Tabloid Aspirasi DPRD Provinsi Lampung | Edisi II Tahun 2013 by Rudy DPRD

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

DP III Kab. Lambar, Pringsewu, & Tanggamus

Dapil IV Kabupaten Lampung Timur, Metro

Persoalan Pengangguran dan Rumah Tangga Miskin

Semua Ruas Jalan Provinsi Perlu Perbaikan

Edisi 2 Tahun 2013

MANFAATKAN TEKNOLOGI ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Mengingat masih banyaknya persoalan mendasar di tingkatan masyarakat bawah yang belum mampu diserap oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, rasanya setiap anggota DPRD harus lebih mengoptimalkan kegiatan di masa reses. Selain turun langsung ke lapangan, bertemu dan berdialog dengan masyarakat, juga banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat tersebut.

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. SUDARNO EDDI, SH,MH

PENANGGUNGJAWAB Kepala Bagian Perundang-undangan Hi. ZULFIKAR, SH, MH

PENGARAH Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Drs. H. TIBRANSYAH, M.M. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ZURIZAL, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung TINA MALINDA, S. Sos, MM

PEMIMPIN REDAKSI Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung CAKRAWALA OEMAR

KONTRIBUTOR HARGONO ADI CAHYADI, S.H. PRABANDARI, S.H. NAZIRHAN BAY KARIM, S.H. JOKO PURWANTO

SEKRETARIS NELI YUNIAR ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

idak harus bertemu pada masa reses, tidak juga harus dengan pertemuan formal. Justru yang paling penting adalah bagaimana anggota Dewan bisa menjaring aspirasi melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakat, dialog dan diskusi santai, serta melihat langsung kondisi di masyarakat tersebut. Yang terpenting, perlu optimalisasi dalam menjaring aspirasi masyarakat, yang selanjutnya diperjuangkan untuk direalisasikan. Pada zaman sekarang ini, penjaringan aspirasi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang memudahkan dalam mengakses informasi harus dimaksimalkan pemanfaatannya oleh para wakil rakyat. Begitu juga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, tak perlu harus bertemu langsung, melainkan bisa memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Misalnya, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Lampung sudah saatnya menyediakan fasilitas penyerapan aspirasi lewat media informasi seperti short message service (SMS) dan Website. Masyarakat pun memanfaatkan sehingga penjaringan aspirasi bisa dimaksimalkan. SMS dan Website bisa menjadi perpanjangan tangan anggota DPRD. Jika ada aspirasi dari masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh DPRD agar solusi yang diharapkan bisa secepatnya diterapkan. Aspirasi yang masuk harus segera diproses oleh tim di DPRD dengan catatan sumber dan akurasi informasi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, sudah saatnya DPRD Lampung membuka layanan SMS center kepada masyarakat, sebagai upaya memberikan warna baru terhadap peningkatan pelayanan publik. Walaupun bukan barang baru, pemanfaatan aspirasi lewat media ini belum banyak dilakukan oleh DPRD di Indonesis. Oleh karena itu, DPRD Lampung sudah memanfaatkan fasilitas tersebut. Untuk website bisa berkunjung ke www.dprd-lampungprov.go.id, sementara untuk SMS center memang belum dibuka. Perlu segera direncanakan untuk pembukaan sms center tersebut, agara masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi mereka lewat petangkat telepon, di mana saja dan kapan saja. Bahkan, dalam era yang makin terbuka ini juga diperlukan keberanian setiap anggota DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat. Misalnya dengan membuka sendiri layanan khusus sms center, sehingga bisa memperoleh aspirasi langsung dari masyarakat. Memang, untuk setiap pengaduan memerlukan proses cek dan recek, karena harus juga diakui pada zaman terbuka seperti ini juga banyak yang memanfaatkan fasilitas layanan tersebut untuk menyebarkan isu, bahkan fitnah. Selamat bekerja.

MAKSUD DAN TUJUAN RESES

Redaksi.

Maksud dari Kegiatan Reses Anggota DPRD Prov.Lampung TA. 2013, adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bersilahturahmi dengan masyarakat pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan dimana untuk menggalangkan kemitraan Dewan Perwakilan Rakyat Prov. Lampung dan Masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan serta peningkatan kesehjateraan rakyat di Prov. Lampung Tujuan dari Kegiatan Reses Anggota DPRD Prov. Lampung TA. 2013, adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam Pemerintahan.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Dapil I

Dapil I Kota Bandarlampung

Prioritaskan Infrastruktur Lingkungan Sesuai dengan Program Kerja dan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung yang mengagendakan kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing pada masa reses guna menyerap aspirasi masyarakat dan untuk menyosialisasikan program kerja serta hasil-hasil keputusan DPRD kepada konstituen, maka Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (DP) 1 Kota Bandarlampung melaksanakan kegiatan kunjungan kerja masa reses pada tanggal 1s/d 6 Juni 2013.

nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP 1 Kota Bandarlampung sebanyak 8 orang, yaitu H. Ir. Hantoni Hasan, M.Si. (Fraksi PKS), Donny Irawan, S.E. (PAN), Ir. Firmansyah Y.A., M.Si., M.B.A. (Partai Golkar), H. Syafariah Widyanti, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Juprius, S.E. (Partai Hanura), Hartarto Lojaya (Partai Demokrat), Dra. Srie Lestari (Partai Demokrat), dan Elly Wahyuni, S.E., M.M. (Partai Gerindra). Jadwal kunjungan dimulai pada 1 Juni 2013 bertemu dengan uspika, lurah, dan tokoh masyarakat di Kantor Camat Langkapura, dilanjutkan ke Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Seneng, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dan terakhir pada 6 Juni 2013 ke Kecamatan Telukbetung Selatan. Dari kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP I Kota Bandarlampung pada tanggal 1 s/d 6 Juni 2013 ke beberapa kecamatan di Kota Bandarlampung tersebut diperoleh aspirasi, baik berupa pemintaan, informasi, saran, harapan, dan lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Dra. Srie Lestari

Ir. Firmansyah Y.A., M.Si., M.B.A.

1. Kecamatan Langkapura *

Anggota DPRD DP I Kota Bandarlampung beserta warga Kelurahan Kemiling yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Jln. Kuling, Gg. Damai, meminta kepada

Pemprov berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung agar segera diprioritaskan: Dibuatkan siring pembuangan air kotor, karena lokasi tersebut sampai sekarang belum ada pembuangan air kotor.

Jadwal kunjungan dimulai pada 1 Juni 2013 bertemu dengan uspika, lurah, dan tokoh masyarakat di Kantor Camat Langkapura, dilanjutkan ke Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Seneng, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dan terakhir pada 6 Juni 2013 ke Kecamatan Telukbetung Selatan. *

* *

Anggota reses DP I Kota Bandar Lampung saat memberikan beasiswa kepada siswi-siswi di Kec. Kedaton

Meminta untuk segera diaspal karena lokasi tersebut apabila hujan, kendaraan roda dua dan empat tidak dapat melintas. Lokasi tersebut berada di tanah warga dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 200 meter. Meminta ditambah gardu listrik dan lampu jalan di lokasi tersebut. Meminta perbaikan jalan yang ber-

H. Syafariah Widyanti, S.H., M.H.

lokasi di Jalan Badarudin Gg. Harapan dan Gg. Kenangan RT 03, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura.

2. Kecamatan Tanjungkarang Barat Meminta kepada Pemprov agar segera berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung untuk memperbaiki jalan yang berada di Jln. Kakal Sembayan (Imam Bonjol) Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang Barat, karena kondisinya rusak parah.

3. Kecamatan Sukarame *

Kunjungan anggota DPRD DP I Bandarlampung ke Kecamatan Sukarame meminta Pemprov untuk memperbaiki jalan yang terletak di Jalan Lampung Jaya Gg. Beringin Mas RT 05 lingkungan Korpri, Kelurahan Harapan Jaya, Sukarame. Juga, meminta Pemprov Lampung dapat menganggarkan sebesar Rp35 miliar dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD 2014 untuk perbaikan jalan yang berada di Jalan Tirtayasa. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandarlampung, itu kondisinya rusak parah.

Lokasi jalan warga yang berada di Jalan Kulit, Gang Damai Kec. Kemiling agar dapat segera di aspal

Dapil I

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Anggota Reses Daerah Pemilihan (DP) I Kota Bandar Lampung saat bertatap muka bersama warga Kec. Tanjungkarang Pusat

Anggota Reses DP I Kota Bandar Lampung saat berdialog bersama warga Kec. Sukarame

Anggota Reses DP I Kota Bandar Lampung disambut warga Kec. Teluk Betung Selatan

Elly Wahyuni, S.E., M.M.

H. Juprius, S.E.

tangkap ikan, dan bantuan pengadaan kapal ukuran 5 s/d 10 GT. Karena ada beberapa kelompok warga nelayan yang tidak dapat beroperasi ke laut untuk mencari nafkah dikarenakan kapal mereka sudah tidak layak pakai.

7. Kecamatan Tanjungseneng Kunjungan Anggota Reses DP I Kota Bandarlampung ke Kecamatan Tanjungseneng, warga setempat meminta agar pemerintah berkordinasi dengan dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan yang berada di Jalan RA Basyid Gg. BDNI RT 06/LK II Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjungseneng, Bandarlampung. (tim)

Hartarto Lojaya

4. Kecamatan Telukbetung Selatan Anggota Reses DP I Bandarlampung dan masyarakat di Kecamatan Telukbetung Selatan meminta Pemprov berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung agar segera memperbaiki pintu air sebanyak lima titik yang berada di Jalan Ikan Sebelah Kelurahan Pesawahan, Telukbetung Selatan, RT 031 RT 032 dan RP 035 LK III.

5. Kecamatan Bumi Waras Anggota Reses DP I Kota Bandarlampung dan masyarakat di Kecamatan Bumi Waras meminta Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung untuk dapat membuatkan sarana seperti WC umum untuk warga yang berada di Jln. Ikan Kiter RT 07 dan RT 08 LK II Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras. Selama ini warga membuang kotoran di sembarang tempat.

6. Kecamatan Telukbetung Timur Anggota Reses DP I Kota Bandarlampung bertemu dengan masyarakat nelayan di TPI Lempasing yang berada di Jalan RE Martadinata, Gg. Jambu RT 06 LK 5 Kelurahan Way Tataan, Telukbetung Timur. Dalam pertemua itu warga nelayan meminta: * Agar dapat dipermudah dalam persyaratan pembentukan Koperasi Usaha Bersama (KUBE) dan tidak dikenakan biaya oleh Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung. * Agar kelompok KUBE dapat diberikan bantuan modal untuk rehap dan alat

Anggota reses DP I Kota Bandar Lampung disaat menjawab keluhan dari beberapa masyarakat Kota Bandar Lampung

Perlu Lokasi TPA Sampah Regional emerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk dapat diprogramkan antara lain: * Agar dibuatkan TPA sampah regional di beberapa titik di kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Lampung untuk mengurangi penuhnya pembuangan sampah yang ada di Kecamatan Telukbetung Selatan yang berada di Kelurahan Bakung. * Agar segera diperbaiki jalan yang berada di Jalan Tirtayasa, karena selama ini jalan tersebut rusak parah, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat sudah susah melintas di jalan tersebut. * Agar segera diperbaiki jalan yang berada di Jalan Pramuka karena jalan tersebut sudah banyak yang berlubang dan sangat membahayakan bila roda dua maupun roda empat melintas di jalan tersebut. * Meminta agar Pemerintah Proivinsi untuk segera menambahkan anggaran di APBDP tahun 2013 ini untuk dapat melanjutkan program jalan ring road barat. Agar Pemerintah memprogramkan pembuatan sumur bor yang terletak di lereng perbukitan yang berada di lokasi Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. (tim)

Warga masyarakat Kec. Kedaton disaat mendengarkan pengarahan dari salah satu anggota reses DP I Kota Bandar Lampung

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Dapil II

Dapil II Kabupaten Lampung Selatan & Pesawaran

Perhatian Khusus dalam Pembangunan Infrastruktur Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran, melakukan reses dengan mengunjungi sejumlah desa dan kecamatan di wilayah DP II pada tanggal 1 s.d. 6 Juni 2013.

asil dari kunjungan reses diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan acuan bagi Pemprov Lampung dalam menyusun perencanaan dan menetapkan kebijakan, terutama menyangkut hal-hal mendesak seperti penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan, dan prasarana serta sarana pendidikan. Pimpinan Dewan diharapkan dapat membuat rekomendasi kepada pihak eksekutif, juga segera memproses dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Di antara prioritasnya adalah peningkatan status beberapa puskesmas plus agar bisa merawat inap pasien, dan perbaikan jalan yang belum terealisasi. Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan II yang melakukan kunjungan untuk menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses kali ini adalah Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo (PDI Perjuangan), H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T. (Partai Demokrat), H. Tony Eka Candra (Partai Golkar), Drs. H. Gufron Azis Fuadi (PKS), Drs. H. Andi Surya, M.M. (Partai Hanura), H. Sumadi, S.Sos. (Golkar), H. Benny Uzer, S.H. (Demokrat), Watoni Noerdin, S.H. (PDI-P), R.M. Soleh Baijuri, S.H.I. (PKB), H.M. Hazizi, S.E. (PAN), H. Zeldayatie (PPP), H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si. (PKPB), dan Watiah (Partai Gerindra).

Kunjungan pada 1 Juni 2013 Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan mulai Sabtu, 1 Juni 2013, dengan mengunjungi Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam dialog dengan masyarakat, aspirasi yang berkembang dan perlu segera ditindaklanjuti antara lain: * Di beberapa tempat, masyarakat membutuhkan sumur bor karena kesulitan air bersih untuk lahan pertanian dan perkebunan mereka. * Perlu perbaikan talud sungai Way Sekampung di Desa Mulyosari, KecamatanTanjungsari, Lampung Selatan. * Perlu perbaikan jalan (Lapen) sepanjang 600 meter di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung

Drs. H. Gufron Azis Fuadi

Selatan. * Rehab kelas baru (RKB) Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas, Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatna. Sedang aspirasi dari Kecamatan Tanung Bintang, Lampung Selatan, antara lain: * Desa Rejomulyo memerlukan sumur bos untuk masjid dan jalan linkungan sekitar dua kilo meter. * Desa Budi Lestari dan Perwodadi memerlukan sumur bor. Di sejumlah desa, memiliki persoalan dan aspirasi yang sama. Yaitu, membutuhkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air. Antara lain: * Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan memerlukan sumur bor dan TPA untk Panti Asuhan Roudhotul Jannah. * Sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan MCK juga diminta warga Dusun Borobudur, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. * Diharapkan ada program bantuan untuk merenovasi rumah penduduk miskin yang kediamannya sudah tidak layak * Bantuan untuk renovasi rumah warga miskin, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat menggulirkan bantuan perumahan baik versi bedah rumah maupun bantuan rumah rakyat.

Kunjungan pada 2 Juni 2013 Rombongan anggota DPRD Provinsi Lampung DP II pada hari Ahad, 2 Juni 2013, melakukan kunjungan kerja dan berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Sragi, dan Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Aspirasi yang berhasil dihimpun antara lain: 1. Infrastruktur * Jalan provinsi sepanjang sekitar 4 km

H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T.

* *

Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo, sampai dengan Kecamatan Candipuro, kondisnya rusak, berlubang-lubang, sehingga perlu segera dilaksanakan perbaikan. Warga mendambakan jalan lingkungan di Dusun Muaratiga sampai Dusun Kalimati, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, sepanjang 2,5 km. Jalan provinsi sepanjang sekitar 15 km Desa Gayam sampai dengan perempatan Desa Ketapang, Lampung Selatan, kondisinya rusak berat. Jalan yang menghubungkan Jatiagungâ&#x20AC;&#x201D; Metro Kibang, kondisinya rusak parah, perlu segera diperbaiki. Jalan provinsi sepanjang sekitar 7 km dari turunan Tanjungan melalui Pasar

H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si.

Ketibung tembus Umbul Kates, Kec. Ketibung, Lampung Selatan, kondisinya rusak berat. Jalan pedesaan di Desa Bumidaya, Kecamatan Sidomulyo, perlu ditingkatkan menjadi onderlag, badan jalan sudah ada. Kecamatan Sragi memerlukan: Jalan lingkungan di Desa Kedaung; Saluran drainase sawah di Desa Mandalasar; pembangunan jembatan sepanjang 20 meter di Desa Baktirasa; dan Balai Desa di Desa Sumber Agung. Kecamatan Way Panji memerlukan: Sumur bor di Desa Sidomakmur; jalan lingkungan di Desa Bali Nuraga; sumur bos dan balai desa di Desa Sidorejo.

Dapil II

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

3. * *

H. Zeldayatie

4. *

* *

Desa Sukabanjar, Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo adalah daerah pertanian tadah hujan, perlu mendapatkan bantuan masing-masing satu buah sumur bor. Tiga tempat membutuhkan Sumur bor: Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan; Yayasan Perguruan Islam Nurul Kasaf Sukatani Kalianda; Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo; dan Pondok Pesantren Hidyatusalihin Bakauheni. Listrik Dusun Kalimati, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, sepanjang 1,5 km belum ada listrik. Listrik juga belum tersedia di Desa Purwodadi, Kecamatan Ketibung; Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda; dan Desa Umbul Limun. Pendidikan SDN II Dusun Malaga, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, kekurangan lokal. Ada kelas 1 s.d. 6, tetapi 1 lokal yang ada hanya 3. RKB 3 lokal dan meubelair di MTs AlKhoiriyah di Way Muli, Rajabasa. RKB MI/MTs Syamsul Ma arif dan SMA Islam Ma arif Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

Kunjungan pada 3 Juni 2013

Watiah

* 2. *

Kecamatan Kalianda memerlukan: sumur bor di Desa Bulok; sumur bor dan jalan lingkungan di Ponpes Birul Huda Desa Sumur Kumbang. Jalan lingkungan di Jalan KH Sofyan Tsauri, sepanjang 1,5 km di Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Jalan lingkungan di Dusun Sumampir, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Pengairan. Sumur tersier untuk irigasi di 8 dusun, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

Peninajauan lapangan ruas jalan Branti—Tataan, Desa Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. * Agar segera dilakukan pengaspalan dimulai dari Branti sampai ke Tataan, Desa Ulangan Jaya, Negeri Katon, karena jalannya rusak dan berlubang. * Jalan lingkungan depan kantor Camat Tegineneng sepanjang 2 km. * Diharapkan ada program bantuan untuk memperbaiki rumah warga miskin agar kediamannya memenuhi standar kesehatan. * Di beberapa titik masih terdapat warga yang kesulitan air bersih. Diperlukan bantuan sumur bor umum guna keperluan MCK masyarakat. * Aspirasi untuk membantu masyarakat yang rumahnya dalam kondisi tidak layak huni. Pemerintah Provinsi diminta menggulirkan bantuan perumahan baik versi bedah rumah maupun bantuan rumah rakyat. * Bantuan untuk petani berupa pupuk murah dengan tujuan intensifikasi hasil pertanian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat membantu

ekonomi petani.

Kunjungan pada 4 Juni 2013 Kunjungan ke Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. * Jalan provinsi di Kota Dalam menuju Kecamatan Candipuro rusak parah, perlu ada pemeliharaan secepatnya. * Jalan provinsi yang menghubungkan Tanjung Bintang – Ketibung – Way Sulan, kondisinya rusak, berlubang-lubang, perlu dilaksanakan pemeliharaan. * Sumur bor Pesantren Raudatussolihin Bumirestu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. * RKB dua lokal dan meubelair SMK Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.

Kunjungan pada 5 Juni 2013 Kunjungan ke Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. * Pembangunan jalan dan jembatan Kali Waru sebagai jalur penghubung RT 001, RW 002, RT 005 RW 006, dan RP 007 RW 010, Dusuk Lubuk Bakak, Desa Padang. * Jalan lingkungan dan air bersih di Dusun Sidodadi, Desa Maja, Pesawaran. * Perbaikan jembatan gantung di Desa Sumber Jaya, Dusun Tangkil Redjo, yang menhubungkan Desa Sumber Jaya – Wates – Gunung Rejo, sekitar 100 meter, Kabupaten Pesawaran. * Jembatan di Desa Lubuk Baka, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. * Jalan lingkungan Pasar Maja, Kecamatan Punduh, sekitar 1 km. * Jalan lingkungan Pasar Sidomulyo, Desa Wates, ke kantor Camat Padang Cermin, Pesawaran. * Jalan provinsi depan kantor Camat Punduh Pidada ke Piabung, Pesawaran. * Air bersih di Pulau Pahawang, Pesawaran. * Jalan provinsi yang menghubungkan Padang Cermin – Punduk Pidada, Pesawaran. * Peningkatan jalan lingkungan yang berada di Pasar Dusun Sidomulyo, Desa Wates, Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, dengan perincian 2,5 m x 1.000 m. * Ruang jalan yang menghubungkan antara Padang Cermin – Kedondong dari Desa Wates, Padang Cermin ke Desa Babakan Loak, Kecamatan Kedondong, Pesawaran.

waran, menemukan banyak permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah itu. Permasalahan yang memerlukan perhatian serius baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupten, antara lain menyangkut bidang pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Untuk itu, Bappeda Provinsi Lampung sebaiknya melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, untuk menyelesaikan berbagai persoalan hasil temuan DPRD dalam kunjungan kerja. Untuk bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, perlu mengefektifkan puskemas dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena dirasakan pelayanannya belum maksimal. Beberapa puskemas puls sebaiknya ditingkatkan agar bisa menjadi puskemas dengan rawat inap. Persoalan lain yang ditemukan dalam kunjungan kerja, banyaknya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan air

Watoni Noerdin, S.H.

Kunjungan pada 6 Juni 2013 Kunjungan ke Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Pesawaran. * Sumur bor di Desa Bawang Dusun Bawang Induk, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. * Ruang kelas baru Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Desa Kresnowidodo, Pesawaran. * Ruang kelas baru SMA I Punduh Pidada, Pesawaran. * Jalan lingkungan/penghubung jalan Dusun Pasar menuju Dusun Bawang Induk, Kecamatan Punduh Pidada, dengan panjang jalan 8 m, lebar 4 meter.

Kesimpulan Dari kunjungan DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan II Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesa-

H. Tony Eka Candra

bersih. Baik untuk keperluan rumah tangga, MCK, maupun usaha pertanian mereka terutama lahan pertanian tadah hujan. Tidak kalah penting, banyaknya jalan yang rusak dan mendesak dilakukan perbaikan. Baik jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun infrastruktur jalan di pedesaan. Beberapa jalan di antaranya mengalami kerusakan parah dan sudah menghambat arus transportasi masyarakat. Untuk ini perlu perbaikan segera. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Dapil III

DP III Kab. Lambar, Pringsewu, dan Tanggamus

Persoalan Pengangguran dan Rumah Tangga Miskin Dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan fungsi dan tugas anggota DPRD Provinsi Lampung, dan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah selaku wakil rakyat, anggota DPRD dari DP III yang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu, berkewajiban menyampaikan informasi tentang apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung.

erutama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah provinsi yang telah dialokasikan sesuai APBD provinsi tahun anggaran 2013, khususnya di Dapil III. Selain itu juga diperlukan media dan sarana untuk pengumpulan data dan informasi dari daerah pemilihan III yang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan tenaga kerja, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, keuangan, ketahanan pangan, pariwisata, kehutanan dan infrastruktur, aparatur pemerintah, dan lainnya. Sebagai evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD 2013 serta menjaring aspirasi masyarakat, sebagai bahan masukan dalam pembahasan APBD-P, maka anggota DPRD haruslah tanggap dalam menjaring aspirasi masyarakat Lampung. Oleh karena itu, anggota DPRD Provinsi Lampung perlu melaksanakan reses ini pada tahun Anggaran 2013 yaitu meninjau atau turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat sebagai konstituen di kecamatankecamatan dan atau ketemu dengan Pemda Kabupaten di daerah pemilihan. Kegiatan reses berlangsung selama enam hari, dari tanggal 1 Maret 2013 s.d. 6 Maret 2013. Lokasinya di Pemda Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat, dan beberapa daerah kecamatan serta konstituen masing-masing anggota reses. Pelaksana reses adalah anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerja 3.13 (Fokja 3.13). Yaitu yang berasal dari daerah pemilihan III berjumlah 13 orang. Pelaksanaan reses dilakukan bersama-sama, setelah itu melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lainnya yang ada di kabupaten Dapil III agar lebih fokus dan efektif dalam mendapatkan data aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP III adalah H. Abdullah Fadri Auli, S.H. (koordinator), H. Darwin Ruslinur (wakil), Ir. Nenden Tresnanursari, M.Ap. (sekretaris),

Harry Ananda

H. Darwin Ruslinur

Ir. H. Indra S. Ismail, M.M. (wakil ketua DPRD Provinsi Lampung), Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn., H. Yudi Carlo, S.H., H. Firman Yani, S.H., Palgunadi, S.T.P., Yusuf Wibisono, Harry Ananda, H. Wardiyati, Nurzaini, dan H. Misri Jayalatif, S.E. Hasil kunjungan tersebut, sebagai berikut.

pangan yang terdiri dari: 1. Indikator ketersediaan pangan (rasio produksi pangan terhadap kebutuhan penduduk). 2. Indikator akses terhadap pangan (RTM, rasio jalan, rasio listrik). 3. Indikator pemanfaatan pangan (buta huruf, angka harapan hidup, air bersih, fasilitas kesehatan). 4. Indikator kerentanan pangan (luas wilayah, luas hutan, luas tanaman padi, areal fuso, kejadian bencana, penyimpangan curah hujan). Masyarakat masih menuntut pembangunan yang memberikan kesempatan kerja merata di masyarakat dan perekonomian dengan sumber pertumbuhan meluas serta terbangunnya ketahanan pangan daerah mempunyai tantangan pembangunan yang dibutuhkan sebagai upaya peningkatan pembangunan dikarenakan: 1. Masih tingginya angka rumah tangga miskin meskipun telah mengalami penurunan. 2. Tingginya pengangguran meskipun sudah menurun. 3. Masih banyaknya pekon tertinggal. 4. Kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Kabupaten Lampung Barat Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat Lampung Barat, dipengaruhi oleh sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar, 57,21 persen, perdagangan dan hotel 14,90 persen, dan jasa lainnya sebesar 12,82 persen. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya: 1. Upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat. 2. Perluasan lapangan dan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. 3. Pengembangan industri rumah tangga. 4. Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang merjupakan status kewaspadaan pangan di kecamatan, disebabkan oleh gabungan indikator ketahanan

Ir. Nenden Tresnanursari, M.Ap.

5. 6.

Fluktuasi harga komoditas daerah. Lambatnya pertumbuhan UKMK dan sektor perdagangan. 7. Tingginya kerawanan bencana alam. Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2013 antara lain: 1. Pemantapan pelayanan kesehetan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. 2. Peningkatan daya dukung, infrastruktur umum dan infrastruktur wilayah. 3. Pembangunan ketahanan pangan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanganan bencana dan kerawanan pangan. 4. Pengelolaan pariwisata dan budaya daerah. 5. Penguatan perekonomian daerah melalui: a. Pemberdayaan masyarakat pedesaan. b. Pengelolaan sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. c. Pengelolaan sumber daya air dan energi. 6. Pemantapan tata kelola pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan birokrasi, penegakan hukum, dan peningkatan rasa aman dan damai di masyarakat.

Bersambungan ke hal 10

Dapil VI

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

DP VI Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan

Dambakan Keamanan dan Perbaikan Jalan Hasil kunjungan pada masa reses II tahun 2013, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VI yang meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan, menyampaikan sejumlah aspirasi dan sejumlah harapan dari masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya. Masyarakat mengharapkan semua aspirasi tersebut bisa diperjuangkan oleh anggota Dewan sehingga masuk dalam alokasi anggaran APBD murni maupun perubahan.

* * * * * *

nggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VI yang melakukan kunjungan pada masa reses adalah Drs. H. Indra Bangsawan, M.M. (Koordinator), H. Agus Kurniawan, S.T. (Wakil koordinator), Reza Aditya, S.H. (Sekretaris), Wayan Sudiksa, S.I.P. (Bendahara), Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., H. Indra Karyadi, S.H., Ahmad Bastari., S.Sos., Farouk Danial, S.H., C.N., H. Riswansyah Djahri, M.B.A., dan H. Okta Rijaya M., S.H.I. (Anggota). Mereka didampingi staf Sekretariat Dewan, yaitu Yos Sailendra A.R., S.H., M.M. dan Bay Karim, S.H. Kunjungan masa reses II Tahun Anggaran 2013 di DP VI dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan pertemuan dengan unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, TNI/Polri, pimpinan puskesmas, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan pengurus majelis taklim. Adapun pokok-pokok perhatian dalam kunjungan reses tersebut adalah bidang infrastruktur jalan dan jembatan, bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, pertanian (perkebunan dan perternakan), dan bidang keamanan serta ketertiban, dengan hasil sebagai berikut.

Kabupaten Lampung Utara Kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung DP VI di Kabupaten Lampung Utara selama sepekan mendapatkan beberapa hal, baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun halhal yang menjadi prioritas, antara lain: 1. Bidang infrastruktur jalan/jembatan * Jalan perkebunan Dusun 4 tembus Dusun 2 Gedung Raja tembus ke Kecamatan Hulu Sungkai terletak

* *

di Desa Gedung Raja, Kecamatan Hulu Sungkai, onderlagh sepanjang 2 km. Jalan lingkungan Dusun 1 stasiun yang menuju Dusun 6 (lapen) sepanjang 2 km di Desa Gedung Raja, Hulu Sungkai. Perbaikan infrastruktur jalan provinsi antaa Desa Sukadana Ilir â&#x20AC;&#x201C; Kota Napal, Kecamatan Sungkai Bungamayang. Ruas jalan Desa Trimodadi, Kec. Abung Selatan tembus ke Desa Alam Jaya, Kota Bumi Selatan, terus ke Kecamatan Bukit Kemuning. Pengaspalan jalan lingkungan volume 1,5 km, di Dusun 2 dan 3 Desa Ulak Atat, Kec. Tanjung Raja, Lampung Utara. Pengaspalan jalan lingkungan, volume 2.600 meter, di Desa Sidomulyo, Dusun 1 s.d. Dusun 3, Kec. Tanjung Raja, Lampung Utara. Pengaspalan jalan lingkungan, volume 1.500 meter, Dusun 2 Desa Sinar Jaya, Kec. Tanjung Raja, Lampung Utara. Pengadaan jembatan penghubung Kec. Kotabumi Selatan ke Kec. Bukit Kemuning. Desa Kota Negara Ilir, Kec. Sungkai Utara, Lampung Utara. Ini jembata penghubung antara Dusun Pulo Panggung, Kotanegara Ilir, dengan penduduk sekitar 1.000 jiwa dengan Dusun Umbul Metro berpenduduk 3.463 jiwa. Jembatan yang ada saat ini kondisinya darurat. Rencana pembangunan jembatan dengan ukuran panjang 5 m, lebar 4 m, tinggi 3 m. Pengadaan KWh Meter Listrik dan Jaringannya. Untuk Desa Gendot, Kecamatan Tanjung Raja, Keamatan Tanjung Raja, Lampung Utara, perlu pemasangan jaringan listrik/PLN. Usulan serupa untuk Desa Banjar Ratu dan Banjar Negeri, Kecamatan Muara Sungkai, yang saat ini belum ada jaringan listrik. Fasilitas Instalasi Air. Pembangunan dua paket sumur bor masing-masing untuk masjid di Way Melan dan masjid di Sinar Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Meminta Pemerintah Provinsi Lampung agar membuat sebuah sumur bor untuk pura kabupaten di Desa Semuli Raya, Abung Semuli.

2. Bidang Pendidikan * Pembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) MTs Yayasan Al Huda, Desa Sukasar, Kec. Tanjung Raja, Lampung Utara. * SMP IT Insani Robbani, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, membutuhkan ruangan laboratorium komputer dan seperangkat komputer. * Belum terealisasinya gedung baru SD Desa Karang Rejo, Kec. Muara Sungkai, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. * SMA Negeri 2 Kotabumi, membutuhkan 1 unit atau empat ruangan ruang kelas baru (RKB); serta satu ruangan laboratorium.

3. Bidang Kesehatan. * Puskesmas Desa Batunangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara, memohon kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk pengadaan ruang rawat inap beserta sarana dan prasarana alat-alat kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan profesional. 4. Bidang Peternakan, Pertanian, dan Perkebunan. * Gabungan kelompok peternak sapi Desa Gedong Jaya, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, meminta kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Lampung dan kabupaten setempat, agar dapat memberikan perhatian baik program/penyuluhan tentang bagaimana melakukan penggemukan sapi ternak yang benar. Sehingga program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. 5. Keamanan dan Ketertiban * Masalah keamanan perlu ditingkatkan secara intensif, baik pengawasan maupun penangananannya. Mengingat di sejumlah wilayah di Lampung Utara sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan, bahkan tidak jarang korban meninggal. Perlu perhatian dari aparat kepolisian setempat maupun Polda Lampung, serta aparat keamanan lainnya.

Ahmad Bastari., S.Sos.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Dapil VI

Kabupaten Waykanan Berikut hasil kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung DP VI selama sepekan di Kabupaten Waykanan, baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun hal-hal yang menjadi prioritas, di antaranya: 1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan * Pengaspalan jalan lingkungan berukuran 800 meter di Jln. Cirebon, Taman Asri, Baradatu, Kabupaten Waykanan. * Perbaikan jalan penghubung (onderlagh) antara Dusun 2 Bali Tengah, Banjit, dan Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Lampung Utara sepanjang 1,5 km. * Pelebaran jalan BBC Balisadhar Utara, Kec. Banjit â&#x20AC;&#x201C; Kec. Baradatu, Waykanan. Pelebaran 1 meter kiri dan kanan sepanjang 6 km. * Kepala Kampung Balisadhar Utara meminta pembangunan infrastruktur jalan/gang Subadra sampai dengan gang Buldozer Balisadhar Utara, berukuran lebar 4 m sepanjang 3 km. Juga untuk jalan/gang Bangli â&#x20AC;&#x201C; Gegel berukuran lebar 3 m, panjang 1 km. * Kepala Kampung Balisadhar Tengah mengusulkan infrastruktur jalan/gang Mawar berukuran 3 m sepanjang 3 km. Juga untuk jalan/gang Pure Dalam berukuran lebar 3 meter, panjang 1,5 km. * Kepala Kampung Balisadhar Selatan mengusulkan infrastruktur jalan/gang Asoka berukuran lebar 3 meter x panjang 1,5 km. Juga untuk jalan/gang Merpati berukuran 2,5 meter x panjang 1,5 km. * Selain itu, pembangunan Balai Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waykanan. 2. Pengadaan Jaringan Listrik * Banyak Desa di daerah Kabupaten Waykanan yang belum memiliki fasilitas listrik. Karena itu perlu pengadaan dan pemasangan listrik PLN. Beberapa desa di Kecamatan Pakuon Ratu yang membutuhkan listrik: Desa Gunung Waras, Desa Rumbih, Desa Negara Ratu, Desa Negara Sakti, Desa Gunung Cahaya, Desa Tanjung Ratu, Desa Penengahan, dan Desa Karya Agung. * Sedangkan di Kecamatan Negeri Agung yang belum ada fasilitas litrik: Desa Sungsang. * Untuk Kecamatan Bahuga, desa yang belum memiliki fasilitas listrik: Desa Mesir Udik, Desa Bumi Agung, Desa Tulang Bawang, dan Desa Giri Harjo. 3. Pembangunan Irigasi dan Air Bersih * Pembangunan talud di saluran irigasi Way Umpu dari Kampung Balisadhar Selatan, Kecamatan Banjit, sampai dengan Balisadhar Utara, Kabupaten Waykanan, antara lain di Balisadhar Tengah. Yaitu, talud subak T irtasari, Tirtamerta, Desa Balisadhar Tengah, Wisnu Kertha Balisadhar Utara. * Pembangunan 3 unit sumur bor di Kampung Kilingkiling dan Negerikasih, Kecamatan Negeribesar; pembangunan 1 unit sumur bor di Kampung Balisadhar Selatan, Balisadhar Tengah, dan Balisadhar Urata Kecamatan Banjit; dan pembangunan 1 unit sumur bor 1 untuk SMK Kemung dan Kampung Kemu, Kecamatan Banjit; 1 unit sumur bor pada Masjid Agung Nurul Iman Kampung Negaraharja, Kecamatan Pakuonratu; dan 1 unit sumur bor di Dusun Talang I, Kampung Pakuonratu, Kecamatan Pakuonratu. 4. Sarana dan Prasarana Kesehatan * Meningkatkan status puskesmas menjadi rawat inap serta mohon kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk pengadaan ruang rawat inap beserta peralatan selengkapnya, khususnya di Kecamatan Negeribesar agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat optimal dan profesional. 5. Sarana dan Prasarana Pendidikan * Pembangunan ruang kelas baru satu unit atau tiga lokal di SMP Negeri 2 Banjit, Balisadhar Utara, Kecamatan Banjit. * Pembangunan RKB untuk SDN Mekarasri, Kecamatan Baradatu, Waykanan. * Pembangunan gedung sekolah dan mebelair di Kecamatan Pakuonratu, Waykanan; dua RKB untuk SMA Makarti Muktitama, Kampung Pekonbaru; Dua RKB untuk TPA Asyidah, Kampung Tawar, Pakuonratu; Tiga RKB untuk MTs Pondok Pesantren Al Falah, Kampung Tanjung Serupa. Pembangunan tiga RKB MI Mistahul Ulum Negara Harja, di atas lahan seluas 5000 m2 dengan luas bangunan 284 m2. * Pembangunan gedung sekolah dan mebelair: Dua RKB SD Kotabumi, Kecamatan Negeri Agung,

Drs. H. Indra Bangsawan

* *

* * * * *

Waykanan; PAUD Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui; SD Bengkulurejo, Kecamatan Gunung Labuhan. Pembangunan empat ruang kelas baru (RKB) SD 3 Pisangbaru, Kecamatan Bumi Agung. Pembangunan RKB SMA 2 Buay Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga. Pembangunan empat RKB SMP Karya Bhakti, Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar. Kepala Kampung Balisadhar Tengah mengajukan permohonan pembangunan RKB PAUD Center I / RKB 2 ruangan dan mobilair. Permohonan untuk pengadaan satu ruang perpustakaan untuk SD Negeri 2 Donomulyo, Kecamatan Banjit. Juga, permonan pembangunan satu unit atau empat lokal untuk SD Negeri 2 Balisadhar Selatan, Banjit. SMA Negeri 1 Balisadhar Selatan, Banjit, mengakukan RKB dua lokal dan rehab berat kerangka baja sebanyak enam lokal. Permohonan RKB SMA YP 17 Baradatu, Waykanan sebanyak enam RKB. Kepala Kampung Balisadhar Tengah mengajukan RKB PAUD center I RKB dua ruangan dan mebelair. MTs GUPPI Banjit, Waykanan, mengajukan rehab berat untuk dua lokal. Kelompok belajar 15 kelas dengan jumlah siswa 572 anak dan 35 guru. Permohonan pembangunan satu unit/3 lokal PEDIAL SD 1 Jogobatu, Kecamatan Banjit. Mudirnya ada tiga lokal atau 100 orang. Kondisi saat ini, dinding terbuat dari bambu dan atapnya berbahan daun kelapa. Lokasi, sudah ada.

6. Bidang Peternakan, Pertanian, dan Perkebunan * Diharapkan untuk pengalokasian peternakan sapi bali di Desa Balisadhar Utara, Kecamatan Banjit, Waykanan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui SKPD Dinas Peternakan Provinsi Lampung. * Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan masyarakat Balisadhar Utara, Kecamatan Banjit, Waykanan, memohon kepada Kepala Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung agar dapat memberikan/memasukkan program: Lembaga Distribusi Masyarakat (LDM), Lumbungan Pangan (lokal), pengadaan hand tracktor, handsprayer, pupuk, bibit, dan pestisida. * Gapoktan dan masyarakat Balisadhar Utara, Kecamatan Banjit, memohon kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung agar memasukkan program untuk pengadaan bibit sawit, karet, pestisida, dan pupuk. 7. Keamanan dan Ketertiban Masalah keamanan perlu ditingkatkan secara intentif,

Farouk Danial, S.H., C.N.

baik pengawasan maupun penananannya. Mengingat sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan bahkan mengakibatkan korban meninggal. Untuk ini, perlu perhatian dari pihak kepolisian setempat maupun Polda Lampung dan aparat keamanan lainnya.

Rekomendasi 1.

Kepala Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Badan Ketahanan Pangan maupun dinas terkait di provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada petani melalui penambahan jumlah personel tenaga penyuluh lapangan, khususnya di kecamatan di Lampung Utara dan Waykanan. Mengingat masih minimnya pengetahuan petani dalam meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Perlu penambahan personel kepolisian di setiap sektor, khususnya di kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan. Tujuannya untuk menekan tingginya tindak kriminalitas yang, menggingat daerah tersebut sering terjadi tindak kriminal berupa pembegalan dll. Masyarakat Negeriagung, Kabupaten Waykanan mengharapkan memiliki Kepolisian Sektor (Polsek) sendiri secara definitif. Sebab selama ini kecamatan dengan 11 desa tersebut belum memiliki Polsek sendiri. Untuk berhubungan dengan jajaran kepolisian, mereka harus ke kecamatan tetangga. Perlu perhatian khusus dari dinas dan instansi terkait dalam masalah pertanahan di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan, khususnya dalam penanganan sengketa tanah baik antara warga masyarakat, masyarakat adat, perusahaan, maupun Pemerintah Daerah setempat. Masyarakat Hindu di Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan mengharapkan tersedianya guru yang khusus mengajar agama Hindu. Mereka mengusulkan agar anggota Dewan memperjuangan adanya formasi bagi guru agama Hindu. Diharapkan kepada Pimpinan Dewan, agar hasil dari kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan VI di atas dapat ditindaklanjuti oleh dinas/instansi terkait, di antaranya Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan berpedoman dengan ketentuan. (tim)

Dapil III

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Sambungan dari hal 7

Palgunadi, S.T.P.

Kabupaten Tanggamus Potensi sumber daya alam di Kabupaten Tanggamus, sebagian besar berupa pertanian. Selain masih terdapat beberapa sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan. Seperti pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Selain itu, juga ada sumber daya air panas dan panas bumi yang memungkinkan dikembangkan menjadi energi listrik alternatif. 1. Pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian yang serius Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dengan sasaran program pemberdayaan masyarakat mandiri yang diharapkan dapat menyebar ke 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Prioritas peningkatan pemberdayaan masyarakat ini mengenai bidang kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, dan sektor lainnya. Diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan jalur-jalur jalan penghubung Kecamatan Talangpadangâ&#x20AC;&#x201D;Ulubelu, Sanggiâ&#x20AC;&#x201D;Rajabasaâ&#x20AC;&#x201D;Suwoh, dan jalan Kotaagung Timurâ&#x20AC;&#x201D;Kecamatan Limau, dengan harapan dana dapat dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus maka akses jalan penghubung tersebut dapat bermanfaat pada kemajuan perekonomian di Tanggamus. 2. Pertumbuhan ekonomi di Tanggamus selama kurun waktu empat tahun terakhir menunjukan perkembangan membaik. Perekonomian Tanggamus tumbuh 5,44 persen tahun 2009, lalu 5,79 persen di tahun 2010, dan 6,41 persen di tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 berada pada angka sekitar 6,50 persen. 3. Bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi perencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di bidang ini serta melakukan langkah-langkah pemecahannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

H. Misri Jayalatif, S.E.

Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn.

H. Yudi Carlo, S.H.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi: a) Mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya berdasarkan kebijakan atasan; b) Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian, industri, perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan. Selain itu, c) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuk sektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal. Kemudian, d) Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan dan Komunikasi Sosial; e) Memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Perkembangan Investasi dan Perhitungan Inflasi di Ka-

bupaten Tanggamus; dan f) Memantau perkembangan kesejahteraan rakyat dengan perhitungan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menyusun strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemantauan perkembangan angka pengangguran, kesempatan kerja dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari dua Subbidang, yaitu Subbidang Ekonomi, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan), industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha, yang berada dalam wilayah kabupaten dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di bidang ekonomi serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Subbidang Sosial Budaya yang meliputi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintahan, kependudukan dan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi.

pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Serta pelaksanaan pelayanan publik belum sepenuhnya prima karena belum meratanya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya dan kurangnya sarana pendukung. Ada beberapa yang diharapkan dapat menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu, sasaran dan strategi tersebut meliputi meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja; terpenuhinya kecukupan pangan yang terjangkau; berkurangnya angka pengangguran; dan meningkatnya peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan perdesaan. Selain itu, meningakatnya sumbangan sektor-sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan pariwisata dalam pembentukan produk domestik regional bruto Kabupaten Pringsewu; meningkatnya prasarana dan sarana wilayah, baik secara kuantitas maupun kualitas; meningkatnya daya saing pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; dan meningkatnya Investasi dan pemanfaatan ruang untuk pertanian, dan pariwisata secara berkelanjutan.

Kabupaten Pringsewu Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan kekuatan dalam pembangunan pada aspek penyediaan sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya alam juga merupakan potensi yang sangat menunjang program pembangunan. Untuk itu komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap pengembangan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan cukup tinggi, serta pemanfaatan ruang memiliki kaidah-kaidah dengan tingkat relevansi tinggi terhadap pengembangan seluruh bidang pembangunan yang ada. Di sisi lain, infrastruktur ekonomi rakyat seperti koperasi yang mampu menjadi pemicu perkembangan pembangunan ekonomi rakyat, belum berkembang dnegan baik. Ditambah belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam

Rekomendasi Diharapkan kepada Pimpinan Dewan, agar hasil dari kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat ini dapat ditindaklanjuti serta dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan keberhasilan baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, sandang dan pangan, sosial masyarakat, infrastruktur dan lain sebagainya. Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dperlukan upaya kemudahan dalam berinvestasi, sehingga akan memperluas lapangan kerja, dan pengembangan industri rumah tangga. Masih banyak daerah yang irigasinya belum memadai sehingga perlu ditingkatkan agar meningkatkan kesejahteraan petani. Perlu sarana pendidikan dan kesehatan yang layak, termasuk di beberapa pekon terpencil perlu ditugaskan doter spesialis sehingga Lampung Sehat dapat terwujud. Masih diperlukan aliran listrik di daerah pekon tertinggal. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Dapil IV

DP IV Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

Semua Ruas Jalan Provinsi Perlu Perbaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung mengagendakan kunjungan ke daerah pemilihan bagi setiap anggota Dewan pada masa reses, bertujuan antara lain menyosialisasikan program kerja dan menyerap aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.

H. M. Ari Wibowo, Lc.

nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP IV yang meliputi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebanyak 11 orang, yaitu H. Nurhasanah, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M. (Partai Golkar), Ir. Yandri Nazir (Partai Demokrat), H. Bambang Iman Santoso(Partai Demokrat), Ketut Erawan, S.H. (PDI Perjuangan), H. M. Ari Wibowo, Lc. (PKS), Dra. H. Yulia Hasimah (PAN), Drs. H. Erpani S. Jaya (Partai Gerindra), Ir. H. Nurhasanah (Partai Hanura), H. Abdul Hakim Rasyid, S.T. (PKPB), dan Drs. H. Abdul Haris (PKB). Kunjungan pada masa reses dilaksanakan selama 6 hari, mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2013, dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Probolinggi (Lampung Timur), Metro Timur, Metro Kibang, Metro Pusat (Kota Metro). Kunjungan anggota DPRD Dapil VI pada hari pertama tanggal 1 Juni 2013 mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Berikutnya di Balai Desa Melinting, Metro Timur; Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Metro Pusat, Balai Desa Waway Karya, dan terakhir di Kecamatan Probolinggo. Maksud dan tujuan kunjungan ke dapil pada masa reses adalah untuk melihat secara dekat konstituen di daerah pemilihan masing-masing dan bisa lebih mengenal konstituen secara jelas dan mendalam tentang permasalalan yang ada di masyarakat. Sementara tujuannya meninjau secara langsung bantuan dari Pememerintah Provinsi yang berada pada wilayah setempat serta dapat melihat secara jelas permasalahan-permasalahan yang ada di kota/kabupaten (desa, kecamatan, dan masyarakat).

H. Bambang Iman Santoso

Drs. H. Erpani S. Jaya

Drs. H. Abdul Haris

H. Nurhasanah, S.H., M.H.

H. Abdul Hakim Rasyid, S.T.

Ketut Erawan, S.H.

Aspirasi Masyarakat 1.

Masyarakat Kecamatan Metro Timur mohon bantuan pembangunan mushola dan bantuan sarana serta prasarana untuk kegiatan taman pendidikan alQuran (TPA). Untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat Kelurahan Rejoagung Kecamatan Metro Timur mohon bantuan pendistribusian pupuk karena selama ini masih sangat kurang. Pemerintah Kota Metro mengharapkan wilayah Kecamatan Metro Kibang yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten

Lampung Timur dapat masuk menjadi wilayah Kota Metro. Mohon perbaikan ruas Jalan Katamso karena kondisinya rusak parah. Kunjungan ke Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Dalam pertemuan di balai desa setempat, masyarakat mengusulkan bantuan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masih kurang sempurna dan lambat. Bantuan perbaikan jalan provinsi sepanjang sekitar 31 km saat ini kondisinya rusak parah. Kunjungan ke Kecamatan Waway Karya, diperoleh aspirasi: - Pendistribusian raski di desa ini masih banyak kekurangan dan tidak merata. - Peningkatan pembangunan rumah ibadah dan pembayaran insentif guru ngaji dan pembangunan madrasah/sarana pendidikan yang masih kurang. - Untuk membantu masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan perlu diadakan angkutan atau kendaraan kesehatan menuju ke tempat pengobatan. - Tokoh masyarakat Pasir Jaya mengusulkan bantuan pompa air untuk mengairi lahan pertanian/ sawah yang luasnya mencapai 100 hektar karena setiap musim tanam mengalami kekeringan.

Sarana angkutan pedesaan belum mencukupi. Masyarakat Desa Mekarsari mengusulkn mengenai pelayanan puskesmas yang belum optimal dan masih kekurangan tenaga medis dan perawat, pengobatan gratis kurang baik pelayanannya, banyak wabah penyakit DBD. Kecamatan Probolinggo, Desa Tamansari. Dewan guru SMP I Probolinggo mengusulkan peningkatan/penambahan gedung ruang kelas baru di SPM I di Desa Tamansari, dan penambahan meubelair yang ada sudah tidak layak; perbaikan jalan provinsi dari Desa Tanjung Kesuman sekitar 3 km kondisinya rusak parah. Perbaikan jalan provinsi di Desa Dodo Mulyo menghubungkan Desa Catur Swarko belum terealisasi. Dari Kecamatan Waway Karya. Pemerintah kabupaten dan provinsi dimita merealisasikan jembatan gantung di wilayah tersebut. Kecamatan Bungur minta bantuan jembatan yang menghubungkan Way Bungur dan daerah Kecamatan Kali Pasir, jembatan yang ada dan ruas jalan provinsi antara Metro dan Probolinggo sampai Bumi Jawa, kondisi rusak parah.

Kecamtan Sribawono dan Kecamatan Batanghari Nuban mengusulkan perbaikan jalan provinsi karena kondisinya rusak parah. Kecamatan Melinting mengusulkan pembangunan tambahan unit gedung baru 3 lokal di SDN Desa Itik Rindai yang masih kekurangan ruang belajar. 10. Kedes dusun 5, rehab saluran irigasi pengairan pertanian, bantuan benih berkualitas dna upaya penyediaan pupuk yang sering langka pada setiap musim tanam. 11. Desa Negara Saka, sektor pertanian pada musim tanam sering kekurangan pupuk. Diharapkan distribusi pupuk ditingkatkan. Pupuk susah diperoleh walaupun permintaan melalui RDKK. (tim)

Dapil V

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

DP V Kabupaten Lampung Tengah

Dari Jalan, Irigasi, hingga Penambahan Personel Polisi

H. Suyatno S.W., S.E.

Yasminie Asyik, S.H.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan V Lampung Tengah pada masa reses melakukan kerjan ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasilnya, akan dijadikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun program kerja yang aspiratif.

kepada masyarakat. Penempatan pejabat pada setiap jenjang karier agar dipertimbangkan latar-belakangnya.

ujungan kerja selama enam hari sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2013. Pada hari pertama, para anggota DPRD Provinsi Lampung berkunjung di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Hari berikutnya ke Kecamatan Seputih Mataram, Seputih Banyak, Seputih Raman, Punggur, dan terakhir di Kecamatan Bandar Surabaya. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan V Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 11 orang, yaitu I Gede Jelantik, S.E. (Partai Golkar), Ir. H. Sugiharto Atmowijoyo, S.H. (Partai Demokrat), Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H. (Partai Gerindra), H. Suyatno S.W., S.E. (PAN), H. Nursalim (PKS), Yasminie Asyik, S.H. (Demokrat), H. Toto Herwantoko (Demokrat), Sahzan Syafri, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Riza Mirhadi, S.H. (Golkar), Drs. Musa Zainuddin (PKB), dan I Komang Koheri (PDI-P). Setelah melakukan pertemuan dengan para camat, beberapa tokoh masyarakat, dan kepala desa serta melakukan peninjauan lapangan di berbagai kecamatan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan program pembangunan lainnya, diperoleh masukan, harapan, dan aspirasi dari masyarakat sebagai berikut.

1. Bidang Pemerintahan Perlu peningkatan kinerja aparatur pemerintah sebagai bentuk pelayanan

2. Bidang Pembangunan Sarana/Prasarana Untuk sarana dan prasarana jalan kabupaten dan kecamatan yang saat ini rusak parak dan menunggu perbaikan antara lain: Jalan Kota Gajah menuju Seputih Raman sampai dengan Seputih Banyak. Jalan Seputih Mataram sampai dengan Kecamatan Bandar Mataram. Jalan simpang Bukit Randu sampai dengan Kecamatan Rumbia. Jalan Kecamatan Rumbia sampai dengan Kecamatan Bandar Surabaya. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Seputih Mataram dengan Kecamatan Bandar Mataram yang terputus sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat/Pendidikan Perlu lebih ditingkatkan lagi mutu pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Diperlukan paket buku yang berlaku 9 tahun. Diperlukan peningkatan SDM dan disiplin bagi semua guru di Kabupaten

Sahzan Syafri, S.H., M.H.

Lampung Tengah. Perlu peningkatan pendapatan guru honorer atau pun PNS.

4. Sektor Kesehatan Perlu ditambah tenaga bidan desa di tingkat pedesaan. Perlu ditambah puskesmas dan tenaga medis di semua puskesmas tingkat kecamatan di Lampung Tengah. Perlu ditambah kendaraan roda dua untuk bidan desa sehingga memudahkan untuk menjangkau pasien yang membutuhkan perawatan atau pengobatan. Perlu dijadwalkan penyuluhan bagi petugas puskesmas tentang hidup sehat bagi masyarakat pedesaan. 5. Bidang Pertanian dan Perkebunan Perlu persediaan pupuk yang cukup untuk pertanian. Perlu diberdayakan dan dibina kembali koperasi pedesaan secara efektif dan diupayakan hasil panen dapat ditampung di koperasi masing-masing desa. Perlu penyuluhan bagi para petani serta patokan harga untuk hasil pertanian di tingkat pedesaan. Perlu pelestarian hutan dan pena-

I Gede Jelantik, S.E.

naman kembali penghijauan. Perlu sentra-sentra wilayah penghasil pertanian, perkebunan.

6. Bidang Ekonomi Kerakyatan Perlu pembuatan kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan koperasi simpan pinjam. Pembinaan teknis dan pemberian bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan makro. Perlu peningkatan bentuk kerjasama pemerintah kabupaten/provinsi dengan pihak perbankan dalam penyaluran pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah. Perlu peningkatan pengawasan, serta pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional. 7. Bidang Ketertiban dan Keamanan Perlu penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat. Perlu pembinaan kesadaran terhadap masyarakat. Perlu kepastian hukum terhadap penegak hukum. Perlu peningkatan pelayanan aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Usul dan Saran Sangat diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten terhadap programprogram dalam rangka kegiatan proyek fisik yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan dapat dilibatkan pengawasan oleh masyarakat. Dibutuhkan dukungan serta bantuan pemerintah provinsi atas pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya yang memerlukan bantuan pemerintah pusat terhadap APBN yang termasuk di antaranya jalan lingkar barat di Bandarjaya yang hingga saat ini masih belum selesai. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Dapil VII

DP VII Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

Perbaikan Jalan, Batas Wilayah, dan Pengawasan Proyek Pembangunan Kegiatan kunjungan masa reses yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Juni 2013 oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VII yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji, mencatat banyak aspirasi yang perlu ditindaklanjuti. nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP VII sebanyak 9 orang, yaitu H. Sunardi, S.Sos., S.H. (koordinator), H. Dedi Afrizal, S.Kep. (sekretaris), H. Ismet Roni, S.H., Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M., Drs. H. Azwar Yacub, Drs. H. Munzir, H. Imer Darius, S.E., Ir. H. Octoria Herryka Dewi, dan Napiliyon Aswari (anggota). Adapun hasil kegiatan kunjungan pada masa reses sebagai berikut.

Pada tanggal 1 Juni 2013. Melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat, sekaligus meninjau kebun sengon rakyat di Margodadi, Tumijajar, Tulangbawang Barat. Persoalan yang disampaikan antara lain: a. Keterbatasan ekonomi dan daya beli masyarakat yang didukung kurangnya pengetahuan, kesadaran, sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. b. Pendangkalan sungai yang mengakibatkan tumbuh suburnya rumpu serta pepohonan di sepanjang sungai sehingga menimbulkan permasalahan berkurangnya ketersediaan air. c. Perkebunan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memungkinkan masyarakat mengelola perkebunan secara mandiri. Persoalannya, perlu ditopang dengan berbagai kemudahan, seperti permodalan, keamanan, dan pasar yang jelas. d. Minimnya sarana dan jaringan listrik sampai ke daerah-daerah sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga perlu ada peningkatan jaringan dan listrik ke daerahdaerah secara bertahap. e. Minimnya sarana irigasi sehingga mengakibatkan malfungsi lahan pertanian. Diperlukan pembangunan sarana irigasi primer dan sekunder di beberapa wilayah sebagai pemasok hasil pertanian. Beberapa harapan yang disampaikan masyarakat antara lain:

a. Infrastruktur kualitas jalan yang harus diperhatikan. b. Peningkatan keamanan karena sering terjadi begal dan sebagainya. c. Pemekaran kampung dan kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan. d. Peningkatan program pembinaan sosial kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat. e. Peningkatan anggaran bantuan rumah sehat bagi masyarakat. 2.

Pada tanggal 2 Juni 2013. Pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Banjaragung. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat, antara lain: a. Perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual generasi bangsa khusunya di

daerah. b. Perlu bantuan perbaikan kualitas bangunan peribadatan umat. c. Program pemberangkatan umroh oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang telah berjasa di masyarakat. d. Perlu pengadaan dan perbaikan fasilitas air bersih. e. Perlu pembangunan pasar di desa pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. f. Pembinaan penyuluhan pertanian terus ditingkatkan. g. Kurang koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pendidikan sehingga pengawasan dan pemeliharaan aset pendidikan kurang terpantau dengan baik. h. Perlu pembentukan unit pembenihan ikan lele rakyat. i. Pengembangan sentra peternakan

kambing kacang. Permohonan bantuan mesin pencacah rumput untuk pembuatan pakan ternak. k. Pembuatan perpustakaan daerah, minimal taman bacaan rakyat. Beberapa harapan dan masukan dari masyarakat Tulangbawang Barat, kondisi umum yang dihadapi masyarakat adalah: a. Infrastruktur jalan yang harus diperhatikan, baik kuantitas maupun kualitas. b. Keamanan karena sering dijumpai begal dan sebagainya. c. Pemekarang kampung dan kecamatan. d. Perhatian yang harus ditingkatkan kepada PAUD, TPA, dan guru ngaji. j.

Kesehatan -

Penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi sehubungan masih banyak keluhan masyarakat

Dapil VII

yang kurang mampu, tidak terdata dalam data base sebagai peserta penerima bantuan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pendataan yang kurang teliti karena waktu dan anggaran tidak ada/kurang yang disediakan pemerintah. Kurangnya sarana pelayanan kesehatan, baik kualitas maupun kuantitas, jarak tempuh cukup jauh bagi masyarakat untuk menuju tempat pelayanan kesehatan. Pembangunan fasilitas umum dari provinsi yang dilaksanakan di daerah pada umumnya berkualitas rendah, belum sampai batas umur yang ditentukan bahkan belum selesai hasil pekerjaannya sudah rusak kembali. Penyebabnya antara lain: Kurangnya pengawasan dari daerah dan pembangunannya tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah/ kecamatan setempat. Daftar kegiatan pembangunan umumnya tidak terbuka ke daerah sehingga siapa yang mengerjakan tidak diketahui. Perbaikan jalan tidak sesuai dengan kelas jalan. 3.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 2 Tahun 2013

Pada tanggal 3 Juni 2013. Pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tulangbawang. Ada beberapa permasalahan dan harapan yang disampaikan masyarakat, antara lain: a. Minimnya infrastruktur menuju Kecamatan Gedung Meneng menjadi kendala bagi masyarakat di kecamatan tersebut. Permohonan masyarakat agar dibuka pembangunan jalur alternatif yang menghubungkan kedua kecamatan tersebut menuju ibu kota Menggala atau Unit II dapat diwujudkan dengan membuat jembatan yang menghubungkan kampung Gedung Meneng dengan kampung Penawar Aji, Kecamatan Gedung Rejosakti. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat karena bisa memper-

langbawang. Ada beberapa hal permasalahan dan harapan yang disampaikan masyarakat setempat. Antara lain. a. Perikanan. Nelayan air tawar mengeluhkan semakin sedikit dan sulit memperoleh hasil tangkapan dari sungai-sungai. Kondisi ini terjadi akibat maraknya praktek penangkapan ikan menggunakan setrum. b. Pembinaan Mental Spiritual. Perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual masyarakat. Perlu bantuan perbaikan kualitas bangunan peribadatan. Program pemberangkatan umroh oleh pemerintah provinsi agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang berjasa di masyarakat. c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Perlu perhatian dan penganggaran organisasi kepemudaan dan olahraga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi dan daya saing generasi muda. Pembinaan keterampilan dan bantuan modal awal guna mendorong pemuda mandiri dan maju. d. Pendidikan. Kurang adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan sehingga pengawasan serta pemeliharaan aset pendidikan kurang terpantau dengan baik. e. Penerangan Listrik. Sarana jalan dan jembatan masuk desa masih menyulitkan mobilisasi material untuk membangun jaringan listrik. Kesulitan dalam pembebasan tanam tumbuh milik masyarakat menuju lokasi. Adanya panitiapanitia listrik desa. Solusinya: Diperlukan peran pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan. lancar distribusi hasil pertanian di daerah itu. b. Masyarakat berharap ada percepatan proyek PLN hingga ke pelosok kampung. Janji pemerintah hingga kini belum terealisasi. c. Bidang pertanian. Masyarakat berharap APBD-P 2013 dapat menganggarkan biaya penyodetan rawa di kecamatan tersebut agar masyarakat dapat mencetak sawah. Saat ini lahan di daerah itu tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada saluran pengendali air yang berlebihan saat musim hujan. d. Bidang Kesehatan. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan status puskesmas rawan jalan di wilayah itu menjadi puskesmas rawat inap. Menambah jumlah puskesmas pembantu agar masyarakat Gedung Meneng tidak keluar daerahnya ketika membutuhkan layanan kesehatan. Mengingat rentang kendali dan jarak

tempuh serta kondisi infrastruktur kurang mendukung. e. Dari wilayah lain di Kabupaten Tulangbawang, masyarakat juga mengharapkan perhatian khususnya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang Simpang Unit Delapan hingga Rawapitu. Masyarakat berharap kondisi jalan tersebut dapat segera diperbaiki agar perjalanan menjadi lancar. f. Penyebaran tenaga kesehatan juga kurang merata. Terjadi kelebihan tenaga di satu tempat sarana pelayanan kesehatan, dan kekurangan di tempat lain. g. Penataan dan perizinan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang kurang terkoordinasi dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga profesional sulit terpenuhi. 4.

Pada tanggal 4 Juni 2013. Pertemuan di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tu-

Pada tanggal 5 Juni 2013. Pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Lambukibang, Kabupaten Tulangbawang. Beberapa permasalahan dan harapan yang disampaikan masyarakat antara lain: a. Program pemberangkatan umroh oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang telah berjasa di masyarakat. b. Perlu penganggaran bagi penyuluh lapangan perikanan dan kesehatan hewan. c. Perlu peningkatan sumberdaya manusia penyuluh melalui pendidikan informal. d. Perlu kemudahan mendapatkan pupuk subsidi menjelang musim tanam/penghujan.

Kecamatan Lambu Kibang, Kabuapten Tulangbawang Barat, terkendala dengan batas-batas antarkampung yang tidak jelas. Kejadian serupa mungkin ditemukan pada

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

H. Ismet Roni, S.H.

Edisi 2 Tahun 2013

Dapil VII

koordinasi serius dalam melakukan perencanaan dan pembangunan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasan. Dalam APBDP 2013 diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (jalan dan jembatan), serta program sosial lainnya. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi agar berkoordinasi untuk menekan kejadian tindak kejahatan di beberapa wilayah, baik di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, maupun Mesuji. Peningkatan program sosial kemasyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan perilaku hidup sehat dan mandiri bagi masyarakat. Kendala pembangunan listrik pedesaan: Kesulitan dalam pembebasan tanam tumbuh milik masyarakat menuju lokasi desa yang akan dibangun; sarana jalan dan jembatan masuk lokasi desa menyulitkan mobilisasi material PLN; tegangan ujung jaringan masih rendah (sekitar 18 KV); adanya panitia desa-desa. Untuk memantapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, selain mempermudah pelaksanaan pembangunan di desa dan ketertiban administirasi, perlu diprioritaskan program pemetaan daerah dilanjutkan dengan pengesahan dan penetapan batas antarkabupaten, kecamatan, dan desa.

Saran. Diharapkan kepada pimpinan dewan agar hasil kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VII Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, dapat ditindaklanjuti dan dijadikan acuan bagi pemerintah, terutama menyangkut persoalan yang mendesak seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan Napiliyon Aswari

pemekaran kampung, kecamatan, maupun kabupaten lainnya. Untuk itu, pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, maupun kampung dan kelurahan, di bawah koordinasi Kepala Bagian Tata Pemerintahan masing-masing agar memprioritaskan program pemetaan daerah guna mengantisipasi percepatan upaya masyarakat dalam mewujudkan ketertiban administrasi. Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Perlu perhatian dan penganggaran organisasi kepemudaan dan olahraga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi dan daya saing generasi muda. Pembinaan keterampilan dan bantuan modal awal guna mendorong pemuda mandiri dan maju. Perikanan dan Kesehatan Hewan. Perlu penganggaran bagi penyuluh lapangan perikanan dan kesehatan hewan. Perlu peningkatan SDM penyuluh merlalui pendidikan informal. Perlu tenaga pelayan kesehatan dan puskesmas hewan. Pembinaan Mental Spiritual. Perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual masyarakat. Perlu bantuan perbaikan kualitas bangunan peribadatan. Program pemberangkatan umor oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan bagi pembina spriritual yang telah berjasa di masyarakat.

Kesimpulan. 1.

Masih banyak ditemukan permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Mesuji. Seperti masalah pertanian, pndidikan, air bersih, penerangan, dan infrastruktur yang perlu menjadi perhatian, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dan kabupaten agar melakukan

jalan, dan pendidikan. Diharapkan peran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, berkoordinasi dengan pihak PLN untuk membangun sarana dan prasarana seperti jembatan dalam rangka pembangunan listrik pe-

desaan. Kepada pimpinan dewan dapat membuat rekomendasi kepada pihak eksekutif agar segera memproses dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat. (tim)

Reses Tidak Hanya Penuhi Perjalanan Dinas nggota DPRD Provinsi Lampung mengisi masa reses dengan turun ke lapangan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah asal pilihan. Pada tanggal 2 Juni 2013, pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Banjaragung dilaksanakan di gedung serba guna Panorama Alam, Kampung Wargamakmur Jaya. Dalam kegiatan tersebut dihadiri 5 orang anggota DPRD Provinsi Lampung, yaitu berasal dari PDIP, PKS, Hanura, dan PPP. Juga dihadiri oleh Asisten I Pemkab Tulangbawang, Kepala Dinas Kesehatan Tulangbawang, Camat Banjaragung, dan para kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Dalam acara yang dipandu Camat Banjaragung Kadarsyah. Anggota DPRD Lampung dari PDIP Deddy Afrizal menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan pembangunan yang selama ini belum masuk ke dalam APBD provinsi diupayakan untuk masuk dan dapat disahkan serta dapat dijalankan di setiap wilayah daerah. Selain itu, juga sejumlah perda yang perlu masukan dari berbagai daerah. Seperti peraturan yang menyangkut masalah

pangan. Menurutnya, selama ini belum ada perda yang mengatur tentang usaha pangan, seperti pengaturan lahan yang digunakan sebagai budidaya tanaman padi yang banyak beralih fungsi menjadi kebun karet atau sawit. â&#x20AC;&#x153;Anggota DPRD dari dapil Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, melakukan jaring aspirasi masyarakat untuk membawa aspirasi masyarakat sehingga bisa dimasukkan ke dalam program pembangunan di APBD Provinsi Lampung,â&#x20AC;? jelas Deddy. Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat tersebut juga mendapat tanggapan, baik yang positif maupun negatit. Salah satu warga yang hadir berharap anggota dewan jangan hanya mengadakan kegiatan ketika mendekati waktu pencalonan, melainkan lebih sering turun ke lapangan sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasinya. â&#x20AC;&#x153;Harapan kami kegiatan reses ini tidak hanya memenuhi perjalanan dinas anggota dewan. Seyogianya anggota yang berada di wilayah ini dapat menjaring aspirasi masyarakat setiap bulannya,â&#x20AC;? kata Yusman, salah seorang warga. (tim)

Edisi 2 Tahun 2013

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG