Tabloid Aspirasi Tahun 2014 | Edisi I

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

DP IV Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

1

Edisi 1 Tahun 2014

Jalan, Irigasi, dan Sarana Produksi Pertanian

Edisi 1 Tahun 2014

DP VII Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

Banyak Masalah Perlu Perhatian Serius

2

Kebutuhan Infrastruktur Tetap yang Utama

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi L a m p u n g , s e l u r u h Anggota D e w a n pada tanggal 18 sampai dengan 23 Februari 2014 melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses I tahun 2014. Semua Anggota DPRD Provinsi Lampung kembali menemui konstituen mereka di daerah pemilihan (DP) masing-masing.

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. SUDARNO EDDI, SH,MH

PENANGGUNGJAWAB Kepala Bagian Perundang-undangan Hi. ZULFIKAR, SH, MH

PENGARAH Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Drs. H. ABDULLAH ALI Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ZURIZAL, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung TINA MALINDA, S. Sos, MM Kepala Bagian Humas BINARTI BINTANG, S. Sos, MM

PEMIMPIN REDAKSI Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung FITRI SISNANI, S. Sos

KONTRIBUTOR HARGONO ADI CAHYADI, S.H. PRABANDARI, S.H. NAZIRHAN BAY KARIM, S.H. JOKO PURWANTO

SEKRETARIS NELI YUNIAR ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

ebanyak 74 dari 75 anggota DPRD Provinsi Lampung ( 1 anggota meninggal, yaitu Sumadi, S.Sos. dari Partai Golkar dan belum ditetapkan penggantinya) menyebar ke tujuh daerah pemilihan (dapil).

Para anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan I berkunjung ke kecamatankecamatan di Kota Bandar Lampung, wakil rakyat dari DP II mendatangi kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran, sementara anggota legislatif dari DP III mengunjungi kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan kabupaten baru, yaitu Pesisir Barat.

Sedangkan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IV berkunjung ke Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, kemudian anggota Dewan dari Daerah Pemilihan V berkunjung ke Lampung Tengah, wakil rakyat asal Daerah Pemilihan VI mendatangi Kabupaten Waykanan dan Lampung Utara, selanjutnya Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan VII mendatangi konstiuen yang ada di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji.

Dari hasil jaring aspirasi selama masa reses tersebut, DPRD Provinsi Lampung merekomendasi banyak hal, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan jembata. Selain itu, ada beberapa daerah yang menginginkan fasilitas air bersih, irigasi, perbaikan prasarana pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah/wilayah asal daerah pemilihannya dengan bertemu langsung masyarakat, para pejabat daerah, perangkat kecamatan dan desa/ kelurahan, serta berdialog dengan para tokoh masyarakat.

Ada yang melakukannya secara bersama-sama dan ada juga secara perorangan.

Dari hasil kegiatan reses tersebut, diproleh sederet aspirasi dan banyak sekali harapan dari masyarakat untuk bisa diperjuangkan penganggarannya dalam APBD Provinsi Lampung pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai salah satu fungsi Anggota Dewan sebagai wakil rakyat (khususnya daerah pemilihannya) adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah dan juga secara tidak langsung bisa sebagai pengawas pembangunan yang sedang berjalan di daerahnya.

Pentingnya pelaksanaan reses ini bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah

S

pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

Pada umumnya aspirasi yang disampaikan masyarakat berkisar pada kebutuhan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Dari hampir semua daerah yang didatangi anggota DPRD Provinsi Lampung, masyarakat dan uspika masih banyak yang menitipkan agar wakil rakyat dapat kembali memperjuangkan anggaran perbaikan dan pembuatan jalan. Para anggota legislatif melihat langsung kondisi jalan yang rusak tersebut. Mereka berjanji akan merekomendasi harapan masyarakat kepada pihak eksekutif. “Kami akan memperjuangkan harapan masyarakat, terutama soal perbaikan jalan dan jembatan. Sebab, itu yang terpenting dan utama,� ujar Ketua DPRD Provinsi Lampug Marwan Cik Asan. Menurutnya, pembangunan jalan provinsi, kabupaten, sampai jalan desa belum merata, sehingga masih banyak yang rusak parah.

Bahkan, kondisi jalan nasional pun kini juga banyak yang perlu perbaikan. Apalagi ruas-ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten. Marwan Cik Asan mengatakan pada saat reses itulah anggota DPRD melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat. Selain untuk menjaring aspirasi masyarakat, kegiatan yang juga tak kalan penting adalah menyosialisasikan berbagai program, termasuk kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah bersama DPRD Provinsi Lampung.(tim)

MAKSUD DAN TUJUAN RESES 1. Maksud dari Kegiatan Reses I Anggota DPRD Provinsi Lampung TA 2014 adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bersilahturahmi dengan masyarakat pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan untuk harmonisasi kemitraan anggota DPRD dengan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan serta peningkatan kesehjateraan rakyat.

2. Tujuannya adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

DAERAH YANG DIKUNJUNGI No. Dapil Daerah Kunjungan 1. Dapil I Kota Bandarlampung 2. Dapil II Kab. Pesawaran dan Lamsel 3. Dapil III Kab. Pringsewu, Tanggamus, & Lambar 4. Dapil IV Kab. Lamtim & Kota Metro.

5. Dapil V Kab. Lampung Tengah 6. Dapil VI Kab. Waykanan dan Lampura 7. Dapil VII Kab. Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DASAR HUKUM KEGIATAN RESES Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung; Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 01 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang APBD Provinsi Lampung TA 2014; Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Nomor : 03/DPRD.LPG/12.01/2014 Tentang Penetapan Target dan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2014; Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 14/Banmusy/12.01/2014, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Reses; Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 01/K.Pimp/12.01/2014 Tentang Rencana Kunjungan Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung; Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 18 Februari 2014.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Dapil I

3

Dapil I Kota Bandarlampung

Prioritaskan Perbaikan Sejumlah Ruas Jalan Masyarakat di Kota Bandarlampung masih terus menitipkan harapan kepada anggota DPRD Provinsi Lampung untuk mendesak Pemprov Lampung memperbaiki ruas-ruas jalan protokol (utama) di kota ini. Salah satu ruas jalan yang sudah bertahun-tahun rusak adalah Jl. Tirtayasa di Kecamatan Sukabumi. akil rakyat dari Dapil I bahkan menyimpulkan bahwa infrastruktur jalan di beberapa kecamatan masih banyak yang rusak dan perlu mendapat perhatian. “Masyarakat meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas PU dan secepatnya merealisasi perbaikan sejumlah ruas jalan yang sudah lama rusak,� ujar H. Ir. Hantoni Hasan, M.Si. Sesuai dengan Program Kerja DPRD Provinsi Lampung tahun 2014 dan Tata tertib DPRD Provinsi Lampung yang mengagendakan kunjungan Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan masing-masing pada masa reses guna menyerap aspirasi masyarakat dan untuk menyosialisasikan program kerja serta hasil-hasil keputusan DPRD Provinsi Lampung kepada konstituen, Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (DP) I Kota Bandarlampung pun melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 18 sampai dengan 23 Febuari 2014.

Dari kunjungan pada masa reses di beberapa kecamatan di Kota Bandarlampung diperoleh aspirasi, harapan, permintaan, dan informasi dari masyarakat sebagai berikut.

W

Kecamatan Telukbetung Selatan Anggota Dewan dari DP I Kota Bandarlampung dan masyarakat di Kecamatan Telukbetung Selatan meminta agar Pemerintah Provinsi segera memperbaiki pintu air sebanyak lima titik yang berada di Jalan Ikan Sebelah Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan RT. 031 RT.032, dan RT. 035 LK. III.

Kecamatan Bumiwaras Masyarakat di Kecamatan Telukbetung Selatan meminta agar Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung untuk dapat membantu membuatkan sarana MCK umum untuk warga sekitar yang berada di Jalan Ikan Kiter RT. 07 dan RT. 08 Lingkungan II Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumiwaras.

Warga Kecamatan Bumiwaras juga meminta kepada Anggota Dewan dari DP I Kota Bandarlampung untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung untuk dapat memperbaiki jalan, talud, dan beronjong yang ada di Kecamatan Bumiwaras.

Elly Wahyuni, S.E., M.M.

Dra. Srie Lestari

Hartarto Lojaya

Kecamatan Langkapura Anggota Dewan dari DP I Kota Bandarlampung bertemu dengan warga Kelurahan Langkapura. Dalam pertemuan tersebut warga meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat membuatkan atau membangun siring jalan yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg. Kulit (Gg. Damai 3) yang lokasi tersebut berada di tanah warga dengan ukuran panjang sekitar 200 m.

Masyarakat juga meminta agar jalan yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg. Kulit (Gg. Damai 3) yang lokasi tersebut berada di tanah warga dengan ukuran lebar 3 m dan panjang sekitar 200 m . untuk segera diaspal. Dan masyarakat di lingkungan tersebut meminta tambahan gardu listrik, karena voltase daya di daerah tersebut sering turun, dan meminta agar dipasang penerangan lampu jalan.

Kecamatan Tanjungkarang Pusat Anggota Dewan dari DP I Kota Bandarlampung bertemu dengan masyarakat yang berada di Jalan Raden Saleh Gang Jatibaru I Kelurahan Durianpayung Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Dalam pertemuan tersebut masyarakat meminta perbaikan talud yang berada di Gang Ikhlas dengan ukuran sekitar 150 meter. Juga perbaikan jalan yang berada di Gang Cutbray yang berada di Gang Jatibaru I sepanjang sekitar 200 meter.

Warga sedang mendengarkan pengarahan dari Anggota Daerah Pemilihan (DP) I Kota Bandar Lampung

Kecamatan Kemiling

Kecamatan Telukbetung Barat

Warga Kecamatan Kemiling meminta kepada Anggota Dewan dari DP I Kota Bandarlampung untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung untuk dapat memperbaiki jalan-jalan dan gorong-gorong yang ada di Kecamatan Kemiling, karena apabila terjadi hujan gorong-gorong tersebut tidak dapat menampung derasnya air, dan jalan-jalan yang ada di daerah tersebut masih banyak yang rusak.

Meminta kepada Pemerintah untuk dapat memperbaiki ruas jalan R.E. Martadinata, karena jalan tersebut adalah jalan menghubungkan Bandarlampung dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan. Ruas jalan tersebut sampai sekarang rusak parah dan susah dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Warga Lempasing meminta kepada pemerintah Provinsi agar berkoordinasi dengan pemerintah Kota untuk dapat

4

Dapil I

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

merenovasi tempat pelelangan ikan, karena kondisi sekarang ini terlihat sangat kumuh dan tidak terawat.

Meminta kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan kembali komplek UPTD serta kantor UPTD untuk kepentingan masyarakat Lempasing.

Kecamatan Sukarame Meminta kepada Pemerintah Provinsi agar dapat segera memperbaiki ruas jalan Pangeran Tirtayasa yang menghubungkan dengan Jalan Ir. Sutami karena jalan

tersebut sudah lama rusak parah dan susah dilalui oleh kendaraan roda dua maupu roda empat. Padahal, ruas jalan tersebut merupakan jalan penghubung utama menuju Kawasan Industri Lampung (Kail) serta menuju Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.

Dalam laporan yang disampaikan pada Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Kunjungan Masa Reses I Tahun 2014, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan I Kota Bandarlampung juga melampirkan usulan prioritas pembangunan sarana dan infrastruktur di Kota Bandarlampung. (tim)

Minta Realisasi Prasarana Air Bersih

Ir. Firmansyah Y.A., M.Si., M.B.A

ara wakil rakyat dari Dapil I Kota Bandarlampung pada masa reses sebelumnya juga telah menginventarisasi sejumlah permintaan warga kota. Sebagian besar warga meminta pemerintah menyediakan prasarana air bersih di wilayah mereka. Sampai sekarang, permintaan tersebut belum direalisasikan, baik oleh Pemprov maupun Pemkot.

Dari hasil kunjungan para wakil rakyat, ada tujuh kecamatan yang warga dan aparat kelurahannya meminta prasarana air bersih berupa sumur bor, yakni Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Kemiling, Telukbetung Selatan, Sukabumi, Sukarame, dan Kecamatan Rajabasa. Menurut warga, baik pada musim hujan maupun kemarau, mereka selalu kesulitan memeroleh air bersih.

Masyarakat meminta pemerintah membangun sumur bor.

Di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, ada satu kelurahan yang mengungkapkan harapan ketersediaan air bersih, yakni Kelurahan Pelita.

Di Kelurahan Pelita, tepatnya di Jl. Raden Intan, Gang Kenari, masyarakat tak hanya minta sumur bor. Mereka juga meminta pemerintah menganti mesin pompa air mesjid yang sudah rusak.

Kecamatan Tanjungkarang Timur, masyarakat, terutama yang tinggal sekitar Jl. Sadewo, Kelurahan Sawah Lama, meminta pula pemerintah membuatkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat. Selama ini, terutama saat musim kemarau, mereka kesulitan air bersih.

Di Kecamatan Kemiling, warga dan uspika setempat meminta hal serupa. Mereka berharap pemerintah membuat sumur bor untuk kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Sumur tersebut mereka berharap dibangun di Jalan Kulit, Gang Damai, Kelurahan Langkapura.

Demikian pula warga dan uspika Kecamatan

P

Telukbetung Selatan. Mereka menginginkan penambahan fasilitas air bersih. Saat ini, menurut mereka, fasilitas air bersih tidak lagi mencukupi bagi penduduk kecamatan tersebut. Di daerah mereka, air bersih tak mudah didapatkan karena kondisi wilayah mereka berada di Pesisir Teluk Lampung.

Warga kecamatan lainnya yang meminta pembuatan sumur bor adalah warga Perum Griya Abdi Negara Blok B2 No. 16 RT 08 Lk 3 dan di Jl. Morotai, Gg. Soleh, Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Sukabumi. Di Kecamatan Sukarame, warga meminta pembuatan sumur bor di RT 08 Teratai Bawah, Jl. Pulau Buruh, Gang Teratai Bawah, Kecamatan Sukarame. Di Kecamatan Rajabasa, masyarakat minta sumur bor untuk Masjid Baitul Makmur di Jl. Purnawirawan VII, Nunyai Rajabasa.

Selain permintaan pembuatan sumur bor, Tim Dapil I DPRD Provinsi Lampung juga mencatat kebutuhan air bersih untuk masyarakat Panjang, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, dan Telukbetung Utara.

Ir. Hantoni Hasan, M.Si. mengatakan kebutuhan air bersih sangat penting bagi masyarakat perkotaan. “Harus ada upaya penyiapan ketersediaan sir bersih untuk mengantisipasi kebutuhan masayarakat, terutama pada musim kemarau,� kata Ketua Tim Dapil I itu.

Selain itu, masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat juga menginginkan perbaikan beronjong dan talud Kali PLTA (Kali Listrik) di perbatasan Kecamatan Telukbetung Barat dengan Telukbetung Selatan.

Menurut mereka, pada musim hujan, air kali sering meluap melewati beronjong yang telah ada. Selain itu, warga minta pemerintah memperbaiki pintu air Kali Listrik yang berada di Kelurahan Gedungpakowon. Masyarakat khawatir air akan mengenangi permukiman mereka ketika musim hujan.(tim)

H. Syafariah Widyanti, S.H., M.H.

Jadwal Kunjungan di Masa Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung DP I Kota Bandarlampung No. Tanggal 1.

2.

3.

4.

5.

7.

18 Febuari 2014 19 Febuari 2014 20 Febuari 2014 21 Febuari 2014 22 Febuari 2014 23 Febuari 2014

Kunjungan Reses Kecamatan Kemiling Kecamatan Langkapura Kecamatan Telukbetung Utara Kecamatan Telukbetung Selatan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kecamatan Bumiwaras

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Dapil II

5

Dapil II Kabupaten Lampung Selatan & Pesawaran

Warga Lamsel dan Pesawaran Minta Perbaikan Jalan KABUPATEN Pesawaran merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Kedua kabupaten tersebut merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, yang berada di sisi selatan, timur, dan barat Kota Bandarlampung. Dalam pembagian wilayah pada Pemilu 2009, kedua kabupaten itu masuk Daerah Pemilihan II untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung.

ntuk kesekian kali, sepekan pada pekan ketiga Februari 2014 lalu, 12 anggota DPRD Lampung asal Dapil II melihat kondisi dan menyerap langsung aspirasi masyarakat, tokoh, dan aparatur pemerintah di kedua kabupaten pesisir Teluk Lampung itui.

Para wakil rakyat dari Dapil II yang melakukan kunjungan pada masa reses I tahun 2014 dari tanggal 18 sampai dengan 23 Februari 2014 itu adalah Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo; H. Dendi Ramadhona Kaligis, ST; H. Tony Eka Candra; Drs. H. Gufron Azis Fuadi; Drs. H. Andi Surya, M.M.; H. Benny Uzer, S.H.; Watoni Noerdin, S.H.; Hidir Ibrahim, M.Si.; M. Hazizi.; Hj. Zeldayatie.; Hj. Zuliana Abidin, SE, Msi.; dan Watiah.

Dari hasil kunjungan selama sepekan, para wakil rakyat menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi perbaikan yang diharapan masyarakat. Sebagian besar harapan warga, seperti halnya daerah pemilihan lainnya, masih didominasi perbaikan jalan. Tampaknya, jalan rusak menjadi problema tersebut bagi warga.

Mereka mengeluhkan infrastruktur jalan yang tak kunjung diperbaiki pemerintah karena sudah sangat mengganggu kelancaran aktivitas mereka sehari-hari.

U

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Untuk Kabupaten Lampung Selatan, selain harapan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, masyarakat mengharapkan pula ada perbaikan fasilitas pengairan, listrik, pendidikan, dan balai desa. Dari 14 usulan perbaikan infrastruktur, ada 11 harapan berupa perbaikan jalan, mulai dari jalan kampung hingga jalan provinsi.

Kesebelas usulan perbaikan infrastruktur jalan tersebut adalah (1). Jalan provinsi di Kota Dalam, Kecamatan Sidomulyo sampai Kecamatan Candipuro. Jalan tersebut kini kondisinya rusak, banyak lubang di sana-sini; (2). Di Dusun Muara Tiga sampai Dusun Kalimati, Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Panjang, masyarakat mendambakan jalan lingkungan sepanjang 2,5 Km; (3). Jalan Lingkungan Dusun Galih, Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo, Panjang 2 Km; (4). Di Dusun Sidorukun, Kecamatan Sidomulyo, masyarakat mengharapkan

perbaikan 2 Km jalan di dusun mereka.

Berikutnya, (5). Jalan Lingkungan Dusun Lima, Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, panjang 2 Km; (6). Jalan alternatif Kecamatan Palas harus segera diperbaiki, dikarenakan belum selesainya penanganan perbaikan jalan; (7). Jalan Provinsi yang menghubungkan Tanjung Bintang – Ketibung – Way Sulan dengan kondisi jalan rusak (berlubang – lubang), untuk segera dilaksanakan pemeliharaannya; (8). Jalan Provinsi yang menghubungkan Tanjung Bintang – Merbau Mataram – Panjang dengan kondisi jalan rusak (berlubang – lubang), untuk segera dilaksanakan pemeliharaannya; Terakhir, (9). Jalan yang menghubungkan Palas – Ketapang dengan kondisi jalan rusak (berlubang – lubang), untuk segera dilaksanakan pemeliharaannya; (10). Jalan yang menghubungkan Jati Agung–Ketapang dengan kondisi jalan rusak (berlubang–lubang), untuk segera dilaksanakan pemeliharaannya; (11). Jalan Lingkungan Perumahan Ragom Mufakat – Kalianda Lampung Selatan.

Untuk infrastruktur lainnya, ada tiga, yakni (1). Pengurukan Bendungan Batu Liman, Candi Puro (karena sudah sangat dangkal); (2). Pembangunan jembatan gantung di Bumi Restu, Kecamatan Palas; (3). Pembuatan embung dan jalan lingkungan di Dusun Sidoarjo, Kecamatan Way Panji.

Sedangkan untuk pengairan, warga membutuhkan sumur bor di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo; sumur bor di Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo; sumur bor di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda; sumur bor di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang; sumur bor di Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan; sumur bor di Desa Babatan, Kecamatan Tarahan; sumur bor di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Way Panji.

Untuk fasilitas penerangan, masyarakat membutuhkan pengadaan listrik sekitar 15 km untuk Dusun Kalimati, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo; penerangan listrik untuk Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda; penerangan Desa Purwodadi, Kecamatan Ketibung, belum ada listrik.

Pendidikan (1) Ruang atau lokal belajar masih kurang di SDN II Dusen Malaga, Desa

Bandardalam, Kecamatan Sidomulyo, (2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kalianda membutuhkan fasilitas kantor, (3) RKB 3 lokal dan mebelair di MTs Al-Khoiriyah di Way Muli Rajabasa; (5) RKB 3 lokal MTs Syamsul Arif di Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

Di Kecamatan Waypanji, masyarakat dan aparat dari empat desa mengharapkan perbaikan balai desa. Selain di Kecamatan Waypanji, masyarakat dan aparat pemerintah juga mengharapkan hal serupa, perbaikan Balai Desa Palas di Kecamatan Palas dan Balai Desa Sumur di Kecamatan Ketapang.

Minta Irigasi & Alat Pertanian Sementara Masyarakat di Kecamatan Jatiagung yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sangat mendambakan bantuan alat pertanian, irigasi, air bersih, dan seperti halnya daerah-daerah lain yakni perbaikan halan. Mereka dari empat desa yang menyampaikan harapkan tersebut, yakni dari Desa Margorejo, Margoagung, Banjaragung, dan Desa Sumberkaya.

Sedangkan masyarakat di Kecamatan Tanjungbintang minta sepanjang Jalan Ir. Sutami, Tanjungbintang yang kondisinya rusak, penuh lubang yang lumayan lebar dan dalam, segera mendapatkan perhatian.

Sedangkan dua daerah lainnya mendambakan pembangunan jalan tanah menjadi jalan onderlag, yakni jalan sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar 3 meter di Dusun Beranti I dan Dusun Sidodadi, Desa Beranti Raya. Kondisi jalan tersebut saat ini rusak, belum ada pengerasan jalan.

Kemudian masyarakat Dusun Tanjungrejo I, Desa Natar, mendambakan pemagaran TPU (Tempat Pemakaman Umum) di dusun mereka. Adapun warga Dusun Beringin-Perwodadi simpang Tanjungbintang mendambakan aliran listrik.

Selama ini, listrik belum menyetuh permukiman warga dusun tersebut. Warga Dusun Beringin-Perwodadi simpang Tanjungbintang juga mengharapkan pemerintah membangunkan sumur bor.

Kemudian Warga Desa Sukanegara Kecamatan Tanjungbintang mengharapkan

pembangunan jalan lingkungan dan rehabilitasi masjid dan TPA Al-Islah, serta pembangunan sekolah Paud.

Di Kecamatan Natar, wakil rakyat dari Dapil II menyerap dua harapan masyarakat, yakni (1) bantuan alat pertanian untuk Kelompok Tani Jaya Tani di Dusun Sidodadi, Desa Beranti Raya dan (2) peralatan posyandu untuk Desa Beranti Raya.

Para wakil rakyat juga melihat bahwa para petani setempat membutuhkan bantuan pupuk murah agar intensifikasi hasil pertanian mereka dapat optimal dan menambah pendapatan petani.

Mereka juga mendengar harapan masyarakat agar pemerintah provinsi membantu beberapa rumah yang sebenarnya tak layak huni. Dengan adanya bantuan perbaikan rumah, seperti “bedah rumah” atau bantuan perbaikan rumah lainnya, rumah warga miskin yang tak layak huni tersebut dapat menjadi rumah yang memenuhi standar kesehatan. Di beberapa titik, para wakil rakyat juga melihat masih ada warga yang kesulitan air bersih.

Warga setempat mengharapkan bantuan sumur bor untuk kebutuhan MCK mereka.

KABUPATEN PESAWARAN Di Kabupaten Pesawaran, para wakil rakyat dari Dapil II turun ke lapangan menemui warga. Mereka mendatangi warga dan aparat Kecamatan Negrikanton dan Kecamatan Punduhpindada. Kepada para wakilnya,

6

Dapil II

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

H. Zuliana Abidin, S.E.

masyarakat mengharapkan para anggota DPRD Lampung dapat memperjuangkan bangunan untuk sekolah Paud di Desa Lubirejo.

Selama ini, Paud di desa tersebut, sudah ada 32 siswa dengan tiga guru.

Di Punduh Pidada, masyarakat menyampaikan harapan mereka agar para wakil rakyat dari Dapil II dapat menganggarkan pada APBD-P tahun 2013 untuk perbaikan jalan provinsi di daerah mereka yang menghubungkan dengan Kabupaten Tanggamus. Sebab, sepanjang jalan dari Pesawaran menuju Tanggamus di sisi selatan tersebut rusak parah.

Selain jalan, warga juga meminta pemerintah dapat membuatkan sumur bor untuk warga. Masyarakat setempat mengharapkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka karena seperti halnya masyarakat pesisir lainnya air bersih merupakan sesuatu yang tak gampang mereka dapatkan.

Untuk Kecamatan Tegineneng, masyarakat dan aparat pemerintah setempat juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memperbaiki jalan provinsi dari Kecamatan Tegineneng (Pesawaran) sampai Kecamatan Trimurjo (Lampung Tengah).

Mereka juga meminta pembangunan talut di Way Talang Lama, Dusun Talangbaru, Desa Gedunggumanti, Kecamatan Tegineneng. Masih kebutuhan air bersih, masyarakat Dusun Tridadi, Desa Margomulyo, menyampaikan harapan mereka akan kebutuhan sumur bor di dusun mereka.

Sedangkan dua daerah lainnya, masyarakat dan aparat mengharapkan rehabilitasi balai dusun dan balai desa di Dusun Talangbesar, Desa Gedung Gumanti dan Desa Trimulyo.

Di Kecamatan Padangcermin, masyarakat dan aparat menyampaikan bahwa ada beberapa jalan yang perlu diaspal untuk kelancaran sarana transportasi warga, yakni jalan menuju pantai sepanjang 1 Km di Dusun 03, Desa Sukajaya Darat, Lempasing.

Di sepanjang jalan yang diusulkan pengaspalan tersebut, sudah berderet permukiman warga. Warga juga mengharapkan pembangunan beronjong untuk menahan laut pasang agar air laut tidak terus menerus menggerus pantai.

Masih di Kecamatan Padangcermin, masyarakat Dusun Lebaksari, Desa Gunungrejo, berharap pemerintah membangun bendungan dengan bentang 15 meter di Sungai atau Way Isom. Karena, sebagian besar warga setempat, mengandalkan air sungai untuk pengairan sawah dan perikanan mereka.

Dengan adanya bendungan, air untuk kebutuhan persawahan dan perikanan bisa lebih terjaga konsistensinya. Selama ini, mereka hanya mengandalkan debit sungai yang sangat tergantung pada curah hujan.

Lain lagi dengan warga Desa Tambangan. Mereka mendambakan pembangunan masjid di desa mereka. Sedangkan masyarakat Desa Madajaya, masih di Kecamatan Padangcermin, warga berharap ada pembangunan sumur bor di desa mereka. Desa Wayurang, warganya

H. Zeldayatie.

Watoni Noerdin, S.H.

berharap ada rehabilitasi saluran irigasi.

Masyarakat dan aparat Kecamatan Waylima mendambakan perbaikan jalan provinsi dari kecamatan mereka sampai Kecamatan Kedondong. Selain itu, mereka juga mengharapkan sumur bor dan rehabilitasi masjid untuk masyarakat Desa Gunungrejo.

Selain Desa Gunungrejo, desa lain yang mendambakan rehabilitasi masjid adalah masyarakat Desa Kotadalam.

Warga Desa Kotadalam juga mengusulkan pembangunan pagar SDN 1 Desa Kotadalam. Sedangkan para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Jama-Jama, mereka berharapkan bantuan ternak sapi, kambing, atau domba.

Kepada wakil di DPRD Lampung, masyarakat Kecamatan Kedondong menyampaikan tiga harapan mereka kepada pemerintah, yakni (1) pembangunan jalan provinsi dari Kecamatan Kedondong sampai Kecamatan Waylima, (2) rehabilitasi Masjid Jami Nurul di Dusun Sinar Harapan, Desa Penengahan; dan (3) bantuan hand spayer serta bibit ternak untuk Kelompok Tani Tunas Harapan di Desa Pasarbaru.

Sedangkan masyarakat didukung aparat pemerintahan setempat menyampaikan lima harapan kepada para wakilnya di legislatif, yakni (1) rehabilitasi Musola Nurul Soffah di Desa Bagelen; (2) pembuatan pagar dan gapura Masjid Al-Fattah di Dusun Kampungsawah, Desa Kebangusan; (3) rehabilitasi ruang kelas SDN 4 Kebagusan; (4) rehabilitasi gedung dan pembangunan gedung Perpustakaan SDN

H. Tony Eka Candra

6 Cipadang; dan terakhir (5) perbaikan jalan lingkungan di Desa Sukaraja.

KESIMPULAN Dari hasil kunjungan lapangan dan menyerap langsung aspirasi masyarakat, para wakil rakyat dari Dapil II menyimpulkan tujuh poin, yakni: 1. Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Bapeda Provinsi Lampung, sebaiknya melakukan koordinasi ke Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Untuk itu, perlu perbaikan dan solusi sistem informasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

2. Jalan Provinsi Gedungtataan menuju Kecamatan Waylima dan Kedondong dalam kondisi berlubang dan sebagian aspal hancur. Pemerintah Provinsi dapat melakukan perbaikan dan rehabilitasi jalan tersebut.

3. Di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi maupun kabupaten harus mengefektifkan puskesmas–puskesmas demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat masih merasakan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.

4. Pemerintah Provinsi Lampung harus mendata secara akurat jalan-jalan yang telah rusak dan segera menganggarkannya melalui dana APBD Provinsi Lampung.

5. Untuk mengantisipasi kemarau, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui APBD, dapan memberikan bantuan

sumur-sumur bor yang gunanya tidak hanya untuk keperluan MCK tetapi juga untuk mengairi sawah-sawah petani di beberapa desa.

6. Untuk dana BOS, masyarakat memerlukan kepastian dari sekolah-sekolah agar bantuan tersebut benar- benar dapat terserap dan merata. Untuk itu, masyarakat mengharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan atas distribusi dana BOS di sekolah–sekolah.

7. Masih banyak ditemukannya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran seperti masalah – masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan, perbaikan jalan – jalan lingkungan dan masalah pembangunan infrastruktur lainnya yang perlu menjadi perhatian serius baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten / kota.

Selain itu, ada empat saran yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil II Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan. Mereka mengharapkan apa yang mereka peroleh selama reses awal tahun 2014 dapat menjadi acuan pihak eksekutif, terutama menyangkut kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, seperti kesehatan, air bersih, penerangan, pembangunan jalan dan sarana pendidikan. empat saran wakil rakyat Dapil II adalah: 1. Butuh peningkatan status beberapa puskesmas plus sehingga bisa merawat inap pasien.

2. Prioritaskan perbaikan jalan yang belum terealisasi pelaksanaannya.

3. Jika ada bantuan Pemerintah pada masyarakat miskin akibat adanya kemungkinan kenaikan BBM maka diharapkan pembagian BLT/BLSM merata kepada masyarakat tidak mampu tersebut melalui pendataan yang akurat dan teliti.

4. Diharapkan kepada Pimpinan Dewan untuk dapat membuat suatu rekomendasi kepada Eksekutif, juga segera memproses dan menindak lanjuti apa yang telah menjadi tuntutan masyarakat. (tim)

Minta Realisasi Pelepasan Aset Waydadi asyarakat di Waydadi, KeluArinal berharap masyarakat yang rahan Harapanjaya, meminta tinggal di atas lahan Waydadi bersikap DPRD dan Pemerintah Provinsi positif. Dalam artian menyadari bahwa Lampung melanjutkan pemyang mereka lakukan sekarang ini adalah bahasan tindak lanjut pelepasan aset tindakan yang kurang tepat. “Tidak elok lahan di Waydadi. Warga minta proses masyarakat menggunakan lahan yang pelepasan aset bisa dipercepat agar ada bukan haknya. Mereka wajib memegang kepastian hukum atas kepemilikan lahan surat hak milik terhadap tanah milik tersebut. pemerintah,” katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Menurut Arinal, pihaknya pun tidak Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan ingin terlalu memberatkan masyarakat. mengatakan Pemprov dan DPRD sudah Nantinya bakal ada opsi pembayaran lahan sepakat untuk mematangkan perda yang untuk hak milik. Namun tidak dilakukan menjadi payung hukum pelepasan aset sekaligus. “Rakyat bisa saja tidak dipungut tersebut agar dapat terbit pada tahun 2014 sekaligus. Tapi, bertahap. Ini yang sekarang ini. masih kita bahas,” katanya. Sebelumnya, Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. “Pelepasan aset Waydadi harus menanggota Pansus Waydadi DPRD Lampung dapat perhatian serius. Minimal penerbitan perda sebagai Farouk Danial menyatakan, aturan hukum mengenai hak payung hukum bisa terealisasi periode sekarang,” ujar pengelolaan lahan (HPL) yang ada dalam Peraturan Menteri Marwan, beberapa waktu lalu. Dengan terbitnya perda pada Dalam Negeri (Permendagri) No. 2/1977 sudah tidak berlaku tahun ini, maka upaya pemprov untuk merealisasikan lagi. Padahal, awalnya Permendagri itu yang bakal dijadikan pendapatan dari aset Waydadi bisa terlaksana pada 2015. pegangan pemprov dan DPRD untuk melepas aset Waydadi.

“Intinya, kita tidak boleh buang-buang waktu. Dalam waktu Namun, Permendagri itu telah dicabut melalui Keputusan dekat ini, kita akan bahas lagi bersama pansus Waydadi,” Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Negara tegasnya.

No. 9/1999 yang ditandatangani Hasan Basri Durin. “Nah, Sementara Plt. Sekprov Lampung Arinal Djunaidi juga kita baca di peraturan yang baru itu, tak ada ketentuan yang mempunyai harapan yang sama. “Kalau bisa nanti kita mengatur pelepasan HPL, termasuk soal teknis dan lainnya. masukkan dalam target APBD Perubahan 2014. Kalau tidak Jadi, menurut saya, terjadi kekosongan hukum untuk pelepasan bisa, setidak-tidaknya masuk pada APBD 2015,” katanya.

HPL,” katanya. (tim)

M

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Dapil III

7

DP III Kab. Lampung Barat, Pringsewu, dan Tanggamus

Percepatan dengan Bantuan Anggaran Provinsi

PEMERINTAH Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat mengharapkan Pemerintah Provinsi Lampung membantu p e n c e patan pembangunan dengan mengucurkan dana dari APBD Provinsi. Sebab, ketiga kabupaten tersebut terkendala oleh keterbatasan dana yang mereka miliki untuk percepatan pembangunan di wilayah mereka. spirasi tersebut disampaikan oleh para pejabat dan tokoh masyarakat di tiga kabupaten itu kepada anggota DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan (Dapil III) yang melakukan kunjungan pada masa reses dari tanggal 18 sampai dengan 23 Februari 2014.

Menurut Abdullah Fadri Auli, sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat sangat mengharapkan adanya perhatian dan bantuan anggaran APBD Provinsi Lampung, terutama untuk program-program yang memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu, kondisi saat ini, pemerintah kabupaten tidak mampu membiayai karena keterbatasan anggaran yang ada, terlebih lagi khususnya untuk DOB Kabupaten Pringsewu. Apalagi saat ini Lampung Barat juga sudah dimekarkan dan telah terbentuk Kabupaten Pesisir Barat.

Kunjungan pada masa reses anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum Kominikasi Kerja 3.13 ( FOKJA 3.13 ) dilakukan secara bersama-sama pada saat pertemuan dengan unsur pemerintah kabupaten setempat. Setelah itu, masingmasing anggota dewan melakukan agenda reses secara pribadi untuk bertemu dengan tokoh dan anggota masyarakat agar lebih fokus dan lebih efektif dalam mendapatkan data-data aspirasi masyarakat.

A

KABUPATEN PRINGSEWU Dari hasil kunjungan, para wakil rakyat memeroleh masukan dari masyarakat maupun aparatur pemerintah tentang halhal yang mereka butuhkan. Anggota Dapil II DPRD Provinsi Lampung mencatan ada tujuh kebutuhan Kabupaten Pringsewu.

Mereka mengharapkan ketujuh hal tersebut mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain kebutuhan air, peningkatan kualitas sekolah, sarana dan prasarana sosial, dan perbaikan dan pembangunan jalan.

Akibat musim kemarau lalu, masyarakat sangat membutuhkan ketersedian air, baik air bersih untuk konsumsi maupun air untuk kebutuhan pengairan lahan pertanian. Pemkab Pringsewu berharap suatu saat kelak lahan pertanian masih dapat produktif saat musim kemarau.

Hal itu membutuhkan sistem irigasi yang baik. Sekarang, saat musim kemarau, petani tak bisa memanfaatkan secara optimal lahan pertanian mereka. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pringsewu masih mengandalkan sektor pertanian.

Untuk sektor pendidikan, masyarakat dan pemerintahan setempat mengharapkan ada reaward bagi sekolah berprestasi atau yang mendapatkan SBI. Program ini juga diharapkan dapat mengarah pada sekolah-sekolah yang ada plosokplosok desa/pekon.

Selain bidang pendidikan, Pemkab Pringsewu juga menyatakan masih membutuhkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk pembangunan bidang kesehatan, kebudayaan dan pari-

wisata, dan infrtastruktur lainnya.

Masih banyak kebutuhan kabupaten ini yang dicatat para anggota Dapil III DPRD Provinsi Lampung, seperti perbaikan jalan provinsi yang kondisinya rusak, pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah kabupaten pringsewu baik itu dari APBD maupun dari DAK. Dalam pembangunan manusia mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan primer antara lain kesehatan. Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat sering terkendala kurangnya prasarana dan sarana kesehatan, rendahnya pendapatan penduduk, di samping keterisolasian wilayah.

Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menjadi sangat rendah. Di sisi lain, tingkat kesehatan masyarakat merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan aspekaspek lainnya. Oleh karena itu, strategi peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas menjadi sangat penting dalam pemangunan di Kabupaten Pringsewu.

Sama dengan bidang kesehatan, bidang pendidikan juga merupakan kunci keberhasilan pembangunan masyarakat seutuhnya. Dengan baiknya kualitas pendidikan, pembangunan sektor lain akan lebih terdorong, dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Pringsewu pada dasarnya sudah baik, namun masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk SDM pendidikan. Tersedianya sarana pendidikan yang murah dan berkualitas, menjadi sangat penting.

Ada beberapa sasaran yang diperlukan dalam pembangunan di Kabupaten Pringsewu, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan promosi dan pelayanan kesehatan masyarakat; peningkatan insfrastruktur jalan, talut, irigasi serta peningkatan sarana dan prasarana rumah petani.

Selain itu, peningakatan prasarana dan sarana pendidikan dasar sampai ke tingkat pedesaan terpencil, serta peningkatan jumlah, kualitas dan sebaran SDM kepen-

didikan di seluruh wilayah kabupaten; terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar sampai tingkat desa; dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan serta peningkatan kebutuhan hasil pangan.

Selanjutnya, meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan social terhadap pelayanan sosial; terselenggaranya pendidikan anak usia dini, pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau; meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan membebaskan dari hidup miskin serta tertinggalnya pendidikan di masyarakat; dan meningkatnya prasarana irigasi mengingat Kabupaten Pringsewu mayoritas hasil padi yang sangat mencukupi.

Kebutuhan Kabupaten Pringsewu 1. Persoalan kekeringan diakibatkan terjadinya kemarau yang diharapkan masyarakat setempat mendapatkan solusi atau penyelesaian dari pemerintah sehingga kekeringan yang terjadi disaat kemaru dapat terselesaikan.

2. Persoalan penghargaan atau reward bagi sekolah berprestasi atau yang mendapatkan standar nasional atau internasional diharapkan dapat mengarah pada sekolah-sekolah yang ada pelosok-pelosok desa atau pekon.

3. Perhatian pemerintah provinsi pada program pembangunan sarana dan prasarana dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian,perkebunan, kebudayaan dan pariwisata, irigasi, infrtastruktur.

4. Pembangunan jalan lingkungan dan ruang kelas baru (RKB), baik untuk SD, SMP, maupun SMA. 5. Perbaikan ruas-ruas jalan provinsi yang kondisinya rusak yang diharapkan masyarakat dapat menikmatinya sehingga akses jalan yang diperbaiki dapat menunjang pembangunan di pringsewu dengan baik.

6 Persoalan pembangunan jalan bagi sekolah-sekolahterpencil sehingga akses masuk ke sekolah-sekolah terpencil di kabupaten pringsewu dapat

terwujud dan mendapatkan kemudahan akses jalan.

7. Pemerintah kabupaten pringsewu mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi dalam pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Pringsewu baik itu dari APBD maupun dari DAK.

KABUPATEN LAMPUNG BARAT Untuk Kabupaten Lampung Barat, Tim Dapil III DPRD Provinsi Lampung mencatat sejumlah yang dibutuhkan masyarakat dan aparatur pemerintah, mulai dari prasarana pemerintahan, jalan, jaringan listrik hingga air bersih.

Masih banyak desa di kabupaten ini yang belum terjangkau angkutan umum yang layak dan belum tersentuh aliran listrik, seperti di Desa Sukamarga, Kecamatan Bengkunat Belimbing. Di beberapa pekon, banyak pula yang masih kesulitan air bersih.

Persoalan lain yang muncul dari kabupaten paling ujung ini adalah masih tingginya angka rumah tangga miskin , pengangguran , pekon tertinggal, kondisi infrastruktur yang belum memadai, fluktuasi harga komoditas daerah, lambatnya pertumbuhan UMKM dan sektor perdagangan, tingginya kerawanan bencana daerah seperti tanah longsor, pengadaan meubelair sekolah yang juga sudah sangat memperihatinkan, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Selain itu, seperti halnya kabupaten lain, daerah ini juga masih membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam rangka untuk menjaga dan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan dan badan-badan sungai, serta peningkatan kebudayaan dan pariwisata.

Optimalisasi pemanfaatan ruang dan alokasi sumberdaya merupakan strategi penting dalam pelaksanaan pembangunan, penguatan penyelenggaraan penataan ruang hanya dapat dilakukan bila tersedianya sarana dan prasarana wilayah

Bersambungan ke hal 10

8

Dapil V

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

DP V Kabupaten Lampung Tengah

Tak Henti Menuntut Perbaikan Jalan Provinsi PEMBANGUNAN infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

Hampir sebagian besar infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah kondisinya rusak berat. Hal itu terungkap pada setiap kunjungan anggota DPRD Provinsi Lampung pada masa reses, termasuk pada kunjungan yang dilakukan Tim Dapil V pada tanggal 18 sampai dengan 23 Februari 2014 lalu.

ari hasil kunjungan tersebut, anggota Dewan mendapati kenyataan bahwa masyarakat sangat berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan perbaikan jalan pada APBD setiap tahun.

Mereka juga minta agar dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, LSM dalam pengawasannya.

Seperti ruas jalan Wates menuju Kecamatan Bekri(perkebunan sawit) sampai dengan Kecamatan Anaktuha yang belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Dari hasil jaring aspirasi tersebut, Tim Dapil V mendapatkan masukan dari masyarakat dan membagi menjadi sejumlah bidang yang dibutuhkan masyarakat Lampung Tengah, yaitu infrastruktur jalan, pemerintahan, pendidikan, pertanian, sarana irigasi, dan keamanan daerah.

D

Bidang Infrastruktur Hampir sebagian besar infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah kondisinya rusak berat. Tim V mendesak Pemkab Lamteng dan Pempov Lampung memprioritaskan perbaikan jalan dengan memberikan anggaran yang lebih besar pada APBD setiap tahun.

Mereka juga minta agar dalam pelaksanaan

Yasmine Asyik, S.H.

Sahzan Syafri, S.H., M.H.

perbaikan infrastruktur jalan pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, LSM dalam pengawasannya. Seperti ruas jalan Wates menuju Kecamatan Bekri (perkebunan sawit) sampai dengan Kecamatan Anaktuha belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Selama ini hanya sebagian kecil yang mendapatkan perbaikan dan perawatan, yakni di daerah sekitar Perkebunan Bekri, ruas jalan menuju KecamatanAnakratu Aji dari Simpang Prapau menuju Kecamatan Anakratu Aji

H. Suyatno S.W., S.E.

sekitar 5-6 km yang mendapatkan perawatan dan 15 sampai 20 km jalan tersebut rusak berat.

Ruas jalan dari Gunungsugih menuju Kecamatan Buminabung dari Kecamatan Kotagajah juga banyak yang rusak. Begitu juga ruas jalan dari Bandarjaya menuju Kecamatan Seputih Mataram sampai tembus jalan lintas pantai timur Bandarmataram, juga banyak yang rusak.

Bahkan, di ruas jalan ini terdapat sejumlah gorong-gorong yang hancur dan diganti dengan kayu

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

I. Gede Jelantik.

Edisi 1 Tahun 2014

Dapil V

H. Toto Herwantoko

kelapa gelondongan. “Memang dari Bandarjaya hingga Seputihmataran jalannya masih relatif bagus.

Tapi begitu lewat Merapi sampai Mandala, lubang di jalanan sangat besar-besar, banyak yang jadi kubangan,� terang sejumlah masyarakat ketika bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Lampung.

Ruas jalan yang juga sudah bertahun-tahun rusak adalah dari Kecamatan Punggur menuju Kotagajah, dari Kotagajah menuju Seputihbanyak, seterusnya lewat Rumbia hingga Gayabaru Seputihsurabaya. “Tak ada yang bisa dipilih, semua lubang,� kata Syamsul Hadi ketika bertemu anggota Dewan dari Partai Demokrat Sugiharto Atmowijoyo.

Selain jalan, jembatan juga banyak yang rusak.

Bahkan, jembatan Terbanggibesar di jalan lintas timur (jalan nasional) juga rusak sejak beberapa waktu lalu.

Belum lagi sejumlah jembatan di ruas-ruas jalan provinsi yang menghubungkan Lampung Tengah dengan Pringsewu, ke arah Lampung Utara, maupun ke Tulangbawang dan Lampung Timur.

Anggota DPRD Lampung Dapil V Lampung Tengah mencatat untuk prasarana jalan kabupaten dan kecamatan yang saat ini rusak parak dan menunggu perbaikan antara lain ruas jalan Kotagajah menuju Seputihraman sampai dengan Seputihbanyak; ruas jalan Seputihmataram sampai dengan Kecamatan Bandarmataram; ruas jalan simpang Bukit Randu Seputihbanyak sampai dengan Kecamatan Rumbia; ruas jalan Kecamatan Rumbia sampai dengan Kecamatan Bandarsurabaya; ruas jalan dari Gunungsugih ke arah Padangratu; dan sejumlah ruas jalan lainnya.

Bidang Pemerintahan Perlu peningkatan kinerja aparatur pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Penempatan pejabat pada setiap jenjang karier agar dipertimbangkan latar-belakangnya.

Bidang Pendidikan Perlu lebih ditingkatkan lagi mutu pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA; diperlukan paket buku yang berlaku selama wajar 9 tahun; diperlukan peningkatan SDM dan disiplin bagi semua guru di Kabupaten Lampung Tengah; dan perlu peningkatan pendapatan guru honorer atau pun PNS.

Sektor Kesehatan Perlu ditambah tenaga bidan desa di tingkat pedesaan; perlu ditambah puskesmas dan tenaga medis di semua puskesmas tingkat kecamatan di Lampung Tengah; perlu ditambah kendaraan roda dua untuk bidan desa sehingga memudahkan untuk menjangkau pasien yang membutuhkan perawatan atau pengobatan; dan perlu dijadwalkan penyuluhan bagi petugas puskesmas tentang hidup sehat bagi masyarakat pedesaan.

Bidang Pertanian dan Perkebunan Perlu persediaan pupuk yang cukup untuk pertanian; perlu diberdayakan dan dibina kembali koperasi pedesaan secara efektif dan diupayakan hasil panen dapat ditampung di koperasi masing-masing desa; penyuluhan bagi para petani serta patokan harga untuk hasil pertanian di tingkat pedesaan; pelestarian

hutan dan penanaman kembali penghijauan; dan pembangunan sentra-sentra wilayah penghasil pertanian, perkebunan.

Pertanian di Lampung Tengah, khususnya sawah tadah hujan, sebagian mengalami gagal panen (puso) yang disebabkan kemarau panjang. Untuk itu, Lampung Tengah sebagai lumbung pangan di Provinsi Lampung, harus segera membangun ataupun memperbaiki daerah aliran sungai yang rusak.

Sarana irigasi di Lampung Tengah juga banyak ditemukan yang tidak terawat dan membutuhkan perawatan serius. Selain dari perawatan, juga pembagian masalah air yang tidak merata, kiranya PPL dapat di perdayakan sebagai fungsinya di lapangan.

Selain itu, untuk saluran irigasi, baik skunder maupun tesier ,yang rusak sehingga menghambat penyaluran air kepesawahan para petani, untuk itu segera diperbaiki, agar tidak menghambat para petani yang memerlukan air mengingat Lampung Tengah adalah lambung pangan bagi Provinsi Lampung.

Bidang Ekonomi Kerakyatan Perlu pembuatan kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan koperasi simpan pinjam. Pembinaan teknis dan pemberian bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan makro.

Kemudian peningkatan bentuk kerjasama pemerintah kabupaten/provinsi dengan pihak perbankan dalam penyaluran pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah dan peningkatan pengawasan, serta pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional.

Bidang Ketertiban dan Keamanan Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Pembinaan kesadaran terhadap masyarakat. Harus diupayakan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum; dan peningkatan pelayanan aparat penegak hukum terhadap masyarakat.

Untuk ditingkatkan keamanan daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Kecamatan Padangratu menuju Kecamatan Selagailingga, dari sepanjang jalan tersebut banyak pungutan-pungutan liar oleh pemuda setempat, baik itu kendaraan roda empat, truk dan motor dipungut retribusi yang tidak jelas keperuntukannya.

Untuk itu aparat terkait baik itu kepolisian maupun dinas perhubungan dapat menghentikan pungutan

dimaksud. Karena menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi dan enggannya para investor masuk kedaerah tersebut karena tidak terjaminnya faktor keamanan.

Usul dan Saran Sangat diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten terhadap program-program dalam rangka kegiatan proyek fisik yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan dapat dilibatkan pengawasan oleh masyarakat.

Dibutuhkan dukungan serta bantuan pemerintah provinsi atas pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya yang memerlukan bantuan pemerintah pusat terhadap APBN yang termasuk di antaranya jalan lingkar barat di Bandarjaya yang hingga saat ini masih belum selesai.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung beserta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah kiranya dapat mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan program jalan lingkar barat, mengingat jalan tersebut adalah jalan provinsi.

Untuk jalan lintas tengah, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta dinas/instansi terkait bersama untuk membahas jalan lintas tersebut agar diprogramkan dan diprioritaskan dalam pembahasan perubahan APBD Tahun 2012.

Selain jalan lingkar barat, wakil rakyat juga menyoal rusaknya jalan menuju Kecamatan Buminabung, dari Lintas Timur menuju Kecamatan Rumbia, sudah sangat memprihatinkan, dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun 2014, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kiranya dapat diprioritaskan perbaikan jalan tersebut. Mengingat jalan tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat setempat.

Para wakil rakyat dari Dapil V juga menyarankan: perlu ditambah personel kepolisian di setiap sektorsektor, khususnya di kecamatan-kecamatan Kabupaten Lampung Tengah, mengingat daerah tersebut sering terjadi pembegalan kendaraan roda dua serta rawan terhadap tindakan lainnya. Sehingga dapat ditekan tindak kriminalitas.

Kemudian dalam mengantisipasi musim tanam, sering terjadi kelangkaan pupuk ditingkat petani.

Untuk itu perlu diperdayakan dan ditambah petugas penyuluh lapangan (PPL) di Lampung Tengah. (tim)

9

10

Dapil III

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Sambungan dari hal 7 dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Hal itu juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, yang pada gilirannya pemenuhan fasilitas umum dan prasarana wilayah akan memberikan daya dukung terhadap pembangunan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu, sesuai dengan esensi otonomi daerah, tentunya harus digali dan dikembangkan secara optimal, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan, agar mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Wilayah yang luas juga memerlukan rentang kendali yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Dengan adanya aspirasi yang kuat dari masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan secara otonom, telah memunculkan wacana pemekaran wilayah.

Pemkab Lampung Barat telah mengakomodasi hal tersebut dengan memberikan dukungan atas pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Bahkan, salah satu jalan yang ditempuh adalah mengalokasikan APBD untuk melancarkan perwujudan Kabupaten Pesisir Barat.

Ada enam prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2014 yang sudah menjadi program pemerintah kabupaten yaitu: 1. Pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

2. Peningkatan daya dukung infrastruktur umum dan infrastruktur wilayah.

3. Pembangunan ketahanan pangan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanganan bencana dan kerawanan pangan.

4. Pengelolaan pariwisata dan budaya daerah.

5. Penguatan perekonomiaan daerah melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan; pengelolaan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan; dan pengelolaan sumberdaya alam dan energi.

6. Pemantapan tata kelola pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan birokrasi, penegakan hukum, dan peningkatan rasa aman dan damai di masyarakat.

Dalam hal akses di bidang kesehatan, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, ada beberapa program yang menjadi kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, yaitu: a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. b. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan. c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. d. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana. e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. f. Program Peningkatan Keselamatan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak. g. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

Masalah yang mendesak dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Lampung Barat adalah belum optimalnya pembangunan kesehatan sehingga masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan setempat.

Ada beberapa hal yang dibutuhkan bersamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu tersedianya tenaga kesehatan: dokter umum sebanyak

Sri Dahliawaty, S.H, M.Kn

6 orang, dokter spesialis 3 orang, dokter gigi 13, apoteker 12, bidan 47, perawat 130, ahli gizi 11, sanitasi 16, dan kesmas sebanyak 5 orang.

Mengenai akses di bidang pendidikan, secara umum beberapa isu strategis dan masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lampung Barat mencakup beberap aspek, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan; dan aspek penguatan tata kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan kegiatan: pembangunan gedung sekolah, target 3 sekolah; pembangunan pagar sekolah, target 3 sekolah; pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa,target 25 sekolah; pengadaan meubelair sekolah, target 3 sekolah; rehab sedang/berat bangunan sekolah, target 2 sekolah; dan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, target 100 siswa.

Kemudian Wajar Dikdas 9 Tahun dengan kegiatan: penambahan ruang kelas, target 6 sekolah; pembangunan lab dan ruang praktikum, target 3 unit; pembangunan perpustakaan sekolah, target 11 unit; pengadaan buku dan alat tulis siswa, target 6.000 eksemplar; dan pengadaan alat praktek dan peraga siswa, target 10 unit.

Selain itu, pengadaan meubelair sekolah, target 32 sekolah; rehabiliatasi sedang/berat ruang kelas, target 20 sekolah; pendamping DAK bidang pendidikan; olimpiade sains nasional tingkat SD, target 150 siswa; olimpiade sains nasional tingkat SMP, target 196 siswa; penyelenggaran ujian nasional SD/MI, target 359 sekolah; dan pengadaan alat musik tradisional SD/SMP, target 2 sekolah.

Kebutuhan Kabupaten Lampung Barat 1. Masih diperlukannya listrik masuk desa seperti contohnya di desa sukamarga kecamatan bengkunat belimbing serta akses jalan lingkungan yang rusak sehingga sulitnya jangkauan untuk memasuki pekon tersebut.

2. Masih kurang ketersediaan air bersih bagi pekon-pekon didaerah terpencil.

3. Persoalan sampah pada pantai sehingga para wisatawan dapat masuk dan menikmati keindahan dan bersihnya pantai contohnya pantai tanjung setia juga akses jalan menuju pantai agar dapat diperbaiki.

4. Masih tingginya angka rumah tangga miskin meskipun telah mengalami penurunan.

5. Tingginya pengangguran meskipun sudah menurun.

6. Masih banyaknya pekon tertinggal.

7. Kondisi infrastruktur yang belum memadai.

8. Fluktuasi harga komoditas daerah.

9. Lambatnya pertumbuhan UMKM dan

Palgunadi, STP

H. Misri Jayalatif, S.E.

sektor perdagangan.

10. Tingginya kerawanan bencana daerah seperti tanah longsor.

11. Pengadaan meubelair sekolah yang juga sudah sangat memperihatinkan.

12. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

13. Pembangunan jalan dan jembatan.

14. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam rangka untuk mnjaga dan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan dan badan-badan sungai.

15. Peningkatan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat.

KABUPATEN TANGGAMUS Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih sangat membutuhkan infrastruktur seperti jalan untuk mengungkit roda perekonomian kawasan tersebut. Kabupaten yang topografinya berbukit dan pegunungan ini didominasi oleh hasil perkebunan dan pertanian yang sangat membutuhkan jalan.

Masyarakat mengharapkan pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat menganggarkan dan memprioritaskan perbaikan ruas-ruas jalan yang kondisinya perlu dilakukan perbaikan. Selain ruas jalan, masyarakat juga mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, seperti sekolah-sekolah dan puskesmas.

Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dan lembaga nonpemerintah dalam mewujudkan pembangunan partisipatif akan memberikan arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program di Kabupaten Tanggamus. Karena itu, perlu adanya pemantapan dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa (pekon), pembinaan kelembagaan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat, dan pengembangan kerjasama dan pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dengan berlangsungnya reformasi dan rangkaian perubahan yang mengikutinya, maka semakin diperlukannya keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, termasuk dalam perubahan yang mendasar adalah bahwa daerah otonom (kabupaten/ kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka peningkatan pembangunan di segala sektor di Kabupaten Tanggamus diperlukan peningkatan infrastruktur, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, irigasi dan pengelolaan dampak lingkungan yang baik.

Selain itu, juga perlu adanya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan dari pencemaran air, tanah dan udara; pengkajian dan pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kawasan perkotaan, permukiman, dan lainnya; dan perlu adanya pembinaan dan

Ir. Nenden Tresnanursari, M.Ap.

pengembangan kerja sama kemitraan dengan stakeholder untuk pembinaan petani padi, kopi, coklat, kelapa, dan hasil perkebunan lainnya serta permodalan usaha tani, pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berkualitas baik.

Kemudian yang tak kalah penting adalah peningkatan akses nelayan dan pembudidayaan ikan terhadap lembaga kuangan dan bank; peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan; dan peningkatan usaha perikanan skala kecil seperti budidaya ikan tawar dan budidaya laut.

Hal lain yang perlu dilaksanakan adalah melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan; dan peningkatan hasil perkebunan, pertanian dan sumber pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari hasil jaring aspirasi masyarakat pada masa reses tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan III yang meliputi Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat, mengharapkan semua hasil tersebut dapat ditindaklanjuti serta dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, sandang dan pangan, sosial masyarakat, infrastruktur, dan lain sebagainya.

REKOMENDASI Dari hasil kunjungan reses ke tiga kabupaten tersebut, Tim Dapil III DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan: 1. Diharapkan kepada pimpinan dewan, agar hasil dari kunjungan reses anggota DPRD provinsi lampung untuk daerah pemilihan III kabupaten pringsewu, tanggamus dan lampung barat ini dapat ditindaklanjuti dan dapat dijadikan acuan bagi pihak eksekutif terutama yang menyangkut hal-hal yang mendesak / prioritas.

2. Anggota DPRD asal dapil III, mendukung rencana keseriusan pemerintah daerah provinsi lampung dalam mengalokasikan prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi dan instalasi air bersih, pendidikan dan kesehatan serta di sector budaya pada APBD perubahan pemerintah provinsi lampung yang akan dating dengan memperhatikan dan mengakomodasi hasil reses anggota DPRD dari masingmasing dapil.

3. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung agar memperhatikan kondisi nyata di lapangan, bahwa kebutuhan pembangunan dunia pendidikan masih sangat banyak, terutama untuk pembangunan gedung sekolah baru maupun rehabilitasi.

4. Kepada Dinas PU Provinsi Lampung agar dapat memperhatikan pembangunan jalan yang menghubungkan antarkecamatan sehingga tak ada lagi wilayah yang terisolasi. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Dapil IV

11

DP IV Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro

Jalan, Irigasi, dan Sarana Produksi Pertanian Masyarakat di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur meminta Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten, juga prasarana irigasi teknis, serta menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian.

emua yang menjadi harapan masyarakat tersebut terungkap selama para anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil IV berkunjung ke Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur pada pekan ketiga bulan Februari 2014 lalu.

Mereka adalah Hj. Nurhasanah, S.H., M.H (koordinator); Hj. Mega Putri Tarmizi, S.E, M.M (sekretaris); Ir. Yandri Nazir; H. Bambang Iman Santoso; Ketut Erawan, S.H; H. M. Ari Wibowo, Lc.; Dra. Hj. Yulia Hasimah; Drs. H. Erpani, S.Jaya; Ir. Hj. Nurhasanah; Hi. Abdul Hakim Rasyid, ST; dan Drs. Hi. Abdul Haris.

Dari pertemuan dengan masyarakat dan pejabat pemerintahan setempat, dapat dirangkum aspirasi masyarakat sebagai berikut.

1. Perangkat desa, tokoh pemuda dan masyarakat Desa Pematangtahalo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, mengusulkan perbaikan jalan jalan yang rusak berat di wilayah mereka.

Akibat jalan rusak tersebut, transportasi menjadi sulit, sehingga menambah biaya pengangkutan hasil pertanian yang otomatis menurunkan pendapatan petani.

Mereka juga mengusulkan perbaikan balai desa yang rusak berat, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan bantuan insentif untuk guru mengaji. Di sektor pertanian, masyarakat juga minta pemerintah menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, terutama pupuk, karena sudah menjadi rutin pada saat petani butuh pupuk, barangnya langka dfan sulit diperoleh.

2. Tokoh masyarakat dan perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Waybungur, Lampung Timur mengusulkan perbaikan irigasi untuk pengairan sawah dan pembuatan pompa air untuk mengaliri lahan sawah, terutama pada musim kemarau.

Untuk mengatasi kekeringan sawah pada musim tanam mereka mengusulkan pembuatan embung-embung sebagai penampung air, pembuatan lantai jemur padi dan jagung untuk mengantisipasi pada musim panen, juga minta jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian.

Selain itu, masyarakat juga minta perbaikan ruas jalan provinsi dari Desa Tegalgondo hingga Probolinggo yang kondisinya rusak berat sepanjang kurang lebih 30 km. Mereka juga minta perbaikan puskesdes yang kondisinya sudah tidak layak pakai.

Warga juga minta bantuan jembatan yang dapat menghubungkan Waybungur dengan Kecamatan Kalipasir, karena kondisi jembatan Kalipasir. Juga perbaikan

S

H. Bambang Iman Santoso

ruas jalan provinsi dari Metro ke Probolinggo sampai Bumijawa rusak berat.

3. Masyarakat di Kecamatan Metro Pusat minta bantuan anggaran untuk pembangunan mushola dan bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan taman pendidikan Alquran (TPA).

4. Masyarakat dan Pemerintah Kota Metro mengharapkan wilayah Kecamatan Metrokibang masuk menjadi bagian dari wilayah Kota Metro. Mereka juga minta Pemprov melakukan perbaikan ruas jalan Katamso yang kondisinya rusak berat.

5. Untuk meningkatkan hasil pertanian, masyarakat Kelurahan Rejoagung Kecamatan Metro Pusat mohon bantuan pendistribusian pupuk karena selama ini masih belum memadai.

6. Kunjungan ke Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, masyarakat setempat mengusulkan bantuan Jamkesmas , karena masih banyak warga yang belum memiliki kartu jamkesmas dan pelayanan kesehatan yang kurang sempurna dan lambat.

Mereka juga minta bantuan perbaikan ruas jalan provinsi sepanjang kurang lebih 31 km yang menghubungkan Kecamatan Labuhanmaringgai dan Brajaselebah yang saat ini kondisinya rusak berat.

7. Masyarakat Kecamatan Brajaselebah, Lampung Timur minta Pemprov membantu upaya perangkat desa dan masyarakat untuk membangun pusat pelatihan pertanian organik bagi petani yang akan dibangun di Desa Brajaharjosari.

Selain itu, masyarakat juga minta pendistribusian raskin diperlancar dan jumlahnya diperbanyak karena masih banyak kekurangan dan tidak merata pemberiannya. Mereka juga minta bantuan dana untuk pembangunan rumah ibadah dan pembayaran insentif guru mengaji dan pembangunan madrasah serta bantuan sarana pendidikan lainnya yang masih kurang.

8. Untuk membantu masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan perlunya diadakan angkutan/kendaraan ambulance untuk menuju ke tempat pengobatan. Mereka minta pemerintah memberikan bantuan mobil ambulance yang baru untuk puskesmas.

9. Tokoh masyarakat Desa Pasirjaya, Kecamatan Pasirsakti, Lampung Timur mengusulkan bantuan untuk pembangunan pompa air untuk mengairi lahan pertanian/sawah yang luasnya

Ketut Erawan, S.H

H. Erpani S. Jaya

kurang lebih 100 ha karena setiap musim tanam mengalami kekurangan air. Mereka juga minta pengadaan angkutan pedesaan yang dibutuhkan masyarakat.

10. Masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Labuhanmaringgai mengusulkan mengenai pelayanan puskesmas yang belum optimal, karena kurangnya tenaga medis dan perawat. Mereka juga minta perhatian Dinas Kesehatan atas sering mewabahnya penyakit DBD. 11. Warga di Desa Tamansari, Kecamatan Probolinggo, Lampung Timur mengusulkan peningkatan/penambahan gedung dan ruang kelas baru pada SMP 1 serta penambahan mebeler, karena banyak yang sudah tidak layak pakai.

Mereka juga minta perbaikan ruas jalan provinsi dari arah Desa Tanjungkesuma sepanjang sekitar 3 km yang kondisinya rusak parah.

12. Masyarakat di Kecamatan Waway-

H. Abdul Hakim Rasyid, S.T.

karya minta agar pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Lampung dapat merealisasi adanya jembatan gantung di wilayah tersebut.

13. Masyarakat Kecamatan Sribawono dan Kecamatan Batanghari Nuban mengusulkan perbaikan jalan provinsi karena kondisinya rusak parah. Sementara masyarakat Kecamatan Melinting mengusulkan pembangunan tambahan unit gedung baru 3 lokal pada SDN Desa Itikrindai yang masih kekurangan ruang belajar.

14. Masyarakat Desa Negarasaka minta pemerintah menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, terutama pupuk, karena setiap tiba musim tanam selalu terjadi kelangkaan pupuk dan dirahapkan pendistribusian pupuk dapat ditingkatkan. Selama ini pupuk susah didapat walaupun permintaan melalui RDKK. Warga juga minta rehab saluran irigasi pengairan pertanian dan bantuan benih berkualitas. (tim)

Menanti Jalan Alternatif Jadi Mulus asyarakat di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Metro sangat mengharapkan Pemprov Lampung mengutamakan perbaikan dan perawatan secara rutin ruas jalan yang menghubungkan Kota Metro-Metrokibang-Sukadamai-Karanganyar-Bandarlampung.

Sebab, ruas tersebut merupakan jalan alternatif terpendek dari wilayah Lampung Timur dan Kota Metro menuju ibu kota provinsi, Bandarlampung.

“Kalau ruas jalan ini bagus, banyak yang memilih lewat sini. Selain jarak tempuhnya pendek, yaitu hanya sekitar 40 km dari Bandarlampung ke Metro, juga lebih nyaman karena tidak padat,” kata Abdul Kadir, warga Kota Metro.

Perbaikan ruas jalan tersebut juga akan mengurangi kepadatan di jalinsum Natar-Tegineneng dan Tegineneng-Metro yang selama ini sering mengalami kemacetan.

Menurut sejumlah warga, seharusnya Pemprov mengutamakan pembangunan ruas jalan tersebut. “Apalagi katanya di Jatiagung sedang dibangun kota baru. Bagaimana mau cepat maju jadi kota kalau akses jalannya saja buruk seperti ini,” ujar Toto, warga Karanganyar, Lampung Selatan.

Toto menjelaskan sebenarnya selama ini banyak warga yang memilih lewat jalur tersebut. Tapi karena kerusakannya parah, akhirnya mereka tak mau lagi lewat jalur ini jika dari Tanjungkarang ke Metro atau ke Lampung Timur.

“Kerusakannya sangat parah. Padahal kalau jalan ini bagus wilayah ini sangat cepat berkembang,” katanya.

Kalimat senada disampaikan Iwan Mulyawan, warga Metrokibang, Lampung Timur. Menurutnya, seharusnya Pemprov memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan empat daerah kabupaten dan kota tersebut.

“Dulu pada tahun 2003 ruas jalan ini pernah mulus. Saat itu arus lalu lintas ramai dan wilayah ini lebih cepat berkembang. Tapi sejak itu tak ada lagi perbaikan yang menyeluruh, hanya tambal sulam dan jalan tambah hancur,” ujarnya. (tim)

M

12

Dapil VI

Aditya, S.H. (sekretaris); Wayan Sudiksa, S.I.P. (bendahara); dengan anggota Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., H. Indra Karyadi, S.H., Ahmad Bastari, S.Sos., Farouk Danial, S.H., C.N., H. Riswansyah Djahri, M.B.A., dan H. Okta Rijaya M., S.H.I.

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

DP VI Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan

Perlu Percepatan dalam Perbaikan Infrastruktur Anggota DPRD Provinsi Lampung dari DP VII menengok kembali daerah pemilihan mereka Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan. Selama sepekan, dari tanggal 18 sampai 23 Februari 2014, mereka melihat hasil pembangunan dan menyerap kembali harapan masyarakat dan aparat pemerintahan setempat.

Drs. H. Indra Bangsawan, M.M.

ari hasil kegiatan reses tersebut, mereka menyerap sederet aspirasi dan sejumlah harapan, baik terhadap roda pembangunan fisik maupun nonfisik yang meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana kesehatan, air bersih dan lingkungan sehat, pendidikan, tempat ibadah, pertanian dan perkebunan, pertanian dan pengairan serta pemukiman, perternakan, keamanan dan ketertiban, pertanahan dan lain-lain.

Para anggota legislatif berharap, hasil reses yang mereka peroleh, dapat menjadi perencanaan program dan kegiatan yang berpihak kepada rakyat. Sedikitnya ada delapan hal pokok yang dicermati pawa wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat, yakni soal (1) infrastruktur jalan dan jembatan, (2) sarana dan prasarana kesehatan, (3) sarana dan prasarana air bersih dan lingkungan sehat, (4) sarana dan prasarana pendidikan, (4) sarana dan prasaran tempat ibadah, (5) pertanian dan perkebunan, (6) pertanian dan pengairan serta pemukiman, (7) peternakan, (8) keamanan dan ketertiban, (9) dan lain-lain.

D

KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kabupaten Lampung Utara beribukota Kotabumi, dengan jarak dari ibukota Provinsi 115,00 Km yang luas wilayah derah administrasinya 272.563 Km2. Sedangkan populasi penduduknya 584.277 jiwa dan rata-rata kepadatan 214,36 orang per km2 berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2010. Tersebar di 23 Kecamatan dengan 247 Desa/Kelurahan.

Berikut ini hasil kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VI di Kabupaten Lampung Utara berupa usulan-usulan dan hal-hal prioritas sebagai berikut.

H. Agus Kurniawan, S.T.

Bidang Infrastruktur Dalam bidang infrastruktur pada umumnya masyarakat menginginkan adanya percepatan pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan terutama untuk daerah-daerah yang sampai saat ini belum tersentuh.

Yakni ruas jalan Abung Selatan (Lampung Utara)-Pakuaji (Lampung Tengah) dari titik awal sampai dengan titik akhir; 1 unit jembatan di Way Pengubuan sepanjang sekitar 40 meter di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara; serta jalan penghubung antardesa di Kecamatan Abung Selatan dengan lokasi di empat desa, yaitu Desa Sinarogan, Cabang Empat, Cabang Abung Raya; dan Desa Gilihsuka Negeri.

Kualitas jalan dan jembatan sangat kurang baik bahkan mudah rusak, seperti ruas jalan dan jembatan provinsi di Kecamatan Abung Semuli, Abung Selatan, dan Kotabumi Selatan. Masyarakat menginginkan Pemerintah Daerah membuat standardisasi agar perbaikan jalan lebih baik lagi.

Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki penerangan listrik, kemudian ada beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Utara yang belum memiliki pasar, terminal, dan gedung serba guna. Masyarakat menginginkan pembangunan semua fasilitas tersebut.

Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan secara garis besar masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Utara yang belum memiliki SMA/SMK Negeri meminta untuk segera di buatkan SMA/SMK Negeri tersebut.

Kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD)

Farouk Danial, S.H., C.N.

sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu mendapatkan perhatian semua pihak khususnya Sarana dan Prasarana Pendidikan. Seperti SMP IT Insani Robbani, Jalan Bangau 5 RT 01/LKVIII Kelapatujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan.

Menurut Kepala Sekolah Dudung Haryadi, lembaga tersebut membutuhkan ruangan laboratorium komputer dan perangkat komputernya.

Perlunya peningkatan SDM dan disiplin bagi semua guru pengajar, dengan meningkatnya pendapatan bagi guru honor ataupun PNS berkaitan tentang gaji, tunjangan,serta sertifikasi.

Bidang Kesehatan Dalam bidang kesehatan masih belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi bidan dan dokter. Untuk pelayanan terhadap masyarakat, Puskesmas masih perlu dilengkapi sarana dan prasarananya serta ditingkatkan statusnya sebagai Puskesmas rawat inap.

Sejumlah masyarakat Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara meminta untuk adanya bantuan fasilitas air bersih, karena ada di beberapa desa yang masyarakatnya sangat kekurangan air bersih, seperti pembangunan sumur bor pada Masjid di Waymelan, Kecamatan Kotabumi Selatan.

Juga pembangunan sumur bor pada masjid di Sinaralam, Kecamatan Kotabumi Selatan; serta pembuatan satu unit sumur bor untuk di lokasi pura yang terletak di Desa Semuliraya Kecamatan Abung Semuli dengan penanggung jawab Nyoman Sumerthi (Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Lampung Utara.

Perlu pengadaan kendaraan roda dua

Reza Aditya, S.H.

maupun roda empat (ambulance) untuk bidan desa sehingga mudah untuk operasional jika diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bidang Pertanian dan Perkebunan Perlunya penyediaan benih baik itu pertanian maupun perkebunan, serta penyediaan pupuk yang cukup memadai di koperasi pedesaan. Perlunya persediaan keperluan saprodi yang cukup. Perlunya patokan harga hasil pertanian. Perlunya sentra sentra wilayah penghasil pertanian, perkebunan.

Bidang Pertanahan Perlu adanya perhatian khusus dari dinas/instansi terkait dalam masalah pertanahan di wilayah Kabupaten Lampung Utara, terutama dalam penanganan masalah tanah baik antara warga dan warga, maupun warga dengan pemerintah daerah setempat.

Bidang Keamanan dan Ketertiban Masalah keamanan perlu ditingkatkan baik pengawasan maupun penanganannya secara intensif bagi kepolisian setempat dan masyarakat, mengingat sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan hingga korban meninggal dunia.

KABUPATEN WAYKANAN Kabupaten Way Kanan beribukota Blambangan Umpu dengan Jarak dari ibukota Provinsi 208,50 km yang luas wilayah daerah administrasinya sekitar 392.163 km2. Sedangkan populasi penduduknya sekitar 406.123 jiwa dan ratarata kepadatan 103,56 orang per km2

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Dapil VI

13

berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2010.

Tersebar di 14 kecamatan dengan 210 desa/kelurahan. Berikut ini hasil kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VI (enam) selama sepekan di Kabupaten Waykanan berupa usulan-usulan dan hal-hal prioritas.

Bidang Infrastruktur Dalam bidang infrastruktur pada umumnya masyarakat menginginkan adanya percepatan pembangunan atau perbaikan jalan dan Jembatan terutama untuk daerah-daerah yang sampai saat ini belum tersentuh pengaspalan, yang sebagian ada dijalan poros desa dan yang merupakan lintas perbatasan; Kualitas jalan dan jembatan sangat kurang baik bahkan mudah rusak, seperti ruas jalan dan jembatan Provinsi di Kecamatan Pakuanratu, Negarabatin dan Negeribesar; serta jalan penghubung antara Kabupaten Tulangbawang Barat hingga Kabupaten Waykanan rusak berat dimulai dari jembatan Kampung Panaragan sampai SP-5 Desa Tegalmukti, Kecamatan Negeribesar sepanjang sekitar 10 km.

Masyarakat menginginkan Pemerintah Daerah untuk membuat standardisasi agar perbaikan jalan lebih baik lagi.

Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jaringan listrik, kemudian untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Waykanan yang belum memiliki pasar, terminal dan gedung serba guna. Masyarakat menginginkan pembangunan fasilitasfasilitas tersebut.

Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan secara garis besar masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri meminta untuk segera dibuatkan SMA/SMK Negeri tersebut.

Kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah menengah Atas (SMA) perlu mendapatkan perhatian semua pihak, antara lain: pembangunan 4 ruang kelas baru (RKB) SMP Karya Bhakti, Kampung Bimasakti, Kecamatan Negeribesar; pembangunan gedung sekolah dan mebeleuir tiga RKB MTS (Pondok Pesantren) Al-Fallah Kampung Tanjungserupa, Kecamatan Pakuonratu.

Juga pembangunan gedung sekolah dan mebeleuir, yaitu dua RKB SMA Makarti Mukti Tama Kampung Pakuonbaru, Kecamatan Pakuonratu; dan SMU Negeri Kecamatan Negeribesar mengajukan pengadaan RKB (ruang kelas baru), pengadaan mebeluer serta perlengkapan TIK (Teknik Informasi Komputer).

Perlunya ditingkatkan mutu pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA, peningkatan SDM dan disiplin bagi semua guru pengajar, terutama sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan lancar, menghasilkan kualitas pendidikan yang baik; Perlunya peningkatan pendapatan bagi guru-guru honor ataupun PNS tentang pembayaran gaji, rapel, sertifikasi bagi guru guru di pedesaan, sering terlambat dan tidak lancar, agar hal tersebut dapat dijadikan perhatian khusus bagi dinas terkait.

Bidang Kesehatan Dalam bidang kesehatan masih belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi bidan dan dokter. Untuk pelayanan terhadap masyarakat, Puskesmas masih perlu dilengkapi sarana dan prasarananya serta ditingkatkan statusnya sebagai Puskesmas rawat inap.

Sejumlah masyarakat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan meminta untuk adanya bantuan fasilitas air bersih, karena

ada di beberapa desa yang masyarakatnya sangat kekurangan air bersih.

Mereka membutuhkan sumur bor, antara lain: pembangunan 3 unit sumur bor di Kampung Kilingkiling, Kecamatan Negeribesar; pembangunan 3 unit sumur bor di Kampung Negerikasih, Kecamatan Negeribesar; pengadaan sumur bor di Dusun Talang I, RT 01 Kampung Pakuonratu, Kecamatan Pakuonratu. Lokasi telah disediakan.

Perlu pengadaan kendaraan roda dua maupun roda empat (ambulance) untuk bidan desa sehingga mudah untuk operasional jika diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bidang Pertanian dan Perkebunan Perlunya penyediaan benih baik itu pertanian maupun perkebunan, serta penyediaan pupuk yang cukup memadai di koperasi pedesaan. Perlunya persediaan keperluan saprodi yang cukup. Perlunya patokan harga hasil pertanian. Perlunya sentra sentra wilayah penghasil pertanian, perkebunan.

Bidang Pertanahan Diperlukan perhatian khusus oleh dinas/instansi terkait masalah pertanahan di wilayah Kabupaten Waykanan, khususnya BPN, dalam penanganan masalah sengketa tanah baik antara warga dan warga,

maupun warga dengan pemerintah daerah setempat.

Bidang Keamanan dan Ketertiban Masalah keamanan perlu ditingkatkan baik pengawasan maupun penanganan nya secara intensif di Kabupaten Way Kanan, mengingat sering terjadi pembegalan disertai penganiayaan hingga korban meninggal dunia, untuk itu, perlu menjadi perhatian bagi kepolisian setempat maupun Polada Lampung dan aparat keamanan yang lain serta masyarakat.

REKOMENDASI Diharapkan kepada Pimpinan Dewan, agar hasil dari kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung untuk Daerah Pemilihan VI Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan ini dapat ditindaklanjuti serta dapat dijadikan acuan bagi kita semua dalam rangka mewujudkan keberhasilan baik itu dari bidang infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, sosial masyarakat, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. (tim)

Inventarisasi Aspirasi Belum Terealisasi 1. Untuk bidang infrastruktur, masyarakat mengharapkan perbaikan jalan di Jl. Cirebon, Dusun Cirebon, Kelurahan Taman Asri, Kecamatan Baradatu; jalan provinsi di Kecamatan Bahuga sampai Kecamatan Way Tuba; jalan provinsi Bukit Kemuning–Bonglai–Simpang Asam (Banjit); jalan Rebang Tinggi–Suka Jadi–Kedaton–Datar Bencong (Banjit); jalan Rebang Tinggi Way Umpu; jalan kabupaten yang ada di beberapa desa di Kecamatan Kasui; jalan poros desa Datar Bencong, Kecamatan Kasui; jalan Suka Jadi, Kecamatan Kasui, Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui.

2. Selain itu, masyarakat mengharapkan perbaikan infrastruktur 1,5 km jalan penghubung atau onderlagh antara Dusun 2 Bali Sadhar Tengah Banjit dengan Kecamatan Baradatu, Way Kanan dan Lampung Utara; pelebaran jalan BBC Bali Sadhar Utara, Kecamatan Banjit– Kecamatan Baradatu sepanjang 6 km.

3. Kepala Kampung Bali Sadhar Utara meminta Pembangunan 3 Km jalan/Gg Subadra sampai Gg Buldozer Bali Sadhar Utara; Kepala Kampung Bali Sadhar Tengah mengusulkan infrastruktur 3 Km Gg Mawar Lebar; Kepala Kampung Bali Sadhar Utara mengusulkan 3 Km Gg BangliGelgel Lebar; Kepala Kampung Bali Sadhar Tengah mengusulkan infrastuktur 1,5 Km Gg Pure; Kepala Kampung Bali Sadhar Selatan mengusulkan infrastruktur 1,5 Km Gg Asoka; Kepala Kampung Bali Sadhar Selatan mengusulkan infrastruktur 1,5 Km Gg Merpati.

4. Untuk sarana pemerintah, masyarakat dan aparat pemerintahan desa mengharapkan pemerintah Pembangunan Balai Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan

Kasui; pemasangan PLN/listrik di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui; pembuatan talud irigasi Way Umpu dari Kampung Bali Sadhar Selatan, Kecamatan Banjit sampai dengan Bali Sadhar Utara; pengadaan sumur bor untuk Masjid Agung Nurul Iman, Alamat di Kampung Negara Harja, Kecamatan Pakuon Ratu.

5. Masyarakat Lampung Utara mengharapkan perbaikan Jl. Negararatu–Tujok; jalan dari Desa Sukadana Udik– Handuyang Ratu (Bunga Mayang); pengaspalan 1,5 Km jalan lingkungan di Dusun 2 dan 3, Desa Ulak Atat, Kecamatan Tanjungraja, pengaspalan 2.600 meter jalan lingkungan Desa Sidomulyo Dusun 1 s/d Dusun 3, Kec Tanjung Raja.

6. Pengaspalan 1.500 meter jalan lingkungan dua dusun di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Tanjungraja; pengaspalan jalan di Desa Bandar Agung-Tata Karya-Ujung Batu, Kecamatan Abung Surakarta, jembangunan di Desa Tata Karya RK I, Kecamatan Abung Surakarta; pembangunan jalan lingkungan di Desa Banjar Ratu, Kecamatan Muara Sungkai; perbaikan jalan Desa Gendot, Kecamatan Tanjung Raja.

7. Untuk jembatan, masyarakat Desa Kota Negara Ilir, Kecamatan Sungkai Utara, memohon kepada pemerintah untuk membangunkan jembatan penghubung antara Dusun Pulo Panggung Kotanegara Ilir yang berenduduk sekitar 1.000 jiwa dengan Dusun Umbul Metro Desa Kota Napal Kecamatan Sungkai Bunga Mayang yang berpenduduk 3.463 jiwa. Jembatan yang ada saat ini kondisinya darurat sekali. (tim)

Dapil VII

14

Edisi 1 Tahun 2014

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

DP VII Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji

Banyak Masalah Perlu Perhatian Serius Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (dapil) VII yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, menengarai masih banyak permasalahan sosial kemasyarakatan yang memerlukan perhatian serius dan prioritas. Karena itu, DPRD Provinsi Lampung perlu membuat rekomendasi sebagai acuan untuk dilaksanakan oleh eksekutif. enurut Koordinator Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung VII, Sunardi, dari hasil jaring aspirasi masyarakat selama masa reses pada 18—23 Februari 2014, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.

“Seperti masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan PLN, dan pembangunan infrastruktur yang perlu menjadi perhatian serius, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten,” kata Sunardi, anggota DPRD dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Karena itu, dalam APBD Perubahan Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (jalan dan jambatan) dan program sosial kemasyarakatan lainnya di tiga kabupaten tersebut.

Sunardi yang didampingi koleganya dari dapil yang sama, yaitu Dedi Afrizal (PDI Perjuangan), Ismet Roni dan Azwar Yacub (Partai Golkar), Ahmad Junaidi Auly (PKS), Munzir (PPP), dan Imer Darius (Partai Demokrat), juga mengharapkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU Provinsi Lampung dan Kabupaten melakukan koordinasi dalam melakukan perencanaan dan pembangunan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi hendaknya dapat berkoordinasi untuk menekan kejadian tindak kejahatan di beberapa wilayah, karena menurut laporan masyarakat tingkat kerawanan sangat tinggi sehingga masyarakat merasa kurang aman dan nyaman, baik dalam menjalankan usaha maupun aktivitas mereka.

“Banyak tindak kejahatan, baik pembegalan maupun pencurian yang membuat situasi kurang menguntungkan. Menjadi tugas kita bersama untuk mengatasi masalah tersebut, terutama kita mengharapkan peran Kepolisian yang didukung oleh Pemkab dan Pemrov,” tegas Sunardi yang pensiunan TNI itu.

Menurut Sunardi, dari berbagai hasil jaring aspirasi tersebut, DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan VII (Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Mesuji) merekomendasikan agar berbagai persoalan tersebut ditindaklanjuti, terutama yang menyangkut hal-hal mendesak seperti infrastruktur, kesehatan,

M

air bersih, penerangan, pembangunan jalan, dan pendidikan “Tugas kita adalah menjaring aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya agar berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut bisa terpenuhi. Jangan sampai aspirasi masyarakat yang sudah sampai kepada kita, tidak ditindaklanjuti.

Sebab, kegiatan jaring aspirasi tersebut akan dilaksanakan secara rutin, yaitu pada pada reses anggota Dewan. Jangan sampai semua itu hanya jadi catatan,” tegasnya.

Setiap menjelang awal tahun program, senantiasa didahului dengan kegiatan reses Anggota DPRD dalam rangka menyerap aspirasi, mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat di daerah atau wilayah pemilihan, khususnya di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, aparatur pemerintahan dan pertanian serta dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengalaman Anggota DPRD. Peninjauan atau turun langsung ke lapangan serta dialog dengan masyarakat dilakukan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan kelompok masyarakat. Tujuannya, selain menyerap aspirasi konstituen juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Anggota DPRD kepada masyarakat yang diwakilinya.

Juga melakukan peninjauan dari dekat atau secara fisik di lapangan, terutama masalah-masalah aparatur pemerintahan, sosial, kesehatan, dan pendidikan serta

infrastruktur lainnya. Kemudian yang terpenting adalah melakukan dialog langsung dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan kepala-kepala desa tentang masalah-masalah aktual yang ada di Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji.

“Kami juga menghimpun dan mengolah data yang diperoleh dari Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji untuk dijadikan masukan kepada pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten setempat,” ujarnya.

Berikut himpunan catatan hasil kunjungan pada masa reses kali ini. Di Kabupaten Tulangbawang masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VII dilaksanakan di Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Menggala. Jaring aspirasi masyarakat dilakukan dengan unsur pimpinan kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di dua kecamatan tesebut: Berbagai permasalahan yang timbul dan dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

1. Kampung Sungailuar dan Kampung Bedarou Indah Kecamatan Menggala Timur adalah kampung pemekaran di Kecamatan Menggala Timur mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan dari Menggala (Cakat) menuju kedu kampung tersebut yang saat ini tidak bisa dilalui karena terjadi kerusakan parah. Saat ini akses keluar

masuk masyarakat kampung tersebut harus berputar melalui jalan Simpang Unit 8 sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama untuk mencapai tempat tujuannya.

2. Masyarakat di 4 kecamatan, yaitu Gedungaji, Meraksaaji, Penawaraji, dan Rawapitu, mengharapkan pembangunan jembatan yang menghubungkan ke kecamatan tesebut di ruas jalan provinsi mulai dari Simpang Unit 8 hingga Rawapitu untuk kelancaran transportasi masyarakat di wilayah tersebut.

3. Masyarakat di Kecamatan Gedungmeneng mengharapkan perbaikan ruas jalan yang sudah onderlaag dan bantuan pembangunnan kantor SMAN 1 Gedungmeneng, dan adanya percepatan pemekaran kampung.

4. Minimnya infrastruktur jalan menuju Kecamatan Rawajitu Selatan sangat menjadi kendala bagi masyarakat di kecamatan tersebut. Hal ini akan sangat dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat bagi kelangsungan usaha dan pendistribusian hasil pertanian masyarakat di wilayah tersebut.

5. Bidang Pertanian, masyarakat berharap agar APBD Perubahan 2014 dapat menganggarkan biaya penyodetan rawa di Kecamatan Rawajitu Selatan agar masyarakat dapat mencetak sawah di wilayah tersebut, karena saat ini lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

2.

3.

H. Dedi Afrizal, S.Kep.

H. Ismet Roni, S.H.

tidak ada saluran yang mengendalikan jumlah air saat musim hujan.

6. Bidang kesehatan, masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan status puskesmas rawat jalan diwilayah tersebut menjadi puskesmas rawat inap, dan menambah beberapa pembangunan puskesmas pembantu agar masyarakat yang memerlukan perawatan tidak harus keluar dari wilayah Kecamatan Rawajitu Selatan, karena rentang kendali dan jarak tempuh serta kondisi infrastruktur yang kurang mendukung.

7. Dari wilayah lain di Kabupaten Tulangbawang masyarakat mengharapkan juga perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang simpang unit delapan hingga ke Rawapitu, perjalanan mereka dapat lancar serta untuk mencegah berkembangnya tindakan kejahatan.

8. Di Kabupaten Tulangbawang Barat pada masa reses kali ini Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VII mengunjungi Kecamatan Tulangbawang Tengah, Pagardewa dan Waykenanga. Hasil pertemuan dengan kepala kampung dan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama, berbagai permasalahan yang timbul dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

9. Pagardewa yang merupakan salah satu kampung tertua di Provinsi Lampung, namun kondisi kampung tersebut hingga kini masih jauh tertinggal dibanding kampung-kampung di wilayah lain khusunya di Kabupaten Tulangbawang Barat. Masyarakat di kampung tersebut mengeluhkan kondisi infrastruktur sepanjang 30 km menuju kampung tersebut masih berupa tanah merah begitu juga ketersediaan energi kelistrikan yang hingga kini belum menjangkau kampung tersebut.

Begitu juga fasilitas pendidikan yang hingga kini juga masih belum memadai.

10. Masyarakat juga mengharapkan pekerjaan proyek jembatan Way Kiri dapat segera diselesaikan agar akses masyarakat di lima kecamatan menuju pusat ibu kota Tulangbawang Barat dapat terhubung sehingga akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Peningkatan SDM masyarakat yang mayoritas pribumi tersebut juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan tertentu sesuai potensi yang ada.

11. Masyarakat di Kecamatan Tulangbawang Tengah minta percepatan proyek PLN yang bisa sampai ke pelosok kampung, karena janji-janji pemerintah hingga saat saat ini belum terealisasi.

12. Bidang kesehatan, masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan status puskesmas rawat jalan di wilayah tersebut menjadi puskesmas rawat inap, dan mernambah beberapa puskesmas pembantu agar masyarakat yang memerlukan perawatan tidak harus keluar dari wilayah kecamatan tersebut, karena rentang kendali dan jarak tempuh serta kondisi infrastruktur yang kurang men-

Drs. H. Azwar Yacub

dukung.

13. Di beberapa kampung masyarakat menginginkan DPRD Provinsi Lampung ikut serta dalam penyelesaian persoalan sengketa tanah masyarakat adat yang saat ini dikuasai oleh PT Garuda Panca Arta.

14. Di Kabupaten Mesuji kunjungan masa reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dilaksanakan di Kecamatan Simpangpematang dan Kecamatan Wayserdang. Berbagai permasalahan yang timbul dan dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut antara lain masyarakat Bukoposo dan Hadimulyo, Kecamatan Wayserdang mengharapkan perbaikan jalan dari/menuju kecamatan sebagai akses dari/menuju ibu kota kabupaten yang sudah mulai rusak agar dapat diperbaiki sebelum kondisi tersebut bertambah parah apalagi di musim penghujan ini percepatan kerusakan jalan semakin terjadi.

15. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan bantuan bibit dan pakan ikan untuk meningkatan kesejahteraan keluarga.

16. Masyarakat di Kampung Brabasan Kecamatan Tanjungraya mengeluhkan rendahnya tegangan listrik terutama menjelang malam hari, hal ini berdampak pada kerusakan lampu dan peralatan elektronik yang dimiliki warga dan memohon agar PLN dapat meningkatkan dan menjaga stabilitas tegangan diwilayah tersebut.

17. Kondisi infrastruktur jalan belum memadai dan memerlukan perhatian pada pengganggaran APBD yang akan datang, karena kualitas jalan di sepanjang jalan Simpang E dan D tidak sesuai dengan beban kendaraan sehingga pembangunan jalan provinsi di wilayah tersebut tidak dapat bertahan lama.

18. Jalan negara yang masuk wilayah Kecamatan Simpang Pematang, yaitu jalan Simpang Pematang – Pematang Panggang sekitar 20—30 km, dan jalan Simpang Asahan– Simpang Pematang sepanjang 17 km juga perlu perbaikan.

19. Masyarakat sangat berharap adanya percepatan proyek PLN yang bisa sampai ke pelosok kampung, berdirinya tiang listrik telah menimbulkan masalah karena ternyata tiang teresebut bukan program dan tidak termasuk dalam jalur perencanaan PLN. Hingga saat saat ini masyarakat bersama aparat kampung terpaksa melakukan pencabutan tiangtiang listrik di daerah Mesuji E karena jika tidak dilakukan pencabutan maka program PLN tidak dapat melakukan penanaman tiang-tiang listrik di wilayah tersebut, dan apabila PLN sudah dapat masuk desa, akan dapat mengurangi angka kejahatan.

20. Waduk di Kabupaten Mesuji yang terletak di Kecamatan Simpang Pematang, yaitu Waduk Simpang Pematang, Wirabangun, Way Abang, dengan potensi luas 585 ha memerlukan pemeliharaan rutin, terkait kurangnya pemeliharaan dapat memungkinkan terjadinya percepatan kerusakan bangunan bendungan.

21. Masyarakat di Kabupaten Mesuji

Napiliyon

khususnya di Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Wayserdang belum mendapatkan manfaat dari pelayanan sarana air bersih. Mayoritas penduduk memanfaatkan air bersih dari sumur dalam untuk kebutuhan sehari-harinya (masak, mencuci dan mandi).

22. Masyarakat sangat mengharapkan kiranya dalam pengganggaran APBD Perubahan 2014 yang akan datang anggota DPRD Provinsi Lampung dapat mengusulkan penambahan unit sekolah baru SMA di Kecamatan Wayserdang karena banyaknya jumlah lulusan SMP diwilayah tersebut yang tidak tertampung di SMAN yang ada. Termasuk bantuanbantuan lain, yaitu ruang kelas baru, perpustakaan, dan meubelair di sekolahsekolah yang harus sudah mendapat perhatian.

23. Perlunya terus meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui penyebaran sarana pendidikan secara merata pada semua wilayah sampai pada tingkat desa.

24. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan status puskesmas rawat jalan diwilayah tersebut menjadi puskesmas rawat inap, agar masyarakat yang memerlukan perawatan tidak harus keluar dari wilayah kecamatan way serdang, karena rentang kendali dan jarak tempuh serta kondisi infrastruktur yang kurang mendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Masih banyak ditemukannya permasalahan-permasalahan sosial ke-

4.

5.

6.

7.

Dapil VII

15

masyarakatan di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji seperti masalah pertanian, pendidikan, air bersih, penerangan dan masalah pembangunan infrastruktur yang perlu menjadi perhatian serius baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Agar Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU Provinsi Lampung dan Kabupaten melakukan koordinasi yang lebih jauh dan serius dalam melakukan perencanaan dan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam APBD Perubahan 2014 diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memprioritaskan pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur (jalan dan jambatan) dan program sosial kemasyarakatan lainnya.

Agar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi untuk menekan kejadian tindak kejahatan dibeberapa wilayah di Kabupaten, baik Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji, diantaranya melalui percepatan pembangunan infra struktur dan penerangan di desa-desa.

Peningkatan program sosial kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesadaran dan perilaku hidup sehat bagi masyarakat, perlu terus ditingkatkan.

Kendala-kendala pembangunan listrik pedesaan: kesulitan dalam hal pembebasan tanam tumbuh milik masyarakat menuju lokasi desa yang akan dibangun; prasarana jalan dan jambatan masuk lokasi desa masih menyulitkan mobilisasi material seperti tiang beton, trafo, kawat dan lain-lain; dan adanya panitia listrik desa yang masih belum dapat bekerja sama dengan PLN. Dalam rangka lebih memantapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, di samping mempermudah pelaksanaan pembangunan di desadesa dan ketertiban administrasi, maka perlu diprioritaskan program pemetaan daerah perlu terus dilanjutkan dengan pengesahan dan penetapan batas antarkabupaten, kecamatan, dan desa. (tim)

16

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi 1 Tahun 2014

Aspirasi Belum Direalisasi Banyak aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan pada masa reses sebelum, kembali disuarakan pada kunjungan masa reses I Tahun 2014. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

Kecamatan Natar, Lampung Selatan 1. Diharapkan adanya program bantuan untuk penduduk miskin yang rumah kediamannya sudah tidak layak untuk diperbaiki menjadi rumah kediaman yang memenuhi standar kesehatan. Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi dapat menggulirkan bantuan perumahan baik versi “bedah rumah” maupun bantuan rumah rakyat.

2. Di beberapa titik wilayah masih terdapat masyarakat yang kesulitan air bersih, diperlukan bantuan pembuatan sumur bor umum guna keperluan MCK masyarakat.

3. Diperlukan bantuan untuk petani berupa pupuk murah dengan tujuan intensifikasi pertanian sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat membantu ekonomi petani.

Drs. H. Gufron Azis Fuadi

Watiah

Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan 1. Masyarakat minta Pemprov memperbaiki ruas jalan Jatimulyo-KaranganyarSukadamai-Metrokibang-Metro yang selama ini rusak parah. Sebab, ruas jalan tersebut merupakan jalan alternatif satu-satunya yang menghubungkan Bandarlampung-Lampung Selatan-Lampung Timur-Metro, selain lewat jalinsum Natar-Tigeneneng. Dengan perbaikan jalan tersebut, banyak manfaat diperoleh masyarakat, karena arus lalu lintas lebih lancar. Selain itu, bisa mengurangi beban jalinsum Natar-Tegineneng yang selama ini sangat padat dan sering mengalami kemacetan.

2. Perbaikan jalan sepanjang jalan Ir. Sutami (Tanjungbintang) hingga Simpang Sribawono yang rusak dengan kondisi berlubang yang cukup parah. Karena ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional, masyarakat minta Pemprov lebih gesit mengurus ke pemerintah pusat. Karena dalam lima tahun terakhir ruas jalan yang melewati Kawasan Industri Lampung tersebut sepertinya tidak terurus.

3. Masyarakat minta Pemprov membangun infrastruktur jalan terlebih dahulu untuk menuju wilayah yang direncanakan menjadi kota baru Lampung. Jika sudah ada ruas jalan, wilayah kota baru akan lebih cepat berkembang.

4. Warga Desa Margorejo, Margoagung, Banjaragung dan Desa Sumberjaya Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan membutuhkan bantuan alat-alat pertanian, jaringan irigasi, sumber air bersih, dan perbaikan jalan.

5. Warga minta pembangunan jalan desa di wilayah Dusun Beranti I dan Dusun Sidodadi Desa Beranti Raya sepanjang 2,5 km, lebar 3 meter, yang kini dalam kondisi rusak dan belum ada pengerasan jalan/onderlag.

6. Perbaikan jalan lingkungan/jalan Warugunung, Desa Karangsari Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, sepanjang jalan 1.300 meter, lebar 4 meter.

7. Pemagaran taman pemakaman umum Dusun Tanjungrejo I Desa Natar, Kecamatan Natar.

8. Pembangunan jalan lingkungan dan pembuatan sumur bor di Dusun Beringin dan Perwodadi Simpang Tanjungbintang. Juga perbaikan jalan di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjungbintang.

9. Pemasangan jaringan listrik PLN di Dusun Beringin dan Perwodadi simpang Tanjungbintang. Bantuan untuk pembangunan Masjid, PAUD, dan TPA AlIslah Desa Sukanegara Kecamatan Tanjungbintang Dusun VI.

Kecamatan Sidomulyo dan Candipuro 1. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Muaratiga sampai Dusun Kalimati, Desa Bandardalam Kecamatan Sidomulyo sepanjang 2,5 km sangat didambakan/diinginkan masyarakat.

2. Perbaikan jalan provinsi ruas Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo sampai

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dengan Kecamatan Candipuro yang kini dalam dengan kondisi rusak (berlubang-lubang).

Perbaikan jalan ruas Gayam-Ketapang Kabupaten Lampung Selatan (kondisi rusak berat).

Perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Tanjungbintang–Ketibung– Waysulan yang kini dalam kondisi rusak dan berlubang-lubang.

Perbaikan jalan di Desa Bumidaya Kecamatan Sidomulyo serta perlu ditingkatan menjadi onderlag (badan jalan sudah ada).

Perbaikan jalan provinsi ruas Kotadalam menuju ke Kecamatan Candipuro rusak parah, perlu ada perbaikan dan pemeliharaan secepatnya.

Perbaikan jalan lingkungan Dusun Sumampir Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Perbaikan jalan lingkungan Pedesaan Desa Selaretno Kecamatan Sidomulyo, jalan Desa Ketapang Kecamatan Ketapang, dan jalan lingkungan di Desa Bumirestu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Kecamatan Padangcermin, Pesawaran 1. Pembangunan jalan dan jembatan Kali Waru sebagai jalur penghubung RT.001 RW.002, TR.005 RW.006 dan RT.007 RW.010 Dusun Lubukbakak Desa Padangcermin Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran.

2. Pembangunan dan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Padangcermin dan Kedondong, yaitu dari Desa Wates, Padangcermin ke Desa Babakanloak Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

3. Peningkatan jalan lingkungan yang berada di Pasar Dusun Sidomulyo Desa Wates, Wayratai Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran dengan sepanjang 1.000 meter dan lebar 2,5 meter.

Kecamatan Punduhpidada, Pesawaran 1. Pembangunan dan pembuatan beberapa unit sumur bor di sejumlah dusun di Desa Bawang Kecamatan Punduhpedada Kabupaten Pesawaran.

2. Perbaikan jalan penghubung Dusun Pasar menuju Dusun Bawang Induk Kecamatan Punduhpedada, sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter.

3. Peningkatan status puskesmas yang ada menjadi puskesmas rawat inap untuk melayani pasien di wilayah itu karena lokasinya yang jauh dari rumah sakit. (tim)