Jurnal DPRD Provinsi Lampung | Edisi September 2015 by Rudy DPRD

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Daftar Isi Diterbitkan Oleh

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

Jangan Anggap Sepele Bencana Kebakaran

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa memperingati HUT ke70 Republik Indonesia dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan Sidang Tahunan MPR-RI, Jumat (14/8/2015). Hal. 21

PENGARAH Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.

Komisi IV Tinjau Pembangunan Jl. Ir. Sutami Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Minggu (27/09/2015) bersama jajaran Dinas Binamarga Provinsi Lampung, meninjau pelaksanaan pembangunan Jalan Ir.Sutami yang menghubungkan Panjangâ&#x20AC;&#x201D;B andar Sribawono, Lampung Timur. Hal. 32

SEKRETARIS REDAKSI Neli Yuniar

ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id

Hal. 32

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Evaluasi untuk Meningkatkan Kinerja Pada bulan September 2015, anggota DPRD Provinsi Lampung telah melewati setahun bertugas sebagai wakil rakyat. Sebagai perancang regulasi, pengawas pemerintahan dan pembangunan, serta pembahas rancangan anggaran untuk daerah, memang masih banyak yang perlu ditingkatkan. udah seharusnya kita semua melakukan evaluasi dan introspeksi. Bagaimana kinerja kita selama setahun ini. Lalu apa saja yang mesti dipercepat agar bisa memberikan sumbangsih optimal yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, ketika dimintai komentarnya seiring setahun DPRD Provinsi Lampung masa jabatan 2014—2019. Dedi Afrizal mengakui memang masih banyak harapan masyarakat yang

“

belum terwujud. Harus juga dimaklumi, sebagian anggota DPRD adalah wajah baru yang memerlukan waktu untuk belajar dan menyesuaikan. Lagi pula realitas yang dihadapi tidak semudah bayangan semula. Namun, Dedi merasa berlega hati juga karena para anggota Dewan setidaknya bisa memenuhi hal-hal yang bersifat rutinitas dan kewajiban. “Kita memang perlu mendorong percepatan pembentukan peraturan-peraturan yang mendukung sektor ekonomi maupun yang

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

lainnya. Harus dimaklumi karena kawantahun ini, termasuk menyelesaikan perda kawan di DPRD masih fokus membahas warisan periode lalu. Selain itu, fungsi sisa APBD lama,” katanya, Senin (7/9/ pengawasan juga akan dilaksanakan 2015). secara optimal. Namun, kata dia, “Mungkin saja dari masyarakat patut beberapa perda yang ada berbangga karena sudah akan muncul pergub. Kita ada beberapa rancangan akan lihat apakah peraturan daerah yang memungkinkan dalam dapat diselesaikan dan satu perda itu akan sudah masuk agenda muncul pergub. Pokoknya pengesahan menjadi kita akan benar-benar peraturan daerah. Antara pantau dan berkoordinasi lain, perda tentang dengan semua pihak,” bantuan hukum untuk katanya. masyarakat tidak mampu. Dedi optimistis dalam Ketua DPRD juga setahun ke depan minimal berbangga dengan kinerja 12 perda terselesaikan. anggotanya, terbukti “Kemarin kita targetkan Dedi Afrizal banyak regulasi yang satu komisi minimal dibuat di komisi-komisi. menyelesaikan dua perda, Namun, hasilnya masih dalam proses yang berasal dari usul inisiatif DPRD penyempurnaan dengan satuan kerja maupun pemprov, di luar perda APBD,” atau eksekutif. Hal ini perlu dilakukan ujarnya. agar produk hukum yang dibuat saat Raperda yang termasuk prioritas dan diimplementasikan tidak menghadapi sudah masuk dalam pembahasan antara distorsi-distorsi di lapangan. perda tentang kawasan bebas rokok dan “Ini yang jadi bahan pertimbangan perda rembuk pekon. (tim) teman-teman di komisi. Kami ingin kerja keras yang sudah dilakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tapi prinsip kehati-hatian dan kecermatan jadi patokan dalam prosesnya,” ujarnya. Dedi menjelaskan DPRD mencanangkan menyelesaikan 12 peraturan daerah pada

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Komisi IV Dengar Pendapat soal Pencurian BBM Komisi IV DPRD Provinsi Lampung serius menanggapi maraknya kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan para sopir tangki pendistribusi ke sejumlah wilayah. Pencurian oleh sopir diistilahkan dengan â&#x20AC;&#x153;mobil tangki kencing di jalanâ&#x20AC;? tersebut sangat merugikan Pertamina dan pemilik SPBU. ntuk mengatasi praktek pencurian BBM tersebut Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama PT Pertamina depot Panjang, UPT Meterologi, Hiswanamigas dan PT Patraniaga, di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Selasa (15/9/2015). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Imer Darius, diikuti anggota Komisi IV Watoni Noerdin, Amrullah Ahmad El Hakim, dan Hamidi. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV minta penjelasan kepada pimpinan PT Pertamina depot Panjang, PT Patra Niaga, UPT Mterologi, dan pengurus Hiswanamigas. Reza Purwana, Site Supervisor PT Patraniaga, menjelaskan pihaknya sebagai

anak perusahaan Pertamina hanya bertugas menyalurkan BBM hingga ke SPBU. Untuk mencegah pengurangan volume BBM yang dibawa oleh para sopir tangki di dalam perjalanan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dengan mengubah sistem kerja pengisian BBM dengan cara manual dengan komputerisasi. â&#x20AC;&#x153;Kami sudah melakukan perubahan sistem manual menjadi komputerisasi. Salah satunya dengan membuat terobosan sistem Online Distribution Info (ODI) di mana bisa diakses pemilik SPBU mulai dari depot hingga sampai di SPBU tujuan, sistem ini dalam waktu dekat akan segera kami Lounchingkan. Selain itu kami juga memasang GPS di setiap unit mobil tangki

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

untuk mengerungai kecurangan,” temengadu soal ini,” ungkapnya. rangnya. Anggota Hiswanamigas Lampung Untuk memberikan efek jera kepada sebagai konsumen Pertamina yang sopir yang nakal, pihaknya juga membertugas menyalurkan BBM ke masyarakat berlakukan sanksi berat dari pemecatan berharap PT Patraniaga yang hingga sanksi hukum dipolisikan. “Hingga mengantarkan BBM ke SPBU agar tepat saat ini sudah ada sekitar waktu, tepat mutu, dan 50 supir yang kami pecat tepat jumlah. Sebab itu karena ketahuan melakupihaknya meminta agar kan kecurangan dan sebamobil-mobil tangki milik gian kami proses hukum, Patraniaga harus ditera tapi tidak ada efek jera. ulang setiap tahun. Sebab selama ada oknum “Dari tahun 2012 soal aparat yang membekingi, pengiriman ini sudah bermau dipasang GPS, maumasalah, banyak kami pun teknologi canggih laindapati mobil tangki volunya, tidak akan ada gumenya tidak pas. Setiap nanya,” jelasnya. pengiriman rata-rata Sementara, Budiono berkurang mencapai 270 Kabid SPBU Hiswanamiliter. Coba bayangkan gas, secara blak-blakan berapa banyak SPBU di mengatakan kasus tangki Lampung dan berapa toImer Darius BBM milik PT Patraniaga tal kerugianya,” ujar dia. yang “kencing” di jalan Kehilangan volume dibekingi oleh oknum pemuatan BBM seharusnya tugas, baik dari TNI/marinir maupun menjadi tanggung jawab Patraniaga Brimob/Polri. sebagai perusahaan yang mengantarkan “Kalau masih ada beking yang diBBM ke SPBU. Namun faktanya Patraniaga biarkan seperti ini, maka masalah ini akan sering lepas tangan dan menyalahkan sangat sulit diatasi. Artinya, apakah ada sopir. Sedangkan sopir bermain dengan pihak yang berani menutup pangkalan BBM oknum aparat yang mendekingi pangkalan kencing itu?. Sebab itu kami mohon bapakkencing ilegal. bapak di DPR ini bisa mengatasi tempat“Ini kan sebenarnya bukan domain tempat ilegal itu. Kami punya datanya Hiswanamigas untuk mengatasinya, tetapi karena kami sudah beberapa kali melakami terpaksa turun, karena kami yang kukan tangkap tangan,” harapnya. dirugikan. Seharusnya ini tanggung jawab Bisnis ilegal BBM hasil curian sangat Patraniaga,” tegasnya. merugikan pemilik SPBU yang merupakan Sedangkan perwakilan UPT Meterologi anggota Hiswanamigas. “Dari pencurian Lampung Ferry Nugraha mengatakan BBM itu, perputaran uang per hari mencapai pihaknya bersama-sama dengan Hisratusan juta rupiah. Itulah yang memicu wanamigas, Pertamina dan disaksikan hal seperti ini, dan akibatnya sangat sulit Patraniaga setiap tahun selalu melakukan diberantas. Jadi ke mana lagi kami harus tera ulang.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

“Persoalannya ini kan sopirnya yang bermain, mereka mengutak atik tangki dan dibekingi, ini yang jadi masalah. Bila tidak diutak atik, kami yakin volume tidak akan berkurang,” jelasnya. Kepala Depot Pertamina Panjang Purwanta mengatakan pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan antisipasi terhadap kecurangan pengiriman BBM, diantarnya dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam pengisian BBM saat di depot Pertamina. Selain itu ujarnya, bila ada konsumen SPBU yang komplain volume BBM yang dikirim kurang, dapat mengajukan komplain ke pihaknya dan akan diganti kekurangannya. “Yang mengganti itu nantinya pihak Patraniaga dan klaimnya ke kami,” ujarnya. Disinggung mengenai langkah dan komitmen Pertamina untuk meringkus beking-beking yang bermain dalam kasus ini Purwana terkesan menghindar.”Soal itu bukan kewenangan kami, sebab Pertamina fokus tanggungkawabnya adalah mengeluarkan BBM dari depot. Saat keluar dari depot bukan tanggung jawab kami lagi,” kilahnya. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Imer Darius mengatakan persoalan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun berbagai pihak tidak berdaya dalam menghadapi para oknum aparat yang menjadi beking. “Anehnya para oknum ini bisa menglegalkan BBM ilegal ini dan dijual ke perusahaan-perusahaan atau pihak ketiga. Mereka beli dengan cara spanyol (separo nyolong), saya punya buktinya, karena saya juga bagian dari korban. Tapi kok tidak bisa diberangus. Masa negara kalah dengan preman,” ungkapnya.

Imer Darius mengungkap satu SPBU bisa mengalami kerugian hingga Rp1 miliar pertahun. “Jelas ini angka kerugian yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibiarkan. Untuk itu kami minta langkah kongkrit dan komitmen bersama dalam melawan oknum ini. Di sini ada oknum marinir maupun polisi yang bermain, ini harus kita terobos. Kami harap ada kesungguhan dari masingmasing untuk menyelesaikan ini,” pungkasnya. Watoni Nurdin menambahkan, kejahatan yang terjadi dalam kasus ini sudah menjadi kejahatan terorganisasi. “Semua terjadi karena faktor kesempatan. Karena ini kejahatan terorganisir maka seharusnya Patraniaga, Hiswana Migas dan Pertamina bisa memperkarakan secara hukum, karena ada pelakunya, ada yang membantunya bila dilihat dari kacamata hukum. Kalau tadi negara tidak oleh kalah ini menjadi pertanyaan mengapa kita jadi diam. Ini yang harus dibahas,” imbuhnya. Masih kata dia, dalam hal ini apakah sudah dibicarakan juga dengan aparatur kepolisian. “Kalau kita menginginkan ini bisa diselesaikan dan masyarakat tidak dirugikan, harus ada keberanian untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ini,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Komisi I Tinjau Lahan Kota Baru Komisi I DPRD Provinsi Lampung meninjau lahan kota baru di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (21/9/2015). Peninjauan itu sebagai tindak lanjut atas pengaduan warga setempat yang menggarap lahan kota baru untuk bercocok tanam. ombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Nerozely Agung Putra itu selain meninjau lokasi, termasuk beberapa bangunan yang sudah berdiri di kota baru, juga berdialog dengan masyarakat setempat. “Kami perlu mengecek kenyataan di lapangan,” kata Nerozely, didampingi Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, yaitu Suprapto, Apriliati, dan Karlina. Dalam peninjauan tersebut, Komisi I memperoleh informasi dan bukti bahwa terdapat oknum Satuan Tugas (Stagas) yang diturunkan Pemerintah Provinsi Lampung di lahan kota baru yang menyewakan lahan milik pemerintah kepada masyarakat. Bahkan agar terkesan legal, Satgas itu membuat surat perjanjian dilengkapi stempel bertanda lambang Pemerintah Provinsi. “Heran, bagaimana bisa satgas menyewakan lahan milik negara. Berbahaya jika didiamkan. Tolong dihentikan dulu sewa-menyewa ini. Satgas kan hanya ditugaskan mengamankan lokasi, bukan untuk menyewakan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Nerozely Agung. Nerozely mengaku telah melaporkan temuan tersebut kepada Wakil Gubernur Bachtiar Basri dan juga mengirimkan pesan singkat ke Gubernur M. Ridho Ficardo.

Komisi I pun minta Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Lampung segera mendata luas dan batas-batas lahan yang telah diserahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke Pemprov Lampung. “Agar jelas dan tak bias antara lahan milik pemprov dan milik masyarakat. Juga harus didata lagi berapa jumlah masyarakat yang masih menguasai lahan, petani penggarap maupun tanah yang dijadikan sewa-menyewa. Kami melihat bukti satgas menyewakan lahan, berupa surat perjanjian yang ada stempelnya,” kata dia. Menurutnya, petani penggaran yang mengadukan nasibnya ke ke DPRD Lampung beberapa waktu lalu menyatakan siap meninggalkan lahan tanpa ganti rugi, jika lahan tersebut akan digunakan Pemprov Lampung untuk melanjutkan pembangunan kota baru. “Mereka bersedia melakukan perjanjian hitam di atas putih,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Terima Pengaduan Petani Penggarap ebanyak 32 petani penggarap lahan Pemprov Lampung di Kota Baru, Jatiagung Lampung Selatan mendatangi gedung DPRD Lampung Selasa,(15/9/2015). Mereka didampingi aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung Alian Setiadi dan Chandra Muliawan. Para petani dan aktivis LBH Bandarlampung tersebut melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi I DPRD Lampung. Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari beserta tujuh orang anggotanya menyimak dengan seksama apa yang disampaikan Alian Setiadi selaku kuasa hukum petani. Menurut Alian Setiadi, para petani berharap Komisi I bisa menjadi penyambung lidah mereka. Bahwa para petani merasa terganggu dan tertekan atas intimidasi dari para petugas keamanan di kawasan Kota Baru untuk mengosongkan lahan yang petani garap. “Tekanan itu muncul setelah adanya surat dari Sekretaris Provinsi yang memerintahkan pengosongan lahan. Padahal petani sudah pernah ada MoU dengen pemerintahan periode sebelumnya, dan isinya mereka siap kosongkan lahan kalau memang lahannya akan dibangun. Mereka ini kan hanya memanfaatkan lahan yang belum terpakai, dan tak akan mengklaim kepemilikan lahan dan tanpa ganti rugi,” paparnya. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari mengatakan pihaknya sudah punya komitmen untuk

membantu rakyat. “Jadi kami ingin benar-benar menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Dan beberapa pengaduan yang sudah kami tindaklanjuti dan alhamdulillah selesai dengan baik,” kata Ririn. Mengenai pengaduan para petani penggarap di kota baru, menurut Ririn, hal itu berkaitan dengan adanya penundaan pembangunan kota baru. Informasi terbaru dari Biro Aset Pemprov Lampung bahwa instruksi Sekprov itu atas dasar Pemprov diminta oleh Kementerian Kehutanan untuk menyiapkan lahan untuk dibangun. “Jadi, menurut keterangan Pemprov bahwa lahan harus dikosongkan guna pembangunan kota baru. Di sini ada celah satu sisi berdasarkan ketentuan, dan sisi satunya berdasarkan kepentingan rakyat. Nah, nanti kami ambil jalan tengahnya,” tegasnya. Menurutnya, sejauh ini benang merahnya sudah ketemu. “Keinginan dari masyarakat adalah diizinkan menggarap lahan. Dalam hal itu sekalian melindungi lingkungan agar lahan di sana tidak jadi lahan tidur,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Ketua Dewan Ikuti “Hearing” Komisi III dengan Pammor •

Bahas Penurunan Tarif BBNKB-PKB

Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pengurus Persatuan Mobil dan Motor (Pammor), Selasa (15/9/2015). Bahkan, rapat tersebut termasuk istimewa, karena dihadiri dan diikuti oleh Ketua DPRD Dedi Afrizal.

ehadiran Dedi Afrizal di ruang rapat Komisi III itu mendapatkan aplaus peserta. Sebab, belum pernah ada hearing yang diikuti langsung oleh Ketua DPRD. “Rapat ini penting, karena menyangkut persoalan pajak kendaraan bermotor,” kata Dedi. Sebelumnya Pammor mengusulkan agar tarif persentase bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (BBNKB-PKB) yang diatur perda

diturunkan. Sebab, hal itu mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Bahkan, banyak warga Lampung yang memilih membeli kendaraan bermotor di luar daerah karena BBNKB dan PKB-nya lebih ringan. Ketua DPRD mengatakan untuk Lampung tarif BBNKB-PKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang diberlakukan sejak 2012, termasuk tertinggi di Sumatera, yakni 12,5 persen.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Sementara untuk DKI Jakarta dan Sumatera Selatan hanya 10 persen. “Mungkin saja akibat menurunnya daya beli kendaraan bermotor dan tidak maksimalnya pendapatan pajak dari sektor ini berkaitan dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan dari BBN pertama,” kata dia. Sehingga ke depan apakah tarif pajak masih dipertahankan atau tidak agar pembelian kendaraan bermotor tidak keluar Lampung, perlu dikaji kembali perda yang sudah ada. “Tetapi ketika tarif diturunkan, misalnya dari 12,5 persen menjadi 10 persen, apakah daya beli masyarakat pun ikut meningkat,” tanyanya. Untuk itu, Dedi menyarankan sebelum persoalan tersebut digulirkan, sebaiknya dilakukan pembahasan akademis terlebih dahulu sebagai kajian yang mendalam untuk hasil yang lebih baik. “Jadi, perubahan perda tersebut dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi III Ikhwan Fadil Ibrahim didampingi Sekretaris Komisi III Tony Eka Candra dipaparkan jumlah PAD dari BBNKB dan PKB yang diterima Pemprov pada tahun 2014. Tony Eka Candra merincikan target PAD dari PKB tahun 2014 adalah Rp560 miliar dan realisasinya sebesar Rp544,701 miliar. Sementara PAD dari BBNKB ditargetkan Rp716,809 miliar dan tercapai Rp712,469 miliar. Rinciannya PKB dari kendaraan roda dua (R2) Rp198,996 miliar dan roda empat (R4) Rp345,704 miliar. Kemudian dari BBNKB realisasi R2 Rp335,857 miliar (220.109 unit terjual) dan R4 Rp376,611 miliar (35.475 unit terjual). Total PKB dan BBNKB dari R2 Rp434,853 miliar dan R4 Rp722,316 miliar. Untuk itu, ketika tarif persentase pajak

tersebut diturunkan menjadi 10 persen ataupun berada di angka tengah 11 persen, kemungkinan tidak ada penurunan dalam penerimaan PAD, jika diperdiksikan penjualan kendaraan bermotor meningkat. “Tetapi memang perlu kajian, Pammor dan Dinas Pendapatan Daerah Lampung hendaknya membuat kajian bersama. Jangan sampai PAD kita berkurang. Setelah kajian masuk, kita undang akademisi untuk membahas dan merapatkan, apakah langkah penurunan tarif PKB dan BBNKB akan berpengaruh pada PAD,” kata dia. Ketua Komisi III Ikhwan Fadhil mengatakan jangan sampai ketika PAD digenjot di satu sisi, di sisi lain justru membahayakan perekonomian secara keseluruhan. “Jangan sampai masyarakat terbebani. Jadi dimohon ada kajian secara tertulis. Secepatnya disampaikan kepada kami, untuk diperluas rapatnya, insyaallah pembahasan perda bisa dilaksanakan dalam waktu dekat,” katanya. Ketua Dewan Penasihat Pammor Lampung Ardiansyah mengapresiasi sikap Dewan atas permasalahan pelaku usaha otomotif. “Saya senang atas respons teman-teman anggota Dewan yang sudah sejalan dengan pemikiran kami. Jadi teman-teman di Pammor dapat melampirkan kajian akademisnya. Tarif pajak perlu diubah agar mencapai tujuan lebih besar. Kami juga tak ingin PAD Lampung sampai turun,” tegasnya. Ketua Pammor Lampung Untung Suyono juga mengapresiasi hal tersebut. “Komisi III DPRD Lampung sangat responsif terhadap permasalahan ini. Sebab, bukan hanya PKB dan BBNKB sebagai potensi PAD,” katanya. Wakil Ketua Pammor Heri Andrian mengatakan penjualan otomotif selama tahun 2015 menurun drastis. Awalnya pada

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

2013 masih bisa melakukan penjualan 2.009 unit, lalu terjadi penurunan pada 2014 menjadi 1.738 unit per bulannya. Kemudian tahun 2015 diperkirakan ratarata penjualan di angka 1.100 unit per bulan, sebab pada bulan Juli 1.539 unit dan pada Agustus turun jadi 1.297 unit. “Pada September ini, hingga pertengahan bulan baru terjual 589 unit,” terangnya. Kondisi tahun ini merupakan yang tersulit. “Kami khawatir tidak dapat mencapai angka target minimal. Mungkin salah satu faktornya juga PKB dan BBNKB,” tuturnya. Dia menyebut tarif BBNKB dan PKB Sumatera Selatan dan Jakarta hanya 10 persen dari harga kendaraan, sementara Lampung menetapkan 12,5 persen. “Tak heran jika banyak yang membeli kendaraan di luar Lampung. Lihat saja banyak kendaraan pelat B yang beroperasi di Lampung. Nah, pajaknya lari ke provinsi tetangga, ini yang disayangkan,” kata Heri. Heri mencotohkan, mobil Toyota misalnya, harga di Palembang lebih murah daripada di Lampung. “Secara logika

seharusnya di Palembang lebih mahal, karena perlu tambahan biaya pengiriman. Begitu juga dengan harga di Jakarta, lebih murah lagi. Tetapi memang belum ada kajian akademis. Ini dilihat dari customer kita saja, ternyata banyak yang memilih beli di Jakarta karena lebih murah,” terangnya. Dia menyebut selisih harga kendaraan on the road antara di Lampung dan Jakarta bisa mencapai Rp6 juta. “Dengan demikian ada potensi yang hilang selama lima tahun, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan jalan di Lampung, malah lari ke Jakarta dan Sumsel,” jelasnya kepada anggota Komisi III yang hadir. Namun demikian, Heri optimistis jika tarif pajak diturunkan, akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru. Sehingga ia yakin PAD meningkat. “PAD tidak akan terganggu dan kami siap mengajukan apa yang menjadi usulan dan kenapa perda perlu direvisi. Saya optimistis ke depan target pajak Rp1,3 triliun dapat tercapai, karena penjualan yang naik,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Komisi II Pertanyakan Proses Tender Traktor Komisi II DPRD Provinsi Lampung mempertanyakan proses tender traktor di Dinas Perkebunan dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso menyatakan pihaknya sudah meminta penjelasan kepada pihak Dinas Perkebunan seputar dugaan adanya mark up pengadaan 19 unit traktor. larifikasi dilakukan setelah RUP, karena sebelumnya telah terjadi dugaan penggelembungan perubahan. Tapi, kata mereka itu tak harga satuan trakror ramai masalah, karena namanya juga menjadi bahan masih rencana, jadi pemberitaan media belum pasti,” kata masa. “Langsung kita Joko. panggil pihak Disbun Terkait proses supaya menjelaskan lelang pengadaan adanya dugaan mark barang tersebut, pihak up tersebut,” kata Disbun mengatakan Joko Santoso, Jumat kepada DPRD (4/9/2015). Lampung bahwa Lantas Joko lelang pengadaan membeberkan hasil dilakukan di LPSE pertemuan tersebut, Polinela. Nah, khusus yang katanya proses lelang ini, pengakuan pihak DPRD Lampung belum Disbun tak ada bisa mengkroscek masalah dalam kebenarannya. Joko Santoso pengadaan traktor Tender dilakukan dengan anggaran sebesar Rp18 di LPSE Polinela karena hal itu sesuai miliar itu. Menurut pejabat Disbun dengan edaran Mendagri, jika LPSE hanya terjadi perubahan dalam Lampung rusak. “Boleh saja tender di adaministrasi RUP. LPSE perguruan tinggi terdekat. Tapi, “Menurut mereka memang ada kita memang belum cek lagi soal ini,” kesalahan mencantumkan dokumen ujarnya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Hadiri Penandatanganan Pakta Integritas di Polda Kepolisian Daerah (Polda) Lampung pada Kamis (10/09/ 2015) melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Panitia, Peserta, dan Orang Tua Peserta dalam rangka penerimaan Bintara Polri Khusus Penyidik Pembantu Tahun Anggaran 2015.

cara dilaksanakan di Aula Subarkah SPN Kemiling Polda Lampung, dihadiri Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong, Wakapolda, Irpolda, Pejabat Utama Polda, dan para Kapolres jajaran Polda Lampung. Juga hadir Pejabat Pemprov Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Kepala P dan K, Kepala Disduk Capil Kota Badarlampung, Ketua STMIK-AMIK Teknokrat Lampung, Rektor Universitas Muhamadiyah Lampung, Rektor IBI Darmajaya Lampung, Ketua Ombousmen,

Ketua LSM Kompas, dan para Pemred Surat kabar. Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong menjelaskan penadatangan Pakta Integritas tersebut sebagai bukti bahwa Polri kini bergerak menuju menjadi lembaga yang jujur, bersih, dan berwibawa. â&#x20AC;&#x153;Bukan hanya menjadi pelindung dan pengayom, tetapi juga hendaknya menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat, terutama sebagai lembaga yang bersih dari segala bentuk pungli, suap, pemerasan, korupsi, hingga

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

nepotisme,” katanya. Dengan menandatangani Pakta Integritas, baik bagi panitia penerimaan anggota kepolisian, peserta, dan orang tua peserta, memperlihatkan komitmen Kapolda bersama seluruh jajarannya untuk membersihkan lembaga itu dari berbagai praktik yang menodai semangat dan jiwa reformasi di tubuh Polri. Bukan apa-apa, di kalangan masyarakat sekarang ini masih muncul anggapan bahwa proses penerimaan anggota kepolisian selalu melibatkan permainan uang dengan segala bentuknya. Untuk menjadi polisi perlu modal pelicin setidaknya sampai Rp 100 juta. Kalau tidak “nyetor”, jangan harap bisa lolos. Anggapan ini, yang mungkin tak sepenuhnya benar, masih tetap ada hingga saat ini. Dari situ pula kemudian muncul “pembenaran” terhadap tindakan oknum polisi yang tak sungkan bermain uang dalam memproses kasus yang ditanganinya demi menutupi “uang pelicin” yang seratusan juta rupiah itu. “Kita berharap Pakta Integritas yang diterapkan Kapolda dalam penerimaan anggota kepolisian ini bisa berkembang ke seluruh lini dan kegiatan yang ada di jajaran Polda Lampung, hingga pada

saatnya nanti ketika sudah mendarahdaging, tak perlu lagi ada seremoni seperti itu. Pakta Integritas tersebut hanya merupakan simbol untuk tumbuhnya semangat dan kesadaran untuk menjadi polisi yang jujur, bersih, dan berwibawa,” katanya. Kapolda menyebut pada tahap ini telah diseleksi sejumlah 373 calon bintara Polri khusus penyidik pembantu dari pelamar sebanyak 682 orang dari seluruh Polda Lampung. Karenanya, memasuki tahap berikutnya dilakukan penandatanganan Pakta Integritas. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Gubernur Kukuhkan Pengurus AAIPI Wilayah Lampung Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melantik dan mengukuhkan Pengurus Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Lampung dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Lampung di Balai Keratun, Selasa 1 September 2015.

engurus dan Anggota AAIPI yang dikukuhkan oleh Gubernur Lampung terdiri atas pejabat-pejabat lintas sektoral di antaranya BPKP, Inspektorat, Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, DPRD Provinsi, Rektor Universitas Negeri Lampung, serta pejabat di lingkungan Pemprov Lampung. Dalam pengukuhan tersebut juga hadir Pengurus Pusat AAIPI dan IAI Maliki H. Sentoso, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Dadang Kurnia, Forkopimda, sejumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Pejabat Inspektorat Kab/Kota se-

Lampung, serta anggota AAIPI dan IAI Wilayah Lampung. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa AAIPI harus menjadi garda terdepan dalam menangkal penyelewengan sekaligus menjadi pengaman jalannya pembangunan. Salah satu penyebab perlambatan ekonomi adalah mengenai lambatnya birokrasi dan menurunnya keaktifan penggunaan anggaran. â&#x20AC;&#x153;Ini merupakan faktor internal yang perlu segera dibenahi, yaitu mengenai lambatnya birokrasi dan cenderung menurunnya goverment spending oleh kuasa

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

anggaran,â&#x20AC;? katanya. Para pembuat kebijakan, pelaksana pembangunan, dan kuasa anggaran menurun keaktifannya dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu faktornya karena khawatir dan takut dijerat hukum dengan tuduhan penyelewengan anggaran sehingga mereka bermain aman dan lebih aman jika tidak melaksanakan pembangunan. Ketakutan dalam menggunakan anggaran itulah yang menjadi penyebab perlambatan perekonomian, sehingga banyak dijumpai bukannya anggaran habis malah bertambah karena tidak terpakai. Karena itu, Gubernur mengharapkan peran serta AAIPI untuk memberi ruang saat pembangunan akan berjalan dan tetap melaksanakan fungsi auditnya. Kepada Pengurus IAI Wilayah Lampung, Gubernur juga mengharapkan sumbangsihnya di tengah masyarakat, terutama membina UKM dengan memberikan pelatihan dan mendampingi mereka sehingga bisa tumbuh menjadi UKM yang sukses. Sementara Ketua Dewan Pengurus Nasional AAIPI dan IAI Maliki H. Sentosa menjelaskan pengukuhan Pengurus AAIPI IAI wilayah Lampung merupakan yang ke22 di Indonesia. Pengurus yang baru terbentuk diharapkan melakukan sosialisasi, mendorong dan memantau penerapan kode etik profesi dan Standar Audit Pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu Auditor Internal perlu dijaga mutunya. Lebih lanjut dikatakan, sejak 24 April 2014 telah ditetapkan standar mutu AAIPI agar pengawasan berjalan independen dan efektif. Untuk itu AAIPI perlu memiliki undang-undang dan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan hukum intern pemerintah. Diharapkan AAIPI dapat lebih inde-

penden dan objektif serta efektif dalam mewujudkan Nawacita dan Tata Pemerintahan yang baik. â&#x20AC;&#x153;AAIPI juga diharapkan menjalankan perannya mengawal pelaksanaan sistem keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis akrual,â&#x20AC;? tambah Maliki H. Sentosa. Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Provinsi Lampung Periode 2015-2018 sebagai Dewan Pembina adalah Gubernur Lampung, Wakil Gubernur, Bupati Tanggamus, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, dan Koordinator Wilayah Lampung Kompartemen Akuntan Pendidikan IAI. Adapun Anggota Eksekutif Tetap AAIPI diketuai Inspektur Provinsi Lampung Rifki Wirawan, Anggota Eksekutif Tidak Tetap, yaitu Asisten Pengawasan Kejati Lampung, Irwasda Polda Lampung, dan Inspektur Kabupaten. Lamteng, Lamtim, Lambar, Tulangbawang, Tanggamus, Waykanan, Lamsel, dan Lampura. Sebagai Ketua AAIPI adalah Rahmad Haru Nurdi yang saat ini menjabat Inspektur Kota Metro. Sedangkan Komite Kode Etik diketuai Malian Ayub (Inspektur Kab. Pringsewu), Komite Standar Audit diketuai Abu Nasir (Inspektur Kab. Pesawaran), Komite Telaah Sejawat diketuai Inspektur Bandar Lampung Dedi Amrullah, dan Komite Pengembangan Profesi dijabat Supratomo (Inspektur Mesuji). (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Kendala Pelepasan Tanah Waydadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung masih menunggu persyaratan pelepasan lahan Waydadi, Sukarame, Bandarlampung dari Pemprov Lampung. Pelepasan status tanah di kawasan itu, hingga kini masih belim bisa dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi.

ita masih menunggu persyaratan lainnya dari Pemprov. Kita menunggu data mengenai fasilitas umum (fasum) maupun sosial (fasos) yang ada di Waydadi,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung Bambang Suryadi saat ditemui diruang kerjanya, Senin 7 September 2015. Menurut dia, setelah pihaknya menerima data mengenai fasilitas sosial maupun umum di Waydadi, selanjutnya direkomendasikan ke Pimpinan DPRD Lampung untuk diparipurnakan. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD

“

Lampung, pihak Pemprov melakukan pendataan mengenai aset yang dimilikinya. “Setelah ada persetujuan dari Dewan, selanjutnya Pemprov menyerahkan lahan Waydadi sesuai kesepakatan antara masyarakat dan Pemprov Lampung,” katanya. Sebelumnya, DPRD Lampung meminta Pemprov untuk segera melengkapi berkas, di antaranya data luas tanah yang akan dilepas kepada masyarakat, berapa luas lahan yang dipakai fasilitas umum dan sosial, dan berapa luas lahan yang masih dikelola

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

oleh Pemprov Lampung. “Jika berkas tersebut sudah kami terima maka akan segera diparipurnakan. Namun sampai sekarang baru dua berkas saja yang sudah kita terima,” ucapnya. Upaya pelepasann aset Pemprov berupa lahan di Waydadi, Sukarame, Bandarlampung, seluas 89 hektare kepada masyarakat telah melalui jalan panjang. Berkali-kali rapat dan koordinasi dilakukan oleh DPRD dengan Pemprov dan pihak terkait, tapi hingga kini proses pelepasan belum bisa dilakukan. Saat rapat dengar pendapat pad Jumat (18/9/2015), Komisi I DPRD Lampung kembali mempertanyakan kepada Biro Aset dan Perlengkapan Daerah Provinsi Lampung. Ketua Komisi I Ririn Kuswantari meminta data fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di lahan tersebut untuk diserahkan ke Dewan. Data itu akan digunakan untuk percepatan pengesahan di paripurna DPRD pada 12 Oktober 2015. “Kami meminta tindak lanjut lahan Waydadi. Siapa saja nama-nama yang akan menjadi pemilik lahan, berapa luas dan jumlah fasum serta fasos yang akan tetap menjadi milik pemprov. Ini sesuai surat yang kami layangkan beberapa waktu lalu,” ujarnya. Data yang DPRD minta hanyalah data perkiraan. Namun, Komisi I berharap data tak berbeda jauh dengan kondisi riil di lapangan. Data diharapkan mengerucut sehingga luas lahan yang akan dilepas ke masyarakat dapat ditentukan. DPRD sudah melakukan berbagai upaya percepatan. Tapi, juga harus bersikap hati-hati agar nanti tak ada persoalan. Biro Aset diminta segera

menggerakkan camat dan lurah untuk menghimpun data. “Sementara untuk detail akan dihitung oleh BPN,” kata Ririn. Setelah mendapatkan data perkiraan, baru Biro Aset dan Perlengkapan dapat melakukan validasi sebelum diserahkan ke masyarakat. Anggota Komisi I lainnya, Bambang Suryadi berharap data diserahkan ke komisinya paling lambat sebelum pelaksanaan paripurna selanjutnya berlangsung. Sebab, pihaknya masih harus melakukan menyempurnakan bahan-bahan lebih dulu. “Ini agar sinkron apakah benar seluas 89 hektare yang akan kita serahkan ke masyarakat. Karena fasum dan fasos nantinya tetap lahan milik Pemprov, agar tidak disalahgunakan dan dalam pengawasan Pemprov,” katanya. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Daerah Lukmansyah mengaku belum menerima surat dari Komisi I terkait lahan Waydadi. Sehingga data yang diminta tidak dapat diberikan. Dia beralasan kelengkapan data tersebut harus ada izin dan persetujuan BPN sebelum dilimpahkan. Namun, pihaknya berupaya menghimpun dan mengkaji data dalam waktu 1-2 pekan ke depan. “Maksimal sebulan kami cari jalan solusinya. Kita carikan data-data tersebut. Secara perkiraan mungkin bisa kita sampaikan. Tapi, kalau pas betul tidak, karena selain koordinasi harus turun ke lapangan,” kata Lukmansyah. Kabag Pemanfaatan Biro Aset dan Perlengkapan Daerah, Saprul Alhadi mengakui, usai rapat bulan Maret lalu belum ada surat masuk lainnya. Karena itu, pihaknya bimbang memberikan data yang dimaksud. “Namun, segera kita sampaikan ke DPRD untuk tindaklanjutnya,” kata Saprul. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Selamatkan Biota Laut Pulau Pahawang Merebaknya pengeboman ikan di perairan Pulau Pahawang mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso meminta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten, serta Ditpolair segera bertindak. nformasi ini penting ditindaklanjuti. Bila perlu ungkap sampai jaringan pelaku pembuatan bom,” katanya. Pencegahan dan tindakan hukum perlu dilakukan, karena untuk melindungi Pahawang dari kerusakan oleh oknum nelayan tak bertanggung jawab. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Setiato mengatakan, Senin (18/9/2015), perusakan laut dan penangkapan ikan dengan alat terlarang seperti bom, merupakan tindak kejahatan. Hal senada disampaikan Direktur Direktorat Kepolisian Air Polda Lampung Kombespol Rudi Hermanto. “Nanti kita telusuri. Kita sudah patroli dan sudah ada beberapa kapal di pulau. Sementara kita patroli siang hari,” katanya. Rudi berjanji memberikan bonus kepada informan yang bisa memberikan info pengeboman itu. “Nanti ada bonus dari saya buat yang tahu dimana, jam berapa, dan hari apa saja, pelaku pengeboman tersebut bergerak,” katanya. Dalam beberapa tahun terakhir warga di sekitar Pulau Pahawang mengeluhkan adanya aksi pengeboman ikan di sekitar pulau eksotis tersebut. Pelaku bom ikan menjalankan aksinya hampir setiap hari dimulai sekitar pukul 05.00 WIB. Seorang warga menyebutkan aktifitas pengeboman ikan dilakukan di daerah Batujalang, Anaksusutan, dan Pulau

“

Kelagian. Kawasan tersebut merupakan lokasi snorkling bagi wisatawan dan habitat terumbu karang bagi ekosistem biota laut. Pengeboman ini berdampak terhadap ekosistem ikan lumba-lumba. Saat ini ikan lumba-lumba mulai jarang menampakkan diri, bahkan tidak nampak sama sekali di sekitar lokasi pengeboman. Selain pengeboman, aksi terlarang lainnya adalah menangkap ikan dengan alat tangkap ikan pukat harimau. Kepala Desa Pahawang Ahmad Salim mengatakan aparat desanya dan warga telah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk mengambil tindakan. “Tapi sampai sekarang belum ada yang tertangkap tangan,” katanya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, Jaka Sungkawa mengatakan akan berkordinasi dengan Dinas Kelautan setempat. “Perlu koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi persoalan ini,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Jangan Anggap Sepele Bencana Kebakaran

eluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dinilai belum serius dalam persiapan penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu indikatornya, armada pemadam kebakaran di tiap daerah masih minim. Kondisi ini diperparah lagi, karena armada yang ada pun banyak yang rusak, tak laik operasi. Pemerintah kabupaten/ kota tidak berani menganggarkan pengadaan mobil damkar dengan dalih kondisi keuangan yang terbatas dan masih banyak sektor lain yang harus mendapat prioritas. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Ahmad Mufti Salim menilai kondisi yang terjadi seperti itu menunjukkan pemahaman terhadap bencana kebakaran dianggap sepele. Tidak terpikir bahwa kerusakan yang diakibatnya lebih besar daripada mempersiapkan berbagai kemungkinan. Banyak yang lupa atau tidak tahu bahwa di Lampung angka bencana alam

cukup besar. Terlebih, bencana kebakaran yang nyaris terjadi setiap saat dan tak mengenal tempat. “Kami sudah rapat soal ini, juga ditanyakan kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi. Mereka bilang BPBD Lampung sifatnya hanya koordinatif evaluasi, bukan eksekusi. Yang punya kewajiban dan eksekusi ada di kabupaten/kota,” katanya, Selasa (22/9/2015). Koordinasi, menurut DPRD, masih bisa diatasi dengan cara BPBD Lampung memfasilitasi BPBD kabupaten/kota, dalam bentuk rapat koordinasi (rakor). “Sebaiknya ada rakor, seperti apa penanggulangannya. Posisi provinsi masih koordinatif,” katanya. Mufti Salim mengusulkan pemkab/ pemkot mulai menghitung kebutuhan rasio di wilayah masing-masing. Solusi kedua, provinsi sebagai koordinator rakor mengalkulasi dan mengambil keputusan bersama atas hal ini. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Sepekan Kunjungan Kerja di Masa Reses

Anggota DPRD Bertemu Konstituen Sebanyak 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, sejak tanggal 20 hingga 26 September 2015, melakukan kunjungan masa reses di delapan daerah pemilihan di seluruh Lampung.

ereka turun ke setiap daerah pemilihan untuk bertemu dan berdialog dengan konstituennya yang tersebar di berbagai kabupaten hingga desa di Lampung. Kunjungan rutin setiap tiga bulan sekali ini untuk melakukan sosialisasi, menyerap aspirasi dan informasi, serta meninjau laangsung hasil pembangunan. Biasanya dalam setiap pertemuan, anggota DPRD Provinsi Lampung langsung berhadapan dengan rakyat, termasuk pejabat daerah, aparat kecamatan dan desa, dan para tokoh untuk meminta masukan, berdiskusi, sekaligus mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi pemilihnya.

Tuntaskan Tapal Batas Ketua DPRD Dedi Afrizal yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) VI yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, juga melakukan kunjungan bersama anggota lainnya dari dapil tersebut. Salah satu agenda yang dibawanya adalah menindaklanjuti penyelesaian tapal batas wilayah Tulangbawang dengan Tulangbawang Barat. â&#x20AC;&#x153;Kita serap aspirasi dari masyarakat dan pemerintah setempat dalam penyelesaian masalah ini,â&#x20AC;? ujar Dedi, Selasa (22/9/2015). Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung segera turun untuk menetapkan tapal batas yang akan dianggarkan dalam

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

APBD 2016. “Kita berharap pemprov turun langsung ke lokasi melalui rekomendasi DPRD, sehingga bisa segera mengambil kebijakan menyelesaikan masalah tapal batas ini,” ujarnya. Dalam kunjungan masa reses kali ini, Dedi Afrizal bersama anggota Dewan lainnya juga melihat langsung lokasi proyek jalan Simpang Randu Tulangbawang Barat yang menjadi poros jalan ke Kabupaten Waykanan. “Kita melihat langsung ke lokasi proyek tersebut, untuk mendengar ada kendala apa yang dihadapi, dan kita bantu dan dorong untuk segera menyelesaikan proyek tersebut,” jelasnya. Diharapkan proyek jalan tersebut segera diselesaikan untuk mempermudah akses transportasi dan kenyamanan bagi masyarakat. DPRD berharap sebelum pergantian tahun, proyek jalan tersebut sudah rampung seratus persen.

Anggaran Perbaikan Jalan Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro, melakukan kunjungan masa reses dan penjaringan aspirasi masyarakat, di Kabupaten Pringsewu, Selasa (22/9/ 2015). Kunjungan masa reses anggota DPRD ini dipimpin Abdullah Fadri Auli selaku koordinator, bersama Moses Herman, Ririn Kuswantari, FX Siman, Watoni Nurdin, Muhammad Effendi, dan Toto Sumirat Pertemuan diselenggarakan di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pringsewu yang diikuti jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan para camat se-kabupaten setempat. Bupati H. Sujadi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah

Kabupaten (Sekdakab) Pringsewu, Budiman, mengatakan persoalan yang dihadapi saat ini, diantaranya kekeringan dan langkanya ketersediaan pupuk bagi petani. Selain itu, mayoritas kondisi jalan provinsi di Kabupaten Pringsewu rusak parah. “Semoga kehadiran para anggota DPRD Provinsi Lampung di Kabupaten Pringsewu, dapat menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat ini,” kata Budiman. Menanggapi hal tersebut, Abdullah Fadri Auli mengatakan, perbaikan sejumlah jalan provinsi di Kabupaten Pringsewu, termasuk pembangunan jembatan Way Sekampuh yang menghubungkan Kecamatan Pringsewu dengan Sukoharjo sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan Provinsi Lampung tahun 2015. “Pembangunan jembatan Way Sekampung memang sudah dianggarkan

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

dalam APBD Perubahan Provinsi Lampung, namun berapa nilainya belum diketahuinya.Jika memang waktunya tidak cukup, kemungkinan akan dianggarkan kembali tahun depan,” kata Abdullah Fadri.

Gedung SMPN Telantar Anggota DPRD Provinsi Lampung asal daerah pemilihan Lampung Barat Dadang Sumpena dan Mirzalie melakukan reses di Lampung Barat. Kedua wakil rakyat itu meninjau pembangunan gedung SMP Negeri di Sekutingterpadu, Kecamatan Balikbukit, Senin (21/9/2015). SMPN unggulan itu dibangun tahun 2014 menggunakan dana APBD provinsi. Namun hingga kini belum bisa dimanfaatkan karena pembangunannya belum selesai, dinding gedung menggunakan bata merah belum diplester. “Ini temuan, maka kita turun langsung. Setahu kami tidak ada pembangunan menggunakan APBD provinsi yang pengerjaannya terputus, apalagi hanya sampai bata merah seperti gedung sekolah ini,” kata anggota DPRD Provinsi Lampung asal PDI Perjuangan Dadang Sumpena saat meninjau pembangunan gedung yang mangkrak. Untuk itu, kata Dadang, pihaknya secepatnya memanggil Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab kegiatan untuk menjelaskan mangkraknya pembangunan gedung SMP itu. “Kami akan tanyakan ke Dinas Pendidikan. Apa kendalanya sampai tidak ada kelanjutan. Proyek multi year saja yang memerlukan dana besar pembangunannya tidak terputus. Ini gedung cuma sampai bata merah,” ungkapnya. Sementara Anggota DPRD dari Partai Golkar, Mirzalie justru khawatir jika para pengambil kebijakan setingkat kepala dinas tidak mengetahui kondisi real pembang-

unan gedung sekolah itu. “Ini yang perlu kami tanyakan, janganjangan kepala dinas tidak tahu ada pembangunan cuma sampai bata merah, bukti tahun 2015 tidak dilanjutkan. Setahu kami namanya pembangunan gedung tidak ada yang setengah-setengah,” kata Mirzalie. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengecek langsung kondisi bangunan SMP di Sekutingterpadu, tidak hanya bangunan yang tidak selesai, tetapi juga bangunan yang selesai tahun 2013 namun kondisi palfonnya saat ini sudah jatuh semua. “Termasuk kualitas, masa bangunan tahun 2013 sudah jebol semua plafonnya,” katanya.

Bicarakan Dolar dengan Warga Ratusan warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, hari itu tidak biasanya lebih pagi berkemas dari rumahnya dengan berpakaian rapi. Mereka bukan untuk beraktivitas mencari nafkah ke ladang, pasar, atau tempat lainnya. Kali itu warga bersama-sama pergi ke satu tujuan ke Madrasah Marga Mulya. Wakil mereka di DPRD Provinsi Lampung yang kini menjabat Sekretaris Komisi II, yaitu Joko Santoso, sudah menunggu untuk menjelaskan tugasnya sebagai wakil rakyat yang duduk di komisi kepada masyarakat. Joko saat itu melakukan kunjungan masa reses dan mengunjungi daerah

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

pemilihannya juga konstituennya. Dalam kunjungannya kali ini Joko mendatangi konstituennya di Kecamatan Airnaningan dan Kelumbayan Barat. “Kami di Komisi II DPRD Provinsi Lampung, membidangi perekonomian, yang meliputi pertanian, pertenakan, pariwisata,” tutur Joko, saat memulai perbincangannya dengan warga, Kamis (25/9/2015). Kemudian Ketua Barisan Muda DPW PAN Lampung ini menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan karena gap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Ini juga berdampak terhadap Provinsi Lampung, tak terkecuali bagi daerah Tangggamus,” jelasnya.

Belum Pernah Dikunjungi Dewan Anggota DPRD Provinsi Lampung Apriliati saat masa reses tanggal 20 hingga 25 September 2015, mengunjungi daerah pemilihan dan konstituennya di dua kecamatan di Bandarlampung. Pada hari pertama ia berkunjung ke Sukadanaham, Tanjungkarang Barat. Ada hal menarik di tempat itu, meski berada di daerah perkotaan dan di ibukota

provinsi, pamong setempat mengatakan daerah itu baru pertama kali dikunjungi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat. “Belum pernah ada dewan yang reses di wilayah ini dari dulu, baru Bu Apriliati yang reses di daerah ini,” kata pamong itu. Apriliati mengatakan kunjungan masa reses yang dilakukannya itu mendapati beberapa catatan penting yang harus dikerjakannya sebagai wakil rakyat. Antara lain, seni budaya khususnya Pencak Arak-arakan Lampung yang mulai memudar. Seni ini harus kembali digalakkan, kemudian persoalan perbaikan makam umum, dan lampu. Saat kunjungan di Kelurahan Kampungbaru, Labuhanratu, ia mendapati kasus pertanahan. Saat pertemuan dengan warga, Apriliati mendapat keluhan rumah mereka yang telah 20 tahun dimilikinya tapi masih berstatus tanah hak pakai atas negara. “Masalah ini hanya sebagian saja karena ada sebagian warga yang bisa memiliki sertifikat resmi, ada juga yang tak bisa memilik sertifikat,” katanya. Ia menjanjikan memanggil pihak terkait ke DPRD Lampung, meski sebenarnya masalah itu masuk ranah Kota Bandarlampung. “Kita akan mediasi karena ini sudah lama terjadi, tapi tak pernah ditindaklanjuti pihak kota,” katanya. Sedangkan anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Muswir pada Selasa (22/ 9/2015), mengadakan kunjungan masa reses dengan cara menyerap aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Sukarame. Kader PAN ini memilih kunjungan ke salah satu Masjid di Sukarame, Bandarlampung. Saat pertemuan dengan warga, Muswir mendapati berbagai keluhan dari masyarakat tentang persoalan sehari-hari. “Kita serap dulu aspirasi masyarakat dan sesegera mungkin carikan jalan keluarnya,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Perlu Keseimbangan dalam Pembangunan Pembangunan Lampung selayaknya diselaraskan dengan pembangunan indeks manusia, sebab pembangunan infrastruktur tanpa didukung kualitas sumberdaya manusia menjadi tak bermakna. embangunan seperti perbaikan infrastruktur. Kita harap infrastruktur, proyek fisik ada kesimbangan pembangunan lainnya, memang perlu infrastruktur dan indeks manusia,” karena mempercepat katanya. pertumbuhan Wakil Ketua ekonomi. Tapi, Komisi V, Khaidir Pemerintah Provinsi Bujung menambahkan, Lampung jangan lupa pihaknya terus pembangunan indeks mengawasi sektor manusia yang perekonomian di sebenarnya sangat Lampung supaya dominan dalam berjalan selaras. “Kita membangun dukung program kesejahteraan. SDM Gubernur Lampung, menjadi penentu tapi DPRD tetap segalanya dalam mengawasi dunia kecepatan, bagaimana eksekutif mobilitas, dan membangun persaingan saat ini,” masyarakatnya,” Abdullah Fadri Auli kata anggota Komisi katanya. V DPRD Lampung, Abdullah Fadri SDM berkualitas dan profesional Auli, Selasa (22/9/2015). menjadi triger seluruh aspek Pembangunan infrastruktur pembangunan. Hasil pembangunan, memang menyentuh langsung kata Khaidir, menjadi ironis jika kehidupan masyarakat. Tapi, masyarakatnya tetap bodoh, tidak sebenarnya yang perlu mendapat mampu bersaing, apalagi prioritas membangun indeks memenangkan kompetisi kehidupan. manusia. “Komisi V akan minta Cermin soal ini sudah bisa dilihat Pemprov Lampung mengkaji lagi, dari sejarah dan fakta yang ada di jangan terlalu berambisi melakukan hadapan mata. (tim)

“

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Menelisik Kembali Persentase Anggaran Pendidikan Kelompok Kerja Pendidikan Komisi V DPRD Provinsi Lampung kembali menelisik, sekaligus mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk sektor pendidikan.

enurut perhitungan sebenarnya Pemprov hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 sekitar Rp4,6 triliun. Padahal landasan hukum Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan

dan minimal 20 persen dari APBD. Kenyataannya, Pemprov Lampung hanya mengalokasikan dana sebesar 7 persen dari APBD 2015 senilai Rp289 miliar. Tidak hanya itu pada APBD Perubahan 2015 anggaran pendidikan berkurang sebesar Rp80 miliar, dari Rp289 miliar menjadi Rp209 miliar. Pokja Pendidikan Komisi V DPRD Abdullah Fadri Auli menjelaskan pemangkasan anggaran Rp80 miliar tersebut tidak jelas pengalihannya. Berdasarkan

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

keterangan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), anggaran sebesar Rp34 miliar salah penempatannya. Dalam APBD Murni 2015 dianggarkan untuk honor, dan itu dinyatakan sudah dikembalikan ke kas daerah. “Tapi yang Rp46 miliar hilang,” ujarnya. Komisi V sudah berupaya mengklarifikasi alokasi dana pendidikan yang menggunakan APBD untuk dipenuhi minimal mencapai 20 persen. Pemprov Lampung tetap mengklaim jika dana pendidikan sudah mencapai 24,6 persen. “Penafsiran logis tim anggaran eksekutif tentang UU Pendidikan masih rancu. Mereka mengklaim hasil evaluasi Kemendagri atas dana pendidikan sudah 24,6 persen,” kata Abdullah . Ia mengatakan, anggaran pendidikan yang mencapai 24,6 persen tersebut merupakan campuran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan dari APBN. Berdasarkan data dari TAPD, dana BOS untuk pendidikan Provinsi Lampung tahun ini sekitar Rp1 triliun untuk 15 kabupaten/kota se-Lampung. “Pandangan kami, kalau pemahaman pemerintah provinsi atau pusat, dana BOS dimasukkan dalam APBD pemprov sekitar Rp1,2 triliun dari Rp4,9 triliun. Artinya, dana APBN yang masuk untuk pendidikan mencapai 22 persen. Logikanya kalau total dana pendidikan mencapai 24,6 persen, maka APBD Lampung yang digunakan hanya 2 persen saja.” Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung, Khaidir Bujung pun berpendapat sama. Dia khawatir, tahun anggaran 2016 nanti anggaran pendidikan tak akan menggunakan APBD hanya mengandalkan APBN melalui dana BOS. “Kalau pemprov mengklaim sudah mengganggarkan dana pendidikan sudah

lebih 20 persen, kami khawatir tahun depan tak ada anggaran dari APBD,” katanya. Dana BOS sebenarnya hanya titipan yang masuk ke kas daerah, bantuan yang tidak permanen, bisa jadi besok, lusa, atau bulan depan ditarik pemerintah pusat. “Kalau tak ada anggaran dari APBD, mau dibawa ke mana dunia pendidikan kita,” tanya Khaidir. Abdullah Fadri menambahkan, Pemprov Lampung juga diduga melanggar peraturan pemerintah yang menyatakan anggaran untuk pendidikan tak boleh lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya. Karena kenyataannya makin berkurang, contoh tahun 2013 anggaran pendidikan Rp240 miliar, tahun ini hanya Rp209 miliar. “Bagaimana kita bisa meningkatkan pembangunan Lampung dan menyejahterakan masyarakat, kalau indeks pembangunan manusia (IPM) kita minim. IPM itu tergantung dunia pendidikan. Kalau anggaran pendidikan minim bagaimana bisa menciptakan IPM yang baik,” katanya. Anggota Komisi V DPRD Lampung Mukti Salim mengatakan, ia sudah mendesak agar Pemprov Lampung bisa memenuhi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. Namun, eksekutif bersikeras mengklaim sudah memenuhinya. “Itu semua anggaran BOS APBN yang mencapai 22,6 persen. Pemprov hanya mengalokasikan sebesar 2 persen dari APBD,” kata dia. Pemprov Lampung nampaknya tidak memerhatikan pendidikan masyarakat Lampung. Terjadi unsur pembodohan masyarakat, dalam tanda kutip. Ini preseden buruk Pemprov Lampung, sebab anggaran pendidikan dikurangi. Pemprov ke-GR-an ketitipan anggaran Rp1 triliun lebih dari dana BOS APBN,” demikian Mukti. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Kemendagri Akui Anggaran Pendidikan 20 Persen Lebih emerintah Provinsi Lampung mengklarifikasi tudingan Komisi V DPRD yang menyebut anggaran pendidikan hanya 4–7 persen dari total anggaran yang ada. Anggaran telah mencapai 20 persen, dan ini sudah diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri. Asisten IV Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung Hamartoni Ahadis menegaskan, anggaran tahun 2015 untuk pendidikan sudah mencapai 20 persen lebih. Yakni, APBD murni 22,6 persen atau Rp1,08 triliun dari total belanja APBD Rp4,7 triliun. Kemudian pada APBD perubahan menganggarkan Rp1,2 triliun atau 24,48 persen dari total belanja Rp0,8 triliun. “Ini belum termasuk dana hibah di luar dana operasional sekolah (BOS) yang diarahkan untuk fungsi pendidikan, dan mungkin lebih besar,” kata Hamartoni, Sabtu (19/9/2015). Ini sudah sesuai dengan amanah UU bahwa kita sudah melebihi target yang ditentukan. Maka dari itu, Kemendagri saja sudah menyatakan untuk mempertahankan anggaran ini untuk tetap konsisten. Hamartoni mengatakan berkaitan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemprov sudah melaksanakan amanat tersebut. Tidak terlalu masalah dana pendidikan itu di-

anggarkan melalui APBN dan APBD, karena sudah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014. “Kalau tidak bisa, kenapa dalam evaluasi Kemendagri kita diakui dan disarankan untuk mempertahankan,” katanya. Karena itu, Pemprov Lampung konsen terhadap pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat luas. Seperti, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perumahan tata ruang termasuk kegiatan yang wajib dengan pelayanan dasar. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Pengalihan Aset untuk Pemkot Tertahan Pengalihan aset Pasar Seni dan Lapangan Merah, Enggal, dari Pemprov Lampung ke Pemkot Bandarlampung hingga kini belum bisa disetujui DPRD Provinsi Lampung. Pemkot mengklaim bahwa pengajuannya sudah beberapa kali sejak setahun lalu. Tapi, DPRD Lampung hingga kini belum menerimanya. engalihan aset provinsi memang harus melalui persetujuan DPRD provinsi. “Prinsipnya kami tidak pernah menghalangi setiap pengalihan aset. Asalkan memang untuk kepentingan publik, kami pasti menyetujui. Tapi, hingga kini belum terima surat pengusulan pengalihan aset. Mungkin suratnya masih di Biro Perlengkapan dan Aset,” kata Ketua

Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim, Selasa (28/9/2015). Anggota Komisi III DPRD Noverisman Subing membenarkan bahwa pihaknya belum mendapatkan surat pengajuan dua aset tersebut. “Kami malah belum tahu kalau pemkot mengusulkan untuk pengalihan aset,” ujarnya. Terlebih jika pengusulan itu telah

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

dilakukan sejak setahun lalu. Karenanya, ia dalam pembahasan. Namun, dia mengakui meminta kepada Biro Aset dan Perlengkapan jika Pemkot Bandarlampung telah berkaliuntuk segera merampungkan. “Kalau kali mengusulkan pengalihan aset Pasar memang ada kendala, segera Seni dan Lapangan Merah. diselesaikan. Yang jelas kalau Ia mengatakan pihaksampai terhambat, itu bukan nya juga berupaya agar karena terganjal di dewan,” kedua aset itu dapat digukatanya. nakan dan dimanfaatkan Kepala Badan Pengesemaksimal mungkin. Apalolaan Keuangan dan Aset lagi jika kedua aset itu Daerah (BPKAD) Bandardapat meningkatkan penlampung Trisno Andreas dapatan asli daerah. “Kami mengatakan setelah pejuga melihat kepentingan ngajuan aset tersebut, medan kebutuhan masyarakat. mang tak pernah disebutEntah nanti bagaimana sebut Pasar Seni dan Lamodel pengelolaannya, tapi pangan Merah. “Yang diitu jadi pembahasan kami,” Ikhwan Fadil Ibrahim bahas waktu itu hanya terangnya. Stadion Pahoman dan lahan Sekretaris Komisi III kantor Dinas Perhubungan. Karena belum DPRD Lampung Toni Eka Chandra ada jawaban resmi bisa atau tidak, kami mendukung pengalihan pengelolaan aset hanya wait and see,” ujarnya. pemprov ke pemkot. Jika dialihkan, Toni Sebelumnya Wali Kota Bandarlampung yakin aset Pasar Seni dan Lapangan Merah Herman H.N. menyatakan ingin agar dua dapat dibenahi menjadi lebih baik. aset milik Pemprov, yaitu Pasar Seni dan Misalnya, menjadi Ruang Terbuka Hijau Lapangan Merah, Enggal, dapat dikelola (RTH) yang dapat digunakan bersantai para oleh Pemkot. “Pemkot sebenarnya mau lansia. mengelola, tapi kedua aset itu milik Toni menyarankan, jika dilokasi itu provinsi,” kata Herman. dibangun pula masjid agung. Karena, Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Lampung salah satu provinsi yang tidak Daerah Lampung Lukmansyah mengatakan memiliki masjid agung. “Kalau dilihat dari belum bisa berbicara banyak karena masih luasnya pasti cukup,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

nggota Komisi IV DPRD Lampung Kadek Swastika mengatakan program prioritas Gubernur Lampung M. Ridho Fichardo yaitu pembangunan infrastruktur, sudah mulai mengalami perubahan yang signifikan dan sudah dirasakan membaik oleh masyakat Lampung. “Saya sangat mengapresiasi kinerja dan komitmen Pemprov Lampung, saat ini jalan-jalan yang dahulu lama rusak, sudah mulai membaik dan bagus. Ini fakta dan boleh dibuktikan, jalan-jalan yang wewenang Provinsi saat ini ada yang masih dalam pengerjaan dan ada yang sudah selesai,” kata Kadek Swartika. Kadek mengatakan dari hasil tinjauan di lapangan yang dilakukan pada saat reses, salah satu jalan utama yang sudah

diperbaiki adalah Jl. Ir. Sutami yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan Panjang dan Sribawono. “Anggaran perbaikan ruas jalan nasional tersebut memang dari APBN. Namun, peran Pemprov untuk mempercepat usulannya juga sangat berperan,” katanya. Sementara ruas jalan provinsi yang juga kini sudah diperbaiki antara lain dari Merapi Bandarjaya menuju Mandala di Lamteng. Kemudian ruas jalan dari Kotagajah menuju Seputih banyak juga di Lamteng, kemudian beberapa ruas jalan di Pringsewu dan daerah-daerah lainnya. “Kalau melihat kondisi seperti ini target realisasi 85% pembangunan infrastruktur di 2016 optimistis tercapai,” ujarnya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Minta Semua Jalan Provinsi Diperbaiki omisi IV DPRD Provinsi Lampung berharap Dinas Bina Marga (BM) Provinsi Lampung pada tahun 2016 bisa mewujudkan semua jalan milik provinsi di 14 kabupaten/kota, menjadi lebih baik. Jalan menjadi layak bagi aktivitas masyarakat, bukannya menjadi cermin buruk wajah daerah. Pada tahun 2016 Pemprov Lampung harus bisa memperbaiki semua ruas jalan provinsi, terutama yang menghubungkan kabupaten/kota. Desakan ini juga berkaitan program utama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan. “Kami harap semua jalan bisa baik, masih banyak jalan provinsi seperti di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, yang belum disentuh perbaikan,” kata anggota Komisi IV DPRD Lampung Thaib Husein, Senin (28/9/2015). Politisi Partai Golkar itu mengakui anggaran yang ada saat ini belum cukup untuk membenahi semua jalan. Tapi, eksekutif harus mencari jalan keluarnya sehingga jalanan rusak bisa diperbaiki. DPRD sudah terlalu banyak mendapat keluhan dan desakan dari masyarakat. Karena kerusakan jalan mengakibatkan

urat nadi perekonomian terputus-putus. Karena itu pula, denyut ekonomi tidak sehat. DPRD, katanya, akan mengawasi semua pekerjaan Dinas Bina Marga. Meski harus diakui cukup sulit melihat hasil pekerjaan seluruhnya, apakah baik dan tidak, apakah tepat waktu. “Pemprov selalu siaga mencari solusinya, harus diselesaikan sesuai rencana yang sudah disepakati, tak usah banyak alasan lagi,” katanya menegaskan. Thaib mengatakan, perbaikan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga memang belum memenuhi harapan masyarakat. Tahun ini perbaikan yang menggunakan dana APBD Lampung tahun 2015, hasilnya seperti jalanan yang tambal sulam. Anggaran jalan tersebut belum sesuai harapan. “Sebab, banyak ditemukan ruas jalan yang baru selesai dibangun, tapi kembali rusak. Dalam waktu dekat Komisi IV turun ke lapangan lihat persoalan sebenarnya di lapangan,” ujarnya. Sebenarnya jika ada komitmen semua pihak menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya, kualitas jalan di Lampung makin mulus. Sebab, fokus pemerintah provinsi dan DPRD juga sama, yakni memperbaiki jalan. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Komisi II Studi Komparatif ke Sulteng Tim Komisi II DPRD Provinsi Lampung dipimpin Ismet Roni berkunjung ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (28/9/2015). Di antara rombongan anggota Komisi II DPRD Lampung, ikut serta Wakil Ketua DPRD Lampung Toto Herwantoko dan Johan Sulaiman. Rombongan yang dipimpin Ketua Menurut Elim, sektor-sektor itu Komisi II Antoni Hasan itu disambut yang men-trigger (memicu) Asisten Perekonomian, Pembangunan perekonomian Sulawesi Tengah dan Kesra, Bunga Elim Somba sehingga tiga tahun berturut-turut mewakili Gubernur pertumbuhan Sulteng Longki perekonomian Sulteng di Djanggola, di Ruang atas rata-rata nasional, Polibu Kantor Gubernur. yakni 8,2 persen Menurut Elim sementara pertumbuhan Somba, kunker ekonomi nasional hanya rombongan tersebut 5 persen. bertujuan untuk studi Ada dua strategi komparatif sektor pemda untuk men-trigger pertanian, perkebunan, ekonomi Sulteng yakni peternakan, kelautan promosi lewat even-even perikanan, perindustrian, nasional, kemudian dan pariwisata yang mengambil peran dalam dibidangi Komisi II. “Ini program nasional seperti Toto Herwantoko baru pertama kali bagi menginisiasi Kawasan kami dikunjungi lebih dari 10 orang Industri Morowali yang berbasis anggota dewan,” puji asisten pada tambang dan Kawasan Industri Palu rombongan. yang berbasis manufaktur dan logistik. Elim Somba menjelaskan, Sulteng “Tak heran kalau Pak Jokowi adalah provinsi paling luas di sudah 3 kali berkunjung ke Sulteng. Sulawesi yakni 33 persen daratan. Kunjungan pertama saat meresmikan Untuk sektor unggulan meliputi pabrik smelter di Morowali, pertanian, kelautan perikanan, energi kemudian ekpor perdana LNG Dongi dan sumber daya mineral, pariwisata Senoro dan Sail Tomini di Parigi,” dan peternakan. ujarnya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IX/September 2015

Sikapi Tragedi UBL Berdarah

PRD Provinsi Lampung meminta mahasiswa untuk bersabar mengenai tragedi Universitas Bandar Lampung (UBL) berdarah. Wakil rakyat di sana berjanji akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi 16 tahun silam. “Mahasiswa agar sabar dan menunggu kabar dari anggota DPRD paling lambat pada Oktober mendatang. (Sebab ini) kasus lama, jadi mahasiswa diharapkan menunggu,” kata Aprilliati, anggota Komisi I DPRD Lampung, saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di kompleks DPRD Lampung, Senin (28/9/ 2015). Dia mengatakan saat ini sebagian anggota dewan sedang ke luar kota. Itu sebabnya, para legislator tidak bisa menemui mahasiswa. “Anggota DPRD yang lain sedang ke luar kota, jadi saya yang mewakilinya,” ujarnya.

Hari ini, puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus berkumpul di depan UBL untuk memperingati 16 tahun Tragedi UBL Berdarah. Mereka berkonvoi sepeda motor dari UBL ke Hotel Sheraton, lalu berjalan ke DPRD Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Lampung membuat monumen Saidatul Fitriah. Mahasiswa juga mendesak Unila mengubah Graha Teknokra menjadi Graha Saidatul Fitriah. Mahasiswa juga meminta Tragedi UBL Berdarah diusut oleh sebuah tim investigasi khusus. “Tahun ini kami menuntut RUU Keamanan Nasional karena itu kami anggap sama saja dengan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang pada saat itu ditolak mahasiswa Unila dan UBL sampai terjadi tindakan represif aparat keamanan,” ujar M. Arira Fitra, koordinator lapangan aksi. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IX/September 2015

Wagub Lantik Anggota KI Lampung Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri melantik anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung masa bakti 2015-2019. Pelantikan berlangsung di Balai Keratun, kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu, 16/9/2015.

ima komisioner yang dilantik ialah Dery Hendryan, Asâ&#x20AC;&#x2122;ad, Budi Jaya Idris, Dedeh Kurniasih, dan Khalida. Dalam sambutannya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumarjo Saeini mengatakan, proses seleksi penerimaan calon anggota Komisi Informasi Lampung telah dilakukan sejak 12 November 2014. â&#x20AC;&#x153;Mereka telah mengikuti beberapa tahap seleksi mulai dari penelitian administratif, tes tertulis, psikotes dan wawancara, hingga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung,â&#x20AC;? jelasnya.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam sambutannya mengatakan Komisi Informasi memiliki peran penting dan strategis dalam rangka terciptanya pelayanan prima di bidang informasi kepada publik. Sementara itu Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono dalam sambutannya berharap, anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung yang baru dapat melaksanakan fungsi utama menjalankan Undang-Undang. Kemudian berperan sebagai regulator dan menyelesaikan sengketa Informasi melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. (tim)