Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Desember 2011

EDISI DESEMBER 2011

APBD LAMPUNG 2012 MAKIN BERKUALITAS Anggaran Jamkesta Rp 28 Miliar Kemendagri Minta Anggaran Perjalan Dinas Dipangkas

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

Dilema

UMP Setara KHL

Solusi Permanen untuk

KASUS MESUJI

Dari Redaksi

MENGAWASI APBD

A

DITERBITKAN OLEH: Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG: Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Wakil Gubernur Lampung Ir. MS. Joko Umar Said, MM. PEMBINA: Ketua DPRD Provinsi Lampung Ir. Marwan Cik Asan, MM. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hj. Nurhasanah, SH. MM. Ir. Hi. Indra S. Ismail, MM. Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si. PENASEHAT: Seketaris Daerah Provinsi Lampung: Ir. Barlian Tihang, M.M. PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: Sutoto, S.H., M.H. PIMPINAN REDAKSI: Hargo Prasetyo Widi, SH. Kabag Perundang-undangan DEWAN REDAKSI: Kabag Umum: Drs. Budi Heriyanto MM. Kabag Keuangan: Dra. Tina Malinda MM. Kabag Persidangan: Drs. Pohan Alam Kasubag Humas: Edy Nefo Irianto, S. Sos, MM. Kasubag Publikasi: Jamaluddin, S.Sos. REDAKTUR PELAKSANA: Kassubag Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan: Cakrawala Umar, S.Sos. KONTRIBUTOR: Antoni, S.E. Ana Ekawati Adam, S.H. Arianto R. Nugroho, S.H. Ahmad Mustajab Adi Supriadi M. Rizal Nasution, S.E. STAF TATA USAHA: Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI: Gedung DPRD Provinsi Lampung Lantai II Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166, 482166, Fax (0721) 482166

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. APBD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang paling kongkret yang menunjukkan prioritas dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Disebut paling kongkret karena anggaran adalah kebijakan operasional sebagai turunan dari strategi pembangunan pemerintah sesuai visi, misi, dan program pembangunan yang ditetapkan. Pada hakikatnya APBD dapat dikatakan sebagai anggaran untuk sektor publik untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan dan orientasinya tidak lain menuju terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggaran untuk sektor publik ini pengelolaannya dimandatkan kepada pemerintah daerah. Melihat hakikat tersebut, secara otomatis publik mempunyai hak dan wajib mengawasi pelaksanaan APBD, selain pengawasan yang dilakukan DPRD sebegai representasi rakyat. Bahkan tidak hanya mengawasi pelaksanaannya, tetapi sejak penyusunan, publik wajib berpartisipasi aktif dalam prosesnya.

Lalu apa kepentingan dan manfaatnya bagi publik sehingga perlu mengawasi pelaksanaan APBD? Mengetahui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan realisasinya sangat penting, termasuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk publik sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif, dalam pelaksanaan APBD tidak terjadi pemborosan, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif serta manfaat bagi kepentingan publik.

Kemudian yang terpenting adalah memastikan bahwa APBD yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaannya tidak diselewengkan atau dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi oknum pejabat publik. Dengan pengawasan yang intens, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemanfaatan anggaran publik dapat dicegah sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance.

Agar publik bisa melakukan pengawasan APBD, memerlukan ketersediaan dan aksesbilitas berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran, seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggran (PPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD, serta Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Ketersediaan dan aksesbilitas dokumen-

dokumen inilah yang selama ini menjadi tantangan, karena adanya paradigma di kalangan tertentu yang menyatakan bahwa berbagai dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik. Padahal, dengan telah diterbitakannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP, yang secara efektif mulai berlaku pada tanggal 30 April tahun 2010 lalu, secara legal formal sudah ada jaminan bagi publik untuk bisa mengakses atau mendapatkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran.

Kemudian yang lebih penting lagi adalah dengan adanya UU KIP, dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran seperti yang telah disebutkan di atas merupakan dokumen yang wajib disediakan dan dapat diakses publik.

Sehingga apabila ada pejabat yang menolak memberikan akses tersebut, publik dapat mengadukannya ke Komisi Infomasi, baik yang ada di daerah maupun di pusat.

Kemudian apabila ada keputusan Komisi Infomasi yang menyatakan bahwa permohonan informasi tersebut diterima tetapi tidak dilaksanakan oleh aparat pemerintah atau pejabat publik, mereka dapat digugat ke pengadilan karena dianggap menghalangi atau mengabaikan keputusan Komisi Informasi yang dalam UU KIP tindakan tersebut disebut sebagai perbuatan pidana.

Informasi yang kami sajikan dalam majalah ini juga sebagai salah satu media untuk mengakses informasi dan dokumen anggaran tersebut.

Dengan mengetahui sejak proses penyusunan, pembahasan, hingga penetapan APBD, publik bisa mengawasi apakah semua anggaran tersebut nantinya direalisasikan dengan tepat dan benar.

Selain itu, dengan dapat diaksesnya dokumen yang terkait dengan anggaran, upaya pengawasan APBD oleh publik dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah, dan efektif. Sehingga partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan peduli dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, dapat dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan hak dan Redaksi kewajibannya.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

LAPORAN UTAMA APBD Lampung Tahun 2012

Mandiri, Sehat, dan Berkualitas DPRD dan Pemprov Lampung telah mampu menyusun APBD Tahun Anggaran 2012 yang mandiri, sehat, dan berkualitas. Pendapatan asli daerah (PAD) persentasenya melebihi dana perimbangan, defisit anggaran relatif kecil, dan belanja langsung atau belanja publik rasionya lebih besar dibandingkan dengan belanja tak langsung atau belanja aparatur.

K

etua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, pada rapat paripurna pengesahan APBD, Selasa (6 Desember 2011), menuturkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung 2012 dapat disebut mandiri karena pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 56,95 persen dari total pendapatan.

Selain itu, defisit anggaran hanya sebesar 1,7 persen atau jauh di bawah

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

dengan batas toleransi hingga 6 persen yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). APBD Tahun Anggaran 2012 juga masuk kategori berkualitas karena belanja publik (belanja langsung) mencapai 62 persen lebih dari total belanja, sementara belanja tak langsung hanya sekitar 38 persen. “APBD tahun ini merupakan prestasi yang bagus dan terjadi peningkatan yang baik bagi Provinsi Lampung, karena PAD

tinggi dan defisit kecil. Alokasi anggaran pun prorakyat dan propertumbuhan dan memberikan stimulus yang besar bagi pertumbuhan perekonomian,� kata Marwan, usai penandatanganan APBD 2012 di Gedung DPRD Lampung.

Seperti tahun sebelumnya, struktur APBD 2012 juga mengalami defisit Rp28,5 miliar. Rencananya defisit itu ditutupi dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang diproyeksikan Rp43,5 miliar.

1

LAPORAN UTAMA

Anggota Badan Anggaran, Elly Wahyuni, saat membacakan laporan Badan Anggaran mengatakan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Di antaranya agar seluruh SKPD membuat grand design program kegiatan di bidang masing-masing sehingga pembangunan lebih fokus.

Selain itu, audit terhadap PD Wahana Raharja pada 2012 karena perusahaan tersebut tidak dapat menyampaikan neraca dan laporan keuangannya.

Padahal, BUMD merupakan salah satu sumber pendapatan bagi PAD. Tanpa ada laporan yang jelas, Pemprov tidak bisa memperhitungkan berapa kontribusi perusahaan daerah itu.

Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said yang membacakan sambutan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan ada peningkatan kurang lebih Rp313,34 miliar atau 12,5% lebih pada APBD 2012 dibandingkan dengan APBD Perubahan 2011. Peningkatan ini terjadi pada PAD senilai Rp328,31 miliar atau 25,8% lebih, yakni dari Rp1,27 triliun menjadi Rp1,6 triliun.

Demikian pula dana perimbangan meningkat Rp72,67 miliar (6,49%), dari Rp1,12 triliun menjadi Rp1,19 triliun. Joko menjelaskan adanya berbagai penajaman indikator kinerja dan target sasaran program pada SKPD. Hal ini agar pengalokasian anggaran lebih efektif dan efisien. “Ini bukti tingginya komitmen pemerintah dan DPRD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia. Dengan anggaran yang prorakyat diharapkan pembangunan di

2

Lampung bisa mempercepat pertumbuhan yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Sementara belanja infrastruktur dalam APBD Lampung 2012 sebesar Rp1,133 triliun atau 40,19 persen dari rencana total belanja daerah. Belanja infrastruktur tersebut di antaranya terdiri belanja infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga. Kemudian infrastruktur pendidikan dan pengadaan lahan. Lalu infrastruktur permukiman dan pengairan, serta belanja infrastruktur kewenangan kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Joko Umar Said mengatakan plafon dana yang sudah dianggarkan tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan dan kebutuhan yang paling mendesak akan pelayanan infrastuktur di Lampung. “Kita berharap kondisi infrastruktur tidak lagi menjadi faktor penghambat percepatan ekonomi dan kegiatan masyarakat,” kata Joko.

Ia juga berharap belanja infrastruktur ini akan ikut mengungkit indeks pembangunan manusia (IPM) Lampung di tahun-tahun yang akan datang. Joko juga mengapresiasi masukan DPRD untuk meningkatkan infrastruktur menuju objek wisata dan daerah otonomi baru (DOB).

Saat ini, Pemprov Lampung telah menganggarkan pembangunan jalan ke tiga objek wisata, yakni Teluk Kiluan di Tanggamus, dan Tanjung Setia serta Danau Ranau di Lampung Barat. Juga pembangunan ruas jalan Simpangpematang-Kantor Bupati Mesuji.

Joko mengatakan pembangunan tersebut untuk meningkatkan infrastruktur menuju objek wisata. Meskipun de-

mikian, program tersebut belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada. “Sebab pembangunan infrastrukttur, khususnya jalan, merupakan salah satu syarat utama guna meningkatkan investasi serta daya saing daerah, termasuk memperlancar distribusi barang dan komoditas hasil pertanian,” kata dia.

Peningkatan PAD dalam APBD 2012, menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang, antara lain dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kenaikan itu berpegang pada Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang berlaku efektif pada 1 Januari 2012.

Turunkan Angka Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan di Lampung menunjukkan peningkatan.

Indikatornya adalah berkurangnya 181 ribu orang miskin sepanjang tahun ini. Pada tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 1,298 juta jiwa atau 16,93% dari total penduduk Lampung. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 1,479 juta jiwa atau 18,94% dari penduduk.

Memang, data penurunan itu tidak berbanding lurus dengan kualitas indeks pembangunan manusia (IPM) di Lampung. Pada tahun 2010, IPM Lampung sebesar 71,4 persen, tetapi tahun ini masih dalam proses pencapaian target sebesar 71,7. Meskipun demikian, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. optimistis target itu bisa dicapai, mengingat tren pertumbuhan IPM tahun-tahun sebelumnya lebih besar.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

LAPORAN UTAMA

“Pertumbuhannya sekitar 0,5 poin,” kata Gubernur saat konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2011 Pemprov Lampung di Hotel Sheraton (22 Desember 2011). Untuk ukuran Pulau Sumatera, Gubernur mengakui Lampung masih tertinggal. “Saya optimistis IPM Lampung ke depan sejajar bahkan lebih baik dari provinsi lain di Sumatera,” ujarnya.

Target itu bukan tidak mungkin tercapai. Sebab jika melihat reduksi shortfall atau ukuran untuk melihat kecepatan perkembangan IPM, Lampung terlihat tinggi setelah Kepulauan Riau (Kepri) dan Riau.

Sementara untuk pengangguran, Pemprov Lampung juga berhasil mengurangi dengan penurunan dari 6,6 persen pada tahun 2009 menjadi 5,6 persen pada 2010, dan turun lagi menjadi 5,24 persen pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklim usaha dan investasi semakin kondusif, yang menyebabkan terjadinya penyerapan tenaga kerja.

Menurut Gubernur, upaya perbaikan kesejahteraan tenaga kerja terus dilakukan. Ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp617 ribu pada tahun 2008, menjadi Rp691 ribu tahun 2009, dan Rp767.500 pada 2010, kemudian naik lagi menjadi Rp975 ribu tahun 2011.

“Tetapi untuk 2012 masih perlu pengkajian yang mendalam agar nantinya dapat diterima oleh semua komponen, baik pengusaha maupun buruh. Peningkatan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi pekerja,” kata dia.

Ia juga memaparkan, salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran adalah memberikan kesempatan magang 158

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

calon tenaga kerja ke Jepang dan 700 orang magang di 35 perusahaan dalam negeri di Lampung. Upaya lain dengan melatih 96 calon TKI pekerja rumah tangga.

“Sementara pelatihan melalui Balai Latihan Kerja diikuti 1.658 orang,” ujarnya.

Sebagai upaya menekan tingkat pengangguran, pemprov mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Hingga November 2011, jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri sebanyak 13.546 orang.

Rinciannya, 3.653 tenaga kerja formal dan 9.893 informal.

Daerah yang terbesar mengirim adalah Lampung Timur (5.334), diikuti Lampung Selatan (2.318) dan Lampung Tengah (1.616). Sementara jumlah TKI bermasalah pada 2011 sebanyak 44 orang. Negara tujuan utama TKI dari

Lampung adalah Taiwan dengan 4.907 orang. Diikuti Singapura (2.387), Malaysia (1.859), Arab Saudi (1.668), dan Hongkong (1.618).

Dalam bidang transmigrasi, pada 2011 Lampung mengirimkan 95 kepala keluarga (KK) transmigran ke Kalimantan Tengah dan 45 KK ke Kalimantan Barat.

Untuk menjamin kepastian hukum tanah transmigran di Lampung, telah diselesaikan sertifikat sebanyak 47.866 bidang.

Gubernur juga memaparkan pembangunan di sektor pendidikan menunjukkan prestasi yang positif. Pencapaian angka partisipasi berjenjang pendidikan sudah menunjukkan perbaikan dari tahun 2010. Angka partisipasi murni (APM) SD sebesar 96,6 persen (2010) menjadi 96,94 persen (2011).

Lalu APM SMP 78,2 persen (2010) menjadi 79,02 persen tahun ini. Hanya pada pendidikan SMA angka partisipasi kasar (APK) masih sebesar 64,5 persen (2010) menjadi 67,2 persen (2011).

Tingkat partisipasi sekolah pada semua jenjang terus meningkat hingga mencapai 98,7 persen jenjang SD; 86,62 persen jenjang SMP; dan 51,34 persen (SMA).

Di bidang kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin, pada 2011 dialokasikan dana sharing untuk jamkesmas melalui APBD kabupaten/kota sebesar Rp27,6 miliar.

Serta alokasi APBD Lampung sebesar Rp2,5 miliar untuk meng-cover rujukan dari RSUD kabupaten/kota ke RSUDAM serta ke RS pusat.

Sedangkan, salah satu permasalahan

3

LAPORAN UTAMA yang menonjol pada 2011 adalah relatif masih adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak dan kebutuhan air bersih di perkotaan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemprov adalah meningkatkan kemampuan pendanaan dalam pembangunan jalan dan jembatan di Lampung.

Seluruh pendanaan ditujukan untuk menangani jalan provinsi sepanjang 1.707 kilometer, baik melalui rehab berkala, rehab rutin, dan pembangunan jalan. Selanjutnya, alokasi APBD untuk jalan sebesar Rp481 miliar, maka didapati kondisi kemantapan jalan untuk provinsi 52,83 persen dari tahun sebelumnya

44,09 persen.

“Pemprov menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat karena belum mampu memperbaiki seluruh kerusakan jalan karena dana yang tersedia hanya 14,34 persen dari total kebutuhan ideal untuk perbaikan seluruh jalan yaitu Rp3,105 miliar,” jelasnya. (tim)

Anggaran Jamkesta Rp28 Miliar

P

elayanan jaminan kesehatan masyarakat semesta (jamkesta) yang mulai diluncurkan 1 Januari 2012 mendatang hanya bisa diberikan maksimal sampai tingkat Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM). Jamkesta tidak menjamin biaya pelayanan rujuk lanjutan ke luar Lampung.

Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana mengatakan kebijakan tersebut dilakukan karena dana jamkesta masih sangat terbatas. Anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan jamkesta dari APBD 2012 hanya Rp28 miliar. Namun, khusus untuk kasuskasus tertentu yang memerlukan dispensasi biaya pelayanan rujuk lanjutan dari RSUDAM, Dinas Kesehatan tetap memberikan porsi kebijakan. Untuk itu, yang bersangkutan harus mendapatkan surat rekomendasi kepala Diskes.

“Alur pelayanan jamkesta, pasien harus berobat secara berjenjang. Mulai pelayanan dasar, yaitu puskesmas, puskesmas rawat inap, atau puskesmas poned, rumah sakit kabupaten/kota, rumah sakit provinsi atau rumah sakit jiwa provinsi,” jelas Reihana.

Menurutnya, jumlah dana yang tersedia untuk program jamkesta masih jauh dari perhitungan asuransi kesehatan. Secara prinsip, peserta jamkesta memiliki hak yang sama dengan program jamkesmas. “Karena dana terbatas, pelayanan hanya sampai tingkat RSUDAM dan untuk hemodialisis diperuntukkan khusus pasien pascaoperasi,” katanya.

Reihana melanjutkan pasien yang dijamin oleh jakmkesta adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, yaitu rawat jalan

4

tingkat pertama (RJTP) meliputi pelayanan konsultasi medis dan pemeriksaan fisik; laboratorium sederhana untuk darah, urine, dan feces rutin; tindakan medis kecil; pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut atau tambal; serta pemberian obat.

Kemudian rawat inap tingkat pertama (RITP) di puskesmas meliputi pelayanan akomodasi rawat inap; konsultasi medis dan pemeriksaan fisik; laboratorium sederhana; tindakan medis kecil; pemberian obat; dan pelayanan gawat darurat.

Jaminan lain adalah pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan lanjutan, yaitu RJTL di rumah sakit dan balai kesehatan masyarakat yang meliputi konsultasi medis dan pemeriksaan fisik oleh dokter umum atau spesialis; rehabilitasi medik, dan penunjang diagnostik seperti laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik; tindakan medis; serta pemberian obat mengacu pada formularium.

Lalu RITL dilaksanakan di ruang perawatan kelas III rumah sakit, meliputi pelayanan akomodasi rawat inap kelas III; konsultasi medis dan pemeriksaan

fisik; serta penunjang diagnostik seperti patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi, dan elektromedik.

Selanjutnya tindakan medis; operasi sedang, besar, dan khusus; perawatan intensif seperti ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU; pemberian obat mengacu pada formularium; dan bahan dana alat kesehatan habis pakai. Jamkesta juga tidak menjamin sejumlah pelayanan.

Reihana melanjutkan jamkesta diberikan kepada seluruh masyarakat Lampung yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti askes, jamsostek, asabri, dan jamkesmas atau jaminan kesehatan lainnya termasuk asuransi mandiri atau pribadi. “Di Lampung, sebanyak 49 persen masyarakat belum dikover asuransi. Itulah yang akan menjadi peserta jamkesta,” papar dia.

Program jamkesta tidak termasuk ibu hamil dan melahirkan, karena sudah dijamin oleh jampersal. Persyaratan yang harus dibawa oleh warga untuk rawat jalan, yaitu pasien menyerahkan fotokopi KTP. Sementara untuk pelayanan rawat inap, pasien menyerahkan fotokopi KTP dan KK; surat rujukan berjenjang dari pelayanan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan; serta surat pernyataan tidak memiliki asuransi kesehatan apa pun. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

LAPORAN UTAMA

Laporan dan Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Raperda APBD yang kita setujui dan tetapkan saat ini secara teknis penyusunan, pembahasan, dan penetapannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah direvisi melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir dirivisi melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

5

LAPORAN UTAMA

R

APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2012 yang disusun dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Raperda APBD yang disampaikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan suratnya Nomor 903/3607/09/2011 tanggal 21 November 2011 dan secara resmi pula dalam forum rapat paripurna pada tanggal 21 November 2011, telah dibahas dan ditelaah secara seksama oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.

Muatan APBD disusun berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung tentang Kebijakan KUA-PPAS yang telah disepakati pada tanggal 21 November 2011 lalu. Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan yang mendalam antara Tim Anggaran Pemprov beserta SKPD dan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan yang akan kita jalankan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah secara keseluruhan selama periode satu tahun ke depan (tahun 2012).

Berikut kami hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Lampung atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2012.

Proses Pembahasan Pada tanggal 28 November s/d 2 Desember 2011, telah dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Komisi dengan mitra kerja masing-masing. Kemudian setiap Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan/materi-materi kepada Badan Anggaran. Inventarisasi permasalahan tersebut disepakati dan dijadikan bahan dalam Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pada tanggal 5 Desember 2011, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran

6

dengan ketua-ketua Komisi yang dilanjutkan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada 5 Desember 2011. Kemudian pada 6 Desember 2011, dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan ketuaketua DPRD Provinsi Lampung.

Materi Bahasan Adapun materi bahasan adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya yang terdiri atas: ringkasan APBD; ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan.

Selain itu, juga rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan; daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan daftar pinjaman daerah serta obligasi daerah.

Hasil Pembahasan Setelah melalui proses pembahasan maka diperoleh komposisi Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Aanggaran 2012 sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah 1. Pendapatan asli daerah 1.1. Pajak daerah 1.2. Retribusi daerah 1.3. Hasil peng aset yg dipisahkan 1.4. Lain-lain pendapatan yg sah 2. Dana perimbangan 2.1. Bagi hasil pajak/bukan pajak 2.2. Bagi hasil bukan pajak/sda 2.3. Dana alokasi umum 2.4. Dana alokasi khusus 3. Lain-lain pendapatan yang sah Total pendapatan daerah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

B. Belanja Daerah 1. Belanja tak langsung 2. Belanja langsung Total belanja daerah Defisit

Rp 1.065.731.070.631 Rp 1.772.518.874.400 Rp 2.838.249.945.031 Rp (28.500.000.000)

C. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan 1.1. Sisa lebih anggaran 2. Pengeluaran 2.1. Penyertaan modal (investasi) Pembiayaan netto

Rp Rp Rp Rp Rp

1.600.273.135.553 1.434.507.000.000 6.636.335.500 18.035.480.053 141.094.320.000 1.192.114.809.478 130.598.888.054 91.288.994.424 939.139.287.000 31.087.640.000 17.362.000.000 2.809.749.945.031

43.500.000.000 43.500.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 28.500.000.000

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

LAPORAN UTAMA

Kesimpulan

Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian pembahasan terhadap Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dapat disimpulkan bahwa pendapatan Rp 2.809.749.945.031 dan belanja Rp 2.838.249.945.031, sehingga defisit anggaran Rp 28.500.000.000.

Sementara pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Rp 43.500.000.000 dan pengeluaran Rp15.000.000.000, sehingga pembiayaan netto Rp 28.500.000.000.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan kepada Rapat Paripurna DPRD Lampung agar RAPBD Tahun Anggaran 2012 dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan dengan keputusan Dewan, menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012. Untuk selanjutnya diproses menjadi peraturan daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran merekomendasikan: 1. Kepada seluruh SKPD Provinsi Lampung Dengan anggaran yang sudah tersedia dapat lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksi masingmasing dan dapat membuat terobosan baru guna lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan peraturan dan perundangundangan.

Kepada SKPD penghasil PAD agar dalam menetapkan target PAD berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Lampung.

Kemudian dalam menetapkan target tersebut harus mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Lampung dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Lampung, terkait di dalamnya jenis item retribusi dan tarif.

Seluruh SKPD hendaknya membuat grand design program atau kegiatan di bidangnya masing-masing, sehingga program pembangunan melalui APBD dapat menjadi lebih fokus dan terencana, bukan sekadar menghabiskan anggaran dan pengulangan program/kegiatan, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.

2. Bappeda Provinsi Lampung Harus mempunyai database yang terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan pemantauan dan perencanaan kegiatan yang terdapat setiap dinas/intansi satuan kerja.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

3. BPLHD Provinsi Lampung Untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup, termasuk masalah limbah, sampah, dan kerusakan lingkungan lainnya serta peningkatan mutu pengelolaan laboratorium lingkungan hidup BPLHD Provinsi Lampung, baik sarana, prasarana, maupun SDM sehingga dapat mengatasi permasalahan limbah dan permasalahan lingkungan hidup agar berdayaguna dan berhasil guna.

4. Biro Administrasi Pembangunan Setda Untuk memantau program administasi pembangunan sesuai dengan tugas pokok, kemudian mengkaji, merumuskan, menata, dan menyempurnakan administarsi pembangunan daerah, prioritas program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta pembinaan terkait administarsi pembangunan daerah, terutama dalam penggunaan APBD Provinsi, termasuk juga program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

5. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Pembangunan dan pemeliharaan jalan hendaknya dikaitkan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan kualitas pekerjaan, kemudian perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dan terus menerus. Juga melibatkan pihak swasta dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Lampung.

6. Dinas Pengairan dan Pemukiman Untuk pembangunan fasilitas umum pada pengairan dan pemukiman diharapkan mengkover seluruh program yang menjadi aspirasi masyarakat yang disepakati bersama DPRD, disamping mengkover usulan-usulan sebelumnya, baik yang disampaikan masyarakat secara langsung maupun melalui DPRD. 7. Dinas Perhubungan Perlu penambahan pembangunan palang pintu perlintasan kereta api pada tahun 2012, dikoordinasikan dengan PT KAI guna terciptanya keselamatan pengguna jalan. Pada tahun yang akan datang program/kegiatan harus benarbenar menyentuh pada kepentingan masyarakat (prorakyat).

8. Dinas Pendapatan Daerah Dalam menentukan besaran pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, baik PKB maupun BBNKB,

7

LAPORAN UTAMA harus berdasarkan perda dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Merekomendasikan untuk memasukkan kegiatan yang merupakan hasil rasionalisasi anggaran usulan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, antara lain pengembangan kluster agrobisnis cabai merah untuk menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan petani dan kajian penyusunan struktur insentif dalam pengelolaan lahan abadi untuk swasembada pangan berkelanjutan di Lampung.

Kemudian pengembangan pupuk organomineral melalui pemanfaatan sumberdaya lokal di 14 kelompok tani yang mengelola tanaman padi, jagung, cabai, dan kakao (Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pringsewu), bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri.

Juga penerapan teknologi mesin perontok padi (theser) yang berfungsi sebagai pencacah jerami dalam rangka peningkatan pendapatan petani, serta pengembangan kemitraan dengan pabrik pupuk organik di delapan kelompok tani (Kabupaten Pringsewu dan Lampung Selatan). Tak kalah penting adalah melaksanakan pelatihan pengembangan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan

untuk masyarakat petani se Lampung sebanyak dua angkatan, bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri.

10. Dinas Pendidikan Guna terwujudnya tertib administrasi dalam penatausahaan kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bersama ini disampaikan rekomendasi untuk pengalokasian anggaran sebesar Rp78,8 miliar yang terlebih dahulu dibuat memorandum of understanding (MoU) yang melampirkan penentuan lokus serta standar kualitas pekerjaan dengan membuat petunjuk teknis yang jelas.

11. Kantor Perwakilan Lampung Kantor Perwakilan Lampung di Jakarta pada tahun anggaran 2012 agar menggunakan sistem badan layanan umum daerah (BLUD) guna tercapainya pelayanan yang baik dan tarif yang sesuai sehingga memberikan kontribusi kepada PAD. Pada pembahasan anggaran yang akan datang (RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2012) supaya dianggarkan kembali (lanjutan) perbaikan kamar-kamar, fasilitas gedung, terutama sarana dan prasarana yang ada di Wisma Lampung, sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan pengenaan tarif menjadi optimal.

12. PD Wahana Raharja Direksi PD Wahana Raharja pada

saat rapat dengar pendapat tidak dapat menyampaikan neraca dan laporan keuangan sehingga tidak dapat memperhitungkan kontribusi terhadap PAD Provinsi Lampung. Pada tahun 2012 akan dilakukan audit kepada PD Wahana Raharja.

13. Biro Perlengkapan dan Aset Untuk belanja langsung, kegunaan anggaran pembebasan lahan untuk program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung sejumlah Rp132,400 miliar, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyarankan agar dalam menentukan nilai pembebasan lahan tersebut mengacu pada NJOP yang berlaku pada setiap lokasi dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

14. Tim Anggaran Pemprov Dalam pembahasan RAPBD yang akan datang jadwal pembahasan agar tepat waktu mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Khusus RAPBD Perubahan TA 2012 agar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 dengan menyajikan data yang akurat dan terbaru, sehingga pelaksanaan pembahasan berjalan efektif dan efisien. (Ketua: Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.; Plt. Sekretaris: Ir. Hanan A. Rozak, M.S.)

Disnaker Rehabilitasi 4 BLK

D

inas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung menganggarkan dana revitalisasi untuk empat balai latihan kerja (BLK) senilai Rp2,6 miliar. Pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans Lampung Sumiarti Somad mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp2,91 miliar untuk Disnakertrans pada APBD 2012.

Jika pada 2011 Disnakertrans mendapat alokasi anggaran Rp6,94 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp9,85 miliar. Penambahan anggaran itu untuk merevitalisasi BLK di Bandarlampung, Metro, Kalianda, dan Wayabung. “Untuk tahun 2012, kami memiliki dua program baru, yakni revitalisasi BLK dan pendataan TKI asal Lampung,” kata Sumiarti.

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir mengatakan penambahan

8

anggaran sekitar Rp2 miliar kepada BLK sengaja diberikan mengingat pentingnya latihan kerja bagi calon-calon pekerja. Empat BLK yang ada di Lampung membutuhkan rehabilitasi secara fisik.

Yandri menambahkan peralatan latihan kerja akan disediakan Pemerintah Pusat, sementara perbaikan sarana berupa gedung menjadi tanggung jawab daerah.

“Gedung BLK yang ada sekarang membutuhkan rehabilitasi. Jadi, selain program pelatihan yang ditingkatkan, sarana berupa gedung juga harus memadai,” kata Yandri.

Sementara anggota Komisi V DPRD Lampung, Jusni Sofyan, mengatakan salah satu anggota Komisi V pernah menawarkan kepada Dis-

nakertrans untuk meminta bantuan Kementerian Tenaga Kerja terkait pengadaan alat-alat sebagai sarana latihan.

Menurut Jusni, saat ini zaman semakin maju sehingga calon tenaga kerja harus mampu menggunakan alatalat canggih. “Kami akan membantu proses pengajuannya. Dulu salah satu anggota Komisi V, Okta Rijaya, pernah menawarkan bantuan mencari jalan agar sampai ke Kementerian Tenaga (tim) Kerja,” kata dia.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

LAPORAN UTAMA

Kemendagri Minta Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai anggaran perjalanan dinas dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 masih terlalu besar.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri, anggaran perjalanan dinas pada APBD 2012 perlu dikurangi.

Barlian Tihang

M

eskipun demikian, Sekretaris Daerah Lampung Barlian Tihang menjelaskan pihaknya sudah menggelar rapat rapat bersama Badan Anggaran DPRD Lampung, Rabu (21 Desember 2011), guna merumuskan penjelasan kepada Kemendagri terkait beberapa item dalam Raperda APBD 2012 yang diajukan beberapa waktu lalu.

Salah satu yang dipertanyakan Kemendagri soal anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar. “Kami akan menjawab hasil evaluasi itu dan menjelaskan dasar hukum item-item yang disebutkan Kemendagri,” kata Barlian.

Dia menjelaskan anggaran perjalanan dinas merupakan satu kesatuan dengan anggaran pengadaan barang dan jasa. Untuk tahun 2012 anggaran tersebut sudah turun sekitar 10% dari tahun 2011.

Penyusunan anggaran, termasuk perjalanan dinas sudah dilakukan sesuai ketentuan.

Penjelasan itulah yang akan disampaikan ke Kemendagri sebagai jawaban hasil evaluasi. Menurut dia, jika Kemendagri menerima jawaban itu, maka APBD dapat disahkan. Sebaliknya jika tidak aka nada perubahan-perubahan.

“Sesuai instruksi Gubernur jumlah anggaran untuk perjalanan dinas sudah jauh berkurang,” kata dia.

Selain perjalanan dinas, anggaran pendidikan juga mendapat sorotan.

Berdasarkan catatan Kemendagri, anggaran pendidikan yang tersebar di seluruh satker belum mencapai 20%. Menurut Barlian, masalah ini juga akan dijawab, dana BOS yang sebelumnya masuk

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

kabupaten/kota kini beralih di provinsi.

Jika ditambah dengan dana BOS, anggaran pendidikan Pemprov Lampung pada APBD 2012 mencapai 30%. “Dana BOS itu cukup banyak. Bisa melebihi ketentuan yang diatur UU kalau ditambahkan.

Karena itu semua belum masuk hitungan,” kata dia.

Dalam APBD Lampung Tahun 2012 dana yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar Rp283 miliar. Dari jumlah itu, Pendidikan mengelola sekitar Rp222 miliar, sisanya tersebar pada sembilan satuan kerja yang lain.

Ketua Komisi V DPRD Lampung yang membidangi pendidikan, Yandri Nazir, mengatakan memang sudah ada peningkatan pengalokasian anggaran pendidikan dibandingkan dengan tahun lalu. APBD murni 2011 hanya menganggarkan 9% dari total APBD atau sekitar Rp202 miliar. “Kami mengupayakan setiap tahun bisa meningkat,” kata dia.

Menurut Yandri, penyebab utama belum terpenuhinya anggaran pendidikan 20% sebagaimana amanat UU karena keterbatasan anggaran daerah. Selain itu, bidang-bidang yang lain juga membutuhkan anggaran yang besar. Menurutnya, dana pendidikan yang ada akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur berupa unit sekolah baru, ruang kelas baru, laboratorium, dan perpustakaan. Selain itu, juga untuk peningkatan kapasitas guru. “Itu memang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” kata dia.

Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar membatasi studi banding pada 2012.

Studi banding hanya boleh dilakukan untuk hal-hal penting. Yang tidak penting harus dihapus, diganti dengan perumusan konsep pembangunan yang jelas agar bisa lebih bermanfaat.

“Otak-atik APBD ujung-ujungnya

studi banding. Mulai awal 2012 jangan banyak kegiatan studi banding,” kata Gubernur saat bersilaturahmi dengan PNS Pemprov di GSG Universitas Lampung, Jumat (30 Desember 2011).

Selain menyoroti studi banding, Gubernur juga meminta SKPD membeli alat tulis kantor (ATK) seperlunya saja. Hal ini harus dilakukan agar APBD 2012 bisa dihemat dan lebih banyak digunakan (tim) kepentingan umum.

Bappeda Butuh 17 Tenaga Ahli

B

adan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung membutuhkan bantuan 17 tenaga ahli untuk menyusun program pembangunan. Hal ini terungkap pada saat rapat dengar pendapat Bappeda Lampung dengan Komisi IV DPRD Lampung, Kamis (1 Desember 2011), dalam rangka pembahasan APBD 2012.

Kepala Bappeda Fahrizal Darminto mengatakan para tenaga ahli yang terdiri dari akademisi dan mantan pejabat (pensiunan PNS) akan membantu menyusun program pembangunan. Beberapa tenaga ahli yang direkrut merupakan PNS yang sudah memasuki usia pensiun tetapi pemikirannya masih sangat dibutuhkan Lampung.

Pada APBD 2012, Bappeda mengajukan anggaran Rp250 juta untuk honor dan biaya operasional para tenaga ahli itu setahun. Fahrizal menyebut di antara tenaga ahli yang direkrut adalah Ari Damastuti.

Selain itu, Irwan Effendi, Asrian Hendi Caya dari kalangan akademisi, Hanafi S. dan Suyono dari kalangan pejabat yang telah pensiun. “Kami merekrut kembali mantan pejabat yang potensial untuk membantu dalam merencanakan pembangunan Lampung,” kata dia. (tim)

9

WARTA

APBN 2012 untuk Lampung Rp18,3 Triliun Total dana APBN 2012 yang masuk ke Lampung mencapai Rp18,3 triliun lebih. Dana tersebut terdiri dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2012 senilai Rp6,165 triliun lebih, dana perimbangan dari APBN yang masuk APBD Lampung 2012 senilai Rp10,2 triliun lebih, dan dana penyesuaian Rp1,9 triliun.

D

IPA tersebut diserahkan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ke pemerintah kabupaten/ kota dan instansi vertikal 22 Desember 2011. “Dibandingkan tahun lalu, DIPA Lampung naik 11,2%. Tahun lalu DIPA Lampung Rp5,5 triliun lebih.

Jadi, naik Rp621 miliar,” kata Kepala Bappeda Lampung Fahrizal Darminto.

Alokasi DIPA Lampung paling besar untuk infrastruktur jalan dan jembatan, yakni Rp1,2 triliun lebih, yang dianggarkan Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, anggaran Kementerian Agama Rp980 miliar dan Polri masing-masing Rp601 miliar.

Di bidang pertanian, Kementerian Pertanian menggelontorkan Rp369,7 miliar untuk peningkatan produksi hasil pertanian. Fahrizal menambahkan mulai 2012 Lampung menerima dana penyesuaian bantuan operasional sekolah (BOS) Rp785,2 miliar.

Dana yang sebelumnya disalurkan pemerintah kabupaten/kota itu dikirim ke rekening sekolah pada pekan kedua Januari 2012 untuk diberikan kepada siswa. “Menteri Pendidikan mengeluarkan instruksi menyalurkan dana BOS triwulan I pada pekan kedua Januari atau 9—6

10

Januari 2012,” ujar Fahrizal.

Sedangkan untuk alokasi sementara dana transfer ke daerah yang berjumlah Rp12,1 triliun, paling tinggi didapatkan Bandar Lampung sebesar Rp1,9 triliun.

Diikuti Lampung Tengah Rp1,3 triliun, serta Lampung Timur dan Bandarlampung masing-masing Rp1 triliun. Sedangkan yang paling sedikit adalah Mesuji Rp381,8 miliar.

“Alokasi ini termasuk dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam perikanan, dan DBH pertambangan umum serta dana bantuan operasional sekolah (BOS),” katanya.

Realisasi Penyerapan APBN Sementara realisasi penyerapan APBN Provinsi Lampung juga melampaui rata-rata secara nasional. Hingga November 2011 realisasi penyerapan APBN tahun 2011 di Lampung sudah mencapai 78,21 persen dan diperkirakan sampai akhir Desember 95 persen.

“Sedangkan untuk penyerapan anggaran APBD Lampung per November 2011 mencapai 73,49 persen. Diperkirakan sampai akhir Desember mencapai 94 persen,’’ tutur Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN dan dokumen pelaksanaan anggaran

(DPA) APBD 2012 di Balai Keratun.

Menurut Sjachroedin, penyerahan DIPA dan DPA 2012 dapat dilaksanakan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk itu, ia meminta awal Januari 2012 semua kegiatan pembangunan dan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif.

Dijelaskan target-target pembangunan nasional yang telah digariskan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2012, antara lain tercapainya kondisi infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Lalu, meningkatnya ketahanan pangan nasional, pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta menurunnya tingkat kemiskinan.

Dari total belanja APBN 2012, alokasi untuk Lampung sebesar Rp6,165 triliun. Dana itu terdiri atas dekonsentrasi Rp700,687 miliar, tugas pembantuan Rp370,944 miliar, kantor pusat dan daerah Rp4,749 triliun, dan urusan bersama Rp344,229 miliar.

Gubernur menguraikan APBN yang dialokasikan ke Lampung akan digunakan untuk mendukung tiga hal penting, yaitu bidang pelayanan publik Rp3,956 triliun (64,17 persen) yang digunakan untuk mendukung pelayanan pendidikan,

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA Dana APBN 212 untuk Lampung No.

Jenis Dana/Kewenangan

Total

1.

2.

3.

4.

Dekonsentrasi Tugas pembantuan Kantor daerah/kantor pusat Urusan bersama Jumlah

Rp 707.687.626.000 Rp 370.944.305.000 Rp 4.749.171.421.000 Rp 344.229.477.000 Rp 6.165.032.829.000

5.

Perimbangan a.

Bagi hasil pajak b.

Bagi hasil SDA c.

Alokasi umum d.

Alokasi khusus Jumlah

Rp 637.631.646.275 Rp 11.499.323.088 Rp 8.517.087.668.000 Rp 1.070.149.930.000 Rp 10.236.368.567.363

6

Lain-lain (dana otsus dan penyesuaian) a. Dana penyesuaian Rp 1.931.285.753.000 Jumlah Rp 1.931.285.753.000 Total APBN

Rp 18.332.787.149.363

Sumber: Bappeda Lampung

kesehatan, keagamaan, pertahanan dan keamanan sebesar 49,50 persen; dan mendukung sektor tenaga kerja, perdagangan, keluarga berencana, lingkungan hidup, koperasi dan UKM sebesar 50,50 persen.

Kemudian bidang infrastruktur Rp1,465 triliun (23,76 persen) yang penggunaannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Terakhir untuk bidang produksi Rp0,743 triliun (12,06 persen), yang dimanfaatkan untuk belanja bidang pertanian, perindustrian, kehutanan, Kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral.

Selain alokasi dana APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, serta instansi kantor pusat dan daerah yang meningkat, alokasi dana perimbangan untuk Lampung juga meningkat Rp3,016 triliun atau 32,96 persen.

“Dengan pelaksanaan anggaran ini, kami mintakan agar semua satuan kerja dapat bergerak mulai awal Januari 2012. Sehingga, tidak akan terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang akhirnya berakibat rendahnya tingkat penyerapan anggaran,” tutur dia.

Dia juga meminta peningkatan koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. Ini untuk sinergisitas pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga, efektivitas program dapat tercapai.

Gubernur juga meminta SKPD dan pemerintah kabupaten/kota segera memanfaatkan anggaran secara efektif serta efisien sesuai rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan. “Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Gubernur juga meminta pengelola program untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama untuk bidang konstruksi dan produksi. SKPD dan pemerintah kabupaten/kota juga harus mempersiapkan administrasi untuk penetapan pengelola kegiatan.

Kemudian dalam proses pengadaan barang dan jasa, para pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran supaya mengadakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa lebih awal.

“Laksanakan proses ini sesuai ketentuan tanpa ragu-ragu, namun tetap penuh kehati-hatian. Sehingga, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesegera mungkin pada awal tahun anggaran. Jangan sampai pelaksanaannya tidak berhasil, karena kegagalan proses pengadaan barang dan jasa,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

Siapkan Tender Proyek Satuan kerja setiap daerah diminta mengambil langkah persiapan lelang atau tender proyek yang akan berjalan pada 2012. Hal ini dilakukan agar pada awal tahun 2012 sejumlah proyek dapat segera dilelang dan proyek tersebut bisa langsung dikerjakan.

Ketua Asosiasi Pelaksanan Konstruksi Nasional (Aspeknas) Lampung Aprozi Alam mengatakan belanja infrastruktur dalam APBD Lampung 2012 sebesar Rp1,133 triliun atau 40,19% dari rencana total belanja daerah tahun depan ini sudah cukup baik.

Belanja infrastruktur tersebut di antaranya terdiri belanja infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga. Kemudian infrastruktur pendidikan dan pengadaan lahan. Lalu infrastruktur permukiman dan pengairan, serta belanja infrastruktur kewenangan kabupaten atau kota.

“Agar lebih fokus dan efisien, sebaiknya anggaran dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang benar-benar mendesak diperbaiki,” kata Aprozi. Seperti diketahui, ujar dia, tingkat kerusakan jalan di Lampung harus mendapat perhatian lebih. Hanya 40% kondisi jalan yang baik, sedangkan sisanya masih memerlukan perbaikan. Dengan adanya anggaran yang cukup besar ini, diharapkan kondisi infrastruktur semakin baik, sehingga dapat mendorong perekonomian daerah.

Anggaran infrastruktur ini, kata Aprozi, tidak terbatas pada infrastruktur jalan, tapi infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil juga perlu mendapat perhatian pemerintah.

Selaku masyarakat jasa konstruksi, ujar Aprozi, pihaknya juga mengharapkan kepada satuan kerja agar bekerja sama dengan bagian perencanaan dan menentukan kegiatan dengan memanfaatkan anggaran yang sudah ditetapkan.

“Kami juga mengingatkan agar penetapan harga dasar bahan baku material infrastruktur yang ditetapkan dalam lelang sesuai dengan kondisi pasar dan harga yang (tim) berlaku di daerah,” kata Aprozi.

11

WARTA

Dilema UMP Setara KHL DPRD Lampung meminta Gubernur Lampung untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2012 setara dengan kebutuhan hidup layak (KHL) senilai Rp1,08 juta.

Namun, Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar mengingatkan kenaikan UMP akan mempengaruhi likuiditas perusahaan karena memiliki efek domino yang panjang.

K

etua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan Gubernur berhak menetapkan angka UMP yang berbeda dengan kesepakatan Dewan Pengupahan karena Dewan Pengupahan hanya mengusulkan. Jika Gubernur merasa usulan UMP Dewan Pengupahan belum cukup untuk menyejahterakan masyarakatnya, Gubernur berhak mengambil sikap dengan menetapkan UMP yang sesuai dengan KHL. “Sekarang ketetapan UMP belum ditandatangani. Kami sangat berharap ada kebijakan Gubernur yang berpihak kepada masyarakat pekerja dengan menaikkan sedikit nilai UMP agar bisa setara dengan KHL. Usulan Dewan Pengupahan sifatnya hanya masukan.

Tetap Gubernur yang menetapkan,” kata Marwan, Sabtu (17 Desember 2011).

Apalagi, Gubernur juga bisa menjadikan usulan anggota Dewan Pengupahan dari pemerintah, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu UMP setara KHL senilai Rp1.008.109 sebagai dasar penetapan keputusan nilai UMP. DPRD, ujar dia, tidak ingin upah buruh Lampung menjadi paling rendah di Sumatera, seperti hasil survei Bappenas tahun lalu.

Gubernur Lampung tampaknya bakal menyetujui nilai UMP Lampung 2012 yang berada di bawah KHL, yakni Rp975 ribu. Menurut Gubernur, keputusan Dewan Pengupahan merupakan keputusan yang disepakati tiga pihak, yaitu perwakilan pengusaha yang tergabung

12

dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan pekerja dalam serikat buruh dan serikat pekerja, serta perwakilan pemerintah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dengan demikian, keputusan akhir yang akan diambil menurut Gubernur tetap berdasarkan keputusan tripartit.

“Kalau saya maunya upah minimum itu di atas Rp2 juta. Tapi kan enggak bisa semau saya. Sudah ada lembaga tripartit yang membahas dan menyepakati. Jadi saya ikut bagaimana Dewan Pengupahan saja,” kata Gubernur di Batuputu, Jumat (16 Desember 2011).

Gubernur juga meminta seluruh buruh di Lampung menerima nilai UMP yang nanti diputuskan karena nilainya sudah disepakati seluruh perwakilan buruh yang duduk di Dewan Pengupahan.

Kalau memang tidak setuju dengan angka yang di bawah KHL, seharusnya perwakilan Gubernur tidak memberikan persetujuan. Dengan demikian, jika angka UMP tetap diputuskan, pekerja bisa menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara ribuan buruh dan pekerja sendiri siap turun ke jalan menagih penyataan Gubernur beberapa waktu lalu yang meminta penetapan UMP setara KHL. Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bandarlampung Hasan Nur Em Rasyid mengatakan SPSI konsisten dengan KHL Rp1.008.109.

“Kami menagih konsistensi Guber-

nur atas pernyataannya itu. Kami unjuk rasa bukan untuk memaksakan kehendak, melainkan mendukung Gubernur dalam penetapan UMP sesuai dengan KHL,” kata Hasan.

Efek Domino Ketua Apindo Provinsi Lampung Yusuf Kohar beberapa waktu lalu menjelaskan kenaikan UMP akan sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Sebab, ketika UMP naik berarti seluruh gaji pekerja harus ikut dinaikkan, dari mulai level bawah sampai atas. “Pengusaha khawatir efek dominonya akan mengganggu likuiditas perusahaan,” katanya.

Dia mencontohkan, jika ada perusahaan yang memiliki tenaga kerja 1.000 orang yang komposisinya 500 pekerja saat ini upahnya sesuai UMP 2011. Ketika UMP 2012 naik, katakanlah 10 persen, perusahaan tidak hanya menaikkan upah bagi 500 pekerja yang posisinya di bawah UMP. “Perusahaan harus menaikkan upah seluruh pekerja mulai level paling bawah hingga paling atas setara dengan kenaikan UMP itu. Kalau tidak, tentu akan muncul protes. Jadi, jangan menganggap kenaikan UMP tidak berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha,” tegasnya. Karena itu, dia meminta pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan UMP dan hendaknya sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan yang sudah memperhitungkan dari berbagai sisi.

Berdasarkan kesepakatan tripartit

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA (serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pemerintah daerah) UMP Lampung pada 2012 sebesar Rp975.000 atau naik 14,04 persen dari 2011. “Ada kenaikan nominal sekitar Rp120 ribu dibandingkan tahun lalu. Itulah angka yang kami usulkan ke Pemerintah Provinsi,” kata Mulyadi, perwakilan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).

Ia mengatakan UMP Lampung itu tidak mencapai 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp1.008.109.

Menurutnya, KHL merupakan salah satu pertimbangan dalam menetapkan UMP. “KHL tidak semata-mata sebagai proses tawar-menawar untuk menentukan UMP, tetapi ada faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum tersebut seperti inflasi, PDRB

dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Selain itu, faktor kemampuan perusahaan terutama untuk perusahaan yang digolongkan kurang mampu atau perusahaan marginal. Mulyadi menjelaskan, nilai UMP sebesar Rp975 ribu itu ditetapkan untuk pekerja dengan masa kerja 0 tahun. “Pekerja dengan masa kerja 0 tahun tidak boleh menerima UMP kurang dari Rp975 ribu,” kata dia.

Menurutnya, batasan nilai UMP itu tidak bisa disamaratakan dengan pekerja yang telah bekerja lebih dari setahun.

Pekerja yang bekerja lebih dari setahun nilai upahnya harus lebih besar dari UMP. “UMP hanya sebagai jaring pengaman.

Artinya pekerja dengan masa kerja 0 tahun mendapatkan gaji minimum Rp975 ribu,” ujarnya.

UMP Lampung setiap tahun mengalami kenaikan. Pada 2009 UMP sebesar Rp693.000 atau naik 11,99 persen (Rp74.000) dibandingkan 2008. Pada 2010 UMP sebesar Rp767.500 atau naik 11,07 persen (Rp74.000) dibandingkan dengan tahun 2009, sementara tahun 2011 nilai UMP Lampung Rp855.000 atau naik 11,45 persen (Rp87.500).

Pengamat perburuhan di Lampung Oki Ajimasyah Wahab mengatakan upah layak adalah upah yang sesuai dengan KHL dan mengacu pada peraturan menteri terkait dan UU Ketenagakerjaan. “Namun sayangnya dalam lima tahun terakhir upah minimum yang diberlakukan selalu di bawah angka KHL. Kalau demikian untuk apa diadakan survei KHL setiap tahun,” ujarnya. (tim)

DPRD Lampung Siap Gelar Pilgub

K

esepakatan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang di dalamnya juga mengatur mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) oleh DPRD telah mencapai 90%. Salah satu perubahan penting adalah adanya usulan pemilihan gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh DPRD. Karena itu, DPRD Lampung kini mempersiapkan diri untuk menggelar pilgub Lampung yang akan dilaksanakan pada 2013 mendatang. Kesiapan DPRD Lampung dalam menggelar pilgub itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni (Partai Golkar) dan anggota Komisi I Watoni Nurdin (PDIP), ketika ditemui Selasa (13 Desember 2011).

“Sekarang perubahan undang-undang itu masih dalam pembahasan oleh DPR RI. Tetapi secara pribadi saya menilai pilgub itu lebih baik dilakukan di Dewan,” kata Ismet. Sebab, pemilihan oleh DPRD bisa dilaksanakan lebih sederhana dan biayanya tidak terlalu besar.

Watoni Nurdin dalam kesempatan itu juga mengatakan Kementerian Dalam Negeri hampir memastikan gubernur dan wakil gubernur tidak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui penyelenggaraan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). “Hampir 90%, penye-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

lenggaraan pilgub itu dilakukan di Dewan,” ujar Watoni.

Terkait wakil gubernur, Watoni mengatakan wacana yang berkembang akan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan harus seorang pegawai negeri sipil. “Ini untuk menghindari ketidakharmonisan antara gubernur dengan wakil gubernur,” kata dia.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan yang ditemui terpisah mengatakan pilgub oleh DPRD baru sebatas wacana yang belum tentu disepakati. Kajian mengenai hal itu juga masih panjang. “Tetapi kalau memang terjadi pilgub oleh DPRD, kami sudah siap. Sebab, tidak ada hal istimewa yang perlu disiapkan,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Terkait hubungan DPRD dengan gubernur, Marwan mengatakan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada yang istimewa. Kami tidak perlu persiapan khusus. Hubungan dengan gubernur setelah pemilihan oleh Dewan juga tetap sama sepanjang tidak ada aturan yang berubah,” ujar Marwan.

Sementara anggota KPU Lampung, Firman Seponada, mengatakan berdasarkan revisi tersebut KPU masih berperan dalam memilih gubernur meskipun dilakukan DPRD. “KPU berperan sampai proses pencalonan.

Saat pemilihan baru dilakukan oleh anggota DPRD,” kata Firman.

Karena itu, Firman mengatakan KPU tetap berperan sebagai penyelenggara dalam pilgub. “Persiapan pemilihan sampai ada calon-calon masih di KPU. DPRD hanya memilih. Penyelenggaraannya tetap KPU,” ujar Firman.

Firman menilai rencana pilgub oleh DPRD itu sebagai kemunduran berdemokrasi. “Apalagi alasannya hanya karena pragmatisme. Biaya pilkada yang mahal tetapi malah memundurkan demokrasi,” kata dia.

Berdasarkan draf materi bimtek dari Kementerian Dalam Negeri, pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi salah satu dari 22 isu yang berkaitan dengan revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Usulan perubahan UU tersebut memuat dua alternatif, yakni pilkada hanya untuk kepala daerah, sedangkan wakil diusulkan kepala derah jika menghendaki adanya wakil.

Jumlah calon wakil maksimal 4 orang. (tim)

13

SOSOK Bambang Iman Santoso

Dari Dai Menjadi Politisi

Pada mulanya Bambang Iman Santoso dikenal masyarakat Lampung Timur dan Kota Metro sebagai mubalig, penceramah yang sering memberikan tausiah dari kampong ke kampung. Tak heran jika politisi muda ini mempunyai sedikitnya 1.000 jemaah yang berada di bawah binaannya pada saat ini.

K

arena itu, ketaika menapaki dunia politik melalui Partai Demokrat, lekaki yang akrab disapa Mas Bambang ini tidak kesulitan meraih suara dan terpilih menjadi anggota DPRD Lampung. Bahkan, Bambang Iman Santoso juga meraih suara signifikan pada Pilkada Lampung Timur 2010 ketika berpasangan dengan Yusran Amirullah, meskipun kalah dengan suara pansangan Satono-Erwin Arifin.

Pria kelahiran Metrokibang, 8 Februari 1972 dan telah berangkat haji yang ke-10 kalinya ini ini lagi berpikir dan ancang-ancang untuk maju pada Pilgub Lampung pada 2014. “Tahun ini saya berangkat haji yang kesepuluh. Di jalan ketika pulang dari Mekah, terlintas di benak saya, kenapa tidak maju mencalonkan sebagai wakil gubernur saja,” kata Bambang sambil tertawa.

14

“Kepalang tanggung, dulu saya jadi ketua sementara DPRD Lampung. Lalu mencalonkan diri sebagai wakil bupati Lampung Timur sehingga tidak bisa menjadi ketua definitif,” kata Bambang yang mengaku modalnya hanya cukup untuk mencalonkan pada posisi wakil.

Dulu juga, kata Bambang, ia tidak berpikir mau menjadi anggota DPRD Lampung. Ia mengaku nyaman dengan profesinya sebagai dai yang dilakoninya sejak 1997. Sebagai dai dan politisi, Bambang tetap berupaya mengedepankan etika dalam berpolitik. Ia percaya politik tidak selamanya kotor. “Kita tetap bisa santun dan beretika jika mau dan memiliki komitmen itu,” ujarnya.

Ibarat pisau, bisa memberi manfaat kepada setiap orang jika tidak disalahgunakan. Kalau pisau untuk membunuh orang, sebenarnya bukan pisaunya yang kotor, tetapi orang yang manyalahgunakannya. Begitu juga politik. Kalau pelakunya menyalahgunakan, misalnya menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan, bukan berarti politiknya yang kotor, tetapi perilaku manusianya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

AKTIVITAS

Nonton OVJ Bersama Gubernur Para pelakon Opera Van Java (OVJ) menggebrak panggung komedi di Lapangan Saburai, Enggal, Bandarlampung, Sabtu (3 Desember 2011).

Sejumlah pejabat dan anggota DPRD Lampung menonton para pelawak dengan artis utama Sule, Parto, Andre, Azis Gagap, dan Nunung, yang setiap malam show di telivisi itu.

P

ara pejabat yang menonton di kursi barisan depan antara lain Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. bersama istri, Sekprov Barlian Tihang, Walikota Bandarlampung Herman H.N., dan anggota DPRD Lampung yang juga Ketua Dewan Kesenian Lampung Syafariah Widianti atau yang biasa disapa Atu Ayi. Selain mengocok perut warga Lampung, Andre dkk.

Juga mendaulat Gubernur Lampung Sjachroedin dan Walikota Bandarlampung Herman H.N. untuk naik ke panggung. Ternyata Sjachroedin Z.P. dan Herman H.N. juga bisa membalas plesetan para pelawak itu.

Misalnya, Gubernur Sjachroedin malah balik mengkick Andre dan bintang tamu Wendy Cagur yang meminta agar kru OVJ sering-sering diundang ke Lampung. “Kalau bisa kita sering diundang ke sini,” kata Andre. Wendy Cagur pun menimpali dengan mengajukan pertanyaan nyeleneh.

“Kalau memang bapak gubernur, saya mau tanya, berapa

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

jumlah penduduk Lampung dan siapa saja namanya?”.

Ternyata, Sjachroedin sudah menyiapkan jawaban untuk “memukul” balik kru OVJ. “Saya berterima kasih dengan OVJ. Yang jelas, penduduk Lampung semuanya sudah datang ke sini. Bagaimana kalau kita tahan OVJ tampil di sini sampai mati,” kata Sjachroedin yang disambut tepuk tangan ribuan penonton di Lapangan Saburai.

Penampilan OVJ yang disiarkan live di Trans 7 itu mampu menyihir ribuan warga Lampung yang rela mengantre sejak siang hari. Para pelawak itu tak hentihentinya mengocok perut penonton. Bahkan, untuk jumlah penonton, kru OVJ memberikan apresiasi positif. “Lampung memecahkan rekor penonton terbanyak,” ujar Andre.

Sebelum tampil live, pada pagi harinya para pemain OVJ mengdakan pawai berkeliling Kota Bandarlampung.

Mereka menyusuri ruas jalan Kota Tapis Berseri mulai dari Jl. Raden Intan, kemudian melewati Jl. Kartini, dan berakhir di Jl. Sriwijaya.

Animo masyarakat terhadap pawai OVJ sangat tinggi. Di sepanjang perjalanan, sisi kanan dan kiri jalan dipenuhi warga. Mereka pun sampai turun ke jalan untuk melihat pelawak yang sangat diidolakannya itu. Dengan diarak 25 motor dari Yamaha dan 50 orang dari Kuku Bima Ener-G, pawai berjalan lancar meski membuat kemacetan. (tim)

15

PEMBANGUNAN

Raperda Kota Baru Mulai Dibahas Payung hukum pelaksanaan dan penganggaran pembangunan kota baru di Jatiagung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung mulai dibahas.

Pembahasan dilaksanakan bersamaan dengan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Lampung lainnya, Selasa, 20 Desember 2011.

K

etujuh raperda inisiatif Dewan yang dibahas itu adalah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Lampung; Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Lampung kepada PT Bank Lampung; dan Raperda tentang Pengelolaan Tanah Hutan Raya Wan Abdurahman, Register 19 Gunungbetung, Berbasis Kemasyarakatan.

Juga Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang untuk Angkutan Umum Tanpa Izin; Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis

16

Agama dan Budaya; dan Raperda tentang pencabutan atas beberapa perda.

Pemberlakuan payung hukum untuk kota baru tersebut seiring dengan anggaran Rp50 miliar untuk empat bangunan utama di kota baru, Jatiagung, Lampung Selatan, dalam APBD Lampung 2012. Bangunan utama itu adalah kantor gubernur, kantor DPRD, Masjid Agung, dan gedung adat.

Keempatnya ditargetkan selesai 2014.

Secara resmi, payung hukum ini berubah nama menjadi Raperda tentang Pembangunan Kota Baru Lampung, sebagai pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Sebelumnya raperda itu dinamai Pengikatan Anggaran Dana Pembangunan Tahun Jamak (Multiyears) untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung 2012-2014.

“Raperda ini dibuat bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemprov Lampung dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan kota baru sebagai pengembangan pusat Pemprov Lampung,” kata juru bicara Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Soleh Bajuri.

Soleh mengatakan pengembangan kota baru merupakan program prioritas pembangunan Provinsi Lampung sebagai langkah antisipasi terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandarlampung yang begitu cepat, baik fisik, perekonomian, sosial budaya, maupun jumlah penduduk.

Oleh karena itu, pengembangan kota baru Lampung sudah sesuai dengan arah strategi dan perkembangan kebijakan dalam pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi sebagai kawasan perkotaan, permukiman, serta distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi lainnya.

“Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah 2009-2029, pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Lampung,” kata politisi asal PKB ini.

Pengembangan kota baru juga bertujuan penataan pembangunan Kota Bandarlampung dan Jatiagung yang selanjutnya memudahkan pelaksanaan koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal lainnya. Juga membuka peluang investasi sekaligus menekan angka pengangguran. “Pengembangan kota baru juga sebagai solusi untuk menekan angka kepadatan penduduk, serta kemacetan lalu lintas yang melintasi Bandarlampung,” urainya.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

PEMBANGUNAN Ditargetkan Rampung Tahun 2014

P

Dia menjelaskan substansi delapan raperda yang dibahas juga untuk memberikan kepastian kesinambungan program dan ketersediaan pendanaan pembangunan, serta kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Sementara Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said mengatakan pembahasan delapan raperda inisiatif dan 16 raperda usulan eksekutif ini tentunya untuk menciptakan good government, karena, semua langkah kebijakan memang harus dipayungi dengan dasar hukum yang kuat berupa perda.

“Perda ini merupakan pijakan hukum untuk melakukan kebijakan pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga kita punya dasar yang kuat. Jadi apa saja yang dilakukan ada dasar hukumnya, bukan asal kewenangan, tapi betul-betul karena sudah diputuskan bersama dengan wakil rakyat,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan usai memimpin rapat Banmus mengatakan tiga sampai empat bulan pertama di tahun 2012 pihaknya akan mengupayakan pembahasan raperda. Bulan-bulan pertama di awal tahun merupakan waktu paling efektif pembahasan perda, karena mulai pertengahan tahun sudah disibukkan dengan pembahasan LKPJ, APBDP, dan pengawasan APBD. “Pembahasan raperda kami maksimalkan di awal-awal tahun . Nanti mulai pertengahan kami sudah disibukkan dengan agenda rutin,” kata Marwan.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Banlegda) Farouk Danial menjelaskan dari 13 raperda inisiatif legislatif yang diproyeksikan pada 2011, baru selesai lima raperda. Sementara dari 11 raperda inisiatif eksekutif yang diproyeksikan, masih tersisa tiga raperda yang belum digodok. Total kekurangan raperda yang belum selesai pembahasan ada 11.

Tiga raperda usul eksekutif yang menggantung di Komisi III adalah Raperda tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, Pengelolaan Panas Bumi, dan Pengelolaan Air Tanah. Raperda yang tersisa di 2011 akan diupayakan diselesaikan di 2012 bersama target 19 raperda 2012. Sehingga, pada 2012 DPRD Lampung menyelesaikan setidaknya 30 perda. (tim) BOKS Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

emerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Lampung ditargetkan bisa menempati kantor baru di kota baru, Jatiagung, Lampung Selatan, pada 2014. Kepala Bappeda Lampung Fahrizal Darminto mengatakan mulai tahun depan Pemprov akan membangun fisik kota baru dengan anggaran Rp50 miliar dari APBD 2012.

Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan empat gedung utama dan infrastruktur penunjang, seperti jalan menuju kota baru dan jalan di dalam areal kota baru, serta pembangunan gerbang masuk. Pada 2014, kantor gubernur dan DPRD Lampung ditargetkan selesai dibangun dan dilengkapi sarana prasarana, seperti air, perlengkapan mebel, dan listrik sehingga bisa mulai ditempati. Selain kantor gubernur, balai adat dan masjid agung juga akan dibangun.

“Mudah-mudahan penyelesaiannya tepat waktu dan sudah lengkap di tahun 2014,” kata Fahrizal. Masterplan pusat pemerintahan ini telah diselesaikan oleh PT Gubah Laras. Sementara masterplan pusat bisnis digarap oleh konsultan dan calon investor asal Malaysia, Great Colour Investment Limited (GCI-L).

Untuk menyempurnakan masterplan ini, beberapa waktu lalu 13 pejabat Pemprov mengadakan studi banding ke Canberra, Australia, untuk melihat penataan kota di sana. “Informasinya tata kota di sana sangat cantik sekali. Karakteristiknya juga tidak jauh berbeda dengan Lampung. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana konsepnya. Bila cocok bisa menjadi referensi pembangunan kota baru,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Sutoto, Jumat (8 Desember 2011).

Sutoto menjelaskan selain melihat tata kota, selama di Australia pejabat Pemprov juga melihat dan mempelajari bagaimana sistem transportasi massal di sana bisa berjalan dengan baik, pengelolaan dampak lingkungan dan limbah industri yang baik, serta hal-hal lain yang mungkin bisa ditiru di kota baru Lampung. (tim)

17

WARTA

Komisi II Validasi Data Kuota Impor Beras Masalah impor beras mencuat lagi. Kali ini, Komisi II DPRD Lampung akan memvalidasi data kondisi beras, menyusul rencana Perum Bulog Lampung menambah kuota impor beras dari Vietnam sebanyak 10 ribu—15 ribu ton pada awal 2012.

“

D

ata-data yang masih berupa asumsi itu harus dibuktikan kebenarannya. Hal ini menyusul keterangan Lampung mengalami surplus, tetapi beras hasil produksi petani Lampung didistribusikan ke daerah lain,” kata anggota Komisi II DPRD Lampung, Tulus Purnomo, Rabu (28 Desember 2011).

Ia mengungkapkan kebijakan impor merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga Lampung tidak bisa menolak.

Tetapi, pihaknya mengharapkan Pemprov menyiapkan kebijakan perberasan agar beras petani Lampung dapat diserap dan memperoleh prioritas dibandingkan dengan beras impor.

Selama ini, Bulog beralasan beras petani Lampung habis karena didistribusikan ke daerah lain. Dari wilayah Lampung Selatan ke Banten dan dari wilayah lain ke Sumsel. Data posisi beras yang ada saat ini masih menunjukkan Lampung surplus dan tidak membutuhkan beras impor. Hal ini harus dicek kebenarannya. Jika memang Lampung surplus seharusnya untuk raskin tidak memerlukan beras impor.

“Kalau memang beras kita cukup, kenapa beras untuk masyarakat miskin harus impor. Kalau datanya yang salah nanti dibentuk pansus atau panja,” kata Tulus yang membenarkan adanya anggaran di 2012 untuk memantau lalu lintas beras dari dan ke luar Lampung.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Sudin, ketika menghadiri panen raya di lokasi demfarm Pekon Mulangmaya, Kotaagung Timur, Tanggamus, Rabu (28/12), meragukan Indonesia bakal menghentikan keran impor beras dari negara lain.

“Impor beras sudah menjadi

18

kepentingan Perum Bulog yang sering mengejar profit, bukan kepentingan petani,” katanya. Komisi IV DPR-RI pun sudah sering meminta Bulog dapat menyerap beras petani agar tidak mengimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Sebelumnya, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekprov Lampung Arinal Djunaidi, di ruang kerjanya, Selasa (27-12), mengatakan dari informasi yang diterimanya Bulog berencana menambah 10 ribu sampai 15 ribu ton beras. “Sebelum dilaksanakan, saya akan minta Bulog menjelaskan dulu secara detail kenapa kita harus menambah kuota impor beras itu,” kata Menurut Arinal, kemungkinan kuota impor beras di Lampung akan ditambah

karena Bulog memprediksi penyerapan beras petani hingga dua atau tiga bulan pertama 2012 hanya sedikit. Sementara stok di gudang Bulog harus tersedia minimal tiga bulan penyaluran atau 33 ribu ton.

Penyerapan beras yang sedikit di awal tahun depan itu, kata Arinal, memang sangat memungkinkan karena sebagian besar musim tanam di Lampung mundur karena musim hujannya juga mundur.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Lampung itu menjelaskan normalnya pada Oktober sampai November petani sudah mulai menanam. Namun, karena banyak daerah yang hingga kini hujannya belum turun secara merata, musim tanam pun dimundurkan sampai kondisi hujan cukup normal.

“Bahkan sekarang masih banyak yang belum menanam. Untuk itu saya minta kepala Dinas Pertanian menghitung berapa produksi beras di Lampung di awal 2012. Dengan demikian, bisa kita lihat layak atau tidak Bulog menambah impor beras. Kalau memang harus, ya kita juga harus mendukung agar penyaluran raskin (tim) tidak terlambat,” ujarnya.

Penyaluran Raskin Capai 126.540 Ton

P

enyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di Provinsi Lampung sejak Januari hingga November 2011 mencapai 126.540 ton atau terealisasi 95 persen. “Pagu raskin tahun 2011 sebanyak 133.199 ton, dan diperkirakan terealisasi 100 persen penyaluran raskin dapat terpenuhi pada Desember,” kata Kepala Perum Bulog Divre Lampung, Bakrie, Jumat (22 Desember 2011).

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pagu raskin Lampung 2011 itu diperuntukkan bagi 739.994 rumah tangga sasara penerima manfaat (RTSPM) di 14 kabupaten/kota se-provinsi. Ke-14 kabupaten/kota itu adalah Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah, Waykanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesawaran.

Jumlah tersebut sama dengan kuota raskin pada 2010, dan setiap warga penerima raskin 15 kg beras per bulan dengan nilai tebus Rp1.600/kg di titik distribusi.

“Bulog Lampung menyalurkan raskin sebanyak 11.009 ton/bulan,” kata dia.

Menurutnya, Perum Bulog Lampung dalam penyaluran raskin itu, tetap memperhatikan kualitas beras dengan mutu beras untuk keluarga miskin itu kualitas medium dengan kadar broken (pecah) 15 persen. Kepala Bulog Lampung itu menjelaskan untuk memenuhi raskin bagi warga miskin, Bulog juga telah mendatangkan beras dari Vietnam mengingat stok beras di gudang menipis.

Impor beras itu merupakan kebijakan nasional untuk menjaga ketahanan pangan regional maupun nasional. “Mutu beras impor itu kualitas medium dengan kadar broken 15 persen,” katanya. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah Bulog Lampung juga telah melakukan penyerapan beras petani. Prognosis penyerapan beras petani di Lampung pada tahun ini sebanyak 125 ribu ton. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA

Solusi Permanen untuk Kasus Mesuji Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Hasan berharap kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dapat memberikan solusi permanen dan komprehensif terhadap persoalan Mesuji. Akar persoalan tersebut adalah konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan kehutanan dan perkebunan.

K

ami sangat berharap TGPF dapat memberikan solusi komprehensif dan permanen terhadap akar persoalan Mesuji itu,” kata dia. Harapan besar itu digantungkan kepada TGPF karena upaya yang Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung selama ini belum berhasil.

“Pemprov dan DPRD Lampung selama ini terkendala dengan kewenangan pemerintah pusat terkait investasi,” kata dia. TGPF yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Polri, Komnas HAM dan pemerintah daerah sudah sangat lengkap untuk mengambil suatu solusi permanen dan komprehensif.

Jika TGPF berhasil melahirkan solusi yang permanen terhadap persoalan Mesuji maka bisa dijadikan referensi penyelesaian persoalan agraria yang banyak terjadi di lokasi lainnya di Lampung. Dia berharap solusi yang akan diambil dapat mengutamakan kepentingan semua pihak, terutama kepentingan para petani. “DPRD Lampung mendukung penuh TGPF untuk mengambil solusi yang permanen, bahkan saya bersedia menemani tim TGPF ke lapangan jika diperlukan” kata dia.

Sementara Komisi III DPR RI menyayangkan BPN yang tidak mampu melakukan pengukuran terhadap ka-

“

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

wasan hutan industri yang dikelola PT Silva Inhutani sehingga menimbulkan konflik agraria di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

“Masa iya, lahan hanya 7.000 hektare saja BPN tidak bisa mengukurnya.

BPN harus bertanggung jawab terhadap konflik di sana, karena kelalaian BPN maka konflik itu terus berkembang,” kata anggota Komisi III DPR RI asal Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani, dalam dengar pendapat dengan Polda Lampung.

“Mengapa BPN dan Kementerian Kehutanan tidak sensitif dengan perkembangan isu yang sudah menyebar secara internasional,” ujarnya. Persoalan tersebut dimulai dari keluarnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan BPN secara tidak transparan.

Ahmad Yani juga mengharap Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh menganggap masalah itu sepele. “Pemerintah itu harus memberi pengayoman, tidak mungkin kami mau turun ke lapangan hanya untuk persoalan sepele. Ini permasalahan yang menyangkut persoalan kemanusiaan, tidak bisa Anda menganggap ini sederhana,” katanya.

Sementara Komisi I DPRD Lampung juga turun ke Mesuji untuk mengecek lokasi sengketa lahan register, sebagai tindak lanjut permintaan Ketua DPRD Lampung agar Komisi I mendukung pengumpulan data yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF) dan Komisi III DPR. Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan sudah berkoordinasi dengan anggota Komisi III DPR, Azis Syamsudin, beberapa waktu lalu. Menurut Ismet, Komisi I DPRD Lampung sudah menyiapkan data sengketa lahan dan hasil penelusuran Tim Pengawas (Timwas) Register. Data tersebut pun diserahkan kepada Komisi III DPR sebagai data pendukung.

Anggota Komisi I DPRD Lampung yang juga mantan Ketua DPRD Lampung, Indra Karyadi, mengatakan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bukan hanya di Mesuji. Dia menyebut di Register 42, 44, dan 46 (wilayah Waykanan) juga berpotensi besar terjadi pelanggaran HAM. Indra mengaku pada saat menjadi Ketua Dewan pernah menyampaikan rekomendasi penyelesaian sengketa lahan di register-register seLampung, tapi belum ditindaklanjuti.

“Di daerah-daerah lain juga bisa

19

WARTA menyusul ikut meledak kalau tidak langsung diselesaikan juga. Seperti Register 42, 44, dan 46 juga sudah puluhan tahun didiami warga,” kata Indra.

Sementara Sekdaprov Lampung, Berlian Tihang, dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Bandarlampung, Sabtu 18 Desember 2011 malam, meminta pemerintah pusat mengusut tuntas kasus kekerasan di Kabupaten Mesuji. “Kami minta pemerintah pusat melalui Komisi III DPR yang datang ke Lampung untuk mengusut tuntas, dan memberi sanksi seberat-beratnya terhadap oknum apabila hal itu tidak benar,” kata dia.

Menurutnya, pihaknya juga terkejut dengan pemberitaan secara nasional yang mengungkapkan kasus pembantaian telah terjadi di Kabupaten Mesuji Lampung.

“Secara umum, kondisi Lampung kondusif, kami pastikan tidak ada konflik besar yang menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.

Sementara Kapolda Lampung Brigjen Pol Joodie Rooeto menegaskan berdasarkan hasil pantauan langsung ke lokasi tidak ada ditemukan pembantaian di Mesuji Lampung. Terkait pembekalan senjata bagi Pamswakarsa, Joodie juga menegaskan tidak ada pembekalan senjata pada petugas itu.

Joodie menegaskan bahwa lokasi pembantaian dan pemenggalan yang menewaskan 30 orang itu tidak terjadi di wilayah Polda Lampung. “Sejak video itu beredar luas, kami langsung turun ke lapangan dan hasilnya sampai sekarang kami belum menemukan dan dapat dipastikan kejadian itu tidak di Lampung,” ujarnya.

Joodie menyebutkan kemungkinan pembantaian tersebut terjadi di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, karena Mesuji dan Mesuji OKI hanya berdekatan jaraknya hanya dipisahkan oleh sungai. Terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa video itu akumulasi pembantaian di Thailand dan digabungkan dengan pembakaran di kawasan PT Selatan Barat Makmur Investindo dan kawasan hutan produksi PT Silva Inhutani, Joodie enggan berkomentar perkembangan

isu tersebut.

Kapolda juga menyebut di daerah yang dinilai rawan konflik itu, jumlah polisi yang bertugas di sana tidak sebanding,

20

yaitu hanya 600-an orang. “Anggota kami di sana harus memegang tiga wilayah, yakni Tulangbawang Induk, Tulangbawang Barat dan Mesuji, yang jangkauannya cukup luas mencapai 10 ribu kilometer persegi,” katanya.

Kondisi yang tidak sebanding itu,

menurutnya, tidak mungkin mampu mengatasi semua persoalan keamanan di masyarakat. Mendengar paparan kondisi personel kepolisian tersebut, Tim Pencari Fakta (TPF) Komisi III DPR-RI mengapresiasi kepolisian yang telah menjalankan tugas mengayomi masyarakat dengan baik. (tim)

Tokoh Masyarakat: Tak Ada Pembantaian

T

okoh masyarakat Mesuji Agus Harahap dalam pertemuan dengan Muspida dan Komisi III DPR-RI, mengungkapkan tidak ada pembantaian hingga menyebabkan 30 warga tewas di Mesuji, dan minta informasi tentang hal tersebut diralat.

“Tidak benar ada pembantaian yang menewaskan 30 warga di Mesuji, karena hanya dua orang yang tewas,” kata dia, di Balai Kecamatan Simpang Pematang, Minggu, 18 Desember 2011.

Menurut dia, isu pembantaian terhadap 30 warga tersebut telah memberi kesan buruk terhadap pencitraan Kabupaten Mesuji.

“Semua orang menganggap Mesuji tempat yang menyeramkan karena pemberitaan tidak akurat tersebut, dan saya meminta semua media meralat pemberitaan tersebut,” kata dia.

Sedangkan perwakilan tokoh masyarakat lainnya, Andri, meminta semua pihak melihat permasalahan di Mesuji secara menyeluruh, yaitu konflik agraria.

“Warga hanya meminta keadilan, yaitu diizinkan mengelola lahan di Mesuji sebagaimana pihak ketiga,” kata dia.

Usai melakukan dialog dengan Muspida dan perwakilan warga, Komisi III DPR-RI juga melakukan kunjungan ke lahan register 45 di Desa Tuguroda, Pekatraya, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten Mesuji. Lokasi tersebut tempat yang diduduki kembali para petani pascapenertiban oleh aparat dan Pamswakarsa PT Silva Inhutani pada awal September 2011 lalu. Para petani kembali pada Kamis (15 Desember 2011) lalu, untuk memperjuangkan tanahnya.

Setiba di lokasi, rombongan anggota Komisi III DPR meminta kepada seluruh petani mempercayakan hal itu untuk diperjuangkan dan tidak berbuat anarkis.

Setelah mengunjungi lokasi eks penggusuran, rombongan Komisi III DPR melanjutkan ke Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, juga untuk kepentingan pengumpulan fakta di lapangan.

Sementara Polda Lampung meminta Tim Pencari Fakta (TPF) Komisi III DPR agar segera melakukan klarifikasi atas beredarnya isu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Lampung. “Kondisi Lampung yang aman dan kondusif tiba-tiba dihebohkan dengan panayangan video pembantaian yang menewaskan 30 orang jiwa. Sungguh isu tersebut menurunkan kredibilitas Lampung di mata dunia,” kata Kapolda Lampung Brigjenpol Joodie Rooseto.

Berkali-kali Brigjen Polisi Joodie menegaskan, pihaknya telah melakukan “penyisiran” di sejumlah tempat yang disebutkan warga yang melakukan pengaduan kepada Komisi III DPR. “Hasilnya, kami sama sekali tidak menemukan fakta itu di lapangan. Karena itu, kami berharap TPF seusainya turun ke Mesuji guna melakukan peninjauan lokasi, segera umumkan hasil temuan itu kepada (tim) publik,” ujarnya.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA

Konflik Gajah vs Manusia di Way Kambas Taman Nasional Way Kambas merupakan kawasan hutan suaka margasatwa bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang kerap menjadi salah satu daerah terjadinya “konflik” antara gajah dan manusia. Kawasan yang berjarak sekitar 115 kilometer dari Kota Bandarlampung, dengan luas 125.621,3 kilometer persegi itu, bersinggungan langsung dengan ribuan hektare lahan pertanian dan perkebunan penduduk di enam kecamatan penyangga yang merupakan lokasi “konflik” selama ini.

K

epala Bagian Humas Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Sukatmoko, di Sukadana, baru-baru ini mengatakan, pihaknya berupaya untuk meminimalisasi terjadinya konflik itu pada tahun 2012 dengan melibatkan semua pihak terkait.

Ia mengatakan penduduk di daerah penyangga, yakni Kecamatan Sukadana, Waybungur, Brajaselebah, Wayjepara, Labuhanratu, dan Purbolinggo sebagian besar adalah petani dan pekebun. Tanaman merekalah yang menjadi sasaran kawanan gajah dan satwa liar lain dari hutan. “Kelompok hewan tersebut lebih memilih tanaman pertanian penduduk karena tersedia untuk dikonsumsi dalam jumlah besar dibandingkan dengan mencari pakan di dalam hutan,” katanya.

Ia menyebutkan telah terjadi beberapa kali “konflik” antara gajah dan manusia, meskipun satu tahun lalu pihaknya membuat kanal di sepanjang

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

perbatasan antara hutan dengan perkebunan warga. Konflik ini menimbulkan kerugian besar bagi petani karena kawanan gajah merusak tanaman perkebunan dan pertanian warga sementara tanaman itu tumpuan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

Penduduk setempat mengalami kerugian besar saat “konflik” yang terjadi selama ini karena kawanan gajah berkalikali ke luar kawasan hutan. Selain konflik itu, kawasan hutan yang berbatasan perladangan penduduk daerah penyangga juga kerap terbakar terutama pada saat saat musim kemarau seperti beberapa bulan lalu.

Terbakarnya, kawasan hutan disebabkan titik api dari perladangan karena petani banyak yang membakar lahan hingga merambat ke dalam kawasan hutan sementara kondisi hutan kondisi hutan banyak semak belukar dan daun kering.

“Kebakaran terjadi berkali-kali yang menghanguskan ratusan hektare kawasan hutan di perbatasan pada musim kemarau lalu,” katanya.

Selain pembakaran lahan, katanya, pemicu titik api berasal dari para pemancing atau penggembala serta perambah hutan yang dengan sengaja membuat titik api, sehingga percikan api merambat ke kawasan hutan.

Para pemburu juga dengan sengaja membakar padang ilalang agar tumbuh ilalang muda untuk titik perburuan karena biasanya kijang atau rusa suka merumput di padang ilalang muda. “Pemburu lebih

mudah memburu satwa dilindungi tanpa harus mencari ke dalam hutan,” katanya.

Menurut Sukatmoko, pihaknya akan berupaya melakukan pencegahan sekaligus tetap melindungi hutan dan satwa dilindungi bersama pihak dinas kehutanan dan masyarakat untuk saling membantu dalam meredakan konflik antara gajah dan manusia itu.

Salah satu upaya paling efektif meredam konflik adalah perubahan pola tanam petani di daerah penyangga taman karena sebagian besar petani menanam tanaman semusim yang disukai oleh kawanan gajah. “Keberadaan tanaman pertanian tidak mustahil selalu menjadi sasaran kawanan gajah liar,” katanya.

Petani di daerah penyangga masih mengandalkan tanaman semusim untuk meningkatkan pendapatan seperti jagung, padi, umbi-umbian, sayuran, dengan luas mencapai ribuan hektare. Kemudian, selama ini hal ini menjadi salah satu pemicu konflik karena di hutan kawanan gajah harus mencari makan, sementara di lahan pertanian penduduk tersedia dalam jumlah besar untuk dikonsumsi gajah.

“Kawanan gajah yang sudah terbiasa manja dengan makanan itu dan kembali terus-menerus meskipun selalu dihalau kembali ke hutan,” jelasnya. Karena itu, dia berharap petani beralih pola tanam dengan menanam menanam tanaman yang tidak disukai oleh kawanan gajah sehingga konflik gajah dengan manusia dapat diminimalkan.

Selain itu, pihaknya akan membentuk pam swakarsa atau pengamanan dari kalangan masyarakat yang tinggal di daerah penyangga agar berperan aktif menjaga dan melindungi satwa liar langka itu. “Masyarakat yang terlibat ini juga menjaga agar kawanan gajah tidak masuk ke lahan pertanian dan permukiman warga,” katanya.

Selanjutnya pam swakarsa sangat

21

WARTA efektif dan efisien untuk membantu mencegah konflik gajah dengan manusia dan menjaga kelestarian ekositem di dalam kawasan hutan tersebut. Ia mengharap masyarakat itu juga ikut berpartisipasi menjaga kawasan hutan dari para perambah hutan dan juga pemburu satwa dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya. Kemudian mereka akan diperkuat dengan petugas patroli gajah yang akan berpatroli rutin terutama jalur-jalur kawanan gajah liar keluar kawasan hutan.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur, Edwin Bangsaratoe, mengatakan untuk membantu mengatasi konflik gajah dengan manusia pihaknya bekerja sama dengan investor dari Jepang menanam jarak kepyar atau jarak rambut di daerah penyangga taman nasional itu.

“Petani setempat lebih banyak menanam tanaman semusim sehingga sering menjadi sasaran pengrusakan oleh kawanan gajah liar yang mencari makan keluar hutan,” terangnya. Penanaman jarak tersebut akan melibatkan petani di 22 desa di enam kecamatan penyangga taman nasional bersama pam swakarsa dan forum petani rembug setempat.

Edwin mengharapkan upaya ini

K

dapat membantu menekan atau meminimalisasi terjadinya konflik antar gajah dengan menusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduruk. Untuk melindungi kawasan hutan dari perburuan dan kebakaran pihaknya bekerja sama dengan masyarakat. Selain itu, juga memeriksa semua orang yang keluar masuk hutan dan jika gerak-geriknya mencurigakan karena dikhawatirkan pemburu liar dan yang sering membakar kawasan hutan.

Ia menambahkan di sekitar TNWK terdapat perkebunan atau lahan pertanian warga sehingga aktivitas keluar masuk di sekitar hutan sangat tinggi. “Semua yang keluar masuk TNWK harus dengan alasan dan tujuan jelas,” tegasnya.

Menjadi Objek Wisata Kepala Kantor Penanaman Modal Lampung Timur Mulayanda mengatakan Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu lokomotif pembangunan sektor pariwisata Lampung Timur. Karena itu, semua pihak perlu berpartisipasi mendukung kelestarian dan pengembangan kawasan wisata alam itu agar dapat menjadi salah satu pemacu peningkatan roda perekonomian penduduk.

Pemkab membutuhkan investor yang

Tercatat 3 Kali selama 2011

epala Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Awen Pranata menyebutkan telah terjadi tiga kali konflik antara gajah dan manusia di area penyangga hutan lindung itu selama tahun 2011.

“Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun keluarnya gajah dari kawasan membuat warga mengalami kerugian besar, karena perkebunan mereka dirusak oleh hewan itu,” katanya.

Menurutnya, gajah keluar dari kawasan karena hewan itu memiliki indra penciuman yang tajam. Setiap musim panen, hewan besar itu turun ke pemukiman penduduk dan melewati tanaman warga yang telah siap panen.

Untuk mengantisipasi konflik lebih meluas lagi, tahun depan pihaknya akan menambah personel pamswakarsa sebanyak 200 orang, yang sebelumnya hanya berjumlah 60 orang. “Diharapkan dari penambahan personel pamswakarsa itu, mampu menghalau gajah-gajah liar yang hendak turun ke pemukiman warga,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan normalisasi kanal dan membuat pronjongan atau tanggul-tanggul besar yang membatasi areal gajah dan pemukiman warga. “Tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan mengucurkan

22

berminat menanamkan modal untuk mengembangkan Way Kambas guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat itu. “Pengembangan ini untuk meningkatkan daya tarik terhadap para wisatawan dalam dan luar negeri,” katanya.

Pemkab membutuhkan campur tangan investor atau pihak ketiga guna menambah sejumlah aktivitas pendukung agar wisatawan lebih nyaman dan aman berada berkunjung ke daerah itu. “Fasilitas yang dibutuhkan berupa kemudahan akses transportasi, hotel atau penginapan dan berbagai wahana kreasi agar lebih menarik,” ujar dia.

Menurutnya, taman nasional itu sangat potensial dikembangkan agar jumlah wisatawan yang berkunjung terus

bantuan sosial bagi warga penyangga kawasan tersebut, sebagai upaya peningkatan ekonomi warga,” kata Awen.

Sebelumnya, diberitakan 16 ekor gajah liar keluar dari hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan kembali pengusik kenyamanan warga Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunan Belimbing, Lampung Barat. Akibat turunnya gajah-gajah liar tersebut dari kawasan, warga setempat merasa ketakutan karena di kawasan tersebut konflik gajah dengan manusia kerap terjadi.

Tim patrol gajah, Ali, mengatakan pihaknya menurunkan empat gajah jinak untuk menggiring gajah-gajah liar kembali masuk ke dalam kawasan lindung. “Dengan hadirnya empat gajah jinak tersebut, konflik manusia dengan gajah mulai kurang,” katanya. Sementara terkait populasi gajah di Lampung, Awen menyebutkan sampai saat ini jumlah gajah di provinsi itu mencapai 250-300 ekor.

“Kalau dilihat saat gajah-gajah keluar, sepertinya telah terjadi penambahkan jumlah, karena gajah induk nampak terlihat sering berjalan dengan gajah anakan,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya belum bisa memprediksikan (tim) jumlah penambahan gajah.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA meningkat karena sudah dikenal sampai mancanegara. Selain itu, semakin meningkatnya kunjungan wisatawan juga akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional tersebut. “Kami harap taman nasional itu dapat menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Provinsi Lampung,� katanya. Kemudian di luar kawasan konservasi itu terdapat berbagai objek wisata pendukung yang menarik, seperti pusat latihan gajah, penangkaran

badak Sumatera, dan Kawasan Resort Suaka Rhino Way Kanan serta satwa liar lain.

Ia mengharapkan pemkab terus menggencarkan promosi wisata ini, untuk meningkatkan minat investor yang ingin menanamkan modalnya di sekitar taman nasional itu. Di kawasan taman nasional terdapat puluhan gajah jinak yang telah dilatih untuk berbagai atraksi dan dapat dipergunakan untuk bersafari melihat berbagai jenis satwa liar.

Selain itu, sekitar kawasan ini juga

akan dijadikan sebagai kawasan agrowisata atau wisata pertanian karena terdapat berbagai jenis buahan-buahan seperti pisang cavendish dan durian montong dengan produksi melimpah.

Jikakawasan wisata Way Kambas berkembang pesat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang akan berdampak pada kesejahteraan penduduk sekitar dan memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

(Kristian Ali, antara)

Investasi Lampung 2011 Capai Rp4,98 Triliun Investasi di Lampung dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA) selama 2011 tercatat Rp4,986 triliun.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan jumlah investasi itu komposisinya untuk PMA senilai Rp1,408 triliun dengan delapan proyek dan investasi PMDN sebesar Rp3,719 triliun.

“

A

ngka itu mengalami peningkatan bila dibanding dengan investasi di tahun 2010,� katanya. Investasi di Lampung pada 2010 tercatat sebesar Rp2,289 triliun dengan komposisi investasi PMA sebesar Rp1,431 triliun dengan 14 proyek dan investasi PMDN sejumlah Rp857,5 miliar dengan delapan proyek.

Peningkatan angka investasi secara keseluruhan itu ditunjang oleh angka investasi PMDN tahun 2011 yang naik sebesar 333,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didukung pula dengan terbitnya Peraturan

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non-Perizinan, yang semakin memberikan kemudahan kepada calon investor untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung.

Selain itu, Lampung sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia perlu adanya terobosan terutama dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) untuk menggaet investasi masuk ke daerah. Sementara investasi yang masuk ke Lampung pada 2010 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 6.398 orang.

Angka itu mengalami penurunan dibandingkan dengan 2009 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2009 sebanyak 4.802 orang. Gubernur Lampung itu juga mengharapkan, investasi di Lampung lebih baik dibandingkan tahun ini. Karena itu perlu upaya semua pihak untuk menggaet investor yang akan menanamkan modalnya di Lampung.

Selain memberikan kemudahan untuk berinvestasi, faktor lainnya yang cukup penting agar investor ingin menanamkan modalnya di Lampung adalah ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, stabilitas keamanan, dan kepastian hukum.

23

WARTA Jadi Lumbung Ternak Gubernur juga menjelaskan Provinsi Lampung secara nasional hingga 2011 masih menjadi lumbung ternak menyusul produksi sektor peternakan menujukkan kinerja positif pada tahun ini. “Produksi peternakan Lampung seperti daging kerbau, sapi, kambing, dan domba menunjukkan tren meningkat,” kata Gubernur.

Produksi daging sapi potong serta kerbau meningkat dari 980 ribu ton tahun 2010 menjadi 107 ribu ton pada tahun 2011. Sementara produksi daging kambing dan domba pada tahun 2011 sebanyak 1,6 juta ton. “Produksi ternak di Lampung tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung, tetapi juga daerah lain,” katanya.

Kemudian produksi ayam pedaging tahun 2011 sebanyak 27,3 juta ton meningkat sebesar dua persen dibandingkan dengan produksi tahun 2010.

Produksi telur juga mengalami peningkatan pesat sebesar 15,5 persen dari kondisi 2010. Di tahun 2011 total produksi telur adalah 61,687 juta ton.

Gubernur juga mengatakan Lampung termasuk diantara 10 besar provinsi penyumbang produk-produk perikanan seluruh Indonesia. Produksi sementara pada tahun 2011 adalah sebesar 161.892,24 ton. Selain itu sekitar 65 persen potensi produksi udang nasional berasal dari Provinsi Lampung.

Nilai ekspor produk laut mencapai 98,197 juta dolar AS tahun 2010 ke berbagai negara tujuan, antara lain Amerikan Serikat (52 persen), Jepang (15 persen), Inggris (24 persen), dan beberapa

24

negara Eropa lainnya. Namun demikian, secara agregat produksi perikanan tangkap Provinsi Lampung mengalami penurunan pertumbuhan produksi selama empat tahun terakhir, dengan penurunan rata-rata per tahunnya sebesar 5,5 persen.

“Kondisi itu tengah diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan beberapa program terintegrasi seperti pengembangan minapolitan dan minapedesaan,” ujarnya. Selain itu, bantuan berupa sarana dan prasarana perikanan yang modern untuk kelompok tani nelayan juga diberikan.

Sjachroedin menjelaskan penyebab turunnya produktivitas sektor perikanan karena serangan hama dan penyakit perikanan budidaya; belum optimalnya revitalisasi tambak udang; perubahan kondisi alam laut yaitu cuaca buruk, pemanfaatan sumber daya ikan laut belum optimal. Kemudian sebagian armada kapal penangkap ikan berukuran kecil dengan alat tangkap tradisional dan posisi nelayan atau pembudidaya ikan dalam rantai tata niaga perikanan tidak diuntungkan.

Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan sektor kelautan dan perikanan Lampung pada tahun mendatang menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal daya saing di tengah krisis finansial global.

“Selain itu, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di tengah ancaman perubahan iklim global juga menjadi tantangan daerah ini untuk memajukan sektor perikanan,” kata dia. Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan juga masih minim di tengah alokasi anggaran yang relatif rendah serta mengembangkan sumber daya manusia untuk mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum optimal juga mempengaruhi kemajuan sektor tersebut. Kemudian usaha perikanan yang didominasi oleh nelayan masih menggunakan cara yang tradisional, sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah. “Usaha tradisional belum dikelola secara komprehensif dari hulu hingga hilir,” kata dia.

Untuk mewujudkan

dan meningkatkan pendapatan di sektor kelautan dan perikanan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam bentuk pola kemitraan.

Tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kemitraan adalah untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara pengusaha lembaga usaha perikanan dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok atau koperasi yang berorientasi kepada keuntungan ekonomi secara adil dan berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat seperti nelayan, pembudidaya dan pengelola dengan tetap mengindahkan kelestarian sumber daya perikanan.

Hal itu diperkuat dengan landasan hukum tentang pengembangan dan pembinaan kemitraan sebagaimana diatur di dalam undang-undang, antara lain, Pasal 63 Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 yang menyebutkan pengusaha perikanan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

Juga Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 tahun 2004 tentang Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan sarat kemitraan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pola-pola kemitraan antara lain dengan; PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) pada tahun 1987-2001; PT Central Pertiwi Bahari (CPB) pada tahun 1990- sekarang; dan PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) pada tahun 24 Mei 2007-7 Mei 2011.

Kemudian, kemitraan usaha perikanan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain bidang perikanan budi daya, meliputi, budidaya rumput laut, budi daya jaring apung di waduk atau danau, dan lain-lain. Perikanan tangkap meliputi, penangkapan ikan di laut. Bidang pemasaran dan pengelolaan hasil meliputi; pengelolaan teri asin, pembekuan ikan, pemasaran ikan dan lain-lain.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA Joko mengharapkan kemitraan usaha perikanan di Provinsi Lampung dapat terwujud dan bersinergi sehingga dapat tercipta hubungan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Perkebunan Positif Gubernur Sjachroedin juga menjelaskan bahwa komoditas unggulan sektor perkebunan Provinsi Lampung seperti kakao, karet, dan kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan yang positif pada 2011. “Hanya komoditas kopi terjadi penurunan produksi dari 150 ribu ton pada 2010 menjadi 145 ribu ton perkiraan tahun ini,” katanya.

Keberhasilan kinerja sektor perkebunan terlihat pada produksi kakao tahun 2011 sebesar 27 ribu ton, dan memberikan kontribusi secara nasional sebesar tiga persen.

Komoditas tersebut menunjukkan kenaikan produksi selama lima tahun terakhir sebesar 0,91 persen per tahun.

Produksi karet tahun 2011 lanjutnya, sebesar 67.389 ton atau mengalami kenaikan kurang lebih sebesar lima persen dari produksi 2010. Produksi kelapa sawit sebesar 379.697 ton dan menunjukkan kenaikan produksi selama lima tahun terakhir sebesar 0,33 persen per tahun.

“Mengingat banyaknya pembukaan areal baru tanaman kelapa sawit, diprediksi produksi kelapa sawit akan terus meningkat. Hal itu ditandai dengan kenaikan produksi di tahun 2011 sebesar 2 persen dari produksi 2010,” ujarnya.

Sementara produksi gula hingga dengan triwulan III2011 sebesar 991 ribu ton, semakin mendekati angka produksi tahun 2010 sebesar 1,017 juta ton. Ia mengharapkan pada akhir tahun produksinya akan mencapai 1,143 juta ton. Kontribusi produksi gula Provinsi Lampung secara nasional hingga kini tetap terbesar yaitu 37 persen.

Komoditas lain yang menunjukkan pertumbuhan pesat adalah tembakau. Produksi tembakau Provinsi Lampung (angka sementara) tahun 2011 sebesar 392 ton dengan pertumbuhan produksi tahun 2010 ke 2011 sebesar 189 persen. Sementara produksi padi Provinsi Lampung naik tujuh persen dari 2,80 juta ton tahun 2010 menjadi 2,97 ton pada 2011.

“Produksi padi pada 2011 mengalami surplus kurang lebih sebesar 800.000 ton atau berada pada peringkat tujuh secara nasional,” kata dia. Sementara itu, produksi tanaman pangan seperti kedelai dan ubi kayu juga menunjukkan tren meningkat.

Produksi kedelai mengalami kenaikan yang fantastis sebesar 44,23 persen. Pada 2010 produksi kedelai di Provinsi Lampung sebanyak 7,325 juta ton dan pada tahun 2011 total produksi kedelai mencapai 10,565 juta ton. “Dengan laju produktivitas tersebut, diharapkan target swasembada kedelai 2014 optimis dapat tercapai,” ujar Gubernur.

Sementara poduksi ubi kayu menduduki peringkat pertama secara nasional, mengalami peningkatan sebesar 8,7 persen sehingga produksi tahun 2011 meningkat menjadi 9,02 juta ton dari tahun sebelumnya sebesar 8,3 (tim) juta ton. === Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

Peran Kaum Perempuan di Bidang Ekonomi

W

a k i l Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun ketahanan ekonomi.

“Hal itu sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat diberbagai sektor, baik pertanian, perkebunan, perikanan, jasa, dan lain-lain,” kata Joko di sela-sela memperingati Hari Ibu di Bandarlampung, Jumat (22 Desember 2011).

Karena itu, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat sejahtera secara otomatis predikat Provinsi Lampung sebagai daerah termiskin ketiga di Sumatera dapat berubah menjadi provinsi yang lebih baik dan sejahtera.

Ia mengatakan wacana tersebut bukanlah hal yang mustahil, jika seluruh elemen masyarakat Lampung tanpa terkecuali peran perempuan bersama mendukung program perekonomian sesuai dengan profesinya. Sehingga, Lampung menjadi provinsi yang unggul dan berdaya saing serta sebagai daerah percontohan terbaik dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Peringatan ke-83 Hari Ibu tahun 2011 bertema “Peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan ekonomi menuju kesejahteraan bangsa.”

Menurut dia, tema tersebut sangatlah tepat dan relevan mengingat di era modernisasi dan globalisasi kaum perempuan dituntut untuk membangun ketahanan ekonomi, baik yang berprofesi sebagai elit politik, PNS, pengusaha, petani, pedagang hingga ibu rumah tangga.

Menyikapi pemberitaan oleh media massa terkait tindak kriminalitas pemerkosaan dan lain-lain yang dialami kaum perempuan di angkutan umum, Joko meminta kaum perempuan khususnya pengguna angkutan umum untuk lebih waspada.

“Tidaklah mustahil kejadian tersebut dapat juga terjadi di daerah ini, dan saya meminta kepada pihak terkait untuk melakukan sosialisasi khususnya kaum perempuan untuk menghindari korban tindak kriminalitas,” kata dia. Peringatan Hari Ibu diharapkan menjadi “starting point” bagi perempuan untuk terus meningkatkan kiprah dalam berbagai aspek (tim) kehidupan.

25

WARTA

Bantuan untuk Cegah HIV/AIDS Global Fund memberikan bantuan kepada delapan kabupaten/kota di Lampung untuk menanggulangi dan mencegah pesersebaran HIV/AIDS. Bantuan tersebut sangat penting, karena Dinas Kesehatan Lampung menemukan peningkatan kasus HIV/AIDS yang signifikan.

K

epala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Anita Andriyani, mengatakan keempat daerah yang mendapat bantuan dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu Bandarlampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Selatan.

Sepanjang tahun 2002 hingga 2011, jumlah kasus HIV/AIDS di Bandarlampung sebanyak 412, Lampung Tengah 24, Lampung Utara 38, dan Lampung Selatan 30. Total kasus HIV/AIDS di seluruh Lampung sepanjang 2002-2011 sedikitnya berjumlah 545 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 64 kasus.

Sementara keempat daerah lainnya yang juga mendapat bantuan untuk penanggulangan HIV/AIDS adalah Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Tulangbawang, dan Kota Metro. Untuk Kabupaten Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Tulangbawang, Dinas Kesehatan menemukan sedikitnya 13 kasus hilangnya kekebalan tubuh, sedangkan di Kota Metro ditemukan 9 kasus.

Selain itu, Dinas Kesehatan Lampung juga memprioritaskan Kabupaten Lampung Barat untuk mendapatkan dana ekspansi bantuan penanggulangan HIV/AIDS dari Global Fund, dengan alasan yang sama.

Dinas Kesehatan menemukan sedikitnya 7 kasus baru HIV/AIDS di Lampung Barat selama tiga tahun terakhir. “Dugaan kami apabila ada 7 kasus yang ditemukan, sedikitnya ada seratusan kasus HIV/AIDS yang belum terungkap di daerah itu,” kata dia.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan daerah-daerah tersebut memiliki peraturan daerah (perda) penanggulangan HIV dan perlindungan terhadap

26

orang terinfeksi HIV pada tahun 2012.

Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said mengatakan Pemprov akan membicarakan hal itu dengan instansi terkait, seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.

Anita Andriyani juga menyebut Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengupayakan di setiap rumah sakit kabupaten pada tahun 2012 memiliki klinik voluntary counseling and testing (VCT) yang tujuannya untuk memudahkan orang yang terinfeksi HIV memeriksakan diri dan mendapatkan layanan pengobatan.

Saat ini, klinik VCT baru ada di empat kabupaten/kota di Lampung, yaitu Bandarlampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Selatan.

Lampung memiliki lima klinik VCT dengan tenaga medis dan paramedis yang mengimbau seseorang memeriksakan darahnya secara sukarela.

Kelima klinik VCT itu adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), RSUD Bandarlampung, RS Ryacudu Lampung Utara, RS Demang Sepulauraya Lampung Tengah, dan RS Kalianda Lampung Selatan.

Dia menjelaskan VCT merupakan entry point untuk memberikan perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). VCT juga merupakan salah satu model untuk memberikan informasi secara menyeluruh dan dukungan untuk mengubah perilaku berisiko serta mencegah penularan HIV/AIDS. “Kalau dinyatakan positif maka akan diberikan antiretroviral therapy (ARV) untuk menekan virus dalam darah, dan untuk pengadaan ARV kita didukung pemerintah pusat langsung ke rumah sakit,” kata dia.

Hal itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS secara sukarela.

“Dalam surat keputusan itu disebutkan seseorang yang dites secara

sukarela harus dijamin dan dilindungi kerahasiaannya, sebab masih ada stigma dalam masyarakat yang mendiskriminasi mereka,” kata dia.

Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong semua pihak di level kabupaten/kota melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk memobilisasi peningkatan anggaran dana penanganan HIV/AIDS. Asisten I Bidang Pemerintahan Pemrpov Lampung Tarmizi Nawawi mengatakan hal itu merupakan bagian dari perbaikan sistem reformasi penanggulangan HIV/AIDS di daerah itu.

Beberapa instruksi Pemprov Lampung terhadap Komisi Penanggulangan AIDS di seluruh kabupaten/kota tersebut adalah memperluas jaringan fasilitas pelayanan bagi orang yang terinfeksi HIV. “Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan serta melakukan perbaikan koordinasi dan tata kelola semua pihak dalam penanggulangan,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS 2011.

Menurut dia, hal itu penting menindaklanjuti rekomendasi Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS 2011 di Yogyakarta untuk menekan penyebaran HIV di masa mendatang. Selain itu, instruksi tersebut sangat penting untuk mencapai target MDG’s pada 2015 yang menargetkan penurunan jumlah orang terinfeksi HIV secara signifikan.

Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemprov Lampung Wisanggono mengatakan acara yang diadakan instansinya itu diikuti oleh 40 peserta dari seluruh instansi pemerintahan dan masyarakat yang terkait langsung dengan penanggulangan HIV. Acara tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang penanggulangan HIV melalui pemberdayaan masyarakat sesuai kebijakan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi.

Dalam acara tersebut hadir empat pembicara, yaitu Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kemendagri Lies Kurniawati, Staf Bappeda Provinsi Lampung Evie Fatmawati, Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Anita Andriyani, dan Staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (tim) Ahmad Alamsyah.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA

Tabuh Gamolan Pecahkan Rekor Muri PERTUNJUKAN alat musik musik asli Lampung dari bambu, gamolan, selama 25 jam nonstop oleh para pemuda, pelajar, dan masyarakat umum seLampung berhasil meraih penghargaan dan tercatat di Museum Rekor Indonesia (Muri).

P

emecahan rekor Muri untuk tabuh gamolan terlama dengan peserta terbanyak tersebut dimainkan secara terus-menerus sejak Rabu hingga Kamis (7—8 Desember 2011) di Lapangan Korpri, Pemprov Lampung. Bukan hanya itu, Gubernur Lampung Sjachroedin juga menyerahkan gelar adat dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) kepada Prof. Dr. Margaret J. Kartomi.

Alat musik tradisional Lampung ini sudah diteliti oleh ilmuwan budaya asal Australia, Prof. Dr. Margaret J. Kartomi. Karena itu, Pemprov Lampung dan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) memberikan gelar adat Lampung kepadanya. Penghargaan itu diberikan MPAL tidak dalam sebuah kedudukan (muari atau pengangkonan), tetapi lebih kepada prestasi dan kepeduliannya terhadap budaya Lampung, yaitu berupa penemuan alat musik gamolan.

Untuk pemecahan rekor selama 25 jam tersebut para pemain alat musik tradisional Lampung ini berasal dari 25 grup dengan masing-masing 25 pena-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

buh. Setiap grup penabuh dibagi dalam tiga kelompok, masing-masing untuk melodi 15 orang dan untuk ritme tinggi serta ritme rendah sebanyak 5 orang.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada tokoh budaya Lampung dan digelar pawai budaya berupa arakarakan kendaraan hias dan nikah massal bagi 50 pasangan. Pawai budaya diikuti berbagai perwakilan, seperti Dinas Perhubungan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Pemkot Metro; Pemkab Pringsewu; Pemkab Waykanan; dan lainnya.

Dari hipotesis Margaret J. Kartomi, gamolan Lampung merupakan cikalbakal dari gamelan di seluruh dunia.

“Dari hasil penelitian saya, di Jawa tidak ditemukan alat musik tunggal yang bernama gamelan. Karena ternyata gamelan atau gamolon yang tunggal itu ditemukan di Lampung Barat dan alat musik tersebut sama dengan alat musik yang ada pada relief Candi Borobudur,” kata Margaret J. Kartomi.

Selain ditemukan di Lambar, gamolan juga terdapat di Waykanan.

Jenisnya sama dengan yang ada di Lambar, yakni pertemuan antara kebudayaan besar India dan Tiongkok pada masa lampau. “Gamolan Lambar dan pegamolan Waykanan sama-sama berasal dari kata begamol yang artinya ber-

kumpul,” ujarnya. Dengan bukti inilah, masyarakat Lampung diketahui turut membangun Candi Borobudur yang berupakan salah satu keajaiban dunia.

Gubernur Sjachroedin Z.P. mengatakan bahwa pemberian gelar adat kepada Prof. Dr. Margaret J. Kartomi diharapkan dapat bermakna serta bermanfaat bagi kemajuan budaya masyarakat Lampung. “Saya juga minta penemuan alat musik gamolan ini ditindaklanjuti dengan melestarikannya dan dipertunjukkan kepada masyarakat, baik dalam bentuk lomba, festival, maupun pertunjukan di setiap even,” katanya.

Ketua Panitia Pemecahan Rekor Muri dr. Relliyani mengatakan pemecahan rekor akan dilakukan mulai pukul 12.00 WIB Rabu (7/12) hingga pukul 13.00 WIB Kamis (8/12) di Lapangan Korpri. “Kegiatan ini merupakan kebanggaan Lampung atas gamolan,” ujarnya.

Sebelumnya, Program Studi Seni Tari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila pernah menggelar seminar dan konser untuk mengungkap sejarah asal alat musik cetik atau gsamolan Lampung itu.

Hasyimkan, pemateri dalam seminar itu, memaparkan alat musik tradisional tersebut berasal dari Lampung Barat.

Dulu sebutannya bukan cetik, melainkan gamolan. “Alat musik ini

27

WARTA diperkirakan sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Kemudian puncak perkembangannya pada abad ke-5 Masehi,” terangnya. Kala itu, lanjut dosen Prodi Seni Tari FKIP Unila itu, di Lampung sendiri telah ada Kerajaan Kedali yang bercorak Tiongkok dan beragama Budha.

“Gamolan berasal dari kata begamol yang dalam bahasa Lampungnya

begumul atau bahasa Melayunya berkumpul,” jelasnya. Pada kali pertama gamolan diciptakan hanya dengan satu nada, bukan seperti saat ini yang terdiri banyak nada.

Alat musik terbuat dari kayu atau bambu ini sebagai alat komunikasi bagi penduduk setempat. Seperti untuk memanggil atau mengumpulkan pen-

duduk sebagai pertanda ada pengumuman, bahaya, atau keadaan darurat.

“Nah, karena fungsinya sebagai bunyi untuk mengumpulkan penduduk maka masyarakat pun menamainya dengan istilah begamol yang berarti berkumpul. Kemudian berganti lagi menjadi gamolan atau saat ini lebih dikenal dengan cetik,” ujarnya. (tim)

Menanti Institut Teknologi Sumatera

P

emprov dan DPRD Lampung berupaya keras agar Institut Teknologi Sumatera bisa dibangun di Lampung.

Menurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membangun dua institut teknologi baru di Tanah Air. Satu institut akan dibangun di Kalimantan dan satu lagi di Sumatera.

Untuk di Sumatera, Lampung harus bersaing dengan Sumatera Selatan yang juga berupaya menjadi lokasi pembangunan Institut Teknologi Sumatera. “Nah, kami sebagai wakil rakyat dan Pemprov akan terus berupaya dengan melobi Pemerintah Pusat agar institut teknologi itu bisa dibangun di Lampung. Secara geografis, Lampung lebih layak karena lebih dekat dengan Jawa,” kata Marwan, di ruang kerjanya, Kamis (8 Desember 2011).

Menurut Marwan, Kementerian Pendidikan hanya meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan 100 ha sebagai calon lokasi pembangunan institut teknologi Sumatera. Jika lahan siap dan dianggap cocok, pembangunan segera dimulai karena anggarannya sudah disiapkan melalui APBN 2012.

Pemprov sendiri memiliki banyak lahan yang bisa dijadikan lokasi pembangunan Institut Teknolgi Sumatera. Tiga alternatif yang paling strategis, di antaranya, di lokasi kota baru di Jatiagung, Lampung Selatan (1.300 ha), di Sukarame (300 ha), dan di

28

Sulusuban, Lampung Tengah (500 ha).

“Namun jika boleh memilih, Pemprov dan DPRD akan mengarahkan pembangunan institut teknologi itu di kota baru, Jatiagung, Lampung Selatan,” kata dia. Pasalnya, dengan adanya pusat pendidikan di kota baru, secara perlahan kota baru akan semakin ramai dan pertumbuhan kota bisa lebih cepat.

Apalagi Kemendikbud menargetkan pada 2015 ada 50 ribu mahasiswa yang kuliah di Institut Teknologi Sumatera itu. “Kalau membangun gedung saja kan mudah. Tapi membangun pusat keramaian yang susah. Dengan adanya kampus di kota baru, masyarakat pasti tertarik membangun rumah makan, pertokoan, perumahan, dan pusat ekonomi lainnya di sekitar kampus. Hal ini sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi di kota baru,” kata dia.

Pada 8 Desember 2011 Tim Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendiknasbud) menyambangi kantor DPRD dan sekretaris Provinsi Lampung.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan, kedatangan tim ini untuk menawarkan sekaligus melihat kesiapan Lampung menjadi lokasi dibangunnya institut teknologi setara Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sementara Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Toni Ol Tobing, mengatakan Pemkab Lampung Selatan berupaya keras untuk mengambil peluang menjadi lokasi Institut Teknologi Sumatera guna memajukan sektor pendidikan, karena saat ini sekolah tinggi di Lamsel masih sedikit.

“Kita sudah menyiapkan lokasi seluas 100 hektare untuk pendirian sekolah perguruan tinggi negeri tersebut,” kata dia. Bahkan, pemkab telah mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan terkait potensi yang ada di Lampung Selatan sebagai pertimbangan kelayakan untuk pendiriannya.

Mantan Kepala Bappeda Lampung Selatan itu menyebutkan lokasi yang rencananya akan menjadi lokasi pendirian berada di Kecamatan Jatiagung. “Potensi wilayah masih luas dan berdekatan dengan Pulau Jawa serta sebagai kebutuhan sumberdaya manusia untuk pembangunan daerah terutama bidang (tim) teknologi,” katanya.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

WARTA

Sopir dan Buruh Mengadu ke Dewan Ratusan sopir dan buruh yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Pengemudi Pelabuhan Panjang (A2P3) mengadu ke DPRD Lampung, Senin 5 Desember 2011. Mereka diterima dan berdialog dengan Ketua Komisi IV DPRD Darwin Ruslinur, Ketua Komisi V Yandri Nazir, Asisten Gubernur Bidang Ekubang Arinal Junaidi, dan Kabiro Ops Polda Lampung Sahimin Zainudin.

H

adir pula dalam dialog tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung M. Ishak, GM PT Pelindo II Panjang Doso Agung, dan Plt. Adpel Panjang Jhonny P. Simbolon. Para sopir dan buruh itu menuntut agar sistem bongkar dan muat di Pelabuhan Panjang diubah dari sistem curah ke cara kemasan.

Dalam rapat bersama di Komisi IV DPRD Lampung itu akhirnya ditandatangani surat keputusan yang isinya tuntutan para sopir dan buruh akan dibahas di tingkat pengusaha.

Selain itu, pihak terkait juga harus menembuskan surat keputusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Poin lain yang harus dituruti A2P3 adalah sopir dan buruh diminta bekerja sebagaimana biasanya.

Usai menandatangani surat keputusan bersama, ratusan demonstran meninggalkan Lapangan Korpri yang menjadi tempat berunjuk rasa.

Namun, usai penandatanganan surat keputusan, para sopir tetap pada tuntutannya. Jika Administratur Pelabuhan (Adpel) Panjang tidak juga mengundang pengusaha untuk membicarakan tuntutan mereka, sopir akan kembali ke Lapangan Korpri. “Kita akan lihat apakah Adpel menepati janji atau tidak. Bila tidak, kami akan kembali berdemo,” ujar Koordinator Lapangan A2P3 Agus Saprudin usai pertemuan.

Menindaklanjuti surat kepu-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011

tusan itu, Plt. Adpel Panjang Jhonny P. Simbolon mengatakan pihaknya segera mengundang kepada para pengusaha dan asosiasi yang terkait kepelabuhan. Sementara Asisten Ekubang Arinal Junaisi meminta para sopir dan buruh untuk kembali bekerja selama proses pemenuhan tuntutan ini berjalan. Bahkan jika perlu, pemprov akan memfasilitasi sopir dan buruh untuk menghadap Menhub.

Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan kini Pelabuhan Panjang tengah melakukan peningkatan dengan teknologi semakin maju dengan volume ekspor semakin tinggi. “Masa mau ditangani seperti zaman Majapahit, nggak bisa dong. Kita mesti mengikuti kemajuan zaman. Buruh ikuti dulu dong,” ujar Gubernur.

Ia mengatakan pemprov akan mencarikan solusi untuk sopir dan buruh. “Jangan paksakan kehendak.

Kita akan carikan jalan. Kalau ini menghambat padahal volume ekspor semakin tinggi, kita ketinggalan dengan provinsi lain,” katanya.

Sebelumnya, para sopir dalam aksinya menuntut bahwa komoditas tertentu seperti pupuk, garam, jagung, kacang kedelai, arang, bungkil/ kernel, dan pakan ternak yang diimpor dari luar negeri yang akan dibongkar di Pelabuhan Panjang akan dikemas dalam bentuk karung,

bukan dengan sistem curah.

Sementara General Manager PT Pelindo II Pelabuhan Panjang Doso Agung menuturkan aksi mogok yang dilakukan para sopir tidak ada hubungannya dengan rumah tangga Pelindo. “Kami di sini hanya memastikan bongkar muat berjalan lancar. Kami telah memodifikasi truk untuk mengangkut barang-barang bongkar muat tersebut,” katanya.

Apa yang dilakukan Pelindo, kata Doso, sesuai dengan SK Gubernur No. 270/3544/II.03/2011 pada 15 November 2011 tentang Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pengemudi Angkutan Bongkar Muat Barang Pelabuhan Panjang.

Jika pelaksanaan bongkar komoditas curah harus dilaksanakan dalam bentuk kemasan, pada komoditas tertentu dapat menghambat kelancaran kegiatan kepelabuhan dan pelemahan daya saing jasa kepelabuhan. Selain itu, berimplikasi ke kondusivitas iklim perekonomian (tim) nasional di Lampung.

Segenap Pimpinan, Anggota, dan Staf

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2011