JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
1
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
2
Edisi VI/Juni 2015
Daftar Isi Diterbitkan Oleh
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
Pembangunan Kota Baru Dilanjutkan
PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.
PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.
PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.
Hal. 17 Pemerintah Provinsi Lampung akan melanjutkan pembangunan Kota Baru Jatiagung, Lampung Selatan, setelah ada legalitas tanahnya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Ikuti RUPS Bank Lampung
PENGARAH Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.
PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.
SEKRETARIS REDAKSI
Hal. 20 GUBERNUR Lampung Lampung M. Ridho Ficardo memberikan arahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2014 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, Selasa 9/6/2015.
Neli Yuniar
ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id
Bahas Daging Babi dengan Dinas Peternakan dan MUI Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Penernakan dan Kesehatan Hewan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Senin (29 Juni 2015). Hal. 24
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
3
Edisi VI/Juni 2015
Menyorot Kinerja Satker Pemprov Memasuki triwulan kedua tahun 2015, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung masih belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Target kerja rata-rata baru mencapai 10 persen, meski seharusnya sudah bisa mencapai 25 persen.
ejumlah masalah mengemuka setelah Komisi V DPRD Provisi Lampung mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan mitra kerjanya selama April hingga Mei 2015. “Banyak masalah yang menjadi catatan kami agar selekasnya ditangani oleh satker-satker,� kata Sekretaris
S
Komisi V DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/6/2015). Selain itu, masalah muncul karena keuangan Pemprov Lampung mengalami defisit. Dana bagi hasi dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
4
Edisi VI/Juni 2015
Miswan Rody
Elly Wahyuni
Alokasi Khusus (DAK) yang diterima tidak sesuai pengajuan. Politisi Partai Gerindra ini juga menyayangkan seringnya mutasi pejabat di Pemerintahan Provinsi Lampung, karena dampaknya mengganggu kinerja dan program kerja SKPD, terutama pegawai eselon III dan IV. “Akibatnya, banyak kekosongan pejabat eselon III dan IV. Mutasi secara teknis bakal berimbas terhadap pekerjaan di satuan kerja yang akhirnya jalan di tempat,” kata dia. Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso juga mengkritisi kinerja sejumlah satker di lingkungan Pemprov Lampung yang belum menunjukkan greget untuk rakyat. Misalnya belum ada pening-
Joko Santoso
katan perekonomian masyarakat secara signifikan. “Pencapaian target dan penerapan anggaran instansi yang bergerak di sektor perekonomian dan pembangunan baru mencapai 20 persen. Pembangunan yang dilakukan Pemprov Lampung parsial dan tidak terkoordinasi baik,” kata dia. Dia mencontohkan penggalian potensi pariwisata yang sebenarnya sangat besar, yang ternyata tidak dikelola baik dan bersinergi. Pemerintah seharusnya menggarap sektor ini tidak bisa sendirian, bukan hanya dikelola oleh Dinas Pariwisata, tapi harus bersinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ia berharap Gubernur Lampung M.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
5
Edisi VI/Juni 2015
Ridho Ficardo lebih mempercepat dinamika pembangunan, menjalankan kegiatan sesuai visi misi yang dijanjikan saat kampanye, dan bergerak dengan mengedepankan sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Sedangkan anggota DPRD lainnya, Miswan Rody, menilai selama setahun kepemimpinan M. Ridho-Bakhtiar ada kelebihan dan kekurangan yang dirasakan masyarakat. “Mungkin karena belum tampak hasilnya. Itu bisa jadi persoalan,” kata Miswan. Menurut dia, gubernur dan satuan kerja belum optimal mengadakan gebrakan di masyarakat. Contoh, dana yang sebenarnya sudah diturunkan pemerintah pusat hingga Juni 2015 belum ada yang dimulai proyeknya. “Jangan bicara bagaimana menggali pendapatan. Proyek-proyek dari DAU dan DAK tahun 2015 saja hingga kini
belum bisa dilaksanakan,” katanya. APBD Lampung yang sudah sembilan bulan berjalan dan disepakati juga belum dimulai pelaksanaan pembangunannya. “Ini pertanyaan di masyarakat. Proses lelang proyek saja, misalnya, belum dimulai. Kalau menyalahkan sistem informasi di LPSE terdengar agak aneh,” katanya. Miswan berharap, memasuki tahun kedua kepemimpinan Ridho-Bachtiar hendaknya dapat lebih baik, terutama dalam mengoordinasikan seluruh satuan kerja. Ia juga meyakini keduanya punya kemampuan untuk itu. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
Partai Demokrat Selalu Memberi Masukan artai pendukung dan Lampung. Hanya masyarakat diminta pengusung M. Ridho Ficardobersabar, karena program-program yang Bachtiar Basri dalam akan dijalankan perlu waktu dan proses. pemilihan Gubernur dan Wakil Partai Demokrat tentunya Gubernur Lampung April 2014 lalu, memberikan masukan-masukan yaitu Partai Demokrat, menyatakan langsung kepada Ridho Ficardo bertanggung jawab memastikan sebagai Ketua DPD PD Lampung program-program yang terkait berbagai dijalankan keduanya persoalan. Termasuk berpihak kepada rakyat. upaya percepatan PD secara tegas pelaksanaan program menyatakan terus pembangunan. mengawal, mengoreksi, “Kami sebagai mengkritisi, dan pimpinan partai tetap memberi masukan membatasi diri tidak kepada Ridho-Bachtiar mengintervensi dalam memimpin dan berlebihan. Karena yakin melaksanakan sebagai gubernur, Pak pembangunan Lampung. Ridho lebih faham “Kami tidak hanya menjalankan tugasnya,� mendukung, juga katanya. M. Ridho Ficardo mengoreksi, mengkritik, Ia mengingatkan dan memberi saran untuk para pejabat terutama kepala satuan peningkatan kualitas programkerja di Pemprov Lampung bekerja program gubernur dan wakil cepat, tepat, efektif serta komunikatif. gubernur,� kata Sekretaris DPD Partai Ia menyesalkan masih ada kepala Demokrat Lampung, Fajrun Najah satker yang sulit berkomunikasi untuk Ahmad, Selasa (2/6/2015). dalam program pembangunan. Menurutnya, Partai Demokrat terus Partai Demokrat, kata dia, terus memberi berbagai masukan untuk memantau setiap satker dalam penguatan kepada gubernur, melalui mendukung program yang digulirkan anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD gubernur-wakil gubernur. Partai tak Provinsi Lampung. Partai ini optimisitis mau program-program unggulan Ridho-Bachtiar mampu memberikan gubernur tidak maksimal karena yang terbaik bagi seluruh masyarakat kepala satker. (tim)
P
6
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
7
Edisi VI/Juni 2015
Melongok NTB, Tantangan untuk Lampung Nusa Tenggara Barat (NTB) dijadikan pintu gerbang pariwisata nasional, karena memiliki banyak potensi seperti distinasi pariwisata dengan keindahan alam dan keragamanan budaya yang menyedot perhatian wisatawan mancanegara. Termasuk, beberapa potensi lainnya, seperti kelautan dan perikanan.
Asisten II Pemprov NTB, Gita Ariadi, saat menerima cinderamata dari Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman.
restasi tersebut membuat DPRD Provinsi Lampung tertarik untuk melakukan studi banding sebagai upaya menggali dan mengembangkan potensi wisata di Lampung. Karena itulah, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Johan Sulaiman mengunjungi wilayah timur Indonesia itu. “Kunjungan kami ini dapat menjadi tolok ukur kami memperbarui program-
P
program yang ada dan untuk dikembangkan di Lampung,� kata Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman saat mengadakan kunjungan kerja di kantor Gubernur NTB, Senin (8/6/2015). Sejumlah anggota DPRD dipimpin Johan mengadakan kunjungan kerja ke daerah itu, tujuannya perbandingan dan mencari masukan untuk program kerja DPRD Lampung. Salah satu esensi kunjungan kerja ini adalah tantangan
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
8
Edisi VI/Juni 2015
bagi Lampung yang juga memiliki visi misi sama membangun pariwisata. Setelah melongok NTB, muncul optimisme dan sederet rencana untuk Lampung, kata Johan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan NTB, H.L. Gita Ariadi, mengatakan daerahnya sebagai kawasan MICE memang diharapkan menjadi pintu gerbang pariwisata nasional. Beberapa rencana program lainnya seperti Agroeduwisata, technopark, Kawasan Ekonomi khusus Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) dan terutama rencana pembangunan Global Hub diharapkan sebagai langkah kebangkitan perekonomian NTB.
“NTB saat ini gencar memperbaiki dan membangun berbagai bidang. Banyak program yang mendapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat seperti KEK Mandalika, dan rencana pembangunan Global Hub sebagai pendukung perencanaan Indonesia sebagai poros maritim dunia,� katanya. Di bidang perikanan sedang dicanangkan blue economy yang merupakan tantangan pelaku bisnis dan investasi untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan yang melimpah lebih bijaksana dengan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan tanpa merusak lingkungan. (tim)
Tempat Wisata Terindah di Lombok NTB
L
ombok merupakan sebuah nama pulau yang terdapat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau Lombok yang terletak di sebelah timur Pulau Bali itu menyimpan sejumlah objek wisata yang tak kalah indahnya dengan Pulau Bali. Tak heran jika kini berbagai objek wisata di Pulau Lombok dapat sejajar dengan tempat wisata di Pulau Bali.
puncak Jayawijaya. Ketinggian Gunung Rinjani mencapai 3,700 meter. Dengan ketinggian tersebut butuh waktu sekitar 45 hari untuk mencapai puncak Rinjani. Pastinya akan mejadi petualangan yang seru jika dapat mencapai puncak gunung ini. Ditambah dengan pemandangan alamnya yang mempesona dan luar biasa. Di puncak Rinjani terdapat segara anak, yaitu sebuah danau kawah di puncak gunung.
1. Gunung Rinjani Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia setelah
2. Pura Batu Bolong Tempat wisata di Pulau Lombok yang juga terkenal adalah Pura Batu Bolong yang letaknya berdekatan dengan lokasi wisata Pantai Senggigi. Dinamakan Pura Batu Bolong karena di tempat ini berdiri sebuah pura di atas batu karang besar yang di bawahnya berlubang. Jadi gambaran umumnya Pura Batu Bolong ini seperti Pura Tanah Lot di Bali.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
9
Edisi VI/Juni 2015
Pemandangannya lebih dramatis pada saat matahari terbit di pagi hari atau tenggelam di sore hari.
3. Pantai Senggigi Wisata Pulau Lombok yang sudah populer sejak dulu adalah Pantai Senggigi. Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Pantai Senggigi bisa dikatakan mirip dengan Pantai Kuta Bali yang memiliki bibir pantai yang panjang serta hamparan pasir putih yang luas. Ombak di pantai Senggigi cukup tenang sehingga sangat cocok untuk kegiatan snoorkling dan berenang. Pengembangan pariwisata di Pantai Senggigi ini sudah bagus, ditandai dengan lengkapnya fasilitas dari mulai restoran, hotel, alat transportasi, dll.
4. Taman Narmada
naan upacara resmi kerajaan. Lokasi Taman Narmada di Desa Lembuak atau 10 kilometer dari Kota Mataram sebelah timur. Lokasi ini sekarang menjadi tujuan wisata yang menarik, karena dapat menyaksikan taman peninggalan kerajaan dan menikmati keindahan banunan yang megah. Di lokasi wisata ini juga terdapat sumber mata air yang dipercaya penduduk sekitar dapat membuat awet muda.
5. Air Terjun Sendang Gile Wisata Lombok Air Terjun Sendang Gile terletak di Desa Senaru atau di kawasan Gunung Rinjani, sekitar 60 km dari Kota Lombok. Seperti halnya sumber air di Taman Narmada, air di kawasan Sendang Gile juga dipercaya berkhasiat membuat awet muda bagi yang minum dan mandi di lokasi itu.
6. Danau Segara Anak Danau Segara anak sebenarnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Gunung Rinjani. Danau Segara anak memiliki pemandangan yang sangat bagus, yaitu berupa danau yang dikelilingi perbukitan yang tinggi.
Taman Narmada merupakan taman yang dibangun oleh Raja Mataram Lombok pada tahun 1727 sebagai tempat untuk peristirahatan para raja dan sebagai tempat pelaksa-
Untuk mencapainya tidaklah mudah, karena diperlukan berjalan kaki selama 9 jam. Medan yang berat dan melelahkan akan terbayarkan saat melihat secara langsung tempat wisata Danau Segara Anak ini.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
10
Edisi VI/Juni 2015
terletak sekitar 35 km dari Kota Mataram. Hampir sama dengan Pantai Senggigi, di Pantai Sire kita dapat berenang, snoorkling, memancing, dan bermain kano. Semua peralatan tersedia di sekitar lokasi pantai dengan tarif sewa yang terjangkau.
10. Hutan Monyet Pusuk
7. Gili Trawangan Di sekitar Pulau Lombok terdapat 3 buah gili atau pulau kecil yang letaknya saling berdekatan. Ketiga gili tersebut adalah Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Dari ketiga gili tersebut Gili Trawangan merupakan yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Keindahan alam yang ditawarkan dari Gili Trawangan adalah pantai yang putih bersih serta taman lautnya yang sangat indah.
8. Pantai Kuta Lombok Pantai Kuta di Bali tak diragukan lagi memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Ternyata, Pantai Kuta tidak hanya di Pulau Bali, di Lombok pun ada pantai yang bernama Pantai Kuta. Pantai Kuta Lombok menjadi wisata pantai yang sangat indah dan wajib dikunjungi wisatawan. Lokasinya terdapat di Desa Kuta, Mataram NTB. Aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Kuta Lombok adalah memancing, menyelam, snoorkling, dan berkuda.
9.
Patai Sire
Lombok memiliki banyak sekali wisata pantai yang memiliki pemandangan alam sangat bagus. Di antara keindahan alam Pulau Lombok adalah Pantai Sire yang
Hutan Monyet Pusuk ini menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi saat musim liburan. Di tempat wisata ini terdapat ratusan monyet yang hidup secara liar. Oleh karena itu apabila berkunjung ke daerah ini harap berhati-hati karena monyet liar ini sering bermain di jalan dan tak jarang pula menyerang pengunjung.
11. Batu Layar Makam Batu layar merupakan sebuah wisata religi yang terdapat di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Lokasi Makam Batu Layar masih berada di kawasan wisata Pantai Senggigi. Menurut masrarakat setempat di tempat ini terdapat makam seorang tokoh bernama Sayid Duhri Al Haddad Al Hadrami yang berperan dalam penyebaran Agama Islam di Lombok. Masyarakat Lombok sangat menghormati makam ini.
12. Pantai Sekotong Satu lagi pantai di Pulau Lombok yang memiliki pemandangan sangat menawan, yaitu Pantai Sekotong. Meskipun tidak sepopuler Pantai Senggigi, pantai ini tetap menjadi tujuan wisata yang ramai di Lombok. Pantai Sekotong beraad di Kabupaten Lombok Barat. Di kawasan ini sebenarnya ada beberapa pantai yang memiliki pemandangan bagus, namun sebagian belum bernama dan belum terkenal karena lokasinya yang tersembunyi. (dbs)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
11
Perda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin
R
ancangan peraturan daerah (2). Anggota Komisi I DPRD Provinsi (raperda) tentang bantuan Lampung, Mardani Umar, Senin (29/6/ hukum untuk 2015), mengatakan masyarakat miskin raperda tersebut bakal menjadi sudah selesai dibahas di regulasi yang tingkat Komisi dan diharapkan dapat selanjutnya akan memberikan akses disampaikan ke Pimpinan keadilan (acces to DPRD untuk diagendakan justice) dan rapat paripurna kesamaan di pengesahannya. hadapan hukum Wakil Ketua DPRD (equality before the Provinsi Lampung Johan law) bagi warga Sulaiman mengatakan miskin di Lampung. surat dari Ketua Komisi I Penyelenggaraan terkait rekomendasi pemberian bantuan pengesahan Peraturan hukum kepada Daerah tentang Bantuan Johan Sulaiman masyarakat miskin Hukum Bagi Rakyat merupakan amanat UU Nomor 16 Miskin sudah diterima. “Insyaallah Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, beberapa hari ke depan kami terutama Pasal 19 ayat (1) dan ayat tindaklanjuti dengan menjadwalkan pembahasan berikutnya,� kata dia. Ia menjelaskan, raperda itu terdiri atas 13 bab dan 28 pasal. Salah satu ketentuan yang boleh mendapatkan bantuan hukum atas biaya pemerintah daerah menurut pasal 1 pada draf raperda yang diusulkan adalah perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
12
Edisi VI/Juni 2015
Pemprov Lampung Raih WTP DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2014, Kamis (11/6/215). Dalam penilaian hasil laporan, Pemerintah Provinsi Lampung mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
W
akil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini menjadi istimewa dan merupakan momentum penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah Pemprov Lampung demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat tercipta good and clean goverment. “Laporan keuangan Pemerintah Pro-
vinsi Lampung tahun 2014 telah mendapat proses audit yang mendalam dalam beberapa tahapan. Hasil penilaian dari BPK dengan predikat WTP merupakan hasil kerja keras kita semua yang harus dipertahankan,� katanya. Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Anggota III BPK RI Eddi Mulyadi Soepardi, Kepala BPK Perwakilan Lampung V.M Ambar Wahyuni, Forkopimda, serta Kepala SKPD di
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
Anggota III BPK RI Eddi Mulyadi Soepardi
Wagub Bachtiar Basri
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, penyajian laporan keuangan tersebut telah diupayakan secara optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam PP ini diatur bahwa laporan keuangan harus dilengkapi dokumen yang diperlukan (full disclosure) sehingga seluruh permasalahan yang ditemui dapat diidentifikasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan yang akan datang. “Selain itu, dalam penggunaan anggaran harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan,” katanya. Bachtiar menambahkan bahwa laporan keuangan dan hasilnya berupa opini dari BPK merupakan serangkaian bentuk tanggung jawab dan hasil kerja keras semua pihak, baik dari SKPD selaku pelaksana akuntansi dan pelaporan maupun DPRD sebagai pihak yang turut memberikan pengawasan secara aktif. “Kita sadari bersama, opini WTP yang diberikan BPK RI kali ini pada hakikatnya merupakan pencapaian kinerja pengelola keuangan yang telah kita lakukan bersama
13
selama ini. Mari kita terus meningkatkan prestasi ini,” ujarnya. Janganlah dengan diperolehnya WTP ini aparat pemprov berpuas dan lupa diri, tetapi harus terus bekerja keras untuk memperbaiki kinerja keuangan beserta laporannya untuk prestasi yang lebih baik lagi ke depannya. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain penyempurnaan aspek regulasi (peraturan), aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. “WTP ini harus ditindaklanjuti bersama sebagai bentuk tanggung jawab dan penyempurnaan terhadap laporan keuangan untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah,” kata mantan Bupati Tulangbawang Barat ini. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
14
Edisi VI/Juni 2015
Gubernur Sampaikan LKPJ Tahun 2014 apat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Lampung Tahun 2014 berlangsung di ruang rapat DPRD, Rabu (10/6/2015). Dalam menyampaikan LKPJ, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo diwakili Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi. Dia mengatakan LKPJ disusun berpedoman Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat, seperti yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. LKPJ Tahun 2014 memiliki ruang lingkup desentralisasi (25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, yang secara operasional telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 tahun berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2009-2014. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2014 serta APBD Tahun Anggaran 2014. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 ini memuat arah kebijakan umum pemerintahan daerah
R
yaitu visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara makro yang terdiri dari pendapatan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah serta belanja daerah. Belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target, dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gubernur berharap DPRD dapat membahas secara intensif LKPJ tersebut sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. “Makin cepat pembahasan LKPJ ini, makin baik karena berpengaruh pada pelaksanakan pemerintahan dan pembangunan tahun berikutnya,� katanya. Hadir dalam rapat itu para asisten, tenaga ahli, kepala dinas/badan, kepala biro Setdaprov Lampung, beserta jajaran eselon III. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
15
Edisi VI/Juni 2015
Tidak Hadir Bukan Berarti Mangkir Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menanggapi masalah ketidakhadiran anggotanya mengikuti rapat paripurna pada 10 Juni 2014 dengan agenda pembahasan LKPJ Tahun 2014. ebenarnya, tak ada ketentuan rapat paripurna harus kuorum. Namun, ia mengharapkan tingkat kehadiran wakil rakyat bisa maksimal. Anggota yang tidak hadir bukan berarti mangkir, karena ada tugas lain di luar, seperti peninjauan lapangan. “Kami sudah berupaya agar tingkat kehadiran anggota bisa tinggi. Tapi, banyak agenda yang
S
harus mereka kerjakan. Contohnya, ada yang terlibat panitia kerja, dan laporan kerja pertanggungjawaban, ada juga anggota sedang konsultasi publik di Way Dadi,� katanya. Dedi setuju jika persoalan ketidakhadiran harus diteliti lagi, dan ada sanksi tegas bagi yang memang sengaja tidak hadir. Ia pun berjanji mengenakan sanksi bagi anggota yang kerap mangkir rapat paripurna.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
Sanksi bisa berupa teguran hingga paling bertanggungjawab dalam laporan kepada pimpinan fraksi. penggunaan anggaran. “Bisa saja “Sanksinya disesuaikan tata diwakili asalkan dia (gubernur) tertib, lihat dahulu berapa kali tak memang harus ada pekerjaan yang ikut paripurna, dan apa alasannya mendesak untuk membangun tidak hadir. Sanksi yang pertama Lampung.,” kata dia. teguran secara lisan. Thaib Husein Kemudian, teguran dari Fraksi Golkar tertulis pertama, menyarankan rapat kedua, dan ketiga. paripurna LKPj Bisa sampai memberi ditunda sampai laporan kepada gubernur bisa hadir. pemimpin fraksi di Anggota lain, partainya,” katanya Noverisman Subing menjelaskan, Kamis mengatakan, bisa (11/6/2015). saja perwakilan dari Dalam rapat Pemprov Lampung paripurna tanggal 10 dihadiri sekretaris Juni 2015, justru daerah. Sebab, masalahnya sesuai perjanjian ketidakhadiran pada paripurna lalu, Dedi Afrizal anggota Dewan jika gubernur karena ketidakhadiran Gubernur berhalangan bisa diwakili sekda Lampung M. Ridho Ficardo. Sejumlah dengan membawa mandat langsung anggota menyayangkan dari gubernur. ketidakhadirannya dalam “Sekda bisa mewakili karena dia penyampaian Laporan Keterangan pejabat tertinggi struktural di Pemda Pertanggungjawaban (LKPj) tahun Lampung. Kalau yang hadir di bawah anggaran 2014. Paripurna LKPj yang sekda baru kita tunda,” katanya. berlangsung Rabu (10/6) pukul 10.00 Saat rapat, Sekretaris Daerah WIB di Gedung DPRD setempat, Provinsi Lampung Arinal Djunaidi Pemerintah Provinsi Lampung mengatakan, ketidakhadiran diwakili Sekretaris Daerah Arinal gubernur karena ada agenda di Djunaidi. Jakarta dan saat ini menuju Kota Solo Menurut anggota DPRD Miswan untuk menghadiri pernikahan putera Rodi, penyampaian LKPj ini Presiden Jokowi. “Kalau Pak Wagub seharusnya dibacakan oleh Gubernur mendampingi Menteri Perhubungan Lampung, atau setidaknya oleh wakil mengunjungi PT Bukit Asam,” gubernur. Sebab, keduanya yang lanjutnya. (tim)
16
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
17
Edisi VI/Juni 2015
Pembangunan Kota Baru Dilanjutkan
P
emerintah Provinsi Lampung akan melanjutkan pembangunan Kota Baru Jatiagung, Lampung Selatan, setelah ada legalitas tanahnya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Catatan tambahan, rencana itu diteruskan jika larangan membangun perkantoran dari Presiden Joko Widodo dicabut. Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Kamis (11/6/ 2015), mengatakan rencana memang harus dilanjutkan karena di sana sudah ada gedung rumah sakit yang sudah hampir siap pakai. Padahal, Lampung termasuk daerah yang masih kekurangan rumah sakit. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, juga mengatakan sudah berkordinasi dengan Pemprov terkait pembangunan rumah sakit di Jatiagung yang kini sudah mencapai 70 persen. Lagi pula pembangunan kota baru selayaknya memang dilanjutkan, bila tidak akan menimbulkan tanggapan miring dari masyarakat terhadap kepemimpinan Ridho-Bachtiar. “Kita tidak harapkan hal itu terjadi, karena itu DPRD terus menyokong untuk melanjutkan pembangunan kota baru.
Jangan sampai ada anggapan kita menelantarkan yang sudah ada di lokasi kota baru. Kalau tidak dilanjutkan bangunan yang ada bisa rusak mubazir,� katanya. Dalam pembahasan APBD sebelumnya DPRD Provinsi Lampung tak setuju bila perkantoran kota baru tidak dianggarkan untuk pembangunan dan perawatan gedung. Menurut anggota Komisi IV Watoni Nurdin, seharusnya pemprov tetap menganggarkan dana pembangunan kota baru pada tahun ini. “Sebab tahun lalu sudah menganggarkan dana besar untuk infrastruktur dan kini sebagian sudah berupa bangunan dan jalan. Nah, pembangunannya harus dilanjutkan. Jadi, tak ada alasan untuk tidak menganggarkan pada tahun ini,� katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
18
Edisi VI/Juni 2015
Komisi I Bahas Perda tentang TV Kabel
K
omisi I DPRD Lampung serius membahas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) TV Kabel. Regulasi ini diperlukan untuk perlindungan pengusaha TV kabel supaya bisa beroperasi resmi dan terdaftar. Jika sudah jadi perda, pemutaran siaran bisa diatur agar tidak melanggar norma dan koridor susila yang berlaku di masyarakat. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung Bambang Suryadi, usai rapat dengar pendapat (hearing) bersama KPID dan Diskominfo Pemprov Lampung, Senin (29/6/2015), menjelaskan jika raperda disahkan bisa dijadikan acuan menghasilkan PAD. Alasannya, pengusaha TV kabel akan mengurus izin untuk menjalankan usahanya. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ririn Kuswantari menambahkan raperda ini sebenarnya warisan DPRD periode lalu. Dan kini ada beberapa poin yang harus diubah karena usulan Pemprov Lampung hanya sedikit. Seperti judulnya harus diubah karena terlalu sempit. Perda ini
harus disahkan demi kepentingan masyarakat. TV Kabel satu bagian besar penyiaran daerah, yang perlu diatur tidak hanya itu, tapi juga TV jaringan, TV berlanganan, dan lainnya, kata dia. DPRD menargetkan aturan tersebut selesai dalam satu bulan, dan bulan Agustus diparipurnakan menjadi perda. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung, Tamri Husaeni, mengatakan, perda ini dapat menjadi acuan bagi pengusaha TV kabel untuk memulai usahanya. Sebab, banyak perusahaan TV kabel yang mengajukan izin Rekomendasi Kelayakan (RK) ke KPID Lampung. Setelah disahkan, seluruh aturan didalamnya mulai berlaku, utamanya pengenaan sanksi jika ditemukan adanya pengusaha TV kabel beroperasi tanpa izin. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
19
Kerusakan Jalan Sulitkan Hidup Warga
K
eluhan warga Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro, Lampung Selatan ditanggapi Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan tersebut, Antoni Iman. Kerusakan jalan di bawah pengawasan provinsi itu telah menyulitkan aktivitas masyarakat sehari-harinya. Antoni Imam meminta pemerintah provinsi segera bertindak, terutama akses jalan dari Kotadalam hingga Candipuro, yang merupakan jalur alternatif menuju Kabupaten Lampung Timur. Kerusakan jalan di Sidoasri, Candipuro pun hingga kini belum mendapat respons dari pemprov. “Saya sudah sampaikan persoalan ini ke instansi berwenang, tapi belum ada tanggapan. Karena itu, saya sampaikan lagi,” katanya, Kamis (11/6/2015). Antoni Imam memahami pemprov masih kesulitan menanganinya karena keterbatasan anggaran. Kerusakan jalan di Lampung terbilang besar, sedangkan alokasi anggaran perbaikan dan pemeliharannya terbatas. Tapi, di lain sisi kebutuhan masyarakat menikmati infrastruktur sehat sudah harus segera dijawab. Sebelumnya, warga mengeluhkan kerusakan jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, di Desa Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Salah satu gorong-gorong di ruas jalan itu ambrol dan terpaksa dipasangi balok-balok kayu agar kendaraan dapat tetap melintas. “Saat ini warga setempat sudah membuat jembatan darurat, agar kendaraan yang hendak menuju arah Kabupaten Lampung Timur atau sebaliknya, dapat melintasi ruas
jalan itu,” jelas Kepala Desa Beringin Kencana, Sutanto. Jalan tersebut, kata dia, saat ini hanya mampu dilintasi kendaraan dari satu arah, mengingat pada titik jalan selebar sekitar 8 meter itu, lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak berat. “Terpaksa jalan hanya bisa dilintasi satu arah, karena bila dipaksa lewat untuk dua arah, dikhawatirkan kendaraan akan ambles,” ujar Sutanto. Pada malam hari, jalan utama yang menjadi urat nadi transportasi jalur darat di lokasi itu, tidak terdapat lampu penerangan jalan, sehingga dikhawatirkan berisiko rawan terjadi kecelakaan. “Jangankan lampu, rambu-rambu atau petugas saja tidak ada, sehingga warga berinisiatif memasang balok-balok kayu. Ini pun harus ekstra hati-hati melewati jalan itu,” kata Sutanto, seperti dilansir Jurnalsumatra. Kariman (51), warga setempat berharap pihak terkait dapat segera memperbaiki jalan tersebut supaya jalur transportasi di daerah itu dapat lancar dan tidak terganggu lantaran jalan rusak. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
20
Edisi VI/Juni 2015
Ikuti RUPS Bank Lampung
GUBERNUR Lampung Lampung M. Ridho Ficardo memberikan arahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2014 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, Selasa 9/6/2015.
R
apat dihadiri oleh seluruh direksi Bank Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung, Wakil Wali Kota Bandarlampung Thobroni Harun, perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, dan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Heru Kristiana. Dalam arahannya, Gubernur mengatakan untuk mewujudkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai agent of regional development terhadap perekonomian di daerah, Pemprov dan Bank Lampung terus memperkuat dan menciptakan daya saing tinggi yang
berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan. Menurut Ridho melalui program transformasi BPD tersebut diharapkan 10 tahun ke depan menjadi tuan rumah dengan aset pertumbuhan mencapai 20% per tahun. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir tahun ini, BPD dihadapkan pada 3 tantangan, yaitu permodalan, pendalaman pasar, dan konsolidasi perbankan. Guna mengantisipasi hal tersebut, BPD harus bersinergi untuk
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
meningkatkan daya saing di sektor pembiayaan infrastruktur, mengingat pembangunan infrastruktur telah bergulir, kata Gubernur. Meskipun BPD belum dapat berperan banyak karena nilai proyeknya sangat besar, ke depan BPD dapat berkontribusi besar, kuat, dan lincah menangkap peluang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan permodalan secara organik dan anorganik secara bertahap, antara lain melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia serta deviden pay out pada kisaran 30 persen. Ridho juga mengatakan transformasi BPD pada saat ini merupakan momentum yang tepat, dengan memperhatikan kondisi kinerja keuangan BPD secara agregat relatif lebih baik. Meskipun demikian prinsip kehati-hatian dalam
21
pelaksanaan tranformasi tetap dipantau secara cermat, khususnya pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperkirakan dan mampu menjadi penghambat yang serius. Dengan demikian kita semua berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan tercapainya transformasi Bank Lampung agar mampu berkompetisi dalam menghadapi persaingan bisnis, ujarnya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
22
Edisi VI/Juni 2015
Komisi V Bahas Darah dengan PMI dan BPJS
W
arga mengeluhkan penarikan uang jaminan sebesar Rp360 ribu per kantong darah oleh Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI Bandarlampung, termasuk kepada peserta BPJS yang membutuhkan darah. Setelah diadakan penelitian, Komisi V Provinsi DPRD Lampung menyimpulkan kasus itu terjadi karena kurangnya pemahaman dan komunikasi pihak PMI kepada masyarakat. Pihak BPJS dan PMI pun kurang menyosialisasikannya, sehingga berbuah keluhan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Lampung dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Lampung, (22/6/2015), terungkap bahwa syarat pengambilan darah di PMI harus menggunakan surat elegalitas pasien (SEP) dari rumah sakit yang merawatnya. Hal ini yang belum banyak diketahui masyarakat. Anggota Komisi V Tulus Purnomo mengatakan masalah tersebut bisa diselesaikan, jika masyarakat mengetahui syarat pengambilan darah di PMI harus menggunakan SEP. “Kami juga baru tahu kalau PMI sebagai lembaga sukarela yang bertugas menyediakan darah, ternyata tak dapat anggaran dari pemerintah. Wajar saja mereka menarik Rp360
ribu untuk biaya operasional, baik dari masyarakat maupun melalui BPJS,” kata Tulus. Akhirnya dalam rapat tersebut menyepakati bahwa setiap peserta BPJS dapat langsung mendapatkan SEP dari rumah sakit yang merawatnya, sehingga peserta BPJS bisa langsung mendapatkan darah tanpa harus menyerahkan uang jaminan, karena akan dibayar oleh BPJS. “PMI memang bisa mengeluarkan darah setelah ada pembayaran Rp360 ribu. Tapi, kini peserta BPJS tak perlu lagi membayar, PMI nanti dapat mengklaim dan mendapat pembayaran dari BPJS melalui rumah sakit bersangkutan, dengan catatan pasien membawa SEP,” katanya. Tulus Purnomo menuturkan untuk mengatasi kekhawatiran pasien miskin, DPRD mengupayakan anggaran untuk pembiayaan darah gratis. Jika ini terwujud, pasien akan mendapatkan bantuan satu sampai dua kantung darah. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
23
Edisi VI/Juni 2015
Perlu Terobosan Cari Dana Perbaikan Irigasi
A
nggaran yang serba terbatas untuk pengerjaan perbaikan irigasi menjadi kendala peningkatan produktivitas pertanian atau aktivitas masyarakat lainnya. Padahal, Provinsi Lampung dijadikan salah satu tempat swasembada pangan dan lumbung padi nasional. Karena itu, menurut Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Imer Darius, yang bermitra dengan Dinas Pemukiman dan Pengairan, pihaknya menyadari perlu terobosan lain mengatasi kendala itu. Pengerjaan untuk perbaikan irigasi sendiri sedang dalam proses lelang. “Dananya tahun ini memang minim, kemungkinan untuk wilayah yang membutuhkan irigasi namun belum dapat terpenuhi, diupayakan dengan cara membuat embung atau sumur bor,� kata Imer, Sabtu (27 Juni 2015). Kementerian Pertanian sudah menargetkan mempercepat pencapaian swasembada
pangan. Salah satunya peningkatan tambahan produksi padi pada 2015 sebesar 11,25 juta ton dari realisasi 2014. Tindak lanjut upaya percepatan tersebut, dilakukan pencanangan gerakan perbaikan irigasi. Dan tahun ini, Pemprov Lampung pada tahap awal menganggarkan Rp8,5 miliar untuk perbaikan irigasi. Yakni rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi di Way Ketibung, Lampung Selatan, yang dianggarkan Rp3,5 miliar. Lalu rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi di Way Sulan, Lamsel, Rp3,65 miliar. Sementara alokasi dana Rp1,38 miliar digunakan untuk penyusunan DED (detail engineering design), survei, pengawasan pembangunan, optimasi konstruksi, dan lainnya. Di 2014, total alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi mencapai Rp43,3 miliar. Pembangunan dilakukan di beberapa kabupaten. Seperti Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Barat. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
24
Edisi VI/Juni 2015
Bahas Daging Babi dengan Dinas Peternakan dan MUI
K
omisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Penernakan dan Kesehatan Hewan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Senin (29 Juni 2015). Rapat dengar pendapat tersebut terkait dengan rencana Dinas Peternakan untuk menyusun peraturan daerah yang mengarah untuk melegalkan peredaran daging babi hutan (celeng). Sebab, beberapa tahun terakhir daging celeng (babi hutan) banyak beredar di Provinsi Lampung hingga daerah ini disebut tempat transit sekaligus pemasok ke provinsi lainnya. Masyarakat yang mayoritas Muslim pun prihatin dan meminta pemerintah turun tangan mengatasinya. Namun, rencana yang ditawarkan instansi terkait dianggap tidak pas, bahkan kontroversial. Gagasan dari Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Lampung yang ingin melegalkan peredaran daging ini mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. “Gagasan legalisasi daging celeng mendapat reaksi dari masyarakat, dan umumnya menolak,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso. Joko berpendapat Disnakeswan sebaiknya tak perlu lagi mengeluarkan regulasi, karena sudah ada aturan yang lebih tinggi mengatur peredaran daging celeng. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah membuat aturannya. Apalagi Provinsi Lampung merupakan wilayah transit, dikhawatirkan aturan baru menyebabkan peredarannya malah meluas, dan bisa jadi ke provinsi lain. “Kita ikuti saja aturan pemerintah pusat,” ujarnya. Sebaiknya Lampung tak perlu ada aturan tambahan, karena sudah ada Balai
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
Karantina Hewan yang bertugas mengawasi dan memeriksa peredarannya. Anggota Komisi II DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menambahkan, jika rencana pembuatan perda itu dilanjutkan hingga disahkan, bakal menimbulkan banyak mudarat. Peredaran daging celeng saat belum dilegalkan saja saat ini sudah banyak disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab. Ia khawatir jika dilegalkan pasokan daging celeng akan melampaui stok daging sapi. Akibatnya, ada oknum-oknum pedagang atau penjual tak bertanggung jawab yang memanfaatkannya. “Ini akan menjadi peluang bagi mereka, misalnya mencampurnya dengan daging sapi dan menjualnya ke masyarakat. Masih barang ilegal saja sudah banyak beredar, apalagi dilegalkan,” kata Akhmadi. Komisi II, kata dia, tidak akan menyetuji rencana ini apalagi ini menyangkut kepentingan penduduk Indonesia, termasuk Lampung, mayoritas muslim. “Kalau daging babi bisa dijual secara bebas, saya tidak setuju,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Lampung Desi D. Romas mengatakan rencana legalisasi distribusi daging babbi sudah dibahas pada rakornas Kemenkeswas beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan lantaran ada sebagian masyarakat yang mengonsumsi daging tersebut. Legalisasi pendistribusian itu bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak tingkat konsumsi daging dan untuk mengontrolnya. “Nah, itu kan jelas memang peredarannya tingkat provinsi. Untuk itu, kemarin waktu di rakor, ada juga pembicaraan yang mengarah ke sana. Tinggal menunggu peraturan pemerintah saja,”
25
kata dia, Jumat (5/6/2015). Sementara itu Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung selama Tahun 2015 telah mengamankan sebanyak 17.885 kilogram (17,88 ton) daging celeng tanpa dilengkapi dokumen dari daerah asal dan tujuan. Pendistribusian daging babi ilegal rata-rata berasal dari Sumatera Selatan, Belitang OKU, Jambi, dan Bengkulu. Daging tersebut biasanya diangkut dengan angkutan penumpang dan dicampur dengan barang non pertanian. Data statistik dari Badan Karantina Pertanian tahun 2013, volume yang berhasil ditangani Karantina mencapai 11.848 kg dengan frekuensi 11 kali tangkapan selama satu tahun. Adapun pada tahun 2014 dari tercatat volume yang berhasil ditangani mencapai 30.786 kg dengan frekuensi 16 kali tangkapan atau kurang lebih sudah 200% dari volume 2013. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
26
Edisi VI/Juni 2015
Amankan 500 Kg Daging Celeng
P
ada tanggal 15 Juni 2015 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni mengamankan sebanyak 500 kilogram daging celeng tanpa dokumen di dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Menurut Penyidik BKP Wilayah Kerja Bakauheni Buyung Hadiyanto, penangkapan penyeludup daging celeng tanpa dokumen tersebut dilakukan dalam rangka operasi Kepatuhan Jelang Ramadhan yang telah diinstruksikan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian. “Kami dari Balai Karantina Pertanian Kementerian Pertanian telah diinstruksikan untuk melakukan razia rutin jelang bulan Ramadhan untuk meminimalisir penyelundupan daging celeng ilegal,” ujar Buyung Hadiyanto. Menurutnya BKP Wilker Pelabuhan Bakauheni mengamankan 500 kg daging celeng tersebut dari Bus Medan Jaya asal Medan, Sumatera Utara tujuan Jakarta dengan warna merah kombinasi bernomor polisi BK 7614 DJ. Saat diperiksa ditemukan 100 plastik yang diletakan dalam dua koli (karung) yang di dalamnya berisi daging celeng dalam ukuran 5 kilogram tiap plastiknya.
“Kami sudah mengikuti bus tersebut dari wilayah Kecamatan Palas namun bus sempat berhenti di rumah makan di Bakauheni dan baru berhasil kita amankan di pelabuhan Bakauheni,” ujarnya. Buyung mengungkapkan secara khusus kementerian pertanian telah menginstruksikan untuk memperketat peredaran daging dari Sumatera yang akan dibawa ke Pulau Jawa khususnya daging celeng karena dikuatirkan peredaran daging celeng di Pulau Jawa akan disalahgunakan. Secara khusus bahkan ditengarai daging celeng tersebut dikuatirkan akan disalahgunakan untuk pembuatan makanan jenis kornet bakso, sosis, dendeng atau bahkan dijual di pasar umum dengan cara dioplos dengan daging sapi. “Berdasarkan pengakuan sang sopir berinisial L daging celeng milik seseorang berinisial N tersebut akan dibawa dari daerah Lahat Sumatera Selatan tujuan Kampung Rambutan Jakarta Timur kepada seseorang yang telah memesan daging celeng tersebut,”terang Buyung Hadiyanto. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
27
Pejabat Harus Taat Laporkan Harta Kekayaan
P
implementasi aturan yang ada dan ejabat daerah masih banyak yang lemahnya peran lembaga yang berkaitan belum taat dan proaktif dengan masalah ini. melaporkan harta kekayaannya, yang seharusnya dilakukan sebelum “Aturan yang ada lemah, tidak hingga sesudah masa jabatannya. mengikat sehingga diabaikan oleh para Ketaatan ini akan memperlihatkan sejauh pejabat. Padahal, sebagai pejabat publik mana komitmennya sebagai abdi negara harusnya memberikan teladan dan ikut dan masyarakat, bukan berkomitmen dalam abdi diri sendiri. pemberantasan korupsi. Dulu pelaporan harta Pelaporan hasil kekayaan kekayaan anggota dewan salah satu antisipasi dilakukan bekerjasama praktik korupsi,” kata dengan KPU, sedangkan akademisi Universitas pejabat daerah dengan Lampung Dedy inspektorat. “Tampaknya Hermawan. aturan ini tidak berjalan, Efek lainnya kalau pun ada berjalan pelaporan ini, pejabat tidak lama dan hanya publik dapat selamat dari kontemporer karena ada jerat pidana. Namun, desakan, misalnya,” kata memang akan anggota DPRD Lampung membahayakan jika harta Toni Eka Chandra, Rabu yang dilaporkan tidak Toni Eka Chandra (24 / 6 / 2015). jelas perolehannya. Toni melihat bahwa Karena itu, ada nilai ketaatan pelaporan kekayaan para kejujuran dalam pelaporan tersebut. pejabat ini sebagai salah satu upaya ’’Saat ini modus untuk mendapatkan memerangi korupsi, terutama tindakan kekayaan secara tidak wajar sangat pencegahannya. Andai pejabat mau beragam,” katanya. memelopori ketaatannya, tidak hanya Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberi teladan kepada masyarakat, Provinsi Lampung Sudarno Eddi tapi pejabat lainnya. Nantinya berefek menyatakan, aparatur sipil negara wajib sanksi sosial. melaporkan laporan harta kekayaan. Bagi pengamat, kondisi semacam ini “Tapi, kalau laporan harta kekayaan menjadi bukti lemahnya kesadaran aparatur sipil negara untuk PNS golongan pejabat sebagai pejabat publik. Selain itu, membuktikan kurang baiknya III-V saja,” kata dia. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
28
Meluruskan Sengketa Lahan Perkebunan
S
engketa antara Pemepada keputusannya. rintah Kabupaten TuSaat rapat, perwakilan langbawang dan PT Pemkab Tuba yang datang Bangun Nusa Indah Lampung Asisten I dan kabag hukum. (BNIL) tentang lahan yang Mereka menyatakan tetap kini menjadi perkebunan pada keputusan dan tak akan tebu, terus berlanjut. Pemkab mencabut surat penuntupan berkukuh kebijakannya tak itu. bisa diubah, pencabutan “ Tak ada ruang lagi lahan tetap berlaku. Semenuntuk mencabut surat HGU tara perusahaan menggugat yamg sudah dikeluarkan ke Pengadilan Tata Usaha Bupati Tulangbawang,” kata Negara (PTUN). dia. DPRD Lampung hanya Hanan Razak Sekretaris Komisi I DPRD bisa memediasi masalah Provinsi Lampung Bambang Suryadi pritersebut, dan berupaya mengirimkan surat hatin dengan kondisi ini. Ia beralasan kepada Kementerian Dalam Negeri. budidaya tebu di Lampung menghasilkan “Kita teruskan karena yang kita lihat produksi yang sangat bagus, karena adalah pemerintah pusat menargetkan kandungan dan tekstur tanahnya mentahun 2018 swasembada gula harus cukup dukung. Kasus yang terjadi antara PT BNIL dan tidak terlambat, dan untuk itu kepada dan Pemkab Tulangbawang harus diluruspihak-pihak diberi kemudahan yang kan, karena bisa berdampak terhadap mengurus perkebunan tebu,” kata dia. kepentingan lebih luas. Selain itu, pemerintah pusat ini sudah Semua komponen harus dilibatkan baik menganggarkan swasembada gula sebesar unsur pesanan, usaha, dan apabila itu murni Rp3 triliunan. Jadi upaya pemerintah pusat ada salah satu kesalahan, harus diluruskan. “Kita tetap pantau masalah ini, bukan karena melihat perusahaannya, tapi kami melihat berkaitan iklim perusahaan tebu di Lampung yang kini memiliki investasi yang bagus,” kata dia, Kamis (11/6/2015). Komisi I DPRD Lampung sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait konflik itu. Hasil kajian komisi ini mendapati Pemkab Tulangbawang tetap
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
29
jangan sampai terkendala hanya karena membela PT Bangun Nusa Indah Lampung kepentingan individu semata. (BNIL) berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Komisi I juga menilai izin usaha PT BNIL Tulangbawang, beberapa waktu lalu. sudah sesuai dengan aturan. Hasil rapat Mereka menuding DPRD biang pencabutan jajak pendapat bersama Direktur PT BNIL Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan satuan kerja terkait, Kamis (28/5/2015), (IUP-B) PT BNIL. menyebutkan bahwa semua aturan dan Ribuan orang berangkat menggunakan mekanisme perizinan perusahaan sudah truk mendatangi gedung wakil rakyat dilakukan PT BNIL. tersebut. Mereka mengan“Namun, kami belum cam pihak DPRD bila terdapat menyimpukan hasil jadi pencabutan IUP BNIL. finalnya, sebab Bupati Tu“Kami mau makan apa langbawang dan jajarannya kalau izin perusahaan kami serta ketua DPRD tidak dicabut,” kata Wardi, salah hadir. kami belum bisa meseorang pengunjuk rasa mutuskan,” kata Bambang. pembela PT BNIL. Secara kelembagaan Ia mengatakan DPRD Komisi I DPRD Lampung menjadi penyebab kalau terus berupaya mendorong ada pencabutan IUP perusahaan-perusahaan di perusahaan perkebunan daerah ini, terkait PT BNIL kelapa sawit tersebut. yang notabene bergerak di Massa menuntut IUP BNIL Bambang Suryadi bidang pengolahan gula. dikembalikan kembali agar Karena mendorong upaya petani bisa pekerja seperti pemerintah mewujudkan swasembada semula. gula dan mengurangi angka pengangguran. Sebelumnya, massa yang kontra Direktur PT BNIL Agus Susanto dengan kebijakan PT BNIL juga menggelar mengapresiasi upaya Komisi I yang ingin aksi di DPRD setempat, beberapa waktu mencarikan jalan tengah menyelesaikan lalu. Mereka menolak alih fungsi lahan dari masalah yang terjadi. “Saya mengapresiasi perkebunan sawit menjadi tebu. Warga upaya teman-teman Komisi I meluruskan yang telah memiliki kebun sawit menolak masalah ini,” katanya. rencana perusahaan tanpa sosialisasi Perusahaan, kata Agus, akan tetap terlebih dahulu. sabar menunggu hasil mediasi. Jika mediasi Aksi kedua kelompok massa ini dipicu tak ada titik temu, kan membawa masalah keluarnya surat keputusan Bupati ke ranah hukum karena secara aturan sudah Tulangbawang nomor B/243/II.1/HK/TB/ terpenuhi semuanya. “Kalau ada keku2013 tentang Pembaruan Izin Usaha Perrangan syarat, enggak usah seperti ini kebunan untuk budidaya (IUP-B) PT BNIL oleh caranya. Toh, bisa dibicarakan,” ujarnya. Bupati Tulangbawang, Hanan A Rozak. Pencabutan izin PT BNIL memang Akhirnya, SK IUP-B tersebut dicabut kembali, memunculkan pro dan kontra. Massa yang dan aktivitas PT BNIL dibekukan. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
30
Anggota DPRD Ikut Safari Ramadan nggota DPRD Provinsi Lampung mengajak kepada seluruh lapisan mengikuti rombongan Gubernur masyarakat, khususnya masyarakat Lampung bersama jajaran Lampung agar terus berkontribusi dalam Pemprov Lampung dan meningkatkan keimanan Pemkab Lampung Selatan dan ketakwaan kepada yang mengadakan Safari Allah SWT. Ramadhan 1436 H di “Tugas kita bersama, Pondok Pesantren Al-Fatah dari mulai pimpinan, Dusun Muhajirun, Desa ulama, dan seluruh lapisan Negararatu, Kecamatan masyarakat untuk menjaga Natar, Lampung Selatan, iman dan takwa sehingga Selasa (23/6/2015). terhindar dari hal Kegiatan yang penyimpangan seperti merupakan agenda rutin penyalahgunaan narkoba, setiap tahun yang tindakan kriminal, dan lain dilaksanakan baik oleh sebagainya,” tambahnya. Pemprov Lampung maupun Selain itu, kegiatan itu M. Ridho Ficardo Pemkab Lampung Selatan, juga menurutnya sebagai bertujuan untuk meningkatkan keimanan ajang atau wahana dalam meningkatklan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta silahturahmi, sumbang saran dan menjalin ukhuwah Islamiyah antar pemikiran dan mengontrol pelaksanaan pemimpin dan masyarakat di bidang pembangunan secara langsung. mental dan spiritual. “Melalui kegiatan ini juga menjadi Dalam sambutannya Gubernur momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, Lampung untuk dapat mendengarkan kegiatan tersebut merupakan Safari langsung berbagai keluhan masyarakat Ramadhan pertama yang dilakukan secara akurat, sehingga bisa tercipta Pemerintah Provinsi Lampung pada persamaan visi, misi dan persepsi untuk Ramadhan tahun 1436 H/2015 M. bersama-sama membangun Provinsi “Kunjungan ini yang pertama kali dimulai Lampung menjadi lebih baik,” tuturnya. pada kegiatan safari Ramadhan tahun ini, Sementara Bupati Lampung Selatan dan alhamdulillah berketempatan di H. Rycko Menoza dalam sambutannya Pondok Pesantren Al-Fatah, Natar mengharapkan kerjasama pemerintah Lampung Selatan, “ ujarnya. provinsi dan kabupaten serta ulama dan Dalam kesempatan itu Gubernur juga seluruh lapisan masyarakat Lampung
A
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
31
Edisi VI/Juni 2015
Selatan untuk terus mendukung pembangunan baik di bidang sarana dan prasarana maupun di bidang mental spiritual yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Rycko mengungkapkan, selama empat tahun berjalan hingga saat ini kemajuan Kabupaten Lampung Selatan baik dalam pembangunan bidang sarana prasarana dan mental spiritual serta pendapatan daerah setiap tahunya yang terus mengalami peningkatan. Hal itu menurutnya membuktikan keseriusan pemerintah Lampung Saelatan dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Kendati demikian, dirinya juga mengakui masih banyak program-pro-
gram pembangunan yang belum dapat di laksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengingat dengan keterbatasan dalam hal pendanaan. “Untuk itu dalam kesempatan ini kiranya Pemerintah Provinsi dapat terus mendukung semua program yang ada di Lampung Selatan terutama dalam hal pembangunan di bidang Insfrastruktur,� katanya. (tim)
Kunjungi Lampung Timur
S
afari Ramadhan pada hari kedua bulan puasa, Rabu (24/6/ 2015), rombongan Pemprov Lampung bersilahturahmi ke Lampung Timur. Kegiatan dipusatkan di rumah dinas Bupati Erwin Arifin. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan bahwa
perjalanannya menuju Lampung Timur agak telat, karena banyaknya jalan rusak, dan kerusakannya semakin bertambah berat. Menurutnya ada 10 ruas jalan tambahan yang semakin rusak. Pengalihan jalan akibat jembatan rusak menambah berat kerusakan-
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
32
Edisi VI/Juni 2015
kerusakan jalan di Lampung, khususnya di Lampung Timur yang menjadi lalu lintas kendaraan dari luar daerah. Gubernur menyebutkan, dalam silahturahmi yang dihadiri Bupati Lampung Timur beserta jajarannya, juga tokoh agama dan warga tamu undangan bahwa telah dianggarkan untuk perbaikan jalan di Lampung Timur sekitar Rp55 miliar untuk perbaikan ruas jalan provinsi. Selain itu terkait perbaikan jalan di Lampung Timur terdapat tambahan dana dari DAK sekitar Rp10 miliar. Jadi, dana untuk perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun ini sekitar 65 Miliar. “Pada tahun ini dana perbaikan jalan untuk Kabuptaen Lampung Timur adalah Rp55 miliar, lalu mendapat DAK tambahan sebesar Rp10 miliar. Jadi total dana perbaikan jalan Lampung Timur Rp65 miliar,” jelasnya. Ridho juga meyakini bahwa tidaklah cukup anggaran itu, Namun untuk sementara itulah kemampuan Pemprov saat ini. Bahkan menurutnya, struktur anggaran pemprov 50 persennya untuk belanja perbaikan jalan. Jadi sudah optimal dengan keadaan yang ada saat ini. Untuk langkah cepat perbaikan infrastruktur jalan, Ridho berjanji akan usahakan mencari pinjaman lunak agar sebisa mungkin perbaikan jalan bisa cepat dilakukan pemerataannya.
“Pemprov akan cari softloans sebesar 1 triliun, untuk percepatan dan pemerataan perbaikan infrastruktur jalan” ujarnya. Gubernur juga ingatkan kepada Pemkab dan Polres setempat agar terus berkordinasi menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang arus mudik hingga seterusnya sampai Pemilihan Kepala daerah nanti. Selain dihadiri langsung oleh Ridho dan Bupati Lamtim dan jajarannya, acara juga dihadiri istri gubernur Aprilani Yustin Ficardo, Rektor Unila, sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Lampung Timur, Danrem, Kajati serta undangan lainnya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
33
Edisi VI/Juni 2015
Perketat Izin Pertambangan, Cegah Kerusakan Lingkungan
omisi IV DPRD Provinsi Lampung berupaya memperketat perizinan pertambangan yang ada di Provinsi Lampung. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun dari Kementrian Kehutanan langsung dalam pertambangan akan terus dipertanyakan kebanarannya. Ketua Komisi IV DPRD provinsi Lampung Imer Darius menjelaskan, pengetatan proses perizinan penambangan sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan. “Kita akan memperketat proses perizinan pertambangan dan kami berharap pada pemerintah daerah terus melakukan survai yang mendalam dalam hal pem-
K
berian izin pertambangan, seperti, emas, batu bara dan lain sebagainya,� katanya saat melakukan dengar pendapat (hearing) saat mempertanyakan perizinan PT Nataring Mining, di Ruang Rapat Komisi IV, Senin (22/6/2015). Perketatan perizinan saat ini pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewenangan itu, sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. “Kami mita perizinian untuk pertambangan diperketat, supaya tidak menimbulkan kerusakan hutan dan pencemaran air, sebab yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bukan emas atau yang lainnya melainkan air yang merupakan
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
sumber kehidupan bagi semua elemen manusia,” jelasnya. Sedangkan terkait dengan pengurusan izin penambangan, pemerintah daerah harus memberikan batasan-batasan lahan yang akan diberikan izin. Misal lahan yang harus diberikan sekitar 5ha maka tidak boleh lebih dari itu, jika permohonan izin yang diajukan lebih dari 5ha maka jelas izin itu jangan dikeluarkan. Lebih lanjut politisi partai demokrat itu menjelaskan, dengan adanya perketatan perizinan akan membuat pengusaha penambang tidak seenaknya melakukan permohonan perizinan. Seperti kasus yang sedang dhadapi ini, oleh PT Nataring Mining yang sudah memiliki izin dari pusat. Meski izin itu sudah keluar dari pusat tapi kita harus pertanyakan izin itu. “Kita akan pertanyaka izin itu, kenapa izin itu bisa keluar, dan apa profit yang
34
diperoleh oleh Provinsi Lampung sendiri,” terangnya. Sedangkan Kepala Bidang Pertambangan, Asrul, mengatakan akan mendukung apa yang direncanakan oleh DPRD untuk memperketat proses perizinan pertambangan. “Pihak kita pemerintah daerah akan berusaha memperketat perizinan pertambangan, dalam hal PT. Nataring Mining ini ada namanya izin (kontrak karya) yaitu didalamnya ada pihak asing, dan mereka akan menggali kedalaman hingga ratusan meter, sehingga semakin dalam tidak memperluas lahan yang ada untuk pertambangan emas itu,” jelasnya. Selain rapat dengar pendapat dengan PT Natarang Mining, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung juga menggelar rapat yang sama dengan Dinas Pertambangan Provinsi Lampung, PT Bukit Asam, PT PGN, dan PT Mas Serupa Indah Waykanan. Agenda yang dibahas juga hal-hal yang terkait dengan pertambangan dan lainnya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
35
Edisi VI/Juni 2015
LENSA PERISTIWA
Bahan Pemekaran Lampung Tengah Komisi I DPRD Provinsi Lampung kembali mematangkan rencana pemekaran Kabupaten Lampung Tengah dengan sejumlah pihak terkait. Dalam rapat dengar pendapat dengan Biro Hukum Pemprov Lampung pada pertengahan Juni 2015, salah satu yang menjadi pembahasan adalah perlunya segera diupayakan legalitas lahan calon pusat pemerintahan untuk dua kabupaten hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Seputih Barat dan Kabupaten Seputih Timur, agar di kemudian hari tidak muncul gugatan dari pihak-pihak lain. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VI/Juni 2015
Diskusi Dengan Komisi Perlindungan Anak Komisi V DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 25 Juni 2015. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kesempatan tersebut, KPAI juga sharing terkait temuan data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Lampung. (tim)
36