Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi April 2013

w w w.dprd-lampungprov.go.id

EDISI APRIL 2013

Komisi IV Pertanyakan Konsep Irigasi

Raperda Perubahan SOTK Segera Disahkan

Sertijab Kepala BPK Lampung

RSUDAM Diminta Perhatikan Pengolahan Limbah

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

1

Dari Redaksi

FINALISASI RAPERDA eraturan daerah (Perda) merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Perda menjadi pijakan hukum, untuk misalnya, membentuk lembaga pelaksana kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, dan pemungutan dana dari masyarakat berupa pajak atau retribusi.

Menjadi tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah untuk menyusun perda. Usulan pembuatan perda boleh berasal dari DPRD atau dari pemerintah. Kedua lembaga ini, eksekutif dan legislatif, memiliki hak yang sama dalam pengajuan rancangan perda.

Selanjutnya, kedua lembaga itu pula yang akan membahas, melalui beberapa kali tingkat pembahasan, sebelum akhirnya disahkan menjadi perda.

Sampai dengan bulan ini, menurut catatan Badan Legislasi DPRD Lampung, masih ada tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masih belum tuntas. Masing-masing panita khusus (pansus) yang ditugaskan membahas raperda itu, belum menyelesaikan tugasnya.

Ketujuh raperda itu: Raperda Pengelolaan Mineral dan Batubara; Raperda Pengelolaan Panas Bumi; Raperda Pengelolaan Air Tanah; Raperda Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham PT Lampung Jasa Utama; Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Lampung; Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi; dan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Menurut Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Lampung Farouk Daniel, belum tuntasnya reperda itu antara lain karena minimnya data pendukung. Sehingga beberapa pansus tidak bisa melanjutkan pembahasan raperda.

Mengingat pentingnya kedudukan perda bagi penyelenggaraan pemerintahan, tentu kita berharap semua pihak, DPRD maupun pemerintah daerah, dapat menempatkan masalah ini

P

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Zurizal, M.Sc. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

sebagai prioritas utama dan diselesaikan dalam waktu dekat.

Adanya agenda pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ditambah agenda Pemilihan Umum pada tahun depan, sudah pasti membuat kesibukan kita berlipat dibandingkan dengan sebelumnya. Baik kesibukan karena tuntutan partai politik tempat bernaung anggota DPRD, maupun agenda pribadi karena ingin kembali menjadi wakil rakyat pada periode mendatang.

Penting, menyelesaikan raperda itu secepatnya. Karena hampir dipastikan, makin mendekati tahun 2014, akan semakin sulit mencari celah waktu luang bagi anggota Dewan yang juga calon legislatif. Karena jika sampai molor atau ditunda-tunda, satu atau dua bulan ke depan saja, bisa menjadi tunggakan untuk tahun depan.

Kita semua berharap, sesibuk apa pun kegiatan, sepadat apa pun agenda, para wakil rakyat tetap berkomitmen menyelesaikan “tunggakan” raperda itu secepatnya. Apalagi, membuat perda adalah salah satu tugas utama DPRD— bersama pemerintah. Artinya, membuat perda itu “sudah menjadi pekerjaan” para wakil rakyat. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Kita percaya, wakil rakyat kita profesional dan akan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diamanatkan rakyat ke pundak mereka.

Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

AKTUALITA

DIALOG DENGAN ANGGOTA BK DPR-RI Tiga anggota Badan Kehormatan (BK) DPR-RI berkunjung dan berdialog dengan anggota DPRD Provinsi Lampung. Selain sosialisasi tentang perilaku dan etik anggota Dewan, mereka juga menjaring masukan untuk mengoptimalkan kinerja.

etiganya adalah Wakil Ketua BK DPR-RI Siswono Yudo Husodo (Fraksi Partai Golkar), dengan anggota Muhammad Nurdin (Fraksi PDI Perjuangan), dan Gusti Sukma Iskandar Alamsyah (Fraksi Golkar).

“Anggota DPRD haruslah menjadi anutan, saat ini terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap anggota Dewan dan lembaga DPRD. Kemerosotan ini bisa membahayakan negara,” kata Wakil Ketua BK DPR-RI Siswono Yudo Husodo, di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Rabu (10/4/2013).

Dia menjelaskan, Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah disempurnakan, terutama yang mengatur tentang kode etik, tata tertib Dewan, dan tata laksana yang harus menjadi perhatian sebagai anggota DPRD. “Zaman sudah berbeda, kalau dulu setiap anggota Dewan melakukan kesalahan secara sadar, dia mengun-

K

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

durkan diri. Sekarang justru fraksi, bahkan partai membela untuk mempertahankannya. Seharusnya, fraksi memberikan sanksi, baru BK yang menindaklanjutinya,” katanya.

Siswono mengatakan pada setiap rapat paripurna selalu ditemukan kursikursi yang kosong. Aturan yang memberikan sanksi kepada anggota Dewan yang sebanyak 6 kali tidak hadir dalam rapat paripurna justru diplesetkan atau disiasati dengan lima kali absen, dan sekali hadir.

Tujuannya untuk mengindari sanksi tersebut.

Untuk itu, di DPR-RI telah dibuat peraturan bagi anggota Dewan yang sering melanggar etik akan dikenakan sanksi tidak boleh menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan dan tidak dilibatkan dalam panja atau pansus. ”Ya, tergantung kesalahan apa yang ilakukann,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan

mempertanyakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kini yang tengah dibahas DPR. “Kami mempertanyakan dalam revisi PP tersebut, terkait honor pembahasan sidang di Badan Legislasi, apakah tidak bertentangan. Sebab, honor ini akan berpengaruh terhadap semangat dan kinerja Dewan,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan, kinerja DPRD Lampung selama ini sudah cukup baik, yang ditunjukkan dengan selesainya pembahasan 36 perda di luar perda reguler.

Selain itu, pengawasan DPRD telah mengantarkan Provinsi Lampung mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan adanya peningkatan APBD dari Rp1,6 triliun di 2010 menjadi Rp4,3 triliun di 2013. (tim)

3

AKTUALITA

Komisi IV Pertanyakan Konsep Irigasi Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menilai Dinas Pengairan dan Pemukiman tidak memiliki konsep yang tepat untuk mengatasi persoalan turunnya debit air di irigasi-irigasi yang ada di daerah ini.

T

erbukti, saat ini masih banyak daerah pertanian yang menunda musim tanam padi, akibat rendahnya debit air irigasi sehingga tidak mencukupi kebutuhan air di lahan-lahan pertanian yang berada di sejumlah kabupaten.

“Irigasi yang ada hanyalah warisan zaman Belanda, dan tidak ada terobosan baru dari Dinas Pengairan untuk membangun hal-hal baru untuk pengembangan sektor pertanian. Selama ini saya melihat program-program pengairan hanya sebatas rehabilitasi jaringan irigasi saja,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Suyatno S.W., Senin (8/4/2013).

Menurutnya, rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan talud serta pelebaran tanggul irigasi yang dilakukan Dinas Pengairan tidak berdampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. ”Banyak saluran irigasi yang setelah direhabilitasi justru tidak berfungsi,” kata anggota DPRD dari PAN itu.

Suyatno juga melihat, pada tahun 2013 ini tidak ada prioritas program terobosan untuk memaksimalkan fungsi irigasi yang sudah mulai rusak dan tidak berair tersebut. ”Kebanyakan program malah pembuatan sumur bor di rumah warga dan di fasilitas umum lainnya,” katanya.

Seharusnya, kata anggota Dewan dari DP Lampung Tengah ini, Dinas Pengairan dapat melakukan langkahlangkah strategis, seperti pembenahan di hulu dan hilir pusat air, sehingga irigasi dapat mendukung pengembangan sektor pertanian dan meningkatkanproduktivitas pertanian.

“Sebenarnya mereka mampu mem-

4

buat terobosan-terobosan itu, hanya saja mungkin saat ini mereka tidak fokus terhadap prioritas utama, yakni

mempertahankan ketahanan pangan melalui struktur pertanian yang kuat,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

LAPORAN UTAMA

Raperda Perubahan SOTK Segera Disahkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Lampung segera berubah, setelah Raperda tentang Perubahan SOTK disahkan.

Ketua Pansus Indra Bangsawan menuturkan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan dan perubahan perda tersebut sudah bisa diparipurnakan.

erda yang telah selesai dibahas tersebut diajukan oleh Pemprov, yaitu berupa empat raperda perubahan struktur organisasi dan tata kerja.

Empat Perda yang diajukan untuk dirubah itu adalah Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi,

P

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Sekretariat DPRD. Kemudian Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah.

Di dalam perda yang siap disahkan tersebut, terjadi sejumlah perubahan satuan organisasi dan tata kerja. Berikut Laporan Pansus Pembahasan Perubahan Empat Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Provinsi Lampung selengkapnya.

5

LAPORAN UTAMA

Pendahuluan Perubahan perda diperlukan untuk perbaikan, memperkuat, dan memantapkan kinerja jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisa optimal.

Pansus DPRD Provinsi Lampung telah membahas perubahan empat perda tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD di lingkungan Provinsi Lampung, yaitu Perda No. 11 Tahun 2009, No. 12 Tahun 2009, No.13 Tahun 2009, dan Perda No.14 Tahun 2009.

Pembahasan perubahan perda itu diawali dengan pembentukan pansus melalui sidang paripurna Dewan pada 14 Februari 2012. Pansus Pembahasan Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi diketuai oleh Indra Bangsawan, wakil ketua Farouk Danial, Sekretaris M. Ari Wibowo, dengan 11 anggota, yaitu Sugiharto, Ketut Erawan, Ismet Roni, Sumadi, Reza Aditya, Agus Kurniawan, Yusuf Wibisono, Hartarto Lojaya, Napilion Aswary, Musa Zainuddin, dan Zeldayatie.

2.

3.

4.

beban tugas; Memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai hambatan serta kendala penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait, berdasarkan eksaminasi terhadap komposisi dan struktur organisasi; Melalui pokok-pokok analisa dan evaluasi, dirumuskan arah kebijakan penanganan hambatan dan kendala kelembagaan sebagaimana di atas, melalui pembenahan serta pengembangan komposisi dan struktur organisasi; dan Tindaklanjut rekomendasi diarahkan kepada perkuatan kinerja instansi Pemerintah Daerah terkait, berdasarkan pertimbangan kondisi objektif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan dinamika lingkungan dan

estimasi peningkatan beban tugas.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh jajaran SKDP di lingkungan Pemprov Lampung. Sehingga dapat melakukan optimalisasi potensi dan sumberdaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum; perkuatan sistem dan tata kelola dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; serta peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Diskripsi, Analisis, dan Evaluasi Upaya pembenahan manajemen kepemerintahan oleh Pemprov secara umum mengalami kemajuan. Sehingga

Tujuan dan Sasaran Tujuan pembahasan raperda tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja SKPD ini, sebagai berikut: 1. Identifikasi kondisi objektif kelembagaan yang menjadi landasan pijak atas pentingnya pembenahan dan pengembangan struktur organisasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, perkembangan dinamika lingkungan dan estimasi peningkatan

6

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

LAPORAN UTAMA

Perubahan struktur Sub Bagian pada Bagian Kebijakan Daerah, terdiri dari Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota menjadi Sub. Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I; Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota menjadi Sub. Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II; dan Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/ Kota menjadi Sub. Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III.

Drs. H. Indra Bangsawan, M.M.

A. dalam beberapa hal menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan permasalahan tata kelola pemerintahan terhadap penyelenggaraan pembangunan.

Hal tersebut tidak terlepas dari tindaklanjut atas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov TA 20102011; rekomendasi DPRD atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung TA 2011; dan temuan LHP BPK RI atas Kinerja Manajemen Asset TA 2010-2011, terkait dengan beberapa kelemahan dalam struktur organisasi dan SDM; kendali terhadap prosedur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; serta kehandalan manajemen organisasi.

Kondisi tersebut terefleksi berdasarkan analisis dan evaluasi sebagai berikut:

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

1. Biro Hukum Penyempurnaan nomenklatur beberapa unit organisasi pada Biro Hukum Setda Prov. Lampung: Perubahan Bagian Bantuan Hukum dan HAM menjadi Bagian Bantuan Hukum yang terdiri dari Subbagian HAM; pemisahan Subbagian Sengketa Hukum dan Subbagian Bantuan Hukum, diikuti penghapusan Subbagian Bina PPNS dan Penegakan Hukum. Tugas dan fungsi PPNS menjadi kewenangan Satpol PP. Perubahan struktur Sub Bagian pada Bagian Kebijakan Daerah, terdiri dari Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan

Farouk Danial, S.H., C.N.

Daerah Kabupaten/Kota menjadi Sub. Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I; Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota menjadi Sub. Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II; dan Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota menjadi Sub. Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III. Hal itu merupakan bagian dari upaya perkuatan monitoring dan evaluasi, dalam rangka pembinaan terhadap kebijakan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Lampung. Ini sesuai PP No. 19 Tahun 2010 Jo. PP No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2. Biro Perekonomian Penyempurnaan nomenklatur 2 Sub Bagian pada Bagian Data dan Pelaporan di Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, yang terdiri dari Sub

7

LAPORAN UTAMA

Ir. H. Sugiharto A.W.

H.M. Ari Wibowo, Lc.

Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan menjadi Sub Bagian Pengolahan Penyusunan Data dan Pelaporan; serta Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Perekonomian menjadi Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Perekonomian. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya pembenahan struktur organisasi dalam rangka penataan kinerja kelembagaan.

Lampung, yaitu: a. Beberapa Sub Bagian pada Bagian Kelembagaan mengalami perubahan nomenklatur, terdiri dari Sub Bagian Perangkat Daerah menjadi Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi; dan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah menjadi Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Kota; b. Pembenahan dan perubahan nomenklatur Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan pada Bagian Ketatalaksanaan menjadi Sub Bagian Pelayanan

3. Biro Organisasi Pembenahan dan perubahan nomenklatur beberapa unit organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi

8

H. Sumadi, S.Sos.

c.

d.

Publik; Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mengalami pembenahan komposisi Sub Bagian, terdiri dari Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan dipisahkan menjadi Sub Bagian Analisis Jabatan dan Sub Bagian Formasi Jabatan; serta Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Perpustakaan digabung menjadi Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan; Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur mengalami pembenahan komposisi Sub Bagian, terdiri dari

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

LAPORAN UTAMA Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur dan Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur digabung menjadi Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur; Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern menjadi Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Aparatur; dan pembentukan Sub Bagian Pelaporan Kinerja Aparatur sebagai implikasi penggabungan 2 (dua) Sub. Bagian di atas.

4. Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung Penataan komposisi organisasi dan perubahan nomenklatur pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung, yaitu : a. Pembentukan Bagian Kesejahteraan Sosial, yang membawahi Sub. Bagian Sosial; Sub. Bagian.

Penanggulangan Bencana; dan Sub. Bagian Kelembagaan dan Kemitraan Sosial; b. Pembentukan Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang membawahi Sub. Bagian Kesehatan dan KB; Sub. Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Sub. Bagian Data dan Informasi; dan c. Pembentukan Bagian Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi Sub. Bagian Tata Usaha; Sub. Bagian Pemberdayaan Masyarakat; dan Sub. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

bawahi Sub. Bagian Pemuda dan Olahraga; Sub. Bagian Data dan Informasi; dan Sub. Bagian Tata Usaha;

H. Zeldayatie

dan Sub. Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan; Pembentukan Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, yang membawahi Sub. Bagian Pendidikan Formal; Sub. Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal; dan Sub. Bagian Kebudayaan; dan Pembentukan Bagian Pemuda dan Olahraga, yang mem-

6. Biro Keuangan Pembenahan struktur organisasi dan perubahan nomenklatur beberapa unit organisasi pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, yaitu: a. Bagian Anggaran mengalami perubahan komposisi Sub. Bagian, yang terdiri dari Sub. Bagian Anggaran Pendapatan dan Sub. Bagian Anggaran Belanja digabung menjadi Sub. Bagian Penyusunan Anggaran; dan pembentukan Sub. Bagian Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota. b. Bagian Akuntansi mengalami perubahan komposisi Sub. Bagian, terdiri dari Sub. Bagian Verifikasi dan Pelaporan APBD menjadi Sub. Bagian Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD; Sub. Bagian Pencatatan Dana APBD dan Non

Pembenahan struktur organisasi Biro Perlengkapan dan Aset Setda Prov. Lampung sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas Sistem Penatausahaan Aset, sebagaimana LHP BPK–RI atas Laporan Kinerja Manajemen Aset Provinsi Lampung Tahun 2012.

5. Biro Bina Mental Pembentukan Biro Bina Mental sebagai tindaklanjut penghapusan Biro Pemberdayaan Perempuan dari struktur organisasi Sekda. Ini untuk memenuhi Pasal 20 ayat (3) PP No.. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo. Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010.

Kelembagaan Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung terdiri dari: Pembentukan Bagian Agama, yang membawahi Sub. Bagian Pembinaan Keagamaan; Sub. Bagian Urusan Haji;

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

9

LAPORAN UTAMA

APBD menjadi Sub. Bagian Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota; dan penghapusan Sub. Bagian Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kabupaten/Kota diganti menjadi Sub. Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal Daerah dan PPK-BLUD. 7. Biro Perlengkapan dan Aset Pembenahan struktur organisasi Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung, melalui perubahan nomenklatur Bagian Penyimpanan Barang Daerah menjadi Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah, yang diikuti perubahan komposisi masing-masing Sub. Bagian, terdiri dari Sub. Bagian Penyimpanan Barang Daerah menjadi Sub. Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah; Sub. Bagian Distribusi Barang Daerah dihapuskan karena fungsinya digabung dengan sub. bagian sebagaimana di atas, untuk kemudian

10

dibentuk Sub. Bagian Penatausahaan Barang Daerah; dan Sub Bagian Neraca Barang Daerah menjadi Sub. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah.

Pembenahan struktur organisasi Biro Perlengkapan dan Aset Setda Prov.

Lampung sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas Sistem Penatausahaan Aset, sebagaimana LHP BPK–RI atas Laporan Kinerja Manajemen Aset Provinsi Lampung Tahun 2012. Sehubungan dengan hal tersebut, penataan kembali komposisi kelembagaan Biro Perlengkapan dan Aset Setda Prov. Lampung sebagaimana dimaksud, hendaknya diarahkan kepada antisipasi dan penanganan beberapa permasalahan dalam sistem penatausahaan aset daerah, diantaranya yaitu tatalaksana, mekanisme dan prosedur penatausahaan aset tetap yang belum memadai; pencatatan inventarisasi aset belum menghasilkan data yang akurat dan handal; belum terdapat unit organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan monitoring dan

Pembenahan struktur organisasi Biro Perlengkapan dan Aset Setda Prov. Lampung sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Lampung atas Sistem Penatausahaan Aset, sebagaimana LHP BPK–RI atas Laporan Kinerja Manajemen Aset Provinsi Lampung Tahun 2012. evaluasi penatausahaan aset; penilaian aset tetap belum sepenuhnya berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan; dan pengembangan sistem informasi aset belum memadai untuk mendukung penatausahaan barang milik daerah yang baik.

8. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf f UU No. 8 Tahun 2012, jumlah kursi DPRD Provinsi Lampung

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

LAPORAN UTAMA

Hartarto Lojaya

Yusuf Wibisono

dari 75 menjadi 85 kursi. Hal ini perlu diimbangi dengan pengembangan struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Berikut susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung: a. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung; b. Bagian Umum, membawahkan Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; Sub. Bagian Perencanaan dan Perlengkapan; Sub. Bagian Rumah Tangga. c. Bagian Keuangan, membawahkan Sub. Bagian Anggaran; Sub. Bagian Pembukuan dan Verifikasi; Sub. Bagian Perjalanan Dinas. d. Bagian Persidangan, membawahkan Sub. Bagian Rapat dan Risalah; Sub. Bagian Alat Kelengkapan Dewan; Sub. Bagian Komisi dan Kepanitiaan. e. Bagian Perundang-undangan, membawahkan Sub. Bagian Penyusunan Peraturan Perundangundangan; Sub. Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan; Sub. Bagian Publikasi Produk Hukum. f. Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol: Sub. Bagian Hubungan Kemasyarakatan; Sub. Bagian Protokol; Sub. Bagian Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

B.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor.

12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Inspektorat Provinsi Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Lampung mengalami perubahan. Terdiri dari penghapusan Bagian Umum dan Bagian Perencanaan; Pengurangan Sub. Bagian pada Sekretariat, dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga); dan penghapusan Seksi Pengawas Pemerintah.

Perubahan itu menegaskan penghapusan jabatan struktural eselon IVa dibawah Inspektur Pembantu Wilayah, menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung dihapus. Kemudian dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Merupakan kebijakan strategis dalam mengantisipasi dinamika perkembangan pembangunan daerah, khususnya peningkatan layanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan usaha memperkuat struktur organisasi sesuai

H. Agus Kurniawan, S.T.

dengan kebutuhan kelembagaan.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan, terdiri dari peningkatan status jabatan Kepala Satuan dari IIb menjadi IIa; penambahan Bidang, dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat); dan perubahan nomenklatur jabatan eselon IVa, dari Sub. Bidang menjadi Seksi.

Hal itu telah memenuhi PP No. 06 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja Jo. Permendagri Nomor. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan kemestian berdasarkan amanat peraturan perundangundangan yang berlaku.

C.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor.

13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari Penghapusan Bagian Umum dan Bagian Perencanaan; Pengurangan Sub. Bagian pada Sekretariat, dari 4 menjadi 3; dan selanjutnya pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana, Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menjadi 2 Bidang terpisah, yaitu:

11

LAPORAN UTAMA Pengembangan struktur organisasi Dinas Bina Marga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sebagai upaya perkuatan implementasi tugas pokok dan fungsi, khususnya fasilitasi dan pengendalian atas pemanfataan ruang milik jalan. Di Bidang Bina Jasa Konstruksi perlu ditambahkan Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.

Sehingga Bidang tersebut membawahi Seksi Jasa dan Teknik Konstruksi; Seksi Kemitraan; dan Seksi Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.

a.

b.

Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahi Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan; Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan; dan pembentukan Seksi Sarana dan Prasarana Kepramukaan; Bidang Monitoring, Evaluasi, Data dan Pelaporan, (sebagai pengembangan Bidang tersebut di atas) yang membawahi Seksi Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Kepramukaan; Seksi Monitoring Keolahragaan; dan Seksi Data dan Pelaporan.

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari penghapusan Bagian Umum dan Bagian Perencanaan; Pengurangan Sub. Bagian pada Sekretariat dari 4 menjadi 3; Perubahan nomenklatur Bidang Pengelolaan Lahan dan Air menjadi Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan Penghapusan Seksi Perluasan Areal dan Optimalisasi Lahan pada Bidang Pengelolaan Lahan menjadi Seksi Sarana Pertanian pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Dinas Pendapatan Daerah Penataan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung: penghapusan Bagian Umum dan Bagian Perencanaan; penambahan Bidangbidang dari 3 menjadi 4; dan Pengurangan Sub. Bagian pada Sekretariat, dari

12

4 menjadi 3.

Selanjutnya, penghapusan Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain, serta Bidang Pembinaan dan Pengawasan berikut Seksi-seksi yang berada bawahnya, dibentuk Bidang baru beserta Seksi-Seksi yang dibawahi, yaitu: Bidang Non Pajak, yang membawahi Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain; Seksi Penerimaan Pusat; dan Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Data dan Pengembangan, yang membawahi Seksi Pengembangan Pendapatan; Seksi Hukum dan Perundang-undangan; dan Seksi Data dan Statistik Pendapatan; dan Bidang Sistem Informasi Pendapatan, yang membawahi Seksi Informasi Pendapatan; Seksi Pengembangan Aplikasi dan Operasional; dan Seksi Teknikal Informasi.

Pada Bidang Pajak, dilakukan perubahan nomenklatur seksi-Seksi, yang terdiri dari Seksi Keberatan dan Doleansi menjadi Seksi Keberatan dan Sengketa Pajak; serta Seksi Pajak menjadi Seksi Penetapan dan Piutang Pajak.

Pembenahan struktur organisasi ini bersifat paralel dengan pembenahan struktur organisasi Biro Keuangan Setda Prov. Lampung, terkait dengan pentingnya pemantapan aspek perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas proses penatausahaan keuangan daerah oleh masing-masing SKPD secara terkoordinasi.

4. Dinas Bina Marga

D. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor.

14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung 1. Badan Narkotika Provinsi Lampung Penghapusan Pelaksana Harian Badan Narkotika Prov. Lampung sebagai bagian dari perangkat daerah, merupakan amanat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Badan Narkotika Nasional yang menegaskan bahwa Badan Narkotika merupakan instansi vertikal.

2. Badan Perwakilan Pemprov di Jakarta Struktur organisasi Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, terdiri dari peningkatan status pejabat struktural dari eselon IIb menjadi eselon IIa; Penambahan Sub. Bagian pada Sekretariat dari 3 menjadi 4; dan penambahan Bagian dari 2 menjadi 3.

Peningkatan status itu, merupakan upaya perkuatan posisi kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan kepemerintahan kepada masyarakat Lampung di Jakarta dan luar daerah lainnya; pengelolaan aset daerah di luar daerah (Wisma Lampung, Anjungan Lampung TMII dan Asrama Mahasiswa di 3 provinsi di Pulau Jawa), serta pemantapan pembinaan dan kinerja 74 (tujuh puluh empat) PNS yang bertugas di instansi tersebut.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

LAPORAN UTAMA Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung; Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; dan Perda No. 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan: 1.

2.

3.

4.

Perubahan dan pengembangan struktur kelembagaan berdasarkan amanat peraturan perundangundangan terdiri dari: a) Inspektorat Provinsi Lampung; dan b) Satuan Polisi Pamong Praja.

Penataan kembali struktur organisasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan guna pemantapan kinerja, terdiri dari: Biro Hukum; Biro Perekonomian; Biro Bina Sosial; Biro Organisasi; Biro Keuangan; Biro Perlengkapan dan Aset; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pengembangan struktur organisasi yang diarahkan berdasarkan kebutuhan kelembagaan dalam rangka pemantapan kinerja, terdiri dari: a) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung; b) Dinas Pendapatan Daerah; c) Dinas Bina Marga Daerah; d) Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta; e) Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pembentukan organisasi yang diarahkan untuk memenuhi kondisi objektif, dalam rangka optimalisasi fungsi kelembagaan, terdiri dari a) Biro Bina Mental

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Setda Provinsi Lampung; dan b) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5.

6.

Penghapusan organisasi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan kondisi objektif atas perkembangan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan: a) Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung; b) Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung; Pengembalian kedudukan Sekretaris pada Inspektorat, Badan dan Dinas Daerah, dari jabatan struktural IIb menjadi jabatan struktural

IIIa, serta penghapusan BagianBagian pada Sekretariat Inspektorat, Sekretariat Badan dan Sekretariat Dinas Daerah sebagai implikasi reposisi jabatan struktural Sekretaris sebagaimana dimaksud, telah sesuai dan selanjutnya memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

7.

Panitia Khusus menyatakan dapat menerima Raperda tentang Perubahan Atas

Empat Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Provinsi Lampung untuk dijadikan Perda. (tim)

Pansus Raperda tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggot

: : : :

Drs. H. Indra Bangsawan, M.M. Farouk Danial, S.H., C.N. H.M. Ari Wibowo, Lc. Ir. H. Sugiharto A.W., Ketut Erawan, S.H., H. Ismet Roni, S.H., H. Sumadi, S.Sos., Reza Aditiya, S.H., H. Agus Kurniawan, S.T., Yusuf Wibisono, Hartarto Lojaya, Napiliyon Aswary, Drs. H. Musa Zainuddin, H. Zeldayatie, I Wayan Sudiksa, S.I.P.

13

LAPORAN UTAMA Laporan Pansus Raperda tentang

Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung

PENDAHULUAN Adat istiadat adalah seperangkat nilai, kaidah, dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah dikenal, dihayati, dan diamankan oleh warga masyarakat secara berulangulang dan terus menerus sepanjang sejarah.

Adat istiadat Lampung yang merupakan bagian dari adat istiadat Melayu, telah tumbuh dan berkembang sepanjang masa, dan telah memberikan ciri khas daerah dalam skala kecil dan dalam skala lebih besar telah memberikan identitas bagi bangsa Indonesia.

Perjalanan sejarah membuktikan pula bahwa adat istiadat Lampung yang tumbuh dan ber-

14

kembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bagi daerah Lampung hal ini antara lain tercermin dari fungsi dan peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Adat Lampung.

Selama masa penjajahan, Lembaga Adat Lampung telah dapat mempertahankan dan menampilkan karakteristik bangsa, semasa revolusi fisik dan telah menjadi basis bagi perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan sedangkan di masa damai Lembaga Adat Lampung telah dapat pula menjadi salah satu tulang punggung dalam mengisi kemerdekaan itu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur adanya marga, tiuh, dan kampung, tetapi mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat, adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat sepanjang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Keanekaragaman adat istiadat masyarakat Lampung yang telah memberikan ciri bagi daerah dan dapat menjadi salah satu sakaguru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut perlu dibina, dipelihara, dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional,

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

LAPORAN UTAMA khususnya pembangunan di Provinsi Lampung. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung.

PEMBAHASAN 1. Jadwal Pembahasan Jadwal pembahasan Pansus II terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Provinsi Lampung tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal Februari 2013, yang diberikan batas waktu pembahasan dari tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013, dan mengalami perubahan jadwal berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 17 April 2013, sebagai berikut. a. Tanggal 22 April 2013, Laporan Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan pendistribusian Laporan Pansus kepada Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung; b. Tanggal 23 April 2013, Laporan Panitia Khusus ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung.

2. Proses Pembahasan Dalam rangka penyempurnaan terhadap Raperda usul Pemerintah Provinsi Lampung tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung, Pansus mengagendakan beberapa kali pembahasan bersama Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Dinas/Intansi terkait, tenaga ahli, dengan jadwal berikut. a. Tanggal 15 Februari sampai dengan 21 Februari 2013, Pengumpulan bahan bahan dan Pendalaman Materi terhadap Raperda usul Peme-

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

b.

c.

d.

e.

f.

rintah Provinsi Lampung tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung oleh masing-masing Anggota Pansus; Tanggal 22 Februari 2013, Rapat internal Pansus dalam rangka penyusunan jadwal pembahasan dan rencana kerja Pansus; Tanggal 25 Februari sampai dengan 12 Maret 2013, Pendalaman Materi terhadap Raperda usul Pemerintah Provinsi Lampung tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung; Tanggal 13, 14, dan 15 Maret 2013, Rapat Pembahasan Pansus bersama Biro Hukum Setdaprov.Lampung, Dinas/Instansi terkait dan Tenaga Ahli dalam rangka mendengarkan penjelasanpenjelasan/masukan-masukan serta saran untuk kesempurnaan Raperda ini nantinya; Tanggal 18 Maret s/d 23 Maret 2013, Pelaksanaan kunjungan kerja PANSUS ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat, mencari perbandingan/masukan serta informasi untuk kesempurnaan raperda ini; Tanggal 25 Maret 2013, Rapat Anggota PANSUS bersama eksekutif dan stake holder terkait

g.

hasil studi komperhensif serta Perumusan hasil kunjungan kerja Pansus; Tanggal 26 Maret 2013, Rapat internal Pansus dengan agenda finalisasi Raperda bersama Biro Hukum Setdaprov. Lampung beserta Tenaga Ahli;

3. Hasil Pembahasan Setelah dilaksanakan pembahasan dan kajian secara seksama, baik di internal Pansus maupun dengan Eksekutif, akhirnya didapat kesepakatan dan penyempurnaan-pernyempurnaan terhadap draf Raperda usul Pemerintah Provinsi Lampung tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung, sebagai berikut. a. Pada struktur draf Raperda awal semula terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal beserta penjelasan, setelah melalui proses pembahasan mengalami perubahan menjadi 8 Bab dan 18 Pasal beserta penjelasan; b. Pada draf semula Raperda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, setelah

Bersambung ke Hal. 16 15

AKTIVITAS

MTQ ke-41 di Lamteng Meriah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-41 Tingkat Provinsi Lampung tahun 2013 berlangsung meriah. Perhelatan akbar itu diikuti sekitar seribu kafilah dan ofisial utusan 14 kabupaten/kota se Lampung. egiatan yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Gunungsugih, Lampung Tengah, dibuka Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Senin malam (22/4/2013). Dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, anggota DPRD Lampung Ahmad Nyerupa, para kepala dinas, dan seluruh bupati/wali kota se-provinsi Lampung.

Pembukaan MTQ ke41 memperoleh sambutan antusias dari masyarakat.

Suasana makin meriah dengan hadirnya Band Wali dan artis ibukota Tengku Zaky.

Penggunaan panggung berukuran besar dengan penataan cahaya lampu berwarna warni membuat suasana kian semarak.

Dalam sambutannya, Sjahroedin meminta agar dewan hakim melakukan penilaian dengan obyektif. “Ini ayat Allah, jadi saya minta dewan hakim tidak mainmain dalam melakukan penilaian,� ujarnya.

Kepada peserta MTQ, ia meminta untuk mengikuti kegiatan secara serius dan menampilkan semua keahlian yang dimilikinya. Yang meraih juara akan mewakili Provinsi Lampung dalam MTQ tingkat nasional yang akan berlangsung di Bangka Belitung sekitar Agustus mendatang.

Pada kesempatan itu, Sjahroedin menyinggung tentang berbagai program Provinsi Lampung tentang pemberian fasilitas umroh gratis untuk guru ngaji, pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas Islam dan lain-lain. Juga, bantuan pembangunan masjid/mushola dan bantuan konsumsi bagi jamaah haji Lampung di Mekah.

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Ahmad Pairin, meminta kepada seluruh masyarakat ikut menyukseskan MTQ. Kegiatan ini diharapkan dapat makin meningkatkan gairah umat Islam untuk mempelajari Alquran, seperti menghidupkan kembali gerakan maghrib mengaji yang kini mulai ditinggalkan.

Selain itu, Pairin menambahkan, kegiatan MTQ juga bisa menginspirasi dan memotivasi umat Islam untuk

K

16

memperdalam Alquran. Selain menumbuhkan kecintaan melalui seni baca Alquran, juga meningkatkan semangat memahami Alquran yang selanjutnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada MTQ ke-41 ini, yang dilombakan yaitu musabaqah tilawatil quran, musabaqah Hifdzil Quran, musabaqah tartil quran, musabaqah qiroatus sab’ah, musabaqah fahmil quran, musabaqah, syarhil quran dan musabaqah khotil quran.

Dalam MTQ ke-41 yang berlangsung sejak 22-28 April 2013, itu Kabupaten Lampung Selatan tampil sebagai Juara Umum, disusul Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Selain itu, juara terbaik dalam dalam Pawai Taaruf dimenangkan kafilah Lampung Tengah, disusul Bandar Lampung dan Lampung Utara. Juara harapan, Mesuji, Pringsewu, dan Lampung Selatan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

AKTIVITAS

Sertijab Kepala BPK Lampung

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung memiliki pemimpin baru, V.M. Ambar Wahyuni. Ia menggantikan Novy G.A. Palenkahu.

Serahterima jabatan berlangsung di kantor BPK setempat, Kamis (11/4/2013). ovy G.A. Pelenkahu, yang menjabat kepala BPK Perwakilan Lampung sejak 25 September 201025 Januari 2013, selanjutnya akan menempati posisi yang ditinggalkan Ambar Wahyuni sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Acara sertijab dihadiri oleh para pejabat Lampung.

Antara lain, Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, Sekretaris Provinsi Berlian Tihang, Walikota Bandarlampung Herman H.N., dan sejumlah anggota DPRD Lampung.

Dalam sambutannya, Sekprov Lampung Berlian Tihang mengatakan pergantian pejabat dalam suatu organisasi menjadi hal biasa di lingkungan pemerintahan. Pergantian pejabat juga untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman bagi pejabat, sekaligus memenuhi tuntutan tugas pemerintahan dan pembangunan. “Pergantian kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung ini hendaknya disikapi secara arif. Sehingga ke depan, mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan lembaga maupun bagi daerah serta masyarakat Lampung,� katanya.

Ia mengharapkan BPK Lampung dapat meningkatkan jalinan kerjasama serta koordinasi yang harmonis antarlembaga pemerintah daerah ini yang telah terjalin baik

N

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

selama ini.

Sementara itu, auditor utama keuangan BPK RI Heru Krisna Reza mengatakan, rendahnya koordinasi antara BPK perwakilan di sejumlah provinsi dan pemda setempat, merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian kasus yang berhubungan dengan BPK. Ia mencontohkan, kerjasama dengan pihak kepolisian dan pengadilan, perlu dilakukan dalam halhal tertentu saling membutuhkan. Karena, jika koordinasi terganggung, bisa merugikan salah satu pihak. Koordinasi juga penting dijalin dengan kepala daerah, kepala dinas, dan instansi terkait. (tim)

17

LAPORAN UTAMA Sambungan dari Hal. 13

c.

18

melalui proses pembahasan mengalami perubahan dalam konsiderans “Menimbang” adanya pergeseran pada nomenklatur huruf a bergeser menjadi b, dan huruf b bergeser menjadi a, sebagai berikut: a) bahwa masyarakat adat Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai adalah bagian integral dari masyarakat suku bangsa yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai masyarakat yang bersatu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempunyai hak dan kewajiban memelihara adat istiadat dan tradisi yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman; b)bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Lampung yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan; Pada draf semula Raperda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, setelah melalui proses pembahasan mengalami perubahan dalam konsiderans “Mengingat” adanya penambahan nomenklatur dasar hukum pada nomor urut 1 dan 19 yang menyatakan sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945; 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 368).

Sehingga dalam konsiderans “Mengingat” yang draf awal

f.

d.

e.

mencantumkan 17 dasar hukum, setelah melalui proses pembahasan berubah menjadi 19 dasar hukum.

Pada Bab I Ketentuan Umum terdapat beberapa penyempurnaan nomenkaltur dan pengeseran angka/poin, antara lain: * Pasal 1 angka 11 yang redaksionalnya: Masyarakat Adat Lampung adalah masyarakat Lampung Asli dan Masyarakat Pendatang berubah menjadi Masyarakat Adat Lampung adalah masyarakat Lampung yang terdiri dari jurai pepadun dan sai batin. * Adanya penambahan redaksional pada Pasal 1 angka 12 menjadi Masyarakat Penyimbang Adat Lampung adalah suatu wadah untuk membina, melestarikan, dan memberdayakan adat istiadat masyarakat Lampung. * Pergeseran redaksional semula Pasal 1 angka 12 bergeser menjadi angka 13 dan seterusnya, sehingga dalam bab ini semula pada Pasal 1 terdiri dari 14 angka, setelah proses pembahasan menjadi 15 angka (ada penambahan).

Pada Bab II Nama Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, Pasal 2 redaksi semula Nama Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung adalah Majelis Penyimbang Adat Lampung berubah menjadi Nama Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung adalah Majelis

g.

Penyimbang Adat Lampung yang selanjutnya disingkat MPAL. Pada Bab III Asas dan Tujuan terdapat penambahan redaksional pada Pasal 3 yang semula Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilainilai agama, menjadi Majelis Penyimbang Adat Lampung berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai agama.

Begitu pula pada Pasal 4,5,6,13,15, dan 17 terdapat perubahan sebutan dari semula Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung menjadi Majelis Penyimbang Adat Lampung.

Pada Bab IV Sumber Keuangan dan Pendapatan, Pasal 15 semula redaksionalnya adalah: Keuangan dan pendapatan Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung bersumber dari: a. Kekayaan Majelis Penyimbang Adat Lampung; b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/ Desa atau dengan nama lain yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa atau dengan nama lain masingmasing; c. sumbangan dari masyarakat dan badan hukum lainnya yang tidak mengikat baik dari dalam maupun luar negeri; dan d. usaha lainnya yang sah.

Berubah menjadi: Keuangan dan pendapatan Majelis Penyimbang Adat Lampung bersumber dari: a. Kekayaan Majelis Penyimbang Adat Lampung; b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa atau dengan nama lain yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

LAPORAN UTAMA

h.

j.

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa atau dengan nama lain masing-masing; c. sumbangan dari masyarakat dan badan hukum lainnya yang tidak mengikat baik dari dalam maupun luar negeri; dan d. usaha lainnya yang sah.

Pada Bab VII Ketentuan LainLain, Pasal 16 yang redaksi semula adalah: Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan dan musyawarah, tata upacara adat, pengukuhan dan pemberian gelar adat, busana adat, kesenian adat, penyelesaian perkara adat serta hukum adat, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Penyimbang Adat Lampung; berubah menjadi: (1) Pelaksanaan atas penyelenggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi lampung dan SKPD lainya; (2)Ketentuan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Peraturan daerah ini sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kemudian redaksional pada draf awal Raperda Pasal 16 berpindah menjadi Pasal 17 dan seterusnya, sehingga Pasal 17 masuk ke dalam Bab VIII Ketentuan Penutup.

Pada Bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal dalam Raperda ini terdapat perubahan/penambahan pada penjelasan pada Pasal 15 huruf b dan Pasal 16 ayat (1), selengkapnya berbunyi: Pasal 15, Huruf a, cukup jelas.

Huruf b, yang dimaksud dengan desa atau dengan nama lain adalah Desa/ Pekon/Kampung yang berada dalam wilayah Provinsi

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Lampung. Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa atau dengan nama lain masing-masing adalah Anggaran Pendapatan Daerah/ Desa/Pekon/Kampung yang berada dalam wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 16, Ayat (1), yang dimaksud dengan SKPD lainnya adalah Dinas yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Kesimpulan Setelah melalui proses pembahasan, Pimpinan dan Anggota Pansus II menyimpulkan bahwa Raperda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung merupakan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka daerah diberikan hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sesuai dengan Kepres 59/P tahun 2011 serta Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dan telah mengalami Dan sesuai dengan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang

No.12 Tahun 2012, serta telah mengalami penyempunaan-penyempurnaan baik redaksional, nomenklatur, tata bahasa mulai dari judul perda; konsiderans menimbang dan menggingat; Bab per Bab, Pasal per-Pasal, Ayat perayat berikut dengan penjelasannya, telah mencerminkan isi Perda dimaksud dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi Sesuai dengan perubahanperubahan tersebut di atas dalam rangka penyempurnaan Raperda Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, Pansus II merekomendasikan: 1. Untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung; 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Raperda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, kiranya Gubernur segera untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, dan; 3. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai Leading sektor dari Perda ini, setelah Peraturan Gubernur dikeluarkan agar segera diberlakukan Perda ini. (tim)

Pansus II Raperda Usul Pemprov Lampung tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

: : : :

H. Dendy Ramadhona Kaligis, S.T. H. Riswansyah Djahri, S.E., M.B.A. Drs. H. Ahmad Nyerupa, S.H. Palgunadi, S.T.P., H. Syafariah Widianti, S.H., M.H., H. Riza Mirhadi, S.H., Drs. H. Azwar Yacub, Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M., Ir. H. Nenden Tresnanursari, M.Si., H. Suyatno S.W., S.E., M.M., H. Toto Herwantoko, Yasminie Asyik, S.H., H. Wardiyati, H. Okta Rijaya M.,S.H.I., H. Abdul Hakim Rasyid.

19

WARTA

Sepakati Percepatan Proses BBNKB Komisi III DPRD dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung sepakat untuk mempercepat proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan percepatan proses tersebut diharapkan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). etua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari mengatakan, Dewan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan mengundang Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung dan Dispenda.

“Selama ini, proses BBNKB memerlukan waktu yang lama, bahkan bisa lebih dari satu bulan. Padahal bisa dipercepat, yang dampaknya akan semakin banyak pemilik kendaraan yang melakukan balik nama sehingga PAD yang masuk juga makin besar,” kata Ahmad Bastari, usai rapat dengar pendapat dengan Dispenda, Rabu (3/ 4/2013) Dia menjelaskan, berdasarkan data Dispenda, realisasi BBNKB tahun 2012 dari target Rp757 miliar baru tercapai 92,9 persen atau Rp698,6 mi-

K

Ahmad Bastari

liar. Artinya target 2012 yang tidak tercapai sebesar 7 persen. Kita berharap dengan adanya upaya ini, target BBNKB 2013 dapat tercapai 100 persen,” katanya.

Menurutnya, upaya reformasi pelayanan BBNKB ini harus mulai dilakukan dan harus ada target lama waktu proses penyelesaian.”Seperti proses STNK dan BPKB, tahapantahapan pelayanan dapat diketahui publik, dan masyarakat dapat merasakan pelayanan maksimal dan

puas setelah membayar pajak,” kata dia.

Ahmad Bastari mengatakan, idealnya proses BBNKB, yaitu alih kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua dan seterusnya, dari dasar jual beli dan hibah kendaraan bermotor, dapat selesai dalam waktu paling lambat 3 minggu setelah selesai STNK. ”Kalau ini dapat dilakukan, saya yakin ada kenaikan PAD dari BBNKB,” katanya. (tim)

PAW Dua Anggota Dewan PRD Provinsi Lampung menggelar Sidang Paripurna untuk memberhentikan dan mengangkat dua anggota DPRD pengganti antarwaktu (PAW) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rapat berlangsung di Gedung DPRD Lampung di Telukbetung, Senin (29/4/2013).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan saat memimpin sidang mengatakan, dua anggota Dewan baru pengganti antarwaktu adalah Soleh Baijuri digantikan Hidir Ibrahim dan Nurzaini digantikan M. Effendi.

Penggantian ini sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161.18/17 2013 dan surat keputusan No. 161.18/269 2013.

D

20

Soleh Baijuri mundur sebagai anggota DPRD setelah terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdthatul Ulama (PWNU) Lampung. Sedang Nurzaini mengundurkan diri.

Menurut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainudin, PAW merupakan hal biasa sesuai mekanisme partai. Tetang Soleh Baijuri yang mundur setelah terpilih menjadi Ketua NU juga karena ingin fokus pada tugas barunya. Tentu, akan kurang maksimal jika harus menangkap jabatan.

Kendati untuk merealisasikan PAW membutuhkan waktu cukup lama. Karena mekanisme partai yang mengharuskan proses dilakukan hingga ke DPP PKB, katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

WARTA

Siap Bahas Anggaran Pilgub Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan DPRD segera melobi Gubernur Sjachroedin Z.P. untuk bersama-sama membahas anggaran pemilihan gubernur yang dijadwalkan KPU berlangung pada Oktober mendatang.

“

M

elihat perkembangan terkini, pilgub bisa dilaksanakan. Dulu Pak Gubernur tidak mau menganggarkan pilgub karena tidak ada dasar hukumnya. Ketika nanti dasarnya keluar, ya harus kita sikapi,” kata Marwan, usai menerima kunjungan Badan Kehormatan DPR-RI, Rabu (10/4/2013).

Bahkan Marwan segera mendesak eksekutif untuk melakukan pembahasan anggaran Pilgub bersama legislatif.

Kendati demikian, pembahasan anggaran dilakukan setelah ada kepastian payung hukum pilgub dari pemerintah pusat, baik disahkannya RUU Pilkada atau terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Setelah ada dasar hukumnya, kita akan desak eksekutif segera bahas bersama,” tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Gufron Azis Fuadi mengatakan, pihaknya mengakui Dewan lemah dalam memperjuangkan anggaran Pilgub yang telah dijadwalkan KPU untuk dilaksanakan pada Oktober mendatang. “Memang sangat kelihatan sekali ketidaktegasan legislatif,” kata Gufron.

Gufron mengaskan bahwa PKS mengharapkan Pilgub Lampung dapat digelar pada tahun ini. Fraksi PKS pernah mendesak Pimpinan Dewan dalam Sidang Paripurna Pembahasan APBD untuk segera menganggarkan dana Pilgub pada APBD 2013.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Marwan Cik Asan

Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni menyatakan, fraksinya di DPRD Lampung justru yang pertama menginginkan APBD 2013 menganggarkan dana Pilgub.

“Fraksi Golkar dari awal pembahasan APBD lalu sudah meminta agar menganggarkan dana Pilgub. Tapi pada perjalananya, sampai APBD 2013 disahkan, biaya Pilgub belum terakomodasi,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung ini.

Lebih lanjut Ismet mengaku siap kapan saja fraksinya menyuarakan agar anggaran Pilgub dibahas bersama-sama dengan eksekutif. “Semoga saja segera ada titik temu atas perbedaan persepsi dan sikap antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam hal anggaran Pilgub ini,” harap Ismet.

Sebenarnya bukan Fraksi PKS dan Golkar saja yang setuju anggaran Pilgub diakomodasi dalam APBD 2013.

Mayoritas fraksi di DPRD juga sependapat agar anggaran pilgub dimasukkan ke dalam APBD 2013.

Sementara Anggota KPU Provinsi Lampung Firman Seponada mengatakan, penganggaran Pilgub melalui APBD Perubahan masih bisa dilakukan. Hanya saja, tetap bertergantung kemauan politik Pemprov Lampung, mau tidak melakukan hal

tersebut. ”Tinggal pemerintah mau atau tidak mendukung kerja-kerja KPU,” kata Firman.

Menurutnya, masih banyak mata anggaran yang bisa digantikan dalam APBD. ”Mata anggaran itu yang dapat kita gunakan untuk menggantikan sementara dana Pilgub,” ujarnya.

Sebab, satu-satunya anggaran Pilgub yang realistis adalah melalui APBD. Memang bisa saja mencari dana talangan atau dengan penggunaan anggaran didahulukan dan kemudian disusulkan untuk dimasukkan di APBD Perubahan. “Semua kembali kepada kebijakan Gubernur, mau nggak melakukan itu. Jadi semua tergantung gubernur dan dewan,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung belum juga membahas anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Lima fraksi di DPRD Lampung masih menunggu peraturan dari pemerintah tentang pelaksanaan Pilgub.

Penegasan itu antara lain disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Tulus Purnomo Wibowo.

“Fraksi PDI Perjuangan dari awal sangat jelas. Menunggu aturan mainnya dulu atau dasar hukumnya, baru dibahas,” tegasnya, Kamis (11/4/2013).

Menurut Tulus, jika ada dasar hukum yang jelas, pihaknya segera membahasnya. Kendati pihak eksekutif tidak mengusulkan, kalau undangundangnya jelas, pihaknya memiliki inisiatif untuk membahas masalah anggaran pilgub.

Wakil ketua DPD PDIP Lampung ini menjelaskan, jika UU mengatur tentang pelaksanaan pilgub sudah ada, anggaran akan mengikuti dengan sendiri.

Karena itu, pihaknya menunggu dasar hukumnya. “Jika memang sudah ada, pasti akan kami bahas,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Ismet Roni. Fraksi berlambang pohon beringin itu, mematuhi aturan. Apalagi anggaran tentang pilgub memang belum diusulkan oleh Pemprov Lampung. “Kalau

21

WARTA diusulkan eksekutif, baru kita bahas.

Kita ini taat aturan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung itu.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Toto Herwantoko mengatakan, pembahasan anggaran akan dilakukan setelah ada dasar hukum untuk pelaksanaan pilgub.

Apalagi, pihak eksekutif juga belum mengusulkan.

Meski Partai Demokrat mendukung pilgub Lampung digelar pada tahun 2013, menurut Toto, untuk membahas masalah anggaran tetap akan menunggu dasar hukum yang kuat.

Pendapat serupa juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN Ahmad Bastari.

Menurut dia,”Kalau sudah diusulkan eksekutif, pasti kami bahas. Prinsipnya, kami hanya mengesahkan. Tapi, kami

tidak mau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, kini eksekutif tidak mengusulkannya. Jadi, kami mau berbuat apa?” ucapnya.

Ketua Fraksi PKPB Sunardi juga beranggapan sama dengan empat fraksi lainnya. Mantan bupati Lampung Selatan itu menyatakan, jika eksekutif sudah mengusulkan, fraksinya pasti akan membahas. (tim)

Dialog dengan Mahasiswa UBL

ahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bandar Lampung (UBL) mengunjungi DPRD Provinsi Lampung dan berdialog dengan anggota Dewan terkait komunikasi politik dalam menyampaikan aspirasi, Rabu (3/ 4/2013).

Wakil Rektor I UBL Bidang Akademik Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si. menuturkan kunjungan tersebut merupakan agenda rutin fakultas dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai implementasi materi-materi perkuliahan.

M

22

“UBL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan melalui studi lapangan secara langsung. Tujuannya sebagai pembanding korelasi antara teori kuliah dan implementasi teori pada dunia kerja. Kunjungan seperti ini tidak hanya di Provinsi Lampung, tetapi juga di luar Lampung,” ujarnya.

Sementara Dosen FISIP UBL Dr. Ida Farida, M.Si. menambahkan kunjungan tersebut merupakan rangkaian mata kuliah komunikasi pembangunan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan mata kuliah Kepemimpinan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa FISIP UBL disambut oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung, di antaranya

Sekretaris Komisi I, Watoni Noerdin, S.H., M.H., didampingi anggotanya, yaitu H. M. Ari Wibowo, Lc., Ketut Erawan, S.H., dan Napiliyon Aswari. Sekretaris beserta Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung menyambut baik kunjungan mahasiswa FISIP UBL dan menerangkan mengenai berbagai tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Lampung.

Puluhan mahasiswa yang mengikuti acara tersebut antusias dalam menanyakan hal-hal terkait komunikasi politik DPRD dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Lampung, pembahasan peraturan daerah (perda), dan peran DPRD dalam menangani berbagai konflik di Lampung. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

WARTA

Batasi BBM Subsidi untuk Angkutan Barang Industri Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auli mengatakan pemerintah harus membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan angkutan barang industri. endaraan itu bernilai ekonomis bagi perusahaan, seharusnya dibatasi penggunaan BBM untuk kendaraan angkutan itu, agar premium dan solar tetap digunakan oleh rakyat biasa,” kata Junaidi, Rabu (3/4/2013).

Menurutnya, akhir-akhir ini dia sering menemukan suasana antrean panjang pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bandarlampung dan daerah lainnya. “Terkadang masih sore, SPBU sudah tidak lagi melayani pembelian karena kehabisan stok, semestinya bisa buka sampai malam,” ujarnya.

Kondisi seperti itu, menurutnya, dapat berpengaruh pada kepanikan pada masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan BBM. “Pertamina selalu punya alasan soal keterbatasan stok,” katanya.

Junaidi mengatakan, kondisi tersebut harus segera dijawab secara tegas oleh Pemerintah Pusat selaku pemegang kebijakan.

“Kalau harga BBM harus naik, naikkanlah, atau dibuat dan diperketat pembatasan terhadap kendaraan ber cc besar dan kendaraan industri, agar persoalan

“

K

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Ahmad Junaidi Auli

BBM dapat segera diatasi bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Provinsi Lampung Toto Herwantoko mengatakan, minimnya stok BBM di SPBU disebabkan oknum pengecer yang membeli BBM dengan menggunakan jeriken.

Selain itu, kebijakan pelarangan pemakaian BBM subsidi yang diatur dalam Permen ESDM nomor 1 tahun 2013 hanya berlaku pada truk-truk yang berkegiatan di lokasi tambang, perkebunan, dan kehutanan hingga pelabuhan asal.

Menurutnya, oknum tersebut dapat memengaruhi stabilitas pengadaan BBM di SPBU, hingga berdampak pada masyarakat. “Saya minta agar ada aparat kepolisian yang mengamankan sejumlah SPBU dan menertibkan pembelian BBM dengan menggunakan jeriken atau tangki mobil secara berlebihan,” katanya.

Toto mengatakan dalam Permen ESDM nomor 1 tahun 2013 yang merupakan kelanjutan dari Permen 12 Tahun 2012 terkait penghematan dan pengendalian BBM jenis tertentu, tidak menyebutkan secara rinci kendaraan seperti apa yang dilarang membeli BBM subsidi selain kendaraan pemerintah.

“Yang jelas kendaraan milik atau

dikuasai (kontrak) badan usaha pertambangan atau perkebunan dilarang menggunakan BBM subsidi,” ucapnya. Namun, memang banyak timbul kebingungan dilapangan seperti di SPBU mana kendaraan milik atau bukan milik badan usaha tambang atau perkebunanan.

Sebelumnya, Asisten II Bidang Ekubang Provinsi Lampung, Arinal Junaidi mengatakan kebutuhan bahan bakar minyak jenis premium di Provinsi Lampung tahun 2013 sebanyak 878,4 ribu kilo liter. Kebutuhan premium itu diperuntukkan bagi sektor transportasi dan peralatan pertanian.

Ia merincikan kebutuhan untuk sektor transportasi untuk kendaraan bermotor dalam Provinsi Lampung sebesar 867,9 ribu kilo liter. Sedang untuk transportasi kendaraan yang melintas di daerah ini sebesar 9.850,5 kl dan sektor perlatan pertanian sebesar 640,8 kl.

Jumlah kebutuhan untuk solar untuk sektor transportasi, kapal nelayan dan peralatan pertanian sebesar 616 ribu kilo liter. Rinciannya menurut dia, sektor transportasi untuk kendaraan bermotor dalam provinsi sebesar 566,6 ribu kl, sektor transportasi untuk kendaraan yang melintas di Provinsi Lampung sebesar 25 ribu kl. “Sedangkan sektor kapal nelayan sebesar 20 ribu kl dan sektor peralatan pertanian sebesar 4.204,8 kl,” kata dia. (tim)

23

WARTA

Tujuh Raperda Menunggu Proses Lanjutan Sebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) yang merupakan usul inisiatif DPRD Lampung dan prakarsa eksekutif Provinsi Lampung, pembahasannya terhenti.

Tujuh raperda yang merupakan usulan tahun 2011 dan 2012 tersebut, belum dapat ditetapkan menjadi perda karena minim dukungan data. tindaklanjutnya. Dan kapan selesainya, saya tidak tahu, silakan tanya langsung dengan pansus yang menangani,” kata Farouk Danial, Rabu (3/4/2013) Menurut dia, untuk raperda poin 1, 2, 3 dan 6 ditangani oleh Pansus III yang beranggotakan Imer Darius dan Mega Putri Tarmizi. Sedangkan untuk poin 7 pembahasannya oleh Komisi V. “Kalau perda Disabilitas, pantauan kami pembahasan masih terus dilakukan. Tapi kalau 4 perda yang ditangani oleh Mega dan Imer, tanya saja lansung kepada mereka,” ujarnya.

Secara keseluruhan, kinerja Banleg

yang efektif mulai Februari 2010 selama 36 bulan sebanyak 42 perda.

Terdiri dari 11 perda rutin (APBD dan LKPJ) dan 31 perda usul inisiatif dan prakarsa DPRD telah selesai. “Bahkan kinerja DPRD ini cukup membanggakan yang dibuktikan dari 31 perda, sebanyak 17 perda merupakan prakarsa DPRD,” katanya.

Untuk tahun 2013, menurut politisi Partai Gerindara ini, ditargetkan 11 raperda yang telah memasuki tahapan finalisasi draf dan perda pembangunan kota baru segera ditetapkan dan menunggu tanggal pengesahan. (tim)

Farouk Daniel

etua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Lampung Farouk Daniel mengakui ada tujuh raperda yang saat ini belum jelas kapan dapat diselesaikan oleh masing-masing pansus yang bertanggung jawab menyelesaikan.

Tujuh raperda itu, yakni Pengelolaan mineral dan batubara; Pengelolaan panas bumi; Pengelolaan air tanah; Penarikan penyertaan modal saham pemerintah daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal saham PT. Lampung Jasa Utama; Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung; Penyelenggaraan minyak dan gas bumi; dan Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

“Hasil catatan Banleg DPRD Lampung, tujuh raperda ini belum ada

K

24

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

WARTA

Awasi Perbaikan Jalan di Tegineneng Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang menginstruksikan kepada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung untuk melakukan pengawasan terhadap perbaikan ruas jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di daerah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. roses perbaikan jalan di daerah itu menyebabkan kemacetan yang cukup parah dalam dua bulan terakhir. Jika kondisi itu berlarutlarut, menurut dia, bisa menciptakan citra buruk bagi Provinsi Lampung dan merugikan perekonomian daerah.

Menurut Berlian Tihang, pelaksana perbaikan jalan nasional tersebut menjadi kewenangan kontraktor pusat.

Namun, Dinas Binamarga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan agar selama pengerjaan tidak mengganggu ativitas masyarakat dan ekonomi.”Harus diusahakan, penyelesaiannya dipercepat. Kemacetan berjam-jam di jalan itu sangat merugikan,” katanya.

Tugas Dinas Bina Marga, kata dia, bisa memerikan masukan kepada pihak kontraktor, misalnya, meminta kontraktor untuk bekerja siang dan malam agar perbaikan jalan cepat selesai.

P

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Lampung Suyatno SW mengatakan masyarakat telah jenuh dengan kemacetan di jalan lintas tengah yang mencapai 3-5 km setiap hari pada pagi dan sore.

Kemacetan sudah berlangsung hampir tiga bulan.

Menurut dia, masyarakat juga banyak yang mengeluh karena sering terlambat ketika hendak berpergian menggunakan pesawat terbang. Jalanan yang macet panjang membuat perjalanan menuju Bandara Raden Inten II Branti terhambat.

Komisi IV menilai kontraktor pusat tidak serius melakukan pengerjaan perbaikan jalan tersebut. “Kita lihat saja yang mengerjakan hanya beberapa orang, dan waktu pengerjaannya pun tidak sampai 24 jam. Jadi kapan akan

Suyatno SW

selesai?” ujarnya.

Sementara itu, kemacetan di jalan lintas tengah yang merupakan jalur utama provinsi, menurut dia, setiap hari dilalui kendaraan dari berbagai wilayah, mulai Aceh sampai Bali. Anehnya, kondisi seperti itu tidak mendapatkan respon cepat dari Dinas Binamarga untuk mengabil langkah yang diperlukan. “Apa pemprov tidak malu dengan kondisi seperti itu yang berlarutlarut,” ujarnya.

Padahal, Suyatno menegaskan, masyarakat tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan apakah jalan ini milik provinsi atau negara. “Yang mereka tahu, ada atau tidak perhatian Pemerintah Lampung terhadap infrastruktur yang buruk,” katanya.

Karena itu, menurut dia, seharusnya Dinas Binamarga cepat tanggap melakukan koordinasi atau mengambilalih dukungan tenaga kerja. Sehingga kemacetan ini tidak berlangsung lama.

“Bukan malah didiamkan dan pura-pura tidak dengar atau pura-pura tuli dan pura-pura buta,” ujarnya. (tim)

25

WARTA

Pertanyakan Realisasi PAD Dishub Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung membuat DPRD kecewa. Pasalnya, instansi itu tidak mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, dalam rapat antara Komisi III DPRD Provinsi Lampung dan jajaran Dinas Perhubungan Lampung, Dewan mengingatkan Dishub agar menambah target PAD pada tahun ini.

Hal ini bisa diperoleh dari denda kelebihan muatan di jembatan timbang kendaraan. alau selama ini Dinas Perhubungan tidak menargetkan penerimaan PAD dari jembatan timbang, kita minta agar tahun ini juga harus ada pemasukan PAD, minimal Rp4 miliar,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari.

Data realisasi PAD Dinas Perhubungan pada tahun ini sebesar Rp1,39 miliar atau 86,81 persen dari target PAD yang seharusnya diperoleh hingga 8 April 2013 sebesar Rp1,6 milyar.

Menurut Bastari, seharusnya Dishub lebih kreatif mencari celah untuk PAD. Masih banyak potensi lain yang bisa dimaksimalkan Dishub. Antara lain, sumbangan dari pengelolaan Bandara Radin Inten II. Juga banyak dermaga milik perusahaan swasta yang belum diadit oleh Dishub.

“Dishub harus jeli. Meski untuk dua hal ini kami belum memberikan target. Tahun ini mereka harus mulai memperhatikan. Sebisa mungkin menarik PAD dari sektor itu,” ujarnya.

Sementara Kepala Dishub Lampung Albar Hasan Tanjung mengakui, pemasukan PAD dari sektor perhubungan masih relatif kecil. Karena itu, ia berjanji akan berusaha maksimal untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah. “Kami akomodasi saran dan pemasukan Dewan yang disampaikan dalam rapat ini,” ujarnya. (tim)

“

26

K

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

WARTA

RSUDAM Diminta Perhatikan Pengolahan Limbah Sarana pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Bandar Lampung, kembali menjadi sorotan Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Manajemen rumah sakit diminta tanggap dan menangani dengan baik limbah medisnya. etua Komisi V Yandri Nazir mengatakan, RSUDAM wajib menyosialisasikan terkait dengan penangangan limbah medis. Khususnya dalam pencegahan, guna menghindari dampak negatif limbah dan jangan sampai mencemari pemukiman warga.

Menurut dia, bukan tidak mungkin masyarakat sekitar banyak yang belum mengetahui tentang IPAL (instalasi pengolahan air limbah).

Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan itu, mengaku sering mendapat laporan dari masyarakat tentang masalah itu.

“Ini berpotensi menjadi polemik kalau ditanggapi oleh sekelompok orang yang tidak mengerti tentang IPAL. Karenanya, RSUDAM harus menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Terutama mereka yang tidak jauh dari rumah sakit,” tegasnya.

Manajemen RSUDAM, menurut dia, juga harus menguji kualitas air sumur warga yang tinggal di sekitar rumah sakit. Misalnya, pengujian untuk mengetahui tingkat pencemaran air terhadap bakteri E-coli.’’Antisipasi itu jauh lebih baik dibandingkan menunggu terjadinya pencemaran. Bila terbukti tercemar, manajemen rumah sakit harus memperbaiki,” pintanya.

Politisi Partai Demokrat itu mengakui, komisi V pernah membahas masalah IPAL belum lama ini dengan manajemen RSUDAM. Kala itu, RSUDAM mengakui jika sarana pengolahan limbah cair merupakan instalasi lama dan akan segera diperbaiki.

Komisi V menyetujui anggaran perbaikan IPAL dalam APBD Perubahan atau APBD 2014. ’’Hal itu kami rasa perlu, karena saat ini pasti sudah ada dampak lingkungannya,” ungkap dia.

K

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Kendati demikian, manajemen RSUDAM pun wajib memaparkan secara gamblang anggaran yang diperlukan. Seandainya dana BLUD (badan layanan usaha daerah) ternyata bisa dialihkan untuk IPAL, RSUDAM bisa mengambil opsi tersebut. Kami mempersilakannya. Jadi tidak perlu menunggu APBDP, sarannya.

Hal lain yang membutuhkan perhatian, dia melanjutkan, tentang instalasi air bersih. Sebab, sepengetahuannya, sarana tersebut juga terbilang sudah berumur tua. Jangan sampai, masyarakat pengguna jasa pelayanan RSUDAM terkendala untuk mendapat air bersih.

Sementara Direktur RSUDAM drg.

Torry Duet Irianto mengatakan, selama ini pihaknya sudah mencoba merinci kebutuhan renovasi IPAL guna mencarikan pendanaan. Dari hasil tersebut, ternyata BLUD tidak mampu untuk mem-backup-nya.

“Setelah kami hitung-hitung biaya keseluruhan terkait IPAL mencapai Rp3,5 miliar. Sementara, BLUD hanya mampu mem-backup keperluan yang sarana

maksimalnya masih berada di kisaran ratusan juta,” akunya, Selasa (2/4/2013).

Sedangkan terkait dampak lingkungan dari IPAL, Torry menyatakan telah menyurvei lingkungan. Hasilnya, pencemaran memang terjadi di beberapa sumur warga. Namun masih di bawah ambang batas yang membahayakan. ’’Surveinya dilakukan bulan lalu,” tukasnya.

Secara umum diketahui, aktivitas rumah sakit berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Apalagi, peralat yang digunakan dalam mengangani limbah, baik incinerator (alat pengolah limbah medis padat) maupun IPAL, tergolong sudah kadaluwarsa.

Hal itu diakui Torry yang mengungkapkan, incinerator kondisinya sudah sering rusak. Sarana IPAL juga dibangun sejak zaman Belanda, kondisinya juga tidak berbeda jauh. ’’Kalau untuk incinerator, sudah harus ada penambahan alat baru.

Kemudian IPAL harus kita renovasi karena sudah tua. Dibangun sejak zaman Belanda kalau tidak salah,’’ ujarnya. (tim)

27

WARTA

Persiapan Branti Jadi Bandara Internasional DPRD Provinsi Lampung Komisi IV mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan Bandara Radin Inten II, Branti, menjadi bandara internasional. nggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Suyatno SW mengatakan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah banyak melakukan persiapan pengembangan Bandara Radin Inten II. Di antaranya, pembenahan dalam sektor insfratruktur, mulai dari pengembangan ruang tunggu, perluasan appron, lahan parkir, maupun landasan pacu, dan pembebasan lahan.

“Kami selaku wakil rakyat tentu mendukung dalam pengembangan Bandara Raden Intan II menjadi Bandara Internasional, “ kata Suyatno, Selasa (30/4/2013).

Menurutnya, sebaiknya pihak Pemprov dalam hal ini Dishub, terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik Kementrian Perhubungan maupun PT Angkasa Pura II di Jakarta.

Secara teknis yang selama ini didengungkan sebagai bandara embarkasi haji antara selama dua tahun berturut-turut, harus bisa diperjuangkan menjadi bandara embarkasi haji penuh, ujarnya.

“Saat ini kinerja Dewan yang masa pengabdiannya akan habis tentu akan memprioritaskan pengembangan Bandara Raden Intan II menjadi bandara internasional sebagai wujud kerja Dewan kepada masyarakat Lampung, “ kata suyatno.

Dewan mendorong setiap langkah pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Internasional. Koordinasi dengan berbagai pihak harus ditingkatkan agar apa yang menjadi harapan masyarakat Lampung segera terwujud, tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan, pengembangan insfratruktur bandara telah berjalan, baik ruang tunggu dan fasilitas

A

28

operasional darat sebagai ground handling dan fasilitas darat seperti bus appron.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Lampung, Edi Yanto mengatakan Pemprov Lampung berharap PT Angkasa Pura (AP) II mengambil-alih pengelolaan Bandara Radin Inten II dari Kementrian Perhubungan. Pengambilalihan ini, untuk mendukung kemajuan ekonomi Provinsi Lampung ke depan.

PT AP II sudah melakukan penjajakan untuk melihat peluang pengelolaan Bandara Branti menjadi bandara internasional dan sekaligus bandara embarkasi haji. “Kami berharap bandara ini dikelola Angkasa Pura II, seperti bandara di provinsi lain,” kata Edi. Menurut Edi, dari 33 provinsi di Indonesia, hanya dua bandara yang belum dikelola PT AP II, termasuk Provinsi Lampung. Pengelolaan bandara oleh AP II, sangat penting bago pengembangan potensi ekonomi di Lampung.

Menurut Edi Yanto, Lampung

memiliki banyak potensi perekonomian yang tidak kalah dibandingkan dengan daerah lain. Mengenai sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang banyak mengirimkan ke luar negeri, potensi sumber daya alam, perdagangan, dan kerajinan rakyat, serta setiap tahun jumlah warga yang berangkat haji terus meningkat.

Tentang penyerahan pengelolaan kepada AP II, menurut Albar Hasan Tanjung, sudah ada persetujuan pelepasan aset dari Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya, tinggal merealisasikan kesepatan atau MoU dengan PT AP II. Saat ini, sedang dilakukan invetarisasi aseet dengan membentuk tim kecil inventarisasi, sebelum diserahkan ke PT Angkasa Pura II. “Proses pelepasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini dalam persiapan, operasional dan SDM untuk diserahkan secara resmi dari Dirjen Perhubungan Darat kepada Angkasa Pura II,” urainya.

Albar menambahkan, ditargetkan dalam waktu 3 bulan, inventarisir asset selesai dan diakhir tahun telah

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

WARTA dilakukan serah terima operasional pengelolaannya kepada PT AP II. Setelah diserah-terimakan, Bandara Branti menjadi kewenangan AP II. Sebelumnya, Komisaris Utama PT Angkasa Pura II M. Ikhsan Tatang mengatakan pihaknya siap mengambilalih pengelolaan Bandara Raden Inten II. Pihaknya minta Pemprov menyiapkan lahan tambahan sekitar 200 hektare untuk mendukung pengembangan bandara menjadi bandara internasional.

“Kami akan melaksanakan mekanisme serah terima operasi, dan serah terima dalam penyertaan modal yang dipisahkan aset pemerintah menjadi

aset badan usaha. Namun saat ini masih dalam tahap silahturahmi dengan pemenrintah daerah,” katanya di ruang rapat utama Gubernur Lampung beberapa waktu lalu.

Pengalihan aset yang dilakukan meliputi aset operasional dan bisnis di Bandara Raden Inten II. PT Angkasa Pura II, kata dia, siap untuk mengembangkan bandara Raden Inten II dengan memperhatikan kapasitas penumpang, kapasitas kargo, kapasitas pesawat serta landasan pacu.

Menurutnya, pengembangan Bandara Raden Inten II sangat berpotensi positif dalam pengembangan daerah.

Pasalnya, saat ini sejumlah maskapai penerbangan nasional telah membuka penerbangan langsung menuju bandara itu.

Bandara Raden Inten II berada di Desa Branti Raya, Lampung Selatan, kini memiliki panjang landasan mencapai 2.500 meter. Pada tahun 2011, telah dilakukan pembebasan lahan 12,8 ha, kemudian pada 2012 untuk peningkatan kapasitas telah dibebaskan kembali 67,87 hektare lahan. Pada 2013, Pemprov Lampung berencana membebaskan lahan 117 hektare sebagai dukungan untuk menjadi bandara internasional. (tim)

Jaminan Sosial untuk Nelayan Lampung engan wilayah perairan dan garis pantai yang luas, nelayan di Lampung semestinya bisa lebih sejahtera dari sekarang.

Kenyataannya, mayoritas nelayan masih menghadapi tantangan berat untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi keluarga.

“Lampung yang berpenduduk 9 juta jiwa, dengan populasi nelayan sekitar 34 ribu (2006). Luas perairan 24,820 km persegi atau 41,2 persen dari wilayah Provinsi Lampung serta panjang garis pantai 1.105 km seharusnya menjadi tempat yang layak dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui kehidupan kelautannya,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Gufron Azis Fuadi, Sabtu (6/4/2013), terkait Hari Nelayan.

Yang disesalkan, mayoritas nelayan yang ada saat ini hanya mengandalkan tenaga. “Secara modal, baik berbentuk finansial maupun peralatan, seperti perahu masih jauh dari kata memadai. Belum lagi persoalan sumberdaya manusia,” tuturnya.

Menurutnya, profesi nelayan saat ini menghadapi sejumlah tantangan antara lain maraknya kawasan pantai dan pesisir yang tercemari limbah, lalu gangguan cuaca buruk. Para nelayan kini rata-rata hanya bekerja 20 hari dalam sebulan.

Di tengah tingginya risiko melaut akibat seringnya gangguan gelombang

D

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Gufron Azis Fuadi

tinggi saat ini, yang disayangkan Gufron, mereka tidak “tercover” oleh memiliki jaminan sosial untuk keberlangsungan hidup mereka dan keluarganya. Untuk itu, ia mengusulkan perlunya ada jaminan sosial bagi nelayan dalam bentuk asuransi.

“Dengan asuransi, sedikit banyak membantu para nelayan dan keluarganya mengantisipasi keadaan yang tidak menguntungkan,” tuturnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya akses permodalan, bantuan pemasaran hasil tangkapan, dan penguasaan teknologi penangkapan ikan. Nelayan juga perlu membentuk serikat nelayan yang kuat dan berdaya untuk memperjuangkan nasib mereka agar lebih baik.

Keinginan menyejahterakan nelayan dengan memberikan asuransi, pernah juga disuarakan Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI). Sekjen PPNSI Pusat Riyono mengatakan pihaknya akan meminta kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan asuransi bagi nelayan. Program ini akan sangat membantu nelayan pada musim paceklik.

Selain itu, PPNSI juga akan mengusulkan cadangan pangan di pesisir pantai dengan membangun gudang makanan yang dapat menyimpan stok pangan minimal tiga bulan.

Karena biasanya masa-masa paceklik terjadi pada saat musim barat.

Menurut dia, pihaknya siap menjalin kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah yang terkait. Prinsip PPNSI bersinergi karena bagaimanapun pemerintah mempunyai kewenangan terhadap pertanian dan perikanan, sementara bentuk kerjasama yang dilakukan seperti mengundang pihak pemerintah sebagai narasumber, mengadakan pelatihan dan bekerjasama dalam pembinaan bagi kelompok yang berada sidalam naungan PPNSI. Program lain untuk rangka membantu para nelayan Indonesia dimusim paceklik, menurut dia, PPNSIpusat rencananya akan membuat sebuah program advokasi bagi nelayan. (tim)

29

WARTA

Perbaikan Jalan Rawajitu Dianggarkan di APBN 2013 Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mengusulkan anggaran perbaikan jalan Simpang Penawar-Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, masuk APBN tahun anggaran 2013. Perbaikan infrastruktur ke kawasan sentra ekonomi ini menjadi prioritas. ekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Ahmad Lianurzen mengatakan, dalam konferensi regional Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengusulkan anggaran perbaikan jalan itu bisa masuk ke APBN 2013. Lampung mendapatkan dana Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan negara.

Kondisi jalan Simpang PenawarRawajitu Timur sepanjang 69 kilometer di Tulang Bawang, mengalami kerusakan yang parah dan tidak kunjung diperbaiki. Kerusakan itu dianggap sudah mengganggu perkembangan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

Jalang sepanjang 69 kilometer itu mulai dari Simpang Penawar sampai ke ujung dekat areal tambak Bumi Dipasena. Dari seluruh jalan itu, panjang jalan provinsi adalah 61 kilometeri, ujar Lianurzen di Bandar Lampung, Kamis (5/4).

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan agar jalan itu ditingkatkan statusnya menjadi jalan negara. Sebab, Pemerintah Provinsi Lampung mengalami kesulitan pendanaan, jika harus memperbaiki jalan poros yang menghubungkan ke sentra budidaya udang, sawit, dan sarang burung walet itu.

Rusaknya jalan Simpang PenawarRawajitu Timur, sudah sering disuarakan para wakil rakyat. Antara lain diungkapkan anggota DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius, Rabu (4/4).

Menurut dia, jalan di Tulang Bawang itu harus menjadi prioritas diperbaiki karena merupakan jalan utama ke kawasan sentra ekonomi.

Menurut dia, sudah sewajarnya anggaran perbaikan jalan diprioritaskan ke daerah-daerah yang mempunyai dampak ekonomi besar. Kerusakan jalan

S

30

Imer Darius

juga terjadi di berbagai tempat. Antara lain, jalan yang menghubungkan Bandar Lampung-Sribawono, Lampung Timur; jalan Kota Gajah-Seputih Surabaya.

Imer menambahkan, pendanaan perbaikan jalan Simpang Penawar -

Rawajitu Timur saat ini sangat kurang memadai. Yang diusulkan hanya Rp 5 - 10 miliar. Ini tidak akan cukup.

Padahal, untuk standar jalan nasional, membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar per kilometer. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

WARTA

Transportasi Jamaah Haji Lampung Kabar baik bagi jamaah haji Lampung yang menunaikan rukun Islam kelima. Mulai tahun ini, Pemprov Lampung menyediakan kendaraan khusus bagi jamaah haji di Tanah Suci, Mekah. Sehingga para jamaah haji tak perlu lagi berjalan kaki dari maktab ke Majidil Haram. etua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir membenarkan tentang penyediaan fasilitas transportasi jamaah haji dari maktab menuju Masjidil Haram. “Dananya sudah dianggarkan sebesar Rp1,8 miliar dalam APBD 2013,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Menurut politisi asal Partai Demokrat itu, jamaah haji asal Lampung tahun ini juga memperoleh konsumsi seperti tahun lalu. ’’Pemerintah menyediakan konsumsi sebanyak tiga kali dalam sehari. Petugas katering akan mengantarkan konsumsi itu ke penginapan masingmasing jamaah,’’ katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Lampung Herlina Warganegara mengatakan, dana yang dianggarkan dalam APBD 2013 itu untuk dana konsumsi dan transportasi sebanyak 6.400 jamaah.

Meski belum diketahui jumlah pasti jamaah haji Lampung yang berangkat tahun ini.

“Pak Gubernur sedang mengusulkan penambahan kuota haji.

Antrean haji Lampung sudah terlalu panjang,” ujarnya. Sebagai gambaran, pada tahun lalu jumlah jamaah haji sebanyak 6.282 orang.

Menurut Herlina, Pemprov Lampung memberikan bantuan biaya transportasi kepada jamaah haji bukan dalam bentuk

K

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013

Jamaah haji asal Lampung tahun ini juga memperoleh konsumsi seperti tahun lalu. ’’Pemerintah menyediakan konsumsi sebanyak tiga kali dalam sehari.

Petugas katering akan mengantarkan konsumsi itu ke penginapan masingmasing jamaah,’’ Yandri Nazir

keuangan. Bantuan transportasi bagi jamaah haji itu berupa pelayanan dengan menyediakan fasilitas

angkutan bus guna mengangkut jamaah dan tas sahara, termasuk kebutuhan lainnya. (tim)

31

Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2013 Pada hari Kamis, 11 April 2013, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar musyawarah pembangunan (musrenbang). Kegiatan dibuka oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., diikuti para kepala satuan kerja dan anggota DPRD Provinsi. Hadir juga dari Deputi PPN/ Bappenas dan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pemanndu. (tim)

32

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2013