Tabloid Aspirasi DPRD Provinsi Lampung | Edisi II Tahun 2013 by Rudy DPRD

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

DP I Kota Bandarlampung

Edisi 1 Tahun 2013

Silaturahmi, Sosialisasi, Serap Aspirasi

Edisi 1 Tahun 2013

Dapil IV Kabupaten Lampung Timur, Metro

Minta Perbaikan Ruas-Ruas Jalan Provinsi

Edisi 1 Tahun 2013

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. SUDARNO EDDI, SH,MH

PENANGGUNGJAWAB Kepala Bagian Perundang-undangan Hi. ZULFIKAR, SH, MH

PENGARAH Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Drs. H. TIBRANSYAH, M.M. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ZURIZAL, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung TINA MALINDA, S. Sos, MM

PEMIMPIN REDAKSI Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung CAKRAWALA OEMAR

KONTRIBUTOR HARGONO ADI CAHYADI, S.H. PRABANDARI, S.H. NAZIRHAN BAY KARIM, S.H. JOKO PURWANTO

SEKRETARIS NELI YUNIAR ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

Reformasi Masa Reses DPRD ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

DESAIN otonomi daerah (otda) saat ini memberikan tempat strategis bagi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi legislasi, budgeting, pengawasan, dan fungsi representasi. Namun dari semua fungsi itu, fungsi representasi yang masih sering dilupakan, meski tiga fungsi lainnya juga belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Terbukti dengan masih terbatasnya peraturan daerah (perda) yang merupakan inisiatif wakil rakyat. Sebagian besar perda yang dihasilkan masih merupakan perda inisiatif dari eksekutif. alam pelaksanaan fungsi budgeting, APBD yang tercipta pun kurang mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat. Belanjabelanja yang bersifat langsung masih kurang proporsional ketimbang jumlah belanja tidak langsung. Alokasi belanja pada program-program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik kurang maksimal. Demikian halnya dalam fungsi pengawasan, Dewan belum bisa melaksanakannya secara maksimal, terutama terhadap program dan kegiatan di lapangan. Pengawasan baru efektif di atas kertas laporan, belum sampai pada hasil akhir di lapangan. Begitu juga dengan fungsi representasi sebagai ruang yang mampu membuka aspirasi masyarakat masih kurang dibuka lebar sehingga berujung pada rendahnya aspirasi warga yang berbuah pada kebijakan pemda yang kurang senapas dengan aspirasi masyarakat dan program yang kurang kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi DPRD saat ini adalah dengan mereformasi kunjungan kerja pada masa reses. Konsep reformasi dilakukan mengingat sejatinya reses bukan hal baru karena sudah ada sejak era orde baru. Namun dinamika kunjungan kerja masa reses menunjukkan gejala kurang produktif bagi peningkatan kinerja legislatif. Hal tersebut terlihat dari sejumlah persoalan besar dalam pelaksanaan kunker masa reses. Berikutnya adalah manajemen pengelolaan dan tindak lanjut hasil penyerapan aspirasi selama masa reses. Jamak terjadi di berbagai daerah, hasil reses sekadar menjadi ritual lisan sebatas pembacaan hasil dalam sidang paripurna untuk setiap anggota dari setiap daerah pemilihan. Hasil kunker masa reses belum terdokumentasikan secara utuh, dibahas komperhensif melalui alat kelengkapan DPRD, terstruktur yang kemudian dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program pemda. Lebih ironis lagi, laporan hasil kunker masa reses yang disusun pada umumnya sekadar menjadi syarat administratif pertanggungjawaban keuangan yang minim pengelolaan dokumennya. Akibatnya aspirasi yang berhasil dijaring pada masa reses tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik dan efektif. Dengan kondisi demikian, tidak heran jika efektivitas dan efisiensi penjaringan aspirasi pada masa reses pun dipertanyakan. Di samping sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat, masa reses sejatinya merupakan bagian dari proses pendidikan politik kepada masyarakat, karenanya diperlukan pembaharuan pelaksanaannya. Pertama, fraksi sebagai kepanjangan partai di DPRD harus memiliki agenda jelas dalam setiap masa reses. Materi apa yang harus disampaikan sehingga masyarakat mengetahui arah, program, dan capaian pembangunan daerah serta

pada gilriannya dapat memberikan penilaian dan masukan produktif. Kedua, anggota DPRD harus membuka ruang selebarlebarnya kepada masyarakat untuk dapat mengikuti penjaringan aspirasi pada masa reses, tidak sebatas pada pejabat pemerintahan dan kader-kader partai. Begitu juga di tingkat provinsi, perlu membuka ruang bagi pemda (berdasar dapilnya) untuk memberikan masukan. Ketiga, tindak lanjut hasil reses. Laporan hasil reses dari setiap anggota harus diolah menjadi satu dokumen, disusun sesuai dengan permasalahan dan masukan pada setiap urusan dan kewilayahan. Urusan pertanian, pendidikan, perempuan dan sebagainya, dan dari satu dokumen itu secara formal melalui alat kelengkapan DPRD (komisi) hasil tersebut dibahas lebih serius. Pemda juga bisa menggunakan dokumen tersebut sebagai salah satu masukan dalam penyusunan program sehingga masa reses tidak hanya ritual kegiatan namun memiliki makna bagi peningkatan fungsi DPRD. Redaksi.

MAKSUD DAN TUJUAN RESES Maksud dari Kegiatan Reses Anggota DPRD Prov.Lampung TA. 2012, adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bersilahturahmi dengan masyarakat pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan dimana untuk menggalangkan kemitraan Dewan Perwakilan Rakyat Prov. Lampung dan Masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan serta peningkatan kesehjateraan rakyat di Prov. Lampung Tujuan dari Kegiatan Reses Anggota DPRD Prov. Lampung TA. 2012, adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam Pemerintahan.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Dapil I

Dapil I Kota Bandarlampung

Silaturahmi, Sosialisasi, Serap Aspirasi Sesuai dengan Program Kerja dan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung yang mengagendakan kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing pada masa reses guna menyerap aspirasi masyarakat dan untuk menyosialisasikan program kerja serta hasil-hasil keputusan DPRD kepada konstituen, maka Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (DP) 1 Kota Bandarlampung melaksanakan kegiatan kunjungan kerja masa reses pada tanggal 04 s/d 09 Maret 2013. nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP 1 Kota Bandarlampung sebanyak 8 orang, yaitu H. Ir. Hantoni Hasan, M.Si. (Fraksi PKS), Donny Irawan, S.E. (PAN), Ir. Firmansyah Y.A., M.Si., M.B.A. (Partai Golkar), H. Syafariah Widyanti, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Juprius, S.E. (Partai Hanura), Hartarto Lojaya (Partai Demokrat), Dra. Srie Lestari (Partai Demokrat), dan Elly Wahyuni, S.E., M.M. (Partai Gerindra). Adapun jadwal kunjungan dimulai pada 4 Maret 2013 bertemu dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dilanjutkan ke Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Sukarame, Langkapura, dan terakhir pada 9 Maret 2013 bertemu dengan warga di Kecamatan Kemiling. Selain itu, juga bertemu dan berdialog dengan Walikota dan jajaran Pemkot Bandarlampung. Dari kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP I Kota Bandarlampung pada tanggal 04 s/d 09 Maret 2013 ke beberapa kecamatan di Kota Bandarlampung tersebut diperoleh aspirasi, baik berupa pemintaan, informasi, saran, harapan, dan lainnya dengan rincian sebagai berikut.

2. Kecamatan Bumiwaras 1. Kecamatan Telukbetung Selatan -

Anggota DPRD DP I Kota Bandarlampung sepakat dengan masyarakat di Kecamatan Telukbetung Selatan meminta kepada Pemerintah Provinsi agar segera memperbaiki pintu air sebanyak lima titik yang berada di Jalan Ikan Sebelah Kelurahan Pesawahan, RT 031, RT 032, dan RT 035 Lingkungan III.

Masyarakat Telukbetung yang memiliki rumah toko atau toko berlokasi di Pasar Inti Store meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak dipungut pajak atau mendapatkan keringanan dalam pembayaran retribusi HGB. Kemudian bagi warga yang sudah membayar agar segera mendapatkan kejelasan mengenai dokumen hak.

Anggota DPRD DP I Kota Bandarlampung dan masyarakat di Kecamatan Bumiwaras sepakat meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung dapat membuatkan sarana MCK, seperti WC umum untuk warga yang berada di sekitar Jalan Ikan Kiter RT 07 dan RT 08 Lingkungan II Kelurahan Kangkung.

3. Kecamatan Telukbetung Timur Anggota DPRD DP I Kota Bandarlampung bertemu dengan masyarakat nelayan di TPI Lempasing yang berada di Jalan R.E. Martadinata Gg. Jambu RT 06 Lingkungan 5, Kelurahan Waytataan Kecamatan Telukbetung Timur. Dalam pertemuan tersebut warga nelayan meminta: Agar dapat dipermudah dalam persyaratan pembentukan Kube (kelompok

Dapil I

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

usaha bersama) dan tidak dikenakan pemungutan biaya oleh kelurahan, kecamatan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung. -

Agar kelompok usaha bersama (Kube) yang ada dapat diberikan bantuan modal untuk revitalisasi alat penangkapan ikan dan bantuan pengadaan kapal ukuran 5 s/d 10 gross ton.

Pemasangan plafon dan pengecatan Masjid Nurul Iman yang berlokasi di Kampung Sukamina Kelurahan Waytataan.

4. Kecamatan Kemiling Anggota DPRD DP I Kota Bandarlampung pada kunjungan masa reses kali ini ketika bertemu dengan warga Kelurahan Kemiling, mereka mengajukan permintaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat memperbaiki dengan mengaspal ruas Jalan Kulit Gg. Damai sepanjang 200 meter dengan lebar 3 meter. Ruas jalan tersebut berada di tanah warga. Masyarakat juga meminta agar dapat dipasang lampu jalan di lokasi tersebut.

5. Kantor Wali Kota Bandarlampung Anggota Reses DP I Kota Bandarlampung berdialog dengan Walikota Bandar Lampung beserta jajarannya yang meminta agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat menganggarkan sebesar Rp35 miliar di dalam APBD Perubahan 2013 atau APBD 2014 untuk perbaikan jalan Pangeran Tirtayasa, karena jalan tersebut menghubungkan antara Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandarlampung.

6. Kecamatan Tanjungsenang Kunjungan Anggota Dewan asal DP I Kota Bandarlampung ke Kecamatan Tanjungsenang disambut warga setempat dan mereka meminta agar pemerintah berkordinasi dengan dinas terkait untuk dapat segera memperbaiki ruas Jalan R.A. Basyid Gg. BDNI RT. 06/LK II Kelurahan Labuhandalam Kecamatan Tanjungsenang.

7. Kecamatan Sukarame Para tokoh dan masyarakat Kecamatan Sukarame meminta kepada Pemerintah Provinsi/ Kota untuk memperbaiki ruas Jalan Lampung Jaya Gg. Beringin Mas RT. 05 lingkungan Korpri Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame. Selain yang disebutkan di atas, Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandarlampung juga mengajukan sejumlah usulan prioritas pembangunan sarana dan infrastruktur di Kota Bandarlampung. (tim)

Prioritaskan Perbaikan Jl. Tirtayasa emerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk segera memprioritaskan anggaran Pemprov untuk perbaikan ruas Jalan Pangeran Tirtayasa, Bandarlampung. Sebab, sudah bertahun-tahun sepanjang jalan tersebut mulai dari Kalibalok hingga ke Kecamatan Sukabumi (Jl. Sutami) berlubang dan rusak parah. Kemudian banyaknya debu yang berterbangan pada saat musim panas selain membahayakan pengguna jalan, juga mengganggu kesehatan masyarakat setempat. “Saya harap sejumlah jalan yang dikelola oleh provinsi melalui dana APBD agar memperhatikan Jalan Tirtayasa yang ada di Bandarlampung. Karena jalan itu sudah sangat luar biasa rusaknya,” kata Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., ketika berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung yang melakukan kunjungan masa reses, di ruang rapat wali kota setempat, Jumat (08/ 03/2013). Anggota DPRD Provinsi Lampung yang hadir antara lain Firmansyah Y.A. (Partai Golkar), Hartarto Lojaya dan Srie Lestari (Partai Demokrat), Doni Irawan (Partai Amanat Nasional), dan Eli Wahyuni (Partai Gerindra). Dari

Pemkot, Walikota Herman didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung Badri Tamam dan sejumlah kepala dinas serta pejabat Pemkot lainnya. Herman menjelaskan beberapa ruas jalan yang dikelola oleh Pemprov Lampung telah diserahterimakan oleh Pemkot Bandarlampung, seperti Jalan Antasari dan Jalan Gajah Mada. “Saya dengar anggaran dana di tingkat provinsi tahun ini untuk perbaikan jalan sekitar Rp 600 miliar. Saya minta untuk perbaikan Jalan Tirtayasa ini

sekitar Rp35 miliar saja, sudah cukup,” katanya. Anggota DPRD dari Partai Demokrat Hartarto Lojaya mengatakan akan memperjuangkan agar pada tahun 2013 atau selambat-lambatnya tahun 2014 Pemprov menganggarkan untuk perbaikan Jalan Tirtayasa. Sebab, posisi ruas jalan tersebut sangat vital, karena menjadi penghubung Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Kota Bandarlampung. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Dapil II

Dapil II Kabupaten Lampung Selatan & Pesawaran

Tingkatkan Puskesmas Jadi Pelayanan Rawat Inap Setelah melakukan kunjungan ke berbagai desa dan kecamatan, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan II yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran mengharapkan hendaknya hasil dari kunjungan reses mereka dapat ditindaklanjuit dan dapat dijadikan acuan kepada oleh Pemprov Lampung dalam menyusun perencanaan dan menetapkan kebijakan, terutama menyangkut hal-hal mendesak seperti dalam penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan, dan prasarana serta sarana pendidikan.

iharapkan kepada Pimpinan Dewan untuk membuat rekomendasi kepada pihak eksekutif, juga segera memproses dan menindaklanjuti apa yang telah menjadi tuntutan masyarakat. Salah satu prioritasnya adalah peningkatan status beberapa puskesmas plus sehingga bisa merawat inap pasien serta memprioritaskan perbaikan jalan yang belum terealisasi pelaksanaannya. Anggota DPRD Provinsi Lampung asal daerah pemilihan II yang melakukan kunjungan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses I tahun 2013 adalah Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo (PDI Perjuangan), H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T. (Partai Demokrat), H. Tony Eka Candra (Partai Golkar), Drs. H. Gufron Azis Fuadi (PKS), Drs. H. Andi Surya, M.M. (Partai Hanura), H. Sumadi, S.Sos. (Golkar), H. Benny Uzer, S.H. (Demokrat), Watoni Noerdin, S.H. (PDI-P), R.M. Soleh Baijuri, S.H.I. (PKB), H.M. Hazizi, S.E. (PAN), H. Zeldayatie (PPP), H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si. (PKPB), dan Watiah (Partai Gerindra). Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan mulai Senin, 4 Maret 2013, dengan melakukan kunjungan ke kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah bertemu dan berdialog dengan masyarakat, aspirasi yang berkembang dan hendaknya segera ditindaklanjuti antara lain: Bantuan untuk petani berupa pupuk murah dengan tujuan intensifikasi hasil pertanian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat membantu ekonomi petani. Di beberapa titik lokasi masih terdapat masyarakat yang kesulitan air bersih, diperlukan bantuan pembuatan sumur bor umum guna keperluan MCK masyarakat. Diharapkan adanya program bantuan ada penduduk miskin yang rumah kediamannya sudah tidak layak untuk diperbaiki menjadi rumah kediaman yang memenuhi standar kesehatan. Aspirasi untuk membantu masyarakat yang rumahnya dalam kondisi tidak layak pakai sehingga meminta agar pemerintah provinsi dapat menggulirkan bantuan perumahan, baik

melalui kegiatan â&#x20AC;&#x153;bedah rumahâ&#x20AC;? maupun bantuan rumah rakyat. Kemudian pada Selasa, 5 Maret 2013, melakukan kunjungan ke Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat wilayah tersebut membutuhkan pembangunan infrasrtuktur jalan antara lain: Jalan lingkungan Dusun Muaratiga sampai Dusun Kalimati, Desa Bandar, Kecamatan Sidomulyo sepanjang 2,5 km (sangat didambakan/diinginkan masyarakat); Jalan provinsi ruas Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo sampai dengan Kecamatan Candipuro dengan kondisi rusak (berlubang-lubang), agar segera dilaksanakan perbaikannya. Jalan provinsi yang menghubungkan Tanjungbintang, Ketibung, dan Waysulan kondisinya juga rusak (berlubang-lubang) agar segera dilaksanakan perbaikan. Begitu juga ruas jalan Gayam hingga Ketapang juga rusak berat. Jalan yang menghubungkan Jatiagung dengan Metrokibang (Lampung Timur) kondisinya rusak (berlubang-lubang), diharapkan perbaikan bisa menyeluruh, tidak hanya sepotong-sepotong dan dengan konstruksi yang lebih kuat. Sebab, selama ini perbaikan hanya tambal sulam dan cepat rusak kembali. Jalan lingkungan Desa Ketapang Kecamatan Ketapang perlu dibangun, juga jalan lingkungan Dusun Sumampir Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo dan sejumlah ruas jalan lainnya, juga perlu diprioritaskan dibangun dan diperbaiki. Masyarakat juga membutuhkan prasarana untuk pengadaan pengairan, baik untuk lahan pertanian maupun air bersih, antara lain Desa Sukabanjar dan Seloretno Kecamatan Sidomulyo merupakan wilayah pertanian tadah hujan, perlu mendapatkan bantuan masing-masing satu unit sumur bor. Kemudian perbaikan dan pembangunan saluran tersier untuk irigasi di 8 dusun di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan. Juga bantuan sumur bor untuk Desa Ketapang Kecamatan Ketapang, Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo, sumur bor untuk Yayasan Perguruan Islam Nurul Kasaf Sukatani Kalianda, sumur bor untuk Pesantren Raudatussolihin Desa Bumirestu Kecamatan

Palas, dan bantuan sumur bor untuk Pondok Pesantren Hidayatusalihin Desa Bakauheni. Beberapa desa di Lampung Selatan juga membutuhkan sambungan listrik PLN,

antara lain di Dusun Kalimati Desa Bandar Kecamatan Sidomulyo sampai saat ini belum ada listrik, juga Desa Umbullimun dan Merakbelatung Kecamatan Kalianda,

Dapil II

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Dari hasil kunjungan pada masa reses I tahun 2013, anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP 2 Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran menyimpulkan: 1. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung hendaknya melakukan koordinasi ke Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Untuk itu perlu perbaikan dan solusi sistem informasi dengan pemerintah kabupaten/kota. 2. Di bidang kesehatan diperlukan perhatian pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mengefektifkan puskesmas-puskesmas dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena dirasakan masyarakat masih terdapat pelayanan yang tidak maksimal. 3. Aspirasi yang berkembang untuk me-

dan Desa Purwodadi Kecamatan Ketibung. Masyarakat di sejumlah kecamatan juga meminta bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, antara lain: RKB 2 lokal dan mebeleir SMK Kecamatan Candipuro. SDN 2 Dusun Malaga Desa Bandar Kecamatan Sidomulyo kekurangan lokal, jumlah murid dari kelas I s/d VI, tetapi ruang belajar hanya ada hanya 3 lokal. RKB 3 lokal dan mebelair di MTs AlKhoiriyah di Waymuli Rajabasa. RKB 3 lokal MTs Syamsul Arif di Pematangpasir Kecamatan Ketapang. RKB 3 lokal dan mebelair untuk MTs Maarif Bumirestu Kecamatan Palas. Pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, sejumlah anggota DPRD dari DP II melakukan peninjauan lapangan di ruas jalan yang menghubungkan Branti dengan Gedungtataan, yaitu di Desa Ulanganjaya Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Dari hasil kunjugan itu diperoleh aspirasi masyarakat: Agar segera dilakukan pengaspalan jalan dimulai dari Branti sampai ke Gedongtataan, terutama di ruas Desa Ulanganjaya karena kondisinya rusak dan berlubang. Diharapakan adanya program bantuan untuk penduduk miskin yang rumah kediamannya sudah tidak layak untuk diperbaiki menjadi rumah kediaman yang memenuhi standar kesehatan, baik melalui program â&#x20AC;&#x153;bedah rumahâ&#x20AC;? ataupun kegiatan lainnya. Di beberapa titik masih banyak warga yang kesulitan air bersih, diperlukan bantuan pembuatan sumur bor umum

guna keperluan MCK masyarakat. Bantuan untuk petani berupa pupuk murah dengan tujuan intensifikasi hasil pertanian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat membantu ekonomi petani.

Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan mulai Senin, 4 Maret 2013, dengan melakukan kunjungan ke kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013, melakukan kunjungan ke Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran dan diperoleh masukan dan harapan masyarakat, antara lain: Pembangunan jalan dan jembatan Kali Waru sebagai jalur penghubung RT.001 RW.002, RT.005 RW.006, dan RT.007 RW.010 Dusun Lubukbakak Desa Padangcermin Kecamatan Padangcermin Ruas yang menghubungkan Padangcermin dengan Kedondong dari Desa Wates (Padangcermin) ke Desa Babakanloak (Kedondong) rusak berat dan perlu segera diperbaiki. Peningkatan jalan lingkungan yang berda di Pasar Dusun Sidomulyo Desa Wates dan Wayratai Kecamatan Padangcermin sepanjang 1 kilometer mendesak untuk diperbaiki. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013 melakukan kunjungan ke Kecamatan Punduhpidada Kabupaten Pesawaran dan diperoleh aspirasi yang perlu segera ditindaklanjuti, yaitu pembuatan sumur bor di Desa Bawang dan perbaikan jalan lingkungan yang menjadi penghubung Dusun Pasar menuju Dusun Bawang Induk.

lakukan perbaikan pada beberapa jalan kabupaten yang rusak yang masuk ke desa-desa perkampungan dan memerlukan perhatian pemerintah provinsi melalui dana APBD provinsi melalui pendataan yang akurat dan teliti. Masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran seperti masalah-masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan, perbaikan jalan-jalan lingkungan dan masalah pembangunan infrastruktur lainnya yang perlu menjadi perhatian serius baik pemerinah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Dapil III

DP III Kab. Lambar, Pringsewu, dan Tanggamus

Upaya Menggerakkan Sektor-Sektor Vital Dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan fungsi dan tugas anggota DPRD Provinsi Lampung, dan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah selaku wakil rakyat, anggota DPRD dari DP III yang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu, berkewajiban menyampaikan informasi tentang apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung. erutama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 serta pengawasan terhadap triwulan pertama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang sudah berjalan, serta pengawasan pelaksanaan programprogram pemerintah provinsi yang telah dialokasikan untuk pembangunan di dapil III. Selain itu juga diperlukan media dan sarana untuk pengumpulan data dan informasi dari daerah pemilihan III yang meH. Abdullah Fadri Auli, S.H. liputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan tenaga kerja, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, keuangan, ketahanan pangan, pariwisata, kehutanan dan infrastruktur, aparatur pemerintah, dan lainnya. Sebagai upaya dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD Tahun 2012 Kabupaten Lampung Barat dan 2013 pada triwulan pertama serta menjaring aspirasi masyarakat, anggota Berdasarkan perkembangan keuangan DPRD haruslah tanggap dalam menjaring daerah Kabupaten Lampung Barat, tampak aspirasi masyarakat Lampung. Oleh karena bahwa aspek pengelolaan pendapatan itu, perlu meninjau atau turun ke lapangan daerah harus dikembangkan untuk mengbertemu dengan masyarakat sebagai konshasilkan pendapatan yang cukup bagi tituen di kecamatan-kecamatan dan atau pembiayaan pemerintahan dan pembangbertemu dengan Pemerintah Daerah Kaunan daerah. bupaten di daerah pemilihan. Sebagian besar pendapatan daerah Kunjungan yang dilakukan pada masa bersumber dari dana perimbangan, oleh reses I tahun 2013 yang berlangsung selama karena itu sangat diperlukan adanya upaya enam hari, dari tanggal 4 Maret 2013 s.d. 9 peningkatan pendapatan dari sumber lain Maret 2013. Pertemuan dilakukan di bebePAD dan pendaptan lain yang sah, untuk rapa kecamatan di Kabupaten Pringsewu, menuju hal tersebut maka dirumuskan arah Tanggamus, dan Lampung Barat, baik pengelolaan pendapatan daerah sebagai bertemu dengan aparat pemerintah maupun berikut. masyarakat di sejumlah wilayah, seperti 1. Mendorong meningkatnya pendapatan Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, Talangdaerah dari komponen-komponen padang, Kotaagung Pusat, Pesisir Selatan, penerimaan pendapatan asli daerah dan Kecamatan Fajarbulan. (PAD). Pelaksana kunjungan masa reses 2. Mengupayakan total PAD tahun beradalah anggota DPRD Provinsi Lampung jalan, minimal sama besar dengan yang tergabung dalam Forum Komunikasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Kerja 3.13 (Fokja 3.13), yaitu yang berasal 3. Dana perimbangan tahun berjalan dari daerah pemilihan III berjumlah 13 ordiharapkan minimal sama besarnya ang. Pertemuan dengan unsur Pemerintah dari realisasi tahun sebelumnya, Kabupaten setempat, setelah itu setiap disamping pula ketepatan dan kelananggota dewan melakukan kunjungan caran realisasinya. secara pribadi bertemu dengan tokoh dan 4. Peningkatan penggalian pendapatan anggota masyarakat secara tersebar di tiga asli daerah (PAD) melalui intensifikasi kabupaten dapil III. dan ekstensifikasi sumber-sumber Agar lebih fokus dan lebih efektif dalam penerimaan daerah. mendapatkan data-data aspirasi masya5. Peningkatan kemampuan pengelolaan rakat, kunjungan masa reses kali ini BUMD/Perusda. anggota DPRD juga didampingi dua staf 6. Optimalisasi dana perimbangan, dana sekretariat DPRD Provinsi Lampung, yaitu dekonsentrasi serta sumber dana lain Adi Cahyadi, S.H. dan Agus Setiawan. Adapun dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP III Provinsi Lampung. adalah H. Abdullah Fadri Auli, S.H. (koor7. Pendayagunaan Potensi pinjaman dan dinator), H. Darwin Ruslinur (wakil), Ir. obligasi daerah serta pengembangan Nenden Tresnanursari, M.Ap. (sekretaris), Ir. pembiayaan indikatif. H. Indra S. Ismail, M.M. (wakil ketua DPRD 8. Revitalisasi aset-aset Pemerintah Provinsi Lampung), Sri Dahliawaty, S.H., Daerah. M.Kn., H. Yudi Carlo, S.H., H. Firman Yani, S.H., Palgunadi, S.T.P., Yusuf Wibisono, Harry Arah program pembangunan pada Ananda, H. Wardiyati, Nurzaini, dan H. Misri strategi â&#x20AC;&#x153;Pembangunan Masyarakat yang Jayalatif, S.E. maju dan berdaya saing melalui peningDari hasil kunjungan tersebut dipekatan keberdayaan ekonomi kerakyatan roleh hasil sebagai berikut. yang berwawasan lingkungan dan ber-

kelanjutan (sustainable development)â&#x20AC;? meliputi: a) Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis pada kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa konsep di antaranya pemasyarakatan konsep pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan; pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, serta peningkatan peran lembaga keunangan mikro, terutama di pedesaan; dan pemberdayaan lembaga adat dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan distribusi manfaat dari asset yang bernilai ekonomi, seperti tanah adat kepada masyarakat. Selain itu, juga pemberdayaan pemerintah pekon (desa) dalam program-program pengentasan kemiskinan; pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM dan koperasi di pedesaan; peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi; bantuan modal bagi UKM, koperasi, dan KUBE; dan peningkatan ekonomi keluarga.

Berdasarkan perkembangan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat, tampak bahwa aspek pengelolaan pendapatan daerah harus dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. b)

Pengembangan sistem agrobisnis, kerja sama kemitraan permodalan dan pemasaran, dan membangun keunggulan perwilayahan komoditas pertanian, melalui pengembangan kawasan usaha agro terpadu (KUAT) memiliki beberapa konsep di antaranya pengkajian wilayah untuk penentuan kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan usaha agro terpadu (KUAT);

dan pengembangan kegiatan off-farm di pedesaan untuk komoditas pertanian bernilai tinggi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan petani. Juga pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi, serta infrastruktur pedesaan lainnya; peningkatan akses petani terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan; pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/pedesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan usaha tani. c)

Peningkatan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta jaringan informasi ketenagakerjaan meliputi beberapa konsep di antaranya peningkatan kerja sama antara lembaga bursa kerja dengan industri/ perusahaan; dan koordinasi dan pemantauan dinamika pasar kerja dalam rangka penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah, informasi pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja. Juga pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi; peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja; dan peningkatan sarana prasarana dan fungsi lembaga pelatihan kerja. d)

Melakukan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan (RPPK), dan program ketahanan pangan melalui beberapa konsep di antaranya peningkatan ketahanan pangan melalui

Bersambungan ke hal 10

Dapil V

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

DP V Kabupaten Lampung Tengah

Dari Jalan, Irigasi, hingga Penambahan Personel Polisi Pada masa reses I Tahun 2013 anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan V Lampung Tengah melakukan serangkaian kegiatan pertemuan dengaan Bupati Lampung Tengah, pejabat dinas/ instansi terkait, para camat, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala-kepala desa di Kecamatan Bangunrejo, Gunungsugih, Kalirejo, Wayseputih, Seputihsurabaya, dan Seputihagung. nggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan V Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 11 orang, yaitu I Gede Jelantik, S.E. (Partai Golkar), Ir. H. Sugiharto Atmowijoyo, S.H. (Partai Demokrat), Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H. (Partai Gerindra), H. Suyatno S.W., S.E. (PAN), H. Nursalim (PKS), Yasminie Asyik, S.H. (Demokrat), H. Toto Herwantoko (Demokrat), Sahzan Syafri, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Riza Mirhadi, S.H. (Golkar), Drs. Musa Zainuddin (PKB), dan I Komang Koheri (PDI-P). Setelah melakukan pertemuan dengan para camat, beberapa tokoh masyarakat, dan kepala desa serta melakukan peninjauan lapangan di berbagai kecamatan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan program pembangunan lainnya, diperoleh masukan, harapan, dan aspirasi dari masyarakat sebagai berikut.

1. Bidang infrastruktur Menyangkut program perbaikan infrastruktur diberbagai kecamatan, sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir di setiap kecamatan mengalami hal yang sama, yaitu adanya kerusakan ruas-ruas jalan yang cukup parah. Di Kabupaten Lampung Tengah, yang rusak antara lain ruas jalan dari Kecamatan Bangunrejo sampai dengan Kecamayan Kalirejo yang disebabkan oleh kendaraan besar yang menuju Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus yang muatannya melebihi kapasitas melintasi ruas jalan tersebut. Sehingga ruas jalan tidak mampu menahan beban muatan tersebut. Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten Lampung Tengah melalui dinas instansi terkait bekerja sama dengan Ditlantas Polda Lampung Tengah kiranya hendaknya dapat mengalihkan jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan-kendaraan besar yang melebihi kapasitas sebagai jalan pintas menuju ke Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus serta daerah lainnya. Mengingat jalan kecamatan Bangunrejo dan Kalirejo merupakan jalan kabupaten. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada ruas jalan provinsi dari Wates-Bekri-Bangunrejo, kemudian ruas jalan dari Kecamatan Punggur-Kotagajah-Seputihbanyak-Rumbia-Seputihsurabaya. Masyarakat menyampaikan bahwa kerusakan ruas jalan tersebut sudah bertahun-tahun, sementara perbaikan tambal sulam pada umumnya hanya bertahan beberapa bulan dan rusak kembali. Karena itu, masyarakat sangat mengharapkan dilakukan perbaikan hingga kondisi jalan menjadi mantap. Sebab, kerusakan jalan tersebut mengakibatkan transportasi pengangkutan orang dan barang menjadi terhambat, yang pada gilirannya juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

2. Jalan lingkar barat Pembangunan jalan lingkar barat dari Gunungsugih hingga Terbanggibesar sebagai alternatif untuk

mengurangi kepadatan arus kendaraan di Bandarjaya, hingga saat ini juga belum bisa dilaksanakan. Sesuai dengan keterangan Bupati Lampung Tengah bahwa sampai dengan saat ini masalah ganti rugi lahan belum selesai sepenuhnya. Masih ada sekitar 19 kepala keluarga yang meminta ganti rugi dan belum diselesaikan. Karena itu, Pemerintah kabupaten bersama Pemerintah provinsi hendaknya melakukan pendekatan ke beberapa kepala keluaraga untuk penyelesaian masalah ganti rugi tersebut. Mengenai ganti rugi tanam tumbuh dan ganti rugi lainnya hendaknya diselesaikan dengan baik agar pembangunan jalan tersebut berjalan sesuai dengan harapan.

3. Bidang pertanian Pertanian di sejumlah kecamatan di Lampung Tengah, seperti di Seputihsurabaya, Gunungsugih dan beberapa kecamatan yang pada umumnya mengusahakan tanaman padi, baik sawah tadah hujan maupun sawah irigasi teknis, terancam tidak akan panen dengan baik. Salah satu penyebabnya, petani kesulitan memperoleh pupuk, terutama

pada saat dibutuhkan. Juga tidak tercukupinya air irigasi teknis, sehingga padi rawan rusak. Untuk itu hendaknya segera diprioritaskan pengadaan dan pemerataan distribusi pupuk di setiap pedesaan. Bukan hanya di wilayah kecamatan yang disebutkan di atas, melainkan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah, karena mengalami problem yang sama. Selain itu, perlu diantisipasi munculnya gangguan hama wereng maupun hama tikus, dan kepada dinas/ instansi terkait agar tanggap terhadap keluhan petani, sehingga penanganan masalah yang muncul tidak terlambat. Prasarana irigasi teknis di Lampung Tengah pada umumnya tidak terawat, padahal sesuai dengan hasil kunjungan reses pada tahap III di bulan Desember 2012 yang lalu sudah ditekankan dan dibahas di DPRD Provinsi lampung. Dalam pembahasan APBD Provinsi Lampung tahun 2013 program-program yang menyangkut prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, irigasi, pertanian, dan lain-lain yang menyangkut kepentingan masyarakat sudah diprogramkan sehingga pada reses tahap I di bulan Maret 2013 anggota DPRD Provinsi Lampung DP V Lampung Tengah yang melakukan kunjungan reses tinggal melakukan pengawasan dan evaluasi. Ternyata program yang direncanakan tersebut belum dijalankan oleh dinas terkait.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

4. Bidang pendidikan Dalam menyambut tahun ajaran baru bulan Juli Tahun 2013, dari murid yang akan melanjutkan pendidiakan dari sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP) dan dari sekolah menengah pertama ke sekolah lanjutan atas (SMA), hendaknya Dinas Pendidikan kabupaten dan provinsi dapat menyosialisasikan kepada siswa dan orang tua sebaiknya dalam melanjutkan pendidikan tidak perlu harus ke Kota Bandarlampung atau

Edisi 1 Tahun 2013

ibu kota provinsi lainnya. Sebab, di Kabupaten Lampung Tengah, lembaga pendidikan SD, SMP, dan SLTA diperkirakan dapat menampung lulusan siswa dari kabupaten tersebut.

5. Bidang keamanan Pada hasil reses tahap III bulan Desember 2012 anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP V Kabupaten Lampung Tengah menekankan kepada Polda Lampung agar di tingkat Polres atau Polsek perlu penambahan persone, agar operasional

Dapil V

(patroli) dapat ditingkatkan merata sampai dengan tingkat desa. Namun, harapan tersebut belum menjadi kenyataan, sehingga pada hasil kunjungan reses I Tahun 2013 ini , masalah tersebut disamapaikan kembali kepada Polda Lampung. Dengan makin banyaknya personel polisi yang merata di setiap desa, diharapkan dapat menekan angka tindak kejahatan, baik pencurian, perampokan, maupun pembegalan kendaraan bermotor. (tim)

Anggota Dewan Diminta Perjuangkan Perbaikan Jalan upati Lampung Tengah A. Pairin menerima kunjungan Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Suyatno S.W. di rumah dinas bupati, Nuwobalak di Gunungsugig, 7 Maret 2013. Pada saat itu, secara khusus Bupati Pairin meminta “bantuan” kepada Suyatno selaku anggota DPRD Provinsi untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan di Lampung Tengah. Kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) hingga saat ini memang masih banyak yang rusak parah. Padahal, perhelatan Musabaqoh Tilawatul Quran (MTQ) ke-41 tingkat Provinsi Lampung akan digelar di Lamteng pada pekan terakhir bulan April 2013. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminta kepada Pemprov Lampung untuk segera memperbaiki jalan provinsi maupun jalan negara yang menjadi tanggung jawabnya. “Kami berharap anggota Dewan dari dapil Lamteng bisa menyokong dan memperjuangkannya,” kata Bupati Pairin. Menurutnya, semua ruas jalan tersebut akan menunjang kelancaran transportasi kafilah dari berbagai daerah di Lampung yang akan mengikuti lomba MTQ yang bakal digelar pada 21-28 April 2013 mendatang. “Sebagai tuan rumah kegiatan tingkat provinsi, kami minta pemprov segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, karena tidak lama lagi hajat besar itu dilaksanakan di Lampung Tengah,” tegas Ahmad Pairin. Bupati menjelaskan beberapa ruas jalan provinsi yang harus segera diperbaiki, yaitu ruas jalan dari Gunungsugih menuju ke Kotagajah, Seputihbanyak, Rumbia dan seterusnya. Termasuk juga ruas jalan yang menghubungkan Kampung Wates dengan beberapa kampung yang ada di Kecamatan Bangunrejo, Kalirejo dan seterusnya, Pada setiap badan jalan ini, kondisi kerusakannya sangat parah. Kunjungan salah satu anggota DPRD Lampung, Suyatno, ke Dapil Lamteng dalam rangka mengisi masa reses. Dalam pertemuan itu, para pejabat pemerintah ini juga terlibat perbincangan selain membahas seputar program pembangunan infrastrusktur, juga pembangunan peningkatan SDM, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi kerakyatan, termasuk masalah keamanan di wilayah hukum Lampung Tengah. Untuk membuktikan kerusakan ruas jalan sebagaimana yang dikeluhkan Bupati A. Pairin, rombongan meninjau langsung ke lokasi jalan yang rusak, di Kampung Buyutilir, Kecamatan Gunungsugih dan

Kecamatan Rumbia. Melihat kondisi infrastruktur jalan yang rusak sudah cukup parah itu, Suyatno berjanji secepatnya akan menyampaikan kepada Pemprov Lampung agar segera dilakukan perbaikan. “Kondisi ini akan segera saya laporkan kepada Pemprov Lampung agar segera dilakukan perbaikan. Apalagi ini menjelang MTQ tingkat propinsi tentu ini sangat menggangu arus transportasi kafilah,” kata Suyatno. Suyatno juga mengatakan seharuanya Pemerintah Provinsi Lampung malu dengan adanya kemacetan yang panjang pada ruas jalan lintas Sumatera (jalinsum) Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Meski perbaikan di jalan nasional tersebut menjadi kewenangan kontraktor pusat, adanya kemacetan jalan yang mencapai 3 jam setiap hari selama tiga bulan terakhir, harus menjadi perhatian dari Dinas Binamarga Provinsi Lampung. “Memang jalan ini milik negara dan yang sedang melakukan perbaikan dari kontraktor pusat. Tapi kemacetan ada di Provinsi Lampung, ini akan menjadi preseden buruk penilaian pengguna jalan,” kata anggota Komisi IV DPRD Lampung itu. Menurutnya, masyarakat telah jenuh dengan kemacetan di Jalinteng yang mencapai 5 km setiap hari di waktu pagi dan sore. Bahkan, masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, ke Jakarta, sering

mengeluhkan keterlambatannya tiba di Bandara, akibat terjebak kemacetan yang panjang. Dikatakannya, sudah hampir tiga bulan pengerjaan Jalinteng itu telah menimbulkan kesengsaraan. Sementara, Komisi IV menilai kontraktor pusat tidak serius melakukan pengerjaan perbaikan jalan tersebut. “Kita lihat saja yang mengerjakan hanya beberapa orang, dan waktu pengerjaannya pun tidak sampai 24 jam. Jadi kapan akan selesainya,” ujarnya. Kkemacetan di jalur utama provinsi yang setiap hari dilalui kendaraan dari Aceh sampai Bali itu juga tidak mendapatkan respon cepat dari Dinas Bina Marga Provinsi untuk mengabil langkat tepat. “Apa kita nggak malu menerlantarkan seperti ini. Masyarakat tidak mau tahu apakah jalan ini milik provinsi atau negara. Yang mereka inginkan adanya perhatian pemerintah,” katanya. Seharusnya, kata dia, Dinas Bina Marga cepat tanggap melakukan koordinasi atau mengambil alih dukungan tenaga kerja, sehingga kemacetan ini tidak berlangsung lama. “Bukan malah didiamkan dan purapura tidak dengar atau pura-pura tuli dan pura-pura buta,” kata kader PAN itu. Pada pertemuan 7 Maret 2013 tersebut, bersamaan dengan kunjungan Anggota DPRD Provinsi Lampung Suyatno, Bupati Lampung Tengah Pairin juga menerima Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko yang didampingi Kapolres dan Wakapolres Lampung Tengah. Khusus kepada Suyatno, Bupati Lampung Tengah Pairin menyampaikan adanya kerusakan jalan provinsi yang cukup parah di Kabupaten Lampung Tengah dan meminta pemerintah provinsi dapat segera melaksankana perbaiakan jalan tersebut. Apalagi Kabupaten Lampung Tengah akan menjadi tuan rumah MTQ ke-41 tingkat Provinsi Lampung “Ada sejumlah titik kerusakan jalan provinsi yang cukup parah di Lamteng. Pemkab mohon dukungan DPRD Lampung dan juga pemprov untuk bisa melaksanakan perbaikan jalan tersebut,” ujar Pairin. Perbaikan jalan itu menjadi kewenangan provinsi memang selayaknya mendapatkan perhatian serius berbagai pihak. “Ini bukannya tanpa alasan. Dengan mulusnya jalan, pertumbuhan dan geliat ekonomi kemasyarakatan akan lebih baik. Apalagi sebentar lagi Lamteng menjadi tuan rumah MTQ ke-41 tingkat Provinsi Lampung,” kata Bupati. Pada kesemptan itu Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko berharap agar Polres Lamteng beserta seluruh jajarannya dapat bekerja sama dengan Pemkab Lamteng, terutama dalam menjaga situasi masyarakat, agar tetap aman dan terjaga. Sebab, keamanan masyarakat di atas segalanya, sehingganya masyarakat harus terjamin keamanan dan kenyamanannya. (tim)

Dapil III

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Sambungan dari hal 7 pengamanan lahan sawah beririgasi, intensifikasi,serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, serta peningkatan ketersediaan pangan palawija, hewani (hasil ternak dan ikan), buah dan sayuran. Kemudian peningkatan prasarana pedesaan yang mendukung sistem ketahanan pangan, serta pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan; pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan intensif, serta pengurangan hambatan usaha pertanian; dan peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan hambatan usaha pertanian. Selain itu juga peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang perkebunan; pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian (petani, nelayan, peternakan, pembudidayaan ikan, penyuluh dan aparat pembina); pengembangan perikanan tangkap, serta kawasan perikanan budidaya laut, air payau, dan air tawar serta penataan usaha budidaya tambak dan air tawar; pengembangan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungan, melalui pembinaan terhadap pengelolaan repong damar oleh masyarakat; dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyrakat, disekitar hutan dalam pengembangan hutan tanaman lestari.

Kabupaten Tanggamus 1. Bidang pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian yang serius Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dengan sasaran program pemberdayaan masyarakat mandiri yang di harapkan dapat menyebar ke 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Prioritas dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat ini mengenai bidang kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, dan sektor lainnya, dan diharapkan Pemerintah Provinsi memperhatikan jalurjalur jalan penghubung Kecamatan Talangpadangâ&#x20AC;&#x201D;Ulubelu, Sanggiâ&#x20AC;&#x201D;Rajabasaâ&#x20AC;&#x201D; Suwoh, dan jalan Kotaagung Timurâ&#x20AC;&#x201D; Kecamatan Limau, dengan harapan dana dapat digelontorkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus maka akses jalan penghubung tersebut dapat bermanfaat pada kemajuan perekonomian di Tanggamus. 2.

Bidang pertumbuhan ekonomi: selama tahun 2012 tingkat inflasi menurut kelompok komoditi mencapai angka 4,54 persen, hal itu lebih tinggi sedikit dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 4,09 persen. Namun angkaangka itu jauh lebih rendah dibanding tahun 2010 yang berada pada angka 11,52 persen. Meski begitu pertumbuhan ekonomi di Tanggamus selama kurun waktu empat tahun terakhir menunjukan perkembangan membaik. Perekonomian Tanggamus tumbuh 5,44 persen tahun 2009, lalu 5,79 persen di tahun 2010, dan 6,41 persen di tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 berada pada angka sekitar 6,50 persen. 3.

Bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi perencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di bidang ini serta melakukan langkah-langkah pemecahannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi: a) Mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya berdasarkan kebijakan atasan; b) Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian daerah serta

menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian, industri, perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.

Pertumbuhan ekonomi di Tanggamus selama kurun waktu empat tahun terakhir menunjukan perkembangan membaik. Perekonomian Tanggamus tumbuh 5,44 persen tahun 2009, lalu 5,79 persen di tahun 2010, dan 6,41 persen di tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 berada pada angka sekitar 6,50 persen. Selain itu, c) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuk sektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal. Kemudian, d) Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan dan Komunikasi Sosial; e) Memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), Perkembangan Investasi dan Perhitungan Inflasi di Kabupaten Tanggamus; dan f) Memantau perkembangan kesejahteraan rakyat dengan perhitungan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menyusun

strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemantauan perkembangan angka pengangguran, kesempatan kerja dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari dua Subbidang, yaitu Subbidang Ekonomi, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan), industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha, yang berada dalam wilayah kabupaten dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di bidang ekonomi serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Subbidang Sosial Budaya yang meliputi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintahan, kependudukan dan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi.

Kabupaten Pringsewu Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan kekuatan dalam pembangunan pada aspek penyediaan sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya alam juga merupakan potensi yang sangat menunjang program pembangunan. Untuk itu komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap pengembangan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan cukup tinggi, serta pemanfaatan ruang memiliki kaidah-kaidah dengan tingkat relevansi tinggi terhadap pengembangan seluruh bidang pembangunan yang ada.

Memang dalam hal ini tidak juga kita pungkiri bahwa belum berkembangkanya infrastruktur ekonomi rakyat seperti koperasi yang mampu menjadi pemicu perkembangan pembangunan ekonomi rakyat serta belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan pelayanan publik belum sepenuhnya prima karena belum meratanya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya dan kurangnya sarana pendukung. Ada beberapa yang diharapkan dapat menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu, sasaran dan strategi tersebut meliputi meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja; terpenuhinya kecukupan pangan yang terjangkau; berkurangnya angka pengangguran; dan meningkatnya peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan perdesaan. Selain itu, meningakatnya sumbangan sektor-sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan pariwisata dalam pembentukan produk domestik regional bruto Kabupaten Pringsewu; meningkatnya prasarana dan sarana wilayah, baik secara kuantitas maupun kualitas; meningkatnya daya saing pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; dan meningkatnya Investasi dan pemanfaatan ruang untuk pertanian, dan pariwisata secara berkelanjutan.

Rekomendasi Diharapkan kepada Pimpinan Dewan, agar hasil dari kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat ini dapat ditindaklanjuti serta dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan keberhasilan baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, sandang dan pangan, sosial masyarakat, infrastruktur dan lain sebagainya. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Dapil IV

DP IV Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

Minta Perbaikan Ruas-Ruas Jalan Provinsi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung mengagendakan kunjungan ke daerah pemilihan bagi setiap anggota Dewan pada masa reses, baik secara perorangan maupun kelompok wajib. Tujuannya antara lain menyosialisasikan program kerja dan menyerap aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.

nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP IV yang meliputi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebanyak 11 orang, yaitu H. Nurhasanah, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M. (Partai Golkar), Ir. Yandri Nazir (Partai Demokrat), H. Bambang Iman Santoso(Partai Demokrat), Ketut Erawan, S.H. (PDI Perjuangan), H. M. Ari Wibowo, Lc. (PKS), Dra. H. Yulia Hasimah (PAN), Drs. H. Erpani S. Jaya (Partai Gerindra), Ir. H. Nurhasanah (Partai Hanura), H. Abdul Hakim Rasyid, S.T. (PKPB), dan Drs. H. Abdul Haris (PKB). Kunjungan pada masa reses dilaksanakan selama 6 hari, mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 9 Maret 2013, dilaksanakan di Kecamatan Sukadana, Margasekampung, Pasirsakti, Bumiagung, Probolinggo (Lampung Timur), dan Kecamatan Metro Timur (Metro). Maksud dan tujuan kunjungan ke dapil pada masa reses adalah untuk melihat secara dekat konstituen di daerah pemilihan masing-masing dan bisa lebih mengenal konstituen secara jelas dan mendalam tentang permasalalan yang ada di masyarakat. Sementara tujuannya meninjau secara langsung bantuan dari Pememerintah Provinsi yang berada pada wilayah setempat serta dapat melihat secara jelas permasalahan-permasalahan yang ada di kota/kabupaten (desa, kecamatan, dan masyarakat).

Aspirasi Masyarakat 1.

4. 5.

Masyarakat Kecamatan Metro Timur mohon bantuan pembangunan mushola dan bantuan sarana serta prasarana untuk kegiatan taman pendidikan alQuran (TPA). Untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat Kelurahan Rejoagung Kecamatan Metro Timur mohon bantuan pendistribusian pupuk karena selama ini masih sangat kurang. Kemudian di subsektor peternakan masyarakat mohon bantuan ternak sapi. Pemerintah Kota Metro mengharapkan wilayah Kecamatan Metrokibang yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Timur dapat masuk menjadi wilayah Kota Metro. Mohon perbaikan ruas jalan Katamso, Kota Metro, yang saat ini kondisinya rusak berat. Ketua melakukan kunjungan ke Kecamatan Sukadana dan mengadakan

pertemuan di Balai Desa Sukadana, masyarakat setempat mengusulkan bantuan rehabilitasi kantor balai desa yang pernah diusulkan pada tahun 2011 dan 2012, namun hingga kini belum direalisasikan. Juga perbaikan ruas jalan provinsi sepanjang kurang lebih 31 km yang saat ini kondisinya rusak. Selain itu juga mengusulkan peningkatan pembinaan dalam berbagai sektor kehidupan. 6. Ketika melakukan kunjungan di Kecamatan Margasekampung dan berdialog dengan masyarakat di Kelurahan Sidodadi, mereka meminta pemerintah membantu upaya-upaya meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Antara lain dengan penyediaan pupuk yang saat ini masih sangat kurang dan pembinaan budidaya pertanian dan perkebunan. Masyarakat juga meminta bantuan untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah dan memerikan insentif kepada guru-guru mengaji di berbagai musola dan masjid serta perbaikan dan pembangunan prasarana pendidikan agama Islam atau madrasah. 7. Kemudian masyarakat Desa Pasirjaya Kecamatan Pasirsakti mengusulkan bantuan pompa air untuk mengairi lahan pertanian/sawah yang luasnya kurang lebih 100 ha karena setiap musim tanam mengalami kekurangan pasok air. 8. Masyarakat KecamatanJabung mengusulkan agar ruas jalan yang rusak mendapat prioritas perbaikan karena sangat vital untuk kelancaran ekonomi, yaitu ruas jalan dari Pematangtahalo ke Desa Jabung sepanjang kurang lebih 14 km yang saat ini belum diaspal. Juga ruas jalan provinsi lainnya serta pengadaan air bersih dan listrik masuk desa/dusun yang membutuhkan di wilayah itu. 9. Masyarakat Kecamatan Probolinggo ketika bertemu dan berdialog dengan anggota Dewan di Desa Tamansari mengusulkan peningkatan dan penambahan ruang kelas baru pada SMP 1 di Desa Tamansari Kecamatan Probolinggo dan penambahan mebeler yang sebagian besar sudah tidak layak pakai/rusak. Selain itu, juga mengusulkan perbaikan jalan provinsi dari arah Desa Tanjungkesuma sekitar 3 km yang kondisinya rusak parah. Juga perbaikan jalan provinsi di Desa Dosomulyo yang menghubungkan dengan Desa Caturswarko. 10. Masyarakat Kecamatan Wawaykarya

Anggota Reses DP IV Wilayah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur sedang berdialog dengan Walikota Metro dan Dinas Instansi Terkait

minta agar pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Lampung dapat merealisasi jembatan gantung di wilayah tersebut. Sedangkan masyarakat di Kecamatan Waybungur minta bantuan jembatan yang dapat menghubungkan Waybungur dengan Kecamatan Kalipasir. Saat ini kondisi jembatan Kalipasir dan ruas jalan provinsi dari Probolinggo sampai Bumijawa juga rusak berat. 11. Masyarakat Kecamatan Sribawono, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Batanghari Nuban mengusulkan perbaikan jalan provinsi di wilayah itu karena kondisinya rusak parah. 12. Masyarakat Kecamatan Jabung mengharapkan penambahan Puskesmas,

Puskesdes, dan Puskesmas Rawat Inap, sebagai bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat, karena wilayah itu jauh dari rumah sakit. 13. Masyarakat Desa Negarasaka minta di sektor pertanian pada musim tanam sering terjadi kelangkaan pupuk dan dirahapkan pendistribusian pupuk dapat ditingkatkan, pupuk susah didapat walaupun permintaan sudah dilakukan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Itulah antara lain laporan hasil penjaringan aspirasi pada masa reses DP IV wilayah Kota Metro dan Kabupaten Lampung T imur. Harapannya dapat dijadikan bahan dalam rapat paripurna untuk dimasukkan di RKA APBD Tahun 2014. (tim)

Dapil VI

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

DP VI Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan

Perbaikan Jalan dan Keamanan Masih Jadi Dambaan nggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VI yang melakukan kunjungan pada masa reses adalah Drs. H. Indra Bangsawan, M.M. (Koordinator), H. Agus Kurniawan, S.T. (Wakil koordinator), Reza Aditya, S.H. (Sekretaris), Wayan Sudiksa, S.I.P. (Bendahara), Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., H. Indra Karyadi, S.H., Ahmad Bastari., S.Sos., Farouk Danial, S.H., C.N., H. Riswansyah Djahri, M.B.A., dan H. Okta Rijaya M., S.H.I. (Anggota). Mereka didampingi staf Sekretariat Dewan, yaitu Yos Sailendra A.R., S.H., M.M. dan Bay Karim, S.H. Kunjungan masa reses I Tahun Anggaran 2013 di DP VI dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan pertemuan dengan unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, dan Pengurus Majelis Taklim. Adapun pokok-pokok perhatian dalam kunjungan reses tersebut adalah bidang infrastruktur jalan dan jembatan, bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, pertanian (perkebunan dan perternakan), dan bidang keamanan serta ketertiban, dengan hasil sebagai berikut.

Dari hasil kegiatan kunjungan pada masa reses I tahun 2013, anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan VI yang meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan menyampaikan sederet aspirasi dan sejumlah harapan dari masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya. Masyarakat mengharapkan semua aspirasi tersebut bisa diperjuangkan oleh anggota Dewan sehingga masuk dalam alokasi anggaran APBD murni maupun perubahan.

6. Keamanan dan ketertiban Masalah keamanan perlu ditingkatkan, baik pengawasan maupun penanganannya secara intensif, mengingat di Kabupaten Lampung Utara sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan hingga korban meninggal. Masyarakat minta perhatian kepada kepolisian setempat maupun Polda Lampung dan aparat-aparat keamanan yang lain.

Kabupaten Waykanan Berikut hasil kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung DP VI selama sepekan di Kabupaten Waykanan, baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun hal-hal yang menjadi prioritas, di antaranya:

Kabupaten Lampung Utara Kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung DP VI di Kabupaten Lampung Utara selama sepekan mendapatkan beberapa hal, baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun hal-hal yang menjadi prioritas, antara lain: 1. Bidang infrastruktur jalan/jembatan * Perbaikan ruas jalan Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan yang tembus ke Desa Alamjaya Kotabumi Selatan hingga ke Kecamatan Bukit Kemuning; * Pengaspalan jalan lingkungan di wilayah Kecamatan Tanjungraja, yaitu sepanjang 1,5 kilometer di Dusun II dan III Desa Ulakatat; pengaspalan jalan lingkungan sepanjang 2.600 meter di Dusun I dan III Desa Sidomulyo; dan pengaspalan jalan lingkungan sepanjang 1.500 meter di Dusun II Desa Sinarjaya. * Pangaspalan jalan di wilayah Kecamatan Abungsurakarta, yaitu ruas jalan Desa Bandaragung-TatakaryaUjungbatu; dan pembangunan jembatan di RK I Desa Tatakarya. * Belum terealisasinya pembangunan jalan lingkungan di Desa Banjarratu, Kecamatan Muarasungkai oleh Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung; temuaan di lapangan pada tahap pekerjaan rehabilitasi Link Bandarabung-Simpangtujok yang pekerjaannya kurang sempurna oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung; dan temuaan di lapangan pada tahap pekerjaan Link Simpangtujok-Kertaraharjo yang dikerjakan pada tahun 2011, tetapi saat ini sudah rusak kembali, harap diperhatikan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. * Perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan Desa Sukadana Ilir dengan Kotanapal Kecamatan Sungkai Bungamayang. * Pengadaan jembatan penghubung Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kecamatan Bukitkemuning; dan perbaikan jembatan gantung Kampung Sribandung Kec. Abung Tengah sepanjang sekitar 100 meter. * Sedang dalam tahap pekerjaan pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan dengan Kampung Ban-

Utara agar dapat memberikan perhatian, terutama penyuluhan dalam budidaya penggemukan sapi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat.

jarputih, Kecamatan Anaktuha Ratuaji; dan minta pembangunan jembatan penghubung antara Dusun Pulopanggung Kotanegara Ilir dengan penduduk sekitar 1.000 jiwa dan Dusun Umbulmetro Desa Kotanapal Kecamatan Sungkai Bungamayang berpenduduk 3.463 jiwa. Jembatan yang ada saat ini kondisinya darurat. Adapun rencana pembangunan jembatan tersebut dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter. 2. Pengadaan jaringan listrik Pengadaan dan pemasangan listrik PLN di Desa Gendot, Kecamatan Tanjungraja; usulan pengadaan/pemasangan listrik PLN di Desa Banjarratu dan Desa Banjarnegeri, Kecamatan Muarasungkai yang saat ini belum ada jaringan listrik; dan pengadaan dan pemasangan listrik PLN di Kecamatan Abungtinggi. 3. Pengadaan sumber air bersih Pembangunan dan pembutanan 1 unit sumur bor di Desa Muaramua, Pulaupanggung, Skipi, Sidokayo, dan Desa Ulokrengas,

Kecamatan Abung Tinggi; di Desa Pekurun Barat, Kecamatan Abung Tengah; Masjid di Waymelan dan Masjid di Sinaralam, Kecamatan Kotabumi Selatan; dan pembangunan 1 unit sumur bor di Pura Giri Jagat Nata, Desa Semuliraya, Kecamatan Abung Semuli. 4. Sarana/Prasarana Pendidikan * Pembangunan 3 ruang kelas baru (RKB) MTs Yayasan Al-Huda di Desa Sukasari Kecamatan Tanjungraja; pembangunan ruangan laboratorium dan seperangkat komputer untuk SMP IT Insani Robbani di Jl. Bangau Kelapatujuh Kotabumi Selatan; dan pembangunan gedung baru SDN Desa Karangrejo, Kecamatan Muarasungkai. * SMA Negeri 2 Kotabumi Jl. Raya Prokimal Lampung Utara mengajukan permohonan RKB sebanyak 4 lokal dan 1 ruangan laboratorium. 5. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan Gabungan Kelompok Peternak Sapi Desa Gedongjaya Kecamatan Abung Timur memohon kepada Kepala Dinas Perternakan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung

1. Infrastruktur jalan dan jembatan * Masyarakat mengusulkan perbaikan ruas jalan provinsi yang kondisinya rusak berat, yaitu ruas jalan SrirejekiNegeriratu; poros jalan PenengahanGedungharapan; ruas jalan Negeriagung-Gedungmeneng-Banjit-MesirKasui. * Pemeliharaan jalan lapen ruas Negeribesar-Bimasakti, sepanjang 2 km di Kecamatan Negeribesar; perbaikan jembatan provinsi yang ada di Kampung Gistingjaya, Kecamatan Negarabatin; dan perbaikan jembatan provinsi di Kampung Adijaya, Kecamatan Negarabatin. * Perbaikan jembatan gantung Kampung Gunungwaras, Kecamatan Pakuonratu; perbaikan jalan hotmix di Dusun II, III, dan IV Kampung Tiuhbaru, Kecamatan Negeribesar, total sepanjang 1.215 meter. * Kampung Sungsang, Kecamatan Negeriagung mengajukan pembangunan onderlag jalan, pembuatan jembatan beton, pembuatan gorong-gorong, usaha ekonomi produktif, pengadaan bibit padi, pengadaan handtractor, sertifikasi tanah Prona, rehabilitasi Balai Kampung, dan bedah rumah. * Pengaspalan jalan lingkungan sepanjang 800 meter di Dusun Cirebon Kelurahan Tamanasri, Baradatu; perbaikan ruas jalan provinsi dari Kecamatan Bahuga sampai dengan Kecamatan Waytuba; dan perbaikan jalan provinsi ruas Bukitkemuning–Bonglai– Simpangasam (Banjit); ruas Rebangtinggi–Sukajadi–Kedaton–Datar Bencong (Banjit); dan ruas RebangtinggiWayumpu. * Usulan pengaspalan jalan lingkungan di Dusun Talang I Kampung Pakuonratu, Kecamatan Pakuonratu; perbaikan jalan penghubung (onderlagh) antara Dusun II Balisadhar Tengah Banjit dan Kecamatan Baradatu sepanjang 1,5 km; dan pelebaran 1 meter kiri dan kanan Jalan BBC Balisadhar Utara Kec. Banjit–Kecamatan Baradatu sepanjang 6 kilometer. * Pembangunan jalan/Gang Subadra s/ d. Gang Buldozer Kampung Balisadhar Utara, lebar 4 m panjang 3 km (lapen) dan Gang Bangli-Gelgel lebar 3 m panjang 1 km (lapen); pembangunan jalan/Gang Mawar di Kampung Balisadhar Tengah lebar 3 m panjang 3 km (lapen) dan Gang Pure Dalam lebar 3 m panjang1,5 km; Gang Asoka lebar 3 m panjang 1,5 km dan Gang Merpati lebar 2,5 m panjang 1,5 km di Kampung Balisadhar Selatan. * Pembangunan Balai Kampung Tanjungharapan, Kecamatan Kasui.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Dapil VI

2. Pengadaan jaringan listrik * Pengadaan dan pemasangan listrik PLN di Kampung Gunungwaras, Rumbih, Negararatu, Negarasakti, Gunungcahaya, Tanjungratu, Penengahan, dan Kampung Karyaagung, Kecamatan Pakuonratu. * Pengadaan dan pemasangan listrik PLN di Kampung Sungsang, Kecamatan Negeriagung; pengadaan dan Pemasangan listrik PLN di Kampung Mesirudik, Bumiagung, Tulangbawang, dan Kampung Giriharjo, Kecamatan Bahuga. 3. Pembangunan irigasi dan air bersih * Pembangunan talud pada saluran irigasi Way Umpu dari Kampung Balisadhar Selatan sampai dengan Balisadhar Utara Kecamatan Banjit dan talud Subak Tirta Sari dan Tirta Merta di Kampung Balisadhar Tengah, serta Subak Wisnu Kertha di Kampung Balisadhar Utara. * Pembangunan 3 unit sumur bor di Kampung Kilingkiling dan Negerikasih, Kecamatan Negeribesar; pembangunan 1 unit sumur bor 1 di Kampung Balisadhar Selatan, Balisadhar Tengah, dan Balisadhar Urata Kecamatan Banjit; dan pembangunan 1 unit sumur bor 1 untuk SMK Kemung dan Kampung Kemu, Kecamatan Banjit; 1 unit sumur bor pada Masjid Agung Nurul Iman Kampung Negaraharja, Kecamatan Pakuonratu; dan 1 unit sumur bor di Dusun Talang I, Kampung Pakuonratu, Kecamatan Pakuonratu. 4. Sarana dan prasarana kesehatan Meningkatkan status puskesmas menjadi rawat inap serta mohon kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk pengadaan ruang rawat inap beserta peralatan selengkapnya, khususnya di Kecamatan Negeribesar agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat optimal dan profesional. 5. Sarana dan prasarana pendidikan * Pembangunan RKB untuk SDN Mekarasri, Kecamatan Baradatu; pembangunan gedung dan mebeleuir 2 RKB di SMA Makarti Mukti Tama Kampung Pakuonbaru, Kecamatan Pakuonratu; pembangunan gedung dan mebeleuir 2 RKB untuk TPA Asidyah Kampung Waytawar, Kecamatan Pakuonratu; dan pembangunan gedung dan mebeleuir 3 RKB untuk MTs (Pondok Pesantren) AlFallah Kampung Tanjungserupa, Kecamatan Pakuonratu. * Pembangunan gedung dan mebeleuir 2 RKB untuk SDN Kotabumi, Kecamatan Negeriagung; PAUD Desa Tanjungharapan, Kecamatan Kasui; SDN Bengkulurejo, Kecamatan Gununglabuhan; 4 RKB untuk SDN 3 Pisangbaru, Kec. Bumiagung; 4 RKB untuk SMAN 2 Buaybahuga; dan 4 RKB untuk SMP Karya Bhakti, Kampung Bimasakti, Kec. Negeribesar. * Pembangunan 3 RKB untuk MI Miftahul Ulum Negaraharja, Kecamatan Pakuonratu; 1 unit ruang perpustakaan SD Negeri 2 Donomulyo Kec. Banjit; 1 ruang guru PAUD di Kepala Kampung Balisadhar Utara Kec. Banjit; 4 lokal baru di SDN 2 Balisadhar Selatan; dan 2 lokal baru dan rehab berat 6 lokal SMAN 1 di Balisadhar Selatan Kec. Banjit. * Pembangunan RKB 6 lokal untuk SMK YP 17 Baradatu; Kepala Kampung Balisadhar Tengah mengajukan pembangunan RKB 2 lokal berikut mebeler untuk PAUD Centre I; dan Masyarakat Kampung Gistingjaya Kec. Negarabatin mengajukan permohonan pembangunan Gedung PAUD Kartini. * MTs GUPPI Banjit mengajukan rehab berat 2 lokal; permohonan pembangunan 1 unit/3 lokal baru filial SDN 1 Jogobatu, Kec. Banjit, karena sudah ada murid 100 anak, sementara kondisi saat ini dinding bangunan terbuat dari bambu dan atapnya terbuat dari daun kelapa. Lokasi sudah ada.

6. Pertanian, perkebunan, dan peternakan * Diharapkan untuk bantuan ternak sapi bali di Desa Balisadhar Utara Kec. Banjit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dinas Peternakan Provinsi Lampung; Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Balisadhar Utara memohon kepada Kepala Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung agar dapat memberikan/memasukkan program: Lembaga Distribusi Masyarakat (LDM), Lumbung Pangan Lokal, dan pengadaan hand tracktor, handsprayer, pupuk, bibit, dan pestisida. * Gapoktan Balisadhar Utara memohon kepada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung agar dapat memberikan bantuan bibit sawit, karet, pestisida, dan pupuk. 7. Keamanan dan ketertiban Masalah keamanan perlu ditingkatkan baik pengawasan maupun penanganan nya secara intensif di Kabupaten Way Kanan, mengingat sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan hingga korban meninggal dunia, untuk itu, perlu menjadi perhatian bagi kepolisian setempat maupun Polda Lampung dan aparat-aparat keamanan yang lain.

REKOMENDASI 1.

Diharapkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Badan Ketahanan Pangan maupun dinas terkait lainnya baik di Provinsi maupun di Kabupaten, dapat memberikan perhatian lebih terhadap petani melalui penambahan jumlah personil tenaga Penyuluhan Lapangan, khususnya di kecamatan baik di Kabupaten Lampung Utara maupun Waykanan, mengingat masih minimnya pengetahuan petani dalam hal budidaya untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Perlunya penambahan personel kepolisian di setiap sektor, khususnya di kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan. Tujuannya untuk menekan tingginya tindak kriminalitas yang, menggingat daerah tersebut sering terjadi tindak kriminal berupa pembegalan dll. Masyarakat Negeriagung, Kabupaten Waykanan mengharapkan memiliki Kepolisian Sektor (Polsek) sendiri secara definitif. Sebab selama ini kecamatan dengan 11 desa tersebut belum memiliki Polsek sendiri. Untuk berhubungan dengan jajaran kepoli-

sian, mereka harus ke kecamatan tetangga. Perlu perhatian khusus dari dinas dan instansi terkait dalam masalah pertanahan di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan, khususnya dalam penanganan sengketa tanah baik antara warga masyarakat, masyarakat adat, perusahaan, maupun Pemerintah Daerah setempat. Masyarakat Hindu di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan mengharapkan tersedianya guru yang khusus mengajar agama Hindu. Mereka mengusulkan agar anggota Dewan memperjuangan adanya formasi bagi guru agama Hindu. Diharapkan kepada Pimpinan Dewan, agar hasil dari kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan VI di atas dapat ditindaklanjuti oleh dinas/instansi terkait, di antaranya Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan berpedoman dengan ketentuan. (tim)

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat Rugi Rp7 Miliar per Bulan

erugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat Lampung akibat jalan rusak ternyata cukup besar. Berdasarkan perhitungan, masyarakat yang berkecimpung di bidang pertanian serta usaha mikro kecil, dan menengah rugi hingga Rp1 miliar per bulan. Jika dhitung berdasarkan ruas jalan pemprov di tujuh kawasan yang mengalami kerusakan parah berarti kerugian mencapai Rp7 miliar per bulan atau Rp84 miliar per tahun. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan kerugian itu mayoritas disumbang dari usaha di bidang pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. “Untuk ukuran masyarakat satu kabupaten, kerugiannya per bulan bisa mencapai Rp1 miliar. Sebab, kerugian masyarakat di satu kampung saja bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan,” kata Marwan, Minggu (27/3/ 2011). Sumber kerugian terutama berasal dari meningkatnya ongkos transportasi mengangkut hasil produksi hingga 20 persen, baik hasil pertanian, perkebunan, maupun barang jadi produksi rumahan. Ongkos transportasi di setiap daerah sentra pertanian dan industri, rata-rata naik 20 persen atau naik ari Rp80 ribu menjadi Rp100 ribu sekali angkut. Kondisi ini merupakan hasil laporan legislator yang melakukan kunjungan ke tujuh daerah pemilihan dalam masa reses, awal Maret lalu. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, setiap kabupaten/kota seti-

daknya terdapat 50 ribu kepala keluarga (KK) berprofesi sebagai petani dan usahawan berskala kecil yang memakai jasa angkutan. “Jadi setiap KK setidaknya harus menambah biaya transportasi Rp 20 ribu. Karena itu, total kerugian minimal per kabupaten Rp 1 miliar. Kerugian akan terus meningkat seiring bertambahnya ruas jalan yang rusak,” katanya. Menurutnya, penyedia jasa transportasi otomatis menaikkan tarif angkut akibat jalan yang rusak. Padahal, mobilitas masyarakat pelaku ekonomi setiap hari cenderung tinggi. Sehari, masyarakat minimal memakai jasa angkutan dua kali ketika mengantar hasil produksi ke kota. “Karena biaya transportasi semakin tinggi, mereka tidak bisa langsung menjual hasil panen ke pasar di ibukota kecamatan. Mereka hanya menunggu tengkulak datang yang membeli dengan harga murah,” ujarnya. Di tangan tengkulak harga jual hasil produksi menjadi murah. Contohnya, jika menjual satu kwintal singkong atau produksi rumahannya langsung di pasar minimal mendapat Rp 100 ribu. Sementara tengkulak hanya menghargai Rp 80 ribu. Kondisi seperti ini kerap terjadi di pelosok yang infrastruktur transportasinya rusak. Misalnya di Lampung Barat, Mesuji, atau Tulangbawang Barat. Erwin Suwardi (30) seorang petani semangka di Lampung Tengah mengaku, akibat jalan rusak merugi Rp 5,940 juta per tahun. Kerugian tersebut, untuk setiap pengangkutan hasil panen petani dengan luas tanam satu hektare. Erwin memaparkan, dalam setiap satu hektare, tanaman semangka menghasilkan

rata- rata 15 ton buah. Sedangkan, untuk penjualan semangka di lapak besar seperti Jakarta dan Palembang sekitar Rp 2.100 - Rp 2.200 per kilo gram. Setiap kali pengiriman untuk hasil satu hektare lahan semangka membutuhkan tiga truk, masing-masing bermuatan 5 ton. Erwin mengatakan, areal pertanian semangka itu tersebar di bebarapa desa, seperti Kali Pasir, Rumbia (Lampung Tengah) dan bahkan di wilayah Tulangbawang serta Way Kanan. Untuk mengangkut buah-buah semangka dari areal (lahan) menuju kota Jakarta atau Palembang, truk-truk melewati beberapa ruas jalan provinsi seperti Kota Gajah- Seputih Surabaya yang banyak berlubang dan kondisinya rusak parah. Jalan rusak berdampak pada kondisi semangka. Buah semangka mudah penyok dan tidak tahan benturan, akibat tergoncang selama di jalan. “Pastinya dalam satu truk itu (5 ton), semangka yang rusak ada 3 kwintal (300 kilogram),” katanya. Barang rusak sudah tidak laku lagi dan tidak dibayar. Dengan demikian dalam setiap satu truk, kerugiannya berkisar Rp 630.000 - Rp 660.000 (300 kg x harga semangka per kg). Sedangkan tanaman semangka untuk satu hektare kerugian yang ditimbulkan Rp 1.890.000 - Rp 1.980.000. Biasanya, satu hektare lahan, dalam satu tahun bisa ditanam dan panen sebanyak tiga kali. Jika ditotal, kerugian semangka afkiran berkisar Rp 5.670.000 - Rp 5.940.000 per tahun. (TL)

Dapil VII

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

DP VII Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

Perjuangkan Pemerataan Pembangunan

Kegiatan kunjungan masa reses yang dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 9 Maret 2013 oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VII yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji, mencatat banyak aspirasi yang perlu ditindaklanjuti. nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP VII sebanyak 9 orang, yaitu H. Sunardi, S.Sos., S.H. (koordinator), H. Dedi Afrizal, S.Kep. (sekretaris), H. Ismet Roni, S.H., Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M., Drs. H. Azwar Yacub, Drs. H. Munzir, H. Imer Darius, S.E., Ir. H. Octoria Herryka Dewi, dan Napiliyon Aswari (anggota). Adapun hasil kegiatan kunjungan pada masa reses sebagai berikut.

Pada Senin tanggal 4 Maret 2013, kegiatan jaring aspirasi masyarakat dilakukan di Kecamatan Banjaragung Kabupaten Tulangbawang. Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain: 1. Keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan di beberapa wilayah di Kecamatan BanjarAgung, sehingga diperlukan penambahan tenaga dan pembangunan sarana pelayanan, poskesdes, puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk. Penyebaran tenaga kesehatan juga kurang merata, terjadi kelebihan tenaga di salah satu wilayah dan kekurangan di tempat lain. 2. Perikanan dan kesehatan hewan: a) perlunya anggaran bagi penyuluh lapangan perikanan dan kesehatan hewan; b) perlunya peningkatan kompetensi penyuluh melalui pendidikan informal; c) perlunya tenaga pelayanan kesehatan dan puskesmas hewanan; d) mengatasi praktek penangkapan ikan di sungai secara ilegal, seperti memakai alat setrum yang membuat biota sungai rusak. 3. Pembinaan mental spiritual: a) perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual generasi bangsa; b) perlu bantuan perbaikan bangunan peribadatan umat; c) program umroh oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang berjasa di masyarakat; d) pembinaan pemuda dan olahraga perlu perhatian dan anggaran bagi organisasi kepemudaan dan olahraga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi; e) pembinaan keterampilan dan bantuan modal awal guna mendorong pemuda Indonesia mandiri dan maju. Pada Selasa, tanggal 5 Maret 2013, kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulangbawang. Beberapa persoalan yang menjadi topik utama antara lain: 1. Kondisi jalan provinsi yang meng-

2. 3.

5. 6.

hubungkan antar kecamatan mengalami kerusakan yang cukup parah akibat inkonsistensi beban kendaraan dengan kelas jalan maupun akibat bencana alam akibat banjir. Sekitar lebih dari 60 persen jalan rusak, sehingga perlu perbaikan dan peningkatan kualitas jalan provinsi dan jembatan yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten dan kecamatan di beberapa wilayah di Kabupaten Tulangbawang dan proses jalan utama antara jalan trans sumatera, lintas timur dengan jalan menuju pusat pemerintahan/kabupaten. Melanjutkan program pengaspalan jalan-jalan desa dan jembatan. Penyebaran tenaga kesehatan kurang merata, terjadi kelebihan tenaga kesehatan di salahsatu sarana pelayanan kesehatan dan kekurangan di tempat lainnya. Program pemberangkatan umroh oleh pemerintah provinsi agar dapat dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang telah berjasa di masyarakat. Peningkatan anggaran bantuan rumah sehat bagi masyarakat. Pembangunan fasilitas umum dari pemerintah provinsi yang dilaksanakan didaerah pada umumnya berkualitas rendah, belum sampai pada batas umur yang ditentukan, fasilitas sudah rusak. Ada beberapa faktor penyebab: pengawasan oleh daerah terhadap program kegiatan tersebut tidak ada, daftar kegiatan pembangunan umumnya tidak terbuka ke daerah sehingga siapa yang mengerjakan tidak diketahui. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur sebagai starting point pembangunan dan pengembangan prasarana di Kabupaten Tulangbawang, khususnya di Kecamatan Menggala. Berdasarkan musrenbang kabupaten, terhimpun permohonan perbaikan dan penambahan pembangunan balai kampung di 15 kecamatan di Tulangbawang.

Rabu, tanggal 6 Maret 2013, kegiatan jaring aspirasi masyarakat di kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat. Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain: 1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan disebabkan: a) kurangnya sarana pelayanan kesehatan; b) pembiayaan yang masih memberatkan masyarakat; c) penyelenggaraan jaminan kesehatan

yang diberikan pemerintah masih perlu mendapat perhatian dan evaluasi sehubungan masih banyak warga kurang mampu tidak masuk sebagai peserta peserta jaminan kesehatan, karena pendataan yang tidak cukup/ kurang disediakan pemerintah. Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan sehingga pengawasan serta pemeliharaan kurang terpantau dengan baik. Aggaran kabupaten yang terbatas membutuhkan perhatian dan bantuan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang

pendidikan melalui pembangunan USB, penambahan RKB, rehab berat gedung sekolah, mulai TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA yang disesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Kamis, tanggal 7 Maret 2013 kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Gunungterang, Kabupaten Tulangbawang Barat. Beberapa persoalan yang menjadi harapan dan dambaan masyarakat antara lain: Program LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) dapat dilanjutkan dengan pemberian pinjaman berbunga ringan kepada para petani. Pemerintah dimo-

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2013

Termasuk bantuan ruang kelas baru, perpustakaan, dan meubelair di sekolah-sekolah yang sudah ada. Bidang kesehatan, masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan status puskesmas rawat jalan di wilayah tersebut menjadi puskesmas rawat inap, agar masyarakat yang memerlukan perawatan tidak harus ke luar dari wilayah Wayserdang, karena rentang kendali dan jarak tempuh serta kondisi infrastruktur yang kurang mendukung.

Kesimpulan dan Saran 1.

hon untuk: a) menjaga petani agar terhindar dari tengkulak; b) sistem irigasi agar dapat tertata dan terjaga; c) mencegah kelangkaan pupuk dan keterjangkauan daya beli petani pada pupuk; d) Bulog dapat bekerja sama secara sinergis dengan petani; e) infrasrtuktur jalan: dengan keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi yang tersedia maka pengerjaan jalan tidak harus hotmix tetapi cukup disabes/dibatu; f) pembuatan drainase yang baik di kanankiri jalan, disiapkan alat berat yang setiap saat dapat berperan pemeliharaan manakala ada yang mulai rusak (preventif aktif). Jumat tanggal 8 Maret 2013, pertemuan dan jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Simpangpematang Kabupaten Mesuji. Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain: 1. Kecamatan Simpangpematang merupakan sentra pedagangan dengan tumbuhnya pasar harian, pertokoan, jasa penginapan, bank, pegadaian, dan show room. Memiliki 7 kampung, didukung ruas jalan lintas timur dan ruas jalan kabupaten dan provinsi yang menghubungkan Kecamatan WayserdangPancajaya-Tanjungraya-Mesuji, serta tersedianya layanan jaringan listrik (PLN), pasar kampung dan tersedianya fasilitas umum untuk pengembangan sentra perdagangan, rumah Sakit, dan terminal. 2. Infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan: a) pembangunan unit sekolah baru (USB), unit gedung baru (UGB), dan ruang kelas baru (RKB); b) rehabilitasi gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. 3. Infrastruktur kesehatan: a) guna mewujudkan kesehatan masyarakat, apalagi terkait letak Kabupaten Mesuji yang minim fasilitas umum dan jalan yang kondisinya rusak parah, maka untuk kesehatan masyarakat perlu didukung /diprogramkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah untuk jangka panjangnya. Secara jangka pendek didirikan puskesmas maupun posyandu yang menyebar, agar dapat mengakses kebutuhan masyarakat dan

juga ditambahanya tenaga bidan dan dokter umum; b) pemukiman penduduk pada umumnya jauh dari tempat pelayanan kesehatan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai dan belum tersebar merata di wilayah Kabupaten Mesuji. Masalah perkebunan: disarankan untuk segera inventarisasi dan pengaturan lebih lanjut terhadap penduduk baru yang mendiami kawasan Register 45 yang saat ini sudah ditangani oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, sebelum permasalahannya semakin meluas dan tidak terkendali.

Sabtu tanggal 9 Maret 2013, pertemuan dan jarng aspirasi masyarakat di Kecamatan Wayserdang, Kabupaten Mesuji. Beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat antara lain: 1. Kecamatan Wayserdang, merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit, karet, dan ubi kayu, baik milik perusahaan swasta maupun kebun rakyat. Perkebunan tersebut didukung pabrik tapioka, pabrik crude palm oil (CPO), dan pabrik pengolahan karet. 2. Kondisi infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, di wilayah itu belum memadai dan memerlukan perhatian untuk penganggarannya pada APBD provinsi pada tahun anggaran yang akan datang. 3. Masayarakat sangat berharap percepatan proyek PLN sampai ke pelosok kampung, karena pada tahun 2007 telah berdiri tiang listrik yang ternyata tiang tersebut tidak termasuk dalam jalur perencanaan PLN. Hingga saat ini masyarakat bersama aparat kampung terpaksa melakukan pencabutan tiangtiang listrik di daerah Mesuji E karena jika tidak dilakukan pencabutan maka PLN tidak dapat melakukan penanaman tiang-tiang listrik di wilayah tersebut. 4. Di bidang pendidikan, masyarakat mengharapkan dalam APBD Provinsi yang akan datang anggota DPRD Provinsi Lampung dapat menambah unit sekolah baru SMA di Kecamatan Wayserdang, karena banyaknya jumlah lulusan SMP di wilayah tersebut yang tidak tertampung di SMAN yang ada.

Masih banyak ditemukan permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, seperti masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan PLN, dan masalah pembangunan infrasturktur yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU Provinsi Lampung dan kabupaten hendaknya melakukan koordinasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta kebersamaan dalam

Dapil VII

upaya peningkatan mutu pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta di daerah. Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi hendaknya berkoordinasi untuk menekan kejadian tindak kejahatan yang telah meresahkan masyarakat di tiga kabupaten tersebut. Peningkatan program sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesadaran dan perilaku hidup dan berbudaya yang sehat bagi masyarakat. Guna memepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan jalan-jalan utama kecamatan dan desa. Diharapkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil jaring aspirasi pada masa reses dengan membuat rekomendasi agar dapat dijadikan acuan bagi Pemprov dalam menetapkan kebijakan, terutama menyangkut hal-hal mendesak seperti infrastruktur jalan, kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan dan pendidikan. Baik pendidikan negeri maupun pendidikan swasta, serta pembangunan balai kampung. (tim)

Perjuangkan Perbaikan Jalan di Tulangbawang nggota DPRD Provinsi Lampung akan memperjuangkan perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Simpangpenawar hingga Rawajitu. Jalan, sepanjang 85 km itu hingga kini masih rusak parah. Hal itu dikatakan Anggota DPRD Provinsi Lampung Sunardi, saat mengadakan kunjugan kerja dalam rangka mengisi masa reses ke Tulangbawang, Selasa (5/3/2013). Untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat, anggota Dewan menghadiri pertemuan di Bappeda Tulangbawang. Rombongan anggota DPRD Provinsi terdiri antaral lain Sunardi dari PKPB, Munzir dari PPP, Napilyon Aswari dari Hanura,dan Ahmad Junaidi Auly dari PKS. Saat menerima rombongan itu, Bupati Tulangbawang Hanan A. Razak didampingi Dandim 4026 Letkol Inf Yana Susana, Kapolres AKBP Shobermen, dan Kajari Menggala Zuhandi. Dalam sambutannya, Bupati Tulangbawang menyampaikan sejumlah permasalahan di daerahnya yang memerlukan perhatian serius. Di antaranya, tentang jalan raya yang hingga kini masih menjadi polemik siapa yang bertanggung-jawab melakukan perbaikan. Melihat kelasnya, menurut dia, jalan itu milik provinsi. Jalan tersebut adalah jalan raya antara Simpang Penawar hingga

Rawajitu Timur sepanjang 85 km. Sudah bertahun-tahun jalan yang menghubungkan lima kecamatan itu, belum tersentuh perbaikan sehingga kerusakannya sangat parah. Jalan tersebut menghubungkan lima kecamatan. Persoalan lain yang disampaikan Hanan, tentang sarana pendidikan dan kesehatan yang perlu perhatian. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap, dengan kedatangan para anggota DPRD Provinsi ini dari daerah pemilihan VII ini, dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat Tulangbawang dan diakomodasi dalam APBD provinsi,â&#x20AC;? ujarnya. Sebenarnya, Hanan mengaku, berbagai aspirasi itu sudah pernah diusulkan ke provinsi. Namun, belum ada respon. Karena itu, dia mengharapkan kunjungan para wakil rakya tini bisa mendorong aspirasi itu masuk APBD provinsi. Sementara itu, Sunardi menyatakan para anggota dewan dari Dapil VII (mencakup Tulangbawang dan Mesuji) siap memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat Tulangbawang. Dia menambahkan, anggota dewan nanti akan membahas aspirasi yang diperoleh selama berkunjung ke daerah dengan instansi terkait. Persoalan insfrastruktur jalan Simpang Penawarâ&#x20AC;&#x201D;Rawajitu akan dijadikan prioritas, bahkan diharapkan bisa masuk dalam APBD Perubahan. (tim)

Edisi 1 Tahun 2013

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Serap Aspirasi Rakyat