Mimbar DPRD Provinsi Lampung | Edisi Agustus 2013

w w w.dprd-lampungprov.go.id

EDISI AGUSTUS 2013

DPRD Surati Gubernur tentang Anggaran Pilgub

Dewan Desak Pemprov Serahkan KUA-PPAS

BKD Diminta Segera Umumkan Formasi CPNSD

Pemadaman Bergilir PLN Harus Transparan

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

1

Dari Redaksi

Penuhi Kebutuhan Listrik T PLN (Persero) Distribusi Wilayah Lampung mengeluarkan kebijakan yang tidak populer: pemadaman bergilir pada malam hari di seluruh Provinsi Lampung mulai 26—31 Agustus 2013.

PLN beralasan, pada periode itu sedang dilakukan pemeliharaan pipa boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 4. Juga, karena berkurangnya debit air di PLTA Way Besai dan prioritas untuk pengairan PLTU Batu Tegi. Kondisi ini menyebabkan daya energi listrik di Lampung defisit sekitar 50—60 Mega Watt.

Kebutuhan energi listrik daerah Lampung saat ini sekitar 640 MW pada waktu beban puncak antara pukul 18.00— 22.00. Sedang pada waktu siang, kebutuhannya lebih kecil, sekitar 470 MW. Selama ini, kebutuhan listrik di Lampung dipenuhi dari pembangkit listrik lokal seperti PLTU Tarahan Unit 3 & 4, PLTP Ulubelu, PLTA Way Besai, PLTA Batu Tegi (prioritas untuk pengairan), PLTU Sebalang, PLTG Tarahan, dan beberapa PLTD sewa berskala kecil lainnya. Selain itu, juga melalui interkoneksi listrik Sumbagsel.

Dalam kondisi normal, seluruh pembangkit listrik lokal dan interkoneksi Sumbagsel itu menghasilkan listrik rata-rata 690 MW. Artinya, pemenuhan kebutuhan listrik di Lampung tidak ada masalah, bahkan masih surplus sekitar 50 MW. Namun, kini kondisinya berbeda.

Adanya pemeliharaan PLTU Tarahan 4, ditambah dengan berkurangnya debit air di PLTA Way Besai dan prioritas untuk pengairan PLTA Batu Tegi, pasokan listrik menjadi defisit sekitar 50—60 MW per hari, terutama pada beban puncak.

Bagi masyarakat sulit menerima alasan dan solusi apa pun yang ditawarkan PLN. Mereka hanya tahu, listrik harus tetap menyala. Apalagi, hak pelanggan listrik juga dijamin UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam Pasal 29 undang-undang itu disebutkan, hak konsumen listrik: a) Mendapatkan pelayanan yang baik; b) Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajard) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengo-

P DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Zurizal, M.Sc. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

perasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik Karena itu, hak konsumen listrik untuk protes. Bahkan, kalangan DPRD, Gubernur, dan pengusaha pun menuntut pertanggung-jawaban PLN terkait pemadaman listrik bergilir.

Protes saja, tentu tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan, andaikan masyarakat menuntut PLN agar mengganti kerugian akibat pemadaman listrik bergilir, persoalan listrik di daerah ini juga belum tentu selesai.

Karena itu, ada baiknya jika semua pihak, terutama pemerintah daerah dan PLN duduk bersama mencarikan solusi persoalan listrik. Dengan misalnya, membangun perusahaan listrik daerah. Karena hal ini juga dimungkinkan oleh undang-undang. Atau pemda ikut memberikan solusi agar pemadaman tidak terjadi lagi ketika PLN melakukan pemeliharaan pembangkit.

Jujur saja, di Lampung masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum menikmati listrik. Yang ada pun, listrik menjadi semacam asesoris karena lebih sering padam dibandingkan menyala. Bukan pemadaman bergilir, tetapi menyala bergilir.

Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa hingga kini PLN tak mampu memenuhi seluruh kebutuhan listrik seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu turun tangan dengan melakukan langkah nyata. Tidak cukup dengan menyerahkan sepenuhnya kepada PLN. Semua ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Demi Lampung menyala!

Redaksi

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

LAPORAN UTAMA

DPRD Surati Gubernur tentang Anggaran Pilgub DPRD Lampung akhirnya bersikap tegas dalam masalah polemik Pilgub Lampung. Lembaga politik itu menyurati Gubernur Sjachroedin ZP. untuk memasukkan anggaran Pilgub dalam APBD Perubahan.

eputusan mengingatkan Gubernur Lampung agar mengganggarkan Pilgub Lampung dalam APBDP itu berdasarkan hasil rapat pimpinan dewan, Rabu (317). Rapat yang diikuti tiga pimpinan dewan, Marwan Cik Asan, Hantoni Hasan dan Indra S Ismail, menghasilkan sejumlah poin penting.

“Surat ini mengingatkan Gubernur Lampung agar memasukkan anggaran Pilgub 2013 dalam APBD Perubahan,” kata Marwan usai rapat.

Menurutnya, anggaran Pilgub Lampung akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan ketimbang anggaran lainnya. Sehingga, tidak ada alasan bagi pemerintah provinsi untuk tidak menganggarkan pilgub

K

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

apapun alasannya. Pasalnya, hal itu adalah perintah konstitusi.

Namun, upaya yang dilakukan pimpinan DPRD Lampung itu, sepertinya masih harus menunggu perkembangan. Pasalnya, tim rasionalisasi anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung tidak menemukan dana tersisa dalam APBD daerah ini.

Padahal ketika turun ke Lampung, tim rasionalisasi anggaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), itu mengklaim ada dana Rp370 miliar yang bisa dipangkas dari sejumlah program.

Sedangkan kebutuhan dana pilgub hanya Rp300 miliar.

Dirjen Otda Djohermansyah Johan mengakui, hasil cek data lapangan dengan perkiraan tim Kemendagri

memang tidak seperti yang diharapkan.

“Lampung nggak punya uang.

Semua dana yang diperkirakan bisa dilakukan penghematan ternyata programnya sudah berjalan. Kegiatan sudah dikontrak,” katanya.

Apa semua program yang berjalan itu tidak bisa dibatalkan? Menurut dia, itu sudah berdasarkan kajian dan pembahasan bersama tim serta uji lapangan. “Hitung-hitungan tim Kemendagri itu hanya perkiraan anggaran yang bisa dihemat dan bukan sebuah patokan tersedianya anggaran.

Ya, kalau program sudah berjalan, kontrak, sudah termin, nggak bisa dibatalkan. Apa gaji yang sudah dibayarkan bisa diambil lagi?” katanya.

Meski demikian, Djohermansyah

3

LAPORAN UTAMA mengaku masih memiliki jurus pamungkas untuk solusi pendanaan Pilgub Lampung tahun ini. Namun, dia masih merahasiakannya. Solusi pamungkas itu, kata dia, akan dibahas langsung bersama gubernur tanpa melibatkan pihak manapun, termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Karena itu, dia menyatakan akan memanggil Gubernur Lampung untuk membahas masalah penganggaran ini secara khusus. Namun, dia belum memastikan kapan waktu pertemuan itu. “Paling lambat pekan depan.

Sedang kita atur,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam beberapa hari ke depan, dia masih disibukkan dengan jadwal ke luar kota sehingga pertemuan tidak bisa diagendakan pekan ini. “Sedang diatur waktunya. Yang kita undang gubernur sendiri. Ya, pertemuannya bisa di Jakarta atau di Lampung,” katanya.

Selain itu, Djohan juga menyatakan bisa saja dana bagi hasil kabupaten/kota digunakan untuk mendanai Pilgub Lampung. Dia hanya mengingatkan, ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana hibah itu, yaitu melalui mekanisme penganggaran dalam APBD. Direktur Keuangan Daerah Yuswandi A. Temenggung menyatakan, tidak ada masalah bila dana bagi hasil untuk kabupaten/kota dari provinsi digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pilgub Lampung tahun ini.

Syaratnya, proses pengarahan penggunaan anggaran dan pencairannya melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. “Sepanjang ikut

4

mekanisme, tidak ada masalah. Mekanisme harus melalui APBD, karena setiap uang rakyat masuk APBD dan ditetapkan melalui perda,” kata Yuswandi.

Dia menjelaskan, bagi hasil untuk kabupaten/kota dari provinsi pada prinsipnya adalah salah satu sumber pendapatan dalam APBD kabupaten/ kota yang telah dianggarkan dalam APBD provinsi.

Menurutnya, apabila kabupaten/ kota di Provinsi Lampung akan menggunakan dana bagi hasil itu untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pilgub, dana bagi hasil tersebut harus terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD masing-masing daerah melalui hibah atau bantuan keuangan kepada

provinsi yang sifatnya “diarahkan” untuk pendanaan kegiatan Pilgub Lampung. “Itu harus jelas ke mana dana tersebut akan diarahkan,” ujarnya.

Kemudian oleh provinsi, lanjutnya, hibah atau bantuan keuangan dari kabupaten/kota itu harus dianggarkan dalam APBD-nya pada sisi pendapatan.

Selanjutnya penggunaannya dianggarkan dalam APBD provinsi untuk belanja kegiatan Pilgub Lampung.

“Dana hibah itu masuk dalam APBD kabupaten/kota, kemudian dihibah kepada provinsi, selanjutnya provinsi menganggarkan di pendapatannya. Pencairannya lewat APBD provinsi yang disetujui gubernur dan DPRD. Kemudian dibelanjakan sesuai yang diarahkan,” ungkapnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

LAPORAN UTAMA

Rapat Kemendagri Sepakati Pilgub Lampung Tahun 2013 Rapat bersama Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Provinsi, dan DPRD Lampung di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta menyepakati penyelenggaraan pemilihan gubernur Lampung pada tahun 2013 dan pembiayaannya dianggarkan pada Perubahan APBD tahun 2013. apat yang berlangsung pada Kamis (1/8), hadir dari Lampung antara lain Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Asisten II Sekdaprov Lampung, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda, Kepala Biro Hukum, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono bersama Komisioner KPU Lampung Sholihin.

Sedang dari Jakarta antara lain Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Anggaran, Direktur Pejabat Negara, dan Direktur Kesbangpol Kemendagri, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dari KPU Korwil Lampung.

R

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengatakan, rapat juga menyepakati proses penganggaran pilgub Lampung itu dalam Perubahan APBD 2013 yang dilakukan setelah rapat paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Lampung tahun 2013.

Rapat paripurna LKPj yang seharusnya dilaksanakan Rabu (31/7), ditunda setelah Lebaran karena Pemprov Lampung belum siap dan dijadwalkan pada 16 Agustus 2013.

Nanang menyebutkan, anggaran

penyelenggaraan Pilgub Lampung 2013 diperkirakan Rp300 miliar, dengan rincian pembiayaan Pilgub Lampung yang dijalankan KPU Lampung mencapai Rp187 miliar, pembiayaan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp64 miliar, dan sisanya untuk pembiayaan pengamanan oleh pihak Kepolisian Daerah Lampung.

Upaya untuk memenuhi besaran anggaran tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan rasionalisasi atau efisiensi APBD sehingga ditemukan nilai sampai Rp300 miliar.

5

LAPORAN UTAMA “Bila hasil rasionalisasi dalam APBD belum mencapai Rp300 miliar, dilakukan dengan meminjam ke Bank Lampung,” ujar Nanang tentang hasil pertemuan itu pula.

Nanang menambahkan, disepakati lagi bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan khususnya KPU, Bawaslu dan Polda Lampung harus bertemu untuk melakukan sinkronisasi usulan anggaran seoptimal mungkin, sehingga ditemukan angka yang optimum.

Menurut dia, jadwal untuk pembahasan anggaran yang rinci adalah pada 16 Agustus 2013, DPRD melakukan paripurna LKPJ, dan 19 Agustus 2013, Tim Teknis Kemendagri akan turun ke Lampung untuk membahas rinci simpulan anggaran Pilgub Lampung 2013 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung, Badan Anggaran DPRD, KPU Lampung, Bawaslu, dan Polda.

Pembahasan itu, untuk mendapatkan angka nominal penganggaran yang disepakati bersama. Setelah angka detail anggaran ditemukan, kemudian langkah politik diselesaikan oleh Mendagri, ujarnya lagi.

“Besok, Jumat, 2 Agustus 2013, pukul 13.00 WIB, KPU Lampung mengundang Kapolda dan Ketua Bawaslu Lampung untuk melakukan sinkronisasi anggaran Pilgub Lampung 2013 di kantor KPU Lampung,” ujar dia pula.

Pada bagian lain, KPU Lampung

mengharapkan pemerintah segera turun tangan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pilgub Lampung.

Walaupun sudah diagendakan pada 2 Oktober 2013 ini, hingga saat ini KPU Lampung belum memiliki anggaran terkait pelaksanaan pemilu gubernur tersebut.

“Kita minta KPU Pusat mengirim surat kepada Presiden SBY sehingga bisa mempercepat pembahasan anggaran pilgub atau setidaknya mencarikan solusi agar pelaksanaan pilgub bisa berjalan,” katanya.

Menurut Nanang, pihaknya berharap presiden dapat memberikan

6

solusi karena memang memiliki perangkat untuk itu, misalnya Menteri Keuangan yang memiliki dana yang memungkinkan dapat digunakan untuk pelaksanaan pemilu kada Lampung.

KPU tetap bersikukuh pelaksanaan pilgub 2 Oktober 2013, walaupun hingga kini masih terjadi terjadi tarik ulur dengan Pemerintah Provinsi (pemprov) Lampung karena belum tersedianya anggaran pembiayaan yang diperlukan.

Berkaitan dengan posisi masa tugas Komisioner KPU Lampung yang akan segera berakhir, sesuai dengan

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

LAPORAN UTAMA keputusan KPU Pusat dan kesepakatan bersama menurut Nanang, akan diperpanjang sampai pelantikan gubernur terpilih.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja menyebutkan, masalah yang terjadi saat ini di Lampung akibat adanya kekosongan hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu kada yang bersamaan tahunnya dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres. Pasal aturan peralihan dalam UU No 32/ 2004 tidak bisa dipakai untuk 2013 karena menyebut tahun, yakni untuk masa jabatan kepala daerah yang habis 2009.

“Awal 2013 hal ini sudah kami prediksikan akan muncul masalah karena tidak ada peraturan yang mengharuskan pelaksanaan pemilu kada tahun ini. Karena itu, Komisi II mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu yang hingga kini belum diterbitkan,” ujarnya. (tim)

Gubernur Respon Positif Hasil Rapat di Kemendagri ubernur Lampung Sjachroedin kegiatan atau program 2013 sedang ZP merespons positif hasil rapat proses tender bahkan sudah ada di Dirjen Otda Kemendagri, yang dilaksanakan.

Kamis (1/8). Gubernur meneIa menjelaskan, dana sekitar gaskan, pihaknya akan memasukkan Rp2 triliun telah tersalurkan ke 10 anggaran Pilgub Lampung dalam APBDP satuan kerja perangkat daerah, 2013. Namun, besarannya akan dibahas bahkan dinas di lingkungan Pemdengan DPRD Lampung. prov Lampung itu telah melak“Saya sudah siap (menganggarkan). sanakan kegiatan yang diproPokoknya kalau ada pembahasan APBD gramkan.

Perubahan pasti akan dimasukkan Selain itu, menurut dia, APBD (anggaran pilgub). Tapi angkanya perlu Lampung Tahun 2013 mencapai kesepakatan dengan DPRD,” ujar Rp4,4 triliun, tetapi mengalami gubernur, Kamis (1/8). defisit sebesar Rp366 miliar.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Semula, defisit itu diharapkan bisa (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansyah teratasi dengan rencana pendapatan Johan menyatakan, ada tiga cara yang bisa dari penjualan aset lahan seluas 80 dilakukan pemprov agar mampu menghektare di Waydadi Bandarlampung Sjachroedin ZP anggarkan dana hibah pilgub dalam APBD sebesar Rp600 miliar.

Perubahan (APBD-P) 2013 secara cepat.

Namun, lanjut dia, aset lahan di Waydadi itu harus Dalam kajian Ditjen Otda, langkah itu adalah memiliki peraturan daerah sebagai payung hukumnya. efisiensi dana belanja dalam APBD-P 2013, menunda Akan tetapi, hingga sekarang pembahasannya belum penyaluran dana bagi hasil kabupaten/kota, dan rampung antara DPRD dengan Pemprov Lampung. mengajukan pinjaman ke sejumlah bank.

“Salah satu penyebab pilgub ditunda adalah Perda “Meskipun program pembangunan sudah banyak tentang Waydadi itu belum rampung,” ujar dia lagi. ditenderkan atau bahkan dikerjakan oleh pihak ketiga, Ia mengemukakan bahwa terdapat dua kepembayarannya kan masih bisa ditunda. Selain itu, promungkinan mendapatkan dana untuk pilgub, yakni gram yang belum dijalankan, bisa ditunda dulu dananya dengan peningkatan penghasilan daerah atau memangkas sampai pembahasan APBD 2014,” katanya. dana kegiatan atau program satuan kerja di daerahnya.

Tak Bisa Pangkas Anggaran Menurut dia, APBD Lampung 2013 telah makSementara itu, Sekdaprov Lampung Berlian Tihang simal, bahkan terdapat defisit sekitar Rp366 miliar. mengatakan, Pemprov Lampung tidak dapat memangkas Untuk memangkas anggaran, tidak dimungkinkan karena anggaran dalam APBD 2013, mengingat sejumlah sejumlah kegiatan pada tahun 2013 telah berjalan. (tim)

G

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

7

LAPORAN UTAMA

Kepala Daerah Tolak Urunan Dana Pilgub Beberapa kepala daerah yang menjadi bakal calon gubernur-wakil gubernur Lampung menawarkan diri untuk ikut membiayai pemilihan gubernur pada 2013.

Namun, kepala daerah yang lain menolak urunan dana untuk pilgub.

Herman H.N.

epala daerah yang akan ikut berlaga dalam pilgub dan menawarkan diri ikut membiayai pilgub adalah Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., Wali Kota Metro Lukman Hakim, dan Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri.

Mereka merelakan penundaan pencairan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak demi membiayai pilgub. Dana APBN ini merupakan pembagian antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

Sementara itu, sejumlah kepala daerah di Lampung mengaku tidak mau ikut campur soal pilgub, terutama terkait pembiayaan karena memang bukan tanggung jawab mereka.

Sekretaris Kabupaten Lamsel Sutono, mewakili Bupati Rycko Menoza S.Z.P., mengatakan ada tiga alasan mengapa Kabupaten Lamsel tak mau ikut campur menyiapkan dana bersama yang digunakan untuk Pilgub Lampung.

Pertama, kabupaten sebagai daerah otonomi tidak diberikan kewenangan

K

8

dan kewajiban untuk menyiapkan anggaran pilgub maupun pilpres.

“Kita (Lamsel, Red) tidak punya pilgub. Yang kita punya adalah pilbup (pemilihan bupati). Kalau untuk pilbub tentu akan kita siapkan karena itu merupakan kepentingan kabupaten ini,” ungkap Sutono.

Alasan kedua, lanjut Sutono, hingga kini Kabupaten Lamsel tidak pernah menerima surat maupun instruksi, baik dari Pemprov Lampung ataupun pemerintah pusat, untuk menyediakan anggaran pilgub dalam APBD. Ketiga, penyiapan anggaran bersama untuk pilgub itu merupakan kebijakan yang tidak prioritas bagi kabupaten berjuluk Khagom Mufakat ini. “Anggaran pilgub itu tidak prioritas untuk kita. Pembenahan infrastruktur yang kita prioritaskan,” beber Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Lamsel ini.

Sedangkan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengatakan, menggunakan dana bagi hasil yang didapatkan oleh daerah tidaklah mudah. ”Uang itu milik rakyat, jadi tidak mudah untuk mengatakan setuju atau tidak. Perlu ada proses pengkajian yang serius untuk dilakukan,” katanya.

Pemkab Lampung Utara juga tegas tidak akan menganggarkan biaya pelaksanaan Pilgub Lampung. Pasalnya, kabupaten setempat akan melaksanakan pemilihan bupati-wakil bupati yang akan digelar 19 September 2013.

Kita akan melaksanakan pilkada.

Jadi, saya rasa berat untuk kita menganggarkannya,”ujar Bupati Lampura Zainal Abidin melalui Kabag Humas dan Protokol Suwarter Alfian, S.E. kemarin.

Lukman Hakim

Sementara Bupati Lampung Timur Erwin Arifin, melalui Sekretaris DP2KA Senen Mustakim, mengatakan belum ada pemberitahuan penganggaran pelaksanaan pilgub dari Pemprov Lampung.

“Sampai dengan pembahasan APBDP kemarin, Lamtim tidak mengalokasikan dana untuk pilgub,” katanya.

Senen mengatakan, bila masih dimungkinkan pasti ada anjuran gubernur pada waktu evaluasi APBDP. Menurutnya, masih ada kesempatan bila menganggarkan pelaksanaan pilgub.

“Mungkin dievaluasi gubernur pada waktu kita ajukan perbup-nya seperti apa nanti arahan gubernur,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Bupati Mesuji Khamamik. Dia menegaskan, kini pihaknya tidak bisa memberikan dana bagi hasil pajak ke KPU Lampung yang dialokasi Pemprov Lampung ke Kabu-

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

LAPORAN UTAMA paten Mesuji. Sebab, hingga kini dana itu telah di-setting ke dalam APBD Mesuji 2013. Selain itu, kegiatan yang telah dianggarkan dengan menggunakan dana tersebut telah berjalan sesuai aturan.

Untuk Kabupaten Tanggamus, Wakil Bupati Samsul Hadi mengatakan, soal pendanaan pilgub, Pemkab Tanggamus menunggu petunjuk dari Pemprov Lampung. “Sampai saat ini, petunjuk pemprov itu belum ada,” ungkap Samsul.

Menjadi Blunder Tentang hasrat kepala daerah yang menjadi calon dalam pilgub dan menawarkan diri ikut membiayai pilgub, itu menuai kritik. Memang, sebagai kepala daerah, mereka berhak atas fee dana bagi hasil itu. Tetapi, ketiganya adalah balon gubernur-wakil gubernur. Dan, jika benar hal itu terjadi maka bisa menjadi blunder.

“Logika politiknya, kalau balon yang akan berkompetisi, lalu ia membiayai pemilihan, nah di hasil akhirnya, bagaimana legitimasi politiknya? Ini bukan persoalan uang,” kata ahli hukum Universitas Lampung Wahyu Sasongko dalam diskusi di KPU Lampung.

Dari wacana penundaan dana bagi hasil ini, Wahyu juga mempertanyakan kapasitas ketiganya dalam menggelontorkan dana itu. Sebagai kepala daerah atau sebagai balon gubernurwakil gubernur yang belum ditetapkan

Khamamik

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

Wahyu Sasongko

KPU? Lalu, bagaimana status uang itu?

“Kalau yang memakai KPU, oke.

Tapi, kan kita tidak ingin membiayai sedikit, tapi cacat besar, nggak legitimate (sah),” kata Wahyu.

Karena itu, Wahyu mengingatkan bahwa jika sekadar ketersediaan, saran Herman H.N. untuk merelakan dana bagi hasil memang sangat simpatik.

“Tapi, secara legalitas politik, masak calon yang membiayai kegiatan? Kayak Miss World, tapi pesertanya yang membiayai,” urai pria berkacamata ini.

Yang paling tepat, kata Wahyu, adalah mengambil dana talangan dari pemerintah. Kuasa pengguna anggaran memang ada pada gubernur.

“Nah, jadi kalau ke sana, persoalannya lalu gubernur mau nggak?

Secara pribadi kan katanya nggak ada persoalan dengan personel KPU. Maka, berkomunikasi politiklah, coba dilakukan. Obrolan dari hati ke hati, kalau gagal pilgub, yang dapat nama jelek juga gubernur lho, sebagai pembina politik, perpanjangan tangan pusat di daerah,” katanya.

Menurut dia, baik-buruknya politik di daerah akan mengena pada diri gubernur. “Coba sentuh hatinya.

Dana talangan oke, tapi jangan bersumber dari yang tadi (dana bagi hasil).

Takutnya legitimasi politiknya jadi masalah. Kalau bermasalah, pilkada ulang bukan karena kesalahan penyelenggaraan, tapi sumber dana yang nggak bisa dipertanggungjawabkan,” papar Wahyu.

Akademisi FISIP Unila Hertanto

menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif setidaknya sudah melaksanakan fungsi normatifnya untuk mengingatkan eksekutif terkait anggaran pilgub. Menurut dia, sebelum akhir September, di mana batas usulan anggaran tertutup, KPU jangan menutup pintu untuk melakukan komunikasi politik.

Sebaiknya, kata dia, gunakanlah mekanisme dengan lembaga-lembaga terkait. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah satu-satunya saluran untuk dimintai pertanggungjawaban dengan dasar surat edaran terkait Pilgub 2013 ke seluruh kepala daerah serta kepada gubernur dan DPRD Lampung. Sebaiknya, KPU bertemu Mendagri tanpa berwakil.

“Jadi, jangan lagi dilempar ke Dirjen Kemendagri. Tapi, face to face dengan pernyataan tertulis dan lisan.

Minta waktu. Kalau mekanisme ini gagal, ada Menko Polhukam. KPU harus menyampaikan kronologis dengan alasan Mendagri nggak bersedia ditemui secara langsung. Kalau pilgub nggak dilaksanakan, masalah polhukam bisa terjadi walaupun nggak diharapkan,” kata Hertanto.

Sementara Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, dari asistensi Kemendagri pada 19 Agustus 2013, ada lima celah yang bisa digunakan untuk membiayai pilgub.

Yaitu memotong anggaran dari satuan kerja, anggaran-anggaran yang ada di proyek-proyek yang belum terlaksana, dan dana bagi hasil.

Selanjutnya, sindikasi atau pinjaman bank dan penghematan dari beberapa satuan kerja. Nah, ketika Dirjen Anggaran Kemendagri Hamdani memebahas dana bagi hasil, Asisten II Setprov Lampung Arinal Junaidi mengatakan, anggaran sudah tidak ada.

Dana bagi hasil sudah diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sudah diperdakan.

“Pas pertemuan dengan bakal calon gubernur, Pak Herman H.N. bilang, belum ada dana bagi hasil. Pak Herman H.N. bilang, dia memeriksa anggaran setiap hari. Ini bohong berarti, memang niatnya nggak mau menganggarkan,” kata Edwin. (tim)

9

LAPORAN UTAMA

Jimly Sarankan Pilgub Diundur pada 2015 Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie tidak menyarankan Pilgub Lampung digelar tahun ini jika anggaran tak ada. Paling realistis, pilgub diundur pada 2015. menjelaskan, pada Pasal 134 UU No. aya rasa ada sodengan UU lain halusinya, cuma ini rus ikut dengan ke15/2011 juga berbunyi bahwa prosedur belum ketemu satentuan uu lain teryang ada di UU No. 32/2004 tetap dilaksanakan. ja. Atau sudah sebut.

Meski demikian, Siti juga meketemu, tetapi belum “Saya ngerti ini ngatakan bahwa tidak mudah menggelar diputuskan. Jadi banyak maksudnya. Ini pasalternatif. Salah satu yang ti tentang UndangPilgub 2013. Karena di Pasal 117 UU paling realistis ya sudahlah, Undang Keuangan No. 15/2011, ada bunyi “wajib mencairkan”. Jadi sampai dana dicairPilgub 2015,” kata Jimly Negara, Undangkan, ada prosedur panjang lagi di kepada wartawan usai Undang Pengawas Menteri Keuangan. Mendagri harus diskusi publik bertema Keuangan. Jadi tetap menjamin bahwa Menkeu akan mePilgub yang Berintegritas harus ikut aturan mudahkan pencairan uang untuk Pilgub yang digelar Persatuan main undang-unJimly Asshiddiqie Wartawan Indonesia (PWI) dang,” terang ketua Lampung.

“Jadi memang secara teknis agak Cabang Lampung, Senin (19/8).

DPP Partai NasDem ini yang juga sulit di 2013, dengan prosedur yang Mantan ketua Mahkamah Konstimenjadi pembicara dalam diskusi belibet gitu. Apakah di penyediaan tusi (MK) ini mengatakan, bisa saja tersebut. anggarannya, termasuk di Pasal 117 itu pilgub digelar pada 2013. Misalnya jika Perempuan yang memulai karir yang bunyinya dicairkan. Itu agak sulit,” presiden turun tangan dengan mepegawai negeri sipil (PNS)-nya di ngeluarkan peraturan pemerintah Pemprov Lampung sejak 1979 itu terangnya. (tim) pengganti undang-undang (perppu).

Atau, memberikan anggaran dari APBN sebanyak Rp300 miliar dari anggaran khusus.

“Nah, secara legal mungkin. erbeda dengan Jimly, Komisioner KPU Lampung Tetapi ini kan menjelang Pemilu 2014, Firman Seponada menilai, Pilgub 2015 hanya presiden pun sudah akan mengakhiri wacana yang tidak jelas. Ini karena KPU sudah masa tugasnya. Jadi, ada banyak sekali menjaring lima pasangan bakal calon gubernur risiko politik, sehingga saya ragu itu dan wakil gubernur. Sedangkan, pilgub saat ini menjadi akan ditempuh oleh presiden. Sehak politik 38 parpol peserta Pemilu 2009. dangkan kalau tidak ada anggaran, Kalau pilgub mundur ke 2015, maka hak politik enggak bisa jalan,” kata cendekiawan 28 parpol yang tidak lolos Pemilu 2014 akan muslim ini. dipangkas. “Dan itu enggak demokratis. Sekarang ini Di tempat yang sama, mantan tahapan tinggal nyari anggaran. Sudah enggak ada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Firman Seponada masalah. Kalau anggaran sudah clear, jalan 2013.

Negeri (Sekjen Depdagri) Siti Nurbaya Tahun 2015 enggak mungkin,” tukas Firman.

Bakar mengatakan, harus dilihat secara Menurut dia, justru Pilgub 2013 yang paling minimal risiko. Ini karena objektif seluruh kondisi untuk menyemasalah ada di anggaran. Potensi konflik memang juga mesti dihitung. Tetapi lenggarakan pilgub. Kalau persoalannya dari pengalaman pilkada, Lampung adalah provinsi yang paling kondusif. di dasar hukum terkait dana yang Sementara jika Pilgub 2014, maka akan berat buat KPU dan masyarakat mengkhawatirkan, maka direntang saja karena ada pemilu nasional yang dilaksanakan hingga di daerah. Lalu jika diundur pasal-pasal yang mengaturnya. ke 2015, itu menyalahi undang-undang karena jelas diatur bahwa pilkada Dibandingkan antara UU No. 32/ dilaksanakan selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhir masa jabatan 2004 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah. pada Pasal 64 sampai 67 denganUU Sementara, masa jabatan gubernur Lampung berakhir Juni 2014. “Pilgub No. 15/2011 tentang Penyelenggara dimajukan karena sudah ada yurisprudensi. Lima tahun lalu, pilgub kita Pemilu pada pasal 9 dan 117. Bahkan dimajukan dan enggak ada masalah,” urainya. (tim) di UU tersebut, pada Pasal 125 disebutkan bahwa prosedur yang diatur

“

S

Pilgub 2013 Paling Minimal Risiko

B

10

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

LAPORAN UTAMA

KPU: Yang Penting Ada Komitmen Pemda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung tak mempermasalahkan nominal anggaran untuk pemilihan gubernur (pilgub) yang akan masuk APBD perubahan 2013. Dari kebutuhan Rp260 miliar untuk KPU, Bawaslu, dan Polda Lampung, tidak masalah jika hanya diberi Rp20 miliar pada tahap awal.

“

p20 miliar saja enggak apa-apa. Yang penting ada komitmen dari pemda kalau dana itu dianggarkan,” kata Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih, Selasa (20/8).

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menambahkan, lembaganya juga akan memilah anggaran yang masuk pada APBDP 2013 dan APBD 2014. Dia juga meminta pejabat eselon dua di Pemprov Lampung untuk menggunakan data. Sebab dari beberapa kali pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemprov menyatakan tidak ada anggaran, namun tak disertai data.

Untuk alokasi anggaran yang akan dipilah di APBDP 2013, kata dia, akan dikaji sekretariat KPU, Biro Keuangan, dan Perencanaan. Namun, anggaran yang harus pada APBDP 2013 adalah untuk pembiayaan logistik pilgub dan sosialisasi termasuk rapat-rapat koordinasi. Kemudian honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Honor KPPS harus dibayar, karena mereka hanya bekerja 1 hari, pada saat pemungutan suara,” terangnya.

Idealnya, lanjut Nanang, dari total Rp260 miliar anggaran pilgub untuk KPU, Bawaslu, dan Polda Lampung, bisa dicover antara Rp120 miliar sampai Rp150 miliar dalam APBDP 2013. “Yang penting, ada komitmen untuk anggaran,” tukas pria berkacamata ini.

Nanang melanjutkan, komitmen ini juga harus dilakukan berdasarkan surat dari Mendagri Gamawan Fauzi bernomor 910/3378/sj perihal Penyediaan Anggaran Gubernur. Surat tertanggal 26 Juni 2013 ini ditujukan kepada gubernur dan DPRD Lampung. Poin dalam surat itu, antara lain, Pilgub Lampung digelar pada 2013 dan menggunakan APBDP 2013.

R

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

Nanang juga menilai, usulan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof.

J i m l y Asshiddiqie agar pilgub digelar pada 2015, jutru melanggar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Nanang Trenggono Pilgub pada 2014 juga rentan pelanggaran dan KPU tak mau ambil risiko.

Dijelaskannya, pada 1 Februari 2014, KPU mulai melakukan tender untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014.

Waktu paling pas untuk pemungutan suara pilgub adalah 4 Desember 2013 dengan putaran kedua sekitar bulan Januari 2014. Jika pilgub berbarengan pileg, akan ada benturan di logistik, khususnya penambahan kotak suara.

“Untuk pileg kan ada 4 kotak per TPS (tempat pemungutan suara). Yaitu untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kalau tambah pilgub, berarti per TPS menambah 1 kotak lagi dan butuh dana miliaran nanti,” terangnya.

Namun begitu, Pemprov Lampung mengganggap rekapitulasi perkiraan optimalisasi penganggaran pada APBDP TA 2013 yang disusun Kemendagri tak realistis. Pasalnya, pemprov menganggap sudah tidak ada lagi anggaran yang dapat dipangkas.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan, pada dasarnya pemprov mempersilakan adanya pemangkasan anggaran. Namun, hal tersebut berseberangan dengan kondisi riil keuangan pemprov yang ada saat ini.

“Kalau saya intinya sudah mem-

persilakan. Kita bukan mempersulit.

Silakan saja. Tetapi, apa iya itu realistis?” ujar Sjachroedin.

Menurutnya, pemaparan yang dilakukan tim pemantau anggaran dari Kemendagri hanya omong kosong. Hal itu justru menimbulkan kebingungan baru bagi masyarakat Lampung. “Kalau bicara harus berdasarkan data yang tepat dong,” ucapnya.

Kendati demikian, ia tetap menghargai pemaparan dari Kemendagri tersebut. Menurutnya, kalau hal tersebut benar dapat dilakukan, ia pun membuka pintu lebar-lebar untuk menerima saran dari Kemendagri. “Saya setuju saja selama tidak mengganggu program yang berjalan.

Tetapi, apa dana yang lebih? Jadi jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Hal serupa dikatakan Kepala Biro Keuangan Setprov Lampung Yanuardi saat ditemui di ruangannya usai pertemuan dengan tim Kemendagri kemarin. Dia membenarkan bahwa keuangan Lampung tidak ada yang dapat dipangkas.

“Mereka (tim Kemendagri, Red) sudah melihatnya dan menelaahnya sendiri. Kita ceritakan apa adanya. Secara riil, keadaan sedang sulit. Pemangkasan itu sangat tidak mungkin. Ini kan sudah berjalan semua,” ujarnya seraya menerangkan dari Kemendagri pun belum keluar kesimpulan dari hasil tinjauan tersebut.

Ia lantas merinci proyeksi kemungkinan dana yang tidak masuk. Besarannya mencapai Rp500 miliar. Pendapatan yang tidak masuk itu di antaranya pendapatan dari penjualan aset Waydadi sebesar Rp337 miliar, dana perimbangan (Rp38,6 miliar), lain-lain pendapatan anggaran daerah yang sah (Rp42 miliar), serta potensi BBNKB Rp97 miliar.

“Apa yang mau dipangkas kalau perkiraan anggaran yang tidak masuk saja mencapai Rp500 miliar,” ujarnya. (tim)

11

WARTA

Dewan Desak Pemprov Serahkan KUA-PPAS DPRD Provinsi Lampung mendesak Pemprov segera menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2013. ahkan, sejumlah anggota Dewan berpendapat KUA-PPAS APBDP 2013 harus sudah diserahkan pada bulan September 2013.

“Sebab, dengan sisa waktu tinggal tiga bulan, proses pembahasan APBD 2014 juga perlu dipikirkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Lampung Ahmad Bastari, Senin, 26 Agustus 2013.

Menurutnya, Pemprov harus menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2013.

“Apa pun bentuknya, harus ada APBD Perubahan Tahun 2013. Sebab, itu sudah dalam mekanisme aturan pemerintahan. Kita tetap menunggu pemprov. Setidaknya pada bulan September mendatang draf RAPBD Perubahan sudah masuk,” kata Bastari.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, persoalan defisit atau surplus atau ada tidaknya anggaran pilgub dimasukkan oleh Pemprov Lampung nantinya dibahas dengan DPRD. Menurutnya, di setiap provinsi di Indonesia lazim mengajukan APBDP. APBDP dipandangnya perlu diajukan,

B

12

Marwan Cik Asan

mengingat salah satunya terkait penganggaran Pilgub Lampung.

Ahmad Bastari juga membantah apabila pemprov beralasan menunggu hasil asistensi tim Kemendagri terkait anggaran pilgub. Hal itu, menurutnya, terlalu jauh. Kondisi keuangan secara riil, menurut dia, tentu pemprov yang paling tahu. “Terlalu jauhlah. Nggak

Ahmad Bastari

sampai begitu. Yang tahu kondisi kan kita di sini. Bagaimana pemprov saja.

Kemendagri terlalu jauh jika masuk wilayah itu,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mendesak Mendagri Gamawan Fauzi membantu memberikan solusi untuk Pilgub Lampung.

“Kita kan bukan negara federal. Sangat bisa Mendagri memberi solusi yang konkret atas persoalan ini. Jadi tak lagi ada saling lempar bola,” katanya, Selasa 27 Agustus 2013.

Legislator asal Partai Demokrat ini melanjutkan secara logika perlu adanya APBDP 2013. Adanya agenda pilgub sudah cukup membuat pemprov harus memasukkan APBDP 2013.

“Di sini kan artinya ada kemendesakan kebutuhan anggaran. Sehingga perlu ada perubahan. Kalau pemprov menunggu (kesimpulan tim asistensi Kemendagri, Red), ya sah-sah saja. Tapi, pemprov harus proaktif juga dong,” tegasnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

WARTA

BKD Diminta Segera Umumkan Formasi CPNSD Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung diminta segera mengumumkan pendaftaran CPNSD jalur umum secepatnya pada penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) tahun ini. enurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, jika BKD memang tengah mengatur pembagian formasi yang telah diberikan pemerintah pusat, tahapan tersebut harus segera diselesaikan. Dengan demikian, secepatnya dapat diketahui berapa kebutuhan formasi CPNS yang dibuka.

Masyarakat juga butuh persiapan.

Karenanya, instansi terkait juga harus bisa lebih memacu kinerja untuk mendukungnya. “Dengan begitu, pendaftaran bisa segera dibuka dan masyarakat dapat mempersiapkan syaratsyarat apa saja yang harus diperlukan,” ujarnya, Selasa, 6 Agustus 2013.

Di sisi lain Marwan mengapresiasi langkah BKD yang tetap bermaksud mengusulkan penambahan formasi CPNS. Dengan catatan, formasi yang sebelumnya diusulkan dihitung ulang bagian mana yang harus menjadi prioritas.

Tahun ini, Lampung hanya mendapatkan 784 formasi umum CPNS untuk pemerintah provinsi dan enam kabupaten/kota. Menurutnya, jumlah tersebut belum mewakili kebutuhan CPNS Lampung.

Marwan menuturkan saat ini pemerintah lebih membutuhkan tenaga teknis seperti tenaga medis dan guru.

Kalau memang kebutuhan mencapai 35 ribu seperti pengajuan Pemprov Lampung sebelumnya, itu harus dihitung ulang agar jangan sampai belanja pegawai daerah naik hingga 70 persen.

M

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

Syarif Anwar

“Penerimaan harus tetap disesuaikan kebutuhan setiap SKPD. Jangan sampai anggaran dibuang percuma hanya untuk kebutuhan pegawai,” katanya. Namun kalau formasinya hanya 784 CPNS, masih belum mencukupi. “Artinya, kebutuhan CPNS harus dihitung ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

Disinggung mengenai jumlah penerimaan CPNS untuk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 400 formasi, Marwan menilai untuk jumlah tersebut dirasa cukup, mengingat Pesisir Barat merupakan kabupaten baru. “Namun, tidak ada salahnya pegawainya diambil dari kabupaten induk yang sudah berpengalaman,” katanya.

Diketahui, meski Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah meminta setiap daerah membuka pendaftaran CPNSD, Pemprov Lampung tetap menyatakan belum dapat membuka peluang tersebut.

Kepala BKD Lampung Syarif Anwar mengatakan hingga kini pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. “Kami belum berani membukanya. Meski di media ada pemberitaan agar BKD segera membuka pendaftaran, kalau juknisnya belum ada, kami belum bisa melakukannya,” ujar dia.

Saat ini, lanjutnya, BKD tengah mengatur pembagian formasi yang telah diberikan pemerintah pusat. Tentang berapa kebutuhan guru, tenaga medis dan teknis lainnya per kabupaten/kota, hal tersebut harus dimatangkan sebelum pihaknya kembali menyampaikan ke pemerintah pusat.

“Dalam beberapa minggu ini, berkas yang sedang kami bahas itu harus kembali lagi ke pusat. Setelah disetujui, barulah pendaftaran bisa dibuka.

Itu pun kalau pemerintah pusat segera mengirimkan juknisnya,” kata Syarif.

Berbarengan dengan berkas tersebut, ia mengatakan, hendak kembali mengirimkan permohonan CPNSD untuk kabupaten/kota yang tidak mendapat kuota CPNSD berdasarkan keputusan Kemenpan-RB belum lama ini. Tidak masalah bila usulah tersebut kembali disampaikan. Namun, kabupaten/kota yang tak mendapat kuota CPNSD tersebut wajib mengkaji ulang usulan yang disampaikan sebelumnya.

“Jadi usulan harus benar-benar sesuai kebutuhan. Dengan jumlah yang sedikit berkurang, mudah-mudahan saja pemerintah pusat bisa mempertimbangkannya. Soalnya, pada dasarnya, Lampung masih kekurangan PNS,” tuturnya. (tim)

13

WARTA

DPRD Gelar Sidang Paripurna Istimewa HUT ke-68 RI DPR Provinsi Lampung menggelar Sidang Istimewa DPRD menyambut HUT Kemerdekaan ke68 Republik Indonesia, Jumat (16/8), dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui siaran televisi. idang dibuka Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, dihadiri Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said, pimpinan dan anggota DPRD, dan seluruh Forkopimda Lampung.

Pidato kenegaraan yang disampaikan dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI Jakarta, itu disiarkan melalui sejumlah layar monitor di Gedung Utama DPRD Lampung.

Pimpinan DPRD dan Gubernur pun menyimak dan menyaksikan bersama pidato kenegaraan Presiden SBY tersebut.

Suasana dalam ruang sidang DPRD Lampung, baik di lantai satu maupun tamu undangan yang ada dilantai dua, langsung tenang dan hening mendengar pidato yang disampaikan kepala negara.

Dalam pidato kenegaraan Presiden SBY sedikitnya menyampaikan empat hal penting yang sekaligus menjadi sorotan Presiden. “Ada empat hal penting yang akan saya sampaikan dalam pidato kali ini,” kata Presiden, Keempat hal penting yang menjadi sorotan Presiden adalah mengenai pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidapastian ekonomi global yang masih dilanda krisis, kerukunan dan toleransi bangsa, pentingnya mensukseskan penyelenggaran pemilu dan suksesi nasional dan terakhir pentingnya mempertahankan kedaulatan RI. Pada bagian lain pidatonya, Presiden juga mengatakan saat ini peran Indonesia terus berkembang tidak hanya secara regional namun juga Internasional Pada 2013 ini, kata Presiden selain akan menjadi tuan rumah pertemuan kekuatan ekonomi Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC di Bali Oktober mendatang, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah pertemuan World Cultural Summit dan pertemuan tingkat menteri World Trade Organization.

“Saya mengajak semua komponen bangsa untuk menyukseskan perhelatan itu,” kata Presiden.

S

14

Ditambahkannya, “kontribusi bangsa juga tercermin dalam pemeliharan dunia, Indonesia menjadi menyumbang utama untuk misi pemeliharan perdamaian dunia, saya percaya kita harus berkontribusi pada pemeliharaan dunia.” (tim)

Disesalkan, Sejumlah Warga Tak Kibarkan Bendera nggota DPRD Provinsi Lampung menyesalkan sejumlah warga di Kota Bandarlampung tidak memasang bendera Merah Putih di rumahnya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia “Masih banyak rumah warga dan pertokoan di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, tidak dipasang bendera Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Ahmad Nyerupa, di Bandarlampung, Jumat (16/8), mengatakan, minimnya kesadaran masyarakat memasang bendera merah putih di pekarangan rumah masing-masing saat menyambut peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus karena berkurangnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, peringatan HUT RI merupakan momentum penting bagi negara, warga harus memeriahkan dan menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI dengan semaksimal mungkin, minimal dengan memasang bendera dan umbul-umbul di rumah kediaman masing, termasuk kantor perusahaan swasta dan bangunan lainnya.

Berdasarkan pemantauan, lanjutnya, nampak rumah toko (ruko) yang masih memasang bendera Merah Putih ala kadarnya. Bahkan, masih ditemukan di perkantoran ada yang tidak memasang bendera sama sekali.

Demikian juga di permukiman warga di sejumlah kecamatan di Bandarlampung, terutama sejumlah perumahan warga yang terdapat di jalanjalan sempit tidak memasang bendera nasional tersebut.

Wustoni, warga Kecamatan Kemiling, mengaku tidak memasang bendera karena melihat warga sekitar lingkungannya tidak memasang bendera Merah Putih itu. HUT ke-68 Kemerdekaan RI juga dirasakan kurang begitu meriah oleh warga daerah itu.

Hal tersebut antara lain karena warga baru usai merayakan Idul Fitri 1434 Hijriah. Umumnya warga lebih terfokus untuk menyiapkan Lebaran lalu dan tidak terlalu memikirkan untuk menyemarakkan HUT RI. “Memang peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini kurang terasa gebrakannya. Karena, semua orang khususnya umat Islam baru saja usai melaksanakan Lebaran,” katanya lagi. (tim)

A

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

WARTA

Gubernur Ajak Berjuang Atasi Kemiskinan dan Kebodohan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menyatakan Indonesia telah merdeka selama 68 tahun, tetapi masih banyak rakyat yang terperangkap kemiskinan dan kebodohan sehingga semua pihak perlu berjuang untuk mengatasinya. ebuah negara sampai kapan pun tidak akan berhenti berjuang selagi negara itu ada, tapi perjuangannya berbeda-beda.

Perjungan kita sekarang bukan lagi mengangkat senjata tapi untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan,” kata Gubernur Sjachroedin Z.P. pada upacara Peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI di Lapangan PKOR Wayhalim, Bandarlampung, Sabtu (17/8/2013).

Gubernur mengatakan bahwa kebodohan dan kemiskinan struktural ini saling kait-mengait dan saling menunjang.

Kebodohan mengakibatkan kemiskinan dan kemiskinan berakibat kebodohan.

“Masih sangat banyak rakyat yang terperangkap dalam lingkaran kebodohan dan kemisikinan,” tegasnya.

Orang bodoh, lanjut dia, sangat gampang dipecah belah karena mudah dipengaruhi untuk berbuat tidak baik.

Sedangkan kemiskinan juga terjadi disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku tidak adil pada

“

S

Sjachroedin Z.P.

masyarakat.

“Orang bodoh mudah untuk diprovokasi, gampang termakan isu sehingga dapat dimanfaatkan pihak tertentu,” jelas Sjachroedin. Menurutnya, seseorang dikategorikan ke dalam golongan miskin

apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

Menurutnya, banyak lembaga swadaya masyarakat banyak melakukan diskusi untuk memecahkan persoalan kemiskinan dan kebodohan tetapi disusupi oleh kepentingan tertentu untuk kepentingan politik. Sehingga esensi untuk memecahkan persoalan kemiskinan dan kebodohan menjadi bias karena dikaitkan-kaitkan dengan masalah politik.

“Lampung akan menggelar pemilihan gubernur, berbagai macam isu untuk pembodohan kepada masyarakat dilontarkan terkait berbagai macam persoalan di daerah,” jelasnya. Karena itu, rakyat harus cerdas, tidak gampang dibodohi dan tidak termakan isu-isu yang tidak benar. “Kita harus bekerja keras untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan di daerah ini,” kata dia.(tim)

Penduduk Miskin di Lampung Masih Tinggi erdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, hingga maret 2013 menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 1.193,06 ribu orang (14,86 persen). Atau berkurang sebesar 0,79 persen dibandingkan September 2012 yang mencapai 1.218,99 ribu (15,65 persen).

Menurut Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, Budi Cahyono, penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor. Terutama yang berpengaruh adalah faktor komoditi makanan.

“Karena pada maret 2013 sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 75,77 persen,” ujar Bambang Widjonarko selaku

B

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

Bidang Statistik Distribusi saat menghadiri rapat di BPS. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, tempe, dan telur ayam ras.

Sedangkan, komoditi yang berpengaruh besar terhadap nilai kemiskinan pedesaan adalah beras, gula pasir, tempe, rokok kretek filter dan bawang merah.

Dalam hal ini, komoditas makanan yang berpengaruh memberikan sum-

bangan terbesar pada garis kemiskinan adalah beras sebesar 38,90 persen diperkotaan dan 47,37 persen di pedesaan. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memperngaruhi adalah biaya perumahan 28,75 persen dan 28,04 persen di pedesaan.

Pada periode September 2012 – maret 2013, indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukan kecenderungan membaik.

Dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan pada maret 2013 2,2728 lebih rendah disbanding kondisi September 2012.

“Dari data ini saya harapkan kedepannya angka kemiskinan di Lampung bisa berkurang lagi,” ujarnya. (tim)

15

WARTA

Upacara HUT ke-68 Kemerdekaan RI Upacara Peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI di Lapangan PKOR Wayhalim Bandarlampung, Sabtu, 17 Agustus 2013, berlangsung hikmat. pacara dihadiri Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, Komandan Korem 043 Garuda Hitam Kolonel Irwan Sihar Marpaung, Danbrigif-3 Mar Kolonel Marinir Edi Juardi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Lampung serta TNI dan Polri setempat.

U

16

Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang bertemakan “Mari Kita Jaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Kita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat� itu, dipimpin Inspektur Upacara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P dan Komandan Upacara Letkol Marinir Marihot H. Silalahi. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

WARTA

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

17

AKTUALITA

PLN Harus Ganti Kerugian Konsumen Pemadaman listrik bergilir di Lampung sejak pertengahan Agustus 2013 dinilai merugikan masyarakat. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung diminta bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman listrik. al itu ditegaskan Sekretaris Komisi PLN Distribusi Lampung harus bertangIV DPRD Lampung Imer Darius di gung jawab terhadap kerugikan masyarakat Bandarlampung, Kamis (30 Agustus akibat pemadaman listrik.

2013). Ia menilai, banyak kerugian Menurut dia, tidak sedikit usaha kecil yang diderita masyarakat akibat pemadaman menengah dan warga yang mengalami kerulistrik. gian akibat pemadaman selama belasan jam Karena itu, DPRD Lampung akan memitu. “PLN harus tanggung jawab! Harus ada winpertanyakan bagaimana proses ganti rugi yang win solution. Jangan profit oriented saja! dilakukan oleh PT PLN terhadap warga, Sebab, PLN itu fungsinya public service,” melalui rapat dengar pendapat. “Kami sudah tegasnya. layangkan undangan kepada PLN untuk rapat Ahmad Nyerupa mengatakan, pergantian dengar pendapat,” kata Imer. kerugian kepada warga bisa saja dilakukan oleh “Jika PT PLN tidak mau memberikan PLN. Sebab, ia yakin banyak sumber dana yang ganti rugi, saya mengimbau warga jangan bisa digunakan PLN. Salah satunya dari retribusi hanya mengeluh. Tapi, melakukan class aclampu jalan. tion. Perusahaan listrik di Malaysia saja pernah “Yang bayar retribusi itu kan warga, jadi Imer Darius mengganti rugi kepada warga sebesar Rp25 saya pikir sebagian dari keuntungan PLN dari miliar lantaran terjadi pemadaman listrik. Nah, retribusi tersebut tidak masalah kalau diangmengapa itu tidak bisa dilakukan di negara kita?” katanya. garkan untuk membayar ganti rugi kepada warga yang merugi Komisi IV juga akan mempertanyakan berapa jumlah akibat pemadaman,” tandasnya. kebutuhan listrik di provinsi ini. “Nah, jika nanti pasokan listrik Politisi asal Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya berharap dari pembangkit yang dihasilkan lebih besar daripada kebutuhan PLN juga meningkatkan kinerja, khususnya di bagian humas. Dia listrik, kami akan mempertanyakan ke mana kelebihan listrik itu berharap ketika ada pemadaman, bagian humas perusahaan pelat dan mengapa sampai ada pemadaman?” tegas Immer. merah tersebut segera menyampaikannya kepada publik.

Politisi asal Partai Demokrat itu melanjutkan, pihaknya juga “Jadi, warga tidak berharap-harap dan bisa mengantisipasi. mendapatkan informasi jika pasokan listrik yang dihasilkan Kan banyak media yang bisa digunakan PLN untuk menginpembangkit-pembangkit listrik di Lampung ada yang dikirim ke formasikan jika ada pemadaman. Seperti malam itu, sebaiknya Provinsi Sumatera Selatan. “Kebijakan itu juga akan kami PLN segera mengumumkannya melalui radio, yang saya yakin pertanyakan, mengapa harus dikirim ke provinsi lain, sementara perusahaan radio pastinya memiliki genset,”pungkasnya. provinsi kita mengalami kekurangan,” katanya.

Bahkan, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP., mengingatkan DPRD Lampung juga berencana meninjau pembangkitPLN untuk belajar dari apa yang terjadi. “Jangan dibiarkan begitu pembangkit listrik yang ada di Lampung untuk mengetahui secara saja. Masyarakat bisa makin marah,” ujarnya. pasti berapa pasokan listrik yang dihasilkan. “Selama ini PT PLN Sebagai pelanggan listrik, Sjachroedin juga mengaku beralasan pemadaman listrik di Lampung lantaran ada alat di dirugikan dengan adanya pemadaman listrik bergilir. “Terlepas pembangkit listrik yang rusak dan adanya pemeliharaan. Itu yang siapa saya, saya ini juga kan konsumen PLN. Saya juga merasa akan kita buktikan dengan berkunjung ke pembangkit listrik yang dirugikan dong,” ujarnya. ada di Lampung ini,” tegasnya.

Menurutnya, PT PLN harus segera pandai membaca situasi Imer Darius juga menyesalkan alasan PT PLN yang terkesan yang ada. Jangan sampai makin memancing kondisi menjadi mengambinghitamkan peralatan yang ada di pembangkit listrik makin memanas. Hal ini diungkapkan Gubernur terkait dengan saat dilakukan pemadaman. “Timbul pertanyaan, mengapa PT adanya informasi masyarakat marah dan merusak kantor PLN di PLN selalu beralasan ada kerusakan alat ketika ada pemadaman Kota Metro. Untuk ini, ia akan meminta stafnya untuk segera listrik? Karena itu, saya berpikir, apakah PT PLN saat membangun mengecek kebenaran informasi itu. pembangkit listrik menggunakan alat-alat yang tidak sesuai Apapun yang terjadi, ia mengaku, sebagai pelanggan listrik spesifikasi?” katanya. juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. “Listrik byarpet itu Sementara itu, sejawat Imer di Komisi V DPRD Lampung, berarti ada masalah. Tapi, saya juga belum dapat laporannya.

Ahmad Nyerupa mengatakan Sebaiknya ada laporan dari PLN kepada saya,” ujarnya. (tim)

H

18

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

AKTUALITA

Pemadaman Listrik Rugikan Pelaku Usaha Pemadaman listrik total (blackout) di Lampung selama 17 jam (mulai pukul 18.55-12.43 WIB) pada Senin–Selasa (19-20/8), melumpuhkan perekonomian Lampung. Pelaku usaha pun menaikkan harga untuk menutupi beban biaya produksi. arena terjadinya blackout, banyak pengusaha yang merugi. Seperti industri es batu, konveksi, hingga tambak udang,” ujar Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung Rivan Novendra Salim.

Menurut dia, meski banyak pengusaha yang mengalami kerugian, PLN tak memberikan solusi. “Karena itu, pengusaha atau pedagang pun menaikkan harga untuk mengganti biaya produksi. Dan berujung pada daya beli masyarakat menurun,” jelasnya.

Untuk itu, terus dia, PLN mestinya memberikan kompensasi atau potongan beban daya kepada pengusaha. “Kalau toh PLN keberatan, bisa melakukan klasifikasi untuk kompensasinya. Seperti pengusaha yang menggunakan daya 20.000 watt saja,” saran dia.

Menurutnya, standar PLN mem-

“

K

Tak hanya rugi, konberikan kompensasi 2 x 24 jam tentu sudah ada sumen juga banyak yang mengeluhkan.

“Unproses pertimbangan.

Tetapi, PLN juga mesti tungnya, mereka ada yang paham kalau listrik melihat bahwa padampadam,” kata dia. nya listrik dua jam saja Senada, Owner Hapakan merugikan pengupy Poly Toni juga mengaku saha sekaligus perekorugi banyak karena tak ada nomian lumpuh. genset. Sehingga harus Endang, pemilik menunggu listrik menyala.

Konveksi Panghegar di Jl. ’’Padahal operasional Sultan Agung Gg. Nuri malam hari pengunjung No. 30, Sepangjaya, Banyang datang cukup tinggi,” darlampung, mengakui Rivan Novendra Salim ungkapnya. pemadaman listrik dua Dia mengaku keruhari kemarin sempat gian yang diderita mencapai Rp10 juta, membuat pekerjaannya terganggu. karena tidak ada yang berkunjung ke “Tentu rugi lah, karena kita kan pakai tempat usahanya. “Biasanya pengunjung listrik untuk menjahit. Total kerugiannya bisa mencapai 100 orang, bahkan lebih. tak besar, sekitar Rp500 ribu. Tetapi Nah, akibat pemadaman ini tentu mebagaimana dengan konveksi yang sudah nurunkan omzet kami,” pungkasnya. (tim) besar?” ucapnya.

Krisis Listrik di Sumatera karena Kontraktor Telat irektur Operasional Listrik Jawa, mengatasi krisis listrik di wilayah Bali, dan Sumatera PLN Ngurah Sumatera. Salah satunya dengan Adnyana mengungkap sebab menambah pasokan daya listrik yang lebih musabab krisis listrik di wilayah besar.

Sumatera yang kerap terjadi belakangan ini.

“Di wilayah Medan, Sumut, PLN Menurut Adnyana, pemadaman Sumbagut akan menyewa genset 150 MW bergilir yang terjadi di Sumatera terjadi yang diharapkan segera masuk. Kami juga akibat defisit listrik dan telatnya meminta tambahan pasokan listrik dari pembangunan listrik berbahan bakar batu Inalum. Akhir Oktober juga akan ada bara oleh sejumlah kontraktor asal tambahan 150 MW lagi,” paparnya.

Tiongkok. Seperti di PLTU Nagan Raya Sementara untuk wilayah Sumbar, (2 x 110 MW) di Meulaboh, Aceh, PLTU dikatakan Adnyana, tidak terlalu parah Pangkalansusu (2 x 200 MW) di Sumatera ketimbang Sumut. Krisis listrik di Sumbar, Utara, dan PLTU Teluksirih (2 x 112 MW) kata dia, hanya sementara karena Ngurah Adnyana di Sumatera Barat. pembangkit diperbaiki hingga memakan “Contohnya, PLTU Naganraya yang seharusnya waktu tiga bulan. “Di mana, dalam satu hingga dua sudah selesai tahun lalu, tapi sampai sekarang masih bulan ini pembangkit baru di Teluksirih sudah beroperasi belum beres,” ujar Adnyana. walau biasanya pembangkit baru tidak bisa langsung Karena itu, PLN mulai membuat program guna lancar,’’ ungkapnya. (tim)

D

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

19

AKTUALITA

Pemadaman Bergilir PLN Harus Transparan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung harus transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir selama enam hari di seluruh wilayah Lampung.

Pemadaman listrik secara tiba-tiba dapat merugikan masyarakat.

LN harus terbuka sebelum publik menuntut,” tegas Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas lampung Dr. Deddy Hermawan, tentang pemadaman listrik di Lampung yang terjadi sejak 26— 31 Agustus 2013.

Menurut Deddy, pemadaman listrik yang dilakukan PLN dapat merugikan masyarakat. “Barang-barang elektronik tentu akan mengalami penurunan kualitas akibat pemadaman listrik secara tiba-tiba.

Jadi harus disampaikan melalui media pemadaman bergilir ini,” sarannya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila itu juga menyayangkan sikap PLN yang selalu merasa benar dalam persoalan pemadaman. Padahal, seharusnya pemadaman bergilir yang dilakukan PLN harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, baik pemprov, pemkot, maupun pemkab, serta DPRD setempat.

Tujuannya, agar dapat membantu menyampaikan kepada masyarakat apa permasalahannya. Sehingga, masyarakat dapat mengerti. “Kalau seperti ini, pihak PLN selalu merasa benar tanpa ada penjelasan terhadap masyarakat. Karena dalam hal ini, masyarakat yang dirugikan.

Sehingga, masyarakat dapat menggugat PLN ke jalur hukum,” tukasnya.

Meski demikian, lanjut Dedy, PLN belum terlambat untuk menjelaskan kepada publik secara terbuka. Sehingga, masyarakat tahu permasalahannya. “PLN tidak cukup merasa benar. Perlu ada penjelasan kepada publik. Kembangkan sikap terbuka sehingga tidak terkesan arogan,” pungkasnya.

“

P

Pemeliharaan Boiler PT PLN (Persero) Distribusi Lampung akan melakukan pemadaman listrik bergilir di seluruh wilayah Lampung.

Pemadaman dilakukan pada malam hari selama enam hari, sejak 26-31 Agustus 2013.

Deputi Manajer Hukum dan Humas

20

Dr. Deddy Hermawan

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Darpa mengatakan, pemadaman bergilir dilakukan karena akan dilakukan pemeliharaan terhadap pipa boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 4.

Selain itu, juga disebabkan berkurangnya debit air di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besai dan prioritas untuk pengairan PLTA Batutegi. Hal itu membuat pasokan energi listrik di Lampung mengalami defisit daya berkisar 5060 Mega Watt (MW).

“Tetapi, pemadaman bergilir ini hanya berlaku pada malam hari. Sedangkan siang hari tidak akan terjadi, dengan catatan sistem interkoneksi Sumatera Selatan, transmisi, dan pembangkit listrik di Lampung tidak mengalami gangguan,” janji dia, Selasa (27/8).

Ketut menerangkan, sistem kelistrikan di Lampung saat ini dipasok dari beberapa pembangkit listrik lokal Lampung dan sistem interkoneksi Sumbagsel.

Untuk pembangkit listrik lokal Lampung di antaranya PLTU Tarahan Unit 3 dan 4, PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Ulubelu, PLTA Way Besai, PLTA Batutegi (prioritas untuk pengairan), PLTU Sebalang, PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) Tarahan, dan beberapa PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) sewa berskala kecil lainnya.

Dalam kondisi normal, terus dia, dari seluruh pembangkit listrik lokal dan interkoneksi Sumbagsel mampu menghasilkan listrik rata-rata 690 MW. Dengan waktu beban puncak (WBP) antara pukul 18.00–22.00 WIB, kebutuhan listrik untuk Provinsi Lampung mencapai kisaran angka 640 MW. Sedangkan untuk kebutuhan siang hari mencapai kisaran 470 MW. Dalam kondisi normal tanpa ada pemeliharaan, Lampung memiliki surplus daya sebesar 50 MW. Dia mengungkapkan, pemadaman bergilir juga dilakukan dalam rangka memberi pelayanan yang lebih maksimal kepada pelanggan, yakni dengan mengatur pola operasi.

Karena itu, ia mengimbau kepada pelanggan rumah tangga untuk mengurangi pemakaian energi listrik dengan mematikan lampu sebanyak dua buah masing-masing setara 20 VA pada WBP pukul 18.00–22.00.

Jika seluruh pelangggan rumah tangga di Lampung yang berjumlah 1.392.000 secara serentak melakukan hal ini, maka dapat dipastikan menurunkan pemakaian listrik sebesar ± 26 MW (20 VA x 1.392.000 pelanggan = 26 MW).

Sementara bagi pelanggan dengan kontrak di atas 200 kVA, diharapkan dapat memakai genset pada pukul 17.00– 23.00. Jika hal ini dilakukan, dari 335 pelanggan dengan daya kontrak terpasang 259 MVA, akan menurunkan pemakaian listrik sebesar 50 persen sehingga ada penghematan pemakaian listrik sekitar 43 MW. Ketut juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelanggan. Jadwal pemadaman bergilir dapat diakses di www.pln.co.id/lampung atau mengakses layanan pelanggan PLN 123.

“Kami manajemen beserta seluruh pegawai PT PLN Distribusi Lampung memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan atas kondisi yang kurang menyenangkan ini,” pungkasnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

AKTUALITA

Komisi V: Evaluasi Kinerja Telepon Sahabat Anak Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (BP3AD) mengevaluasi kinerja Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Lampung.

P

ermintaan itu terkait dengan munculnya jelas mengada-ada. Dan yang merasa dirugikan soal mucikari anak di Provinsi Lampung, bukan hanya saya, tetapi juga keluarga saya,” yang belakangan diralat oleh Koortuturnya yang sempat menangis dalam mediasi dinator TeSA Sidik Sasono yang metersebut. nyatakan data itu tidak valid.

Rasa kesal juga diutarakan Panit II Unit “Mereka (TeSA) telah menunjukkan kinerja Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang buruk. Publik sudah geger dengan masalah Ditreskrimum Polda Lampung Ipda Sri ini, tetapi belakangan mereka justru mengakui Andaryani. “Sekarang saya hanya bisa berpesan bahwa data itu salah. Ini sungguh kinerja tidak kepada Pak Sidik, kalau mendapat laporan baik,” ujar Ketua Komisi V Yandri Nazir. seperti ini, jangan dahulu dipublikasikan bila Menurut dia, persoalannya bukan sekadar belum meninjau langsung ke lapangan,” pada pemberhentian koordinator TeSA atau tidak. ujarnya, yang disetujui oleh Kepala Badan Tetapi, BP3AD harus melakukan evaluasi terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan kinerja TeSA. “Pantas atau tidak ia untuk dipertaAnak Daerah (BP3AD) Lampung Herlina hankan. Itu semua kewenangan BP3AD,” katanya.

Warganegara.

Kendati demikian, Yandri tetap berharap Sri Andaryani mengatakan, untuk enam Yandri Nazir Polda Lampung menyelidiki enam nama lainnya anak lainnya yang disebut oleh TeSA 129 yang sempat diungkap Sidik sebagai mucikari Lampung sebagai mucikari masih diselidiki oleh anak di Provinsi Lampung. pihak kepolisian terkait kebenarannya. “Sementara, kami fokus ke Menurut dia, ada baiknya polda tetap melakukan kasus SW dahulu. Untuk lainnya masih kami telusuri,” kata dia. penelusuran terhadap dugaan nama-nama lainnya. “Kalau satu Sementara, Sidik mengakui pihaknya hanya melakukan nama kemarin memang tidak terbukti kebenarannya, jangan konseling via telepon tanpa meninjau langsung. “Kepada SW, dijadikan sebagai kesimpulan terhadap enam nama lainnya. saya minta maaf. Alamat tersebut saya dapatkan dari anak yang Penelusuran harus tetap dilakukan,” tukasnya. menelepon saya,” singkatnya.

Diketahui, pernyataan Koordinator TeSA 129 Lampung Sidik Diketahui, berdasarkan penuturan Sidik, dari bimbingan Sasono terkait keberadaan mucikari anak di provinsi ini berbuah konseling TeSA, sebanyak tujuh anak diduga berprofesi sebagai blunder baginya. mucikari cilik. “Semuanya warga Bandarlampung. Namun, temanTernyata, Sidik selama ini sebatas melakukan konseling teman yang mereka jual ada yang dari Lampung Selatan, Metro, melalui telepon tanpa melakukan bimbingan ke rumah anak yang Tanggamus, dan beberapa kabupaten lainnya,” ujar Sidik. disebut mereka sebagai mucikari.

Di usia yang rata-rata baru belasan tahun, lima anak terduga Hal itu terungkap dalam mediasi yang dilakukan Dinas mucikari ini berstatus siswa sekolah menengah pertama (SMP).

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung di aula Satu di antaranya baru lulus SD. Dan satu lagi masih kelas lima SD. konferensi pers Pemprov Lampung, Senin (29/7).

Sementara itu, Herlina menegaskan jika BP3AD akan Dalam kegiatan tersebut, salah satu anak yang disebut-sebut mengevaluasi kinerja TeSA 129 Lampung. “Ya, itu pasti. Hal ini sebagai mucikari anak justru mengancam hendak melaporkan selain menjadi pembelajaran bagi kami, juga menjadi bahan kami Sidik ke ranah hukum. untuk mengevaluasi kinerja TeSA 129 Lampung,” ujarnya.

Dia adalah SW (19). Ia tidak terima disebut Sidik sebagai Menurutnya, evaluasi paling utama akan dilakukan terhadap mucikari. Sebab, sebagian temannya mempertanyakan hal itu koordinator TeSA 129 Lampung. Bahkan, tampaknya, BP3AD kepada dirinya yang merupakan lulusan salah satu SMK di mulai membidik nama baru untuk mengisi jabatan koordinatror Bandarlampung ini. Bahkan, beberapa temannya telanjur TeSA yang saat ini dijabat Sidik Sasono. berprasangka buruk kepadanya.

“Saya masih cukup baru di BP3AD. Dalam evaluasi nantinya, “Ini sudah merusak nama baik saya. Kemungkinan bila tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang selama ini ikut disetujui orang tua, saya akan melaporkan Pak Sidik atas dasar berdampingan dengan TeSA. Mengenai Pak Sidik, bukan tidak pencemaran nama baik,” ujarnya dalam mediasi tersebut. mungkin ada orang lain yang menggantikannya. Tetapi tentunya Dia mengaku baru mengenal Sidik setelah masalah ini itu juga berdasarkan evaluasi dan diskusi bersama,” katanya. mencuat. Pihaknya sama sekali tak pernah merasa berkomunikasi Herlina mengaku kecewa dengan pernyataan Sidik yang dengan Sidik untuk melakukan bimbingan konseling. Namun dalam sudah membuat geger warga Lampung. “Selain kecewa, saya pendataan TeSA 129 Lampung yang ditandatangani Sidik, nama juga mempertanyakan kenapa selama dua tahun dia (Sidik, Red) beserta alamat lengkap salah satu mucikari itu tertuju kepada SW. tidak bicara tentang mucikari anak. Padahal, mereka wajib “Saya heran, dari mana bisa muncul alamat rumah saya. Ini berkoordinasi berkala dengan kami,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

21

WARTA

KPU Pastikan 891 DCT DPRD Provinsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung memastikan 891 dari 893 bakal calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Lampung yang masuk daftar calon sementara (DCS) masuk dalam daftar calon tetap (DCT) untuk pemilu legislatif 2014. ulai 23 Agustus 2013, DCT dari bawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji (10). delapan daerah pemilihan (dapil) Menurut Ketua KPU Lampung Nanang tersebut diumumkan hingga 25 Trenggono, saat ini jumlah penduduk Lampung Agustus 2013. Anggota KPU Lam9.586.492 jiwa, sehingga terjadi panambahan pung Edwin Hanibal menjelaskan KPU sudah 10 kursi di DPRD Lampung menjadi 85 kursi, menyusun DCT sejak 16 Agustus. Namun, dari sebelumnya 75 kursi hasil pemilu 2009. penetapannya baru dilaksanakan pada 21 Penetapan itu sesuai dengan UndangAgustus 2013, dalam rapat pleno di Bandar Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Lampung.

DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan KPU Dari 891 nama yang masuk dalam DCT, Nomor 5 Tahun 2013. Prinsip penetapan dapil, kata dia, ada beberapa nama baru dan dua yang kata Nanang, pertama kesetaraan suara atau nama dicoret karena meninggal dunia. “Terharga kursi, yaitu one person one vote one dapat beberapa bacaleg yang telah diganti value. dengan alasan caleg meninggal dunia, terKemudian, ketaatan terhadap sistem sandung dugaan ijazah palsu, dan mengunpemilu yang proporsional, keseteraan nilai durkan diri,” katanya. alokasi kursi, integralitas, menggabungkan Edwin Hanibal Mereka berasal daru empat parpol, yakni kabupaten/kota menjadi kesatuan dapil yang Partai Golkar, PKB, PDI Perjuangan, dan Partai harus tercakup satu dapil, koefisienitas, dan Demokrat. Dia merincikan, bacaleg PKB untuk DPRD Lampung terakhir kesinambungan dengan dapil pada pemilu 2009. dari dapil II Lampung Selatan atas nama Khoirudin dicoret karena “Berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun diduga memakai ijazah palsu.

2013, maksimal alokasi kursi di setiap dapil adalah 12, termasuk Kemudian terdapat caleg PKB mendaftar di dua partai. “Caleg untuk gabungan kabupaten /kota yang akan menjadi dapil,” PKB yang dicoret karena mendaftar di dua parpol adalah Noviana katanya. Jadi, kabupaten/kota yang alokasinya melebihi 12 kursi Ratna Sari dari dapil VII dengan nomor urut 3. Dia digantikan harus dipecah menjadi dua dapil.

Yuli Fitri Astuti,” tuturnya.

Sementara menurut Edwin Hanibal, perhitungan bilangan Sementara caleg dari Partai Golkar dari dapil II nomor urut 3 pembagi penduduk, jumlah penduduk atau alokasi kursi 85 kursi bernama Sumadi dicoret karena meninggal dunia dan telah = 112.782 menjadi dasar penentuan dapil. diganti dengan Pramono Adi. Kemudian dari PDIP terdapat satu Edwin juga menyebut kursi DPRD di beberapa kabupaten bacaleg dari dapil I nomor urut 6 bernama A. Rozi Susanto R. dan kota di Lampung juga bertambah. Kabupaten Lampung yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Dahlan Anwar.

Selatan yang sebelumnya 45 menjadi 50, Lampung Tengah juga “Untuk bacaleg yang mengundurkan diri atau meninggal menjadi 50, Lampung Utara (45), Lampung Barat (40), Tulangdunia dan tidak diganti, maka nomor urut yang berada di bawang dari 40 menjadi 45, Tanggamus (45), Waykanan (40), bawahnya naik untuk menggantikannya,” katanya. Dia pun Pesawaran 35 menjadi 45, Pringsewu 35 menjadi 40, Mesuji meminta setelah ditetapkannya DCT diharapkan seluruh (35), Tulangbawang Barat (30), Bandarlampung dari 45 menjadi masyarakat dan parpol melakukan pengecekan dan pencocokan 50, dan Kota Metro 25 kursi. nama caleg hingga masa penyelesaian sengketa DCT pada 14 Sebelum penetapan dapil, Maliki Achyar dari Partai Gerindra November 2013. mengajukan usulan agar Kabupaten Lampung Tengah dibagi Memperebutkan 85 Kursi menjadi dua dapil, Kota Metro digabung dengan Lampung Sementara itu, untuk pemilu legislatif 2014, KPU Lampung Selatan, karena jika dengan Pesawaran dan Pringsewu letak menetapkan 85 kursi di DPRD Lampung dari 8 daerah pemilihan geografinya terputus, dan Tulangbawang Barat digabung dengan (dapil) yang akan diperebutkan partai politik peserta pileg. Kota Waykanan.

Metro yang sebelumnya bergabung dengan Lampung Timur, Namun, usulan tersebut tidak disetujui. Sejumlah pengurus pada pemilu kali ini disatukan dengan Pesawaran dan Pringsewu. partai yang ikut rakor, antara lain Zamzami dari Partai Nasdem, Kedelapan dapil tersebut: dapil I Kota Bandarlampung 11 Hamami Nurdin dari PPP, dan Suwondo dari Partai Golkar, lebih kursi, dapil II Kabupaten Lampung Selatan (10 kursi), dapil III sepakat dengan pembagian dapil yang disampaikan KPU. Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Pringsewu (11), dapil IV Menurut anggota KPU Lampung Handy Mulyaningsih esensi Kabupaten Lampung Timur (10), dapil V Lampung Tengah (12), pemilu mendapatkan anggota legislatif yang berkualitas. Partisipasi dapil VI Lampung Utara dan Waykanan (11 kursi), dapil VII politik tidak hanya diukur dari pelaksanaan pada hari H, tetapi Lampung Barat dan Tanggamus (10), dan dapil VIII Tulangjuga dari setiap tahapannya. (tim)

M

22

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

WARTA

Enam tokoh Lampung Terima Penghargaan

Pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada enam tokoh daerah setempat yang dinilai berjasa pada bidangnya masing-masing. ekad saya selama menjadi Gubernur menginginkan agar masyarakat Lampung mengenal siapa sesungguhnya pahlawan Lampung. Para pahlawan daerah ini telah berjasa dan memiliki andil dalam pembangunan daerah dan tidak kalah dibandingkan dengan pahlawan nasional,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin ZP di Bandarlampung, Selasa (20/8).

Enam tokoh Lampung itu yakni dr H Abdoel Moeloek tokoh bidang kesehatan, Ir H Achmad Zulkifli Warganegara (tokoh pembangunan infrastruktur), Masnuna (tokoh pelestari budaya Lampung), KH Ghalib (tokoh keagamaan), Dra Laila Hanoum Hasyim MA (tokoh pendidikan), dan Raden Oedjik Tirtohadikusumo (tokoh pendidikan).

Pada tahun 2013, Pemprov Lampung telah menetapkan enam orang tokoh untuk mendapatkan penghargaan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/647/III.04/HK/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Daerah Provinsi Lampung.

Sjachroedin mewakili jajaran pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Lampung menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan para tokoh itu semua dalam memajukan daerah Lampung

“

T

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

sesuai dengan profesinya masing-masing.

“Saya berharap kelak di kemudian hari akan muncul pula pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh lainnya yang berjuang untuk mengukir daerah Lampung yang unggul, maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Gubernur Lampung itu lebih lanjut mengatakan, saat ini Indonesia telah 68 tahun merdeka, sehingga tugas kita adalah mengisinya dengan kegiatan nyata terutama dalam mengatasi berbagai masalah, seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan masalah lainnya.

Di sisi lain, lanjut dia, generasi muda saat ini tidak tahu siapa sosok pahlawannya, mengingat mereka lebih mengenal artis, idola atau bahkan tokoh kartun yang ditayangkan di televisi.

“Suatu hal yang sangat memprihatinkan, jika nama pahlawan nasional saja kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita mengenal pahlawan Lampung,” ujarnya lagi.

Karena itu, ia mengajak semua pihak, khususnya generasi muda hendaknya semangat kepahlawanan dapat dijadikan sebagai suri teladan dan memotivasi untuk berkiprah dan berkarya di masa sekarang.

“Maju terus generasi muda Lampung, mari bekerja dan berprestasi demi kemajuan daerah Lampung,” kata Sjachroedin pula. (tim)

23

WARTA

Lampung Gelar Doa Bersama Lintas Agama Untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Doa Bersama Lintas Agama di Lapangan Korpri, Senin (26/8). ubernur Lampung, diwakili Asisten IV Bidang Umum Adham, berharap kegiatan itu dapat dijadikan sebagai spirit, motivasi, dan komitmen untuk membangun Provinsi Lampung yang damai dan jauh dari perpecahan.

Menurut dia, masyarakat Lampung patut menyadari bahwa hidup bermasyarakat dan berbangsa dengan dinamika latar belakang etnik, sosial budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan dan profesi yang sangat majemuk, telah memberikan kekayaan dalam kehidupan berbangsa dengan segala perbedaan yang ada.

Oleh karena itu, perbedaan hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk saling memecah belah, menjatuhkan baik golongan satu dengan yang lain maupun antarsuku satu

G

24

dengan yang lain. Terlebih-lebih antargolongan agama dengan agama lainnya. “Syukur Alhamdulillah, kondisi yang kondusif di daerah Lampung, tidak lain berkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan, mulaidari pintu gerbang Bakauheni hingga daerah perbatasan dengan Sumatera Selatan,� katanya.

Kegitan itu dihadiri Umat Hindu, Khatolik, Kristen, Budha dan Umat Muslim, yang akan berdoa sesuai kepercayaan masing masing secara bergantian.

Menurutnya, kegiatan doa bersama ini merupakan sebuah momentum religius yang jika didorong untuk mendekatkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah sebagai zat pencipta yang menguasai seluruh alam ini, sehingga disadari

bahwa Allah memberikan berkah yang tidak terhingga kepada manusia. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah dan selalu beribadah kepadaNya. “Berarti kita dituntut untuk merenungkan diri terhadap apa yang telah, sedang dan akan diperbuat, apakah diri kita telah berbuat baik dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan bahkan sampai kepentingan bangsa yang luas,� tuturnya.

Ia berharap, dengan Doa bersama lintas agama ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang arti dan makna kerukunan, sehingga hubungan yang terjalin dengan baik antar umat beragama dapat menjadi modal untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

WARTA

Pendidikan Jadi Prioritas Pembangunan Lampung Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas pembangunan di Lampung agar semua anak-anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan. arena itu, alokasi dana pendidikan di Provinsi Lampung sebesar 30 persen yang bersumber dari APBD maupun APBN. “Jumlah itu, sebesar 20 persen dari APBD Lampung 2013 senilai Rp4,4 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Sisanya dari APBN,” kata Sjachroedin ZP di Bandarlampung, Sabtu (17/8).

Menurut dia, meski Indonesia telah merdeka selama 68 tahun tetapi masih banyak rakyat negara ini yang terperangkap kemiskinan dan kebodohan sehingga semua pihak perlu berjuang untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasinya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.

Terkait masih banyak ditemukan kurang maksimalnya pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sekolah di daerah terpencil, ia mengatakan bahwa masing-masing pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki porsinya sendiri-sendiri.

“Untuk tingkat TK, SD dan SMP itu porsinya pemerintah kabupaten dan kota untuk menangani segala sesuatunya termasuk pembangunan saran dan prasarana sekolah. Sedangkan pemerintah provinsi khusus tingkat SLTA dan perguruan tinggi. Semuanya dibawah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan,” jelasnya.

Gubernur Lampung itu mengatakan bahwa apabila ditemukan permasalahan misalnya terkait masih minimnya sarana dan parasarana pendidikan perlu dibahas antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat sebagai wakil rakyat.

“Semestinya sebagai wakil rakyat DPRD berbicara jika terdapat laporan terkait permasalahan pendidikan sehingga persoalannya dapat teratasi,” jelasnya.

Pemerintah daerah lanjutnya memiliki forum kabupaten dan kota sehingga DPRD setempat dapat bertanya dan memberikan masukan terhadap segala hal terkait program pembangunan termasuk permasalahannya.

Selain itu menurut dia, pemerintah

K

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

kabupaten dan kota serta DPRD setempat dapat menyampaikan juga permasalahan tersebut dengan pemerintah provinsi sehingga dapat ditemukan formulasi terkait permasalahannya.

Pada kesempatan sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung pernah mengkritisi soal anggaran sektor pendidikan.

Dimasukkannya dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke dalam komponen APBD hanya akal-akalan agar dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBD. Alasannya, dana BOS dikucurkan pemerintah pusat ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, berasal dari APBN. “Jika memang masuk dalam APBD seharusnya bisa dibahas oleh komisi di DPRD dan bisa saja dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran. Tapi, selama ini kenyataannya, dana BOS tidak bisa diganggu gugat,” ujar Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir.

Artinya, dana BOS tidak masuk dalam komponen APBD, sudah diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Memang ada perbedaan persepsi soal dana BOS antara DPRD Lampung dengan pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional agar dana BOS tidak menjadi ladang korupsi baru bagi pejabat birokasi di daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi mengatakan pihaknya hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah pusat, sekalipun diakui ada perbedaan persepsi antara DPRD dengan pemerintah daerah. “Apa kata kementrian nanti ya kami ikuti saja,” katanya.

Selama ini, kata Tauhidi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) menganggap dana BOS dari pemerintah pusat adalah bagian dari komponen APBD. Dengan demikian, anggaran pendidikan pada APBD Provinsi Lampung yang di dalamnya ada dana BOS sudah mencapai lebih dari 20 persen.

Jika nanti Kementerian Pendidikan Nasional memutuskan dana BOS bukan komponen APBD, anggaran pendidikan dari APBD memang perlu ditambah.

Tanpa dana BOS, anggaran pendidikan dalam APBD Lampung cukup kecil. Tetapi, jika dana BOS masuk dalam anggaran pendidikan di APBD Lampung maka jumlahnya sudah lebih dari 20 persen seperti diatur oleh undang-undang.

“Asumsinya jika dana BOS masuk APBD maka anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen. Tapi, jangan karena sudah 20 persen, anggaran pendidikan untuk sektor lain dihilangkan. Dari mana membangun sekolah,” ujarnya. (tim)

25

WARTA

Pendidikan Karakter Anak Masih Diabaikan Pendidikan di Indonesia dinilai hanya mementingkan pendidikan kognitif. Sedangkan pendidikan karakter masih diabaikan. Padahal, penelitian menunjukkan, kecerdasan kognitif hanya memberikan andil 20 persen bagi kesuksesan seseorang. rang tua seringkali mengikutkan anaknya ke berbagai macam les tambahan di luar jam sekolah. Seperti les matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Semua itu dilakukan orang tua untuk mendukung anaknya agar tidak tertinggal dalalm pelajaran di sekolah.

Ide mengikuti les tambahan itu biasanya juga bukan dari anak, melainkan datang dari orang tua. Selama ini banyak yang menganggap tidak cukup jika anak hanya belajar di sekolah. Anak berprestasi adalah mereka yang jago matematika, fisika, dan berbahasa Inggris.

Hal seperti itu sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Karena pendidikan yang diterapkan di sekolah saat ini memang menuntut anak untuk memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognitif. Sayangnya, tuntutan itu membuat banyak orang tua mengabaikan atau kurang memperhatikan pendidikan karakter anak.

Padahal, pendididikan karakter juga penting bagi perkembangan dan masa depan anak. Pendidikan karakter akan menjadi penyeimbang dari kecakapan kognitif. Betapa sering dalam kehidupan sehari-hari menjumpai seorang pengusaha kaya raya tapi tidak dermawan, seorang politikus tidak peduli pada tetangganya yang kelaparan, atau seorang guru tidak prihatin melihat anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah. Ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara pendidikan kognitif dan pendidikan karakter.

Ada kata-kata bijak yang menyebutkan, ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Sama juga artinya bahwa pendidikan kognitif tanpa pendidikan karakter adalah buta. Pintar tapi tidak tahu jalan yang seharusnya dilalui.

Sebaliknya, pengetahuan karakter tanpa pengetahuan kognitif, maka akan

O

26

lumpuh sehingga mudah disetir, dimanfaatkan dan dikendalikan orang lain.

Untuk itu, pendidikan seharusnya memberikan pengetahuan yang seimbang, antara pendidikan kognitif dan pendidikan karakter.

Apa pendidikan karaker itu? Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter pada anak didik. Ada empat ciri dasar pendidikan karakter yang dirumuskan oleh pencetus pendidikan karakter dari Jerman yang bernama FW Foerster.

Pertama, pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut. Kedua, adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian, dengan begitu anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru.

Ketiga, adanya otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan

aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, anak didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar.

Keempat, keteguhan dan kesetiaan.

Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan marupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter akan menjadi dasar dalam pembentukan karakter berkualitas bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, kegotongroyongan, saling membantu dan menghormati dan sebagainya. Pendidikan karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan.

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemam-

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

WARTA puan teknis dan kognisinyan (hard skill).

Tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill).

Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Dan, kecakapan soft skill ini terbentuk melalui pelaksanaan pendidikan karater pada anak didik.

Berpijak pada empat ciri dasar pendidikan karakter di atas, kita bisa menerapkan dalam pola pendidikan yang diberikan pada anak didik. Misalanya,

memberikan pemahaman sampai mendiskusikan tentang hal yang baik dan buruk, memberikan kesempatan dan peluang untuk mengembangkan dan mengeksplorasi potensi dirinya serta memberikan apresiasi atas potensi yang dimilikinya, menghormati keputusan dan mensupport anak dalam mengambil keputusan terhadap dirinya, menanamkan pada anak didik akan arti keajekan dan bertanggungjawab dan berkomitmen atas pilihannya.

Sebenarnya yang terpenting bukan

pilihannnya, namun kemampuan memilih dan mempertanggungjawabkan pilihan dengan cara berkomitmen pada pilihannya.

Pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam kurikulum, diterapkan metode pendidikan, dan dipraktekkan dalam pembelajaran. Selain itu, di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar juga sebaiknya diterapkan pola pendidikan karakter. Dengan begitu, generasi-generasi Indonesia yang unggul akan dilahirkan dari sistem pendidikan karakter. (tim)

Angka Anak Putus Sekolah Masih Tinggi ondisi pendidikan di Indonesia masih belum menggembirakan. Angka anak putus sekolah di negeri ini masih tinggi. Dalam Education Development Index, Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara.

Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report yang dirilis UNESCO 2011, tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Namun faktor paling umum dijumpai adalah tingginya biaya pendidikan yang membuat siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan dasar.

Data pendidikan tahun 2010 menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah.

Sekitar 54% guru di Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengajar. Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru melakukan interaksi landsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Melalui proses belajar dan mengajar inilah berawalnya kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di ruang kelas.

Secara kuantitas, jumlah guru di Indonesia cukup memadai. Namun secara distribusi dan mutu, pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki.

Keadaan ini cukup memprihatinkan, dengan prosentase lebih dari 50% di seluruh Indonesia.

Menurut data Kemendiknas 2010, akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian, lebih dari 1,5

K

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54% guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19% bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki.

Hal ini seharusnya menjadi salah satu titik berat perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, mengingat semakin majunya suatu negara bermula dari pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas bermuara dari pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang berkualitas dimulai dari pengajar yang berkualitas pula.

Menurut Education Development Index (EDI), Indonesia berada pada posisi ke-69. Perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Menurut Education For All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia, dari 127 negara, Education Development Index (EDI) Indonesia berada pada posisi ke69, dibandingkan Malaysia (65) dan Brunei (34).

Sekitar 34% Sekolah di Indonesia kekurangan guru.

Distribusi guru tidak merata. 21% sekolah di perkotaan kekurangan Guru. 37% sekolah di pedesaan kekurangan Guru. 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan Guru dan 34% sekolah di Indonesia yang kekurangan guru.

Sementara di banyak daerah terjadi kelebihan guru.

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan diantaranya dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 mengenai Delapan Standar Nasional Pendidikan diharapkan mampu mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia. (tim)

27

WARTA

Menelusuri Jejak Sejarah Lampung di Belanda Banyak benda bersejarah dan naskah kuno Lampung yang tersimpan di lembagalembaga di luar negeri. Lebih dari 507 foto tentang Lampung era 1860-1940 tersimpan rapi di Perpustakaan Universitas Leiden. anyaknya naskah kuno dan benda bersejarah Lampung yang tersimpan di luar negeri, mendorong Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (PUSSbik) untuk menelusuri.

Universitas Leiden, Belanda, menjadi satu tujuan PUSSbik. Hal ini cukup beralaslan karena univerisitas ini memiliki koleksi bacaan dan publikasi tentang Indonesia yang sangat lengkap.

Bahkan, tidak berlebihan jika orang mengatakan bahwa kalau ingin belajar tentang Indonesia, seseorang harus pergi ke Leiden.

Di perpustakaan Fakultas Hukum, khususnya di Van Vollenhoven Institute (VVI) dan Perpustakaan The Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studie, koleksi tentang Indonesia terawat dan tertata rapi yang bisa dilacak mulai tahun 1811.

Koleksi itu berisi surat kabar pada waktu Pemerintahan Belanda di Indonesia, catatan pemerintahan dan kondisi geografis setiap Pulau (Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan), peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi), hukum adat di berbagai daerah, jurnal, tesis, dan disertasi tentang Indonesia.

Begitupula kumpulan kepustakaan sejak Kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Kumpulan peraturan daerah (perda) dari berbagai provinsi di Indonesia, sampai undang-undang terbaru tahun 2007, semuanya sudah terkoleksi di sana.

Publikasi tentang Indonesia yang ada, tidak hanya dalam bahasa Belanda.

Tetapi juga bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, termasuk komik pendidikan politik anggaran PUSSbik dengan judul “Ayoo, partisipasi. Anggaran Daerah Milik Kita” yang dibuat pada tahun

B

28

2007, dengan kode buku M 2009 A 3783.

Di perpustakaan ini, ditemukan kurang lebih 507 lebih foto tentang Lampung era 1860-1940, termasuk di dalamnya foto koleksi kain tapis dan pernak pernik ornamen Lampung yang dijadikan koleksi di Tropen Museum di Amsterdam.

Namun semua koleksi tersebut tidak semuanya dapat diambil, mengingat minimnya anggaran yang dibawa tim PUSSbik. Pihak perpustakaan mengenakan harga untuk setiap foto yang akan diambil dan dipergunakan. Satu foto dihargai sebesar 6 Euro (sekitar Rp72 ribu).

Beberapa foto yang menarik di perpustakaan itu, antara lain foto Teloek Betoeng tempo dulu (sekarang menjadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung/Bandarlampung, Ibu Kota Provinsi Lampung). Berupa sebuah jembatan melengkung (dikenal dengan Jembatan Beton, di kawasan Kecamatan Telukbetung Barat, Bandarlampung),

dan hingga kini jembatan ini masih kokoh berdiri.

Adapula foto udara wilayah Teluk Lampung yang diabadikan tahun tahun 1930-1933, tampak tempat pelengan ikan (Ujung Bom, saat ini) masih dikelilingi dengan hamparan sawah dan Pulau Pasaran di kejauhan.

Lalu, foto kendaraan yang digunakan dengan plat nomor BE 46, digunakan oleh JH Brinkgreve Van Ir, petinggi Belanda yang bertanggungjawab dalam “proyek” daerah trasmigrasi Metro di Lampung tahun 1935—dikenal dengan kolonisasi.

Tersimpan pula foto sebuah sebuah keluarga di Menggala, Tulangbawang yang menggunakan pakain adat Lampung, tahun 1900.

Selain itu, salah satu contoh informasi yang diperoleh adalah tentang keterangan pembagian wilayah di daerah Lampung, berikut pengaturan tata administratifnya.

Beberapa wilayah di Provinsi Lampung pada zaman Pemerintahan

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

WARTA Penjajah Belanda itu, dijadikan Onder Distrik. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda.

Tugas dari Asisten Demang mengkoordinir Marga yang dikepalai oleh Pesirah, dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang juru tulis dan seorang pesuruh (opas).

Pesirah selain berkedudukan sebagai kepala marga, juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah itu dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam marganya masing-masing.

Marga terdiri dari beberapa kampung, yaitu dikepalai oleh Kepala Kam-

pung, dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Kepala Suku diangkat dari tiap-tiap suku di kampung itu.

Sedangkan Kepala Kampung dipilih oleh penyimbang-penyimbang dalam kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung harus penyimbang kampung, dan kalau bukan penyimbang kampung tidak bisa diangkat, serta Kepala Kampung adalah anggota Dewan Marga.

Tropen Museum Selain di Leiden, “sarang” koleksi benda-benda sejarah Indonesia dan juga Lampung berada, adalah di Tropen Museum yang terletak di Amsterdam Oost (Amsterdam Timur). Museumnya terletak di salah satu gedung bersejarah yang paling bagus di Amsterdam.

Di museum ini, disimpan bendabenda yang khas dan menakjubkan dari

pelosok nusantara: objek-objek etnologis, seni populer, dan seni kontemporer. Koleksi di museum ini, dari yang berbentuk kecil hingga perahu milik Suku Asmat (Papua) yang panjang ada di dalamnya.

Belum lagi beberapa keris dan mahkota raja-raja Jawa yang terbuat dari emas asli terpampang rapi di dalam kaca. Dari museum ini, ada peta kuno Bandarlampung (Telok Betong) yang dibuat pada tahun 1912, dan Provinsi Lampung (1860).

Berdasarkan peta ini, diketahui desa-desa asli Lampung sebelum ada transmigrasi/kolonisasi, termasuk informasi tentang kondisi demografisnya. Peta itu bisa diperoleh dengan harga 6–15 Euro (atau setara dengan Rp72 ribu– Rp180 ribu) tergantung dengan ukuran dan usia peta.(tim)

Museum Lampung Butuh Perhatian useum Lampung membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan soal anggaran. Selama ini biaya pemeliharaan benda bersejarah dari pemerintah pusat sering tersendat.

M

Menurut Kepala UPTD Museum Lampung Zuraida Kherustika, memelihara dan menyelamatkan benda sejarah, merupakan hal penting untuk menjaga kesinambungan warisan sejarah budaya bangsa.

Museum Lampung kini menyimpan sebanyak 4.747 koleksi catatan sejarah yang terdiri atas 10 jenis koleksi.

“Tentu tak mudah untuk memelihara ribuan benda bersejarah itu agar tetap menjadi warisan budaya bangsa yang tak lekang oleh waktu,” kata dia.

Karena itu, Zuraida mengharapkan Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan perhatian dan tidak membiarkan museum berjalan sendiri.

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

Menjaga warisan sejarah, diakuinya, tidak mudah.

Termasuk kemungkinan ancaman pencurian akibat maraknya permintaan benda sejarah di pasar gelap. Perisitwa yang belum lama ini terjadi di Museum Nasional, disebabkan macetnya biaya pemeliharaan museum. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah karena perangkat pengamanan rusak dan tidak segera diperbaiki.

Pada bagian lain, dia mengharapkan masyarakat ke museum bukan sebagai sematamata berekreasi atau kebutuhan akademis.

Tetapi dapat mewujudkan kesadaran masyarakat untuk mengunjungi museum sebagai kewajiban.

Kewajiban yang diikuti rasa kesadaran yang tinggi akan catatan sejarah, peninggalan para leluhur dan melihat jendela bangsa sebagai bekal menyongsong masa depan. (tim)

29

WARTA

DPRD Tak Persoalkan Randis untuk Mudik Menteri Dalam Negeri melarang penggunaan kendaraan dinas (randis) untuk mudik. Namun DPRD Lampung menilai randis untuk mudik tidak masalah selama dirawat dengan baik oleh penggunanya. epanjang kendaraan dinas dipergunakan mudik pada liburan dan dipakai ketika pulang untuk bekerja kembali, tidak ada persoalan,” ujar Ismet Roni, Ketua Komisi I DPRD Lampung.

Apalagi penggunaan kendaran dinas untuk mudik, juga diizinkan oleh Gubernur Lampung. Menurut dia, kebijakan membolehkan penggunana randis untuk mudik, sebagai hal yang manusiawi sepanjang tidak mengganggu aktivitas pekerjaan dinas.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P secara tegas memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemprov setempat menggunakan randis saat Hari Raya. Namun, dia menekankan agar pejabat merawat kendaraan yang dipercayakan pengelolaannya dan tidak membebani Pemprov dengan tanggungan pembiayaan bahan bakar minyak (BBM) yang dipakai.

“Tidak apa dipakai, kan hari libur juga randis bisa dipakai. Asalkan untuk silaturahmi, setuju saja,” kata Gubernur Sjachroedin Z.P., seraya mengungkapkan biaya BMM kendaraan yang digunakan mudik menjadi tanggung jawab pejabat yang menggunakan.

Menurut Gubernur, pihaknya bukan melanggar imbauan dari Mendagri terkait larangan pemakaian kendaraan dinas, melainkan untuk efisiensi pejabat diperbolehkan menggunakan randis. Juga, apa yang dilakukan itu dipandang tidak menyalahi aturan.

Kebijakan yang sama diterapkan Wali Kota Bandar Lampung

“

S

30

Herman H.N., yang juga memperbolehkan PNS yang memiliki randis untuk digunakan mudik. “Ya, bolehboleh sajalah. Mungkin itu hanya peraturan buat Kemendagri saja. Kalau di Pemkot, ya boleh saja gunakan randis untuk mudik,” kata Herman kemarin.

Begitu juga dengan Bupati Pesawaran Aries Sandi yang memperbolehkan kendaraan dinas digunakan untuk mudik. Akan tetapi, digunakan untuk wilayah Lampung saja dan untuk di luar Lampung tidak diperbolehkan.

“Iya, tetap kami perbolehkan kendaraan dinas bisa dipergunakan untuk mudik Lebaran. Ini merupakan kebijakan Bupati,” kata Plh. Sekretaris

Kabupaten Pesawaran Hendarma.

Hal senada dilakukan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri yang mengizinkan penggunaan mobil itu mengingat mayoritas pegawai di lingkup Pemkab Lampung Barat tidak memiliki kendaraan pribadi. “Jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Pada waktu nanti sudah mulai masuk kerja, ya kembali semua,” kata dia.

Bupati Way Kanan Bustami Zainudin juga mempersilakan asal pemakai dapat bertanggung jawab atas kondisi kendaraan itu. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari randis tersebut, Bupati menganjurkan untuk tidak mengisi BBM yang subsidi. “Itu semua hanya kebijakan dari saya untuk memperboleh mereka membawa randis tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Mendagri menyatakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik merujuk pada Keppres No. 5/1983 yang menyatakan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan dinas. “Aturannya seperti itu,” ujar Mendagri Gumawan Fauzi.

Kebijakan Mendagri itu memperoleh dukungan Indonesia Coruption Watch (ICW). Bahkan ICW menilai, penggunaan randis untuk keperluan di luar dinas termasuk korupsi.

“Harusnya pengguna aset negara itu paham bahwa fasilitas pemerintah untuk kepentingan dinas dan hal-hal yang terkait publik. Dananya pun berasal dari publik,” kata Peneliti Devisi Politik ICW, Abdullah Dahlan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

AKTIVITAS

Pemprov Lampung Gelar Halal Bihalal Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar halal bihalal dengan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Lampung serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Fokorpimda setempat. cara yang berlangsung pada Selasa (13/8), itu dihadiri Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Wakil Gubernur Lampung Djoko Umar Said, pimpinan dan anggota DPRD Lampung, para bupati dan walikota se-Provinsi Lampung, pejabat Eselon II, III, dan IV serta karyawan di lingkungan pemda setempat.

Sjachroedin ZP mengajak masyarakat Lampung sebagai sesama saudara untuk saling memaafkan guna kembali pada fitrahnya sebagai umat manusia. “Marilah kita saling memaafkan satu dengan yang lain pada Idul Fitri 1434 Hijriah ini. Saling menjaga persaudaraan demi tercipta Lampung yang kondusif,� katanya.

Pada kesempatan lain, Ketua DPRD Lampung Marwan menyambut Idul Fitri ini dengan mendatangi ruang kerja pimpinan dan karyawan di lingkungan DPRD setempat. Marwan berkeliling menyapa dan bersalaman dengan mereka untuk berhalal bihalal. (tim)

A

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013

31

Segenap Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mengucapkan

1 Syawal 1434 H Minal Aidzin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir & Batin Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Ketua

H. Nurhasanah, S.H., M.H.

Ir. H. Indra Ismail, M.M.

Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si.

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

H. Sudarno Eddi, S.H., M.H. Sekretaris Dewan

32

Mimbar Legislatif

EDISI AGUSTUS 2013