JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
Diterbitkan Oleh
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
Daftar Isi Tuntaskan Pembahasan 28 Raperda
PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.
PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.
PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.
PENGARAH Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.
PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.
SEKRETARIS REDAKSI Neli Yuniar
ALAMAT REDAKSI
DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penetapan program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tahun 2015, Senin (23/3/ 2015). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dedi Afrizal dihadiri 61 anggota dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung. Hal. 11
Meriahkan Astra Ksetra Air Show Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengikuti kegiatan “Astra Ksetra Air Show “ yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang bekerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Astra Ksetra di apron Lanud Astra Ksetra, Kamis (26/3/2015). Hal. 13
Minta Dinas Lakukan Tender secara Transparan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin minta Dinas Bina Marga (DBM) dan Dinas Pengairan dan Permukiman (DPP) Lampung berlaku adil dan transparan dalam melaksanakan tender proyek.
Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id Email:
Hal. 26
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
1
Edisi III/Maret 2015
AGENDA KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Bulan Maret 2015 Senin, 9 Maret 2015 1.
2.
3.
Pukul 09.30, kunjungan kehormatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Bandarlampung diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Lampung. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Badan Pertahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Pukul 11.00, konsultasi rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat antara Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
Selasa, 10 Maret 2015 1.
2.
Pukul 09.00, rapat pembahasan persiapan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati HUT ke-51 Provinsi Lampung di Sekretariat DPRD. Pukul 10.00, rapat koordinasi antara Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat Ketua DPRD.
Rabu, 11 Maret 2015 1.
2.
Pukul 08.00, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung mengikuti upacara HUT ke-65 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT ke-53 Satlinmas di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung. Pukul 08.30, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti upacara wisuda Pascasarjana periode XI Universitas Saburai di Universitas Saburai.
Selasa, 17 Maret 2015 Pukul 08.00, upacara memperingati HUT ke51 Provinsi Lampung di Lapangan PKOR Wayhalim.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
2
Edisi III/Maret 2015
Rabu, 18 Maret 2015 Pukul 09.00, rapat paripurna istimewa dalam rangkan memperingati HUT ke-51 Provinsi Lampung di ruang rapat utama DPRD Provinsi Lampung.
Jumat, 20 Maret 2015 1.
2.
Pukul 09.00, Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung mengikuti rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-18 Kabupaten Tulangbawang di DPRD Kabupaten Tulangbawang. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.
Selasa, 24 Maret 2015 Pukul 08.00, Pimpinan DPRD mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung di gedung Pusiban.
Rabu, 25 Maret 2015 Pukul 08.00, Pimpinan DPRD mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2015 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.
Kamis, 26 Maret 2015 1.
2.
3.
Pukul 08.00, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti kegiatan Astra Ksetra Air Show berupa Terjun Free fall, Demo SAR Udara, dan Static Show di Lanud Astra Ksetra, Tulangbawang. Pukul 10.00, silaturahmi Komisi II DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Komisi II DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung. Pukul 13.30, Pimpinan DPRD mengikuti acara pelatikan DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Lampung di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
3
Edisi III/Maret 2015
Rapat Paripurna Istimewa HUT Lampung DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Provinsi Lampung, Rabu (18/03/2015). Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Anggota Forkopimda Lampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan para undangan. ebelum rapat paripurna digelar, rombongan Gubernur diarak dari Balai Keratun, Kantor Gubernur, menuju gedung DPRD yang berjarak sekitar 100 meter. Rombongan diarak dalam parade budaya adat Lampung mulai dari tari nyambuk temui (sambut tamu), netok
S
sinjang, dan pencak Lampung. Sampai di depan Gedung DPRD rombongan berhenti dan disambut Ketua DPRD Dedi Afrizal sebagai tuan rumah bersama para perwatin dan peyimbang (tokoh adat Lampung). Sekitar 10 menit berpantun gayung bersambut dalam basaha
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
4
Edisi III/Maret 2015
Lampung, rombongan Gubernur pun memasuki ruang sidang. Selanjutnya Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal dibuka dan dimulai dengan alunan lagu “Eramku di Lampung.” HUT ke-51 ini bertema “Tingkatkan Budaya Kerja, Semangat, dan Kebersamaan Guna Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Lampung.” Dalam kata pembukanya, Afrizal mengatakan Provinsi Lampung kini istimewa dan berkembang pesat. Selain pembentukan kabupaten baru, capaian pembangunannya jauh lebih baik ketimbang tahun lalu. “Lampung saat ini semakin istimewa, telah banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai. Ini merupakan hasil kerja semua pihak,” kata dia. Untuk mempertahankan dan mengupayakan agar lebih maju, harus ada kebersamaan semua pimpinan dan masyarakat. Sebab, kunci kemajuan adalah kebersamaan. Dijelaskannya, capaian pembangunan provinsi ini yaitu dalam peningkatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. “Ke depan, salah satu program Pemprov Lampung adalah meningkatkan status Bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional,” ujar Dedi. Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah sambutan dan pemaparan oleh Gubernur tentang target pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015—2019. Mengawali pemaparannya Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan secara bertahap dan pasti hubungan dan kerja sama antara pemerintah, kalangan swasta, dan seluruh elemen masyarakat di Lampung sampai saat ini kian bertambah erat. Untuk itu Gubernur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
5
Edisi III/Maret 2015
seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas kemajuan yang telah dicapai. Gubernur menjelaskan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015—2019 adalah bidang infrastruktur. Saat ini hampir sebagian besar kondisi infrastruktur dalam kondisi rusak, khususnya infrastruktur yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu jalan dan jembatan, pengairan, dan energi. Targetnya hingga tahun 2019 sekitar 85 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap. Selain itu juga perlu adanya peningkatan beberapa ruas jalan strategis dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Kemudian ada sejumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi, yaitu jembatan Way Pangubuan dan Way Tipo (Lampung Tengah), Way Tahmi (Waykanan),
Way Pedada dan Way Basohan (Pesisir Barat), dan Way Kerap (Tanggamus). Selanjutnya Gubernur menyampaikan target pembangunan di bidang ekonomi dan industri antara lain pengembangan kawasan industri maritim (KIM) di Tanggamus, kawasan industri baru di Lampung Selatan, serta kawasan industri yang terpadu dengan pembangkit listrik dan pelabuhan di Mesuji. Juga penguatan produktivitas UMKM melalui fasilitasi perkuatan modal, pembinaan manajemen, temu usaha, dan even-even untuk mempromosikan produk-produk UMKM, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pasar tradisional. Kemudian yang tak kalah penting menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif melalui perizinan yang cepat dan transparan dan dukungan stabilitas keamanan dan penegakan hukum. Juga pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian rakyat melalui penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata Pesisir Barat, pengembangan destinasi wisata, peningkatan investasi, dan dukungan infrastruktur serta konektivitas. Menurut Gubernur, Lampung juga mendapat amanah dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) dari target 3,3 juta ton menjadi 4,3 juta ton pada tahun 2016 (tambahan target 1 juta ton). Upaya peningkatan produksi tersebut melalui optimalisasi dan perbaikan jaringan irigasi, perbaikan distribusi dan tata niaga pupuk serta mutu benih, menjamin stabilisasi harga (sistem resi gudang), mobilisasi penyuluh pertanian,
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
6
Edisi III/Maret 2015
dan penguatan kelembagaan usaha tani, dan hilirisasi pengolahan hasil pertanian untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani. Juga dilakukan pengembangan kawasan industri, yaitu kawasan industri maritim/KIM di Tanggamus, kawasan industri baru di Lampung Selatan, serta kawasan industri terpadu dengan pembangkit listrik dan pelabuhan di Kabupaten
Mesuji. Dalam bidang pendidikan beberapa hal yang menjadi prioritas adalah pemerataan tenaga pendidik, khususnya di daerah terpencil (melalui Program Lampung Mengajar), peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dalam bidang pendidikan diperlukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi posyandu, puskesmas, bidan desa, serta pelayanan rumah sakit di seluruh wilayah. Dalam paparan penutupnya, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Propinsi Lampung memahami keterbatasanketerbatasan yang ada, termasuk di dalamnya kemampuan keuangan daerah, pengembangan sumberdaya, kondisi sosial masyarakat, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahap. Gubernur juga meminta aparatur pemerintah di daerah ini menjadikan HUT Lampung sebagai momentum melakukan evaluasi, instropeksi dan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan. “Setiap kali peringatan HUT Provinsi
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
7
Edisi III/Maret 2015
Lampung, kita perlu melakukan evaluasi, koreksi dan introspeksi terhadap berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Gubernur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus terbangun suatu koordinasi dan komunikasi yang semakin membaik melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Baik di tingkat provinsi maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Juga, antara eksekutif dan legislatif, telah pula terbangun kemitraan yang kian harmonis. Gubernur M. Ridho Ficardo mengakui belum banyak yang dilakukannya untuk membangun daerah ini. Ia berjanji melanjutkan pembangunan Bumi Ruwa Jurai yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Menurut Ridho, pembangunan Lampung kini berjalan dinamis dalam berbagai program lintas sektoral. Potensi sumber daya manusia dan alam yang memadai, turut menjadikan daerah ini sebagai provinsi dengan prospek peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang positif. Namun, Lampung saat ini masuk dalam provinsi yang buruk di mata nasional. Sebab, banyak terjadi pembegalan dan peredaran narkoba yang berlebih. Ini disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Karena itu, diperlukan upaya bersama lembaga horizontal (DPRD) menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Pemprov Lampung sedang fokus peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas. Kondisi jalan yang tak memadai berdampak terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Pemprov melalui APBD murni tahun 2015 mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan. “Tapi, fokus pembangunan juga tidak terlepas dari situasi keamanan,” imbuh dia. Karena itu, Pemprov berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI membentuk program rembug pekon. “Rembug ini salah satu péncegahan dini untuk menciptakan situasi dan kondisi kondusif,” ujar Ridho. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
8
Edisi III/Maret 2015
Gelar Upacara di PKOR Wayhalim Selasa pagi (17/3/2015) Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menjadi inspektur upacara dalam rangka memperingati HUT ke-51 Provinsi Lampung, di Lapangan PKOR Wayhalim, Bandarlampung.
U
pacara diikuti seluruh unsur Forkopimda beserta istri, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekdaprov, Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, TNIPolri, Kepala Satker, Rektor perguruan tinggi, tamu undangan, PNS, dan masyarakat. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu “Ekhamku di Lampung” yang dilanjutkan dengan pembacaan singkat sejarah Provinsi Lampung. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan tema HUT ke-51 Provinsi Lampung ialah “Melalui Peringatan HUT ke-51 Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai, Mari Kita Tingkatkan Budaya Kerja, Semangat dan Kebersamaan guna Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Lampung”. Tema itu diambil dari lima falsafah hidup masyarakat adat Lampung, Piil Pesenggiri, Bejuluk Buadek, Nemui Nyimah, Nengah Nyapur, dan Sakai Sambayan. Falsafah yang menggambarkan masyarakat Lampung memiliki martabat dan malu berbuat yang melanggar tatanan sosial. Pada bagian lain, Gubernur Ridho menyatakan pemerintah akan terus mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan masyarakat. Sampai saat ini, infrastruktur jalan merupakan keluhan utama. Karena itu, pemerintah akan terus berusaha keras mengejar kekurangan itu. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki delapan target prioritas pembangunan. Yaitu, memantapkan kualitas infrastruktur, merevitalisasi pertanian dan kelautan, memberdayakan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Selain itu, juga meningkatkan pelayan aparatur dan memantapkan reformasi birokrasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mendukung stabilitas kamtibmas dan kualitas pelayanan perizinan, mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta daya saing koperasi dan UMKM, memantapkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana. Menurut Gubernur, hubungan baik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat, membuat pembangunan daerah ini berkembang pesat. Seperti pembangunan jalan tol, program pangan satu juta ton gabah kering dengan bantuan perbaikan dan pembangunan irigasi, serta dua waduk. Juga, dukungan pemerintah pusat menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Haji segera terealisasi. Gubernur beserta rombongan kemudian berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kapolda Lampung, Brigjen Pol Heru Winarko memimpin upacara sebelum Gubernur, Wakil Gubernur, beserta rombongan melakukan tabur bunga. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
9
Edisi III/Maret 2015
Rangkaian Acara Peringatan HUT ke-51 Provinsi Lampung Berikut rangkain acara memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-51 Provinsi Lampung yang dimulai pada 11 Maret 2015 hingga 18 Maret 2015. 1. Rabu, 11 Maret 2015, acara sarasehan di Balai Keratun Pemrov Lampung, Penanggungjawab Bappeda. 2. Kamis, 12 Maret 2015, tabligh akbar di GOR Saburai. Penanggungjawab Biro Mental 3. Jumat, 13 Maret 2015, acara jalan sehat di PKOR Way Halim. Penanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Olahraga. 4. Sabtu 14 Maret 2015, acara pagelaran wayang kulit di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung. Penanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. 5. Sabtu, 14 Maret 2015, hiburan budaya Lampung di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung. Penanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
13.
14.
Lampung. Minggu, 15 Maret 2015, donor darah dan khitanan masal di Gedung Pusiban Pemprov Lampung. Penanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Minggu, 15 Maret 2015, pengobatan dan pelayanan keluarga berencana di Balai Keratun Pemprov Lampung. Penanggung jawab BKKBN. Minggu, 15 Maret 2015, pertandingan futsal di Lapangan Provinsi Lampung. Penanggungjawab Biro Perlengkapan dan Aset. Senin, 16 Maret 2015, upacara bendera di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung. Penanggungjawab Korem 043 Gatam dan Biro Tata Pemerintahan. Senin, 16 Maret 2015, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Radin Inten dan Makam Doelu Bumi. Penanggungjawab Dinas Sosial. Selasa, 17 Maret 2015, bakti sosial di panti sosial. Penanggungjawab Dinas Sosial. Rabu, 18 Maret 2015, sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung HUT Provinsi Lampung ke 51 Rabu, 18 Maret 2015, acara bazar di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung. Penanggungjawab Dinas Perdagangan. Rabu 18 Maret 2015, malam syukuran/ pesta rakyat di Lapangan Korpri. Penanggungjawab Biro Umum dan Belly Enterprise. (*)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
10
Edisi III/Maret 2015
Pameran Kerajinan Pakaian dan Kuliner uncak perayaan HUT ke-51 Provinsi Lampung, Rabu (18/3/2015) dimeriahkan berbagai kegiatan. Salah satunya pameran hasil produksi kerajinan pakaian maupun makanan dari berbagai daerah di Lampung. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Hasiah Bahctiar mengatakan kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun untuk memeriahkan HUT Lampung. Dengan agenda memamerkan dari hasil usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dari masingmasing kabupaten/kota. Setiap daerah memamerkan produk kerajinan tangan, seperti tapis lampung, sulam usus, pruduk kerajinan tas anyaman, dompet, tas dari kerajinan tangan. Ada juga bazar produk hortikultura organik, seperti sayur mayur, cabai, kangkung. “Di sini juga ada pameran batu akik asli Lampung. Seperti yang kita ketahui, Lampung memiliki batu-batu bagus dan indah terlebih dalam pameran ini sudah banyak dimodifikasi batunya,” kata Hasiah didampingi Ketua Dharmawanita Iriana Arinal. Sebelumnya, yaitu pada Sabtu (14/3/2015), Panitia HUT ke-51 Provinsi Lampung juga menggelar layanan serba gratis untuk masyarakat. Antara lain layanan Keluarga Berencana (KB) gratis, pengobatan umum gratis, dan sunatan massal, yang dipusatkan di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung. “Bakti sosial ini kerja sama Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Abdul Moeloek, RS Jiwa, BKKBN, dan TP-PKK Provinsi Lampung,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana seperti dikutip Karo Humas dan Protokol Pemprov Lampung Sumarju Saeni. Menurut Reihana, sosialisasi ke masyarat untuk menghadiri pengobatan dan sunatan massal dilaksanakan oleh TP-PKK provinsi bekerjasama dengan TP-PKK kabupaten/kota.
P
“Program pengobatan gratis akan dilaksanakan selama bulan Maret 2015 di seluruh Lampung melalui layanan dinamis keliling. Kami telah meminta seluruh satuan kerja kabupaten/kota memberikan pengobatan gratis di seluruh Lampung dalam rangka HUT Provinsi Lampung,” terangnya. Sementara Kabid KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Lampung Zainal Aspin menambahkan dalam program ini menjaring calon akseptor sebanyak 100 orang, terdiri 60 implant, 30 IUD, sisanya KB suntik. Pada Minggu (15/03/2015) Panitia HUT juga menggelar jalan sehat yang diikuti sekitar 3.000 warga dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan dipusatkan di lapangan PKOR Wayhalim, dimulai sejak pukul 06.30 dan dilepas Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. Pada hari yang sama, rangkaian HUT Pemprov Lampung dimeriahkan lomba memasak ikan, bertempat di Gedung Sumpah Pemuda Wayhalim. Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang juga isteri Gubernur Lampung, Yustin Ridho Ficardo menjadi juri lomba didampingi Asisten Bidang Kesra Elya Muchtar. Peserta berjumlah 22 kelompok perwakilan dari masing-masing satuan kerja lingkup Pemprov Lampung. Mereka menampilkan aneka kreasi masakan yang berasal dari ikan. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
11
Tuntaskan Pembahasan 28 Raperda DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penetapan program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tahun 2015, Senin (23/3/2015). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dedi Afrizal dihadiri 61 anggota dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung.
D
edi Aprizal mengatakan Analisis Dampak serta Manajemen pada tahun ini DPRD meKebutuhan Lalu Lintas, dan (9) ngusulkan 6 raperda iniPerubahan kedua atas Perda siatif dan Pemprov menguNomor 2 tahun 2011 tentang Pajak sulkan 9 raperda. Ditambah dengan Daerah. 13 raperda peninggalan anggota Sedangkan 13 raperda peDewan periode sebelumnya, berarti ninggalan DPRD periode 2009— jumlah raperda yang harus dibahas 2014 adalah tentang Penarikan tahun ini sebanyak 28 raperda. Penyertaan Modal Saham PemeJuru Bicara Badan Pembentukan rintah Daerah pada PT Kawasan Perda DPRD Lampung, Apriliati, Industri Lampung dan penyertaan mengatakan usulan raperda ini modal pemerintah daerah ke dasudah dibahas melalui Badan Mulam modal saham PT Lampung Jasa Apriliati syawarah tanggal 16 Maret lalu, Utama. selanjutnya akan dimatangkan untuk pembahasan Juga raperda tentang penegasan batas daerah lebih lanjut sehingga ditetapkan jadi perda. kabupaten/kota, pemanfaatan jasa lingkungan air Adapun ke-6 raperda inisiatif DPRD adalah daerah aliran sungai, pokok-pokok kemudahan tentang (1) Perlindungan Kekayaan Intelektual, (2) penanaman modal, pembentukan perusahaan Pemerintahan Desa, (3) Pemberdayaan dan penjamin kredit daerah, kepelabuhan Lampung, Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Merencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau nengah, (4) Lain-lain pendapatan yang sah, (5) kecil Lampung 2014-2034. Pembinaan Jasa Konstruksi, dan (6) Pengembalian Kewenangan Pengelola SMK/SMA dari Kabupaten/ Kota oleh Pemprov Lampung. Sementara 9 raperda prakarsa eksekutif adalah tentang (1) Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), (2) Kawasan tanpa Rokok, (3) Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kurungannyawa, (4) Pedoman Rembuk Desa/ pekon/kelurahan, dan (5) RTRW Tahun 2009-2029 Provinsi Lampung. Selain itu, tentang (6) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT LJU dan Pengesahan Penyertaan Modal Pemda kepada PT Sumatera Promotion Center (SPC) dan PT Sumatera Shiping Line (SSL), (7) Organisasi Tata Kerja Perangkat di Lingkungan Pemprov Lampung, (8) Manajemen dan Rekayasa
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
12
Edisi III/Maret 2015
Kemudian raperda penertiban dan pengendalian hutan produksi di Provinsi Lampung, usaha jasa perjalanan wisata, ketentuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta, bantuan hukum cuma-cuma, penyiaran televisi melalui kabel. Juga perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari perusahaan daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung. “Ke-13 raperda yang belum diselesaikan DPRD Periode 2009—2014 tersebut menjadi tugas Dewan periode sekarang untuk menyelesaikannya,” kata Apriliati dalam rapat yang dipimpim oleh Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Arinal Junaidi, yang mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Dalam kesempatan itu Aprilia berharap kepada
semua pihak dapat memberi sumbang saran terkait penyempurnaan raperda yang akan dibahas tersebut. Dia juga mengharapkan kepada Pansus dan Komisi dapat melaksanakan pembahasan lebih mendalam tentang 13 raperda peninggalan DPRD tahun periode 2009—2014. (tim)
Revisi Perda tentang Angkutan Barang
M
asalah angkutan barang dengan muatan berlebih jadi sorotan anggota DPRD Lampung. Sejumlah anggota dewan meminta agar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelebihan Muatan (Tonase) direvisi. Pada paripurna penyampaian raperda dalam program pembentukan Zamzani peraturan daerah (propemperda) 2015 di gedung DPRD, Senin (23/3/2015), anggota Dewan dari Partai Nasdem Zamzani Yasin mengatakan, perda tentang tonase memang harus disempurnakan. Kalimat senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi. Menurutnya, seharusnya revisi perda tonase masuk dalam propemperda 2015, mengingat ada beberapa hal yang harus disempurnakan.
“Karena kita lihat beberapa kerusakan jalan ini salah satunya juga disebabkan oleh angkutan barang dengan muatan lebih. Saya kira daripada memasukkan raperda yang tidak penting, lebih baik mematangkan perda yang diperlukan,” kata dia. Dia juga mempertanyakan mengenai Raperda tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Yasin Menurutnya, raperda ini seharusnya dipertimbangan kembali sebelum masuk dalam Propemperda 2015. Dikhawatirkan nantinya perda tentang bantuan hukum cuma-cuma ini akan menguras anggaran APBD di setiap tahun. Nantinya, jika memang disahkan, harus memiliki poin-poin yang komprehensif agar peraturan tersebut jelas. “Saya khawatir nantinya akan membebani APBD jika memang tak tepat sasaran,” kata dia. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
13
Edisi III/Maret 2015
Meriahkan Astra Ksetra Air Show Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengikuti kegiatan “Astra Ksetra Air Show “ yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang bekerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Astra Ksetra di apron Lanud Astra Ksetra, Kamis (26/3/2015). egiatan tersebut sebagai rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-18 Kabupaten Tulangbawang dan HUT ke69 Hari Angkatan Udara. Acara dimeriahkan dengan berbagai kegiatan di antaranya drum band dari siswa-siswi SMAN 1 Penawartama Kabupaten Tulangbawang, pameran pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang bawang, dan pameran batu mulia. Sementara Lanud Astra Ksetra menampilkan pameran kedirgantaraan, berupa terjun payung, demo SAR udara, dan static show. Selain Ketua DPRD Provinsi Lampung, hadir dalam acara tersebut Bupati Tulangbawang, Danlanal Lampung, Dandim dan Kapolres Tulangbawang, Dansat Brimob Lampung, Perwakilan Brigade Marinir Lampung, para pejabat di lingkungan Pembak Tulangbawang, serta masyarakat.
K
Pembukaan diawali dengan tarian daerah dari sanggar tari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulangbawang, dilanjutkan atraksi paramotor oleh enam atlet dari Fasida Lampung dibawah asuhan Komandan Lanud Astra Ksetra Letkol (Pnb) M. Satriyo Utomo. Danlanud Astra Ksetra mengatakan kegiatan Astra Ksetra Air Show ini pertama kali diadakan di Lanud Astra Ksetra. “Kami bangga dengan antusiasnya penonton mulai dari anak-anak TK hingga mahasiswa serta seluruh masyarakat. Kini mereka bisa mengetahui tentang kedirgantaraan,” katanya. Pengunjung boleh berfoto dan menyentuh bagian yang diperbolehkan. “Saya berharap kegiatan ini bisa berkesinambungan dan terjadwal yang tujuannya adalah membangkitkan minat pemuda-pemudi Kabupaten Tulangbawang dan Provinsi Lampung untuk
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
bergabung di olahraga kedirgantaraan,” katanya. Kegiatan yang diikuti prajurit TNI dengan penampilan peralatan tersebut memang untuk memotivasi generasi muda. Selain itu, berbagai kegiatan olahraga dan bakti sosial juga digelar pada hari-hari sebelumnya. Letkol (Pnb) Satriyo Utomo mengatakan prioritas tugas yaitu peningkatan SDM dan peningkatan infrastruktur. Untuk SDM, dengan melakukan peningkatan kemampuan secara berkelanjutan. “Peningkatan SDM masyarakat terutama dalam hal ekonomi melalui pendidikan. Lalu di bidang infrastruktur dengan pembangunan bandara sipil di Lanud ini,” katanya. Ketua DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi atas gagasan bandara sipil tersebut. “Ini merupakan terobosan luar biasa adanya bandara sipil di Lanud Astra Ksetra. Percepatan pembangunan terutama di Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Lampung Tengah dan Provinsi Lampung pada umumnya akan lebih cepat terwujud,” katanya. Potensi itu ada dan tampaknya Lanud Astra Ksetra sangat paham, jika hal itu dikembangkan bisa terjadi sinergi yang luar-biasa antara TNI AU dengan pemerintah setempat dan masyarakatnya untuk membangun daerah. Pada akhir acara, atraksi yang sangat menarik adalah terjun payung (free fall) oleh anggota TNI Angkatan Adara. Sebanyak 30 peterjun yang terdiri atas 4 peterjun wanita Angkatan Udara (Wara) dan 26 peterjun pria dari Paskhas TNI Angkatan Udara beraksi di udara dengan Merah Putih, Bendera Swa Bhuwana Paksa, Lambang Kabupaten Tulangbawang, dan Lambang Kesatuan Lanud Astra Ksetra Prayatna Kerta Gegana. Dari 30 peterjun tersebut ada 2 atlet
14
peterjun asli putra Lampung, yaitu Pratu Tri M. dan Serda Wara Mustika. Setelah mendarat, kedua atlet kebanggaan daerah tersebut memberikan kalungan bunga kepada Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak dan Staf Ahli Gubernur Lampung Irwan Marpaung sebagai penghormatan. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
15
Edisi III/Maret 2015
Bantu Penyelesaian Kisruh di Pelabuhan Panjang DPRD Provinsi Lampung membantu penyelesian kisruh antara Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan Panjang dan PT Pelindo II Cabang Panjang, dengan menggelar rapat dengar pendapat pada Kamis,12 Maret 2015.
S
ayangnya Pimpinan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang II Panjang tak hadir. Sementara mitra kerja PT Pelindo yang hadir terdiri atas Kantor Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Lampung, Asosiasi Perusahaan BongkarMuat Indonesia (APBMI), Indonesian National Shipowner Association (INSA), Organda Pelabuhan Panjang, dan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI). Selain itu, Dewan juga memanggil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Kisruh di Pelabuhan Panjang itu mencuat setelah puluhan massa dan pekerja dari Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan menggelar aksi mogok kerja dan berkumpul di Pelataran KSOP Pelabuhan Panjang pada Senin, 9 Maret 2015. Aksi itu merupakan buntut dari pihak Pelindo yang hingga saat ini belum menunjukkan sikap kooperatif terhadap Perusahaan Bongkar Muat (PBM) mengenai sejumlah pungutan yang dilakukan Pelindo. Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jasril Tanjung mengatakan awal terjadinya mogok kerja di Pelabuhan Panjang seperti luka lama yang yang terkoyak
kembali karena pada tahun 2012 ada kesepakatan yang dibuat antara Pelindo 2 Panjang dan APBMI. Waktu itu perjanjian dibuat dalam situasi dan kondisi yang tidak normal karena mogok kerja yang menolak share handling (pungutan). “Kapal datang harus sandar,dan pemilik barang harus segera bongkar dan membayar Rp2.300 per ton. Pungutan yang ditetapkan Pelindo itu tidak berdasar,” ujar Jasril, dalam hearing di Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Kamis,12 Maret 2015. Jasril juga mengatakan mogok kerja para buruh angkut ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang perekonomian Lampung. “Kami sudah berupaya meminta tanggapan dari General Manager PT Pelindo tapi apa hasilnya nampaknya GM nya sangat arogan dan keras kepala. Kami berharap kepada Dewan dalam hearing ini setidaknya bisa memberi perlindungan terhadap kami biar kami tidak terlunta-lunta,” katanya. Anggota Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir mengatakan pihaknya telah memanggil PT Pelindo untuk berdialog bersama PBM, Disnaker, beserta KSOP dan yang lainnya. Yandri juga
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi V, melainkan gabungan antara Komisi IV dan Komisi II. Dikarenakan hal ini juga berpengaruh pembangunan dan sektor perekonomian di Provinsi Lampung ini. ”Aksi pemogokan ini kan berdampak kepada banyak aspek: sosial, ekonomi dan pembangunan. Karena itu, akan kita tindaklanjuti. Kita inginkan jalan keluar untuk itu. Nah, mengenai masalah keptusan bukan di kita. Hanya saja, nanti kami berkapasitas untuk memberikan rekomendasi,” katanya. Mengenai ketidakhadiran PT Pelindo II Cabang Panjang dan rapat dengar pendapat tersebut, DPRD Provinsi Lampung akan memanggil kembali. “Kita tak bisa ambil kesimpulan karena Pelindo tidak hadir,” ujar Yandri Nazir. Sementara perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Rismayanti yang juga Kabid Hubungan Industrial mengatakan masalah tersebut menjadi ranahnya Dinasker Kota Bandarlampung untuk menyelesaikan, karena teritorialnya berada di Bandarlampung. “Kami sebatas koordinasi dengan mereka,” kata dia. Sementara Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan permasalahan di Pelabuhan Panjang tersebut harus diselesaikan agar tidak mengganggu roda perekonomian di Lampung. Namun, Ridho akan mempelajari dulu masalah tersebut dan secara teknis hal ini menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kepala Perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuihan (KSOP) Lampung, Muryadi, mengatakan paermasalahan ini merupakan masalah lama yang dahulunya terjadi kesepakatan antara pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Karena ada aturan baru, hal ini menjadi polemik. “Sudah sejak 2012. Nah, ketika ada kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Lampung beberapa waktu lalu, hal itu menjadi momentum mereka untuk menyampaikan pendapat. Secara yuridis, Pelindo ini tidak benar untuk melakukan pungutan itu karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya dalam hearing. Pihaknya juga sudah mencoba memediasi Pelindo dan PBM. Namun selalu gagal karena
16
Pelindo yang selalu tidak kooperatif dan tidak hadir. “Kami sebagai institusi pemerintah yang mengatur dan mengawasi kegiatan di pelabuhan sudah melakukan upaya mediasi. Namun Pelindo selalu tidak kooperatif. Jika hadir pun hanya mengirim utusan yang tidak bsia mengambil keputusan,” kata dia. Di tempat terpisah, Humas PT Pelindo II Cabang Panjang Deny Sondjaya menegaskan berdasarkan kesepakatan antara PT Pelindo dan PBM, masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. “Jadi, sudah ada kesepakatan antara kami dan dan pihak PBM bahwa mereka akan menggugat secara huku. Apa pun keputusannya, ya kita lihat saja nanti. Jadi, semua sudah clear, apapun hasilnya nanti kita tunggu keputusan hukumnya,” kata dia. Ditanya mengenai dasar pemungutan kepada para PBM tersebut, Deny enggan memberikan keterangan. Yang jelas, kata dia, sudah ada kesepakatan perdata antara pihaknya dan PBM. “Ya pokoknya sudah ada peraturan perdata,” katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
17
Edisi III/Maret 2015
Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung yang digelar Pemprov di Gedung Pusiban Komplek Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, (24/03/15). adir dalam rakor tersebut semua unsur Forkopimda Lampung, Bupati/Walikota se Lampung, Kepala BNN Provinsi Lampung, Ketua KPU dan Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota. Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung Tauhidi selaku Ketua Penyelenggara melaporkan bahwa Tema bahasan Rakor Bulan Maret tersebut adalah Tentang peredaran narkoba, maraknya begal dan pelaksanaan Pemilukada serentak yang direncanakan bulan Desember 2015. Bertindak sebagai narasumber adalah Kapolda,
H
BNN dan KPU Provinsi Lampung. Rapat koordinasi Forkopimda Lampung rutin digelar bertujuan menyinergikan jalannya Pemerintahan di Provinsi Lampung dan langkahlangkah strategis kedepannya serta membahas hal-hal aktual yang sedang terjadi baik di kabupaten, provinsi, maupun nasional. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutannya mengatakan bahwa provinsi Lampung akan mempunyai hajat besar, yaitu pilkada serentak untuk sejumlah kabupaten/kota pada bulan Desember 2015. Hal itu memerlukan
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
kesiapan dan pengawasan. Gubernur meminta kepada Kapolda dan Danrem beserta jajarannya agar dapat menjaga keamanan dan ketenteraman Lampung. Gubernur berharap aparat hukum dan aparat pemerintahan menyiapkan daya cekal dan tangkal untuk menghadapi pilkada serentak tersebut. “Walau pilkada terasa masih lama, namun sejak dini kita siapkan langkah-langkahnya sehingga mempunyai daya cekal dan tangkal bila ada hal yang terjadi diluar prediksi. Jangan sampai pilkada ini menjadi bencana dan menghambat jalannya pemerintahan karena pilkada di Lampung melibatkan separuh kabupaten/kota dan melibatkan pula setengah mata pilih yang ada di Lampung,” lanjut Gubernur. Ridho juga memberikan imbauan kepada aparat pemerintahan di Kabupaten/Kota yang akan mengadakan pilkada untuk menjaga keamanan dan netralitas birokrasi. Terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, Ridho mengimbau Pemerintah Pusat untuk membersihkan dahulu jajaran pemerintahan. “Sebelum bersihkan daerah, mari bersihkan dulu badan kita sendiri. Saya imbau juga kepada Bupati dan Walikota. Selain itu sosialisasi dan rehabilitasi harus diutamakan,” ujarnya. Gubernur juga mengingatkan Bupati/Walikota rumah sakit di setiap kabupaten/kota agar bisa menangani rehabilitasi korban narkoba. Ia
18
pun menyampaikan sampai saat ini Lampung Selatan yang paling aktif menanggulangi narkoba dengan beberapa programnya. “Saya berikan apresiasi dan terimakasih atas kebijakan Bupati Lamsel, karena sampai saat ini Lamsel termasuk yang aktif dalam penanggulangan narkoba,” ujarnya. Gubernur juga mengatakan bahwa ia pernah menyurati kepala kabupaten/kota untuk menganggarkan dana instalasi rehabilitasi narkoba minimal 1 miliar, dan sampai saat ini Kota Bandarlampung paling tinggi dengan menganggarkan Rp1,5 miliar, sedangkan kota dan kabupaten lainnya masih pada kisaran ratusan juta. Berkaitan dengan PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, diberikan waktu untuk mengikuti rehabilitasi dalam batas waktu tertentu, jika masih menyalahgunakan narkoba maka hukumannya adalah dipecat dengan tidak hormat. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
19
Edisi III/Maret 2015
Triwulan I PAD Lampung Baru Tercapai 19 Persen
Dewan Minta SKPD Kerja Keras Pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tahun anggaran 2015 ditargetkan Rp2,341 triliun. Namun pada triwulan pertama tahun ini baru tercapai 19,14 persen atau Rp448,362 miliar. Karena itu, DPRD Provinsi Lampung minta kepada semua jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar benar-benar meningkatkan konsentrasi pada PAD.
etua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil mengatakan seharusnya ada rasionalisasi terhadap seluruh SKPD yang memiliki kontribusi pada capaian PAD. “Saat ini kami sedang mendata secara keseluruhan tentang potensi yang bisa ditingkatkan dalam pemenuhan target PAD ini,” katanya. Menurutnya, perlu digali kembali semua sumber pendapatan yang dapat menyokong tercapainya PAD. “Jika tidak seperti itu, nantinya juga akan berdampak kepada kondisi fiskal daerah. “Target tidak tercapai dan akhirnya APBD defisit,” ujarnya.
K
Anggota Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing mengatakan sudah seharusnya ada upaya lebih terhadap peningkatan pendapatan daerah di semua sektor. Jika tidak, akan berdampak kepada PAD Lampung secara keseluruhan yang juga penting bagi keadaan fiskal Pemprov ke depannya. “Intinya, SKPD yang memiliki potensi retribusi daerah harus serius dalam mengelola pendapatannya agar bisa mendukung fiskal pemprov,” kata Nover, sapaan akrab anggota DPRD dari PKB asal dapil Lampung Timur itu.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
20
Edisi III/Maret 2015
Menurutnya, Gubernur Lampung harus bisa lebih gencar menggerakkan setiap SKPD. Juga harus ada pengawasan lebih ketat, karena boleh jadi dalam penarikan retribusi ada kebocoran yang menyebabkan pemasukan tidak berbanding lurus dengan target. “Kalau memang seperti itu, artinya ada indikasi kebocoran dan harus dipertanggungjawabkan. Di akhir periode anggaran nanti harus bisa mencapai target induk per tahunnya. Mau tidak mau harus digenjot, terlebih untuk RSUDAM yag notabene barubaru ini menaikkan tarif,” kata mantan Wakil Bupati Lampung Timur itu. Sementara Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung Rozali menjelaskan untuk target pajak daerah tahun ini sebesar Rp2,122 triliun, hingga akhir Maret 2015 baru tercapai Rp389,174 miliar atau sekitar 18 persen. Kemudian untuk retribusi daerah, total target tahun ini Rp8,014 miliar dan pada triwulan I tahun ini baru tercapai Rp1,553 miliar atau sekitar 19,37 persen. Kemudian lalu lain-lain pendapatan yang sah, dari target Rp185,158 miliar baru tercapai Rp57,634 miliar atau sekitar 31 persen. Rozali sepakat bahwa kondisi keuangan di Lampung perlu upaya peningkatan. Namun proses dan tata kelola keuangan di beberapa sektor belum menunjukkan hasil yang optimal. Seperti di sektor pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Secara keseluruhan, target pendapatan tahun ini
Ikhwan Fadhil
Noverisman Subing
Rp154,093 miliar, namun hingga triwulan pertama baru masuk Rp45,875 miliar atau sekitar 29 persen. Rozali menyebut BLUD yang masuk ke data Dispenda yang bisa dikatakan mandiri ada lima, yaitu retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM), perkuatan permodalan koperasi dan UKM, sekretariat badan perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, UPTD perkuatan modal usaha bidang pertanian, serta pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD RS Jiwa Daerah. “Kalau yang memang sudah bisa mandiri dan punya permodalan kuat, ya baru lima BULD ini. Kalau yang lain seperti PT Lampung Jasa Utama, itu BUMD. Mereka juga belum ada kontribusinya sama sekali, karena permodalannya saja masih dari pemerintah,” kata Rozali. Berdasarkan data Dispenda, untuk retribusi pelayanan kesehatan RSUDAM, dari total Rp143 miliar baru mencapai Rp45,574 miliar. Kemudian untuk sekretariat Badan Perwakilan Pemprov Lampung, dari target tahun ini Rp2,2 miliar baru tercapai Rp107,763 juta. Kemudian perkuatan permodalan koperasi dan UMKM hanya tercapai Rp37,5 juta. UPTD perkuatan modal usaha bidang pertanian dari target Rp300 juta, masih belum ada capaian. Lalu untuk pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD RS Jiwa juga masih jauh dari target, yakni dari target Rp7,993 miliar baru tercapai Rp56,425 juta.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
21
Edisi III/Maret 2015
Sedangkan Kepala Bagian pasien bisa memanfaatkan Humas RSJ Lampung David, fasilitas rawat inap khusus mewakili direktur dr. Ansori, pasien korban narkoba. Karena memaklumi pihaknya belum pasien tersebut dapat kami mencapai target pada triwulan klaim ke Kementerian Kesehatan pertama. Salah satunya karena maupun BNN,” ujar David. masih ada laporan piutang klaim Sementara Sekretaris yang belum terealisasi. Tetapi Daerah Provinsi Lampung Arinal David meyakini triwulan Djunaidi mengatakan pihaknya berikutnya akan mencapai target. akan melakukan penekanan “Karena saat ini kami ada kepada satuan kerja yang ada berbagai langkah untuk menuntuk lebih menggiatkan dan Rozali capai hal tersebut,” kata David. menggali potensi yang bisa RSJ berencana menambah temmenambah pundit-pundi pat tidur dari 105 menjadi 200. “Ini dilakukan pendapatan. bertahap, diusahakan paling lambat akhir Terlebih saat ini Lampung mengalami krisis 2015 terealisasi. Dengan tambah tempat tidur, anggaran dikarenakan pusat memangkas Dana maka ada pasien tambahan dirawat di RSJ Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Alokasi Umum Lampung dan akan menambah pendapatan,” (DAU) sebesar 30 persen. “Pastinya nanti akan jelasnya. ada evaluasi dan kita menggali sumber potensi Tidak hanya itu, sirkulasi pasien didupendapatan asli daerah yang bisa dijadikan kung penambahan sumber daya manusia dasar APBD,” kata dia. (SDM) seperti perawat juga sebagai langkah Jika tidak ada evaluasi dan proyeksi pencapaian target. David mengatakan, saat ini khusus, dikhawatirkan nantinya pemangkasan RSJ sudah memiliki pelayanan rawat inap DAK dan DAU ini akan berpengaruh terhadap untuk korban narkoba, yakni ada 10 tempat program kegiatan yang telah dilakukan tahun tidur sejak Februari 2015. anggaran ini. ”Tentunya akan berpengaruh dan “Pasien korban narkoba memang tidak perlu ada efisiensi belanja pada perencanaan ter-kaver program JKN BPJS, tetapi keluarga APBD-P nanti,” kata dia. (tim)
SKPD Harus Cermat Kelola Anggaran DPRD Provinsi Lampung meminta Inspektorat lebih aktif mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Lampung. Jangan sampai indikasi rentan terhadap penyimpangan dalam kegiatan belanja daerah menjadi kenyataan.
K
etua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan, kalau tidak ada pengawasan internal dan melekat oleh Inspektorat, maka semakin banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi. “Kami mengingatkan pada SKPD Pemprov Lampung, waspada dan cermat mengelola anggaran yang ada, terutama SKPD yang
rawan melakukan korupsi,” kata Ikhwan Fadhil, Senin (15/3/2015). Selain itu, Fadil juga meminta SKPD segera melakukan registrasi untuk mengunggah semua rencana umum anggaran (RUP) di situs online. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengawasi seluruh kegiatan yang direncanakan. “Kalau lambat kan masyarakat yang dirugikan, sebab anggaran dalam APBD
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
22
Edisi III/Maret 2015
itu yang menikmati masyarakat,” kata dia. Menurut Fadil, SKPD yang rentan melakukan penyimpangan bukan hanya di Dinas Bina Marga. Seperti kekeliruan dari tim pelaksana yang mengurangi volume pekerjaan proyek. Akan tetapi, yang perlu diawasi adalah laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Sebab, berdasarkan temuan BPK RI anggaran ini yang rawan disimpangkan. “Semuanya harus terkontrol dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya. Selain itu, permasalahan perencanaan anggaran juga harus dicermati. Perlu keterbukaan dalam menyusun keperluan daerah. “Nah, setelah itu selesai, baru Pemerintah Daerah memperhatikan pelayanan masyarakat. Yakni memotong jalur birokrasi, memperpendek perizinan dan membebaskan aktivitas itu dari pungutan,” ujarnya. Ikhwan Fadil juga menilai target pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung sudah tidak rasional lagi. Sebab, peningkatan pendapatan setiap tahun hanya berkisar tiga persen sehingga tidak mampu menopang pembangunan. Menurut Ikhwan Fadil, target PAD Pemprov Lampung tahun 2015 misalnya, masih jauh dari potensi yang ada. “PAD kita masih
minim karena pemprov belum mampu mengoptimalkan pendapatan,” kata Ikhwan Fadil di kantor DPRD Lampung, beberapa waktu lalu. Dia menilai sektor yang target pendapatannya terbilang rendah itu di antaranya sektor perikanan dan kelautan, Rumah Sakit Jiwa, RSUAM, serta guest house. Padahal, berdasarkan perhitungan sementara Komisi III, potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari sektor tersebut bisa mencapai dua kali lipat dari target sekarang. “Contohnya guest house. PAD dari sektor tersebut hanya Rp180 juta tiap tahun. Sementara untuk honor kebersihannya saja mencapai Rp160 juta. Ini kan kurang masuk akal. Hitungan kami seharusnya dari situ saja bisa dapat Rp400 juta lebih,” kata dia. (tim)
Diminta Gali Potensi Pendapatan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo meminta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggali potensi pendapatan untuk mengimbangi alokasi belanja publik yang cenderung meningkat. al itu ditegaskan Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Arinal Djunaidi saat membuka Rapat Forum Gabungan SKPD Propinsi Lampung Tahun 2015, Senin (15/3/2015). Hadir pada acara itu, kepala Bapeda, kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota se-Lampung, beserta staf ahli.
H
Forum gabungan ini, menurut Panitia Forum Gabungan SKPD Propinsi Lampung 2015, Hendra Permana, untuk membahas rencana kerja SKPD tahun 2016 agar selaras dengan Renstra SKPD, RPJMD, serta usulan program/kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota. Sekprov Lampung mengatakan forum tersebut merupakan rangkaian dari tahapan dan
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
23
mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten/Kota. Terkait dengan itu, Gubernur berpesan kepada Selanjutnya, hasil Forum Gabungan SKPD peserta rapat antara lain, setiap akan ditindaklanjuti melalui forum SKPD wajib memiliki dan meMusyawarah Perencanaan Pemmelihara dokumen perencanaan; bangunan (Musrenbang) Provinsi meningkatkan kualitas SDM peLampung yang direncanakan pada rencana pada tataran teknis. 25-27 Maret 2015. SDM perencana perlu terus Selain itu, diingatkan juga, mengasah kemampunannya untuk penyusunan dan pelaksanaan promemahami keterkaitan antardogram/kegiatan harus memperkumen perencanaan, termasuk hatikan kewenangan pemerintah kemampuan memilih dan memilah daerah. Perlu memanfaatkan tekprogram/kegiatan berbasis kinerja. nologi informasi dalam menyusun Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan daerah. antara dokumen perencanaan Juga akan ada pertemuan dengan penganggaran pada tahapan khusus jajaran Pemda Lampung implementasi; alokasi belanja dengan DPD, DPR-RI, para tokoh M. Ridho Ficardo publik yang cenderung meningkat nasional, politikus maupun perlu diimbangi dengan upayaswasta asal Lampung. Tujuannya, upaya strategis menggali potensi pendapatan. membahas pelaksanaan program dan kegiatan Selain itu, penting melakukan efisiensi dan tahun 2015 dan penyusunan rencana program dan mengalokasikan belanja untuk program/kegiatan kegiatan tahun 2016. “Saran dan masukan serta yang prioritas, mendukung visi misi pembangunan trobosan akan sangat bermanfaat untuk memdaerah dan nasional. Juga, menyinergikan bangun Provinsi Lampung ke depan,� katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
24
Edisi III/Maret 2015
Komisi V Tinjau Rumah Sakit Jiwa Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja (kunker) di RSJ Provinsi Lampung di Kurungannyawa, Pesawaran, Senin, 9 Maret 2015. Ketua Kelompok Kerja Komisi V Abdulah Fadri Auly minta manajemen RSJ untuk mendayagunakan alat incenerator yang dimiliki rumah sakit tersebut untuk masyarakat umum. ehingga jasa yang diberikan kepada masyarakat umum dapat menjadi sumber pemasukan bagi RSJ, yaitu dengan menarik retribusi dari pembakaran limbah dari pihak-pihak yang ingin memusnahkan limbahnya,” katanya. Alasannya, selama ini peralatan tersebut banyak menganggur, karena limbah rumah sakit masih sedikit. “Jadi jika bisa dipakai untuk umum dapat menjadi sumber pemasukan bagi RSJ. Namun memang masih ada kendala, yaitu soal aturannya. Kita akan coba buka peluang ini,” ujar Abdulah Fadri. Menurut politikus PAN ini, kunker sudah lama diagendakan, namun baru kali ini terlaksana. Dalam kunker tersebut, Komisi V minta RSJ menjelaskan tentang kondisi utuh rumah sakit. “Berapa jumlah dokter, paramedis, termasuk pasien. Kita juga ingin tahu sejak diberlakukan BPJS, pelayanannya bagaimana,”katanya. Selain itu, 12 anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung yang ikut kunker juga ingin mengetahui tentang kesepakatan RSJ dengan BNN tentang rehabilitasi korban narkoba, baik kuantitas maupun kualitasnya.
“
S
“Jadi dalam hal ini peran RSJ itu seperti apa, sehingga kita tahu, apa yang perlu dibantu dan perlu ditambah Badan Layanan Unit Daerah. Karena dari tahun 2011 kita sudah anggarkan pembangunan fisik. Kita juga ingin tahu penggunaan anggarannya sampai di mana,” tambah Aab, sapaan akrab Abdullah Fadri. Ikut dalam kunjungan kerja tersebut, selain Ketua Pokja Abdulah Fadri Auly (PAN), juga Wakil Ketua Komisi Khaidir Bujung (PKB), anggota komisi V Amaluddin (Partai Demokrat), Efendi (PKB), Garinca Reza Fahlevi (Nasdem), Yandri Nazir (Partai Demokrat), Yanuar Irawan (PDIP), Abdul Haris (PPP), Asih Fatwanita (Nasdem), Andika Wibawa (Gerindra), Asmara Dewi (PAN), dan Ahmad Mufti Salim (PKS). (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
25
Edisi III/Maret 2015
Kajati Silaturahmi ke Pimpinan Dewan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Suyadi melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Provinsi Lampung, Senin (09/03/2015), setelah sebelumnya berkunjung ke Polda Lampung dan Korem 043/Garuda Hitam. i gedung DPRD, rombongan Kajati Suyadi bersama para asisten tersebut disambut Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal dan beberapa anggota DPRD lainnya. Kajati dan para asisten berdialog dan beramah-tamah dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung. Kunjungan mantan Direktur Penyidikan Pada Jampidsus Kejagung tersebut, merupakan kunjungan silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri kepada Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. Hal yang dilakukan ketika Kajati bertemu dengan Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko, dan Komandan Korem 043/Gatam Kolonel ARM Winarto. “Karena Pak Kajati baru menjabat sejak 5 Maret lalu. Jadi pada hari ini melakukan silaturahmi ke Polda Lampung, DPRD Provinsi Lampung, dan Korem. Ya sebagai perkenalan,” kata Asintel Kejati Lampung Agus Salim, didampingi Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rahmat, Senin (09/03/2015). Agus mengatakan dengan silaturahmi dan komunikasi aktif, jajaran Forkompimda akan bisa bekerja lebih baik, lebih cepat, sehingga mudah meningkatkan prestasi sesuai yang diharapkan bersama untuk kemajuan Provinsi Lampung. “Pak Kajati ingin mengetahui situasi di Lampung ini seperti apa. Makanya melakukan
D
silaturahmi ke Polda, DPRD dan Korem. Sebagai anggota Forkopimda, silahturahmi memang sangat penting,” jelasnya. Seperti saat bersilaturahmi ke DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Dedi Afrizal menyampaikan beberapa hal terkait situasi politik di Lampung, termasuk akan dilaksanakannya pilkada serentak di sejumlah kabupaten/kota di Lampung. Begitu juga ketika bertemu dengan Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko, Kajati mendapat informasi terkait kondisi Lampung saat ini. “Secara umum, Pak Kapolda menyampaikan kondisi keamanan dan sosial termasuk pembahasan masalah konflik,” urainya. Kajati Lampung Suyadi sudah melakukan aktivitas sejak Kamis (5/3/2015) dengan melakukan konsolidasi internal di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung. Suyadi diangkat menjadi Kajati Lampung menggantikan Sri Harijati yang dipromosikan menjadi Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Sebelumnya, Suyadi menduduki jabatan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Promosi ini tertuang dalam salinan Keputusan Jaksa Agung (Kep-JA) Nomor KEP-023/A/JA/02/2015 tertanggal 10 Februari 2015. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
26
Minta Dinas Lakukan Tender secara Transparan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin minta Dinas Bina Marga (DBM) dan Dinas Pengairan dan Permukiman (DPP) Lampung berlaku adil dan transparan dalam melaksanakan tender proyek. enurut Watoni, yang terpenting dalam melaksanakan lelang paket proyek, Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan selaku leading sector bisa meminimalisasi segala tindak kecurangan. “Jika memang ada perubahan dalam peraturan lelangnya, ya secepatnya bisa disosialisasikan mekanismenya. Jangan sampai malah molor sehingga muncul indikasi adanya tarikmenarik antarpihak ketiga dan satker mengenai setoran,” kata dia. Selain itu, dia juga minta DBM dan DPP benarbenar memperketat pengawasan dalam mekanisme Dikarenakan adanya perubahan dari LKPP, maka lelang ini. Menurut Watoni, selama ini dugaan tender baru bisa dilakukan pada Mei mendatang. adanya tender secara tidak fair itu kerap muncul “Tidak ada tender yang tidak di satuan kerja yang gemuk. fair. Semuanya kan transparan, “Memang hal ini rentan terjadi jelas. Nantinya juga diumumkan di di satker-satker gemuk. Saya teLPSE,” ujarnya. Dalam APBD, lanjut kankan kepada dinas-dinas agar dia, pihaknya hanya mendapatkan benar-benar melaksanakan tender pos anggaran irigasi sebesar Rp15 secara fair. Karena memang menmiliar. jadi hak kontraktor peserta lelang Dana sebesar itu juga diguselagi memang bisa masuk dalam nakan untuk perbaikan dan revitakualifikasi persyaratan yang ada,” lisasi saluran irigasi yang diutakata Watoni, Rabu (25 Maret 2015). makan. ”Anggaran kita ini kecil, Dia juga menekankan tidak dari APBD kita ini hanya dapat hanya kepada satuan kerjanya, Rp15 miliar,” katanya. Dana setetapi juga institusi pengawas injumlah itu untuk pembangunan ternal, yakni Inspektorat, sehaWatoni Noerdin dan perbaikan infrastruktur irigasi rusnya lebih ketat mengawasi. Jika di Lampung. terjadi proses pelelangan yang Berdasarkan data, ada 19 daerah irigasi yang tidak sesuai aturan, Inspektorat bisa langsung ada di Provinsi Lampung. Di antaranya irigasi Way menegur dan membina satuan kerja pelaksana itu. Payung, Argoguruh, Batanghari Utara, Raman “Kami juga sebagai fungsi pengawasan dari Utara, Punggur Utara, Way Seputih, Way Rarem, legislatif akan membantu mengawasi segala Way Semangka, Way Curup, Rawa Seragi, Rawa sesuatunya dengan ketat,” katanya. Mesuji, dan Batu Tegi. Sementara Kepala DPP Lampung Robinsyah Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Konstruksi mengatakan aneh jika dikatakan bahwa pihaknya Nasional (Gabpeknas) Lampung menyebut ada membatasi paket lelang yang belum dijalankan.
M
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
27
Edisi III/Maret 2015
indikasi penetapan penentuan paket proyek sudah dikondisikan terlebih dahulu. “Di antaranya di Dinas Pengairan dan Permukiman Lampung,” kata Ketua Umum DPD Gabpeknas Lampung Topan Napitupulu dalam ekspose di kantor Gabpeknas, Jalan Merawan, Pahoman, Bandarlampung, Selasa
(24/3/2015). Topan Napitupupu menjelaskan dari hasil investigasi didapati ada beberapa hal yang tak sesuai aturan. “Tuduhan kami bukan tidak berdasar. Tapi, tak mungkin kami mengungkap ini jika tidak memiliki data yang kuat,” katanya. (tim)
Tender Proyek di Bina Marga Telat
P
emerintah Provinsi Lamsesuai dengan spesifikasi yang pung tahun ini fokus pada ada, padahal hal tersbut sangat pembangunan infrastrukfatal dan membuat umur jalan tur jalan. Namun diperyang tidak sesuai dengan hakirakan pengerjaan proyek fisik rapan. akan terlambat. Sebab, meski Menurutnya, tidak ada sudah bulan ketiga di 2015 ini aturan untuk mem-black list lelang proyek belum juga dilakkontraktor terkait masalah sanakan. temuan BPK ini. Dijelaskan, Kepala Dinas Bina Marga pihaknya bisa mem-blac klist Lampung Budi Dharmawan mekontraktor apabila hasil ngatakan keterlambatan tersebut pekerjaannya tidak sesuai Budi Dharmawan terjasi lantaran berbagai faktor. dengan aturan yang tertera Menurutnya, saat ini baru didalam LKPP. laksanakan lelang konsultan pengawas yang “Nah, dari LKPP itu ada aturannya sudah mulai beberapa waktu lalu. sendiri. Misalnya wanprestasi, tidak menye“Karena proses lelang konsultan ini lebih lesaikan kontrak, atau tidak menyelesaikan lama prosesnya dibandingkan lelang proyek pekerjaannya. Kalau masalah temuan BPK, fisik. Nah, sekarang lelang konsultas pengawas tidak bisa dijadikan dasar untuk mem-black itu masih berjalan, belum selesaai,” kata dia. list, selagi kontraktor itu bisa memperbaiki Selain itu, keterlambatan juga akibat adanya temuan tersebut sesuai waktu yang ditenperubahan aturan dari Lembaga Kebijakan tukan,” terangnya. Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Diketahui Pemprov Lampung mengangsehingga pihaknya juga harus menyesuaikan garkan di APBD TA 2015 ini untuk perbaikan berbagai hal dengan aturan tersebut. jalan sebanyak Rp1 triliun. Dana tersebut “Kalau tidak dilakukan penyesuaian artinya untuk memperbaiki keseluruhan ruas jalan nanti tidak sesuai dengan aturan, makanya provinsi di Lampung, yakni sebanyak 72 ruas terpaksa kita harus menunggu,” terang dia. Dia jalan sepanjang 1.702 km. (tim) menyebut paling tidak lelang proyek fisik baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Pasalnya harus menunggu proses lelang konsultan pengawas selesai terlebih dahulu. “Proses lelang pengawas ini paling tidak selesai bulan April. Ya kira-kira di bulan Mei baru bisa dilakukan lelang proyek fisik. Kami harap bisa dilakukan sekaligus. Tapi dilihat nanti teknisnya bisa sekaligus atau bertahap,” terang dia. Ditanya bagaimana mengenai kontraktor yang berkali-kali mengerjakan proyek tidak
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
28
Tinjau Calon DOB Seputih Barat dan Seputih Timur Tim Pemekaran Komisi I DPRD Provinsi Lampung meninjau lokasi calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Seputih Barat di Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (06/03/2015).
Tim pemekaran yang meninjau lokasi bersama Bambang Suryadi adalah Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari dan anggota Komisi I Mozes Herman, Suprapto, Azwar Saparudin, Zamzani Yasin, Karlina, dan Apriliati. Mereka didampingi Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah Ady Erlansyah. Menurut Bambang Suryadi, saat unjungan dan peninjauan ini Pemkab Lampung Tengah sudah lokasi serupa juga dilakukan menyelesaikan administrasi kelengdi lokasi calon Kabupaten kapan status hibah kepemilikan Seputih Timur di Kecamatan lahan tersebut. “Lahan ini sebeBuminabung, Lampung Tengah, Selasa lumnya merupakan milik 28 ma(17/03/2015). Selain meninjau lokasi syarakat yang dihibahkan. Semua calon perkantoran kabupaten, tim juga administrasinya sudah diselesaikan bertemu dan berdialog dengan para Pemkab Lampung Tengah,” terangnya. pejabat dan masyarakat setempat. Sementara Ketua Komisi I DPRD Setelah melihat calon lokasi di Provinsi Lampung Ririn Kuswantari Kecamatan Padangratu, Tim menilai mengatakan dari sisi luas dan letak geografis, calon DOB Seputih Timur dan calon lahan kompleks perkantoran Barat dari pemekaran Kabupaten Ririn Kuswantari Kabupaten Seputih Barat mencukupi, Lampung Tengah segera terwujud. yaitu seluas 47,9 hektar. Sebab, DPRD Provinsi Lampung “Kami menilai lahan yang ada cukup bagus sudah mengagendakan sidang paripurna pada dan layak menjadi komplek perkantoran calon April 2015. Kabupaten Seputih Barat. Lokasinya ngeblok “Panitia Khusus (Pansus) DPRD sudah memenjadi satu. Sehingga nantinya semua permastikan proses pemekaran dua calon kabupaten kantoran pemerintah akan berdekatan,” kata baru ini diparipurnakan. Kalau semua sudah Bambang Suryadi, anggota Panitia Tim Pemekaran lengkap, pasti kami proses secepatnya. Insyaallah Komisi I DPRD Provinsi Lampung. diparipurnakan bulan depan,” kata Ririn, saat kunjungan kerja di Balai Kecamatan Buminabung, Lampung Tengah. Proses pemekaran tersebut harus dipersiapkan persyaratannya secara lengkap dan matang. Karena itu, Komisi I DPRD yang membidangi antara lain pemerintahan, mengadakan kunjungan kerja untuk memastikan kondisi wilayah dan lahan calon perkantoran. “Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan calon DOB Seputih Barat dan Seputih Timur. Supaya saat pansus mengadakan paripurna nanti untuk persetujuan pemekaran tak ada lagi masalah,” kata dia. (tim)
K
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
29
Edisi III/Maret 2015
Percepat Pemekaran Dua Kabupaten PRD Provinsi Lampung menjanjikan mempercepat proses pemekaran Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur. Rencananya April 2015 kedua daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Tengah tersebut ditetapkan melalui sidang paripurna. Anggota Komisi I DPRD Lampung Miswan Rodi mengatakan segala persyaratan pembentukan kabupaten sudah dipenuhi panitia pemekaran. “Keduanya layak menjadi kabupaten baru, baik dari segi jumlah penduduk maupun luas wilayah sudah mendukung. Jadi, segera Miswan kita selesaikan,” kata dia, di Bandarlampung, Kamis (26/3/2015). Miswan mengatakan pada pekan ini Komisi I mengembalikan berkas rekomendasi ke unsur pimpinan DPRD Lampung, agar Ketua DPRD bisa
D
menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas pemekaran Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur. “Kita sudah pelajari berkas pemekaran dan sudah mengunjungi kedua calon kabupaten itu. Semua sudah layak, jadi tinggal rapat paripurna saja,” kata dia. Setelah pengecekan lokasi, Komisi I DPRD Provinsi Lampung optimistis dua kabupaten bisa ditetapkan menjadi DOB oleh Pemerintah Pusat. “Melihan potensi yang ada, dua DOB tersebut akan lebih cepat berkembang seperti daerah lainnya,” Rodi katanya. Miswan berharap dukungan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten induk bisa menyuplai dana agar segera terbangun daerah baru. (tim)
Pertanyakan Kinerja Baperjakat
W
akil Ketua DPRD Provinsi Lampung Pattimura menilai kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Lampung kurang cermat. Hal itu terlihat pada penetapan pejabat yang kurang tepat. Dalam mengangkat dan menetapkan pergantian atau rolling pejabat masih terjadi ketimpangan pada struktur kepegawaian. Misalnya dalam rolling beberapa waktu lalu. Pejabat yang memimpin di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Lampung ternyata pasangan suami-istri. Satuan kerja itu dikepalai oleh Fitter Syahboedin. Sementara istrinya, Ria Andari, menjabat sebagai sekretaris. “Hal seperti ini terjadi akibat kesalahan dari Baperjakat. Seharusnya, sebelum memutasi atau mengangkat pejabat dipetakan. Jangan asal angkat saja. Kalau begini kan lucu. Kenapa tidak anaknya juga sekalian ditugaskan jadi pejabat di situ,” katanya. Menurut Pattimura, jika kondisi seperti itu dibiarkan, pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) aparatur sipil negara bakal terganggu. “Menjadi abdi negara ini kan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Kalau seperti ini jelas ada indikasi tupoksi mereka bakal terganggu. Masalah ini juga bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan akibat pengaruh permasalahan internal,” paparnya. Seharusnya, kata Pattimura, ada kajian mendetail terhadap penyusunan struktur kepegawaian di Pemprov Lampung. “Kejadian seperti itu bisa menjadi preseden buruk, tidak hanya bagi BKD dan Baperjakat, tapi juga Pemprov Lampung secara umum,” tegasnya. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Sudarno Eddi mengakui memang ada aturan yang melarang pasutri berada dalam satu instansi kedinasan. Hal ini merujuk pada PP No. 53 tentang Disiplin PNS dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Ya memang tidak boleh. Tapi nanti kita pindahkan sekretarisnya,” katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
30
Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2015 Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan DPRD Provinsi Lampung membahas dan menetapkan kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dia wanti-wanti jangan sampai muncul program siluman.
P
embahasan rencana kegiatan antara SKPD dan DPRD harus sesuai peraturan yang berlaku. Masing-masing pihak harus menjaga agar tidak muncul kegiatan yang tak terdapat dalam rancangan kerja perangkat daerah (RKPD). “Jangan ada kegiatan yang secara tiba-tiba muncul dalam APBD hasil pembahasan dengan DPRD. Hal-hal seperti ini perlu dihindari pada penyusunan perencanaan dan pembahasan APBD tahun 2016,” kata Gubernur Ridho, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung tahun 2015, di Bandarlampung, Rabu Gubernur Lampung M Ridho Ficardo memukul gong sebagai tanda (25/3/2015). Musrenbang dibuka oleh Gu- dibukanya Musrenbang Provinsi Lampung tahun 2015. bernur Lampung M. Ridho Ficardo, dihadiri sekjen Kemendagri Yuswandi A. Tubeberapa program strategis nasional yang menggung, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketediberikan kepada Provinsi Lampung. Antara lain nagkerjaan, dan UKM Bappenas Rahma Irianti, infrastruktur (jalan, jalan tol, pelabuhan, dan Bupati se kabupaten/ kota, Kepala Dinas, anggota bandara), pembangunan energi, dan ketahanan DPRD, anggota DPR RI asal Lampung, Bappeda pangan. kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Perguruan “Dalam APBN-P Tahun 2015 Lampung juga Tinggi, dan Tokoh masyarakat. mendapatkan tambahan anggaran terbanyak Ridho mengatakan masyarakat Lampung nomor dua di Sumatera. Perhatian dan kepercayaan dari pemerintah pusat seperti ini harus perlu bersyukur dalam periode pemerintahan saat dijaga dan dijalankan dengan baik.” Kata Gubernur. ini, karena pemerintah pusat telah melihat aspek Gubernur juga meminta kepada seluruh strategis Lampung. “Ini dibuktikan dengan pemangku kepentingan agar berkontribusi positif kunjungan Bapak Presiden pada awal masa bagi upaya mewujudkan visi dan misi pemjabatannya,” ujarnya. bangunan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Berdasarkan kunjungan itu, kata Ridho, ada
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
31
Edisi III/Maret 2015
Gubernur Lampung, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Lampung.
sesuai dengan kewenangan, tupoksi, dan peran masing-masing. “Kepada Pemerintah Pusat, kami sangat mengharapkan dukungan baik program maupun pendanaan terkait upaya mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, pangan, energi, infrastruktur dan tatakelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak nasional maupun internasional,” katanya. Sedangkan kepada pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung, Gubernur minta dukungan program dan pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi, pembangunan infrastruktur, serta pencapaian target satu juta ton gabah kering giling di tahun 2016. Gubernur juga minta kepada dunia usaha/ swasta untuk terus mengembangkan pola kemi-
Sekjen Depdagri Dr.Ir.Yuswandi Temenggung berbincang dengan Gubernur Lampung, dalam acara Musrenbang Provinsi Lampung.
traan, dukungan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. “Itu semua tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya peran serta aktif masyarakat luas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan,” katanya. Demikian pula kepada perguruan tinggi/ akademisi, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi, Gubernur minta sumbangsih pemikiran konkret dan implementatif dalam proses pembangunan, serta memberikan saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun dan solutif. Sementara Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rahma Irianti, mengatakan prioritas pembangunan Provinsi Lampung kini jadi rujukan daerah-daerah lain dalam membuat perencanaan. “Karena itu, pemangku kepentingan di daerah ini dalam merencanakan pembangunannya harus selaras dengan kebijakan nasional,” kata Rahma Iriani pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Lampung 2015. Menurut dia, capaian dan sasaran Musrenbangprov Lampung harus menyesuaikan dengan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional. “Pembangunan nasional mencapai terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri,” kata dia. Dijelaskannya, salah satu RPJMN Indonesia mengembangkan sumberdaya maritim dan kelautan. “Musrenbangprov jadi instrumen penting
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
32
Edisi III/Maret 2015
LENSA PERISTIWA
Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan dan audiensi dengan pengurus LSM Damar pada awal Maret 2015. Berbagai hal dibicarakan dalam pertemuan ini, terutama tentang upaya menekan angka perdagangan anak dan wanita serta upaya-upaya untuk mengangkat dan memberdayakan kaum wanita.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
33
Edisi III/Maret 2015
LENSA PERISTIWA
Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan dan audiensi dengan pengurus LSM Damar pada awal Maret 2015. Berbagai hal dibicarakan dalam pertemuan ini, terutama tentang upaya menekan angka perdagangan anak dan wanita serta upaya-upaya untuk mengangkat dan memberdayakan kaum wanita.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi III/Maret 2015
LENSA PERISTIWA
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal bersama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Forkopimda mengikuti upacara HUT ke-65 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan HUT ke-53 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur pada Rabu, 11 Maret 2015.