Perkembangan Kesatuan Polda Aceh

BAB III

PERKEMBANGAN KESATUAN

Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil.

Kepala Kepolisian Daerah Aceh

Kepala Kepolisian Daerah

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) merupakan unsur kepemimpinan tertinggi dari struktur organisasi kepemimpinan Kepolisian Daerah (Polda). Hadirnya Kapolda diharapkan mampu mengayomi memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

Amanah sebagai Kapolda tersebut diemban oleh Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.phil dilantik menjadi Kapolda Aceh pada tanggal 13 Februari 2020 oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menggantikan Drs. Rio S. Djambak yang telah menjabat selama 4 tahun sebagai Kapolda Aceh.

Irjen Pol. Drs Wahyu Widada, M.phil melakukan enviromental scanning secara cepat tentang kondisi sosial masyarakat

FOTO: MEDIAANDALAS.COM Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim 0104/Aceh Timur yang disambut oleh Dandim Letnan Kolonel CZI Hasanul Arifin Siregar beserta jajarannya, Jumat (24/7/2020).

Aceh, termasuk Organization Health di internal Polda Aceh yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan, commander wish, visi dan misi, serta strategi kepemimpinannya dalam menjawab tantangan tugas sebagai Kapolda Aceh.

Dalam merumuskan program itu, Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada M.phil harus memadukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2019 yang dijabarkan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/ II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2020, bahwa dalam rangka menyusun Rancangan Renja dan Renja Satker tingkat Kewilayahan harus berpedoman pada, pertama, logical framework background study RPJMN 20202024. Kedua, pilar keamanan dalam negeri yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Ketiga, kebijakan prioritas nasional pemerintah tahun 2020 di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri. Keempat, program menuju Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) guna mendukung terciptanya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Kelima, perkiraan intelijen keamanan Polri tahun 2020, prediksi ancaman yang diperkirakan menjadi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2020. Keenam, sasaran prioritas Polri tahun 2020. Ketujuh, arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran prioritas tahun 2020. Kedelapan, program dan kegiatan Polri tahun 2020.

Tidak berhenti sampai disitu, Kapolda Aceh yang pernah meraih gelar Adhi Makayasa Akademi Kepolisian 1991 sebagai lulusan terbaik, Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada M.phil membentuk

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada didampingi istrinya, Ny. Winta Wahyu Widada berfoto bersama tim kreatif Polda Aceh di Rooftop Hotel Grand Arabia Banda Aceh dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2020. sebuah tim untuk melakukan riset tentang menakar persepsi publik terhadap kinerja Kepolisian Aceh tahun 2020. Hasilnya adalah publik belum begitu mengandalkan kepolisian, atau dengan kata lain Kepolisian Daerah Aceh Non Reliable terhadap tugas kepolisian selaku pelindung pengayom, dan pelayan masyarakat serta kurang tereksposnya kinerja Polri di ruang publik. Eksistensinya secara mendasar dimulai dengan memperbaiki komunikasi publik yang lebih efektif dengan membentuk Tim Kreatif Multimedia yang bertugas mengemas setiap program, kebijakan, serta kinerja Kapolda Aceh kepada jajaran dan masyarakat secara luas agar mudah dipahami, dimengerti, dan diterima oleh publik. Di awal jabatannya, pembinaan dan peningkatan kompetensi Babhinkantibmas menjadi sasaran pertama Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada M.phil dalam menguatkan kehadiran institusi kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Aceh lebih dominan hidup di pedesaan dibandingkan kota, sehingga segala sesuatu hal ikhwal yang terjadi di dalam masyarakat, akan diselesaikan secara kekeluargaan dan gotong royong di desa tersebut. Di Aceh terdapat qanun yang mengatur 18 perkara untuk dapat diselesaikan secara adat di luar dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peran serta Babhinkantibmas selaku perwakilan Kepolisian Republik Indonesia di kampung tersebut diharapkan hadir dan berperan aktif dalam memutuskan setiap kepentingan individu atau kelompok yang bersinggungan dan menimbulkan konflik, sekaligus menjadi sumber informasi intelejen paling terdepan dan mendasar bagi institusi dalam memantau dinamika kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di masyarakat

FOTO: DOK. POLDA ACEH Selama memimpin Polda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada banyak membantu kaum duafa dengan membangun rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak huni di tahun 2020. dalam bingkai Community Policing.

Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada M.phil membagikan tiga analisis keamanan di kampung dengan 3 metode, yaitu analisis gradual, tipologi kampung, dan analisis pendekatan Bhabinkantibmas. Analisis gradual adalah di mana riset akan mengukur jenis kejadian kriminal dan permasalahan yang sering di kampung, serta waktu yang dianggap rawan dan sering terjadi tindak kriminal dan permasalahan dikampung tersebut.

Tipologi kampung adalah riset untuk mengukur jenis karakteristik masyarakat di suatu kampung berdasarkan perspektif keamanan. Analisis pendekatan Babhinkantibmas adalah mengukur dan mengklasifikasikan kompetensi Babhinkantibmas terhadap pemahaman tugasnya, kemampuan memecahkan masalah, program Babhinkantibmas tersebut, serta kemampuannya dalam mengelola kegiatan kolektif berbasis komunitas.

Dari hasil riset-riset tersebut di atas maka ke depannya setiap kampung akan memiliki petugas Babhinkantibmas yang sesuai dengan karakteristik kampung, memiliki kompetensi dan program yang sesuai dalam menyelesaikan setiap masalah, kerawanan, serta hajat setiap masyarakat kampung dengan aman, nyaman, damai, dan tertib. Dengan begitu, tindak kriminal di suatu wilayah dapat dicegah dan aktifitas masyarakat dalam membangun desa semakin produktif. Kapolda memiliki pengaruh sangat penting agar tugas dan fungsi Polda terlaksanakan. Terlaksanakannya tugas Polda untuk menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa menghadirkan rasa aman. Sebagai pengayom, pemimpin, dan pembina Kapolda diharapkan senantiasa menyuntikkan semangat agar seluruh jajaran kepolisian terus meningkatkan etos kerja jajaran kepolisian di daerah.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah

Suksesnya pelaksanaan tugas Kapolda tidak dapat dilepaskan oleh kehadiran Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) yang dipimpin oleh Brigjen. Pol. Drs. Raden Purwadi, S.H. Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Wakapolda memiliki tugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda. Kemudian, memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

Brigjen. Pol. Drs. Raden Purwadi, S.H.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh

FOTO: DOK. POLDA ACEH Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Raden Purwadi berkunjung ke Polresta Banda Aceh dan memberikan motivasi kepada personel di Aula Machdum Sakti Polresta Banda Aceh. Dilanjutkan dengan peninjauan ke sel tahanan Polres dan ke unit pelayanan surat izin mengemudi (SIM), Senin (20/7/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Marzuki Ali Basyah, M.M. sedang memimpin Rapat Taklimat Akhir Wasrik, Rabu (17-06-2020).

Inspektorat Pengawasan Daerah

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas seharihari di bawah kendali Wakapolda. Itwasda merupakan unsur pengawas yang bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda. Sebelumnya, Itwasda ini telah mengalami beberapa kali pergantian nama, mulai dari Inspektorat Daerah Kepolisian (Irdapol), kemudian menjadi Irpolda, selanjutnya diganti menjadi Itwasda Polda Aceh.

Kehadiran Itwasda berfungsi dalam perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana dan prasarana (Sarpras), dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polda berada dalam tanggung jawabnya.

Tidak hanya itu, Itwasda berfungsi memberikan arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran Polda. Selanjutnya, menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi Wasrik Khusus dan Verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi (1) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional, (2) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel baik anggota maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan/atau PNS Polri, (3) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiil logistik, fasilitas, dan jasa, serta inventori dan perbendaharaan, (4) bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan; penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja jajaran Polda.

Itwasda terdiri atas beberapa

subbagian yakni Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan), Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops), dan Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin).

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Itwasda. Fungsinya menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja), Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran. Agar bisa menjalankan kewajiban secara maksimal, Subbagrenmin dibantu oleh Urusan Perencanaan (Urren), Urusan Administrasi (Urmin), Urusan Keuangan (Urkeu), dan Urusan Tata Usaha (Urtu).

Subbagdumasan bertugas mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obyek Pemeriksaan (Obrik), menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan, menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda, dan menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri di lingkungan Polda. Subbagdumasan dibantu oleh Urusan Pengaduan Masyarakat (Urdumas), Urusan Data (Urdata), Urusan Analisis (Urnalis).

Itbidops bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Irbidops dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda.

Itbidbin bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda. Irbidbin dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Searah jarum jam, foto ketika Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Itwasda Polda Aceh melakukan pemeriksaan tahap II di Mapolresta Banda Aceh, Senin (5/10/2020).

FOTO: LKBN ANTARA Anggota Brimob Detasemen B Polda Aceh turun menggunakan tali saat simulasi penyergapan kelompok radikal bersenjata di lantai tiga gedung bekas Cunda Plaza di Kota Lhokseumawe, Kamis (13/4/2017). Latihan itu dilakukan untuk menguji kemampuan dan ketangkasan personel Brimob dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan.

Biro Operasi

Biro Operasi dulunya berma Puskodal Ops, kemudian tahun 2002 namanya berganti menjadi Biro Operasi (Roops) berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2002. Roops terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasi (Bagbinops), Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops), dan Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops).

Roops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas Roops menyelenggarakan fungsi (a) penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi, (b) pembinaan manajemen operasi kepolisian, yang meliputi perencanaan, administrasi, dan pengendalian operasi kepolisian, serta tindakan kontinjensi, (c) pembinaan manajemen pelatihan pra operasi termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian; dan, (d) pengkoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data operasi, serta pelaporan pada pimpinan.

Roops terdiri atas empat subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan

FOTO: DOK. POLDA ACEH Karoops Polda Aceh, Kombes Pol Drs. H. Agus Sarjito sedang memimpin Apel Gelar Pasukan Ops Lilin di Halaman Kantor Polda Aceh (24/11/2021).

Roops. Subbagrenmin dibantu oleh Urren, Urmin, Urkeu, dan Urtu. Kedua, Bagian Pembinaan Operasi (Bagbinops), bertugas menyiapkan dan merumuskan rencana operasi, serta menyelenggarakan manajemen operasi kepolisian, koordinasi lintas sektoral, dan tindakan kontinjensi. Bagbinops dibantu oleh Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi (Subbagrenminops), yang bertugas mempersiapkan perencanaan administrasi operasi; dan Subbagian Kerja Sama Operasi (Subbagkermaops), yang bertugas menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral, tindakan kontinjensi, serta kerja sama antar fungsi dan instansi/lembaga, terkait dengan kegiatan operasi.

Ketiga, Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops) bertugas membina, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan latihan operasi serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelatihan. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops, bertugas Bagbinlatops dibantu oleh Subbagian Perencanaan Latihan Operasi (Subbagrenlatops), yang bertugas mempersiapkan perencanaan dan pengendalian latihan operasi; dan Subbagian Kerja Sama Pelatihan Operasi (Subbagkermalatops), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan kerja sama pelatihan operasi.

Keempat, Bagdalops, bertugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi. Bagdalops dibantu oleh (1) Subbagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data (Subbagpullahjianta), yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan operasi; dan (2) Kepala Siaga (Kasiaga), yang bertugas menerima data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Teknisi Polda Aceh sedang melakukan perawatan helikopter secara berkala untuk menjamin keterandalan pesawat dalam beroperasi di wilayah hukum Polda Aceh, 2009.

FOTO: DOK. POLDA ACEH

Karorena Polda Aceh, Kombes Pol Heri Purwanto, S.H., M.H. saat Penyerahan Dipa RKA-KL Polda Aceh, Rabu (23/12/2020). FOTO: DOK. POLDA ACEH

Tim Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rena) Polda Aceh menggelar sosialisasi dan pelatihan aplikasi E-Sirena di Mapolres Lhokseumawe, Selasa (16/6/2020).

Biro Perencanaan Umum dan Anggaran

Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Rorena merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang berada di bawah Kapolda.

Rorena tugas penting yakni membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran. Perencanaan kebijakan teknis dan strategis disiapkan oleh Rorena. Kemudian, memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi. Selanjutnya, membina penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda. Terakhir, menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.

Fungsi Rorena yakni (a) perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk sasaran program, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya, (b) pemantauan, penganalisisan dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan manajemen program dan anggaran, (c) penyusunan, pengendalian, dan pelaporan Renja, anggaran, dan Anev, (d) penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda, dan (e) perumusan implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta penganilisisan meliputi bidang instrumental, struktural, dan kultural.

Roren terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Strategi dan Manajemen (Bagstrajemen), Bagian Perencanaan Program Anggaran (Bagrenprogar), Bagian Pengendalian Program Anggaran (Bagdalprogar), dan Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Bag RBP).

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Rorena. Subbagrenmin dibantu oleh (a) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA- KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker; (b) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik; (c) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan (d) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

Bagstrajemen melaksanakan tugas dalam Bertugas merumuskan kebijakan dan Renstra Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polda; menerapkan sistem dan manajemen organisasi; dan melaksanakan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen di lingkungan Polda.

Bagstrajemen dibantu oleh, pertama, Subbagian Strategi dan Pengembangan (Subbagstrabang), yang bertugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja; penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan dan kemampuan Polda. Kedua, Subbagian Sistem dan Manajemen (Subbagsisjemen), yang bertugas menyiapkan bahanbahan untuk kegiatan pemantauan atau monitoring, dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi.

Bagrenprogar bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Polda. Bagrenprogar dibantu oleh Subbagian Program (Subbagprog), yang bertugas menyusun konsep penetapan kinerja Polda, rencana program dan anggaran non APBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKA-KL dan DIPA. Kemudian dibantu Subbagian Anggaran (Subbaggar), yang bertugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-KL dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda.

Bagdalprogar bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran. Bagdalprogar dibantu oleh Subbagian Pengendalian Program (Subbagdalprog), yang bertugas menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran. Dibantu juga oleh Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran DPK, dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKA-KL dan DIPA Satker serta monitoring dan anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.

Bag RBP tugasnya merumuskan dan mengkoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan, dan mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.

Bag RBP dibantu oleh Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan (Subbagsisinfolap), yang bertugas menyiapkan bahan-bahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional; dan Subbagian Kajian dan Analisis (Subbagjiananalis), yang bertugas menyiapkan bahanbahan untuk perumusan implementasi RBP, serta pengkajian dan analisis hasil RBP.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Biro Rena Polda Aceh menggelar rapat penyusunan Term of Reference (ToR) dan Rencana Aanggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018 di Aula Machdum Sakti lantai tiga Mapolda Aceh, Selasa (28/11/17).

Biro Sumber Daya Manusia

Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) yang dipimpin oleh Kepala Biro (Karo SDM) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Biro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.

Fungsi Biro SDM yakni pembinaan manajemen personel, yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel, pembinaan karier meliputi asesmen mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan; pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan mental, jasmani, serta kesejahteraan moril dan materiil personel, pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel, dan perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian.

Ro SDM terdiri dari lima subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Biro SDM. Kedua, Bagian Pengendalian Personel (Bagdalpers), bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen pengendalian personel, yang meliputi penyelenggaraan penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel.

Ketiga, Bagian Pembinaan Karier (Bagbinkar), bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi pelaksanaan asesmen, mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan. Keempat, Bagian Perawatan Personel (Bagwatpers), bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan kesejahteraan, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani, jasmani, dan mental, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materiil personel, dan membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri. Kelima, Bagian Psikologi (Bagpsi). bertugas membina dan melaksanakan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan personel dalam rangka pembinaan personel dan mendukung pelaksanaan tugas operasi kepolisian.

Ro SDM menciptakan beragam inovasi digital menyesuaikan perkembangan zaman agar kualitas pelayanan optimal. Inovasi berupa aplikasi android Kotak Saran Virtual, Sistem Penyajian Data Pegawai Negeri Sipil Terpadu (SIPANDAIGESIT), optimalisasi e-monitoring, dan Sistem Pelaporan Personal Care.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Gedung Assesstment Center Polda Aceh

Kotak Saran Virtual memudahkan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat maupun personel kepolisian terhadap pelayanan dari Biro SDM. Diharapkan melalui inovasi tersebut Biro SDM dapat menjadi zona integritas menuju wbk dan wbbm.

Diciptakannya SIPANDAIGESIT secara Online di Subbag PNS Bagdalpers untuk menampung, menyimpan, menemukan kembali, dan mendistribusikan data pegawai negeri sipil (PNS) Polda Aceh. System ini dapat membentuk himpunan data dan menampung kebutuhan dan bermanfaat bagi proyeksi perencanaan usulan hak-hak administrasi PNS jajaran Polda Aceh.

Inovasi lainnya yakni Off Office, terobosan inovatif berbasis IT dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polda Aceh. Off Office memudahkan mengelola dokumen surat menyurat dan aktfitas perkantoran secara online, meningkatkan efesiensi dan efektifitas sehingga lebih modern. System Off Office sangat membantu pelayanan administasi di saat musibah pandemi Covid-19 yang menuntut pelaksanaan protocol kedisiplian agar tidak tertular virus.

Foto: DOK. Polda Aceh [Tengah] Karo SDM Polda Aceh yang bertugas, Kombes Pol Deni Setyo Utomo, S.H., M.Si dalam rapat Tim Komisioner KOMPOLNAS, Rabu (22/7/2020), [Kanan] Kombes Pol Dirin, S.I.K., M.H. Karo SDM Polda Aceh saat ini sedang memberikan paparan materi Pengumuman Hasil Akumulasi Nilai 13 Komponen dan Perangkingan Seleksi Sespimmen Polri ke-61.

Uji Kesemaptaan Jasmani yang diadakan Biro SDM Polda Aceh bagi calon bintara Polri pro aktif [atas], pengukuran Tinggi Badan (TB) dan Berat Badan (BB) saat penerimaan anggota Polri [tengah], dan tampilan layar Off Office di platform android. [bawah]

Biro Logistik

Biro Logistik (Rolog) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Biro Logistik dipimpin oleh Karo Biro Logistik (Karolog). Rolog betugas membina dan meyelenggarakan manajemen Rolog yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan.

Fungsinya meliputi pembinaan logistik dalam lingkungan Polda, penyusunan rencana kebutuhan pembangunan fasilitas dan konstruksi peralatan, pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai program dan lingkup batas kewenangannya, perencanaan, pengadminsitrasian, dan penatausahaan SIMAK BMN dan keuangan.

Kemudian berfungsi dalam

FOTO: DOK. POLDA ACEH Bagian depan Gedung Biro Logistik Polda Aceh, di Lametumen, Banda Aceh.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kondisi penyimpanan inventaris Polda Aceh di gudang logistik.

penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian materiil logistik serta perbekalan umum, penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam lingkungan Polda dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.

Rolog terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pengadaan (Bagada), Bagian Informasi Logistik (Baginfolog), Bagian Perbekalan Umum (Bagbekum), Bagian Perlengkapan (Bagpal), Bagian Fasilitas dan Konstruksi (Bagfaskon), dan Urusan Pergudangan (Urgudang).

Rolog bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Rolog. Bagada bertugas menyelenggarakan manajemen pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda Aceh. Baginfolog bertugas membina dan menyelenggarakan sistem informasi materiil logistik dan fasilitas yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.

Bagpal bertugas melaksanakan pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya. Bagfaskon bertugas melaksanakan pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan. Urgudang bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran, dan pendistribusian materiil logistik.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpopram) Polda Aceh melakukan razia masker di gerbang depan Mapolda Aceh dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19, Selasa, (25/8/2020).

Bidang Profesi dan Pengamanan

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dipimpin oleh Kepala Bidang Propam, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Bidpropam f merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidpropam berfungsi merumuskan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda. Bidpropam melakukan pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan.

Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal, merupakan fungsi Bidpropam. Ditambah fungsi melayani penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

Fungsi lainnya Bidpropam yakni pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian, perencanaan

dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidpropam. Terakhir, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.

Bidpropam terdiri atas enam subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam. Kedua, Subbagian Pelayanan Pengaduan (Subbagyanduan), bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya.

Ketiga, Subbagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers), bertugas bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi. Keempat, Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal), bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

Kelima, Subbidang Provos (Subbidprovos), bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda. Keenam, Subbidang Pembinaan Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof), bertugas menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi; mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri; menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda; dan melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Anggota Bidpopram Polda Aceh sedang memotong rambut personel Polres Aceh Utara yang terlihat panjang dan tidak rapi, Jumat (1/2/2019).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Bidpopram Polda Aceh melaksanakan Penegakkan dan Penertiban Disiplin (Gaktiblin) Anggota Polri di Polres Aceh Utara, Jumat (1/2/2019).

FOTO: DOK. POLDA ACEH

Kabidhumas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, S.I.K. memperlihatkan sejumlah foto barang bukti milik terduga teroris pascapenangkapan di Banda Aceh, Sabtu (23/1/2021) [kiri], dan Polda Aceh menggelar konferensi pers terkait pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 353 Kg jaringan internasional dan dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Wahyu Widada, M. Phil di Aula Serba Guna Mapolda Aceh, Kamis (11/2/2021). [kanan]

Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) dipimpin oleh Kabidhumas yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Bidhumas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas.

Bidhumas menyelenggarakan fungsi pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda; penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya; pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polda; peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri; perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, dan pengurusan personel dan logistik di lingkungan Bidhumas; dan pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bidhumas.

Bid Humas terdiri atas tiga subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan di lingkungan Bidhumas.

Kedua, Subbidang Penerangan Masyarakat (Subbidpenmas), bertugas menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya. Ketiga, Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Subbid PID). bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan melakukan Anev kegiatan tugas Bidhumas.

FOTO: DOK. POLDA ACEH

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada didampingi Wakapolda dan perwira tinggi lainnya sedang melangsungkan siaran pers kepada wartawan.

Bidang Hukum

FOTO: DOK. POLDA ACEH

Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Aceh melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum Perpol Nomor 9 Tahun 2018 di Aula Bhara Daksa Mapolres Aceh Selatan, Selasa (22/9/2020).

Bidang Hukum (Bidkum) dipimpin oleh Kabidkum merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.

Bidkum menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda, pensosialisasian dan penyuluhan hukum, penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota, keluarganya, dan pengemban fungsi kepolisian lainnya. Selanjutnya, pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat.

Fungsi Bidkum lainnya yakni pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan logistik di lingkungan Bidkum, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.

Bidkum terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Subbidsunluhkum), dan Subbidang Bantuan Hukum (Subbidbankum). Subbagrenmin bertugas bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan di lingkungan Bidkum.

Subbidsunluhkum tugasnya adalah bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda; menyusun peraturan kepolisian kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda di bidang administrasi dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; memberikan masukan dalam penyusunan dan pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait; dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, pengemban fungsi kepolisian lainnya, dan masyarakat.

Subbidbankum mempunyai tugas melaksanakan penerapan hukum dan HAM, dalam rangka pemberian pendapat dan saran hukum bagi anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, pengemban fungsi kepolisian lainnya, dan masyarakat yang mengajukan permohonan perlindungan hukum; melaksanakan bantuan hukum, nasehat, dan konsultasi hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, termasuk kepada pengemban fungsi kepolisian lainnya; dan menyelenggarakan bantuan hukum bagi institusi Polda di lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara.

Bidang Teknologi Informasi Polri

Bidang Teknologi Informasi Polri (Bid TI Polri) dipimpin oleh Kabid TI Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolda. Bid TIK merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Bid TI Polri menyelenggarakan fungsi (a) pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan data, serta pelayanan telekomunikasi, (b) pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta Anev, (c) pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal, (d)

FOTO: WEBSITE POLDA ACEH Tangkapan layar laman depan website www.aceh.polri.go.id

pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik hardware maupun software kepada satuan organisasi di lingkungan Polda, dan (e) perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bid TI.BID TI terdiri atas tiga subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bid TI Polri.

Kedua, Subbidang Teknologi Komunikasi (Subbidtekkom), bertugas menyelenggarakan dan membina sistem komunikasi elektronika dan komunikasi data yang meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan, pelayanan komunikasi elektronika dan data, serta pemeliharaan dan perbaikan Alat Komunikasi (Alkom), data, dan jaringannya. Ketiga Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo), bertugas membina dan menyelenggarakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan, serta pengembangan hardware maupun software komputer forensik dan pelayanan multimedia.

Staf Pribadi Pimpinan

Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) dipimpin oleh Koordinator Spripim (Koorspripim) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda.

Adapun fungsi Spripim meliputi penatausahaan, yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kapolda dan/ atau Wakapolda, serta pelayanan urusan keuangan dan menghimpun rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari sub Satker Sripim.

Kemudian, fungsinya adalah penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda dalam tugas sehari-hari, antara lain bahan- bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, dan sambutan serta penyajian informasi dan dokumentasi. Selanjutnya, pengamanan pribadi Kapolda dan/atau Wakapolda serta kegiatan protokoler dan penghubung (liaison). Terakhir, pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim.

Agar terlaksakannya tugas dengan baik, Spripim dibantu oleh Sekretaris Pribadi (Sespri), yang bertugas membantu Koorspripim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan mengganti sementara Koorspripim apabila Koorspripim berhalangan, sesuai dengan batas kewenangannya, dan (2) Urusan Produksi dan Dokumentasi (Urprodok), yang bertugas menyiapkan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda.

Selanjutnya dibantu Urusan Penghubung dan Protokol (Urbungkol), yang bertugas melaksanakan urusan penghubung (liaison) dan urusan protokoler, Urusan Pengamanan dan Pengawalan (Urpamwal), yang bertugas mengkoordinasikan pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan Wakapolda, dan Urusan Perencanan dan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, serta materiil logistik termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Spripim.

FOTO: THEDAILYMEAL.COM Ilustrasi surat dan kartu pos.

Sekretariat Umum

Sekretariat Umum (Setum) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda.

Setum dipimpin oleh Kasetum. Fungsi Setum yakni melaksanakan kesekretariatan dan administrasi umum di lingkungan Polda, penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas, pelaksanaan urusan kepanitiaan, rapat, dan risalah serta urusan reproduksi dan distribusi naskah dinas, pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan naskah dinas, pengiriman, penerimaan dan penyaluran suratmenyurat, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

Setum terdiri atas Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), Subbagian Administrasi Umum (Subbagminu), Subbagian Pengarsipan dan Perpustakaan (Subbagsiptaka), dan Kantor Pos (Kanpos). Tugas Urrenmin adalah bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, materiil logistik termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan Setum.

Subbagminu ditugaskan menyelenggarakan penelitian naskah dinas dan pengadministrasian tata naskah, serta registrasi naskah dinas di lingkungan Polda. Subbagsiptaka melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda. Kanpos bertugas bertugas menyelenggarakan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Suasana lobi Mapolda Aceh.

Pelayanan Markas

Pelayanan Markas (Yanma) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda.

Yanma menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua Satker di lingkungan Polda, pembinaan, pengadministrasian, perencanaan program dan anggaran, pelayanan penatausahaan materiil logistik di lingkungan Yanma serta pengaturan perumahan di lingkungan Polda.

Kemudian, pelayanan markas, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi, dan elektronika markas serta pemakaman di lingkungan Polda, pelayanan angkutan personel dan pejabat serta pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda, pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda, pengamanan markas, pejabat, kegiatan protokoler, upacara, dan rapat- rapat pimpinan, pembinaan Korps Musik Polda, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

Yanma terdiri atas empat subbagian. Pertama, Subbagian Pelayanan Kantor (Subbagyantor), bertugas menyelenggarakan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda. Kedua, Subbagian Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Subbagharbangling), tugasnya menyelenggarakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda.

Ketiga, Subbagian Pengamanan dan Pembinaan Musik (Subbagpamsik), bertugas menyelenggarakan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda. Dan keempat Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), ditugaskan bertugas menyelenggarakan pembinaan, administrasi, perencanaan program dan anggaran, pelayanan ketatausahaan dan materiil logistik, pengaturan pemondokan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Yanma.

FOTO: METROPOLIS.ID Warga melaporkan kasus di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolda di bawah koordinasi dan arahan Roops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang memiliki dua tugas. Pertama, memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan. Kedua, menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPKT terdiri atas Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin) dan Kepala Siaga SPKT (Ka Siaga SPKT).

Kehadiran SPKT di lingkungan Polda Aceh berfungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

SPKT juga berfungsi dalam pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan. Selanjutnya, pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Kemudian, penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Barang bukti senjata api dan amunisi yang diamankan dari penggrebekan sebuah rumah di Gampong Lueng Keubeu, Bireuen, oleh Sat Intelkam Polres Bireuen, Senin (20/4/2020). FOTO: DOK. POLDA ACEH Resintel Polsek Ulee Kareng, Banda Aceh, mengamankan seorang pemuda yang telah dilaporkan oleh korban pelecehan seksual, Kamis (16/4/2020).

Direktorat Intelijen Keamanan

Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas seharihari di bawah kendali Wakapolda. Dirintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirintelkam.

Ditintelkam terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Analisis (Baganalisis), Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin), Seksi teknologi Intelijen(Sitekintel), Seksi Sandi (Sisandi), dan Sub Direktorat (Subdit).

Ditintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning).

Tugas lainnya Ditintelkam adalah memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Adapun fungsi Ditintelkan yakni (a) pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda, (b) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen, (c) pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah, (d) pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda.

Kemudian, (e) penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan, dan (f) pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Polda Aceh menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkoba berupa 101 kg sabu-sabu dan 20 kg pil ekstasi di Mapolda Aceh, Selasa (3/11/2020).

Direktorat Reserse Narkoba

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ditresnarkoba dipimpin oleh Direketur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Reserse Narkoba (Wadirresnarkoba).

Fungsi Diteresnarkoba meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penganalisisan kasus narkoba beserta penangannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba, pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

Ditresnarkoba terdiri atas empat subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba.

Kedua, Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal). Adapun tugasnya mencakup melaksanakan pembinaan Ditresnarkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba; pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait;

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada turun langsung ke lapangan untuk memusnahkan ladang ganja yang ditemukan di hutan Lamteuba, Aceh Besar, Senin (20/7/2020).

dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditnarkoba.

Ketiga, Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Keempat, Sub Direktorat (Subdit). Ditugaskan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda.

FOTO: DOK. POLDA ACEH 83 Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada membawa sampel tanaman ganja yang ditemukan di hutan Lamteuba, Aceh Besar, untuk dimusnahkan, Senin (20/7/2020).

FOTO: AJNN.NET Tim Inafis Polda Aceh melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kebakaran Gampong Laksana, Banda Aceh, Kamis (23/4/2017).

Direktorat Reserse Kriminal Umum

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dipimpin oleh Dirreskrimum yang dibantu oleh Wadirreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Fungsi Ditreskrimum berfungsi dalam pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan, pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kemudian, pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum, pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda, dan pengumpulan dan pengolahan data serja menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Ditreskrimsum dalam menyukseskan tugas dan fungsinya didukung dengan adanya Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), Seksi Identifikasi (Siident), dan Sub Direktorat (Subdit).

Subbagrenmin ditugaskan menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimum. Bagbinopsnal tugasnya melaksanakan pembinaan Ditreskrimum melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi

FOTO: SERAMBINEWS.COM Personel polisi mengawal para tersangka kasus penculikan yang tertangkap di Aceh Utara dan Kota Lhokweumawe, Jumat (18/5/2018).

program kegiatan Ditreskrimum.

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Siident tugasnya membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal di lingkungan Polda. Subdit melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Tim Inafis Polda Aceh sedang melakukan identifikasi korban bunuh diri di Masjid Gampong Prada, Banda Aceh, Rabu (28/10/2020)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus.

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda, (b) penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, (c) pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS, (d) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan (e) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Subbagian di Ditreskrimsus yakni, pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.

Kedua, Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan

FOTO: DOK. POLDA ACEH Searah jarum jam, Ditreskrimsus Polda Aceh menggelar konferensi pers atas tindak pidana perdangan satwa dilindungi senilai Rp. 6.3 miliar di Mapolda Aceh, Selasa (10/11/2020).

Ditreskrimsus.

Ketiga, Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Keempat, Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Kelima, Sub Direktorat (Subdit) tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

Direktorat Pembinaan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditbinmas dipimpin oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Wadirbinmas).

Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun fungsi Ditbinmas yakni: (a) pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, (b) pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polda dengan masyarakat yang kondusif, (c) pembinaan di bidang ketertiban masyarakat antara lain pembinan terhadap remaja, pemuda, wanita, dan anak, (d) pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polda Aceh menggunakan pengeras suara menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mencegah penularan virus corona di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Jumat (21/3/2020).

Kemudian berfungsi untuk (e) pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polda dengan masyarakat dan pemerintah serta organisasi nonpemerintah, dan (f) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditbinmas.

Ditbinmas terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Subdirektorat Pembinaan, Penertiban, dan Penyuluhan (Subditbintibluh), Subdirektorat Pembinaan Satpam/Polsus Subditbinsatpam/Polsus), Subdirektorat Pembinaan Perpolisian Masyarakat Subditbinpolmas), dan Subdirektorat Kerja Sama (Subditkerma).

Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban; mewujudkan kerja sama antara Polda dengan masyarakat yang kondusif dan menyelenggarakan Anev atas pelaksanaan kerja sama tersebut; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditbinmas di lingkungan Polda.

Subditbintibluh tugasnya meliputi melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, antara lain pembinaan dan penyuluhan kepada remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah, dan pemberdayaan potensi masyarakat; dan melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Ditbimnas Polda Aceh melakukan sosialisasi konsep Gampong Tangguh Aceh dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Gampong Rantau Selamat, Kab. Nagan Raya, Selasa (21/7/2020)

rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana.

Subditbinsatpam/Polsus bertugas melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisan khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan, serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus. Kemudian, Subditbinpolmas, ditugaskan melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksana Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan.

Subditkerma bertugas menyelenggarakan kerja sama dengan instansi atau organisasi pemerintah meliputi pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polda Aceh menggunakan pengeras suara menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mencegah penularan virus corona di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Rabu (1/4/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah kendaraan yang dipakai Ditsabhara Polda Aceh dalam melakukan pengamanan ketika berhadapan dengan massa, salah satunya adalah RAISA yang merupakan kendaraan pengurai massa yang mengeluarkan suara bising.

FOTO: DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol. Trisno Riyanto berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/4/2019).

Direktorat Samapta Bhayangkara

Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa. Ditsabhara dipimpin oleh Dirsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirsabhara.

Ditsabhara menyelenggarakan berfungsi dalam pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tugas. Ditsabhara melakukan, supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Ditsabhara.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel kepolisian dari Ditsabhara Polda Aceh mengikuti upacara Operasi Patuh Rencong di Mapolda Aceh, Kamis (29/8/2019).

Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Ditsabhara.

Selanjutnya, tugas Ditshabara yakni dalam perencanaan kebutuhan personel, peralatan materiil khusus Sabhara dan pendistribusiannya, perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karier personel. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR.

Kemudian, berfungsi dalam pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP. Pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan program Ditsabhara.

Ditshabara terdiri atas lima subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan

FOTO KIRI & KANAN: DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Personel Polisi mengawal jalannya unjuk rasa gabungan mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh saat menuntut penghentian beroperasinya PT Emas Mineral Murni (EMM), Kamis (11/4/2019).

FOTO KIRI & KANAN: DOKUMENTASI HUMAS POLDA ACEH Ditsabhara Polda Aceh melakukan pelatihan peningkatan kemampuan SAR untuk personelnya di pantai Ulee Lheue, Banda Aceh, Selasa (24/11/2020).

Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditsabhara. Kedua, Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), tugasnya melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta penyelenggaraan Anev.

Ketiga, Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum), ditugaskan menyelenggarakan Turjawali serta SAR. Keempat, Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmas), mengemban tugas menyiapkan personel dan perlengkapan untuk pengamanan unjuk rasa dan Pengendalian Massa (Dalmas) serta melaksanakan negosiasi. Kelima, Unit Satwa bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan teknis satwa yaitu pelacakan dan penangkalan, serta pemeliharaan satwa dan memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dan/atau pembinaan keamanan.

FOTO: ACEHKINI Rombongan polisi Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Aceh saat apel Operasi Patuh Rencong 2019. Foto kanan: Personel Ditlantas Polda Aceh mendengarkan arahan dari atasan menjelang Operasi Patuh Rencong 2019.

Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) dipimpin oleh Dirlantas yang dibantu oleh Wadirlantas bertanggung jawab kepada Kapolda. Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antarwilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.

Ditlantas menyelenggarakan fungsi pembinaan lalu lintas kepolisian, pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

FOTO: DOK. DITLANTAS POLDA ACEH Para personel polisi lalu lintas (Polantas) sedang sosialisasi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Fungsi lainnya meliputi pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya, pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan, dan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

Ditlantas terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa), Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum), Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident), Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel), Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR), dan Satuan Patroli dan Pengawalan (Sat Patwal).

Subbagrenmin memiliki tugas penting untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas. Bagbinopsnal ditugaskan melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas.

Subditdikyasa melaksanakan tugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan rekayasa di bidang lalu lintas. Subditbingakkum mengemban tugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu lintas. Subditregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Subditkamsel menjalankan tugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan stadardisasi bidang lalu lintas. Sat PJR bertugas menyelenggarakan patroli jalan raya dan TPTKP, termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) melakukan sosialisasi pembinaan teknis dan objek tertentu kepada para Kasat Sabhara/Kanit Pamobvit jajaran Polres Nagan Raya, Kamis (24/9/2020).

Direktorat Pengamanan Objek Vital

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

Fungsi Ditpamobvit meliputi pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit; pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus; pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus; pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus; dan pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus.

Ditpamobvit terdiri atas enam

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah kendaraan patroli unit Ditpamobvit yang digunakan pada saat penugasan pengamanan khusus.

subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpamobvit. Kedua, Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit.

Ketiga, Subbirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster), bertugas menyelenggarakan pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus. Keempat, Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata), bertugas menyelenggarakan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus.

Kelima, Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg), bertugas menyelenggarakan pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Keenam, Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas), bertugas menyelenggarakan pengamanan perwakilan negara asing dan kantor/objek vital perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada beserta sejumlah personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh menuju Kota Sabang untuk memberikan bantuan gempa, Sabtu (6/6/2020).

Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) dipimpin oleh Dirpolairud, dibantu oleh Wadirpolair. Ditpolairud merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Adapun fungsi Ditpolairud menyelenggarakan yakni pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda, pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda, pemberian bantuan SAR di laut/ perairan,pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan, pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah personel Ditpolairud Polda Aceh sedang melakukan patroli perairan.

informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud.

Ditpolairud terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Subdirektorat Penegakkan Hukum (Subditgakkum), Satuan Patroli Daerah (Satrolda), Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan

(Subditfasharkan), dan Kapal.

Adapun tugas Subbagrenmin yakni menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolairud. Bagbinopsnal memiliki tugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan,

FOTO: DOK. POLDA ACEH Ditpolairud Polda Aceh sedang melakukan patroli udara memantau 99 keberadaan imigran Rohingya yang berada di perairan Aceh.

FOTO: DOK. DITPOLAIRUD POLDA ACEH Personel Ditpolairud Polda Aceh mengibarkan bendera Merah Putih di Bukit Soeharto, Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar dalam rangka merayakan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2020).

penyelenggaraan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud.

Subditfasharkan bertugas menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika, dan kapal. Kapal melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.

FOTO: DOK. DITPOLAIRUD POLDA ACEH Markas Ditpolairud Polda Aceh tampak dari udara tahun 2020.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah barang bukti kejahatan yang dihadirkan pada saat berlangsung konferensi pers di Mapolda Aceh, Jumat (8/11/2019).

DIREKTORAT PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) dipimpin oleh Dirtahti yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dibantu oleh Wadirtahti. Dittahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yangbertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dittahti yaitu pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, yang meliputi memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan, serta melaporkan jumlah tahanan, pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan, pengamanan dan administrasi barang bukti, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dittahti.

Dittahti terdiri atas (a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Dittahti, (b) Subdirektorat Pengamanan Tahanan (Subditpamtah), bertugas membina dan menyelenggarakan, memberikan petunjuk tata tertib penahanan, memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan serta melaporkan jumlah tahanan.

Kemudian, (c) Subdirektorat Pemeliharaan dan Perawatan Tahanan (Subditharwattah), bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan, dan (d) dan Subdirektorat Barang bukti (Subditbarbuk), bertugas menyelenggarakan pengamanan dan administrasi barang bukti.

Satuan Brigade Mobil

Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Satbrimob dipimpin oleh Kasatbrimob yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kasatbrimob dibantu Wakasatbrimob.

Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR.

Fungsi Satbrimob adalah (a) pemberian latihan teknis di lingkungan Satbrimob guna mewujudkan standardisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan, (b) penyiapan personel Satbrimob dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi dan satuan kewilayahan di lingkungan Polda, (c) pelaksanaan tugas operasional Brimob yang meliputi tugas Gegana dan Pelopor dalam rangka operasi kepolisian, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif

FOTO: DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Searah jarum jam: Para personel Brigade Mobil (Brimob) Polda Aceh bersiap untuk pengamanan unjuk rasa gabungan mahasiswa Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh yang memprotes operasional PT Emas Mineral Murni (EMM) di Aceh, Kamis (11/4/2019).

(KBR), serta pemberian bantuan teknis dan kekuatan (back up) sesuai dengan standar operasional prosedur, dan (d) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.

Satbrimob terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Seksi Intelijen (Siintel), Seksi Operasi (Siops), Seksi Sarpras (Sisarpras), Seksi Provos (Siprovos), Seksi Teknologi Komunikasi (Sitekkom), Seksi Pelayanan Markas (Siyanma), Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas), Detasemen A, B, dan C (Den A, B, dan C), dan Detasemen Gegana (Den Gegana).

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob. Tugas Siintel yakni menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.

Adapun tugas Siops adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi operasional, pengendalian operasi, dan pelatihan. Sisarpas bertugas bertugas menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum. Siprovos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh personel

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada melakukan inspeksi menjelang pemberangkatan 196 personel Brimob Polda Aceh ke Papua untuk pengamanan PT Freeport Indonesia, Jumat (17/6/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Brimod Polda Aceh dalam pasukan pengamanan Pilkada melakukan apel sebelum berangkat ke Aceh Selatan dan Aceh Singkil, Minggu (24/6/2018). Satbrimob, serta pemberkasan, penyelesaian berkas perkara, dan pelaksanaan sidang disiplin.

Sitekkom bertugas menyelenggarakan komunikasi satuan Satbrimob dan pemeliharaan serta perbaikan peralatan komunikasi. Siyanma bertugas menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler. Sikesjas bertugas menyelenggarakan pembinaan jasmani dan kesehatan lapangan. Den A, B, dan C bertugas melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api. Den Gegana bertugas melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.

Sekolah Polisi Negara

FOTO: DOK. SPN POLDA ACEH Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah Polda Aceh tampak dari udara.

Sekolah Polisi Negara (SPN) merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda. SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri.

SPN dipimpin oleh Kepala SPN (Ka SPN) yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Dalam hal pembinaan program pendidikan dan latihan, SPN berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) selaku pembina teknis pendidikan.

SPN berfungsi dalam perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, pengurusan personel dan sarpras, serta pelayanan keuangan di lingkungan SPN, pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manase, kesehatan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN, penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang meliputi perencanaan pengadministrasian, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.

Kemudian berfungsi dalam pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tugas Instruksional Umum (TIU) dan Tugas Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan, dan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN.

SPN terdiri atas empat subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada berjalan di depan siswa bintara saat pembukaan pendidikan Bintara SPN Seulawah Polda Aceh di Seulawah, Aceh Besar, Selasa (17/11/2020).

FOTO: DOK. SPN POLDA ACEH Anggota polisi melakukan atraksi pada saat pelantikan Bintara Polri di SPN Seulawah Polda Aceh angkatan ke-42 tahun 2018. ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan SPN.

Kedua, Subbagian Pelayanan Markas (Subbagyanma), ditugaskan menyelenggarakan pelayanan umum meliputi pelayanan markas, manage, kesehatan, dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN. Ketiga, Unit Provos, menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau peserta didik SPN.

Keempat, Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat), mengemban tugas menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan. Kelima, Korps Siswa (Korsis) bertugas menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Keenam, Tenaga Pendidik dan Instruktur (Gadik), dikoordinasikan oleh Koordinator Gadik (Koorgadik) yang bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan.

FOTO: GOOGLE Ilustrasi bidang bagian keuangan.

Bidang Keuangan

Bidang Keuangan (Bidkeu) dipimpin oleh Kabidkeu merupakan unsur pendukung yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan.

Bidkeu menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel, dan sarpras di lingkungan Bidkeu. Bidkeu melaksanakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi. Kemudian melaksanakan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Terakhir, Bidkeu menjalankan fungsi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.

Bidkeu terdiri Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras. Kemudian, Sub Bidang Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Subbidbia dan APK), ditugaskan menyelenggarakan dan membina pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi. Terakhir, Sub Bidang Pengendalian Keuangan (Subbiddalku), tugasnya menyelenggarakan dan membina pelaksanaan anggaran, pendanaan, dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Searah Jarum Jam: Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Aceh menggelar bakti kesehatan Polri serentak di Dayah Ruhul Fata dan Ruhul Fatayat, Seulimum, Aceh Besar, Selasa (15/10/2020).

Bidang Kedokteran dan Kesehatan

Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) dipimpin oleh Kabiddokkes yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah kendali Wakapolda. Biddokkes merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biddokkes menyelenggarakan beberapa fungsi. Pertama, perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel, materiil dan sarana prasarana, serta pelayanan keuangan di lingkungan Biddokes. Kedua, pembinaan kedokteran forensik, Disaster Victim Identification (DVI), dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan. Keempat, pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian. Kelima, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes.

Biddokkes terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi

(Subbagrenmin), Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol), Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol), dan Poliklinik. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Biddokkes.

Subbiddokpol bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Subbidkespol bertugas menyelenggarakan dan membina kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan. bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian sesuai lapis kemampuan dan dapat melaksanakan rawat sementara kepada anggota dan PNS Polri serta keluarganya.

TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

Pelaksanaan tugas Polri di Polda Aceh telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polda Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan di Provinsi Aceh.

Keberhasilan yang dicapai oleh Polda Aceh tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Aceh dengan didukung oleh stakeholder yang terkait dengan tugas kepolisian dan partisipasi masyarakat. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polda Aceh, akan dijadikan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan sebagaimana visi dan misi Polda Aceh.

Adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian merupakan tantangan yang mengharuskan Polda Aceh bekerja lebih keras untuk mewujudkan harapan dan tuntutan masyarakat tersebut. Harapan dan tuntutan masyarakat, pertama, Polri yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian. Kedua, menggelar kekuatan Polri dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tentram dan nyaman.

Ketiga, menegakkan hukum secara professional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Sedang berlangsungnya apel pagi di Markas Polda Aceh tampak dari udara.

pidana. Keempat, meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas. Untuk dapat mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat di Wilayah Provinsi Aceh maka Kapolda Aceh telah mengeluarkan 9 Program Prioritas Kapolda Aceh, yakni (1) Value: Integritas, Disiplin, Solidaritas, dan Loyalitas, (2) Menjalankan Amanah dan Tugas dengan Benar, (3) Intelligence Lead Policing, (4) Masyarakat Demokratis Rakyat Berkuasa (Abdi Masyarakat), (5) Kembali kepada Tri Brata dan Catur Prasetya, (6) Tegas, Terukur, dan Humanis, (7) Pengawasan Berjenjang dan Fungsional, (8) Masing- masing buat Target dan Rencana Pencapaiannya, dan (9) Penggunaan Anggaran (DIPA).

Polda Aceh dalam menyusun Renja T.A 2021 berdasarkan pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2021, bahwa dalam rangka menyusun baik Rancangan Renja maupun Renja Satker tingkat Mabes Polri maupun tingkat Satker Kewilayahan berpedoman kepada delapan aspek. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Kedua, Pilar keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan siber yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Ketiga, Kebijakan prioritas nasional pemerintah Tahun 2021 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri.

Adapun keempat, Program Prioritas Kapolri Tahun 2021, menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) guna Mendukung Pemerintah meningkatkan industri, pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas. Kelima, perkiraan intelijen keamanan polri tahun 2021, prediksi ancaman yang diperkirakan menjadi

FOTO: ACEHINSPIRASI.COM Apel pasukan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pengendalian keamanan pada masyarakat, di lapangan depan Mapolda Aceh.

potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada Tahun 2021. Keenam, sasaran prioritas Polri tahun 2021. Ketujuh, arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran prioritas tahun 2021. Kedelapan, program dan kegiatan polri tahun 2021.

Polda Aceh sebagai bagian dari Polri dan sebagai suatu kesatuan induk penuh organisasi kepolisian, bertanggung jawab terhadap Keamanan dan Ketertiban di wilayah Provinsi Aceh. Lingkungan strategis baik global, regional. dan nasional sangat memengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri termasuk Polda Aceh. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana wilayah dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya lokal yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan radikalisme.

TANTANGAN

Pelaksanaan tugas Polri seiring dengan perkembangan lingkungan strategi akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat Aceh terhadap profesionalisme kinerja Polda Aceh dan pelayanan di bidang Kepolisian semakin tinggi mengharuskan Polda Aceh menyusun berbagai upaya dan aksi konkret yang efektif dalam mewujudkan Kamdagri.

Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Aceh pada Tahun 2021, pertama, kualitas pelayanan publik yang tergelar masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran sistem pelaporan yang terupdate dan pelayanan publik yang berbasis teknologi modern dan bisa diakses secara online dan dengan sistem

android. Kedua, tindakan Kepolisian preventif yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas perlu dikedepankan untuk ditingkatkan melalui penguatan kemampuan deteksi aksi intelijen dan pemantapan Polmas dalam rangka Harkamtibmas.

Ketiga, pengungkapan kejahatan konvensional, kejahatan siber, narkoba, terorisme, korupsi, transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan, mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani secara professional. Keempat, sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia dan adanya Selat Malaka serta pencanangan oleh Presiden bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka perlu pengembangan kekuatan sarana, prasarana serta perlengkapan dan peningkatan type kapal C1 untuk Polisi Perairan guna menanggulangi kejahatan penyelundupan, illegal fishing dan pelarian kriminal di wilayah perairan laut Aceh serta pengamanan pulaupulau terluar berpenghuni atau tidak berpenghuni.

Kelima, penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan wasrik dan kerja sama dengan pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Keenam, peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia masih belum optimal, sehingga masih perlu untuk ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan, rekrutmen, dan pembinaan karier yang bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

SASARAN PRIORITAS

Polda Aceh menetapkan sasaran priotias dalam mewujudkan Pelayanan Kamtibmas Prima yang mengacu kepada Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2021, maka Polda Aceh telah merumuskan Sasaran Prioritas Polda Aceh Tahun 2021. Penetapan sasaran ditetapkan untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat Aceh serta terpenuhinya kebutuhan akan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbagai dinamika terkini di lingkungan masyarakat. Sehingga, visi Polda Aceh untuk mewujudkan Provinsi Aceh yang aman dan tertib maksimal terwujud. Kejelasan sasaran prioritas menciptakan efektifitas dan efesiensi Polda Aceh melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Penetapan sasaran nantinya menjadi acuan Polda Aceh dalam menyusun kebutuhan sumber daya Polda

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Gabungan personel kepolisian dalam menjaga keamanan dalam masyarakat.

FOTO: ACEHPORTAL.COM Patroli gabungan antara Dit Polairud Polda Aceh dengan Bea Cukai yang dilaksanakan di dermaga Pelabuhan Kuala Langsa pada tahun 2020.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Platform digital Polda Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Aceh baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, prasarana dan sarana. Penetapan sasaran prioritas akan semakin mengarahkan Polda Aceh dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dapat ditentukan jangka waktu pelaksanaannya, dan semakin memotivasi dalam melaksanakan kewajiban agar terus meningkat.

Pertama, Pemeliharan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas khususnya di Sektor Industri, Pariwisata dan Investasi di seluruh Provinsi Aceh. Kedua, mengoptimalkan pelayanan publik Polri yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ketiga, penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya.

Keempat, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri di Polda Aceh yang sesuai standar. Kelima, pengembangan almatsus kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan dari tingkat Polda sampai dengan Polsek. Keenam, menyusun regulasi dan menjalankan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polda Aceh Tahun 2021, maka Polda Aceh menetapkan arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan ditetapakan berdasarkan sasaran prioritas yang sudah dirumuskan. Sehingga misi Polda Aceh untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat Provinsi Aceh tercapai.

Sasaran prioritas pertama, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor industri, pariwisata dan investasi di seluruh Provinsi Aceh. Polda Aceh akan melakukan penguatan peran Intelijen Polri dalam menjaga keamanan wilayah Aceh melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi. Penguatan peran intelijen dilakukan yakni analisis keamanan, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang keamanan negara, dan bidang keamanan khusus.

Polda Aceh senantiasa mewujudkan pencegahan yang proaktif terhadap

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Polwan Dit Binmas Polda Aceh memberikan paket sembako untuk masyarakat gampong dalam rangka bakti sosial memperingati Hari Bhayangkara ke-74.

potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme. Sehingga, Polda Aceh melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa atau kelurahan. Kemudian melakukan penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial, serta kerja sama dengan instansi terkait agar masyarakat tidak terpengaruh paham radikal.

Masyarakat memiliki peran strategis membatu memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Polda akan melakukan pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian, mewujudkan Kamseltibcarlantas dengan melaksanakan sosialisasi budaya tertib lalu lintas, dan peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas.

Selanjutnya, penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, dan menjalin sinegritas polisonal. Personel Polri disiapkan agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan bencana, dan penanggulangan keamanan dalam negeri. Kemudian, penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut. Patroli kapal Polri akan dilakukan di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum. Polda Aceh juga akan mengerahkan patroli udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan.

Sasaran prioritas kedua, mengoptimalkan pelayanan publik Polri yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Maka Polda Aceh akan melakukan pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK dengan membangun dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang

prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum.

Perkembangan dunia digital hadir untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Sehingga pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lantas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian akan terus ditingkatkan. Kemudian, mengembangkan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, Polda Aceh akan meningkatkan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. Agar hal tersebut tercapai maka Polda Aceh akan menyelenggarakan pendidikan dan latihan Polri, meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas.

Sasaran prioritas ketiga, penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya yang diwujudkan dengan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana. Lebih spesifik, pencapaian sasaran dicapai dengan meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Aceh dan meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, narkoba (TPPU), terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Polda Aceh juga akan meningkatkan kompetensi penyidik melalui sertifikasi, yakni dengan melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri dan meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Inafis) dalam pengelolaan TKP. Selanjutnya, peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit pemerasan dan makelar kasus, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan. Sehingga peran pengawasan penyidikan (wassidik) akan semakin dioptimalkan.

Sasaran prioritas keempat, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) Polri di Polda Aceh yang sesuai standar. Maka, Polda Aceh melaksanakan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dengan (1) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) ditingkat Polda, (2) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas, dan (3) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment Center dalam seleksi Dikbangum.

Kemudian, agar sasaran keempat terwujudkan, Polda Aceh melakukan pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi dengan menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam pembinaan karier personel secara merryt system melalui Asesment Center, sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi kepolisian, menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka, dan menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi.

Selanjutnya, peningkatan layanan kesejahteraan, kesehatan personil serta keselamatan kerja bagi aparatur Polri dengan melaksanakan latihan keterampilan dan pembekalan

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil. beri arahan kepada 260 personel Bhabinkamtibnas dari tiga Polres.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Pegawai RS Bhayangkara Banda Aceh berfoto bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam kepada anggota Polri dan keluarganya. keterampilan khusus bagi personel Polri, memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota Polri dan keluarganya, dan mengusulkan secara proaktif pengajuan tanda kehormatan pegawai negeri pada Polri.

Sasaran prioritas keempat, pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan dari tingkat Polda sampai dengan Polsek. Karenanya, Polda Aceh melakukan pemenuhan kebutuhan minimal Almatsus Polri yang modern dengan dukungan manajemen dan teknik sarpras, pengusulan pemenuhan rumah dinas Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran melalui pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

Sasaran prioritas keenam, menyusun regulasi dan menjalankan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

Diwujudkan dengan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya, melalui monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu, penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal, memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum dengan menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka, dan mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.

Polda Aceh akan mencegah pungutan liar (pungli) dengan memperkuat saber pungli dengan mengintensifkan peran Satgas Saber Pungli guna menekan jumlah tindak pidana pungli. Agar regulasi dan sistem pengawasan efektif dan terpercaya, Polda alam melakukan pencegahan korupsi di internal Polri. Pencegahan korupsi dilaksanakan dengan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha bagi Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri.

Kemudian, sasaran prioritas dicapai melalui peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri. Arah kebijakan tersebut dicapai, pertama, mengupayakan pencapaian Satker/Satwil zona integritas agar berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kedua, mengupayakan pemenuhan kriteria pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polresta/Polres dan Satker Polda.

Ketiga, melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/ stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan. Keempat, menerima kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik Polresta/Polres agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pertama, Program Dukungan Manajemen, bertujuan mewujudkan good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

Terdapat tujuh kegiatannya meliputi pelayanan administrasi keuangan Polri, penerangan masyarakat, penyelenggaraan teknologi informasi, pelayanan kesehatan Polri, dukungan pelayanan internal perkantoran Polri, pertanggungjawaban profesi, penyelenggaraan pengamanan internal Polri, penegakan tatatertib dan disiplin Polri, penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan, pengelolaan multimedia, pemberian bantuan dan nasehat hukum, penyusunan dan penyuluhan hukum, Penyusunan kebijakan Polri, reformasi birokrasi Polri, manajemen anggaran, dan pengelola informasi dan dokumentasi.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Pasukan pengamanan Satbrimob Polda Aceh sedang melakukan apel untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban diwilayah rekan-rekan bertugas aman dan kondusif dari gangguan apapun.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH

Kedua, Program Modernisasi Almatsus Dan Sarana Prasarana Polri. Tujuan program ini adalah terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional. Kegiatannya meliputi dukungan manajemen dan teknik Sarpras, dan pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

Ketiga, Program Profesionalisme SDM Polri, bertujuan mewujudkan postur SDM Polri yang profesional, modern, dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi. Kegiatannya mencakup dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri, penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri, penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri, pengendalian pegawai Polri, pembinaan karier personel Polri, dan pelayanan psikologi anggota Polri.

Keempat, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan program ini agar terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif. Terdapat 16 kegiatan dalam program ini yaitu dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, analisis keamanan, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara, kerja sama keamanan dan ketertiban K/L, pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara, penyelenggaraan pengamanan obyek vital, peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang, penyelenggaraan kepolisian perairan, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus, pembinaan potensi keamanan, pengendalian operasi kepolisian, pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban, penanggulangan keamanan dalam negeri.

Kelima, Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan program ini dilaksanakan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kegiatannya ada 10, meliputi penindakan tindak pidana perairan, dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan tindak pidana umum, penindakan tindak pidana narkoba, penindakan tindak pidana ekonomi khusus, penindakan tindak pidana korupsi, penindakan tindak pidana siber, pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan tindak pidana tertentu, pengawasan penyidikan. [] 129