Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Agustus 2012 by Rudy DPRD

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI AGUSTUS 2012

Pemprov Lampung Peroleh WTP Pembebasan Lahan Waydadi

Perlu Bentuk Tim Khusus

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

Polemik Pilgub Lampung Beasiswa Itera, Komisi V Minta Kejelasan

Dari Redaksi

PERSATUAN BANGSA DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, SPd, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar. KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH M Rizal Nasution, SE Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin Heri Faruk STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

omentum 17 Agustus menjadi penting untuk menumbuhkembangkan kembali semangat patriotisme. Memperingati HUT kemerdekaan setiap tahun hendaknya memberikan makna penting dalam upaya mencapai cita-cita bangsa yang telah dicanangkan founding father sejak 67 tahun lalu. Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak kembali menjalan misi kebangsaan untuk mencapai visi Indonesia di masa depan. Konsep rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu dengan latar belakang penduduk yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sejalan perkembangan perjuangan kebangsaan, keyakinan terikat sebagai satu bangsa tersebut kemudian berkembang menjadi paham nasionalisme. Berangkat dari latar belakang sejarah tersebut didefinisikanlah rasa kebangsaan, yaitu kesadaran berbangsa, merupakan rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Dinamisasi kebangsaan dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Dalam beberapa dekade akhir-akhir ini, rasa kebangsaan Indonesia terasa mulai luntur. Karena itu, menjadi penting untuk menyosialisasikan dan memamahmi kembali empat pilar kebangsaan yang menjadi landasan dan tiang penyangga NKRI. Momentum bulan Agustus sebagai tonggak sejarah kemerdekaan kita menjadi waktu yang tepat untuk mengurai kembali masalahmasalah kebangsaan tersebut. Edisi kali ini menurunkan sejumlah tulisan antara lain kegiatan Gubernur dan DPRD Lampung menyimak pidato kenegaraan Presiden RI SBY. Kami juga menurunkan sebagian besar materi pidato tersebut. Selain itu, juga kami turunkan tulisan mengenai empat pilar kebangsaan, dengan harapan mampu menggugah kembali rasa nasionalisme kita. Kami juga menyajikan berbagai aktivitas para anggota Dewan dengan harapan menjadi bacaan yang mampu meningkatkan wawasan kita, sekaligus menjadi pemercik inspirasi untuk meraih prestasi dalam membangun bangsa ini. Dirgahayu RI. Selamat membaca. Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

AKTUALITA

Pemprov Lampung Peroleh WTP Kerja keras jajaran Pemprov Lampung dalam menyusun laporan keuangan menuai hasil memuaskan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2011. redikat WTP tersebut tertuang dalam hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Novy G.A. Pelenkahu dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pada 13 Agustus 2012. Kepala BPK RI Perwakilan

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

Lampung juga menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan dan Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD. Novy G.A. Pelenkahu mengatakan proses pemeriksaan LKPD Provinsi Lampung dilakukan sejak 31 Maret

2012, menggunakan metode sampel yang dianggap mewakili populasi. BPK menyebut bahwa hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2011 dari 610 rekomendasi, masih 328 yang belum terselesaikan. Dari 328 rekomendasi itu, 94 rekomendasi telah ditindaklanjuti,

AKTUALITA

Opini WTP juga menjadi tolok ukur bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, masih banyak catatan yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan untuk ditindaklanjuti. namun belum sesuai dengan rekomendasi. Dengan tercapainya predikat WTP membuktikan bahwa laporan keuangan Pemprov Lampung sudah lebih tertata dan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai catatan, untuk LKPD Pemprov Lampung tahun 2009, BPK tidak memberikan pendapat. Kemudian pada LKPD Tahun 2010 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Untuk LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP, meski ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Pemprov Lampung. “Kami berharap pada tahun-tahun ke depan, selain memperbaiki LKPD sekaligus menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK, Pemprov juga mematuhi ketentuan tenggat penyerahan laporan keuangan,” kata Novy G.A. Pelenkahu. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said menyatakan pada hakikatnya perolehan opini WTP tersebut merupakan prestasi bersama antara Pemprov dan DPRD Lampung. “Ini hasil kinerja bersama. Tapi jangan cepat berpuas diri, karena masih banyak catatan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya. Pada tahun depan jajaran pemprov justru harus lebih terpacu untuk mempertahankan opini

tersebut. Predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI terhadap laporan keuangan daerah punya andil besar untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Dengan opini WTP, pemerintah pusat menilai administrasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah baik. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan predikat WTP tersebut menjadi bukti bahwa kerja

sama antara eksekutif dan legislatif telah berjalan dengan baik. “Ini merupakan prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan. Kepercayaan Pemerintah pusat makin meningkat dan bisa jadi menjadi salah atu pertimbangan untuk memperioritaskan dalam mengucurkan anggaran ke daerah,” ujarnya. Opini WTP juga menjadi tolok ukur bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, masih banyak catatan yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan untuk ditindaklanjuti. “Kami berharap Pemprov segera menindaklanjuti semua rekomendasi dan catatan-catatan itu,” tegasnya. Salah satu catatan yang disampaikan BPK adalah untuk laporan keuangan yang tidak terdapat ketidaksesuaian dalam penganggaran bantuan sosial (bansos), yaitu sebesar Rp12,268 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp7,022 miliar dinilai oleh BPK tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan, yaitu untuk kegiatan rehabilitasi, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Kemudian sebanyak Rp437 juta direalisasikan untuk pengamanan operasional melekat ke daerah dan wakil kepala daerah. Juga adanya kesalahan bansos yang seharusnya menurut BPK masuk dalam pos hibah bagi kelompok masyarakat sebesar

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

AKTUALITA

Rp4,471 miliar. Catatan lainnya adalah penganggaran kegiatan operasional Tim Jaringan Kerja Sama Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Nasional (Jarlitbang Diknas) sebesar Rp338 juta. Berdasarkan telaah BPK, untuk tahun anggaran Tahun 2011 Biro Keuangan Setprov Lampung menganggarkan bansos Rp126,226 miliar dengan realisasi Rp109,417 miliar atau 86,68 persen. Menurut BPK, semua itu disebabkan lemahnya pengawasan Karo Keuangan dan kurang diperhatikannya ketentuan pengelompokan belanja daerah. Karena itu, BPK merekomendasikan agar Karo Keuangan lebih cermat dalam pengelolaan anggaran, kemudian menegur tim penyusun anggaran daerah agar lebih cermat dalam penganggaran bansos juga bendahara pengeluaran bantuan supaya lebih cermat. Sementara Sekprov Lampung Berlian Tihang mengatakan pemprov tidak akan mungkin mendapatkan

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

Sebagai catatan, untuk LKPD Pemprov Lampung tahun 2009, BPK tidak memberikan pendapat. Kemudian pada LKPD Tahun 2010 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan jika ada penyimpangan dana bantuan sosial (bansos). “Kesalahan itu sifatnya administratif. Salah satunya terkait anggaran dana bansos sebesar Rp43,98 miliar. Ke depan kita harus lebih berhati-hati dan bisa lebih teliti lagi,” katanya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, pemprov akan meminta agar seluruh satuan kerja lebih baik lagi dalam menyusun pelaporan. Menurut dia, kerja keras untuk memperoleh predikat WTP harus bisa dipertahankan tahun depan. “Lebih sulit mem-

pertahankan daripada meraih. Karena itu, kita harus lebih taat lagi dalam pelaporan. Kita harus bekerja lebih baik lagi dan segera menindaklanjuti apa yang jadi temuan BPK,” katanya. Untuk masalah aset, lanjut dia, penataannya terus dilakukan. Termasuk dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai sistem penataan aset. Yang menjadi kendala dalam masalah aset adalah tersebarnya aset milik pemprov di seluruh wilayah Lampung. Ada juga aset yang telah diakuisisi oleh pemerintah kabupaten namun masih tercatat di pemprov. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Ali Subsidi menambahkan biro yang dipimpinnya akan menyempurnakan sistem pencatatan aset tetap yang telah dilaksanakan oleh setiap satuan kerja di lingkup pemprov. “Tetapi kita juga terganjal belum adanya perda pedoman pengelolaan barang milik Pemprov Lampung. Padahal, dalam catatan BPK RI, pemprov direkomendasikan untuk segera menyusun standar operasional prosedur (SOP),” kata dia. (tim)

LAPORAN UTAMA

Peringatan HUT ke-67 RI

Mencermati Pidato Presiden

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said bersama Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung menyaksikan dan mendengarkan langsung melalui layar televisi pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung DPRD, Kamis 16 Agustus 2012. ebelum mendengarkan pidato Presiden, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan membuka sidang paripurna yang dihadiri 67 anggota DPRD. Hadir pada acara tersebut Forkopimda, antara lain Danrem 043/Gatam Kolonel (Czi) Amalsyah Tarmizi, Danlanal Lampung Kolonel (Laut) Fery Sidjaja, Komandan Lanud Astra Ksetra Letkol (Nav) Insan Nanjaya, dan lainnya. Sidang paripurna DPRD yang bertepatan dengan suasana Ramadhan 1433 hijriah, berlangsung lancar, aman, dan penuh keakraban. Pada kesempatan tersebut juga tampil paduan suara dari sejumlah sekolah yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk menggugah

kembali semangat kebangsaan. Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan enam isu penting dan aktual yang patut mendapat perhatian bersama, yaitu pemberantasan korupsi; reformasi birokrasi dan good governance; kekerasan dan benturan sosial; iklim investasi dan kepastian hukum; pembangunan Infrastruktur; dan kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global. Menurut Presiden, ada enam isu penting dan aktual yang patut mendapat perhatian bersama, yaitu pemberantasan korupsi; reformasi birokrasi dan good governance; kekerasan dan benturan sosial; iklim investasi dan kepastian

hukum; pembangunan Infrastruktur; dan kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global. Isu yang pertama, mengenai pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah merusak sendisendi penopang pembangunan. Dominasi tindak pidana korupsi juga cenderung meluas dan cenderung membesar ke daerah-daerah, mulai dari rekrutmen pegawai di kalangan birokrasi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga di sejumlah pelayanan publik. Modusnya pun beragam, mulai dari yang sederhana berupa suap dan gratifikasi, hingga yang paling kompleks dan mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

LAPORAN UTAMA

“Karena itulah, pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus kita jalankan. Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi penegak hukum, harus betul-betul saling mendukung dan menguatkan. Terhadap masalah ini, sikap saya jelas dan tegas: hukum harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, dan harus memberi efek jera serta menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hokum,” katanya. Genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. Korupsi harus dikikis habis. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Tidak boleh ada intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Intervensi seperti ini, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Biarkanlah hukum bekerja dengan mekanisme dan caranya sendiri, dalam menemukan keadilan. Isu yang kedua mengenai reformasi birokrasi dan good governance menjadi sangat penting, mengingat untuk mengelola negara yang besar dan luas ini memerlukan kesungguhan dan keseriusan dari segenap aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. “Kita semua berbagi peran dan tanggung jawab. Apa yang kita putuskan di Jakarta, keberhasilannya ditentukan pula oleh pemerintahan di daerah-

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

daerah,” katanya. Pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Mereka yang mela-

Genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. Korupsi harus dikikis habis. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Tidak boleh ada intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Intervensi seperti ini, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

yani pagi dan sore, siang dan malam, adalah pahlawan-pahlawan pembangunan yang mengabdi tanpa pamrih. Saya bangga atas perjuangan saudara-

saudara yang tidak kenal lelah. Dalam mengelola pemerintahan, seluruh jajaran birokasi wajib lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dan maksimal. Pelayanan publik harus menjadi salah satu bagian mendasar dalam reformasi birokrasi. Percepatan reformasi birokrasi, tidak dapat ditawar-tawar. Percepatan reformasi birokrasi sangat penting, agar tercipta jajaran aparatur negara yang handal, profesional, dan bersih, berdasarkan kaidah-kaidah good governance and clean government. Pengelolaan pemerintahan juga terus diiringi dengan perluasan peran publik mulai dari partisipasi pada perencanaan pembangunan, hingga membuka akses publik untuk ikut mengawasi kegiatan pengelolaan pemerintahan. Inilah bagian penting dari pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik. Inilah esensi dari sebuah pemerintahan “open government”. Isu yang ketiga mengenai kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Isu ini menjadi persoalan yang serius. “Kita harus menghidarkan diri dari kekerasan horisontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan. Kita harus menghidarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horisontal.”

LAPORAN UTAMA

Isu keempat, terkait dengan iklim investasi dan kepastian hukum. “Kita menyadari bahwa kita masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Kedua hal itu berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas,” katanya. Juga ada keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru hambatannya ada di daerah. “Kita perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi itu. Kita telah dan

sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan,” tegas Presiden. Demikian pula, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perijinan. Kita sudah menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari. Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi Isu yang kelima mengenai

pembangunan infrastruktur, terkait erat dengan isu keempat tadi. Sebab, jika iklim investasi terasa menyejukkan dan kepastian hukum mendapat tempat yang selayaknya, maka terbuka lebar bagi kita untuk lebih banyak membangun Infrastruktur di seluruh tanah air. Potensi dan peluang yang terbentang luas, sesungguhnya akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Inilah peluang emas atau “golden opportunity” yang tidak boleh disia-siakan. Untuk dapat lebih mengoptimalkan golden opportunity, ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan syarat keharusan (necessary

Gubernur Apresiasi ubernur Lampung Sjachroedin ZP mengapresiasi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait enam isu dalam rangka HUT ke-67 Kemerdekaan RI. “Hampir semua isu penting dan aktual itu telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” kata dia, usai mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke67 Kemerdekaan RI di ruang sidang DPRD Lampung, Kamis 16 Agustus 2012. Keenam isu penting dan aktual adalah pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan good governance, kekerasan dan benturan sosial, iklim investasi dan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur dan Kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global. Ia menyebutkan, dirinya sependapat dengan isu yang dilontarkan Presiden SBY tersebut dan semua isu telah dilakukan Pemprov Lampung. Namun demikian, menurut dia,

tinggal melihat penerapannya khususnya di Lampung masyarakat yang menilai apakah isu-isu tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Terkait infrastruktur yang meruapakan salah satu isu yang dilontarkan Presiden SBY, dia menjelaskan, pihaknya telah menganggarkan sebesar Rp300 miliar tahun ini. “Anggaran untuk infrastruktur itu

sekitar 38 persen dari APBD Provinsi Lampung,” katanya. Namun, menurut dia, anggaran tersebut dinilai masih terbatas karena itu perlu bantuan dari pemerintah pusat. Dalam pidato Presiden juga disebutkan dana transfer ke daerah yang sebelumnya Rp500 triliun akan ditingkatkan tahun depan. “Seharusnya dana

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

LAPORAN UTAMA

condition). “Kita perlu mendukung usaha nasional dalam akselerasi pembangunan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangun-an ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan usaha baru,” katanya. Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia, sementara anggaran yang tersedia di APBN relatif terbatas. Meskipun tahuntahun terakhir ini pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetap

saja anggaran APBN masih terbatas. “Oleh karena itu, saya meminta agar daerah juga mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Insyaallah, tahun 2013 mendatang transfer dana ke daerah akan berjumlah lebih dari Rp. 500 triliun. Saya juga mengundang BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur ini. Jika tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-

Pidato Presiden

untuk daerah harus lebih besar dari pada pemerintah pusat. Jika saat ini APBN sebesar Rp1.600 triliun, semestinya untuk ke daerah sebesar Rp1.000 triliun sisanya pemerintah pusat,” kata dia. Dana transfer lebih besar bagi daerah itu lanjut dia, agar pembangunan dapat berjalan lebih baik. Untuk reformasi birokrasi menurut

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

dia, Pemprov Lampung telah melaksanakannya dengan cukup baik. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. juga mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI hendaknya dijadikan momentum untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. “Pendiri bangsa dulu mengingin-

tingginya,” katanya. Terakhir, isu yang keenam mengenai kesehatan fiskal. Di tengahtengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global, kita semakin tertantang untuk mampu menjaga kesehatan fiskal kita. Keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Selain itu, upaya peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran

kan bangsa kita bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya. Sebelum kemerdekaan, masih belum ada kesamaan pandangan terhadap tujuan kemerdekaan bangsa atau masih terpecah belah dengan berbagai bentuk organisasi baik sosial maupun kepemudaan. Kemerdekaan yang diraih, artinya adanya kesatuan gerak baik bahasa, bangsa dan tanah air. Sebagai bangsa yang sudah disatukan dalam NKRI semestinya bangsa ini harus bersatu dan tidak terpecah belah. Karena itu, momentum HUT RI harus ditingkatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendiri bangsa ini. Terkait tingkat kesejahteraan rakyat khususnya di Lampung, Sjachroedin mengakui masih belum maksimal seperti yang diharapkan semua pihak. Karena itu ia mengajak semua pihak terutama dunia usaha untuk mengolah potensi yang ada seperti sektor kelautan yang diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah itu. (tim)

LAPORAN UTAMA

penyerapan anggaran, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran. “Saya perlu menekankan tentang perlunya kita memiliki kebijakan fiskal yang sehat. Krisis yang terjadi di banyak negara maju utamanya disebabkan oleh keadaan fiskal mereka yang tidak sehat. Defisit tinggi, demikian pula rasio hutang terhadap PDB. Mari kita cegah keadaan fiskal kita menjadi tidak sehat dan rapuh sebagaimana yang dialami oleh banyak Negara,” katanya. Persoalan angka subsidi yang terlalu besar juga mengurangi ruang gerak anggaran kita (fiscal space). Marilah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta untuk membuat semakin sehatnya perekonomian kita, kita tata kembali besaran subsidi kita, sehingga akhirnya subsidi itu menjadi tepat sasaran dan tepat jumlah. Selain itu, Presiden juga menguraikan sejumlah capaian kemajuan dan langkah-langkah untuk membangun bangsa ke depan hingga menjadi bangsa yang Berjaya dan maju pada 2045 mendatang. Pemerintah menargetkan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan perekonomia yang kuat dan berkeadilan di tahun 2045, yaitu bertepatan 100 tahun Kemerdekaan RI. Presiden mengatakan menjadi misi besar di abad ke-21 ini adalah menciptakan demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta terwujudnya peradaban bangsa yang maju dan unggul. “Kita bertekad, pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia,

dapat membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta peradaban bangsa yang maju dan unggul,” katanya. Empat tahun lalu, tahun 2008, kita peringati satu abad kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan nasional yang dicetuskan oleh Budi Utomo, lebih dari seratus tahun yang lalu mengingatkan kita semua agar dalam 100 tahun kedua setelah kebangkitan nasional, negara kita dapat tampil menjadi negara maju. Syaratnya, kita harus memiliki kemandirian, daya saing, dan peradaban yang unggul. Insyaallah, dengan persatuan, kebersamaan dan kerja keras kita semua citacita luhur itu akan dapat kita wujudkan. Menurut Presiden, dalam lima tahun ini, kita terus membangun menuju negara yang makin sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Kita membangun bangsa dalam lingkungan global yang dinamis. Lingkungan yang memberi peluang, sekaligus tantangan. Lingkungan yang juga menuntut kita untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kemakmuran dunia, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi kita. Situasi dunia saat ini, menuntut kewaspadaan dan kesiagaan di dalam dan di luar negeri. Sesungguhnya, Indonesia tidaklah diam dalam menyikapi berbagai tantangan global dan regional dewasa ini. Justru, Indonesia telah dan akan terus berkontribusi nyata kepada dunia. “Kita terus berkiprah

dalam berbagai organisasi internasional dan menjadi bagian dari solusi—part of the solution,” katanya. Sebagai salah satu anggota di G20, Indonesia senantiasa memberi dukungan pada upaya bersama untuk mencapai pertumbuhan global yang makin kuat, berimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia juga terus menunjukkan komitmen untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang di forum G-20. “Alhamdulillah, saat ini negara kita tampil sebagai sebuah negara emerging economy, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Kita menjadi negara berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang secara bertahap berhasil diturunkan. Kita harus yakin dan percaya, pada saatnya nanti, insyaallah kita menjadi negara yang kuat dan maju di Asia dan diperhitungkan dunia,” tambah Presiden. Namun demikian, kita patut mewaspadai imbas dari krisis keuangan yang terpicu perkembangan di Eropa. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari krisis di kawasan Eropa itu adalah perlunya pengelolaan fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemerintah telah dan akan mengambil langkah yang tepat dan terukur. “Kita punya pengalaman yang berharga ketika kita dapat melalui krisis tahun 2008 dengan selamat,” katanya. Era reformasi telah kita jalani hampir lima belas tahun. Dalam proses

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

LAPORAN UTAMA

itulah, kita telah mengubah arus sejarah dengan menghadirkan tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dalam suasana yang jauh lebih aman, alhamdulillah kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi,” tegasnya. Namun, harus tetap waspada. Di tengah gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan, Indonesia tidak boleh kehilangan peluang. Penurunan ekspor harus ditutupi dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dioptimalkan. Biaya logistik harus terus diturunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan. “Kita juga terus memantau pergerakan dan tingginya harga minyak dunia. Tujuannya pasti, agar subsidi BBM tidak terus membengkak dan kita dapat melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita harus mengambil langkah yang tidak merugikan rakyat. Pemerintah terus berupaya menyehatkan subsidi BBM melalui pembatasan dan penghematan, agar beban APBN dapat dikurangi secara bertahap.” Dengan cara itu, alokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk pening-

katan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga terus mencari, mengembangkan dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan sebagai alternatif. “Kecuali jika ada perubahan harga minyak mentah yang dramatis, yaitu meroketnya harga minyak itu, kita tidak begitu saja menaikkan harga BBM kita. Namun kita harus sungguh mencari solusi untuk kehematan penggunaan BBM, dan sehatnya APBN kita,” tambah Presiden. Sesungguhnya pemikiran untuk secara bertahap

mengurangi subsidi BBM adalah semata-mata agar dapat memiliki Ketahanan Energi di masa mendatang. Selain dinamisnya harga minyak dunia, harga pangan internasional menunjukkan pergerakan yang makin sulit diperkirakan. Era pangan murah nampaknya telah berakhir. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena itulah, Indonesia harus menyediakan ketersediaan pangan yang memadai melalui opti-

Selain itu, Presiden juga menguraikan sejumlah capaian kemajuan dan langkah-langkah untuk membangun bangsa ke depan hingga menjadi bangsa yang Berjaya dan maju pada 2045 mendatang. Pemerintah menargetkan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan perekonomia yang kuat dan berkeadilan di tahun 2045, yaitu bertepatan 100 tahun Kemerdekaan RI.

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

LAPORAN UTAMA

malisasi sumber daya domestik. “Kita harus dapat mengamankan penyediaan pangan pokok, utamanya beras. Target penetapan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, meskipun memerlukan kerja keras kita semua harus dapat kita wujudkan. Swasembada pangan, harus kita perluas dan kita tingkatkan,” ajak Presiden. Menurut Presiden, arah pembangunan sudah jelas dengan agenda utama fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. ”Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, alhamdulillah, ekonomi kita tetap tumbuh. Kita dapat bertahan terhadap krisis dunia. Fundamental ekonomi makin kuat, fiskal kita relatif terjaga, dan kemiskinan serta pengangguran berkurang. Kenyataan ini sungguh menggembirakan kita semua.” Jumlah penduduk negara Indonesia tahun ini lebih dari 237 juta jiwa, merupakan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang semakin besar ini, tentu membawa tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah terus berupaya menggalakkan kembali program Keluarga Berencana (KB) untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Kualitas hidup rakyat terus ditingkatkan,

baik melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, maupun penyediaan sarana bagi pelayanan publik. Untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh rakyat, anggaran pendidikan terus ditingkatkan. Dengan anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah mendorong terjadinya reformasi pendidikan, utamanya dalam perluasan akses dan peningkatan kualitas di seluruh jenjang pendidikan. Dalam proses itulah, saat ini kita telah menyelesaikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Program ini kita upayakan secara bertahap ke dalam program Pendidikan Menengah Universal sebagai rintisan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. “Kita ingin anak-anak bangsa di seluruh penjuru tanah air dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah secara lebih merata dan berkualitas,” tegasnya. Di samping perluasan akses ke jenjang pendidikan dasar dan menengah, akses ke jenjang pendidikan tinggi juga diperluas. Disediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan Beasiswa Bidik Misi bagi saudara-saudara kita yang memiliki

kemampuan akademik, namun memiliki keterbatasan pembiayaan. “Kita juga akan membangun Akademi Komunitas secara bertahap, di setiap kabupaten dan kota,” ujarnya. Cita-cita mulia mewujudkan Program Pendidikan Menengah 12 Tahun, tentu harus dijalankan dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah Provinsi, perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembiayaan program ini. “Kita menyadari bahwa keberhasilan program pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah, sangat ditentukan oleh ketersediaan guru dalam jumlah, distribusi, dan kompetensi yang sesuai. Sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, kita lakukan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas guru,” katanya.

Jumlah penduduk negara Indonesia tahun ini lebih dari 237 juta jiwa, merupakan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang semakin besar ini, tentu membawa tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sama pentingnya dengan pendidikan, kata Presiden, pemberian layanan kesehatan juga ditingkatkan, terutama untuk masyarakat lapisan bawah. Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Miskin dan hampir miskin (near poor) dalam bentuk Jamkesmas terus diperluas. Rakyat miskin, kini dapat berobat dan dirawat secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit, sebagai tindak lanjut ditetapkannya UndangUndang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ini berarti, secara bertahap, lima

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

LAPORAN UTAMA

jenis jaminan sosial yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian akan dapat dinikmati oleh rakyat. Dalam kaitan ini, pada awal tahun 2014 akan dibentuk dan mulai beroperasi BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional. Paling lambat pada tahun 2019 mendatang, seluruh penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan. Melalui reformasi kesehatan, kita ubah paradigma dari sekedar berobat gratis, menjadi sehat secara gratis. Untuk itulah, perbaikan layanan dan jaminan kesehatan serta kegiatan pembangunan kesehatan lainnya, kita sinergikan dengan perkembangan kependudukan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian lingkungan, hingga pembinaan budaya dan paradigma hidup sehat di kalangan masyarakat. Melalui reformasi kesehatan, kita ingin membangun rakyat Indonesia yang bukan saja sehat fisiknya, tetapi juga sehat jiwanya, agar dapat membangun bangsa yang kuat, tangguh dan cerdas. Untuk mengentaskan kemiskinan,

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

pemerintah telah menggulirkan program melalui empat klaster. Klaster pertama, berupa bantuan langsung Raskin, BOS, dan Program Keluarga Harapan. Klaster kedua, mengembangkan PNPM Mandiri. Klaster ketiga, program berbasis usaha kecil, mikro, dan menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Dan Klaster keempat melalui program rumah murah, angkutan umum murah, air bersih dan listrik yang makin merata, serta peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat miskin di perkotaan. Pemerintah juga terus memikirkan dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan para buruh, baik menyangkut upah yang makin layak maupun bentukbentuk kesejahteraan yang lain. Kita ingin dunia usaha makin tumbuh dan berkembang, dan pertumbuhan itu juga membawa serta peningkatan bagi kesejahteraan para buruhnya. Oleh karena itu, keterpaduan dan kerjasama tripartit perlu terus didorong dan dihidupkan. Keberlanjutan pembangunan untuk semuaâ&#x20AC;&#x201D;manusia dan lingkungan hidupâ&#x20AC;&#x201D;telah menjadi komitmen kita bersama sebagai warga dunia. Untuk

menggalang solidaritas global, tiga tahun lalu saya menyampaikan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca secara sukarela sebesar 26 persen dari proyeksi emisi negara kita di tahun 2020. Sebagai penjabaran dari komitmen itu, Pemerintah menerbitkan Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang kita lakukan di lima sektor utama yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah. Selain itu, untuk meningkatkan daya dukung lingkungan telah dilakukan penanaman satu milyar pohon setiap tahunnya. â&#x20AC;&#x153;Dari apa yang saya kemukakan tadi, maka sesungguhnya ukuran keberhasilan pembangunan yang kita inginkan adalah, jika kita dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat secara lebih adil dan merata. Kita harus memberi peluang bertambah banyaknya rakyat kita yang memiliki pekerjaan tetap, dengan penghasilan yang memadai bagi diri dan keluarganya. Rakyat dapat menikmati akses kelistrikan, air bersih, dan perumahan yang nyaman, aman, dan sehat. Anak-

LAPORAN UTAMA

anak dan remaja kita tumbuh sehat dan cerdas. Lingkungan hidup kita senantiasa asri dan lestari. Itulah Indonesia yang ingin kita bangun. Itulah Indonesia yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita,â&#x20AC;? tegas Presiden. Kerangka dasar pembangunan dan program-program Pro-Rakyat yang dicanangkan sejak awal, tetap didasarkan kepada empat pilar utama: progrowth, pro-job, pro-poor, dan proenvironment. Dalam kerangka dasar itulah, pemerataan hasil pembangunan untuk mempercepat pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan, tetap menjadi prioritas utama. Saat ini, stabilitas politik relatif terjaga. Demokrasi dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi. Sejak berabad-abad silam, rumah besar negara kita dihiasi oleh kemajemukan. Kemajemukan merupakan warna tersendiri di dalam potret ke-Indonesiaan. Kita menghormati dan menghargai keragaman itu dengan memberi ruang dalam payung desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberlakukan desentralisasi asimetris di Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Desentralisasi yang tengah berjalan, sesungguhnya tidak mengalami perubahan prinsip. Yang dilakukan oleh peme-

rintah, hanyalah pengaturan ulang agar lebih baik dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, kesenjangan pembangunan, baik antargolongan masyarakat maupun antardaerah yang relatif masih tinggi, terus diturunkan. Upaya penurunan pengangguran salah satunya dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama didorong oleh pembangunan industri dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Modal pengetahuan harus kita kembangkan melalui penguatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah pentingnya sinergi perguruan tinggi dan lembaga riset terhadap pengembangan industri yang dihasilkan dari MP3EI. Dengan cara itu, pemanfaatan sumberdaya alam yang bernilai tambah, dapat terus kita tingkatkan. Sejak diluncurkan pada tanggal 27 Mei 2011, sampai dengan akhir Juli 2012 sudah banyak yang dicapai dalam implementasi MP3EI. 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih dari Rp 490 triliun, telah dilakukan ground

breaking. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, merupakan terobosan untuk menghindari middle income trap. Dengan cara itulah, kita akan luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah. Indonesia juga terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi masalah terorisme, konflik lahan, kekerasan horisontal, narkotika dan obat-obatan terlarang. Terhadap masalah konflik lahan, pemerintah telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, dan instansi terkait. Tim ini diberi tugas untuk mencari solusi yang terbaik, agar rakyat mendapatkan hakhaknya atas tanah, seraya tetap menjunjung tinggi dan menegakkan pranata hukum (rule of law). â&#x20AC;&#x153;Bagaimanapun, penyelesaian konflik lahan harus memadukan antara pendekatan hukum dengan penyelesaian sosial dan budaya, agar rasa keadilan dapat semakin dipenuhi. Kita tidak ingin akibat dari konflik lahan kemudian menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri,â&#x20AC;? katanya. Pada bagian akhir dari Pidato Kenegaraannya, Presiden SBY menyampaikan bahwa bangsa Indonesia kini tampil menjadi bangsa yang tidak saja menikmati kebebasan sangat luas, tetapi juga sebuah bangsa dengan sistem kelembagaan negara yang lebih demokratis. Di antara yang penting adalah telah berubah secara sangat mendasar; dari sebuah pemerintahan otoritarian dan sentralistik ke sebuah pemerintahan yang menghormati kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat serta menganut desentralisasi dan otonomi daerah. Mengakhiri pidato, Presiden mengajak segenap komponen bangsa di seluruh tanah air menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan sebagai inspirasi untuk menjadi negara yang unggul dan maju di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

WARTA Pembebasan Lahan Waydadi

Perlu Bentuk Tim Khusus Panitia Khusus (Pansus) Pelepasan Aset Pemprov berupa lahan di Waydadi, Sukarame, Bandarlampung, meminta pemerintah provinsi membentuk tim kecil, yang anggotanya terdiri atas para pemangku kepentingan guna mempercepat proses kerja pembebasan lahan. etua Pansus Lahan Waydadi DPRD Provinsi Lampung Hartarto Lojaya mengatakan untuk mengejar target dua bulan menyelesaikan permasalahan yang ada di Waydadi Sukarame, perlu bantuan tim dari eksekutif guna menyusun rencana percepatan penyelesaian lahan tersebut. “Mengenai besaran nilai ganti rugi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang menempati lahan milik pemerintah itu, kami segera memanggil Dispenda guna mengetahui nilai jual objek pajak (NJOP) di lokasi tersebut, yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan,” kata Hartarto, usai rapat Pansus dengan Camat Sukarame dan Lurah Waydadi, 14 Agustus 2012. Pada saat pertemuan dengan Camat Sukarame dan Lurah Waydadi, Pansus DPRD meminta kepada camat dan lurah agar segera melakukan inventarisasi fasilitas umum yang ada di lokasi itu, seperti masjid, musola, sekolah, panti dan semua fasilitas yang bersifat umum. Hal itu diperlukan agar Pansus bisa membedakan yang mana milik pribadi dan yang mana lahan yang menjadi fasilitas umum. “Kami juga meminta kepada Camat dan Lurah untuk mengumpulkan data-data masyarakat yang mendiami lahan milik pemerintah itu, karena data yang lama dan baru kemungkinan mengalami perubahan. Dpastikan juga pemilik rumah yang ada di lahan tersebut banyak mengalami perubahan,” katanya. Selain itu, lanjut Hartarto, Pansus DPRD juga meminnta kepada Camat dan Lurah agar dapat menyosialisasikan

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

terbentuknya Pansus, agar masyarakat lebih memahami peran dan tugas yang dilakukan pansus. Nantinya, kata Hartarto, Pansus akan merekomendasikan agar BPN menerbitkan dua jenis sertifikat, yakni sertifikat hak milik (SHM) pribadi dan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Lahan dengan sertifikat HGB tersebut masih menjadi milik pemerintah, meski bisa digunakan masyarakat dalam jangka waktu beberapa puluh tahun. “Tapi, dalam hal ini Pansus lebih mementingkan penerbitan sertifikat hak milik sendiri, karena sertifikat jenis ini yang pastinya menjadi pilihan masyarakat yang mendiami lahan Waydadi seluas 89 hektar tersebut,” katanya. Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berencana menerapkan aturan sesuai dengan undangundang (UU) mengenai pelepasan aset pemerintah berupa tanah seluas 89 hektar yang saat ini dihuni masyarakat. Pemerintah akan menetapkan kompensasi pengganti lahan yang sudah dihuni masyarakat sejak tahun 1984 itu. Sementara Pansus DPRD juga segera menjadwal ulang pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional(BPN) Provinsi dan Kota Bandarlampung, karena pertemuan yang direncanakan pada 13 Agustus 2012 gagal dilaksanakan. “Pertemuan dengan BPN terpaksa kita batalkan, karena dari pihak BPN hanya mengirimkan perwakilannya

Hartarto Lojaya

saja. Kalau wakilnya kan gak bisa mengambil keputusan, jadi yang kita butuhkan adalah kepala BPN-nya yang bisa mengambil keputusan,” kata Hartarto Lojaya pada 13 Agustus 2012. Hartarto menduga kepala BPN enggan datang pada rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD dikarenakan takut ditanyakan perihal banyaknya sertifikat asli tapi palsu (aspal) yang dimiliki oleh warga yang mendiami lahan milik pemerintah tersebut. “Sepertinya kepala BPN takut ditanyakan hal itu, kenapa memang ada sertifikat yang diterbitkan padahal lahan tersebut milik pemerintah,” ujar Hartarto. Berdasakan pantauan di lapangan, saat ini harga tanah di lokasi berkisar antara Rp100 ribu dan Rp500 ribu per meter persegi. “Ya, sesuai dengan lokasinya. Kalau dekat dengan jalan jalur dua bisa Rp500 ribu, sementara yang di dalam ada juga yang dijual dengan harga Rp100 ribu per meter, meski tanpa surat kepemilikan yang jelas,” ujar seorang warga. (tim)

WARTA

Pantau Jalur Mudik Mendekati pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2012, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan mudik. ”Kami meninjau pelaksanaan mudik sekaligus meninjau pelayanan aparat dan mitra terkait dalam melaksanakan dan memfasilitasi arus mudik pada saat H-7 sebelum Idul Fitri,” kata Dendi Romadhona, anggota DPRD Provinsi Lampung.

ijelaskan Dendi, peninjauan langsung ke lapangan dibagi berdasarkan daerah pemilihan (dapil) anggota pada pada saat H-7, yaitu mulai tanggal 12 Agustus 2012. “Kami meninjau titiktitik utama yang menjadi sektor penting dalam arus mudik Lampung,” tambah Dendi. Dari semua anggota Komisi IV yang ada, yakni 15 orang, dipecah menjadi beberapa tim, setiap timnya beranggotakan 4 orang. Adapun beberapa titik yang menjadi sorotan pada peninjauan ini antara lain ruas jalan Lintas Sumatra(Jalinsum) dari Bakauheni hingga perbatasan Sumatera Selatan. Menurut Dendi, dari hasil pantauan selama sehari pada 13 Agustus 2012, aparat dan mitra terkait terlihat sangat siap. Bahkan, dalam pelaksanaan mudik tahun ini para petugas mampu mengantisipasi terjadinya kemacetan yang panjang. “Tidak ada kemacetan yang berarti. Hanya pada ruas-ruas tertentu yang terhambat, karena jalan rusak dan jalan menyempit,” katanya. Misalnya pada ruas jalan Tegineneng setelah jembatan, pada waktuwaktu tertentu, terutama pada sore hari terjadi antrean lumayan panjang akibat adanya perbaikan jalan di sebelum jembatan dan arus ken-

daraan yang mengarah ke Kota Metro. Meskipun demikian, arus mudik masih tergolong lancar. “Dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak dan cuaca panas yang ekstrem saat ini memang harus didukung oleh aparat dan petugas yang cekatan untuk memantau dan memfalitasi para pemudik yang membutuhkan,” kata Dendi Romadhona. Dendi juga mengasperisasi para petugas dari Dishub yang ditempatkan di setiap palang pintu perlintasan kereta api. “Tapi jangan hannya petugas Dishub, juga harus ada kerja sama dengan steakholder yang terkait dalam penjagaan perlintasan tersebut, seperti satpol PP, aparat kepolisian, dan petugas dari PT KAI,” katanya. (tim)

Dendi Romadhona

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

WARTA

Proaktif Awasi Peredaran Makanan DPRD Provinsi Lampung juga meminta pemerintah provinsi lebih aktif memberikan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman, khususnya menjelang hari raya Idulfitri. Hal tersebut penting lantaran masih ditemukannya minuman ringan kadaluwarsa yang dijual pada saat Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesiapan mudik di terminal Rajabasa, Rabu (8 Agustus 2012). angan-jangan di lokasi lain banyak jenis makanan dan minuman yang sudah tak layak konsumsi tetapi masih diperdagangkan,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Dony Irawan. Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) selaku instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan peredaran makanan di pasar perlu bekerja lebih proaktif. “Soalnya menyangkut makanan dan minuman yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Diskoperindag dan BPOM harus lebih rutin lagi turun ke pasar, apalagi memasuki hari H Dony lebaran,” katanya. Mendekati lebaran, kata Dony, bisanya banyak pedagang nakal beraksi. Mereka membeli barang yang kadaluwarsa, karena harganya lebih murah. Barang-barang itu kemudian mereka jual lagi. Memang sulitnya ketika barang-barang itu dikemas dalam kemasan atau parcel, sehingga pembeli sulit untuk meneliti satu persatu. “Makanya kita minta pemprov lebih rutin turun ke lapangan. Mungkin sekarang belum terlihat dampak dari makanan dan minuman yang kadaluwarsa, tapi jangan menunggu ada korban baru kemudian sibuk turun ke

“

lapangan,” imbuhnya. Imbauan DPRD ini bukan hanya untuk pemprov saja, melainkan juga untuk kabupaten/kota agar eksekutifnya lebih aktif. Menurut Dony, bukan hanya makanan dan minuman saja diawasi, tetapi juga buah dan sayuran serta daging yang dijual di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Karena tidak menutup kemungkinan buah-buahan tersebut mengandung formalin agar tahan lama. “Bayangkan saja, bagaimana buah-buahan itu bisa bertahan lama pada cuaca yang panas, bahkan meski dijemur masih saja segar. Patut dicurigai semua itu memakai pengaIrawan wet yang berbahaya bagi kesehatan,” katanya. Dari pengalaman tahun lalu masih ditemukan adanya buah-buahan berformalin yang dijual di pasar modern. “Hal ini sudah jelas, artinya importirnya yang harus dikejar. Sebab kalau pedagang tradisional kan sulit, bisa jadi mereka juga tidak tahu apa-apa hanya karena mau mengambil keuntungan sedikit dari menjual buah,” katanya. Bila perlu, para pedagang itu diberi pengetahuan dan himbauan, karena bukan rahasia lagi masih banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Hal tersebut sebagai bukti masih rendahnya pengawasan, belum lagi dari masyarakat yang maunya harga murah tanpa melihat kondisi barangnya. Jadi yang seperti ini bagaimana peran pemerintah agar tegas dan jangan hanya mau lebaran saja baru sibuk mengawasi. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

WARTA

Beasiswa Itera, Komisi V Minta Kejelasan Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan kejelasan dan ketegasan terkait rencana pemberian beasiswa kepada 40 mahasiswa Lampung yang diterima di Instititut Teknologi Sumatera (Itera).

etua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir menyatakan sudah mendapat banyak pengaduan dari orang tua mahasiswa yang diterima di Itera. Mereka mempertanyakan beasiswa yang sampai saat ini belum juga turun. â&#x20AC;&#x153;Ada yang sampai datang ke rumah saya. Mereka mengaku untuk daftar ulang di Itera biayanya sangat mahal. Makanya mereka berharap betul Pemprov segera mengucurkan anggaran yang direncanakan untuk beasiswa itu,â&#x20AC;? terangnya. Menurut Yandri, jika Pemprov menggunakan alasan belum

ada anggaran di APDB Perubahan maka sebaiknya Pemprov berinisiatif mendatangi pengelola Itera untuk memberi garansi pembayaran sehingga mereka yang diterima tidak terkatung-katung dengan masalah biaya. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap Pemprov proaktif dalam menangani masalah ini. Jangan sampai mereka yang terbukti berkualitas malah di-drop out karena tak bisa membayar dan Pemprov tak jelas memberikan beasiswa yang telah dijanjikan,â&#x20AC;? katanya. Sebelumnya, Sekertaris Provinsi Berlian Tihang menyatakan sudah menyurati pihak Institut Tekonologi Bandung (ITB) sebagai pengelola Itera tentang permohonan adanya pe-

Yandri Nazir

ngunduran pembayaran bagi calon mahasiswa yang memperoleh besiswa dari Pemprov. Hanya saja, surat tersebut belum dibalas oleh ITB. Yang pasti, kata Berlian, beasiswa ini akan dibahas lagi. Sebab, mereka yang diberi beasiswa adalah mahasiswa dengan latar belakang ekonomi tidak mampu. Dari 74 orang yang diterima, hanya 40 orang yang bakal menerima bantuan dana pendidikan dari Pemprov. Jumlah beasiswa yang diberikan adalah Rp50 juta per orang. Rinciannya, Rp40 juta untuk uang kuliah, Rp5 juta untuk asrama selama berkuliah di ITB lantaran kampus Itera masih dalam proses pembangunan, dan sisanya untuk kebutuhan lainnya. Dari 74 calon mahasiswa tersebut baru 4 orang yang mendaftar ulang. Mereka yang belum mendaftar mengaku tidak ada biaya dan menunggu Pemprov Lampung memberikan beasiswa. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

WARTA

Jumlah Penduduk Lampung Naik Kursi DPRD Provinsi Bertambah Jumlah kursi di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2014 diperkirakan bertambah dari 75 kursi menjadi 85 kursi. Penambahan 10 kursi ini seiring meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Lampung yang pada Pemilu 2009 lalu baru 7 juta lebih menjadi 9 juta orang lebih pada Pemilu 2014.

etua KPU Lampung Nanang Trenggono menjelaskan penambahan 10 kursi di DPRD Provinsi Lampung tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 23 Ayat 2 huruf e yang berbunyi bahwa provinsi dengan penduduk 7—9 juta memiliki 75 kursi di DPRD. Sedangkan dalam huruf f pada pasal itu dinyatakan bahwa provinsi dengan penduduk 9—11 juta memiliki 85 kursi di DPRD. “Dengan peraturan itu maka otomatis kursi DPRD Lampung

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

akan bertambah 10 orang pada Pemilu 2014 mendatang,” kata dia. Nanang mengatakan penambahan 10 kursi tersebut akibat kenaikan jumlah penduduk di Lampung dari sekitar 7 juta menjadi 9 juta lebih, sehingga penambahan jumlah kursi itu harus dilakukan dalam Pemilu Legislatif 2014. “KPU mendapat data dari Pemprov Lampung bahwa jumlah penduduk saat ini 9.071.825,” katanya. Namun, kepastian jumlah kursi DPRD Provinsi Lampung baru akan diketahui pada akhir 2012, karena verifikasi penduduk untuk menetapkan jumlah kursi DPRD baru akan dilaksanakan pada akhir tahun tersebut. Sesuai

data yang diterima KPU, jumlah penduduk Lampung mencapai 9.071.825 jiwa. Rinciannya, penduduk Kabupaten Lampung Selatan 1.026.720 jiwa, Lampung Tengah 1.311.912 jiwa, Lampung Utara 778.700 jiwa, Lampung Barat 420.653 jiwa, Tulangbawang 500.068 jiwa, Tanggamus 670.043 jiwa, Lampung Timur 1.057.788 jiwa, Way Kanan 467.505 jiwa, Pesawaran 512.961 jiwa, Pringsewu 378.840 jiwa, Mesuji 254.022, Tulangbawang Barat 226.826 jiwa, Bandar Lampung 1.266.687 jiwa, dan Metro 159.100 jiwa. (tim)

WARTA

Polemik Pilgub Lampung KPU Provinsi Lampung menetapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung digelar pada Rabu, 2 Oktober 2013. Penetapan jadwal dan tahapan pilgub Lampung itu diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri empat dari lima komisioner di kantor KPU Lampung, Jumat 31 Agustus 2012. eputusan menyelenggarkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2 Oktober 2013 ini sudah final. Saat ini kami sedang menyusun tahapantahapannya,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. Rapat yang dipimpin Nanang Trenggono itu dihadiri Edwin Hanibal, Handi Mulyaningsih, dan Solihin, sedangkan Firman Seponada tidak hadir karena sakit. Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berkeras pemilihan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 2015. Sjachroedin bahkan meminta jadwal pilgub disatukan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh kabupaten/kota. “Siapkan dulu yang di depan mata ini. Jangan mengurus yang belum habis masa jabatannya. Akan lebih baik kalau digelar serentak dengan tujuh kabupaten dan kota,” kata Sjachroedin usai halalbihalal di halaman kompleks perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (29 Agustus 2012). Menurut Nanang, seluruh komisioner KPU Lampung telah sepakat dengan keputusan bahwa pilgub digelar pada 2013. Penyelenggaraan pilgub pada 2 Oktober 2013 agar pelaksanaannya berdekatan dengan akhir masa jabatan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., yaitu pada 2 Juni 2014. “Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatannya habis. Kami membuat jadwal semaksimal mungkin mendekati waktu yang paling dekat dengan akhir masa jabatan Gubernur Lampung,” ujar Nanang. Lebih jauh Nanang menjelaskan pilgub 2 Oktober 2013 itu juga telah

“

memperhitungkan jika terjadi dua putaran dan juga adanya gugatan. Selain jadwal dan tahapan, Nanang mengatakan KPU Lampung juga tengah mempersiapkan pengajuan anggaran. “Kami masih komunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kementerian Dalam Negeri,” kata dia. Menurut Nanang, keputusan KPU Lampung menjadwalkan Pilgub Lampung digelar pada 2013 itu sesuai dengan instruksi dari KPU Pusat dan antisipasi disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilukada yang masih dibahas di DPR. “KPU Pusat terus mendesak KPU Lampung untuk menggelar pilgub tahun depan. Kami menerima instruksi langsung dari KPU pusat soal ini, sehingga kami berusaha melaksanakan perintah tersebut,” kata Nanang. Menanggapi keputusan KPU tersebut, Pelaksana tugas (Plt.) Asisten

I Bidang Pemerintahan Sekprov Lampung Peturun A.S. mengatakan akan tetap menunggu peraturan pemerintah soal Pilgub Lampung. Sepanjang belum ada aturan yang menyebutkan Pilgub pada 2014 harus dimajukan pada 2013, Peturun mengatakan Pemprov tidak akan mempersiapkan apa-apa, termasuk soal anggaran. “Kalau KPU memiliki rencana seperti itu, ya silakan saja. Tapi dalam penyusunan anggaran kami berpedoman pada aturan. Sampai sekarang kan aturannya masih dibahas di DPR,” kata Peturun. Mantan Kepala Biro Otonomi Daerah Sekprov Lampung itu juga mengimbau KPU Lampung agar bersabar dan tidak berpolemik soal pelaksanaan pilgub. Kalau aturannya sudah ada, kata dia, Pemprov juga pasti akan bersama-sama KPU mempersiapkan jalannya pilgub. Sementara Gubernur Lampung

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

WARTA

Nanang Trenggono

Sjachroedin Z.P. sebelumnya berkeras Pilgub Lampung digelar pada 2015. Sjachroedin bahkan meminta jadwal pilgub disatukan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh kabupaten/kota. Ketujuh kabupaten/kota yang jadwal pemilukadanya digelar pada 2015 adalah Lampung Selatan, Waykanan, Lampung Timur, Bandarlampung, Metro, Pesawaran, dan Lampung Tengah. Menurut Sjachroedin, dengan dibarengkannya pilgub dengan pemilukada tujuh

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

kabupaten/kota itu, penyelenggaraan pemilihan bisa lebih hemat anggaran. Selain itu, pada 2014 KPU bisa lebih konsentrasi mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan legislatif mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR, DPD, serta pemilihan presiden. Soal dimundurkannya waktu pilgub, menurut Gubernur, hal itu bukan untuk kepentingan pribadinya, karena ia tidak akan mencalonkan lagi. “Kok semangat amat memajukan pilgub. Kalau saya ingin pilgub di 2015 dan tidak ada untungnya buat saya. Kan yang mengisi jabatannya penjabat dari Kementerian Dalam Negeri, bukan saya lagi,” kata dia. Terkait dengan anggaran yang harusnya digelontorkan pada 2013, menurut dia, bisa digunakan untuk program pembangunan lainnya. Sementara anggaran pilgub bisa dianggarkan pada APBD 2014 atau APBD 2015. Gubernur juga berharap sebelum melaksanakan pilgub, KPU Lampung sudah memiliki komisioner baru yang kinerjanya lebih baik dari yang sekarang. Dengan demikian, penyelenggaraan pilkada juga bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sementara Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam rilisnya, Kamis (30 Agustus 2012), berharap Rancangan

Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilukada) yang kini dibahas di DPR bisa menekankan kewajiban pasangan kepala daerah di semua tingkatan untuk menyelesaikan periodisasi masa bakti jabatannya. Hal itu selain dapat membangun pembelajaran politik yang bermoral di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, juga mengembangkan proses dinamika demokrasi secara sehat sekaligus bertanggung jawab. Dengan mengupayakan prinsip dan etika demokrasi seperti itu, setiap kepala daerah terpilih, baik bupati dan wakilnya, wali kota/wakil wali kota, maupun gubernur dengan wakilnya, tidak berhak meninggalkan amanah kepemimpinan yang dipercayakan di tengah jalan, guna meraih peluang jabatan setingkat di tempat lain atau ke jenjang pemilihan lebih tinggi. “Ini bukan membicarakan benar dan tidak terhadap kaidah demokrasi, termasuk keinginan memasung hak demokrasi warga negara dalam asas berpolitik. Sebaliknya, harus dilihat dalam kepentingan luas terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan mandat kepemimpinan politik yang benar serta wajib diselesaikan di depan publik,” ujar Syahganda. Menurutnya, kepala daerah yang tidak berorientasi pada penuntasan masa kepemimpinan akan menjadikannya cacat secara moral, apalagi masyarakat pemilih, sebenarnya menghendaki jabatan kepemimpinan di daerah terselesaikan hingga penuh. “Jadi, undang-undang memang harus mengatur jabatan kepala daerah bersifat optimasi alias penuh, agar setiap kepala daerah tidak terperangkap ke arah petualang politik, yang sekadar ingin mewujudkan jabatan publik dalam karier hidupnya,” ujarnya. Menurutnya, kepala daerah berprestasi dan dapat memenuhi amanahnya dengan sempurna pada akhirnya tentu menciptakan harapan publik yang lebih tinggi lagi, agar keberhasilannya bisa melanjutkan ke ajang pemilihan berikut atau bahkan ke (tim) tingkat nasional.

REFLEKSI

Membangun Kembali 4 Pilar Kebangsaan eiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Globalisasi dan eforia reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang terkadang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, sementara nilai-nilai baru tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Tanpa disadari, generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong-royong. Pancasila merupakan dasar ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia sejak semula. Karakter dan kemajemukan bangsa diracik menjadi lima butir pedoman hidup masyarakat dalam membangun negeri ini. Kalau menelusuri sejarah, kita menemukan bagaimana para pendahulu kita mencucurkan keringat, air mata, bahkan darah mereka demi mempertahankan keutuhan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun saat ini, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlahan mulai terkikis. Kita tidak lagi menemui oknum seperti G30S/PKI yang ingin menghancurkan Pancasila, namun bangsa ini serasa tidak memiliki kekuatan melawan pudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Kesaktian Pancasila yang kita

Oleh Ahmad Bastari Anggota DPRD Provinsi Lampung

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir atas kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan panjang bangsa untuk bersatu, diwarnai dengan kepahitan yang dilalui generasi pendahulu. kenal dulu, hanya tinggal sejarah mengharukan, bangsa ini telah memperkosa kesakralan nilai-nilai Pancasila di hadapan kepentingan semua agama, politik, dan uang. Agama juga kurang diimplementasikan sebagai pendamai bagi sesama manusia. Saat ini, kekerasan antarumat beragama sering terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa. Sebagai masyarakat heterogen, idealnya segala perbedaan yang ada dapat diakui dan dihormati dengan berlandaskan kepada keadilan.

Kenyataan saat ini, bahkan hukum membedakan si kaya dan si miskin karena hukum dapat dibeli dengan uang. Keadilan menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk didapatkan. Jika demikian, kemanusiaan yang memiliki adab telah ikut menyimpang karena banyak pemimpin bangsa ini yang gagal menempatkan dirinya sebagai manusia yang berkeadilan. Persatuan Indonesia yang dahulu diakui sampai ke penjuru dunia sekarang semakin memudar. Rasa persaudaraan, bahkan di antara warga sekampung tidak lagi rukun. Mulai terbentuk sub-subkelompok kecil sosial di masyarakat yang saling berbeda paham dan kepentingan, bahkan dengan sedikit provokasi, sesama pelajar, suporter sepakbola, dan masyarakat antardesa dapat dengan mudahnya bentrok. Pertumpahan darah sering tidak dapat terelakkan. Persatuan bangsa telah disalahpahami dan dipersempit makna dan aplikasinya menjadi persatuan yang demi, untuk kepentingan setiap kelompok. Indonesia mengakui demokrasi dengan semboyan bahwa negara adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemimpin adalah rakyat, rakyat yang memilih, dan semua itu untuk kepentingan rakyat. Pemimpin dan wakilwakil yang terpilih seharusnya merupakan orang-orang yang bijaksana dan harus siap mengabdikan dirinya demi kepentingan bangsa dan negaranya. Namun saat ini, banyak wakil rakyat yang memegang kekuasaan bahkan telah menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Terjadilah praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Tidak hanya aparat pemerintah, tapi banyak orang melakukan KKN, dari hal yang sangat kecil yang bahkan sudah menjadi kebiasaan. Sedikit tapi banyak, sedikit mengambil milik negara, tapi banyak yang melakukannya. Kemunduran kualitas dan moral sumberdaya manusia sedang terjadi secara besarbesaran.

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

REFLEKSI

Keadilan memang semakin susah didapatkan. Keadilan memiliki bobot yang lebih berat bila dibandingkan dengan makmur dan sentosa. Rakyat bisa bertahan dengan ketidakmakmuran, namun tidak akan tahan dengan ketidakadilan. Wajar bila rakyat Indonesia banyak yang tidak makmur karena keadilan belum ditegakkan. Andai keadilan sudah ditegakkan maka kemakmuran hanya masalah waktu saja. Semangat nasionalisme dalam naungan wadah NKRI juga tidak sehangat dulu lagi. Rasa cinta dan bangga terhadap tanah air telah menjadi

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

sesuatu yang langka ditemukan di kalangan muda bangsa ini. Banyak generasi muda yang tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada simbolsimbol negara. Pencaplokan kebudayaan kita oleh bangsa lain menunjukkan bagaimana rendahnya apresiasi kita terhadap warisan budayanya sendiri. Kemerosotan prestasi yang dicapai oleh bangsa kita di ajang-ajang internasional juga menunjukkan bagaimana semangat patriotisme kaum muda tidak lagi sekuat baja yang mau terus bekerja keras dan mau terus diasah demi mengharumkan NKRI di mata dunia.

Jika semua itu terus berlanjut, kehancuran pilar bangsa ini hanya menunggu waktu. Semangat Bhinneka Tunggal Ika hanya akan menjadi slogan semu semata. Masa depan bangsa ada di tangan bangsa kita sendiri. Tidak akan ada bangsa lain yang akan membangun kemajuan bangsa kita. Perbedaan akan selalu ada, namun bagaimana kita harus menyatukan perbedaan menjadi kekuatan yang hebat. Persaudaraan, kebersamaan, kebanggaan, dan semangat gotong royong NKRI adalah sesuatu yang harus kita pupuk kembali. Dengan rasa saling memiliki dan sepenanggungan, semangat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar bangsa pasti akan dapat dibangkitkan kembali.

Manfaatkan Momentum Kebangsaan Rasa kebangsaan Indonesia lahir dari suatu sejarah yang panjang. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya, sebagai salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun telah terjadi penurunan rasa kebangsaan di kalangan kaum muda, kita tetap harus optimistis. Terbukti masih banyak potensi yang dapat dikembangkan demi terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan nasionalisme. Dalam beberapa dekade terakhir rasa kebangsaan Indonesia dianggap mulai luntur, yang sering dikaitkan dengan derasnya arus globalisasi dan westernisasi. Semakin sulit kita temukan pada anak muda zaman sekarang sopan santun khas budaya Timur yang dulu dipraktekkan orangorang tua kita. Semakin jarang pula kita menemukan generasi muda sekarang yang hapal butir-butir sila Pancasila. Meskipun penguasaan materi butir-butir Pancasila tidak dapat dijadikan indikator pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak hal tersebut menunjukkan adanya penurunan upaya pemantapan pemahaman kewarganegaraan. Berapa

REFLEKSI

banyak generasi muda kita yang fasih 100 persen Lagu Indonesia Raya? Bahkan, mereka lebih mengenal pencipta lagu “My heart will go on” ketimbang pencipta lagu “Bagimu Negeri”. Sekali lagi, meskipun kadar kebangsaan seseorang tidak sematamata diukur dengan bisa tidaknya menyanyikan lagu kebangsaan, atau mengetahui lagu-lagu wajib perjuangan, paling tidak hal ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa rasa kebangsaan mereka mulai memudar. Meskipun memang terjadi penurunan pemahaman dan aplikasi terhadap rasa kebangsaan Indonesia, kita tidak perlu berkecil hati. Dengan berbagai upaya, kita dapat menanamkan kembali kecintaan terhadap bangsa ini, dengan memanfaatkan dan menggali potensi yang ada. Berbagai peristiwa dan momentum dalam kehidupan Bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa bangsa kita masih punya rasa cinta tanah air dan bangsa, kebanggaan sebagai bangsa, harga diri di antara bangsa-bangsa di dunia, rasa bersatu, dan rasa senasib sepenanggungan. Di antara momentum tersebut bisa kita manfaatkan sebagai pemersatu bangsa, tentu dengan mengarahkannya pada hal-hal positif. 1. Ketika terjadi konflik perbatasan dengan negara tetangga, sebagian masyarakat Indonesia berbondong-

bondong menyatakan kesediaan dirinya untuk menjadi sukarelawan ikut berjuang melawan, bahkan sebagian sudah melaksanakan latihan kemiliteran secara mandiri. 2. Ketika budaya bangsa (lagu daerah, kesenian daerah, dsb) diklaim oleh bangsa lain sebagai budaya mereka, masyarakat Indonesia melakukan protes keras terhadap tindakan negara tersebut. 3. Ketika warga negara Indonesia yang berada di negara asing (TKI, duta olahraga, dsb) mendapat perlakuan buruk/tidak sebagaimana mestinya, masyarakat Indonesia melakukan protes keras dan menuntut keadilan terhadap perlakuan tersebut. 4. Pada acara puncak perayaan Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2008 di Stadion Gelora Bung Karno, masyarakat sangat antusias berpartisipasi, baik sebagai pengisi acara maupun sebagai penonton, termasuk pemirsa televisi di seluruh Indonesia, karena seluruh stasiun televisi nasional menyiarkan secara langsung acara tersebut. Momen-momen dan peristiwa tersebut sangat penting bagi bangsa Indonesia, dan merupakan suatu potensi yang dapat kita kembangkan dalam upaya pemantapan rasa kebangsaan In-

donesia. Upaya-upaya tersebut dapat kita lakukan (pemerintah dan segenap bangsa Indonesia) dengan: 1. Menggalakkan kembali materi pelajaran wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan di dalam sistem pendidikan kita, terutama mulai tingkat dasar, sehingga sejak kecil anak-anak telah ditanamkan rasa kebangsaan yang dalam dan cinta tanah air dan bangsa. Memang perlu perhatian serius karena kita dihadapkan pada tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah yang “global-oriented”, yang sangat fokus pada sains, teknologi, dan masa depan pribadi (profesi), tetapi kurang perhatian terhadap kesadaran berbangsa dan bertanah air). 2. Memanfaatkan momen-momen kompetisi antarbangsa, termasuk bidang olahraga dan pendidikan (kompetisi sains dan teknologi), yaitu dengan terus mendukung prestasi bangsa Indonesia di dunia Internasional, sehingga semakin banyak hal yang dapat dijadikan kebanggaan nasional. 3. Menggalakkan kembali slogan cinta produksi Indonesia. Diharapkan tidak hanya sebagai slogan belaka, tetapi dibarengi usaha peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri sehingga tidak terlalu bergantung pada negara lain. 4. Mendukung pemasyarakatan budaya Indonesia untuk membendung masuknya budaya asing. Misalnya kita lebih mendahulukan musik dan lagu-lagu Indonesia dalam kegiatan dengan masyarakat, jangan malah lebih memilih lagu-lagu barat atau budaya asing lainnya. 5. Kita semua harus punya kesadaran untuk memproteksi (bukan berarti menutup pintu) arus globalisasi informasi dan teknologi, misalnya dengan membatasi akses internet yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia seperti yang telah dilakukan pemerintah dengan aturan pelarangan akses situs porno di seluruh Indonesia. (dari berbagai sumber)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

REFLEKSI

Memahami Kembali 4 Pilar Kebangsaan enjadi fakta yang harus diakui bahwa sejak masyarakat Indonesia menikmati kebebasan berdemokrasi pascarezim Orde Baru 1998, nyaris tidak ada diskusiâ&#x20AC;&#x201D;apalagi sosialisasi intensifâ&#x20AC;&#x201D;mengenai empat pilar kebangsaan. Kalau pun ada, sifatnya insidental dan lebih menonjolkan salah satu dari keempatnya. Akibatnya, pemahaman yang dihasilkan pun cenderung parsial dan partikularistik. Tidak utuh dan tidak menyeluruh. Padahal idealnya keempat pilar tersebut (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dipahami secara komprehensif dan masyarakat bisa menerapkannya secara elegan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran terhadap posisi strategis keempat pilar tersebut baru mengkristal sekitar dua tahun terakhir di kalangan elit politik dan kaum cerdik cendikia. Tepatnya ketika mereka mendapati realitas masyaralat Indonesia yang tak kunjung beranjak dari kubangan dilema. Beragam persoalan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya seolah tidak bosan menghantam dan mengikis persatuan nasional. Yang lebih memprihatinkan, konflik horizontal dan vertikal terus meletup dan menghadirkan awan hitam kemanusiaan. SARA dan perebutan kepentingan selalu dijadikan sebagai kambing hitam. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada 28 Oktober 1928, delegasi pemuda dari beragam suku sudah berhasil meredam

fleksikan urgensi empat pilar kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika merupakan khazanah tak ternilai warisan para pendiri bangsa. Sebuah formula yang sudah teruji dan terbukti ampuh mewadahi segenap kepentingan, visi, misi, dan cita-cita luhur di balik proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

Oleh A.M. Fatwa Anggota DPD-RI 2009â&#x20AC;&#x201D;2014 Wakil Ketua MPR-RI Periode 2004â&#x20AC;&#x201D;2009 egoisme primordial mereka untuk kemudian mengusung semangat kebangsaan. Kenyataan ini mungkin cukup untuk menjadi pijakan guna mere-

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Sejak disepakati sebagai dasar negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, semua komponen bangsa harus menginsyafi bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila merupakan konsep yang mengandung gagasan, cita-cita, nilai

REFLEKSI dasar yang bulat, utuh, dan mendasar mengenai eksistensi dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa perjalanan Pancasila sempat mengalami pasang surut dalam sejarah perpolitikan bangsa. Sejak dirumuskan pada tahun 1945 sampai saat ini pun, resistensi terhadap Pancasila menjadi fenomena yang mudah ditemui. Namun dalam konteks kekinian, memperdebatkan status Pancasila sama saja dengan membuang-buang energi untuk sesuatu yang tidak berguna. Karena selain sudah disepakati secara aklamatif oleh para pendiri bangsa, proses kelahiran Pancasila juga melalui perenungan yang panjang. Digali dari nilai, norma, dan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Oleh sebab itu, wajar jika Pancasila memiliki kekuatan untuk mengakomodasi semua cita dan impian masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Dengan kedudukan dan kekuatan yang dimiliki, menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai waf of life (cara hidup). Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman sekaligus dasar dari setiap aktivitas keseharian. Sehingga semua tingkah laku, sikap, dan perbuatan manusia Indonesia berada di bawah kerangka, selaras dengan semangat, sekaligus merupakan cerminan dari Pancasila. Semangat yang terdapat dalam Pancasila secara sederhana bisa dipetakan menjadi: Ketuhanan yang Mahaesa yang berarti religiusitas. Suatu landasan yang memberikan pedoman mengenai cara membangun relasi vertikal yang harmonis dengan Tuhan sebagai realitas absolut. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab atau humanitas, suatu landasan yang membingkai cara menjalin relasi horizontal yang indah antara sesama manusia, setiap insan diposisikan setara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya, persatuan Indonesia

yang menggambarkan nasionalisme, suatu landasan yang mengukuhkan keberadaan setiap insan di bumi persada sebagai komunitas yang disebut bangsa. Landasan inilah yang berfungsi sebagai pijakan untuk meneguhkan loyalitas masyarakat terhadap bangsanya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan juga bermakna soverenitas, suatu landasan untuk membangun sistem demokrasi dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setara dengan sosialisme, tujuan ideal nan luhur yang ingin dicapai di balik pendirian NKRI.

landasan utama dalam merumuskan setiap kebijakan formal di segala bidang. Di samping itu, UUD 45 juga harus dijadikan sebagai tolok ukur primer dalam menilai konstitusionalitas semua fenomena serta produk hukum di Indonesia. Posisi ini memang mengesankan UUD 45 menempati posisi yang lebih sakral dibanding hukum-hukum primordial yang dianut masyarakat. Baik itu hukum agama maupun hukum adat. Namun sebagai kontrak sosial yang berfungsi mempersatukan semua komponen bangsa yang beragam, kesan tersebut harus dipandang positif serta diajadikan sebagai pemicu untuk merajut kebersamaan dalam kesetaraan.

UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi Berbeda dengan Pancasila yang tak mengalami perubahan sama sekali sejak dikukuhkan sebagai ideologi negara, UUD 1945 dinamis. Terhitung sejak 1945, bangsa Indonesia sudah 8 kali melakukan perubahan terhadap undangundang. [1] UUD 1945; [2] Konstitusi RIS 1949; [3] UUDS 1950; [4] UUD 1945 versi Dekrit 5 Juli 1959; [5] Amandemen pertama UUD 1945 tahun 1999; [6] Amandemen kedua tahun 2000; [7] Amandemen ketiga tahun 2001; dan [8] Amandemen keempat tahun 2002. Saat ini sedang menguat dan mencuat amandemen kelima yang bertujuan mengefektifkan sistem parlemen dua kamar (bicameral parliament). Terlepas dari dinamika yang mewarnai perjalanan UUD 1945, hal penting yang harus disadari adalah kedudukannya sebagai traktat hukum tertinggi dalam NKRI. UUD 1945 merupakan sumber hukum yang harus dijadikan sebagai referensi utama dalam setiap kerangka hokum, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dengan kedudukan ini, UUD 1945 menjadi acuan primer dalam hukum yang mengatur tentang dinamika kekuasaan, hubungan antara cabang-cabang kekuasaan, hubungan antara negara dan masyarakat, serta hubungan antara sesama masyarakat. Singkatnya, UUD 1945 harus menjadi

NKRI sebagai Nation State Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, NKRI sebagai nastion state (negara kebangsaan) harus diyakini sebagai sistem terbaik. Dalam sistem negara kesatuan, wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/ pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Dengan demikian, kedaulatan negara bersifat tunggal dan tidak terbagi. Bentuk negara kesatuan ini sejatinya memiliki nasib yang sama dengan kedua pilar kebangsaan yang sudah diuraikan sebelumnya. Sempat mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah. Setelah ditetapkan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945, Indonesia sempat beralih menganut sistem negara federal pasca-Konferensi Meja Bundar di Belanda pada tahun 1949, meski sistem tersebut hanya berjalan singkat, sekitar tujuh bulan. Setelah itu

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

REFLEKSI Indonesia kembali menganut sistem negara kesatuan. Selain berfungsi sebagai benteng kokoh yang melindungi negara dari ancaman disintegrasi, sistem negara kesatuan juga efektif meredam godaan yang potensial menjangkiti elit-elit masyarakat daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oleh sebab itu, adalah sebuah ironi ketika pada masa-masa awal reformasi, ada sejumlah kalangan yang menggulirkan gagasan supaya Indonesia menganut sistem federasi. Alasannya supaya setiap daerah memiliki kebebasan yang lebih luas dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Mereka seolah lupa bahwa sistem federasi hampir saja membuat negara ini pecah berkeping-keping di awal kemerdekaannya.

Bhineka Tunggal Ika sebagai Jati Diri Pilar kebangsaan keempat yang tertuang dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika sejatinya merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Semboyan tersebut menjadi populer setelah menjadi bagian dari sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada: Rwâneka dhâtu winuwus wara Buddha Wiúwa, bhinnêki rakwa ring apan kìna parwanosìn, mangka ing Jinatwa kalawan Œiwatatwa tunggal, bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa. Dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda, tapi bagaimana kita mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda, namun hakikatnya sama. Tidak ada kebenaran yang mendua. Terlepas dari keberhasilan Gajah Mada mewujudkan sumpah Palapanya, makna penting yang harus diresapi adalah jauh sebelum Indonesia menjadi negara bangsa yang besar seperti saat ini, keragaman suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) sudah ada sejak zaman dahulu. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan yang Mahakuasa yang harus disyukuri, bukan musibah

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

yang harus disesali. Perbedaan tersebut harus dikelola dengan baik dan dicarikan titik temunya. Tingginya pruralitas masyarakat Indonesia yang tersebar di atas ribuan pulau adalah kekayaan yang tak ternilai. Ibarat motif indah penghias hamparan permadani nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di atasnya tersimpan sejuta potensi yang menanti untuk dieksploitasi. Oleh sebab itu, segenap masyarakat Indonesia harus menyadari makna luhur yang tersimpan di balik semboyan Bhineka Tunggal Ika itu. a. Inklusif dalam kesetaraan Seluruh penduduk Indonesia harus menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari mayarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, setiap insan harus melihat dirinya—baik sebagai pribadi, anggota etnis tertentu, ataupun penganut agama tertentu— setara dengan orang lain. Sehingga, ia tidak memiliki alasan untuk bersikap egois dengan menganggap diri, etnis, atau agamanya lebih baik dari etnis dan agama orang lain, yang akan melahirkan kesadaran primordial. Setiap anak bangsa—apa pun suku dan agamanya—memiliki peran mereka masing-masing yang tidak bisa diabaikan dan bermakna bagi kehidupan bersama. b. Toleran dalam perbedaan Setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan tradisi, bahasa, dan adat-istiadat antara satu etnis dengan etnis lain, antara satu agama dengan agama lain, sebagai aset bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Pandangan semacam ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati, menyuburkan semangat kerukunan, serta menyuburkan jiwa toleransi dalam diri setiap individu.

Pruralistik dalam kebersamaan Semua masyarakat Indonesia harus menginsyafi bahwa perbedaan yang ada di antara mereka sudah lebur dalam semangat kebangsaan, sehingga tidak lagi menjadi halangan untuk menjalin kebersamaan demi meraih cita-cita bersama. Semangat ini akan mengantarkan penduduk Indonesia pada kesadaran untuk menggunakan musyawarah sebagai mekanisme untuk mencapai kemufakatan dalam menentukan masa depan. Mengikis terminologi minoritas-mayoritas, untuk selanjutnya berjalan beriringan dan bergandeng tangan untuk mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Sungguh sebuah ironi yang memilukan sekaligus memalukan ketika melihat kondisi mutakhir di Indonesia. Menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menikmati lezatnya kue kemerdekaan, mendapatkan kesempatan terdepan untuk mewujudkan mimpi menjadi bangsa yang maju, serta memiliki potensi yang paling melimpah, ternyata jauh panggang dari api. Saat ini, Indonesia menjadi negeri yang paling babak belur di antara tetangganya sesama negara ASEAN. Yang lebih mengejutkan, hasil survei Fund For Peace (FFP) yang dirilis di Washington DC pada 16 Juni 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara gagal, lebih buruk satu peringkat dari tahun sebelumnya di posisi 64. Kondisi ini tidak terjadi begitu saja tanpa penyebab yang bersifat radikal dan fundamental. Agar kondisi seperti ini tidak semakin parah, tidak ada jalan lagi bagi masyarakat Indonesia, kecuali menggali, merefleksikan, serta mengaplikasikan dengan serius nilai-nilai luhur yang tercermin dari empat pilar kebangsaan. Jika semua muatan positif dalam keempat pilar tersebut berhasil dijiwai dan diejawantahkan, berarti Indonesia sudah berada di jalan yang tepat untuk (*) mengembalikan kejayaannya. (Disampaikan pada Pelatihan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPP GMPTQN dan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI, Hotel Permata Indah, 10 Juli 2012 di Jakarta)

KESEHATAN

Rokok dan Fastfood Picu Penyakit Jantung Penyakit jantung banyak macamnya. Salah satu yang akan di bahas di sini adalah penyakit kantung koroner (PJK) yang menduduki peringkat pertama sebagai pembunuh di Indonesia serta meminta biaya pengobatan yang sangat mahal. JK adalah penyempitan/penyumbatan (arteriosclerosis) pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan dari zat-zat lemak (kolesterol, trigliserida) yang makin lama makin banyak dan menumpuk di bawah lapisan terdalam (endotelium) dari dinding pembuluh nadi. Dengan tersumbatnya arteri koroner maka akan mengurangi atau menghentikan aliran darah yang menyuplai oksigen ke otot-otot jantung, sehingga mengganggu kerja jantung sebagai pemompa darah. Bila otot-otot jantung kekurangan suplai darah maka jantung akan menjadi lemah dan tidak dapat memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Penyumbatan arteri ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu tersumbat total (penderita bisa jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri, dan sering terjadi penderita langsung meninggal dunia) dan tersumbat sebagian (pada tahap awal mungkin penderita masih dapat bernafas dengan normal dan darah yang mengalir ke otot jantung masih cukup. Namun, ketika dia melakukan aktivitas yang melelahkan seperti berolahraga, arteri koroner yang menyempit tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Dan bila otak tidak mendapat suplai darah, biasanya penderita terkena stroke). Penyakit ini dulu sering disebut sebagai penyakit orang tua, karena memang cuma orang yang berusia 50 tahunan ke atas yang rentan terkena penyakit ini. Namun sekarang ada kecenderungan juga diderita oleh pasien di bawah usia 40 tahun. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan gaya hidup dan pola makan, terutama pada orang muda perkotaan modern. Beberapa penyebab penyakit ini

antara lain merokok berlebihan selama bertahun-tahun, banyak mengonsumsi makanan fastfood/junkfood yang mengandung kadar lemak jenuh tinggi, tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, kurang olahraga, stres, kecanduan alkohol, dan mengonsumsi narkoba. Pengobatan yang dilakukan antara lain dengan obat-obatan untuk jantung (jika belum tahap lanjut), kateterisasi (tiup), dan operasi atau yang seringkali disebut dengan tindakan bypass (soalnya sebutan operasi rasanya menyeramkan). Kateterisasi adalah memasukan selang kecil melalui urat nadi di lipatan paha atau di pergelangan tangan. Selang kecil tadi didorong ke jantung dan sampai pembuluh koroner. Di sana, melalui selang tadi disemprotkan zat warna sehingga dengan bantuan film yang merekam semua tindakan tadi

maka dapat terlihat lokasi dan beratnya sumbatan. Setelah itu baru diputuskan apakah pasien harus dioperasi atau di

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

KESEHATAN

balon saja. Maksud balon di sini adalah pada ujung selang tadi ada balon yang dapat di tiup dari luar (dengan spuit). Balon ditiup setelah posisinya ada di daerah yang mengalami sumbatan. Nah, kalau ditiup maka balon mengembang dan mendorong sumbatan tersebut masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Aliran darah tentu akan melebar karenanya. Biasanya akan dipasang semacam ring yang disebut stent supaya pembuluh darah tadi tidak tersumbat kembali. Sedangkan tindakan bypass adalah membuat jalur baru untuk arteri, dapat dilihat pada pemasangan ring stent di atas pada kiri bawah. Beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah menerapkan pola hidup sehat, antara lain berhenti merokok, tidak mengonsumsi alkohol dan narkoba, olahraga secara rutin, makan sehat, tidak stress, dan lainlainnya yang berkaitan dengan cara hidup seimbang. Pencegahan bisa juga dilakukan dengan mengonsumsi obat herbal secara rutin. Sejumlah tanaman yang secara klinis terbukti mempunyai kandungan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk kesehatan jantung

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

antara lain: 1. Daun dewa (Gynura segetum). Fungsinya sebagai anticoagulant, mencairkan bekuan darah, melancarkan sirkulasi darah, dan membersihkan racun. Bagian yang dipakai adalah daun dan umbinya. Dosis yang dianjurkan 15-30 gram daun segar dan 6-10 gram umbinya. 2. Mengkudu (Morinda citrifolia), fungsinya menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kolesterol dan kadar gula darah tinggi. Dosis: 2-3 buah yang matang. 3. Bawang putih (Allium sativum), fungsinya melancarkan sirkulasi darah, anticoagulant, menurunkan kolesterol darah, menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah tinggi, antioksidan, dan menambah sistem kekebalan tubuh. Dosis: 2-3 siung sekali makan. 4. Bawang bombay (Allium cepa), fungsinya anticoagulant, menurunkan kadar lemak darah, menurunkan kadar gula darah, dan menurunkan tekanan darah. Dosis: seperempat butir sekali makan. 5. Jamur kuping hitam (Auricularia auricula), fungsinya antara lain

mencegah stroke dan pendarahan otak, baik untuk jantung dan pembuluh darah. 6. Rumput laut (Laminaria japonica), fungsi: mencegah penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. 7. Terung ungu (Solanum melongena L.), fungsi: mencegah aterosklerosis, mencegah meningkatnya kolesterol darah, dan menurunkan ketegangan saraf. 8. Jantung pisang, fungsinya mencegah stroke dan pendarahan otak, baik untuk jantung dan pembuluh darah. 8. Bunga mawar (Rosa chinensis), fungsi: melancarkan sirkulasi darah dan menetralkan racun. Dosis pemakaian: 3-10 g bunga kering. 9. Siantan (Ixora stricta Roxb.), fungsi: anticoagulant, menurunkan tekanan darah. Dosis pemakaian: 10-15 g bunga. Sedangkan zat yang juga mampu mencegah PJK lemak Omega-3, yang bisa diperoleh dari ikan (lebih baik ikan laut) atau suplemen makanan. Menurut sejumlah hasil penelitian, ikan lemuru yang banyak terdapat di perairan laut Indonesia sebagai ikan yang potensial mengandung asam lemak omega-3. Dengan mengonsumsi dua porsi ikan lemuru setiap minggu maka cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ikan yang mengandung asam lemak omega-3 cukup optimal ini mampu menurunkan kadar superoksida yang merusak jaringan otot jantung. Disarankan agar ikan ini tidak digoreng, melainkan ditim. Sebab jika digoreng kandungan omega-3-nya akan menguap. Pada orang yang mengonsumsi omega-3, keping darahnya (platelet) tidak mudah pecah atau menggumpal. Asam lemak omega-3 ini menjadikan dinding pembuluh darah (endotil) kuat, tidak rapuh, dan tidak mudah ditembus oleh zat yang memecah dinding pembuluh darah. Asam lemak ini bisa menurunkan parameter biokimia sebagai faktor risiko arteriosklerosis seperti kolesterol, LDL, dan trigliserida. (dari berbagai sumber)

WARTA

Waspadai Kekeringan dan Kebakaran Pada musim kemarau dengan cuaca panas yang ekstrem rawan terjadi kebakaran. Karena itu, setiap dinas dan instansi di seluruh Lampung yang memiliki mobil pemadam kebakaran (damkar) harus menyiagakannya untuk mengantisipasi kejadian. ondisi sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Lampung yang kini dilanda kekeringan dan kemarau dengan panas matahari yang sangat terik dapat memicu kebakaran, baik lahan kosong maupun permukiman padat penduduk,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, usai salat jumat di masjid Pemprov Lampung, Jumat (24 Agustus 2012). Setiap dinas dan instansi, termasuk perusahaanperusahaan perkebunan harus bersiaga. “Coba dicek damkar kita ada berapa jumlahnya yang dimiliki kabupaten/kota, cukup enggak? Kemudian periksa juga kondisi kendaraannya, sehingga siap untuk mengatasi kebakaran,” katanya. Selain mempersiapkan damkar, Marwan juga mengimbau pemkab/pemkot untuk memperhatikan pasokan air yang ada, terutama di hulu sungai. Selain untuk kebutuhan penduduk, pasokan air ini juga untuk kebutuhan para petugas Damkar untuk memadamkan api bila terjadi kebakaran. “Sumber air juga harus diperhatikan, bagaimana ceritanya kalau ada kebakaran, pasokan air kita tidak cukup. Ini permintaan saya walaupun tidak resmi, pemkab/pemkot juga harus memperhatikan pasokan air,” ujar politisi Partai Demokrat ini. DPRD Provinsi juga mengajak semua pihak untuk melakukan penghijauan atau reboisasi di pegunungan atau daerah-daerah tangkapan air agar pasokan air tetap terjaga. “Kita harus kelola lingkungan dengan baik agar pada musim penghujan tidak mudah banjir dan pada musim kemarau tidak

“

gampang kekurangan air,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung Nur Huda mengatakan kemarau masih akan melanda Lampung hingga Oktober 2012. Masyarakat diminta mewaspadai bahaya kebakaran di tengah cuaca panas menyengat. BMKG Lampung memprediksi kemarau akan mencapai puncaknya pada Agustus dan September dan hujan berangsur turun pada akhir Oktober 2012. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

WARTA

Upayakan Percepatan Kota Baru DPRD Provinsi Lampung akan terus mengupayakan percepatan pemindahan kantor pemerintahan provinsi ke Kota Baru Lampung pada 2014. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan legislatif terus aktif bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam upaya merealisasikan rencana tersebut. inergi antara DPRD dan Pemprov merupakan hal penting untuk mencapai target pemindahan kantor pemerintahan ke Kota Baru Lampung pada 2014,” ujar Marwan seusai pertemuan pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan pimpinan Fraksi dengan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP di ruang kerja Gubernur, Senin 13 Agustus 2012. “Kota Baru Lampung merupakan salah satu program prioritas. Makanya perlu ada pemahaman

“

Marwan Cik Asan

bersama antara DPRD dan Gubernur,” katanya. Untuk mencapai pemahaman bersama, legislatif dan eksekutif perlu saling memahami persoalan serta solusi yang akan ditempuh dalam mempercepat pemindahan kantor pemerintahan. “Gubernur sudah menjelaskan, lahan yang selama ini dipermasalahkan ternyata sudah memiliki alas hak yang jelas. Kementerian Kehutanan pun rencananya akan memberi izin prinsip dalam waktu dekat ini,” kata Marwan. Memang, dalam pertemuan tersebut

Gubernur dan DPRD masih membicarakan visi, payung hukum, dan prioritas pembangunan. Dengan adanya persamaan persepsi, lanjut Marwan, akselerasi pembangunan diharapkan bisa semakin cepat diwujudkan. “Kami belum bicara detil. Terkait anggaran, angkanya nanti akan dibahas dalam APBD dan APBD Perubahan,” ujar Marwan. Wacana pemindahan kantor pemerintahan provinsi ke Kota Baru Lampung pada 2014 karena empat gedung utama telah dibangun mulai tahun 2012 ini. Empat gedung tersebut ditargetkan selesai pada 2013. Keempatnya adalah kantor gubernur dan DPRD, sesat adat, dan masjid agung. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai keberadaan gedung yang telah ada. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Kawasan Strategis Industri Lampung. Menurut Marwan, dari seluruh program kerja Pemerintah Provinsi Lampung, yang paling diprioritaskan adalah pembangunan Kota Baru, mengingat hal tersebut merupakan solusi yang paling efektif untuk mengurai kemacetan di Kota Bandarlampung saat ini,” katanya. Ketua DPRD Lampung juga berupaya Raperda tentang Kotabaru segera bisa disahkan. Secara prinsip Pansus tinggal menunggu waktu saja untuk finalisasi raperda. Setelah ada laporan dari Pansus dalam waktu dekat segera diparipurnakan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012

Segenap Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG Mengucapkan

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 17 Agustus 1945â&#x20AC;&#x201D;17 Agustus 2012 Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama, Kita Tingkatkan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan untuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2012