Tabloid Aspirasi DPRD Provinsi Lampung | Edisi III by Rudy DPRD

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

DP II Kabupaten Lampung Selatan

Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil III Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu

Bangun Saja Infrastruktur, Lainnya Pasti Meluncur

Edisi 3 Tahun 2012

Reses Desember 2012

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Masyarakat Membutuhkan Infrastruktur yang Mantap

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. SUDARNO EDDI, SH,MH

PENANGGUNGJAWAB Kepala Bagian Perundang-undangan Hi. ZULFIKAR, SH, MH

PENGARAH Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung SUYANTO, SPd, MM Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Drs. Hi. POHAN ALAM, MM Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung TINA MALINDA, S. Sos, MM

PEMIMPIN REDAKSI Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung CAKRAWALA OEMAR

EDITOR Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung EDY NEFO IRIANTO, S.Sos, MM

KONTRIBUTOR M. RIZAL NASUTION SUTANTO FITRIYANSA VERRY ARYAN EVI MURLIATI ZULHIJAZ YUNIZAR S.

SEKRETARIS NELI YUNIAR ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

DESEMBER lalu, anggota DPRD Provinsi Lampung menemui kembali konstituen mereka. Di beberapa daerah pemilihan (dapil), masyarakat dan aparat pemerintahan terdepan, lurah dan camat, masih banyak yang mengharapkan pembenahan infrastruktur. Selain itu, terutama di Kota Bandar Lampung, akibat pengalaman musim kemarau lalu, warga berharap pemerintah memikirkan ketersediaan air bersih.

emua harapan tersebut disampaikan masyarakat pada saat reses anggota DPRD Provinsi Lampung dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 2012. Para anggota DPRD Provinsi Lampung kembali ke daerah pemilihan mereka masingmasing untuk menyerap langsung aspirasi, sosialisasi program kerja serta keputusankeputusan DPRD Provinsi Lampung kepada masyarakat atau konstituen. Untuk tahun ini, reses untuk kali Ketiga, dilaksanakan pada saat musim kemarau. Sebelumnya, akhir Desember 2012, para wakil rakyat melakukan reses Keduanya. Pada waktu reses Marwan Cik Asan Kedua, perbaikan jalan mendominasi permintaan masyarakat kepada para anggota DPRD Provinsi Lampung. Banyak jalan yang telah rusak. Kali ini, dari semua daerah yang didatangi para anggota DPRD Provinsi Lampung, masyarakat dan uspika masih banyak yang menitipkan agar wakil rakyat dapat kembali memperjuangkan anggaran perbaikan dan pembuatan jalan. Para anggota legislatif melihat langsung kondisi jalan yang rusak tersebut. Mereka berjanji akan merekomendasi harapan masyarakat kepada pihak eksekutif. “Kami akan memperjuangkan harapan masyarakat, terutama soal ketersedian air bersih,” ujar Ketua DPRD Provinsi lampug Ir. Marwan Cik Asan, M.M di sela-sela kunjungannya kepada Tabloid Aspirasi. Menurut Marwan Cik Asan, masih banyak jalan provinsi, kabupaten, sampai jalan desa yang rusak parah. Di Kota Bandar Lampung, masyarakat dan uspika juga menitipkan perbaikan jalan, katanya. Marwan Cik Asan mengatakan, pada saat reses itulah, DPRD Provinsi Lampung dapat melihat langsung apa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap empat bulan, DPRD Provinsi Lampung reses. Selain untuk menjaring aspirasi masyarakat, kegiatan itu juga untuk menyosialisasikan berbagai program, termasuk kebijakan-kebijakan, yang sudah dibuat oleh Pemerintah bersama DPRD Provinsi Lampung. Dalam suasana penuh kekeluargaan, para wakil rakyat dapat memenuhi kerinduan dan memupuk tali silaturahmi sekaligus mendengarkan kembali harapan konsituennya, masyarakat, para tokoh warga, dan uspika. Tak jarang, di beberapa tempat, warga dan uspika mengekspresikan sambutan mereka terhadap para wakilnya dengan antusias. Sesuai dengan Program Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2012 dan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung, para anggota DPRD Provinsi Lampung membagi wilayah kunjungannya sesuai daerah pemilihan mereka masing-masing. Para anggota DPRD Provinsi Lampung yang berasal dari Daerah Pemilihan I berkunjung ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, wakil rakyat dari DP II mendatangi kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, anggota legislatif dari DP III mengunjungi kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IV berkunjung ke Kabupaten Lampung Timur, dan Kotamadya Metro. Untuk anggota Dewan dari Daerah Pemilihan V, mereka berkunjung ke Lampung Tengah. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan VI mendatangi Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Utara. Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan VII mendatangi konstiuen yang ada di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.

Dari hasil jaring aspirasi selama masa reses, DPRD Provinsi Lampung merekomendasi banyak hal, terutama perbaikan jalan. Selain itu, ada beberapa daerah yang menginginkan fasilitas air bersih, jebatan, embung, pendidikan, dll. “Pada prinsipnya, kami sangat mengakomodasi apa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Mudahmudahan, Pemprov Lampung memprioritaskan apa yang sangat diharapkan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 45 huruf e bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban “menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat”. Anggota DPRD Provinsi Lampung wajib mengunjungi dan melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah/ wilayah asal daerah pemilihanya. Mereka juga diharuskan membuat laporan pelaksanaan kegiatan reses secara tertulis baik perorangan maupun kelompok yang dihimpun dan dilaporkan/ disampaikan kepada Pimpinan Dewan dalam Rapat Paripurna. Dari hasil kegiatan reses tersebut, disampaikanlah sederet aspirasi dan sejumlah harapan baikterhadap roda pembangunan, yang masuk selama berlangsungnya Reses, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa diperjuangkan didalam penyusunan RAPBD baik Murni maupun Perubahan. Sebagai salah satu fungsi Anggota Dewan sebagai wakil rakyat (khususnya daerah pemilihannya) adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah dan juga secara tidak langsung bisa sebagai pengawas pembangunan yang sedang berjalan di daerahnya. Pentingnya pelaksanaan reses ini bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah. (tim)

MAKSUD DAN TUJUAN RESES Maksud dari Kegiatan Reses III Anggota DPRD Prov.Lampung TA. 2012, adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bersilahturahmi dengan masyarakat pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan dimana untuk menggalangkan kemitraan Dewan Perwakilan Rakyat Prov. Lampung dan Masyarakat dalam rangka mendukung Pembangunan serta peningkatan kesehjateraan rakyat di Prov. Lampung Tujuan dari Kegiatan Reses III Anggota DPRD Prov. Lampung TA. 2012, adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam Pemerintah

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil I

Dapil I Kota Bandarlampung

Butuh Perbaikan Jalan dan Talud Bronjong Masa reses anggota DPRD Provinsi Lampung DP 1 Kota Bandarlampung dimanfaatkan untuk mengunjungi sejumlah kecamatan pada tanggal 26 s/d 31 Desember 2012. Selain bertemu dan berdialog dengan masyarakat, anggota Dewan juga meninjau sejumlah lokasi proyek di lapangan. Sejumlah prasarana diusulkan oleh masyarakat untuk dibangun dan diperbaiki, antara lain jalan, talud, sumur bor, dan pembebasan aset pemprov untuk masyarakat. esuai dengan Program Kerja DPRD Provinsi Lampung tahun 2012 dan Tata tertib DPRD Provinsi Lampung yang mengagendakan kunjungan Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan masingmasing (reses) guna menyerap aspirasi masyarakat dan untuk mensosialisasikan program kerja serta hasil - hasil keputusan DPRD Provinsi Lampung kepada konstituen, maka Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (DP) I Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 26 s/d 31 Desember 2012. Dasar hukum pelaksanaan kunjungan reses adalah Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung TA 2012, Surat Pimpinan Hasil Banmus No. 165 / BM/ 12.01/ 2012; Surat Pimpinan Penyampaian Laporan Hasil Reses No. 176 / BM/ 12.01/2012; dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No: 2049/ SPT/ 2012. Sesuai yang diputuskan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, yaitu pada tanggal 26 s/d 31 Desember 2012 yang dijadwalkan seluruh anggota Dewan berkunjung ke daerah pemilihan masingmasing. Untuk Daerah Pemilihan I Kota Bandarlampung anggota Dewan melakukan kunjungan reses dengan jadwal tanggal 26 Desember 2012 di Kecamatan Langkapura dan bertemu dengan tokoh tokoh masyarakat

kecamatan setempat. Kemudian pada 27 Desember 2012 dilakasanakan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Selanjutnya pada 28 Desember 2012 penjaringan aspirasi masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Telukbetung Selatan; 29 Desember 2012 di Telukbetung Utara; 30 Desember 2012 dilaksanakan di Kecamatan Tanjungkarang Timur; dan pada 31 Desember 2012 kunjungan dilaksanakan di Kecamatan Telukbetung Barat. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan I (Kota Bandarlampung) yang melakukan kunjungan reses adalah H. Ir. Hantoni Hasan, M.Si. (ketua), Elly Wahyuni, S.E., M.M. (wakil), Ir. Firmansyah Y.A., M.Si., M.B.A. (sekretaris), dengan anggota H. Syafariah Widyanti, S.H., M.H., H. Juprius, S.E., Hartarto Lojaya, Dra. Srie Lestari, dan Donny Irawan, S.E.

Warga sedang mendengarkan pengarahan dari Anggota Daerah Pemilihan (DP) I Kota Bandar Lampung

PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan yang dilakukan pada kunjungan masa reses anggota DPRD Provinsi Lampung DP 1 Kota Bandarlampung, yaitu pada tanggal 26 s/d 31 Desember 2012, dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut. 1. Kunjungan di Kecamatan Telukbetung Timur Anggota Reses DP 1 Kota Bandarlampung meninjau lapangan yang berlokasi di Gunungpala RT 04, LK 1 Kelurahan Keteguhan mendapat masuk-

Warga Kecamatan Sukarame disaat mendengarkan pengarahan dari salah satu Anggota Reses DP I Kota Bandar Lampung

Anggota Reses DP I Kota Bandar Lampung Memberikan sambutan dalam acara pengobatan gratis bagi masyarakat

4. Warga saat mendaftar dengan panitia dalam acara pengobatan gratis

an dari masyarakat agar dapat dibantu memperbaiki jalan kampung untuk dapat di pasang paving jalan tersebut. Masyarakat pun meminta agar mendapat perbaikan mushola yang ada di kampung tersebut. Kunjungan di Kecamatan Langkapura anggota Dewan DP 1 Kota Bandarlampung berdialog dengan Uspika dan tokoh masyarakat Langkapura, mendapat masukan dari masyarakat yang berada di Jl. Kulit Gg. Damai yang lokasi tersebut berada di tanah warga agar dapat dipasang paving dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang sekitar 300 meter. Masyarakat meminta agar dapat dibantu untuk pemasangan lampu jalan yang berada di lokasi tersebut. Kunjungan di Kecamatan Tanjungkarang Timur Anggota Dewan DP 1 Kota Bandarlampung berdialog dengan Uspika dan tokoh masyarakat, mendapat masukan dari masyarakat agar dapat diperbaiki jalan yang berada di Jl. Antasari yang berlokasi di Gg. Langgar 1 s/d 5, karena selama ini jalan tersebut sangat rusak parah. Kunjungan di Kecamatan Telukbetung Barat berdialog dengan Uspika, Lurah, dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Telukbetung Barat dan warga setempat. Dalam dialog tersebut didapatkan informasi bahwa masayarakat menginginkan perbaikan bronjong dan talud pada kali PLTA (kali listrik) di perbatasan antara Kecamatan Teluk-

betung Barat dan Telukbetung Selatan dikarenakan apabila pada musim hujan air meluap sampai melewati bronjong yang telah ada. Selain itu pada pintu air di Kali Listrik yang berada di kelurahan Gedung Pakuwon agar dapat diperbaiki. Kunjungan Anggota Dewan DP 1 Kota Bandarlampung berdialog dengan Uspika, Lurah dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sukarame khususnya di Kelurahan Waydadi dan Harapanjaya. Dalam dialog tersebut masyarakat Sukarame meminta kepada Anggota Reses DP 1 Kota Bandarlampung dan Pansus yang menangani pelepasan tanah tersebut agar dapat segera menyelesaikan pelepasan tanah yang selama ini tanah tersebut dan tidak memberatkan masyarakat setempat.

KESIMPULAN Dari hasil kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP 1 Kota Bandarlampung dapat disimpulkan: 1. Infrastruktur jalan yang berada di beberapa kcamatan yang ada di Kota Bandarlampung sekarang ini masih banyak yang harus diperbaiki karena jalan tersebut rusak parah agar kendaraan yang melintasi daerah tersebut, baik kendaraan sepeda motor maupun mobil, dapat melintas dengan baik. Masyarakat meminta kepada Pemerintah Provinsi/ Kota untuk dapat berkoordinasi kepada Dinas PU Bina

Dapil I

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Kondisi pintu penahan air yang rusak di Kali Listrik yang belokasi di Kelurahan Gedung Pakuon Kecamatan Teluk Betung Barat.

Marga agar dapat secepatnya merealisasikan perbaikan jalan-jalan tersebut. Lampu-lampu jalan yang berada di daerah titik rawan agar dapat dipasang dan dihidupkan untuk mencegah adanya tindak kriminal yang selama ini sering terjadi. Masjid/mushola yang berada di beberapa di kecamatan selama ini sangat membutuhkan permbuatan sumur bor dan perbaikan ruang tempat ibadah. Pemerintah agar dapat berkoordinasi dengan pihak yang menangani infrastruktur tersebut agar segera terealisasi. Talud dan bronjong yang berada di Kecamatan Telukbetung Barat dan Kecamatan Telukbetung Selatan membutuhkan perbaikan secepatnya karena jika terjadi hujan menyebabkan banjir. Maka dari itu masyarakat yang berada di beberapa kecamatan tersebut sangat membutuhkan penanganan secepatnya dari pemerintah. Pelepasan tanah bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Sukarame, khususnya di Kelurahan Waydadi dan Harapanjaya, agar anggota Dewan dari DP 1 Kota Bandarlampung dan Pansus yang menangani pelepasan tanah

tersebut dapat menyelesaikan dengan secepatnya dan tidak memberatkan masyarakat setempat.

REKOMENDASI Berdasarkan dari hasil peninjauan lapangan Anggota Dewan Daerah Pemilihan I Kota Bandarlampung terutama mengenai infrastruktur jalan dan prasarana yang berada di Provinsi Lampung, agar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan dinas terkait hendaknya membuat skala prioritas dalam memperbaiki jalan dan perbaikan masjid/mushola maupun penerangan lampu jalan. Adapun beberapa tempat titik lokasi yang dimaksud: a. Kecamatan Telukbetung Timur perbaikan jalan (pemasangan paving block) yang berada di Gunungpala RT 04, LK 1 Kelurahan Keteguhan, dan perbaikan mushola. b. Kecamatan Langkapura pemasangan paving block yang berada di Jl. Kulit Gg. Damai yang lokasi tersebut berada di tanah warga dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang sekitar 300 meter. c. Kecamatan Tanjungkarang Timur perlu perbaikan jalan yang berada di Jl. Antasari yang berlokasi di Gg. Langgar 1 sampai dengan 5.

Kecamatan Sukarame Kelurahan Waydadi dan Harapanjaya meminta agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pelepasan tanah bagi masyarakat didaerah tersebut. Kecamatan Telukbetung Barat perlu perbaikan bronjong dan talud pada Kali PLTA (kali listrik) di perbatasan antara Kecamatan Telukbetung Barat dan Telukbetung Selatan. Selain itu pada pintu air di kali listrik yang berada di kelurahan Gedung Pakuwon. Air bersih (sumur bor) yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kota Bandar lampung yang titik lokasi antar lain: - Di jalan Raden Intan Gang Kenari Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan perbaikan mesin air yang berada masjid di lokasi tersebut. - Sumur bor di Perum Griya Abdi Negara Blok B2 No. 16 RT 08 Lk 3 Kecamatan Sukabumi Bandarlampung. - Sumur bor di Jalan Kulit Gang Damai Kecamatan Kemiling Kelurahan Langkapura Bandarlampung. - Sumur bor di Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Sumur bor di RT 08 Teratai Bawah Jln. Pulau Buruh Gang Teratai Bawah Kecamatan Sukarame. - Sumur bor di Jalan Sadewo atas Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjungkarang Timur. - Sumur bor di Masjid Baitul Makmur di Jalan Purnawirawan VII Nunyai Raja Basa Bandarlampung. - Perbaikan Jalan Nyunyai di Kelurahan Nyunyai Kec. Rajabasa yang titi lokasinya berada di Gang Nuri ± 20 m2, Gang Kadir ± 30 m2, Gang Mangga ± 60 m2, Gang Pisang ± 40 m 2, Gang Kibol ± 60 m 2 , Gang belimbing ± 20m 2, Gang durian ± 20 m2. - Sumur bor di Kecamatan Sukabumi yang berada di Jalan Morotai Gg. Soleh Kelurahan Jagabaya 3. - Pembuatan menara Masjid Nurul Iman yang berada di Jalan Jatibaru I Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Laporan hasil kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung DP 1 Kota Bandarlampung ini diharapkan dapat dijadikan bahan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dan pembahasan APBD tahun 2013 yang akan datang. (tim)

Lambat Tindaklanjuti Aspirasi Hasil Reses Dewan

Kondisi bronjong yang berada di kali listrik Kelurahan Gedung Pakuon yang sangat membutuhkan perbaiakan secepatnya

Kondisi Kali Listrik (PLTA) yang berada di perbatasan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Barat yang membutuhkan penambahan tinggi bronjong penahan banjir.

Salah satu jalan warga di kelurahan Keteguhan kecamatan Teluk Betung Timur yang mengharapkan bantuan Paving

nggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN Donny Irawan menilai Pemprov lambat dalam merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota Dewan. “Kami selalu mempertanyakan tindak lanjut dan realisasi aspirasi masyarakat hasil penjaringan anggota Dewan pada saat reses. Beberapa kali kami usulkan, tetapi malah sering dimentahkan,” kata anggota Komisi II DPRD Lampung Rabu (20/12/2012). Menurutnya, dalam setiap pertemuan dengan pemprov, aspirasi masyarakat hasil penjaringan saat masa reses disampaikan untuk ditindaklanjuti. “Dalam setiap kegiatan reses, kami menampung aspirasi masyarakat dan selalu memasukkan usulan agar ditindaklanjuti oleh pemprov,” katanya. Memang, dari setiap usulan yang diajukan itu ada tim pemprov yang melakukan survei. Hanya saja, setelah survei tak ada tindak lanjut. Sebagai wakil rakyat, Donny mengaku mem-

punyai tanggung jawab untuk menyampaikan keluhan warga guna ditindaklanjuti pemprov. “Kalau turun ke lapangan, kita sering. Tapi sebagian besar aspirasi yang masuk tersebut tidak ditindaklanjuti,” katanya. Hal tersebut tak bisa dibiarkan dan harus menjadi perhatian pemprov. Dia menyebutkan salah satu program yang diusulkan dan tak kunjung terealisasi adalah pembuatan pintu air di Kotakarang, Telukbetung, Bandarlampung. Pintu air itu berfungsi untuk mengantisipasi banjir. “Padahal sudah lama diusulkan, tapi belum ada tandatanda untuk direalisasikan,” kata anggota Dewan asal Dapil Bandarlampung itu. Ia juga berharap agar program Pemprov Lampung bisa lebih banyak menyentuh daerah pesisir. Karena di daerah pesisir masih banyak warga yang memerlukan bantuan fasilitas umum dan sosial. “Fasilitas MCK misalnya, masih minim di daerah pesisir,” urainya. (tim)

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil II

DP II Kabupaten Lampung Selatan

Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan ruas-ruas jalan yang rusak. Itulah salah satu saran yang disampaikan anggota DPRD Lampung dari DP II setelah melakukan panjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses 26 sampai dengan 31 Desember 2012.

im jaring aspirasi pada masa reses tersebut adalah H. Tulus Purnomo Wibowo (PDI Perjuangan), H. Dendi Ramadhona Kaligis (Partai Demokrat), H. Tony Eka Candra (Partai Golkar), H. Gufron Azis Fuadi (PKS), H. Andi Surya (Partai Hanura), H. Sumadi (Golkar), H. Benny Uzer (PD), Watoni Noerdin (PDI-P), R.M. Soleh Bajuri (PKB), H.M. Hazizi (PAN), H. Zeldayatie (PPP), H. Zuliana Abidin (PDK), dan Watiah (Partai Gerindra). Para wakil rakyat itu juga mengharapkan agar hasil dari kunjungan masa reses tersebut dapat ditindaklanjuti dan dapat dijadikan acuan oleh Ekskutif, terutama menyangkut hal-hal mendesak seperti pada pembangunan bidang kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan, dan sarana pendidikan. “Diharapkan Pimpinan Dewan dapat membuat rekomendasi kepada pihak Eksekutif, juga segera memproses dan menindaklanjuti apa yang telah menjadi tuntutan masyarakat. Antara lain butuh peningkatan status beberapa puskesmas plus sehingga bisa merawat inap pasien dan prioritaskan perbaikan jalan yang belum terealisasi pelaksanaannya,” kata Tulus Purnomo dalam laporannya. Kunjungan masa reses anggota DPRD Provinsi Lampung berdasarkan hasil rapat Pimpinan Dewan tanggal 26 November 2012 dan memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (6) Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 yang berbunyi bahwa Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna. Anggota DPRD Provinsi Lampung yang sudah memasuki triwulan ketiga tahun

2012, setelah melakukan pertemuan dengan Bupati dan kepala-kepala Dinas serta masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran serta dilanjutkan peninjauan lapangan, memperoleh masukan, saran, permohonan, aspirasi yang berkembang. Berbagai masukan tersebut diperoleh melalui peninjauan lapangan sehingga masalah aparatur/pemerintah, sosial, kesehatan, dan pendidikan serta infrastruktur lainnya dapat dipelajari dan dievaluasi. Selain itu juga melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kepala-kepala desa tentang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Lampung selatan dan Kabupaten Pesawaran. Setelah menghimpun dan menelaah data yang diperoleh dari hasil kunjungan tersebut, selanjutnya dijadikan masukan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Jadwal kunjungan masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 2012, yang dilaksanakan secara berurutan.

Pada Rabu, 26 Desember 2012, peninjauan lapangan ruas jalan BrantiGedungtataan yang meliputi Desa Ulanganjaya Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh kesimpulan: 1. Agar segera dilakukan pengasapalan jalan dimulai dari Branti sampai ke Gedungtataan yang melewati Desa Ulanganjaya Kecamatan Negerikaton, karena sebagian besar badan jalan rusak dan berlubang. 2. Pembuatan drainase sepanjang 8 km dari Branti hingga Gedungtataan, yaitu di ruas Desa Ulanganjaya Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Pada Kamis, 27 Desember 2012, kunjungan ke Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil kunjungan diperoleh masukan dan aspirasi masyarakat. 1. Diharapkan adanya program bantuan untuk penduduk miskin yang rumah kediamannya sudah tidak layak untuk diperbaiki menjadi rumah kediaman yang memenuhi standar kesehatan. Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi dapat menggulirkan bantuan perumahan baik versi “bedah rumah” maupun bantuan rumah rakyat. 2. Di beberapa titik wilayah masih terdapat masyarakat yang kesulitan air bersih, diperlukan bantuan pembuatan sumur

Selain itu juga melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kepala-kepala desa tentang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Lampung selatan dan Kabupaten Pesawaran. Setelah menghimpun dan menelaah data yang diperoleh dari hasil kunjungan tersebut, selanjutnya dijadikan masukan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. bor umum guna keperluan MCK masyarakat. 3. Diperlukan bantuan untuk petani berupa pupuk murah dengan tujuan intensifikasi pertanian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat membantu ekonomi petani. Pada Jumat, 28 Desember 2012, kunjungan ke Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh aspirasi dari masyarakat yang minta segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Dapil II

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

3. Perbaikan jalan ruas Gayam-Ketapang Kabupaten Lampung Selatan (kondisi rusak berat). 4. Perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Tanjungbintangâ&#x20AC;&#x201C;Ketibungâ&#x20AC;&#x201C; Waysulan yang kini dalam kondisi rusak dan berlubang-lubang. 5. Perbaikan jalan di Desa Bumidaya Kecamatan Sidomulyo serta perlu ditingkatan menjadi onderlag (badan jalan sudah ada). 6. Perbaikan jalan provinsi ruas Kotadalam menuju ke Kecamatan Candipuro rusak parah, perlu ada perbaikan dan pemeliharaan secepatnya. 7. Perbaikan jalan lingkungan Dusun Sumampir Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 8. Perbaikan jalan lingkungan Pedesaan Desa Selaretno Kecamatan Sidomulyo, jalan Desa Ketapang Kecamatan Ketapang, dan jalan lingkungan di Desa Bumirestu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Para wakil rakyat itu juga mengharapkan agar hasil dari kunjungan masa reses tersebut dapat ditindaklanjuti dan dapat dijadikan acuan oleh Ekskutif, terutama menyangkut hal-hal mendesak seperti pada pembangunan bidang kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan, dan sarana pendidikan. 1. Masyarakat minta Pemprov memperbaiki ruas jalan Jatimulyo-KaranganyarSukadamai-Metrokibang-Metro yang selama ini rusak parah. Sebab, ruas jalan tersebut merupakan jalan alternatif satu-satunya yang menghubungkan Bandarlampung-Lampung Selatan-Lampung Timur-Metro, selain lewat jalinsum Natar-Tigeneneng. Dengan perbaikan jalan tersebut, banyak manfaat diperoleh masyarakat, karena arus lalu lintas lebih lancar. Selain itu, bisa mengurangi beban jalinsum NatarTegineneng yang selama ini sangat padat dan sering mengalami kemacetan. 2. Perbaikan jalan sepanjang jalan Ir. Sutami (Tanjungbintang) hingga Simpang Sribawono yang rusak dengan kondisi berlubang yang cukup parah. Karena ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional, masyarakat minta Pemprov lebih gesit mengurus ke pemerintah pusat. Karena dalam lima tahun terakhir ruas jalan yang melewati Kawasan Industri Lampung tersebut sepertinya tidak terurus. 3. Masyarakat minta Pemprov membangun infrastruktur jalan terlebih dahulu untuk menuju wilayah yang direncanakan menjadi kota baru Lampung. Jika sudah ada ruas jalan, wilayah kota baru akan lebih cepat berkembang.

4. Warga Desa Margorejo, Margoagung, Banjaragung dan Desa Sumberjaya Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan membutuhkan bantuan alat-alat pertanian, jaringan irigasi, sumber air bersih, dan perbaikan jalan. 5. Warga minta pembangunan jalan desa di wilayah Dusun Beranti I dan Dusun Sidodadi Desa Beranti Raya sepanjang 2,5 km, lebar 3 meter, yang kini dalam kondisi rusak dan belum ada pengerasan jalan/onderlag. 6. Perbaikan jalan lingkungan/jalan Warugunung, Desa Karangsari Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, sepanjang jalan 1.300 meter, lebar 4 meter. 7. Pemagaran taman pemakaman umum Dusun Tanjungrejo I Desa Natar, Kecamatan Natar. 8. Pembangunan jalan lingkungan dan pembuatan sumur bor di Dusun Beringin dan Perwodadi Simpang Tanjungbintang. Juga perbaikan jalan di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjungbintang. 9. Pemasangan jaringan listrik PLN di Dusun Beringin dan Perwodadi simpang Tanjungbintang. Bantuan untuk pembangunan Masjid, PAUD, dan TPA Al-Islah Desa Sukanegara Kecamatan Tanjungbintang Dusun VI.

Kemudian untuk prasarana irigasi pertanian, listrik, dan pembangunan di bidang pendidikan, warga di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya membutuhkan: 1. Saluran irigasi tersier untuk pengairan sawah di 8 dusun di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan. 2. Petani di Desa Sukabanjar dan Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo membutuhkan bantuan masing-masing 1 unit sumur bor untuk sumber air bersih dan pengairan sawah. Sumur bor juga diperlukan warga di Desa Sododadi Kecamatan Sidomulyo, Desa Ketapang Kecamatan Ketapang, Pesantren Raudatussolihin Bumirestu, Kecamatan Palas, Yayasan Perguruan Islam Nurul Kasaf Sukatani Kalianda, dan sumur bor untuk Pondok Pesantren Hidyatusalihin Bakauheni. 3. Masyarakat juga membutuhkan aliran listrik PLN, yaitu di Dusun Kalimati, Desa Bandardalam Kecamatan Sidomulyo (panjang jalan sekitar 1,5 km belum ada listrik), Desa Merakbelantung, Kecamatan Kalianda, Desa Purwodadi, Kecamatan Ketibung, dan Desa Umbullimun (semua desa itu kini belum ada listrik). 4. Di bidang prasarana pendidikan, masyarakat membutuhkan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pengadaan mebeler, antara lain RKB 2 lokal dan mebeleir untuk SMK Kecamatan Candipuro. 5. SDN 2 Dusun Malaga, Desa Bandardalam Kecamatan Sidomulyo kekurangan lokal (ada rombongan belajar kelas I s/d VI, tetapi lokal yang ada hanya tiga), RKB 3 lokal dan mebelair untuk MTs Al-Khoiriyah di Waymuli Rajabasa; RKB 3 lokal untuk MTs Syamsul Arif di Pematangpasir Kec. Ketapang; dan RKB 3 lokal dan mebelair untuk MTs Maarif Bumirestu Kecamatan Palas. 6. Kemudian kebutuhan mebelair untuk MI Maarif Bumirestu Kec. Palas, MA Maarif Bumirestu, dan MTs GUPPI V Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Pada Sabtu, 29 Desember 2012, kunjungan ke Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil kunjungan diperoleh sejumlah aspirasi dan permintaan masyarakat di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan lain-lain. 1. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Muaratiga sampai Dusun Kalimati, Desa Bandardalam Kecamatan Sidomulyo sepanjang 2,5 km sangat didambakan/ diinginkan masyarakat. 2. Perbaikan jalan provinsi ruas Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo sampai dengan Kecamatan Candipuro yang kini dalam dengan kondisi rusak (berlubanglubang).

Pada Minggu, 30 Desember 2012, kunjungan ke Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran. Anggota Dewan pun menjaring aspirasi masyarakat dan diperoleh berbagai masukan dan usulan, antara lain: 1. Pembangunan jalan dan jembatan Kali Waru sebagai jalur penghubung RT.001 RW.002, TR.005 RW.006 dan RT.007 RW.010 Dusun

Lubukbakak Desa Padangcermin Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran. 2. Pembangunan dan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Padangcermin dan Kedondong, yaitu dari Desa Wates, Padangcermin ke Desa Babakanloak Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. 3. Peningkatan jalan lingkungan yang berada di Pasar Dusun Sidomulyo Desa Wates, Wayratai Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran dengan sepanjang 1.000 meter dan lebar 2,5 meter. Pada Senin, 31 Desember 2012, kunjungan ke Kecamatan Punduhpidada Kabupaten Pesawaran. Setelah bertemu dengan para takoh masyarakat diperoleh masukan dan usulan antara lain: 1. Pembangunan dan pembuatan beberapa unit sumur bor di sejumlah dusun di Desa Bawang Kecamatan Punduhpedada Kabupaten Pesawaran. 2. Perbaikan jalan penghubung Dusun Pasar menuju Dusun Bawang Induk Kecamatan Punduhpedada, sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter. 3. Peningkatan status puskesmas yang ada menjadi puskesmas rawat inap untuk melayani pasien di wilayah itu karena lokasinya yang jauh dari rumah sakit. Dari semua hasil tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil II Lampung Selatan dan Pesawaran mengambil kesimpulan: 1. Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Provinsi Lampung sebaiknya melakukan koordinasi ke Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Untuk itu perlu perbaikan dan solusi sistem informasi dengan pemerintah kabupaten/kota. 2. Di bidang kesehatan diperlukan perhatian Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk mengefektifkan puskesmaspuskesmas dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena dirasakan masyarakat masih terdapat pelayanan yang tidak maksimal. 3. Aspirasi yang berkembang untuk melakukan perbaikan pada beberapa jalan kabupaten yang rusak yang masuk ke desa-desa dan memerlukan perhatian Pemerintah Provinsi melalui dana APBD Provinsi melalui pendataan yang akurat dan teliti. 4. Masih banyak ditemukannya permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran seperti masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan, perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. (tim)

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil IV

DP IV Lampung Timur dan Metro

Utamakan Perbaikan Ruas Jalan Bandarlampung-Karanganyar-Metro Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sangat mengharapkan Pemprov Lampung mengutamakan perbaikan dan perawatan secara rutin ruas jalan yang menghubungkan Kota Metro-Metrokibang-Sukadamai-Karanganyar-Bandarlampung. Sebab, ruas tersebut merupakan jalan alternatif terpendek dari wilayah Lampung Timur dan Kota Metro menuju ibu kota provinsi, Bandarlampung.

alau ruas jalan ini bagus, banyak yang memilih lewat sini. Selain jarak tempuhnya pendek, yaitu hanya sekitar 40 km dari Bandarlampung ke Metro, juga lebih nyaman karena tidak padat,â&#x20AC;? kata Abdul Kadir, warga Kota Metro. Perbaikan ruas jalan tersebut juga akan mengurangi kepadatan di jalinsum Natar-Tegineneng dan Tegineneng-Metro. Usulan masyarakat tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP IV yang mengadakan kunjungan kerja masa reses di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro pada 26â&#x20AC;&#x201D; 31 Desember 2012. Anggota DPRD Provinsi Lampung asal DP IV yang meliputi Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro adalah H. Nurhasanah (PDI Perjuangan), H. Mega Putri Tarmizi (Partai Golkar), Yandri Nazir (Partai Demokrat), H. Bambang Iman Santoso (PD), Ketut Erawan (PDIP), H.M. Ari Wibowo (PKS), H. Yulia Hasyimah (PAN), H. Erpani S. Jaya (Partai Gerindra), H. Nurhasanah (Partai Hanura), H. Abdul Hakim Rasyid (PKPB), dan H. Abdul Haris (PKB). Selama masa reses pada tanggal 26 s.d. 31 Desember 2012 , para anggota DPRD tersebut melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Sebelum bertemu dan berdialog dengan Bupati/Walikota, para pejabat Pemkab/Pemkot, dan Forkompida Lampung Timur dan Kota Metro, para wakil rakyat itu turun ke desa-desa menemui masyarakat dan konstituen langsung untuk menyerap aspirasi. Dari hasil serapan itulah selanjutnya disampaikan dan didialogkan dengan jajaran Pemkab/Pemkot dan Forkopimda Lampung Timur dan Kota Metro. Adapun aspirasi yang masuk antara lain:

â&#x20AC;&#x153;

Masyarakat Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur mengusulkan perbaikan jalan mendapat prioritas. Pertama adalah ruas jalan PanjangSimpang Sribawono. Meskipun ruas jalan itu merupakan jalan nasional, Pemprov hendaknya mengupayakan

H. Erpani S. Jaya

agar setiap tahun ada perbaikan sehingga kerusakan tidak makin parah. Masyarakat Kecamatan Jabung juga minta perbaikan jalan kurang lebih 7 km, yaitu ruas jalan yang menghubungkan Pematangpulau ke Desa Jabung, karena belum diaspal. Mereka juga minta perbaikan ruas jalan provinsi dari Jabung-PugungraharjoSekampung-Pekalongan-hingga Kota Metro, yang sebagian mengalami kerusakan, bahkan rusak berat. Begitu juga jalan-jalan provinsi yang menghubungkan antarkecamatan hingga ibu kota kabupaten Lampung Timur, yaitu Sukadana. Masyarakat Jabung juga minta pembangunan prasarana pengadaan air bersih dan listrik masuk desa/dusun. Selain itu juga mengusulkan bantuan untuk pembangunan balai adat, lahan sudah tersedia berasal dari hibah

H. Abdul Hakim Rasyid

masyarakat. Juga minta perbaikan gedung SMA dan SMK di Kecamatan Jabung. Sebagian masyarakat atau sekitar 15 persen rumah penduduk yang kurang mampu di Kecamatan Jabung tidak sehat karena tidak mempunyai MCK yang layak. Karena itu, mereka minta bantuan untuk pembangunan MCK yang layak. Kepala Desa Jabung mengharapkan Puskesmas yangh ada ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap agar mampu melayani masyarakat yang memerlukan perawatan kesehatan. Di bidang pendidikan mengharapkan pembangunan SMP negeri di Desa Jabung dan Desa Pematangtalo. Warga di Kecamatan Wawaykarya,

Bersambungan ke hal 10

Dapil III

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil III Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu

Bangun Saja Infrastruktur, Lainnya Pasti Meluncur Masyarakat di tiga kabupaten, yaitu Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu berharap pemerintah mengedepankan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Sebab, jika semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah, perekonomian juga akan cepat bertumbuh. tulah aspirasi yang mengemuka dan diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung yang mengadakan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka kunjungan masa reses pada 26â&#x20AC;&#x201D; 31 Desember 2012. Seperti yang dilaporkan anggota Dewan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerja 3.13 (Fokja 3.13) bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di segala sektor di tiga kabupaten tersebut, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, irigasi dan pengelolaan dampak lingkungan yang baik dengan melibatkan peran serta masyarakat menjadi hal penting. Pelaksanaan kunjungan masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Fokja 3.13 yang terdiri atas H. Abdullah Fadri Auli (koordinator ), H. Darwin Ruslinur (wakil), Nenden Tresnanursari (sekretaris), dengan anggota H. Indra S. Ismail, Sri Dahliawaty, H. Yudi Carlo, H. Firman Yani, Palgunadi, Yusuf Wibisono, Harry Ananda, H. Wardiyati, Nurzaini, dan H. Misri Jayalatif, dilakukan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. Kunjungan secara bersama-sama dilakukan pertemuan dengan unsur pemerintah kabupaten, setelah itu setiap anggota dewan melakukan kunjungan secara pribadi untuk bertemu dengan tokoh dan anggota masyarakat yang tersebar di tiga kabupaten yang masuk dapil III. Agar lebih fokus dan efektif dalam mendapatkan data-data aspirasi masyarakat, reses kali ini juga didampingi dua staf sekretariat DPRD Provinsi Lampung, yaitu Adi Cahyadi dan Agus Setiawan. Kegiatan kunjungan masa reses dilaksanakan selama enam hari, dari tanggal 26 Desember 2012 s.d. 31 Desember 2012. Lokasi kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat dan ke beberapa kecamatan-kecamatan serta konstituen setiap anggota Dewan. Adapun hasil kunjungan kerja tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut.

1. Kabupaten Lampung Barat Optimalisasi pemanfaatan ruang dan alokasi sumberdaya merupakan strategi penting dalam pelaksanaan pembangunan, penguatan penyeleng-

REALIASAI DAN TARGET INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN DI LAMPUNG BARAT TAHUN 2011-2013 No INDIKATOR KINERJA

REALISASI TAHUN 2011

TARGET TAHUN 2012

TARGET TAHUN 2013

APK SD / MI / Paket A APM SD / MI / Paket A

104,04 % 97,82 %

104,25 % 98,72 %

105,00 % 98,90 %

APK SMP / MTs / Paket B APM SMP / MTs / Paket B

92,18 % 89,51 %

92,55 % 89,63 %

93,00 % 90,00 %

APK SMA / MA / SMK / Paket C APM SD / MA / SMK / Paket C

50,94 % 47,26 %

51,26 % 48,00 %

52,00 % 48,25 %

Angka Putus Sekolah SD / MI

0,25 %

0,24 %

0,20 %

Angka Putus Sekolah SMP / MTs

1,00 %

0,50 %

0,48 %

Angka Putus Sekolah SMA / MA / SMK

0,25 %

0,20 %

0,18 %

Angka Melanjutkan SD / MI

89,03 %

89,20 %

89,50 %

Angka Melanjutkan SMP / MTs

93,65 %

94 %

94,47 %

garaan penataan ruang hanya dapat dilakukan bila tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Hal itu juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, yang pada gilirannya pemenuhan fasilitas umum dan prasarana wilayah akan memberikan daya dukung terhadap pembangunan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Lampung

Barat. Selain itu, sesuai dengan esensi otonomi daerah, tentunya harus digali dan dikembangkan secara optimal, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan, agar mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Wilayah yang luas juga memerlukan rentang kendali yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil III

dan pembangunan yang efektif. Dengan adanya aspirasi yang kuat dari masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan secara otonom, telah memunculkan wacana pemekaran wilayah. Untuk itu Pemkab Lampung Barat telah mengakomodasi wacana tersebut secara rasional dengan memberikan pertimbangan dan dukungan yang memadai bagi pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, salah satu strategi yang ditempuh adalah mengalokasikan APBD untuk melancarkan upaya perwujudan Kabupaten Pesisir Barat. Adapun arah dan kebijakan umum pada strategi ini adalah: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang penataan ruang serta sistem pengendalian penataan ruang. b. Peningkatan prasarana perhubungan dan komunikasi untuk menunjang pengembangan wilayah. c. Pengembangan kualitas dan kuantitas prasarana wilayah pekerjaan umum. d. Peningkatan jalinan kemitraan pembangunan antar berbagai pelaku (stakeholder) dalam rangka mengembangkan perekonomian dan pertumbuhan wilayah. e. Menyelesaikan persiapan pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan mengalokasikan APBD penyelesaian pemekaran Kabupaten Baru yang telah disahkan. Dalam hal akses di bidang kesehatan, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, ada beberapa program yang menjadi kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, yaitu: a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. b. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan. c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. d. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana. e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. f. Program Peningkatan Keselamatan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak. g. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. Kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2013 berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 yaitu peningkatan sarana dan prsarana kesehatan; peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta penyehatan lingkungan; dan peningkatan promosi dan pelayanan kesehatan masyarakat. Masalah yang mendesak dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Lampung Barat adalah belum optimalnya pembangunan kesehatan sehingga masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan setempat. Ada beberapa hal yang dibutuhkan bersamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu tersedianya tenaga kesehatan: dokter umum sebanyak 6 orang, dokter spesialis 3 orang, dokter gigi 13, apoteker 12, bidan 47, perawat 130, ahli gizi 11, sanitasi 16, dan kesmas sebanyak 5 orang. Mengenai akses di bidang pendidikan, secara umum beberapa isu strategis dan masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lampung Barat mencakup beberap aspek, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan; dan aspek penguatan tata kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan kegiatan: pembangunan gedung sekolah, target 3 sekolah; pembangunan pagar sekolah, target 3 sekolah; pengadaan bukubuku dan alat tulis siswa,target 25 sekolah; pengadaan meubelair sekolah, target 3 sekolah; rehab sedang/berat bangunan sekolah, target 2 sekolah; dan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, target 100 siswa. Kemudian Wajar Dikdas 9 Tahun dengan kegiatan: penambahan ruang kelas, target 6 sekolah; pembangunan lab dan ruang praktikum, target 3 unit; pembangunan perpustakaan sekolah, target 11 unit; pengadaan buku dan alat tulis siswa, target 6.000 eksemplar; dan pengadaan alat praktek dan peraga siswa, target 10 unit. Selain itu, pengadaan meubelair sekolah, target 32 sekolah; rehabiliatasi sedang/berat ruang kelas, target 20 sekolah; pendamping DAK bidang pendidikan; olimpiade sains nasional tingkat SD, target 150 siswa; olimpiade sains nasional tingkat SMP, target 196 siswa; penyelenggaran ujian nasional SD/MI, target 359 sekolah; dan pengadaan alat musik tradisional SD/SMP, target 2 sekolah.

2. Kabupaten Pringsewu Pembangunan manusia mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan primer antara lain kesehatan. Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat sering terkendala kurangnya prasarana dan sarana kesehatan, rendahnya pendapatan penduduk, di samping keterisolasian wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menjadi sangat rendah. Di sisi lain, tingkat kesehatan masyarakat merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, strategi peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas menjadi sangat penting dalam pemangunan di Kabupaten Pringsewu. Sama dengan bidang kesehatan, bidang pendidikan juga merupakan kunci keberhasilan pembangunan masyarakat seutuhnya. Dengan baiknya kualitas pendidikan, pembangunan sektor lain akan lebih terdorong, dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kondisi pendidikan di Kabupaten Pringsewu pada dasarnya sudah baik, namun masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk SDM pendidikan. Tersedianya sarana pendidikan yang murah dan berkualitas, menjadi sangat penting. Ada beberapa sasaran yang diperlukan dalam pembangunan di Kabupaten Pringsewu, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan promosi dan pelayanan kesehatan masyarakat; peningkatan insfrastruktur jalan, talut, irigasi serta peningkatan sarana dan prasarana rumah petani. Selain itu, peningakatan prasarana dan sarana pendidikan dasar sampai ke tingkat pedesaan terpencil, serta peningkatan jumlah, kualitas dan sebaran SDM kependidikan di seluruh wilayah kabupaten; terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar sampai tingkat desa; dan meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan serta peningkatan kebutuhan hasil pangan. Selanjutnya, meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan social terhadap pelayanan sosial; terselenggaranya pendidikan anak usia dini, pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau; meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan membebaskan dari hidup miskin serta tertinggalnya pendidikan di masyarakat; dan meningkatnya prasarana irigasi mengingat Kabupaten Pringsewu mayoritas hasil padi yang sangat mencukupi.

3. Kabupaten Tanggamus Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dan lembaga nonpemerintah dalam mewujudkan pembangunan partisipatif akan memberikan arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program di Kabupaten Tanggamus. Karena itu, perlu adanya pemantapan dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa (pekon), pembinaan kelembagaan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat, dan pengembangan kerjasama dan pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan berlangsungnya reformasi dan rangkaian perubahan yang mengikutinya, maka semakin diperlukannya keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, termasuk dalam perubahan yang mendasar adalah bahwa daerah otonom (kabupaten/kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka peningkatan pembangunan di segala sektor di Kabupaten Tanggamus diperlukan peningkatan infrastruktur, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, irigasi dan pengelolaan dampak lingkungan yang baik. Selain itu, juga perlu adanya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan dari pencemaran air, tanah dan udara; pengkajian dan pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kawasan perkotaan, permukiman, dan lainnya; dan perlu adanya pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan dengan stakeholder untuk pembinaan petani padi, kopi, coklat, kelapa, dan hasil perkebunan lainnya serta permodalan usaha tani, pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berkualitas baik. Kemudian yang tak kalah penting adalah peningkatan akses nelayan dan pembudidayaan ikan terhadap lembaga kuangan dan bank; peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan; dan peningkatan usaha perikanan skala kecil seperti budidaya ikan tawar dan budidaya laut. Hal lain yang perlu dilaksanakan adalah melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan; dan peningkatan hasil perkebunan, pertanian dan sumber pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil jaring aspirasi masyarakat pada masa reses tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan III yang meliputi Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat, mengharapkan semua hasil tersebut dapat ditindaklanjuti serta dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, sandang dan pangan, sosial masyarakat, infrastruktur, dan lain sebagainya. (tim)

Dapil IV

Sambungan dari hal 7

10.

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Lampung Timur minta agar pemerintah kabupaten dan pemerintah Provinsi Lampung dapat merealisasi jembatan gantung di wilayah tersebut. Sementara warga di Kecamatan Waybungur, Lampung Timur minta bantuan jembatan yang dapat menghubungkan Waybungur dengan Kecamatan Kalipasir, karena selama ini jembatan masih bersifat darurat. Masyarakat Kecamatan Sukadana, terutama Desa Sukadanajaya yang merupakan desa pemekaran sampai saat ini belum punya kantor desa sehingga sementara masih menumpang. Karena itu, minta bantuan dari pemerintah untuk membangun kantor desa tersebut. Warga di Kecamatan Purbolinggo mohon bantuan perbaikan jalan dari Desa Tamansari ke Tanjung kesuma kurang lebih 10 km yang kini kondisinya rusak berat. Desa Raman Utara mohon bantuan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah yang ruang belajarnya masih kurang, antara lain untuk SMP dan SMA setempat.

11.

12.

13.

14.

15.

Desa Bandaragung Kecamatan Sribawono membutuhkan prasarana air bersih; begitu juga yang dialami warga Desa Matarambaru Kecamatan Matarambaru. Desa Negarasaka mengharapkan pemprov memperhatikan nasib petani, terutama pada musim tanam sering terjadi kelangkaan pupuk. Petani mengharapkan pendistribusian pupuk dapat ditingkatkan, karena selama ini pupuk susah didapat walaupun permintaan sudah melalui RDKK. Warga di Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur antara lain dari Desa Gunungpasir Jaya mengusulkan perbaikan gedung balai desa dan bantuan pembuatan sumur bor untuk sumber air bersih. Warga di Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur mengusulkan peningkatan bantuan pembangunan sektor pendidikan dan sekolah-sekolah agama, madrasah, dan pondok pesantren yang masih sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Lampung antara lain bantuan untuk pembangunan gedung/lokal dan mebeler. Masyarakat di Kecamatan Metrokibang, Lampung Timur dan warga di

H. Nurhasanah

Ketut Erawan

darlampung yang sangat penting artinya. Dengan mulusnya ruas jalan tersebut, jarak tempuh dari wilayah Lampung Timur ke Bandarlampung bisa lebih singkat. Selain itu, juga akan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalinsum Natar-Tegineneng yang selama ini sering mengalami kemacetan. (tim)

Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, sangat mengharapkan Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan perbaikan jalan dari Kota MetroMetrokibang hingga ke Sukadamai dan Karananyar (Lampung Selatan) hingga ke Bandarlampung. Sebab, ruas jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju Kota Metro dan Kota Ban-

Pemprov Bisa Melepas Lahan Waydadi anitia Khusus (Pansus) Pelepasan Aset Pemprov di Waydadi DPRD Provinsi Lampung akhirnya mulai bisa bernapas lega. Sebab, berdasarkan hasil hearing tim Pansus dengan tenaga ahli pertanahan Unila disimpulkan bahwas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dapat melepaskan aset berupa tanah seluas 300 ha lebih di Waydadi untuk diberikan kepada masyarakat. Menurut tenaga ahli Pemprov Bidang Pertanahan Sudirman Mechsan, hak pengelolaan lahan (HPL) yang dimiliki Pemprov Lampung juga menandai kewenangannya untuk mengalihkan kepemilikan lahan yang berada di Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjungsenang, Bandarlampung. “Dalam hak pengeloaan, Pemprov dapat memberikan hak pengelolaan lahan Waydadi kepada pihak ketiga, berupa hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai,” kata Sudirman dalam hearing dengan Pansus Waydadi DPRD Provinsi Lampung, Rabu (22/11/2012). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 1 Tahun 1997 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-bagian Tanah, Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya disebutkan bahwa siapa pun bisa saja asalkan dia memenuhi syarat hak milik. Namun ada yang tidak boleh, yakni badan hukum, kecuali negara. HPL milik Pemprov juga bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. “Aturannya jelas pada PMDN No.

1 Tahun 1977 bahwa hak pengelolaan boleh diberikan pada kepihak ketiga,” jelasnya. Dengan memiliki HPL, Pemprov memiliki kewenangan untuk menggunakan, merencanakan, dan melepaskan aset tersebut kepada pihak ketiga. Sehingga dalam pembebasannya tidak perlu mengajukan izin ke pemerintah pusat, sebab daerah punya kewenangan. Hanya terdapat dua pihak yang tidak berhak menerima hak pengelolaan, yakni warga negara asing dan badan usaha yang tidak memiliki kewenangan kepemilikan. “Tetapi semua itu harus dibuat secara tertulis dan ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan masyarakat. Dulu namanya hak pemasukan, sekarang sudah diganti,” terang dosen Hukum Agraria Unila itu. Sementara, tenaga ahli lainnya Armen Yaser, pemberian lahan ke masyarakat jangan sampai menimbulkan gejolak otonomi. Menurutnya, untuk pembebasan lahan Waydadi tinggal menunggu kemauan politik pemerintah daerah. Ketua Pansus Pembebasan Lahan Waydadi DPRD Lampung Hartarto Lojaya mengatakan dengan adanya informasi dari staf ahli maka pihaknya akan segera membuat rekomendasi kepada Pemprov untuk pembebasan lahan bagi masyarakat. “Dengan demikian, kami akan menuntaskan masalah lahan Waydadi ini dengan membuat rekomendasi ke pemprov, agar segera membuat surat pelepaan aset, agar warga tidak menjadi resah dengan legalitas kepemilikan lahannya,” tandasnya. (tim)

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil V

DP V Kabupaten Lampung Tengah

Terus Menunggu Perbaikan Jalan Provinsi Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah terus menunggu Pemprov memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi yang makin hari kondisinya terus memburuk. Seperti ruas jalan dari Kotagajah hingga Seputih Surabaya, ruas jalan Gunungsugih-Bekri-Kalirjo, ruas jalan Gunungsugih-Padangratu, ruas jalan Wates-Trimurjo, dan ruas jalan Bandarjaya-Bandarmataram. Harapan itu mengemuka dalam setiap pertemuan dengan pejabat publik, termasuk dengan Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil V Lampung Tengah yang melaksanakan jaring aspirasi dalam rangka masa reses III tahun 2012 pada 26â&#x20AC;&#x201D;31 Desember 2012. yang rusak, dan mendapat prioritas utama untuk diperbaiki, sehingga lampung dapat dipertahankan sebagai lumbing pangan. Sarana irigasi Sarana irigasi di Lampung Tengah, khususnya di Dapil V, hasil dari kunjungan reses yang lalu, banyak ditemukan sarana irigasi yang kiranya banyak tidak terawat dan harus membutuhkan perawatan serius, selain dari perawatan, juga pembagian masalah air yang tidak merata, kiranya PPL dapat di perdayakan sebagai fungsinya dilapangan. Terutama didaerah Kecamatan Anak Tuha.

ereka yang turun ke lapangan adalah Ir. H. Sugiharto Atmowijoyo; I Komang Koheri, S.E.; Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H.; H. Suyatno SW, S.E.; H.Nuraslim; Yasmine Asyik, S.H.; H. Toto Herwantoko; Sahzan Syafri, S.H., M.H.; H. Riza Mirhadi, S.H; Drs. Musa Zainuddin; I. Gede Jelantik. Di daerah pemelihan mereka, para wakil rakyat menyerap kebutuhan masyarakat dan pemerintah setempat. Dari hasil reses, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan perbaikan jalan pada anggaran perubahan APBD 2012. Mereka juga minta agar dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, LSM dalam pengawasannya. Seperti ruas jalan Wates menuju Kecamatan Bekri(perkebunan sawit) sampai dengan Kecamatan Anak Tuha belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten maupun provinsi Tim Dapil V membagi lima bidang yang dibutuhkan masyarakat Lampung tengah, infrastruktur jalan, pendidikan, pertanian, sarana irigasi, keamanan.

Infrastruktur Hampir sebagian besar infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah kondisinya rusak berat. Tim V mendesak Pemkab Lamteng dan Pempov Lampung memprioritaskan perbaikan jalan pada anggaran perubahan APBD 2012. Mereka juga minta agar dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, LSM dalam pengawasannya. Seperti ruas jalan Wates menuju Kecamatan Bekri (perkebunan sawit) sampai dengan Kecamatan Anak Tuha belum mendapatkan

perhatian khusus dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan perbaikan dan perawatan yakni di daerah sekitar Perkebunan Bekri, ruas jalan menuju KecamatanAnak Ratu Aji dari Simpang Prapau menuju Kecamatan Anak Ratu Aji sekitar 5-6 Km yang mendapatkan perawatan dan 15 sampai 20 Km jalan tersebut rusak berat. Ruas jalan menuju Kecamatan Bumi Nabung dari Kecamatan kota Gajah menuju jalan Kecamatan Seputih Matarm sapai dengan Seputih Banyak transortasi sudah membaik dan lancer, khususnya untuk enuju Kecamatan bumi Nabungbdari arah Lintas Timur menuju Kecamatan Rumbia. Jembatan Jalan menuju Kecamatan Anak Ratu Aji, tepatnya di Desa Gedung Sari, terdapat lubang besar dan kerusakan pada ruas jembatan yang sangat vital, sehingga untuk melintas jalan tersebut diperlukan kehatihatian, agar jembatan tersebut mendapat prioritas khusus. Pendidikan Selain mengkritisi kondisi jalan, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil V Lampung Tengah juga mempertanyakan keberadaan pembangunan SMUN di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Pubian. Pasalnya, kedua bangunan sekolah milik Provinsi Lampung tersebut yang sudah selesai pembangunan nya itu, sampai kini belum juga bisa digunakan. Para wakil rakyat menyesalkan, meski dua bangunan SMA di Anak Tuha dan Pubian sudah selesai dalam pembangunannya, tapi belum ada tanda-tanda digunakan. Mereka minta kedua sekolah ini bisa segera dimanfaatkan, sehingga anak-anak dari kedua kecamatan tidak perlu sekolah jauh untuk meneruskan pendidikannya. Pertanian Pertanian di Lampung Tengah, khususnya sawah tadah hujan, sebagian mengalami gagal panen ( puso ) yang disebabkan kemarau panjang. Untuk itu, Lampung Tengah sebagai lumbung pangan di Provinsi Lampung, kiranya dinas / instansi, pihak terkait dapat membangun, ataupun memperbaiki daerah aliran sungai

Keamanan Untuk ditingkatkan keamanan daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Kecamatan Padang Ratu menuju Kecamatan Selagai Lingga, dari sepanjang jalan tersebut banyak pungutan-pungutan liar oleh pemuda setempat, baik itu kendaraan roda empat, truk dan motor dipungut retribusi yang tidak jelas keperuntukannya. Untuk itu aparat terkait baik itu kepolisian maupun dinas perhubungan dapat menghentikan pungutan dimaksud. Karena menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi dan enggannya para investor masuk kedaerah tersebut karena tidak terjaminnya faktor keamanan.

Rekomendasi Dari hasil temuan di lapangan, para wakil rakyat merekomendasi agar segera diselesaikan jalan lingkar barat. Hal itu menurut Tim Dapil V, salam rangka untuk mengurangi arus kemacetan, khususnya di Bandarjaya dan sesuai dengan rencana program pemerintah Kabupaten Lampung tengah tentang pembuatan jalan lingkar barat, mengingat jalan tersebut adalah jalan provinsi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung beserta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah kiranya dapat mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan program jalan lingkar barat, mengingat jalan tersebut adalah jalan provinsi. Untuk jalan lintas tengah, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta dinas / instansi

terkait bersama untuk membahas jalan lintas tersebut agar diprogramkan dan diprioritaskan dalam pembahasan perubahan APBD Tahun 2012. Selain jalan lingkar barat, wakil rakyat juga menyoal rusaknya jalan menuju Kecamatan Bumi Nabung, dari Lintas Timur menuju Kecamatan Rumbia, sudah sangat memprihatinkan, dalam pembahasan perubahan APBD Tahun 2012 baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten lampung tengah kiranya dapat diprioritaskan perbaikan jalan tersebut. Mengingat jalan tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat setempat. Jalan Kecamatan Anak Tuha menuju Kecamatan Padang Ratu, jalan tersebut agar mendapatkan prioritas utama untuk diperbaiki segera, mengingat jalan tersebut sudah rusak berat dan lalulintas untuk menganggut hasil pertanian. Jalan yang menuju Kecamatan Anak Ratu Aji terdapat jembatan yang rusak berat ( pada ruas jembatan ) sehingga kendaraan yang melintas diperlukan kehati-hatian, untuk itu segera diprioritaskan dalam perbaikannya, mengingat jembatan tersebut sangat fital bagi masyarakat sekitarnya. Berkenaan dengan SMUN di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Pubian, sekolah milik pemerintah daerah Provinsi Lampung yang sudah selesai pembangunannya itu, hingga sampai dengan saat kini belum juga bias digunakan secara maksimal yang disebabkan kekurangan siswa, kiranya dinas pendidikan kabupaten lampung tengah dan dinas provinsi lampung, untuk mensosialisasikan siswanya dari sekolah tingkat SMP dan sederajat agar diarahkan masuk disekolah SMUN di kecamatan sekitarnya.

Saran Para wakil rakyat dari Dapil V menyarankan tiga hal, yakni : 1. Perlu ditambah personel kepolisian di setiap sektor-sektor, khususnya di kecamatan-kecamatan Kabupaten Lampung Tengah, mengingat daerah tersebut sering terjadi pembegalan kendaraan roda dua serta rawan terhadap tindakan lainnya. Sehingga dapat ditekan tindak kriminalitas. 2. Dalam mengantisipasi musim tanam, sering terjadi kelangkaan pupuk ditingkat petani. Untuk itu perlu diperdayakan dan ditambah petugas penyuluh lapangan ( PPL ) di Lampung Tengah. 3. Untuk saluran irigasi, baik skunder maupun tesier ,yang rusak sehingga menghambat penyaluran air kepesawahan para petani, untuk itu segera diperbaiki, agar tidak menghambat para petani yang memerlukan air mengingat Lampung Tengah adalah lambung pangan bagi Provinsi Lampung. (tim)

Dapil VI

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil VI Lampung Utara dan Waykanan

Dari Listrik hingga Keamanan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan sangat mendambakan keamanan wilayah terjaga, sehingga warga bisa tenang berusaha dan bekerja. Selain itu, mereka juga mengharapkan perbaikan jalan, jembatan, sambungan listrik PLN, dan tentu saja pelayanan pendidikan dan kesehatan. tulah aspirasi yang berkembang ketika bertemu dengan para anggota DPRD Provinsi Lampung yang melakukan jaring aspirasi pada masa reses pada 26 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Dari hasil pertemuan dengan masyarakat di sejumlah kampung dan kecamatan di dua kabupaten tersebut, Anggota DPRD Lampung dari Dapil VI merekomendasikan perlunya penambahan personel kepolisian di setiap sektor (kecamatan). Tujuannya antara lain agar dapat menekan tingginya tingkat tindak kriminalitas, menggingat kedua daerah tersebut sering terjadi tindak kriminal berupa pembegalan. Selain itu, anggota Dewan yang terdiri atas H. Indra Bangsawan (Koordinator Tim Reses), H. Agus Kurniawan (wakil), Reza Aditya (sekretaris), Wayan Sudiksa (bendahara), dengan anggota H. Marwan Cik Asan, H. Indra Karyadi, Ahmad Bastari, Farouk Danial, H. Riswansyah Djahri, dan H. Okta Rijaya, tersebut juga merekomendasikan perlu adanya perhatian khusus dari dinas dan instansi terkait masalah pertanahan. Terutama perhatian khusus dari BPN dalam penanganan sengketa tanah baik antarwarga masyarakat, masyarakat adat, perusahaan, maupun pemerintah. Juga karena masih kurang maksimalnya pelayanan kesehatan masyarakat yang antara lain dibebabkan kurangnya tenaga medis baik perawat maupun dokter, diharapkan pemerintah menambah tenaga medis yang dibutuhkan itu. Perlu juga meningkatkan status untuk puskesmas dan puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat inap, pengadaan mobil ambulance 4 x 4 untuk daerah yang memiliki medan yang berat dan terpencil, dan bantuan alat-alat kesehatan bagi puskesmas dan puskesmas pembantu. Kemudian dalam rangka melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan, air bersih, serta pengadaan dan pemasangan listrik PLN, diharapkan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung , dan PT PLN dalam menindaklanjuti hasil Laporan Reses III tahun 2012 tersebut agar dapat berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Masa Reses III TA 2012 anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan VI Kabupaten Waykanan dan Lampung Utara dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan pertemuan dengan unsur Pemerintah Keca-

matan, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, dan Majelis Taklim. Pokok-pokok yang menjadi perhatian adalah bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keagamaan, pertanian, perkebunan dan perternakan, keamanan dan ketertiban, dan bidang pertanahan.

HASIL JARING ASPIRASI Kabupaten Waykanan, beribu kota Blambanganumpu dengan jarak dari ibukota provinsi 208,50 km yang luas wilayah daerah administrasinya 392.163 km 2. Sedangkan populasi penduduknya sekitar 406.123 jiwa dan rata-rata kepadatan 103,56 orang per km2 berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2010, tersebar di 14 kecamatan dengan 210 desa/kelurahan. Berikut ini hasil jaring aspirasi masyarakat pada kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VI selama sepekan di Kabupaten Waykanan baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun hal-hal yang menjadi prioritas.

· · ·

Bidang Infrastruktur

Perbaikan jembatan gantung Kampung Gunungwaras, Kecamatan Pakuonratu sekitar 100 m;

Pengaspalan jalan lingkungan volume 800 meter, Dusun Cirebon RT 02 RK 04, Kel. Tamanasri, Baradatu; Perbaikan ruas jalan provinsi di Kecamatan Bahuga sampai dengan Kecamatan Waytuba; Perbaikan jalan provinsi Ruas Bukit Kemuning–Bonglai–Simpangasam (Banjit), Ruas Rebangtinggi–Sukajadi–Kedaton–Datarbencong (Banjit), dan ruas jalan Rebangtinggi-Wayumpu; Ruas jalan kabupaten yang ada di beberapa desa di Kecamatan Kasui, yaitu jalan poros Desa Datarbencong, Sukajadi, dan Tanjungharapan, sepanjang 15 km lapen; Usulan Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun Talang I RT 01 Kampung Pakuon Ratu, Gang Manggis, Kec.Pakuon Ratu; Usulan Rehab dan Pengaspalan Jalan Kampung jarak dari Kaliawi Indah sampai dengan Kaliawi, Kec. Negeri Besar; Usulan Pengaspalan Jalan Kampung jarak dari Puskesmas sampai dengan SP III, Kec. Negeri Besar; Perbaikan Jalan Penghubung (Onderlagh) antara Dusun 2 Bali Sadhar Tengah Banjit dengan Kec. Baradatu Kab. Way Kanan dan Lampung Utara sepanjang 1,5 KM; Pelebaran Jalan BBC Bali Sadhar Utara Kec. Banjit – Kecamatan Baradatu, Kab.Way Kanan, Pelebaran 1 (satu) Meter kiri dan kanan, sepanjang 6 (enam) Kilometer; Pembangunan Jalan/Gang Subadra s/d. Gang Buldozer Bali Sadhar Utara (lapen); Pembnangunan Jalan/Gang Mawar lebar 3 M panjang 3 km; Jalan/Gang Bangli-Gelgel Lebar 3 M X Panjang 1 Km; Jalan/Gang Pure Dalam Lebar 3M X Panjang1,5 Km; Jalan/Gang Asoka Lebar 3M X Panjang 1,5 Km; dan Jalan/Gang Merpati Lebar 2,5M X Panjang 1,5 km. Pembangunan Balai Kampung Tanjungharapan, Kecamatan Kasui.

Listrik dan Jaringan

Pengadaan dan Pemasangan Listrik PLN di Desa Gunungwaras, Desa Rumbih, Negararatu, Negarasakti, Penengahan, Karyaagung, Gunungcahaya, dan Desa Tanjungratu, Kecamatan Pakuonratu; Pengadaan dan Pemasangan Listrik PLN di Desa Sungsang, Kecamatan Negeri-

Agung; di Desa Mesirudik, Bumiagung, Tulangbawang, dan Desa Giriharjo, Kecamatan Bahuga; Talud Irigasi

Penaludan pada saluran irigasi Way Umpu dari Kampung Bali Sadhar Selatan Kecamatan Banjit sampai dengan Bali Sadhar Utara Kabupaten Way Kanan di antaranya di Bali Sadhar Tengah, yaitu Talud Subak Tirta Sari, Tirta Merta Desa Bali Sadhar Tengah, dan Wisnu Kertha Bali Sadhar Utara. Fasilitas Air Bersih

· · ·

Pembangunan sumur bor 1 paket di Kampung Negeriharja, Negeritama, Kecamatan Pakuonratu; Pembangunan sumur bor 1 paket di Kampung Tulangbawang, Giriharjo, dan Mesirilir, Kecamatan Bahuga; Pengadaan sumur bor 1paket di Masjid Agung Nurul Iman,Kampung Negaraharja, Kecamatan Pakuonratu; dan di Dusun Talang I, RT 01 Kampung Pakuonratu.

Bidang Kesehatan

Meningkatkan status puskesmas menjadi rawat inap dan pengadaan mobil ambulance 4 x 4 untuk daerah terpencil dan memiliki medan yang berat di Kabupaten Waykanan. Bidang Pendidikan

Pembangunan gedung sekolah dan mebeleuir, 2 RKB SMA Makarti Mukti Tama Kampung Pakuonbaru; RKB TPA Asidyah Kampung Waytawar; RKB MTs (Pondok Pesantren) Al-Falah Kampung Tanjungserupa, Pakuonratu; Pembangunan gedung dan mebeleuir, 2 RKB SD Kotabumi, Kecamatan Negeriagung; PAUD Desa Tanjungharapan, Kecamatan Kasui; SD Bengkulurejo, Kecamatan Gununglabuhan; dan pembangunan 4 RKB SD 3 Pisangbaru, Kecamatan Bumiagung; Pembangunan 4 RKB SMA 2 Buay Bahuga, Kampung Sukaagung; 4 RKB SMP Karya Bhakti, Kec. Negeribesar; dan 3 RKB MI Miftahul Ulum Negaraharja, Kecamatan Pakuonratu; SD Negeri 2 Donomulyo Kec. Banjit minta pengadaan 1 lokal ruang perpustakaan; Kepala Kampung Balisadhar Utara Kec.

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Banjit minta ruang guru PAUD 1 lokal; SDN 2 Balisadhar Selatan minta RKB 4 lokal; SMAN 1 Balisadhar Selatan Kec. Banjit minta RKB 2 lokal dan rehab berat kerangka baja sebanyak 6 lokal; RKB SMK YP 17 Baradatu sebanyak 6 lokal; RKB PAUD Centre I; Masyarakat Kampung Gistingjaya Kec. Negarabatin minta Gedung PAUD Kartini; MTs GUPPI Banjit mengajukan rehab berat 2 lokal (rombongan belajar 15 kelas dengan jumlah siswa 572 dan jumlah guru 35); pembangunan 3 lokal filial SD 1 Jogobatu, Kec. Banjit (murid sudah ada 100 anak, kondisi gedung saat ini dinding terbuat dari bambu dan atapnya terbuat dari daun kelapa. Lokasi sudah ada).

Bidang Keagamaan

Rehab gedung musola dan pengadaan Alquran 1 paket pada Musholla Kampung Mulyosari, Alamat : Kampung Mulyosari, RT.03/01 Kecamatan Pakuonratu. Pertanian, Perkebunan, Peternakan

Diharapkan ada alokasi bantuan sapi bali untuk warga Desa Balisadhar Utara Kec. Banjit guna meningkatkan kesejahteraan melalui Dinas Peternakan Provinsi Lampung. Gabungan Kelompok Tani din Kecamatan Banjit minta kepada Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung agar dapat memberikan/ memasukkan program untuk lembaga distribusi masyarakat (LDM), lumbung pangan, bantuan hand tractor, hand sprayer, pupuk, bibit, dan pestisida. Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Banjit minta kepada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung agar dapat memberikan bantuan bibit sawit dan karet.

Bidang Keamanan & Ketertiban

Masalah keamanan perlu ditingkatkan, baik pengawasan maupun penanganannya secara intensif di Kabupaten Waykanan, mengingat sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Mohon perhatian kepo-

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil VI

lisian setempat maupun Polda Lampung dan aparat-aparat keamanan lainnya. Bidang Pertanahan

Perlu perhatian khusus dari dinas dan instansi terkait masalah pertanahan diwilayah Kab.Waykanan khususnya BPN dalam penanganan sengketa tanah baik antarwarga, perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Terkait mengenai penyaluran CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Waykanan, sebaiknya digunakan untuk perbaikan jalan, paling tidak jalan yang sering dilalui kendaraan perusahaanperusahaan tersebut. Kabupaten Lampung Utara, beribu kota Kotabumi, dengan jarak dari ibukota provinsi 115 km, luas wilayah 272.563 km2. Sedangkan populasi penduduknya 584.277 jiwa dan rata-rata kepadatan 214,36 orang per-km2 berdasarkan data BPS pada Tahun 2010, tersebar di 23 kecamatan dengan 247 desa/kelurahan. Berikut ini hasil jaring aspirasi masyarakat pada kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VI selama sepekan di Kabupaten Lampung Utara, baik berupa masukan, saran, usulan, temuan maupun hal-hal yang menjadi prioritas. Bidang Infrastruktur

Pembangunan dan perbaikan ruas jalan Negararatu-Tujok; ruas Jalan Desa Sukadana Udik-Handuyangratu ( Bungamayang); Pengaspalan Jalan Lingkungan volume 1,5 kilometer di Dusun 2 dan 3 Desa Ulakatat, jalan lingkungan vol 2.600 m di Dusun 1—3 Desa Sidomulyo; jalan lingkungan volume 1.500 m di Dusun 2 Desa Sinarjaya Kec. Tanjungraja; Pengaspalan jalan di Desa BandaragungTatakarya-Ujungbatu, Kecamatan Abung Surakarta; pembangunan jembatan di RK 1 Desa Tatakarya; ruas jalan lingkungan di Desa Banjarratu, Kec. Muarasungkai; pekerjaan rehabilitasi jalan BandarabungSimpang Tujok yang pekerjaannya kurang

sempurna oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung; dan pekerjaan jalan Simpang Tujok-Kerta Raharjoyang dikerjakan pada tahun 2011, tetapi saat ini sudah rusak; Perbaikan ruas jalan provinsi antara Desa Sukadana Ilir–Kota Napal Kecamatan Sungkai Bunga Mayang; pembangunan jalan Lingkungan Perum Kota Alam Permai Kecamatan Kota Bumi Selatan; Rehab Jalan Desa Gendot, Kecamatan Tanjungraja; Perbaikan jembatan Gantung Kampung Sribandung Kec. Abung Tengah, sekitar 100 m; pembangunan jembatan penghubung Dusun Pulopanggung Kotanegara Ilir dengan Dusun Umbul Metro Desa Kotanapal Kecamatan Sungkai Bungamayang.

Listrik dan Air Bersih

Pengadaan dan Pemasangan Listrik PLN di Desa Gendot, Kecamatan Tanjungraja, di Desa Banjarratu dan Desa Banjarnegeri, Kecamatan Muarasungkai, yang saat ini belum ada jaringan listrik. Pembangunan sumur bor di Desa Muaradua, Pulaupanggung, dan Skipi, Sidokayo, dan Ulokrengas, Kecamatan Abung Tinggi; di Desa Pekurun Barat, Kec. Abung Tengah; di Masjid di Waymelan, Kec. Kotabumi Selatan; dan Masjid di Sinar Alam, Kec. Kotabumi Selatan.

Bidang Kesehatan

Puskesmas Desa Batunangkop Kec. Sungkai Tengah minta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk pengadaan Ruang Rawat Inap beserta sarana dan prasarana alat-alat kesehatannya agar pelayanan terhadap masyarakat optimal dan profesional. Bidang Pendidikan

Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Yayasan Al-Huda di Desa Sukasari

Kec. Tanjungraja; pembangunan ruang lab komputer di SMP IT Insani Robbani Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan; Belum terealisasinya gedung baru SD Desa Karangrejo, Kec. Muarasungkai; SMA Negeri 2 Kotabumi Jl Raya Prokimal minta RKB 1unit atau 4 ruangan dan ruang laboratorium 1 lokal.

Bidang Pertanian

Gabungan Kelompok Peternak Sapi Desa Gedongjaya Kec. Abung Timur memohon kepada Kepala Dinas Perternakan Provinsi Lampung dan Kabupaten agar dapat memberikan perhatian baik program/ penyuluhan bagaimana dalam melakukan penggemukan sapi-sapi ternak yang benar dan natinya dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat setempat. Keamanan dan Ketertiban

Masalah keamanan perlu ditingkatkan baik pengawasan maupun penanganannya secara intensif di Kab. Lampung Utara, mengingat sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan hingga meninggal dunia. Untuk itu, perlu menjadi perhatian bagi kepolisian setempat maupun Polda Lampung dan aparat-aparat keamanan yang lain. Bidang Pertanahan

Perlu perhatian khusus dari dinas dan instansi terkait masalah pertanahan diwilayah Kab. Lampung Utara khususnya BPN dalam Penanganan sengketa tanah baik antara warga dengan warga, warga dengan perusahaan, maupun warga dengan pemerintah daerah setempat, Seperti baru ini yang terjadi antara warga yang berasal dari 10 desa yang ada di Kec. Bunga Mayang dan Kec. Muara sungkai terkait batas lahan dan permintaan ukur ulang atas tanah seluas 1.800 ha dengan pihak PTPN 7 unit usaha Bunga Mayang. (tim)

Dapil VII

Edisi 3 Tahun 2012

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Daerah Pemilihan VII Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

Prioritaskan Perbaikan Jalan Penghubung Antarkecamatan Setiap menjelang awal maupun akhir tahun program, senantiasa didahului dengan kegiatan reses Anggota DPRD dalam rangka menyerap aspirasi, mengumpulkan data dan informasi, serta menyampaikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. nggota DPRD Provinsi Lampung asal DP VII yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Mesuji melakukan kunjungan pada masa reses dari tanggal 26 hingga 31 Desember 2012. Kunjungan untuk menyerap aspirasi dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, aparatur pemerintahan, pertanian, serta dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengalaman Anggota DPRD tersebut diperlukan, yaitu dengan turun ke lapangan serta mengadakan dialog langsung dengan masyarakat, baik di kabupaten, kecamatan, maupun di desadesa, termasuk sampai ke RT-RT dan kelompok masyarakat. Adapun tujuan turun tersebut adalah untuk kembali ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi konstituen, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Anggota DPRD kepada masyarakat yang diwakilinya. Selain itu juga melakukan peninjauan dari dekat atau secara fisik di lapangan, terutama masalah-masalah aparatur pemerintahan, masalah aktual di bidang kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur lainnya. Tak kalah penting adalah melakukan dialog langsung dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kepala-kepala desa tentang masalahmasalah aktual yang ada di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Selanjutnya menghimpun dan mengolah data yang diperoleh dari ketiga kabupaten tersebut untuk dijadikan masukan kepada Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Anggota DPRD Provinsi Lampung perio-

de 2009â&#x20AC;&#x201D;2014 dari DP VII adalah Sunardi (Fraksi PPK), Dedi Afrizal (PDI-P), Ismet Roni (Partai Golkar), A. Junaidi Auly (PKS), Azwar Yacub (Golkar), Munzir (PPK), Imer Darius (Demokrat), Octoria Herryka Dewi (PPK), dan Napiliyon Aswari (Hanura). Adapun hasil kunjungan pada masa reses tersebut sebagai berikut. Pada 26 Desember 2012, jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulangbawang. Ada beberapa persoalan yang mengemuka, antara lain sebagai berikut. 1. Perikanan dan kesehatan hewan: perlunya penganggaran bagi penyuluh lapangan perikanan dan kesehatan hewan; perlunya peningkatan sdm penyuluh melalui pendidikan informal; perlunya tenaga pelayanan kesehatan dan puskesmas hewan; dan keluhan masyarakat nelayan air tawar yang kian hari makin sulit mengandalkan mata pencariannya sebagai nelayan karena minimnya tangkapan mereka disebabkan biota sungai yang hampir habis karena marak-

nya praktek penyetruman yang belum teratasi dengan baik. 2. Pembinaan mental spiritual: perlu dianggarkan honor bagi guru mengaji di mushola/masjid sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina mental spiritual generasi bangsa; perlu bantuan perbaikan kualitas bangunan peribadatan umat; program pemberangkatan umroh oleh Pemerintah Provinsi agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang telah berjasa di masyarakat. 3. Pembinaan pemuda dan olahraga: perlu perhatian dan penganggaran organisasi kepemudaan dan olahraga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi dan daya saing generasi muda; dan pembinaan keterampilan dan bantuan modal awal guna mendorong pemuda indonesia mandiri dan maju. 4. Bidang Pendidikan: kurang adanya kordinasi antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang pendidikan

sehingga pengawasan serta pemeliharan aset kurang terpantau dengan baik, anggaran kabupaten yang terbatas membutuhkan perhatian dan bantuan dalam penyelengaraan pembangunan di bidang pendidikan melalui pembanugan USB, penambahan RKB, Rehab Berat Gedung sekolah, mulai TK. PAUD, SD, SMP hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta yang disesuaikan dengan sekala proritas dan kemampuan atau ketersediaan anggaran. Pada 27 Desember 2012, pertemuan dengan dengan Bupati dan Forkopimda Kabupaten Tulangbawang, serta satker dan camat. Dapat dihimpun informasi tentang potensi dan sektor-sektor potensial Kabupaten Tulangbawang. Adapun sektor potensial pertanian adalah luas lahan pertanian 149.420 ha, terdiri atas lahan basah 47.316 ha dan lahan kering 102.104 ha. Jumlah keluarga tani 79.709 KK dengan kelompok tani 1.184. Komoditas padi dihasilkan dari padi sawah

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG dengan luas panen 36.714 ha, produksi 178.705 ton, dan padi ladang luas panen 1.976 ha, produksi 5.201,27 ton. Kemudian jagung luas panen 4.376 ha, produksi 21.314,40 ton; ubi kayu luas panen 20.668 ha, produksi 481.329,17 ton. Luas perkebunan197.381 ha terdiri atas perkebunan rakyat seluas 112.581 ha dan perkebunan besar swasta seluas 84.800 ha, serta hutan rakyat seluas 4.500 ha. Komoditas karet produksinya 24.233,83 ton, periode tahun 2006-2010 tumbuh ratarata 2.493 ha/tahun dan produksi rata-rata 3.282 ton slab per tahun. Kelapa sawit 377.846,48 ton TBS, yang secara swadaya tumbuh rata-rata 2.744 ha/tahun. Potensi peternakan, dengan populasi sapi potong 26.648 ekor, produksi daging 538.936 kg; kerbau 6.411 ekor, produksi 36.624 kg; kambing 60.417 ekor, produksi 81.639,65 kg; babi 3,311 ekor, produksi 23.313 kg; ayam ras 373.675 ekor, daging 123.237,91 kg dan telur 102,71 kw; ayam buras 507.904 ekor, daging 73.813,20 kg, telur 328.855,78 kwintal; dan itik 42.547 ekor dengan produksi daging 2.685,53 kg dan telur 3.584 kwintal. Komoditas sektor perikanan terdiri atas ikan, kerang, udang, kepiting, dengan produksi sebesar 56.400,3 ton per tahun. Potensi budidaya air payau seluas 64.250 ha, keramba apung terdapat 1.464 unit, potensi Sungai Tulangbawang menampung sekitar 50.000 unit. Potensi produksi ikan olahan 1.500 ton per tahun terdiri atas ikan kering, ikan asap, dan ikan asin. Potensi pariwisata, antara lain: river tour di Sungai Tulangbawang; perkampungan di atas air di Kuala Teladas; areal konservasi Rawapitu yang unik dengan keberadaan burung-burung yang bermigrasi antarbenua; Rawa Pacing yaitu lahan basah yang masih tersisa saat ini yang kaya flora. Kemudian obyek wisata budaya antara Sesat agung rumah adat dari empat marga (kebuayan), miniatur kerajaan Tulangbawang; gedung kesenian; begawi adat cakak pepadun; tari pesapen; dan makam kuno di Gedongaji dan Bakung ilir/udik. Kabupaten Tulangbawang dibentuk berdasarkan UU No. 2/1997 terdiri atas tujuh kecamatan, yaitu Mesuji, Menggala, Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Udik, Simpangpematang, Gedungaji, dan Banjaragung. Pada tahun 2008, Tulangbawang dimekarkan menjadi lagi berdasarkan UU No. 49 dan No. 50 Tahun 2008 dengan terbentuknya Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Sebelum pemekaran terdapat 28 kecamatan di Tulangbawang dan setelah pemekaran menjadi 15 kecamatan 155 kampung dan 4 kelurahan. Dari uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa Kabupaten Tulangbawang memiliki sumberdaya alam yang sangat besar. Selain disyukuri, seharusnya juga dikelola dengan baik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pembangunan gedung baru cukup banyak, tetapi gedung-gedung yang lama terutama yang dibangun oleh anggaran provinsi (gedung, kantor Bupati yang lama) sesuai rencana Bupati akan merawat dan memanfaatkan gedung itu semaksimal mungkin untuk tetap sebagai perkantoran. Guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, harapan yang disampaikan adalah agar jalan-jalan utama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dapat diprioritaskan

Edisi 3 Tahun 2012

Dapil VII

dalam perbaikan dan pembangunannya, seperti ruas jalan Simpangpematangâ&#x20AC;&#x201C; Rawajituâ&#x20AC;&#x201C;Dipasena, karena dengan terbangunnya jalan tersebut otomatis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Pada 28 Desember 2012, jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat. Sejumlah persoalan yang mengemuka sebagai berikut. 1. Keterbatasan ekonomi dan daya beli masyarakat yang didudukung dengan kurangnya pengetahuan, kesadaran sehingga masih banyak masyarakat yang melum dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. 2. Perkebunan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memunginkan masyarakat mengelola perkebunan secara mandiri. Namun perlu ditopang dengan berbagai kemudahan seperti permodalan, keamanan dan pasar yang jelas dan suistanable. 3. Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan program pembinaan sosial kemasyarakatan dalam rangka mewujutkan kesadaran dan perilaku hidup sehat bagi masyarakat; peningkatan anggaran bantuan rumah sehat bagi masyarakat; bimtek dan bantuan jambanisasi; dan bantuan permodalan untuk perkebunan sehingga masyarakat dapat mengelola perkebunan secara mandiri. Pada 29 Desember 2012, jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Lambukibang, Kabupaten Tulangbawang Barat. Beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat antara lain: 1. Program pemberangkatan umroh oleh pemprov agar dilanjutkan dan diprioritaskan kepada pembina spiritual yang telah berjasa di masyarakat; 2. Perlunya penganggaran bagi penyuluh lapangan perikanan dan kesehatan hewan; 3. Perlunya peningkatan SDM penyuluh melalui pendidikan informal; 4. Perlunya tenaga pelayanan kesehatan hewan; 5. Perlunya kemudahan mendapatkan pupuk subsidi menjelang musim tanam/ musim penghujan. Pada 30 Desember 2012, pertemuan dan jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji. Sejumlah persoalan yang mengemuka dari masyarakat sebagai berikut. 1. Infrastruktur pendidikan: pembangunan unit sekolah baru (USB) dan unit gedung baru (UGB); pembangunan ruang kelas baru (RKB); dan rehabilitas gedung sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. 2. Infrastruktur kesehatan: guna mewujudkan kesehatan masyarakat, apalagi terkait letak Kabupaten Mesuji yang pada umumnya jauh, perlu diprogramkan secara prioritas pembangunan rumah sakit umum daerah. Untuk jangka jangka pendek didirikan puskesmas maupun posyandu yang menyebar, agar dapat mengakses kebutuhan masyarakat dan juga ditambahnya tenaga bidan dan dokter umum. 3. Masalah perkebunan: disarankan untuk segera melakukan inventarisasi dan pengaturan lebih lanjut terhadap pendu-

duk baru yang mendiami kawasan Register 45 yang saat ini sudah ditangani oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, sebelum permasalahannya semakin meluas dan tidak terkendali. 4. Jaringan komunikasi dan listrik: bagi desa terpencil dan tertinggal pada umumnya masih sulit untuk mendapatkan jaringan komunikasi (HP) dan listrik. Untuk mempercepat perkembangan wilayah agar diprioritaskan pembangunan jaringan telepon dan listrik baik melalui program listrik masuk desa maupun melalui pengembangan jaringan listrik PLN. Pada 31 Desember 2012, pertemuan dan jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji. Beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat antara lain; 1. Keamanan dan ketertiban: akhir-akhir ini banyak kejadian perampokan dan pembegalan atas harta penduduk secara paksa bahkan ada korban jiwa. Penyebabnya antara lain terbatasnya pelayanan PLN ke masyarakat (penerangan jalan); jalan yang rusak; personil aparat kepolisian tidak sebanding dengan jumlah warga yang dilindungi; terbatasnya jaringan komunikasi. 2. Harapannya: di samping diprioritaskan penambahan jaringan dan daya PLN, untuk penerangan jalan-jalan umum dan jaringan komunikasi perlu diprioritas keduanya untuk segera dibangun disamping itu juga perlu segera diadakannya organisasi kepolisian (Polres) di Kabupaten Tulangbawang Barat. 3. Jaminan kesehatan: penyelenggaraan

jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat masih perlu mendapat perhatian dan evaluasi sehubungan masih banyak keluhan masyarakat yang kurang mampu tidak terdata dalam database sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pendataan yang kurang teliti karena waktu dan anggaran yang tidak/kurang disediakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN 1. Masih banyak ditemukannya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji seperti masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan PLN dan masalah pembangunan infrastruktur yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. 2. Agar Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU Provinsi Lampung dan Kabupaten melakukan koordinasi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pengawasan. 3. Agar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi berkoordinasi untuk menekan kejadian tindak kejahatan yang telah meresahkan masyarakat di wilayah kabupaten. 4. Peningkatan program sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesadaran dan perilaku hidup dan berbudaya yang sehat bagi masyarakat. 5. Guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan jalan-jalan utama. (tim)

Edisi 3 Tahun 2012

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG