JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
1
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
2
Edisi VIII/Agustus 2015
Daftar Isi Diterbitkan Oleh
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT RI
PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.
PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.
PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.
DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa memperingati HUT ke70 Republik Indonesia dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan Sidang Tahunan MPR-RI, Jumat (14/8/2015). Hal. 12
PENGARAH Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.
PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.
SEKRETARIS REDAKSI Neli Yuniar
FK Jadi Titik Tolak “Place Branding” Festival Krakatau menjadi titik tolak bagaimana destinasi pariwisata di Lampung terintegrasi dan lebih mengarah kepada apa yang disebut sebagai place branding.
ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id
Hal. 32
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
3
Edisi VIII/Agustus 2015
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam rapat paripurna Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015 di ruang rapat utama DPRD Lampung, Rabu (12/8/2015).
KUA-PPAS Perubahan APBD 2015 Disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Lampung menyepakati dan menandatangani nota kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015. enyusunan perubahan tersebut sesuai dengan tata kelola keuangan daerah, relokasi belanja daerah, dan sinergi antara pembangunan daerah dan nasional. “Ini untuk mempercepat pembangunan bidang infrastruktur dan bidangbidang lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,� kata Wakil Gu-
P
bernur Bachtiar Basri, pada rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Lampung, Rabu (12/8/2015). Agenda rapat tersebut adalah Penetapan Nota Kesepakatan KUA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Lam-
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
pung Tahun 2015 serta Nota Keuangan Perubahan APBD. DPRD bersama pemprov menyepakati target pendapatan daerah Rp4,9 triliun lebih (meningkat 6,16%), belanja daerah Rp5,08 triliun meningkat 0,95%) dan pembiayaan daerah Rp95,3 miliar. KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 juga disepakati, belanja tak langsung sebesar Rp2,7 triliun (meningkat 3,22%) dan belanja langsung sebesar Rp2,36 triliun (meningkat 13,15%). “Tambahan anggaran dialokasikan untuk kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat layanan dasar bagi masyarakat dan terlaksananya program dan kegiatan prioritas SKPD. Sehingga tercapai tu-
4
juan dan sasaran visi misi pembangunan selaras prioritas pembangunan nasional, guna mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah,� kata Wagub. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, didampingi para Wakil Ketua, dan dihadiri Forkopimda,
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
5
Edisi VIII/Agustus 2015
Sekda Provinsi Lampung Arinal Djuanidi, dan para kepala satuan kerja di lingkungan Pemprov Lampung tersebut, Wagub mengatakan perubahan anggaran yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD 2015 belum mampu menampung seluruh aspirasi dan permasalahan yang dihadapi. Namun, pertimbangan terhadap kemampuan dan kapasitas fiskal daerah serta skala prioritas dan urgensi belanja, baik langsung maupun tidak langsung menjadi perhatian dan standar utama dalam
pengambilan keputusan dan pengalokasian anggaran. “Kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan penyusunan Rancangan Perubahan APBD ini sangat penting. Kita dapat bersama-sama mengoptimalkan dan menyempurnakannya, sehingga dapat lebih berkualitas dan berdaya guna. Diharapkan kerja sama ini ditingkatkan sehingga pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih baik,” kata Bachtiar Basri. (tim)
Berupaya Tekan Laju Inflasi PRD Provinsi Lampung mengberupaya mengendalikan laju inflasi gelar rapat paripurna dengan agar tetap pada rentang sasaran inflasi agenda penyampaian Kebijakan tahun 2015 sebesar 5 ± 1 persen. Umum Anggaran dan Prioritas dan Dalam rapat yang dipimpin Ketua Plafon Anggaran Sementara (KUADPRD Lampung Dedi Afrizal tersebut, PPAS) Perubahan Gubernur M. Ridho APBD 2015, Kamis (06/ Ficardo menjelaskan 08/2015). secara nominal, Dalam penganproyeksi pendapatan tarnya, Gubernur Lamasli daerah (PAD) pung M. Ridho Ficardo Rp220,054 miliar. Hal menyampaikan bahwa ini didorong oleh pepertumbuhan ekonomi ningkatan penerimaan Lampung diperkirakan pajak Rp8,9 miliar. sebesar 5-5,4 persen “Sementara lainlebih rendah dari lain pendapatan yang asumsi APBD Tahun sah juga mengalami 2015 sebesar 6-6,5 peningkatan secara persen. signifikan, yaitu Sementara inflasi sebesar Rp12,68 miliar M. Ridho Ficardo di Lampung diperkiyang diperoleh dari rakan mencapai 5 ± 1 pendapatan Badan persen atau lebih tinggi dari asumsi Layanan Umum Daerah,” ujar Ridho. dalam APBD sebesar 4-5 persen. Untuk Sedangkan dana perimbangan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga mengalami peningkatan Rp815 Lampung bersama Bank Indonesia juta dari sebelumnya Rp1,579 triliun
D
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
6
Edisi VIII/Agustus 2015
menjadi Rp1,580 triliun yang didorong penerimaan dana bagi hasil pajak sebesar Rp25,139 miliar. Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemprov Lampung juga menetapkan tema pembangunan Lampung 2015, yaitu “Pemantapan Perekonomian Daerah sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan.” Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan: 1) Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah; 2) Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan; dan 3) Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan. Kemudian, 4) Penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan; 5) Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan; 6) Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana; dan 7) Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerja sama dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Perubahan dasar ekonomi makro dalam Perubahan KUA Tahun 2015 antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi sebagai akibat perkembangan perekonomian nasional dan daerah,” ujar Ridho Ficardo. Gubernur juga menyebut bahwa jumlah pengangguran di Bumi Ruwa Jurai mengalami penurunan sebesar
31,9 persen, dari 204,8 ribu orang pada Februari 2014 menjadi 139,5 ribu orang pada Februari 2015. “Sehingga tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,08 persen pada Februari 2014 menjadi 3,44 persen pada Februari 2015,” kata Ridho. Menurut Ridho, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2015 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2014. Tahun ini, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 55,4 persen. Adapun faktor pendukung pertumbuhan ekonomi bersumber dari peningkatan ekspor dan menguatnya konsumsi. Selain itu, belanja pemerintah yang diharapkan mulai meningkat sejak Triwulan II 2015 menjadi stimulus penggerak kegiatan ekonomi, terutama investasi. Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian nasional dan daerah serta berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah, menurutnya dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari APBD tahun 2015. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
7
Edisi VIII/Agustus 2015
Dewan Tetapkan Perubahan APBD 2015 DPRD Provinsi Lampung menetapkan rancangan peraturan daerah (raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna, Senin (24/8/2015). enetapan dilakukan setelah anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung I Nyoman Suryana menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2015. Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Forkopimda, dan para kepala SKPD di ling-
P
kungan Pemprov Lampung. Dalam rapat tersebut anggota DPRD Lampung yang hadir 68 dari total 85 anggota. “Jumlah anggota yang hadir telah kuorum, rapat paripurna dapat dilanjutkan,� kata Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal saat memimpin rapat, didampingi para wakil ketua, yaitu Johan Sulaiman, Toto Herwantoko, Ismet Roni, dan Pattimura.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
Dalam laporannya, I Nyoman Suryana mengatakan berdasarkan hasil pembahasan tahap I dan tahap II, jumlah pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2015 meningkat dari Rp4,69 triliun menjadi Rp4,98 triliun, bertambah Rp289,5 miliar (6,16 persen) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2015. Menurut Badan Anggaran, perubahan belanja TA 2015 sekitar 7,61 persen dari Rp 4,7 triliun pada APBD Murni TA 2015 menjadi Rp5 triliun. Peningkatan itu terjadi pada belanja langsung sekitar 13,15 persen dari semula Rp2 triliun bertambah menjadi Rp2,3 triliun atau bertambah Rp274,3 miliar. Kemudian anggaran belanja tidak langsung juga mengalami peningkatan 3,22 persen dari Rp2,6 triliun menjadi Rp2,7 triliun (bertambah Rp85 miliar). Sedangkan untuk pembiayaan daerah, penerimaan semula Rp26 miliar bertambah Rp84 milyar. “Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp110 miliar,” katanya. Nyoman mengatakan pengeluaran pembiayaan yang semula Rp600 juta bertambah Rp15 miliar, sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebanyak Rp15,6 miliar. “Perubahan anggaran yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2015 memang belum mampu menampung seluruh aspirasi dan permasalahan yang dihadapi. Namun pertimbangan terhadap kemampuan dan kapasitas fiskal daerah
8
serta skala prioritas dan urgensi belanja, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi perhatian dan standar utama dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian anggaran,” kata dia. Badan Anggaran DPRD merekomendasikan kepada Rapat Paripurna Dewan agar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 903/1958.a/II.02/2015 dan Nomor: 160/687/13.01/2015 tanggal 12 Agustus 2015 bahwa Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 adalah tetap dan tidak ada perubahan. Setelah laporan tersebut, seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung menyetujui dan Perda tentang Perubahan APBD TA 2015 ditandatangani Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
9
Edisi VIII/Agustus 2015
Percepat Pembangunan JTTS Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mempercepat pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni– Terbanggi Besar. Progres pembangunan dibahas secara menyeluruh dalam Rapat, Jumat 14 Agustus 2015.
R
apat yang dipimpin Sekretaris Daerah Prov. Lampung Arinal Djunaidi membahas capaian atas persiapan pembangunan yang dilaksanakan Tim I dan Tim II Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Rapat dihadiri Direktur Pengadaan Lahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN-RI), Kepala Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Suseta, Ketua Tim I Percepatan Persiapan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Adeham, Ketua Tim II Percepatan Persiapan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Tauhidi, serta perwakilan BPN Lampung Selatan, BPN Lampung Tengah dan BPN Pesawaran dan anggota tim. Dipaparkan, Tim I telah melaksanakan berbagai tahapan hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur Lampung untuk 11 Kecamatan pada 57 desa yang wilayahnya dilewati jalan tol. Realisasi saat ini telah mencapai 97% (sepanjang 100,7 km dari 104,7 km). Sehingga masih tersisa dua desa lagi, karena adanya perubahan titik koordinat
patok. Yakni yang bersentuhan dengan akses pintu keluar Rencana perpanjangan Landasan Pacu Bandara Raden Intan II. Ketua Tim I Asisten Bidang Ekbang Adeham menjelaskan pembuatan badan jalan tol telah dimulai di Desa Bakauheni kec. Bakauheni Lampung Selatan sepanjang 0,5 km di lahan ASDP Bakauheni. Sedangkan di desa Sabahbalau Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan sepanjang 2,9 km di lahan PTPN VII Lampung. Selain itu, sambung Asisten, telah dilakukan mobilisasi alat berat dan pembuatan kantor di lokasi kegiatan oleh 4 BUMN. Yakni PT. Perumahan Pemukiman (PP), PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya dan PT Wijaya Karya serta selaku Koordinator PT. Hutama Karya.”Adapun untuk Pengukuran bidang tanah telah dilakukan di 2 desa yaitu desa Bakauheni dan Desa Sabah Balau. Sementara itu Ketua Tim II Asisten Bidang Pemerintahan Tauhidi menjelaskan, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. BPN Kabupaten pesawaran telah melaksanakan pengukuran dan pemetaan lahan di 6 desa. Dari 6 desa tersebut, di Desa Batanghari Ogan telah dilanjutkan dengan pengumuman kepada masyarakat desa. “Selanjutnya jika sampai dengan tidak ada sanggahan, maka BPN akan menyerahkan hasil pengukuran dan pemetaan tersebut kepada tim appraaisal (penilai). Tim appraisal akan melaksanakan penilaian terhadap lahan yang sudah diidentifikasi oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pesawaran,” ujar Tauhidi. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
10
Edisi VIII/Agustus 2015
Cari Cara agar Lampu Jalan Bypass Menyala Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yang bertugas mengawasi infrastruktur, tidak akan tinggal diam menyikapi masalah lampu jalan di Jalan Soekarno-Hatta (bypass), Kota Bandarlampung. ingga kini lampu tersebut banyak yang belum menyala, dan masyarakat sudah mengeluhkan kerawanan dan ketidaknyamanannya. Sebuah lembaga bantuan hukum pun melayangkan somasi selama sepekan kepada instansi terkait agar persoalan segera dibenahi. “Kami sudah meminta Komisi IV selaku komisi yang membidanginya responsif mengenai lampu jalan bypass, mempertanyakan kepada balai besar serta bersama-sama dinas PU Provinsi. Yang harus dilihat bukan masalah proyek pusat atau daearahnya tapi kepentingan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Toto Herwantoko, Rabu (5/8/2015). Toto mendesak pemerintah provinsi juga harus proaktif menyikapinya, meski proyek tersebut berasal dari proyek pusat. “Jangan karena proyek pusat lalu pemrov diam, minimal ada upaya koordinasi mengetahui masalahnya, sehingga bisa dicari solusinya,” katanya. Sementara Anggota Komisi IV DPRD
H
Lampung Watoni Noerdin juga menyoroti belum maksimalnya penerangan Jalan Nasional Soekarno-Hatta (bypass). Berdasarkan pengamatannya, saat ini kondisi lampu penerangan jalan di bypass belum semuanya hidup. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu kenyamanan berkendara saat malam hari dan menimbulkan kerawanan kriminalitas. “Lokasi lampu jalan yang masih belum menyala antara lain pada lokasi di dekat Islamic Center Bandarlampung dan di sekitaran flyover Korpri,” jelasnya. Menurut Watoni, tanggungjawab permasalahan lampu jalan itu berada di pihak Balai Besar Jalan Nasional III yang mengurusi jalan nasional di Provinsi Lampung. “Karena penanganan jalan nasional satu paket dengan peneran jalan. Saya berharap mereka bisa menangani masalah ini. Tentunya dengan dukungan dari PLN,” katanya. Sementara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung sudah melayangkan somasi. Mereka memberi waktu tujuh hari
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
11
Edisi VIII/Agustus 2015
kepada tiga instansi pemerintah yang dinilai bertanggung jawab, yaitu Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, PT PLN Distribusi Lampung, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Wilayah Lampung. Direktur LBH Bandar Lampung Wahrul Fauzi Silalahi minta ketiganya menjelaskan kepada publik, alasan lampu jalan bypass belum juga menyala. “Ketiganya kami nilai bertanggung jawab atas hak-hak publik,” kata Wahrul, Selasa (4/8/2015). Somasi dilayangkan untuk menegur
dan meminta penjelasan. Instansi tersebut harus menjelaskan dan menyelesaikan penyebab lampu belum menyala sesegera mungkin. Sebab, pemerintah sudah berkalikali mengingkari janji untuk menghidupkan lampu jalan bypass. “Janjinya sebelum Ramadan, lalu saat mudik. Nah, kapan lagi mau hidup? Padahal, saat arus mudik kemarin banyak orang luar yang melintasinya terpaksa menikmati jalan yang gelap,” ujar Wahrul. (tim)
Warga Tanjungselaki Mengadu ke Komisi I dihadiri Kepala Desa dan sejumlah asyarakat Tanjungselaki, Lampung Selatan tokoh masyarakat Tanjungselaki. “Kami berharap Komisi I membantu mengharapakan Komisi I menyelesaikan sengketa DPRD Provinsi Lampung tanah yang terjadi di desa membantu menyelesaikan kami,” kata Arifin. sengketa lahan yang Warga menyadari apa terjadi di desa mereka. yang terjadi di desa Konflik lahan yang terjadi mereka sarat dengan sejak tahun 1990 tersebut kepentingan penguasa terjadi antara tiga pihak, dan kepentingan nasional. yaitu warga, kepentingan Namun, hal itu penguasa setempat, dan seharusnya juga kepentingan nasional. memperhatikan hak-hak Perwakilan warga warga. “Karena itu, kami Tanjungselaki, Arifin (40), Ririn Kuswantari sangat mengharapkan menyampaikan Komisi I membantu kami agar kami permohonan tersebut pada rapat diperlakukan secara adil,” ujarnya. dengar pendapat dengan Komisi I Menurutnya, warga bertekad DPRD Provinsi Lampung, Rabu (12/8/ tetap memperjuangkan haknya. 2015). Menurutnya, persoalan “Kami akan berjuang terus jika berlarut-larut hingga puluhan tahun, memang pengaduan kami ini masih karena banyaknya pihak yang mentah. Kami sebenarnya sudah berkepentingan. lelah dengan konflik ini, tapi kepada Dalam rapat tersebut dipimpin siapa lagi kami harus mengadu,” Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari tersebut tutur Arifin. (tim)
M
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
12
Edisi VIII/Agustus 2015
Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT RI DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa memperingati HUT ke-70 Republik Indonesia dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan Sidang Tahunan MPR-RI, Jumat (14/8/2015). apat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, dihadiri Gubernur M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri, Forkopimda, para kepala SKPD, dan para anggota Dewan. Rapat dibuka pukul 08.55 WIB oleh Ketua Dewan, dilanjutkan dengan penampilan tim paduan suara membawakan sejumlah lagu. Pidato Kepala Negara
R
disiarkan langsung TVRI dari Gedung MPR/ DPR/DPD, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo bersama Wakil Gubernur Bachtiar Basri dan Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal serta seluruh peserta rapat menyimak Pidato Presiden Joko Widodo, yang antara lain mengusung pesan-pesan berikut. 1) Pemerintah sudah miliki 2 juta guru
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
untuk 300 ribu sekolah. “Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Presiden. 2) Indeks Demokrasi Indonesia membaik. ”Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015.” 3) Produk Domestik Bruto bertambah Rp 10 triliun. ”Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1.000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia.” Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. 4) Produksi bahan bakar minyak masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari. Defisit disebabkan kemampuan produksi kilang di dalam negeri jauh di bawah kebutuhan bahan bakar minyak secara nasional. Untuk itu, perlu ada tambahan pembangunan dua kilang baru. 5) Fenomena kekerasan terhadap anak meningkat. ”Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga meningkat.” Pernyataan presiden ini dikuatkan dengan temuan studi yang dilakukan UNICEF. 6) Rakyat jangan boros BBM. Menurut Presiden, langkah awal yang ditempuh pemerintah adalah mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata
13
jalur pengadaan dan distribusi BBM. “Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif.” Menurut presiden, pada 2014, sekitar Rp 240 triliun subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan atau dinikmati oleh jutaan mobil pribadi, bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gununggunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. 7) Dukung perdamaian di Palestina. ”Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.” 8) Propemberantasan korupsi. Kata Presiden, pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel,
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
14
Edisi VIII/Agustus 2015
independen, dan berintegritas. “Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi,” katanya. 9) Memelihara perdamaian di Papua dengan berikan perhatian lebih. “Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya
tidak terjadi lagi di masa depan,” kata Presiden. Pemerintah juga memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua. 10) Menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia. “Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air,” ujar Presiden. (tim)
Upacara Peringatan HUT Ke-70 RI * Ketua Dewan Baca Teks Proklamasi Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (17/8/2015), pukul 10.00 WIB. Meski cuaca saat itu panas menyengat, peserta upacara mengikutinya secara khidmat. eserta upacara berasal dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, perwakilan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, pelajar SMA, resimen mahasiswa, Pra-
P
muka, dan staf satuan kerja Pemprov Lampung. Menjelang upacara dimulai, medley lagu-lagu perjuangan dilantunkan paduan suara siswa SMA. Lagu perjuangan yang
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
dinyanyikan antara lain Api Kemerdekaan, Hari Merdeka, dan Indonesia Merdeka. Upacara dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Sebagai Inspektur Upacara adalah Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, dengan Komandan Upacara Letkol (Inf) Edi Budiman yang sehari-hari bertugas sebagai Danyon 143/Tri Wira Eka Jaya Candimas Natar. Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal bertugas membaca Teks Proklamasi dan sebagai pembaca doa adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Lampung Suhaili. Seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung terlihat lengkap hadir setelah sebelumnya pada pukul 07.00 WIB tadi menjadi Inspektur Upacara pada kesatuan awal masing-masing. Pasukan Pengibar Bendera pada upacara tersebut, Jesica Wulandari dari MAN 1 Ban-
15
darlampung terpilih sebagai pembawa baki berisi bendera merah putih yang akan dikibarkan. Tiga anggota Paskibra yang bertugas mengibarkan bendera adalah Sri Pangestu Safira dari SMA 1 Natar, M. Wildan Albery dari SMA Kebangsaan Lampung Selatan, dan Khairul Anam dari SMAN 3 Pringsewu. Pada sorenya juga dilaksanakan Upacara Penyimpanan bendera, dengan petugas Via Astriana Sari dari MAN Wali Songo Lampung Utara sebagai pembawa baki. Tiga anggota Paskibra yang bertugas menurunkan bendera adalah Fadhil A. Ravi dari SMAN 3 Metro, Feri Gunawan dari SMAN 1 Jabung Lampung Timur, dan Riki Bachtiar dari SMA Perintis I Bandarlampung. Peserta upacara ada tiga peleton Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya, satu peleton Lanal Lampung, satu peleton Brigif 3 Marinir, satu peleton Lanud ATK Menggala, tiga peleton Brimob Polda Lampung, tiga peleton Satpol PP Provinsi dan Kota Bandarlampung, Lurah, Dishub, Dinas Pemadam, PNS Pemda Provinsi.dan Pemkot, Mitra Kodim, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Laskar Merah Putih, Paku Banten, Menwa, SMU, SMP, dan Pramuka. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
16
Penghargaan untuk 14 Tokoh Lampung Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyerahkan penghargaan kepada 14 tokoh Lampung usai Upacara Peringatan HUT ke-70 Republik Indonesia tersebut. Pemberian penghargaan kepada Tokoh Daerah Provinsi Lampung 2015 tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No. G/385/III.04/HK/2015 tertanggal 13 Agustus 2015. Penghargaan yang diberikan berupa Pin Siger, Lencana Tokoh Daerah dan Piagam. Ke-14 Tokoh Daerah Lampung yang mendapatkan penghargaan: 1. Poeti Alam Naisjah Moeloek (alm) dengan penghargaan Tokoh Wanita Daerah Lampung dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 2. H. Muchtar Hasan, S.H. dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pemerintahan. 3. Prof. H. Rasjid Machsus Akrabi, S.H. (alm) dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pendidikan. 4. H.M. Harun Muda Indrajaya dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pers. 5. Drs. H. Rohimat Aslan dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pemerintahan dan Pramuka. 6. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pemerintahan. 7. Drs. H. Husin Sayuti dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pendidikan. 8. H. Abdullah R.M. dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pramuka. 9. H. Utiah Helmi, S.H. (alm) dengan penghargaan Tokoh Daerah dalam Bidang Pemerintahan. 10. Drs. H.M. Syarief Hidayat (alm) dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pramuka. 11. H. Rizani Puspawidjaja, S.H. dengan penghargaan Tokoh Daerah Lqmpung dalam Bidang Pendidikan. 12. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. (alm) dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pendidikan. 13. Bambang Eka Wijaya dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pers. 14. H. Ardiansyah, S.H. dengan penghargaan Tokoh Daerah Lampung dalam Bidang Pers. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
17
Edisi VIII/Agustus 2015
Kemen LHK Serahkan SK Lahan Kotabaru Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (lhk) menyerahkan surat keputusan penyerahan lahan Kota Baru, Lampung Selatan, kepada Pemerintah Provinsi Lampung, menunjukkan berbagai sinyal positif.
ahan seluas 1.300 hektare untuk megaproyek perkantoran pemerintahan itu kini mangkrak, meski sudah menghabiskan uang puluhan miliar rupiah. Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, mengatakan penyerahan keputusan diberikan pada saat yang tepat, sebagai hadiah untuk Provinsi Lampung bertepatan Hari Kemerdekaan yang ke-70 Republik Indonesia. “Ini modal awal pemprov, karena sinyal kelanjutan pembangunan tersebut. Sesuai perda yang telah kita susun bersama dan menjadi tanggung jawab bersama pula,” kata Dedi Afrizal, di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2015). Karena ada penegasan ini, pelaksanaan pembangunannya akan dibahas
L
dalam APBD selanjutnya, yaitu tahun 2016. DPRD juga perlu mempelajari informasi keputusan tersebut. “Lihat porsi dan poksinya juga, jika memungkinkan berjalan tahun ini, kita coba. Tapi, lebih baik dibahas tahun depan,” jelasnya. Ia berpendapat, salah satu prioritas pembangunan di tempat itu adalah pengadaan sarana dan infrastruktur. Untuk membantu membuka akses, sebab jalan menuju ke kota baru jauh dari kata bagus. “Ini yang harus diperhatikan, agar masyarakat juga ikut andil. Kelonggaran dana di APBD murni ini, sebenarnya bisa kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju ke sana,” katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
18
Edisi VIII/Agustus 2015
Sikap Bijak untuk Penggarap Lahan Kota Baru Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Watoni Nurdin minta Pemprov Lampung bersikap bijaksana terhadap warga yang menggarap lahan kosong di kota baru Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. ahan yang digarap tersebut merupakan calon kompleks perkantoran Pemprov Lampung yang kini sebagian telantar karena saat ini pembangunannnya terhenti. Menurut Watoni, seharusnya Pemprov membiarkan petani menggarap lahan yang belum terpakai dan belum dibangun perkantoran. “Selagi lahannya belum digunakan dan belum ada pembangunan, biarkan saja masyarakat menggunakannya untuk bercocok tanam. Daripada ditumbuhi semak belukar dan tak terawat, kan lebih baik digarap dan bisa dimanfaatkan. Itu kan aset daerah,” kata Watoni, menanggapi protes warga, Jumat (21/8/2015). Watoni juga mengatakan masyarakat tak perlu diberi surat peringatan bernada keras. Pemprov hanya tinggal menunjukkan MoU yang dulu pernah dibuat antara Pemprov dan masyarakat. Karena saat Sekprov dijabat Berlian Tihang sudah ada kesepakatan dengan masyarakat terkait batasan dan kesepakatan boleh pergunakan lahan untuk cocok tanam asal mereka siap pindah jika lahannya mau dimanfaatkan untuk pembangunan tanpa menuntut apapun. “Nah sekarang kan belum dibangun, ya biarkan saja dululah. Kalau mau
L
dibangun, ya tinggal tunjukkan MoU itu dan minta masyarakat menghentikan aaktivitasnya di lahan itu,” tambah Watoni. Dia juga menyayangkan jika pihak pemprov menyuruh masyarakat mencabut tanaman yang masih usia 2 bulan. “Mereka menanam kan pakai modal, lebih baik beri kesempatan kepada mereka untuk bertani di sana dulu hingga panen,” kata mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung itu. Watoni menjelaskan pembangun kantor pemerintahan di kota baru sebenarnya sudah terintegrasi dan terdesain serta terukur. Pertama akan dibangun gedung pemerintahan, gedung pertemuan, masjid agung, dan jalan serta taman kota. “Beberapa hari lalu sudah keluar SK
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
19
Edisi VIII/Agustus 2015
penyerahan dari pemerintah pusat bahwa lahan itu sekarang milik Pemprov, artinya proses pembangunan bisa dilaksanakan. Kalau dilaksanakan tentunya akan dilihat juga wilayah mana yang segera dibangun, wilayah yang belum tersentuh pembangunan, ya baiknya diberi kesempatan ke warga dulu bertanam,” jelasnya. Sebelumnya para petani yang dilarang bercocok tanam di lahan kota baru mengadu ke LBH Bandar Lampung.
Politikus dari PDI Perjuangan itu mengatakan saat ini masyarakat mulai cerdas dan dewasa dalam menyikapi persoalan. Ketika bermasalah dengan pemerintah, mereka meminta bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat dan DPRD. “Artinya, mereka sudah mengambil langkah yang baik dan dewasa dalam memperjuangkan hak-hak mereka, yaitu melalui jalur yang benar, dengan tujuan mencari solusi yang baik,” ujarnya. Watoni menambahkan pihaknya siap menerima dan mendengar pendapat masyarakat dan pemerintah soal lahan kosong di kota baru. Hal itu guna mencari jalan ke luar terbaik. “Kalau ada keluhan atau aspirasi pasti kami sikapi,” kata dia.
Mengadu ke LBH Sejumlah warga yang menggarap lahan kota baru di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan saat
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
mengadu ke LBH Bandar Lampung menyatakan tak akan mengklaim hak lahan yang direncanakan menjadi kompleks perkantoran Pemprov Lampung itu. Para petani hanya meminta diberikan izin oleh Pemprov Lampung untuk menggarap lahan yang saat ini kosong dan belum terpakai. “Kami baca di media massa bahwa pembangunan kota baru belum dilaksanakan. Kami hanya minta diizinkan bercocok tanam di sana, kami tak akan mengklaim bahwa itu tanah kami,” ujar Masrur Rohman, warga Desa Sinarrezeki, Kecamatan Jatiagung sebagai perwakilan dari 1.200 petani saat konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Kamis, 20/8/2015. Masrur mengatakan para petani siap berhenti bertani dengan suka rela jika lahan kota baru mau dibangun kembali. “Bahkan kami akan mendukung pembangunan demi Lampung,” katanya. Masrur menjelaskan di dalam surat perintah pemberhentian aktivitas pertanian dari Pemprov Lampung yang ditandatangani Sekprov Arinal Djunaidi bahwa tanaman usia 0–2 bulan harus digusur. Sedangkan tanaman usia di atas 2 bulan diperbolehkan sampai panen, dan setelah panen dilarang ada aktivitas menanam lagi. Saat ini, menurut Rohman, 1.200 petani di sana tidak bisa lagi menggarap lahan tersebut. “Karena itu, kami minta bantuan ke LBH, karena selama ini kami sudah berjuang ke sana kemari, baik itu ke Pemkab Lamsel (Lampung Selatan) maupun Pemerintah Provinsi (Lampung) bahkan ke Kementrian Kehutanan tapi juga belum bisa selesai. Eh malah turun surat perintah itu, kami bingung mau
20
nanam di mana lagi, mau dikasih makan apa keluarga kami,” kata Rohman. Waspodo, petani lainnya asal Desa Sidoharjo menambahkan para petani mengkhawatirkan adanya potensi konflik apabila hal ini tak segera diselesaikan. “Kalau sampai kami digeser dari sana, terus justru ada pihak lain yang menggarap, itu akan membuat kami sakit hati, dan ini rentan terjadinya konflik,” kata Waspodo. Saat ini saja, lanjutnya, sudah ada intimidasi dari satuan petugas (satgas) keamanan di sana. Para petani dipaksa untuk menandatangani berkas kesediaan untuk tidak lagi bertanam di sana. “Saya sendiri mengalami, waktu itu ada sepuluh orang satgas menyuruh saya berhenti menggarap lahan. Lalu saya disuruh tandatangan,” paparnya. Alian Setiadi selaku penanggung jawab perkara lahan kota baru dari LBH Bandar Lampung mengatakan setidaknya ada 500 kepala keluarga yang menyerahkan surat kuasa kepada LBH untuk melakukan upaya hukum ke Pemprov Lampung. Alian menjelaskan pihaknya tengah mendata nama petani, luas lahan yang digarap, dan lokasi persisnya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
21
Edisi VIII/Agustus 2015
Jangan Cemari DPRD dengan Kasus Narkoba erita tidak sedap tentang anggota DPRD tertimpa kasus narkoba, membuat masyarakat kecewa. Jabatan wakil rakyat seharusnya dijaga dan amanah yang dijalankan harus dipertanggungjawabkan saat ini maupun nanti. Juga bagi anggota DPRD, jika ada anggota yang tersangkut kasus pidana seperti narkoba, seperti menitikkan tinta hitam di kolam sehingga airnya menjadi keruh. Karena itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, Selasa (18/8/2015), berharap tak ada lagi oknum anggota dewan yang terlibat kasus narkoba. Dia pun minta DPRD melakukan tes urine kepada seluruh anggota DPRD seLampung, untuk memastikan tak ada yang menggunakan narkoba. Tertangkapnya HI, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran saat pesta narkoba, Sabtu (15/8/2015), telah melukai hati masyarakat dan konstituen yang memercayakan jabatan wakil rakyat. “Masyarakat yang menjatuhkan pilihannya kepada seseorang itu sangat berharap untuk memperjuangkan aspirasi mereka, bukan memainkan barang haram,” kata Nover, sapaan akrab Noverisman. Ia juga setuju jika ada anggota DPRD yang tertangkap dan terbukti menggunakan narkoba dipecat. Ketua DPRD Dedi Afrizal sependapat dengan usul Nover. Dedi mempersilakan anggotanya melaporkan kepada pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) jika ingin menyampaikan usul tes urine. “Kita upayakan tes urine,” katanya.
B
Dedi mengakui masih ada sejumlah legislator sampai kini belum memberikan contoh baik kepada masyarakat. Memberi contoh dalam hal etika dan moral. Mereka belum menyadari bahwa sudah berada di sebuah ruang yang banyak sudut tanggung jawab. “Sebab, kita berada dalam lembaga yang berasal dari kepercayaan. Di ruang ini berisi amanah, etika, dan moral yang semuanya harus dijaga,” tutur dia. Pengamat politik FISIP Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan mengatakan sudah saatnya Badan Narkotika Nasional (BNN) d 15 kabupaten/kota di Lampung mengadakan tes narkoba terhadap seluruh anggota DPRD di Provinsi Lampung. “Mesti dilakukan karena hal positif bagi mereka. Jangan nanti ada lagi anggota dewan yang tertangkap dalam kasus yang sama. Jika hal serupa kembali terjadi, sama saja mengkhianati rakyat. Sudah waktunya kita tak menoleransi persoalan ini,” ujarnya. Pada Sabtu (15/8/2015), seorang anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Hipni Idris (37), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus, saat pesta narkoba di Pekon (desa) Kiluan, Kelumbayan, Tanggamus. Politisi yang tinggal di Desa Bawangrejo, Punduhpidada, Kabupaten Pesawaran, itu ditangkap saat pesta narkoba bersama Rudihartono (38) warga Pekon Kiluan, Kelumbayan, dan Agus Riadi (30) warga Bangunrejo, Punduhpidada. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
22
Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya
Cegah Ancaman Degradasi Moral Hasil survei yang dipublikasikan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tentang persepsi remaja usia 15 sampai 24 tahun terhadap hubungan seksual, mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Survei menyebutkan dari 61.886 responden usia tersebut, 23 persennya menyatakan setuju melakukan hubungan seksual dengan teman dekatnya sebagai bukti cinta. ni degradasi moral, akhlak, dan konsisten dilaksanakan, bisa mengikat pengabaian nilai luhur budaya yang semua pihak untuk berkomitmen menmenghormati kehormatan diri. Mejunjung tinggi moralitas. nurut anggota Komisi V DPRD LamPenyimpangan-penyimpangan perilaku pung, Ahmad Mufti Salim saatnya meyang bertentangan dengan agama dan ngintensifkan peraturan daerah tentang budaya, dapat diminimalisir bahkan penyelenggaraan pendidihilangkan. Apalagi, pedikan berbasis agama dan raturan daerah tersebut budaya. mengikat semua pihak “Kita prihatin karena yang terkait pendidikan struktur demografi Lamdasar dan menengah, baik pung jumlah total penpemerintah daerah, maduduk usia 15-24 tahun syarakat termasuk keluada 1.390.500 jiwa sesuai arga. Juga satuan pendisensus BPS tahun 2013. dikan, pendidik, serta peJika digeneralisir 23 persen serta didik. dari total penduduk usia “Dari total usia 15-24 tersebut atau setara deterdapat usia sekolah di ngan 319,8 ribu jiwa, serange 15-19 tahun bertuju hubungan seksual jumlah 707.236 yang terikat pranikah,” katanya, Jumat perda ini. Jadi, jika perda (28/8/2015). konsekuen dan konstituen Menurut dia, Provinsi dilaksanakan, insya Allah Lampung sudah memiliki berdampak positif,” katanya. Ahmad Mufti Salim Peraturan Daerah Nomor 5 Ketua Badan KoTahun 2012 tentang Penyelenggaraan munikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya. (BKPRMI) Ade Utami Ibnu menyebut, peran Jika peraturan daerah ini konsekuen dan pendidikan dasar dan menengah ada dalam
I
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
23
Edisi VIII/Agustus 2015
pembentukan karakter dan kepribadian anak. Keluarga sebagai struktur sosial terkecil di masyarakat harus dikuatkan, keterbukaan antarkeluarga harus didorong. “Orangtua sebagai pemimpin keluarga harus mendorong aktivitas-aktivitas produktif putra-putri mereka sebagai saluran energi mereka dalam masa pen-
carian jati diri,” katanya. Ade Utami Ibnu yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung mengatakan, fraksinya PKS sedang memperjuangkan hadirnya peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. “Kami harus menguatkan peran keluarga dalam tumbuh kembang generasi emas Lampung dan Indonesia,” kata dia. (tim)
Hasil Survei Kampanye ABAT inas Kesehatan Provinsi Lampung melaksanakan kampanye “Aku Bangga Aku Tahu (ABAT)” kepada remaja puteri agar tidak melakukan seks bebas yang berakibat pada penularan HIV/ AIDS. Sebanyak 44.186 remaja puteri berusia 15-24 tahun mengikuti kampanye ABAT tahun 2013-2014. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan survei tentang berbagai hal, termasuk kecenderungan dalam hubungan seksual. Dari hasil survei diketahui sebanyak 17 persen remaja putri tidak menolak ketika diajak berhubungan seks dengan pacarnya. Kepala Seksi Humas Dinas Kesehatan Lampung Asih Hendrastuti mengatakan 17 persen remaja putri bersedia berhubungan seks sebagai bukti cintanya kepada sang pacar. “Dari 44.186 remaja yang mengikuti kampanye ABAT tahun 2013- 2014, sebanyak 17 persen menyatakan tidak menolak melakukan hubungan seks dengan pacarnya,” kata Asih Hendrastuti, Senin (25/5/2015).
D
Asih menjelaskan kampanye ABAT yang dilakukan dalam rangka kampanye kepada para remaja putri agar tidak melakukan hubungan seks bebas yang berakibat pada penularan berbahaya human immunodeficiency virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Menurutnya, hasil survei itu baru berupa pengakuan para remaja bahwa mereka bersedia melakukan hubungan seks dengan pacarnya sebagai bukti tanda cinta. Namun, belum diketahui apakah 17 persen remaja putri tersebut sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya atau belum. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
24
Kenaikan Harga Membuat Sesak Dada Kenaikan harga kebutuhan pokok bisa kapan saja terjadi, dan siapapun terkena imbasnya. Yang paling merasakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Kehidupan mereka yang sudah sulit makin terjepit. Kenaikan harga seperti ini mempertegas untuk mendesak warga ke ruang sempit dan pengap. Sementara penanganan dari pemerintah kerap kali terlambat.
D
alam beberapa waktu terakhir ini, rentetan kenaikan harga seperti gaung resonansi, saling menyahut. Sampai-sampai tidak memberi ruang kepada masyarakat untuk sekadar menyesuaikan diri. Kenaikan harga daging sapi, berlanjut kenaikan harga daging ayam, dan sebelumnya harga elpiji tabung gas 3 kilogram menyesakkan nafas warga. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Johan Sulaiman, mengatakan ini persoalan menyesakkan, tidak semestinya beruntun terjadi. Apalagi menyangkut kebutuhan hidup mendasar. Keterjangkauan harga kebutuhan sangat mutlak dan absolut bagi semua masyarakat. “Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah karena abai menanggapi kondisi sekarang ini,” katanya, Kamis ((20/8/2015). Wakil Ketua PKS Lampung ini berharap segera ada langkah taktis dan strategis dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menghadapi fenomena yang terjadi. TPID dapat lebih efektif mengambil langkahlangkah yang diperlukan, sebagai upaya stabilisasi harga dan mengupayakan keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Hantoni Hasan, menjelaskan kenaikan
harga daging sapi begitu membingungkan. Satu pihak menganggap sesuatu yang wajar mengikuti harga pasar dan stok aman, tapi ada tudingan permainan di tingkat feedloter yang kemudian berjenjang memengaruhi harga di rantai distribusi berikutnya. Daripada membingungkan, ketidakpastian sumber masalah, lebih baik kajian dan riset supply chain management pasokan daging sapi. Biarkan otoritas ilmiah yang menampilkan fakta-fakta yang dibarengi dengan solusi, kata Hantoni. Ia tak ingin gonjang-ganjing masalah harga daging sapi tiap tahunnya ujungujungnya impor, padahal peternak sapi lokal belum diberdayakan serius jadi bagian integral pasokan pemenuhan kebutuhan daging di masyarakat. “Jika ada program pemberdayaan petani sapi lokal sebagai bagian integral pasokan kebutuhan masyarakat tentu harus didukung penuh,” katanya. Anggota Komisi I DPRD Lampung Mardani Umar menilai pentingnya keterbukaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan permainan di feedloter. “Mungkin DPRD perlu rapat dengar pendapat lintas komisi dan mendengar penjelasan dari Polda, terkait keamanan pangan beberapa hari ini,” katanya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
25
DPRD Tak Biarkan KIP Vakum DPRD Provinsi Lampung tidak akan membiarkan terjadi kevakuman di Komisi Informasi Publik (KIP) setempat. Selama delapan bulan terakhir, terjadi kekosongan di lembaga tersebut karena masa tugas komisionernya sudah berakhir. ubernur Lampung Ridho ditetapkan. Ficardo pun tidak Sementara mantan Ketua Komisi memperpanjang surat Informasi Publik Lampung Juniardi keputusan terhadap para mengharapkan Pimpinan DPRD komisionernya. Ketua DPRD Provinsi Provinsi Lampung segera Lampung Dedi Afrizal, menetapkan dan mengatakan pihaknya mengusulkan namasudah melakukan rapat nama calon anggota pimpinan untuk KIP. “Sudah delapan membahas persoalan bulan belum ada hasil tersebut dan tinggal dari seleksi anggota KI. menunggu laporan hasil Sementara SK penjaringan para calon Komisioner yang lama anggota KIP. tidak diperpanjang “Rencananya hasil Gubernur Lampung,” dari penjaringan dan katanya. seleksi anggota KIP Ia pun tersebut segera mempertanyakan disampaikan ke alasan pimpinan DPRD Dedi Afrizal Gubernur untuk belum mengeluarkan ditetapkan,” kata Dedi rekomendasi hasil fit Afrizal, Sabtu (29/8/2015). Seleksi and proper tes calon komisioner KI calon anggota KIP Provinsi Lampung Lampung. Menurutnya, dilakukan sejak tahun 2014 lalu dan keterlambatan tersebut menimbulkan terakhir dilaksanakan fit and proper persepsi negatif. test pada beberapa bulan lalu. Kekosongan pada Komisi Menurut Dedi Afrizal, fit and Informasi Provinsi Lampung harusnya proper test yang dilakukan oleh menjadi perhatian serius pemerintah Komisi I DPRD Provinsi Lampung daerah. Dalam UU KIP disebutkan KI sebenarnya sudah menetapkan tidak boleh menolak laporan. Artinya, sejumlah calon yang akan duduk di tak boleh ada kekosongan. Harusnya KIP. Nama-nama itulah yang nantinya terlambat satu haripun, dilakukan diajukan ke Gubernur Lampung untuk perpanjangan, kata dia.(tim)
G
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
26
Edisi VIII/Agustus 2015
ADPSI Gelar Rakernas di Bandarlampung Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bandarlampung pada 26-28 Agustus 2015. Kegiatan diikuti 17 pimpinan, 15 sekretaris, dan 68 pejabat struktural DPRD Provinsi se-Indonesia. etua ADPSI Asep Rahmatulloh yang juga ketua DPRD Provinsi Banten mengatakan rakernas merupakan tindak lanjut Munas ADPSI pada 15 Mei 2015 di Jakarta. “Rakernas yang dihadiri pada pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia ini untuk menggali dan menetapkan pokok pikiran yang bersifat regulasi maupun operasional. Masukan ini nantinya disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan,” kata Asep. Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Sutoto, rakernas juga untuk menetapkan program kerja ADPSI 2015, merumuskan pokok pokok pikiran ADPSI, sekaligus menetapkan tuan rumah pertemuan tahun 2016. Selain itu, dia menambahkan, melalui asosiasi ini diharapkan dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang muncul di setiap daerah. “Bertukar pengalaman penting untuk meningkatkan peranan DPRD provinsi dalam menampung aspirasi masyarakat menuju masyarakat yang lebih demokratis,” katanya. Rakernas juga dihadiri Irjen Kemendagri R. Himawan Sugiharto dan Wagub Lampung Bachtiar Basri. Dalam sambutan pembukaan rakernas, Wagub Bachtiar Basri mengatakakan Provinsi Lampung telah menyelaraskan
K
berbagai agenda pembangunan dengan prioritas nasional. Tahun ini, tema pembangunan Provinsi Lampung adalah: “Pemantapan Perekonomian Daerah sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan”. Menurut wagub, prioritas pembangunan Provinsi Lampung disesuaikan dengan karakteristik, potensi, aspirasi dan permasalahan yang ada dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Bachtiar menyebutkan tujuh prioritas pembangunan di Provinsi Lampung. Yaitu, pertama, memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah. Kedua, revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan. Ketiga, memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan. Keempat, penguatan inovasi teknologi, pemantapan Iptek, industri dan perdagangan serta energi terbarukan. Kelima, peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan. Keenam, pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana. Terakhir, reformasi birokrasi melalui peningkatan kerja sama dan tata kelola pemerintahan yang baik. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
27
Edisi VIII/Agustus 2015
Itera Harus Bisa Siapkan SDM Bermutu Pelaksanaan pembangunan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Peran ini diharapkan dapat diwujudkan oleh Institut Teknologi Sumatera (Itera).
Sekprov Lampung Arinal Djunaidi memberikan cinderamata kepada mahasiswa Itera, Selasa, 18/8/2015.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi saat melantik mahasiswa baru Itera di Bandarlampung, Selasa (18/8). Acara dihadiri Rektor Itera, Penjabat Bupati Lampung Selatan Kherlani, Ketua dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, dan 391 mahasiswa baru Itera. Dari 391 mahasiswa, 223 mahasiswa tersebut berasal dari luar Lampung.
Penyiapan SDM yang berdaya saing tinggi, sehat, dan sejahtera, menurut sekda, dibutuhkan untuk menghadapi dan mendukung percepatan pembangunan. “Salah satu pintu Jalan Tol Sumatera letaknya berdekatan dengan Kampus Itera. Ini akan mempercepat pengembangan wilayah di Provinsi Lampung,� ujarnya. Dia mengatakan Pemprov Lampung
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
juga akan membangun Pusat Olahraga berstandar nasional di kawasan Kampus Itera. Science Park di kampus tersebut juga dibangun sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus sebagai wadah yang bisa menghubungkan dunia penelitian dengan dunia industri. Selain itu, kata dia, ke depan Kampus Itera akan dikembangkan menjadi suatu kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan Kota Baru dan pusat pendidikan lainnya (IAIN serta Unila, dan sekitarnya). Rektor Itera Ofyar Z. Tamin mengatakan potensi Pulau Sumatera begitu besar. Sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia, Sumatera menyimpan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis. Sebagai contoh, kata dia, Sumatera Utara menyimpan sekitar 17% cadangan air bersih nasional, Sumatera bagian selatan menyimpan 40% cadangan nasional gas bumi dan 50% cadangan batu bara nasional, serta di Sumatera bagian tengah menyimpan 52 % cadangan minyak bumi nasional. Dari sektor perkebunan, kata dia, Sumatera menyumbang sekitar 7 juta hektare perkebunan kelapa sawit nasional atau setara 87% luas perkebunan kelapa sawit nasional. Selain itu, potensi sebagai beranda terluar Indonesia yang menghadap langsung negara tetangga juga demikian besar untuk meningkatkan ekonomi sekaligus pertahanan negara, katanya. Dia mengatakan, idealnya jumlah populasi sarjana teknik Indonesia sejumlah 1.8 juta jiwa atau 3 kali lebih besar dari saat ini pada 2010. Sedangkan periode 2011-2015 idealnya penambahan sarjana teknik seharusnya lebih dari
28
57.000 orang/tahun. Tetapi tahun 2014, menurut data populasi mahasiswa teknik baru mencapai 30.000-an mahasiswa, katanya. “Kebutuhan sumber daya tentu tidak saja hanya terhadap sarjana teknik. Tetapi kepada kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi kepada rakyat Indonesia. Aksesibilitas tersebut salah satunya diukur berdasarkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi nasional Indonesia pada tahun 2012 baru mencapai angka 28%,� katanya. “Pada level provinsi, APK Lampung baru menyentuh angka 20%. Ini artinya ada 72% penduduk Indonesia usia 19-23 tahun yang belum sempat kuliah. Target pemerintah pada 2015 ini telah mencapai 35%,� kata dia. Tantangan itu, ujar dia, membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan nasional maupun regional. Di dalam skala regional, kolaborasi saat ini telah dijawantahkan melalui kerja sama Mou antara Itera-Unila, Itera-IAIN, dan IteraUBL dalam skala regional. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
29
Edisi VIII/Agustus 2015
Pengurus KONI Lampung Dikukuhkan Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn.) Tono Suratman melantik dan mengukuhkan kepengurusan KONI Lampung masa bhakti 2015—2019 di Balai Keratun komplek Pemprov Lampung, Selasa 25 Agustus 2015.
epengurusan hasil Musorprov pada 4 Agustus 2015 tersebut dipimpin M. Ridho Ficardo yang juga Gubernur Lampung sebagai ketua umum. Dalam menjalankan tugasnya, Ridho dibantu 4 wakil ketua, yaitu Hannibal, Eddy Sutrisno, Imer Darius, dan Abdullah Fadri Auli. Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman berharap kepengurusan KONI Lampung yang baru membawa angin segar untuk meningkatkan prestasi para atlet Provinsi Lampung. Menurutnya, kunci keberhasilan dari olahraga adanya pembibitan untuk para atlet. Kalau tidak ada pembibitan atlet, walaupun mempunyai anggaran besar tetap tidak akan berhasil. “Melalui sekolah dari tingkat SD – SMA.
K
Kami mengharapkan Pemprov Lampung menetapkan agar setiap hari seluruh sekolah ada senam olahraga. Di Cina setiap hari ada senam olahraga selama dua jam,” kata dia. Tono meminta pemerintah dari Sabang sampai Marauke supaya mengadakan run day karena untuk memperingati hari ulang Tahun KONI pada tanggal 15 Oktober 2015. ”KONI lahir tanggal 15 Oktober 1938, artinya sebelum Indonesia merdeka KONI sudah ada. Untuk itu, kita akan membuat edaran dari Sabang sampai Merauke untuk mengadakan run day dalam rangka membangun olahraga bersama-sama dengan pemerintah,” katanya. Sementara, Ketua Umum KONI Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo meminta pengurus KONI tidak membuat polemik di
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
dalam organisasi. “Karena kita berniat baik untuk mewujudkan prestasi olahraga Lampung. Oleh karena itu, harus dimulai dengan niat secara tulus ikhlas dalam mendorong dan memajukan prestasi olahraga Lampung, termaksud sarana prasarana. “Kita mulai dengan membina atlet. Jangan lagi kita membeli atlet dari daerah lain untuk mendapat tambahan medali dalam even olahraga. Lebih baik kita keluar duit untuk membina atlet yang nantinya bisa menjadi kebanggaan kita. Kalau prestasi olahraga kita naik peringkat dengan memakai atlet sewaan. Itu bukan prestasi,” ujarnya. Dia berharap, seluruh elemen lapisan masyarakat dapat memberi dukungan supaya KONI bisa menjadi lokomotif yang aspiratif sehingga cabang olahrga bisa menunjukan prestasinya. “Minimal kita bisa bicara tingkat nasional. Namun tentunya membutuhkan proses, sebab tidak ada yang instan dalam melakukan pembinaan untuk atlet. Kalau mau instan seperti membeli atlet, berarti sama aja dengan membeli medali. kalau seperti itu lebih baik buat saja kejuaraan sendiri, karena dalam melakukan pembinaan atlet membutuhkan kesabaran dan ketekunan,” katanya.
Tugas Berat Karena itu, M. Ridho Ficardo mengatakan pengurus KONI masa bhakti 2015—2019 mempunyai tugas berat untuk memajukan prestasi olahraga Lampung. Apalagi, daerah lain lebih cepat dalam melakukan pembinaan atlet dari provinsi Lampung. Menurutnya, prestasi olahraga mencerminkan kejayaan suatu negara atau daerah. Tetapi kita masih mempunyai kebanggaan, karena prestasi olahraga
30
provinsi Lampung masih lebih baik dari Sumatera Selatan. “Tidak pernah ada sejarah olahraga provinsi Sumsel bisa berada diatas Lampung. Jadi jangan sampai kebanggaan ini hilang,” kata dia. Pengurus KONI Lampung harus segera membenahi sarana olahraga untuk menunjang prestasi. Pemprov Lampung pun berencana membangun pusat olahraga yang baru supaya membangun gairah para olahragawan dalam mencari bibit olahraga. “Harus banyak cabang olahraga yang menjadi tumpuan suatu daerah. Jadi jangan hanya angkat besi. Kepengurusan kita harus bisa mereplikasi ke cabor yang lain. Kalau bisa bermunculan Pak Imron Pak Imron lain di seluruh cabang olahraga. Kita petakan dan kita perkuat cabang-cabang olahraga agar lebih berprestasi,” ujarnya. Ridho menilai kepemimpinan Sjachrazad Z.P. dalam kepengurusan KONI Lampung periode 2011—2015 sudah cukup baik. Karena berjalan semua dan mempunyai prestasi. Namun permasalahannya, daerah lain yang lebih dulu dalam mengejar prestasi olahraga. Rencana jangka pendek KONI dalam menghadapi Pra-PON adalah perlu adanya daya dukung KONI terhadap cabang olahraga supaya bisa maksimal. “Dalam jangka pendek apa yang menjadi replic solution untuk bisa meningkatkan prestasi. Tentunya ini yang paling penting dan tentunya ini harus terpadu mulai dari pembinaan dan kelengkapan sarana prasana,” ucapnya. M. Ridho Ficardo terpilih menjadi ketua umum KONI Provinsi Lampung secara aklamasi dalam Musorprov, Selasa, 04 Agustus 2015. Peserta musyawarah mengusulkan Gubernur Lampung itu menjadi ketua umum. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
31
Edisi VIII/Agustus 2015
Terima Kunjungan Komisi II DPR-RI Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lampung dan berdiskusi bersama Gubernur, DPRD, serta segenap instansi Pemprov Lampung dan perwakilan Pemkab/Pemkot, di Kantor Gubernur Lampung, Selasa 4 Agustus 2015. ombongan Komisi II yang diketuai Rambe Komarul Zaman ini juga membahas kesiapan Pilkada serentak, Implementasi UU Desa, Ombudsman, dan permasalahan tanah yang sering muncul di Lampung. Gubernur menyampaikan upaya menjaga stabilitas politik dan sosial menjelang Pemilukada serentak terus dilakukan. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan dan mengganggu jalannya pembangunan. “Pemerintah pusat memberi kepercayaan kepada Lampung dalam beberapa pembangunan, maka jangan sampai efek pilkada serentak malah menggangu pembangunan,� kata Ridho dalam kesempatan tersebut. Gubernur juga menjelaskan mengenai pembebasan lahan yang direncanakan untuk jalan tol selalu dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu dan pendekatan agar masyarakat mengerti dan mau membebaskan lahannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak. “Soal pembebasan lahan kami laporkan lancar, bahkan pusat kaget karena berlangsung cepat dan lancar, karena kita gencar sosialisasi.� ujar Ridho. Memang permasalahan tanah terjadi di banyak tempat, ada beberapa PR dari Kementrian PU yang belum selesai bahkan sampai 10 tahun seperti jalan lintas timur (jalintim). Tim Pemprov di bawah koordinasi
R
Wakil Gubernur Bachtiar Basri berhasil membebaskan lahan yang sudah 10 tahun mandek di lintas timur, diselesaikan dalam 3 bulan. Gubernur juga menjelaskan masalah kota baru yang ditanyakan Komisi II DPR-RI. Menurut Gubernur Lampung, perencanaannya ada pada Pemerintahan terdahulu, selain karena anggaran yang tidak memungkinkan juga ternyata itu adalah tanah Kementerian Kehutanan yang belum dibebaskan. Selain itu, ada anjuran untuk tidak membangun gedung baru dari Presiden dan kebutuhan prioritas masyarakat Lampung adalah pembangunan jalan, sehingga menurut Ridho, ia lebih memprioritaskan keinginan masyarakat. Sejauh ini, kata Ridho, belum ada dinamika politik yang memanas di Lampung, dan ia juga mempercayai KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan baik mengingat Lampung berpengalaman menggelar pemilu damai ketika Pilgub dibarengi Pemilihan legislatif. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
32
Edisi VIII/Agustus 2015
Setuju Hibahkan Aset Pemprov Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung Tony Eka Chandra menyetujui usulan Pemprov untuk menghibahkan tiga aset ke pemerintah kabupaten/ kota. Ketiga aset tersebut adalah Kantor Dishub Kota Bandarlampung dan Stadion Pahoman kepada Pemkot Bandarlampung serta lahan workshop Bina Marga Lampung di Liwa untuk Pemkab Lampung Barat.
S
aya setuju selama bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik,” kata dia ketika dimintai pendapatnya di ruang Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Senin 10 Agustus 2015. Namun, prosesnya Pemprov harus menyampaikan dulu ke DPRD Lampung, terutama mengenai manfaat aset yang akan dihibahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. “Peruntukannya harus jelas, nantinya untuk apa, sehingga DPRD mempunyai gambaran secara utuh terhadap aset yang akan dihibahkan. Selama untuk masyarakat dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, tidak ada masalah. Karena sama-sama dikelola oleh pemda, baik provinsi maupun kabupaten/
“
Tony Eka Chandra pose bersama 3 anggota Dewan lainnya
kota,” ucap dia. Ia juga menginginkan agar DPRD dapat duduk bareng dengan pemprov untuk membahas masalah tersebut secara komprehensif. “Kita menginginkan bisa duduk bareng dengan pemprov, khususnya Biro Aset, mengenai kejelasan aset yang akan dihibahkan itu, mulai dari peruntukan, asas manfaat, prosedur, dan lainnya,” kata dia. Tony berharap nantinya dalam kesepakatan ada kejelasan. Misalnya ketika Pemprov menghibahkan Stadion Pahoman, Pemkot Bandarlampung tidak mengubah peruntukan Stadion Pahoman, tetap sebagai sarana olahraga dan ruang terbuka hijau. “Di sekitar Satdion Pahoman dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau dan pembangunannya tidak mengubah bentuk dan tatanan yang sudah ada. Syukur-syakur setelah dihibahkan bisa dikembangkan menjadi sarana olahraga yang lebih luas lagi, supaya menjadi tempat berlatih bagi atlet dan masyarakat dari banyak cabang olahraga,” ujarnya. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
33
Edisi VIII/Agustus 2015
FK Jadi Titik Tolak “Place Branding”
estival Krakatau menjadi titik tolak bagaimana destinasi pariwisata di Lampung terintegrasi dan lebih mengarah kepada apa yang disebut sebagai place branding. “Festival Krakatau makin mengarahkan Lampung sebagai destinasi penting karena mampu menyematkan asosisasi dan atributif yang positif di benak konsumen, khususnya para turis atau wisatawan,” kata Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan di selasela pembukaan acara Festival Krakatau di Pantai Mutun, Padang Cermin, Pesawaran, Minggu lalu, 24 Agustus 2015. Hantoni mengatakan dengan place branding, maka agenda tahunan Festival Krakatau akan mampu mengarahkan
F
preferensi dan pilihan sekaligus membangun identitas yang jelas, asosiasi yang kuat, dan menyematkan atribut positif. Sehingga, mampu menempatkan diri dan memenangkan persaingan dengan kegiatan kepariwisataan lainnya di Indonesia. Setelah Pembukaan festival Krakatau 2015, mengiringi rangkaian acara tersebut adalah Pesta Pantai dan Food Festival. Beberapa tangkai acara Pesta Pantai, yakni lomba foto dalam air, snorkeling, dan fun swimming. Pemerintah Provinsi Lampung memang berusaha Festival Krakatau 2015 lebih kaya dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Pemprov menawarkan keindahan laut dan Gunung Krakatau yang biasa menjadi daya tarik
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
34
Edisi VIII/Agustus 2015
wisatawan. Beberapa even pendukung serta akan diperbanyak sehingga menyuguhkan daya tarik yang berbeda. Selain pesta pantai pada tanggal 23 Agustus di Pulau Tangkil dan Pantai Mutun, juga ada Kraktau jetski Adventure di gugusan Gunung Krakatau pada tanggal 29-30 Agusutus, Tur Krakatau berangkat dari Kalianda pada tanggal 29 Agustus, dan Lampung Culture and Tapis Carnival V
pada tanggal 30 Agusuts 2015. Kemudian ada pula even Lampung film dan fashion week pada 18-20 September 2015. Kegiatan ini menampilkan kreasi pakaian berciri khas kain Lampung dalam balutan seni tradisional dan modern dan lomba film tentang pariwisata dan budaya Lampung yang diikuti pelajar dengan durasi 10 menit. Ada pula Gowes Keliling Lampung, dengan rute Bakauheni-Bandar LampungTanggamus-Pesisir Barat-Lampung Barat pada 15-18 Oktober 2015. Kegiatan ini menyusuri pantai Lampung dari Lampung Selatan sampai Ranau Lampung Barat dengan bersepeda. (tim)
Dewan Dorong Sektor Pariwisata ntuk menghidupkan dan memajukan sektor pariwisata, DPRD Provinsi Lampung terus mendorong program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Kegiatan tersebut bisa berupa perbaikan dan penyediaan infrastruktur, menciptakan keamanan, maupun berupa even pariwisata bertaraf nasional dan internasional. Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Joko santoso mengatakan
U
dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, sejatinya Lampung lebih kaya potensi pariwisata. Jika Kalteng mampu membuat even pariwisata bertaraf internasional, Lampung seharusnya juga mampu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lampung harus banyak belajar dari daerah lain, termasuk Kalimantan Tengah. “Kita harus banyak belajar dari Kalteng karena dia sudah berhasil menyelenggarakan punya even internasional duluan,�paparnya.
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi VIII/Agustus 2015
Bila Kalimantan memiliki Saltomini sebagai even pariwisata internasional, Lampung memiliki Festival Krakatau yang bisa diekspose lebih luas lagi. Namun Joko menilai pelaksanaan Festival Krakatau tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun. “Saya melihat Festival Krakatau selama ini, ya hanya begitu-begitu saja, tak ada yang berubah. Sedangkan untuk mendukung wisata Lampung jadi even wisata internasional, pemerintah harus siap menganggarkan dana Rp4 trilun dari APBN,” katanya. Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Johan Sulaiman mengatakan untuk memajukan sektor pariwisata perlu pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan listrik. Kemudian yang juga sangat penting adalah keamanan. “Daerah kita saat ini terstigma sebagai daerah yang kurang aman. Berita tentang begal selalu dikaitkan dengan Lampung. Hal itu membuat orang enggan datang ke sini,” katanya. Akibatnya destinasi wisata nasional seperti Teluk Kiluan di Tanggamus, Pulau Pahawang di Pesawaran, Pantai Tanjung Setia di
35
Pesisir Barat, Taman Nasional Waykambas di Lampung Timur, terdistorsi. Aksi begal yang kerap diiringi korban jiwa, menjatuhkan martabat dan nama daerah. “Kalau aparat keamanan saja tak aman jiwa, raga, harta dan bendanya bagaimana dengan jiwa, raga, harta dan benda masyarakat biasa,” katanya. Pembegalan yang berulang kali di wilayah ini makin mereduksi Lampung sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Jika masalah keamanan tidak disikapi serius oleh lintas sektoral dan seluruh elemen terkait, membuat citra Lampung tidak baik di mata publik nasional dan internasional, terutama para investor dan wisatawan. “Akibatnya kunjungan wisata ke Lampung turun drastis,” kata Johan. (tim)
JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
36
Edisi VIII/Agustus 2015
Gerakan Serentak Perbaikan Infrastruktur Jalan Pemerintah Provinsi Lampung menggagas gerakan serentak perbaikan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota seLampung. Upaya ini guna mewujudkan Lampung Mantap Infrastruktur 2019. erobosan tersebut dilontarkan Wakil Gubernur Bachtiar Basri dalam ekspose pembangunan infrastruktur, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu 12/8/2015. Pada kesempatan itu, Bachtiar mengatakan bahwa wujud gerakan serentak yaitu perbaikan dilakukan secara terpadu dan bersinergi antara Pemprov Lampung, pemda kabupaten dan kota. Acara dihadiri Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Forkopimda, Sekda Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, dan sejumlah pejabat lainnya. Wagub mengatakan pemerintah kabupaten/ kota harus mengajukan program unggulan infrastruktur dan memprioritaskan jalan yang akan diperbaiki. “Jadi, anggaran yang diajukan pada 2016 merupakan prioritas. Pemprov tahun ini menganggarkan Rp1 triliun untuk perbaikan infrastruktur. Kalau idealnya minimal Rp3 triliun. Karena itu, anggaran ini harus dioptimalkan,” ujar Wagub. Wagub juga mengusulkan, menghidupkan kembali mantri jalan dengan membentuk enam Unit Pelayanan
T
Terpadu Daerah (UPTD). Dengan demikian, diharapkan perbaikan dan pembangunan jalan tidak bergantung pada anggaran proyek sehingga perbaikan dapat dilakukan sepanjang tahun. “Selain itu penanganan jalan pusat, provinsi, kabupaten/kota juga jelas. Gagasan ini perlu dukungan kabupaten/kota dan dituangkan dalam kesepakatan, “ kata Wagub. (tim)