IKHTISAR EKSEKUTIF
Pengelolaan hutan Aceh dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Aceh yaitu antara lain melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan serta mewujudkan penigkatan
nilai
tambah
produksi
masyarakat
dan
optimalisai
pemanfaatan SDA. Titik berat pengelolaan hutan Aceh berada di Provinsi dan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 telah membentuk 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Aceh
Fokus pembangunan kehutanan yang telah dilakukan dalam tahun 2016 menyahuti aspirasi masyarakat melalui pendekatan rehabilitasi, pemeliharaan serta pengembangan Kehutanan. Dengan berbagai sumber dana yang tersedia mendukung 8 (delapan) program utama kehutanan telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain; Pengembangan Hutan Tanaman;
Pengembangan
Hasil
Hutan
Non
Kayu;
Pembinaan,
Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pengembangan TAHURA Pocut Meurah Intan, Pembinaan PAMHUT, Pengamanan Hutan dan Operasi Ilegal Logging; Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan; Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan; Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Sumber dana pemerintah yang bersumber dari sektor pembiayaan Publik yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Kehutanan diperlukan pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) yang lebih transparan, partisipasif dan terukur. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, menguraikan performance pembangunan Kehutanan Tahun Anggaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page i
2016. Kegiatan pembangunan kehutanan yang dialokasikan dari Dana APBA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.111.224.088.281,- dengan realisasi fisik sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.575.598.770,- (97,62%). Adapun Keberhasilan Kegiatan yang telah dicapai berupa : 1. Penurunan luas lahan kritis seluas 2.201,99 Ha 2. Penurunan luas kerusakan hutan seluas 6.207,17 Ha 3. Pendapatan Asli Daerah (PDRB) sebesar Rp. 5.269.346.415,-
Kepala Dinas Kehutanan TTD Ir. Husaini Syamaun, MM Pembina Utama Madya Nip. 19600515 198703 1 008
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page ii
DAFTAR ISI
Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF
...............................................................
i
DAFTAR ISI .....................................................................................
iii
BAB I.
PENDAHULUAN ............................................................
1
BAB II.
PERENCANAAN KERJA ...............................................
5
A. RENCANA STRATEGIS PROVINSI ACEH TAHUN 2012 2017............................................................................
4
1. VISI........................................................................
7
2. MISI .......................................................................
7
3. TUJUAN ................................................................
9
4. SASARAN .............................................................
10
5. KEBIJAKAN .........................................................
13
6. PROGRAM & KEGIATAN.....................................
14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .................................
16
C. PENETAPAN KINERJA DAN DOKUMEN PENETAPAN
BAB III.
BAB IV.
KINERJA ...................................................................
20
AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................
18
A. CAPAIAN KINERJA..................................................
22
I. REALISASI CAPAIAN RENSTRA… ....................
23
II. CAPAIAN REALISASI INDIKATOR SASARAN...
27
PENUTUP .......................................................................
36
LAMPIRAN - LAMPIRAN
iii
BAB I I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan, strategi dan program pembangunan kehutanan secara nasional akan memberikan ruang bagi kawasan hutan untuk tetap eksis dalam pengelolaannya, akan tetapi kebijakan secara nasional perlu
disinkronisasikan
terhadap
kebijakan
daerah
untuk
memperoleh sinergisitas dalam pengelolaan kawasan hutan terutama bagaimana mempersiapkan prakondisi kawasan hutan. Berdasarkan UU no 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
disebutkan
mempunyai
bahwa
kewajiban
Pemerintah
mengelola
Aceh
lingkungan
secara
khusus
hidup
secara
menyeluruh dengan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk kawasan hutan. untuk itu diperlukan sebuah konsep pengelolaan kawasan hutan yang menjamin kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan yang dapat menyediakan hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pada pasal 3 (tiga) menyebutkan bahwa kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan terbagi atas hutan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 1
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\BAB I-2016_1821230.doc
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi terbagi dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.
untuk
itu
Pemerintah
Aceh
membentuk wilayah kelola UPTD KPH Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh nomor 20 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kehutanan Aceh. Tugas UPTD KPH adalah menjabarkan kebijakan Kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang dibidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayahnya. 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Aceh terbentuk berdasarkan Qanun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang 3. Perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Penyelenggaraan
tugas
kehutanan
termasuk
perizinan
dan
pelayanan umum lintas kabupaten/Kota Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 2
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan 6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Kehutanan 7. Pembinaan UPTD 8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. . 3. Struktur Organisasi Untuk mengimplementasikan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut ditetapkan susunan organisasi Dinas Kehutanan Aceh yang terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 3. Bidang Program dan Pelaporan 4. Bidang Planologi Kehutanan 5. Bidang Bina Usaha Kehutanan 6. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan 7. UPTD dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Sistematika Penyajian Kerangka pokok bahasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Aceh adalah sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Berisi penjelasan umum organisasi, kedudukan tugas pokok dan fungsi, aspek strategis yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA Dalam Bab ini diuraikan tentang Renstra tahun 2012-2017, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Penetapan Kinerja Tahun 2016
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 3
Berisi tentang pengukuran indikator kinerja utama, pengukuran capaian kinerja tahun 2016, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. BAB IV.
PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun
sampai
dengan
lima
tahun
secara
sistematis
dan
berkesinambungan dengan memperhaikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhikeinginan stakeholders dan menjawab tuntuan perkembangan lingkungan sraegis baik nasional maupun global. Analisis erhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksernal merupakan langkah awal lingkungan yang sangat penting dalam memperhitungkan
kekuatan
(strengths),
kelemahan
(weaknes),
peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana
strategis
mendefinisikan
misi
organisasi
untuk
menggambarkan untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik ang ingin dcapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 5
Sedangkan strategi pencapain tujuan/sasaran diwujudkan dengan menetapkan program dan kegiaan ang harus dilaksanakan oleh organisasi. Rencana strategis merupakan alat control pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Beberapa hal yang harus terdapat dalam Rencana Strategis adalah sebuah organisasi adalah sebagai berikut: 1. Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (where do we want tobe). 2. Mempertimbangkan kondisi saat ini (where are we now). Ini berarti rencana strategis disusun dimulai dari memberi penilaian atas kondisi atau keadaan saat ini, kemudian dirumuskan atau dianalisis dengan pendekatan SWOT yaitu identifikasi berbagai factor sistenatis untuk merumuskan strategi organisasi, dengan cara
memaksimalkan
kekuatan
(strength)
dan
peluang
(opportunities), namun pada saat bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknes) dan ancaman (threats). 3. Memuat cara-cara untuk mencapai dan sasaran (how we to get there)?
Artinya
didalam
Renstra
harus
ditentukan
strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud. 4. Memuat ukuran keberhasilan (how do we measure our progress)? Yaitu menenukan indikaor kinerja yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan sebuah organisasi. 1. RENCANA STRATEGIS PROVINSI ACEH TAHUN 2012-2017 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, telah ditetapkan oleh pendahulu kita dalam UUD 1945 Pasal 33. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 41 tahun 1999.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 6
Renstra berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Kehutanan Aceh. Renstra tahun 2012-2017 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh tahun 2012-1017 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan.
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Aceh. 1) Visi Visi Pemerintah Aceh disusun dengan mempertimbangkan Potensi, Kondisi, Permasalahan, Tantangan dan Peluang yang ada di Provinsi Aceh. Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif, konsisten serta antisipatif terhadap perubahan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Pemerintah Aceh Adalah: “Aceh yang bermartabat sejahtera berkeadilan dan mandiri berdasarkan undang-undang pemerintah aceh sebagai wujud Mou Helsinki.� 2) Misi Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki dan dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Aceh, maka telah dirumuskan misi Pemerintah Aceh tahun 2013-2017. Pemerintah Aceh menetapkan 4 (empat) misi meliputi: 1. Memperbaiki tata kelola Pemerintah Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 7
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai dinul islam disemua sektor kehidupn masyarakat. 3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia. 4. Melaksanakan pembangunan
Aceh
yang proporsional,
terintegrasi dan berkelanjutan. 5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatn sumber daya alam. 3) Visi dan Misi Dinas Kehutanan Aceh a) Visi Dinas Kehutanan Aceh Dengan memahami konteks permasalahan yang ada serta kondisi ideal yang ingin diwujudkan, maka Visi pengelolaan hutan di Provinsi Aceh yaitu: “Hutan Lestari Masyarakat Aceh Sejahtera�. b) Misi Dinas Kehutanan Aceh Untuk mencapai cita-cita sebagaimana tergambar dalam visi yang ditetapkan di atas ditetapkan misi sebagai berikut : a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. b. Mengoptimalkan
aneka
fungsi
konservasi,
lindung,
dan
produksi kayu (kayu, non kayu dan jasa lingkungan) untuk mencapai manfaat ekonomi, ekologi/lingkungan. c. Meningkatkan
daya
dukung
Catchment
Area
(daerah
tangkapan air) melalui manajemen DAS. d. Mengoptimalkan distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. e. Memantapkan koordinasi antara Provinsi dan kabupaten/ Kota. f.
Membangun data base yang akurat dan didukung sistem jaringan kerja yang tepat guna.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 8
c) Tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan. Sebagaimana penjabaran misi Dinas Kehutanan Aceh, maka Dinas Kehutanan Aceh menetapkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Aceh dalam periode 2012-2017.
(1) Tujuan Tujuan stratejik pembangunan dalam pengelolaan kehutanan di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan produksi hasil hutan dan hutan bukan kayu dan meningkatkan industry hasil hutan. 2) Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). 3) Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan serta meningkatkan konservasi kawasan hutan. 4) Meningkatkan kepastian kawasan hutan 5) Meningkatnya pemanfatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan 6) Meningkatnya fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat. 7) Meningkatnya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. 8) Menigkatnya kapasitas penyuluh dan pengembangan SDM Kehutanan.
Misi dan tujuan Rencana Strategis Dinas kehutanan Aceh tahun 20122017 dapa dirumuskan sepeti dalam tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 9
Tabel 1 Misi – Tujuan Dinas Kehutanan Aceh tahun 2012 – 2017
No
Misi
tujuan
1.
Menjamin keberadaan hutan Meningkatkan produksi hasil hutan dengan luasan yang cukup dan dan hutan bukan kayu dan sebaran yang proporsional. meningkatkan industry hasil hutan.
2.
Mengoptimalkan aneka fungsi konservasi, lindung, dan produksi kayu (kayu, non kayu dan jasa lingkungan) untuk mencapai manfaat ekonomi, ekologi/lingkungan Meningkatkan daya dukung Catchment Area (daerah tangkapan air) melalui manajemen DAS. Mengoptimalkan distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Memantapkan koordinasi antara Provinsi dan kabupaten/ Kota Membangun data base yang akurat dan didukung sistem jaringan kerja yang tepat guna.
3.
4.
5. 6.
Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan serta meningkatkan konservasi kawasan hutan. Meningkatnya pemanfatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan Meningkatkan kepastian kawasan hutan Menigkatnya kapasitas penyuluh dan pengembangan SDM Kehutanan.
(2) Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan. Secara umum sasaran kegiatan pembangunan kehutanan Aceh diarahkan pada: a. Memantapkan batas kawasan hutan dan melakukan tata guna hutan sebagai prokondisi untuk pengelolaan hutan secara lestari. b. Terlaksana
pengembangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
produksi
hasil
hutan
dan
Page 10
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. c. Mengamankan dan meningkatkan kualitas sumber daya hutan serta
mendukung
usaha
jasa
wisata
alam
untuk
pengembangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah. d. Pemantapan desentralisasi pengelolaan hutan. e. Menata perangkat peraturan perundang-undangan. f.
Mengembangkan profesionalisme dan kualitas sumberdaya manusia
kehutanan
berserta
peningkatan
sarana
dan
prasarana kerja. Tujuan dan sasaran renstra Dinas kehutanan Aceh dirumuskan kan sebagai mana dalam table dibawah ini:
Tabel 2 Tabel Tujuan – Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2012-2017 Sasaran
Indikator Kinerja
Tujuan 1. Meningkatkan produksi hasil hutan dan hutan bukan kayu dan meningkatkan industry hasil hutan. - Terbangunnya hutan tanaman dan terserapnya tenaga kerja - Termanfaatkannya hasil hutan bukan kayu secara komersil dan lestari. Tersedianya potensi hasil hutan bukan Sasaran 1. Terjaganya kelestarian produksi kayu unggulan hasil hutan, hutan bukan kayu diluar hutan alam dan termonitornya serta - Laporan Tahunan dan LAKIP, Rapat terevaluasinya kegiatan kegiatan evaluasi dan pemantapan program, kehutanan. pertemuan koordinasi dan sinkronisasi Meningkatnya ketertiban industri dan program peredaran hasil hutan. - Monitoring dan Pembinaan tata usaha peredaran hasil hutan dan optimalisasi PNBP dan terkendalinya peredaran hasil hutan dan dapat meminimalisir illegal trade di 10 kab/kota. Tujuan 2. Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Sasaran 2. Merehabilitasi lahan kritis baik - Pembinaan Rehabilitasi hutan dan lahan didalam maupun diluar kawasan hutan. di Provinsi Aceh Tujuan 3. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan serta meningkatkan konservasi kawasan hutan. Sasaran 3. Bertambahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan pada kawasan TAHURA. Menekan laju kerusakan hutan dan hasil hutan
- Berkurangnya jumlah perambahan hutan, penunjang pembangunan arboretum dan pengembangan sarana kawasan TAHURA. - Terpeliharanya kelestarian hutan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 11
hasil hutan, meningkatnya SDM polhut dan tenaga Pamhut Kontrak dan terpenuhinya sarana prasarana pengamana hutan, berkurangnya gangguan keamanan hutan serta terselesaikannya tindak pidana dibidang kehutanan. - Terselesaikannya kasus tindak kejahatan kehutanan secara hukum. - Terjaganya fungsi kawasan lindung dan satwa langka/liar. Tujuan 4. Meningkatkan kepastian kawasan hutan. - Tersusunnya dokumen data statistic kehutanan, sebagai acuan kebijakan dalam pembangunan kehutanan. - Terpasangnya pal batas kawwasan hutan rekonstruksi dan pemeliharaan pal batas kawasan hutan - Teridentifikasinya lokasi perambahan kawasan hutan, jelasnya tanda batas Sasaran 1. Adanya kepastian hukum dan kawasan hutan dilapangan, status terhadap kawasan hutan. terpasangnya titik control batas kawasan hutan - Terintegrasinya system perencanaan kehutanan dan terkoordinasiny, terseinerginya rencana kehutanan ditingkat nasional, provinsi, kab/koa dan kph menjadi kesatuan rencan kehutanan yang utuh. Tujuan 5. Meningkatnya pemanfaatan hutan produksi dan industry primer kehutanan. - Laporan dalam rangka tertib peredaran hasil hutan serta peningkaan PNBP sebesar 1% - Laporan dalam rangka produksi kayu ebesar 1% dan peningkatan sertifikasi PHPL pada iUPHHK-HA sebesar 10%. Sasaran 1. Peningkatan investasi usaha - Laporan dalam rangka peningkatan luas pemanfaatan hutan produksi dan industry areal pencadangan izin usaha dan luas primer kehutanan, serta diversifikasi hasil areal tanaman hutan pada hutan hutan. tanaman (HTI dan HTR) - Laporan dalam rangka peningkatan pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah sebesar 15% dan peningkatan efisien penggunaan bahan baku sebesar 2% Tujuan 6. Meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat. Sasaran: Berkurangnya lahan kritis pada - Laporan fasilitasi pengembangan HHBK - Laporan fasilitasi dan sosialisasi DAS prioritas. rencana pengelolaan dan sosialisasi RHL - Laporan pembinaan kelembagaan RHL - Laporan koordinasi pelaksanaan KBR Tujuan 7. Meningkatnya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan Sasaran: biodiversity dan ekosistemnya - Laporan monitoring dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
evaluasi
Page 12
berperan signifikan sebagai penyangga penggunaan kawasan huta. ketahanan ekologis dan penggerak - Laporan sosialisasi pengendalian ekonomi riil serta pengungkit martabat kebakaran hutan bangsa dalam pergaulan bebas. - Laporan pengamanan hutan. Tujuan 7. Meningkatkan kepastian kawasan hutan - Laporan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan. - Laporan sosialisasi pembanguna KPH Sasaran: terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya - Laporan NSDH provinsi Aceh hutan dapat dilaksanakan secara lebih - Laporan identifikasi dan otimal inventarisasi permasalahan kawasan hutan dan sinkronisasi rencana kehutanan tingkat provinsi. Tujuan 8. Meningkatnya kapasitas penyuluh dan pengembangan SDM Kehutanan Sasaran: meningkatnya SDM penyuluh - Laporan kinerja penyuluh kehutanan kehutanan, kelompok usaha produktif mandir (KUP), sentra Penyuluhan Kehutanan (SPK), dan Laporan hasil lomba penghijauan dan konservasi alam wana lestari.
5. Kebijakan Pemerintah pusat telah menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam konsep pembangunan nasional yaitu: a. Pemantapan kawasan hutan b. Rehabiltasi Hutan dan penigkatan daya dukung daerah aliran sungai. c. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. d. Konservasi keaneka ragaman hayati. e. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industry kehutanan. f. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. g. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sector kehutanan. h. Penguatan kelembagaan kehutanan. Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Dinas Kehutanan Aceh menetapkan 5 (lima) Kebijakan Prioritas
periode 2012 - 2017
(Prioritas Kebijakan Pembangunan Nasional) : a. Pemberantasan
pencurian
kayu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
di
hutan
negara
dan
Page 13
perdagangan kayu illegal. b. Revitalisasi sektor kehutanan. c. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. e. Pemantapan kawasan hutan. f.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Program dan kegiatan Untuk
mencapai
tujuan
dan
sasaran
pembangunan
Dinas
Kehutanan Aceh maka pada Tahun 2016 ditetapkan 7 (Tujuh) program utama sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini: Tabel 3 No
Program
kegiatan
. 1.
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.
Pelayanan
Penyediaan jasa surat menyurat Penyedian Jasa Surat Menyurat
2.
Program peningkatan prasarana aparatur.
sarana
dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan. Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Pembangunan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 14
3. 4.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
5.
Program rehabilitasi hutan dan lahan
6.
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
7.
Program perencanaan pengembangan hutan.
Pada
dasarnya
dan
program-program
dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan. Pendidikan dan pelatihan formal Pengembangan hutan tanaman dan hutan alam. Pengembangan Hasil hutan Non Kayu Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pembinaa dan Pengendalian Industri dan peredaran Hasil Hutan. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan. Operasi pengamanan dan pengawasan taman hutan raya Pengembangan taman hutan raya pocut meurah intan Pengelolaan kawasan lindung, pengaman dan perlindungan hutan dan hasil hutan. Pembinaan PAMHUT kontrak dan pengaman hutan/ operasi illegal loging Pengaman dan Pengawasan Kawasan Hutan. Penyusunan neraca sumberdaya hutan, statistik dan laporan kondisi hutan. Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan. Identifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi pengembangan hutan.
tersebut
diatas
bersifat
saling
melengkapi. Sebagai contoh, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan beberapa kegiatannya dilakukan dengan sekaligus bertujuan untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan daya dukung
lingkungan/ekosistem
alamiah
kawasan
berdasarkan
kepentingan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah. Dari Program Kehutanan di atas mendukung 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 15
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Pendidikan
Pembangunan Kesehatan
Pembangunan syariat islam, sosial dan budaya
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mewajibkan setiap organisasi pemerintah baik dipusat maupun didaerahmenyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. dalam menyusun laporan keuangan tersebut diperlukan satuan dan ukuran yang disebut Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator Kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). a. Indikator Kinerja Kunci (IKK). Otonomi Daerah memiliki tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek antara lain: 1. Kesejahteraan Masyrakat (KM) 2. Daya Saing Daerah (DSD). 3. Pelayanan Umum (PU). Ketiga aspek tersebut dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 dipakai dasar untuk menetukan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Indikator Kinerja Kunci ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyenlenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 16
Capaian indikator kinerja urusan kehutanan dapat diketahui dari pengukuran terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu: ďƒ˜ Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dengan luas total hutan dan lahan kritis yaitu dengan rumus: Luas hutan yang direhabilitasi dalam penanaman dan pemeliharaan hutan. Luas Hutan.
ďƒ˜ Kerusakan Kawasan Hutan. Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan luas kerusakan kawasan hutan dengan jumlah luas kawasan hutan, yaitu dengan rumus: Kerusakan akibat kebakaran hutan ( Ha) dan akibat pencurian kayu Luas hutan (Ha)
b. Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Aceh serta RPJMD Provinsi Aceh tahun 2012-2017. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Aceh digunakan dalam periode waktu tahun 2012-2017 sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dinas Kehutanan Aceh telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang didalamnya mencakup antara lain: a) Penjabaran Visi, Misi dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. b) Penetapan tujuan yang ingin yang ingin dicapai, strategi, indikator sasaran yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan Aceh dalam periode waktu lima tahun (2012-2017) c) Tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tahunan secara bertahap
dalam
rangka
mencapai
sasaran
strrategis
organisasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 17
c.
Rencana Kinerja Tahunan. Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT)
merupakan
proses
penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Aceh. Didalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen Dinas Kehutanan Aceh untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Pada
tahun
2016
Dinas
Kehutanan
Aceh
menyusun
program/Kegiatan dalam Rangka Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 4 No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1
2
3
4
I 1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dishut
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas.
Dishut
4.
Penyediaan alat tulis kantor
Dishut
5.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Dishut
2. 3.
6.
Penyediaan listrik
komponen
instalasi
Dishut
Dishut
Terlaksananya Adminstrasi perkantoran Kelancaran aktifitas kantor Kelancaran administrasi kantor meningkat Kelancaran administrasi kantor meningkat Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun Penerangan kantor
Besaran/ Volume 5
1 Tahun 1 Tahun Roda 4 sebanyak 16 unit, roda 2 sebanyak 40 unit ATK kantor Dinas dan UPTD selama 1 tahun Barang cetakan kantor
Dinas
dan
UPTD selama 1 tahun Kantor
dinas
dan
kanor UPTD selama 1 tahun
7.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
Dishut
Bahan bacaan
Kantor
dinas
dan
kanor UPTD selama 1 tahun
8. 9.
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah
dan
Dishut
Dishut
Makanan dan minuman rapat dinas dan tamu dinas Menghadiri undangan dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Kantor Dinas selama 1 tahun 12 bulan
Page 18
10.
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
Dishut
Kantor yang aman dan kondusif
Satpam penjaga
6
org,
malam
11
org, penjaga malam UPTD 2 org, sopir kadis dan adc kadis 2 org
cleaning
servis
dinas dan UPTD 12 org.
1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pembangunan gedung kantor
Dishut
2.
Pengadaan Meubeleur
Dishut
II
3. 4. 5. 6. III. 1. IV. 1.
Terbangunnya Kantor BKPH UPTD KHP Tersedianya sarana dan prasaran kantot
6 UPTD KPH.
Terpeliharanya bangunan gedung kantor Kenderaan Dinas yang layak pakai
1 unit
Terpeliharanya peralatan gedung kantor. Rumah dinas jabatan yang layak huni
9 Item
Dishut
Bertambahnya kapasitas pengetahuan dan keterampilan pegawai
60 orang
Dishut
Berkembangnya hutan tanaman dan hutan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyaraka sekita hutan Berkembangnya budidaya rotan, gaharu dan jernang oleh masyarakat Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ dan terevaluasinya kegiatan – kegiatan pembangunan Kehutanan. Optimalisasi Penerimaan PNBP dan terkendalinya peredaran hasil hutan dan dapat meminimalisir Illegal Trade di 10 wilayah Kab/kota
3 Kabupaten
Terlindungnya lahan kritis pada DAS Prioritas dan Terciptanya lingkungan yang hijau Terehabilitasi lahan kritis dalam wilayah DAS
700 Ha
Berkurangnya jumlah perambahan didalam kawasan TAHURA PMI Terpenuhinya sarpras patrol dan pengaman Hutan
1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas/operasional
Dishut
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi berat/sedang rumah jabatn Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dishut
Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam
Dishut
Dishut
2.
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu.
Dishut
3.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Dishut
4.
Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan
Dishut
VI.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
1.
2. VII. 1. 2.
Dishut
Pengelolaan dan penge,mbangan kawasan hutan Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya.
Dishut
Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan.
Dishut
Dishut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
2 filling cabinet dan 250 unit kursi
Roda 4 : 16 unit Roda 2 : 40 unit
1 unit
677.700 batang bibit.
3 Kegiatan
10 Kab/kota
600 Ha
54 Ha
Page 19
3. 4.
5.
VIII
Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan. Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengaman Hutan / Operasi Illegal Logging
Dishut
Terkelolanya hutan lindung
kawasan
1 Unit CRU
Dishut
3 Kegiatan
Pengamanan dan Kawasan Hutan
Dishut
Terpeliharanya kelestarian hutan dan hasil hutan, meningkatnya SDM petugas olhut dan enaga Pamhut Kontrak, trepenuhinya Sarpras Pengaman hutan. Berkurangnya perambahan kawasan hutan melalui patroli rutin pengaman hutan
Sebagai acuan kebijakan dalam pembangunan Kehutanan Terwujudnya kepastian batas dan penggunaan kawasan hutan Adanya data/informasi untuk mitigasi bencana alam sekitar hutan lindung
Pameran
Pengawasan
Program Perencanaan Pengembangan Hutan
6 UPTD KPH
dan
. 1. 2. 3.
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan
Dishut
Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan.
Dishut
Dishut
dan buku
Statistic Kehutanan 32 unit
3 lokasi
C. PENETAPAN KINERJA DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA.
Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja dijabarkan beberapa indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program. Indikator kinerja sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Rencana Kerja Dinas Kehutanan Aceh merupakan perjanjian kerja (Kontrak Kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Gubernur Aceh dengan Kepala Dinas Kehutanan Aceh untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki Dinas
Kehutanan
Aceh.
Perjanjian
Kinerja
ditetapkan
untuk
mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam rencana kerja (Renja) Dinas Kehutanan Aceh yang dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Aceh dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 20
Perjanjian kinerja disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen yang akan dicapai instansi dalam suatu periode anggaran.
a. Tujuan Penetapan Kinerja. Adapun tujuan dari perjanjian kerja adalah: 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2) Meningkatkan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah. 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 4) Untuk mendapat
nilai keberhasilan/kegagalan
pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) / sanksi.
b. Hubungan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. 1) Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Aceh dalam waktu 1 (satu) tahun. 2) Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 (satu) tahun. 3) Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antar pimpinan dengan bawahannya.
c. Isi Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja yang harus ditanda tangani oleh penaggung jawab program dengan atasan langsung dan berisi lampiran tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 21
d. Pernyataan Penetapan Kinerja. Pernyataan kinerja terlampir.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Manajemen
Kinerja
yang
dibangun
secara
mantap
memerlukan tolok ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu Dinas Kehutanan Aceh menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Indikator kinerja kegiatan yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai pelaksana program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran sesuai tugas poko dan fungsinya, terdiri atas: 1. Indikator Input, adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (output) atau segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, sumber daya, manusia, informasi,
kebijakan/peraturan,
perundang-undangan
dan
sebagainya. 2. Indikator output, barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu program atau sub program dan disediakan untuk target populasi. 3. Indikator
outcome,
adalah
hasil
suatu
kegiatan
atau
konsekuensi darai tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian. Hasil yang diharapkan adalah perilaku atau kondisi yang ingin dicapai/diwujudkan oleh pemerintah sera konsekuensi yang diinginkan dari suatu program atau sub program. Hasil yang dicapai adalah yang sesungguhnya muncul/terjadi. Penetapan indikator outcome ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan kegiatan dan sasarannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 23
Indikator Kinerja sasaran yang dikembangkan merupakan indikator kinerja intermediate outcomes yang disesuaikan dengan kemampuan riil pengerahan sumber daya Dinas Kehutanan Aceh tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode dari capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran skala ordinal sebagai berikut:
Skala Ordinal
Indikator
85 ≤ X
Sangat berhasil
70 â&#x2030;Ľ X < 85
Berhasil
55 â&#x2030;¤ X < 70
Cukup Berhasil
X < 55
Tidak Berhasil
Secara ringkas capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
Dimana :
= Rata-rata capaian indikator sasaran I
= Jumlah capaian masing-masing indikator sasaran
n
= Jumlah indikator sasaran
Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Aceh untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (ferfomance indicator). Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kenerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 24
penilaian
kinerja
sehingga
dapat
memberikan
penilaian
(justifikasi) yang objektif dalam pengambilan keputusan Dinas Kehutanan Aceh.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA. 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran. Evaluasi
Kinerja
atas
sasaran-sasaran
strategis
Dinas
Kehutanan Aceh dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 berjumlah 5 (lima) indikator dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut: Skala Ordinal
Indikator
Jumlah Kinerja Saran
85 â&#x2030;¤ X
Sangat berhasil
2
70 â&#x2030;Ľ X < 85
Berhasil
-
55 â&#x2030;¤ X < 70
Cukup Berhasil
1
X < 55
Tidak Berhasil
-
Jumlah seluruh Sasaran
5
Ringkasan capaian kinerja indikator kinerja sasaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Aceh adalah sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dengan keterbatasan sumber
daya
dan
anggaran
yang
dimiliki
oleh
Dinas
Kehutanan Aceh serta kewenangan yang ada , pada tahun 2016 dari 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai, 4 (empat) indikator dapat tercapai dengan sangat berhasil dan 1 (satu) indikator cukup berhasil yaitu kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB. Hal ini dikarenakan masih berlakunya moratorium logging di Aceh, sehingga dapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 25
disimpulkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas
Kehutanan Aceh tahun 2016 sudah baik. 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Aceh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Aceh selama tahun 2016.
Gambaran Umum Target dan realisasi Renja dan Renstra Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2016. 1. Realisasi Pendapatan sektor Kehutanan. Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Kehutanan pada tahun 2016 merupakan tolak ukur untuk mengevaluasi dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan realisasinya. Dari hasil produksi hasil hutan non kayu yang berasal dalam kawasan hutan telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan bagi provinsi Aceh yang diandalkan. PAD (Pendapatan Asli daerah ) berupa bagi hasil pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kerja sama antara UPTD KPH
dengan Pihak ketiga menjadi sumber
pemasukan bagi pendapatan asli daerah sektor kehutanan. Secara rinci perkembangan penerimaan PAD yang masuk ke Kas Daerah Aceh yang berasal dari bagi hasil kerja sama pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 26
Tabel 5 Penerimaan PAD Berupa Bagi Hasil Pengelolaan HHBK dengan Pihak ketiga tahun 2014 - 2016 TAHUN
Jumlah Bagi Hasil (Rp)
2014
227.943.300
2015
2.099.461.552
2016
4.773.520.082
2. Realisasi Capaian Renstra SKPA Secara umum Dinas Kehutanan Aceh telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Aceh tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam visi pembangunan dinas Kehutanan Aceh tahun 2012-2017 yaitu â&#x20AC;&#x153;Hutan Lestari Masyarakat Aceh Sejahteraâ&#x20AC;?sebagaimana dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012-2017 yang kemudian ditetapkan sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama). Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Aceh tahun 2015 diuraikan sebagai berikut:
1. Indikator pertama, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. Sesuai
dengan
RPJMA
Tahun
2012-2017,
target
penurunan luas lahan kritis di Aceh seluas 1.806 Ha dengan target pada tahun anggaran 2016 seluas 540 Ha. Data lahan kritis menunjukkan penurunan yang signifikan seperti ditunjukkan pada table berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 27
Tabel 6 Luas Lahan Kritis Aceh No.
Tahun
Luas Lahan Kritis (Ha)
1.
2013
375.483,01
2.
2014
374.755,01
3.
2015
373.923.02
4.
2016
373.281.02
Sumber: BPDAS Krueng Aceh tahun 2013
Penurunan luasan lahan kritis aceh dapat dilihat dari grafik dibawah ini. Gambar 1 Grafik Lahan Kritis Provinsi Aceh.
Pada tahun 2013 luas lahan kritis di Provinsi Aceh seluas 375.483,01 Ha, selama kurun waktu 5 tahun berkurang menjadi seluas 373.281.02 ha, sehingga terjadi penurunan seluas 2.201,99 Ha. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Kehutanan Aceh, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS Krueng Aceh) dan peran serta masyarakat dalam usaha menghijaukan kembali lahan kritis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 28
2. Indikator kedua, Kerusakan Kawasan Hutan. Kerusakan
Kawasan
Hutan
yang
disebabkan
oleh
bencana alam maupun kebakaran hutan dan lahan serta perambahan kawasan hutan telah menimbulkan beragam masalah dan kerugian, dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan, kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju kerusakan hutan Dinas Kehutanan Aceh telah melakukan operasi pemberantasan Illegal logging
dan
pengendalian
tertanganinya dan
kasus illegal
pemadaman
logging,
kebakaran
hutan
operasi serta
pengoperasian 1 (satu) unit Conservation Response Unit (CRU). Tabel 7 Operasi Pengamanan Hutan Tahun 2016 dan Penegakan Hukum Bidang Kehutanan No
Kab/Kota/KPH
1.
KPH Wilayah I Telah divonis 1). Kayu Âą 6 mÂł (Aceh Besar) secara hukum 2). 2 unit Chainsaw 3). 2 unit mobil Hard Top 4). 1 Unit becak mesin
2.
KPH Wilayah III Terjadi kesepakan
3.
4.
Tindak Lanjut
kerja sama antara Aceh Tamiang sdr. Sagiman dan Dishut Aceh KPH Wilayah VI Tidak ditemukan BB dan barang Aceh Tenggara bukti
KPH Wilayah V Tidak Abdya
ditemukan tersangka dan Barang bukti, dilakukan pembinaan terhadap pencari rotan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Barang Bukti
-
-
-
Page 29
Tabel 8 Pelaksanaan Operasi Pemadam Kebakaran Hutan No.
Lokasi
Perkiraan Luasan yang Terbakar (Ha)
1
KPH Wil IV
5
2.
Kab. Aceh Besar
5
Keterangan
(TAHURA)
Tabel 9 Conservation Response Unit (CRU) No Nama Unit CRU 1.
Lokasi
Jumlah Gajah
CRU DAS
Desa Negeri Antara
3 Ekor
Peusangan
Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bner Meriah
3. Indikator ketiga, Kontribusi sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (PSDH/DR). Optimalisasi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 10 Kontribusi sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (PSDH/DR) Tahun
PSDH (Rp)
DR (Us $)
Target
Realisasi
Target
Realisasi
2014
-
391.338.77,92
-
61.622,77
2015
-
256.505.017,00
-
43.605,77
49.810
43.206,77
2016
533.370.000,00 495.826.333,00
Kontribusi
subsektor
kehutanan
terhadap
PDRB
(PSDH/DR) pada tahun 2016 dari target PSDH sebesar Rp. 533.370.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 5.269.346.415,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 30
( Tabel 5 dan tabel 10 ) dapat dicapai melampaui target yang tetapkan,
sedangkan kontribusi Dana Reboisasi (DR)
belum
tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan karena masih berlakunya moratorium logging di provinsi Aceh.
II. CAPAIAN REALISASI INDIKATOR SASARAN. Tingkat pencapaian realisasi indikator sasaran diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas kehutanan Aceh tahun 2012-2017. Didalam sasaran yang ditetapkan dalam renstra tahun 2012 - 2017 ini disusun pula Indikator sasaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun. Sasaran kegiatan pembangunan Dinas Kehutanan Aceh diarahkan pada: 1. Terbangunnya hutan tanaman dan terserapnya tenaga kerja (500 Ha). 2.
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu secara komersil dan lestari (500 Ha).
3.
Tata
kelola
hutan
dan
Optimalisasi
penerimaan
PNBP
(Rp.1.315.659.500,-/184 industri). 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (856 Ha). 5. Pengembangan kawasan TAHURA (3 Kegiatan). 6. Peningkatan SDM petugas Polhut dan Tenaga Pamhut kontrak dalam rangka pengurangan gangguan keamanan hutan (1.833 orang). 7. Penyelesaian kasus tindak kejahatan kehutanan secara hukum (2 kasus). 8. Terjaganya fungsi kawasan lindung dan satwa liar (3 ekor gajah). 9. Penyusunan statistik kehutanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 31
10.Tersusunnya risalah pemantapan kawasan hutan (4 judul peta). 11.Tersusunnya data dan informasi perambahan kawasan hutan (2 judul peta). Dari sebelas sasaran yang yang tercantum dalam rencana kerja tahun 2016 disusun menjadi 5 (lima) sasaran strategis yaitu: 1. Pengembangan kawasan hutan rakyat - Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam seluas 252 Ha. - Berkembangnya budidaya tanaman non kayu pada kawasan hutan rakyat seluas 634 Ha. 2. Optimalisasi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). - Provisi sumberdaya hutan Rp. 533.370.000,-. - Dana Reboisasi (DR) US$ 49.810,-. 3. Rehabiltasi lahan kritis pada wilayah DAS Prioritas seluas 540 Ha. 4. Pengurangan gangguan perambahan kawasan hutan dan peningkatan konservasi sumber daya hutan. 5. Tersusunnya data base kehutanan. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut Dinas Kehutanan Aceh ditetapkan 4 (empat) program kegiatan prioritas sebagai berikut: 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan. 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Dinas Kehutanan Aceh diuraikan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 32
a. Sasaran prioritas 1 : Pengembangan kawasan hutan rakyat. Capaian sasaran tersebut diukur dengan capaian kinerja sasaran yang terdapat pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam. Uraian capaian indikator kinerja sasaran strategis pertama ditunjukkan pada tabel dibawah ini: Tabel 10 Akuntabilitas kinerja sasaran 1
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Realisasi Capaian Kerja
Persentase Capaian Kerja
Kategori
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam
Tersedianya bibit Kehutanan: (Jenis dan Jumlah bibit terlampir)
252 Ha
1.057 Ha
200
Sangat berhasil
b. Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sasaran 2 ini direalisasikan melalui Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
kegiatan Pembinaan dan Pengendalian
Industri dan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi pelaksanaan sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 10.
c. Sasaran strategis 3:- Rehabilitasi Lahan Kritis pada Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 33
Tabel 11 Akuntabilitas Kinerja Sasaran 3
Program/Kegiatan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Terlindungnya Lahan Kritis pada DAS Prioritas dan terciptanya lingkungan yang hijau
Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Realisasi Capaian Kerja
Persentase Capaian Kerja
540 Ha
642 Ha
100
kategori
Sangat berhasil
d. Sasaran Strategis 4: Pengurangan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Hutan.
Tabel 12 Akuntabilitas Kinerja Sasaran 4
Program/Kegiatan
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengamanan hutan / operasi Illegal Logging.
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Menurutnya tindak pidana dibidang kehutanan.
Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Realisasi Capaian Kerja
540 Ha
540 ha
Persentase Capaian Kerja
kategori
100
Berhasil
e. Sasaran Strategis 5: Tersusunnya Data Base Kehutanan Capaian sasaran kelima diukur dengan capaian kinerja yang terdapat pada program Perencanaan
hutan sebagaimana
ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 34
Tabel 13 Akuntabilitas Kinerja Sasaran 5
Program/Kegiatan
Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan. Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan identifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi pengembangan hutan.
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tersedianya data dan informasi Kehutanan.
Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Realisasi Capaian Kerja
3 Dokumen: 1.Data Statistik Kehutanan. 2.LAKIP, LKPJ, LPPD 3.Data Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan.
3 Dokumen: 1. Data Statistik Kehutanan. 2. LAKIP, LKPJ, LPPD 3. Data Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan.
Persentase Capaian Kerja
kategori
100
berhasil
Total Pagu Anggaran APBA pada Dinas Kehutanan Aceh Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.111.224.088.281,- dengan realisasi fisik sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.575.598.770,- (97,62%). Adapun jumlah dan realisasi anggaran serta realisasi fisik program dan kegiatan dari sumber dana APBA dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 35
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
REALISASI ANGGARAN (Rp) FISIK (%) 4
5
KEUANGAN (%) 6
I BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS
20.441.130.945 10.696.330.945 9.744.800.000
19.917.315.873 10.443.318.473 9.473.997.400
97,43 97,63 97,22
97,44 97,63 97,22
II BELANJA LANGSUNG
90.782.957.336
88.658.282.897
98,57
97,66
3.765.398.802
3.585.678.642
99,88
95,23
35.000.000 561.798.802 63.500.000 176.000.000 156.800.000 85.000.000 508.850.000 10.500.000 24.000.000 493.450.000 1.650.500.000
25.325.000 463.606.192 51.690.100 175.969.250 153.491.000 83.407.500 490.668.000 10.100.000 19.839.000 467.527.600 1.644.055.000
100,00 99,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,85
72,36 82,52 81,40 99,98 97,89 98,13 96,43 96,19 82,66 94,75 99,61
3.625.600.178
3.399.412.413
100,00
93,76
2.283.689.000 204.800.000 87.141.178 741.320.000 100.000.000 208.650.000
2.201.695.980 179.800.000 82.186.178 646.968.755 81.011.500 207.750.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
96,41 87,79 94,31 87,27 81,01 100,00
150.500.000
142.810.200
95,00
94,89
150.500.000
142.810.200
95,00
94,89
4 PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
11.443.950.000
10.955.206.409
96,42
95,73
Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam
5.381.500.000
4.978.577.646
92,93
92,51
Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
5.089.450.000
5.077.144.260
99,89
99,76
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
773.000.000
715.316.703
96,92
92,54
Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan
200.000.000
184.167.800
99,75
92,08
1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mebeuleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 3 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 36
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1
2
3
5 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan 6 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengamanan Hutan/Operasi Illegal Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan 7 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
REALISASI ANGGARAN (Rp)
FISIK (%)
4
5
KEUANGAN (%) 6
15.975.760.000
15.533.991.900
98,22
97,23
5.930.000.000
5.832.371.000
100,00
98,35
10.045.760.000
9.701.620.900
97,16
96,57
54.252.348.356
53.548.060.125
98,93
98,70
262.640.000
257.612.125
100,00
98,09
3.820.788.356
3.668.003.400
96,67
96,00
723.000.000
501.081.600
75,59
69,31
48.322.420.000
48.042.525.000
99,50
99,42
1.123.500.000
1.078.838.000
97,00
96,02
1.569.400.000
1.493.123.208
99,10
95,14
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan
626.800.000
595.182.208
98,30
94,96
Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan
531.600.000
518.029.000
99,91
97,45
Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan & Potensi Pengembangan Hutan
411.000.000
379.912.000
99,29
92,44
JUMLAH TOTAL APBA : 111.224.088.281
108.575.598.770
98,36
97,62
Secara umum, kegiatan pembangunan kehutanan yang dibiayai oleh Dana Pemerintah, baik APBA Reguler, OTSUS, TDBH-Migas, dan APBN
pada tahun anggaran 2016 dapat
diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan Perjanjian Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 37
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan
Aceh
Tahun
2016
merupakan
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai pejabat Eselon II dalam menjalankan program dan kegiatan. Dalam menjalankan program dan kegiatan baik itu dari sumber dana APBD Provinsi maupun APBN-Dekonsentrasi telah sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan ( ROP ). Semoga dengan adanya LAKIP ini dapat mendorong dan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang, sekaligus dapat menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel serta sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang bersumber dari pembiayaan publik Tahun Anggaran 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA. 2016 Dinas Kehutanan Aceh
Page 38
DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPA-SKPA APBA MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEADAAN : 31 DESEMBER 2016 SKPA DINAS KEHUTANAN ACEH BELANJA (Rp) KODE
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2
1
PEGAWAI
BARANG/JASA
MODAL
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
3
4
5
6
7
8
JUMLAH BELANJA (Rp)
JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp)
BOBOT (Rp)
REAL FISIK (%)
TTB (Rp)
REAL KEU (%)
SUMBER DANA
9=3+5+7
10 = 4 + 6 + 8
11
12
13
14
17
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
20.441.130.945
19.917.315.873
-
-
-
-
20.441.130.945
19.917.315.873
18,38
97,43
17,91
97,44
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
20.441.130.945
19.917.315.873
-
-
-
-
20.441.130.945
19.917.315.873
18,38
97,43
17,91
97,44
5.1.1.01
Gaji dan Tunjangan
10.696.330.945
10.443.318.473
-
-
-
-
10.696.330.945
10.443.318.473
9,62
97,63
9,39
97,63
BTL
5.1.1.02
Tambahan Penghasilan PNS
9.744.800.000
9.473.997.400
-
-
-
-
9.744.800.000
9.473.997.400
8,76
97,22
8,52
97,22
BTL
5.2
BELANJA LANGSUNG
51.404.255.000
51.182.817.850
31.773.507.336
30.275.968.047
7.605.195.000
7.199.497.000
90.782.957.336
88.658.282.897
81,62
98,57
80
97,66
1.558.300.000
1.558.300.000
1.698.248.802
1.536.710.642
508.850.000
490.668.000
3.765.398.802
3.585.678.642
3,39
99,88
3,38
95,23
-
-
35.000.000
25.325.000
-
-
35.000.000
25.325.000
0,03
100,00
0,03
72,36
DAU
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
-
561.798.802
463.606.192
-
-
561.798.802
463.606.192
0,51
99,66
0,50
82,52
DAU
01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
-
-
63.500.000
51.690.100
-
-
63.500.000
51.690.100
0,06
100,00
0,06
81,40
DAU
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
-
176.000.000
175.969.250
-
-
176.000.000
175.969.250
0,16
100,00
0,16
99,98
DAU
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
-
156.800.000
153.491.000
-
-
156.800.000
153.491.000
0,14
100,00
0,14
97,89
DAU
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
-
85.000.000
83.407.500
-
-
85.000.000
83.407.500
0,08
100,00
0,08
98,13
DAU
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
-
-
-
508.850.000
490.668.000
508.850.000
490.668.000
0,46
100,00
0,46
96,43
DAU
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-
-
10.500.000
10.100.000
-
-
10.500.000
10.100.000
0,01
100,00
0,01
96,19
DAU
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
-
-
24.000.000
19.839.000
-
-
24.000.000
19.839.000
0,02
100,00
0,02
82,66
DAU
01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
-
493.450.000
467.527.600
-
-
493.450.000
467.527.600
0,44
100,00
0,44
94,75
DAU
1.558.300.000
1.558.300.000
92.200.000
85.755.000
-
-
1.650.500.000
1.644.055.000
1,48
99,85
1,48
99,61
DAU
-
-
1.018.461.178
836.789.413
2.607.139.000
2.562.623.000
3.625.600.178
3.399.412.413
3,26
100,00
3,26
93,76
-
-
90.000.000
26.622.980
2.193.689.000
2.175.073.000
2.283.689.000
2.201.695.980
2,05
100,00
2,05
96,41
DAU
02.10 Pengadaan Mebeuleur
-
-
-
-
204.800.000
179.800.000
204.800.000
179.800.000
0,18
100,00
0,18
87,79
DAU
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
-
87.141.178
82.186.178
-
-
87.141.178
82.186.178
0,08
100,00
0,08
94,31
DAU
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
-
741.320.000
646.968.755
-
-
741.320.000
646.968.755
0,67
100,00
0,67
87,27
DAU
02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
-
-
100.000.000
81.011.500
-
-
100.000.000
81.011.500
0,09
100,00
0,09
81,01
DAU
02.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
-
-
-
-
208.650.000
207.750.000
208.650.000
207.750.000
0,19
100,00
0,19
100,00
DAU
8.700.000
8.700.000
141.800.000
134.110.200
-
-
150.500.000
142.810.200
0,14
95,00
0,13
94,89
8.700.000
8.700.000
141.800.000
134.110.200
-
-
150.500.000
142.810.200
0,14
95,00
0,13
94,89
8.700.000
8.700.000
141.800.000
134.110.200
-
-
150.500.000
142.810.200
0,14
95,00
0,13
94,89
498.975.000
495.171.850
10.944.975.000
10.460.034.559
-
-
11.443.950.000
10.955.206.409
10,29
96,42
9,92
95,73
38.300.000
38.300.000
5.343.200.000
4.940.277.646
-
-
5.381.500.000
4.978.577.646
4,84
92,93
4,50
92,51
38.300.000
38.300.000
543.200.000
334.310.546
-
-
581.500.000
372.610.546
0,52
64,08
0,34
64,08
PAD
-
-
4.800.000.000
4.605.967.100
-
-
4.800.000.000
4.605.967.100
4,32
96,43
4,16
95,96
Hibah
153.800.000
151.400.000
4.935.650.000
4.925.744.260
-
-
5.089.450.000
5.077.144.260
4,58
99,89
4,57
99,76
153.800.000
151.400.000
859.970.000
857.044.000
-
-
1.013.770.000
1.008.444.000
0,91
99,47
0,91
99,47
PAD
-
-
4.075.680.000
4.068.700.260
-
-
4.075.680.000
4.068.700.260
3,66
100,00
3,66
99,83
Otsus Prov.
5.2.02.2. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 02.01.01 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01.19 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.2.02.2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 02.01.02 02.03 Pembangunan Gedung Kantor
5.2.02.0 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.2.02.1 PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 5 15.02 Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam
15.03 Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu
DAU
BELANJA (Rp) KODE
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2
1
15.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15.13 Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan
5.2.02.1 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 6
PEGAWAI
BARANG/JASA
MODAL
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
3
4
5
6
7
8
JUMLAH BELANJA (Rp)
JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp)
BOBOT (Rp)
REAL FISIK (%)
TTB (Rp)
REAL KEU (%)
SUMBER DANA
9=3+5+7
10 = 4 + 6 + 8
11
12
13
14
17
270.775.000
269.371.850
502.225.000
445.944.853
-
-
773.000.000
715.316.703
0,69
96,92
0,67
92,54
270.775.000
269.371.850
502.225.000
445.944.853
-
-
773.000.000
715.316.703
0,69
96,92
0,67
92,54
36.100.000
36.100.000
163.900.000
148.067.800
-
-
200.000.000
184.167.800
0,18
99,75
0,18
92,08
36.100.000
36.100.000
163.900.000
148.067.800
-
-
200.000.000
184.167.800
0,18
99,75
0,18
92,08
487.400.000
478.600.000
13.684.360.000
13.442.991.900
1.804.000.000
1.612.400.000
15.975.760.000
15.533.991.900
14,36
98,22
14,11
97,23
128.600.000
126.200.000
5.801.400.000
5.706.171.000
-
-
5.930.000.000
5.832.371.000
5,33
100,00
5,33
98,35
128.600.000
126.200.000
1.186.920.000
1.094.341.000
-
-
1.315.520.000
1.220.541.000
1,18
100,00
1,18
92,78
PAD
-
-
4.614.480.000
4.611.830.000
-
-
4.614.480.000
4.611.830.000
4,15
100,00
4,15
99,94
Otsus Prov.
358.800.000
352.400.000
7.882.960.000
7.736.820.900
1.804.000.000
1.612.400.000
10.045.760.000
9.701.620.900
9,03
97,16
8,78
96,57
358.800.000
352.400.000
5.788.280.000
5.690.325.000
-
-
6.147.080.000
6.042.725.000
5,53
98,30
5,43
98,30
PAD
94.680.000
52.455.900
1.804.000.000
1.612.400.000
1.898.680.000
1.664.855.900
1,71
94,26
1,61
87,68
DAK
96,43
1,73
99,70
Migas Prov.
PAD
PAD
16.05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
16.14 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan
5.2.02.1 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 7 17.11 Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya
17.16 Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan
-
-
2.000.000.000
1.994.040.000
-
-
2.000.000.000
1.994.040.000
1,80
48.552.180.000
48.349.246.000
3.273.962.356
2.922.708.125
2.426.206.000
2.276.106.000
54.252.348.356
53.548.060.125
48,78
98,93
48,26
98,70
6.600.000
6.600.000
256.040.000
251.012.125
-
-
262.640.000
257.612.125
0,24
100,00
0,24
98,09
6.600.000
6.600.000
256.040.000
251.012.125
-
-
262.640.000
257.612.125
0,24
100,00
0,24
98,09
315.180.000
315.180.000
1.079.402.356
1.076.717.400
2.426.206.000
2.276.106.000
3.820.788.356
3.668.003.400
3,44
96,67
3,32
96,00
315.180.000
315.180.000
483.842.356
481.857.400
1.782.206.000
1.757.106.000
2.581.228.356
2.554.143.400
2,32
100,00
2,32
98,95
PAD
-
-
595.560.000
594.860.000
644.000.000
519.000.000
1.239.560.000
1.113.860.000
1,11
89,75
1,00
89,86
DAK
187.000.000
161.500.000
536.000.000
339.581.600
-
-
723.000.000
501.081.600
0,65
75,59
0,49
69,31
187.000.000
161.500.000
536.000.000
339.581.600
-
-
723.000.000
501.081.600
0,65
75,59
0,49
69,31
47.858.100.000
47.700.350.000
464.320.000
342.175.000
-
-
48.322.420.000
48.042.525.000
43,45
99,50
43,23
99,42
47.858.100.000
47.700.350.000
464.320.000
342.175.000
-
-
48.322.420.000
48.042.525.000
43,45
99,50
43,23
99,42
185.300.000
165.616.000
938.200.000
913.222.000
-
-
1.123.500.000
1.078.838.000
1,01
97,00
0,98
96,02
185.300.000
165.616.000
938.200.000
913.222.000
-
-
1.123.500.000
1.078.838.000
1,01
97,00
0,98
96,02
298.700.000
292.800.000
1.011.700.000
942.623.208
259.000.000
257.700.000
1.569.400.000
1.493.123.208
1,41
99,10
1,40
95,14
150.900.000
145.000.000
475.900.000
450.182.208
-
-
626.800.000
595.182.208
0,56
98,30
0,55
94,96
150.900.000
145.000.000
475.900.000
450.182.208
-
-
626.800.000
595.182.208
0,56
98,30
0,55
94,96
87.100.000
87.100.000
185.500.000
173.229.000
259.000.000
257.700.000
531.600.000
518.029.000
0,48
99,91
0,48
97,45
87.100.000
87.100.000
185.500.000
173.229.000
259.000.000
257.700.000
531.600.000
518.029.000
0,48
99,91
0,48
97,45
PAD
17.17 Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan
PAD
17.18 Pembinaan PAMHUT Kontrak dan Pengamanan Hutan/Operasi Illegal Logging
17.21 Operasi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan
5.2.02.2 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 0
PAD
PAD
20.03 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan
20.07 Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan
PAD
PAD
BELANJA (Rp) KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2
20.09 Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan & Potensi Pengembangan Hutan
PEGAWAI
BARANG/JASA
MODAL
JUMLAH BELANJA (Rp)
JUMLAH REALISASI BELANJA (Rp)
BOBOT (Rp)
REAL FISIK (%)
TTB (Rp)
REAL KEU (%)
SUMBER DANA
9=3+5+7
10 = 4 + 6 + 8
11
12
13
14
17
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
3
4
5
6
7
8
60.700.000
60.700.000
350.300.000
319.212.000
-
-
411.000.000
379.912.000
0,37
99,29
0,37
92,44
60.700.000
60.700.000
350.300.000
319.212.000
-
-
411.000.000
379.912.000
0,37
99,29
0,37
92,44
PAD
JUMLAH TOTAL BTL :
20.441.130.945
19.917.315.873
-
-
-
-
20.441.130.945
19.917.315.873
100,00
97,43
97,43
97,44
BTL
JUMLAH TOTAL DAU :
1.567.000.000
1.567.000.000
2.858.509.980
2.507.610.255
3.115.989.000
3.053.291.000
7.541.498.980
7.127.901.255
100,00
99,84
99,84
94,52
DAU
49.615.817.850
12.734.597.356
11.840.504.532
2.041.206.000
2.014.806.000
64.613.058.356
63.471.128.382
100,00
98,75
98,75
98,23
PAD
2.000.000.000
1.994.040.000
-
-
2.000.000.000
1.994.040.000
100,00
100,00
100,00
99,70
Migas Prov. Otsus Prov.
JUMLAH TOTAL PAD :
49.837.255.000
JUMLAH TOTAL MIGAS KABUPATEN/KOTA :
-
JUMLAH TOTAL OTSUS PROVINSI :
-
-
8.690.160.000
8.680.530.260
-
-
8.690.160.000
8.680.530.260
100,00
100,00
100,00
99,89
JUMLAH TOTAL DAK KEHUTANAN :
-
-
690.240.000
647.315.900
2.448.000.000
2.131.400.000
3.138.240.000
2.778.715.900
100,00
92,48
92,48
88,54
DAK
JUMLAH TOTAL HIBAH :
-
-
4.800.000.000
4.605.967.100
-
-
4.800.000.000
4.605.967.100
100,00
96,43
96,43
95,96
Hibah
JUMLAH TOTAL APBA :
71.845.385.945
71.100.133.723
31.773.507.336
30.275.968.047
7.605.195.000
7.199.497.000
111.224.088.281
108.575.598.770
100,00
98,36
97,62
APBA