Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Desember 2012

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI DESEMBER 2012

Disepakati UMP di Atas KHL

Impor Singkong Hancurkan Petani

Bentuk Pansus LHP Bantuan Parpol

Perlu Kajian Mendalam untuk Mekarkan Provinsi

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

1

Dari Redaksi

ANGGARAN PROPORSIONAL nggaran adalah urat nadi bagi organisasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Pengertian anggaran (budget) secara umum adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas, dan tujuan yang hendak dicapai.

Anggaran pemerintah privinsi setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara filosofi adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga penetapannya dilakukan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sehingga pengelolaannya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas (accountability), transparan (transparency), dan kewajaran (fairness).

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Dalam penyusunan APBD terdapat tahapan dari proses

A DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH Heri Farukh Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin M Rizal Nasution, SE STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dikenal dengan siklus APBD. Siklus tersebut meliputi tahap perencanaan dalam bentuk RAPBD, pembahasan dan penetapan RAPBD menjadi APBD, pelaksanaan APBD, tahap pengawasan pelaksanaan APBD oleh instansi yang berwenang, dan pertanggungjawaban APBD. Kenaikan APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 yang mencapai Rp4,410 triliun, diharapkan bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan rasio belanja langsung sebesar 50,23 persen berbanding dengan belanja tidak langsung 49,73 persen, APBD Lampung Tahun 2013 diharapkan bisa proporsional, lebih prorakyat, dan bisa menjawab aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, semangat untuk mendukung terkelolanya anggaran keuangan daerah yang baik tetap harus dikedepankan. Upaya mengefektifkan penggunaan APBD bagi eksekutif mapun legislatif tercermin dari rasio alokasi penggunaan anggaran.

Kita berharap APBD Tahun 2013 yang menjadi ulasan dalam Laporan Utama pada edisi ini bisa terealisasi dengan baik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dalam pelaksanaannya tentu memerlukan pengawasan, bukan saja dari lembaga-lembaga berwenang, seperti BPK, BPKP, Anggota Dewan, dan Inspektorat, melainkan juga dari seluruh elemen masyarakat.

Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA

APBD Tahun 2013 Disahkan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar pada 11 Desember 2012 menyetujui Rancangan APBD Tahun 2013 yang diajukan Pemerintah Provinsi Lampung dengan total pendapatan dan belanja sebesar Rp4,410 triliun disahkan. ersetujuan diberikan setelah Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung membahas Raperda APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tahapan dan mekanisme.

Raperda APBD disampaikan Gubernur Lampung melalui surat Nomor 903/ 3599/09/2012 tanggal 30 November 2012 dan secara resmi disampaikan dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 3 Desember 2012 oleh Wakil Gubernur Lampung.

Adapun proses pembahasan yang dilakukan adalah pada tanggal 5 s/d 7

P

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

Desember 2012 dilaksanakan rapat pembahasan tingkat Komisi dengan mitra kerja. Kemudian setiap Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan dan materi-materi yang dijadikan bahan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pada tanggal 10 Desember 2012 dari pukul 09.00 s/d 16.00, dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dengan Ketua-Ketua Komisi DPRD Provinsi Lampung. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2012 dari pukul 17.00 hingga

malam hari dilaksanakan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pada tanggal 11 Desember 2012 dari pukul 09.00 s/d 12.00 dilaksanakan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Paripurna penyampaian Laporan Badan Anggaran dan selanjutnya persetujuan pengesahan RAPBD menjadi Perda APBD Tahun 2013.

Setelah melalui proses pem-

3

LAPORAN UTAMA

bahasan, diperoleh komposisi APBD Provinsi Lampung TA 2013, yaitu dari pos Pendapatan Daerah senilai Rp 4,410 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah Rp 2,183 triliun, Dana

Perimbangan Rp 1,421 triliun, dan LainLain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 805,578 miliar.

Seementara di pos Belanja Daerah, berupa Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp 2,193 triliun dan Belanja Langsung sebesar Rp 2,217 triliun. Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 49,73 persen: 50,27 persen.

APBD PROVINSI LAMPUNG TA 2013

4

No.

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.183.413.478.756,32 1.667.107.700.000 8.339.099.000 23.549.584.756 484.417.095.000

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.421.737.554.440,90 300.966.141.440 1.060.663.183.000 60.108.230.000

1.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

805.578.818.000,00

TOTAL PENDAPATAN DAERAH

4.410.729.851.197,22

2.

2.1.

2.2.

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

2.193.535.601.197,22 2.217.194.250.000,00

3.

TOTAL BELANJA DAERAH ( DEFISIT ) PEMBIAYAAN DAERAH

4.410.729.851.197,22 -

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Secara umum tidak terjadi perubahan struktur anggaran sesuai dengan KUA & PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2013. Namun demikian, menurut Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, Badan Anggaran melakukan penataan kembali Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD. Di sektor pendapatan, berdasarkan hasil pembahasan tingkat Komisi dan Badan Anggaran terdapat potensi penambahan PAD yang berasal dari SKPD penghasil PAD sebesar Rp 879,120 juta. Jika terealisasi untuk ditata pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2013.

Di sektor belanja daerah, terjadi perubahan-perubahan berikut.

1. Dinas Permukiman: penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar sehingga menjadi sebesar Rp 20 miliar, dananya diperoleh dari penataan kegiatan-kegiatan lain yang ada pada Dinas bersangkutan.

2. Dinas Koperindag: dana tambahan pada KUA & PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2,2 miliar, keseluruhannya diperuntukkan untuk kegiatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/ Revitalisai Kelembagaan.

3. Dinas Pendidikan: pengurangan dan pengalihan anggaran pada: - Pembangunan sarana dan prasarana SMK unggulan dan terpadu di Negarabumi Ilir semula Rp15,270 miliar dikurangi menjadi Rp10,171 miliar, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5,098 miliar.

- Kegiatan Pengembangan RSBI SD/MI/SMP/MTs dan SMA/ SMK di-drop sebesar Rp2,500 miliar.

- Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis dikurangi dari Rp13,076 miliar menjadi Rp9,990 miliar, sehingga tersisa anggaran sebesar Rp3,086 miliar.

- Kegiatan penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Madrasah dari Rp700 juta di-drop.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

-

Peningkatan Wawasan Kegiatan Belajar Mengajar Wajar 9 tahun semula Rp17,879 miliar dikurangi hingga menjadi Rp17,018 miliar (berkurang Rp860,550 juta).

- Peningkatan Wawasan Belajar Mengajar SMA/MA dari Rp7,410 miliar menjadi Rp7,036 miliar (berkurang sebesar Rp374,100 juta).

- Pengembangan sekolah AlKautsar di Kabupaten Lampung Barat dan Kota Baru dari Rp7,401 miliar menjadi Rp7,111 miliar (berkurang sebesar Rp290 juta).

- Pengembangan Sekolah Model di Bakauheni dan Yayasan Bahrul Magfiroh Pagelaran dari Rp4,100 miliar menjadi Rp3,580 miliar (berkurang Rp520 juta).

Jadi, total anggaran yang dialihkan sebesar Rp13,429 miliar, yang selanjutnya dialokasikan untuk: - Penambahan pada program RKB 9 Tahun sebesar Rp3,349 miliar (peningkatan Kegiatan Belajar SMA/MA/SMK I dari Rp12,820 miliar menjadi Rp16,169 miliar).

- Peningkatan kompetensi guru (UKG) Rp1 miliar.

- Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA/MA/SMK II Rp2,5

-

-

-

-

-

-

miliar (semula Rp10,100 miliar menjadi Rp12,610 miliar).

Penambahan Aula SMA Negeri II Bandarlampung Rp980 juta (berasal dari kegiatan peningkatan kegiatan Belajar Mengajar SMA/MA/SMK II semula Rp3,750 miliar menjadi Rp4,730 miliar).

Peningkatan Fungsi Organisasi dan Lembaga Kependidikan sebesar Rp700 juta.

Peningkatan Sarana Ibadah Sekolah/Madrasah Rp1,1 miliar (penambahan dari Kegiatan sarana Ibadah Sekolah/Madrasah dari Rp400 juta menjadi Rp1,5 miliar).

Penambahan pada Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar Wajar 9 tahun jenjang TK/PAUD dari Rp7,645 miliar menjadi Rp8,413 miliar (ada tambahan Rp768 juta).

Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar Wajar 9 tahun jenjang SD/MI dari Rp6,284 miliar menjadi Rp6,476 miliar (bertambah Rp192 juta).

Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA/MA/SMK I dari Rp8,100 miliar menjadi Rp10,100 miliar (bertambah Rp2 miliar).

Penambahan pada program

5

LAPORAN UTAMA pembinaan dan pengembangan kurikulum nasional SD/SMP semula Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar (bertambah Rp500 juta).

- Penambahan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan rehabilitasi gedung kantor (UPTD BPKB Cut Mutia) semula Rp500 juta menjadi Rp566 juta (ada penambahan Rp66 juta).

- Penyediaan dokumen penilaian belajar siswa dari Rp4,2 miliar menjadi Rp4,484 miliar (ada penambahan Rp284 juta).

Dalam rangka penyempurnaan Program dan Kegiatan pada seluruh SKPD Provinsi Lampung agar tujuan Pembangunan tercapai dengan baik maka Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biro Perekonomian: diharapkan pemberian kuota penyaluran dan distribusi pupuk bersubsidi dapat dicermati dan dikawal dalam pelaksanaannya. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan dalam peredaraan pupuk serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan pupuk di lapangan.

6

2.

3.

4.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan: agar dapat meningkatkan kopentensi para petani dalam pembuatan pupuk organik guna mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan untuk penganggaran kegiatan untuk pendirian Pengelolaan Pupuk Organik.

Direkomendasikan pula untuk menyusun kegiatan mengenai pengembangbiakan kambing saburai yang dijadikan ikon perternakan di Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan: diharapkan dalam penyaluran bantuan kapal ukuran 30 GT yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, harus cermat dalam pemilihan kelompok usaha bersama yang berkompeten agar bantuan kapal besar tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan nelayan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: untuk menyusun kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Rippda) Provinsi Lampung guna percepatan pembangunan kepariwisataan di Lampung yang bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat.

5.

6.

Bappeda: perlunya mempunyai database yang terorganisasi dengan baik sehingga dapat memudahkan pemantauan kegiatan yang terdapat di setiap dinas/instansi satuan kerja.

Biro Administrasi Pembangunan: agar dapat memantau program administrasi pembangunan sesuai dengan tugas pokok, mengkaji, merumuskan, menata, dan menyempurnakan administrasi pembangunan daerah, prioritas program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta pembinaan terkait administrasi pembangunan daerah. Terutama penggunaan APBD Provinsi Lampung, termasuk juga program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Sedangkan Fraksi-Fraksi DPRD merekomendasikan agar pada tahuntahun mendatang Pemprov Lampung dapat menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD; baik Perubahan APBD maupun APBD Murni, tepat waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri; sehingga pembahasannya memiliki waktu yang cukup dan dapat dibahas secara seksama serta komprehensif.

Dengan demikian APBD yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Selain itu, dalam penetapan lokuslokus kegiatan agar lebih dijabarkan secara jelas dan transparan serta disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung. Kemudian, Bandara Radin Intan II yang direncanakan menjadi Bandara Internasional perlu pembenahan segala bidang, terutama arena parkir dan ruang tunggu penumpang, supaya ditata lebih representatif sehingga pengguna jasa bandara lebih nyaman.

Fraksi-fraksi juga merekomendasikan agar perizinan Kota Baru agar dituntaskan supaya tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari; program prorakyat di bidang Pendidikan, Pertanian, Perkoperasian mendapat prioritas anggaran pada APBD yang akan datang; dan semua SKPD dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

“Namun demikian, prinsip kehatia-hatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan tetap menjadi pedoman agar upaya meningkatkan pendapatan tetap dalam koridor peraturan dan perundangundangan serta tidak kontraproduktif terhadap sektor riil di Lampung,” katanya.

Dari sisi belanja, alokasi belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada asas umum dan kaidah-kaidah bahwa program pembangunan disusun dengan perspektif ke depan sesuai

dengan prosedur dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan memiliki keterkaitan mulai dari perencanaan di tingkat desa/ kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Belanja diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah, seperti pembangunan kota

PAD Naik 16,49 persen Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ketika menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2013 pada Sidang Paripurna DPRD pada 3 Desember 2012 menjelaskan dalam menyusun rencana pendapatan daerah telah memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan daerah serta perkiraan besaran dana transfer ke daerah.

Untuk Pembelian Alat Kesehatan etelah APBD Provinsi Lampung 2013 disahkan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) memperoleh anggaran sebesar Rp32 miliar. Dari jumlah itu, sekitar separonya akan diperuntukkan pembelian alat-alat kesehatan.

“Tujuannya untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujar Direktur Utama RSUDAM drg. Torry Duet Irianto ketika ditemui di RSUDAM, 15 Desember 2013. Torry juga berjanji terus berupaya meningkatkan pelayanan. Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUDAM mendapat suntikan dana dari APBD. “Setelah RAPBD Lampung tahun anggaran 2013 disahkan, secara umum tidak terjadi perubahan struktur anggarannya. Namun untuk termasuk anggaran yang dialokasikan ke RSUDAM, terjadi penataan sehingga ada pengurangan,” katanya.

Dia menyebutkan semula pada 2013 ini RSUDAM mengusulkan Rp60 miliar, tetapi yang disetujui Rp32 miliar. “Awalnya anggaran yang kami usulkan sebesar Rp60 miliar. Namun, berdasarkan evaluasi dari Badan Anggaran, yang disetujui Rp32 miliar,” jelasnya. (tim)

S

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

7

LAPORAN UTAMA

baru Lampung, pembangunan dan implementasi terminal agrobisnis, penguatan Menara Siger sebagai ikon pariwisata dan budaya daerah Lampung, implementasi pendidikan unggulan terpadu, dan pembangunan Banadara Radin Intan II sebagai bandara internasional.

Menurut Gubernur, pengelolaan anggaran berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, dan memperhatikan sinergi program dan agenda pembangunan nasional, juga kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2013, maka rancangan struktur APBD Tahun 2013 disusun sebagai berikut. Pertama, rencana target pendapatan sebesar Rp4,410 triliun atau meningkat 10,26 persen dari Perubahan APBD Tahun 2012 sebesar Rp4 triliun.

Proyeksi penerimaan bersumber dari PAD sebesar Rp2,183 triliun atau meningkat 16,49 persen dari Perubahan APBD Tahun 2012 sebesar Rp1,874 triliun; dana perimbangan sebesar Rp1,421 triliun atau meningkat 11,74 persen dari Perubahan APBD 2012 sebesar Rp1,272 triliun; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp805,578 miliar atau turun 5,63 persen dari Perubahan APBD 2012 sebesar Rp853,659 miliar.

8

Gubernur menjelaskan bahwa potensi PAD Provinsi Lampung terus meningkat setiap tahun. Kenaikan PAD sebesar 16,49 persen pada RAPBD 2013 banyak disumbang dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mencapai Rp1,329 triliun atau 60,91 persen dari total pendapatan APBD 2013. “Target PAD tersebut akan tercapai jika semua pihak yang terkait mendukung realisasinya. Kita harus terus mengintensifkan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB dengan sistem berbasis online dan koordinasi intensif

dengan pihak-pihak terkait,� ujar Gubernur.

Kemudian penerimaan dari dana perimbangan pada RAPBD Tahun 2013 meningkat 11,74 persen disumbang oleh penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp1,06 triliun, bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp300,966 miliar, dan dana alokasi khusus Rp60,108 miliar.

Sedangkan penerimaan dari Lainlain Pendapatan yang Sah turun sebesar 5,63 persen disebabkan oleh penurunan pos pendapatan hibah dari pemerintah, yaitu hibah infrastruktur serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam RAPBD 2013 sebesar Rp51,286 miliar. Tetapi terdapat peningkatan hibah dari badan/ lembaga/organisasi dalam negeri sebesar Rp1,206 miliar serta dana penyesuaian berupa dana insentif daerah sebesar Rp2 miliar.

Kedua, belanja daerah direncanakan dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp2,193 triliun dan belanja langsung Rp2,217 triliun atau dengan komposisi 49,73 persen berbanding 50,27 persen yang menunjukkan proporsi anggaran yang cukup ideal, karena alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan belanja tak langsung.

Komposisi belanja tak langsung meliputi belanja pegawai Rp597,666

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA miliar; belanja hibah Rp819,448 miliar; belanja bantuan sosial Rp8,5 miliar; belanja bagi hasil kabupaten/ kota Rp575,946 miliar; belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa, dan parpol Rp170,3 miliar; dan belanja tak terduga Rp21,674 miliar.

Menurut Gubernur, belanja pegawai merupakan gaji dan tunjangan PNS daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota dan Pimpinan DPRD. “Untuk gaji PNS daerah telah memperhitungkan kenaikan gaji sebesar 7 persen dan accres 2,5 persen, sesuai dengan kebijakan belanja pegawai yang ditetapkan Pemerintah pada APBN Tahun 2013,� ujarnya.

Besarnya belanja tidak langsung juga disebabkan adanya alokasi belanja hibah untuk sekolah-sekolah di Lampung dalam bentuk biaya operasional sekolah (BOS) yang mencapai Rp 784,866 miliar atau 35,78 persen dari total belanja tidak langsung.

Sedangkan dari sisi belanja langsung yang mencapai Rp2,217 triliun diprioritaskan untuk membiayai program/kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan daerah yang urgen dan prioritas, antara lain: 1. Program/kegiatan prioritas peningkatan daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi, anatara lain: peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memperkuat konektivitas internal Provinsi Lampung; pembangunan lanjutan kantor Gubernur, DPRD, SKPD, dan rumah sakit di kawasan kota baru; pengadaan lahan sebagai upaya percepatan pembangunan bandara internasional Radin Intan II serta penyediaan lahan untuk men-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

2.

3.

dukung percepatan implementasi program-program unggulan daerah.

Program/kegiatan prioritas revitalisasi pertanian melalui sinergi perkuatan sistem dari hulu sampai hilir, antara lain: percepatan pembangunan terminal agrobisnis; peningkatan produksi budidaya perikanan serta pengembangan komoditas unggulan perkebunan dan komoditas ternak; peningkatan produksi dan diversivikasi konsumsi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang terdesentralisasi; peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan yang didukung oleh pengembangan sistem dan usaha agrobisnis.

Program dan kegiatan prioritas meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesehatan, antara lain: pemenuhan kebutuhan guru di wilayah terpencil; pemberian insentif bagi guru di wilayah terpencil, guru mengaji, dan penyuluh pertanian; pembangunan puskesmas rawat inap dan puskesmas keliling dengan orientasi wilayah yang padat penduduk namun jauh dari akses pelayanan kesehatan; penyediaan dana jamkesda untuk mengkover masyarakat yang belum

4.

5.

6.

memiliki jaminan kesehatan; dan bantuan jaminan hidup bagi fakir miskin.

Program dan kegiatan prioritas pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan, antara lain: peningkatan kualitas dan produktivitass melalui revitalisasi BLK, pelatihan, dan magang bagi pencari kerja; perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui pengujian kesehatan dan lingkungan kerja di perusahaan; pengawasan upah minimum provinsi dan advokasi rekruitmen serta penempatan TKI. Program dan kegiatan prioritas pengembangan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata, antara lain: optimalisasi Menara Siger sebagi salah satu tujuan wisata; pengembangan distinasi wisata, meningkatkan jumlah wisatawan domestik, memperluas diversivikasi produk wisata; dan pengembangan wisata bahari di Teluk Kiluan dan Tanjung Setia.

Program dan kegiatan prioritas pemantapan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan penanggulangan bencana alam, meliputi: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; perlindungan dan

9

LAPORAN UTAMA

7.

konservasi sumberdaya alam; peningkatan penerapan tata lingkungan, AMDAL, dan penegakan hukum; rehabilitasi hutan dan lahan dengan prioritas rehabilitasi pada catchment area, daerah aliran sungai, dan kawasan hutan mangrove sebagai barrier bagi wilayah pesisir.

Pemantapan kerja sama dan

reformasi birokrasi, antara lain: menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat; melaksanakan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance); melaksanakan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi serta tuntutan kebutuhan pembangunan

dan masyarakat; dan penyelenggaraan MPU di Provinsi Lampung.

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja tersebut, menurut Gubernur RAPBD Tahun 2013 dilaksanakan dalam kondisi seimbang, yaitu seluruh pendapatan dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. “Dengan demikian, pos pembiayaan daerah tidak dialokasikan pada RAPBD 2013,� katanya. (tim)

Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Gubernur Pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 4 Desember 2012, FraksiFraksi menyampaikan pemandangan umum atas Nota Keuangan dan RAPBD yang disampaikan Gubernur. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2012, Gubernur menyampaikan jawaban, yang selengkapnya dirangkum berikut.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Prioritaskan Kompetensi Guru Disampaikan oleh H. Nursalim Sebelum menyampaikan pandangan tentang substansi RPABD TA 2013, Fraksi PKS memberikan tanggapan tentang beberapa hal. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang sempat menimbulkan polemik secara akademik, politik, dan kelembagaan beberapa waktu belakangan ini.

Fraksi PKS yakin proses musyawarah pasti akan memberikan jalan keluar atas setiap perbedaan. Musyawarah adalah satu kaidah dasar demokrasi yang harus ditempuh dengan kesetaraan, tidak ada satu arah atau mengabaikan salah satu pihak. Fraksi PKS berhadap iklim demokrasi melalui musyawarah senantiasa tumbuh dan berkembang di Lampung.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengajak, mengimbau, dan

10

mengingatkan semua pihak terkait dengan tugas kewenangannya untuk mengantisipasi dampak curah hujan yang semakin tinggi. Perlu diantisipasi dampak musim hujan ini, jangan sampai menimbulkan kerugian yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dan roda pembangunan.

Beberapa urusan pembangunan dalam APBD TA 2013 harus memperhatikan situasi musim hujan dengan langkah antisipasi dari berbagai aspek.

Terhadap substansi Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2013, Fraksi PKS menyampaikan pandangan: 1. Fraksi PKS mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam proses pembahasan RAPBD Provinsi Lampung TA 2013, sehingga APBD mencapai kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp4,410 triliun dengan kenaikan 10,26 persen dari tahun lalu yang sumber kenaikan utamanya dari PAD sebesar Rp309 miliar merupakan kemajuan yang diharapkan memberikan dampak yang nyata terhadap pembangunan.

2. Terkait dengan tema pembangunan tahun 2013, yaitu “Penguatan dan pemerataan ekonomi daerah melalui pembangunan yang bersinergi untuk kesejahteraan rakyat�, Fraksi PKS menanyakan indikator kuantitatif dan kualitatif apa yang ingin dicapai? Indikator tersebut merupakan hal yang sangat penting, karena akan menjadi ukuran untuk menilai tingkat keberhasilan atas pelaksanaan yang akan dilakukan nantinya. Fraksi PKS juga minta diberikan data alokasi anggaran APBD 2013 ini dalam bentuk persentase dalam kaitannya terhadap upaya pelaksanaan tema pembangunan tersebut.

Selain itu, juga disebutkan bahwa penyumbang dari

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA

pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor dan wilayah tertentu. Fraksi PKS minta penjelasan sektor dan wilayah mana saja di Lampung yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi serta sebagai target perluasan sektor dan wilayah mana saja yang akan dijadikan sasaran pada tahun 2013.

3. Dari sembilan sektor yang menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan, yaitu: (1) infrastruktur, (2) energi, (3) revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, (4) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (5) reformasi birokrasi dan sinergi pembangunan kabupaten/ kota, (6) pendidikan, (7) kesehatan, (8) penanggulangan kemiskinan, (9) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, Fraksi PKS ingin mendapatkan penjelasan alokasi (persen) APBD berdasarkan tantangan yang ada tersebut.

Khusus untuk tantangan pada sektor pendidikan, Fraksi PKS mengharapkan ada upaya yang sistematis dalam pola-pola penyelesaiannya, terutama terkait dengan kompetensi guru. Dari hasil uji kompetensi guru di Lampung beberapa waktu lalu, hasilnya cukup memprihatinkan. Kualitas guru yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan di bidang pendidikan.

Salah seorang pakar pendidikan menyebutkan bahwa kompetensi guru menjadi syarat utama kesuksesan proses pendidikan, dibandingkan kurikulum, karena guru merupakan ujung tombak. Untuk itu dalam APBD TA 2013 ini hendaknya ada alokasi yang memadai untuk menjaminnya peningkatan kompetensi guru.

Selain itu, belum tercapainya amanat kostitusi 20 persen anggaran untuk sektor pendikan pada RAPBD TA 2013 ini juga harus dijawab dengan alokasi yang efektif dari Belanja Langsung. Pada RAPBD 2013 ini urusan wajib pendidikan total Rp316,5 miliar (7,17 persen dari APBD) dengan Belanja Langsung Rp294,3 miliar (13,91 persen dari Belanja Langsung).

Sedangkan anggaran pada Dinas Pendidikan Rp306,4 miliar (6,95 persen dari APBD) dengan Belanja Langsung Rp284,25 miliar (13,44 persen dari total Belanja Langsung).

Mengingat alokasi yang belum ideal tersebut Fraksi PKS meminta agar alokasi urusan wajib pendidikan, utamanya pada Dinas Pendidikan, dapat tepat sasaran serta

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

memperhitungkan efektivitasnya dalam penyelesaian persoalan-persoalan pendidikan.

4. Terkait dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 7 persen. Berdasarkan kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi di Lampung saat ini, yaitu masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (6,4 persen) maka perlu diperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi dalam upaya peningkatan tersebut.

Selain mendorong investasi, pembangunan, dan pemeliharaan jaringan infrastruktur maka salah satu faktor penting yang tidak bisa diabaikan adalah keamanan. Berkaca dari kejadian yang sudah ada beberapa waktu lalu, penting untuk diperhatikan upaya preventif untuk menjaga keamanan secara mendasar dan menyeluruh, maka pada APBD 2013 hendaknya juga ada alokasi anggaran untuk upaya preventif tersebut. (Ketua Drs. H. Gufron Azis Fuadi; Sekretaris Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M.)

Tanggapan Gubernur untuk Fraksi PKS 1.

2.

Terima kasih atas apresiasinya terhadap RAPBD 2013 yang di dalamnya terdapat tambahan sebesar Rp42 miliar. Tambahan tersebut bersumber dari: a) PAD sebesar Rp10 miliar yang berasal dari pajak daerah; b) dana perimbangan bertambah Rp30 miliar dari pos bagi hasil pajak Rp22 miliar dan bagi hasil bukan pajak Rp8 miliar; dan c) Lain-lain pendapatan yang sah Rp2 miliar.

Maka total proyeksi pendapatan daerah pada 2013 menjadi Rp4,410 triliun atau meningkat 56,98 persen dibandingkan dengan pendapatan pada APBD murni 2012. Peningkatan pendapatan ini patut disyukuri dan untuk implementasi realisasinya, dukungan segenap anggota DPRD sangat dibutuhkan, sehingga pada gilirannya semua yang telah disepakati bisa tercapai.

Indikator pencapaian tema pembangunan daerah tahun 2013 antara lain indikator makro pembangunan, antara lain: ekonomi Lampung diperkirakan akan tumbuh 7 persen; inflasi 4,5 plus minus 1 persen; pertumbuhan investasi riil 10 persen; ekspor nonmigas tumbuh 12 persen; penurunan tingkat pengangguran 1—1,5 persen.

Selanjutnya PAD meningkat 36,44 persen; pertumbuhan sektor pertanian diprediksi tumbuh 4 persen; nilai tukar petani sebesar 113; pertumbuhan industri nonmigas 7,71 persen; kondisi jalan negara 95 persen mantap dan

11

LAPORAN UTAMA

3.

kondisi jalan 69 persen mantap; dan indeks pembangunan manusia menjadi 72.

Secara sektoral kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diikuti sektor pertanian dan jasajasa. Sedangkan share terbesar terhadap PDRB Provinsi Lampung adalah sektor pertanian. Secara kewilayahan, Kota Bandarlampung merupakan wilayah pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 14 kabupaten/kota, yang diikuti Kabupaten Tulangbawang.

Secara bidang atau sektor, persentase anggaran adalah: a) bidang infrastruktur dan prasarana wilayah 45,75 persen yang terdiri atas prioritas pembangunan 1—4; b) bidang sosial budaya 46,21 persen yang terdiri atas prioritas pembangunan 5—9; dan c) bidang ekonomi 8,05 persen yang terdiri atas prioritas 3 dan 9.

RAPBD TA 2013 telah memprioritaskan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru dengan alokasi

Fraksi PDI Perjuangan

Antisipasi Dampak Kekeringan Disampaikan oleh I Komang Koheri Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung menyangkut kenaikan pendapatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp4,410 triliun.

Proyeksi penerimaan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp2,183 triliun atau meningkat 16,49 persen dari Perubahan APBD TA 2012 yang sebesar Rp1,874 triliun.

Dana perimbangan sebesar Rp1,421 triliun atau meningkat sebesar 11,74 persen dari perubahan APBD TA 2012 sebesar Rp1,272 triliun. Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi terhadap biaya langsung yang lebih besar dibandingkan dengan biaya tidak langsung.

Namun demikian, Fraksi PDI-Perjuangan memberikan beberapa catatan, yaitu tentang penyampain nota anggaran yang selalu terlambat, seharusnya penyampaian dilakukan pada bulan Juli, tetapi baru disampaikan pada bulan Desember. Hal tersebut berimbas pada singkatnya waktu pembahasan. Diharapkan selanjutnya waktu pembahasan bisa

12

4.

anggaran sebesar Rp31,491 miliar yang dialokasikan untuk: peningkatan kualitas pendidikan S1 guru TK dan SD dan S2 guru SMA/SMK; peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD/TK dan SLB, tenaga Dikdas, tenaga Dikmen, tenaga kependidikan PNFI, serta tenaga kependidikan agama dan budi pekerti; workshop profesional kepala sekolah standar ISO manajemen; insentif guru honor murni; dan peningkatan guru berprestasi dan RSBI. Terkait dengan alokasi urusan wajib pendidikan pada Dinas Pendidikan menjadi tanggung jawab kita semua sehingga tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Aspek keamanan merupakan kunci dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut bahwa dalam RAPBD 2013 telah dialokasikan kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI sebagai salah satu upaya preventif untuk menjaga keamanan secara mendasar dan menyeluruh. (tim)

lebih panjang untuk melakukan analisis dan pendalaman.

Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Lampung memberikan usulan program berupa penanganan kekeringan di akhir tahun (berupa penyediaan sumur bor, embung, penghijauan, dan program lain yang mengantisipasi terjadinya kekeringan pada musim kemarau). Selanjutnya Fraksi PDIPerjuangan DPRD Provinsi Lampung juga mengusulkan perlu dilakukan solusi untuk pengolahan tanah dengan cepat karena hujan yang singkat, yaitu berupa penyediaan hand tractor bagi kelompok-kelompok tani.

Mengenai Pemilihan Gubernur, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa karena masa bakti Gubernur Lampung baru berakhir pada tahun 2014 dan sampai saat ini belum ada dasar hukum yang cukup kuat untuk pelaksanaannya, maka untuk penganggarannya menunggu pengesahan undangundang yang mengaturnya. (Ketua Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo; Sekretaris Palgunadi, S.T.P.)

Tanggapan Gubernur untuk F-PDI Perjuangan Usulan program penanganan kekeringan berupa penyediaan pembangunan jaringan air bersih, embung, penghijauan, dan program lain yang mengantisipasi terjadinya kekeringan pada musim kemarau telah dianggarkan tahun 2013 pada Satker Pengairan Pemukiman.

Adapun rincian informasi: a) pembangunan jaringan air bersih senilai Rp750 juta, lokasi Kabupaten Lampung Selatan; b) Embung senilai Rp3,5 miliar di dua lokasi, yaitu di kawasan kota baru dan Lampung Selatan; c) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan senilai Rp2 miliar tersebar di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Terkait upaya penyediaan hand tractor bagi kelompok tani sebagai upaya pengolahan tanah pertanian mengingat hujan yang singkat, telah dianggarkan pada tahun 2013 melalui Satker Pertanian Tanaman Pangan sejumlah 11 unit. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Fraksi Partai Gerindra

Lebih Konsentrasi ke Sektor Pertanian Disampaikan oleh Achmad Nyerupa Fraksi Gerindra mengapresiasi peningkatan APBD Tahun Anggaran 2013, termasuk asumsi-asumsi ekonomi makro, yang telah dibahas bersama tim anggaran Pemerintah Daerah beserta SKPD dengan Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif. Akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan agar APBD Tahun 2013 merupakan pengejewantahan atau implementasi dari visi dan misi perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Lampung yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Rancangan APBD 2013 ini semestinya juga mengacu pada beberapa rekomendasi DPRD yang telah disampaikan pada rapat-rapat paripurna tentang Laporan Pelaksanaan APBD tahun 2011 dan atau sebelumnya.

Rekomendasi yang dituangkan dalam pandangan akhir pelaksanaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya adalah dokumen resmi yang semestinya dijadikan pertimbangan Gubernur dalam menyusun RAPBD 2013.

Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD ini merupakan mekanisme dan prosedur sebelum proses penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2013. Kita berharap semua kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung melalui pembahasan dan pelaksanaan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat (pro poor budgeting).

Berdasarkan Nota Keuangan Gubernur terkait RAPBD Tahun Anggaran 2013, bahwa dari 10 provinsi di Sumatera, angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 6,35% merupakan tertinggi ke-2 setelah Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 7,25%. Pertumbuhan ekonomi Lampung juga tercatat berada jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera 5,78%, namun sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,4%.

Namun data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan ini belum dinikmati sebagian besar masyarakat, tetapi hanya sebagian kecil saja. Fraksi Gerindra mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2012 bergantung pada keberhasilan semua sektor.

Sektor pertanian masih sangat dominan dalam mewarnai

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

perekonomian Lampung di mana andilnya pada tahun 2011 mencapai 36%. Akan tetapi besarnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB tidak sebanding dengan bentuk perhatian pemerintah daerah yang hanya menganggarkan Rp22,3 miliar pada sektor pertanian.

Seperti kita ketahui APBD Provinsi Lampung tidaklah banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai total APBD tidak signifikan terhadap total nilai uang beredar di Provinsi Lampung. APBD Lampung hanya akan menjadi trigger, bukan penentu. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila kemudian trigger ini kita arahkan pada sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, bukan sektor yang eksklusif.

Dengan kondisi semacam ini, sebenarnya pemerintah Provinsi Lampung bisa lebih berkonsentrasi pada sektor pertanian dengan harapan pertumbuhan di sektor ini bisa lebih baik dan signifikan. Karena perbaikan pertumbuhan di sektor pertanian ini akan memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Fraksi Gerindra juga menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu SKPD dan antar-SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada setiap SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antartingkatan pemerintahan.

Permendagri 37 Tahun 2012 menyebutkan kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pertama, aspek Pendapatan Daerah. Pada RAPBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2013, pendapatan daerah diproyeksikan Rp4,410 triliun, menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp410,423 miliar atau 10,26 persen dari total pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2012 sebesar Rp4 triliun.

Namun demikian, kenaikan secara nominal yang kemudian diperbandingkan dengan tahun sebelumnya bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan, karena secara objektif masih ada parameter lain yang harus diperhatikan dalam mengukur optimalisasi pendapatan asli daerah, yaitu dengan cara memperbandingkan dengan potensi dari sumbersumber PAD yang ada.

Sumber pendapatan lain yang perlu untuk dikritisi dan dicermati lebih mendalam pada tingkat pembahasan komisikomisi adalah dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, khususnya kontribusi beberapa BUMD. Dalam

13

LAPORAN UTAMA nota pengantar keuangan disebutkan, target hasil kekayaan yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp23,549 miliar. Target ini sangat kecil jika dibandingkan dengan seluruh aset yang ada dalam BUMD dan kontribusi APBD yang disuntikkan ke BUMD tersebut.

Karena itu, Fraksi Gerindra minta Gubernur dapat menjelaskan kinerja setiap BUMD yang ada, baik dari sisi manajemen maupun keuangan, serta nilai perbandingan sumbangan setiap BUMD terhadap PAD dengan aset yang dimiliki, agar hal ini dapat dijadikan catatan bersama dalam pembuatan kebijakan strategis untuk pengembangan BUMD terkait.

Dengan suntikan dana APBD yang cukup besar setiap tahunnya, seharusnya kinerja BUMD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Namun faktanya, selama ini kinerja BUMD, terutama yang berorientasi profit sangat rendah sehingga berdampak pada minimnya kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah provinsi belum berhasil menyehatkan kinerja BUMD, yang menjadi sorotan selama ini.

Kedua, aspek Belanja Daerah. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2012 dissebutkan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Selain itu, Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Untuk itulah, dalam pembahasan hal-hal tersebut harus mendapatkan perhatian penuh. Dalam pembahasan komisi, masing-masing dinas wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Karena itu dalam konteks ini, seluruh elemen belanja daerah harus berkorelasi positif terhadap capaian-capaian indikator kinerja utama pembangunan Provinsi Lampung.

Pada tahun anggaran 2013, Belanja Daerah dalam

14

Rancangan APBD Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar Rp4,410 triliun, yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung Rp2,193 triliun dan Belanja Langsung Rp2,217 triliun.

Dalam kaitannya dengan belanja daerah ini, Fraksi Gerindra memandang dalam penyusunan rancangan APBD yang paling penting alasan penetapan alokasi dan distribusi anggaran setiap SKPD. Dalam paparan Nota Keuangan Rancangan APBD 2013, indikator kinerja masih bersifat makro, tidak menjelaskan dan menunjukkan secara spesifik dan detail kinerja per SKPD jika dihubungkan dengan capaiancapaian kinerja utama pembangunan.

Karena itu, data kinerja per SKPD sangat penting dan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kinerja program dan anggaran tersebut linier dengan keberhasilan indikator kinerja makro sosial-ekonomi. Dalam pembahasan di setiap komisi perlu disampaikan pula terkait renstra 2010–2014 setiap SKPD. Terkait hal ini, Fraksi Gerindra minta penjelasan.

Dalam nota keuangan yang disampaikan Gubenur, ada beberapa persoalan pembangunan yang masih harus digaribawahi, yaitu infrastruktur, energi, pertanian dan ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, reformasi birokrasi dan sinergi pembangunan kabupaten/kota, pendidikan, kesehatan, peningkatan angka IPM, kemiskinan, dan pengangguran. Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

Tantangan utama pendidikan di Lampung adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, salah satu potensi utamanya. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas.

Namun hal ini masih menghadapi permasalahan, di antaranya: 1) masih terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, 2) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru, 3) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana terutama di daerah-daerah terpencil. Mohon penjelasan untuk mengatasi masalah ini.

Dan sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun.

Selain pendidikan, pelayanan dasar kepada masyarakat adalah kesehatan. Dalam rangka mendorong peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Lampung perlu terus melakukan peningkatan indeks angka harapan hidup (AHH). Mengingat penurunan angka kematian bayi (AKB) berperan sangat signifikan dalam peningkatan AHH, dalam rangka peningkatan AHH pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih terhadap penurunan AKB. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penurunan AKB adalah: 1) melalui peningkatan cakupan imunisasi dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 2) meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3) meningkatkan jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal. Mohon penjelasan.

Infrastruktur adalah faktor yang memegang peranan penting untuk pertumbuhan yang inklusif serta penyediaan akses terhadap pelayanan publik. Tantangan infrastruktur yang dihadapi Provinsi Lampung adalah: 1) tingginya tingkat kerusakan jalan akibat perubahan iklim yang cukup ekstrem, 2) buruknya sistem drainase, dan 3) kualitas infrastruktur jalan yang masih harus ditingkatkan. Walaupun sebagian besar desa telah memiliki akses jalan, sebagian besar mengalami kerusakan. Sebagai provinsi yang memiliki kontur tanah perbukitan, ini merupakan permasalahan besar di mana pemeliharaan jalan tidak berjalan secara optimal. Mohon penjelasan.

Masalah kesejahteraan petani masih merupakan tantangan besar di sektor pertanian yang menampung paling banyak tenaga kerja (49,24%). Sebagaimana terjadi pada umumnya di provinsi lain, tingkat upah pekerja di sektor pertanian di Lampung secara rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.

Disamping itu, persoalan peningkatan harga produk pertanian yang tidak sebanding dengan peningkatan harga barang input pertanian (pupuk, benih, dan lain-lain) dan harga-harga kebutuhan pokok mengakibatkan peningkatan produksi pertanian kurang berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Masalah kekeringan dan krisis air di Lampung adalah siklus tahunan. Daerah-daerah yang menjadi langganan kekeringan dan krisis air seharusnya sudah dapat dipetakan oleh pemerintah provinsi. Pemetaan potensi daerah-daerah terancam kekeringan dan krisis air akan sangat membantu pemerintah provinsi dalam melakukan upaya antisipasi dan tindakan cepat agar tidak meluas sehingga berdampak buruk terhadap aktivitas ekonomi dan produktivitas bahan pangan di Lampung Ancaman kekeringan dan krisis air di Lampung lebih karena tidak adanya manajemen sumberdaya air. Akibat buruknya manajemen air, masyarakat harus menanggung derita berupa kekeringan saat musim kemarau dan ancaman banjir saat musim hujan. Padahal, masalah yang rutin terjadi ini bisa diantisipasi dan dihindari dengan manajemen air yang baik.

Persoalaan pengelolaan air bukan hanya sekedar persoalan ketersediaan air, akan tetapi juga masalah akses

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

air yang sangat tidak adil. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan harus membayar mahal dan sulit mendapatkan air bersih, dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pemukiman.

Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Fraksi Gerindra mendesak dilakukan pengkajian ulang dengan seksama anggaran berdasarkan asas kebutuhan mendesak dan efisiensi. Agar tidak terjadi ketimpangan alokasi. Antara kebutuhan rutin, seremonial, mendesak dan kebutuhan sangat prioritas untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (Ketua Elly Wahyuni, S.E., M.M.; Sekretaris Watiah).

Tanggapan Gubernur untuk Fraksi Partai Gerindra 1.

2.

3.

Kami sependapat bahwa sektor pertanian masih menduduki posisi dominan dalam perekonomian Provinsi Lampung. Sektor ini pun merupakan sektor yang paling dominan terhadap hajat hidup orang banyak. Hal ini terlihat di sudut penyerapan tenaga kerja sebesar 49,24%.

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87,95 miliar untuk peningkatan sektor pertanian yang tersebar di enam SKPD yang membidangi sektor pertanian dalam arti luas.

Pembangunan sektor pertanian di Lampung juga didukung melalui program kegiatan yang bersumber dari dana APBN, pada tahun 2012 teralokasikan sebesar Rp446 miliar.

Selain itu pembangunan infrastruktur (jembatan dan jalan) pada dasarnya juga untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian, sehingga diharapkan pembangunan sektor pertanian bisa tumbuh lebih baik dan signifikan.

Dari penyertaan modal yang diberikan kepada beberapa BUMD, saat ini memang baru PT Bank Lampung yang mampu memberikan kinerja yang baik dan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD Provinsi Lampung. Rincian kinerja BUMD dan upaya yang telah di lakukan adalah sebagai berikut.

PT Bank Lampung, kinerjanya sangat baik dimana pada tahun 2012 ditargetkan menyumbangkan PAD sebesar Rp21 miliar. Kemudian PD Wahana Raharja, yang pada tahun 2012 telah dilakukan langkah-langkah oleh Badan Pengawas guna untuk memperbaiki kinerja, termasuk pergantian direksi. Dengan perbaikan kinerja manajemen PD Wahana Raharja akan lebih baik untuk tahun 2012 direncanakan menyumbang PAD sebesar Rp50 juta.

Selanjutnya, PT Lampung Jasa Utama (LJU), yang pada tahun 2012 belum bisa menargetkan dan baru direncakana bisa memasukkan PAD. Kami sependapat kiranya indikator kinerja dapat disajikan secara spesifik dan detail dalam paparan nota keuangan.

Bersambung ke Hal. 16 15

AKTIVITAS

Bentuk Pansus LHP Bantuan Parpol Bantuan keuangan dari APBD Provinsi Lampung untuk partai politik ditengarai bermasalah. Berdasarkan hasil temuan BPK, dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tahun 2011 dan 2012 tersebut belum sesuai dengan Permendagri. arena itu, DPRD Lampung pun membentuk panitia khusus (Pansus) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap bantuan parpol tersebut, akhir Desember 2012 Pansus diketuai Ahmad Bastari, anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Ahmad Bastari, pansus LPH bantuan parpol akan bekerja secara cepat untuk meneyelsaikan masalah laporan keuangan penggunaan anggaran parpol yang dinilai BPK kurang baik. “Atas penggunaan anggaran parpol yang dinyatakan BPK tidak baik, mungkin kurang lengkap soal laporan seperti pembelian barang yang tidak ada kuitansi atau nota barang, sehingga ada temuan dari BPK. Untuk itu kami DPRD membentuk pansus yang akan bekerja secara cepat dan ditargetkan pada pertengahan Januari 2013 sudah bisa dibahas dan di paripurnakan oleh DPRD,” jelas Ahmad Bastari.

Pansus ini, lanjut politisi PAN itu, akan bekerja memperbaiki temuan BPK terhadap bantuan dana kepada 10 partai politik yang dinilai bermasalah karena laporan pertanggungjawabannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Daam Negeri (Permendagri).

Ke-10 parpol itu adalah partai yang memperoleh kursi di DPRD Lampung, yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasioal (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKPB, PDK, dan Partai Hanura.

K

16

Sementara Partai Demokrat tidak termasuk karena memang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

“Sebenarnya hal ini bukan penyimpangan, hanya laporannya tidak lengkap dan belum selesai. Jadi harus diluruskan dulu. Setiap parpol mendapat bantuan berbeda-beda dan tentunya semua parpol penerima harus mempertanggungjawabkannya. Pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012, soal penggunaan angaran tidak terlampir dengan bukti yang cukup, misalnya tidak ada kuitansi secara lengkap,” katanya.

Dengan adanya Pansus, lanjut Ahmad Bastari, dalam hal dana bantuan parpol ini ke depannya diharapkan tidak ada lagi temuan dalam audit yang dilakukan pihak BPK. Masalah yang ditemukan BPK itu selain kurang lengkap bukti penggunaan dana parpol, BPK juga mengimbau agar dalam penggunaan dana tersebut standarnya mesti jelas, harus lengkap.

“Dalam membahas masalah ini kami bersama Pemprov yang dalam hal ini Kesbangpol, karena leading sector dana parpol itu ada di sana dan mereka yang memahami mekanismenya,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

AKTIVITAS

Impor Singkong Hancurkan Petani Anggota DPRD Provinsi Lampung dari PDI Perjuangan Palgunadi menilai kebijakan impor singkong sama saja mempermalukan petani Indonesia, khususnya petani Lampung. Selain itu, impor singkong juga merusak pasar dalam negeri dan bisa menghancurkan semangat petani.

P

asalnya produksi singkong, khusunya di Lampung, sangat baik dan kini harganya sangat bagus. Lagipula kebutuhan singkong dalam negeri tercukupi, bahkan sering terjadi surplus produksi.

“Saya tidak percaya jika Indonesia impor singkong, dikarenakan kualitas singkong kita sangat baik dan produksi mencukupi, bahkan sering surplus,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Palgunadi, di ruang kerjanya, Palgunadi Kamis (14 Desember 2012).

Palgunadi memperkirakan alasan impor tersebut semata-mata karena pemerintah punya kewajiban barter. “Saya pikir itu hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban barter barang, karena untuk menanam singkong di Indonesia ini sangat luas, jadi tidak mungkin kekurangan,” paparnya.

Namun demikian, ia berharap agar impor singkong itu tidak masuk ke Lampung, sebab produksi singkong di Lampung sendiri cukup banyak. Sementara, untuk di Lampung singkong menjadi olahan yang berguna dan tepat sasaran seperti tepung tapioka dan etanol.

“Kualitas produksi singkong kita sangat bagus, banyak pabrik yang mengolahnyua menjadi tapioka dan etanol dan tidak kekurangan bahan baku,” tukasnya.

Sebegai contoh saja, perusahaan CV Bumi Waras di TulangBawang, yang mengolah singkong menjadi tepung tapioka, serta ada juga pabrik kecil seperti Itara yang mengelola di Etanol, serta pabrik-pabrik lainnya,” beber dia.

Saat ini, banyak sekali petani di Lampung yang menenam singkong. Akibat dari impor singkong itu, jelas sekali akan berdampak pada produktivitas tanaman petani, masalahnya mereka khawatir akan menurunnya harga jual.

“Di Waykanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Tengah, itu wilayahwilayah yang banyak sekali kebun singkong, mau diapakan ini nanti jika impor singkong masuk,” tandasnya.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

Donny Irawan

Pupuk Bersubsidi Sementara Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Donny Irawan minta Dinas Pertanian menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani tepat waktu. Sebab, jika penyaluran tidak pas musim tanam atau tidak tepat pada saat petani memerlukan pupuk akan memunculkan peluang penyelewengan.

“Sangat disayangkan jika pupuk yang jauh hari direncanakan stoknya banyak, tetapi pada saat sedang dibutuhkan petani pupuk subsidi itu pun sulit ditemukan. Nah, inilah yang perlu diwanti-wanti, sebab pupuk subsisi itu merupakan hak petani,” ujar Donny Irawan, Kamis (6/12).

Politisi PAN itu menerangkan jika ada kelangkaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi, dikarenakan penyusunan scedule dari tingkat bawah sampai ke atas oleh satker terkait tidak pas alias waktu yang ditetapkan tidak sesuai. “Jadi usulan kapan akan diberikan dengan waktunya harus pas dengan kebutuhan petani, dengan demikian pupuk yang dibutuhkan selalu ada di pasaran,” jelasnya.

Meski demikian, Donny berharap stok pupuk saat ini mencukupi meski untuk jumlahnya dia belum tahu secara pasti. “Informasinya cukup, tetapi memang Komisi II tidak bisa menghitung berapa jumlah stok pupuk subsidi sekarang,” tandas Donny Irawan. (tim)

17

LAPORAN UTAMA Sambungan dari Hal. 13

4.

5.

6.

18

Oleh karena itu, dalam pembahasan di setiap komisi nanti, kami mengimbau kepada semua SKPD untuk menyajikan/menginformasikan tentang kinerja yang telah dicapai selama ini.

Peningkatan aksesibilitas pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu dilakukan melalui program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

Untuk menghadapi permasalahan pendidikan Pemerintah Provinsi Lampung sudah melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (wajar dikdas) 12 tahun sehingga untuk sekolah SMA/SMK masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memperolehnya. Hal ini sudah didukung anggaran yang cukup dengan rincian: untuk SMA jumlah siswa 130.555 orang, dana Rp15,666 miliar, untuk siswa Rp120 ribu per tahun. Kemudian untuk SMK jumlah siswa 96.723 orang, dana Rp11,606 miliar, dan untuk siswa Rp120 ribu per tahun.

Kami sependapat dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dapat kami sampaikan beberapa data terkait dengan saran dan masukan anggota Dewan bahwa IPM Provinsi Lampung tahun 2011 sebesar 71,94; AHH tahun 2011 adalah 69,75 tahun.

Sementara cakupan imunisasi dasar bagi bayi (0<11 bulan) sudah lebih dari 80%, baik untuk imunisasi BCG, DPT, polio, hepatitis, dan campak. Untuk cakupan Universal Children Immunization (UCI) per desa juga telah mencapai >80%. Sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 90%.

Peningkatan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan jaringannya) dilihat dari kunjungan ke pelayanan kesehatan untuk rawat jalan sebesar 50,9%.

Untuk tenaga dokter umum, rasio terhadap 100.000 penduduk besarnya adalah 12,89 (13 dokter umum/ 100.000 penduduk), sementara rasio bidan sebesar 35,73 (35â&#x20AC;&#x201D;36 bidan/100.000 penduduk), sedangkan rasio perawat besarnya 66,06 (66 perawat/100.000 penduduk).

Kami mengapresisasi atas masukkan yang diberikan mengenai tingkat kerusakan jalan akibat perubahan iklim yang ekstrem, buruknya drainase, dan perlunya peningkatan jalan. Untuk infrastruktur, kami telah mengalokasikan dana untuk perbaikan/rehabilitasi infrastruktur tersebut di tahun 2013 sebesar Rp132,8 miliar, untuk drainase dialokasikan sebesar Rp4,6 miliar.

Sedangkan untuk penanganan jalan nasional kami telah mengusulkan ke Kementrian PU untuk melakukan percepatan penanganan rehabilitasi jalan nasional di daerah. Pembangunan jalan provinsi telah dialokasikan sebesar Rp249,2 miliar dan rehab jalan sebesar Rp132,8 miliar.

7.

8.

9.

Pemerintah Daerah sebenarnya telah melakukan upayaupaya dalam rangka membantu meringankan biaya produksi pertanian melalui program pupuk bersubsidi.

Beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan belum berjalan efektif di lapangan seperti harga dasar pembelian pemerintah yang lebih rendah dari harga pasar atau sebaliknya dengan harga produk petani seringkali berada di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah terutama pada saat panen raya di daerah-daerah sentra produksi. Selain itu tarif bea masuk impor yang diberlakukan juga belum efektif dalam melindungi produk petani domestik, sehingga komoditas impor sering membanjiri pasar dengan harga yang lebih murah.

Kondisi ini menyebabkan penerimaan petani kurang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu membangun sistem perlindungan yang diberikan terhadap petani dan pelaku agribisnis dengan baik mulai proses produksi sampai pemasaran hasil.

Terkait dengan masalah kekeringan, Pemerintah Provinsi sudah melakukan pemetaan terhadap potensi daerah kekeringan dan krisis air di Lampung. Saat ini sedang dilakukan pola pengelolaan sumberdaya air di wilayah Way Semangka. Namun permasalahan kekeringan bukan hanya di tingkat hilir, tetapi terkait pula dengan pola pengelolaan di wilayah hulu (kehutanan) sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terpadu.

Khusus untuk daerah yang mengalami kekeringan dan tidak terdapat waduk, diupayakan untuk melakukan percepatan tanam sesuai siklus hujan dan kami akan merencanakan pembangunan waduk/embung pada daerah itu. Terkait dengan manajemen air, selama ini telah dilakukan melalui komisi-komisi irigasi yang ada di kecamatan, yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur.

Untuk menanggulangi dan mengantisipasi kekeringan, beberapa program kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012 antara lain penangguangan bencana kekeringan melalui anggaran Kementrian Pertanian, memberikan bantuan sarana produksi bagi lahan usaha komoditas padi yang mengalami puso sebesar Rp3,7 juta per ha berupa benih padi, pupuk organik dan anorganik. Hanya dua kabupaten yang mengusulkan bantuan akibat kekeringan, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Pringsewu.

Antisipasi dampak kekeringan, pengembangan konservasi air/antisipasi anomali iklim melalui kegiatan embung dan pengembangan sumur bor. Sementara untuk bantuan hand tractor data yang terhimpun baru 11 unit melalui anggaran APBD 2012.

Sebagaimana pendapat yang disampaikan Fraksi Gerindra, kami senantiasa memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal ini dengan memperhatikan program/ kegiatan yang bersifat mendesak dan sangat prioritas sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen RKPD yang telah disusun sebelumnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Fraksi Partai Golkar

Mari Ciptakan Kenyamanan Disampaikan oleh Mega Putri Tarmizi Sesuai tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2013 adalah â&#x20AC;&#x153;Penguatan dan Pemerataan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan yang Bersinergi untuk Kesejahteraan Rakyatâ&#x20AC;?, perwujudannya dapat dicapai melalui eksplorasi pendapatan daerah kepada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dengan tetap memperhatikan prinsip penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang mempunyai misi utama, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mencermati RAPBD Provinsi Lampung TA 2013 yang disampaikan Gubernur: Pertama, pada sisi Pendapatan, Fraksi Partai Golkar memberi apresiasi atas rencana target pendapatan daerah yang mencapai sebesar Rp4,410 triliun atau meningkat sebesar 10,26% dari APBD 2012 sebesar Rp4 triliun. Namun demikian pada sisi Penerimaan Lainlain yang Sah mengalami penurunan sebesar 5,36% atau semula sebesar Rp853,59 miliar menjadi Rp805,578 miliar.

Penurunan penerimaan ini disebabkan oleh penurunan pos pendapatan hibah dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, yaitu hibah infrastuktur dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam RAPBD Provinsi Lampung TA 2013 sebesar Rp51,286 miliar. Untuk ke depan Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Eksekutif kiranya berupaya untuk mengembalikan penurunan tersebut kepada posisi semula.

Kedua, pada sisi Belanja, Fraksi Partai Golkar sangat menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Eksekutif dalam menata belanja, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat memenuhi efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumberdaya keuangan daerah.

Hal ini diwujudkan oleh penggunaan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2,193 triliun dan Belanja Langsung sebesar Rp2,217 triliun. Rasio antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 49,73% berbanding 50,27%.

Hal ini tentulah sangat menggembirakan karena porsi Pendapatan Daerah telah dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat. Meskipun demikian Fraksi Partai Golkar berharap agar pada pembahasan proyeksi penggunaan Belanja Tidak Langsung dapat ditekan lagi mini-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

mal 49% sehingga Belanja Langsung menjadi 51%.

Fraksi Partai Golkar sependapat apabila Belanja Langsung dialokasikan pada program dan kegiatan: peningkatan daya dukung infrastuktur dan pengelolaan energi; revitalisasi pertanian melalui sinergi perkuatan sistem dari hulu sampai dengan hilir; meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesehatan; pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan; pengembangan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata; pemantapan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana; dan pemantapan kerja sama dan reformasi birokrasi.

Selain itu, Belanja Langsung diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah seperti pembangunan kota baru Lampung, pembangunan dan implementasi Terminal Agribisnis, penguatan Menara Siger sebagai ikon pariwisata dan budaya daerah Lampung, implementasi pendidikan unggulan terpadu serta pengembangan Bandara Radin Intan II sebagai Bandara Internasional.

Ketiga, mengenai pembiayaan. Yang menjadi pertanyaan mengapa penerimaan pada pembiayaan maupun pengeluaran pada pembiayaan tidak tergambar dalam RAPBD Tahun Anggaran 2013.

Pada dasarnya pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 tidak terlepas dari kondusivitas di daerah, terutama keamanan dan kenyamanan. Faktor keamanan dan kenyamanan dapat dicapai berkat adanya kerja sama antara aparatur, khususnya Kepolisian dengan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar berharap keamanan dan kenyamanan Tahun 2013 di Provinsi Lampung akan lebih baik dari tahuntahun sebelumnya, sehingga investor tidak ragu-ragu menanamkan modalnya untuk berusaha di daerah Lampung, begitu pula dengan para wisatawan, baik domestik maupun manca negara, yang semuanya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. (Ketua H. Riza Mirhadi, S.H.; Sekretaris H. Ismet Roni, S.H.)

Tanggapan Gubernur untuk Fraksi Partai Golkar 1.

2.

Penurunan penerimaan disebabkan oleh penurunan pos pendapatan hibah dari pemerintah dan pemerintah daerah lain, yaitu hibah infrastruktur dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam RAPBD Provinsi Lampung TA 2013 sebesar Rp51,286 miliar. Pada tahun anggaran 2012 pos pendapatan hibah dari pemerintah dan pemerintah daerah lain, yaitu hibah infrastruktur dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung. Untuk tahun anggaran 2013 penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di Badan Diklat Provinsi Lampung.

Porsi pendapatan daerah telah dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diwujudkan oleh penggunaan belanja tidak langsung sebesar Rp2,193

19

LAPORAN UTAMA

3.

triliun dan belanja langsung sebesar Rp2,217 triliun. Terima kasih atas saran yang diberikan, kami sependapat dengan arahan pandangan umum Fraksi Golkar.

Penerimaan pada pembiayaan maupun pengeluaran pada pembiayaan tidak tergambar di dalam RAPBD tahun anggaran 2013 karena tidak terapat perkiraan pos pengeluaran pembiayaan dan tidak ada rencana pengeluaran pembiayaan. Misalnya pengeluaran pembiayaan pinjaman dan persiapan cadangan

Fraksi Partai Hanura

Aktif dan Promotif Raih Devisa Disampaikan oleh Napiliyon Aswari

3.

4.

5.

20

1. Sesuai dengan diktum prioritas pertama, kami minta agar program unggulan gubernur yang berkelanjutan di bidang infrastruktur yang mendukung pembangunan perkantoran dan jalan menuju kota baru dengan fasilitas utama pendukungnya, Bandara Radin Inten II diberi alokasi anggaran yang signifikan.

2. Mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan, perbaikan, perluasan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan secara merata di seluruh Provinsi Lampung agar tersambung konektivitas daerah semakin lancar dan dinamis serta keterpaduan program di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat dan strategis.

Pembangunan sektor pertanian dengan penguatan infrastruktur dari hulu hingga hilir agar diimplementasikan dengan program-program yang berpihak kepada petani dan secara khusus, kami minta implementasi pembangunan terminal agribisnis segera dapat direalisasikan.

Tetap memberi prioritas, fokus dan komitmen tinggi pada pembangunan sarana, kapasitas dan kualitas bidang pendidikan, kesehatan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian perdesaan, pariwisata, lingkungan hidup dan pengentasan pengangguran serta kesigapan dalam menanggapi bencana alam dan sosial.

Aktif dan promotif dalam mendatangkan investasi dan devisa ke daerah melalui berbagi even promosi perdagangan, pariwisata, eksebisi kebudayaan dan pengenalan potensi sumber daya alam yang kita miliki

4.

6.

7.

pembiayaan.

Pada dasarnya kami sependapat dengan Fraksi Parta Golkar bahwa keamanan dan kenyamanan akan tercipta apabila ada kerja sama antara kepolisian dan masyarakat, sehingga para investor dapat menanamkan modalnya di Provinsi Lampung. Begitu juga dengan para wisatawan domestik maupun mancanegara, tidak ragu untuk berwisata ke Lampung sehingga nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. (tim)

ke berbagai daerahdi nusantara dan mancanegara.

Penyaluran dukungan dan bantuan kepada berbagai instansi terkait, kelembagaan masyarakat, kepemudaan dan keorganisasian agar memperhatikan aspek akuntabilitas, kemanfaatan, dan sinergis program satuankerja pemerintah.

Pemanfaatan dan penyerapan anggaran selalu memperhatikan prinsip, efektif, efisien dan ekonomis serta aspek penyelenggaran negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melanjutkan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Lampung. (Ketua Ir. H. Nurhasanah, M.M.; Sekretaris Sri Dahliawati, S.H., M.Kn.)

Tanggapan Gubernur untuk Fraksi Partai Hanura 1.

2.

3.

4.

Sejalan dengan permintaan Fraksi Partai Hanura, untuk tahun 2013 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran yang signifikan mendukung program unggulan gubernur, yaitu pembangunan kota baru dianggarkan sebesar Rp341 miliar dan pengembangan Bandara Raden Inten II sebesar Rp124 miliar.

Untuk pembangunan, perbaikan, perluasan, dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran dengan total sebesar Rp552,65 miliar. Diharapkan dengan adanya kegiatankegiatan tersebut dapat mendukung kelancaran konektivitas antardaerah Provinsi Lampung.

Bahwa pembangunan terminal agribisnis merupakan salah satu program unggulan Gubernur. Kegiatan ini akan direalisasikan pada tahun 2013, melalui launching pada bulan Februari 2013. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada RAPBD 2013 sebesar Rp12,01 miliar.

Pemerintah Provinsi Lampung tetap memberikan prioritas dan komitmen yang tinggi pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian perdesaan, pariwisata, lingkungan hidup dan pengentasan pengangguran. Komitmen ini diwujudkan dengan alokasi anggaran di bidang pendidikan sebesar Rp1,69 triliun, kesehatan Rp303 miliar, pertanian Rp87,95 miliar, pariwisata Rp12,6 miliar, lingkungan hidup Rp4,55 miliar, dan

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA 5.

6.

ketenagakerjaan Rp8,5 miliar.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan devisa di Provinsi Lampung telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, baik melalui kegiatan yang bersifat inisiatif maupun partisipasi pada even-even tingkat regional, nasional, dan internasional. Indikator dari upaya ini adalah realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung yang untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp5,04 triliun dan US$ 528.166.000.

Kami sependapat dengan Fraksi Hanura bahwa penyaluran dukungan dan bantuan kepada lembaga

7.

disekitarnya. Kami sependapat pada RAPBD 2013 ini akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pengembangan objek wisata, khususnya Teluk Kiluan dan Tanjung Setia. Karena secara nyata dua obyek wisata tersebut saat ini yang mampu menarik perhatian para wiatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sehingga dapat menambah devisa negara dan dapat menunjang ekonomi masyarakat Lampung.

Namun demikian, pengembangan obyek wisata hendaknya bukan hanya pada dua obyek tersebut saja tetapi obyek-obyek wisata lainnya yang ada di Lampung perlu juga mendapat perhatian, sehingga akan banyak wisatawan mancanegara dan nusantara yang tinggal berlama-lama di Lampung yang pada akhirnya dapat menggairahkan dunia usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ketua H.M. Hazizie, S.E.; Sekretaris Ahmad Bastari, S.Sos.)

Fraksi Partai Amanat Nasional

Kembangkan Objek-Objek Wisata Disampaikan oleh Suyatno S.W.

2.

3.

1. Beberapa hal terpenting yang perlu mendapatkan perhatian agar iklim usaha di Lampung berjalan baik dan minat investasi di Lampung meningkat, adalah adanya jaminan rasa aman berusaha bagi pengusaha di Lampung. Terkait dengan hal itu, Fraksi PAN mengingatkan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, termasuk bagi penanam modal di Lampung.

Selain itu, Fraksi PAN juga mengharapkan agar pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan proses perizinan. Jangan sampai keluhan yang dihadapi calon investor tentang berbelit-belitnya pengurusan izin menjadikan mundurnya calon penanam modal sehingga mengalihkannya ke daerah lain yang lebih memberikan kemudahan.

Terkait prioritas pembangunan sebagaimana tercantum pada RAPBD 2013, Fraksi PAN mengingatkan untuk memberikan perhatian yang besar pada dan serius pada sektor pertanian. Karena seperti kita rasakan bersama kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang, sehingga mempengaruhi produksi hasil pertanian. Perlu ada upaya-upaya kongkret untuk pemulihan akibat kemarau panjang yang lalu.

Selanjutnya, Fraksi PAN juga mengharapkan agar sektor pariwisata juga mendapat perhatian yang besar. Karena sektor ini juga memberikan kontribusi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang ada

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

masyarakat, kepemudaan, dan keorganisasian agar memperhatikan aspek akuntabilitas, kemanfaatan, dan sinergitas program satuan kerja pemerintah. Oleh karena itu dalam penyaluran tersebut berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan efektivitas bantuan.

Kami senantiasa memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan, serta dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundangundangan. Hal ini kami lakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan asas good governance. (tim)

Tanggapan Gubernur untuk Fraksi PAN 1.

2.

Dalam rangka peningkatan iklim investasi di Provinsi Lampung, telah dilakukan langkah-langkah guna memberikan kepastian kepada investor dalam pelayanan perizinan. Beberapa langkah tersebut antara lain: a) Standar Pelayanan Minimal pemberian izin telah ditetapkan bahwa proses perizinan dilakukan maksimal tujuh hari sejak pemohon mengajukan persyaratan secara lengkap. b) Setiap pengurusan perizinan di Badan Penanaman Modal dan PPTD Provinsi Lampung tidak dikenakan biaya, baik administratif maupun retribusi. c) Memfasilitasi perusahaan yang mengalami masalah sampai ke tingkat pusat (BKPM dan Kementerian Teknis) sesuai Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012. d) Memberikan insentif kepada investor berupa rekomendasi atas permohonan keringanan bea masuk dan pengurangan pajak kepada Menteri Keuangan RI. e) Melakukan peatihan kepada petugas PTSP agar lebih memahami proses pelayanan yang baik kepada investor serta menyediakan kotak pengaduan atas keluhan terhadap layanan yang diberikan.

Untuk menanggulangi dan mengantisipasi kekeringan, beberapa program kegiatan yang dilaksanakan di tahun

21

LAPORAN UTAMA

3.

2012 antara lain: a) Penanggulangan bencana kekeringan melalui anggaran Kementerian Pertanian memberikan bantuan sarana produksi bagi lahan usaha komoditas padi yang mengalami puso sebesar Rp3,7 juta per ha, berupa benih padi, pupuk organik dan anorganik, hanya 2 kabupaten yang mengusulkan bantuan akibat kekeringan yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Pringsewu. b) Antisipasi dampak kekeringan, yaitu pengembangan konversai air/antisipasi anomali iklim melalui kegiatan embung dan pengembangan sumur bor.

Untuk meningkatkan pengembangan obyek wisata di Provinsi Lampung, sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2012-2013 telah ditetapkan tujuh Kawasan Wisata Unggulan (KWU), yaitu (1) KWU Kota Bandarlampung,

(2) KWU Tanjung Setia, (3) KWU Taman Nasional Way Kambas, (4) KWU Teluk Kiluan, (5) KWU Gunung Krakatau, (6) KWU Menara Siger, dan (7) KWU TN BBS. Disamping itu telah ditetapkan travel patern, yaitu pada pola perjalanan pariwisata dengan menempuh jalur-jalur perjalanan wisata yang dikerjasamakan dengan agen perjalanan wisata. Untuk itu telah dirintis kerja sama dengan pihak swasta antara lain PHRI dan Asita.

Pada tahun 2012 juga telah dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang akan melakukan roadshow promosi pariwisata baik dalam even-even di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan gencarnya upaya promosi yang dilakukan telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dalam negeri 843.768 tahun 2006 menjadi 2.285.630 tahun 2012, maupun mancanegara dari 6.893 tahun 2006 menjadi 47.103 atau naik 583%. (tim)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Perbaiki Jalan Provinsi yang Rusak

4.

Disampaikan oleh H.M. Soleh Bajuri

3.

22

1. Bahwa polemik pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Lampung setelah adanya pertemuan lintas sektoral pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri semoga memberikan hasil keputusan terbaik dan lebih maslahat sehingga pemilihan Gubernur Lampung dapat terselenggara sesuai peraturan perundangundangan dengan situasi yang kondusif.

2. Adanya kelangkaan bahan bakar beberapa waktu yang lalu baik premium maupun solar telah mengganggu aktivitas pelaku dunia usaha dan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat, karenanya perlu ada langkah antisipasi dan pengawasan optimal sehingga pada tahun 2013 tidak terjadi kembali, utamanya struktur pengawasan distribusi oleh Depo dan penjualan oleh SPBU. Pengalokasian anggaran pendidikan yang mencapai 24,23% dari total RAPBD TA 2013 sebesar Rp4,410 triliun, perlu dilakukan pencermatan kembali dalam rangka melaksanakan semangat efisiensi dan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Selain itu perlu pemantauan dan pengawasan terhadap

5.

6.

7.

anggaran hibah sekolah yang berbentuk biaya operasional sekolah (BOS) yang mencapai Rp784.866 miliar, untuk meminimalisir penyimpangan.

Komposisi dan distribusi belanja tidak langsung untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp8,5 miliar dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa dan parpol sebesar Rp170,3 miliar agar secara proporsional dilakukan pemerataan guna percepatan perkembangan kabupaten/kota dan desa.

Pengalokasian anggaran dalam RAPBD Provinsi Lampung TA 2013 dalam penuntasan masalah tapal batas kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan dapat menuntaskan persoalan batas wilayah antarkabupaten yang terjadi selama ini.

Bila dibandingkan dengan APBD Murni TA 2012 sebesar Rp2,809 triliun maka RAPBD Tahun Anggaran 2013 ini meningkat sebesar 56,98%. Suatu tingkat kemajuan prestasi yang baik dan membanggakan, namun pendapatan ini mudah-mudahan pada masa yang akan datang dapat meningkat lagi terutama dari pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Sedangkan belanja daerah antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lansung dengan rasio yang ideal, tentunya akan lebih baik lagi ketika perbedaan rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung cukup besar, tentunya dengan penekanan biaya dan efisiensi pada belanja tidak langsung.

Bahwa kondisi jalan provinsi ruas jalan GedongtataanPardasuka sebagai jalan lintas dua kabupaten, yaitu Pesawaran dan Pringsewu yang melintasi Kecamatan Gedongtataan, Waylima, Kedondong, Waykhilau, dan Paradasuka dalam keadaan rusak berat, dan juga jalan provinsi Simpang Gayam s.d. simpang Lima Ketapang, yang pada musim hujan ini banyak menimbulkan kecelakaan karena banyaknya lubang yang tergenang air.

Semoga menjadi prioritas dan perhatian kita semua, sehingga pemprov dapat mengalokasikan anggaran pada tahun 2013 untuk perbaikan. (Ketua Drs. H. Musa Zainuddin; Sekretaris H. Okta Rijaya M., S.H.I.)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Tanggapan Gubernur untuk Fraksi PKB 1.

2.

3.

4.

Kami sependapat bahwa dengan adanya pertemuan lintas sektoral pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh Kemendagri dapat menawab polemik pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaan pemilihan gubernur dapat terselenggara sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan keputusan terbaik untuk masyarakat Lampung.

Kami akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat.

Beberapa langkah yang ditempuh antaral lain: a) berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat pada SPBU; b) Mengimbau para Bupati/Walikota untuk memperketat izin kios/warung BBM serta pembelian BBM dengan menggunakan dirijen; c) pengendalian penggunaan BBM pada kendaraan pertambangan dan perkebunan; d) permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi, hal ini mengingat Lampung berada di jalur lintas Sumatera, sehingga dilintasi oleh seluruh kendaraan yang berasal dari dan menuju Pulau Jawa; dan e) Pemerintah juga sudah mewacanakan akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi melalui kewajiban penggunaan BBM nonsubsidi pada kendaraan dinas roda empat.

Pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 24,23% dari total RAPBD TA 2013 akan diprioritaskan untuk program/kegiatan belajar mengajar sebesar lebih kurang 40% dari total anggaran pendidikan, yang terdiri dari penyediaan sarana prasarana, penyediaan fasilitas belajar, dan peningkatan mutu pembelajaran sesuai kebutuhan sekolah.

Selain itu digunakan untuk mendukung pengembangan program unggulan bidang pendidikan, yaitu pembangunan SMK Unggulan di Negarabumi Ilir dan operasionalnya mencapai Rp18,8 miliar dan pembangunan sekolah unggulan Al-Kautsar II di Kota Baru sebesar Rp5 miliar. Untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan BOS telah dibentuk Tim sesuai Keputusan Gubernur Nomor 88/III.01/HK/2012 tanggal 2 Februari 2012.

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012, sebagian telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari APBD. Substansi utama pemberian bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial atau menghindari kemungkinan akan terjadinya risiko sosial.

Mekanismenya harus diawali dari usulan calon penerima, yang selanjutnya usulan tersebut menjadi dasar pertimbangan SKPD terkait dan TAPD dalam memutuskan untuk dialokasikan dalam APBD, sehingga alokasi bantuan sosial yang tercantum dalam APBD merupakan rekapitulasi dari usulan yang ada.

Total anggaran bantuan sosial TA 2013 mencapai Rp8,5

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

5.

6.

7.

miliar sedangkan anggaran bantuan sosial TA 2012 sebesar Rp 13,25 miliar. Pengalokasian anggaran tersebut telah secara cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kondisi riil usulan masyarakat yang masuk.

Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa dan parpol dilakukan berdasarkan asas keadilan, pemeratan, dan kemampuan fiskal setiap kabupaten/kota, bantuan daerah otonom baru (DOB) dan bantuan untuk pemerintah desa serta bantuan kepada partai politik.

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan ini dilakukan secara proporsional, merata, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada.

Kami sependapat bahwa penataan batas antarwilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung harus segera dituntaskan. Hal ini untuk mengantisipasi potensi perselisihan tapal batas. Namun mengingat terbatasnya kemampuan anggaran APBD tahun 2013 serta banyaknya prioritas pembangunan yang perlu segera ditangani terutama yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan serta infrastruktur maka alokasi anggaran 2013 hanya dapat dialokasikan untuk pelacakan batas daerah dan pemasangan tanda batas sementara Kabupaten Tulangbawang dan Mesuji sepanjang 105 km serta melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian batas dengan kabupaten/kota.

Ke depan kita berusaha agar rasio antara belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat seimbang ataupun proporsional. Sebagaimana kita ketahui bahwa alokasi belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai (gaji), hibah (termasuk hibah BOS Rp784,86 M), bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa, DOB, dan partai politik.

Untuk ruas jalan Gedongtataan-Paradasuka dalam keadaan rusak berat dan juga jalan provinsi Simpang Gayam s.d. simpang Lima Ketapang yang kondisinya rusak berat, pada tahun 2013 telah dianggarkan.

Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan di sidang komisi. (tim)

23

LAPORAN UTAMA Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (PPK)

Perhatikan Masyarakat Perdesaan Disampaikan oleh H. Wardiyatie 1. Dari rencana target pendapatan daerah sebesar Rp4,410 triliun atau meningkat 56,98% dibanding Pendapatan pada APBD murni TA 2012, di mana proyeksi penerimaan pendapatan menitikberatkan pada PAD sebesar Rp2,183 triliun atau meningkat 16,49% dari APBD Perubahan Tahun 2012; atau bertambah sebesar Rp42 miliar dari target pendapatan daerah yang diajukan dalam Rancangan KUA dan PPAS tahun 2013, yaitu sebesar Rp4,368 triliun. Dana Perimbangan Rp1,421 triliun dan lain-lain pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp805,578 miliar. Tentunya dengan kenaikan pendapatan tersebut diharapkan beberapa sektor kegiatan yang bersifat utama (menyangkut kepentingan mendasar masyarakat) menjadi lebih diperhatikan atau lebih terakomodasi.

2. Terjadinya penigkatan jumlah belanja pada APBD 2013 menjadi Rp4,410 triliun yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp2,217 triliun atau meningkat sebesar Rp461 miliar dibandingkan dengan belanja langsung tahun anggaran 2012 sebesar Rp1,756 trilyun dan belanja tidak langsung sebesar Rp2,193 triliun atau terjadi peningkatan sebesar Rp928 miliar dibandingkan dengan belanja tidak langsung tahun anggaran 2012. Merupakan hal yang patut diberi apresiasi, apalagi pada sektor pendidikan telah melebihi plafon target nasional dari yang seharusnya 20%.

3. Perlunya diperhatikan serta diakomodasi masukanmasukan dari masyarakat pedesaan, misalnya mengenai perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menjadi penghubung utama yang dirasakan sudah sangat tidak nyaman, peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan masyarakat pedesaan serta penggerakan sektor swasta yang lebih maksimal dalam rangka untuk mengurangi angka pengangguran.

4. Penyelesaian tanah berkaitan dengan tukar guling peruntukan pembangunan kota baru hendaknya diselesaikan secara arif dan bijaksana, tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

5. Mohon diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2013, baik terhadap peningkatan daya dukung infrastruktur terutama perbaikan jalan dan jembatan, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan dalam rangka penguatan, serta peningkatan akses dan pemerataan kualitas

24

pendidikan serta fasilitas kesehatan masyarakat.

6. Mohon rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPRD yang merupakan rerpesentasi dari kehendak masyarakat Lampung agar menjadi perhatian yang serius, sehingga dengan demikian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak masyarakat.

7. Mohon digarisbawahi adanya pendapat yang menurut kami memperhatikan bukan menggembirakan, terkait terjadinya kenaikan jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri seiring menurunnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian (hak 15 KUA), karena di Provinsi Lampung sampai dengan saat ini di sektor pertanian berkontribusi terbesar dalam struktur PDRB, oleh sebab itu perlu kiranya pada sektor pertanian terus dijaga dan dikembangkandan akan lebih baik lagi bila angka pengangguran yang terus naik dari tahun ke tahunnya dapat diberdayakan pada sektor pertanian. (Ketua H. Sunardi, S.Sos., M.H.; Sekretaris H. Zeldayatie)

Tanggapan Gubernur untuk Fraksi PPK 1.

2.

3.

4.

5.

Kami mendukung dan sependapat bahwa kenaikan pendapatan tersebut harus memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, terutama menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur demi terwujudnyakemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung yang kita cintai, sehingga masyarakat pada umumnya dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan pendapatan daerah dimaksud.

Kenaikan belanja langsung merupakan hal yang dipandang sangat perlu, mengingat belanja langsung dapat bersinggungan dan menyentuh langsung masyarakat untuk kesejahteraan terutama dibidang pendidikan dan kesehatan.

Terkait perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menjadi penghubung utama di pedesaan, dapat kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan dan diakomodasi masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan umum, baik program pembangunan maupun rehabilitasi jalan dan jembatanyang merupakan transportasi vital dan penghubung antar wilayah/desa sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia berdasarkan skala prioritas.

Bahwa dalam hal penyelesaian tanah berkaitan dengan tukar guling peruntukan pembangunan kota baru dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dan tidak menimbulkan konflik agar program pembangunan kota baru segera terealisasi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan serta dapat meningkatkan perekonomian Lampung secara umum.

APBD Tahun 2013 telah disusun dengan memperhatikan masukkan dari semua elemen yang ada dan dengan memperhatikan skala prioritas dan mengedepankan kepentingan umum serta kebutuhan nyata masyarakat.

Tentunya hal ini tidak terlepas dari keberhasilan dan kerjasama yang baik antara kita semua, baik legislatif, eksekutif maupun dengan jajaran instansi lainnya.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

LAPORAN UTAMA 6.

Kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat agar setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sehingga masyarakat secara maksimal dapat mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

7.

dari tahun 2012 yang sebesar ± Rp109 miliar. Atas kenaikan anggaran ini, diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan, dengan melakukan revitalisasi puskesmas dengan meningkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap. Selain anggaran kesehatan tersebut, bantuan subsidi kepada RS Abdul Moeloek sebesar Rp31 miliar diberikan melalui APBD 2013. (Ketua H. Toto Herwantoko; Sekretaris H. Dendi Ramadhona K., S.T.)

Fraksi Partai Demokrat

Penanganan Pasca-Banjir di Lambar Disampaikan oleh Reza Aditiya

3.

4.

5.

6.

1. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat segera menetapkan UMP. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 226 Tahun 2000, penetapan dilakukan 60 hari sebelum diberlakukannya UMP (per 1 Januari 2013).

2. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Provinsi Lampung atas musibah banjir di Krui dan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

Fraksi Demokrat meminta penjelasan untuk memprioritaskan penanganan pembangunan infrastruktur yang rusak atau hancur terkait penanganan pascabanjir dan longsor di Krui dan Suoh Kabupaten Lampung Barat akibat tergerus banjir.

Fraksi Demokrat memberikan tanggapan atas anggaran tahun 2012 yang mengacu beban atau kewajiban jalan raya sepanjang ±200 km yang menyerap dana ± Rp465 miliar, sedangkan pada anggaran tahun 2013 menyerap dana ± Rp600 miliar dengan beban dan kewajiban sebesar ± 1.700 km.

Dalam APBD tahun 2013, belanja pendidikan dianggarkan sebesar Rp284 miliar lebih, atau naik sekitar Rp 47 miliar dari tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 237 miliar. Atas kenaikan ini, diharapkan anggaran pendidikan untuk TA 2013 dapat diarahkan kepada peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas infrastruktur (fisik) bangunan sekolah, peningkatan kompensasi guru, dan peningkatan kesejahteraan guru honorer dengan meningkatkan insentif guru honorer.

Dalam APBD 2013, anggaran kesehatan sebesar Rp140 miliar lebih, mengalami kenaikan sebesar ± Rp31 miliar

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

Lampung.

Bahwa sektor pertanian perlu terus dijaga dan dikembangkan sehingga sektor pertanian dapat diberdayakan melalui program-program percepatan operasionalisasi Terminal Agribisnis serta upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia petani. (tim)

Tanggapan Gubernur untuk Fraksi PD 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Untuk UMP baru akan dilakukan sidang lanjutan pembahasan penetapan UMP Lampung Tahun 2013 pada 5 Desember 2012 di Disnakentrans Provinsi Lampung.

Mengenai penanganan musibah banjir di Krui dan Suoh, Pemprov Lampung bersama Pemkab Lampung Barat telah melaksanakan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan yang terdapat pada beberapa titik yang tertimbun longsor.

Kami mengapresiasi atas masukan yang diberikan mengenai pemberian prioritas terhadap penanganan infrastruktur yang rusak dan hancur akibat musibah di Krui dan Suoh, oleh karena itu pihak Bina Marga akan mengalokasikan dana khusus untuk perbaikan infrastuktur maupu drainase yang rusak akibat bencana tersebut.

Bahwa pada tahun anggaran 2012 dan 2013 beban atau kewajiban jalan yang menjadi tanggungan provinsi adalah sebesar ± 1.700 km, adanya peningkatan dana menjadi ± Rp600 miliar dikarenakan adanya inflasi dan juga kenaikan harga material serta diperlukan peningkatan mutu/kualitas jalan.

Dari catatan Fraksi Demokrat untuk sektor pendidikan, semua yang tercatat dalam catatan sudah terakomodasi dalam Anggaran Pendidikan TA 2013, dengan total dana Rp147,231 miliar di luar infrastruktur fisik.

Anggaran kesehatan dengan sumber APBD tahun 2013 telah meningkat dibandingkan tahun 2012. Anggaran tersebut telah kami rencanakan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dengan melakukan kegiatan: a) Pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar ke sarana pelayanan kesehatan dasar yang ada di 14 kab/ kota; pembangunan RS Kota Baru tahap pertama; pembangunan Puskesmas plus 5 unit; pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas dalam pengembangan program kesehatan jiwa dan olahraga; alat kesehatan untuk puskesmas PONED, bidan kit, implant alkon, usila kit, Perkesmas kit, dan UKS kit; dan pengadaan ambulan 4 WD sebanyak 5 unit. (tim)

25

WARTA

Disepakati UMP di Atas KHL Dewan Pengupahan Provinsi Lampung akhirnya sepakat menetapkan angka upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1.150.000. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka Kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp1.060.082.

lhamdulillah, dari hasil rapat sudah ditetapkan nilai UMP-nya, tinggal diusulkan kepada Gubernur Lampung,” ujar Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Heri Munzaili, usai rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung, Kamis (13 Desember 2012).

Setelah ditandatangani gubernur berarti UMP Lampung sah untuk diterapkan pada tahun 2013 di semua kabupaten dan kota yang belum memiliki Dewan Pengupahan. Angka tersebut juga menjadi acuan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki Dewan Pengupahan dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir mengatakan jika sudah disepakati Dewan Pengupahan berarti merupakan kesepakatan bersama antara pihak buruh dan pengusaha. Bila sudah ditentukan, artinya semua pihak setuju dan hendaknya jangan lagi ada polemik atau konflik.

“Namanya UMP ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, dan atas kesepakatan bersama. Jadi yang diputuskan itu harus benar-benar disepakati dan dijalankan. Jangan lagi ada yang demo-demo, lagipula kalau UMP sudah di atas KHL berarti ada kemajuan dibandingkan dengan tahun lalu yang masih dibawah KHL,” jelasnya.

Menurut Yandri, DPRD hanya bisa memberi masukan. “Syukurlah kalau UMP sudah ditetapkan karena

“

26

A

mengingat sudah di pertengahan bulan Desember. Jadi, tinggal menunggu tandatangan Gubernur baru kemudian UMP bisa diberlakukan,” katanya.

Diketahui, sejumlah kabupaten/kota yang telah mempunyai Dewan Pengupahan adalah Kota Bandarlampung, Tulangbawang, Lampung Tengah dan Waykanan. “UMP sudah ditetapkan. Untuk daerah yang sudah memiliki Dewan Pengupahan berarti tinggal menunggu penetapan UMK-nya dan biasanya UMK itu di atas UMP. Nah, bagi daerah atau kabupaten/kota yang belum punya Dewan Pengupahan maka mereka menerapkan UMP ini,” tambah Heri Munzaili.

Heri mengimbau agar perusahaan dapat mematuhi kesepakatan tersebut. Perusahaan harus menggaji karyawannya sesuai dengan UMP atau UMK yang sudah ditetapkan. Sebab bila tidak maka perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi perdata hingga pidana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dibandingkan dengan tahun 2012, UMP tahun 2013 lebih tinggi. Pada tahun 2012 UMP ditetapkan sebesar Rp975 ribu. Jumlah itu masih jauh dibawah KHL yang mencapai Rp1.008.109. Tapi tahun ini Dewan Pengupahan memenuhi janjinya dan akhirnya menetapkan UMP di atas Rp1 juta. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

WARTA

Perlu Kajian Mendalam untuk Mekarkan Provinsi Wacana dan rencana pemekaran Provinsi Lampung hendaknya dikaji secara mendalam dan ditimbang betul untung ruginya. Pemekaran provinsi hendaknya memang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, bukan jadi ajang bagi-bagi kekuasaan semata. al itu ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari. Menurutnya, pemekaran provinsi selain harus dikaji ulang juga terlebih dahulu harus ada kejelasan bagaimana aturannya. Memang, dalam undang-undang dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran, akan tetapi harus dilihat dulu dari berbagi sisi dan berbagai aspek.

“Tidak bisa sembarangan melakukan pemekaran provinsi. Perlu pengkajian secara mendalam, walaupun undang-undang mengatur, tetapi kalau memang dianggap tidak layak dan justru menjadi beban masyarakat, untuk apa,” kata Ahmad Bastari.

Politisi PAN itu mengatakan bahwa jangan sampai setelah dimekarkan menjadi beban pemerintah pusat. “Jangan sampai pemekaran itu niatnya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Kalau dasarnya memang untuk memperpendek rentang kendali, dan daerah bisa berdiri sendiri, ya mengapa tidak,” katanya.

Dalam studi kelayakan juga akan dilihat daerah mana yang pantas menjadi ibu kota provinsi. Sementara dilihat dari segi penduduk dan faktor ekonomi, menurut Anggota DPRD Provinsi Lampung dari PKS Ahmad Junaidi Auly, harus dilihat dulu persyaratan admisnistrasinya, seperti rentang umur kabupatennya berapa tahun.

“Beberapa waktu yang lalu Pak Khamamik (Bupati Mesuji) tidak mau diajak menandataangani kesepakatan pembenatukan provinsi baru, karena umur kabupatennya baru beberapa tahun. Nah, kita mesti perhatikan ini juga,” katanya.

Belum lagi permasalahan rentang kendali prekonomian pastinya sangat

H

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

relatif. “Sepanjang kabupaten tersebut kreatif dalam menggerakkan potensi alamnya bisa saja. Atau dengan potensi alamnya yang sedikit kabupaten tersebut mampu berdiri sendiri, sangat mungkin jika potensi sumberdaya manusianya memadai dan mampu menggerakan perekonomian tersebut,” katanya.

Sementara Anggota DPRD Lampung dari Partai Demokrat Firman Yani mengatakan bahwa pemekaran provinsi harus dikaji secara mendalam. “Jika banyak manfaatnya, kenapa tidak?

Namun jika lebih banyak mudaratnya, untuk apa.

Memang pemekaran provinsi tak semudah membalikkan telapak tangan.

Banyak aspek yang harus dihitunghitung dan dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Rencana pemekaran Provinsi Lampung yang digaungkan sejak 25 Mei 2012 sepertinya jalan terus. Enam kabupaten calon anggota pemekaran provinsi telah sepakat membentuk panitia gabungan pembentukan provinsi baru.

Kesepakatan itu tercapai usai rapat yang digelar di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, pada 21 Desember 2012. Rapat dihadiri empat perwakilan kabupaten, yaitu Tulangbawang, Lampung Utara, Waykanan, dan Tulangbawang Barat. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari kabupaten tersebut.

Dari rapat yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Lampura Rifki Wirawan itu ada dua hasil kesepakatan

yang jadi pondasi untuk mengegolkan pembentukan provinsi baru di Lampung. Pertama, seluruh perwakilan kabupaten calon anggota pemekaran provinsi sepakat mengangkat Anshori Djausal sebagai ketua panitia gabungan pembentukan provinsi baru. Nantinya panitia gabungan berkantor di Kotabumi, Lampura.

Anshori Djausal menyatakan langkah lanjutan setelah penentuan ketua panitia gabungan adalah meyakinkan masyarakat di semua kabupaten yang terlibat. “Ini penting untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat,” katanya usai rapat.

Mantan staf ahli gubernur Lampung itu menyatakan sisi positif pemekaran daerah adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pembangunan. “Terlebih setiap bupati rasanya pernah menyampaikan. Peme-

27

WARTA

karan provinsi baru di Lampung akan membuat wilayah Lampung semakin maju,” katanya.

Panitia pembentukan provinsi baru ditargetkan mulai bekerja pada Januari 2013. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, Anshori optimistis dalam delapan bulan ke depan usulan rencana pembentukan provinsi baru di Lampung itu sudah sampai di meja DPR-RI. “Nah kan nanti itu diputus dalam undang-undang. Diperkirakan jika lancar usulan akan ditangani oleh anggota DPR-RI yang baru pasca Pemilu Legislatif 2014,” tuturnya. Dia yakin rencana pemekaran provinsi baru tidak akan terganjal oleh moratorium pemekaran yang masih berlaku sampai

saat ini. “Saya optimistis ini bakal terwujud,” tuturnya.

Sementara Rifki Wirawan mengimbau agar setiap kabupaten yang terlibat dalam proses pemekaran provinsi baru untuk menganggarkan pendanaan di pos APBD masingmasing. “Kami mengimbau sekretaris kabupaten setempat untuk bisa mengalokasikannya sesuai kemampuan daerah masing-masing,” katanya.

Sebagai pemrakarsa, Kabupaten Lampung Utara siap untuk menopang pendanaan awal yang diperlukan. “Ya kalau nggak ada dana, gimana mau maju,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan dua kabupaten, yakni Lampung Barat dan Mesuji tidak hadir. Namun, menurut Rifki, setelah berkomunikasi lewat telepon, sekretaris daerah setempat menyetujui dan menyepakati apa pun hasil rapat tersebut.

Tercatat, dalam pertemuan awal 25 Mei 2012, sejumlah bupati sepakat untuk mengangkat wacana pembentukan provinsi baru di Lampung. Di antaranya hadir Bupati Lampura Zainal

Abidin yang juga pemrakarsa, Bupati Lambar Mukhlis Basri, dan Bupati Waykanan Bustami Zainudin.

Belakangan, Bupati Tulangbawang saat itu Abdurachman Sarbini ikut membubuhkan tanda tangannya dalam kesepakatan para bupati. Dalam skema pemekaran provinsi baru yang masih belum memiliki nama ini, diproyeksikan luas cakupan 1.752.259,407 hektare atau 52,40 persen dari luas total Provinsi Lampung.

Wilayah provinsi baru tersebut meliputi Kabupaten Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Barat, Waykanan, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, syarat pemekaran provinsi antara lain: ada keputusan DPRD kabupaten/kota cakupan wilayah calon provinsi, keputusan bupati/wali kota cakupan wilayah calon provinsi, keputusan DPRD provinsi induk, gubernur, dan menteri dalam negeri, dan wilayah provinsi paling sedikit lima kabupaten/kota. (tim)

Disbudpar Wajib Jalankan Perpres 51/2011 erdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2011 bahwa sektor kebudayaan masuk dalam leading sector pendidikan. Dengan demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) harus menyerahkan bidang kebudayaan ke Dinas Pendidikan.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD Lampung Ahmad Nyerupa usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD, 5 Desember 2012). “ Dengan adanya Perpres itu, kebudayaan sudah jadi hak mutlak Dinas Pendidikan. Jadi, Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan departemennya pun sudah dibentuk,” ujarnya.

Untuk itu, Achmad Nyerupa mengimbau agar Disbudpar dan Disdik Provinsi Lampung berkoordinasi untuk menyatukan Bidang Kebudayaan ke Dinas Pendidikan. “Penyatuan bidang Kebudayaan ke Dinas Pendidikan itu harus

B

28

segera. Sebab, jika tidak dilakukan sekarang, nanti akan jadi masalah,” terangnya.

Seharusnya, lanjut Politisi Partai Gerindra itu, Biro Hukum Dan Biro Organisasi Pemprov sudah melakukan peleburan. “Nah, jika begini saya khawatir nanti ada masalah, karena leading sector kebudayaan sekarang di pusat pun di Kementerian Pendidikan. Bagaimana kalau ada bantuan dari pusat, kan bisa jadi masalah nanti,” tegasnya.

Dalam Peraturan Presiden itu pun sudah jelas bahwa kebudayaan masuk di dinas pendidikan. Nah, kenapa Provinsi Lampung tidak mengikuti pmerintah pusat. “Kalau kebudayaan yang di pariwisata itu, barang yang sudah jadi yang diurusinya. Namun kalau di Dinas Pendidikan, bagaimana menciptakan dan bagaimana memupuk kebudayaan ini agar jadi suatu kebudayaan yang bisa meningkatkan wawasan anak-anak bangsa, sehingga implementasi ke depannya dapat membuat kebudayaan Lampung bisa menjadi objek yang mengharumkan,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

WARTA

Masa Tinggal Haji untuk Risti dan Lansia Dipersingkat Rencana pemangkasan masa tinggal haji dari 40 hari menjadi 20 hari khusus bagi jamaah risiko tinggi (risti) dan lanjut usia (lansia) direspons positif Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung dan sejumlah kalangan. engan terobosan ini, Kepala Bidang Urusan Haji, Umrah, dan Wakaf H. Seraden Nihan, mendampingi Kepala Kanwil Kemenag Lampung H. Abdurahman, mengaku siap untuk merombak pola pemberangkatan haji Lampung.

“Jika petunjuk pelaksanaan dan teknisnya terbit serta disahkan, kita akan berlakukan. Prinsipnya, Kanwil Kemenag Lampung siap menjalankan aturan tersebut,” tegas Seraden, Rabu 26 Desember 2012.

Dia mengakui dalam proses ibadah haji, jamaah usia lanjut usia dan risiko tinggi memang wajib mendapat perhatian ekstra. Termasuk tidak menjalani masa berhaji 40 hari dengan alasan kesehatan. Tak hanya itu, bagi panitia ibadah haji, kondisi tersebut membuat beban tugas semakin berat.

“Pertama memang dari segi kondisi fisik, rata-rata mereka sudah sangat terbatas, meski dalam kondisi sehat,” katanya. Rangkaian ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik yang dominan.

Rencana pemangkasan masa haji bagi jamaah usia lanjut dan risiko tinggi memang secara teori dimungkinkan.

Jamaah harus memprioritaskan rangkaian ibadah yang masuk kategori wajib, waktunya sekitar 5—6 hari. Pada tahun ini, meski tidak dilakukan secara menyeluruh, ada jamaah haji usia lanjut dan risiko tinggi yang dipulangkan lebih awal setelah rangkaian ibadah wajib dilalui. “Istilahnya ditanassul-kan. Itu lebih menguntungkan yang bersangkutan,” tuturnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung H. Mawardi A.S. mengapresiasi rencana Kemenag memang-

D

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

kas masa tinggal berhaji untuk jamaah lansia dan risti. Menurutnya, berhaji selama 20 hari telah mencukupi rukun dan wajib haji.

“Kalau 20 hari lebih dari cukup.

Jangankan 20 hari, 10 hari saja sudah cukup. Dalam waktu 10 hari itu, mereka sudah menjalankan kewajiban dalam berhaji. Saya mendukung rencana itu,” kata dia.

Selain mencukupi dalam beribadah haji, sambung Mawardi, pemangkasan hari tersebut juga meminimalisasi biaya yang akan dikeluarkan oleh para calon jamaah dalam melaksanakan kewajibannya menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni naik haji bila mampu.

“Kalau orang tua (lansia) yang tidak mampu berlama-lama, mereka bisa melaksanakan haji sesuai keinginannya. Sehingga kewajibannya sebagai pemeluk Islam terpenuhi,” ujarnya. Yang pasti, pemangkasan ini juga jangan dimanfaatkan oknumoknum yang tidak bertanggung jawab.

Di mana seseorang yang akan melaksanakan haji bukan lansia maupun risti, mereka masuk dalam rombongan 20 hari. Sehingga mereka yang hanya memenuhi kewajiban ingin cepat-cepat pulang dari beribadah.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung H. Yandri Nazir juga menyatakan persetujuannya terkait wacana pemangkasan masa berhaji. Hanya, menurut dia, pemerintah pusat perlu memikirkan pembiayaan atas jamaah haji yang masa berhajinya terpangkas.

“Kan nggak mungkin sama dengan yang biasa. Ongkos haji dan biaya lainnya juga perlu dipikirkan,” tukasnya. Legislator asal Partai Demokrat ini melanjutkan jika memang jadi dilaksanakan, pemangkasan masa berhaji diharapkan bisa membuat proses pelayanan haji semakin baik.

Di bagian lain, meski proses pemulangan seluruh kloter jamaah haji Lampung tahun 2012 sudah usai, ternyata masih ada satu jamaah Lampung yang masih tertahan di Madinah. Kabid Urusan Haji, Umrah, dan Wakaf Seraden Nihan menjelaskan alasan jamaah haji tersebut masih tertinggal di tanah suci karena yang bersangkutan menderita sakit serius dan harus dirawat secara intensif.

Berdasarkan data yang diperoleh, jamaah haji yang tertinggal tersebut bernama H. Herman Jaya Sukijan asal Bandarlampung. Hingga saat ini, dia masih dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU) RS Afdan Madinah, Arab Saudi. “Jamaah tersebut asal Bandarlampung dan tergabung dalam kloter 34 JKG,” terang Seraden.

Ia menjelaskan perawatan terhadap Herman akan dilakukan sampai benar-benar pulih dan bisa dipulangkan ke Indonesia. Karena itu, Seraden belum bisa memastikan kapan Herman dapat dipulangkan. “Saat ini dia masih dirawat di ICU,” ungkapnya.

29

WARTA Herman yang telah berusia 80 tahun itu termasuk jamaah haji kategori usia lanjut dan berisiko tinggi. Secara nasional, masih ada 18 jamaah haji yang belum dapat dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. “Kalau asal Lampung memang tercatat hanya satu orang dan masih dirawat,” tuturnya.

Usulan Kementerian Agama memangkas masa tinggal berhaji untuk jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi didukung Komisi VIII DPR. Ketua Komisi VIII Ida Fauziah yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, pelayanan khusus bagi jamaah lansia risti sangat menguntungkan dari aspek kenyamaan dan keselamatan jamaah bersangkutan.

“Untuk jamaah haji sehat, mungkin berlama-lama di Arab Saudi malah menyenangkan. Tetapi tidak demikian

untuk jamaah haji yang sakit atau risti,” katanya. Ia mendesak Kemenag segera menuntaskan kajian teknis pengeprasan masa tinggal haji khusus jamaah lansia dan risti dari 40 hari menjadi 20 hari itu.

Alasan lain sikap positif dari Komisi VIII adalah selama ini pelayanan berhaji untuk jamaah lansia dan risti oleh pemerintah belum prima.

Hampir tidak ada perlakuan khusus bagi para jamaah haji yang rentan mengalami gangguan kesehatan itu.

Selama ini, pelayanan spesial bagi jamaah lansia dan risti baru muncul jika kondisi kesehatan yang bersangkutan benar-benar drop. Ketika kondisi kesehatannya sudah mengharuskan dirujuk ke balai pengobatan atau rumah sakit di Arab Saudi, baru petugas haji kelabakan. “Sebenarnya jika bisa

diantisipasi dari awal kan lebih baik,” katanya.

Dari analisis Fauziah, kebijakan khusus untuk jamaah lansia dan risti ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penganggaran keuangan haji.

Khususnya untuk pos anggaran yang didanai APBN. Sebaliknya dengan memperpendek masa tinggal jamaah haji lansia dan risti ini, pemerintah bisa menekan biaya operasional pos layanan tertentu.

“Kita sudah siap menerima paparan hasil kajian dari Kemenag,” ujarnya. Fauziah menuturkan di internal Komisi VIII DPR RI sendiri sistem last in, first out (berangkat belakangan, pulang lebih dahulu) ini sudah menjadi perbincangan dan arah perbincangan di internal mereka menyetujui dengan sistem baru itu. (tim)

Setuju Biaya Nikah Dihapuskan ementerian Agama (Kemenag) langsung berbenah setelah diterpa kabar pungli biaya nikah oleh petugas KUA yang mencapai Rp1,2 triliun. Kabar ini langsung dijadikan bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan baru. Di antaranya rencana penghapusan biaya nikah dan pemberian tunjangan khusus untuk penghulu Rp500 ribu setiap bulan.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Achmad Nyerupa juga setuju jika biaya nikah di penghulu dihapuskan atau ditopang oleh APBN. “Kalau lewat APBN itu prinsipnya kita setuju. Karena akan lebih memudahkan,” tuturnya, Minggu 30 Desember 2012.

Legislator asal Partai Gerindra ini menyatakan penggratisan itu juga bisa membantu orang yang tak mampu untuk menikah. “Sekarang banyak orang tak mampu. Sudah menikah, tapi surat-surat belum ada,” katanya.

Ia menilai penggratisan biaya nikah oleh pemerintah pusat sudah sewajarnya dilakukan jika memang anggaran mendukung. Dengan adanya penggratisan biaya nikah, praktik-praktik pungutan liar bisa lebih diminimalisasi. “Ya, bisa saja penghasilan penghulu bisa berkurang,” selorohnya.

Namun, lanjut Nyerupa, perlu juga dibedakan antara pungutan liar dan warga yang sukarela memberi tips kepada penghulu. Kebiasaan itu tidak bisa dikatakan pungutan liar.

“Kalau memang ada warga yang memberi karena kerelaan kepada penghulu, ya itu wajar saja dan memang tak ada paksaan untuk itu,” katanya.

Sebelumnnya, Irjen Kementerian Agama RI Muhammad Jasin mengatakan rencana penghapusan biaya nikah sebesar Rp30 ribu itu sedang digodok. Menurutnya,

K

30

ada kebijakan lanjutan setelah penghapusan biaya nikah, yakni pemberian tunjangan khusus jika ada pasangan yang memilih mengundang petugas dari KUA ke tempat akad nikah di luar balai nikah.

Ketentuan baru ini dibahas bersama antara tim dari Itjen dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kemenag. Jasin mengatakan jika ada prosesi akad nikah yang dilakukan di luar balai nikah KUA pada hari libur dan kondisi-kondisi tertentu lainnya, penghulu atau petugas pencatat nikah mendapatkan tunjangan khusus. Rincian tunjangan itu adalah transpor lokal Rp110 ribu, tunjangan paket khotbah nikah, doa nikah, dan wali nikah Rp390 ribu.

“Jadi total tunjangan khusus bagi para penghulu mencapai Rp500 ribu untuk sekali menikahkan di luar KUA dan pada hari libur. Tunjangan ini didanai APBN,” katanya.

Pembayaran tunjangan ini akan dibahas lebih lanjut.

Misalnya diberikan tiap sebulan dengan patokan jumlah pernikahan yang dia catat.

Dengan pemberian tunjangan ini, penghulu dilarang keras menerima upeti atau menerima pungli dari masyarakat.

Jika masih menerima, bisa diproses KPK sebagai gratifikasi atau kejahatan dalam jabatan. “Tidak boleh lagi petugas menerima amplop. Meminta atau diberi tidak boleh diterima,” ujarnya.

Jasin berharap masyarakat mengutamakan menikah di balai nikah KUA. Jika terpaksa mengundang penghulu, diwanti-wanti tidak memberikan uang saku atau sejenisnya.

Skema baru ini masih akan dibahas lagi dengan DPR. Dengan sistem baru ini, Jasin berharap Kemenag bisa lepas dari cap sebagai kementerian terkorup se-Indonesia. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

WARTA

Hasil Rakor dengan Dirjen Kemendagri Tak Bisa Dijadikan Dasar Pelaksanaan Pilgub Hasil rapat koordinasi antara Pemprov Lampung, KPU dan Bawaslu Lampung, KPU Pusat, dan Dirjen Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 3 Desember 2012 yang menyepakati bahwa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung tidak dilaksanakan pada tahun 2013 tidak bisa dijadikan dasar dan landasan hukum pelaksanaan pilgub. nggota Komisi I DPRD Lampung Napiliyon Azwari berpendapat bahwa kesepakatan hasil rapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses persiapan Pilgub Lampung. Karena itu, dia mengimbau agar KPU Lampung meneruskan tahapan pilgub yang dijadwalkan pelaksanaannya pada 2 Oktober 2013.

“Kesepakatan hasil pertemuan itu sifatnya tidak mengikat, tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan proses pilgub.

Pertemuan itu hanya untuk menjaga kondusivitas dan agar masyarakat tidak terus terjebak dalam polemik,” ujarnya, Senin (10/12/ 2012).

Legislator dari Partai Hati Nurani Rakyat ini menerangkan legalitas pelaksanaan pilgub patokannya adalah undangundang yang tengah digodok di DPR RI. Tetapi sebagai pelaksana UU, lembaga pemerintah maupun nonpemerintah harus siap menyongsong pesta rakyat sesuai mekanisme dan jadwal yang ada.

“Saat ini memang dibutuhkan ketegasan dari KPU Pusat terkait pelaksanaan Pilgub Lampung.

Kepastian hukum mengenai jadwal sangat dibutuhkan sehingga tidak ada lagi polemik. Karena jika pelaksanaan pilkada tanpa didasari UU akan mementahkan dan membuat cacat hukum hasil pilkada nanti,” terangnya.

Pelaksanaan pilgub, lanjut Napiliyon, sudah pasti didominasi kepentingan politik, termasuk juga adanya kepentingan politik untuk mengegolkan perubahan UU

A

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012

tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga mengatur pelaksanaan pilkada.

Dia mencontohkan, jika Partai Demokrat ikut sepakat menunda pilgub hingga tahun 2015 maka dapat dirugikan oleh kekuatan politik lain.

“Apakah kekuatan politik Partai Demokrat pada 2013? Misalnya sekarang PD mempunyai kekuatan politik tapi apakah nanti pada tahun 2015 masih bisa mendominasi? Jadi, di situ ada kepentingan politik,” bebernya.

Diketahui, pada rapat koordinasi untuk menyelesaikan polemik waktu pelaksanaan Pilgub Lampung dimediasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (3/11). Rapat menyepakati bahwa pilgub tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013. Pimpinan rapat Djohermansyah Djohan, yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilgub Lampung tidak dapat dilaksanakan pada 2013.

Namun, ia tidak mau merinci alasan mengapa pilgub yang tidak dapat digelar pada tahun 2013. ”Tidak kita

cantumkan, karena prespektifnya berbeda-beda. Kami menerima alasan Gubernur, KPU, maupun DPRD Lampung,” jelasnya.

Keputusan bahwa pilgub tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2013 merupakan poin kedua hasil rapat koordinasi itu. Poin pertama ialah telah dilaksanakan islah antara KPU Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, yang selama ini berbeda pendapat tentang jadwal pilgub.

“Perdamaian atau rekonsiliasi telah dilaksanakan. Karenanya kami berharap Pemprov dan KPU akan bisa bekerja sama, menjaga sinergitas dalam penyelenggaraan Pilgub pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan Pemprov memang belum mempersiapkan pelaksanaan pilgub pada 2013. Bahkan, Pemprov Lampung tidak memasukkan anggaran Pilgub pada RAPBD Tahun Anggaran 2013. (tim)

31

Segenap Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG Mengucapkan

Selamat Tahun Baru 2013 Dengan terus bekerja keras, cerdas, tuntas, disertai semangat kebersamaan, semoga hari esok menjadi lebih baik!

Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Ketua H. Nurhasanah. S.H., M.H. Wakil Ketua

Ir. H. Indra Ismail, M.M. Wakil Ketua

Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Wakil Ketua

H. Sudarno Eddi, S.H., M.H. Sekretaris Dewan

32

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2012