Tabloid Aspirasi DPRD Provinsi Lampung | Edisi III Tahun 2013

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

1

Edisi 3 Tahun 2013

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

DP III Kab. Lambar, Pringsewu, dan Tanggamus

Perlu Percepatan Pembangunan di 3 Kabupaten

Edisi 3 Tahun 2013

Dapil IV Kabupaten Lampung Timur, Metro

Perbaikan Ruas Jalandi Lamtim

2

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Aspirasi Masyarakat, Reses, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sebenarnya, pokok-pokok pikiran DPRD sudah ada sejak lama, walaupun tidak menggunakan nomenklatur yang lain, yaitu “penjaringan aspirasi masyarakat”. Untuk memudahkan diskusi ini kita lihat regulasi yang mengatur terkait dengan judul diatas.

Regulasi tersebut ada di Tatib DPRD dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. SUDARNO EDDI, SH,MH

PENANGGUNGJAWAB Kepala Bagian Perundang-undangan Hi. ZULFIKAR, SH, MH

PENGARAH Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung H. ABDULLAH ALI Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ZURIZAL, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung TINA MALINDA, S. Sos, MM Kepala Bagian Humas dan Protokol -

PEMIMPIN REDAKSI Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung CAKRAWALA OEMAR

KONTRIBUTOR HARGONO ADI CAHYADI, S.H. PRABANDARI, S.H. NAZIRHAN BAY KARIM, S.H. JOKO PURWANTO

SEKRETARIS NELI YUNIAR ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

ika dilihat dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD maka dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kali perubahan. PP 1/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di diganti menjadi PP 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan PP 25/2004 direvisi menjadi PP 53/2004 serta sekarang yang masih berlaku PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25(e) PP 1/2001 DPRD mempunyai kewajiban: memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaikan.

Selanjutnya , Pasal 36 (f) PP 25/2004 menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban: menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanluti aspirasi masyarakat.

Kemudian Pasal 55 PP 16/2010, Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD (pokir) kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jadi pada prinsipnya sejak awal sudah ada tugas DPRD maupun anggota DPRD terkait dengan aspirasi masyarakat.

Tetapi era PP 16/2010 hal tersebut dipertegas dari sisi ruang lingkup dan pelaksananya, yaitu menjadi tugas Badan Anggaran.

Tetapi tidak ada penjelasan lanjutan terkait dengan pokir tersebut. Misalnya, bagaimana menyusun pokir? Kapan mulainya? Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pokir?

Untuk mempermudah pemahaman, ketika di Tatib DPRD mengatur tentang Pokir DPRD ataupun aspirasi masyarakat, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah saat itu yang berlaku juga mengakomodasi, yaitu Kepmendagri 29/2002.

Pasal 17(2) Kepmendagri 29/2002 sudah ada “penjaringan aspirasi masyarakat”, tetapi penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tidak diadopsi lagi di PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006. Di Kepmendagri 29/2002, penjaringan aspirasi masyarakat memang tidak ditegaskan bahwa itu harus DPRD yang melaksanakan, tetapi Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD saat menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD. Kepmendagri 29/2002 juga tidak pernah menjelaskan lebih detail terkait jaring asmara tersebut.

Tatib DPRD: PP 1/2001: DPRD mempunyai kewajiban menyalurkan aspirasi; PP 25/2004 menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban menindaklanluti aspirasi; dan PP 16/ 2010: Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepmendagri 29/2002: Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat; Permendagri 13/ 2006: tidak Ada; dan Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan perumusan rancangan awal RKPD dan penelaahan pokokpokok pikiran DPRD. Jadi, di mana pokir DPRD diimplementasikan? Apakah saat penyusunan RKPD atau saat penyusunan RKA-SKPD? Pokir DPRD diatur dalam Permendagri 54/2010. Artinya yang semula pokir DPRD atau aspirasi masyarakat diberi ruang saat penganggaran APBD (Kepmendagri 29/2002) saat ini dialihkan ketika perencanaan (Permendagri 54/2010).

Dapat ditegaskan bahwa pokir DPRD ditampung saat perencanaan (tepatnya saat penyusunan RKPD) bukan saat penganggaran (penyusunan RKA-SKPD). Apa implikasinya?

Ketika di penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui, tetapi ketika di perencanaan, DPRD mengusulkan pokir.

PP 16/2010 hanya mengatur memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dan paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jika dilihat dari siapa yang membuat RKPD maka pokir DPRD akan diterima oleh Bappeda.

Terkait dengan penyampaian pokir DPRD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD menjadi tidak pas ketika pokir DPRD harus mengakomodasi hasil dari reses DPRD, khususnya reses yang kedua dan ketiga.

Jika dilihat sekilas, seolah-olah pokir DPRD hanya setahun sekali, padahal pemerintah daerah menyusun RKPD

J

dua kali, yaitu RKPD induk dan perubahan. Jadi reses yang kedua dan ketiga bagaimana?

Bagaimana penyusunan pokir DPRD? Apakah perlu diatur dalam Tatib DPRD? Sejauh ini banyak tatib DPRD yang hampir sama persis dengan PP 16/2010, termasuk penjelasan lebih lanjut tentang tugas Badan Anggaran terkait pokir DPRD. Jadi tidak heran kkalau pokir DPRD tidak diperjelas lagi. Seperti kapan mulai penyusunan dan dalam setahun berapa kali menyusun.

Bahan utama pokir DPRD adalah dari penjaringan aspirasi. Dalam Permendagri 54/2010 dinyatakan Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dokumen penelaahan pokokpokok pikiranDPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD. Jika diperhatikan lebih jauh bahwa pokir DPRD juga meliputi hasil reses DPRD. Sedangkan reses DPRD setahun dilaksanakan 3 kali. Bagaimana hal ini bisa disinkronkan dengan penyusunan RKPD induk dan perubahan sehingga hasil reses bisa diakomodasi dalam program dan kegiatan baik APBD Induk mapun perubahan.

Untuk reses pertama diakomodasi pada RKPD tahun anggaran berikutnya dan reses kedua diakomodasi pada tahun anggaran berjalan. Sementara reses ketiga diakomodasi pada RKPD tahun berikutnya.

Jika dilihat dari sisi praktek, pokir DPRD kurang menarik, karena 1. Kurangnya pemahaman terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, sebab PP 16/2010 maupun tatib DPRD tidak banyak menjelaskan secara lengkap dan detail bagaimana mekanisme pembahasan, penyusunan maupun penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD serta dokumentasi yang terkait dengan pokir DPRD. 2. Walaupun beberapa DPRD telah menyusun pokok-pokok pikiran ternyata membutuhkan proses yang panjang sampai tersusunnya pokir, apalagi sampai pada program kegiatan pada RKPD. 3. Kurangnya Bappeda dalam mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD, hal ini karena amanah untuk menampung pokok-pokok pikiran DPRD masih baru (Permendagri 54/ 2010). Disisi lain, banyak yang belum diatur bagaimana mekanisme penyampaian pokir dari DPRD ke eksekutif.

4. Rendahnya kepastian pokok-pokok pikiran DPRD untuk ditampung dalam RKPD. Berdasarkan uraian diatas, maka tidak heran bila banyak DPRD tidak menyusun Pokok-pokok pikiran DPRD. Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana mekanisme sistem dan prosedur internal DPRD menghasilkan pokir DPRD? Bentuk dokumen dari Pokir DPRD juga perlu diperjelas, apakah dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD atau dalam bentuk keputusan lainnya. (*)

MAKSUD DAN TUJUAN RESES Maksud dari Kegiatan Reses Anggota DPRD Prov.Lampung TA. 2013, adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bersilahturahmi dengan masyarakat pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan dimana untuk menggalangkan kemitraan Dewan Perwakilan Rakyat Prov. Lampung dan Masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan serta peningkatan kesehjateraan rakyat di Prov. Lampung Tujuan dari Kegiatan Reses Anggota DPRD Prov. Lampung TA. 2013, adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam Pemerintahan.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Dapil I

3

Dapil I Kota Bandarlampung

Lagi-Lagi Warga Minta Pembangunan Infrastruktur Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan I Kota Bandarlampung kembali melakukan kunjungan kerja ke kecamatan- kecamatan dalam rangka mengisi masa reses III tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 31 Agustus 2013.

egiatan tersebut sesuai dengan Program Kerja dan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung yang tujuan utamanya adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyosialisasikan program kerja serta hasil-hasil keputusan DPRD kepada konstituen dan masyarakat.

Dari hasil kunjungan tersebut, diperoleh masukan dari masyarakat bahwa infrastruktur jalan yang berada di beberapa kecamatan di Bandarlampung sekarang ini masih banyak yang harus diperbaiki karena banyak yang rusak.

Masyarakat meminta kepada Pemerintah Provinsi/ Kota untuk dapat berkoordinasi kepada Dinas PU Bina Marga agar dapat secepatnya terealisasi.

Jadwal kunjungan dimulai pada 26 Juni 2013 bertemu dengan uspika, lurah, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Kecamatan Telukbetung Selatan, kemudian hari berikutnya di Kecamatan Telukbetung Timur, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Langkapura, dan terakhir pada 31 Agustus 2013 bertemu dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Kemiling.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP 1 Kota Bandarlampung sebanyak 8 orang, yaitu H. Ir. Hantoni Hasan, M.Si. (Fraksi PKS), Donny Irawan, S.E. (PAN), Ir. Firmansyah Y.A., M.Si., M.B.A. (Partai Golkar), H. Syafariah Widyanti, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Juprius, S.E. (Partai Hanura),

K

Hartarto Lojaya (Partai Demokrat), Dra. Srie Lestari (Partai Demokrat), dan Elly Wahyuni, S.E., M.M. (Partai Gerindra).

Dari kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP I Kota Bandarlampung tersebut anggota DPRD Lampung dari DP I menyerap langsung aspirasi masyarakat, baik berupa pemintaan, informasi, saran, harapan, dan lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Kecamatan Tanjungkarang Pusat *

*

*

Warga Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjungkarang Pusat meminta agar Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung membangun dan merehabilitasi talud di tepi Way Awi agar serta membangun dan menertibkan drainase di lingkungan perumahan warga pada saat musim penghujan aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan dan banjir.

Warga Kelurahan Pelita dan Gotongroyong meminta agar Anggota DPRD Lampung dari DP Kota Bandarlampung membantu warga mengupayakan pembangunan dan perbaikan drainase di sepanjang jalan yang melewati wilayah tersebut, terutama di jalan atau ganggang yang masuk ke permukiman warga.

Agar Pemerintah memprogramkan pembuatan sumur bor yang terletak di lereng perbukitan yang berada di lokasi Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

H. Syafariah Widyanti, S.H., M.H.

Dra. Srie Lestari

Kecamatan Telukbetung Selatan *

*

Anggota Reses DP I Kota Bandarlampung dan masyarakat di Kecamatan Telukbetung Selatan meminta Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung agar segera memperbaiki pintu air sebanyak lima titik yang berada di Jalan Ikan Sebelah Kelurahan Pesawahan, Telukbetung Selatan, RT 031 RT 032 dan RP 035 LK III. Masyarakat Telukbetung Selatan yang memiliki toko atau ruko di Pasar Inti Store Telukbetung meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar

*

*

*

tidak memungut pajak atau mendapatkan keringanan dalam pembayaran retribusi hak guna bangunan (HGB). Dan kepada warga yang sudah membayar agar mendapatkan dokumen yang jelas.

Anggota Reses DP I Kota Bandarlampung dan masyarakat di Kecamatan Bumi Waras meminta Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung untuk dapat membuatkan sarana seperti MCK umum untuk warga yang berada di Jln. Ikan Kiter RT 07 dan RT 08 LK II Kelurahan Kangkung (sekarang masuk wilayah Kecamatan Bumiwaras). Selama ini banyak warga yang tidak memiliki WC dan tempat mandi.

Talud dan Bronjong yang berada di Kecamatan Telukbetung Selatan membutuhkan perbaikan secepatnya karena jika terjadi hujan akan menyebabkan banjir. Maka dari itu masyarakat yang berada di beberapa Kecamatan tersebut sangat membutuhkan penanganan secepatnya dari pemerintah.

Agar dibuatkan TPA sampah regional di beberapa titik di kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Lampung untuk mengurangi penuhnya pembuangan sampah yang ada di Kecamatan Telukbetung Selatan yang berada di Kelurahan Bakung.

Kecamatan Telukbetung Timur *

Kunjungan Ke Kecamatan Telukbetung Timur Anggota Reses DP I Kota Bandar

4

Dapil I

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Lampung meninjau lapangan yang berlokasi di Gunung Pala RT 04, LK 1 Kelurahan Keteguhan mendapat masukan dari masyarakat agar dapat dibantu memperbaiki jalan kampung untuk dapat di pasang paving jalan tersebut. Masyarakat pun meminta agar mendapat perbaikan mushola yang ada di kampung tersebut. * Anggota DPRD dari DP I Kota Bandarlampung bertemu dengan masyarakat nelayan di TPI Lempasing yang berada di Jalan RE Martadinata, Gg. Jambu RT 06 LK 5 Kelurahan Waytataan, Telukbetung Timur. Dalam pertemua itu warga nelayan meminta agar dapat dipermudah dalam persyaratan pembentukan Koperasi Usaha Bersama (KUBE) dan tidak dikenakan biaya oleh Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung.

Selanjutnya, agar kelompok KUBE dapat diberikan bantuan modal untuk rehap dan alat tangkap ikan, dan bantuan pengadaan kapal ukuran 5 s/d 10 GT. Karena ada beberapa kelompok warga nelayan yang tidak dapat beroperasi ke laut untuk mencari nafkah dikarenakan kapal mereka sudah tidak layak pakai.

H. Ir. Hantoni Hasan, M.Si.

Hartarto Lojaya

Ir. Firmansyah Y.A., M.Si., M.B.A.

Kecamatan Kemiling Anggota DPRD DP I Kota Bandarlampung beserta warga Kelurahan Kemiling yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Jln. Kuling, Gg. Damai, meminta kepada Pemprov berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung agar segera diprioritaskan: * Dibuatkan siring pembuangan air kotor, karena lokasi tersebut sampai sekarang belum ada pembuangan air kotor. * Meminta untuk segera diaspal karena lokasi tersebut apabila hujan, kendaraan roda dua dan empat tidak dapat melintas. Lokasi tersebut berada di tanah warga dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 200 meter. * Meminta ditambah gardu listrik dan lampu jalan di lokasi tersebut. * Meminta perbaikan jalan yang berlokasi di Jalan Badarudin Gg. Harapan dan Gg. Kenangan RT 03, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura. * Meminta kepada Pemprov agar segera berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung untuk memperbaiki jalan yang berada di Jln. Kakal Sembayan (Imam Bonjol) Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang Barat, karena kondisinya rusak parah. Jalan tersebut merupakan jalan alternatif untuk memasuki wilayah Kecamatan Kemiling. * Agar segera diperbaiki jalan yang berada di Jalan Pramuka karena jalan tersebut sudah banyak yang berlubang dan sangat membahayakan bila roda dua maupun roda empat melintas di jalan tersebut. * Meminta agar Pemerintah Proivinsi untuk segera menambahkan anggaran di APBDP tahun 2013 ini untuk dapat melanjutkan program jalan ring road barat.

Kecamatan Sukarame *

*

*

Kunjungan anggota DPRD DP I Bandarlampung ke Kecamatan Sukarame meminta Pemprov untuk memperbaiki jalan yang terletak di Jalan Lampung Jaya Gg. Beringin Mas RT 05 lingkungan Korpri, Kelurahan Harapan Jaya, Sukarame.

Juga, meminta Pemprov Lampung dapat menganggarkan sebesar Rp35 miliar dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD 2014 untuk perbaikan jalan yang berada di Jalan Tirtayasa. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandarlampung, itu kondisinya rusak parah.

Pelepasan tanah bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Sukarame khususnya dikelurahan Waydadi dan Harapanjaya agar Anggota DPRD DP I Kota Bandarlampung dan Pansus yang menangani pelepasan tanah tersebut

Donny Irawan, S.E.

*

dapat menyelesaikan secepatnya dan tidak memberatkan bagi masyarakat setempat.

Agar segera diperbaiki jalan yang berada di Jalan Tirtayasa, karena selama ini jalan tersebut rusak parah, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat sudah susah melintas di jalan tersebut.

Kecamatan Langkapura *

Warga meminta agar pemerintah memasang dan memperbaiki lampu-lampu penerangan jalan si lingkungan Kecamatan Langkapura, terutama yang berada di daerah titik rawan, yang tujuannya untuk mencegah kriminal yang selama ini sering terjadi.

*

Masjid dan mushola yang berada di wilayah Kecamatan Langkapura selama ini sangat membutuhkan pembuatan sumur bor dan perbaikan ruang tempat ibadah. Maka warga minta anggota DPRD Lampung agar dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menangani masalah tersebut agar segera terealisasi. (tim)

Warga: Tolong Perbaiki Jalan Tirtayasa ondisi Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung yang rusak tak kunjung diperbaiki.

Padahal, kerusakan jalan itu sudah lama, bahkan tahunan. Upaya perbaikan selama ini hanya sebatas tambal sulam. Hanya beberapa bulan setelah diperbaiki, hancur kembali karena banyak dilewati truk bermuatan berat.

Kerusakan Jl. Pangeran Tirtayasa yang menjadi jalur penghubung dengan Kawasan Industri Lampung boleh jadi akan berlangsung lama. Sebab, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Bandarlampung menegaskan jalan tersebut statusnya merupakan jalan provinsi sehingga yang berwenang memperbaikinya adalah Pemprov Lampung.

Sementara menurut Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Ali Rahman status jalan tersebut sejak lama telah beralih menjadi jalan kota, sehingga yang bertanggung jawab dan berwenang memperbaikinya adalah Pemkot Bandarlampung.

Sebagian besar warga tak memusingkan status jalan, yang terpenting segera diperbaiki. Sebab, jalan sepanjang 6,66 kilometer dari simpang Kalibalok hingga pertigaan Jl. Sutami tersebut sudah bertahun-tahun rusak. Di jalan yang berada di Kecamatan Sukabumi itu terdapat banyak lubang, yang pada musim lubang-lubang itu ibarat ranjau bagi pengendara.

Jika tidak berhati-hati, pengendara bisa saja terperosok akibat ranjau jalanan itu. Belum lagi banyak kendaraan berat semacam truk dan bus yang juga melintas di jalan tersebut.

Kondisi ini harusnya segera mendapatkan perhatian dari Pemprov Lampung maupun Pemkot Bandarlampung.

Menurut Sugito, warga yang selalu melintas di Jl. Pangeran Tirtayasa, tidak adanya penanganan dari pemerintah atas jalan tersebut telah mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. “Tanggung jawab siapa saja, yang penting tolong segera diperbaiki,� katanya.

Terlebih, saat ini sudah banyak warga Bandarlampung yang tinggal di perumahan-perumahan yang ada di Kecamatan Sukabumi. “Jalan ini penting buat kami yang tinggal di sini.

Karena jika harus memutar lewar Jl. Ir. Sutami lalu lewat bypass sangat jauh. Jadi mau tidak mau kami hanya bisa bertahan

K

terus melewati jalan ini setiap harinya,� kata Sugito.

Tidak jauh berbeda keluhan Muhamad Ziandi yang setiap hari membawa belanjaan menggunakan sepeda motor dengan keranjang. Menurutnya, kalau pemerintah bisa membangun fly over yang menghubungkan Jl. Tirtayasa dan Jl. Pangeran Antasari, seharunya juga mampu memperbaiki Jl. Tirtayasa. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Dapil II

5

Dapil II Kabupaten Lampung Selatan & Pesawaran

Minta Perbaikan Jalan Poros Kecamatan

H. Tony Eka Candra

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran, melakukan reses dengan mengunjungi sejumlah desa dan kecamatan di wilayah DP II pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013.

asil dari kunjungan reses diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan acuan bagi Pemprov Lampung dalam menyusun perencanaan dan menetapkan kebijakan, terutama menyangkut hal-hal mendesak seperti penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan, dan prasarana serta sarana pendidikan.

Pimpinan Dewan diharapkan dapat membuat rekomendasi kepada pihak eksekutif, juga segera memproses dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Di antara prioritasnya adalah peningkatan status beberapa puskesmas plus agar bisa merawat inap pasien, dan perbaikan jalan yang belum terealisasi.

Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan II yang melakukan kunjungan untuk menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses kali ini adalah Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo (PDI Perjuangan), H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T. (Partai Demokrat), H. Tony Eka Candra (Partai Golkar), Drs. H. Gufron Azis Fuadi (PKS), Drs. H. Andi Surya, M.M. (Partai Hanura), H. Sumadi, S.Sos. (Golkar), H. Benny Uzer, S.H. (Demokrat), Watoni Noerdin, S.H. (PDI-P),

H

H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si.

Watoni Noerdin, S.H.

Hidir Ibrahim (PKB), H.M. Hazizi, S.E. (PAN), H. Zeldayatie (PPP), H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si. (PKPB), dan Watiah (Partai Gerindra).

*

Senin 26 Agustus 2013

*

Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan dialog dengan warga di Kecamatan Tanjungsari, Jatiagung, dan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam dialog dengan masyarakat, aspirasi yang berkembang dan perlu segera ditindaklanjuti antara lain: * Perbaikan jalan lingkungan dari Desa Margodadi sampai Desa Sidodadi sepanjang 13 km dan Jln. Bangsawan yang menuju Kecamatan Jatiagung. * Perbaikan jalan Gang Durian ruas Jalan R.A. Basyid Desa Karangsari Kecamatan Jatiagung dan Jln. Raya Trikoradari Karangturi sampai Rejomulyo sepanjang sekitar 11 kilometer. Rua jalan tersebut rusak, aspalnya banyak mengelupas dan banyak lubang. * Di beberapa tempat, masyarakat membutuhkan sumur bor karena kesulitan air bersih untuk lahan pertanian dan perkebunan mereka. Terutama warga Desa Kawasan, Kecamatan Tanjungsari. * Perlu perbaikan talud sungai Way Sekampung di Desa Mulyosari, KecamatanTanjungsari, Lampung Selatan. * Perlu perbaikan jalan (Lapen) sepanjang 600 meter di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. * Di sejumlah desa, memiliki persoalan dan aspirasi yang sama. Yaitu, membutuhkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air. Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan memerlukan sumur bor dan TPA untk Panti Asuhan Roudhotul Jannah. * Sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan MCK juga diminta warga Dusun Borobudur, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Diharapkan ada program bantuan untuk merenovasi rumah penduduk miskin yang kediamannya sudah tidak layak huni agar memenuhi standar kesehatan.

Bantuan untuk renovasi rumah warga miskin, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat menggulirkan bantuan perumahan baik versi bedah rumah maupun bantuan rumah rakyat.

Selasa 27 Agustus 2013 Mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan pejabat Pemkab Lampung Selatan di Kalianda. Dari pertemuan tersebut, diperoleh masukan dan kesimpulan: * Perbaikan dan peningkatan pembangunan infrastuktur hendaknya menjadi prioritas, terutama infrastruktur jalan penghubung antarkecamatan. Tujuannya untuk memperlancar transportasi masyarakat. * Bidang pendidikan diarahkan pada pembangunan ruang kelas baru serta pengadaan meubeler dan fasilitas laboratorium. * Bidang kesehatan diarahkan pada penambahan anggaran jaminan persalinan, jaminan kesehatan daerah, serta peningkatan prasarana dan sarana RSUD Kalianda.

Rabu 28 Agustus 2013 Kunjungan dan berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan. Dari pertemuan warga tersebut, anggota DPRD Lampung dari DP II mendapat masukan: * Warga Desa Rejomulyo, Purwodadi Simpang, dan Desa Budilestari membutuhkan dua unit sumur bor dengan kedalaman sekitar 400 meter untuk mengatasi kekurangan air minum dan MCK. Selain itu, juga minta pemerintah memperbaiki jalan lingkungan yang sebagian besar masih berupa jalan

Watiah

*

* *

*

tanah.

Perbaikan jalan (lapen) Desa Lematang sepanjang 600 meter; perbaikan jalan masuk ke Desa Sukanegara (dari Jln. Sutami) yang kondisinya rusak; dan perbaikan serta pengaspalan jalan dari Desa Sukanegara ke desa-desa sekitar yang masih onderlag.

Pembangunan gedung TPA Sabilul Istiqomah Desa Budilestari.

Perbaikan jalan poros dari Jln. Sutami menuju Pasar Tanjungbintang yang sebagian besar suah rusak dan berlubang.

Jalan provinsi yang menghubungkan Tanjungbintang-Ketibung-Waysulan kondisinya rusak sehingga memerlukan perbaikan segera.

Kamis, 29 Agustus 2013 Rombongan anggota DPRD Provinsi Lampung DP II pada hari Kamis 29 Agustus 2013 melakukan kunjungan kerja dan berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Sragi, dan Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

Aspirasi yang berhasil dihimpun antara lain: 1. Infrastruktur * Jalan provinsi sepanjang sekitar 4 km Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo, sampai dengan Kecamatan Candipuro, kondisnya rusak, berlubang-lubang, sehingga perlu segera dilaksanakan perbaikan. * Warga mendambakan jalan lingkungan di Dusun Muaratiga sampai Dusun Kalimati, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, sepanjang 2,5 km. * Jalan provinsi sepanjang sekitar 15 km Desa Gayam sampai dengan perempatan Desa Ketapang, Lampung Selatan, kondisinya rusak berat. * Jalan yang menghubungkan Jatiagung—

6

Dapil II

Hidir Ibrahim

*

*

*

*

*

*

* * *

* * 2. * *

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Metro Kibang, kondisinya rusak parah, perlu segera diperbaiki.

Jalan provinsi sepanjang sekitar 7 km dari turunan Tanjungan melalui Pasar Ketibung tembus Umbul Kates, Kec. Ketibung, Lampung Selatan, kondisinya rusak berat.

Jalan pedesaan di Desa Bumidaya, Kecamatan Sidomulyo, perlu ditingkatkan menjadi onderlag, badan jalan sudah ada.

Kecamatan Sragi memerlukan: Jalan lingkungan di Desa Kedaung; Saluran drainase sawah di Desa Mandalasar; pembangunan jembatan sepanjang 20 meter di Desa Baktirasa; dan Balai Desa di Desa Sumber Agung.

Kecamatan Way Panji memerlukan: Sumur bor di Desa Sidomakmur; jalan lingkungan di Desa Bali Nuraga; sumur bos dan balai desa di Desa Sidorejo.

Kecamatan Kalianda memerlukan: sumur bor di Desa Bulok; sumur bor dan jalan lingkungan di Ponpes Birul Huda Desa Sumur Kumbang.

Jalan lingkungan di Jalan KH Sofyan Tsauri, sepanjang 1,5 km di Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan.

Jalan lingkungan di Dusun Sumampir, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan.

Jalan provinsi di Kota Dalam menuju Kecamatan Candipuro rusak parah, perlu ada pemeliharaan secepatnya.

Jalan provinsi yang menghubungkan Tanjung Bintang – Ketibung – Way Sulan, kondisinya rusak, berlubang-lubang, perlu dilaksanakan pemeliharaan.

Sumur bor Pesantren Raudatussolihin Bumirestu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan.

RKB dua lokal dan meubelair SMK Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.

Pengairan.

Sumur tersier untuk irigasi di 8 dusun, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

Desa Sukabanjar, Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo adalah daerah pertanian tadah hujan, perlu mendapatkan bantuan masing-masing satu buah sumur bor.

H.M. Hazizi, S.E.

*

3. * *

4. *

* *

Drs. H. Gufron Azis Fuadi

H. Zeldayatie

Tiga tempat membutuhkan Sumur bor: Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan; Yayasan Perguruan Islam Nurul Kasaf Sukatani Kalianda; Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo; dan Pondok Pesantren Hidyatusalihin Bakauheni.

Listrik Dusun Kalimati, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, sepanjang 1,5 km belum ada listrik.

Listrik juga belum tersedia di Desa Purwodadi, Kecamatan Ketibung; Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda; dan Desa Umbul Limun.

Pendidikan SDN II Dusun Malaga, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, kekurangan lokal. Ada kelas 1 s.d. 6, tetapi 1 lokal yang ada hanya 3.

RKB 3 lokal dan meubelair di MTs AlKhoiriyah di Way Muli, Rajabasa.

RKB MI/MTs Syamsul Ma arif dan SMA Islam Ma arif Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo

Jumat 30 Agustus 2013 Peninajauan lapangan ruas jalan Branti—Tataan, Desa Ulangan Jaya, Kecamatan Negerikaton, dan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran. * Agar segera dilakukan pengaspalan dimulai dari Branti sampai ke Tataan, Desa Ulangan Jaya, Negeri Katon, karena jalannya rusak dan berlubang. * Jalan lingkungan depan kantor Camat Tegineneng sepanjang 2 km. * Diharapkan ada program bantuan untuk memperbaiki rumah warga miskin agar kediamannya memenuhi standar kesehatan. * Di beberapa titik masih terdapat warga yang kesulitan air bersih. Diperlukan bantuan sumur bor umum guna keperluan MCK masyarakat. * Aspirasi untuk membantu masyarakat yang rumahnya dalam kondisi tidak layak huni. Pemerintah Provinsi diminta menggulirkan bantuan perumahan baik versi bedah rumah maupun bantuan rumah rakyat. * Bantuan untuk petani berupa pupuk murah dengan tujuan intensifikasi hasil

pertanian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat membantu ekonomi petani.

Sementara warga Kecamatan Padangcermin mengusukan: * Pembangunan jalan dan jembatan Kali Waru sebagai jalur penghubung RT 001, RW 002, RT 005 RW 006, dan RP 007 RW 010, Dusuk Lubuk Bakak, Desa Padang. * Jalan lingkungan dan air bersih di Dusun Sidodadi, Desa Maja, Pesawaran. * Perbaikan jembatan gantung di Desa Sumber Jaya, Dusun Tangkil Redjo, yang menhubungkan Desa Sumber Jaya – Wates – Gunung Rejo, sekitar 100 meter, Kabupaten Pesawaran. * Jembatan di Desa Lubuk Baka, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. * Jalan lingkungan Pasar Maja, Kecamatan Punduh, sekitar 1 km. * Jalan lingkungan Pasar Sidomulyo, Desa Wates, ke kantor Camat Padang Cermin, Pesawaran. * Jalan provinsi depan kantor Camat Punduh Pidada ke Piabung, Pesawaran. * Air bersih di Pulau Pahawang, Pesawaran. * Jalan provinsi yang menghubungkan Padang Cermin – Punduk Pidada, Pesawaran. * Peningkatan jalan lingkungan yang berada di Pasar Dusun Sidomulyo, Desa Wates, Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, dengan perincian 2,5 m x 1.000 m. * Ruang jalan yang menghubungkan antara Padang Cermin – Kedondong dari Desa Wates, Padang Cermin ke Desa Babakan Loak, Kecamatan Kedondong, Pesawaran.

Sabtu 31 Agustus 2013 Kunjungan ke Kecamatan Punduhpidada, Kecamatan Pesawaran. * Sumur bor di Desa Bawang Dusun Bawang Induk, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. * Ruang kelas baru Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Desa Kresnowidodo, Pesawaran.

* *

Ruang kelas baru SMA I Punduh Pidada, Pesawaran.

Jalan lingkungan/penghubung jalan Dusun Pasar menuju Dusun Bawang Induk, Kecamatan Punduh Pidada, dengan panjang jalan 8 m, lebar 4 meter.

Kesimpulan Dari kunjungan DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan II Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, menemukan banyak permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah itu.

Permasalahan yang memerlukan perhatian serius baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupten, antara lain menyangkut bidang pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Untuk itu, Bappeda Provinsi Lampung sebaiknya melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, untuk menyelesaikan berbagai persoalan hasil temuan DPRD dalam kunjungan kerja.

Untuk bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, perlu mengefektifkan puskemas dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena dirasakan pelayanannya belum maksimal. Beberapa puskemas puls sebaiknya ditingkatkan agar bisa menjadi puskemas dengan rawat inap.

Persoalan lain yang ditemukan dalam kunjungan kerja, banyaknya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Baik untuk keperluan rumah tangga, MCK, maupun usaha pertanian mereka terutama lahan pertanian tadah hujan.

Tidak kalah penting, banyaknya jalan yang rusak dan mendesak dilakukan perbaikan. Baik jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun infrastruktur jalan di pedesaan. Beberapa jalan di antaranya mengalami kerusakan parah dan sudah menghambat arus transportasi masyarakat.

Untuk ini perlu perbaikan segera. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Dapil III

7

DP III Kab. Lambar, Pringsewu, dan Tanggamus

Perlu Percepatan Pembangunan di 3 Kabupaten

H. Abdullah Fadri Auli, S.H.

Ir. Nenden Tresnanursari, M.Ap.

H. Misri Jayalatif, S.E.

Yusuf Wibisono

Dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan fungsi dan tugas anggota DPRD Provinsi Lampung, dan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah selaku wakil rakyat, anggota DPRD dari DP III yang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu, berkewajiban menyampaikan informasi tentang apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung. erutama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah provinsi yang telah dialokasikan sesuai APBD provinsi tahun anggaran 2013, khususnya di Dapil III. Selain itu juga diperlukan media dan sarana untuk pengumpulan data dan informasi dari daerah pemilihan III yang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan tenaga kerja, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, keuangan, ketahanan pangan, pariwisata, kehutanan dan infrastruktur, aparatur pemerintah, dan lainnya.

Sebagai evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD 2013 serta menjaring aspirasi masyarakat, sebagai bahan masukan dalam pembahasan APBD-P, maka anggota DPRD haruslah tanggap dalam menjaring aspirasi masyarakat Lampung.

Oleh karena itu, anggota DPRD Provinsi Lampung perlu melaksanakan reses ini pada tahun Anggaran 2013 yaitu meninjau atau turun ke lapangan bertemu dengan ma-

T

syarakat sebagai konstituen di kecamatankecamatan dan atau ketemu dengan Pemda Kabupaten di daerah pemilihan.

Kegiatan reses berlangsung selama enam hari, dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013. Lokasinya di Pemda Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat, dan beberapa daerah kecamatan serta konstituen masing-masing anggota reses.

Pelaksana reses adalah anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerja 3.13 (Fokja 3.13).

Yaitu yang berasal dari daerah pemilihan III berjumlah 13 orang. Pelaksanaan reses dilakukan bersama-sama, setelah itu melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lainnya yang ada di kabupaten Dapil III agar lebih fokus dan efektif dalam mendapatkan data aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP III adalah H. Abdullah Fadri Auli, S.H. (koordinator), H. Darwin Ruslinur (wakil), Ir. Nenden Tresnanursari, M.Ap. (sekretaris), Ir. H. Indra S. Ismail, M.M. (wakil ketua DPRD Provinsi Lampung), Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn., H. Yudi Carlo, S.H., H. Firman Yani, S.H., Palgunadi, S.T.P., Yusuf Wibisono, Harry

Ananda, H. Wardiyati, M. Effendi, dan H. Misri Jayalatif, S.E. Hasil kunjungan tersebut, sebagai berikut.

Kabupaten Lampung Barat Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat Lampung Barat, dipengaruhi oleh sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar, 57,21 persen, perdagangan dan hotel 14,90 persen, dan jasa lainnya sebesar 12,82 persen.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya: 1. Upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat.

2. Perluasan lapangan dan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. 3. Pengembangan industri rumah tangga.

4. Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur ekonomi daerah.

Ada beberapa hal yang merjupakan status kewaspadaan pangan di kecamatan, disebabkan oleh gabungan indikator ketahanan pangan yang terdiri dari: 1. Indikator ketersediaan pangan (rasio produksi pangan terhadap kebutuhan penduduk).

2. Indikator akses terhadap pangan (RTM, rasio jalan, rasio listrik).

3. Indikator pemanfaatan pangan (buta huruf, angka harapan hidup, air bersih, fasilitas kesehatan).

4. Indikator kerentanan pangan (luas wilayah, luas hutan, luas tanaman padi, areal fuso, kejadian bencana, penyimpangan curah hujan).

Masyarakat masih menuntut pembangunan yang memberikan kesempatan kerja merata di masyarakat dan perekonomian dengan sumber pertumbuhan meluas serta terbangunnya ketahanan pangan daerah mempunyai tantangan pembangunan yang dibutuhkan sebagai upaya peningkatan pembangunan dikarenakan: 1. Masih tingginya angka rumah tangga miskin meskipun telah mengalami penurunan.

2. Tingginya pengangguran meskipun sudah menurun.

3. Masih banyaknya pekon tertinggal.

4. Kondisi infrastruktur yang belum memadai.

5.

6.

Fluktuasi harga komoditas daerah.

Lambatnya pertumbuhan UKMK dan sektor perdagangan.

7. Tingginya kerawanan bencana alam.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2013 antara lain: 1. Pemantapan pelayanan kesehetan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

2. Peningkatan daya dukung, infrastruktur umum dan infrastruktur wilayah.

3. Pembangunan ketahanan pangan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanganan bencana dan kerawanan pangan.

4. Pengelolaan pariwisata dan budaya daerah.

5. Penguatan perekonomian daerah melalui: a. Pemberdayaan masyarakat pedesaan. b. Pengelolaan sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. c. Pengelolaan sumber daya air dan energi.

6. Pemantapan tata kelola pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan birokrasi, penegakan hukum, dan peningkatan rasa aman dan damai di masyarakat.

Kabupaten Tanggamus Potensi sumber daya alam di Kabupaten Tanggamus, sebagian besar berupa pertanian. Selain masih terdapat beberapa sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan. Seperti pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Selain itu, juga ada sumber daya air panas dan panas bumi yang memungkinkan dikembangkan menjadi energi listrik alternatif.

1. Pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian yang serius Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dengan sasaran program pemberdayaan masyarakat mandiri yang diharapkan dapat menyebar ke 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

Prioritas peningkatan pemberdayaan masyarakat ini mengenai bidang kesehatan,

Bersambungan ke hal 10

8

Dapil VII

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

DP VII Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

Perbaikan Jalan, Batas Wilayah, dan Pengawasan Proyek Pembangunan Kegiatan kunjungan masa reses yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013 oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VII yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji, mencatat banyak aspirasi yang perlu ditindaklanjuti. nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP VII sebanyak 9 orang, yaitu H. Sunardi, S.Sos., S.H. (koordinator), H. Dedi Afrizal, S.Kep. (sekretaris), H. Ismet Roni, S.H., Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M., Drs. H. Azwar Yacub, Drs. H. Munzir, H. Imer Darius, S.E., Ir. H. Octoria Herryka Dewi, dan Napiliyon Aswari (anggota).

Dari hasil kunjungan ke sejumlah kecamatan tersebut diperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Masih banyak ditemukan permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.

Seperti masalah pertanian, pndidikan, air bersih, penerangan, dan infrastruktur yang perlu menjadi perhatian, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

2. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dan kabupaten agar melakukan koordinasi serius dalam melakukan perencanaan dan pembangunan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasan.

3. Dalam APBDP 2013 diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (jalan dan jembatan), serta program sosial lainnya.

4. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi agar berkoordinasi untuk menekan kejadian tindak kejahatan di beberapa wilayah, baik di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, maupun Mesuji.

5. Peningkatan program sosial kemasyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan perilaku hidup sehat dan mandiri bagi masyarakat.

6. Kendala pembangunan listrik pedesaan: Kesulitan dalam pembebasan tanam tumbuh milik masyarakat menuju lokasi desa yang akan dibangun; sarana jalan dan jembatan masuk lokasi desa menyulitkan mobilisasi material PLN; tegangan ujung jaringan masih rendah (sekitar 18 KV); adanya panitia desa-desa.

7. Untuk memantapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, selain mempermudah pelaksanaan pembangunan di desa dan ketertiban administirasi, perlu diprioritaskan program pemetaan daerah dilanjutkan dengan pengesahan dan penetapan batas antarkabupaten, kecamatan, dan desa.

Adapun hasil kegiatan kunjungan pada masa reses sebagai berikut.

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013. Melakukan pertemuan

A

Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.

H. Ismet Roni, S.H.

dengan masyarakat di Kecamatan Tumijajar, KabupatenTulangbawang Barat, sekaligus meninjau kebun sengon rakyat di Margodadi, Tumijajar, Tulangbawang Barat.

Persoalan yang disampaikan antara lain: a. Keterbatasan ekonomi dan daya beli masyarakat yang didukung kurangnya pengetahuan, kesadaran, sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. b. Pendangkalan sungai yang mengakibatkan tumbuh suburnya rumpu serta pepohonan di sepanjang sungai sehingga menimbulkan permasalahan berkurangnya ketersediaan air. c. Perkebunan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memungkinkan masyarakat mengelola perkebunan secara mandiri. Persoalannya, perlu ditopang dengan berbagai kemudahan, seperti permodalan, keamanan, dan pasar yang jelas. d. Minimnya sarana dan jaringan listrik sampai ke daerah-daerah sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga perlu ada peningkatan jaringan dan listrik ke daerahdaerah secara bertahap. e. Minimnya sarana irigasi sehingga mengakibatkan malfungsi lahan pertanian. Diperlukan pembangunan sarana irigasi primer dan sekunder di beberapa wilayah sebagai pemasok hasil pertanian.

Beberapa harapan yang disampaikan masyarakat antara lain: a. Infrastruktur kualitas jalan yang harus diperhatikan. b. Peningkatan keamanan karena sering terjadi begal dan sebagainya. c. Pemekaran kampung dan kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan. d. Peningkatan program pembinaan sosial kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat. e. Peningkatan anggaran bantuan rumah sehat bagi masyarakat.

2. Pada tanggal 27 Agustus 2013. Pertemuan dengan

H. Imer Darius, S.E.

masyarakat Kecamatan Banjaragung. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat, antara lain: a. Perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual generasi bangsa khusunya di daerah. b. Perlu bantuan perbaikan kualitas bangunan peribadatan umat. c. Program pemberangkatan umroh oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang telah berjasa di masyarakat. d. Perlu pengadaan dan perbaikan fasilitas air bersih. e. Perlu pembangunan pasar di desa pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. f. Pembinaan penyuluhan pertanian terus ditingkatkan. g. Kurang koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pendidikan sehingga pengawasan dan pemeliharaan aset pendidikan kurang terpantau dengan baik. h. Perlu pembentukan unit pembenihan ikan lele rakyat. i. Pengembangan sentra peternakan kambing kacang. j. Permohonan bantuan mesin pencacah rumput untuk pembuatan pakan ternak. k. Pembuatan perpustakaan daerah, minimal taman bacaan rakyat.

Beberapa harapan dan masukan dari masyarakat Tulangbawang Barat, kondisi umum yang dihadapi masyarakat adalah: a. Infrastruktur jalan yang harus diperhatikan, baik kuantitas maupun kualitas. b. Keamanan karena sering dijumpai begal dan sebagainya. c. Pemekarang kampung dan kecamatan. d. Perhatian yang harus ditingkatkan kepada PAUD, TPA, dan guru ngaji.

Kesehatan -

Penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi sehubungan masih banyak keluhan masyarakat yang kurang mampu, tidak terdata dalam data base sebagai peserta penerima bantuan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pendataan yang kurang teliti karena waktu dan anggaran tidak ada/kurang yang disediakan pemerintah.

Kurangnya sarana pelayanan kesehatan, baik kualitas maupun kuantitas, jarak tempuh cukup jauh bagi masyarakat untuk menuju tempat pelayanan kesehatan.

Pembangunan fasilitas umum dari provinsi yang dilaksanakan di daerah pada umumnya berkualitas rendah, belum sampai batas umur yang ditentukan

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

H. Dedi Afrizal, S.Kep.

Edisi 3 Tahun 2013

H. Sunardi, S.Sos., S.H.

bahkan belum selesai hasil pekerjaannya sudah rusak kembali. Penyebabnya antara lain: Kurangnya pengawasan dari daerah dan pembangunannya tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah/kecamatan setempat.

Daftar kegiatan pembangunan umumnya tidak terbuka ke daerah sehingga siapa yang mengerjakan tidak diketahui.

Perbaikan jalan tidak sesuai dengan kelas jalan.

3. Pada tanggal 28 Agustus 2013. Pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tulangbawang. Ada beberapa permasalahan dan harapan yang disampaikan masyarakat, antara lain: a. Minimnya infrastruktur menuju Kecamatan Gedung Meneng menjadi kendala bagi masyarakat di kecamatan tersebut. Permohonan masyarakat agar dibuka pembangunan jalur alternatif yang menghubungkan kedua kecamatan tersebut menuju ibu kota Menggala atau Unit II dapat diwujudkan dengan membuat jembatan yang menghubungkan kampung Gedung Meneng dengan kampung Penawar Aji, Kecamatan Gedung Rejosakti. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat karena bisa memperlancar distribusi hasil pertanian di daerah itu. b. Masyarakat berharap ada percepatan proyek PLN hingga ke pelosok kampung. Janji pemerintah hingga kini belum terealisasi. c. Bidang pertanian. Masyarakat berharap APBDP 2013 dapat menganggarkan biaya penyodetan rawa di kecamatan tersebut agar masyarakat dapat mencetak sawah. Saat ini lahan di daerah itu tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada saluran pengendali air yang berlebihan saat musim hujan. d. Bidang Kesehatan. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan status puskesmas rawan jalan di wilayah itu menjadi puskesmas rawat inap. Menambah jumlah puskesmas pembantu agar masyarakat Gedung Meneng tidak keluar daerahnya ketika membutuhkan layanan kesehatan. Mengingat rentang kendali dan jarak tempuh serta kondisi infrastruktur kurang mendukung. e. Dari wilayah lain di Kabupaten Tulangbawang, masyarakat juga mengharapkan perhatian khususnya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang Simpang Unit Delapan hingga Rawapitu. Masyarakat berharap kondisi jalan tersebut dapat segera diperbaiki agar perjalanan menjadi lancar. f. Penyebaran tenaga kesehatan juga kurang merata. Terjadi kelebihan tenaga di satu tempat sarana pelayanan kesehatan, dan kekurangan di tempat lain. g. Penataan dan perizinan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang kurang terkoordinasi dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga profesional sulit terpenuhi.

4. Pada tanggal 29 Agustus 2013. Pertemuan di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang.

Ada beberapa hal permasalahan dan harapan yang disampaikan masyarakat setempat. Antara lain. a. Perikanan. Nelayan air tawar mengeluhkan semakin sedikit dan sulit memperoleh hasil tangkapan dari sungai-sungai. Kondisi ini terjadi akibat maraknya praktek penangkapan ikan menggunakan setrum. b. Pembinaan Mental Spiritual. Perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/

Napiliyon Aswari

masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual masyarakat. Perlu bantuan perbaikan kualitas bangunan peribadatan.

Program pemberangkatan umroh oleh pemerintah provinsi agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang berjasa di masyarakat. c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Perlu perhatian dan penganggaran organisasi kepemudaan dan olahraga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi dan daya saing generasi muda.

Pembinaan keterampilan dan bantuan modal awal guna mendorong pemuda mandiri dan maju. d. Pendidikan. Kurang adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan sehingga pengawasan serta pemeliharaan aset pendidikan kurang terpantau dengan baik. e. Penerangan Listrik. Sarana jalan dan jembatan masuk desa masih menyulitkan mobilisasi material untuk membangun jaringan listrik. Kesulitan dalam pembebasan tanam tumbuh milik masyarakat menuju lokasi. Adanya panitia-panitia listrik desa.

Solusinya: Diperlukan peran pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan.

5. Pada tanggal 30 Agustus 2013. Pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Lambukibang, Kabupaten Tulangbawang. Beberapa permasalahan dan harapan yang disampaikan masyarakat antara lain: a. Program pemberangkatan umroh oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang telah berjasa di masyarakat.

Dapil VII

b. Perlu penganggaran bagi penyuluh lapangan perikanan dan kesehatan hewan. c. Perlu peningkatan sumberdaya manusia penyuluh melalui pendidikan informal. d. Perlu kemudahan mendapatkan pupuk subsidi menjelang musim tanam/penghujan.

Kecamatan Lambu Kibang, Kabuapten Tulangbawang Barat, terkendala dengan batas-batas antarkampung yang tidak jelas. Kejadian serupa mungkin ditemukan pada pemekaran kampung, kecamatan, maupun kabupaten lainnya. Untuk itu, pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, maupun kampung dan kelurahan, di bawah koordinasi Kepala Bagian Tata Pemerintahan masing-masing agar memprioritaskan program pemetaan daerah guna mengantisipasi percepatan upaya masyarakat dalam mewujudkan ketertiban administrasi.

Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Perlu perhatian dan penganggaran organisasi kepemudaan dan olahraga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi dan daya saing generasi muda. Pembinaan keterampilan dan bantuan modal awal guna mendorong pemuda mandiri dan maju.

Perikanan dan Kesehatan Hewan. Perlu penganggaran bagi penyuluh lapangan perikanan dan kesehatan hewan. Perlu peningkatan SDM penyuluh merlalui pendidikan informal. Perlu tenaga pelayan kesehatan dan puskesmas hewan.

Pembinaan Mental Spiritual. Perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual masyarakat. Perlu bantuan perbaikan kualitas bangunan peribadatan. Program pemberangkatan umor oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan bagi pembina spriritual yang telah berjasa di masyarakat.

Saran Diharapkan kepada pimpinan dewan agar hasil kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VII Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, dapat ditindaklanjuti dan dijadikan acuan bagi pemerintah, terutama menyangkut persoalan yang mendesak seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan, dan pendidikan.

Diharapkan peran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, berkoordinasi dengan pihak PLN untuk membangun sarana dan prasarana seperti jembatan dalam rangka pembangunan listrik pedesaan.

Kepada pimpinan dewan dapat membuat rekomendasi kepada pihak eksekutif agar segera memproses dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat. (tim)

Jalan Poros Rawajitu Rusak Terus alan poros yang menghubungkan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Rawajitu Timur hingga kini masih rusak. Upaya perbaikan secara menyeluruh belum dilakukan, padahal jalan poros itu merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pendapatan daerah Menurut Soleh (56), warga Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, ruas jalan tersebut sudah sejak tahun 1995 rusak parah, dan belum ada perbaikan total. Hanya sesekali ditambal sulam, sehingga kerusakan pun makin parah.

Meski sejumlah pejabat pemerintah sering melalui jalan tersebut jika berkunjung ke wilayah Rawajitu, namun upaya perbaikan belum juga dilakukan. “Harapan kami, Pemerintah Kabupaten bersama Pemprov bertindak cepat menangani dan memperbaiki jalan ini,” katanya.

Berdasarkan catatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji, selama musim hujan jalan rusak berlubang di semua titik di Mesuji. Selama musim penghujan diperkirakan jumlah rusak terus bertambah dan kondisi kerusakan akan semakin parah.

“Tercatat, titik-titik jalan yang masih berupa jalan tanah di Mesuji, antara lain seluruh ruas jalan yang menghubungkan antardesa di Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara. Untuk Kecamatan Wayserdang, Simpangpematang, Pancajaya, dan Tanjungraya hanya sebagian yang masih berupa jalan tanah.

Namun ada beberapa desa yang terisolasi dan tidak bisa dijangkau karena ruas jalannya terputus,” jelas Sekretaris Dinas PU Mesuji Budiman Nainggolan.

Pembagian pekerjaan perbaikan jalan pun semestinya disesuaikan dengan jenis jalan. Seperti jalan kabupaten akan dikerjakan oleh Dinas PU Kabupaten Mesuji, sementara untuk jalan provinsi semestinya merupakan tanggung jawab Pemprov Lampung.

“Tetapi karena kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda-tunda untuk ruas jalan Provinsi coba kita perbaiki semampunya secara swadaya bersama masyarakat sesuai dengan instruksi Bupati,” jelas Budiman.

Pembangunan jalan tentunya harus menjadi prioritas utama sehingga menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah Kabupaten Mesuji. Penyebab jalan yang rusak bukan semata karena kondisi jalan yang belum dibangun, tetapi juga karena muatan kendaraan angkut yang melebihi tonase batas maksimal kemampuan jalan.

Salah satu contohnya adalah jalan dari Desa Wonosari menuju kawasan Kota Terpandu Mandiri (KTM). (tim)

J

9

10

Dapil III

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Sambungan dari hal 7

H. Yudi Carlo, S.H.

M. Effendi

pendidikan, sarana dan prasarana, dan sektor lainnya. Diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan jalur-jalur jalan penghubung Kecamatan Talangpadang— Ulubelu, Sanggi—Rajabasa—Suwoh, dan jalan Kotaagung Timur—Kecamatan Limau, dengan harapan dana dapat dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus maka akses jalan penghubung tersebut dapat bermanfaat pada kemajuan perekonomian di Tanggamus.

2. Pertumbuhan ekonomi di Tanggamus selama kurun waktu empat tahun terakhir menunjukan perkembangan membaik.

Perekonomian Tanggamus tumbuh 5,44 persen tahun 2009, lalu 5,79 persen di tahun 2010, dan 6,41 persen di tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 berada pada angka sekitar 6,50 persen.

3. Bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi perencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di bidang ini serta melakukan langkah-langkah pemecahannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi: a) Mengatur dan mengen-

dalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya berdasarkan kebijakan atasan; b) Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian, industri, perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.

Selain itu, c) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuk sektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Kemudian, d) Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan dan Komunikasi Sosial; e) Memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Perkembangan Investasi dan Perhitungan Inflasi di Kabupaten Tanggamus; dan f) Memantau perkembangan kesejahteraan rakyat dengan perhitungan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menyusun strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemantauan perkembangan angka pengangguran, kesempatan kerja dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari dua Subbidang, yaitu Subbidang Ekonomi, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan), industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha, yang berada dalam wilayah kabupaten dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di bidang ekonomi serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Subbidang Sosial Budaya yang meliputi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintahan, kependudukan dan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi.

H. Darwin Ruslinur

Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn.

H. Wardiyati

Palgunadi, S.T.P.

diharapkan dapat menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu, sasaran dan strategi tersebut meliputi meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja; terpenuhinya kecukupan pangan yang terjangkau; berkurangnya angka pengangguran; dan meningkatnya peran lembaga keuangan mikro dalam pembangunan perdesaan.

Selain itu, meningakatnya sumbangan sektor-sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan pariwisata dalam pembentukan produk domestik regional bruto Kabupaten Pringsewu; meningkatnya prasarana dan sarana wilayah, baik secara kuantitas maupun kualitas; meningkatnya daya saing pengusaha kecil, menengah, dan koperasi; dan meningkatnya Investasi dan pemanfaatan ruang untuk pertanian, dan pariwisata secara berkelanjutan.

DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat ini dapat ditindaklanjuti serta dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan keberhasilan baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, sandang dan pangan, sosial masyarakat, infrastruktur dan lain sebagainya.

Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dperlukan upaya kemudahan dalam berinvestasi, sehingga akan memperluas lapangan kerja, dan pengembangan industri rumah tangga.

Masih banyak daerah yang irigasinya belum memadai sehingga perlu ditingkatkan agar meningkatkan kesejahteraan petani.

Perlu sarana pendidikan dan kesehatan yang layak, termasuk di beberapa pekon terpencil perlu ditugaskan doter spesialis sehingga Lampung Sehat dapat terwujud.

Masih diperlukan aliran listrik di daerah pekon tertinggal. (tim)

Kabupaten Pringsewu Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan kekuatan dalam pembangunan pada aspek penyediaan sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya alam juga merupakan potensi yang sangat menunjang program pembangunan. Untuk itu komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap pengembangan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan cukup tinggi, serta pemanfaatan ruang memiliki kaidah-kaidah dengan tingkat relevansi tinggi terhadap pengembangan seluruh bidang pembangunan yang ada.

Di sisi lain, infrastruktur ekonomi rakyat seperti koperasi yang mampu menjadi pemicu perkembangan pembangunan ekonomi rakyat, belum berkembang dengan baik. Ditambah belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Serta pelaksanaan pelayanan publik belum sepenuhnya prima karena belum meratanya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya dan kurangnya sarana pendukung.

Ada beberapa yang

Rekomendasi Diharapkan kepada Pimpinan Dewan, agar hasil dari kunjungan reses anggota

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Dapil IV

11

DP IV Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

Perbaikan Ruas Jalan Provinsi di Lamtim Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung mengagendakan kunjungan ke daerah pemilihan bagi setiap anggota Dewan pada masa reses, bertujuan antara lain menyosialisasikan program kerja dan menyerap aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.

H. Abdul Hakim Rasyid, S.T.

nggota DPRD Provinsi Lampung dari DP IV yang meliputi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebanyak 11 orang, yaitu H. Nurhasanah, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M. (Partai Golkar), Ir. Yandri Nazir (Partai Demokrat), H. Bambang Iman Santoso(Partai Demokrat), Ketut Erawan, S.H. (PDI Perjuangan), H. M. Ari Wibowo, Lc. (PKS), Dra. H. Yulia Hasimah (PAN), Drs. H. Erpani S. Jaya (Partai Gerindra), Ir. H. Nurhasanah (Partai Hanura), H. Abdul Hakim Rasyid, S.T. (PKPB), dan Drs. H. Abdul Haris (PKB).

Kunjungan pada masa reses dilaksanakan selama 6 hari, mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2013, dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Probolinggi (Lampung Timur), Metro Timur, Metro Kibang, Metro Pusat (Kota Metro).

Kunjungan anggota DPRD Dapil VI pada hari pertama tanggal 26 Agustus 2013 mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa Margasari, Kecamatan Labuhanratu. Berikutnya di Balai Desa Tegalgondo, Kecamatan Purbolinggo; Kecamatan Metro Kibang; Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Wayjepara, dan terakhir di Kecamatan Brajaselebah.

Maksud dan tujuan kunjungan ke dapil pada masa reses adalah untuk melihat secara dekat konstituen di daerah pemilihan masing-masing dan bisa lebih mengenal konstituen secara jelas dan mendalam tentang permasalalan yang ada di masyarakat. Sementara tujuannya meninjau secara langsung bantuan dari Pememerintah Provinsi yang berada pada wilayah setempat serta dapat melihat secara jelas permasalahan-permasalahan yang ada di kota/kabupaten (desa, kecamatan, dan masyarakat).

Dra. H. Yulia Hasimah

aparat keamanan, lebih aktif melakukan patroli ke desa-desa, karena selama ini masih banyak tindak kejahatan, seperti pembegalan, curanmor, dan lain-lain.

A

1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

Warga di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhanratu minta pembinaan olahraga untuk pemuda dan perbaikan lapangan sepakbola.

Minta perbaikan ruas jalan masuk ke Plangijo menuju Taman Nasional Way Kambas agar kunjungan wisatawan ke Sekolah Gajah di Way Kambas terus meningkat.

Warga minta perbaikan sejumlah ruas jalan poros desa, pembangunan dan perbaikan irigasi teknis, pembangunan gedung baru untuk PAUD, dan pembuatan sumur bor.

Warga minta anggota DPRD Lampung mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengaktifkan Balai Latihan Pemuda/Pramuka di Rajabasalama.

Sebab, pembangunan balai tersebut telah menyerap banyak biaya, namun selama ini kegiatannya tidak ada. Karena itu, perlu dibentuk badan pengelola yang melibatkan tokoh masyarakat setempat.

Warga minta pemerintah, terutama

6.

7.

8.

Tokoh masyarakat dan warga Desa Tegalgondo, Kecamatan Purbolinggo, minta perbaikan irigasi teknis dan minta pembangunan sumur bor untuk mengairi sekitar 200 ha sawah. Warga juga mengusulkan agar pemerintah membangun embung-embung air sebagai persediaan pada musim kemarau. Juga minta bantuan untuk membangun lantai jemur padi agar penanganan pascapanen padi berjalan dengan baik pada setiap musim panen.

Perbaikan jalan poros Tegalgondo yang merupakan jalan provinsi sepanjang 30 kilometer yang kondisinya saat ini rusak berat. Juga perbaikan poskedes yang sudah tidak layak huni lagi.

Tokoh masyarakat dan warga di Kecamatan Purbolinggo minta pemerintah segera memperbaiki jalan provinsi dari Bumijawa, Kecamatan Sukadana, menuju Pasar Prubolinggo yang kondisinya banyak lubang dan aspalnya sebagian besar sudah mengelupas.

Warga minta DPRD Provinsi menganggarkan dalam APBD Lampung untuk sejumlah program pemberdayaan masyarakat, terutama untuk petani. Program tersebut berupa bantuan modal untuk usaha kecil dan budidaya tanaman.

Warga yang berada di perbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Waybungur minta pemerintah mengantisipasi agar gajah liar yang berada di TNWK tidak keluar hutan dan merusak tanaman warga.

Mereka juga minta adanya program bantuan modal usaha alternatif, terutama ketika tanaman mereka tidak panen akibat dirusak gajah.

Warga Desa Taman sari, Kecamatan Probolinggo, Probolinggo mengusulkan peningkatan dan penambahan gedung ruang kelas baru di SMP 1 di Desa Tamansari, dan penambahan meubelair yang ada sudah tidak layak.

Warga minta perbaikan jalan provinsi dari Desa Tanjung Kesuma sekitar 3 km kondisinya rusak parah; perbaikan jalan provinsi di Desa Donomulyo menguhubungkan Desa Caturswarko yang direcanakan sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum terealisasi.

Pemerintah kabupaten dan provinsi dimita merealisasikan jembatan yang menghubungkan Waybungur dan Kecamatan Kalipasir, jembatan yang ada dan ruas jalan provinsi antara Metro dan Probolinggo sampai Bumijawa (Sukadana), kondisi rusak parah.

Drs. H. Abdul Haris

Ketut Erawan, S.H.

Kecamatan Metrokibang 1.

Kecamatan Purbolinggo

Kecamatan Labuhanratu 1.

Drs. H. Erpani S. Jaya

2.

3.

Sejumlah tokoh dan warga masyarakat di Kecamatan Metrokibang minta agar anggota DPRD Lampung memfasilitasi keinginan warga untuk masuk menjadi bagian wilayah Kota Metro. Selama menjadi bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur, warga merasa sangat jauh untuk mengurus berbagai kepentingan di kota kabupaten di Sukadana.

Jarak Metrokibang ke Sukadana hampir 50 kilometer, sementara dengan Kota Metro hanya sekitar 10 kilometer. Warga yakin jika bergabung menjadi wilayah Kota Metro, Kecamatan Metrokibang makin cepat berkembang dan maju.

Warga minta pemerintah segera memperbaiki jalan utama yang menghubungkan Kota Metro dengan Bandarlampung yang melewati wilayah mereka. Jalan yang melewati KaranganyarSukadama (Lampung Selatan), Margototo-Metrokibang (Lampung Timur) dan tembus di Kota Metro tersebut sangat penting sebagai jalan alternatif untuk menuju Bandarlampung.

Perbaikan jalan-jalan poros yang menghubungkan antardesa di Kecamatan Metrokibang, juga jalan yang menguhubungkan dengan kecamatan sekitar, karena kondisi jalan di wilayah itu banyak yang rusak. Meski berada tak jauh dari ibukota provinsi (hanya sekitar 30 kilometer) kondisi jalanjalan di Kecamatan Metrokibang sangat buruk, sehingga menghambat arus barang dan orang dan menghambat pertumbuhan wilayah.

3.

4.

5.

6.

Kecamatan Brajaselebah 1.

2.

Kec. Metro Pusat dan Metro Timur 1.

2.

3.

Masyarakat Metro Pusat minta bantuan untuk pembangunan mushola dan bantuan prasarana dan sarana untuk tempat pendidikan Alquran (TPA).

Warga Kota Metro Pusat minta pemerintah provinsi meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat, terutama bantuan modal untuk para pedagang di wilayah itu.

Untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat Kelurahan Rejoagung Kecamatan Metro Timur mohon bantuan pendistribusian pupuk karena selama ini masih sangat kurang.

Kecamatan Wayjepara 1.

2.

Warga minta DPRD Provinsi Lampung mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan pembangunan jalan lintas pantai timur di ruas Desa Jepara dan Desa Rajabasalama yang selama ini rusak berat, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat pungutan liar bagi kendaraan yang melintas di wilayah itu.

Warga minta Pemprov memperbaiki sejumlah ruas jalan yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Wayjepara yang saat ini kondisinya banyak

yang rusak. Salah satunya jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Wayjepara dengan Brajaselebah.

Petani dan peternak di Kecamatan Wayjepara minta pemerintah memfasilitasi pembangunan pasar ternak.

Warga di sejumlah desa mengusulkan bantuan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masih kurang sempurna dan lambat, pendistribusian raskin di desadesa masih banyak kekurangan dan tidak merata; peningkatan pembangunan rumah ibadah dan pembayaran insentif guru ngaji dan pembangunan madrasah/ sarana pendidikan yang masih kurang.

Tokoh masyarakat mengusulkan bantuan pompa air untuk mengairi lahan pertanian/sawah yang luasnya mencapai 100 hektar karena setiap musim tanam mengalami kekeringan.

Warga menguslkan rehabilitasi saluran irigasi pengairan pertanian, bantuan benih berkualitas dan penyediaan pupuk yang sering langka pada setiap musim tanam.

3.

4.

5.

6.

Tokoh masyarakat dan warga minta pemerintah memperbaiki jalan dari Brajaharjosari hingga Desa Brajaluhur sepanjang sekitar 8 kilometer yang kondisinya rusak parah.

Tokoh masyarakat dan warga minta pemerintah memperbaiki jalan di jembatan Karanganyar (Way Penet) yang menghubungkan Kecamatan Brajaselebah dengan Kuala Penet, Kecamatan Labuhan maringgai. Kondisi jalan di jembatan tersebut sangat buruk, sehingga menghambat distribusi dan pengangkutan hasil-hasil pertanian.

Warga Desa Brajaharjosari minta pemerintah memberikan bantuan dan memfasilitasi pembangunan Pusat Latihan Agrobisnis yang akan diusahakan oleh pemerintah desa. Pusat pelatihan tersebut akan dipusatkan di lahan desa seluas 10 hektar yang tujuannya untuk melatih dan mendidik petani dalam budidaya tanaman pangan, sayuran, ternak, dan tanaman perkebunan.

Warga Brajaharjosari dan Brajaluhur banyak yang menjadi perajin tungku.

Mereka minta bantuan modal usaha agar bisa mengembangkan usahanya.

Warga Desa Brajagemilang dan Brajamulya minta pemerintah mengaspal jalan poros di desa mereka sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan Brajaharjosari-Brajagemilang-Brajamulya-dan Brajaluhur.

Warga juga minta perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatang yang menghubungkan Brajagemilang (Kecamatan Brajaselebah) dengan Brajadesa dan Brajacaka (Wayjepara).

Panjang jalan sekitar 5 kilometer, sementara panjang jembatan sekitar 200 meter. (tim)

Dapil V

12

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

DP V Kabupaten Lampung Tengah

Jalan Rusak, Keamanan Mendesak Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan V Lampung Tengah pada masa reses melakukan kerjan ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasilnya, akan dijadikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun program kerja yang aspiratif.

Sahzan Syafri, S.H., M.H.

unjungan kerja selama enam hari sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013. Pada kegiatan kunjungan masa reses anggota DPRD Provinsi Lampung terfokus pada Kecamatan Bekri, Anaktuha, Kalirejo, Punggur, Gunungsugih, dan Trimurjo.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan V Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 11 orang, yaitu I Gede Jelantik, S.E. (Partai Golkar), Ir. H. Sugiharto Atmowijoyo, S.H. (Partai Demokrat), Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H. (Partai Gerindra), H. Suyatno S.W., S.E. (PAN), H. Nursalim (PKS), Yasminie Asyik, S.H. (Demokrat), H. Toto Herwantoko (Demokrat), Sahzan Syafri, S.H., M.H. (PDI Perjuangan), H. Riza Mirhadi, S.H. (Golkar), Drs. Musa Zainuddin (PKB), dan I Komang Koheri (PDI-P).

Setelah melakukan pertemuan dengan para camat, beberapa tokoh masyarakat, dan kepala desa serta melakukan peninjauan lapangan di berbagai kecamatan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan program pembangunan lainnya, diperoleh masukan, harapan, dan aspirasi dari masyarakat sebagai berikut.

K

Bidang Pembangunan Prasarana Untuk prasarana jalan kabupaten dan kecamatan yang saat ini rusak parah dan menunggu perbaikan antara lain: * Jalan provinsi dari Kecamatan Bekri menuju Kecamatan Anaktuha hingga Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo. * Jalan provinsi dari Kota Metro menuju Punggur, Kotagajah, Seputih Raman sampai dengan Seputihbanyak, Rumbia, hingga ke Seputih Surabaya sekitar 60 kilometer. Kondisinya rusak parah, yaitu dari Jalan simpang Bukit Randu sampai dengan Kecamatan Rumbia sampai dengan Kecamatan Bandar

H. Suyatno S.W., S.E.

Yasminie Asyik, S.H.

Surabaya (Bratasena).

Jalan dari Seputih Mataram sampai dengan Kecamatan Bandar Mataram.

Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Seputih Mataram dengan Kecamatan Bandar Mataram yang terputus sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. * Ruas jalan dari Kotagajah menuju Gunungsugih; ruas jalan dari Bandarjaya ke Seputih Mataram; dan ruas jalan dari Gunungsugih menuju Padangratu.

Hampir seluruh jalan provinsi di Lampung Tengah dalam kondisi rusak.

Karena itu, Pemerintah Provinsi dan Pemkab Lampung Tengah hendaknya duduk bersama dan membicarakan upaya perbaikannya dengan melibatkan sejumlah perusahaan besar yang ada di daerah itu, seperti PT Gunung Madu, PTPN VII, Sugar Grup, Bratasena, Umas Jaya, dan lain-lain.

Jika tak ada kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar tersebut, masyarakat berinisiatif akan memberi portal agar kendaraan besar tidak melewati jalan-jalan tersebut. Sebab, jalan-jalan provinsi tersebut merupakan jalan kelas III yang kapasitas muatan kendaraan yang lewat tidak boleh lebih dari 6 ton. *

I Gede Jelantik, S.E.

Ir. H. Sugiharto Atmowijoyo, S.H.

Bidang Pemerintahan * *

*

Perlu peningkatan kinerja aparatur pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penempatan pejabat pada setiap jenjang karier agar dipertimbangkan latar belakang pendidikan dan keahliannya.

Perlunya pemerataan tenaga guru dan paramedis PNS di semua desa. Selama ini penempatan PNS masih banyak menumpuk di wilayah perkotaan, sementara masih banyak desa yang kekurangan tenaga guru dan tenaga bidang kesehatan.

* * *

Bidang Ekonomi Kerakyatan * *

Bidang Pendidikan * * * *

*

* *

Perlu lebih ditingkatkan lagi mutu pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Diperlukan paket buku yang berlaku 9 tahun.

Diperlukan peningkatan SDM dan disiplin bagi semua guru di Kabupaten Lampung Tengah.

Perlu peningkatan pendapatan guru honorer maupun PNS dan pembayarannya jangan sampai sering terlambat.

Pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, sebab saat ini peredaraan narkoba sudah sampai ke desa-desa. Pemkab bersama Pemprov harus lebih gencar mangdakan penyuluhan agar mereka tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

Dalam pengurusan sertifikasi guru harus diperlancar, jangan melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Perlunya penambahan gedung baru dan mebeler serta rehabilitasi gedunggedung yang kondisinya tak layak, apalagi jika sampai membahayakan.

Jangan sampai ada peristiwa gedung sekolah ambruk karena telat penanganannya.

Sektor Kesehatan *

*

*

Perlu ditambah puskesmas dan tenaga medis di semua puskesmas tingkat kecamatan di Lampung Tengah. Juga penambahan jumlah tenaga bidan desa.

Perlu ditambah kendaraan roda dua untuk bidan desa sehingga memudahkan untuk menjangkau pasien yang membutuhkan perawatan atau pengobatan.

Perlu dijadwalkan penyuluhan tentang hidup sehat oleh petugas puskesmas kepada masyarakat pedesaan.

Bidang Pertanian dan Perkebunan * *

Perlu persediaan benih dan pupuk yang cukup untuk pertanian rakyat.

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan koperasi pertanian secara

efektif dan diupayakan hasil panen dapat ditampung di koperasi masingmasing desa.

Perlu penyuluhan bagi para petani serta patokan harga untuk hasil pertanian di tingkat pedesaan.

Perlu pelestarian hutan dan penanaman kembali penghijauan.

Perlu sentra-sentra wilayah penghasil pertanian dan perkebunan, termasuk peternakan.

* *

*

Perlu pembentukan kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan koperasi simpan pinjam di setiap desa.

Pembinaan teknis dan pemberian bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan makro.

Perlu peningkatan bentuk kerjasama pemerintah kabupaten/provinsi dengan pihak perbankan dalam penyaluran pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah.

Perlu peningkatan pengawasan, serta pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional.

Bidang Ketertiban dan Keamanan * *

*

*

Perlu penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Diperlukan penanganan khusus terhadap peredaran narkoba yang telah merambah ke desa-desa.

Peningkatan pengamanan oleh aparat dan masyarakat di sejumlah wilayah yang rawan tindak pidana seperti curanmor dan pembegalan, seperti di Kecamatan Bekri, Anaktuha, Kalirejo, Padangratu, Punggur, Gunungsugih, dan lainnya. Polda perlu menambah personel di setiap sektor.

Perlu kepastian hukum terhadap penegak hukum dan peningkatan pelayanan aparat penegak hukum terhadap masyarakat.

Usul dan Saran Sangat diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten terhadap programprogram dalam rangka kegiatan proyek fisik yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan dapat dilibatkan pengawasan oleh masyarakat.

Dibutuhkan dukungan serta bantuan pemerintah provinsi atas pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya yang memerlukan bantuan pemerintah pusat terhadap APBN yang termasuk di antaranya jalan lingkar barat di Bandarjaya yang hingga saat ini masih belum selesai. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Dapil VI

13

DP VI Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan

Perlu Percepatan di semua Bidang Dari hasil kunjungan pada masa reses III tahun 2013, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VI yang meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan, mencatat sejumlah aspirasi dan sejumlah harapan dari masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya. Masyarakat mengharapkan semua aspirasi tersebut bisa diperjuangkan oleh anggota Dewan sehingga masuk dalam alokasi anggaran APBD murni maupun perubahan.

Drs. H. Indra Bangsawan, M.M.

nggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VI yang melakukan kunjungan pada masa reses adalah Drs. H. Indra Bangsawan, M.M. (Koordinator), H. Agus Kurniawan, S.T. (Wakil koordinator), Reza Aditya, S.H. (Sekretaris), Wayan Sudiksa, S.I.P. (Bendahara), Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., H. Indra Karyadi, S.H., Ahmad Bastari., S.Sos., Farouk Danial, S.H., C.N., H. Riswansyah Djahri, M.B.A., dan H. Okta Rijaya M., S.H.I. (Anggota).

Kunjungan masa reses II Tahun Anggaran 2013 di DP VI dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan pertemuan dengan unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, TNI/Polri, pimpinan puskesmas, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan pengurus majelis taklim.

Adapun pokok-pokok perhatian dalam kunjungan reses tersebut adalah bidang infrastruktur jalan dan jembatan, bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, pertanian (perkebunan dan perternakan), dan bidang keamanan serta ketertiban, dengan hasil sebagai berikut.

A

Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.

Kabupaten Lampung Utara Kunjungan pada masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung DP VI di Kabupaten Lampung Utara selama sepekan mendapatkan beberapa hal, baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun hal-hal yang menjadi prioritas, antara lain: 1. Bidang Pemerintahan Dalam bidang pemerintahan, pada umumnya pemerintah kecamatan di Dapil VI Kabupaten Lampung Utara menginginkan adanya penguatan kelembagaan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian perlu peningkatan kinerja aparatur pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam penempatan pejabat pada setiap jenjang karier hendaknya juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan keahliannya.

Masih banyaknya tenaga kerja kontrak, baik yang bekerja di kecamatan maupun guru bantu di sekolah-sekolah yang sudah mengabdi beberapa tahun yang belum diangkat menjadi PNS. Hendaknya mereka menjadi prioritas pada saat ada penerimaan CPNSD.

Reza Aditya, S.H.

H. Okta Rijaya M., S.H.I.

2. Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan, secara garis besar masyarakat yang berada di wilayah yang belum memiliki SMA/SMK meminta untuk dibangun SMA/SMK di wilayah mereka. Kondisi bangunan dan gedung SD dan SMP di sejumlah kecamatan juga perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Perlunya peningkatan mutu pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA, peningkatan mutu SDM tenaga pendidikan dan disiplin bagi semua tenaga pendidik, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang membantu kelancaran proses belajar, sehingga menghasilkan kualitas yang baik.

Perlunya peningkatan pendapatan guru honorer maupun PNS, termasuk pembayaran gaji harus lancar. Hal itu hendaknya menjadi perhatian khusus bagi dinas terkait.

Selain itu, perlu penambahan pengadaan sarana kendaraan bermotor roda dua dan roda empat (ambulance) untuk bidan desa agar memperlancar opersional mereka dalam melayani masyarakat, terutama di desa-desa pedalaman.

Sejumlah warga di Lampung Utara juga minta bantuan untuk pengadaan air bersih, karena selama ini mereka kekurangan air bersih. Mereka membutuhkan pembangunan sumur bor.

3. Bidang Kesehatan Dalam bidang kesehatan masih belum optimalnya pelayan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, baik bidan maupun dokter. Selain itu, setiap puskesmas juga harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas, serta ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap.

4. Bidang Prasarana dan Sarana Dalam bidang infrastruktur pada umumnya masyarakat menginginkan adanya percepatan pembangunan atau perbaikan jalan, terutama di daerah-daerah yang sampai saat ini belum tersentuh pengaspalan jalan, yang sebagian besar merupakan jalan poros desa sebagai jalur perlintasan utama.

Kualitas dalam pembangunan jalan pada umumnya kurang bagus, bahkan mudah rusak. Masyarakat minta pemerintah membuat standar dalam pembangunan dan perbaikan jalan, sehingga hasil pembangunan bisa lebih awet.

Masih banyak warga yang belum

14

Dapil VI

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

menikmati listrik menginginkan pembangunan jaringan listrik PLN. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang belum memiliki pasar, gedung serba guna, dan fasilitas umum lainnya, mengharapkan pemerintah membantu pembangunan prasarana tersebut.

5. Bidang Sosial Kemasyarakatan Perlunya pembinaan terhadap Karang Taruna secara lebih intensif, penguatan kapasitas pemuda dalam rangka menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha.

Hasil musrenbang yang tertuang dalam

dokumen renstra daerah agar benar-benar dilaksanakan dan dalam menentukan kebijakan daerah supaya berpihak kepada orang miskin, kaum perempuan, dan masyarakat marginal lainnya.

Musrenbang agar dapat dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat di semua jenjang perencanaan mulai dari tingkat RT hingga kabupaten, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan bentuk kerja sama yang baik (sinergi), agar proses pembangunan dapat menyentuh semua kepentingan masyarakat.

Penguatan kelembagaan, terutama

H. Indra Karyadi, S.H.

Wayan Sudiksa, S.I.P.

lembaga pemerintah mulai dari pemerintah desa hingga kabupaten, terutama aparatur yang melayani langsung ke masyarakat.

Perlunya diklat terhadap aparatur pemerintahan tetang tupoksi agar lebih bertangung jawab dalam melaksanakan tugas.

Memberikan peran seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga masyarakat sebagai mitra kerja di desa untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penguatan usaha mikro dan usaha kecil yang sudah ada, seperti industri rumah tangga, dan menciptakan usaha-usaha baru seluas-luasnya untuk mengurangi angka pengangguran.

kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VI selama sepekan di Kabupaten Waykanan, baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun hal-hal yang menjadi prioritas, diantaranya:

6. Bidang Pertanian dan Perkebunan Perlunya penyediaan bibit yang baik dan berkualitas untuk komoditas pertanian dan perkebunan serta penyediaan pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya.

Kemudian perlunya penetapan patokan harga hasil-hasil pertanian agar harga tidak anjlok pada saat panen. Perlu menciptakan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan di Lampung Utara.

7. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masalah keamanan di Lampung Utara perlu menjadi perhatian utama, terutama dalam pengawasan maupun penanganannya. Sebab, selama ini masih sering terjadi pembegalan bahkan disertai dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban terluka atau meninggal. Polda dan Polres harus lebih fokus dalam menangani masalah kamanan dan ketertiban di daerah ini.

Kabupaten Waykanan Kabupaten Waykanan beribukota Blambangan Umpu dengan jarak dari ibukota Provinsi 208,50 km yang luas wilayah daerah administrasinya sekitar 392.163 km 2. Sedangkan populasi penduduknya sekitar 406.123 jiwa dan ratarata kepadatan 103,56 orang per km 2 berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2010. Tersebar di 14 kecamatan dengan 210 desa/kelurahan. Berikut ini hasil

1. Bidang Pemerintahan Dalam bidang pemerintahan, pada umumnya pemerintah kecamatan di Dapil VI Kabupaten Waykanan menginginkan adanya penguatan kelembagaan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian perlu peningkatan kinerja aparatur pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam penempatan pejabat pada setiap jenjang karier hendaknya juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan keahliannya.

Masih banyaknya tenaga kerja kontrak, baik yang bekerja di kecamatan maupun guru bantu di sekolah-sekolah yang sudah mengabdi beberapa tahun yang belum diangkat menjadi PNS. Hendaknya mereka menjadi prioritas pada saat ada penerimaan CPNSD. 2. Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan, secara garis besar masyarakat yang berada di wilayah yang belum memiliki SMA/SMK meminta untuk dibangun SMA/SMK di wilayah mereka. Kondisi bangunan dan gedung SD dan SMP di sejumlah kecamatan juga perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Perlunya peningkatan mutu pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA, peningkatan mutu SDM tenaga pendidikan dan disiplin bagi semua tenaga pendidik, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang membantu kelancaran proses belajar, sehingga menghasilkan kualitas yang baik.

Perlunya peningkatan pendapatan guru honorer maupun PNS, termasuk pembayaran gaji harus lancar. Hal itu hendaknya menjadi perhatian khusus bagi dinas terkait.

3. Bidang Kesehatan Dalam bidang kesehatan masih belum optimalnya pelayan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, baik bidan maupun

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

H. Agus Kurniawan, S.T.

dokter. Selain itu, setiap puskesmas juga harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas, serta ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap.

Selain itu, perlu penambahan pengadaan sarana kendaraan bermotor roda dua dan roda empat (ambulance) untuk bidan desa agar memperlancar opersional mereka dalam melayani masyarakat, terutama di desa-desa pedalaman.

Sejumlah warga di Lampung Utara juga minta bantuan untuk pengadaan air bersih, karena selama ini mereka kekurangan air bersih. Mereka membutuhkan pembangunan sumur bor.

Edisi 3 Tahun 2013

H. Riswansyah Djahri, M.B.A.

pengangguran.

6. Bidang Pertanian dan Perkebunan Perlunya penyediaan bibit yang baik dan berkualitas untuk komoditas pertanian dan perkebunan serta penyediaan pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya.

Kemudian perlunya penetapan patokan

Dapil VI

15

Farouk Danial, S.H., C.N.

Ahmad Bastari., S.Sos.

harga hasil-hasil pertanian agar harga tidak anjlok pada saat panen. Perlu menciptakan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan di Lampung Utara.

dalam pengawasan maupun penanganannya. Sebab, selama ini masih sering terjadi pembegalan bahkan disertai dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban terluka atau meninggal. Polda dan Polres harus lebih fokus dalam menangani masalah kamanan dan ketertiban di daerah ini.

7. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masalah keamanan di Waykanan perlu menjadi perhatian utama, terutama

(tim)

Wilayah yang Butuh Percepatan Pembangunan Infrastruktur

4. Bidang Prasarana dan Sarana Dalam bidang infrastruktur pada umumnya masyarakat menginginkan adanya percepatan pembangunan atau perbaikan jalan, terutama di daerah-daerah yang sampai saat ini belum tersentuh pengaspalan jalan, yang sebagian besar merupakan jalan poros desa sebagai jalur perlintasan utama.

Kualitas dalam pembangunan jalan pada umumnya kurang bagus, bahkan mudah rusak. Masyarakat minta pemerintah membuat standar dalam pembangunan dan perbaikan jalan, sehingga hasil pembangunan bisa lebih awet.

Masih banyak warga yang belum menikmati listrik menginginkan pembangunan jaringan listrik PLN. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang belum memiliki pasar, gedung serba guna, dan fasilitas umum lainnya, mengharapkan pemerintah membantu pembangunan prasarana tersebut.

5. Bidang Sosial Kemasyarakatan Perlunya pembinaan terhadap Karang Taruna secara lebih intensif, penguatan kapasitas pemuda dalam rangka menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha.

Hasil musrenbang yang tertuang dalam dokumen renstra daerah agar benar-benar dilaksanakan dan dalam menentukan kebijakan daerah supaya berpihak kepada orang miskin, kaum perempuan, dan masyarakat marginal lainnya.

Musrenbang agar dapat dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat di semua jenjang perencanaan mulai dari tingkat RT hingga kabupaten, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan bentuk kerja sama yang baik (sinergi), agar proses pembangunan dapat menyentuh semua kepentingan masyarakat.

Penguatan kelembagaan, terutama lembaga pemerintah mulai dari pemerintah desa hingga kabupaten, terutama aparatur yang melayani langsung ke masyarakat.

Perlunya diklat terhadap aparatur pemerintahan tetang tupoksi agar lebih bertangung jawab dalam melaksanakan tugas.

Memberikan peran seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga masyarakat sebagai mitra kerja di desa untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penguatan usaha mikro dan usaha kecil yang sudah ada, seperti industri rumah tangga, dan menciptakan usaha-usaha baru seluas-luasnya untuk mengurangi angka

Kabupaten Lampung Utara: -

-

Jalan perkebunan Dusun 4 tembus Dusun 2 Gedung Raja tembus ke Kecamatan Hulu Sungkai terletak di Desa Gedung Raja, Kecamatan Hulu Sungkai, onderlagh sepanjang 2 km.

Jalan lingkungan Dusun 1 stasiun yang menuju Dusun 6 (lapen) sepanjang 2 km di Desa Gedung Raja, Hulu Sungkai.

Perbaikan infrastruktur jalan provinsi antaa Desa Sukadana Ilir – Kota Napal, Kecamatan Sungkai Bungamayang.

Ruas jalan Desa Trimodadi, Kec. Abung Selatan tembus ke Desa Alam Jaya, Kota Bumi Selatan, terus ke Kecamatan Bukit Kemuning.

Pengaspalan jalan lingkungan volume 1,5 km, di Dusun 2 dan 3 Desa Ulak Atat, Kec. Tanjung Raja, Lampung Utara.

Pengaspalan jalan lingkungan, volume 2.600 meter, di Desa Sidomulyo, Dusun 1 s.d. Dusun 3, Kec. Tanjung Raja, Lampung Utara.

Pengaspalan jalan lingkungan, volume 1.500 meter, Dusun 2 Desa Sinar Jaya, Kec. Tanjung Raja, Lampung Utara.

Pengadaan jembatan penghubung Kec. Kotabumi Selatan ke Kec. Bukit Kemuning.

Desa Kota Negara Ilir, Kec. Sungkai Utara, Lampung Utara.

Ini jembata penghubung antara Dusun Pulo Panggung, Kotanegara Ilir, dengan penduduk sekitar 1.000 jiwa dengan Dusun Umbul Metro berpenduduk 3.463 jiwa.

Jembatan yang ada saat ini kondisinya darurat. Rencana pembangunan jembatan dengan ukuran panjang 5 m, lebar 4 m, tinggi 3 m.

Pengadaan KWh Meter Listrik dan Jaringannya. Untuk Desa Gendot, Kecamatan Tanjung Raja, Keamatan Tanjung Raja, Lampung Utara, perlu pemasangan jaringan listrik/PLN. Usulan serupa untuk Desa Banjar Ratu dan Banjar Negeri, Kecamatan Muara Sungkai, yang saat ini belum ada (tim)

-

jaringan listrik.

Fasilitas Instalasi Air. Pembangunan dua paket sumur bor masing-masing untuk masjid di Way Melan dan masjid di Sinar Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

Meminta Pemerintah Provinsi Lampung agar membuat sebuah sumur bor untuk pura kabupaten di Desa Semuli Raya, Abung Semuli.

Kabupaten Waykanan -

-

-

-

-

Pengaspalan jalan lingkungan berukuran 800 meter di Jln. Cirebon, Taman Asri, Baradatu, Kabupaten Waykanan.

Perbaikan jalan penghubung (onderlagh) antara Dusun 2 Bali Tengah, Banjit, dan Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Lampung Utara sepanjang 1,5 km.

Pelebaran jalan BBC Balisadhar Utara, Kec. Banjit – Kec. Baradatu, Waykanan. Pelebaran 1 meter kiri dan kanan sepanjang 6 km.

Kepala Kampung Balisadhar Utara meminta pembangunan infrastruktur jalan/gang Subadra sampai dengan gang Buldozer Balisadhar Utara, berukuran lebar 4 m sepanjang 3 km. Juga untuk jalan/gang Bangli – Gegel berukuran lebar 3 m, panjang 1 km.

Kepala Kampung Balisadhar Tengah mengusulkan infrastruktur jalan/gang Mawar berukuran 3 m sepanjang 3 km. Juga untuk jalan/gang Pure Dalam berukuran lebar 3 meter, panjang 1,5 km.

Kepala Kampung Balisadhar Selatan mengusulkan infrastruktur jalan/gang Asoka berukuran lebar 3 meter x panjang 1,5 km. Juga untuk jalan/gang Merpati berukuran 2,5 meter x panjang 1,5 km.

Selain itu, pembangunan Balai Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waykanan.

16

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2013

Segenap Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG Mengucapkan

Selamat Natal & Tahun Baru 2013 Dengan terus bekerja keras, cerdas, tuntas, disertai semangat kebersamaan, semoga hari esok menjadi lebih baik!

Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Ketua H. Nurhasanah. S.H., M.H. Wakil Ketua

Ir. H. Indra Ismail, M.M. Wakil Ketua H. Sudarno Eddi, S.H., M.H. Sekretaris Dewan

Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Wakil Ketua