itu, dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bulok.

Selain Camat Bulok, Muhaimin Sastra Negara dan Ketua IBI Tanggamus Asiawati, turut hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sukisno serta sejumlah pejaba terkait di lingkup pemkab setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus Sukisno mengatakan, baksos tersebut diikuti oleh 150 kaum ibu.

“Bentuk kegiatan yang kita laksanakan diantaranya, pemeriksaan kanker servik dan pelayan kontrasepsi KB inplan secara gratis, “ kata Sukisno.

Ketua TP PKK Tanggamus Dewi Handajani mengapresiasi terselenggaranya baksos tersebut. Menurut dia, program tersebut harus didukung, karena bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kaum ibu.

“Terima kasih kepada IBI, PPNI, GOW yang sudah bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan ini, “ ungkapnya. (zim)

Rekam Data e-KTP

Disdukcapil Tubaba akan Jemput Bola PANARAGAN-Kebijakan sanksi penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) yang diterapkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, direspon cepat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Sekretaris Disdukcapil Tubaba, Marwis mengatakan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada seluruh kepalo tiyuh melalui kecamatan tentang kegiatan rekam data kartu tanda penduduk eloktronik (e-KTP) di seluruh kecamatan.

“Nanti kita akan jemput bola ke seluruh kecamatan untuk memberikan pelayanan perekaman data e- KTP pada masyarakat. Kita akan gunakan fasilitas mobil pelayanan keliling di Disdukcapil, “ kata Marwis , Selasa ( 30/8).

Dia berharap, dengan pelayanan metode jemput bola tersebut, seluruh warga wajib KTP yang belum memiliki e-KTP dapat melakukan proses perekaman data.

“Jika sampai 30 September 2016, warga belum melakukan perekaman data e-KTP, akan dikenai sanksi penonaktifan NIK. Akibatnya, warga tidak bisa mendapatkan berbagai pelayanan berbasis NIK, misalnya seperti BPJS kesehatan,“ terangnya.

Saat ini, lanjut dia, di Kabupaten Tubaba masih terdapat 40 ribu lebih dwarga wajib KTP yang belum memiliki e-KTP. (ferk)

Panen raya itu berlangsung di kolam budidaya seluas tiga hektare yang dikelola Kelompok Koperasi Mina Sinar Mas, Pekon (desa) Pagelaran, Kecamatan Pagelaran.

Seremoni panen raya ditandaiprosespengepakanikan hasil panen. Bupati didampingi Kepala Diskop UMKM Lampung dan sejumlah pejabat setempat memasukan ikan, masing-masingseberat10Kilogram ke wadah kantong plastik yang diberi oksigen.

Pada kesempatan itu juga, secara simbolis bupati menebar puluhan kilogram Ikan Lelel berukuran besar ke dalam kolam. Ikan Lele yang dilepas ke kolam itu, selanjutnya menjadi sarana lomba memancing gratis yang diikuti ratusan warga setempat.

Pada sambutannya bupati meminta, ?panen raya ikan tersebut jangan hanya sebatas seremonial saja, tetapi harus dikembangkan lagi dan bisa dilakukan berkesinambungan.

“Kalau panen ini bisa terus dilakukan secara berkesinambungan, tentu akan memotivasi masyarakat untuk lebih gemar mengkonsumsi ikan, bahkan ikut melakukan usaha budidaya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan,“

kata Sujadi.

Bupati menerangkan, saat ini tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupate Pringsewu terus mengalami kenaikkan. Pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan di kabupaten ini hanya 18,80 kilogram/kapita/ tahun. Sedangkan pada tahun 2015meningkatmenjadi26,15 kilogram/kapita/tahun.

“Bila dibanding dengan konsumsi ikan Provinsi Lampungyangbarumencapai25,11 kilogramg/kapita/tahun, maka tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Pringsewu sudah mencapai di atas rata-rata Provinsi Lampung,” terangnya.

BupatiSujadijugamengimbau, para distributor pakan ikan dan pembuat pakan tradisional duduk bersama mencari jalan keluar pemecahan masalah mahalnya harga pakan ikan.

“Dengan duduk bersama saya yakin semua pasti bisa teratasi,“ imbaunya.

Selainitu,diaberharapantar pemerintah kabupaten juga dapat duduk bersama untuk mengatasi masalah kebutuhan air bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar.

“Sumber utama pengairan di Kabupaten Pringsewu berasal dari Kabupaten Tanggamus.

Karena itu, kita akan berupaya menjalin kerja sama dengan

Bupati Pringsewu H. Sujadi bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop-UMKM) Provinsi Lampung Tri Hartono, panen raya Ikan Mas di Kecamatan Pagelaran Selasa (30/8). (foto:lis)

Pemkab Tanggamus untuk mengatasi kebutuhan air untuk lahan pertanian dan kebutuhan usaha budidaya ikan air tawar, “ terangnya.

Kepala Diskop UMKM Lampung Tri Hartono, mengapresiasi kepada Pemkab Pringsewu, khusunya Dinas Koperasi Perindustrian dan UMKM yang telah berupaya mengembangkan budidaya ikan air tawar di kabupaten setempat.

“Pemprov Lampung akan selalu berupaya mendorong tumbuhnya koperasi dan pengembanganusahabudidaya ikan air tawar seperti di Kabupaten Pringsewu ini,” ungkapnya.

Terpisah, Fajar pemilik

Zainudin Minta Program Pramuka Dievaluasi KALIANDA-Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan menginginkan kualitas Program Gerakan Pramuka di kabupaten setempat dapat ditingkatkan. Karena itu, diperlukan evaluasi pelaksanaan program yang selama ini dilakukan.

Hal tersebut dikatakan bupati saat beraudiensi dengan Kapin Saka Bahari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung bersama Perwakilan Pangkalan Angkatan Laut Lampung, Mayor David.Au-

densi berlangsung di ruang kerja Bupati Lamse, Selasa (30/8).

“Ya, saya minta kepada Kapin Saka Bahari Kwarda Lampung, dapat bersamasama mengevaluasi program Pramuka di Lampung Selatan.

Ini agar bisa ada peningkatkan kualitas,” kata Zainudin Hasan.

Menurut bupati, kegiatan kepramukaan dapat menanamkan sikap kepribadian yang positif bagi pelakunya, terutama generasi muda .

“Saya menilai para pelajar yang ikut kegiatan Pramuka, punya kepribadian yang lebih

baik. Mereka lebih sopan santun dan mandiri, ketimbang anak yang tidak mengikuti Pramuka,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka ke 55 Tingkat Kwartir Cabang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016, diadakan di Lapangan Dusun Banyuurip, Desa Kuripan Kecamatan Penengahan, Senin (29/8).

Peringatan HUT Pramuka itu ditandai upacara bendera dengan Inspektur Upacara Bupati Lamsel Zainudin Hasan. (alp)

Desa Bagelen Terapkan Transparansi ADD GEDONGTATAANLangkah Kepala Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran memenuhi kewajiban aturan transparansi kegiatan progam anggaran dana desa (ADD) patut diapresisi dan menjadi contoh bagi desa lainnya.

Kepala Desa Bagelen,Toto Pujiono mengatakan salah satu bentuk pelaksanaan aturan tranparansi ADD yang dilakukan adalah dengan memasang papan informasi tentang kegiatan penggunaan ADD di desa setempat.

“Saya beserta aparatur desa Bagelen kan sering ikut bimtek terkait pengelola dana desa, Rupanya itu memang harus ada sumber informasi mengenai kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) maupun anggaran dana desa (ADD),” kata Toto k, saat ditemui di kantornya, Selasa (30/8).

Menurut dia, keterbukaan informasi bukanlah menjadi persoalan, apabila semua orang memiliki kesadaran untuk mampu berbuat jujur, tulus dan ikhlas, terutama dalam melakukan pembangunan di desa.

“Saya lakukan ini, memasang papan informasi kegiatan, DD danADD tujuannya

(foto:doy) Plang informasi kegiatan ADD di Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.

supaya tidak terjadi selisih paham antara warga desa dan para aparatur desa.Agar nantinya tidak timbul suudzon (prasangka buruk.Red) dan mereka bisa melihat sejauh manaupayadesauntukmelakukan pembangunan,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, inisiatif pihaknya untuk memasang papan informasi itu, mendapat sambutan yang baik oleh para warganya. Karena siapapun, bisa melihat asal-usul kegiatan pembangunan desa.

“Malahan papan informasinya sering dibuat selfie sama warga. Sebab begini mas, saya sering lihat khususnya di pulau Jawa, di sana itu seluruh data mengenai dana desanya justru menjadi konsumsi publik. Dari situlah saya terobsesi untuk menirunya, kalau memang baik kenapa tidak kita terapkan disi-

ni,” lanjutnya.

Dia pun menambahkan, bahwa pemerintah pusat maupun daerah juga sering mensosialisasikantentangketerbukaan informasi dalam segala hal salah satunya adalah pengelolaan dana desa.

“Pengawasan ini kan merupakan tugas seluruh lapisan elemen masyarakat, ini juga menghindarkan kita sebagai Kades dari praduga yang tidak baik oleh masyarakat. Sebab, terkadang orang yang memiliki tujuan baik belum tentu hasilnya baik, apalagi kita yang tidak baik,” tambahnya.

Dijelaskannya, pada tahun ini Desa Bagelen mendapatkan ADD sebesar Rp800 juta yang dicairkan dalam dua termin.(doy)

kolam ikan tawar Sinar Mas, mengatakan luas kolam budidaya yang dikelolanya saat ini mencapai tiga hektar. Selain, Ikan Mas pada kolam itu juga dikembangkan budidaya Ikan Gurame, Nila dan Lele.

“Paling banyak yang kita budidayakan di sini, Ikan Mas. Permintaan pasar terhadap Ikan Mas memang lebih tinggi dari jenis ikan lainnya,“ kata Fajar.

Menurut dia, dalam satu hektar ditanam puluhan ribut bibit Ikan Mas berukuran 5 hingga 7 centimeter. “Pada usia empat bulan, Ikan Mas ?sudah bisa kita panen dengan bobot perkilonya antara 5 sampai 7 ekor.Untuk harga jual, Rp22 ribu sampai Rp24 ribu perkilo,”jelas Fajar

Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenPringsewuM.Yusuf mengatakan, pihaknya rutin melakukan pembinaan secara berkala kepada kelompok petani ikan air tawar.

Pembinaan yang dilakukan meliputi, teknis pengolahan pakan , sirkulasi pengairan, juga pengolahan hasil panen, seperti pembuatan abon ikan dan lainnya.

“Tahun 2012 lalu kita sudahmembangungedungunit pembenihan rakyat dan tahun 2015, kita bangun gedung pengolahan dan pemasaran ikan.

Kedua bangunan itu berada di lokasiKoperasiMinaSinarMas Kecamatan Pagelaran,” ungkapnya. (lis)

Personel Damkar Latihan Penanggulangan Bencana BLAMBANGANUMPU-Sebanyak 74 personel pemadam kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Waykanan mengikuti pelatihan dasar penanggulangan bencana kebakaran, Selasa (30/8).

Pelatihan yang menghadirkan instruktur dari BPBD Kota Bandarlampung dan Tim SAR Provinsi Lampung itu, berlangsung di kawasan Tugu Mayjen HM Ryacudu, Blambanganumpu.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Damkar Waykanan Hamdin Nasri mengatakan, selain dari BPBD Bandarlampung dan Tim SAR provinsi, pelatihan tersebut juga melibatkan instruktur dari Polres dan Kodim setempat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel damkar dalam mengatasi bencana kebakaran. Rencananya pelatihan ini akan berlangsung hingga Rabu (31/8),“ kata Hamdin.

Selain teknis pemadaman kebakaran, lanjut dia, peserta juga mendapatkan materi tentang penanganan korban bencana tanah longsor dan banjir. (vit)

Warga Dusun Sawmil Belum Menikmati Listrik Kotaagung- Hingga kini, warga Dusun Sawmil, Pekon Karanganyar, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus belum menikmati layanan penerangan listrik. Mereka berharap Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Kotaagung dapat memperluas jangkauan pelayanan hingga ke dusun tersebut.

“Sejak puluhan tahun, setiap malam kami hanya menggunakan lampu teplok untuk penerangan,” kata Yusuf (35) seorang warga setempat pada Bandarlampung News, Selasa (30/8).

Otomatis, katanya aktivitas warga menjadi terganggu.

Lebih miris, anak-anak yang duduk di bangku sekolah, terpaksa harus belajar dengan penerangan seadanya. “Kalau anak-anak belajar, ya cuma pakai lampu teplok ini,” kata Yusuf.

Warga lainnya, Agus. menyatakan bahwa tidak adanya listrik membuat masyarakat di Dusun Sawmil merasa seperti daerah yang terisolasi.

“Iya, Dusun Sawmil ini bisa dibilang dusun yang terisolir.

Meski ada beberapa perusahaan di Dusun Sawmil, tapi tidak pernah mengupayakan adanya aliran listrik di sini,” ungkapnya.

Kepala Pekon (Kakon) Karanganyar Bambang Irawan membenarkan, jika di Dusun Sawmil tersebut belum teraliri listrik. “Ya, memang di Dusun IV atau yang biasa disebut Dusun Sawmil itu belum ada listrik,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan pemasangan listrik untuk dusun Sawmil ke pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tanggamus. Namun, sampai saat ini masih belum terealisasi.

“Saya sudah ajukan itu ke pemerintah, setiap Musrenbang di tingkat kecamatan juga sudah sering saya usulkan, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ungkap Bambang.

Menanggapai hal tersebut, Anggota DPRD Tanggamus Buyung Zainudin, berjanji akan mengupayakan dan memperjuangkan aspirasi warga Dusun Samwil tersebut.

“Nanti pasti akan kita upayakan, kita akan perjuangkan sampai listrik masuk ke Dusun itu, saya bersama anggota lainnya akan sampaikan ke pihak PLN,” tegas Buyung.(zim) Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

PENDIDIKAN

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

6

IBI Darmajaya Dorong Ekonomi Kreatif Desa GISTINGATAS - Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak yang dapat memajukan usaha desa. Untuk mengembangkannya, pemuda desa harus berperan serta, termasuk organisasi kepemudaan Karang Taruna.

Ayu Iin Hidayah. (foto: dody)

Ayu Iin Hidayah Juara III Kompetisi Sains Madrasah Nasional PESAWARAN - Ayu Iin Hidayah siswi kelas sembilan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri I Pesawaran meraih juara III, lomba Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional, di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 22-29 Agustus 2016 lalu.

Hilman, Kepala MTs Negeri 1 Pesawaran,HilmanmenyatakanbanggaatasprestasiAyu,yangsudahmengharumkan nama baik Provinsi Lampung, dan khususnya Pesawaran.

“Initentunyakebanggaantersendiri bagi kami, karena sudah mengharumkan nama provinsi Lampung dan nama baik Kabupaten Pesawaran, meski berada pada juara ketiga dalam lomba KSM tingkat nasional

Artikel

ini,” kata Hilman, kepadaBandarlampung News, Selasa (30/8).

Menurut Hilman, prestasi ini juga berkat dukungan penuh dari pimpinan dan Pemkab Pesawaran.

“Alhamdulillah, pak bupati sangat merespon kedatangan kami ini, dan mendukung penuh serta mensupport kami. Dan tentunya, hasil yang kita dapatkan ini, berkat doa dan dukungan dari Pemkab Pesawaran,” ucapnya.

Keberhasilan ini, kata Hilman, juga merupakan hasil program kerja sekolah dalam peningkatan akademik ataupun dalam bidang non akademik. “Di dalam program akademik, kami selalu memverifikasi lomba, dan selalu dan mengevalua-

si hasil.” ungkapnya.

Hilman berharap, Pemkab Pesawaran terus memberikan dukungan terhadap sekolah-sekolah agama, seperti MTs maupun MA (madrasah aliyah), dan tidak membeda-bedakan antara sekolah umum dan sekolah agama.

“Karena dukungan penuh dari bapakbupatiPesawaranmenjadilangkah awal yang baik. Dan kami sangat membutuhkan dukungan itu. Baik secara moril ataupun material, Jangan pernah ada perbedaan antara sekolah agama dengan sekolah umum. Karena kami yang di sekolah agama, ini juga tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya,” ungkapnya.(doy/jun)

Oleh : Satya Dewangga *)

Indonesia Bangga Terhadap Opm Yang Menyerah Sebanyak 100 mantan anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) yang dahulu ingin memisahkan Papua dari NKRI menyatakan kesetiaannya kepada RI. Pernyatan kesetiaan 100 mantan TPN OPM dari berbagai kelompok seperti di Tingginambut, Yambu, dan Mewuluk itu dinyatakan dengan membaca ikrar kesetiaan yang dibacakan Boni Telenggen seusai upacara peringatan HUT RI ke 71 yang dipimpin Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo di Mulia.

Ikrar kesetiaan diantaranya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah RI karena mereka sudah menikmati pembangunan bersama masyarakat lainnya, dan mengajak seluruh saudara yang masih berada dihutan dan berteriak “merdeka” seperti kelompok Tingginambut, Yambi dan Mewuluk turun dan bergabung dengan pemerintah RI. Para mantan anggota TPN/ OPM juga mendesak kelompokkelompok lainnya unuk berhenti berteriak merdeka karena mereka sudah merdeka 71 tahun bersama Indonesia, sehingga sekarang waktunya bekerja dan anak-anak belajar. Selain mengucapkan ikrar kesetiaan kepada NKRI, para mantan TPM OPM juga membentangkan spanduk bertulis “Saya NKRI” sambil membawa bendera Merah Putih.

Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo seusai mendengar pembacaan ikrar kepada wartawan mengatakan, Pemda siap membantu para mantan TPN OPM sesuai kemampuan mereka.Ada beberapa mantan OPM ang kini jadi pengusaha kayu dengan menggunakan mesin pemotong kayu atau chainsaw bantuan pemda. “Mari kita bangun Puncak Jaya bersama sama sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, “ harap Bupati Hanock Ibo. Sebelumnya, 10 anggota Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) menyerahkan diri ke Polda Papua. Anak buah Goliat Tabuni mengaku sudah bosan berjuang, tapi minim hasil. “Kami secara ikhlas bergabung menjadi warga Indonesia. Kami sudah bosan berjuang, hasil yang kami capai tidak ada dan kami malah menderita,” kata salah

satu anggota OPM, Terinus Enumbi yang merupakan orang kepercayaan Goliat Tabuni.

Dia menjabat sebagai komandan peleton.

Selain Terinus, ada juga nama Melodi Wonda yang akan menyerahkan diri. Melodi merupakan komandan penyerangan kelompok Goliat Tabuni.

Dibawah ini adalah nama-nama 10 anggota OPM yang menyerahkan diri: Terianus Enumbi (Danton TON/OPM Tingginambut), Yandu Enumbi (anggota), Telak Kogoya (anggota), Tendison Enumbi (anggota), Paindin Enumbi (anggota), Yalingga Enumbi (anggota), Berengup Enumbi (anggota), Kopinggup Enumbi (anggota), Lend Enumbi (anggota) dan Tendiron Enumbi (anggota).

Pada Maret 2015 lalu, Goliat Tabuni dan 23 pengikutnya juga menyerahkan diri. Goliath Tabuni selama ini dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Dia dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM dengan pangkat jenderal pada tanggal 11 Desember 2012.

Jangan malu untuk menyerah Langkah yang diambil para anggota TPN/OPM untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Indonesia adalah langkah yang patut diapresiasi dan layak diikuti oleh para anggota TPN/ OPM lainnya yang masih berpikiran akan mampu memerdekakan Papua dari Indonesia, walaupun hampir dapat dipastikan hal tersebut hanyalah “omong kosong” saja.

Langkah menyerah anggota TPN/OPM patut diapresiasi, karena hal tersebut mencerminkan beberapa hal antara lain : pertama, anggota TPN/OPM yang menyerah menyakini bahwa perjuangan mereka adalah salah dan tidak mungkin berhasil, apalagi dalam beberapa hari terakhir sudah banyak tokoh adat di Papua yang meminta agar para pengacau keamanan di Papua ditindak tegas bahkan diusir dari Papua.

Kedua, langkah menyerah tersebut adalah langkah yang masuk akal, karena walaupun TPN/OPM melakukan strategi gerilya, namun mereka tetaplah bukan tandingan atau lawan se-

padan buat TNI dan Polri.

Ketiga, langkah menyerah tersebut mencerminkan para TPN/OPM menyadari bahwa selama ini mereka hanya menjadi korban dari “para petualang politik” di Papua yang bersifat tidak nasionalis.

Keempat, anggota TPN/ OPM semakin menyadari bahwa pembangunan di Papua jauh telah berkembang pesat, sehingga mereka akan merasa rugi akan terus memberontak, namun disisi yang lain masa depan anak dan istrinya tidak jelas atau terlunta-lunta. Oleh karena itu, langkah tersebut menceminkan para TPN/OPM yang menyerah adalah kepala keluarga yang mencintai keluarganya.

Kelima, dengan mereka menyerah, maka anggota TPN/ OPM tersebut dapat berpartisipasi mengisi jalannya pembangunan di Papua, apalagi sudah dijanjikan akan dibantu oleh kepala daerahnya.

Keenam, dengan semakin banyaknya anggota TPN/OPM yang menyerah, maka situasi dan kondisi di Papua akan semakin aman sehingga akan menjadi tempat yang menarik untuk menanam investasi, apalagi Papua banyak memiliki potensi yang dapat menggoda investor masuk ke Papua. Dengan investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran termasuk mengurangi angka kriminalitas.

Ketujuh, anggota TPN/OPM yang belum menyerah, jangan malu untuk menyerah karena hal tersebut merupakan bukti kecerdasan spiritual dan emosional mereka yang semakin baik dan dewasa, karena menyadari bahwa tindakannya salah, menyadari bahwa mereka hanya ditipu oleh organisasi ilegal dan tidak nasionalis di Papua dan memahami bahwa integrasi Papua ke Indonesia adalah anugerah Tuhan YME. Oleh karena, seluruh masyarakat Indonesia pantas berbangga terhadap para TPN/ OPM yang menyerah tersebut, karena hal itu adalah hadiah terindah bagi kemerdekaan Indonesia. Selamat kembali ke ibu pertiwi.

Hal itu menjadi inisiatif dosen Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya, M. Ariza Eka Yusendra, bersama rekannya Yulmaini dan Yusminar Wahyuningsih, mengadakan pelatihan produk ekonomi kreatif dan media promosi online di Kantor Karang Taruna Mekar Mandiri, Gistingatas, Tanggamus, Selasa (30/08). Pelatihan yang diikuti 20 peserta dari Karang Taruna Mekar Mandiri ini turut melibatkan mahasiswa Darmajaya yang melaksanakan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di daerah itu. Menghadirkan pemateri dosen Darmajaya dan Owner Saung Jamur 99 Zulheqi Herlan. praktisi bisnis yang berbagi ilmu, dan pengalamannya dalam menjalankan usaha.

Ariza mengatakan, kegiatan ini

merupakanbagiandariprogramhibah pengabdian masyakat Kementerian Riset,TeknologidanPendidikanTinggi (Kemenristek Dikti) tahun 2016 yang dimenangkan dosen Darmajaya.

Menurut Ariza, Karang Taruna Mekar Mandiri merupakan organisasi kepemudaan di Gisting Atas yang cukup aktif dalam kegiatan sosial, namun belum berkembang dibidang usaha. Padahal, menurut Ariza, Gisting Atas sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Tanggamus memiliki banyak potensi dibidang ekonomi kreatif baik dalam bentuk kerajinan tangan, kuliner, cinderamata, dan lainnya.

“Pelatihan ini bertujuan memotivasi dan membekali pengetahuan pemuda Karang Taruna dalam berwirausaha. Selain itu juga menge-

nalkan online marketing. Sehingga mereka tidak hanya memasarkan produk dilingkungan sekitar, melainkan dapat memperluas pangsa pasar dengan pemanfaatan teknologi informasi. “Mereka dapat melakukan promosi dan transaksi secara online baik menggunakan website e-commerce Karang Taruna, maupun media sosial lainnya,” terang dosen jurusan Manajemen ini.

Tak hanya menyelenggarakan pelatihan, pihaknya juga memberikan bantuan kepada Karang Taruna Mekar Mandiri berupa laptop, printer, dan jaringan internet sebagai sarana untuk memasarkan produkproduk ekonomi kreatif pemuda setempat secara online.

“Outputdariprogramhibahpengabdian masyarakat Kemenristek Dikti ini kami ingin menghasilkan model pengembangan kelompok usaha KarangTaruna berbasis ekonomi kreatif. Harapannya, nanti model ini bisa diterapkan kepada Karang Taruna di daerah lainnya dalam membangun desa,” harapnya.(rls/nlm/jun)

Pelajar Metro Jadi Duta Lampung di FLS2N Menado METRO - Provinsi Lampung mengirim 13 siswa asal Kota Metro ke Manado, untuk mengikuti rangkaian Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional (FLS2N) 2016.

Ke-13 siswa itu utusan perwakilan sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Metro. Mereka akan mengikuti perlombaaan selama seminggu penuh di Manado dan Jakarta, sejak 28Agustus hingga 3 September 2016 mendatang.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Metro, Rifian Al Chepy mengatakan. lomba tingkat SMP, SMA, dan SMAK digelar lakukan di Manado, sementara cipta puisi

SD digelar di Jakarta.

“Siswa asal metro diunggalkan untuk lomba cipta puisi, menulis cerpen, dan grup vokal,” kata Chefy di usai menghadiri acara pemusatan pelatihan peserta di Bandarlampung.

Menurut Chefy, saat ini para pesertasedangmengikutipemusatanlatihan di Hotel Nusantara. Para siswa tersebutdilatiholehsejumlahseniman.

Mereka adalahAulia Nazwa Saqeena dari SD Muhammdiayah Metro, Aini Zahra dari SMP N I Metro, Fitria Emawati (SMAN 2 Metro), LawrentaCatrinadkk(SMKN2Metro),Faden Syah Al Farizi dkk (SMP Muhammaddiyah Metro).

Masih kata Chefy ketigabelas

siswa Metro tersebut merupakan hasil seleksi tingkat provinsi Lampung yang digelar beberapa waktu lalu.

Dengan berbagai kriteria pemilihan.

“Dan ketiga belas siswa tersebut unggul,” katanya Pemusatan latihan lanjut dia, dilakukan agar para siswa lebih siap berlomba di tingkat nasional. “Karena sudahmembawanamaProvinsiLampung,parainstrukturyangterlibatmerupakan para seniman yang eksis berkarya di dunia seni di lampung.

Mereka ditugaskan melakukan penguatan-penguatan dan evaluasi agar para peserta FLS2N dapat tampil prima di ajang nasional tersebut,” kata dia.(nlm/jun)

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua dan masalah strategis lainnya. Tinggal di Cikampek, Jawa Barat.

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

HUKUM

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

7

Lintas Instansi Waspadai Komunis, Radikalis, dan Narkoba BANDARLAMPUNG Lintas lembaga yang terdiri dari TNI, Polri, BNN, Kesbangpol, dan pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, duduk bersama membahas antisipasi bangkitnya komunis, paham radikal, dan maraknya

peredaran narkoba daerah ini.

Pertemuan itu berlangsung di Merak Belantung Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Senin (29/8).

Komandan Korem 043/ Gatam Kolonel Kav Supriyatna, mengatakan rakor yang

digagas Kesbangpol Provinsi Lampung ini untuk mencari kesamaan pandangan tentang penanggulangan radikalisme, komunisme, terorisme dan narkoba. Pada kesempatan itu, Danrem menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan

dalam rangka mencegah bangkitnya komunisme di Indonesia.

Selain Danrem, yang menjadi pembicara dalam pertemuan itu antara lain Dir Intel Polda Lampung, Kepala BIN Lampung, dan Kepala BNN Lampung. (rls)

Rapat Koordinasi kewaspadaan terhadap aksi komunisme, radikalisme serta narkoba.Penrem Gatam

Bupati Nonaktif Ogan Ilir Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara saat melakukan pemeriksaan dan penutupan gudang penyimpanan garam kemasan di Bandarlampung beberapa waktu lalu.

Foto : ist

Polda Lampung Sita Ribuan Garam Kemasan Ilegal BANDARLAMPUNG - Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (ditkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menyita ribuan bungkus garam ilegal atau tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Garam tanpa dilengkapi izin edar BPOM itu didapatkan dari gudang penyimpanan hasil produksi CV Sari Gula serta menangkap tersangka berinisial S warga Mengandungsari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur,” ujar Penjabat sementara (Pjs) Kasubdit I Indagsi Dit-

krimsus Polda Lampung AKBP Andy Siswantoro, di Bandarlampung, Selasa (30/8).

Menurut dia, pengamanan tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan warga sekitar yang mengatakan adanya peredaran garam beryodium yang tidak sesuai label dan tidak memiliki

Petugas Polresta Bandarlampung menunjukkan hasil sitaan pelaku kejahatan di wilayah setempat, Selasa (30/8). Tomi

TEKAB Tembak Pelaku Rampok Mengaku Polisi BANDARLAMPUNG - Tim Khusus Antibandit (TEKAB) 308 Polresta Bandarlampung mennangkap komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) di persembunyiannya, wilayah Natar Lampung Selatan, Selasa (30/8).

Dua pelaku terpaksa mendapat hadiah timah panas.

Menurut petugas pelaku mencoba kabur saat akan ditangkap. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan dua unit mobil milik korban dan tersangka, satu pucuk senjata api dan beberapa butir amunisi, serta berbagai macam senjata tajam dan lakban.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Bandarlampung Komisaris Polisi Dery Agung Wijaya mengatakan, dua pelaku yang disangka terlibat kasus perampokan satu unit mobil, dan membuang korbanya, Sobirin, di bilangan Wayhalim, Bandarlampung.

“Dua pelaku diamankan dalam waktu 2 x 24 jam. Polisi mendapat laporan korban atas nama Sobiri, warga Lampung Selatan. Korban mengaku mobil miliknya dicuri oleh para pelaku. Mereka berhasil diamankan di persembunyannya di daerah Natar Lampung Selatan,” kata Dery, di Mapolres Bandarlampung. Dery menjelaskan Sobiri, adalah pedagang yang kerap membawa daganganya ke berbagai pasar di Lampung Selatan dan Bandarlampung. Dalam perjalanan, korban dihadang pelaku di kawasan Panjang. Para pelaku mengaku sebagai anggota polisi sambil menodongkan senjata api. Korban yang pasrah kemudian diikat di dalam mobil, lalu matanya ditutup lakban dan dibuang di kawasan Jalan Soekarno Hatta Wayhalim Bandarlampung. Korban juga mengalami luka robek di bagian kepala. Pelaku kemudian membawa mobil korban dan barang dagangan milik korban.

Menurut Dery, pihaknya melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan lokasi persembunyian komplotan tersebut dan langsung mengamankan para pelaku. “Para pelaku curas (istilah polisi, red) mencoba kabur saat ditangkap,” kata Dery. (CR6)

izin edar meresahkan masyarakat setempat.

Tindakan tersangka, ia melanjutkan, termasuk ke dalam tindak pidana pangan berupa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan/diedarkan garam beryodium.

Ia menambahkan, tindakan produsen garam bermerek Sari Garam yang tidak memiliki izin edar itu telah melanggar

pasal 91 ayat 1 UU nomor 18/2012 tentang pangan.

“Tindakan tersangka nantinya bila terbukti benar akan dipenjara maksimal 2 tahun dengan denda Rp4 milliar,” kata dia.

Ditkrimsus Polda lampung sudah melakukan pemeriksaan dan sudah menetapkan pelaku berinisial S ini sebagai tersangka. Jadi kemarin Jumat tertanggal 26 agustus 2016 berkas sudah lengkap dan sudah dilimpahkan tahap I ke Kejati.

Dari tangan tersang-

ka pihaknya menyita garam halus merek Sari Garam sebanyak 36 pack @ 20 bungkus dengan jumlah 720 bungkus, garam kasar besar merek Sari Garam sebanyak 48 pack @ 10 bungkus dengan jumlah 480 bungkus.

Garam Kasar Tanggung merek Sari Garam 168 pack @ 10 bungkus dengan jumlah 1.680 bungkus serta garam kasar kecil merek Sari Garam 78 pack @ 10 bungkus dengan jumlah 780 bungkus. (bin)

curi dari wilayah Jalan Raya Pramuka, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung. Selain itu, petugas juga menyita, 1 buah kunci leter T sepanjang 15 Cm. Mereka Ardiyansyah warga Pekon Sukamulya, Kecamatan Bandarnegri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Hengki Fernando alias Alex Fernando alias Mat alias Kenken warga Waytuba, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Hendra Saputra warga Pekon Ringinsari, Kecamatan Bandarnegeri

Suoh, Kabupaten Lampung Barat, dan DOF warga Sumberagung, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Kabid Humas Polda Lampung, AKBP. Sulistyaningsih didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Barat, AKP. Khaidir mengatakan, mereka merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor),” kata Sulistyaningsih.

Modusnya, kata Sulis, para pelaku berkeliling mencuri motor yang di parkir di pelataran rumahrumah warga di wilayah Bandar Lampung dan di

BUPATI nonaktif Ogan Ilir di Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi alias Ovi, menjalani sidang perdana atas penyalahgunaan narkotik di Pengadilan Negeri Palembang pada Selasa (30/08).

Sidang perdana itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Adrianda Patria yang juga Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan hakim anggota Wisnu dan Aloko.

Persidangan tampak sesak dipenuhi pengunjung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ovi dengan dua pasal sekaligus, yakni pasal 112 dan pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 Undang Undang Narkotika menyebutkan ancaman pidana paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling banyak Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Sedangkan, Pasal 127 Undang Undang Narkotika mengatur tentang hukuman pidana berdasarkan golongan narkotik yang disalahgunakan yaitu narkotik golongan I bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun, narkotik golongan II dipidana penjara paling lama 2 tahun, dan narkotik golongan III dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Setelah mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim ke agenda berikutnya, yakni mendengarkan keterangan saksi.

Jaksa menghadirkan dua saksi, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sutikno dan Brigadir Polisi Falkalis, aparat Badan Narkotika Nasional, yang terlibat dalam penggerebekan di rumah orang tua Ovi di Kecamatan Gandus, Kota Palembang.

AKP Sutikno mengaku mereka sempat tertahan di rumah orang tua Ovi. Mereka sempat dihalang-halangi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, orang tua Ovi, dan seorang anggota keluarga yang belakangan diketahui sebagai polisi.

Dalam sidang itu, majelis hakim sempat menanyakan perihal surat penangkapan terhadap Ovi. Sutikno maupun Falkalis tampak kebingungan menjawab pertanyaan hakim.

Hakim menyebutkan, surat penangkapan terhadap seseorang harus dilampirkan sesuai pasal 18 ayat (1) KUHP. “Surat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada. Tetapi yang memegangnnya Katim (ketua tim penggerebekan). Ini bukan ranah saya untuk menjawab,” kata Sutikno.

Menurut Sutikno, saat penggeledahan di rumah orang tua Ovi, lampu di rumah itu tiba-tiba dimatikan sehingga penggeledahan terhambat. “Kami juga dihalangi orang tua terdakwa dan Satpol PP di rumah mereka,” kata Sutikno.

Hal yang sama dikatakan Falkalis, yang mengaku penggerebakan itu telah dilengkapi surat penangkapan dan penggeledahan. Namun surat dibawa ketua tim penggerebekan. (pin)

Polres Lampung Barat Ringkus Komplotan Curanmor Petugas Polres Lambar saat ekspose penangkapan tersangka curanmor.

Foto : ist

LIWA - Empat kawanan bandit spesialis pencuri motor yang kerap beraksi di lintas wilayah hukum, Kota Bandarlampung dan Lampung Barat disergap Tim Khusus Anti Bandit (TEKAB) 308 Polres Lampung Barat, di kediamannya masing-masing, Selasa (30/8) dini hari.

Dari para tersangka disita barang bukti berupa, 2 unit motor Honda Revo Absolut tanpa plat, 1 unit motor Honda Mega Pro warna hitam BE-5081MO, 1 unit motor Suzuki Satria F150 warna merah hitam tanpa plat yang di

wilayah Lampungbarat.

Setelah mendapatkan targetnya dan pemilik kendaraan lengah seorang pelaku mendekati motor, merusak kunci setang dan kontak motor menggunakan kunci T, lalu membawa kabur motor.

“Korban yang kehilangan motor, kemudian melapor ke Polres Lampung Barat. Atas dasar itu, petugas melakukan penyelidikan,” terang Sulistyaningsih.

Menurut Sulistyaningsih, dari hasil penyelidikan petugas berhasil mengantongi ciri-ciri dan

identitas tersangka. Setelah itu, petugas melakukan pengintaian dan penyergapan. “Mereka di sergap satu-persatu di kediamannya masing-masing, dan membawa keempatnya ke Mapolres Lampungbarat,” paparnya.

“Sesuai Program Kapolri dan Kapolda Lampung, untuk antisipasi petugas akan terus melakukan patroli rutin. Para tersangka di jerat Pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. (bin) Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

POLITIK

BANDARLAMPUNG News

8

PPP Usung Hanan dan Edi BANDARLAMPUNG - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengeluarkan rekomendasi usungan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pilkada 15 Februari 2017 mendatang.

Dari lima kabupaten yang menggelar Pilkada, PPP baru mengeluarkan rekomendasi dua daerah yakni, Tulangbawang (Tuba) dan Lampung Barat (Lambar).

Sekretaris DPW PPP Lampung Azazie ST.GD mengatakan, pihaknya telah memegang surat keputusan (SK) rekomendasi untuk 2 kabupaten itu.

“Kita resmi sudah memegang SK untuk rekomendasi dua daerah Tuba dan Lambar, kita akan serahkan segera,” kata Azazie, Selasa (30/8).

Dipaparkannya, SK rekomendasi Pilkada Tuba bernomor : 050/SK/DPP/C/VII/2016, dan Lambar Nomor : 048/SK/DPP/C/VII/2016.

Rekomendasi Pilkada Tuba jatuh pada pasangan Hanan A.Rozak dan Heri Wardoyo, sementara Lambar untuk pasangan Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi. “SK rekomendasi ini di tanda tangani langsung oleh Ketua Umum PPP Romahurmuzy dan Sekretaris Jendaral PPP Arsul Sani lanjutnya,” jelas dia.

Menurutnya, rekomendasi Pilkada ini akan di serahkan langsung kepada dua calon bupati yang diusung tersebut.

“Penyerahannya dilakukan saat Rapimwil (rapat pimpinan wilayah) 1 September besok, di Hotel hotel POP samping Rumah Sakit Bumi Waras,” tandasnya. (Byu)

Khamami-Sapli saat mendapatkan rekomendasi dari Partai NasDem maju Pilkada Mesuji 2017.ist

Khamami–Sapli Kantongi 18 Kursi DPRD Mesuji MESUJI - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mesuji, Khamami – Sapli saat ini sudah mendapat dukungan 18 kursi DPRD setempat, dari total 35 kursi yang ada.

Delapan belas kursi yang dikantongi pasangan Khamami – Sapli ini disumbang dari Partai Nasdem (8 kursi), Golkar (4 kursi), PKS (2 kursi) dan PAN (4 kursi).

DPP Partai Nasdem lebih dahulu memberikan rekomendasi usungan ke pasangan tersebut, melalui Surat Keputusan (SK) nomor: 011.Kpts/DPPNasDem/VII/2016. Kemudian menyusul Partai Golkar dan PAN. Teranyar, DPW PKS Lampung

Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi saat memberikan pengarahan pada Rapimcab PPP Pringsewu.ist

Kamis, PPP Lampung Konsolidasi Pilkada BANDARLAMPUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung akan menggelar musyawarah pimpinan wilayah (muspimwil). Muspimwil itu dijadwalkan berlangsung Kamis (1/9) di Hotel POP, Bandarlampung.

Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi mengatakan, salah satu agenda muspimwil adalah membahas pemenangan Pilkada untuk bakal calon kepala daerah yang diusung partai tersebut.

“Muspimwil nanti membahas konsolidasi internal dan mensosialisasikan kepada semua kader tentang bakal calon kepala daerah yang akan diusung PPP,” kata dia, Selasa (30/8).

Selain itu, agenda muspimwil juga akan membahas persiapan keikutsertaan PPP Lampung pada musyawarah kerja nasional (mukernas) pertama, yang dijadwalkan pada 3 Oktober 2016.

Dia meminta, seluruh ketua dan sekretaris PPP se-Lampung wajib hadir pada muspimwil nanti, sebab akan membahas program kerja PPP lima tahun kedepan guna membantu pemerintah membangun dan mensejahterakan masyarakat.

“Anggota fraksi DPRD se-Lampung juga akan hadir pada muspimwil nanti yang rencananya akan dihadiri Ketua Umum DPP PPP, Romuhurmuziy,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Reni Marlinawati menegaskan, kepengurusan partai yang sah adalah kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy (Romi).

“PPP yang sah dan diakui negara adalah PPP dengan Ketua Umum Romuhurmuziy. Kalau ada pihak yang masih belum puas dan mau mengadakan muswil tandingan, silakan saja. Karena yang sudah diakui negara dan ada SK dari Menkum HAM sekarang adalah PPP pimpinan Romahurmuziy,” tegasnya saat berkunjung ke Lampung, Minggu (27/ 8). (byu)

menambah dukungan ke pasangan Khamami – Sapli.

Ketua DPW PKS Lampung, Mufti Salim mengatakan, DPP PKS telah menetapkan rekomendasi dukungan untuk mengusung petahana Khamami dan Sapli sebagai calon bupati dan wakil bupati Mesuji.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini menyatakan tim pemenangan pemilu pusat (TPPP) telah memutus-

kan dan merekomendasikan Khamami dan Sapli untuk maju di Pilkada Mesuji.

“Mesuji sudah diputuskan oleh TPPP dan merekomendasikan Khamami-Sapli untuk Pilkada Mesuji,” kata Mufti Salim, Selasa (30/ 8).

Menurutnya, rekomendasi dikeluarkan setelah dilakukan banyak pertimbangan dan pembahasan secara mendalam serta masukan jajaran kader. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Khamami.

“Nanti kalau SK resminya sudah diterima, kami langsung hubungi

KPU Mesuji Turunkan PPDP Hadapi Pilkada 2017 MESUJI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji menurunkan petugas petugas pemutakhiran daftar pemilih atau (PPDP) untuk melakukan pencocokan pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. “Sebanyak 412 PPDP sudah kita turunkan untuk melakukan pengecekan atau pencocokan serta penelitian kepada pemilih yang berjumlah 244.365 jiwa di wilayah setempat,” kata Komisioner KPU Mesuji, Jupri, Selasa (30/8).

Ia mengatakan, jumlah pemilih itu merupakan warga yang telah masuk dalam daftar pemilih potensial pemilihan (DP4) kabupaten setempat. “Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penduduk di Kabupaten Mesuji yang tidak terdaftar dalam Pilkada mendatang,” ujarnya.

PPDP tersebut, kata dia, akan dor to dor datang ke rumah-rumah warga yang ada di 105 Desa yang tersebar di tujuh Kecamatan yang ada di wilayah itu.

“Mereka akan melakukan pencocokan dan penelitian pada tanggal 7 September hingga 8 Oktober 2016. PPDH ini nanti akan datang langsung kerumah

KPU Mesuji menyosialisasikan tahapan Pilkada Serentak 2017.ist

rumah warga” kata Jupri.

PPDP akan datang membawa DP4 sebagai data jumlah pemilih sementara di Mesuji pada Pilkada serentak 2017, sebanyak 244.365 orang. Data itu akan berubah bila dalam coklit ditemui warga yang pindah, tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Mesuji, meninggal, berubah status dari warga biasa menjadi TNI, Polri, PNS atau sudah pensiun, petugaslah yang berhak mencoret atau atau menambah kedalam rekap daftar pemilih tetap (DPT) nanti. Untuk suksesnya pencocokan data tersebut, Jupri berharap kepada masyarakat untuk bersama berpatisipasi dan mengawasi agar prosesnya bisa berjalan dengan sukses.

“Harapannya semua yang memiliki hak untuk berpar-

tisipasi dalam pesta demokrasi nanti bisa di data oleh petugas PPDP,” ujarnya.

Terpisah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Panwaskab) MesujiApri Susanto, memberi instruksi kepada petugas pengawas lapangan (PPL) agar ikut mengawasi dan memantau proses pencoklitan hingga hasil akhir pemutakhiran data pemilih menjelang pemilukada 2017.

Sebab menurut Apri PPDP bukan main-main dan harus semaksimal mungkin akurat Itulah sebabnya, kita menginstruksikan seluruh PPL melalui Panwascam untuk memantau langsung pemutakhiran data pemilih dari mulai pencoklitan untuk menghidari munculnya nama pemilih yang tidak jelas. (ish)

Khamami-Sapli untuk melakukan menyerahkannya,” tegasnya.

DPW PKS Lampung 99% yakin bahwa nama di dalam rekomendasi partai tidak berubah dan tetap tertulis KhamamiSapli sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati dari PKS untuk Pilkada Mesuji.

Sebelumnya, Khamami mengklaim mendapat dukungan PAN. Dia mengatakan dukungan partai berlambang matahari terbit ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, di rumah dinas Ketua MPR, Jakarta, Kamis malam (25/8).

“Tadi malam (Kamis,

25/8 – red) saya memenuhi panggilan Ketua Umum DPP PAN di rumah dinasnya, Jakarta.

Beliau menyampaikan untuk Mesuji, PAN segera mengeluarkan putusan pada Khamami-Sapli,” ungkap Khamami.

Dia menuturkan, dalam pertemuan itu sedianya rekomendasi akan diserahkan langsung, tapi batal karena pengurus PAN yang mendapat mandat dari ketua umum berhalangan hadir. “Seyogyanya tadi malam akan diserahkan. Tapi menurut beliau yang ditugasi membuat surat ada kegiatan mendadak di Surabaya,” jelasnya. (byu)

DPR-KPU Bahas Terpidana Boleh Menjadi Kepala Daerah DEWAN Perwakilan Daerah (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas soal pasal terpidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Selasa (30/8).

Hingga saat ini Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah disepakati baru Rancangan PKPU Nomor 4 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah. Sementara mengenai PKPU soal pencalonan, baru pada tahap penyisiran pasal demi pasal.

“Termasuk pasal tentang boleh atau tidaknya terpidana yang sedang mengalami hukuman percobaan mendaftar sebagai calon kepala daerah,” kata Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lukman Edy, Selasa (30/08).

Lukman menjelaskan, pasal tentang terpidana tersebut mengatur tiga substansi. Pertama, boleh atau tidaknya terpidana yang sudah mendapatkan hukuman yang berkekuatan hu-

kum tetap mencalonkan sebagai kepala daerah.

Soal klausul ini diyakini tidak akan memunculkan banyak perbedaan pendapat.

“Kedua, bagi mantan terpidana yang sudah menjalani hukumannya boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan syarat mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana kecuali untuk kejahatan korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual,” kata politisi PKB ini.

Ketiga, kata Lukman, soal terpidana yang sedang menjalani hukuman pidana percobaan.

Khusus tentang ketentuan ini, Komisi II akan melakukan pembicaraan lanjutan untuk mendengarkan secara lebih spesifik pandangan dan sikap KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah dan fraksi-fraksi di Komisi II. “Yang paling berat memang dua rancangan PKPU ini, sementara PKPU lainnya nanti akan mengalir cepat dan kami optimistis. (pin)

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

EKONOMI

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

9

UCWeb Luncurkan UCNews Penyedia layanan mobile internet software UCWeb meluncurkan UC News, platform yang menyajikan berita dari berbagai kategori yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia di perangkat mobile.

iPhone Hadirkan iPhone 7 Plus iPhone tersebut merupakan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, namun beberapa berspekulasi iPhone 6SE dan iPhone 6SE Plus akan menjadi perangkat baru yang dirilis.

Terlepas dari nama apa yang akan tertambat pada ponsel terbaruApple, iPhone baru akan hadir dengan desain yang sedikit berubah dengan berpindahnya garis antena, chipset A10 dan mungkin kemampuan tahan air.

Sedangkan model Plus akan dibekali kamera bela-

kang ganda dan mungkin pula akan didukung Smart Connector.

Sementara itu, headset jack 3,5mm akan hilang pada kedua model tersebut, dan kapasitas baterai kemungkinan akan sedikit lebih besar dari pendahulu mereka.

Dikarenakan tanggal peluncuran sesuai dengan yang diprediksikan, sehingga dapat diperkirakan pre-order akan berjalan pada 9 September, dan perangkat akan meluncur pada 16 September. (R5/net)

“Melihat penggunaan perangkat mobile di Indonesia, kami ingin menghadirkan pengalaman penggunaan mobile internet yang lebih,” kata General Manager UCWeb, Alibaba

Mobile Business Group, Kenny Ye, di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

“Kami bergeser dari sekadar alat menjadi platform yang menyediakan konten. Setelah dua bulan

lalu dirilis di India, hari ini kami resmi meluncurkan UC News di Indonesia,” sambung dia.

Data UC Browser menunjukkan bahwa 79,7 persen dari 30 juta pengguna aktif bulanan (MAU) merupakan “konsumen berita”.

Setiap harinya, pengguna UC Browser di Indonesia rata-rata membaca 4-12 artikel berita.

Lantaranketentuanitu,Ken meminta masyarakat yang penghasilannya di bawah PTKP untuk tidak memusingkan program amnesti pajak.

“Jadi, jangankan NPWP, SPT aja enggak, apalagi ikut tax amnesty. Jadi, lupakan (program amnesti pajak) bagi yang penghasilannya di bawah Rp 4,5 juta itu, pembantu, nelayan, petani, buruh enggak perlu, ya,” kata Ken. Sebelumnya, Kementerian Keuangan sempat menjelaskan kebijakan menaikkan batas PTKP ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah masihmengharapkankonsumsi rumah tangga sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi tahun ini, di tengah pelambatan ekonomi dan permintaan global.(R5/net)

Kemenperin Gelar Pameran Kosmetik dan Jamu

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, membuka pameran jamu dan kosmetik. Foto ist

Gunamendukungpertumbuhan industri kosmetik dan jamu, Kementerian Perindustrian menggelar pameran kosmetik dan jamu di Plasa Pameran Industri Kemenperin, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Dalam pembukaan pameran turut hadir Menteri Perindustrian (Menperin)Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K Wardhani, dan Puteri Indonesia 2016 KeziaWarouw.

Menperin mengatakan, pameran kosmetik dan jamu dilakukan untuk mendukung industri nasional dan juga sebagai ajang promosi industri kosmetik dan jamu.

Menurut Menperin, pameran ini mempunyai arti yang sangat penting sebagai ajang promosi dan penyebaran informasi atas berbagai produk kos-

metik dan jamu yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.

“Dan diharapkan masyarakat dapat lebih memahami perkembangan produk industri nasional,” ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Menperin menegaskan, industri kosmetik merupakan industristrategisdanpotensialdengan banyaknya pelaku usaha dan juga serapan tenaga kerja yangdihasilkanindustritersebut.

“Industrikosmetikmerupakan salah satu industri yang strategis dan potensial mengingat bahwa saat ini terdapat 760 perusahaankosmetikyangtersebar di wilayah lndonesia serta mampu menyerap 75.000 tenaga kerja secara langsung dan 600.000 tenaga kerja secara tidak langsung,” tegas Menperin.

Selain itu, lanjut Menperin, saatinineracaperdagangabproduk kosmetik mengalami surplus sekitar 90 persen.(R5/net)

gaya hidup, kesehatan dan humor.

Saat ini, Kenny mengatakan telah bekerja sama dengan 15 media di Indonesia, dan sedang dalam diskusi dengan penyedia konten lainnya.

Aplikasi UC News saat ini hanya tersedia untuk perangkat Android, dan segera hadir di perangkat iOS. (R5/rls)

BEI Rencanakan Harga Saham Rp0 Bisa Dijual

Pendapatan Dibawah Rp 4,5 Tidak Kena Pajak Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan,masyarakatyangpenghasilannya di bawah Rp 4,5 juta sebulan tidak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Hal itu menyusul kebjikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

“Pokoknya yang penghasilannya di bawah Rp 4,5 juta sebulan tidak perlu punya NPWP, tidak perlu bayar pajak penghasilan,” ujar Ken di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Selain itu, masyakarat yang penghasilannyadibawahRp4,5 juta sebulan juga tidak diwajibkan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

“Berdasarkan survei, masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk sosial media, browsing dan membaca berita. Dari sini kami memiliki strategi baru dari alat pencari berita menjadi distributor konten,” ujar Kenny.

UC News merupakan aplikasi yang menghadirkan lebih dari 20 kategori termasuk berita aktual, teknologi, hiburan, film,

UCWeb resmi meluncurkan platform penyedia konten UC News, di Jakarta, Selasa (30/8/2016). Foto. Ant

Mulai 1 September, PTPN VII Terapkan E-Procurement Manajemen PTPN VII akan menerapkan sistem e-procurement dalam transaksi tender pengadaaan barang dan jasa secara penuh mulai 1 September 2016. Saat ini, persiapan sudah matang dan selama dua hari (30-31/8) disosialisasikan kepada mitra kerja (rekanan/ vendor).

Sebanyak 177 perusahaan yang terdaftar dalam rekanan terseleksi PTPN VII dan perwakilan lembaga perbankan hadir dalam acara sosialisasi di Kantor Direksi, Bandar Lampung itu. Kepala Bagian Logistik PTPNVIIAndri dalam pengantarnya menjelaskan tujuan dari penerapan e-procurement.

Menurutnya, sistem tender berbasis online ini dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip ditempat yang tepat (the place), pelaksanaan diwaktu yang tepat (deliver at the right time), kualitas yang sesuai (the right quality), sumber yang jelas (the rightsource). “Inituntutanmanajemen modern yang mengharuskan setiap transaksi terjaga akuntabilitas dan transparansinya. Ini juga akan membuat kinerja perusahaan dan mitra kerja menjadi efektif, efisien, dan kompetitif,” kataAndri.

SosialisasidihadiriDirektur UtamaAndi Wibisono, Direktur Operasional Sukarnoto, dan Direktur Komersil Ganefi. Materi diberikan secara mendalam dengan mengenalkan software yang dipakai untukpendaftaran dan seluk beluk prosesnya. Sedangkan pada hari selanjutnya, para peserta mempraktekkan langsung mekanisme dalam sesi simulasi e-procurement.

Pada pengarahannya, Direktur UtamaAndiWibisono optimisti e-procurement di

Direktur Utama Andi Wibosini, Direktur Operasional Sukarnoto, Direktur Komersil Ibu Ganefi dan perwakilan Vendor mitra kerja PTPN VII saat menandatangani fakta integritas. Foto: nur

PTPN VII dapat berjalan dengan baik. Sistem tender berbasisonlineini,katamantanDirektur SDM & Umum pada PTPN IV Medan itu, adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk mewujudkan good corporate governance (GCG).

“Saya senang kita bisa berketemu dalam forum ini. Ini penting sebagai ajang silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain. Sebab, dalam bisnis, kita juga harus memahami kondisi aktual mitranya,” kata dia penuh senyum.Andi menyatakan terima kasih kepada para vendor pemasok barang dan jasa yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Ke depan, kata dia, semua elemen dalam menjalani kerja sama harus saling mendukung baik PTPN VII, perusahaan vendor dan perbankan. Dengan, e-procurement diharapkan akan membentuk simboisis mutualisme yang saling menguntungkan dalam koridor GCG. Kepada para mitra, Andi memaparkan kondisi perusahaan saat ini. Mengacu kepada data komoditas yang, diusahakan, PTPN VII saat ini belum berada pada posisi menguntungkan, namun kita harus optimis karena PTPN VII memiliki asset tanaman produktif

seluas 100 ribu ha terdiri dari komoditi karet, sawit, teh dan tebu menjanjikan jika dikelola dengan baik.

Saat ini PTPN VII menerapkan sistem budidaya berkelanjutan (sustainable agriculture) melalui penerapan zero burning (tidak membakar) dalam pengelolaan tanaman tebu dan penerapan best management practices, dalam penggalian potensi produksi karet, kelapa sawit dan teh.

Menghadapi kondisi ekonomi saat ini manajemen PTPN VII menerapkan grand strategy corporate turnaround.

Meliputi; restrukturisasi finansial, restrukturisasi organisasi dan SDM, pembangunan seluruhprosesbisnisyanglebihgovernance dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kaidah ekonomis, efektif, dan efisien.

Direktur Operasional Sukarnoto menambahkan tentang tata kelola perusahan yang bersih (clean governance). Seluruh insan PTPN VII, telah menandatangani kepatuhan pedoman prilaku (code of conduct), dan menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam setiap pengambalian keputusan serta mengharamkan insider trading.(R5)

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk mencabut batasan harga saham. Tujuannya, agar saham yang ditransaksikan lebih mencerminkan kondisi pasar yang ada, sehingga menimbulkan kepercayaan yang lebih besar kepada pelaku pasar khususnya investor.

Direktur Pengawasan dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hasyarbaini mengutarakan, bursa saat ini sedang mengkaji pencabutan batasan saham harga terendah di mana posisi harga terendah saat ini yang ditransaksikan di bursa sebesar Rp50 per saham.

“Ini lagi di-review,” ujarnya ditemui kantornya, Selasa, 30 Agustus 2016. Menurut Hamdi, dengan adanya pencabutan batasan saham tersebut, maka tingkat harga saham di level rendah pun bisa ditransaksikan di bursa, bahkan apabila telah menyentuh posisi Rp0 per saham. “Kalau harganya Rp0, ya harga Rp0 per saham,” tuturnya.

Hamdi menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang ada, intervensi terhadap pasar modal tidak boleh dilakukan.

Hamdi menyebut, pembatasan harga di posisi Rp50 per saham merupakan salah satu bentuk intervensi otoritas terhadap pasar.

Sebab, bursa sendiri bukan lembaga yang boleh melakukan intervensi dalam rangka membuat indeks tidak terlalu berfluktuatif.

Dalam hal ini, bursa hanya penyelenggara pasar saja.

“Pada dasarnya pasar tidak boleh intervensi, Rp50 itu sedikit intervensi juga.

Harga tergantung penawaran dan permintaan,” ujarnya.

Dipicu Wall Street, Saham Asia Dijual Lebih Cepat Seperti diketahui, BEI telah memberlakukan peraturan auto rejection yang baru.

Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan meredam aksi penjualan yang besar dan mendorong agar market lebih confidence. Dengan demikian, investor dapat berinvestasi di pasar modal dengan teratur, wajar, dan efisien.

“Barang-barangnya (saham emiten) tergantung pada pemilik barangnya, itu pedagang. Investor yang punya barang. Jadi kita tidak bisa intervensi. Hanya saja bisa membuat pasar lebih nyaman. Untuk itu 10 persen batas bawah diberlakukan hari ini,” tutur dia.

Sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas surat keputusan direksi, PT BEI Nomor: Kep-00096/BEI/ 08-2015 akan diberlakukan batasan bawah auto rejection yang baru.Adapun aturan auto rejection BEI yang baru sebagai berikut: Rentang harga Rp50Rp200. Batas atas 35 persen.

Batas bawah 10 persen.

Rentang harga Rp200Rp500. Batas atas 25 persen.

Batas bawah 10 persen.

Rentang harga di atas Rp5.000. Batas atas 20 persen. Batas bawah 10 persen. (R5/net)

CB150R Tampil Lebih Agresif CB150R StreetFire terus ditunjukkan penggemar motor sport naked di Tanah Air ini sejak diperkenalkan di penghujung tahun 2012. ”Tampilan segar dan semakin agresif semakin memperkuat karakter yang diinginkan oleh konsumen di segmen ini. Kami berharap penyegaran ini semakin memberikan kebanggaan memiliki Honda CB150R StreetFire yang m?emiliki performa terbaik,” ujar Margono.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) pada pe-

riode Januari-Juli 2016, Honda CB150R StreetFire tercatat diminati masyarakat dengan penjualan sebanyak 87.833 unit atau melonjak 244 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 25.533 unit.

Sepeda motor ini dipasarkan dengan harga on the road Jakarta Rp 25,6 juta. Sementara CB150R Special Edition hadir dengan dua warna yakni Raptor Black dan warna baru Honda Racing Red dipasarkan dengan harga Rp 26,6 juta. (R5/net) Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

NASIONAL

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

10

Sidang Itsbat Penentuan Idul Adha Digelar Kamis

Kebijakan pemerintah tentang pengampunan pajak (tax amensty) menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dari kalangan menengah bawah. Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan kebijakan itu untuk wajib pajak besar.

Foto: ist

Jokowi: Sasaran Amnesty Pajak Wajib Pajak Besar BANTEN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sasaran dari kebijakan pengampunan (amnesty) pajak yang kini dilakukan pemerintah adalah pengusaha besar. Terutama, mereka yang banyak menyimpan uang di luar negeri. Petani, nelayan dam pensiunan, tidak perlu ikut amnesty pajak.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan pembukaan Indonesia Fintech Festival & Conference di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/08). Penjelasan itu untuk menepis rumor bahwa amnesty pajak

berlaku bagi semua kalangan.

“Gini loh yah. tax amnesty ini memang sasarannya adalah pembayarpembayar pajak besar, utamanya yang menaruh uangnya di luar. Tetapi, tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain, oleh usaha-usaha menengah,

oleh usaha-usaha kecil, bisa diikuti,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, amnesty pajak adalah hak, bukan kewajiban setiap wajib pajak untuk menjalankannya. Kebijakan ini, ujar Presiden, tidak perlu diikuti petani, nelayan maupun pensiunan.

“Untuk menghilangkan gosip, rumor atau kalau ada yang resah, kalau saya lihat di bawah juga enggak ada apa-apa.

Sudah keluar peraturan Dirjen (Pajak) yang di situ kurang lebih mengatakan misalnya untuk petani, nelayan, pensiunan, sudah lah, enggak

perlu ikut tax amnesty.

Tidak usah ikut menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan, ikut program amnesty pajak bukanlah sebuah kewajiban.

“Ini hak kan, bukan kewajiban loh, jadi gimana. Kalau wajib, kamu, kamu, kamu, seluruh masyarakat harus wajib itu baru ramai.

Inikan hak, yang gede pun sama saja kan bisa menggunakan, bisa tidak. Yang usaha menengah juga bisa menggunakan, bisa tidak.

Usaha kecil juga bisa

menggunakan, bisa tidak,” ujar Jokowi.

Presiden mengakui bahwa saat ini beredar isu dan gosip terkait Tax Amnesty yang membuat masyarakat resah. Namun, katanya, apa yang diragukan masyarakat seharusnya tidak perlu terjadi, sebab pemerintah sudah mempersiapkan payung hukum yang jelas.

“Inikan hak, ini payung hukum tax amnesty ini diberikan untuk itu. Jadi bukan wajib. Kok ramai banget sih. Tapi untuk mengatasi itu ya sudahlah, sudah keluar peraturan Dirjen Pajak,” tandas Jokowi. (pin)

Redam Isu Liar Amnesty Pajak, Perdirjen Diterbitkan JAKARTA - Meredam isu yang meresahkan, terkait program amnesty pajak yang tengah digencarkan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, bertindak cepat. Selasa (30/08), Ditjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau

Tax Amnesty.

“Dengan adanya isu-isu yang meresahkan masyarakat terkait tax amnesty, hari ini saya mengeluarkan Perdirjen Nomor 11 Tahun 2016,” terang Ken dalam jumpa pers di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeku, Jakarta, Selasa (30/08).

Dalam kebijakan baru itu dijelaskan, tentang beberapa kelompok masyarakat yang perlu mengikuti program amnesty pajak.

Mereka antara lain,

masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp54 juta per tahun atau setara 4,5 juta per bulan bagi 1 orang pribadi walaupun yang bersangkutan memiliki harta.

Dikatakan Ken, yang termasuk kelompok ini adalah buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, petani, serta pensiunan yang memiliki penghasilan semata-mata dari uang

pensiun. “Serta penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP,” terang dia.

Ken menjelaskan, wajib pajak yang memilih membetulkan SPT juga tidak wajib mengikuti tax amnesty.

Selain itu, aturan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang melaporkan hartanya dalam SPT oleh salah satu anggota keluarga dan WNI yang tinggal di luar

negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

Dengan demikian, menurut Ken, sanksi yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 2 UU Amnesty Pajak tidak berlaku bagi masyarakat kelompok tersebut. “Yaitu sanksi terkait nilai harta yang diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di kemudian hari,” terang Ken. (pin)

Virus Zika: 3 Negara Terbitkan Travel Warning ke Singapura SINGAPURA Australia, Korea Selatan (Korsel), dan Taiwan menerbitkan travel warning (peringatan bepergian) kepada warganya yang hendak mengunjungi Singapura. Mereka mengingatkan agar perempuan hamil dan mereka yang sedang merencanakan kehamilan untuk tidak bepergian ke Singapura.

Sedangkan para wanita atau ibu yang baru pulang dari Singapura untuk menunda kehamilan selama hingga dua bulan.

Warga Korsel yang sedang melancong akan mendapat pesan teks ketika tiba di Singapura.

Travel warning ini dikeluarkan menyusul konfirmasi yang disampaikan pemerintah Singapura pada pada Minggu (28/08), bahwa 56 orang positif terinfeksi virus Zika pada akhir pekan lalu. Seorang diantaranya adalah perempuan. Penderita umumnya warga asing bekerja di sektor konstruksi.

Kementerian Kesehatan dan Badan Lingkungan Nasional Singapura dalam pernyataan bersama mereka, menyebutkan, 34 orang telah pulih total dan sisanya masih dirawat.

Malaysia dan Indonesia, tetangga terdekat

Singapura, juga telah meningkatkan upaya untuk memproteksi masuknya wabah virus Zika di setiap perlintasan antar negara.

Virus Zika dapat menyebabkan pengecilan otak (microcephallus) pada jabang bayi di dalam kandungan. Virus tersebut dibawa oleh nyamuk aedes aegypti yang marak tersebar di negara tropis, seperti Singapura.

Merebaknya virus Zika pertama kali terdeteksi di Brasil pada 2015. Sejak itu, virus Zika menyebar dan menjadi endemik di seluruh Benua Amerika, terutama Amerika Selatan (Latin). (net)

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan menggelar sidang itsbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1437 H dan penetapan Hari Raya Idul Adha 1437 H pada Kamis (01/09) mendatang. Sidang bakla digelar di Kantor Kemenag, Jakarta, pukul 17.00 WIB. Pusat Informasi dan Humas Kemenag, dalam rilisnya, Selasa (30/08), menyebutkan, sidang itsbat ini akan dihadiri pimpinan ormas Islam, Ketua MUI, duta besar negara sahabat, dan sejumlah tokoh Islam.

Sidang diawali dengan sesi pra sidang berupa pemaparan posisi hilal awal Zulhijjah 1437 H oleh anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya pada pukul 17.00 WIB. Setelah salat Maghrib, sidang digelar dengan pembukaan sidang itsbat oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dilanjutkan dengan laporan data hisab dan pelaksanaan rukyatul hilal oleh M. Thambrin.

Sidang itsbat dilakukan secara tertutup seperti saat sidang penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Namun, awak media bakal diberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan gambar suasana sebelum sidang dimulai.

Hasil sidang itsbat akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers. “Sidang itsbat dilakukan tertutup dan setelahnya akan dilakukan konferensi pers hasil sidang itsbat oleh Menteri Agama,” terang Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, M. Thambrin. (pin)

Menkes Minta RS Gunakan Alkes Buatan Indonesia JAKARTA - Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek meminta agar rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan menggunakan alat-alat kesehatan buatan dalam Negeri.

Hingga saat ini sudah ada 2.623 alat kesehatan dalam negeri yang memiliki izin edar dan memenuhi standar internasional.

“Tolong kita mulai beralih menggunakan alat kesehatan dalam negeri,” kata Nila F moeloek di Balai Kartini Jakarta, Selasa (30/08).

Menurut Nila, harga alat kesehatan buatan dalam negeri lebih terjangkau dibanding impor. Dengan kualitas yang sama, harga alat kesehatan buatan Indonesia mampu mengurangi biaya pelayanan kesehatan hingga 30 persen secara keseluruhan.

Nila mengatakan, industri alat kesehatan Indonesia cukup meningkat. Pada 2015, tercatat ada 193 sarana industri. Jumlah itu bertambah menjadi 201 sarana industri pada Juli 2016.

Beberapa produk yang diproduksi di antaranya furnitur rumah sakit (hospital furniture), stetoskop, sarung tangan, kateter urine, alat kesehatan elektromedik, alat kesehatan kontrasepsi, rapid test, hingga instrumen bedah.

Saat ini, penggunaan alat kesehatan buatan luar negeri masih mendominasi hingga 90 persen. Ia mengatakan kondisi tersebut harus diubah untuk menjaga ketahanan industri alat kesehatan nasional. Data menyebutkan bahwa jumlah alat kesehatan dalam negeri dapat memenuhi sebesar 44,9 persen dari kebutuhan rumah sakit kelas A. Nila optimistis adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) akan meningkatkan kebutuhan alat kesehatan dan obat. Kenaikan diperkirakan mencapai 2,5 sampai 3 kali lipat. (pin)

Stabilitasi Harga Pangan

3 Kementerian Hapus Ego Sektoral JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen PDT) menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok strategis di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin.

Ketiga menteri tersebut sepakat untuk menghilangkan ego sektoral dalam rangka meningkatkan pasokan dan kestabilan harga bahan kebutuhan pokok.

“Rakor ini diharapkan mampu meningkatkan inflasi, kesejahteraan petani dan meningkat daya beli masyarakat sehingga pengusaha juga tetap untung,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman kepada polindonetwork usai rakor tersebut di Kantor Kementan, Jakarta.

Dikatakannya, dengan menghilangkan egosime sektoral, ke depan baik dirinya dan Mendag dapat langsung memberikan arahan kepada seluruh eselon di lintas Kementerian. Tujuannya hanya untuk membuat rakyat sejahtera. Karena masing-masing kementerian ini sudah sepakat untuk menyerap seluruh hasil produksi pertanian para petani lokal untuk menjaga pasokan dan fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Ada komitmen bersama mulai dari petani hingga pelaku usaha untuk menjaga agar hasil produksi pangan bisa terjaga dan tersalur dengan baik. Sehingga harga ditingkat konsumen juga bisa terjangkau. Selain itu, kelangkaan bahan pangan juga tidak akan terjadi karena rantai pasokannya sudah dipangkas,” ungkap Amran.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan terkait persoalan pangan pihaknya meminta agar jangam sampai ada perantara antara petani atau peternak dan konsumen yang mengambil keuntungan terlalu besar. (pin) Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

SAMBUNGAN

No. 963 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

BANDARLAMPUNG News

Tidak Perlu NPWP, Tidak Perlu Bayar Pajak Penghasilan

Penghasilan Dibawah Rp 4,5 Juta/Bulan

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan, orang yang memiliki penghasilannya di bawah Rp4,5 juta per bulan, tidak perlu punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, dan tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh).

Karena itu, mereka juga tidak perlu mengikuti program pengampinan pajak atau tax amnesty.

“Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/ PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak,” kata Ken dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/8) siang.

Menurut Dirjen Pajak, kelompok masyarakat yang masuk Dari Halaman 1

kat lain yang tidak wajib mengikuti program tax amnesty ini, menurut Dirjen Pajak, adalah wajib pajak yang memilih untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh salah satu anggota keluarga.

Kelompok subjek pajak lainnya, lanjut Dirjen Pajak , merupakan para warga negara Indonesia (WNI) yang telah tinggal di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam setahun, dan dipastikan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

“Sanksi Pasal 18 ayat 2 dalam UU Pengampunan Pajak, yaitu nilai harta tersebut diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak, tidak berlaku bagi masyarakat atau subjek pajak tersebut,” tegas

Bakal Ada Tersangka ”Suap Proyek”

ta Polda setempat, bergerak cepat menelusuri kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang proyek yang melibatkan dua pejabat struktural di Pemprov Lampung.

Terlebih, saat ini kedua pejabat tersebut sudah dibebas tugaskan dari jabatannya alias nonjob.

“Seharusnya penyidik Polda membaca peluang ini dan cepat bertindak,” kata Yusdianto kepada harianlampung.com, Senin (29/08).

Akan tetapi, Yusdianto juga mengingatkan agar Kapolda Lampung dan anggotanya lebih cermat menyikapi kasus ini.

“Selain unsur penipuan dan penggelapan, Dari Halaman 1

dalam kategori penghasilan di bawah PTKP Rp54 juta setahun adalah buruh, pembantu rumah tangga, nelayan dan petani, serta pensiunan yang hanya memiliki penghasilan sematamata dari uang pensiun.

“Supaya tidak ribet, orang yang penghasilannya Rp4,5 juta per bulan, tidak perlu punya NPWP, tidak perlu bayar pajak penghasilan, apalagi ikut tax amnesty. Jadi lupakan pembantu rumah tangga, nelayan dan petani untuk ikut program ini,” tegas Ken. Selain itu, kelompok subjek pajak warisan belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan di atas PTKP dan penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, menurut Dirjen Pajak, juga tidak perlu mengikuti program amnesti pajak.

Kelompok masyara-

Ken. Dirjen Pajak memastikan seluruh wajib pajak berhak mengikuti amnesti pajak apabila ingin memanfaatkannya, termasuk para aparatur sipil negara seperti pejabat negara, aparat penegak hukum, dan tidak terkecuali para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

“Kami mendorong seluruh pejabat publik untuk memanfaatkan amnesti pajak sesuai dengan situasi masingmasing karena dipastikan UU Pengampunan Pajak menjamin kerahasiaan semua data dan identitas wajib pajak yang mengikuti program ini,” kata Ken. Sementara itu, terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan serta belum dilaporkan dalam SPT, menurut Dirjen Pajak, bisa dilakukan pembetulan SPT maupun pelaporan harta tersebut dalam SPT. Sedangkan, nilai wajar harta selain kas atau setara kas yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta, lanjut Ken, adalah yang sesuai dengan penilaian wajib pajak dan tidak akan dilakukan koreksi maupun pengujian oleh Direktorat Jenderal Pajak. (seskab/ant)

kasus ini juga masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, polisi harus cermat dan jangan terbawa arus,” harapnya.

Sebab, antara pemberi dan penerima uang yang diduga untuk kepentingan setoran proyek itu adalah pejabat struktural. Sehingga sudah masuk ranah korupsi ataupun gratifikasi.

“Dalam sumpah jabatan setiap PNS sudah jelas disebutkan, tidak boleh menjanjikan, menerima dan memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada siapapun yang berhubungan dengan jabatan,” kata Yusdianto.

Tindak pidana yang dilaporakn Djoko ke Pol-

da sebenaranya bukanlah penipuan semata, akan tetapi ada dugaan korupsi.

“Jadi, bukan hanya pidana umum (pidum).

Kasus ini juga sudah masuk dalam ranah pidana khusus (Pidsus) jatuhnya,” kata dia.

Sementara, Plt Sekdaprov Lampung Sutono menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

“Jika memang terbukti ada tindak pidana korupsi dalam kasus ini, silahkan diusut. Itu kewenangan penyidik dan kita harus menghormatinya,” tegas Sutono.

Kasus bermula saat

Djoko Prihartanto melaporkan Farizal Badri Zaini ke Polda Lampung. Laporan tersebut tertuang dengan nomor: LP / B – 1009 / VIII / 2016 / LPG / SPKT, tanggal 2 Agustus 2016.

Selanjutnya Djoko juga melaporkan kasus tersebut ke KPK dengan nomor agenda: 2016-08-000039 dan nomor informasi : 85298.

Sejak kasus dugaan suap proyek ini mencuat ke publik baik Farizal Badri Zaini maupun Djoko Prihartanto seperti hilang ditelan bumi. Kini keduanya telah dicopot dari jabatannya. (ags/R4)

Soal Doddy, BKD Jangan Tidur!

instansi terkait dalam rapat dengar pendapat untuk menanyakan permasalahan ini.

“Harusnya rekan- rekan di komisi I tanggap.

Inikan menyangkut nama baik daerah.Belum dipecatnya Doddy berimbas terhadap keuangan daerah, karena gajinya masih dibayarkan,” kata dia.

Disinggung terkait proses peninjauan

kembali (PK) yang diajukan kuasa hukum Doddy Anugerah, Bumairoh menganggap tidak ada persoalan.

“Aturannya kan sudah jelas, ketika Doddy divonis bersalah dan kini dihukum, harusnya sudah dipecat. Soal ada upaya PK itu urusan Mahakamah Agung, bukan ranahnya Pesawaran,” jelasnya.

“Intinya, pemkab pesawaran fokus tangani masalah kepegawaian.

Soal proses hukum biarkan MA yang menyelesaikannya, ngapain ambil pusing? Ini kan aneh.

Ada apa dengan Pemkab Pesawaran?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, proses pemecatan R.Doddy Anugerah Putra terkesan lambat. Bah-

kan pemkab Pesawaran terus beralasan jika masih ada upaya PK dari terpidana korupsi mobil dinas bupati setempat.

Lambatnya kinerja pemkab Pesawaran juga sempat mengundang pertanyaan bagi sejumlah pihak. Diantaranya Plt Sekdaprov Lampung Sutono dan Akademisi Hukum Unila. (doy/R4)

11

Mabes Polri: Tersangka Kasus Vaksin Palsu 23 Orang, Termasuk Produsen dan 5 Dokter DARI hasil proses penyelidikan yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan peristiwa pidana peredaran, penggunaan dan pembuatan vaksin palsu. Dalam kasus ini, sebanyak 23 orang telah ditemukan bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai tersangka.

“Perkembangan sidik vaksin ditemukan beberapa tersangka yakni 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul bekas botol vaksin, 1 pencetak label dan bungkus, serta 5 orang dokter,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Setya, dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Wisma Bhayangkari, Kebayoran, Jakarta, Selasa (30/8).

Adapun vaksin yang dipalsukan, menurut Agung, berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di antaranya adalah Tripacel, Pediacel, Engerix B, Euvax B, Tuberculin PPD RT 23, Havric Junior.

Mengenairumahsakityang terlibat dalam peredaran vaksin palsu itu, Agung menjelaskan, sebelum diumumkan ke masyarakan, pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya telah mempersiapkan kemungkinan adanya kemarahan dari orangtua anak-anak yang pernah diberikan vaksin di rumah sakit

Dari Halaman 1

Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang hadir dalam kesempatan itu, berharap agar dalam penanganan kasus vaksin palsu tidak hanya berhenti di sini, tapi juga dibongkar lebih lanjut kepada peredaran obat.

“Sekarang ini juga banyak peredaran obat melalui online atau e-commerce yang sulit untuk dipantau keresmiannya,” tambah Tulus seraya berharap adanya pengawasan internal yang dilakukan oleh BPOM dan Kemenkes untuk mengawasi rumah sakit. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A, menyampaikan bahwa orangtua korban vaksin palsu datang untuk mendapatkan advokasi ke rumah sakit.

“Berdasarkan UU 36/2009 tentang Kesehatan pasal 153 Pemerintah menjamin ketersediaan imunisasi yang aman dan terjangkau,” tambahAsrorun.

Vaksin dan obat palsu berbahaya, menurut Asrorun, faktor utamanya adalah karena anak masih dalam posisi rentan. Dari Ikatan DokterAnak Indonesia (IDAI) Dr Dyah Silviaty, dr.SpA, MH.Kes menyampaikan imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI yakni usia 0 sampai 18 tahun.

“Vaksin palsu tidak memiliki proteksi atau perlindungan terhadap virus tertentu. Vaksin palsu isinya merupakan campuran cairan infus (NaCl),” lanjut Dyah. (seskab)

110 Ribu Warga Belum Miliki e-KTP

aktif hanya tujuh,” katanya.

Kendala lain dalam perekaman selain kurang kesadaran masyarakat yakni, hubungan internet yang terkadang kerap putus sehingga menjadi lamban.

Sehingga tidak jarang ada warga yang harus direkam dua kali.

Dalam beberapa hari terakhir memang kesadaran warga sudah mulai melonjak, melihat penuhnya pelayanan satu atap.

“Dalam satu hari bisa sampai 1.000 orang pemohon. Sebab, setelah bulan September 2016 segala sesuatu pelayanan publik harus menggunakan e-KTP,” katanya.

Hendry berharap, bagi warga yang belum melakukan perekaman agar segera datang ke kecamatan induk. Selama ini, Disdukcapil hanya membutuhkan waktu dua hari membuat e-KTP meskipun dalam SOP Kemendagri membutuhkan waktu paling lambat Dari Halaman 1

tersebut.

Namun Agung menegaskan, penegakan hukum dalam kasus peredaran vaksin palsu itu hanyalah, sekian solusi, karena solusi yang lebih jauh adalah aspek pencegahan.

PerlindunganPemerintah Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan MasyarakatKementerianKesehatan, Drg. Oscar Primadi menyampaikan, bahwa imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang paling cost effective. “Imunisasi memiliki kurun waktu yang bisa mencapai usia bayi 2 tahun,” ujarnya.

Adapun alur distribusi vaksin, menurut Oscar, dimulai dari Bio Farma yang kemudian dibawa ke Kemenkes, provinsi, kabupaten, ke RS/UP. Oscar menegaskan, saat pengiriman vaksin selalu berada di lemari pendingin.

Mengenai imunisasi ulang kepada penerima vaksin palsu, Oscar menjelaskan, dilakukan kepada anak-anak, dan diberikan gratis oleh pemerintah. Namun sebelum dilakukan imunisasi ulang, menurut Oscar, dilaksanakan verifikasi data anak terlebih dahulu. Sejauh ini, lanjut Oscar, sebanyak 1.500 anak telah terverifikasi mendapatkan vaksin palsu.

“Rencana tindak lanjut salah satunya yakni perbaikan regulasi dan pembentukan tim terpadu dari Kemenkes dan BPOM,” pungkas Oscar.

Ketua Yayasan Lembaga

14 hari.

Saat ditemui di loket Disdukcapil, Yusman, warga Kecamatan Tanjungkarang Barat terpaksa izin dari atasannya di kantor untuk perekaman e-KTP. Sengaja minta izin kantor untuk perekaman, kalau nggak nanti bakal susah kalu mau ngurus apa- apa,” katanya, Selasa (30/08).

Yuni, warga Kedaton juga rela meninggalkan warungnya demi perekaman data. “Tadi nyuruh bibi jaga warung sebentar, supaya saya bisa kesini,” katanya.

Sebelumnya, Yuni enggan melakukan perekaman karena menganggap KTP lama masih berlaku.”Saat dengar ada edaran Mendagri jadi takut nanti kalau nggak punya eKTP,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meminta seluruh rakyat Indonesia segera merekam data kepen-

dudukan. Batas waktunya sampai 30 September 2016.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Arif Zudan Fakrulloh mengungkap, ada sanksi administrasi yang diterima masyarakat bila tak segera membuat e-KTP. Sanksi administrasi dalam bentuk penonaktifan KTP ini akan membuat penduduk tidak mendapatkan pelayanan publik.

“Contohnya, BPJS, itu kan basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian membuka kartu perdana itu basisnya NIK. Jika NIK tidak muncul, maka hak dia sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa dipenuhi,” kata Zudan.

Ia menambahkan, contoh lain dari pelayanan publik yang tak bisa didapatkan adalah layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lainnya. (R4)

Segel Dibuka TWL, Pemkot Klaim Belum Tahu

ya hal ini akan di koordinasikan dulu dengan Distako.

“Kami belum tau, kalau memang benar, besok (Rabu) kami akan turun ke lapangan, namun sebelumnya akan koordinasi dulu dengan Distako,” ucapnya.

Sementara, Pengamat Hukum Unila, Budiono, mengatakan Pemprov Lampung harus segera turun tangan membenahi reklamasi di teluk Lampung.

Pasalnya seiring penerapan UU 23 Tahun 2014, kawasan pesisir seluruhnya dikelola oleh Pemprov, bukan lagi kabupaten/kota.

Ditegaskan Budiono, langkah terpenting adalah mengambil sikap terhadap pengembang yang masih beraktifitas dilokasi yang tidak lain adalah objek sengketa.

Pertama adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh pengembang.

“Jelas ada yang dilanggar, kita tahu Pemerintah Kota telah melakukan penyegelan.

Artinya aktifitas mereka tidak mendasar. Dan jika merujuk pada peraturan, ijin pemkot untuk reklamasi juga salah kaprah. Dari awal kegiatan reklamasi sudah cacat hukum,” tegasnya.

Budionoe juga mem-

pertanyakan sikap Polda Lampung yang dinilai berjalan di tempat dalam menyelidiki masalah reklamasi ini.

“Pertama pengembangnya dulu yang harus diselidiki, tanya ke Polda kan mereka yang menyelidikinya.

Bagaimana hasilnya, kenapa masalah reklamasi ini mandek. Polda menggebu-gebu diawal, tetapi akhirnya menjadi melempem,” jelasnya.

Ia menegaskan, Seharusnya Polda Lampung bisa memberikan penjelasan terkait hasil penyelidikan pengembang reklamasi yang tengah dilakukan.(iqb/ R4) Follow on Twiter : @BLN_Network

No. 962 Thn. X • Rabu, 31 Agustus 2016

POLINDO NETWORK:

KRUI - Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat ini, disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2012.

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat mulai dirintis sejak tahun 2005.

Para tokoh masyarkat di daerah ini, pada tanggal 20 Februari membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Panitia terbagi dalam tiga kelompok wilayah kerja: tingkat kabuapten di Krui, tingkat provinsi di Bandarlampung, dan tingkat pusat di Jakarta.

Rencana pembentukan kabupaten yang berpusat di Krui itu, memperoleh respon positif dari masyarakat luas. Terlihat dari banyak media, koran maupun elektronik, yang menurunkan liputan tentang rencana pembentu-

kan daerah otonomi baru itu. Seminar dan kajian juga banyak dilakukan kalangan akademisi maupun masyarakat umum.

Respon positif dan dukungan dari berbagai pihak, makin memacu semangat Pantitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung. Panitia pun bekerja cepat melengkapi persyaratan, baik teknis, administratif, maupun fisik, sesuai Undang-undang Nomor. 32/2004 dan PP No. 129/2000.

Dalam waktu relatif singkat persyaratan berhasil dipenuhi. Panitia akhirnya memperoleh dukungan dari DPRD Lampung Barat dan persetujuan dari Bupati Lambar Erwin Nizar. Persetujuan serupa juga diperoleh dari DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Sjachroedin ZP. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Kabupaten dengan wilayah 2.445,89 km² ini memiliki penduduk 449,345 jiwa, ini menjadi kabupaten dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2012. Kherlani

dilantik menjadi Penjabat Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Kabupaten yang berada di pesisir barat Lampung itu, memilili 11 kecamatan yaitu Belimbing, Bengkunat, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Waykrui, Karyapenggawa, Pesisir Utara, Lemong, dan Kecamatan Pulau Pisang.

Krui yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, dikenal memiliki pantai berpasir putih dengan panorama yang indah. Setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke sana. Pantai Krui menjadi incaran peselancar karena ombaknya disebut-sebut terbaik ketiga di dunia. Lautnya juga menantang bagi para pemancing karena di sana banyak ikan blue marlin.

Selain itu, Kabupaten Pesisir Barat juga kaya dengan hasil hutan, pertanian, seperti kopi, kakao, lada, dan kelapa sawit. Di sektor kehutanan, daerah ini menjadi penghasil getah damar mata kucing, damar terbaik di dunia. (polidonetwork)

Follow on Twiter : @BLN_Network