Jurnal DPRD Provinsi Lampung | Edisi April 2015 by Rudy DPRD

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Daftar Isi Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil IV Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat

Diterbitkan Oleh

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

Menggali Potensi Tiga Kabupaten

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.

Hal. 15 Kunjungan masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi wilayah Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat diisi dengan pertemuan dan dialog serta peninjauan langsung di lapangan. Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil V Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan

Tetap Butuh Pembangunan Infrastruktur

PENGARAH Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.

SEKRETARIS REDAKSI Neli Yuniar

ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id Email:

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan V yang meliputi wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan melakukan kunjungan masa reses dari tanggal 13 sd 18 April 2015. Hal. 17

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

AGENDA KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Bulan April 2015 Sabtu, 4 April 2015 Pukul 09.30, Pimpinan DPRD menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir di Lapangan Mako Brigade Infanteri 3 Marinir.

Senin, 6 April 2015 Pukul 10.00, Pimpinan DPRD mengadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-6 Kabupaten Tulangbawang Barat di DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat.

Selasa, 7 April 2015 1.

Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Provinsi Lampung dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung.

Kamis, 9 April 2015 1.

Pukul 09.00, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti kegiatan PenyerahanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium BPK-RI Perwakilan Lampung. Pukul 09.30, Pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung mengikuti Rapat Forum Kemitraan BPJS-Kesehatan Provinsi Lampung di ruang rapat Asisten Setda Provinsi Lampung. Pukul 13.30, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menghadiri Deklarasi Gerakan Nasional Revolosi Mental Pemuda Indonesia Tahun 2015 di Gedung Serba Guna Universitas Lampung.

Jumat, 10 April 2015 1.

Pukul 08.00, rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Rabu, 22 April 2015 1.

Pukul 09.00, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti upacara pelantikan Penjabat Bupati Pesisir Barat di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung. Pukul 09.00, Komisi V DPRD Provinsi Lampung mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dina Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pukul 13.00, Komisi V DPRD Provinsi Lampung melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung.

Kamis, 23 April 2015 1.

Pukul 10.00, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti upacara pengukuhan dan orasi ilmiah Profesor Fakultas Hukum Universita Lampung di GSG Unila. Pukul 19.00, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung mengikuti kegiatan ramah tamah dan silaturahmi dengan Pangdam II/Sriwijaya di Rumah Dinas Wali Kota Bandarlampung.

Jumat, 24 April 2015 1.

Pukul 08.30, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung mengikuti kegiatan Workshop Nasional tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Seraton. Pukul 09.00, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Pukul 13.00, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti kegiatan audiensi di Wisma Bandarlampung dan Wisma Unila. Pukul 18.30, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menghadiri grand final Pemilihan Muli-Meranai Kota Bandarlampung di Gedung Balai Krakatau.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Senin, 27 April 2015 1.

Pukul 09.30, rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung. Pukul 10.00, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menghadiri Upacara Peringatan HUT Kabupaten Waykanan di Lapangan Pemkab Waykanan. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan PT Central Pertiwi Bratasena, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Pengurus Forum Silaturahmi Petambak PT CPB. Pukul 14.30, rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Pertanian Provinsi Lampung.

Selasa, 28 April 2015 Pukul 09.30, rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Rabu, 29 April 2015 Pukul 08.30, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menghadiri Seminar Nasional tentang Lingkungan Hidup oleh LSM Mitra Bentala di Balai Keratun Kantor Gubernur.

Kamis, 30 April 2015 Pukul 10.00, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Sumatera oleh Presiden Joko Widodo di Sabahbalau, Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Komisi II Soroti “Potential Lost” Harga Udang Komisi II DPRD Lampung menanggapi serius masalah yang dihadapi petambak udang plasma PT Central Pertiwi Bahari (CPB) Bratasena, Tulangbawang. Komisi ini pun akhirnya bertindak agar masalah segera tuntas, karena menyangkut kehidupan mendasar petambak.

uluhan petambak udang plasma PT Central Pertiwi Bahari (CPB) Bratasena, Tulangbawang, mendatangi kantor DPRD Lampung, Kamis (2/4/ 2015). Mereka mengadukan perlakuan perusahaan yang memberlakukan harga jual udang. Selama ini perusahaan yang memproduksi 13.000 ton udang per tahun itu disuplai oleh 2.600 petambak. Namun, harga beli terhadap petambak selisih Rp6.000/kg dari harga pasar. Misal, udang yang ukuran 60 mm, perusahaan memberlakukan harga beli Rp56.000/kg, padahal harga di pasaran lokal sudah mencapai Rp60.000/kg, dan itu tak ada ketentuan ukuran. Perwakilan petambak, Waluyo, saat

berdialog dengan anggota Komisi II DPRD Lampung, bertutur, petambak menjual produksi berkualitas ekspor ke perusahaan. Petambak makin dilematis karena ada perjanjian tidak boleh menjual produksinya ke perusahaan lain. “Kami tidak boleh menjual kepada pihak lain karena kami terikat kontrak,” katanya. Sebenarnya harga beli perusahaan yang berlaku itu hasil kesepakatan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan petambak. Namun, belakangan setelah kesepakatan diberlakukan, petambak merasa ada yang salah. “Kami minta kebijakan kepada pemerintah dan perusahaan untuk memberikan harga yang layak. Karena itu, kami menyampaikan keluhan ini pada anggota dewan,” ujar dia.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan menuturkan, memang ada potential lost dari selisih Rp6.000 per Kg, hingga jika ditotal bisa mencapai Rp78 miliar, itu selama tahun 2014 saja. Dan jika tahun 2015 ada produksi sebesar 18 ribu ton, kata Hantoni, berarti akan ada angka kerugian lebih tinggi bagi petambak, totalnya diperkirakan mencapai Rp180 miliar. “Karena itu, kami concern terhadap masalah ini. Secepatnya kita panggil DKP dan

CPB untuk menjelaskan semua ini kepada dewan,” katanya. (tim)

Tanggapi Serius Pengaduan Pengurus HNSI engurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung mengadu ke Komisi II DPRD Lampung, Jumat, 10/ 4/2015. Aduan mereka terkait ribuan nelayan Lampung yang terhambat operasional melaut karena implementasi Peraturan Menteri (Permen) Kelautan No. 2 Tahun 2015. Di hadapan Ketua Komisi II Hantoni Hasan dan beberapa anggota, Marjuki, Ketua HNSI Lampung, mengeluhkan Permen tersebut. Sebanyak 1.600 kapal, kata dia, terhambat melaut. “Ada 1.600 kapal nelayan se-Lampung yang terancam tidak dapat melaut akibat konsekuensi implementasi Permen tersebut,” kata Marjuki. Permen ini melarang penggunaan pukat hela dan pukat tarik karena dianggap merusak lingkungan dan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah ikan di laut. “Persoalannya, sebagian besar nelayan di Lampung dengan 1.600 kapal tersebut menggunakan pukat jenis cantrang ini,” kata Marjuki. Marjuki menambahkan, kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melalui penerbitan Permen tersebut tidak pernah melibatkan nelayan. ”Sepihak keluarlah Permen, tanpa melibatkan nelayan. Hasil

Pengurus HNSI Lampung berdialog dengan Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan dan beberapa anggota Komisi II, Jumat 10/4/2015.

kajian pun tak sampai. Boleh jadi berkurangnya sumber daya ikan karena pencemaran, bukan karena penggunaan pukat,” paparnya. Ia menegaskan, harus dilakukan audit untuk mengetahui secara jelas penyebab berkurangnya jumlah sumber daya ikan di laut. Menanggapi keberatan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) terhadap Peraturan Menteri (Permen) Kelautan No. 2 Tahun 2015, Ketua Komisi II DPRD

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Lampung Hantoni Hasan mengatakan, semestinya ada masa transisi dalam pemberlakuan perizinan operasi nelayan tersebut.

Terapkan Secara Bertahap Menanggapi pengaduan nelayan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan menyatakan prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, akan lebih baik jika ada masa transisi pemberlakuan perizinan operasi nelayan tersebut. Artinya, penerapan regulasi harus melalui proses, tidak serta merta berlaku dan harus dipatuhi. â&#x20AC;&#x153;Satu hingga dua tahun, mudah-mudahan pas untuk menyiapkan mereka beralih menggunakan alat yang dianggap lebih ramah lingkungan,â&#x20AC;? kata dia. Hantoni berjanji mengupayakan pemerintah daerah bertindak dengan membuat program atau rencana upaya pengalihan alat tangkap yang kini digunakan nelayan, menggunakan alat tangkap yang lebih ramah

lingkungan. â&#x20AC;&#x153;Reses nanti kami agendakan pertemuan dengan nelayan terutama yang menjadi korban penerapan ini. Kami berharap ada masukan dari nelayan bagaimana jalan keluar terbaiknya,â&#x20AC;? kata dia. Pun, kata Hantoni, rekan-rekannya di Komisi II yang berada di daerah pemilihan Bandarlampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Tulangbawang, ikut mengawal isu ini. (tim)

Isteri Anggota Dewan Peduli Kesehatan katan Keluarga (Ika) DPRD Lampung yang beranggotakan isteri anggota DPRD Lampung, berkreasi dan kreativitas memperingati Hari Kartini pada 21 Mei 2015. Kaum wanita ini menggelar workshop kesehatan di rumah dinas Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, di Pahoman, Bandarlampung, Rabu (15/5/2015). Seminar menghadirkan dr. Abi Ryamafi Bazar, Sp.Og, sebagai narasumber utama. Tema kegiatan tentang peran aktif perempuan sehat dalam membangun dan mencerdaskan, secara khusus membahas kanker serviks. Peserta antusias selama kegiatan

berlangsung karena memberikan pengetahuan dan pencerahan baru tentang kesehatan. Notabene kaum perempuan memang sangat perlu memahami kesehatan tersebut. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil I Kota Bandarlampung

Banyak Infrastruktur Perlu Perbaikan nggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihah (Dapil) I Kota Bandarlampung melakukan kunjungan dan pertemuan dengan berbagai pihak di sejumlah kecamatan dan kelurahan pada masa reses dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 2015. Mereka juga melihat kondisi lapangan serta menjaring aspirasi langsung dari konsetuen. Sebagian besar masukan dan usulan yang masuk adalah perlunya perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak, seperti jalan, drainase, dan gorong-gorong. Koordinator Anggota DPRD Lampung dari Dapil I H. Eva Dwiyana, S.E., M.Si. menyampaikan reses merupakan program rutin anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi sekaligus mempertanggungjawabkan amanat sebagai wakil rakyat kepada para konsetuennya. Anggota DPRD Provinsi Lampung melihat langsung kondisi lapangan dan berdialog dengan aparat pemerintah dan masyarakat di kecamatan dan kelurahan tentang kondisi sosial, kesehatan, pendidikan, listrik dan infrastruktur jalan, jembatan, aparatur pemerintah, pertanian, dan lainnya. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil I yang melaksanakan kunjungan masa reses dari tanggal 13 sd 18 April 2015 adalah H. Eva Dwiyana, S.E., M.Si (koordinator), H. M.C. Imam Santoso, S.H., M.H. (sekretaris), dengan anggota Drs. H. Azwar Yacub, Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si., Apriliati, S.H., Hartarto Lojaya, H. Imer Darius, S.E., Muswir, A.Md., Fauzan Sibron, S.E., Akt., H. Andika Wibawa S.R., S.E., dan Angga Jevi Surya. Mereka melakukan kunjungan ke Kecamatan Tanjungkarang Timur pada 13 April 2015, Kecamatan Tanjungkarang Pusat 14 April, Kecamatan Sukarame 15 April, Kecamatan Kemiling 16 April 2015, Kecamatan Telukbetung Timur 17 April, dan ke Kecamatan Telukbetung Barat 18 April 2015. Ada pun hasil yang diperoleh dari kunjungan

tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Warga kelurahan Pasir Gintung, RT 02, Kecamatan Tanjungkarang Pusat mengharapkan adanya bantuan pemerintah untuk merenovasi MCK. 2. Masyarakat meminta perbaikan Jl. Gatot Subroto, Kecamatan Pahoman. Kondisi jalan tersebut banyak yang tambal sulam. 3. Para wakil warga Kelurahan Tanjungseneng, Blok Damar, Kecamatan Waykandis meng-

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

harapkan perbaikan jalan berlubang di depan Pasar Waykandis. Akibat kondisi jalan, banyak pengendara yang mengalami kecelakaan. Para nelayan Kelurahan Gudanglelang meminta wakil rakyatnya menyampaikan harapan mereka agar pemerintah pusat, utamanya Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk mencabut Permen No.2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Kapal Cantrang. Akibat pelarangan tersebut, para nelayan banyak yang kesulitan memperoleh ikan. Warga Kecamatan Telukbetung Utara menitip harapan kepada wakilnya untuk perbaikan drainase di Kelurahan Pesawahan, penertiban pungutan liar terhadap nelayan yang ingin melaut di pintu gerbang Kelurahan Kotakarang, pelebaran jembatan penyeberangan yang ada di Kelurahan Kota Karang, warga juga meminta bantuan pengembangan alat budi

daya kerang hijau. Warga Kecamatan Kedaton minta pengaspalan jalan di Sukabumi Indah karena saat ini masih disabes. Di Jalan Pramuka, Bandarlampung, warga meminta pembuatan pos polisi untuk mencegah kriminalitas dan curamor. (tim)

Merasa Lega setelah Tunaikan Tanggung Jawab nggota DPRD Lampung Hantoni Hasan mengadakan reses di Bandarlampung, Senin (13/4/2015). Hantoni yang berasal dari daerah pemilihan Bandarlampung, mengunjungi konstituennya dengan menggelar pertemuan. Undangan yang hadir dalam pertemuan antusias mengikuti pemaparannya. Yang lebih penting lagi bagi Hantoni, ia puas bisa memaparkan apa saja yang telah dilakukan dirinya, khususnya di Komisi II DPRD. Bukan itu saja, ia juga plong karena bisa sedikit banyak menunaikan tanggung jawab amanah dari masyarakat. Hantoni menjelaskan, Komisi II merupakan komisi yang mengurusi bidang perekonomian dan pembangunan. Mitra kerjanya meliputi asisten gubernur bidang perekonomian dan pembangunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan

dengan perekonomian. Selama kurang lebih enam bulan sejak dilantik menjadi anggota dewan periode 20142019 dan ditempatkan sebagai Ketua Komisi II, Hantoni kian memahami tak mudah membangun ekonomi Lampung menuju Lampung sejahtera. â&#x20AC;&#x153;Harus ada kerja sama program yang saling terintegrasi antara pemerintah, swasta, maupun stakeholders terkait untuk memajukan perekonomian masyarakat,â&#x20AC;? katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil II Kabupaten Lampung Selatan

Usulkan Jalan Cor Beton agar Awet

nggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Lampung Selatan mengadakan kunjungan masa reses dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 2015. Banyak masalah ditemukan di lapangan. Salah satu yang paling urgen adalah perbaikan jalan. Ada usulan jalan dicor beton agar awet. Anggota Dewan yang melaksanakan kunjungan reses adalah H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T. (koordinator), Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo (sekretaris), dengan anggota H. Tony Eka Candra, H. Antoni Imam, S.E., H. Syafariyah Widiyanti Z.P., S.H., M.H., H. Hazizi, S.E., H.A.Zamzani Yasin, Drs. Lazuardi Alwi, Drs. H. Mikdar Ilyas, M.M., dan K. Agus Revolusi, S.Sos. Adapun hasil dari kunjungan reses tersebut: 1. Senin, 13 April 2015: anggota Dewan Dapil II memeriksa ruas jalan yang direncanakan akan diperbaiki tahun ini, 2015. Pempov Lampung sudah menganggarkan perbaikan jalan Rp34 miliar, yakni Rp9,5 miliar untuk pembangunan jalan alternatif Simpang Gayam-Ketapang sepanjang 12

H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T.

Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo

Km, pembangunan Jalan Asahan-Kotadalam sebesar Rp7,5 miliar, Jalan Jatimulyo-Kibang (perbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur) Rp10 miliar, Jalan Waygalih-Bergen Rp6,5 miliar, perbaikan Jalan Kalianda-Kunjir Gayam sebesar Rp1 miliar. Selain jalan, Pemprov Lampung juga menga-

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

H. Tony Eka Candra

H. Syafariyah Widiyanti Z.P., S.H., M.H.

lokasikan anggaran untuk revitalisasi Rawa Sragi. 2. Selasa, 14 April 2015: dari pengamatan lapangan, anggota DPRD Provinsi Lampung asal Lampung Selatan melihat perlunya dicor Jalan Gayam-Ketapang, perlu perbaikan jalan rusak Jatimulyo-Kibang dan Kotadalam-Asahan. Dari ketiga ruas jalan tersebut, wakil rakyat berpendapat perlu ada tindakan cepat dari Pemkab Lampung Selatan. Jika memungkinkan, menurut mereka, Pemkab Lampung Selatan dapat memobilisasi dana CSR. Jalan Kotadalam-Asahan rusak parah akibat banyaknya mobil truk pengangkutan matrial untuk proyek bendungan di Lampung Timur. Pemkab Lampung Timur harus mengantisipasi agar kendaraan berat tidak lagi melalui jalan tersebut setelah proyek selesai. 3. Rabu, 15 April 2015: masyarakat Kecamatan Merbau Mataram, terutama warga Desa Talangjawa dan Desa Sinar Jaya, menitip pesan

agar wakil rakyat ikut menyampaikan harapan mereka akan pelepasan lahan mereka dari Register 40. 4. Kamis, 16 April 2015: Masyarakat menyampaikan empat harapan kepada wakil rakyat Dapil II. Harapan tersebut adalah (1) tenaga media, dokter, perawat, bidan di Damarlega, (2) penerangan untuk akses dari Gayam-Kampung Sri Pendowo, (3) perbaikan jalan dari Desa KetibungRantau Minyak sampai Desa Batu Liman, (4) perbaikan jalan Kotadalam-Sidomulyo-Candi Puro. 5. Jumat, 18 April 2015: dari kunjungan ke Kecamatan Rawasragi, masyarakat memeprlukan sarana produksi/alat pertanian, pintu-pintu air banyak yang rusak, saluran pembuangan posisinya terlalu tinggi, embung diperbanyak, sumur bor untuk banyaknya sawah tadah hujan. 6. Sabtu, 19 April 2015: warga Kecamatan Penengahan menyampaikan pesan (1) perbaikan jalan provinsi di Desa Taman Baru, (2) perbaikan jalan lingkar Rajabasa, (3) jalan KotadalamSidomulyo hendaknya dibuat dua jalur, (4) perlunya perbaikan drainase untuk menjaga kualitas jalan antara Kotadalam-Asahan, (5) ada beberapa wilayah yang lahannya labil sehingga perlu ada jalan yang dicor beton, (6) masalah pertanian, petani mengeluhkan kelangkaan pupuk, terutama SP36 di Desa Bumirestu.

KESIMPULAN 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Pemprov Lampung hendaknya berkoordinasi dengan Pemkab Lampung Selatan untuk perbaikan infrastruktur. Perlu pendataan akurat untuk perbaikan jalan-jalan ke pedesaan yang telah rusak. Puskesmas-puskesmas harus diaktifkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat masih merasakan belum optimalnya fungsi beberapa puskemas. Untuk puskesmas tertentu, sudah perlu ada peningkatan status bias rawat inap. Pemerintah hendaknya memprioritaskan perbaikan jalan yang belum teralisasi sejak lama. Masih banyak masalah sosial kemasyarakat yang berhubungan dengan pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan, perbaikan jalan lingkungan, dan masalah pembangunan infrastruktur lainnya, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil III Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Pesawaran

Memperoleh Banyak Masukan dari Masyarakat

akil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman memimpin rombongan anggota DPRD Lampung yang berasal dari daerah pemilihan Kota Metro, kunjungan kerja (reses) dengan jajaran Pemerintahan Kota Metro, Jumat (17/4/2015). Rapat berlangsung di Aula Pemda Kota Metro. Dari jajaran pemkot diwakili Asisten I Masnuni, sejumlah anggota DPRD Kota Metro, serta pejabat setempat. Reses salah satu cara berkomunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Metro. Masnuni yang mewakili Wali Kota Metro Lukman Hakim, menyampaikan ucapan selamat datang kepada anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil III. Pemerintahan Kota Metro berharap DPRD Lampung mendukung pembangunan di daerah itu yang berkonsentrasi membangun sumber daya manusia dan infrastruktur. Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman, menyampaikan, hasil reses waktu lalu berupa titipan mengomunikasikan infrastruktur, terutama jalan.

â&#x20AC;&#x153;Anggaran infrastruktur jalan di Kota Metro sebesar Rp13 miliar, kini sudah masuk dalam anggaran dan akan mulai lelang bulan Mei. Semoga dari komunikasi ini kita makin erat kembali,â&#x20AC;? ujarnya. Sehari sebelumnya, reses anggota DPRD Lampung Daerah Pemilihan III (Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, dan Kota Metro) berlangsung di Pringsewu, Kamis (16/4). Reses dihadiri Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Sekkab Pringsewu Edarwan, para asisten, dan staf ahli bupati beserta kepala satuan kerja. Termasuk para camat dan kepala pekon serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Sejumlah usulan, permasalahan, dan masukan dari masyarakat Pringsewu mengemuka dalam kegiatan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh sejumlah kepala pekon (kepala desa). Di antaranya Kapekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Safrizal yang mempertanyakan ada tidaknya dana provinsi untuk desa, serta masalah beras raskin yang tak boleh dibagi rata.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Ia mengaku khawatir karena beras sudah terlanjur dibagikan, sementara kini di Kecamatan Pardasuka baru 30 persen yang sudah mengambil beras. Safrizal mewakili kepala pekon lainnya minta jatah raskin dapat ditambah. Termasuk permintaan sumur bor bagi para petani di desanya.

Kapekon Tritunggalmulyo, Kecamatan Adiluwih, meminta bantuan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo dengan Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo di atas sungai Way Sekampung. Jembatan itu nantinya mempermudah akses warga Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo menuju kantor Pemkab Pringsewu. Anggota DPRD Lampung dari Pringsewu, FX Siman, menanggapi pertanyaan dan keluhan tersebut. Ia berjanji segera mengusulkan bantuan pompa, seperti di Pekon Mataram dan Kediri yang merupakan kantong tadah hujan. Ia menyarankan Pemkab Pringsewu, Pesawaran, dan Tanggamus menjalin kerja sama, guna mengatasi masalah saluran irigasi yang melintasi ketiga daerah tersebut. Sedangkan Kabupaten Pringsewu mendapatkan jatah pembangunan bendungan berlokasi di Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran. Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman, yang juga koordinator reses bahagia dan bangga, karena baru di Kabupaten Pringsewu inilah selama dua kali reses dihadiri langsung bupati. DPRD, kata Johan, agar lebih mudah menyerap aspirasi warga, meminta tembusan dari setiap usulan yang diajukan atau berbentuk proposal. Seperti yang banyak disampaikan masyarakat Kabupaten Pringsewu ini. Prosedur demikian meringankan kerja dewan, dan terpenting membuahkan hasil. Sedangkan Bupati Pringsewu Sujadi berharap kegiatan reses dapat menjadi forum silaturahim yang konstruktif. Kehadiran anggota DPRD ke daerah itu juga menjadi kebahagiaan seluruh masyarakatnya. (tim)

Banyak Masalah Sosial Perlu Perhatian nggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil III melakukan pertemuan dengan pemerintah dan rakyat Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro untuk menyerap aspirasi. Selain itu juga melihat langsung ke tengah-tengah masyarakat berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil III yang melakukan kunjungan masa reses adalah H. Abdullah Fadri Auli, S.H, anggota Komisi V dari Fraksi

PAN (koordinator DP III), Drs. Mozes Herman, anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat (wakil koordinator), Drs. F.X. Siman, anggota Komisi II dari Fraksi Golkar (sekretaris), H. Zeldayati, anggota Komisi IV dari Fraksi PPP (bendahara), dengan anggota Ir. H. Johan Sulaiman, M.M., wakil ketua DPRD dari Fraksi PKS, Elly Wahyuni, S.E., M.M., sekretaris Komisi V dari Fraksi Gerindra, H. Ririn Kuswantari, S.Sos., ketua Komisi I dari Fraksi Golkar, Toto Sumirat S., S.H., anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, H. Watoni Noerdin,

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Drs. M. Effendi, anggota Komisi V dari Fraksi PKB, dan H. Sahanah, anggota Komisi II dari Fraksi Nasdem. Kunjungan masa reses dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 2015 dengan hasil dirangkum sebagai berikut.

1. Kabupaten Pesawaran Kabupaten ini baru berusia delapan tahun. Sebagai kabupaten baru, daerah ini masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Tahun lalu, untuk meningkatan pelayanan, Kecamatan Padangcermin dimekarkan menjadi Kecamatan Wayratai dan Kecamatan Pandan. Pemerintah dan masyarakat kabupaten ini minta bantuan pemerintah provinsi untuk membangun jalan dan jembatan yang telah banyak rusak demi kelancaran akses masyarakat. Para kepala desa juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera mengeluarkan Perda tentang Realisasi Undang-Undang Desa agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum dan dapat mengetahui ramburambu yang dapat menjadi permasalahan hukum. Kabupaten ini juga membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan seperti penambahan atau pembangunan ruang kelas untuk TK/PAUD/ SD, MI, SLTP. MTs, SMA, SMK, dan MA.

2. Kabupaten Pringsewu Jalan provinsi banyak yang telah rusak di kabupaten ini. Warga dan pemerintah setempat

mengharapkan dukungan DPRD Provinsi Lampung agar Pemprov Lampung mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, merevisi SK Gubernur Lampung tentang jalan provinsi yang saat ini hanya dua ruas jalan, dan memperbaiki jembatan Way Sekampung yang menghubungkan jalan provinsi dengan Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Sukoharjo. Berdasarkan pertumbuhan penduduk, masyarakat kabupaten ini mengonsumsi 50 ribu sampai 60 ribu ton beras per tahun. Sampai saat

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

3. Kota Metro

ini, lahan pertanian masih surplus beras 40 ribu ton. Namun, akhir-akhir ini, ada kecendrungan penurunan produktivitas tanaman padi. Pemerintah dan warga setempat membutuhkan dukungan pembangunan irigasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produktivtas lahan sawah. Mereka juga meminta Provinsi Lampung melalui Balai Besar Sungai Way Sekampung membangun â&#x20AC;&#x153;regulation damâ&#x20AC;? yang ada di Kecamatan Pagelaran Utara. Untuk sektor pendidikan, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat meminta Pemerintah Provinsi Lampung membantu penambahan fasilitas seperti pembangunan ruang kelas dari TK/ PAUD/ SD, MI, SLTP. MTs, SMA, SMK, sampai MA.

Banyak jalan dan jembatan yang sudah rusak di kota ini, seperti Jalan Budi Utomo, Banjarejo, dan jalan Dr. Sutomo. Di ketiga jalan tersebut, kondisinya rusak parah sehingga mempersulit akses masyarakat serta membahayakan bagi para pengendara. Pemerintah Kota Metro menitipkan pesan kepada para anggota Dapil III agar Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan perbaikan dan jalan yang rusak tersebut. Di Kota Metro, masih ada sawah. Kendala petani selama ini klasik, yakni pupuk sering langka saat musim tanam. Hal ini, menurut warga, berdampak pada produktivitas lahan persawahan warga. Hasil panen sering tidak sesuai dengan target. Untuk sektor pendidikan, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat meminta Pemerintah Provinsi Lampung membantu penambahan fasilitas seperti pembangunan ruang kelas dari TK/ PAUD/ SD, MI, SLTP. MTs, SMA, SMK, sampai MA. Para tokoh pemuda dan olahraga mengharapkan bantuan pemerintah provinsi untuk membangun lapangan futsal. Di Metro, peminat futsal cukup banyak. Sehingga, diharapkan kelak, lahir atlet-atlet futsal yang profesional. Kesimpulannya: Masih banyak permasalahan sosial di tiga kabupaten Dapil III seperti pengairan lahan pertanian, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam, fasilitas pendidikan yang perlu penambahan dan perbaikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu serius memperhatikan kondisi tersebut. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas PU Provinsi Lampung dan kabupaten/kota harus berkoordinasi lebih intensif untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur jalan dan jembatan, serta program-program kemasyarakatan lainnya. Harus ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Program sosial kemasyarakatan juga memerlukan peningkatan agar masyarakat semakin sadar akan prilaku hidup sehat dan sejahtera. Harus ada pemetaaan wilayah antarkabupaten, kecamatan, dan antardesa untuk memaksimalisasi pelayanan kepada masyarakat sekaligus dalam rangka terus melakukan tertib administrasi. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil IV Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat

Menggali Potensi Tiga Kabupaten

unjungan masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi wilayah Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat diisi dengan pertemuan dan dialog serta peninjauan langsung di lapangan. Banyak potensi dari tiga kabupaten itu yang harus digali dan dikembangkan untuk mendukung kemajuan daerah. Para wakil rakyat yang melakukan kunjungan dari tanggal 13 sd 18 April 2015 adalah Dadang Sumpena, S.Sos., M.M. (koordinator), Yanuar Irawan, Hidir Ibrahim, Amrullah El Hakim, Ahmadi Sumaryanto, Mirzalie, Amaludin, Joko Santoso, H.M.Rizal, dan Hari Ananda. Adapun hasil yang diperoleh apat dirangkum sebagai berikut.

1. Kabupaten Tanggamus Masyarakat Kecamatan Kotagung Pusat dan Talangpadang melaporkan banyaknya jalan, jembatan, dan saluran irigasi yang rusak. Warga juga berharap ada pembuatan waduk agar dapat dioptimalkan pengaturan debit air. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan berdirinya tower-tower komunikasi. Masyarakat menyoal ketidakterlibatan mereka terhadap pembangunannya sehingga mereka khawatir penempatannya mengganggu kenyaman masyarakat. Warga mengungkapkan saluran air untuk kebutuhan masyarakat yang melalui selang hendaknya dikelola lebih baik agar lancar dan debitnya cukup memadai untuk MCK, seperti yang ada di Pekon Kedamaian. Akses saluran irigasi juga masih perlu pemerataan agar semua sawah mendapatkan air sesuai kebutuhan. Masyarakat Talangpadang mengeluhkan buruknya jalan lingkungan mereka. Karena kurang memadainya dana Pemkab Tanggamus, warga berharap bantuan Pemprov Lampung. Sebagai kawasan yang curah hujannya tinggi, drainase harus dalam keadaan baik. Saat ini, ada

saluran-saluran air yang memerlukan perbaikan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Warga juga berharap ada mall sebagai alternatif pasar dan warung-warung. Di tanggamus, ada 20 puskesmas. Dari jumlah tersebut, hanya enam puskesmas rawat inap. Masyarakat berharap semakin banyak puskesmas rawat inap kelak. Salah satu kendala adalah ketersediaan lahan hibah masyarakat yang setidak-tidaknya nya 2.500 meter persegi.

2. Kabupaten Pesisir Barat Para tokoh masyarakat mengusulkan agar pembangunan perkantoran mengutamakan gedung bertingkat untuk efesiensi penggunaan lahan. Warga juga berharap ada alun-alun kota. Mereka mengatakan eks terminal induk dapat dijadikan sebagai alun-alun kota. Pasar Inpres di Waybalau diha-

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

rapkan juga dapat dibangun lebih modern agar memberikan kenyaman bagi pedagang dan konsumen. Para tokoh masyarakat berharap rehabilitasi Tugu Kemerdekaan. Sekitar tugu juga hendaknya ditata agar mempercantik wajah Kota Krui. Untuk terminal, masyarakat berpendapat tetap di Waybatu hanya saja perlu diperluas dan fasilitasnya diperbaiki agar pantas sebagai terminal kota. Untuk terminal luar kota, masyarakat mengatakan cocoknya ada di daerah perbatasan dengan Provinsi Bengkulu, Lampung Barat, dan Tanggamus. Pariwisata merupakan salah satu andalan PAD Kabupaten Pesisir Barat. Dinas Pariwisata akan terus mengembangkan kawasan brikat wisata Labuhan Jukung. Dinas Kelautan dan Perikanan akan berkantor di Kuala Stabas, bekas gudang VOC yang berada di depan Pelabuhan Krui. Selain melestarikan bangunan lama, gedung tersebut merupakan bukti sejarah kejayaan Pesisir Barat. Bandara Siagul-agul yang berada di Pekon Serai direncanakan aka nada perluasan dari lahan yang ada saat ini 74 ha. Sebagai kabupaten baru, tokoh masyarakat mengingatkan pentingnya pembuatan usaha BUMD untuk membantu usaha-usaha masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraannya.

3. Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat yang berada di punggung pegunungan Bukit Barisan sudah sewajarnya mengedepankan pembangunan berkonsep konservasi dengan basis ago. Sebagai kawasan resapan air yang sebagian wilayahnya berupa taman nasional , harus ada kerjasama yang baik antarpemangku kepentingan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Salah satu program pemerintah setempat adalah pengembangan Kebun Raya Liwa seluas 85 Ha yang terletak Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Keberadaan KRL dapat menjadi pusat pengetahuan botani, kawasan konservasi, penelitian, pendidikan, sekaligus kawasan wisata. Masih banyak tempat-tempat wisata lainnya,. Ada 24 objek wisata berbasis alam di kabupaten ini, antara lain di Desa Wisata Hujung dan Desa Wisata Lombok, Situs Batu berak, Situs Prasejarah di Sumberjaya, air terjun Sepapa Kiri, Lembah Suoh, arung jeram Way Besai, pesta budaya sakura, dan KWT Lumbok Ranau.

Hambatan yang mendominasi pengembangan kawasan-kawan berpotensi tersebut adalah sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, akibat sarana transportasi yang minim, masyarakat juga masih terkendala aksesiblitas kawasan produktif ke pusat-pusat pasar atau perdagangan yang ada di kecamatan maupun kabupaten. Pemerintah dan masyarakat berharap ada peningkatan jalan provinsi untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat.

REKOMENDASI 1.

Para wakil rakyat dari Dapil IV mengharapkan dukungan pimpinan DPRD Provinsi Lampung agar apa yang diharapkan masyarakat dapat ditindaklanjuti eksekutif. Selain itu, pimpinan legislatif juga diharapkan ikut mendorong percepatan pembangunan kampung-kampung tua seperti Gedungmeneng, Pagar Dewa yang terasa semakin tertinggal dengan daerahdaerah ekstransmigrasi. Pemerintah kabupaten dan provinsi juga diminta berkoordinasi untuk peningkatan keamanan antara lain lewat pembangunan infrastruktur dan lainnya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil V Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan

Tetap Butuh Pembangunan Infrastruktur

nggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan V yang meliputi wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan melakukan kunjungan masa reses dari tanggal 13 sd 18 April 2015. Banyak masukan dan usulan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan, dan infrastruktur jalan. Para wakil rakyat dari DP V adalah H. Pattimura, S.E., waka II DPRD dari Fraksi Gerindra (koordinator), H. Hali Fahmi AR, S.E., Akt, waka Komisi II dari Fraksi PR (P.PPP) (sekretaris), dengan anggota Sahyana, S.E., anggota Komisi II dari Fraksi Nasdem, Karlina, S.E., anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Edi Rusdianto, S.H., M.M., anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Drs. Yose Rizal, anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Ir. Nerozely Agung Putra, waka Komisi I dari Fraksi Demokrat, H.M. Thaib Husin, anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, H. Mardani Umar, S.H., M.H., anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Hamidi, S.E, anggota Komisi

IV dari Fraksi PAN, dan H. Yozi Rizal, S.H, anggota Komisi IV dari Fraksi Hanura. Wakil rakyat dari Dapil V menjaring aspirasi masyarakat dan pemerintah yang hasilnya sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Utara Tapal batas antara Kabupaten lampung Utara dengan Kabupaten Waykanan masih dikeluhkan warga dan pemerintah masing-masing kedua kabupaten tersebut. Mereka berharap ada keseriusan pembahasan tapal batas secara tripartit antara Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, dan Pemprov Lampung. Tapal batas menjadi penting untuk memberikan kepastian hokum terhadap batas-batas wilayah. Daerah-daerah tersebut sering kesulitan dalam penentuan sengketa lahan atau tanah yang salah satu penyebabnya adalah belum jelasnya tapal batas. Pemerintah dan masyarakat mengharapkan segera ada solusinya agar masalah ini

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

tidak berlarut-larut menyulitkan banyak pihak. Infrastruktur pendidikan, sarana sosial, pertanian dan perikanan, serta listrik menjadi perbincangan yang menarik. Masyarakat di Lampung Utara, seperti halnya masyarakat kabupaten lainnya, mengeluhkan jalan dan jembatan yang banyak rusak. Mereka meminta peningkatan kualitas jalan dan jembatan kepada Pemprov Lampung yang antara lain terletak di Jl. Muara Jaya dan Kali Cinta, Kecamatan kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, pada tahun ini, 2015. Warga juga masih mengharapkan sumur bor di RT02, lk VII, Kotabumi Udik, Kecamatan kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, pada tahun ini, 2015. Warga Desa Mekarsari, Kecamatan Sungkai tengah, Kabupaten Lampung utara memohon bantuan dana buat rehabilitasi fasum desa mereka. Warga Kecamatan Tanjungraja, Kabupaten Lampung Utara, mengusulkan pembangunan atau perbaikan Balai Desa/Kampung Gendot serta mengharapkan adanya pemekaran kecamatan. Di Kecamatan Tanjungraja, masyarakat juga memohon pembangunan jembatan beton sepanjang 40 meter Way Rarem yang ada di Desa Sinar Mulya. Jembatan tersebut dapat menjadi penghubung masyarakat Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Sari. Selama ini, masyarakat mengandalkan jembatan gantung. Masyarakat Desa Sinar Mulya juga mengajukan permohonan peningkatan jalan aspal lingkar desa sekitar 1000 meter. Kepala Desa Kemalaraja menyampaikan aspirasi warganya agar ada pembangunan ruang kelas baru (RKB), mushola, ruang laboratorium, sarana olahraga, MCK, dan meubeler untuk SMPN 05 Tanjungraja. Badan pertain Adat Lappung Pepadun Adek Kotaalam Mergo Nunyai, Keluarahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan mengajukan rehabilitasi Sesat Munggah Dabung. Masyarakat kedua kabupaten menitipkan pesan agar ikut memperjuangkan pembuatan palang pintu kereta api yang melintas di kedua kabupaten. Semakin ramainya aktivitas warga, palang pintu perlintasan kereta api penting untuk menjaga keselamatan warga. Masyarakat dan tokoh masyarakat meminta pula para wakilnya untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Lampung Utara menjadi tiga daerah otonomi baru, yakni Bungamayang dan

Abung Tinggi, dan Kotabumi menjadi kota. Polsek Kecamatan Tanjungraja meminta bantuan Pemkab lampung Utara mobil dan motor untuk mengoptimalisasi keamanan. Polsek juga minta dibuatkan Pos babinkamtibmas dan Babinsa. Masyarakat Kecamatan Sungkai Barat meminta Pemkab Lampung Utara untuk membangun gedung PAUD. Warga Kecamatan Sungkai Barat meminta Pemkab Lampung Utara membantu pembangunan Masjid Nurul Huda di Dusun 6 Inpres. Masyarakat Kecamatan Sungkai Barat minta perhatian Pemkab Lampung Utara membantu pengadaan pupuk bersubsidi dan â&#x20AC;&#x153;hand tractorâ&#x20AC;?, embung, dan bibit ikan. Di Desa Sukajaya dan Desa Lempang Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya, belum ada jaringan

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

listrik PLN. Warga sangat berharap listrik masuk desa mereka.

2. Kabupaten Waykanan Anggota DPRD Provinsi Lampung melihat langsung kondisi lapangan dan berdialog dengan aparat pemerintah dan masyarakat dari kabupaten (bupati dan jajarannya), kecamatan, hingga desa, tentang berbagai kondisi sosial, kesehatan, infrastruktur, dan banyak hal lainnya. Warga memohon bantuan pembangunan ruang kelas untuk PAUD TK. Darma Pertiwi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negriagung, pada tahun ini, 2015. Bantuan dana untuk pembangunan gedung belajar Yayasan Pendidikan Islam Darunnajah, Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, pada tahun ini, 2015. Bantuan dana untuk pembangnan kelas baru TK PAUD Junior Yayasan Pendidikan Islam AlMukhlis di Kampung Negribumi Putra, Kecamatan Blambangan Umpu, pada tahun ini, 2015. Permohonan bantuan dana untuk Lembaga Pendidikan Prasekolah Raudhoh di Jl. Datu No.270, Kelurahan Tiuh Balak, Pasar Baradatu, Kacamatan baradatu, pada tahun ini, 2015. Masyarakat Tiuh Baru, Kecamatan Negribesar mengajukan permohonan perbaikan atau pembangunan gedung PAUD Nurul Imam, Kecamatan Negribesar yang saat ini sudah rusak parah. SMKN 1 Negribatin mengajukan permohonan bantuan sumur bor dan pagar sekolah yang

21 berlokasi di Jl. BGD, Kampung Gisting Jaya, kecamatan Negarabatin, pada tahun ini, 2015. Ponpes Yayasan Al Madiah yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera, Kampung Tanjungraja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu memohon bantuan pembangunan gedung panti asuhan dan masjid. Masyarakat beberapa kecamatan meminta peningkatan kualitas jalan dan kembatan provinsi. Jalan-jalan yang telah dikeraskan juga diharapkan warga ditingkatkan dengan pengaspalan demi memperlancar akses ekonomi masyarakat. Warga meminta jalan lapen jadi hotmik di (1) Mesir Ilir hingga Giri Harjo, (2) Kecamatan Bahuga dan di jalan sepanjang 5 km depan depan Kecamatan Negri besar-Bima Sakti, Kecamatan Negri Besar, (3) pengaspalan jalan sepanjang 500 meter di Talang 1, RT 01, Kampung Pakuon Ratu, Kecamatan Pakuon Ratu, Gg.Mbah Loso. Masyarakat juga meminta pemerintah Kabupaten Waykanan untuk menertibkan kendaraan yang melebihi batas muatan atau tonase sekaligus memohon perbaikan jalan provinsi yang rusak parah antara Negararatu sampai Pakuan Ratu. Masyarakat mengusulkan pembangunan puskesmas pembantu. Lahan untuk itu telah disediakan warga Dusun 02, RT 01, Kampung Kedaton, Kecamatan Kasui. Masyarakat Negribesar memohon pengalokasian peternakan sapi dan kambing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat Dinas Peternakan Provinsi Lampung. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil VI Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

Jalan dan Listrik Kebutuhan Mendesak

nggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan VI yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji kembali melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konsetuen dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Selain meninjau dari dekat atau secara fisik di lapangan, terutama masalah-masalah aparatur/ pemerintah, sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, keamanan, dan infrastruktur lainnya, para wakil rakyat itu juga berdialog langsung dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kepala-kepala desa tentang masalah-masalah aktual di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Kemudian yang tak kalah penting adalah menghimpun dan mengolah data yang diperoleh untuk dijadikan masukan kepada pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Mesuji, sebagai acuan untuk program pembangunan selanjutnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan VI yang melakukan kunjungan pada masa reses dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 2015, yaitu H. Dedi Afrisal, S.Kep, ketua DPRD dari Fraksi PDIP (koordinator), H. Ismet Roni, S.H., wakil ketua DPRD dari Fraksi Golkar (anggota), Khaidir Bujung, S.Ag, wakil ketua Komisi V dari Fraksi PKB (wakil Koordinator), H. Ade Utami Ibnu, S.E., anggota Komisi IV dari Fraksi PKS (sekretaris), dengan anggota Ir. Kadek Suwartika, waka Komisi IV dari Fraksi PDIP, H. Putra Jaya Umar, anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Azwar Syafaruddin, anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Budi Yuhanda, S.H., M.Kn, anggota Komisi II dari Fraksi Nasdem, Muhammad Junaidi, S.H., wakil ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat, dan Suprapto, S.Psi, M.H., anggota Komisi I dari Fraksi PAN. Ada pun hasil yang diperoleh dari jaring aspirasi dengan masyarakat dan pemerintah diadakan di Kampung Pasiranjaya, Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang, Senin, 13 April 2015: 1. Laksono, kepala Kampung Pasiran Jaya, mengungkapkan bahwa daerahnya termasuk

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Bupati Mesuji Khamamik menyerahkan cinderamata kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal yang melakukan kunjungan masa reses di daerah itu.

lubung beras. Dari lahan sawah 1700 Ha yang ada di kampungnya, produksi 85 ribu ton padi per musim tanam. Namun, masih ada kendala yang dihadapi petani, yakni harga gabah rendah saat panen; mahalnya biaya transportasi karena jalan masih tanah dan memutar dari sentra produksi ke pabrik pengolahan dan penjualan hasil panen. Untuk peningkatan produktivitas, masyarakat berharap APBD Perubahan 2015 dapat dialokasikan untuk penyodetan Rawa Panjang agar masyarakat dapat mencetak sawah baru. Lahan di Kampung Pasiran Jaya merupakan bekas Register 47. Masyarakat Cuma memiliki sporadik. Mereka mengharapkan status tanah ditingkatkan menjadi sertifikat. 2. Kepala Kampung Sungaiburung Samsudin mengatakan warga perkampungannya mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kesejahteraan warganya rendah akibat harga hasil tangkapan sering rendah. Selain itu, akses ke pusat pasar sangat sulit.

Kepala Kampung Bratasena Mandiri yang mayoritas warganya budi daya udang mengeluhkan sering tidak stabilnya harga hasil udang. Dia mengharapkan penyelesaian selisih harga udang yang mencapai Rp14 ribu per kg antara Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Kementrian Kelautan dan Perikanan. Masyarakat juga mengeluhkan ketersediaan pakan untuk budidaya ikan lele dan perlu adanya penyuluhan budidaya ikan lele. Masyarakat Waydente, Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang mengatakan masih kesulitan keluar dan masuk kampung karena jembatan yang ada masih terbuat dari batang kelapa milik perusahaan. Mereka mengharapkan perbaikan dan pembuatan jembatan antarkampung Kuala, teladas, dan Mabang. Jembatan merupakan akses keluar kampung menuju pusat Kecamatan Denteteladas. Ada lima kampung yang belum mendapatkan aliran listrik, yakni Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan, Meraksaaji, Gedungmeneng, dan Denteteladas. Untuk peningkatan ekonomi, warga Kampung Waydente, Kecamatan Dente Teladas mengharapkan bantuan dana untuk peningkatan produksi kerupuk ikan. Kampung Waydente membutuhkan tiga ruang kelas baru (RKB) untuk Madrasah Aliyah Miftahul Falah dan satu gedung baru sekolah MTS Maarif 02 Miftahul Falah.

Kemudian jaring aspirasi dengan masyarakat dan pemerintah diadakan di Gedung Bandarrahayu, Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tulangbawang, Selasa, 14 April 2015: 1. Kecamatan Gedungmeneng memiliki 40 ribu warga, luas kecamatan 66 ribu ha, dari 11 kampung yang ada di kecamatan tersebut, satu kampung terisolasi akibat jalan rusak. 2. Kecamatan Gedungmeneng memiliki potensi

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

sawah tiga ribu ha sawah. Dari jumlah tersebut, baru dua ribu ha yang tergarap petani. Sisanya, seribu ha membutuhkan pasokan air dengan cara penyodetan rawa agar warga dapat mencetak sawah sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Masyarakat kecamatan tersebut mengungkapkan kebutuhan mereka akan pengerasan jalan sepanjang 3.500 meter, talud sepanjang 100 meter, serta rabat beton sepanjang 1.000 meter, dan pembangunan jalan lapen sepanjang 1.500 meter. Mereka juga meminta Pemprov Lampung membuka jalan yang merupakan penyangga program KTM dari Denteteladas, Gedungmeneng, sampai Rawapitu. Nelayan membutuhkan dermaga seluas 70 m2 di Kampung Gedungbandar Rahayu, Kecamatam Gedungmeneng. Warga Bakung Rahayu membutuhkan tiga sumur bor mengingat jika kemarau mereka selalu mengalami kesulitan air bersih. Warga membutuhkan penambahan tenaga dokter. Selain itu Ada 11 kampung yang belum dialiri listrik di Kecamatan Gedungmeneng. Kepala Kampung Bakung Rahayu mengharapkan kampungnya dapat menikmati listrik. Kepala Kampung Gedungbandar Rahayu mengatakan warganya mengeluhkan tidak dapat disertifikasinya lahan perkampungan, sawah dan kebun mereka karena masuk HGU. Mereka mengharapkan kawasan tersebut dikeluarkan dari statusnya dari HGU.

Sayu Nyoman Artini, wakil dari SMPN 1 Gedungmeneng mengatakan butuh pergantian meubeler yang sudah banyak rusak. Selain itu, sekolah tersebut juga membutuhkan sumur bor. Untuk SDN 1 Gedungrahayu, katanya, butuh ruang kelas baru (RKB). SMAN1 Gedungmeneng memerlukan perbaikan atau rehab ruang kelas baru serta laboratorium sekolah.

Selanjutnya jaring aspirasi dengan masyarakat dan pemerintah diadakan di Gedungaji Baru, Kabupaten Tulangbawang, Rabu, 15 April 2015: 1. Sebagian besar warga mengungkapkan keinginan perbaikan fasilitas jalan sekaligus dikeluarkannya pergub pengawasan kelebihan muatan truk. 2. Untuk infrastruktur jalan, wakil rakyat mencatat keinginan masyarakat akan pengaspalan dan drainase jalan provinsi dari Simpang penawar sampai Rawajitu. Talud sekeliling Lapangan Kampung Suka Bhakti sepanjang 660 m. Rehabilitasi jalan hotmik sepanjang 3,5 Km dari Kampung Mekar Asri menuju Jalan Kali Merah melewati Kampung Setiatama dan Mararitama. Warga juga meminta pembuatan empat jembatan yang masing-masing berukuran 3,5 m x 13 m di Kampung Mekar Sari Kecamatan Gedung Aji Baru. Warga Kampung Mekar Asri meminta bantuan sumur bor dan MCK. 3. Kelompok Tani Suka Makmur, Kampung Mekar Asri memohon bantuan alat â&#x20AC;&#x153;power treserâ&#x20AC;? untuk

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

paskapanen, warga Kampung Mekar Asri dan Gapoktan Mekar Tani meminta hand traktor. Warga juga meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan lahan warga yang masuk lahan PT SIP. Mereka juga berharap ada solusi turunnya harga karet. Ada gedung SDN 1 Kampung Suka Bhakti yang roboh. Warga minta pemerintah membangun kembali fasiltas pendidikan tersebut. Mereka juga minta dianggarkan insentif bagi pendidik nonformal seperti guru ngaji. Selain itu warga kampung Setiatama membutuhkan pembangunan gedung atau kantor Paud Kasih Ibu. Warga meminta ada penyelesaian masalah listrik yang terjadi akibat pemutusan arus listrik oleh OPAL.

Jaring aspirasi dengan masyarakat dan pemerintah yang diadakan di Gunungterang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kamis, 16 April 2015: 1. Warga mengharapkan penerangan listrik, irigasi, infrastruktur jalan, jembatan sehingga dapat memperlancar usaha sekaligus peningkatan kesejahteraan warga. 2. Pemkab Tulangbawang Barat mengharapkan pembuatan jalan poros antarkabupaten dari Tulangbawang Barat ke Kabupaten Lampung Utara dan jalan poros dari Kabupaten Waykanan lewat Pagardewa sampai Unit 6 yang merupakan jalan negara penghubung Jalan Lintas Timur dengan Jalan Lintas Tengah Sumatera. Selama ini, jalan tersebut tidak pernah bagus atau selalu rusak. 3. Jalan dari Panaragan sampai SP-5 dikerjakan asal jadi sehingga belum dilewati kendaraan sudah rusak. Pemerintah diminta pengawasannya. Di Kampung Karta, Kecamatan Tulangbawang udik, warga minta jalan provinsi ditinggikan sejajar jembatan dengan talud

4. 5.

memadai agar tak selalu putus akibat banjir. Pemerintah dan masyarakat mengharapkan ada polres di kabupaten mereka untuk peningkatan keamanan. Kampung Tumijajar, Kecamatan Pagar Dewa merupakan salah satu kampung tertua di provinsi ini, cikap bakal Kabupaten Tulangbawang Barat. Namun, sampai saat ini, kampung tersebut belum mendapatkan fasilitas listrik. Mereka juga mengeluhkan kondisi jalan masih berupa tanah merah sepanjang 30 km di kampung mereka. Penduduk Tumijajar mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian jembatan Way Kiri karena jembatan tersebut merupakan akses bagi 15 warga kecamatan Tulangbawang Barat menuju pusat pemerintahan kabupaten. Warga Kampung Totomulyo, Kecamatan Gubung Terang membutuhkan rehab gedung Paud Kober Angrek

Jaring aspirasi dengan masyarakat dan pemerintah diadakan di Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Jumat, 17 April 2015, diproleh masukan dan usulan: 1. Masyarakat Kampung Tunasasri, Kecamatan Tulangbawang Tengah belum memiliki balai kampung. Mereka juga mengharapkan percepatan proyek PLN agar listrik dapat segera mengalir sampai pelosok kampung. 2. Warga meminta peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap. Mereka juga minta penambahan beberapa puskesmas pembantu agar warga yang sakit tidak perlu keluar daerah mengingat jarak dan jalan yang kurang baik di wilayah mereka. 3. Masyarakat adat beberapa kampung mengha-

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

rapkan bantuan penyelesaian sengketa lahan marga dengan PT Garuda Panca Arta. Jaring aspirasi dengan masyarakat dan pemerintah diadakan di Kampung Nipahkuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Sabtu 18 April 2015, tercatat masukan: 1. Jalan provinsi dari Simpang Mesuji sampai Wiralaga kondisi rusak parah. Masyarakat berharap penambahan dana untuk perbaikan jalan mengingat kondisi tanah serta panjang dan lebarnya ruas jalan. 2. Warga Desa Nipah Kuning, Sungai Badak, Pasir Intan dan beberapa desa lainnya ingin berpartisipasi pada program Gubernur Lampung Satu Juta Ton Padi dengan pemanfaatkan sekitar 450 Ha lahan tidur untuk sawah. Mereka minta ada proyek pencetakan sawah. 3. Benih dan pakan ikan masih sering menjadi kendala peningkatan produktivitas warga di Mesuji. 4. Warga Desa Nipah Kuning, Pasir Intan, dan Sritanjung mengeluhkan tak diserahkannya lahan plasma serta minimnya kepedulian PT BSMI terhadap warga.

REKOMENDASI 1.

Para wakil rakyat dari Dapil VI mengharapkan dukungan pimpinan DPRD Provinsi Lampung agar apa yang diharapkan masyarakat dapat ditindaklanjuti eksekutif. Selain itu, pimpinan legislatif juga diharapkan ikut mendorong percepatan pembangunan kampung-kampung tua seperti Gedungmeneng, Pagar Dewa yang terasa semakin tertinggal dengan daerah-daerah ekstransmigrasi. Dinas Pendidikan, Kesehatan, PU Bina Marga, PU Pengairan dan Pemukiman provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan kabupaten dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat. APBD Perubahan 2015 Provinsi Lampung hendaknya memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur jalan dan jembatan, serta rehab sarana ibadah. Pemerintah kabupaten dan provinsi juga diminta berkoordinasi untuk peningkatan keamanan antara lain lewat pembangunan infrastruktur dan penerangan atau listrik pedesaan. (tim)

Kunjungi Budidaya Perikanan etua DPRD Provinsi Lampung Dedy Afrizal dan anggota DPRD dari daerah pemilihan Mesuji, Budi Yuhanda mengadakan kunjungan kerja ke budidaya perikanan di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Sabtu (18/4/ 2015). Saat kunjungan didampingi oleh Kadis Kelautan Perikanan dan Peternakan Mesuji Ismail, Sekretaris Dinas, dan para kepala

bidang dinas tersebut. Dalam kunjungan itu, Dedi Afrizal selaku wakil rakyat mendapat berbagai usulan, terutama yang banyak mengemuka usulan pembangunan jalan provinsi, pertanian, dan perikanan. Warga dan berbagai lapisan masyarakat di tempat itu berharap aspirasi mereka, termasuk harapan dari Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat diserap DPRD Lampung. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil VII Kabupaten Lampung Tengah

Minta Percepatan Pemekaran dan Atasi Kerawanan Keamanan

erbagai aspirasi masyarakat Lampung Tengah disampaikan kepada anggota DPRD Lampung, saat pertemuan di kantor Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah, Kamis (16/ 4/2015). Reses anggota DPRD dari daerah pemilihan Kabupaten Lampung Tengah kali ini banyak menampung keinginan pemekaran Kabupaten Seputih Barat. “Masyarakat antusias sekali, mereka minta pemekaran dipercepat,” kata anggota DPRD Lampung Miswan Rody. Karena itu, DPRD meminta masyarakat pun mendukung penuh langkah legislatif yang sedang memperjuangkan pemekaran. “Kami minta masyarakat sabar, pasti kita perjuangkan pemekaran ini,” katanya. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil VI Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan kunjungan masa reses adalah H. Miswan Rody, S.I.P. (koordinator), dr. H. Asih Fatwanita (sekretaris), dengan anggota H. Toto Herwantoko, I Komang Koheri, S.E., Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H., I Made Suarjaya, S.H., Abdullah Sura Jaya, Ir. H. Midi Iswanto, M.M., H. Achmad Mufti Salim, Bambang Suryadi, S.H., Drs. Suryadi, S.H., Drs. Nyoman Suryana, dan Ir. H. Sugiharto Atmowijoyo. Reses dilaksanakan dari tanggal 13 sd 18 April 2015. Para wakil rakyat dari Dapil VII bertemu dengan jajaran Pemkab Lampung Tengah. Dari hasil pertemuan tersebut, sudah mulai terlihat pelaksanaan dari hasil jaring aspirasi se-

Bupati Lampung Tengah H.A. Pairin menyerahkan cinderamata kepada anggota DPRD Provinsi Lampung H. Toto Herwantoko.

belumnya. Selain itu, kabar lain yang menggembirkan, Kabupaten Lampung Tengah ada peningkatan anggaran dari Rp76 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp96 miliar pada tahun 2015. Para anggota DPRD Provinsi Lampung melihat ada progres persiapan pemekaran kabupaten ini menjadi Kabupaten Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat. Untuk persiapan pemekaran Kabupaten Seputih Barat, pusat kota kabupatennya, Kecamatan Kalirejo, sudah banyak perbaikan seperti gedung serba guna (GSG), perbaikan jembatan, perbaikan jembatan, kesehatan, dan pendidikan.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

Dari hasil pemantuan lapangan dan dialog dengan pemerintah masyarakat, wakil rakyat dari Dapil VII mendukung sepenuhnya upaya percepatan pemekaran Kabupaten Seputih Barat. Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kalirejo menitip pesan kepada wakil mereka dari Dapil VII untuk memperjuangkan perubahan anggaran APBD tahun 2015 agar pembangunan GSG cepat selesai. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat mengusulkan pembangunan satu unit Samsat Pembantu Kalirejo. Alasan warga, jarak antara tempat mereka ke Bandarjaya cukup jauh. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan perjalanan untuk membayar pajak ke ibu kota kabupaten. Mereka juga mengusulkan pembangunan Pos Babinkamtimas Kecamatan Kalirejo dalam rangka peningkatan keamanan wilayah mereka. Di tempat lain, aparat pemerintah dan warga kecamatan dan desa banyak yang mengusulkan adanya aparat kepolisian tiap desa (babinkamtibmas) untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini : pencurian kendaraan bermotor (curamor), pencurian dengan kekerasan, pembekalan, pencurian sapid an kejahatankejahatan lainnya. Selama meninjau lapangan, wakil rakyat melihat langsung banyaknya jalan yang rusak dan jembatan putus, antara lain di Desa Sendang Asri yang menghubungi Kecamatan Sendang Agung menuju Kecamatan Sendang Asri ke arah Kotabumi, Lampung Utara. Kendaraan roda empat sulit mengakses jalan lintas tersebut. Masyarakat akhirnya berinisiatif memperbaiki jembatan

darurat dan mereka memungut iuran dari setiap kendaraan yang melaluinya. Jalan-jalan lain yang kondisinya memprihatinkan adalah jalan di Kecamatan Kalirejo menuju Kecamatan Padangratu, jalan Kecamatan Kalirejo menuju Kecamatan Telukjukung, jalan Kecamatan Kalirejo menuju Sukoharjo, jalan Kecamatan Kalirejo menuju Kecamatan Sendang Agung, jalan Kecamatan Kotagajah menuju Kecamatan Seputih Raman, jalan Kecamatan Rumbia menuju Kecamatan Seputih Surabaya, jalan kabupaten dari arah Kotagajah menuju Gunungsugih. Demikian pula kondisi jalan desa banyak yang sudah rusak parah. Bandarjaya, khususnya jalan provinsinya, hampir setiap hari macet. Sejak tahun 1994, pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, sudah merencanakan pembuatan jalan alternative atau jalan lingkar sekitar 17 Km. Sayangnya, hingga kini, jalan lingkar yang diharapkan dapat mengurai kemacetan lintas tengah, belum juga selesai. Wakil rakyat berharap tahun ini jalan lingkar tersebut selesai. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Desakan Dewan Berbuah Perbaikan Jalan erusakan infrastruktur jalan provinsi di wilayah barat Kabupaten Lampung Tengah mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Lampung yang berasal dari daerah pemilihan setempat. Kerusakan jalan itu juga sudah sering masyarakat sampaikan. Dan tak lama lagi pemerintah turun tangan memperbaikinya. Rencana perbaikan jalan disampaikan anggota DPRD saat reses ke daerah itu. Anggota DPRD Lampung Miswan Rody mengatakan, Jumat (17/4/ 2015), para wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Lampung Tengah berjuang menganggarkan perbaikan jalan. DPRD sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk Miswan menyiapkan anggarannya. Anggaran jalan provinsi dari Kecamatan Kalirejo–Wates sudah disiapkan sebesar Rp18 miliar, kemudian Kalirejo-perbatasan Pringsewu (Bandungbaru) sebesar Rp10 miliar, dan Kalirejo-Padangratu Rp10 miliar. “Kami akan optmimalkan pengajuan anggaran jalan untuk wilayah Lampung Tengah. Saya yakin bisa segera diwujudkan untuk masyarakat,” kata Miswan. Aspirasi lainnya yang banyak mengemuka saat reses di daerah itu, kata Miswan, masyarakat menginginkan adanya pemekaran Kabupaten Barat. Tentunya harapan masyarakat ini harus diwujudkan karena tujuannya mempercepat pembangunan di daerah itu.

Tunggu Rapat Paripurna Sementara Pemerintah Provinsi Lampung berharap DPRD Lampung segera menggelar rapat paripurna persetujuan pemekaran Kabupaten Seputih Barat dan

Seputih Timur. Menurut eksekutif, seluruh persyaratan administrasi maupun lahan untuk perkantoran dua kabupaten pemekaran Lampung Tengah itu sudah terpenuhi. Bahkan, rekomendasi usulan pemekaran daerah persiapan sudah diserahkan ke DPRD Lampung. “Masyarakat dan panitia sudah bertanya masalah itu ke kita (Pemprov Lampung),” kata Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprov Lampung Chandri, di Bandarlampung, Jumat (10/4/ 2015). Informasi yang ia terima, Komisi I DPRD sudah mengkaji seluruh persyaratan pemekaran. Komisi ini juga sudah meninjau langsung kondisi lapangan pada 16 dan 17 Maret 2015, dan kini Rody tinggal dijadwalkan paripurna. Jika pemekaran Seputih Barat dan Seputih Timur disetujui DPRD, selanjutnya Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengajukan pemekaran ke Kementerian Dalam Negeri. Lalu, Mendagri mengajukan lagi ke DPR RI untuk disetujui hingga menjadi undang-undang. Agar proses pembangunan di dua kabupaten itu sesuai harapan, Pemprov Lampung menyiapkan bantuan pembiayaan pembangunannya selama dua tahun. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Hasil Kunjungan Masa Reses Dapil VIII Kabupaten Lampung Timur

Perhatian Khusus terhadap Peredaran Narkoba

nggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan VIII Kabupaten Lampung Timur melakukan kunjungan masa reses dari tanggal 13 sd 18 April 2015. Banyak masukan dan usulan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam masalah keamanan dan pencegahan peredaran narkoba yang sudah banyak merasuk ke perdesaan. Anggota Dewan dari Dapil VIII adalaj H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M. dari Partai Golkar (koordinator), H. Noverisman Subing, S.H. dari PKB (wakil koordinator), H. Pryo Budi Utomo, S.Hut dari PKS (sekretaris), Asmara Dewi, S.H dari PAN (bendahara), dengan anggota H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom. dari Partai Demokrat, Ketut Erawan, S.H. dari PDIP, Ir. H. Yandi Nazir, M.M. dari Partai Demokrat, H. Eddi Hamim, S.E., MBA dari Partai Gerindra, Drs. H. Abdul Haris dari PPP, dan Mingrum Gumay, S.H. dari PDIP. Para wakil rakyat dari Dapil VIII melakukan pertemuan dengan berbagai pihak. Mereka juga melihat kondisi lapangan untuk menjaring aspirasi kebutuhan konsetuennya. Pertemuan dengan Karyawan dan Direksi PT Sorini (Cargil) bahwa PT Sorini telah mengeluarkan dana CSR sekitar Rp4 miliar untuk perbaikan

lingkungan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Ponorogo, Pandaan, dan Cikande. Selain itu, PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk telah menanam 6000 pohon dan pencanangan rumah layak huni. Penghijauan dilakukan perusahaan untuk menambah ruang terbuka hijau yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Waybungur. Selain itu, pohon juga ditanam perusahaan di Desa Tambah Subur, Desa Tanjung Kencono, dan Tanjung Tirto. Pertemuan dengan Polres Lampung Timur. Untuk memberantas peredaran narkoba, Polres

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Lampung Timur melakukan tahapan pembinaan (preemtif), pencegahan (preventif)., sampai penindakan (represif). Polres Lampung Timur melakukan pembinaan sebagai bentuk pencegahan dini dengan menginformasikan tentang bahaya penggunaan narkoba kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak gampang terkontaminasi sehingga menjadi pengguna narkoba. Upaya preventif atau pencegahan, para anggota Polres Lampung Timur diterjunkan ke wilayah-wilayah yang disinyalir pusat peredaran narkoba. Polisi akan merazia lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai lokasi peredaran narkoba, antara lain tempat-tempat hiburan. Polres Lampung Timur juga membuka diri terhadap informasi masyarakat tentang narkoba. Penindakan (represif) merupakan tahap akhir sebagai wujud tindakan tegas agar dapat menimbulkan efek jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pertemuan dengan Direksi dan Jajaran Perusahaan Gas Negara bahwa PGN berdiri untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional agar kelak tercipta masyarakat yang adil dan makmur. PGN sebagai BUMN yang terbuka sebagai upaya pengembangan infrastruktur gas secara terintegrasi dan mandiri (tidak membebani APBN) dan dikelola secara transparan. PGN saat ini memiliki kegiatan utama dan kegiatan midstream yakni menyediakan gas bumi melalui pengembangan infrastruktur dan pasar gas bumi. PGN membangun infrastruktur gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi di berbagai daerah. Dua program infrastruktur gas utama yang

akan direalisasikan PGN yaitu FSRU (LGN terminal terapung yang kedua di Indonesia) dan pipanisasi sepanjang 21 Km dan 88 Km.

KESIMPULAN 1.

PGN telah menyiapkan infrastruktur gas bumi untuk kepentingan dan pembangunan Lampung, baik untuk listrik, industri, transportasi, maupun kebutuhan rumah tangga. Lampung saat ini mengalami krisis listrik akibat banyaknya pengembangan wilayah dan tumbuhnya industri . Polres Lampung Timur melakukan upaya preemtif, preventif, sampai represif untuk menekan peredaran narkoba. Warga Lampung Timur meminta PT Sorini tidak membuang limbah sembarangan ke sungai. Menurut warga, perusahaan tersebut sudah 25 tahun membuang limbah cair sembarangan ke sungai. Akibatnya, selain sungai tercemar, limbah juga mengotori sumur. Perlu perbaikan jalan (1) Sidomulyo-Jabung 5 Km, (2) Sribawono-Tanjungaji, (3) SukadanaPungung-Jabung, (4). Bumijawa-Purbolinggo, (5) Sim[u MP-Raman Utara/ Masyarakat membutuhkan perbaikan dan penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang saat ini dirasakan warga kurang memadai dibandingkan pertumbuhan penduduk. Wakil rakyat dari Dapil VIII merekomendasi perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

Rekomendasikan Rapat Paripurna Lepas Waydadi Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Waydadi, di Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, yang ditangani Komisi I DPRD Lampung, sudah terjawab. Karena sudah ada rekomendasi dibahas di rapat paripurna, sehingga pelepasan lahan seluas 89 hektare tersebut bisa segera berjalan. omisi I sudah menerima kelengkapan sultasikan kepada pimpinan untuk dijadwalkan persyaratan untuk melepas lahan terrapat paripurna. sebut dari Biro Aset dan Perlengkapan “Lahan itu pastinya dilelang. Apakah lelang Pemperintah Provinsi terbuka, lelang tertutup, atau Lampung. Data berupa kependulelang tercatat, selama ini kan dukan, penghuni, serta luas fasikita tidak tahu itu mekanisme yang litas umum yang berdiri di sana, ada di pemerintahan daerah,” sudah diinventarisasi. ujarnya. Anggota Komisi I DPRD LamIa berharap, persetujuan pung Apriliati mengatakan, Kamis pelepasan HPL Waydadi oleh (23/4/2015), kelengkapan adminisDPRD Lampung ditujukan untuk trasi itu salah satu rujukan memembantu masyarakat yang menglepas HPL. DPRD hanya setuju jika huni lahan tersebut. “Jangan yang dilepas hanya lahan yang sampai disalahgunakan oleh telah diduduki warga saja. “Sepemerintah. Itu harapan kita. kolah, masjid, dan fasilitas umum Masyarakat bisa mendapatkan lainnya tidak mungkin dilepas. lahan lelang itu jika prosesnya Karena manfaatnya untuk masyalelang,” harapnya. Apriliati rakat luas,” katanya. Sebelum rapt paripurna, KoDi sisi lain, Komisi I masih misi I perlu mengadakan rapat menunggu draf pelepasan dari Pemprov Lampung dengar pendapat dengan masyarakat, pemerintah, seperti apa. Draf nantinya disinkronkan dengan maupun Badan Pertanahan Nasional. (tim) konsep yang akan diusulkan Komisi I. Sinkronisasi sistem pelepasan ini agar saat paripurna tidak banyak yang dipertanyakan. Apakan pelepasan lahan tersebut menggunakan sistem ganti rugi, hibah, kompensasi, atau sistem pajak. Karena, pelepasan HPL diproyeksikan untuk menambah pendapatan asli daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi mengatakan, pihaknya perlu data akurat untuk menyetujui pembebasan lahan tersebut. Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Lampung sudah berjanji menyerahkan kelengkapannya. Jika berkas itu sudah ada, akan dipelajari, jika sudah lengkap, tahap selanjutnya dikonBambang Suryadi

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Temukan Perusahaan Serobot Kawasan Hutan Kasus dugaan penyerobotan kawasan kehutanan di Register 18, Pesawaran, oleh PT Batu Makmur, mendapat perhatian DPRD Lampung. Kasus di kawasan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sudah dalam penyidikan Polda Lampung. Saat inspeksi mendadak Komisi II DPRD Lampung ke perusahaan dan lapangan, ada indikasi perusahaan masuk kawasan kehutanan. Joko Santoso

ekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso, mengatakan, sidak lapangan sudah dilakukan DPRD. Ada indikasi perusahaan menyerobot kawasan hutan. Lantas, hasil wawancara dengan PT Batu Makmur, ternyata pihak tidak bisa menunjukkan izin pinjam pakai dengan kawasan hutan untuk penambangan batu. “Perusahaan ini hanya punya izin dari Pemkab Pesawaran, dan sudah dua kali mengurusnya. Pengurusan pertama izin untuk tahun 2008 sampai 2013, dan yang kedua izin dari tahun 2013-2018,” kata Joko. Sedangkan Subdit IV Dit Krimsus Polda Lampung menyatakan, kasus itu masih dalam pendalaman, dan sudah dilakukan pemetaan wilayah melalui GPS yang dijadikan lokasi penambangan PT Batu Makmur. Kabid Humas

Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, Rabu (15/4/ 2015), mengatakan, polisi juga sudah memeriksa lima karyawan perusahaan itu. “Tinggal menunggu dari BPN. Tapi, pemilik perusahaan juga menyatakan memiliki dokumen sertifikat. Kita akan kroscek ke BPN soal ini,” kata dia. Menurutnya, penyidik Ditkrimsus Polda telah memeriksa karyawan perusahaan terkait penambangan tersebut. Sedangkan floating dan pemetaan oleh Dinas Kehutanan Lampung menggunakan GPS untuk mengetahui luas lahan penambangan yang dilakukan oleh PT Batu Makmur. Direktur Krimsus Polda Lampung Kombes Mashudi menjelaskan, proses penyelidikannya hingga kini masih terus berlanjut dan masih dimintai keterangan saksi-saksi. (tim)

Perbaikan Jalan Harus Prioritas

ersoalan kerusakan jalan selalu menjadi perhatian semua pihak, karena imbasnya berbuah banyak terhadap masyarakat. DPRD Lampung selalu mendesak pemerintah daerah maupun pusat membenahinya dengan berbagai cara, guna menyiasati dalih anggaran yang minim. Saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Bina Marga (DBM), Jumat (24/4/2015), perbaikan mendesak dilakukan karena kerusakan kian parah. Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Prio Budi utomo saat rapat minta DBM segera mempercepat pembangunan jalan provinsi dan jalan nasional

yang ada di daerah ini. Desakan dari wakil rakyat perlu terus disuarakan dan lebih intens, karena makin banyaknya keluhan masyarakatatas kondisi jalan yang rusak parah. Hasil reses anggota DPRD di lapangan juga mendapati nyaris semua masyarakat mengeluhkan soal jalan. “Kami minta informasi kerusakan jalan provinsi akibat jalan nasional,” katanya. Tahun ini perbaikan jalan provinsi dilakukan dengan perencanaan full design sesuai kondisi kerusakan jalan dan pagu anggaran. Perbaikanya dilihat seberapa kondisi jalannya, ada rusak parah, sedang, dan lain-lain. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi IV/April 2015

Diminta Percepat Dana Pembangunan Jalan Tol nggaran pembangunan jalan tol Sumatera, ruas Bakauheni (Lampung Selatan)-Terbanggibesar (Lampung Tengah), tersendatsendat. Akibatnya, tahapan persiapan dan pembebasan lahannya bermasalah di lapangan. Tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi Lampung sudah berupaya keras menyelesaikan pekerjaannya, tapi di sisi lain dukungan belum optimal dari pemerintah pusat. Komisi IV DPRD Lampung yang membidangi antara lain infrastruktur, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tidak membiarkan masalah berlarut-larut, dan mendesak segera mencairkan anggaran pembangunannya. Ketua Komisi IV DPRD Imer Darius

mengatakan, sebenarnya anggaran pembangunan jalan tol sudah disediakan pemerintah pusat. Presiden Jokowi juga sudah menegaskan agar pembangunan tol Sumatera segera dikerjakan. â&#x20AC;&#x153;Modal sudah besar disiapkan pemerintah pusat, tapi mental BUMN dan Kementerian PU lemah,â&#x20AC;? ujar Imer usai rapat dengan Tim I persiapan pembebasan lahan tol ruas Bakauheni-Natar, di Bandarlampung, Kamis (23/4/2015). Tim yang dibentuk Pemprov Lampung melaporkan kepada DPRD bahwa alasan Kemenpupera belum bisa mencairkan dananya karena sedang membahas nomenklaturnya. Kemenpupera baru bisa mencairkan dana bulan Juni 2015 untuk melaunching pembangunan jalan tol. â&#x20AC;&#x153;Alasan ini masalah aturan, tapi pendanaan kan dari awal seharusnya ada.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

Mestinya ada fleksebilitas kementerian, entah pinjem dari mana. Nanti hitunghitungannya,” tutur dia. Pembangunan jalan tol merupakan proses percepatan, yang namanya percepatan harus ada terobosan. Tak boleh terpaku aturan atau nomenklatur. “Kalau selalu ikut aturan, gak bakal kebangun tol

ini. PT. Hutama Karya yang ditunjuk sebagai pengembang seharusnya mau membantu dana awal,” katanya. DPRD Lampung mendukung penuh langkah pemprov yang berupaya percepatan pembangunan segera dilakukan. Anggota DPRD Lampung pun dari daerah pemilihan yang dilalui jalan tol sudah menyatakan komitmennya memberikan kontribusi agar pembangunan mulus. Terutama terkait pembebasan lahan. Menurut Imer, anggota DPRD siap memberikan penjelasan dan memfasilitasi warga dan pemerintah. “Ini kesadaran kita sendiri agar jalan tol segera terwujud. Fungsi kita juga ada di dalamnya sebagai bentuk pengawasan,” ujarnya. Komisi IV menyatakan terus mengawasi semua tahapan pembangunannya. Karena tak mau hak masyarakat dirugikan hanya karena pembangunan tol. Ketua Tim I persiapan pembebasan lahan tol, Adeham saat rapat dengan Komisi IV DPRD mengemukakan, pihaknya sudah menyampaikan semua kendala di lapangan kepada Komisi IV DPRD Lampung. “Dalam tahap persiapan ini kita sampai kejar target pemancangan tiang pertama yang akan dicapai,” ujarnya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi IV/April 2015

Tol Sumatera Mulai Dibangun Pembangunan megaproyek jalan tol Sumatera dimulai. Peletakan batu pertama (groundbreaking) jalan tol Sumatera ruas BakauheniTerbanggibesar di lahan milik PTPN VII di Desa Sabahbalau, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis, 30/4/2015). adir dalam acara terPresiden wanti-wanti kepada sebut antara lain Menpara Menteri, Gubernur, dan Badan teri Pekerjaan Umum Usaha Milik Negara (BUMN) yang dan Perumahan Rakyat terlibat dalam pembangunan jalan (PUPR) Basuki Hadimuljono dan tol Trans Sumatera harus berani Menteri BUMN Rini Soemarno, kalau untuk kepentingan rakyat. Gubernur Lampung M. Ridho “Jangan takut saya akan back up Ficardo, serta para bupati se untuk kepentingan itu,” tegasnya. Provinsi Lampung dan pejabat Menurut Presiden Jokowi, tol lainnya. Direksi PTPN VII pun Trans Sumatera ini beda dengan menghadiri acara peresmian yang lain karena lebarnya ada 120 tersebut. meter. Di tengah ada jalan tol dan Presiden Joko Widodo memtol, kemudian di sebelah kanannya Presiden RI Joko Widodo dan beri target pembangunan ruas ada listrik transmisi tegangan Gubernur Lampung jalan tol Lampung–Palembang tinggi, dan juga untuk jalur kereta selesai dalam tiga tahun ini. api, bisa kereta cepat dan biasa. Untuk itu, Presiden meminta kepada pihak-pihak Guna melengkapi pembangunan tol Trans yang terkait dengan pembangunan jalan tol itu agar Sumatera itu, menurut Presiden Jokowi, ia kalau ada masalah disampaikan kepadanya. memberikan target akhir bulan Mei ini sudah harus “Saya akan lihat ke lapangan mana yang perlu dilakukan groundbreaking pembangunan dermaga dijewer ya dijewer kalau perlu dipotong ya Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sehingga bisa dipotong. Ini untuk rakyat, jangan sampai untuk menyambung. kepentingan jutaan rakyat bisa gagal gara-gara Ia mengingatkan, kalau tolnya sudah jadi satu dua orang atau seratus orang,” tegas Presiden namun pelabuhannya belum bagus sama saja. “Ini Jokowi saat menyampaikan sambutan. harus terintegrasi terpadu, pelabuhannya Presiden Jokowi memberikan contoh pemrampung tolnya rampung, Merak rampung ini baru bangunan tol JORR di Jakarta Selatan yang terhenti namanya kerja terintegrasi bukan sepotong-potong selama 8 tahun hanya karena gara-gara 143 bukan parsial,” kata Presiden Jokowi. penduduk yang tidak mau pindah. Padahal Presiden Jokowi meyakini, kalau nanti pembangunan tol JORR itu tinggal menyisahkan sudah jadi, tol Trans Sumatera sampai ke Aceh, 1,5 km. Namun beruntung akhir masalah tersebut akan terjadi kecepatan transportasi yang luar bisa diselesaikan, sehingga pembangunan tol JORR biasa. Jika selama ini perjalanan dari Lampung saat itu bisa disambung hanya dalam waktu empat ke Palembang ditempuh dalam waktu 8 -10 jam, bulan. sehingga mahal sekali, maka kalau tol ini jadi “Ini yang tidak boleh terjadi di tol Trans akan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 sampai 3 Sumatera, kepentingan lebih besar harus diutamajam, sehingga biaya transportasi akan murah, kann untuk kepentingan yang lebih besar daripada dan dampaknya harga barang jauh akan lebih kepentingan segelintir orang,” tutur Jokowi. murah. (tim)