Tabloid Aspirasi Tahun 2014 | Edisi II

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

Banyak Utang yang Harus Dibayar

Kemeriahan Pawai Budaya FK 2014

Gelar Musrenbang RPJMD 2015—2019

Arinal Djunaidi Dilantik Jadi Sekprov

1

2

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

DARI REDAKSI

ASPIRASI TABLOID DPRD PROVINSI LAMPUNG

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. SUTOTO, SH,MH

PENANGGUNGJAWAB Kepala Bagian Perundang-undangan Dr. ELIP HELDAN, A.P, M.Si.

PENGARAH Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung GRISMAN MEDY PUTRA, S.P, MM Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ZURIZAL, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung TINA MALINDA, S. Sos, MM Kepala Bagian Humas BINARTI BINTANG, S. Sos, MM

PEMIMPIN REDAKSI Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung FITRI SISNANI, S. Sos

SEKRETARIS NELI YUNIAR ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

MAJU BERSAMA

S

Selama lima tahun ke depan, Provinsi Lampung akan dipimpin oleh gubernur baru dan berusia muda. Muhammad Ridho Ficardo yang tahun ini berusia 33 tahun merupakan gubernur termuda di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014—2019, pada 2 Juni 2014.

Kita semua berharap Provinsi Lampung akan tancap gas dalam pelaksanaan pembangunan di bawah kendali pemimpin muda. Banyak pekerjaan penting yang selama ini terbengkalai atau bahkan terabaikan, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Harus diakui, saat ini hampir semua ruas jalan provinsi dalam kondisi kurang bagus, jika tidak bisa dikatakan buruk.

Prioritas perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pun telah disampaikan Gubernur. Karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk mendukungnya. Sebab, infrastruktur jalan merupakan faktor utama dalam proses memajukan daerah, baik dasi sektor ekonomi, budaya, keamanan, dan lainnya.

Dengan kondisi jalan yang baik, semua sektor akan bergerak maju dengan sendirinya.

Kemudian yang tak kalah penting adalah adanya dukungan dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota DPRD periode 2009—2014 sebentar lagi mengakhiri masa tugasnya. Anggota DPRD hasil Pemilu 2014 juga sudah terpilih, tinggal menunggu pelantikannya pada September

M. Ridho Ficardo

Bakhtiar Basri

2014. Dari data yang ada, sebagian besar anggota Dewan itu juga dari kalangan muda. Oleh karena itu, kita berharap banyak agar Gubernur yang masih muda dan energetik mendapat sokongan dari para anggota legislatif, yang juga kaum muda.

Tabloid Aspirasi edisi kali ini menurunkan sejumlah laporan dari kerja para anggota Dewan dan Gubernur. Tentu saja, beragam kegiatan tersebut masih melibatkan anggota DPRD periode 2009—2014, karena edisi ini merupakan potret kegiatan selama caturwulan tahun 2014 (Mei— Agustus). Jika Tabloid Aspirasi edisi-edisi sebelumnya khusus melaporkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota Dewan pada masa reses, edisi kali ini berisi ragam laporan kegiatan. Sebab, di akhir masa tugasnya, anggota Dewan periode 2009—2014 tidak lagi melakukan jaring aspirasi pada masa reses.

Kami berharap sajian ini menjadi bahan pelengkap informasi dan sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan di lingkungan DPRD Provinsi Lampung. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Redaksi.

Perbaikan Jalan Harus Dipercepat

G

una menyambut mudik 2014, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Komang Koheri meminta Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung mempercepat perbaikan jalur Lintas Sumatera.

Sebelumnya pihak Dinas Bina Marga menjanjikan H-10 perbaikan sudah selesai namun hingga kini dari pantauan di lapangan perbaikan yang dilakukan belum rampung.

“Saya minta pihak terkait dan Dinas PU Bina Marga untuk segera mempercepat perbaikan Jalinsum ini, karena sebentar lagi kan sudah memasuki arus mudik,” kata Komang kepada media usai menghadiri pelantikan Sekda Provinsi Lampung Arinal Junaidi, Kamis (17/07/2014).

Menurutnya, pihaknya sudah meminta laporan dari Dinas PU Bina Marga dan dikatakan sudah siap. Namun, diakuinya karena jalan yang dipersoalkan adalah jalan nasional pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menegur.

“Karena jalan ini kan milik nasional kita tidak punya kewenangan. Kita hanya bisa meminta Dinas Bina Marga untuk menekan kontraktor agar bisa menyelesaikan jalan itu,” tukasnya.

Komang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun melakukan pengecekan terkait kondisi jalinsum.

“Ya kita akan turun mengecek langsung kondisi jalan, mungkin pekan inilah,”jelas politisi PDIP ini.

Sementara terkait minimnya penerangan jalan di jalur mudik lintas sumatera, Komang mengatakan hal itu kewenangan pemprov Lampung melalui dinas Energi dan Pertambangan.

“Ya kita juga minta penerangan jalan agar juga dipercepat untuk dipasang, karena itu kan penting buat pengguna jalan di malam hari agar tidak terjadi kecelakaan,” katanya. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

LAPORAN UTAMA

3

Duet M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri

Dorong Percepatan Pembangunan Lampung

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014—2019.

M. Ridho Ficardo Gubernur Lampung

Bakhtiar Basri Wakil Gubernur Lampung

elantikan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRD, di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/6/2014). Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung tersebut dipimpin Ketua DPRD Marwan Cik Asan.

Upacara pelantikan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, para bupati/wali kota se-Lampung, kerabat dan keluarga gubernur-wagub, serta para undangan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur-Wagub Lampung yang baru tersebut berlangsung tertib dan khidmat, meskipun sempat dikagetkan insiden salah satu pejabat Pemprov Lampung yang tiba-tiba terjatuh pingsan saat akan duduk mengikuti upacara pelantikan, sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan atas nama seluruh anggota DPRD dan masyarakat Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada

P

Sjachroedin ZP-MS Joko Umar Said yang telah memimpin Provinsi Lampung selama periode 20092014.

“Telah banyak yang kita lakukan bersama demi kemajuan Provinsi Lampung. Kita telah menjalin kerja sama yang kondusif, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik, meskipun masih banyak yang harus diselesaikan. Itu semua menjadi tugas kepala daerah yang baru,” katanya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta kepala daerah yang baru dilantik untuk bekerja keras menyejahterakan rakyat Lampung dan melanjutkan program kerja yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya.

Gamawan juga berharap konflik politik di Lampung selama satu dekade terakhir bisa diakhiri dengan rekonsiliasi. Ridho Ficardo menjadi gubernur dalam usia 33 tahun menjadikannya sebagai gubernur termuda sepanjang sejarah Indonesia.

Sedangkan Gubernur Lam-

pung M. Ridho Ficardo menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan pada semua bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

“Perlu kerja keras serta hubungan yang harmonis antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk membangun daerah ini, sehingga percepatan pembangunan dapat dilaksanakan,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, saat berbuka puasa bersama dengan anggota DPRD setempat, di Bandarlampung, Senin (21/7/2014).

Ia menyebutkan salah satu upaya percepatan pembangunan adalah pembahasan APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015 oleh DPRD dan pemerintah provinsi.

Pemprov Lampung, lanjutnya, perlu segera program-program pembangunan yang tertuang dalam APBD untuk merealisasikan percepatan pembangunan tersebut.

Pembahasan APBD Perubahan dan APBD 2015, ujarnya lagi, sejalan dengan kebijakan pe-

merintah pusat untuk menyelesaikan perubahan APBN sekaligus pembahasaan APBN 2015.

Karena itu, ia meminta semua pihak untuk mengawal pembangunan untuk setahun mendatang dan diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat. “Kerja sama yang erat dan hubungan yang harmonis merupakan modal awal untuk dapat bersama-sama membangun Lampung,” ujarnya.

Pada acara itu hadir Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, anggota DPRD setempat, Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri, Sekdaprov Lampung Arinal Junaidi, pejabat Forkopimda, dan pejabat di lingkungan Pemprov Lampung.

Lanjutkan Program Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo diminta melanjutkan pembangunan yang telah berjalan di masa pemerintahan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Pembangunan terdahulu yang merupakan rintisan harus dijadikan pondasi bagi gubernur terpilih yang akan memerintah selama periode lima tahun mendatang.

“Jangan sampai ketika kami (DPRD Lampung) sudah membuat payung hukum tetapi tidak bisa dijalankan oleh pemerintahan yang baru,” ujar anggota Komisi II DPRD Lampung Ahmad Nyerupa.

Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan gubernur Lampung yang baru diharapkan dapat menjaga keharmonisan hubungan antarlembaga. Karena menurut Nyerupa, apapun pro-

gram yang dibuat tidak bisa terlaksana tanpa koordinasi dan kerjasama yang harmonis antara lembaga di lingkup pemerintahan provinsi.

“Dukungan juga perlu diberikan oleh pemerintah di bawahnya seperti kabupaten/kota, karena pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintahan provinsi,” papar Nyerupa.

Gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014-2019 M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri terpilih melalui pilkada yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 lalu.

KPU Lampung menetapkan pasangan M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Lampung.

Pasangan nomor urut dua usungan Partai Demokrat, PKS, dan sejumlah partai nonparlemen itu meraih 1.816.533 suara atau 44,96 persen.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilgub Lampung, yang dibacakan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Kamis, 17 April 2014, rincian hasil suara peserta pilgub Lampung adalah pasangan Berlian Tihang-Mukhlis Basri memperoleh 606.566 suara (14,96 persen), pasangan RidhoBachtiar memperoleh 1.816.533 suara (44,96 persen), pasangan Herman HN-Zainudin Hasan memperoleh 1.342.763 suara (33,12 persen), dan pasangan M Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim memperoleh 288.272 suara (7,11 persen). (tim)

4

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

Minta Pembangunan Kota Baru Dilanjutkan

omisi IV DPRD Lampung kurang setuju dengan rencana Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang akan menghentikan pembangunan kota baru Jatiagung di Lampung Selatan. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Lampung I Komang Koheri, perlunya pembangunan kota baru karena pertimbangan masalah di Kota Bandarlampung.

“Pertimbangannya untuk mengatasi masalah di dalam kota Bandarlampung dengan meluaskan akses agar tidak terjadi kemacetan di pusat kota. Saya tidak setuju kalau pembangunannya dihentikan,” kata dia, Rabu 2 Juli 2014.

Politisi PDIP Lampung itu menuturkan akan membahasnya di tingkat komisi dengan mitra kerja. “Kita akan bicarakan pada tingkat komisi untuk kelanjutannya. Kami akan tetap berusaha menganggarkan walaupun tidak besar dalam APBD Murni dan Perubahan 2015,” katanya.

I Komang Koheri menjelaskan kelanjutan pembangunan kota baru tinggal membangun akses infrastruktur jalan. “Kalau pemerintah Provinsi Lampung berencana menawarkan kelanjutan pembangunan kota baru kepada investor seharusnya diselesaikan jalannya dahulu. Bisa saja

K

investor yang melanjutkan tapi harus dilakukan pengkajian dahulu,” ujarnya.

Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Lampung melanjutkan pembangunan kota baru yang juga warisan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya.

“Pembebasan lahan yang tinggal sedikit bisa dilanjutkan untuk membuka akses jalan. Saya berharap Gubernur yang baru melanjutkan program pembangunan tersebut,” kata dia.

Harapan untuk meneruskan pembangunan kota baru yang berada di Lampung Selatan juga disampaikan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang. “Saya berharap kota baru tetap berlanjut walaupun sekarang pemrpov fokus pada pembangunan jalan,” kata Berlian usai menghadap Gubernur Lampung dalam pengurusan kepindahan tugasnya ke Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa,19 Agustus 2014.

Setidaknya, kata Berlian Tihang, pembangunan kota baru dengan dana seadanya agar dapat diteruskan dan bekerja sama dengan pengusaha agar lokasi kota baru berkembang, rukonya, wisatanya, serta pusatpusat perbelanjaan lebih berkembang.

Menurut Berlian Tihang

yang juga mantan calon Gubernur Lampung yang di usung partai PDI-P dan PKB ini mengatakan pembangunan kota baru untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bandarlampung. “Kemacetannya berkurang kalau dipindah di sana karena pembangunan di sana uangnya sudah keluar banyak dan jika diteruskan banyak untungnya dari pada ruginya,” ucapnya.

Mantan Kepala Dinas PU Lampung Utara ini mendukung dengan program pembangunan infrastruktur jalan di Lampung. “Perekonomian kita tidak akan maju jika jalan rusak karena jalan urat nadi perekomomian,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan bahwa pembangunan kota baru sebagai proyek multiyears yang digagas Gubernur Lampung sebelumnya, Sjachroedin Z.P., akan dihentikan.

“Kita punya utang. Jadi sudah jelas, yang penting bayar utang dulu,” kata Ridho usai mengikuti sidang paripurna istimewa DPRD Lampung, Selasa (1/ 7/2014). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Lampung 2013, dinyatakan bahwa pemprov memiliki utang sebesar Rp604,995 miliar yang harus segera dibayar.

Utang tersebut merupakan dana bagi hasil dan pajak ke pemerintah kabupaten/kota.

“Prioritas dananya untuk kebutuhan masyarakat. Perbaikan infrastruktur. Jalan kita banyak yang rusak. Tetapi nanti kita survei apakah masyarakat ingin perbaikan jalan atau kantor dan rumah baru untuk gubernur. Kita ikuti keinginan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, kepemimpinan Provinsi Lampung merupakan hasil pemilihan masyarakat. Oleh sebab itu tidak bisa mengabaikan keinginan dan harapan masyarakat terkait pembangunan di provinsi ini.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, APBD Lampung sangat terbatas. Dengan kondisi keuangan itu harus melayani 9 juta penduduk.

“BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga sudah jelaskan bahwa Pemprov Lampung harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Lunasi transfer dana yang kurang ke pemkab/pemkot,” terangnya.

Sebelumnya, gubernur beserta jajarannya juga telah melakukan evaluasi seluruh program yang tengah dijalankan, termasuk program pembangunan kota baru. Dengan berbagai pertimbangan, program pembangunan kota baru termasuk yang akan ditunda.

Alasan utama tidak kembali mengalokasikan dana guna melanjutkan proyek pembangunan kota baru ini karena Gubernur Ridho ingin memfokuskan pembangunan di infrastruktur jalan.

Pembangunan kota baru dilakukan sejak 2012 lalu dan hingga tahun 2014 masih jauh dari selesai.

Hingga saat ini telah terbangun kantor gubernur, DPRD, masjid agung, dan balai adat. (tim)

APBD Masih Anggarkan Pembangunan Kota Baru eskipun pembangunan kota baru sementara dihentikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menganggarkan dana untuk melanjutkan pembangunannya, namun jumlahnya tidak besar, hanya berkisar ratusan juta rupiah.

“Masih kami anggarkan, hanya nilainya tidak terlalu besar, hanya kisaran ratusan juta rupiah saja. Tapi kalau untuk pembebasan lahan, kami sudah siapkan lahan penggantinya sesuai persetujuan Menteri Kehutanan beberapa waktu lalu,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Arinal Djunaidi, Selasa, 26 Agustus 2014.

Arinal mengakui terkait peraturan daerah sebagai landasan hukum pembangunan kota baru sudah dibuatkan dua perda. Pertama perda mengenai pemindahan pusat pemerintahan ke kota baru. Yang kedua perda kepastian pengalokasian anggaran multiyears (bergulir) untuk pembangunannya.

Untuk menempuh perjalanan dari

M

pusat Kota Bandarlampung menuju lokasi Kota Baru di Jatiagung, Lampung Selatan, sebenarnya tidak terlau jauh, hanya sekitar 14 kilometer. Tetapi kondisi jalan tersebut masih tanah dan baru berupa kar saja.

Karena itu, jika ingin ke lokasi kota baru harus melalui jalan-jalan kampung yang sudah ada dengan jarak yang harus ditempuh mencapai 30 kilometer. “Jalan yang baru tersebut masih dalam tahap penyelesaian dan entah kapan selesai,” kata Ngatijo, warga Desa Wayhuwi, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, yang kerap mancing ke dekat lokasi kota baru.

Dia menjelaskan jalan menuju kota baru belum bisa dilintasi semua, dikare-

nakan masih ada sengketa lahan dengan warga yang belum dijual ke pemerintah, dan tidak bisa dibangun jalan, sehingga untuk melintasinya kita harus memutar melewati area perkebunan.

Sepanjang jalan arah ke kota baru juga masih berupa tanah dengan batu kerikil yang sangat tajam, dan debu yang bertebangan karena belum selesai pengerjaannya, sehingga membuat tidak nyaman jika melintasi jalan tersebut.

Selain itu, jalan lebar yang disiapkan sebagai akses menuju calon ibu kota Provinsi Lampung itu sepi dan rawan begal. “Karena sepi, sering ada begal motor,” ujar Ngatijo lagi. Dia menjelaskan waktu begal motor beroperasi biasanya dari pukul 4 sore sampai dengan malam.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat di Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan menaruh harapan agar pembangunan kota baru segera dilanjutkan.

“Supaya wilayah ini cepat ramai dan meningkatkan perekonomian warga sekitar sini,” ujar Suhendi, warga Desa Margodadi, Kecamatan Jatiagung, Sabtu, 26 Juli 2014.

Dia dan warga desanya mengaku tak

sabar menunggu rampungnya pembangunan kota baru. “Saya ingin kota baru cepat jadi, seperti kampus Itera, Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung yang baru, Masjid Agung dan Rumah Adat dsbnya, pasti sangat indah dan menarik,” ujarnya.

Dengan adanya kota baru diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, yang selama ini pada umumnya petani. Lokasi kota baru Jatiagung bisa diakses melalui jalur alternatif dari jalan Endro Suratmin-Golf Kecamatan Sukarame, dua jalur yang dibangun oleh pemprov Lampung merupakan jalur alternatif menuju kota baru yang melewati beberapa instansi Pendidikan, masih dalam proses pembangunan.

Begitu juga untuk jalur utama menuju kota baru yang juga dalam proses pembangunan, bisa ditempuh melalui jalan jalur dua Mayjend Ryacudu, Sukarame. Ssbelum memasuki kawasan kota baru, dari jalur ini sedang dibangun kampus Institut Teknologi Sumatera yang diresmikan beberapa waktu lalu. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

LAPORAN UTAMA

Banyak Utang yang Harus Dibayar Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) terkait dengan banyaknya utang Pemerintah Provinsi Lampung yang tercatat pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin 30 Juni 2014.

APBD Lampung Tahun 2013 Defisit 15,06 Persen

etika ditanya mengenai alasan keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung yang seharusnya dilakukan pada 31 Maret 2014 namun diserahkan pada 12 Mei 2014, Ridho mengatakan banyak faktor yang membuatnya terlambat.

“Mungkin sibuk ngurusin pelantikan ya. Itu semua utang harus dilunasi. Segera dan harus dibenahi secara bertahap. Kewajiban bayar utang akan dibayarkan dengan APBD,” ujarnya.

Ridho, sapaan akrabnya, mengatakan kewajiban Pemprov adalah segera mengangsur tiap tahun untuk melunasi utang tersebut. “Yang penting utang ini segera tuntas dan perbaikan infrastruktur agar jalan-jalan di Lampung bisa digunakan untuk arus balik lebaran,” katanya.

Selain itu, predikat laporan keuangan Pemprov pun turun peringkat. Pada tahun anggaran 2012 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2013 menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Lampung.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan menurunnya pencapaian opini predikat laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung dari WTP menjadi WDP harus menjadi cambuk Pemerintah Provinsi Lampung segera membenahinya.

“Predikat yang diberikan BPK RI wajar dengan pengecualian, itu harus di jadikan cambuk untuk segera dila-

K

VM Ambar Wahyuni

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2013 defisit sebesar 15,06 persen atau Rp587,579 miliar dari realisasi pendapatan.

“Defisit tersebut cukup besar melampaui Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan maksimal sebesar 9 persen,” kata Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Lampung, VM Ambar Wahyuni, pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2013, di gedung DPRD Lampung, Senin (30/6/2014).

Ia menyebutkan, Pemprov Lampung yang menyatakan bahwa terjadi surplus Rp17,41 miliar, tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengingat adanya pengakuan utang sebesar Rp604,995 miliar yang seharusnya direalisasikan pada anggaran belanja tahun berjalan, yakni kekurangan pembayaran

B

Predikat laporan keuangan Pemprov pun turun peringkat. Pada tahun anggaran 2012 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2013 menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Lampung. kukan pembenahan,” ujarnya, di gedung DPRD Lampung pada Senin, 30 Juni 2014.

Marwan Cik Asan menga-

takan belum membaca secara keseluruhan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut. Menurutnya terdapat enam poin yang harus menjadi perhatian dalam data BPK RI perwakilan Lampung. Termasuk mengenai keterlambatan dalam menyerahkan laporan ke BPK RI yang dilakukan pada 12 Mei 2014, padahal seharusnya paling lambat 31 Maret 2014.

Marwan mengatakan hal tersebut akan menjadi salah satu perhatiannya. “Itu bagian yang harus kita evaluasi, baik penyerahan maupun isi dari LHP itu sendiri,” katanya. (tim)

termin pertama atas kontrak pekerjaan sebesar Rp154,53 miliar.

Kemudian kekurangan transfer bagi hasil dan transfer air bawah tanah ke kabupaten dan kota se-Lampung sebesar Rp405,456 miliar. “Sehingga Lampung memiliki defisit sebesar Rp587,579 miliar atau 15,06 persen,” ujarnya.

Selain itu, juga terdapat kesalahan penganggaran sebesar Rp337,69 miliar, yakni pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja transfer yang mengakibatkan salah saji tidak sesuai standar akutansi pemerintahan.

Realisasi belanja modal lanjutnya, juga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2,051 miliar dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia Rp2,059 miliar.

Kemudian terdapat kelebihan pembayaran, indikasi kerugian, dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia sebesar Rp3,135 miliar, yang mengakibatkan salah saji tidak sesuai standar akuntansi pemerintah.

Provinsi Lampung juga memiliki piutang pajak per 31 Desember 2013 berupa pajak kendaraan bermotor- bea balik balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp168,333 miliar tidak dilaporkan sehingga neraca per 31 Desember 2013 kurang saji. (tim)

5

6

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

WARTA

Komisi II Kunker ke Jawa Barat dan Yogyakarta omisi II DPRD Provinsi Lampung selaku Panitia Khusus 5 Raperda Usul Inisiatif melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2014. Dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi II DPRD Lampung diketuai Ahmad Junaidi Auly.

Mereka diterima satuan kerja terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian, dan Biro Hukum.

Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Lampung menyerap sejumlah masukan. Antara lain disampaikan Obas dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Dini dari Dinas Perizinan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan sejumlah pejabat dinas lainnya.

Kelima raperda usul inisiatif yang dicarikan perbandingannya ke Jabar tersebut adalah 1. Raperda tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; 2. Pengelolaan DAS Terpadu; 3. Pengaturan Mobilitas Pangan Strategis Daerah; 4. Optimalisasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan; dan 5.

Raperda tentang Penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Selain ke Jawa Barat, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Lampung juga berkunjung ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehari sebelumnya (18 Juni 2014).

Kedatangan rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY Hj. Tutiek Masria Widyo, didampingi pimpinan SKPD terkait dengan raperda yang tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Lampung.

Wakil Ketua DPRD DIY menyarankan untuk memilih mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu agar infor-

K

Sahkan APBD Perubahan Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menetapkan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014 dalam sidang Parimpurna di gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 12 Agustus 2014.

uru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Imer Darius mengatakan untuk pendapatan daerah hasil APBD Perubahan bertambah menjadi Rp278 miliar, dan biaya belanja daerah berkurang Rp152 milyar.

Sementara total penerimaan dan pembiayaan belanja daerah sebesar Rp430 miliar, bertambah sekitar Rp19 miliar. ”Badan Anggaran menyimpulkan, pendapatan bertambah Rp278 miliar, belanja daerah berkurang Rp152 miliar, dengan surplus Rp143 miliar, dan sisa setelah perubahan Rp 0,” ujar Imer Darius dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II DPRD Lampung, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung.

J

Selain itu, rapat juga membahas dan mengesahkan kebijakan umum anggaran (KUA) perubahan dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) RAPBD RAPBD tahun 2015. Hadir dalam rapat paripurna tersebut Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Wagub Lampung Bachtiar Basri, Sekprov Lampung Arinal Djunaidi. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, dihadiri 62 anggota DPRD Lampung.

Tujuh Perda Disahkan DPRD Provinsi Lampung kembali mengesahkan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), Rabu (23/7/2014). Se-

kretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Lampung Sutoto mengatakan ketujuh raperda itu merupakan usulan pemprov. Tapi masih ada raperda yang belum disahkan, yaitu tentang peternakan dan kesehatan hewan, karena masih dibahas di pansus.

Tujuh raperda yang disahkan itu adalah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi; Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung; Raperda tentang Perubahan Perda nomor 12 tahun 2009 tentang Organinasi dan Tatakerja Inspektorat, Bapeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; dan Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 13 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Kemudian Raperda tentang perubahan kedua atas perda nomer 14 tahun 2009 tentang organisasi dan tatakerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada pemprov lampung; Raperda tentang perubahan atas perda nomer 2 tahun 2011 tentang pajak daerah; dan raperda tentang perubahan atas perda nomer 3 tahun 2011 tentang retrebusi daerah dan raperda RPJMD 2014-2019.

Pembahsan raperda dilakukan hingga dini hari. Pembahasanya sejak Selasa (22/7/2014) hingga pukul 2 dini hari Rabu (23/ 7/2014). Anggota DPRD Lampung Watoni Nurdin mengatakan pembahasan dilakukan sesuai prosedur, sehingga hasilnya tetap baik.

“Tidak ada masalah malam atau siang hari disahkan karena itu sudah jadi tugas dewan, kami yakin hasilnya baik,” katanya.

Hingga mendekati akhir ma-

sa jabatannya, DPRD Provinsi Lampung masih menyisakan 38 rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum dubahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda), sebelum masa jabatannya berakhir sekitar tiga bulan ke depan.

Masih tersisa 38 raperda yang belum disahkan dan waktunya tinggal dua bulan lagi. Dari jumlah tersebut sebagian masih dalam tahap pembahasan, dan 12 sisanya merupakan program legislasi daerah tahun 2014.

Masa jabatan anggota DPRD

Ahmad Junaidi Auly

masi yang didapatkan optimal. Layaknya perda yang dimiliki oleh DIY, antara lain Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang usaha perikanan dan usaha kelautan DIY, Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu, dan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, Provinsi Lampung menjadikan perda-perda tersebut terangkum dalam satu perda yakni raperda tentang optimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyarankan kepada Provinsi Lampung agar dalam Raperda-nya dicantumkan dasar hukum terkait zonasi yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan raperda tentang pengaturan mobilitas pangan strategis daerah Provinsi Lampung, Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si., Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, menyebutkan bahwa DIY khususnya Kabupaten Kulonprogo telah memiliki program optimalisasi raskin menjadi program rasda. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kerusakan-kerusakan beras yang terjadi di Bulog dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat menerima beras yang berkualitas baik. (tim)

Lampung periode 2009-2014 akan berakhir pada 30 Agustus 2014.

Namun, agenda ke depan juga cukup banyak, sehingga kemungkinan tak semua perda dapat diselesaikan pada periode ini.

Dia menjelaskan sejak awal masa jabatan, yaitu Agustus 2009 DPRD Provinsi Lampung memprogramkan untuk membahas dan mengesahkan sebanyak 104 rancangan peraturan daerah (raperda). Namun, hingga Juli 2014, DPRD baru mengesahkan 66 perda. Sisanya, sebanyak 38 raperda masih belum rampung. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

7

Arinal Djunaidi Dilantik Jadi Sekprov

WARTA

Setelah sekitar empat bulan sebagai pelaksana tugas, Arinal Djunaidi resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (sekdaprov) Lampung.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melantik pengganti Berlian Tihang itu, Kamis (17/7/2014).

Arinal Djunaidi

P

elantikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden No. 102/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2014.

Ada yang menarik pada prosesi pelantikan tersebut, yaitu kehadiran Vice President Sugar Group Company, Lee Purwati, di antara tamu undangan. Ny. Lee duduk bersebelahan dengan Aprilani Yustin, isteri M. Ridho Ficardo, gubernur Lampung.

Terpilihnya Arinal sesuai dengan keinginan M. Ridho Ficardo yang memang sejak awal berharap Arinal yang menjadi sekprov. Pasalnya, dari calon lainnya yang diajukan, yakni Asisten III Fitter Syahboedin dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Eddi, Arinal dinilai lebih cocok dan tepat.

“Kita sama-sama mengetahui, Ir. Arinal Djunaidi telah berpengalaman di bidang peme-

rintahan. Beliau pernah memegang beberapa jabatan strategis, dari kepala dinas, asisten hingga pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,” kata gubernur.

Dengan pengalaman yang telah dimiliki tersebut, Ridho berharap Arinal Junaidi mampu menyusksekan program pemerintah lima tahun ke depan. Yakni, dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku.

Tugas pokok Sekdaprov Lam-

pung, kata gubernur, adalah menyusun kebijakan Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, serta menyelenggarakan pembinaan administrasi aparatur Pemerintah Daerah.

Selain itu, menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, berkaitan dengan bidang tu-

gasnya.

Ridho juga mengimbau seluruh instansi lingkup Pemprov Lampung mendukung semua program pemerintah lima tahun ke depan. “Kepada seluruh pejabat struktural dan PNS, saya harap senantiasa mendukung kelancaran tugas Sekretaris Daerah, sehingga ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujar Ridho.

Momentum pelantikan ini, kata dia, merupakan jawaban atas isu dan polemik di media massa, terkait siapa yang akan menjadi sekda setelah sekian lama ditinggalkan Berlian Tihang. Ridho menginginkan agar Berlihan Tihang memberikan ilmu dan berbagi pengamalan kepada Arinal.

“Untuk menjadi sekda, tentu banyak yang harus dipelajari.

Terutama belajar dengan orang yang berpengalaman. Bisa juga dengan Pak Berlian Tihang. Beliau

juga berpengalaman,” katanya.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengharapkan Arinal Djuanidi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama menata sistem administasi dan birokari dalam membangun provinsi ini menjadi lebih maju dan terdepan di Sumatera.

Sejak dilaksanakannya Pemilukada 9 April 2014, terdapat kekosongan jabatan sekretaris Provinsi. Kondisi ini diyakini akan berdampak terhadap kurang optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan, walaupun selama ini diisi oleh pelaksana tugas.

“Semoga setelah pelantikan ini, Arinal Djunaidi sebagai sekretaris daerah Provinsi Lampung dapat menjalankan segala sistem birokrasi dan administrasi untuk membangun Provinsi Lampung,” ujar Gubernur. (tim)

Semua Tugas adalah Prioritas etelah dilantik menjadi Sekda Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi langsung berupaya melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dia menyatakan berupaya keras bekerja secara optimal sesuai dengan tugasnya sejalan RPJMD berdasarkan RAPBD dan APBD serta melihat dari kondisi keuangan dari sisi defisit dan pemasukan.

Mengenai diperolehnya opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI pada TA 2013 alias predikatnya

S

menurun dari sebelumnya yang wajar tanpa pengecualian (WTP), Arinal mengatakan akan bekerja lebih keras agar tahun depan menjadi lebih baik.

Arinal menyatakan bahwa semua program menjadi prioritas. “Semua yang menjadi tugas dan kewajiban adalah prioritas. Saya sebagai koordinator keuangan, aset kepegawaian, dan lainnya, semua jadi prioritas. Jadi nggak ada yang nomor dua, dan akan bekerja secara optimal,” katanya usai pelantikan. (tim)

Tak Setuju Kenaikan Tarif Listrik eringnya terjadi pemadaman listrik, membuat Komisi II DPRD Provinsi Lampung beraksi. Sambil mendatangi kantor PLN, mereka meminta pemerintah menunda kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang dijadwalkan pada 1 Juli 2014, sebelum membenahi kondisi kelistrikan di Lampung.

“Benahi dulu listrik di Lampung, baru naikkan tarif listrik,” kata anggota Komisi II DPRD Lampung, Hartarto Lojaya, dalam pertemuan di kantor PT PLN Distribusi Lampung, Senin (16 Juni 2014).

Hartarto menyatakan, selama ini listrik di Lampung sering padam dan tidak ada solusi untuk memperbaiki dan mengatasi kekurangan daya listrik. Dia juga meminta PT PLN untuk mengganti rugi atas pemadaman yang ter-

S

jadi belakangan ini kepada pelanggannya yang setia membayar rekening listrik.

Tetapi anehnya, sejak digelarnya ajang sepakbola Piala

Dunia 2014, kondisi kelistrikan di Lampung kembali normal. Warga yang antusias menonton pertandingan pada malam dan dini hari, merasa nyaman untuk me-

nikmati tontonan pertandingan kelas dunia sepakbopla empat tahunan tersebut.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau listrik padam se-

perti beberapa hari lalu. Soalnya, banyak warga yang kesal kalau tiba-tiba mati lampu,” kata Afdel, seorang remaja yang bersekolah SMA di Kemiling, Lampung. (tim)

8

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

AKTIVITAS Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi dan HUT ke-69 RI di lapangan Korpri lingkungan Pemprov Lampung, Minggu (17/8/2014). Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Upacara Peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan RI

Ketua Dewan Bacakan Teks Proklamasi

paca berlangsung dengan khidmat. Tepat pukul 10.00 WIB gubernur memasuki mimbar upacara dan menekan sirene sebagai tanda dimulainya detik-detik proklamasi mengenang Proklamasi Kemerdekaan RI yang genap berusia 69 tahun.

Usai suara sirene menggema segera disusul pembacaan naskah Proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, dan ditutup doa yang dibawakan oleh Kemenag Kanwil Provinsi Lampung Abdurrahman.

Kemudian dilanjutkan acara puncak yakni pengibaran bendera merah putih oleh pasukan paskibraka yang merupakan siswa-siswi SMU terpilih dari seluruh kabupaten/kota se-provinsi Lam-

U

pung.

Diakhir upacara gubernur juga sempat memberikan tali asih kepada puluhan veteran pejuang kemerdekaan dan dilanjutkan dengan foto bersama baik dengan para veteran, pasukan paskibraka, anggota Forkorpimda dan pejabat lainnya.

Selain pejabat eselon di lingkungan Pemprov Lampung nampak hadir juga Walikota Bandar Lampung Herman HN, Wakil Walikota Bandar Lampung Thobroni Harun, Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko, Danrem 043 Gatam Kolonel ARM Winarto, Danlanal Kolonel Laut Suharto, Danlanut Astra Ksetra Letkol Pnb M. Satriyo Utomo, Kajati Lampung Sri Harijati, dan Sekda Provinsi Lampung Arinal

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Junaidi.

Usai upacara kepada media Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, upacara perayaan HUT RI ke 69 yang digelar Pemprov Lampung guna mengenang perjuangan bangsa Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia saat ini tidak terlepas dari jasa para pahlawan.

“Nilai-nilai perjuangan inilah yang membentuk kebangsaan bangsa Indonesia yang harus terus kita lestarikan dan kita implementasikan dengan mengisi pembangunan di seluruh sektor di republik ini, khususnya di Provinsi Lampung,” kata gubernur.

Gubernur mengatakan genersi muda patut mencontoh semangat pejuang. Caranya bukan lagi dengan mengangkat senjata tetapi mengisinya dengan hal-hal positif. Ia mengatakan bahwa para pejuang rela mengor-

bankan jiwa dan raganya melawan penjajah demi terwujudnya kemerdekaan.

Gubernur Lampung yang menjadi Inspektur Upacara pada HUT ke-69 RI itu mengatakan bahwa tujuan memperingati hari kemerdekaan agar masyarakat memiliki nasionalisme seperti para pejuang kemerdekaan.

“Alhamdulillah kegiatan upacara tadi berlangsung dengan lancar dan aman, mudah-mudahan nilai-nilai dan semangat perjuangan para pahlawan terdahulu bisa diteruskan generasi muda di seluruh pelosok tanah air,” harapnya.

Disinggung mengapa tahun ini Pemprov Lampung tidak memberikan anugrah gelar pahlawan daerah, gubernur mengatakan dirinya melum mendapat usulan terkait pemberian gelar tersebut.

“Belum ada usulan yang saya terima, nanti akan saya lihat

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

dulu. Pastinya untuk memberikan gelar pahlawan harus ada kriteria-kriteria tertentu,” ujarnya.

Upacara peringatan HUT ke69 Kemerdekaan RI di Provinsi Lampung tahun ini dilaksanakan di Lapangan Korpri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Lapangan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Wayhalim.

“Kita fungsikan lapangan pemda ini agar bisa lihat kantor gubernur. Dilakukan di lapangan Korpri karena lebih simple tidak terlalu besar, Korem 043/Gatam telah mengeceknya cukup untuk menampung jumlah peserta upacara,” ujar Sekprov Arinal Djunaidi.

Sebelumnya, pada tanggal 15 Agustus 2014, DPRD Provinsi Lampung juga menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. (tim)

9

10

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

WARTA

Minta Polisi Tindak Penjual Pangan Berformalin

DPRD Provinsi Lampung meminta aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku usaha, yang memberikan formalin pada buah-buahan, pada temuan sidak pasar yang dilakukan oleh Asisten II Adeham, Kamis (26/6/2014) lalu. Karena, hal tersebut dinilai sudah melakukan tindak kriminal dengan menjual buah berformalin. ormalin itu bahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi, bisa merusak organ tubuh. Hal ini sama saja pembunuhan berencana,” ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Wayan Sudiksa, Selasa (1/7/2014).

Ia menambahkan, pihak penegak hukum dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus segera mengusut tuntas pelaku tersebut. “Pihak kepolisiaan harus dapat menangkap siapa yang memberikan formalin itu, karena sudah jelas tugas polisi adalah mengayomi

“

F

masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Nyerupa meminta agar pihak Chandra Supermarket dipolisikan.

Dikarenakan, Chandra Supermarket dinilai sudah melakukan tindak kriminal dengan menjual buah berformalin.

“Bila terbukti tertangkap tangan mereka menjual buah impor berformalin, seharusnya langsung ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Tujuannya agar ada efek jera. Jangan sampai tiap tahun

Wayan Sudiksa

Palgunadi

kejadian yang seperti ini selalu berulang-ulang kali terjadi,” katanya.

Ia pun berharap, temuan dari Tim Sidak Pasar yang dipimpin Asisten II Adeham tersebut dibawa ke tingkat penyidikan. Sehingga kasus tersebut tidak me-

nguap begitu saja.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Palgunadi menyatakan tidak tegasnya Pemerintah Provinsi dalam memberikan sanksi, membuat pasar modern maupun tradisional tidak terkontrol dalam

Perjuangan Kesehatan dan Pendidikan Lampung alah satu angpenting pembangunan gota DPRD Promanusia, yakni jiwa vinsi Lampung dan raganya. “Teruperiode 2009— tama kesehatan dan 2014 yang pada Pemilu pendidikan. Lampung 2014 terpilih sebagai bisa sehat dan cerdas wakil rakyat di Senayan maka tercapainya adalah Andi Surya. Pesumber daya manusia milik lembaga pendiyang berkualitas serta dikan Global Surya itu pembangunan tidak terpilih sebagai anggota akan terhambat. SeDewan Perwakilan Dahingga berjalan deerah (DPD) RI periode ngan lancar,” katanya.

2014—2019.

Anggota Komisi Andi Surya mengaIV DPRD Lampung Andi Surya takan akan memperAndi Surya itu mengajuangkan kesehatan dan pendidikan ku saat ini masih fokus menyelesaikan di Lampung. sisa masa tugasnya dengan menIa mengatakan aspirasi yang dukung program pembangunan Guakan diperjuangkan difokuskan pada bernur Lampung yang baru. bidang pendidikan dan kesehatan “Saya tetap akan selesaikan masyarakat Lampung. “Selama ini tugas dengan melakukan pengawasaya banyak menyerap aspirasi masan, budgeting, dan kontrol terhadap syarakat yang menginginkan penkebijakan pemerintahan yang baru,” didikan yang layak dan kesehatan. Itu ungkapnya. Dengan sisa waktu yang yang akan saya perjuangakan di ada juga akan menyegerakan pemSenayan,” katanya. bahasan APBD Perubahan dan raMenurutnya, hal lain juga akan perda yang sedang berjalan. diperjuangkan seperti pembangunan “Ada delapan raperda dan dihainfrastruktur, ekonomi, dan pariwisata rapkan dapat selesai sebelum masa di Lampung. “Selama ini kita ngelihat jabatan habis. Kita juga akan memkan pendidikan gratis tapi faktanya bahas terkait keberlanjutan pemmasih saja terdapat pungutan. Akses bangunan Kotabaru ke depannya pendidikan dan pelayanan kesehatan dalam tingkatan komisi,” ujarnya. harus diutamakan untuk masyarakat Ia menjelaskan kepemimpinan Lampung,” ujarnya.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Menurutnya, seharusnya peyang memprioritaskan pembangunan merintah bisa memberikan perhatian infrastruktur sangat sejalan dengan terhadap pendidikan dan kesehatan.

Komisi IV DPRD Lampung. “Gubernur “Seperti Badan Penyelenggara JaLampung yang baru fokus pembangminan Sosial (BPJS) Kesehatan, seunannya pada infrastruktur jalan, harusnya tersosialisasi dengan baik sesuai dengan kepentingan rakyat. dari tingkat kota, provinsi dan pusat, Harapannya anggota DPRD Lampung sehingga masyarakat paham,” katayang baru dapat mewakili aspirasi nya. masyarakat Lampung dan selalu Andi menjelaskan pembangunan mengutamakan kepentingan rakyat,” fisik lebih mudah, tapi yang paling katanya. (tim)

S

menjual makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi kepada masyarakat, khususnya selama bulan puasa.

Selain ketidaktegasan sanksi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui instansi terkait hanya melakukan sidak pada saat bulan puasa saja. “Ini kan akibat tidak rutinnya pengawasan dari aparat yang berwenang. Padahal semua juga sudah tahu kalau bahan-bahan itu berbahaya bagi konsumen yang mengonsumsinya,” ujar Palgunadi, Kamis (3/7/2014).

Ia menambahkan, jika sidak dilakukan hanya di bulan puasa, bisa saja makanan kadaluarsa selalu ada setiap hari di supermarket maupun pasar tradisonal.

Seharusnya, pemerintah dan instansi yang berwenang mengumpulkan para pengusaha untuk memberikan teguran dan penyuluhan. Kemudian apabila tetap tidak diindahkan, sanksinya harus jelas dan dipertegas. (tim)

Peduli Sepakbola Lampung ikenal sebagai pesyarakat tersandung magusaha sekaligus salah legalitas. Oleh pewakil rakyat di ngurus PSSI, tim Gajah DPRD Lampung, Beringas dinyatakan tidak Hartarto Lojaya punya kepebisa mengikuti kompetisi di dulian terhadap perkemdivisi utama. bangan sepakbola di LamMenurut Wakil Ketua pung. Apa pendapatnya Umum PSSI La Nyalla agar sepakbola di Bumi Mattaliti, nasib Lampung Ruwa Jurai bisa berprestasi?

FC sama seperti klub-klub Hartarto Lojaya punya sepakbola yang berbasis kesibukan sebagai pengukloningan dan bermain di saha sekaligus wakil rakyat.

Indonesia Premier League Meski begitu, ia masih me(IPL). Di antaranya Pernyempatkan diri menggeluti sebaya 1927, Persija IPL , dunia sepakbola di Lamdan Arema IPL. pung. Sosok satu ini tercatat Di Lampung, PSSI haHartarto Lojaya sebagai Ketua Asosiasi PSSI nya mengakui Persatuan Lampung.

Sepakbola Bandar Lampung (PSBL). Itu pun Apa yang mesti dilakukan jika kita ingin harus memulai kompetisi dari divisi I. sepakbola maju dan berprestasi? “Saya pikir Hartarto mengaku sudah berusaha maksipembinaan menjadi kunci,” jawab Hartarto. mal memperjuangkan keikutsertaan LamMetodenya bisa dimulai dari melakukan pung FC di Divisi Utama Liga Indonesia 2014. persiapan yang baik dan sistematis. Seperti Banyak cara ditempuh, seperti melobi para pembinaan usia muda, kepelatihan, kompetinggi PSSI di Jakarta. petisi amatir dan profesional, serta pen“Dari awal sudah saya katakan, yang carian bakat secara objektif. mengambil keputusan itu di tingkat pusat.

Proses menurut Hartarto lebih penting Kami hanya bisa berusaha semaksimal ketimbang hasil. “Percuma saja klub sepak mungkin,” kata Hartarto. Meski begitu dia bola kita berprestasi, tetapi banyak pemain tetap mengajak semua pihak untuk berasing atau malah mengatur hasil persama-sama membangun sepak bola Lamtandingan,” ujar pemilik Mal Kartini ini. pung. Hartarto berharap masyarakat bisa Sebagai olahraga paling populer di memahami jika penentuan nasib Lampung dunia, sepakbola menyentuh semua lapisan FC berada pada pengurus PSSI di tingkat masyarakat. Dari kalangan atas hingga di pusat. tingkat akar rumput. Oleh karena itu, Hartarto membuka peluang jika Lammenurut Hartarto, pengelolaan sepakbola pung FC ingin bergabung bersama PSBL. baru bisa maksimal jika melibatkan semua “Yang paling penting dunia persepakbolaan unsur dalam masyarakat. kita maju dan berprestasi,” katanya. (saibumi.com) Kisruh pengurus PSSI di tingkat pusat diakuinya sedikit banyak membuat perkembangan sepakbola di daerah terganggu.

Setelah dilakukan penyatuan, kini konflik dualisme kepengurusan PSSI memasuki babak baru. Pembenahan pun dilakukan.

Salah satunya, menentukan klub-klub yang akan bertanding baik di tingkat Super League maupun divisi utama.

Dari sini kemudian masalah sepakbola di Lampung muncul. Klub sepak bola Lampung FC yang terlanjur dikenal ma-

D

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

WARTA

Kemeriahan Pawai Budaya FK 2014 Lampung Culture and Tapis Carnival ke-4 alias Pawai Budaya Lampung yang menjadi rangkaian Festival Krakatau Tahun 2014 dibuka oleh Gubernur Lampung M. RidhoFicardo di depan Mahan Agung Telukbetung, Minggu 31 Agustus 2014. egiatan dibuka sekitar pukul 14.30, diawali dengan pergelaran tari dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan ditutup dengan masuknya tiga pria penari membawa siger ukuran raksasa yang menggambarkan promosi pariwisata melalui Festival Krakatau 2014 yang digelar sejak 19 Agustus 2014 lalu.

Ragam kesenian dan budaya Lampung tampil pada pawai tersebut. Parade menampilkan kekayaan budaya Lampung dan kreasi Tapis Fantasi serta legenda dan kemegahan budaya Lampung. Peserta merupakan utusan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan masyarakat umum.

Salah satu yang menarik perhatian masyarakat adalah diaraknya tiga koleksi keramat milik Museum Lampung dipentaskan. Kemunculan tiga pusaka tersebut menyita perhatian masyarakat. Banyak warga mendekat untuk melihatnya.

Koleksi pertama yang dipamerkan yakni Tupping Ksatria.

Menurut informasi, tupping (atau topeng) ini merupakan topeng tertua yang ditemukan di Lampung dan berumur 163 tahun yang dibuat sekitar 1850-an.

Tupping merupakan simbol leluhur yang bisa dipakai oleh pemimpin pertunjukan karena dianggap memiliki kekuatan gaib.

Sebelum dipakai, ada ritual khusus yang harus dilakukan sehingga saat dipertunjukkan tidak ter-

K

dapat gangguan. Ksatria tidak lengkap tanpa kehadiran pedangnya. Oleh karena itu sebagai ksatria pemakai tupping harus membawa senjata pusaka.

Koleksi kedua Museum Lampung yang diikutsertakan dalam pawai adalah pedang punggawa Radin Inten II. Bernilai sejarah tinggi karena digunakan oleh pengawal Radin Inten II untuk bertempur melawan penjajah pada 1850-1856. Pada bagian bilah pedang tertera huruf Arab dari Surah Yasin ayat 82 yang berbunyi “Innamaa amruhuu idzaa araada syaian ayyaquulu lahu kun fayakuun.� Sayang, badan pedang dibungkus dengan kain putih yang menampakkan kepala pedangnya saja.

Terakhir adalah senjata pusaka paling tua usianya. Salah satu bagian dari 43 koleksi senjata pusaka yang dimiliki oleh Museum Lampung yang disebut baju besi dengan bentuk dan gaya Portugis.

Diperkirakan berasal dari abad ke16. Dalam pawai budaya, senjata pusaka tersebut seluruhnya telah melalui proses ritual pencucian pusaka oleh tokoh adat dengan cara dibersihkan dengan direndam pada campuran air kelapa muda, buah mengkudu, dan jeruk nipis. Selanjutnya pusaka itu akan diberikan warangan.

Pawai Budaya tersebut menempuh rute jalan-jalan protokol di Bandarlampung dan berakhir di Lapangan Saburai. Di titik terakhir tersebut juga langsung

diumumkan sejumlah pemenang dan dilaksanakan pembagian hadiah.

Untuk kriteria peserta secara umum, ada lima pemenang, yaitu pertama The Best Performance Of Tapis Carnival, Untuk kriteria The Best Costume Fantasy, The Best Ornamen Fantasy, The Best Carnival, dan The Best Make Up Fantasy.

Selain Pawai Budaya, kegiatan FK 2014 yang juga menarik adalah Tur Krakatau. Jika biasanya menggunakan kapal ferry dari pelabuhan Bakauheni, kali ini peserta tur berangkat dari Pulau Sebesai dengan memanfaatkan kapal-kapal penumpang milik warga Pulau Sebesi dengan kapasitas 25 penumpang per kapal.

Rombongan Tur Krakatau dilepas oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Herlina Warganegara di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung pukul 06.30, Sabtu, 30 Agustus 2014. Adapun rute peserta dari lapangan Korpri menuju Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan, lalu ke Pulau Sebesi dan berakhir di Gunung Anak Krakatau (GAK).

Rombongan yang berangkat sebanyak 300 orang yang diangkut dengan 10 unit bus. Rombongan sampai sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi langsung disambut oleh warga serta tokoh masyarakat Pulau Sebesi yang sudah siap.

Peserta pun menyaksikan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menyisir sejumlah lokasi tersebut. Sayangnya, di lokasi banyak pengunjung kesulitan saat melakukan aktivitas MCK karena memang fasilitas kamar mandi terbatas. (tim)

11

12

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

WARTA

Komisi I Dukung Kejati Tuntaskan Kasus Umroh

Gelar Musrenbang RPJMD 2015—2019

Komisi I DPRD Provinsi Lampung, mendukung sepenuhnya langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk menuntaskan kasus dugaan umroh fiktif 2013. Selain agar jelas, tidak terjadi simpang siur informasi juga supaya orang yang terlibat benar- benar mendapat efek jera. ekretaris Komisi I DPRD Lampung, Watoni Nurdin mengatakan, meski mendukung kinerja mitra kerja di dewan, pihaknya enggan ikut campur terlalu dalam terkait carut marutnya pengelolan umroh tersebut.

“Itu kan ranahnya Komisi V saya tidak bisa terlalu banyak komentar, tapi proses hukum kalau memang sudah masuk Kejati, ya silahkan saja diproses dan demi tegaknya aturan dan hukum,” ujar dia, ditemui di kerjanya, Senin (25/ 8 / 2014).

Selain itu, Watoni juga meminta agar pihak eksekutif yang terkait yakni Biro Mental dan Spiritual Pemprov, agar bisa menghormati proses hukum yang ada. “Ya kalau memang ada panggilan atau diminta keterangan, harus datang, kita harus menghormati proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Kepala Kejati Lampung Sri Harijati mengaku sudah memeriksa dua orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Kalau tidak salah kita telah memeriksa dua orang yang diduga terlibat, tapi untuk namanya kita belum bisa beritahu. Kita masih terus melakukan pendalaman, jika semua data dan buktibukti sudah kita kumpulkan baru akan kita publikasikan,” ujar Sri kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ditegaskan, kasus umroh fiktif tersebut menjadi salah satu kasus prioritas yang ditangani kejaksaan saat ini. Pihaknya berupaya terus bekerja semaksimal mungkin melakukan pengumpulan bukti dan keterangan. “Semoga dalam waktu dekat sudah bisa kita selesaikan dan segera diketahui siapa saja ter-

S

Watoni Nurdin

sangkanya,” katanya.

Sementara Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pun mempersilakan dugaan penyelewengan dana umrah diusut tuntas. “Kalau sudah ada dukungan dari MUI untuk mengusut tuntas kasus umrah fiktif tersebut berarti tidak ada halangan kan? Jadi kita mempersilakan untuk diselidiki agar tahu siapa yang bersalah,” kata Gubernur Lampung, Senin,7 Juli 2014.

Tentunya secara Gubernur

juga akan melakukan pembinaan agar satuan kerja tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi.

“Untuk masalah ini kita belum tahu persis kesalahannya seperti apa. Tapi kami tetap mempersilahkan kepada aparat penegak hukum, jika dinilai merugikan masyarakat tentunya penegakan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut Ridho mengatakan hendaknya setiap SKPD bekerja secara benar agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. “Kalau kita bekerja secara benar dan sesuai aturan, saya yakin hasilnya juga baik dan tidak akan menimbulkan permasalahan hukum,” katanya.

Sebelumnya ada dugaan penyimpangan dana penyelenggaraan umrah yang berasal dari APBD Lampung. Program tersebut merupakan program tahunan dari mantan Gubernur Sjahroedin yang telah berlangsung selama dua periode kepemimpinannya sebagai Gubernur Lampung. Untuk menelusuri dugaan tersebut Kejati Lampung membentuk tim khusus yang terdiri dari empat orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. (tim)

emprov Lampung menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Lampung tahun 2015-2019, di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu 02 Juli 2014. Tema utama kegiatan adalah dengan Visi Bersama Satukan Langkah Wujudkan Lampung Sejahtera Kebanggaan Kita.

Musrenbang dibuka oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo didampingi Wakil Gubernur Bachtiar Basri. Dalam sambutannya Gubernur Lampung mengingatkan bahwa musrenbang merupakan hal yang sangat penting, karena langkah Lampung ke depannya tergantung Musrenbang RPJMD tersebut.

P

Penyampaian materi pertama dalam rangkaian Musrenbang ini diawali Panel 1 yang diisi oleh panelis: Deputi Regional dan Daerah Bappenas (Arifin, Ph.D.), Sekjen Kemendagri (Dr. Yuswandi AT), Direktur Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan (Rukijo, SE, MS), dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (Prof. Dr. Rohmin Dahuri).

Musrenbang berlangsung selama tiga hari 2--4 Juli 2014. Plt Sekda Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutan nya menjelaskan bahwa musrenbang RPJMD Provinsi Lampung diikuti 1.850 peserta dari kalangan pemerintah, pejabat daerah, akedemisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan mahasiswa. (tim)

Komisi II Rapat Dengar Pendapat dengan BPMPD

A

nggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal menilai proses perizinan di kabupaten/ kota masih berbelit dan lambat.

Hal tersebut tentu saja merugikan kalangan pengusaha yang hendak mengurus perizinan.

“Kalau di kabupaten/kota banyak sekali pintunya. Padahal selama ini katanya sudah ada pelayanan terpadu satu pintu.

Saya mengalami sendiri saat saya akan melakukan perpanjangan perizinan rumah sakit di Kabupaten Tulangbawang,” kata Dedi Afrizal saat rapat dengar pendapat (hearing) dengan Badan Penanaman Modal dan Pembangunan Daerah (BPMPD) Lam-

pung di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 6 Mei 2014.

Menurut dia, proses perizinan di kabupaten di Lampung melibatkan banyak pintu. Namun, Dedi menganggap wajar bila program BPMPD Lampung belum berjalan. Sebab, anggarannya baru cair pada Maret lalu sehingga dananya belum maksimal untuk digunakan.

“Saya tidak menanyakan angka-angka. Dalam mengurus perizinan selama ini di daerah ternyata tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Padahal, mereka tahu saya tapi tetap seperti itu.

Bagaimana dengan masyarakat umum,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut,

Dedi Aprizal

Kepala BPMPD Lampung Budiharto mengakui bahwa proses perizinan di kabupaten masih mengalami kendala. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan badan

perizinan kota/kabupaten guna membahas masalah tersebut.

“Memang di kabupaten/kota banyak masalah. Alhamdulillah di wilayah Provinsi Lampung tidak ada masalah terkait izin,” katanya. Budiharto pun berencana mengumpulkan badan perizinan daerah se-Lampung pada 14 Mei mendatang.

Tujuannya, untuk menyampaikan segala keluhan tentang perizinan kepada instansi tersebut. Sebab, BPMPD Lampung memiliki kewenangan terbatas.

“Saya harapkan kepada anggota dewan bisa hadir sekaligus mengisinya atau menyampaikan terkait masalah perizinan,” ujarnya.

Budiharto juga berjanji akan membenahi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kota/kabupaten.

Hal tersebut agar investor mau berinvestasi di Lampung. “Kami lakukan pembenahan ke dalam PTSP, karena masih banyak yang mendapat zona merah dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung,” katanya.

Dia mengatakan PTSP sebaiknya tidak hanya memikirkan uang, tapi pelayanan yang diberikan buruk dan tidak cepat.

Selain itu, kemudahan yang dijanjikan PTSP mestinya bisa direalisasikan, bukan hanya slogan.

“Kita akan tekankan kepada PTSP di daerah agar perizinan itu mudah dan lancar,” katanya. (tim)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG WARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menetapkan dan mengesahkan 85 orang anggota legislatif terpilih untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung periode 2014-2019 hasil pemilihan umum legislatif 2014. engesahan para caleg terpilih tersebut berdasarkan hasil rapat pleno, sesuai partai politik pengusung dan perolehan suara yang berdasarkan pembagian bilangan pembagi pemilih pada masing-masing daerah pemilihan se-Provinsi Lampung.

“Semua hasil penetapan caleg terpilih untuk DPRD Provinsi Lampung itu sudah dibacakan dan disetujui oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dalam rapat pleno terbuka,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, Jumat, 9 Mei 2014.

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan 16 wakilnya dan memiliki hak memilih salah satu wakilnya sebagai ketua DPRD Lampung periode 2014-2019.

Dari 85 caleg DPRD Lampung yang lolos dalam Pemilu 9 April lalu, sekitar 80 persen merupakan wajah baru dan 20 persennya wajah lama. Para petahana yang duduk lagi di DPRD Lampung antara lain Hantoni Hasan (PKS), Azwar Yacub, Ismet Roni, Mega Putri Tarmizi, Tony Eka Candra (Golkar), Hartarto Lojaya, Imer Darius, Toto Herwantoko, Dandi Romadhona (Demokrat), Watoni Noerdin, Syafariah Widianti, Tulus Purnomo (PDIP), dan Abdullah Fadri Auli, M. Hazizi (PAN) dan lainnya.

Para caleg terpilih beberapa di antaranya adalah mantan aktivis.

Terbanyak adalah mantan aktivis LBH Bandarlampung, yaitu Mingrum Gumay, Watoni Noerdin, dan Amaludin. Mantan aktivis lainnya adalah Agus Revolusi (Dewan Rakyat Lampung), sementara aktivis lingkungan hidup yang lolos adalah Joko Santoso (mantan Direktur Watala).

Di antara nama-nama itu ada yang tercatat pernah menjadi pejabat daerah dan calon kepala daerah. Antara lain Mozes Herman (mantan Walikota Metro), Noverisman Subing (mantan Wakil Bupati Lampung Timur), Agus Revolusi (mantan calon wakil Bupati Lampung Selatan), Yamzani Yasin (mantan calon wakil kota Bandarlampung), Ririn Kuswantari (mantan calon Bupati Pesawaran).

Pattimura (mantan calon Bupati Pesawaran), dan Suprapto (mantan calon Bupati Mesuji).

Berikut daftar lengkat anggota DPRD Lampung terpilih 2014-2019:

P

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

13

KPU Tetapkan 85 Anggota DPRD Lampung Hasil Pemilu 2014 Daerah Pemilihan (DP) Lampung 1 (Kota Bandar Lampung): 1. Fauzan Sibron (Nasdem) 24.197 suara.

2. Hantoni Hasan (PKS) 18.461 suara.

3. Eva Dwiana (PDIP) 19.818 suara.

4. Apriliati (PDIP) 7.005 suaara.

5. Azwar Yacub (Golkar) 6.934 suara.

6. Andika Wibawa (Gerindra) 9.100 suara.

7. Hartarto Lojaya (Demokrat) 15.581 suara.

8. Imer Darius (Demokrat) 14.038 suara.

9. Muswir (PAN) 14.103 suara.

10.MC Iman Santoso (PPP) 7.837 suara.

11.Angga Jevi Surya (Hanura) 4.442 suara.

Daerah Pemilihan (DP) Lampung 2 (Kab. Lampung Selatan): 1. Zamzani Yasin (Nasdem) 5.577 suara.

2. Lazuardi (PKB) 4.494 suara.

3. Antoni Imam (PKS) 10.924 suara.

4. Syafariah Widianti ZP (PDIP) 19.297 suara.

5. Tulus Purnomo (PDIP) 7.859 suara.

6. Tony Eka Candra (Golkar) 15.231 suara.

7. Mikdar Ilyas (Gerindra) 11.301 suara.

8. Agus Revolusi (Demokrat) 22.495 suara.

9. Dendi Ramadhona (Demokrat) 10.125 suara.

10.M Hazizi (PAN) 19.282 suara.

Daerah Pemilihan (DP) Lampung 3 (Kota Metro, Kab. Pesawaran dan Pringsewu): 1. Sahanah (Nasdem) 6.214 suara.

2. M Effendi (PKB) 7.075 suara.

3. Johan Sulaiman (PKS) 12.843 suara.

4. Watoni Noerdin (PDIP) 12.506 suara.

5. Toto Sumirat (PDIP) 11.758 suara.

6. Ririn Kuswantari (Golkar) 31.112 suara.

7. FX Siman (Golkar) 8.800 suara.

8. Elly Wahyuni (Gerindra) 9.206 suara.

9. Mozes Herman (Demokrat) 10.294 suara.

10.Abdullah Fadri Auli (PAN) 14.947 suara.

11.Zeldayati (PPP) 6.358 suara.

Daerah Pemilihan (DP) Lampung 7 (Kab. Lampung Tengah): 1. Asih Fatwanita (Nasdem) 8.008 suara.

2. Midi Ismanto (PKB) 14.612 suara.

3. Mufti Salim (PKS) 17.846 suara.

4. Bambang Suryadi (PDIP) 31.414 suara.

5. I Komang Koheri (PDIP) 19.309 suara.

6. Miswan Rody (Golkar) 31.270 suara.

7. Nyoman Suryana (Golkar) 12.230 suara.

8. Ikhwan Fadil Ibrahim (Gerindra) 16.369 suara.

9. I Made Suarjaya (Gerindra) 14.695 suara.

10.Toto Herwantoko (Demokrat) 19.559 suara.

Daerah Pemilihan (DP) Lampung 4 (Kab. Lampung Barat dan Tanggamus): 1. Amrullah Ahmad El Hakim (NasDem) 9.981 suara.

2. Hidir Ibrahim (PKB) 12.803 suara.

3. Akhmadi Sumaryanto (PKS) 11.205 suara.

4. Dadang Sumpena (PDIP) 41.338 suara.

5. Rizal (PDIP) 12.298 suara.

6. Yanuar Irawan (PDIP) 14.765 suara.

7. Mirzalie (Golkar) 14.909 suara.

8. Harry Ananda (Gerindra) 8.639 suara.

9. Amaluddin (Demokrat) 11.302 suara.

10.Joko Santoso (PAN) 24.337 suara.

Daerah Pemilihan (DP) Lampung 5 (Kab. Lampung Utara dan Way Kanan): 1. Sahyana (NasDem) 8.165 suara.

2. Karlina (PKB) 10.078 suara.

3. Mardani Umar (PKS) 9.846 suara.

4. Edi Rusdianto (PDIP) 10.655 suara.

5. Yose Rizal (PDIP) 22.854 suara.

6. Thaib Husin (Golkar) 6.359 suara.

7. Pattimura (Gerindra) 18.147 suara.

8. Hali Fahmi AR (PPP) 5.042 suara.

9. Yozi Rizal (Hanura) 22.805 suara.

10.Nerozely Agung Putra (Demokrat) 11.246 suara.

11.Hamidi (PAN) 9.507 suara.

Daerah Pemilihan (DP) Lampung 6 (Kab. Tulangbawang, Tulangbawang Barat, & Mesuji): 1. Budi Yuhandi (Nasdem) 29.471 suara.

2. Khaidir Bujung (PKB) 6.757 suara.

3. Ade Utami Ibnu (PKS) 16.701 suara.

4. Kadek Suwartika (PDIP) 23.780 suara.

5. Dedi Afrizal (PDIP) 14.475 suara.

6. Ismet Roni (Golkar) 16.966 suara.

7. Putra Jaya Umar (Gerindra) 22.750 suara.

8. Azwar Safaruddin (Gerindra) 5.993 suara.

9. M Junaidi (Demokrat) 10.320 suara.

10.Suprapto (PAN) 7.604 suara.

11.Sugiharto (Demokrat) 6.739 suara.

12.Abdullah Sura Jaya (PAN) 15.535 suara.

Daerah Pemilihan (DP) Lampung 8 (Kab. Lampung Timur): 1. Noverisman Subing (PKB) 12.602 suara.

2. Priyo Budi Santoso (PKS) 14.755 suara.

3. Ketut Erawan (PDIP) 16.436 suara.

4. Mingrum Gumay (PDIP) 13.798 suara.

5. Mega Putri Tarmizi (Golkar) 10.222 suara.

6. Eddi Hamim (Gerindra) 9.347 suara.

7. Yandri Nazir (Demokrat) 15.223 suara.

8. Asmara Dewi (PAN) 38.675 suara.

9. Abdul Haris (PPP) 10.779 suara.

10.Garinca Reza Pahlevi (NasDem) 22.758 suara.

Pertanyakan Pengelolaan Terminal Agrobisnis ejak dioperasikan tahun 2012 lalu, Terminal Agribisnis di Lampung Selatan hingga saat ini belum bisa memberikan kontribusi dalam menyumbang pendapatan asli daerah.

Bahkan, proyek yang dibiayai APBD Tahun 2014 sebesar Rp1,4 miliar yang dikelola perusahan milik Pemprov Lampung PD Wahana Raharja itu juga jalan di tempat.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Firmansyah Y.A. menilai tidak berkembangnya terminal agribisnis tersebut lantaran dikelola secara amatiran. Untuk itu, pihaknya meminta agar pengelolan terminal agribisnis oleh PTWahana Raharja dilakukan evaluasi mengingat Firmansyah Y.A. hasil kerjanya tidak ada.

“Saya melihat PT Wahana Raharja belum menunjukkan progresnya dalam pengelolaan terminal agrobisnis,” katanya, Kamis (21/8/2014). Politisi Golkar ini berharap nantinya dewan yang baru bisa mengawalnya karena terminal agribisnis ini perlu dikawal.

Sementara, dihubungi terpisah, Kepala Bagian Divisi Agro PT Wahana Raharja, Alamsyah mengaku bila saat ini di terminal agribisnis sudah ada aktifitas jual beli. Namun, lanjutnya, bukan dilakukan di lokasi terminal tersebut melainkan di luar lokasi terminal, mengingat infrastruktur yang ada belum memadai.

“Iya memang belum seperti pasar yang kita harapkan bisa besar dan ramai, tapi bukan berarti tidak berjalan. Sudah ada aktivitas jual beli kok, seperti komoditi pisang itu sudah berjalan,” tuturnya.

Pembelian pisang sendiri saat ini dilakukan dari para petani pisang dilakukan dengan cara jemput bola ke para petani dari seluruh daerah se Provinsi Lampung.

Dimana setiap harinya mampu bertransaksi 2-3 truk pisang yang dikirim ke pulau Jawa yang terbagi ke beberapa daerah. “Dikirim ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya karena pisang kan paling banyak di Lampung, sedangkan yang lainnya itu belum ada,” katanya. (tim)

S

14

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

WARTA

Komisi II Pertanyakan Kinerja KP-3 Komisi II DPRD Lampung mempertanyakan kinerja Komisi Penyidikan Pupuk dan Pestisida (KP-3) dari Biro Perekonomian Provinsi Lampung terkait banyaknya pupuk bersubsidi yang beredar di pasar dan dijual dengan harga nonsubsidi, sehingga petani tak bisa menikmati subsidi pupuk. elain pupuk bersubsidi, ada yang nonsubsidi.

Untuk pupuk bersubsidi banyak yang beredar di pasar. Kemana kerja KP3 selama ini,” kata Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auly, dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Selasa, 6 Mei 2014.

Ahmad Junaidi menambahkan penegak hukum juga harus aktif untuk mencegah beredarnya pupuk yang diduga palsu. “Kan ada permainan dari para distributor dan itu yang membuat pupuk langka, sehingga petani kesulitan untuk mendapatkannya,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Lampung Ahmad Nyerupa. “Ada pupuk di Lampung Timur dan Lampung Selatan yang katanya palsu. Tindakan KP-3 dari Biro Perekonomian Lampung seperti apa terkait hal itu,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Ferynia mengakui adanya permainan di tingkat distributor pupuk sehingga kelangkaan pupuk bersubsidi sering terjadi di Lampung.

Menurutnya, untuk menyelidiki dugaan permainan di tingkat distributor, Biro Perekonomian sudah membentuk tim penyelidik.

“Kami telah membentuk komisi penyidikan pupuk dan pestisida (KP3) untuk menangani kelangkaan dan pengawasan terkait peredaran pupuk dan pestisida,” ujarnya Ferynia menambahkan untuk mengatasi kelangkaan pupuk pemerintah mengambil kelebihan pasokan dari satu daerah kemudian menyalurkan ke daerah yang membutuhkan. Dia me-

“

S

Ahmad Nyerupa

lanjutkan masalah kelangkaan pupuk merupakan hal klasik atau sering terjadi.

“Sudah kita ajukan lebih tapi masih saja kurang. Memang terkait penerimaan dari PT Petrokimia Gresik dan PT Pusri Sriwidjaja yang tidak sekaligus tapi bertahap,” katanya.

Sementara ketika menanggapi adanya pupuk palsu, Yurita, kepala bagian (kabag) Pengembangan dan Produksi Biro Perekonomian Provinsi Lampung, menjelaskan berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Pertanian Provinsi Lampung, pupuk tersebut tidak mengandung NPK. “Namun, bukan palsu, karena di karung tidak ada labelnya. Harganya juga murah,” ujarnya. (tim)

Tak Masalah Swasta Memiliki Pulau etua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auly mengatakan tidak menjadi masalah jika pulau yang ada di Provinsi Lampung dimiliki perorangan atau swasta. “Tak masalah siapa pemiliknya, yang terpenting bagaimana pengelolaannya dan untuk apa,” kata Ketua Komisi yang yang membidangi masalah pariwisata tersebut, Jumat, 22 Agustus 2014.

Hal itu untuk menanggapi adanya rencana penjualan Pulau Kiluan yang berada di Pekon Kiluannegeri, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus. Sebelumnya ada penawaran melalui online di situs www. privateislandsonline.com bahwa Pulau Kiluan akan dijual dengan dengan harga Rp3,51 miliar atau setara USD 300 ribu.

Selain pulau Kiluan, Pulau Pahawang yang berada di Kecamatan Padangcermin, Pesawaran, Lampung juga telah menjadi milik warga asing. Kini memang sebagian besar pulau di Teluk Lampung merupakan milik perorangan atau swasta.

Junaidi Auly mengatakan tidak ada masalah pulau bukan menjadi milik

K

pemerintah daerah. “Pemerintah daerah ataupun kabupaten membantu mempromosikan sebagai destinasi wisata terhadap pulau yang memang memiliki potensi keindahannya. Salah satunya Pulau Kiluan di Tanggamus,” katanya.

Menurutnya, selama perorangan atau pihak swasta berkomitmen untuk memajukan wisata di pulau tersebut, pihak pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan terutama dari pajak, izin, dan lain sebagainya. “Kami memang mendorong agar setiap wisata dapat dikelola oleh swasta ataupun perorangan dengan syarat me-

matuhi aturan,” katanya.

Menurutnya, kalau pemerintah daerah ataupun kabupaten yang menguasai pulau itu juga boleh saja. Tapi mungkin apa tidak karena keterbatasan anggaran. “Contoh TMII saja, bukan dikelola pemerintah daerah tapi swasta,” katanya.

Junaidi menegaskan yang penting perorangan dan pihak swasta tersebut memberikan kontribusinya terhadap pemerintah setempat. “Kalau pemerintah bukan membiayai tapi mempromosikan wisatanya agar menjadi destinasi wisata,” katanya. (tim)

Wahana Air Termurah di Indonesia

P

antai Mutun dan Pulau Tangkil sangat cocok untuk wisata bersama keluarga. Selain pantai dengan air biru jernih dan pasir halus bersih, juga tersedia banyak wahana yang cocok untuk anakanak dan remaja, seperti banana boat, donut, flying fish, kano, hingga parasailing.

Juga disediakan banyak pondokan yang bisa digunakan untuk piknik bersama keluarga sambil menikmati makanan yang dipesan dari Tangkil Resto dengan beragam menunya. Bisa juga jika mau menikmati ikan panggang atau makanan laut lainnya.

Ketika kami menikmati makan siang di Tangkil Resto, saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pengelola Tangkil Resor. Panggil saja Mang Ikin. Menurut Mang Ikin, secara resmi Tangkil Resor mulai dibuka untuk umum pada awal Juni 2014 lalu.

“Kami mengembangkan bisnis pariwisata di sini bersamasama dengan masyarakat sekitar.

Jadi, konsep kami berbagai dengan masyarakat, menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Tak heran jika warga sekitar terlibat. Mulai dari penyediaan jasa penyeberangan, tenaga pemandu di semua wahana, dan memberikan area untuk berdagang. “Potensi wisata di sini luar biasa, harus bisa memberdayakan ekonomi warga sekitar,”

katanya.

Sedangkan konsep wisata yang dikembangkan lebih banyak berupa olahraga air. “Kami mengusung konsep water sport.

Jadi, bagi pecinta olahraga air tak perlu harus ke Pulau Bali untuk menikmatinya,” katanya. Tangkil Resor akan terus melengkapi wahana dari yang sudah ada sekarang, yaitu parasailing, flying fish, banana boat, donut, kano, jetski, snorkling, dan glass bottom boat.

“Harga sewanya juga termurah dibandingkan dengan yang ada di Pulau Bali dan pantaipantai lainnya di Indonesia,” katanya. Seiring perjalanan waktu, manajemen Tangkil Resor juga akan terus melengkapi fasilitas, termasuk akan menyediakan cottage untuk wisatawan yang ingin menginap.

“Sekarang pun kami sudah melayani paket kemping bagi yang ingin menginap semalam,” katanya. Tarifnya Rp165 per orang dengan layanan tempat menginap, pondokan, makan dua kali, coffe break, jemput-antar

penyeberangan, menikmati permainan wahana air sesuai dengan pilihan.

Jika tidak menginap, ada paket Rp80 ribu dan Rp90 ribu per orang. “Di paket ini bedanya hanya karena tidak perlu tempat menginap dan menu makannya,” ujar Mang Ikin. Hanya saja, untuk memesan paket minimal 10 orang.

Khusus untuk pengunjung yang datang selama bulan September 2014 ini, Tangkil Resor memberikan diskon 10—25 persen untuk paket-paket tersebut.

“Harga paket bisa dinegolah,” katanya. Berminat? Hubungi saja nomor 081285960146 (Naldo), 087879992789 (Eka), dan 085384640360 (Ikin). (hasan)

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

15

KAJIAN

Lima Perkara Pembunuh Kreativitas Kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting. Kreativitas membantu kita menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar yang sangat rumit dan tidak bisa hanya diselesaikan dengan cara sederhana. Kreativitas bukan hanya didominasi oleh para artis dan penemu.

Sebaliknya, semua orang berhak dan bisa berkreasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. bu rumah tangga, misalnya, dapat menggunakan kreativitas untuk menciptakan resep masakan yang berbeda, yang belum pernah ada sebelumnya. Tukang batu dapat memanfaatkan kreasinya untuk memecahkan masalah kebocoran genteng. Anak-anak dapat menggunakan kreativitas untuk merangkai lego. Dan, seorang penemu dapat menggunakan kreativitas untuk menemukan mesin baru.

Begitu pentingnya kreativitas dalam hidup kita, sehingga saat kreativitas kita mandek, hal itu menjadi sangat menjengkelkan. Kemandekan kreasi bahkan berpotensi membuat kita frustrasi, terlebih saat kita menggantungkan hidup pada kreativitas. Maksud menggantungkan hidup pada kreativitas adalah bekerja di dalam ranah pekerjaan yang berhubungan dengan kreasi, seperti penulis, pencipta lagu, musisi, sastrawan, pelukis, penemu, desainer, dan sebagainya.

Lantas, bagaimana dengan kita? Misalnya kita seorang penulis, yang menggantungkan hidup pada kreativitas, pernahkah kita mengalami kondisi kreativitas mandek? Kita merasa seolah-olah ide selalu mentok.

Semua pengetahuan yang kita miliki telah habis sehingga merasa seolah-olah sudah tidak ada ide lagi untuk dituangkan ke dalam tulisan.

Nah, jika kita pernah mengalami kondisi seperti itu, jangan berputus asa. Kita tidaklah sendirian. Setiap orang yang berkecimpung dalam ranah kreativitas senantiasa pernah mengalami kondisi seperti itu. Satu yang harus diingat, dunia ini

I

merupakan misteri yang tak akan pernah selesai terpecahkan.

Apa yang hari ini kita yakini kebenarannya belum tentu benar di masa depan. Dahulu, semua orang meyakini bahwa bumi merupakan pusat tata surya.

Sekarang, pandangan itu terpatahkan oleh penemuan baru, yang menyatakan bahwa pusat tata surya kita adalah matahari.

Nah, tak terpecahkannya misteri kehidupan itulah yang justru mendorong umat manusia untuk terus berkarya. Karena misteri selalu ada maka akan selalu ada penemuan-penemuan baru. Manusia tidak akan pernah kehabisan masalah untuk dipecahkan.

Untuk itu, jangan pesimistis dan khawatir bahwa kita akan benar-benar kehabisan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan. Kita akan senantiasa menemukan orang yang memiliki masalah-masalah baru. Hal itu merupakan peluang bagi kita untuk membantu mereka mencarikan solusi lewat tulisan. Ini bukan berarti kita mengharapkan orang lain tertimpa masalah. Tanpa perlu berharap pun, selama manusia hidup, selama itu pula masalah akan muncul silih berganti.

Pertanyaannya, jika misteri tak akan habis untuk digali, jika kreativitas tidak akan pernah habis, bagaimana seseorang mengalami kemandekan kreativitas? Sekalipun misteri dan kreativitas tak pernah habis, terkadang ada hal-hal yang menghambat kita untuk berpikir kreatif. Kemandekan kreativitas terjadi lantaran berbagai faktor yang menghambat kita untuk berpikir.

Nah, dalam artikel ini, penulis akan mengulas 5 faktor yang dapat membunuh kreativitas.

Semoga ulasan ini membantu kita semua menyadari apa saja yang menghambat kreativitas sehingga kita pun dapat menghindari hambatan-hambatan itu. Dengan demikian, kreativitas kita akan terus menyala. Apa sajakah faktor-faktor itu? Yuk, kita simak ulasan berikut ini.

1. Terlalu banyak ide Sebuah penelitian mengungkap bahwa saat seseorang dihadapkan pada terlalu banyak pilihan, ia cenderung merasa kesulitan untuk menentukan satu pilihan. Contoh mudahnya yaitu manakala kita berada di toko, sedang memilih baju. Jika hanya ada 5 pilihan baju yang tersedia, kita pun dapat dengan mudah menentukan baju yang paling kita sukai. Tetapi, jika terdapat lebih 10 pilihan, kita akan menemui kesulitan untuk menentukan satu potong baju yang hendak kita beli.

Nah, hal itu tidak hanya berlaku pada saat memilih baju.

Sebaliknya, hal itu juga berlaku dalam ranah berpikir. Terlalu banyak ide membuat orang bingung untuk menentukan salah satu di antaranya untuk dikembangkan. Terlalu banyak ide membuat orang tidak fokus.

mengatasi masalah kemandekan kreativitas, kita perlu menyelesaikan terlebih dulu masalah pribadi tersebut.

4. Perfeksionis Terlalu terobsesi terhadap kesempurnaan juga dapat mematikan kreativitas. Karena, obsesi yang berlebihan terhadap kesempurnaan membuat kita tidak pernah puas dengan ide.

Kita akan menganggap bahwa ide itu kurang “wow”, kurang kreatif, kurang “cetar membahana”.

Padahal, kita belum lagi mengembangkan ide itu sedemikian rupa sehingga menjadi utuh. Sikap perfeksionis membuat kita pesimistis dan merendahkan ide kita sendiri.

2. Tertutup pada sudut pandang lain Kemandekan ide juga dapat disebabkan oleh terbatasnya sudut pandang. Kita hanya meyakini satu sudut pandang, misalnya, dan tidak mempercayai sudut pandang lainnya. Ketertutupan pada sudut pandang lain dapat menyebabkan ide menjadi terbatas. Mengapa demikian?

Karena, ide senantiasa didasarkan pada satu pola pikir, satu sudut pandang, yakni sudut pandang yang kita yakini.

Untuk itu, untuk mengatasi kemandekan kreativitas, kita perlu memperkaya sudut pandang dengan banyak mengobrol dengan orang lain, membaca buku dengan berbagai ragam tema, membaca artikel, dan sebagainya.

3. Masalah pribadi Saat kita dilanda masalah pribadi, tentu pikiran kita akan tersita untuk memikirkan masalah itu. Hal itu turut mematikan kreativitas. Untuk itu, untuk

5. Kehilangan makna dan tujuan Pernah suatu kali, salah seorang pelukis yang bekerja sebagai ilustrator mengatakan bahwa terkadang ia heran ketika tersadar bahwa detail ilustrasi/ gambar, seperti gambar gelang dengan ukiran tertentu yang menghiasi gambar seorang perempuan yang ia buat tidak akan diperhatikan dan dipedulikan oleh orang lain.

Hanya dia sendiri yang akan peduli terhadap detail-detail kecil pada gambarnya. Orang lain hanya akan memperhatikan dan memedulikan ilustrasi itu sebagai

gambar yang utuh. Dan, sejauh mereka menemukan bahwa gambar utuh itu memiliki bentuk yang mudah dimengerti, mereka pun akan memuji keindahan gambar itu dan memuji kreasi sang ilustrator. Mereka pun tidak terdorong untuk memperhatikan detail gambar itu.

Nah, kesadaran sebagaimana yang dialami oleh teman di atas sejatinya justru dapat mematikan kreativitasnya.

Kesadaran itu membuatnya kehilangan makna dan tujuan.

Ia kehilangan makna dan tujuan mengapa ia menggambar.

Ia merasa gambar-gambar yang ia buat tidak memiliki makna karena, toh, orang lain tidak memedulikan gambar itu.

Saat orang lain tidak memedulikan gambarnya, maka ia berpikir, itu artinya, gambar itu tidak dapat memengaruhi orang lain. Padahal, tujuan awal gambar itu dibuat adalah untuk memengaruhi orang lain. Dan, pada ujungnya, kehilangan makna membuatnya enggan berkarya. Ia akan berpikir, “Buat apa berkarya? Buat apa berkreasi jika toh akhirnya kreasi itu tidak memiliki makna?”

Lantas, bagaimana dengan Anda? Pernahkah tiba-tiba terbersit kekhawatiran dalam diri Anda bahwa tulisan yang Anda publikasikan tidak bermanfaat bagi orang lain? Sebisa mungkin hindari kekhawatiran seperti itu.

Karena kekhawatiran seperti itu dapat membuat Anda kehilangan makna dan tujuan. Dan, saat Anda kehilangan makna dan tujuan menulis, Anda pun akan (secara tidak sadar) kehilangan motivasi untuk berkarya dan berkreasi.

Demikian faktor-faktor yang dapat membunuh kreativitas kita.

Semoga ulasan ini dapat membantu Anda mengenali faktorfaktor itu. Saat Anda mengenali kelima faktor itu, Anda pun dapat menghindarinya sedemikian sehingga kreativitas Anda tetap menyala. Akhir kata, selamat berkarya dan berkreasi. (dari berbagai sumber)

16

ASPIRASI MAJALAH DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II Tahun 2014 (Mei—Agustus 2014)

Menikmati Sensasi Water Sport di Pulau Tangkil Pulau Tangkil bisa jadi pilihan untuk berwisata pantai dengan ragam pilihan olahraga air yang menantang. Objek wisata di Teluk Lampung yang dikelola Tangkil Resor tersebut menyediakan arena bertualang bagi keluarga dengan ongkos murah meriah. Salah satunya sensasi parasailing yang konon baru satu-satunya di Lampung.

P

ada Minggu, 7 September 2014, kami sekeluarga berwisata ke pantai, setelah lima tahun lebih tak mengunjungi pantai-pantai di Teluk Lampung. Selama ini kami kurang tertarik ke pantai-pantai di Teluk Lampung karena membosankan, bahkan airnya pun kotor banyak sampah.

Tapi seorang teman menyarankan untuk sesekali menengok Pulau Tangkil, tempat wisata baru yang mulai dibuka sejak awal Juni 2014 lalu. Tertarik dengan “promosi” sang teman, akhirnya kami berangkat. Keluarga kami berlima, ditambah sekeluarga tetangga kami dengan empat anggota.

Dari Perumnas Waykandis, Bandarlampung, dengan mengendarai dua mobil, kami menuju Pantai Mutun yang secara geografis sekarang masuk Kabupaten Pesawaran. Pagi itu jalanan dari Tanjungkarang-Telukbetung ke arah TPI Lempasing ramai lancar. Syukurlah tidak macet. Sebab, pada hari-hari libur rute ke arah itu biasanya macet.

Setelah melewati TPI Lempasing, terdapat sejumlah penunjuk arah menuju Pantai Mutun dan Pulau Tangkil. Sekitar 30 menit kemudian kami tiba di Mutun. Kami memarkir mobil berjajar dengan belasan mobil yang lebih dulu datang. Ongkos parkir Rp15.000.

Anak-anak segera berhamburan ke pantai, disambut para nelayan dengan perahunya yang berderet di sekitar dermaga. Setelah tawar-menawar, akhirnya naik perahu dengan ongkos Rp10.000 per orang untuk pergi dan pulang.

Jarak tempuh dari Mutun ke Pulau Tangkil hanya sekitar 10 menit. Pulau Tangkil keseluruhan luasnya sekitar 12 hektar itu. Pemandangannya bagus.

Pepohonan di bagian belakang rimbun, masih menghutan. Lokasi wisata saat ini baru memanfaatkan lahan sekitar 3 hektar. Ditandai dengan gapura dari susunan batu yang di belakangnya berderet pondokan.

Setelah berlabuh di pulau kami membayar pas masuk, seorang Rp5.000. Kami pun menyewa dua pondokan, masing-masing Rp100.000.

Setelah ganti pakaian, anak-anak kami

segera mencebur ke laut. Sementara kami para orang tua hanya mengawasi dari pondokan sambil jeprat-jepret kamera.

Airnya biru jernih, pasirnya putih halus. Matahari pukul 09.00 pagi itu bersembunyi di balik awan. Baru ada puluhan pengunjung, ada yang asyik dengan ban pelampung, beberapa sibuk mendayung kano, beberapa lainnya berendam sambil bercengkerama dengan balita mereka.

Anak-anak kami menyewa kano, harganya Rp50 ribu. Berganti-ganti mereka belajar mendayung, memutar ke sana kemari. Sekitar satu jam mereka tertawa-tawa, terjebur, dan otot-otot pun mengalami peregangan. Berikutnya mereka memilih naik banana boat, sewanya Rp150 ribu dengan kapasitas 6 orang.

Mereka ditarik speedboat, pertama pelan-pelan, setelah beberapa putaran makin kencang dan sangat kencang. Mereka kegirangan pada saat memutar dengan tubuh miring.

Tawa mereka memecah kesunyian.

Puncaknya, mereka semua menjerit bersamaan ketika banana menukik dan semua terlempar ke laut. “Lagi, lagi!” pekik anakku yang baru kelas 4 SD. Dan mereka pun mengulang menikmati sensasi lemparan banana itu dua-tiga kali.

Setelah istirahat sejenak, untuk selanjutnya mereka naik perahu donat.

Sewanya lebih murah, Rp125 ribu untuk 5 orang. Jerit dan tawa anak-anak pun makin kencang ketika menikmati flying fish (ikan terbang). Badan mereka melayang di atas permukaan laut bersama perahu karet tersebut. Sewanya memang lebih mahal, Rp175 ribu juga untuk 5 orang.

Anak kami pun ingin menjajal sensasi naik parasailing. Dengan sewa Rp150 ribu untuk dua orang, anakanak kami terbang di atas laut selama sekitar 10 menit. Inilah petualangan yang menurut mereka sangat mengesankan.

“Parasailing di Pulau Tangkil ini baru satu-satunya di Teluk Lampung.

Sewanya juga paling murah dibandingkan dengan di pantai-

pantai lain di Indonesia,” begitu penjelasan salah seorang penjaga pantai di Tangkil Resor.

Ketika jarum jam menunjuk angka 12.00 anakanak kami istirahat. Kami pun memesan makanan: ayam goreng kremes dan nasi timbel komplet di Tangkil Resto. Kami makan dengan lahap, selain lapar masakannya juga sedap.

Bahkan, ketika Manajer Resto menawari kami untuk menjajal aneka seafood bakar, tidak kami tolak.

Masih banyak menu lainnya yang sedap-sedap di Tangkil Resto. “Jadi, kalau wisata ke sini tak perlu repot membawa makanan dari rumah,” kata manajer itu.

Usai salat zhuhur di musola yang bangunannya terbuat dari bambu, anakanak kami terjun ke laut lagi.

Hampir semua wahana dicoba, termasuk mengemudikan jetsky. Tampaknya mudah, tapi beberapa kali tersendat dan terguncang ditabrak ombak.

Masih ada beberapa wahana yang belum mereka coba, yaitu menyelam dan memancing. Padahal, biaya untuk snorkling sebenarnya tidak mahal.

Konon, banyak yang bisa kita nikmati di bawah laut, baik ragam ikan maupun karang. “Nanti lagi, kalau kamu pulang ke Lampung lagi, kita coba semua,” kataku kepada anak-anak.

Menjelang Magrib, kami pun pulang. Kami menelepon sang nakhoda perahu untuk menjemput. Wisata sehari di Pulau Tangkil kali ini benar-benar membuat saya puas. Dengan modal kurang dari Rp1 juta, kami dua keluarga

bisa bersenang-senang dan bertualang di laut ditambah perut pun kenyang.

Pulau Tangkil memang cocok untuk wisata bersama keluarga, karena tersedia banyak wahana yang cocok untuk anak-anak dan remaja. Kalau tak ingin bertualang dengan water sport, bisa juga sekadar piknik bersama keluarga dengan menyewa pondokan dan bermain air dan membangun istana pasir sepuasnya. See you next time, Pulau Tangkil. We love Tangkil Island. (hasanuddin z. arifin)