Bandarlampung news

TAMAN SANTAP

Pleagant, Always Green

No. 831 Thn. X • Selasa, 20 Oktober 2015

Harga Rp. 3000

Jl. Arief Rahman Hakim, No.45 Wayhalim - Bandarlampung Tlp: 0721-700666/787123 | Faks:0721-787123

INDEKS

Kherlani Wujudkan Water Front City

Halaman 3 Gubernur Sampaikan Tiga Poin Penting

Halaman 4 Pembangunan Gapura SDN 1 Merakbatin Terbengkalai

PENJABAT Bupati Lamsel Kherlani menerima kunjungan redaksi Bandarlampung News dan harianlampung.com di ruang kerjanya, Senin (19/10).

Foto: RR/Polindonetwork

Halaman 5 Danrem Buka Karya Bakti TNI di Pringsewu

Halaman 8 Empat Pilar Ajang Kampanye Terselubung

Ikuti Berita-berita terkini di POLINDONETWORK

k l i k... bandarlampungnews.com politikindonesia.com harianlampung.com join us :

TABIK

Doa Kemerdekaan OLEH : mustofa bisri

KALIANDA— Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wisata di kawasan Pulau Andalas.

Tapi pernahkan terbersit dibenak anda dampak negatifnya? Ya, Kalianda yang berfungsi sebagai pintu gerbang pulau Sumatera akan dipenuhi dengan laju kendaraan, seiring berjalannya pembangunan JTTS. Layaknya kondisi saat ini, jika JTTS selesai, tentu Kalianda hanya akan dijadikan wilayah transit dari pulau Jawa ke Sumaetra, begitupun sebaliknya. Lantas, bagaimana cara mengantisipasi agar Kota Kalike Hal. 11

Integritas Pegawai Lapas Rendah ENGGAL— Rendahnya integritas moral pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi indikator, penyebab bebasnya narapidana (napi) dalam mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi.

Komentar itu dikatakan Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), M. Iwan Satriawan, S.H., M.H, kepada harianlampung.com, Senin (19/10).

Menurutnya, maraknya kasus peredaran narkoba di Indonesia yang melibatkan napi tidak terlepas dari kurang maksimalnya fungsi pengawasan oleh pegawai lapas.

“Kasus pengendaliian bisnis narkoba dari dalam penjara bukan hal baru, apalagi di Lampung. Itu membuktikan integritas pegawai masih rendah,” kata Dosen Hukum Tata Nega-

ra itu.

Selanjutnya, rendahnya integritas itu kemudian dimanfaatkan oleh napi sebagai celah masuk untuk memuluskan aksi kejahatannya.

“Napi pandai memanfaatkan peluang, pegawai lapas juga mudah tergoda. Disitulah inti persoalannya,” kata dia.

Iwan juga tidak sepakat dengan pernyataan Kunto Wiryanto, Kepala Lapas Rajabasa, yang beralibi bahwa saat ini Lapas kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, alasan itu sulit diterima jika SDM di Lapas

foto:ilustrasi

memiliki kualitas, loyalitas dan integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi moral penegakan hukum.

“Saya tidak menuding, tapi secara logika tidak bisa dipungkiri bahwa setiap tindakan menyimpang oleh napi itu

melibatkan oknum lapas. Itu faktanya,” kata dia.

Atas dasar itu Iwan berharap, Kementerian Hukum dan HAM memberikan pembinaan khusus kepada seluruh pegawai lapas Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

Sebab, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas harus dimulai dari penegak hukum sendiri.

Mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lapas. ke Hal. 11

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ya Allah ya Tuhan kami, Wahai Keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah, Wahai Pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah Wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan, Ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, Demi nama-nama agungMu yang maha indah Demi sifat-sifat suciMu yang maha indah Demi ciptaan-ciptaanMu yang serba indah Anugerahilah kami, pemimpinpemimpin kami, dan bangsa kami kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahMu. Keindahan merdeka dan kemerdekaan Keindahan hidup dan kehidupan Keindahan manusia dan kemanusiaan Keindahan kerja dan pekerjaan, Keindahan sederhana dan kesederhanaan Keindahan kasih sayang dan saling menyayang ,Keindahan kebijaksanaan dan keadilan

ke Hal. 11

PENGADUAN

LAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kota Bandarlampung Dapat Menghubungi:

0822-8220-4761 0822-8220-4762 0822-8220-4763

Kejati Bidik Penyimpangan Proyek di PU

Pj Wali Kota Bandarlampung Sulpakar melantik 52 pejabat struktural di Gedung Semergou, kemarin (19/10). Foto: Humas

Rolling Pejabat

Sulpakar Tempatkan Orang ’Pilihan’ TELUKBETUNG UTARA— Gerbong mutasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mulai bergerak. Penjabat Wali Kota Sulpakar mulai menunjukkan ’taringnya’ dengan mencopot sejumlah jabatan strategis di lingkungan kerja Pemkot setempat.

Tak ayal, sejumlah nama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini dikenal dekat dengan rezim wali kota sebelumnya dipangkas habis. Ada yang masih diper-

caya memimpin SKPD lain, ada pula yang harus gigit jari karena nonjob.

Sebut saja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ibrahim harus rela melepas jabatan empuknya. Dia dipindahkan menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Dia digantikan Tirta, yang sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Perkotaan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Begitu pula dengan Sukar-

ma Wijaya, Kadis Pendidikan itu dirolling menjadi menjadi Asisten IV Pemkot Bidang Kesra. Dia menggantikan posisi yang ditinggalkan Saad Asnawi yang dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker).

Selanjutnya, posisi Kadis Kesehatan yang sebelumnya dipegang oleh dr.Amran, dipercayakan kepada Edwin Rusli, yang sebelumnya menjabat posisi serupa di Kabupaten

TELUKBETUNG UTARA— Kejaksaan tinggi (Kejati) Lampung akan menindaklanjuti laporan Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) terkait indikasi tumpang tindihnya proyek perencanaan serta dugaan setoran yang mencapai 40 persen di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung.

“Akan kita pelajari terlebih dahulu, ya pada intinya Kejati siap untuk menindaklanjuti,” jelas Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, Senin (19/10), menindaklanjuti proses laporan dari KPKAD Lampung.

Untuk melangkah ketahap penyelidikan, kata Yadi, KPKAD harus menyertai data pendukung dengan alasan laporan tersebut dinilai Kejati Lampung belum lengkap.

“Kami minta lengkapi dulu data pendukungnya, baru akan kita proses ketahap berikutnya dan KPKAD siap untuk meberikan data pendukung,” jelas Yadi.

Saat disinggung untuk memanggil Mantan Kadi PU Ibrahim dan Kepala Bidang Perencanaan

Bambang, Yadi berpendapat setelah adanya data pendukung tersebut, besar kemungkinan pihaknya kan memanggil pejabat yang berkompeten.

Sementara Koordinator KPKAD Lampung, Ginda Ansori mengatakan, dari hasil investigasi pihaknya menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam perencanaan teknis dan pengawasan di Dinas PU. Karena tidak berimbang dan akhirnya menimbulkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Bahkan beredar rekaman tentang setoran oleh rekanan kepada dinas PU untuk mendapatkan sejumlah paket perencanaan, ini yang akan kita laporkan juga ke Kejati selain ke DPRD,” kata Ginda.

Ginda berpendapat, Komisi III hendaknya menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menjalankan fungsi pengawasan yang notebene merupakan amanat undang-undang.

“Ya Kami berharap, DPRD mampu bersikap tegas dengan menindaklanke Hal. 11

ke Hal. 11

Alamat Redaksi : Jl. Jenderal Sudirman No.36, Enggal - Bandarlampung. Telp/fax 0721- 5600746 | Website : bandarlampungnews.com | Email : bandarlampungnews@yahoo.co.id

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

SAMBUNGAN

No. 831 Thn. X • Selasa, 20 Oktober 2015

BANDARLAMPUNG News

11

Bawaslu Minta Panwaslu Pesbar Laksanakan Tugas TELUKBETUNG UTARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung meminta seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat tetap melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada di daerah tersebut.

Permintaan ini menyusul karena tiga komisioner Panwaslu Pesbar mengikuti rekrutmen penerimaan anggota KPU setempat. Bahkan, ketiganya lolos seleksi administrasi dan telah mengikuti tes tertulis di Gedung BBC Krui, Senin (19/ 10).

Ketua Bawaslu Lampung, Fathikatul Khoiriyah menyatakan tidak ada perDari Halaman 1

Rolling Pejabat, Sulpakar Tempatkan Orang ’Pilihan’

Waykanan.

Senasib dengan dr.Amran, Kadishub Rifai juga harus nonjob karena posisinya digantikan oleh I Kadek Sumarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perlengkapan Sekretariat Pemkot Bandarlampung.

Posisi Kadek digantikan oleh Dayat, yang sebelumnya menempati posisi Kabid Linmas Badan Pol PP setempat. Total pejabat yang dilantik Sulpakar mencapai 52 orang yang terdiri dari 16 pejabat eselon II, 14 pejabat eselon III dan 22 eselon IV. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Semergou, Senin (19/10).

Inspektur Kota Bandarlampung yang selama ini dirangkap Ast. I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dedi Amrullah diisi Meifina yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

Yusran Effendi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Dari Halaman 1

masalahan jika seluruh anggota Panwaslu Pesbar mengikuti seleksi KPU. “Secara legal formal tidak ada aturan yang mereka langgar.

Sebab, semua orang bisa mengikuti rekrutmen anggota KPU, termasuk Panwaslu bisa mengikuti seleksi,” kata dia, Senin (19/10).

Dia berharap, meskipun ketiga anggota Panwaslu Pesbar mengikuti seleksi, tugas utama sebagai pengawas Pilkada tetap dijalankan.

“Meski mereka mengikuti tes tertulis, psikotes dan wawancara, tetap harus melakukan monitoring pengawasan pemilukada,” tegasnya.

yang akan memasuki masa pensiun pada Desember nanti menggantikan posisi Meifina. Yanwardi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Gumsoni yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan yang sebelumnya dijabat oleh Zainul Bahri.

Kemudian, Camat Teluk Betung Barat, Zainudin diangkat menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam), mengisi jabatan yang ditinggalkan Budiman yang hijrah menjadi Sekda di Pringsewu.

Posisi Zainuddin digantikan Herman Karim, Kabid Ketertiban Umum Banpol PP. Tole Dailami, Sekertaris Dispenda ditugaskan sebagai Kepala Dinas Sosial yang ditinggalkan oleh Akuan Effendi, yang didak-

wa melakukan korupsi bansos kematian tahun 2012.

Rustam, Kepala Bagian Keuangan Sekertariat DPRD Bandarlampung menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Sulpakar berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan yang dibebankan oleh negara. "Roling ini guna mengakselarasi tugas, fungsi dan memperbaiki kinerja birokrasi," katanya.

Menurut Sulpakar kinerja PNS Bandarlampung selalu dievaluasi. Roling pejabat ini murni karena berdasarkan kebutuhan operasional pemerintahan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

"Yang berkemauan keras, mengikuti tuntutan organisasi dan berkemampuan selalu berpeluang untuk naik jabatan," katanya. (iqb/R4)

Integritas Pegawai Lapas Rendah

“Penegakan hukum harus dimulai dari lingkungan orang hukum itu sendiri. Kasus peredaran narkoba dari balik jeruji besi karena penegak hukumnya tidak melaksanakan fungsinya dengan baik,” kata dia.

Penyebabnya, bisa saja dari proses rekruitmen yang tidak baik, sehingga menghasilkan SDM yang tidak baik pula. Pada dasarnya, jika semua aparatur di Lapas menjalankan tugasnya dengan baik, tentu peredaran narkoba dari balik jeruji besi dapat dicegah sejak dini.

“Kekurangan SDM itu hanya klaim sepihak. Semua itu bisa diantisipasi dengan penambahan teknologi seperti CCTV atau jammer,” ungkapnya.

Jika kemudian alasannya terkendala anggaran, disitulah publik akan mellihat sejauh mana keseriusan lapas untuk memebaskan diri dari belenggu jaringan narkoba.

“Intinya mau atau tidak terbebas dari belenggu itu?

Jika mau, ya harus menegakkan integritas, komitmen dan dedikasi pegawai untuk benar- benar mengawasi napi,” tandasnya.

Komentar senada dika-

takan Yusdianto, S.H., M.H, pengamat hukum lainnya.

Menurut dia, pengendalian transaksi narkoba dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh napi ini karena adanya unsur pembiaran oleh pegawai lapas sendiri.

Logikanya, pengunjung saja ketika bertamu tidak boleh membawa alat komunikasi. Pertanyaannya adalah, dari mana napi memperoleh alat komunikasi itu?

“Protap lapas kan sudah jelas, tamu yang membesuk harus menitipkan alat komunikasi di loket petugas. Nah, napi bisa mengendalikan bisnis narkoba pakai telepon genggam itu dari mana asalnya? Kok bisa masuk ke lapas? Itu yang harus dipertanyakan.

Artinya, tidak bisa dipungkiri jika ada oknum pegawai lapas yang turut serta memuluskan aksi peredaran narkoba dari balik jeruji besi.

Atas dasar itu, Kepala Lapas selaku pimpinan tertinggi di wilayah kerjanya harus melakukan inspeksi mendadak sesering mungkin sehingga lapas benar- benar steril dari telepon genggam.

“Jika sudah steril, napi

tidak akan bisa lagi berinteraksi dengan pihak luar malalui telepon genggam. Dengan begitu, pergerakan mereka akan terbelenggu dengan sendirinya,” katanya. Diberitakan sebelumnya, dalam dua tahun terakhir setidaknya ada enam kasus narkoba yang pengendaliannya melibatkan napi di dalam Lapas Rajabasa dan Wayhui.

Kasus teranyar, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung berhasil menggulung sindikat bandar narkoba jaringan Aceh, dikendalikan dari dalam Lapas Rajabasa, Bandarlampung.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari ditangkapnya dua tersangka Sutriasih (34), dan Munawar (30), keduanya warga Kemiling. Dari tersangka petugas menyita barang bukti enam paket besar sabu-sabu seberat 5,5 Kg, dan sejumlah barang bukti.

Belakangan terungkap, Sutriasih merupakan istri Tarmizi yang saat ini napi di LP Rajabasa. Tarmizi menggunakan istri dan sopirnya sebagai kurir untuk menjalankan bisnisnya.

(CR5/R4)

Pengawasan Pilkada Pesbar, lanjutnya, bisa dilakukan secara berjenjang, mulai dari petugas pengawas lapangan (PPL) sampai staf Panwaslu setempat.

“Meski mereka (anggota Panwaslu) ikut tes, mereka harus membuat strategi pengawasan, agar tahapan Pilkada tidak terlewatkan.

Sebab, Panwaslu memiliki tanggungjawab atas pengawasan,” kata Khoir panggilan akrabnya.

Dikatakan Khoir, jika ada anggota Panwaslu Pesbar yang diterima menjadi komisioner KPU. Maka akan digantikan dengan anggota Panwaslu cadangan. “Waktu seleksi Panwaslu kemarin kita kan memiliki 6 terbesar. Jika ketiga anggota Panwas Pesbar diterima semua menjadi anggota KPU, kita masih ada tiga orang lainnya Dari Halaman 1

nan akan optimal seperti harapan sebelumnya? Itu kecil kemungkinannya,” kata Qudrotul.

Sebelumnya, kemungkinan besar pelaksanaan Pilkada Pesbar tidak akan berjalan kondusif dan jujur.

Pasalnya, seluruh komisioner Panwaslu setempat mengadu nasib menjadi anggota KPU. Ketua Panwaslu Pesisir Barat, Albert Surya Perbasya, serta dua anggotanya Heri Azka dan Zairi Opani, mengikuti seleksi perekrutan anggota KPU Pesisir Barat.

Bahkan, saat pengumuman penerimaan seleksi anggota KPU, Sabtu (17/10).

Ketiga anggota Panwaslu Pesbar lolos seleksi administrasi, yang ditetapkan oleh tim seleksi KPU setempat. (Eva/CR5)

yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa Jangan kuasakan atas kami —karena dosa-dosa kami— penguasa-penguasa yang tak takut kepadaMu dan tak mempunyai belas kasihan kepada kami.

Anugerahilah bangsa kami pemimpin yang hatinya penuh dengan keindahan cahaya kasihsayangMu sehingga kasihsayangnya melimpahruahi rakyatnya Jangan Engkau berikan kepada kami pemimpin Yang merupakan isyarat kemurkaanMu atas bangsa kami Wahai Maha Cahya di atas segala cahya Pancarkanlah cahyaMu di mata dan pandangan kami Pancarkanlah cahyaMu di telinga dan pendengaran kami Pancarkanlah cahyaMu di mulut dan perkataan kami Pancarkanlah cahyaMu di hati dan keyakinan kami Pancarkanlah cahyaMu di pikiran dan sikap kami Pancarkanlah cahyaMu di kanan dan kiri kami Pancarkanlah cahyaMu di

atas dan bawah kami Pancarkanlah cahyaMu di dalam diri kami Pancarkanlah cahyaMu, ya Maha Cahya Agar kami dapat menangkap keindahan ciptaanMu dan meresapinya dapat menangkap keindahan anugerahMu dan mensyukurinya Agar kami dapat menangkap keindahan jalan lurusMu dan menurutinya apat menangkap keburukan jalan sesat setan dan menghindarinya Pancarkanlah cahyaMu, ya Maha Cahya Agar kami dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya dapat menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya Agar kami dapat menangkap keindahan kejujuran dan menyerapnya dapat menangkap keburukan kebohongan dan mewaspadainya Pancarkanlah cahyaMu, ya Maha Cahya Sirnakan dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan

di batin kami.

Ya Maha Cahya di atas segala cahya Jangan biarkan sirik dan dengki hasut dan benci ujub dan takabur serakah dan kejam kebencian dan dendam dusta dan kemunafikan gila dunia dan memuja diri lupa akherat dan takut mati serta bayang-bayang hitam lainnya menutup pandangan matabatin kami dari keindahan wajahMu. menghalangi kami mendapatkan kasihMu menghambat sampai kami kepadaMu. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengampun Ampunilah dosa-dosa kami Dosa-dosa para pemimpin dan bangsa kami Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Rahman dan Rahim, Rahmatilah negeri dan bangsa kami Merdekakanlah kami dan kabulkanlah doa kami.

Amin.

Kejati Bidik Penyimpangan Proyek di PU

juti persoalan ini, jangan hanya kita yang bergerak tapi komisi III nya melempem,” katanya Sebelumnya, pada anggaran APBD Perubahan untuk Belanja Jasa konsulatasi perencanaan jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp22.190.795.000,00. Mengalami kenaikan kurang lebih Rp 11 miliar dibandingkan APBD murni 2015.

Sedangkan Belanja. Jasa konsulatsi pengawasan jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp4.809.205.000,00.

Dana pengawasan ini menurun jika dibandingkan di APBD murni yang sebesar Rp 7 miliar.

"Dana perencanaan ini rawan jadi anggaran bancakan oknum-oknum pejabat di dinas PU. Maka kita minta agar pihak Kejati Lampung dapat melakukan pengusutan, besok (hari ini) akan kita laporkan secara resmi,” ujar Ansori, Koordinator Presidium KPKAD Lampung. Diuraikanya, Dari Halaman 1

ta KPU Pesisir Barat akhir November, secara otomatis jika pemimpin Panwaslu tersebut terpilih atau berhasil melewati tahapan tahapan tersebut, struktur Panwaslu akan digantikan dengan calon ranking berikutnya saat seleksi Panwaslu dilakukan.

“Hanya saja pengawasan rangkaian pelaksanaan pilkada bisa terganggu dan tidak maksimal. Karena sebelum tahapan pilkada berlangsung para anggota dan pemimpin Panwaslu sudah diberikan pembekalan, atau pelatihan, baik dari provinsi maupun pusat agar tugas yang akan dilaksanakan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jika nanti mereka terpilih dalam pengrekrutan komisi KPU Pesisir Barat, apakah mungkin pergantian pimpi-

TABIK

Keindahan rasa malu dan tahu diri Keindahan hak dan kerendahan hati Keindahan tanggung jawab dan harga diri Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami kemampuan mensyukuri nikmat anugerahMu dalam sikapsikap indah yang Engkau ridlai Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami Kuatkanlah lahir batin kamiuntuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasiyang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati kemanusiaan dan kemerdekaan kami Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan apa saja selain penjajahanMu termasuk penjajahan diri kami sendiri Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami.

Ya Malikal Mulki Ya Allah

Dari Halaman 1

untuk dijadikan Panwaslu,” kata dia.

Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Pesbar, Qudrotul Ikhwan menyayangkan keikutsertaan anggota Panwaslu dalam rekrutmen komisoner KPU. “Memang kalau mengacu ke peraturan perundangan-undangan yang berlaku ketiganya tidak melanggar dan sah-sah saja untuk menggunakan hak dan mencoba peluang menjadi komisioner KPU. Hanya saja dalam ranah etika untuk kondisi sekarang kurang pas, amanah yang diembankan cukup menentukan kelangsungan dan kesuksesan Pilkada Pesisir Barat yang pertama,” kata Qudrotul.

Sedangkan, masa jabatan Panwaslu akan berakhir April 2016 mendatang.

Tahapan perekrutan anggo-

dana puluhan miliar untuk perencanaan perlu mendapat pendalaman pihak penegak hukum. “Belum lagi kalau kita bicarakan terkait isu setoran untuk mendapatkan kegiatan konsultan perencanaan tersebut, yang katanya bisa mencapai 30-40 persen. Kalau soal ini perlu pembuktian dan aparat hukum perlu melakukan pendalaman dalam menagani isu terebut,” ujarnya.

Yang jelas kata dia, jika melihat pembangunan yang ada di kota tapis berseri saat ini, geliatnya cukup bagus, hampir semua jalan lingkungan sudah teraspal. Namun untuk kualitas, sangat memprihatinkan.

“Ini tidak lepas dari perencanaan dan pengawasan yang tidak baik,” ujarnya.

Sementara, Komisi III kembali berjanji untuk menindaklanjuti indikasi tumpang tindihnya proyek perencanaan dan indikasi setoran yang mencapai 40 persen di Dinas Pekerjaan Umum Kota

Bandar Lampung.

Ketua Komisi III Heriyadi Payacoen mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat internal komisi untuk membahas persoalan tersebut. “ Ya untuk menindaklanjuti Laporan KPKAD, kami akan bahas di Komisi dulu, itupun kalau kuorum anggotanya,” kata Heriyadi, usai menerima KPKAD yang melaporkan indikasi setoran di DInas PU setempat, Senin (9/ 10). Dikatakan dia, pihaknya tidak bisa serta merta memanggil Dinas PU tanpa ada data yang jelas. “Kalau ini kan jelas datanya, nanti akan kita panggil Dinas PU secepatnya,” jelasnya.

Sementara Ketua KPKAD, Ginda Ansori mengatakan, dari hasi investigasi mereka, diduga antara perencanaan teknis dan pengawasan di Dinas PU tidak berimbang dan akhirnya menimbulkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Bahkan beredar rekaman tentang setoran oleh rekanan kepada dinas PU untuk mendapatkan sejumlah paket perencanaan, ini yang akan kita laporkan juga ke Kejati selain ke DPRD,” kata Ginda.

Ginda berpendapat, Komisi III hendaknya menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menjalankan fungsi pengawasan yang notebene merupakan amanat undang-undang.

“Kami berharap, DPRD mampu bersikap tegas dengan menindaklanjuti persoalan ini, jangan hanya kita yang bergerak tapi komisi III nya melempem,” singkatnya Diketahui, dalam APBD murni 2015 anggaran dana perencanaan sebesar Rp 10,5 M. Dan untuk dana pengawasan sebesar Rp 7 M. Sedangkan dianggaran APBD Perubahan dana Perencanaan sebesar Rp 22,190 M. Dan dana pengawasan sebesar Rp 4.809 M. (iqb/R4)

Kherlani Wujudkan Water Front City

anda, Lampung Selatan tidak mati suri.

Penjabat (Pj) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Kherlani, memiliki jurus jitu untuk mengimbangi progres pembangunan JTTS. Caranya, dengan menjadikan Kota Kalianda sebagai kawasan Water Front City (kota di tepi pantai).

Dengan konsep itu, pengguna jasa JTTS yang melintas di Kalianda akan tertarik untuk singgah di ujung pulau sumatera.

“Itu (WFC) harus segera diwujudkan, sehingga ada hal menarik yang mengundang minat pengguna JTTS

untuk singgah di sini,” ungkap Kherlani, saat menerima kunjungan redaksi Bandarlampung News dan harianlampung.com, Senin (19/10).

Atas dasar itu, Kherlani tengah merancang konsep master plan, agar pengembangan wilayah Lamsel lebih jelas ke depannya. “Kita sedang meminta Tim Ahli Tata Ruang untuk merumuskan itu,” kata dia.

Termasuk konsep tata ruang. Nanti akan diperjelas zonasinya. Bisa saja, pasar dialihfungsikan menjadi perumahan atau tergantung tingkat kebutuhannya sep-

erti apa.

“Begitu juga terkait penyediaan jalan alternatif dan zonasi kawasan pendidikan, harus dirancang sebaik mungkin,” ujarnya.

Untuk memuluskan gagasan itu, kata Kherlani, Pemkab Lamsel saat ini sudah memasukkan WFC ke dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2016. Sehingga, siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin Lamsel lima tahun ke depan program tersebut tetap berjalan.

“Jika sudah masuk Prolegda, sifatnya akan mengikat terhadap pemkab

Lamsel. Jadi, siapapun nanti bupatinya wajib menjalankan konsep itu,” kata mantan Wakil Wali Kota Bandarlampung itu.

Sebenarnya, mantan Bupati Lamsel Rycko Menoza juga pernah mewacanakan Kalianda menjadi WFC, namun hingga kini gagasan tersebut belum terlaksana.

Saat itu, Rycko menilai kawasan Kalianda yang terletak di pesisir sangat cocok untuk dikembangkan menjadi daerah kawasan water fron city. Pemerintah terus berupaya mencari investor yang akan mengembangkan kawasan tersebut. (R4)

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

BALAI KERATUN

No. 831 Thn. X • Selasa, 20 Oktober 2015

BANDARLAMPUNG News

3

Pemprov Perbaiki Infrastruktur Kawasan Wisata

Kepala kejaksaan Tinggi (kajati) Lampung Suyadi bertindak sebagai inspektur upacara di lapangan Korpri lingkup kantor Gubernur Mewakili Gubernur Lampung M Rhido Ficardo. Foto : Heris

Gubernur Sampaikan Tiga Poin Penting TELUKBETUNG UTARA – Pemerintah Provinsi (pemprov) Lampung menggelar upacara Fokorpimda di lingkungan pemerintah provinsi Lampung, Senin, (19/10). Kepala kejaksaan Tinggi (kajati) Lampung Suyadi bertindak sebagai inspektur upacara di lapangan Korpri lingkup kantor Gubernur.

Kajati Suyadi yang mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyampaikan tiga poin penting yakni soal pilkada, penanggulangan narkoba, dan pemberantasan korupsi. Khusus poin ketiga, ia mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Upacara rutin mingguan Pemprov saat ini diagendakan kajati sebagai inspektur upacara, Gubernur Lampung Soroti Pilkada, Narkoba dan Pemberantasan Korupsi,kata Suyadi dalam sam-

butannya.

Kepala Biro humas dan Protokol provinsi Lampung Bayana didampingi kabag humas Heriyansyah mengatakan, Inpres dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan, ujarnya.

Bayana menambahkan, seiring dengan Inpres terserbut Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) telah menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP152 / A / JA /10 / 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemben-

tukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI, dan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota disebut TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), terangnya.

“Tugas dan fungsi TP4 / TP4D adalah memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, termasuk melakukan diskusi atau pembahasan bersama dengan instansi pemerintah “ kata Bayana.

Dengan demikian, saya berharap pihak Kejaksaaan Tinggi Lampung segera menindak lanjuti Keputusan Jaksa Agung RI tersebut, antara lain melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada instansi pemerintah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, jelasnya.

Dalam upacara, gubernur

Lampung yang diwakili Kajati Lampung mengharapkan agar seluruh kepala SKPD sesuai tupoksi masing-masing supaya meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program antar perangkat daerah. Terutama dalam menjabarkan program prioritas pemprov Lampung yang sedang berlangsung dan terus meningkat,bebernya.

Hadir pada upacara mingguan, Wakil Gubernur (wagub) Lampung Bahctiar Basri, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Kepala Kepolisian Daerah (kapolda) Lampung Brigjen Pol.Edward Syah Pernong , Kepala Pengadilan Tinggi Lampung, Sekretaris daerah Pemprov Lampung Arinal Djunaidi berada pada barisan upacara.

Selain itu sejumlah Kepala SKPD di lingkungan pemprov Lampung juga mengikuti upacara tersebut. (rls/R6)

TELUKBETUNGUTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di bawah kepemimpinan M Ridho Ficardo serius membenahi Infrastruktur jalan di kawasan destinasi wisata mulai terlihat.

Keseriusan tersebut terlihat melalui kebijakan penetapan 7 kawasan wisata unggulan Provinsi Lampung dan perbaikan infrastruktur menuju kawasan wisata.

Pemprov Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) beberapa waktu lalu menetapkan 7 kawasan pariwisata unggulan di Lampung.

Ketujuh Kawasan wisata inilah yang nantinya menjadi fokus pengembangannya oleh Pemerintah Provinsi Lampung, kata Kepala biro humas dan protokol provinsi Lampung Bayana yang didampingi kepala bagian humas Heriyansyah, Senin (19/10). enurutnya, ke 7 Kawasan Wisata di Lampung yang ditetapkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung meliputi, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Teluk Kiluan, Tanjung Setia dan Wisata Bahari Krui, Menara Siger, Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi, serta Kawasan Wisata Kota Bandar Lampung, ujarnya. “ Ya, Pemprov juga akan membuat skema Pariwisata Terpadu. Dalam skema pengembangan ini menjadikan area barat Lampung menjadi kawasan wisata terpadu, dan di sebelah timur adalah kawasan industri yang akan menyerap banyak tenga kerja Lampung, bekerjasama dengan pemerintah pusat dan investor lain tentunya “

kata Bayana.

Menurut data Disparekraf lanjutnya, bahwa kenaikan Jumlah wisatawan yang singgah dan berlama di Lampung terus mengalami trend positifyang meningkat. Setiap tahunnya diprediksi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lampung mengalami kenaikkan 10-15 persen per tahun selama 5 tahun belakangan ini, terangnya.

Maka, guna meningkatkan hal tersebut, selain menyiapkan pembinaan untuk masyarakat sadar wisata, juga diperlukan dukungan penopang seperti fasilitas dan infrastruktur yang mantap. Sehingga memberi kenyamanan terhadap para wisatawan yang datang ke Lampung.

Saat ini, Infrastruktur telah berjalan untuk perbaikan di jalan-jalan yang menjadi jalur vital masyarakat untuk berlalulintas, Pemprov juga sedang melakukan perbaikan-perbaikan jalan menuju kawasan-kawasan wisata unggulan yang dimiliki Provinsi Lampung.

Jalan masuk menuju Wisata Unggulan Lampung, Way Kambas, yang belakangan mulai dikeluhkan karena jalan masuknya mengalami kerusakan saat ini sudah dalam perbaikan, dengan tujuan melancarkan perjalanan dan memberi kenyamanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Way Kambas.

Selain itu, Teluk Kiluan salah satu Wisata andalan Provinsi Lampung yang melejit namanya namun sering dikeluhkan keadaan jalannya oleh beberapa wisatawan juga sudah dalam proses perbaikan, tandasnya.

(R6)

D

EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akhirnya menyetujui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Seputih Barat dan Seputih Timur. Dua daerah ini dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

Persetujuan pembentukan DOB itu dilakukan DPRD dalam sidang paripurna dewan yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (19/10).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, pimpinan DPRD Toto Herwantoko, Pattimura, Ismet Roni, dan Johan Sulaiman, serta anggota dewan setempat.

Dewan memberikan persetujuan setelah lebih dulu menerima laporan akhir kerja Komisi I yang menindaklanjuti surat Gubernur Lampung No. 125/0238/02/2015 tertanggal 28 Januari 2015 tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari, melalui Sekretaris Komisi I Bambang Suryadi, mengatakan, persetujuan itu mencakup dukungan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan DOB selama dua tahun berturut-turut. Termasuk dana penyelenggaraan pilkada.

Selain itu, persetujuan DPRD juga mencakup pemberian nama calon daerah, cakupan wilayah, serta penetapan calon ibu kota daerah persiapan, ujarnya.

Menurut Bambang Suryadi, persetujuan itu berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 33 hingga 38 yang mengatur persyaratan dan tata cara pemekaran daerah.

Pasal 39 sampai 43 mengatur tentang daerah persiapan. Serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007.

DPRD juga menyetujui calon Ibu Kota Kabupaten Seputih Timur terletak di Kecamatan Buminabung dengan cakupan wilayah Kecamatan Bandarmataram, Seputihbanyak, Wayseputih, Rumbia, Putrarumbia, Bumi Nabung, Seputihsurabaya, dan Kecamatan Bandarsurabaya.

Sedangkan calon Kabupaten Seputih Barat, ibu kotanya terletak di Kecamatan Padangratu dengan wilayah Kecamatan Padangratu, Anaktuha, Anakratu Aji, Bangunrejo, Kalirejo, Pubian, Sendangagung, dan Kecamatan Selagailingga.

"Ya, saat ini hanya menunggu surat Gubernur Lampung untuk segera menindaklanjuti pemekaran daerah persiapan ke Mendagri " tambahnya.

Verifikasi kelengkapan administrasi telah melalui kajian akademik dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, seperti tata cara pembentukan pemekaran daerah persiapan, tandasnya.

Atas persetujuan DPRD itu, Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang diwakili Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam paripurna itu, menyambut positif dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota DPRD. Bachtiar mengatakan, saat ini jumlah penduduk di kabupaten Lampung Tengah mencapai delapan juta jiwa. Pemekaran wilayah ini dinilai tepat karena memperpendek jarak pelayanan masyarakat.

"Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Lampung yang telah mendukung raperda pemekaran Lampung Tengah menjadi peraturan daerah (perda)," kata Bachtiar.

Menurutnya, dengan ditetapkannya perda ini tentu akan mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung. Karena akan memperpendek rentang kendali sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan pemerintah.

"Pembangunan di segala bidang bisa lebih cepat berkembang, koordinasi dan penyerapan aspirasi juga menjadi lebih mudah. Baik di bidang keamanan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. (adv)

Penandatanganan Perda Derah Otonomi Baru. (heris/polindonetwork)

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

HUKUM

No. 831 Thn. X • Selasa, 20 Oktober 2015

BANDARLAMPUNG News

Lima Anak Korban Perdagangan Manusia MESUJI - Iming-iming dipekerjakan di sebuah perusahaan hingga kini masih menjadi modus perdagangan manusia.

Kasus tersebut terjadi di Mesuji terhadap Sil (16), Wul (15), Di (15),Vi (16), dan Sa (16), yang merupakan warga Kecamatan Tanjung Raya., Mesuji.

Nurhayati (40), warga Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya menjanjikan kepada lima gadis di bawah umur itu dipekerjakan di sebuah perusahaan.

Sil menuturkan Senin (19/10), tahun 2014 lalu Nurhayati mendatanginya dan menjanjikan pekerjaan di sebuah yayasan, juga

dijanjikan bekerja di negara tetangga. Namun, setelah ia sampai di Provinsi Riau, ia bersama teman-temannya, bukan diajak ke yayasan tapi dibawa ke salon.

“Saya didandani layaknya seorang biduan yang hendak manggung, awalnya saya curiga, tapi Bu Nur tidak apa-apa.

Akhirnya kami dibawa ke sebuah kafe di kawasan Panam (Pekanbaru, Riau).

Saya dan teman-teman dipaksa bekerja di kafe melayani lelaki hidung belang setiap malam,” tutur dia.

“Jika kami menolak diancam bahkan disuruh mengembalikan uang yang dikatakan ganti rugi,” kata Sil. Ia berhasil kabur setalah hampir setahun di kafe tersebut, sedangkan keempat temannya saat ini masih bekerja di kafe tersebut.

Dini (48), orangtua Sil sempat syok anaknya pergi bersama Nurhayati tanpa kabar berita. Ia mengaku sempat mendatangi rumah Nurhayati dan menanyakan kepada Mapul (orangtua Nurhayati) keberadaan anaknya. Tapi, mereka mengatakan tak tahu dan ia diberi nomor telepon palsu oleh Mahpul. (man/riz)

PNS Dispenda Didakwa Primer dan Subsider TELUKBETUNG SELATAN - Seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan Daerah Lampung Selatan, Karyadi menghadapi dakwaan primer dan subsider dalam kasus korupsi penerimaan dana retribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebesar Rp450 juta pada tahun 2012 hingga 2014.

Ia terancam hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp1 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (19/10).

Terdakwa yang merupakan warga Bandarlampung itu juga didakwa ubsider Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut jaksa penuntut Andi Gustiawan, terdakwa diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Jaksa menjelaskan, terdakwa seharusnya menetapkan besaran PKB dan BBNKB berdasarkan Peraturan Gubernur No.17

Tahun 2012 tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2012.

Dalam prosesnya, pembayaran PKB dan BBNKB lebih dulu melakukan pendaftaran ke loket di kantor Samsat kalianda dengan melengkapi berkas dokumen yang telah ditentukan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, diteruskan ke petugas pencetak kutipan II yang ditangani terdakwa untuk diproses data kendaraannya dan melakukan pembayaran di rekening Bank Lampung yang berada di Samsat Kalianda.

“Setelah wajib pajak melunasi BBNKB dan PKB, samsat Kalianda akan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD)

PKB/BBNKB yang dilakukan oleh Suryadi,” urai Andi.

Setelah itu dilakukkan pemeriksaan oleh Hasimie selaku Kaur Penetapan dan diserahkan kepada Edison Putera selaku Korektor. Setelah proses tersebut selesai maka akan diserahkan ke bendahara.

Namun, terdakwa Karyadi selaku pencetak kutipan II telah menerima titipan berupa uang dan berkas-berkas kendaraan bermotor berbagai merek dan tipe sebanyak 117 unit dari wajib pajak melalui biro jasa CV. Agung Lestari dan Princess untuk kepengurusan dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB. “Setelah itu barulah ter-

dakwa memulai membuat kutipan pajak PKB dan BBNKB dari 117 kendaraan roda 4 dengan nilai yang sudah dikurangi dari ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran kepada Bank Lampung.

Lalu terdakwa memerintahkan Suryadi untuk mencetak SKPD yang berisi nilai yang telah dikurangi terdakwa,” kata jaksa.

Pembayaran PKB dan BBNKB oleh wajib pajak yang diproses dan dilaksanakan Karyadi tidak sesuai dengan besarannya sebagaimana yang ditetapkan dlam ketentuan yang berlaku. Akibat hal tersebut, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, negara mengalami kerugian sebesar Rp450.965.880. (don/riz)

Polisi Kesulitan Tindak Pembakar Hutan PIHAK kepolisian membantah jika dikatakan lamban menindak korporasi yang terbukti membakar hutan yang menyebabkan kabut asap.

Saat ini pemeriksaan para terduga pelaku pembakaran hutan masih dalam penyelidikan kejaksaan.

“Kalau sudah dinyatakan lengkap, tentu akan kami tindak juga,” ujar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti, Senin (19/10).

Badrodin mengatakan proses penanganan kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan-perusahaan ini sudah melewati tahap pertama. Dia mengakui kepolisian kesulitan mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Apalagi jangkauan pen-

gawasan sangat luas.

Saat ini, Kepolisian masih berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggunakan pantauan satelit agar memudahkan pemadaman. Namun alat satelit itu hanya mampu mendeteksi soal meluasnya kebakaran hutan. “Responsnya lambat,” katanya.

Sementara itu, BNPB belum bisa memastikan kapan kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bisa dipadamkan. Kebakaran hutan terjadi di Lampung, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penan-

Sebuah pesawat sedang memadamkan kebakaran hutan, namun hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal. (AP) ganan kebakaran tidak merata ke berbagai wilayah di Indonesia, tapi hanya fokus dilakukan di Sumatera dan Kalimantan.

Akibatnya, daerah lain

juga tak luput dari kebakaran hutan dan lahan.

“Kan negeri kita luas sekali, selama ini kita hanya berfokus di Sumatera dan Kalimantan, ternyata di Sulawesi, Ambon, Papua, juga,” kata Kalla, di kantornya, Senin (19/10).

Menurut JK, penanganan akan dilakukan maksimal oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan penduduk sekitar.

Kebakaran hutan dan lahan meluas hingga Sulawesi, Ambon, dan Papua. BNPB menyatakan kebakaran hutan menyebar ke 11 provinsi di Indonesia tengah, yakni Sulawesi Barat (57 titik api), Sulawesi Selatan (151 titik api), Sulawesi Tengah (361 titik api), Sulawesi Tenggara (126 titik api),

Sulawesi Utara (59 titik api), Gorontalo (47 titik api), Papua (52 titik api), Maluku (63 titik api), Maluku Utara (17 titik api), Nusa Tenggara Barat (25 titik api), dan Nusa Tenggara Timur (67 titik api).

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, sebagian besar penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah disengaja. Dari 801 titik api yang ada di Pulau Sulawesi, sebagian berasal dari lahan pertanian dan perkebunan yang dibakar dalam rangka pembersihan lahan.

“Dari 801 hotspot (titik api) di Sulawesi, berasal dari lahan pertanian dan perkebunan. Pembakaran dalam rangka land clearing. Asap juga terdeteksi dari hotspot yang ada,” ujar Sutopo.

Sedangkan di Indonesia barat hingga kemarin, terdapat 520 hotspot. Persebarannya, Sumatera Selatan 172 titik api, Sumatera Utara (2 titik api), Jambi (8 titik api), Kalimantan Selatan (22 titik api), Kalimantan Tengah (173 titik api), Kalimantan Timur (119 titik api), Riau (1 titik api), Lampung (10 titik api), Bangka Beliutung (8 titik api), Jawa Tengah (1 titik api), dan Jawa Timur (4 titik api). “Total keseluruhan di Indonesia saat ini ada 1.545 titik api,” kata Sutopo.(riz)

7

Mantan Kasat Pol PP Dilaporkan Menipu PESAWARAN - Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Pesawaran, Heri Djamingan tersandung kasus hukum. Warga melaporkannya ke pihak berwajib dalam kasus dugaan penipuan sertifikat tanah. Bahkan, keterangan yang diperoleh, Senin (19/10), Heri Djamingan sudah beberapa hari ini ditahan di Polda Lampung.

“Heri Djamingan sudah beberapa hari ditahan di Mapolda Lampung terkait laporan tentang dirinya tentang Pasal 378 atau penipuan, terhadap seorang warga Bandarlampung,” ujar sumber di Polda Lampung. Polda, katanya, sedang menyelidiki da mengembangkan kasus tersebut.

Kita masih menyelidikinya dan mengembangkan untuk mengetahui kebenarannya,” terangnya.

Seorang pegawai BKD Pesawaran menu-

turkan, ia pagi ini menelpon Heri Djamingan.

Dan saat ditelepon Heri mengatakan sedang berada di daerah Kota Agung, Tanggamus.

“Tadi pagi saya telepon katanya dia sudah dua hari ini di Kota Agung. Entah mana yang benar, karena saya juga dengar kalo dia sekarang ditahan di Polda,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Tri Ananto, Irban IV Inspektorat Pesawaran. Ia belum mengetahui laporan Heri Djamingan ditahan di Polda Lampung.

“Saya malah belum mendengar dan harus ditelusuri dulu kebenarnnya.

Kita akan segara tindaklanjut hal ini,” katanya.

“Jika memang berada di tahanan, kita selidiki dan proses apa masalahnya. Kemungkinan kita rapatkan dengan tim Baperjakat tentang status dirinya sebagai tahanan ini, karena dia PNS,” ujarnya. (doy/riz)

Jaksa Tuntut Hukuman Maksimal Kasus Narkoba TELUKBETUNG SELATAN - Empat terdakwa diancam hukuman penjara minimal enam tahun dan paling lama 20 tahun, bahkan penjara seumur hidup, karena kasus narkoba.

Mereka adalah Anggi Setiawan (25) dan Valen Veraldi Donyantara (23), warga Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, Anila Sari (24) dan Firman Syafrial (26), warga Kabupaten Tanggamus.

Jaksa penuntut Tri Wahyu Agus Pratekta dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (19/ 10), menyebutkan, terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa menjelaskan, pada Minggu (2/8) pukul 09.30 WIB, Anggi dihubungi Anila untuk datang ke Hotel Astoria di Bandarlampung. Di tempat itu ia bertemu dengan Firman dan

Anila.

Setelah itu, Anggi, Anila dan Firman menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian pukul 11.00 WIB datang Anggi Gustian Saputra (DPO) yang akan mengambilkan pil ekstasi sebanyak 150 butir yang sudah dipesan oleh Firman di Natar, Lampung Selatan.

Setelah mengambil pil ekstasi, Anggi Gustian mengantarkannya ke hotel tempat Firman dan setelah itu Anggi Gustian pergi.

Pukul 14.00 WIB, Anggi ditugaskan pergi ke ATM Simpur untuk mentransfer ke rekening Dadang Ansori alias Gandul sebesar Rp15 juta hasil jual beli narkoba.

Malam harinya, dua anggota Polresta Bandarlampung yang sudah mendapat informasi ada penyalahgunaan narkotika, menggerebek tempat mereka menginap. Saat digeledah, polisi menemukan satu buah alat isap sabu. (don/riz)

Tim Wasrik Datangi Korem Gatam

KEDATON - Kepala Staf Korem 043/Gatam Letnan Kolonel Inf Safrudin mewakili Danrem 043/ Gatam menerima sekaligus mendampingi Tim Wasrik pada Taklimat Awal, dalam rangka kunjungan Tim Wasrik dari Irdam II/Swiwijaya.

Kepala Penerangan Korem Gatam Mayor Inf CH Prabowo mengatakan, Tim Wasrik diketuai Letkol Inf A.T Sihombing beserta dua anggotnya Mayor Inf Uung N dan Mayor Cku Sudrajad AS. Tim diterima di ruang aula A.Yani, Korem Gatam, Senin (19/10).

Ketua Tim Wasrik Irdam II/Swiwijaya Letnan Kolonel Inf A.T Sihombing mengatakan, kegiatan ini salah satu proses

manajemen, yaitu fungsi kontrol dari komando atas. Tim ini pelaksana fungsi kontrol dan alat kendali bagi penyelenggaraan sistem pengawasan satuan fungsional.

Selain itu, tim melakukan upaya preventif dan langkah efisiensi, sehingga mekanisme kerja organisasi dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan.

“Tim bukan ingin mencari kesalahan-kesalahan di satuan yang diperiksa, namun sifatnya berkoordinasi, saling memberi, dan menerima informasi tentang kinerja satuan untuk dijadikan bahan penentuan kebijakan selanjutnya,” katanya. (riz)

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

POLITIK

November, Debat Kandidat Calonkada Lamteng GUNUNGSUGIH – KPU Lampung Tengah akan menggelar debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat, 10 November 2015 mendatang.

Ketua KPU Lamteng Budi Hadi Yunanto, mengatakan sesi debat kandidat para calon bupati dan wakilnya ini hanya dilakukan satu kali, yang akan dilaksanakan di Gedung DPRD Lamteng.

“Insya Alloh kalau tidak ada halangan akan kita laksanakan 10 November 2015. Kita masih berkoordinasi sama DPRD. Karena takutnya nanti nanti tanggl 10 itu, mereka menggelar paripurna juga,” kata Budi, Senin (19/10).

Debat kandidat dilakukan terbuka untuk umum. Namun, KPU akan batasi jumlahnya atau undanganya, sebab kapasitas ruangan di Gedung DPRD kurang memadai.

Dalam Debat kandidat ini, KPU akan melibatkan pakar dan ahli untuk menilai debat kandidat tersebut. “Selain audiens KPU, debat nanti akan melibatkan para pakar dan ahli, baik dari unsur akademisi dan ahli yang netral untuk menjadi panelis dan moderator,” kata dia. (Fly)

Kader PDIP Janjikan Rp10 Juta GUNUNGSUGIH – Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi PDIP, H. Ruslianto menyemangati tim pemenangan pasangan Mustafa – Loekman Djoyosomarto dengan imbalan uang.

Dia akan memberikan Rp10 juta jika ada tim pemenangan yang mampu memenangkan pasangan nomor urut 2 dengan persentase perolehan suara 80 persen. “(Rp 10 juta per kampung) Ini sebagai cara untuk menambah semangat simpatisan dan pendukung kita di pilkada mendatang,” kata dia, kemarin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lamteng ini optimis kampong - kampung yang ada di daerah pemilihan (dapil) I mampu mencapai target kemenangan untuk Mustafa-Loekman sebesar 80 persen.

Beda halnya dengan kader Partai Golkar Lamteng, Yulius Heri Susanto. Anggota DPRD Lamteng asal dapil IV ini mengatakan, dirinya siap pasang badan apabila pasangan Mustafa-Loekman tidak memenuhi janjinya bila terpilih kelak menjadi pemimpin.

Dia siap untuk menjemput bola, dan memfasilitasi kampungkampung yang tidak ada pembangunan, dimasa kepemimpinan Mustafa-Loekman.

“Saya siap mengantarkan kampung-kampung yang tidak ada pembangunan untuk menagih janji kepada MustafaLoekma,” ucapnya. (CR5)

No. 831 Thn. X • Selasa, 20 Oktober 2015

BANDARLAMPUNG News

Empat Pilar Ajang Kampanye Terselubung TELUKBETUNG UTARA – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan akhir-akhir ini sering mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di Provinsi Lampung. Namun sayangnya, program pemerintah itu sering dijadikan Zulkifli Hasan untuk menggelar kampanye terselubung.

Kampanye terselubung yang dibalut sosialisasi empat pilar tersebut acap kali dilakukan oleh Ketua Umum PAN ini guna pemenangan pasangan calon Zainudin Hasan – Nanang Ermanto yang maju pada Pilkada Lampung Selatan.

Teranyar, sosialisasi ajakan memilih pasangan Zainudin– Nanang dilakukan oleh Zulkifli Hasan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, Sabtu (17/10).

Bawaslu Lampung menyayangkan jika ada program nasional yang dijadikan sebagai ajang kampanye. Mengenai sosialisasi ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Jatimulyo, Bawaslu sudah menginstruksikan Panwaslu setempat untuk melakukan klarifikasi.

“Benar dia (Zulkifli Hasan) sebagai ketua MPR punya program sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Kita dalam hal ini sudah perintahkan Panwas lebih jeli melihat, bahwa salah satu

paslon di Lampung Selatan adalah adik kandung ketua MPR,” kata Fatikhatul Khoiriah (Khoir), Ketua Bawaslu Lampung, Senin (19/10).

Secara pribadi, Khoir sangat menyayangkan kalau ada pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye ajakan memilih.

Menurut Khoir, sosialisasi empat pilar oleh Zulkifli Hasan sudah dilakukan beberapa kali di Lamsel. Namun, khusus mengenai sosialisasi empat piliar yang berlangsung di Jatimulso, Sabtu (17/10) lalu. Dia mengatakan Panwas sudah diperintahkan untuk melakukan klarifikasi kapasitas kedatangan Zainudin dan juga atribut calon yang ada di lokasi.

“Sosialisasi empat pilar dilakukan di beberap titik, ini bukan sekali sudah beberapa kali. Ketika kemarin sosialisais di Masjid hadir Zainudin Hasan, kita minta Panwas melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut, apa posisinya, itu sudah diperintahkan,” ter-

Ketua MPR, Zulkifli Hasan menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gedung PKK Bandarlampung, Sabtu (17/10). Sosialisasi juga digelar di Desa Jatimulyo, Jatiangung, Lampung Selatan. Foto : Bayu

angnya. Acara tersebut, sambungnya juga dilakukan di masjid sebagai tempat dilarang untuk berkampanye. “ Itu juga dilakukan di masjid. Perlu dipahami kampanye itu menawarkan visi misi, program dan atau infromasi lainnya dalam rangka memperkenalkan pasangan calon (Paslon). Teman-teman Panwas harus bisa lebih jeli memandang persoalan ini, jangan sampai ada penyalanhgunaan wewenang, misal ketua MPR fokus kegiatan sosialisasi empat pilar di Lamsel saja. Tetapi kita belum tahu di kabua-

pten atau provinsi lain juga digelar tidakacara serupa,” bebernya.

Terkait stiker pasangan calon dan atribut calon, Khoir mengatakan seharusnya tidak ada di lokasi acara sosialisasi empat pilar tersebut. “Stiker calon itu tidak boleh ada di situ, salah satu larangan kampanye menggunakan tempat ibadah, panwas juga harus jeli lihat itu, ada sanck (makanan ringan), ada mobil calon,” kata dia.

Khoir mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan Panwas divisi hukum untuk membahas men-

Abdul Hakim Calon Terberat TELUKBETUNG UTARA – Jumlah peserta yang maju Pilkada serentak 8 kabupaten/kota di Lampung paling banyak terjadi di Kota Metro. Ada 5 pasang yang maju memperebutkan kursi Walikota dan Wakil Walikota.

Kelimanya yakni, pasangan Sudarsono-Taufik Hidayat, Abdul Hakim- Muchlido Apriliast, Ahmad Pairin- Djohan, Supriadi- Megasari, dan Okta Novandra Jaya- Wahadi Saeri.

Namun, kandidat terberat untuk dikalahkan adalah pasangan nomor urut 2 (Abdul Hakim- Muchlido Apriliast).

“Ya, yang paling menjadi pesaing terberat adalah Kiai Abdul Hakim-Muchlido. Kita harus akui karena intensitas turun ke lapangan, dia cukup maksimal. Kemudian mereka melakukan konsolidasi dengan kader baik internal maupun ekternal juga sangat intens. Tapi, bukan berarti calon yang kita usung lemah. Kami tetap berjuang dan berusaha semaksimal mungkin meraih simpatis masyarakat Metro,” kata Watoni Noerdin, Koordinator tim pemenangan pasangan Ahmad Pairin- Djohan (Paijo), kemarin.

Dia mengatakan selaku kader yang ditugaskan DPP untuk memperjuangakan calon yang direkom, akan berusaha semaksimal mungkin mengamankan suara yang sudah ada.

“Metro kan merupakan daerah pemilihan saya. Tentunya langkah pada saat pileg kemarin akan saya terapkan kembali untuk menyosialisasikan pasangan Paijo, di antaranya koordinasi, konsolidasi, dengan kader yang ada di Metro,” kata dia.

Watoni akan membangun dan menghidupkan kembali jaringan yang selama ini sudah terbangun sebelum menjadi anggota DPRD, sepertinya para pedagang dipasar cendrawasih, perbatasan Lamteng, perbatasan Lamtim.

“Insya Allah daerah-daerah tersebut masih bisa saya amankan untuk memenangkan pasangan Paijo,” ujarnya.

Dia menjelaskan jika mengacu pada suara pileg 2014 lalu, perolehan suara di Metro kemarin sekitar 300 lebih. Namun, ini bukanlah suatu ukuran. Sebab, jika pileg masyarakat memiliki banyak pilihan . Sedangkan jika pemilukada, masyarakat bisa merasionalkan pilihannya.

“Ya, dengan jumlah penduduk yang sedikit dan calonnya banyak. Saya akan all out, jika diklasifikasikan persentase dua dapil saya, yaitu Pesawaran dan Pringsewu, Kota Metro adalah peroleh terkecil. Namun, ini tidak melemehkan semangat saya, bisa saja realitanya nanti bisa bertambah dari suara pileg,” ungkapnya. (CR5)

APK di Bandarlampung Banyak Hilang TELUKBETUNG UTARA – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang kini menjadi kewenangan KPU belakangan ini menjadi sorotan di masyarakat. Seperti di Bandarlampung, terdapat beberapa titik, spanduk APK telah hilang (raib).

Dari pantauan di lapangan seperti di jalan Wolter Wongensidi, Teluk Betung Utara tepatnya di depan bank Bukopin, ketiga spanduk calon Walikota hilang, padahal sebelumnya telah dipasang, tidak hanya itu, di jalan Wolter Wongensidi, tepatnya di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bandarlampung pun, hanya spanduk pasangan Calon Walikota nomor urut 2 (Herman HN-Yusuf Kohar) saja yang ada, di jalan antara, Tanjungkarang Pusat, spaduk nomor 1 (Ahmad Muslimin-M Yunus) hilang.

Bahkan di satu kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat , tidak ada APK Calon Walikota karena di duga hilang.

Anggota Panwaslu Bandarlampung, Nur Rakhman Yusuf menyatakan, pihaknya sedang memproses dan mendata APK yang hilang tersebut.

“Hari ini (Minggu) kami suruh panwascam untuk mendata semua APK yang hilang, dan besoknya (Senin) data yang telah di data, akan diserahkan kepada Panwaslu,” ujar dia.

Setelah melakukan pendataan, pihaknya melakukan koordinasi ke KPU, untuk proses pemasangan kembali. “Tidak hanya itu, kami pun akan pelajari motif hilangnya APK yang hilang tersebut,” kata dia. (CR5)

8

genai pelanggaran pemilu.

“Besok saya kumpulkan Panwas khusus disivisi hukum di begadang resto, konsolidasi pelanggaran pemilu, termasuk masalah ini juga besok dibahas, acaranya jam 10 pagi,” ungkapnya.Terpisah, Ketua Panwas Lamsel, Syahbudien mengatakan, pihaknya segera melakuakn klarifiasi masalah ini.

“Akan dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi secepatnya, sekarang masih dibahas, karena ada dua anggota Panwas baru pulang dari luar,” ucapnya.

(CR5)

Broniz Abaikan Panwaslu

KPU Pesawaran menggelar rakor pergantian APK bersama PPK di secretariat KPU setempat, Senin (19/ 10). Foto : Dody

KPU Pesawaran Inventarisir Kerusakan APK GEDONGTATAAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran menginventarisir seluruh alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang terpasang di kabupaten itu.

Sebab, banyak yang mengalami kerusakan dan dicuri oknum tidak bertanggungjawab.

Guna mengetahui jumlah APK yang rusak, KPU Pesawaran menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Senin (19/ 10). Rakor itu dihadiri oleh PPK 11 kecamatan se-Pesawaran.

Pokja kampanye KPU Pesawaran, Aan Saputra, mengatakan inventarisir APK ini dilakukan sesuai dengan surat edaran (SE) KPU RI nomor No.629/KPU/IX/2015. SE itu memerintahkan KPU kabupaten/kota melakukan penggantian dan pembenahan APK calon yang rusak/hilang.

“Kita meminta PPK mendata seluruh APK pasangan calon yang rusak maupun hilang,” kata Aan Saputra.

Menurut dia, pergantian APK ini akan menggunakan anggaran KPU Pesawaran. Namun dia belum bisa merinci jumlah APK yang rusak/hilang

sebab masih menunggu laporan PPK. “Kalau ada yang parah dan memang layak diganti, akan kita ganti. Anggaran APK kalau tidak salah kurang dari Rp100 juta dan anggaran bahan kampanye sekitar Rp400 juta, tepatnya saya kurang paham, yang tahu pasti sekretaris KPU,” kata dia .Dariyo, sekertaris KPU Pesawaran menjelaskan seluruh anggaran APK dan bahan kampanye sudah tertuang dalam rencana penggunaan anggaran (RKA).

“Saya lupa anggaran untuk APK itu di RKA berapa.

Pengadaan APK itukan ada dua, satu untuk APK iklan pemilu, yang kedua untuk APK di setiap desa dan kecamatan,” kata Dariyo.

Dariyo berharap sisa anggaran KPU Pesawaran masih bisa memungkinkan mengganti dan memperbaiki APK yang hilang/rusak. “Total anggaran kita Rp15 miliar. Sudah ada posnya masing-masing, Jika nanti anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan APK ini moga-moga cukup mas,” terangnya.

Terpisah, Iwan, salah satu

warga Gedongtataan menilai rakor yang digelar KPU ini terlambat. Sebab, telah banyak APK yang terpasang mengalami kerusakan/hilang.

Menurut dia seharusnya pembahasan ini dilakukan sejak jauh hari. “APK yang dipasang oleh KPU inikan bermasalah setelah beberapa hari dipasang disetiap desa dan kecamatan, tapi kenapa baru sekarang ini dilakukan untuk perbaikan. Sedangkan saat ini, APK-APK yang sudah rusak ini, hampir disemua desa rusak, dan sudah tidak layak dipasang,” kata dia.

Disisi lain, Iwan menyayangkan sikap sekretaris KPU Pesawaran yang tidak dapat merinci penggunaan alokasi anggaran. “Nggak mungkin kalo lupa mas, semua itu kan ada di RKA, nggak mungkin lah kalo lupa. Dia itu juga kan kuasa pengguna anggaran, masa iya bisa lupa. Ada kemungkinan kalo dia takut untuk ngomong berapa anggaran yang digunakan, karna secara kasat mata saja, orang bisa menghitung berapa habis anggaran untuk pembuatan APK itu,” tandasnya. (Doy/CR5)

TELUKBETUNG UTARA – Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung, Tobroni Harun– Komarunizar (Broniz) selalu mengabaikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Pasangan nomor urut 3 ini selalu tidak memberitahukan jadwal kampanye kepada Panwaslu. “Kita hanya sekali saja diberitahu kalau mereka ada kampanye.

Pemberitahuan itu pada waktu kampanye tatap muka yang perdana di daerah Langkapura dan Kemiling,” kata Nur Rakhman Yusuf, anggota Panwaslu Bandarlampung, Senin (19/10).

Menurut Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Bandarlampung ini, tidak adanya pemberitahuan jadwal kampanye dari tim pasangan Broniz ini bisa menyebabkan kurangnya pengawasan yang dapat memicu pelanggaran pemilu.

“Di dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) laporan pemberitahuan kampanye itu sudah tertuang. Jadi tim pemenangan atau LO (penghubung) perlu memberitahukan jadwal kampanye kepada Panwas,” kata dia.

Kurangnya koordinasi LO Broniz terkait kampanye, Panwaslu akan memanggil tim atau pasangan nomor urut 3 tersebut.

“Besok kita panggil LO nomor 3, kita akan klarifikasi hal tersebut,” kata dia.

Meski demikian, lanjutnya, walaupun LO tidak memberikan laporan pemberitahuan jadwal kampanye, hal ini tidak berkaitan dengan pelanggaran yang sifatnya pidana.

“Ini masalah administrasi. Etika pengawasan saja, kalau tidak ada laporan indikasi pelanggaran sangat mungkin,” ujarnya.

Nur mencontohkan, kampanye yang dilakukan Broniz di Kecamatan Tanjungseneng beberapa waktu lalu juga berindikasi pelanggaran.

Sebab, berdasarkan laporan tim Broniz, mereka hanya melakukan kampanye di satu titik.

Namun, fakta di lapangan pasangan ini melakukannya di dua titik di daerah yang sama. “Ini kan bentuk pelanggaran.

Laporannya sudah kita terima, dan akan kita kaji lebih dalam,” kata dia.

Laporan pelanggararan kampanye yang dilakukan tim Broniz tersebut telah disampaikan oleh Haryanto, Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Pematang Wangi, Tanjungseneng, ke Panwaslu Bandarlampung.

“Saat di tegur Panwascam dan PPL, tim Broniz berdalih itu acara keluarga. Tapi di dalamnya berisikan ajakan memilih dan mengundang warga sekitar dan menggunakan baju nomor urut 3,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Panwascam Tanjungseneng, M. Abdu mengatakan pasangan Broniz diduga telah melakukan pelanggaran saat kampanye di kecamatan tersebut. Tidak hanya itu, tim pemenangan Broniz juga melakukan intimidasi kepada Panwascam.

Atas dasar itu, dia bersama PPL telah mendatangi lokasi Broniz berkampanye.

Mereka menegur tim pemenangan Broniz sebab, telah melakukan pelanggaran.

Namun, teguran itu disepelekan, dan tim Broniz mengintimidasi sehingga nyaris menimbulkan keributan.

“Saya datang bersama pengurus untuk menegur. Tapi malah dihalang-halangi oleh beberapa oknum Tim kampanye Toroni dengan mengintimidasi PPL saya,” ujar M Abdu. (CR5) Follow on Twiter : @BLN_Network

No. 831 Thn. X • Selasa, 20 Oktober 2015

POLINDO NETWORK:

Pegawai Dispenda Tulangbawang Barat

D FAUZI HASAN Wakil Bupati

UMAR AHMAD Bupati

ALAM rangka m e n u n j a n g peningkatan pendapatan asl daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat terus melakukan pembenahan di beberapa sektor, melalui berbagai kegiatan.

Dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar taat dalam membayar pajak, melakukan penertiban terhadap papan reklame liar, serta terus menggali potensipotensi pendapatan yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Tulangbawang Barat di tahun-tahun berikutnya.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat telah mengadakan kegiatan Bulan Bakti PBB-P2 serta BPHTB Tahun 2015 yang diselenggarakn di delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Tulangbawang Barat. Dimana dalam kegiatan Bulan

Bakti PBB-P2 serta BPHTB, dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap aparat tiyuh dalam melaksanakan mekanisme pengelolaan PBB-P2 serta BPHTB sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), Dinas Pendapatan Daerah melakukan cetak SPPT pada Maret tahun 2015, sehingga masyarakat dapat menerima SPPT lebih awal dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelum waktu jatuh tempo. Pada 2015 ini, target pendapatan dari sektor PBB-P2 adalah Rp3, 5 miliar, dengan jumlah SPPT yang telah dicetak kurang lebih 130.000 lembar.

Dan masih ada lagi kegiatan seperti perbaikan dan pemutakhiran data zona nilai

tanah di wilayah kabupaten Tulangbawang Barat berdasarkan letak posisi objek pajak sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan bupati tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap tiyuh di delapan kecamatan yang ada.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat juga terus melakukan rapat-rapat koordinasi pendapatan yang melibatkan seluruh SKPD penyumbang PAD serta melibatkan seluruh kecamatan yang ada dan diharapkan seluruh SKPD Penyumbang PAD dan kecamatan dapat mengevaluasi kinerja dalam memungut pajak dan retribusi. (ADV)

NAHKODA Kadispenda Tuba Barat

1

2

foto 1: Sosialisasi kepada aparatur foto 2: Pegawai Dispenda sosialisasi program kepada masyarakat

Dispenda Tulangbawang Barat - Dispenda Tulangbawang Barat - Dispenda Tulangbawang Barat - Dispenda Tulangbawang Barat - Dispenda Tulangbawang Barat - Dispenda Tulangbawang Barat - Dispenda Tulangbawang Barat - Dispenda Tulangbawang Barat

Follow on Twiter : @BLN_Network