E - B U L L E T I N a m o n t h l y p u b l i s h i n g
"Jalan itu kini telah menjadi lahan tambang dengan lubang besar yang menganga Pihak perusahaan sempat mengganti dengan membuat rute jalan baru, tetapi diprotes warga karena kualitasnya tak baik dan berbahaya untuk dilalui"
“Ekonomi menjadi inti dari semua kegiatan dari hulu sampai hilir Tidak mungkin kita melakukan eksplorasi, development, operasi, pemurnian, penjualan tanpa ada faktor ekonomi atau faktor keuntungan Dengan adanya faktor ekonomi maka penambangan akan menjadi manfaat, baik dari proses mencari sampai dengan menjual akan ada manfaatnya untuk semua orang yang ada di dalam lingkaran proses tersebut"
"
"Mencegah terjadinya pencemaran merupakan fokus yang utama, operasional tambang memiliki potensi pencemaran yang tinggi apabila tidak dikelola dengan baik Pencegahan pencemaran berfokus pada pengendalian pencemaran air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pencemaran akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
CARI TAHU:
ALIH FUNGSI JALAN MENJADI TAMBANG BATUBARA : BENGKULU
Ilustrasitentangalihfungsijalansertapertambanganbatubara (garudadaily.com)
Alih fungsi lahan untuk berbagai kegiatan perekonomian sudah menjadi hal yang lumrah dan harus dilakukan Namun semua itu harus mengikuti berbagai kebijakan sebelum lahan tersebut dapat dimanfaatkan Hal ini senada dengan yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat dan Lembaga Menggugat (GMLM) Bengkulu yang telah melayangkan surat ke Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait relokasi jalan provinsi sepanjang 3 Km lebih akibat aktifitas pertambangan Jalan yang menghubungkan 14 desa di Bengkulu Utara itu telah berubah menjadi lahan pertambangan batu bara milik PT Injatama Perwakilan lembaga yang menyurati gubernur juga menyatakan, jalan itu selama ini merupakan akses masyarakat untuk mencapai ke jalan utama lintas barat Saat ini masyarakat terpaksa melalui jalur alternatif yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan kondisi jalan seadanya
Terlepas pemindahan jalan itu berizin atau tidak,tindakan pemindahan jalan faktanya telah merugikan masyarakat Jalan yang selama ini digunakan untuk kepentingan umum terpaksa dialihkan hanya karena kepentingan pertambangan batu bara Hal ini memicu presepsi akan egosentris perusahaan yang seakan tidak bertanggung jawab bahkan "ogah-ogahan" dalam penanganan praktis dari alih fungsi jalan tersebut
Kondisi jalan alternatif yang dibuat pihak perusahaan saat ini sudah mengalami amblas di beberapa titik Kondisinya sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan Jalan yang dibuat terkesan hanya diperuntukan untuk kepentingan sesaat, tidak melalui perencanaan yang matang sedangkan jalan itu akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang
Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu saat dikonfirmasi mengatakan, kewenangan pengawasan pertambangan sejak tahun 2020 lalu sudah menjadi tanggungjawab pusat “Sejak Desember 2020 untuk kegiatan pertama mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat Kementrian ESDM Sehingga kebijakan yang telah ada bukan lagi kewenangan dari pemerintah daerah"
Tak hanya itu, aktivitas pertambangan milik Injatama diduga sudah di luar konsesi lahan yang diizinkan Aktivitas tambang Injatama sebelumnya persis di dekat bibir sungai Ketahun saat ini sudah melebihi batas tersebut
Dalam proses alih fungsi lahan untuk setiap kegiatan perekonomian, perlu untuk mempertimbangkan banyak faktor terlebih kepada masyarakat atau pihak sekitar yang akan terdampak paling siginifikan Walaupun kewenangan perizinan sudah dialihkan ke pemerintah pusat, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk pemerintah daerah terkait atau bahkan perusahaan pengelola untuk dapat 'cuci tangan' Seyogya nya perlu menjadi bijak dalam mengeksploitasi manfaat dengan tanpa merubah stigma manfaat tersebut menjadi manfaat yang menyengsarakan
Ilustrasidariekonomipertambangan(pushep.or.id)
Pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan kegiatan ekstraksi yang mengolah sumber daya alam tidak terbarukan berupa bahan galian dari perut bumi Bahan tambang ini banyak dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan manusia Bisnis pertambangan memerlukan teknologi tinggi dan modal investasi besar
Peran pertambangan dalam pembangunan nasional merupakan sumber penerimaan negara dan devisa (misi sektoral) Secara sektoral, sebagai sektor primer, pertambangan memberikan kontribusi dan memiliki peran penting bagi perekonomian dan pembangunan nasional Di samping itu, pertambangan memiliki peran/misi kewilayahan, yaitu meningkatkan perekonomian daerah, membuka daerahdaerah baru, memperkecil kesenjangan kemajuan antar daerah, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta pengembangan masyarakat sekitar tambang
Oleh karena itu, upaya pemanfaatan sumber daya minerba dengan prioritas utama yaitu kemakmuran rakyat diharapkan dapat mencakup optimalisasi pemanfaatan kedua peran tersebut secara proporsional, berimbang dan berkelanjutan disesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional Dengan terllau berorientasi secara sektoral akan menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi dan ketimpangan sosial di daerah, sedangkan terlalu berorientasi terhadap misi kewilayahan akan menimbulkan berkurangnya daya tarik investasi di sektor ini Sehingga sosok kebijakan yang 'bijak' diharapkan segera mencairkan dilematis ini
Beberapa permasalahan industri pertambangan yang muncul belakangan ini menyebabkan sektor ini berada pada kondisi yang mengundang dilema terkait dengan permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Dewasa ini, pasar komoditi logam dan mineral dunia bahkan yang terakhir kenaikan harga batu bara dunia akibat perang di ukrania menyebabkan peristiwa "booming" harga dan "unpredicted conditions" sementara aktivitas eksplorasi dan investasi juga dituntut untuk meningkat Tetapi Indonesia masih belum mampu memanfaatkan kondisi yang "menarik" ini secara optimal Kendala ini menyebabkan terhambatnya optimalisasi kontribusi sektor pertambangan dalam mendorong perekonomian nasional
Di balik semua itu, sesunggunya ada peluang yang sagat besar bagi Indonesia karena bahan tambang akan selalu dibutuhkan oleh manusia, juga potensi geologis Indonesia yang sangat tinggi dan tentunya demand mineral yang melonjak Namun dengan adanya kebijakan DMO yang secara sekilas mengekang potensi yang menggantung untuk dapat disemai dijadikan kambing hitam bagi sebagian kacamata.
porsti i : ekonomi pertambangan
Terkait dengan kendala dan peluang yang dihadapi oleh sektor pertambangan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti , Perlunya percepatan ritase efek RUU Mineral dan Batubara yang mengatur pemanfaatan mineral dan batubara, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan seluruh produk hukum yang berkenaan dengan sektor pertambangan yang sifatnya lintas sektoral baik pusat maupun daerah, mendorong peningkatan local expenditure dengan meningkatkan pemanfaatan produk dari industri-industri penunjang dalam negeri, mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk mineral dalam negeri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk mineral dan batubara nasional serta kebijakan satu pintu dalam perijinan untuk investasi sektor pertambangan.
Pertambangan mineral dan batubara selama ini diharapkan dapat memberi keuntungan ekonomi yang maksimal Nilai ekonomi dari sumber daya alam tersebut juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya Namun pada kenyataannya, eksploitasi pertambangan dirasa hanya membawa keuntungan bagi segelintir pihak Sedangkan masyarakat kurang merasakan keuntungan ekonomi yang maksimal Disampaikan Amin Bendar, analisa ekonomi terhadap hukum pada dasarnya telah terimplementasi dalam Undang-Undang “Meskipun sudah terimplementasi ke dalam UU, namun belum membawa keuntungan yang diharapkan dan belum mencapai nilai ekonomi yang optimal”, katanya Hal ini menyebabkan belum terwujudnya kesejahteraan publik atau peningkatan kemakmuran (wealth maximization) rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
Ia juga mengungkapkan bahwa Cost and benefit yang diperoleh negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum seimbang, karena kerugian negara lebih besar dari pada keuntungannya Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pertama menggunakan sistem Kontrak karya (Contract of Work) yang diatur melalui Undang-undang No 11 Tahun 1967, selanjutnya diganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diatur melalui Undang-undang No 4 Tahun 2009 “Meskipun sistem tersebut telah diatur, namun kedua sistem ini belum mampu mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945”, tegasnya
Untuk menilai profitabilitas rencana investasi, metode yang paling dikenal ialah metode Discounted Cash Flow Metode Perhitungan Aliran Kas Discounted Cash Flow merupakan metode perhitungan aliran kas yang memperhitungkan time value of money dimana uang yang diinvestasikan pada sekarang akan berbeda nilainya di masa yang akan datang Dalam metode Discounted Cash Flow dikenal dua macam analisis profitabilitas, yaitu Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR)
Berikut ini merupakan macam-macam analisis untuk menilai kelayakan investasi pada metode discounted cash flow Di antaranya sebagai berikut:
1 Pay Back Period Pay Back Period merupakan jangka waktu/periode pengembalian modal awal Investasi dinyatakan layak apabila jangka waktu pengembalian modal lebih pendek dari umur proyek Sehingga setelah pengembalian modal sudah dicapai, sisa umur proyek menghasilkan profit
2 Net Present Value (NPV) Net Present Value (NPV) adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang NPV didasarkan pada konsep seluruh aliran kas (Cash Flow) ke nilai sekarang (present value) selama umur proyek Dengan kata lain NPV dapat menunjukkan jumlah dengan arus diskonto tertentu dan memberikan beberapa besar uang pada saat ini
3 Internal Rate of Return (IRR) Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat/laju pengembalian (Rate of Return) suku bunga yang dapat membuat nilai NPV suatu proyek menjadi 0 (nol) IRR digunakan untuk mengetahui berapa nilai bunga yang diperoleh agar menghasilkan NPV proyek yang masuk sama dengan NPV proyek yang keluar
Pada daerah yang akan ditambang, pertama-tama perlu dilakukan pembukaan lahan (dapate berupa hutan, ladang, atau area lainnya), pemotongan pohon (jika ada), dan pengupasan serta pemindahan tanah Untuk memperolah bahan ekonomis (bijih mineral/batubara),dilakukan pemindahan batuan penutup, yang jika diperlukan, diawali dengan kegiatan peledakan batuan penutup tersebut Setelah batuan penutup dipindahkan dan ditimbun didaerah penimbunan, selanjutnya dilakukan penggalian mineral atau batubara Pemrosesan mineral dan/atau batubara diperlukan untuk memurnikan sumber daya tersebut sebelum dipasarkan Pemrosesan batubara relatif lebih sederhana, yang umumnya hanya berupa pencucian dan/atau peremukan menjadi ukuran tertentu Sedangkan untuk mineral, proses lebih kompleks dengan melibatkan unit pemrosesan, mesin, bahan kimia pendukung proses pengolahan, energi yang besar, dan sebagainya
Berdasarkan pada proses tersebut, dampak terhadap lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan secara umum antara lain adalah:
- penurunan kualitas habitat akibat pembukaan lahan dan perubahan bentang alam, - terganggunya flora dan fauna, - terjadinya erosi dan sedimentasi, - penurunan kualitas air, seperti terjadinya kekeruhan air yang tinggi, air asam tambang, dan terlarutnya logam berat, - debu, getaran, dan kebisingan, - kontaminasi limbah B3, - dan beberapa dampak lainnya.
Operasi tambang terbuka akan selalu merubah bentang alam dan aliran air permukaan sehingga diperlukan sebuah upaya komprehensif, yaitu rehabilitasi lahan bekas tambang secara progresif untuk mengelola lahan dan air dengan baik Contoh yang nyata terjadi dengan perubahan bentang alam adalah timbulnya lubang-lubang bekas tambang (void) Data dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara tahun 2017 menyebutkan, terdapat 45 lubang tambang aktif seluas 4 402 ha, 183 lubang tambang tidak aktif seluas 3 227 ha, dan 24 lubang tambang yang sedang diisi/ditimbun kembali seluas 273 ha Secara jumlah, lebih banyak lubang tambang yang tidak aktif, yang berarti resiko kejadian berbahaya lebih besar, yang bisa disebabkan oleh pengawasan dan pengamanan yang tidak intensif dan tidak memadai (Hendrasto, 2018) Selain itu, telah sering dimuat di media cetak dan elektronik mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat Juga dalam bentuk buku, seperti buku yang menyoroti perihal penutupan tambang dari Paripurno, dkk (2010), dan konflik pertambangan, isu lingkungan, dan lainnya dari Maimunah (2012) Hal-hal seperti ini penting untuk disikapi secara bijaksana, baik oleh pelaku usaha pertambangan maupun pemerintah
porsti ii : lingkungan pertambangan
Perlu sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan yang baik untuk menghindari/meminimalkan dampak lingkungan yang besar, seperti lansekap yang tidak beraturan, bahkan lubang tambang, erosi dan sedimentasi yang tinggi, kesuburan tanah yang rendah tidak layak untuk budidaya, produksi air asam tambang yang dapat berlangsung hingga ratusan tahun sehingga dapat mematikan biota di perairan umum Disamping itu, setelah usaha penambangan berakhir, kota-kota yang semula ramai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berangsur-angsur akan menjadi kota-kota mati Kondisi seperti ini dikenal sebagai kota hantu atau ‘ghost town’ seperti banyak terjadi di negara lain Lebih menyedihkan lagi, penduduk lokal yang dulu biasa bertani atau mengumpulkan hasil hutan dari hutan sekitar, akan hilang kemampuan tersebut setelah lama bekerja di tambang Sebagaimana lazimnya sebuah industri, penilaian potensi dan besaran dampak lingkungan dari sebuah kegiatan, termasuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, wajib untuk dikaji yang kemudian dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Dokumen tersebut, beserta dokumen-dokumen teknis lainnya seperti Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang disusun untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan secara bertanggungjawab yang berkesinambungan
Secara umum terdapat 4 lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan pertambangan, yaitu: 1 pengelolaan dan pemantauan kualitas air, 2 pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, 3 pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman hayati, 4 pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah B3 Pelaksanaan kegiatan penting tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem manajemen pengelolaan dan pemantauan, termasuk aspek kepatuhan terhadap izin/peraturan/ standar yang diperlukan untuk kegiatan tersebut
Terdapat 3 (tiga) aspek penting pengelolaan lingkungan yang saling bersinergi selama operasi pertambangan berlangsung, yaitu: praktek, sistem manajemen, dan perizinan Pada periode awal kegiatan, perusahaan akan memerlukan upaya yang tinggi untuk mendapatkan seluruh perizinan inti yang diperlukan, misalnya izin lingkungan, izin operasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3), dsb Pada saat yang bersamaan, sistem manajemen pengelolaan mulai disusun berdasarkan ‘kebiasaan umum’ yang dilakukan oleh industri pertambangan Sangat wajar apabila pada periode awal ini seringkali terjadi perubahaan dalam prosedur, yang disesuaikan dengan praktek pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan
Pada periode menengah, dimana operasional telah berjalan dengan perizinan lingkungan yang memadai, perusahaan perlu untuk menetapkan target kinerja praktek pengelolaan lingkungan PROPER dapat digunakan sebagai salah satu target untuk hal ini, dimana PROPER akan menilai kepatuhan pada aspek perizinan, administrasi, dan teknis operasional
Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan seharusnya terus memfokuskan pada perbaikan sistem manajemen lingkungan dan praktek pertambangan terbaik, dimana kedua kegiatan ini dapat saling membantu untuk memastikan keseluruhan upaya operasional berjalan dengan baik Perusahaan dapat menetapkan target pencapaian seperti PROPER “Hijau” atau “Emas” dan sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 Hasil dari pencapaian target tersebut akan memudahkan proses perizinan lingkungan yang diperlukan, baik perizinan baru, perpanjangan, atau revisi, termasuk proses Addendum atau Revisi dokumen AMDAL yang kerap terjadi pada kegiatan pertambangan, seiring dengan terjadinya perubahan/temuan cadangan batubara atau mineral, atau adanya kegiatan lain Peraturan dasar dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah UU No 32/2009, yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah ‘upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum’ Selanjutnya terkait dengan kegiatan yang berpotensi menghasilkan pencemaran pada lingkungan, ditetapkan definisi pencemaran lingkungan adalah sebagai ‘masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan’ (Pasal 1 Angka 14)