Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi November 2013Desember 2013

w w w.dprd-lampungprov.go.id

EDISI DESEMBER 2013

Dana APBN untuk Lampung Naik 8,62 Persen

Ekonomi Lampung Tumbuh 6,4 Persen

Penyerahan LHP Belanja Daerah

Persoalkan Batubara Oplosan

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

1

Dari Redaksi

APBD BERKUALITAS PRD Provinsi Lampung bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berhasil menyusun, membahas, dan menetapkan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu.

Dengan kerja maraton, Perda APBD Tahun 2014 rampung dibahas dan disahkan pada 24 Desember 2013.

Kemudian yang tak kalah penting adalah menghasilkan APBD yang sehat, berkualitas, dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung. Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, salah satu ciri APBD yang sehat, jika defisit anggaran maksimal tiga persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada komposisi APBD Tahun 2014, PAD ditargetkan Rp2 triliun lebih, sementara defisit anggaran hanya Rp19 miliar.

Kemudian APBD disebut berkualitas jika Belanja Langsung (Belanja Publik ) lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur).

Dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dan APBD murni Tahun Anggaran 2014 belanja publik mencapai proporsi 51,34 persen, sementara belanja tak langsung 48,66 persen.

Kemudian komposisi Belanja Modal harus lebih besar daripada Belanja Barang dan Belanja Jasa, serta lebih besar daripada Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Pegawai.

Belanja Modal pada Belanja Langsung (Belanja Publik) pada APBD 2013 dan APBD murni 2014 hingga tercapai 20,52 % dari total Belanja Langsung. Selanjutnya, APBD haruslah berkesinambungan. Dalam APBD Provinsi Lampung selama ini anggaran infrasruktur fisik pada empat program unggulan minimal 35 persen dari total belanja. Keempat program unggulan tersebut meliputi Bina Marga (jalan dan jembatan), Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu), Pendidikan (penambahan ruang kelas dan mebeluer), dan Permukiman (rumah sehat, air bersih, kesehatan lingkungan, dan jalan lingkungan).

D DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Abdullah Ali, M.Si. Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Zurizal, M.Sc. Kabag Humas dan Protokol Plt. Edi Nefo, S.Sos. Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

Untuk Anggaran Pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total APBD dan Anggaran Kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total Belanja Langsung. Itu sesuai dengan peraturan perundang undangan. “Kita berharap pelaksanaan APBD Tahun 2014 juga bisa berjalan dengan baik, sehingga proses pembangunan terus berjalan dan makin maju,� tambah Marwan.

Hal ikhwal mengenai pembahasan Raperda APBD Tahun 2014 tersebut menjadi Laporan Utama edisi kali ini.

Proses pembahasan yang berlangsung secara maraton, bahkan hingga malam hari, menunjukkan bahwa anggota DPRD bersungguh-sungguh dan mempunyai komitmen yang kuat untuk memperoleh kinerja terbaik.

Selain laporan tentang pembahasan RAPBD Tahun 2014, pada edisi ini juga kami sajikan sejumlah laporan berbagai kegiatan para anggota DPRD Provinsi Lampung, antara lain kunjungan anggota DPRD Kota Surakarta, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK, dan sejumlah kegiatan lainnya. Kami berharap sajian ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus bekerja dan bekerja hingga meraih prestasi yang lebih baik.

Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

LAPORAN UTAMA

APBD TA 2014 Rp4,3 Triliun Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung Tahun 2014 berjalan sesuai rencana. Setelah DPRD bersama Pemprov Lampung merampungkan pembahasan, APBD Tahun 2014 disahkan dalam rapat paripurna DPRD Lampung pembicaraan tingkat II tentang Persetujuan Bersama Raperda APBD Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Selasa malam (24/12/2013). esuai dengan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, komposisi APBD Tahun 2014 terdiri atas pendapatan sebesar Rp4,298 triliun lebih dan belanja daerah sebesar Rp4,318 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp19,497 miliar.

Pendapatan daerah diperoleh dari pajak daerah Rp1,789 triliun, retribusi daerah Rp7,896 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp24,352 miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp183,686 miliar,

S

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

dan dari dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp287,051 miliar, dana alokasi umum Rp1,136 triliun, dan dana alokasi khusus Rp48,851 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp821,506 miliar.

Sementara belanja berupa belanja tidak langsung Rp2,101 triliun dan belanja langsung Rp2,216 triliun. Pada komposisi APBD tersebut defisit anggaran ditutup dengan pembiayaan daerah dan terdapat sisa lebih anggaran (silpa) sebesar Rp25,997 miliar.

Kemudian juga terdapat penyertaan

modal untuk PT Lampung Jaya Utama Rp5 miliar dan untuk PT Wahana Raharja Rp1,5 miliar.

Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan secara umum tidak terjadi perubahan struktur APBD Provinsi Lampung TA 2014 sesuai dengan KUA dan PPAS Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2014, meski terdapat penataan program dan kegiatan pada beberapa SKPD. Dia juga menjelaskan pengesahan

3

LAPORAN UTAMA

Ir. H. Indra Ismail, M.M.

atau ketok palu Perda APBD 2014 dilakukan malam hari karena mengejar target yang telah ditetapkan. “Kami sudah menetapkan target bahwa APBD 2014 harus disahkan sebelum akhir tahun. Karena itu, meski pada malam hari, kami tetap menggelar paripurna,” ujarnya, usai rapat paripurna di DPRD Lampung.

Dia menerangkan setelah disahkan maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Lampung segera mengirimkan draf Perda APBD 2014 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dalam sambutannya menyatakan lega APBD 2014 telah disahkan. “Terus terang, saya deg-degan sebelum APBD 2014 ini disahkan. Sebab, semua mata saat ini tertuju pada kita. Karena itu, saya bersyukur APBD 2014 bisa disahkan,” katanya.

Dia juga mengaku tidak mempermasalahkan APBD 2014 mengalami defisit Rp19,497 miliar. Sebab jika berkaca pada pemerintah pusat, APBN juga mengalami defisit. “Malah defisitnya di pusat sampai Rp200 triliun. Kalau kita kan masih sedikit,” katanya.

Gubernur menambahkan tahun depan Pemprov tetap fokus melanjutkan pembangunan di kota baru Jatiagung lantaran kebutuhannya sangat mendesak. “Kita lihat saja kemacetan di Kota Bandarlampung kalau pagi dan

4

sore. Makanya kota baru harus dipercepat pembangunannya. Termasuk terminal agrobisnis dan jalan tol,” katanya.

Laporan Badan Anggaran Sementara pada rapat paripurna yang berlangsung selama dua jam (19.30-21.30 WIB) itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung Nurhasanah saat membacakan Laporan Banang terhadap hasil pembahasan raperda APBD 2014 mengatakan Raperda APBD tersebut secara teknis penyusunan, pembahasan,

dan penetapannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014.

RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2014 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Peren-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

LAPORAN UTAMA canaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014 yang disusun dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Raperda APBD yang disampaikan Gubernur Lampung melalui suratnya Nomor 903/1348/09/ 2013 tanggal 16 Desember 2013, dan secara resmi disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Desember 2013 oleh Wakil Gubernur Lampung, selanjutnya dibahas dan ditelaah secara seksama oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

APBD PROVINSI LAMPUNG TA 2014 No 1.

1.1.

1.1.1 1.1.2 1.1.3

URAIAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

JUMLAH (RP) 4.298.707.767.170,70 2.005.245.670.263,70 1.789.309.000.000,00 7.896.840.500,00 24.352.983.163,70

1.2.

1.2.1 1.2.2 1.2.3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.471.956.083.907,00 287.051.422.907,00 1.136.053.041.000,00 48.851.620.000,00

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.1.4

Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si.

sesuai dengan tahapan dan mekanismenya.

Muatan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pada tanggal 16 Desember 2013 yang lalu.

Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan yang mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Jajaran SKPD dengan

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

183.686.846.600,00

821.506.013.000,00

TOTAL PENDAPATAN DAERAH

4.298.707.767.170,70

2.

BELANJA DAERAH

4.318.205.382.172,29

2.1.

2.2.

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

2.101.431.889.898,29 2.216.773.492.274,00

TOTAL BELANJA DAERAH

4.318.205.382.172,29

3.

( DEFISIT ) PEMBIAYAAN DAERAH

1.

2.

3.

PENERIMAAN (SILPA) PENGELUARAN (Penyertaan Modal PT LJU) PENGELUARAN (Penyertaan Modal PT WR

(19.497.615.001,59) 19.497.615.001,59 25.997.615.001,59 (5.000.000.000,00) (1.500.000.000,00)

5

LAPORAN UTAMA

Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan yang akan dijalankan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah secara keseluruhan selama periode satu tahun (2014).

Selanjutnya Nurhasanah menyampaikan proses pembahasan, yang dimulai pada tanggal 19 s/d 21 Desember 2013, berupa Rapat Pembahasan tingkat Komisi dengan mitra kerja masing-masing. Kemudian setiap Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan dan materi lainnya kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung. Inventarisasi permasalahan dan materi-materi tersebut disepakati dan dijadikan bahan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Kemudian pada tanggal 23 Desember 2013, dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dengan Ketua-ketua Komisi DPRD Provinsi Lampung dan dilanjutkan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 dari pukul 13.00 s/d selesai, dilakukan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung.

Setelah melalui proses pembahasan tersebut, maka diperoleh Komposisi APBD Provinsi Lampung TA 2014, sebagai berikut (lihat tabel).

6

Pengelolaan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, pagu anggaran semula Rp23,341 miliar mengalami perubahan menjadi Rp83,341 miliar atau bertambah Rp60 miliar. c) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya, pagu anggaran semula Rp9,732 miliar mengalami perubahan menjadi Rp29,732 miliar atau mendapat tambahan sebesar Rp20 miliar. d) Program Lingkungan Sehat Perumahan, pagu anggaran semula Rp9,908 miliar mengalami perubahan menjadi Rp19,908 miliar atau mendapat tambahan sebesar Rp10 miliar. e) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, pagu anggaran semula Rp2,398 miliar mengalami perubahan anggaran menjadi Rp12,398 miliar atau bertambah sebesar Rp10 miliar.

H. Nurhasanah, S.H., M.H.

Secara umum tidak terjadi perubahan Struktur APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. Artinya, sesuai dengan KUA dan PPAS Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2014, meski terdapat penataan program dan kegiatan pada beberapa SKPD, seperti berikut.

1. Pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung terdapat pergeseran anggaran sebesar Rp100 miliar, yaitu: a) Program Pengembangan Perumahan dengan pagu anggaran semula Rp237,053 miliar mengalami perubahan menjadi Rp137,953 miliar atau berkurang sebesar Rp100 miliar. b) Program Pengembangan dan

2.

Plafon anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sesuai dengan RKA/PPAS Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp37,038 miliar yang di dalamnya terdapat pergeseran- pergeseran anggaran sebesar Rp10 miliar, yaitu pro-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

LAPORAN UTAMA

Wayan Sudiksa, S.I.P.

gram- program: a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, pagu anggaran semula Rp1,400 miliar mengalami perubahan anggaran menjadi Rp1,900 miliar atau bertambah sebesar Rp500 juta.

Ir. H. Nurhasanah, M.M.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, pagu anggaran semula Rp1,966 miliar mengalami perubahan anggaran menjadi Rp11,216 miliar atau mendapat tambahan sebesar Rp9,250 miliar. c) Pembayaran kekurangan retensi

I Komang Koheri, S.E.

di beberapa kegiatan pada tahun 2013 sebesar Rp250 juta.

3.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran:

Anggaran Beasiswa Itera Rp2 Miliar inas Pendidikan (Disdik) Lampung memasukkan anggaran beasiswa untuk mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) di APBD 2014. Mahasiswa penerima beasiswa dibatasi 40 orang.

Nilai beasiswa Rp50 juta per mahasiswa per tahun. Rinciannya Rp40 juta untuk uang kuliah, Rp5,4 juta untuk asrama selama di Kampus Institut Teknologi Bandung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dan sisanya keperluan lain.

Pemberian beasiswa tersebut memang penting supaya tidak ada lagi kekecewaan pada mahasiswa, seperti terjadi pada September 2013 lalu dari 120 mahasiswa yang diterima hanya 35 yang melakukan registrasi ulang.

Masalah itu menjadi perhatian sejumlah anggota DPRD Lampung dan mereka meminta beasiswa tetap dianggarkan.

D

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

Karena itulah pada tahun 2014 dianggarkan yang diperkirakan menyedot dana APBD 2014 sebesar Rp2 miliar.

“Karena ini permintaan anggota DPRD, tak ada alasan untuk tidak menyetujuinya agar proses perkuliahan yang berada di kampus ITB dapat berjalan lancar,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi.

Dinas Pendidikan Lampung juga memastikan berkomitmen agar mahasiswa dapat berkonsentrasi kuliah.

Tauhidi menjamin masalah-masalah yang menyelimuti Itera tak akan

menganggu mahasiswa, seperti molornya penyelesaian Gedung Itera akibat terhambatnya proses sertifikasi lahan.

“Kami berharap 2014 gedung Itera sudah selesai dibangun,” katanya. Saat ini pembangunan gedung Itera sudah mencapai 40– 60 persen. “Yang jelas, pemprov terus mengupayakan sertifikasi lahan cepat selesai dan pembangunan dapat berlanjut, sehingga nantinya mahasiswa tak perlu lagi dititipkan di Jatinangor,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Abdullah Fadri Auli berharap anggaran beasiswa dari APBD tersebut bisa direalisasikan sesuai dengan sasaran. “Kami juga minta para mahasiswa dapat meraih prestasi, sebagai cikal bakal perguruan tinggi teknologi di Lampung,” katanya. (tim)

7

LAPORAN UTAMA a) Program obat dan pembekalan kesehatan semula untuk pengadaan obat program P2PL sebesar Rp6,2 miliar dialihkan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes). b) Semula untuk kegiatan pembangunan lanjutan Rumah Sakit Kota Baru Tahap II senilai Rp47,695 miliar dialihkan menjadi untuk: (a) water treatment RSUD Abdul Moleloek sebesar Rp10 miliar; dan (b) Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan incinerator sebesar Rp10 miliar. Jadi total anggaran untuk Rumah Sakit Kota Baru menjadi Rp25 miliar. c) Terdapat alokasi anggaran untuk pembayaran utang TA 2013 sebesar Rp31,489 miliar yang terdiri atas: (a) Program Lingkungan Sehat untuk pembayaran hutang pengadaan IPAL dan incenerator Tahun 2013 sebesar Rp6,340 miliar; (b) Program upaya kesehatan masyarakat untuk pembayaran utang pembangunan Puskesmas Plus Tahun 2013 sebesar Rp6,730 miliar; (c) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan untuk pembayaran

8

RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2014 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014 yang disusun dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Harry Ananda

4.

utang pembangunan Rumah Sakit Kota Baru Tahap I Tahun 2013 sebesar Rp7,418 miliar; dan (d) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk pembayaran utang Penyelenggaraan Program Jamkesta Tahun 2013 sebesar Rp11 miliar.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, total anggaran belanja langsung Rp9,956 miliar, terdapat penataan anggaran Rp300 juta pada beberapa program: pelatihan dan

pembinaan bagi kelompok perempuan dan kelompok pasca buta aksara yang semula Rp500 juta menjadi Rp300 juta; revitalisasi posyandu semula Rp200 juta menjadi Rp150 juta; dan peningkatan koordinasi partisipasi kapasitas lembaga perempuan semula Rp800 juta menjadi Rp750 juta.

Anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan: a) Rapat Koordinasi Pengarustamaan Gender (PUG) kabupaten/kota yang semula Rp60

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

LAPORAN UTAMA juta menjadi Rp100 juta; b) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang semula Rp70 juta menjadi Rp200 juta; dan c) Peningkatan kapasitas PUG gaji Legislator Provinsi dan 15 kab/kota semula Rp70 juta menjadi Rp200 juta.

5.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, total anggaran Belanja Langsung Rp10,498 miliar, terdapat penataan anggaran tambahan sebesar Rp884 juta, yang dialokasikan untuk: a) Pembentukan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK- LN) di Provinsi Lampung sebesar Rp600 juta; b) Pengkajian draf Perda tentang

Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp150 juta; c) Untuk penyerahan perpindahan dan penempatan transmigrasi memenuhi kebutuhan SDM calon transmigrasi tambahan Rp84 juta; dan d) Untuk penyelenggaraan MPU Rp50 juta.

Ekonomi Lampung Tumbuh 6,4 Persen antor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memperkirakan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV tahun 2013 akan tumbuh 6,0—6,4 persen, kata Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Nunu Hendrawanto, di Bandarlampung, Sabtu (21/12/2013).

Nunu Hendrawanto menyebutkan dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh pertumbuhan sektor non-tradable, seperti sektor pariwisata hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor jasajasa.

“Pertumbuhan pada sektor tersebut sejalan dengan faktor perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 serta even liburan lainnya,” kata dia. Sementara sektor pertanian diperkirakan masih cukup baik sejalan dengan kondisi cuaca yang mendukung.

Dengan kinerja sektor industri yang diperkirakan membaik sejalan dengan membaiknya kinerja ekspor. Sehingga tiga sektor ekonomi Lampung diperkirakan masih akan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2013, yang diperkirakanakan tumbuh 6,0—6,4 persen.

Dari sisi penggunaan, kegiatan investasi masih akan cukup tinggi dengan masih tingginya impor bahan baku dan bahan

K

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

modal serta pertumbuhan kredit investasi. Nunu menjelaskan dengan pertumbuhan konsumsi yang relatif stabil terkait faktor musiman akhir tahun dimaksud, permintaan domestik masih akan menjadl penyumbang utama pertumbuhan ekonomi.

“Dengan perkembangan tersebut, untuk keselurahan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakanakan tumbuh pada kisaran 5,8—6,2 persen,” ujarnya. Dari sisi inflasi, tekanan harga kelompok volatile food masih cukup tinggi karena keterbatasan pasokan, antara lain anomali cuaca, gangguan hama, dan terbatasnya bibit yang mempengaruhi kesinambungan pro-

duksi.

Masih berlanjutnya kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik, serta kenaikan tarif tol yang diimplementasikan mulai Oktober 2013 menjadi pendorong laju inflasi di triwulan IV tahun 2013.

Dari sisi kelompok tradeable, tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat seiring dengan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar yang mempengaruhl harga emas dunia. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Lampung pada Triwulan IV 2013 diperkirakan secara tahunan (yoy) berada di kisaran 8,20—8,50 persen. (tim/ant)

9

LAPORAN UTAMA

Rekomendasi Dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan pada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Lampung agar tujuan pembangunan tercapai dengan baik maka Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Lampung terdapat retensi kegiatan tahun 2013 yang dianggarkan kembali pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014; untuk dapat diperjelas kegiatan retensi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Pembayaran retensi dimaksud harus sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah. Selanjutnya terkait utang pihak ketiga telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/809/B.IX/HK/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang penetapan besaran kewajiban pada pihak ketiga dan bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota seProvinsi Lampung yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013 agar diprioritaskan untuk dibayar pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

2. Program dan kegiatan pada setiap SKPD agar tidak ada yang dibintangi atau sejenisnya, sehingga semua anggaran dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana mestinya.

10

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

LAPORAN UTAMA 3.

Seluruh program dan kegiatan pada SKPD bersifat prioritas serta langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan dalam pelaksanaannya supaya digunakan manajemen kas.

Badan Anggaran juga memberikan rekomendasi khusus untuk beberapa SKPD sebagai berikut.

1. Biro Administrasi Pembangunan untuk dapat memantau program administrasi pembangunan sesuai dengan tugas pokok, yaitu mengkaji, merumuskan, menata dan menyempurnakan administrasi pembangunan daerah, prioritas program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan, serta pembinaan terkait administrasi pembangunan daerah; terutama dalam penggunaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 termasuk juga program- program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

3.

Kol. (Purn) H. SUNARDI

2.

Dinas Pengairan dan Pemukiman, lokus untuk penentuan yang telah ditetapkan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 tidak dapat diubah secara sepihak oleh SKPD tanpa penataan/ persetujuan dalam Perubahan APBD dan pembahasan bersama dengan

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

4.

DPRD Provinsi Lampung.

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, meningkatkan koordinasi antara SKPD di bidang perekonomian, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran program/kegiatan; agar melakukan kordinasi dengan SKPD terkait dalam penyediaan datadata perekonomian yang valid dan up to date; sehingga data tersebut bisa dipergunakan oleh lintas SKPD. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, program/kegi-

5.

6.

atan bantuan subsidi harga untuk petani kedelai hendaknya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk menghindari penyalahgunaan kapal bantuan yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 atau peruntukan lainnya maka perlu diadakan kegiatan monitoring dan pembinaan kepada kelompok nelayan penerima bantuan tersebut.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

11

LAPORAN UTAMA Daerah (PPTD), diharapkan segara memberikan data output kegiatan promosi investasi serta data potensi investasi unggulan dari daerahdaerah di seluruh Lampung. Kemudian untuk kegiatan pembinaan hukum dan regulasi penanaman modal dan perizinan yang digunakan untuk memperbaiki serta menambah isi-isi pokok dari Raperda pokok-pokok penanaman modal sehingga raperda tersebut dapat berdayaguna dan berhasil guna.

H.A. Darwin Ruslinur, S.E.

8.

penyusunan master plan di tujuh Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung. Untuk kegiatan promosi pariwisata, diharapkan dinas untuk melaksanakan promosi-promosi yang cukup dan dilakukan di tempattempat strategis. Hal ini berguna untuk menginformasikan kepada para wisatawan mengenai pariwisata di Provinsi Lampung.

Selanjutnya untuk memperkenalkan pula budaya Lampung, yaitu dengan memperdengarkan lagulagu daerah Lampung di bandara dan hotel- hotel ataupun tempattempat promosi lainnya.

Alokasi penambahan anggaran yang diperuntukan kepada PT Lampung Jasa Utama (LJU) sebesar Rp5 miliar dipergunakan untuk pendamping pada program pembangunan jalan tol di Provinsi Lampung.

Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung akhirnya setuju dan minta kepada Rapat Paripurna Dewan agar RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya untuk diproses menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. “Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. Rekomendasi Badan Anggaran di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku,� kata Nurhasanah menutup laporannya. (tim)

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H.

7.

12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk menyusun kegiatan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung; antara lain

Ketua : Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Wakil Ketua : H. Nurhasanah, S.H., M.H. Wakil Ketua : Ir. H. Indra Ismail, M.M. Wakil Ketua : Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Sekretaris (bukan Anggota) : H. Sudarno Eddi, S.H.,M.H. Anggota : H. Toto Herwantoko; Ir. H. Yandri Nazir, M.M.; H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T.; H. Benny Uzer, S.H.; H. Imer Darius, S.E.; Reza Aditiya, S.H.; Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo; H. Syafariah Widianti, S.H., M.H.; H. Dedi Afrizal, S.Kep.; I Komang Koheri, S.E.; H.A. Darwin Ruslinur, S.E.; H. Toni Eka Chandra; H. Ismet Roni, S.H.; H. Riza Mirhadi, S.H.; Ir. Firmansyah Y.A., M.B.A., M.Sc.; Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.; H. Agus Kurniawan, S.T.; H. Abdullah Fadri Auli, S.H.; Ahmad Bastari, S.Sos.; Dra. H. Yulia Hasimah; H.M. Hazizie, S.E.; Elly Wahyuni, S.E., M.M.; Harry Ananda; Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H.; Dr. H. Andi Surya, M.M.; Ir. H. Nurhasanah, M.M.; Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn.; H. Okta Rijaya M., S.H.I.; Hidir Ibrahim, S.Ag.,M.H.I.; Drs. H. Munzir, M.M.; Kol. (Purn) H. SUNARDI, S.Sos., M.H.; H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si.; Wayan Sudiksa, S.I.P.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

LAPORAN UTAMA

Dana APBN untuk Lampung Naik 8,62 Persen Alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 yang bersumber dari APBN mengalami kenaikan Rp565,101 miliar atau 8,62 persen dari tahun lalu sebesar Rp6,554 triliun.

ari total belanja APBN tahun 2014 sebesar Rp1.842,5 triliun tersebut, alokasi anggaran APBN untuk Provinsi Lampung adalah sebesar Rp7,119 triliun,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Senin 16 Desember 2013.

Gubernur mengatakan dana tersebut terdiri atas dana dekonsentrasi sebesar Rp204,134 miliar, dana tugas pembantuan sebesar Rp 357,141 miliar, dana kantor pusat dan kantor daerah sebesar Rp6,190 triliun dan dana urusan bersama sebesar Rp367,424 miliar.

“

D

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

Selanjutnya, dukungan alokasi APBD Provinsi Lampung tahun 2014 telah ditetapkan sebesar Rp4,318 triliun, sehingga potensi fiskal di Provinsi Lampung dari kedua sumber dana ini adalah sebesar Rp11,437 triliun.

“Kekuatan fiskal ini tentunya akan bertambah besar dengan penjumlahan APBD kabupaten dan kota,” kata Gubernur Sjachroedin. Adapun komposisi belanja APBD Lampung sudah cukup berimbang antara belanja tidak langsung sebesar Rp2,101 triliun, (48,66 persen) dan belanja langsung sebesar Rp2,216 trilyun (51,34 persen).

Sjachroedin menjelaskan untuk belanja langsung diarahkan untuk mendukung di antaranya sektor infrastruktur baik sarana jalan dan jembatan, perhubungan, permukiman dan pengairan maupun sektor pendidikan dan kesehatan.

Demikian pula untuk anggaran APBN sebesar Rp7,119 triliun itu digunakan untuk menunjang pembangunan daerah di bidang pelayanan publik sebesar Rp4,817 trilyun (67,67 persen); dukungan pembangunan bidang infrastruktur terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan dialokasikan

13

LAPORAN UTAMA dana sebesar Rp1,617 triliun (22,73 persen); dan serta dukungan alokasi anggaran untuk bidang produksi sebesar Rp683,42 miliar (9,60 persen) terutama mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian, Perindustrian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

Gubernur menjelaskan dalam hal penyerapan anggaran, ada beberapa hal yang harus garisbawahi dalam pelaksanaannya saat ini, yaitu selalu tertumpuk di setiap mendekati akhir tahun anggaran. “Hal ini sudah rutin menjadi ulasan media masa yang selalu menyoroti masalah lambannya penyerapan anggaran. Keadaan ini terus berulang setiap tahun dan menjadi isu nasional,” tambahnya.

Mampu Menyerap 95 Persen Sementara Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung memperkirakan mampu menyerap 95 persen

dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama yang bersumberkan APBN meskipun hingga Oktober 2013 realisasinya baru mencapai 55,62 persen.

“Kami memperkirakan realisasi

serapan per Desember dapat mencapai 95 persen dari total dana APBN untuk Provinsi Lampung,” kata Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said, pada acara penyerahan DIPA Tahun 2014, Selasa 17 Desember 2013.

Realisasi Bagi Hasil PPh

K

epala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Lizar Ansori, menjelaskan realisasi bagi hasil pajak penghasilan (PPh) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri Provinsi Lampung tahun anggaran 2013 mencapai Rp175,4 miliar.

“Bagi hasil PPh itu lebih tinggi atau naik sekitar Rp31,8 miliar dibandingkan tahun 2012 yang terealisasi Rp143,5 miliar,” kata Lizar Ansori, pada acara rapat koordinasi evaluasi realisasi PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta Sosialisasi Kajian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) dibagihasilkan kepada Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, di Pusiban, Kamis (19/12/2013).

14

Pada acara yang dihadiri Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Peni Hirjanto dan dibuka Asisten IV Setdaprov Bidang Pembangunan Adeham tersebut, Kepala Dispenda Lampung menjelaskan kenaikan realisasi pada dua tahun terakhir untuk PPh Pasal 21 yang mengalami kenaikan 10,68 persen, sementara untuk wajib pajak orang pribadi dalam negari justru mengalami penurunan 5,27 persen.

Menurutnya, dengan dikeluarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kewenangan pemungutannya sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Artinya bagi pemerintah provinsi dana bagi hasil dari sektor pajak hanya tinggal yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, di samping PBB Migas dan PBB Panas Bumi.

Lizar menjelaskan pembatasan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, serta limitasi dana bagi hasil yang hanya berasal dari realisasi pajak penghasilan, dikhawatirkan akan menjadikan kondisi pendapatan daerah cenderung stagnan yang berakibat tidak optimal penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, upaya optimalisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 bukan hal yang mudah untuk direalisasikan, walaupun sebagai aparatur negara harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan sumber penerimaan sektor ini.

Harapannya ke depan terjadi peningkatan signifikan dari bagi hasil pajak penghasilan ini, walaupun kenyataannya bagi hasil yang ada selama ini belum sesuai dengan prinsip-

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

LAPORAN UTAMA Wagub mengatakan bahwa beberapa hal yang menjadi keterlambatan penyerapan anggaran APBN disebabkan antara lain, karena adanya tambahan dana yang berasal dari APBN-Perubahan. Kemudian, keterlambatan petunjuk operasional, pengorganisasian, dalam hal keterlambatan penunjukan pejabat pengelola dari pusat.

Sedangkan sektor produksi terutama pertanian dan pembangunan infrastruktur terutama jalan terkendala faktor iklim dan proses pengadaan barang dan jasa. Ia menjelaskan bahwa program unggulan Provinsi Lampung Lampung untuk infrastruktur dan sektor produksi sudah mendapat dukungan dari Kementerian terkait seperti terminal agribisnis dan peningkatan produksi pangan, jalan dan jembatan.

Karena itu, lanjut dia, agar pelaksanaan pembangunan daerah pada 2014 ini dapat berjalan baik segera melakukan koordinasi dengan baik antar satuan kerja perangkat daerah maupun dengan kabupaten/kota dalam upaya sinergisi-

tas pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan dan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga efektivitas program dan kegiatan dapat dicapai.

Joko juga mengingatkan satuan kerja perangkat daerah segera memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan sehingga manfaaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim terutama untuk bidang konstruksi dan produksi mengingat informasi berdasarkan perkiraan dari BMG tahun depan curah hujan masih cukup tinggi,” ujarnya.

Wagub meminta agar segera dipersiapkan administrasi untuk penetapan pengelola kegiatan. Proses pengadaan barang dan jasa, para pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengadakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa lebih awal yaitu pada akhir tahun anggaran berjalan.

Sehingga pada saat dimulai tahun anggaran baru dapat segera mengadakan penandatangan kontrak. Laksanakan proses ini sesuai dengan ketentuan, tanpa ragu-ragu namun tetap penuh kehati-hatian, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesegera mungkin pada awal tahun anggaran.

Wakil Gubernur Lampung itu juga mengingatkan dua instruksi Presiden RI dalam acara penyerahan DIPA Tahun 2014 pada 10 Desember 2013 yang lalu, yaitu setelah diterimanya DIPA Tahun Anggaran 2014 ini, agar segera menindaklanjutinya dan menggunakan anggaran masing-masing, jangan sampai ada kemandekan, justru harus lebih cepat.

“Gunakan anggaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan jangan ada penyimpangan karena pembelanjaan pemerintah atau government spending adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Wagub.

Sehinggaa jika tidak digunakan dengan baik, hampir pasti akan menghambat pertumbuhan ekonomi. (tim/ant)

Rp175,4 Miliar

prinsip dari dana perimbangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efesien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, katanya lagi.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung itu menambahkan upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengoptimalkan sumbersumber pendapatan asli daerah, juga tidak kalah penting optimalisasi dari

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

sektor dana perimbangan yang mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Optimalisasi perolehan dana perimbangan itu terutama berkaitan dengan realisasi penerimaan dari pajak penghasilan yang berasal dari serapan pagu DIPA, perizinan, properti, data kendaraan, data karyawan, demografi dan ekonomi makro.

Sementara Asisten IV Sekprov Adeham yang mewakili Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. membuka rapat koordinasi tersebut mengatakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi adalah dana perimbangan yang merupakan sumber pembiayaan.

“Khususnya berasal dari bagi hasil pajak dan penerimaan dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi dana bagi hasil (DBH) pajak mempunyai peran sangat strategis,” ujarnya.

Menurutnya, kemandirian daerah

dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, seyogyanya dapat dipenuhi dari pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya dari sumber ini realisasinya belum optimal.

Lebih lanjut Adeham mengutarakan upaya Pemerintah Provinsi dan kabupatenkota mengoptimalkan sumber pendapatan asli dari sektor dana perimbangan ini harus mendapat perhatian serius. “Tentunya berkaiatan dengan realisasi penerima pajak penghasilan berasal dari serapan pagu DIPA,” katanya.

Di samping itu, dalam rangka optimalisasi dilakukan validasi data dasar perusahaan yang bersetatus cabang. Untuk kantor pusat itu di luar Provinsi Lampung agar perusahaan tersebut diarahkan agar membuat NPWP sesuai ketentuannya, kata Adeham. (tim/ant)

15

AKTIVITAS

Silaturahmi Sekretaris DPRD Provinsi Se-Indonesia

orum Komunikasi (Forkom) Sekretaris DPRD Provinsi se Indonesia menggelar pertemuan di Hotel Novotel, Bandarlampung, selama tiga hari (5—7 Desember 2013).

Kegiatan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk membahas persiapan Rakernas Asosiasi DPRD Provinsi seIndonesia (ADPSI) serta membahas berbagai permasalahan terkait dengan

F

16

pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan.

Sekretaris DPRD Provinsi Lampung H. Sudarno Eddi sebagai tuan rumah dalam sambutannya berharap pertemuan silaturahmi yang diikuti Sekretaris DPRD Provinsi se Indonesia bersama dengan jajarannya tersebut dapat menjadi ajang saling tukar pengetahuan dan pengalaman, sehingga memberikan inspirasi dalam pelaksanaan tugas-tugas di daerah masing-masing peserta. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

AKTIVITAS

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

17

WARTA

Penyerahan LHP Belanja Daerah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung V.M. Ambar Wahyuni menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah TA 2012 dan Triwulan III TA 2013, Kinerja APIP, Pajak Hotel Restoran dan Reklame, Pengelolaan Keuangan dan Operasional PDAM Way Irang kepada Ketua DPRD Provinsi/kota/kabupaten dan Gubernur/Walikota/Bupati se-Provinsi Lampung, di Auditorium Lantai III Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu 17 Desember 2013.

alam LHP yang diserahkan, BPK memaparkan beberapa permasalahan yang menjadi temuan selama pemeriksaan.

Selain temuan pemeriksaan, LHP juga memuat rekomendasi atas hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan tersebut. “BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah diserahkan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi/kota/kabupaten sesuai dengan rekomendasi yang telah tertuang dalam LHP tersebut,� kata

D

18

V.M. Ambar Wahyuni.

LHP tersebut juga sebagai bahan evaluasi bagi Gubernur/Bupati/Walikota dan jajarannya dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Menurutnya, hasil audit Semester II Tahun Anggaran 2013 menunjukkan perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang Tahun

Anggaran 2012 dan Semester I 2013 belum efektif dan belum efisien.

Kepala BPK Perwakilan Lampung menegaskan bukan hanya perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan saja, pada level pelaksanaan pengelolaan keuangan pun Pemprov Lampung dan beberapa instansi terkait di bawahnya dinyatakan tidak efisien dan tidak efektif.

Ia menjelaskan pemeriksaan BPK Lampung atas pemprov setempat tersebut bertujuan untuk menilai

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

WARTA LHP tersebut juga sebagai bahan evaluasi bagi Gubernur/ Bupati/Walikota dan jajarannya dalam mengambil langkahlangkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). efektivitas proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, serta menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai lingkup analisis untuk pendekatan pengelolaan yang lebih baik.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Lampung pada Semester II 2013, lanjutnya, terdiri atas delapan pemeriksaan meliputi Kinerja Manajemen Aset 2012 dan semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, dan Pringsewu. Selain itu, pemeriksaan juga meliputi kinerja pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, pajak hotel restoran dan reklame pada periode anggaran yang sama.

Pemeriksaan BPK pada semester II juga meliputi kinerja kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Pemprov Lampung, dan Inspektorat Pemkab Pesawaran.

Ambar menjelaskan untuk kinerja manajemen aset, hasil pemeriksaan BPK Lampung menunjukkan Pemkab Lampung Timur, Lampung Utara, dan Pringsewu dalam proses penatausahaan aset tetap dalam menghasilkan informasi yang andal dianggap belum efektif.

Sedangkan untuk pengelolaan

Kepala BPK Perwakilan Lampung menegaskan bukan hanya perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan saja, pada level pelaksanaan pengelolaan keuangan pun Pemprov Lampung dan beberapa instansi terkait di bawahnya dinyatakan tidak efisien dan tidak efektif.

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk menilai efektivitas pemungutan terhadap keduanya oleh Pemprov Lampung, juga dianggap belum efektif oleh BPK Lampung.

Sementara kinerja atas pajak hotel, restoran dan reklame (PHRR) oleh Pemprov Lampung pada periode yang sama, hasil pemeriksaan menunjukkan aspek kelembagaan dan sumber daya, penghitungan potensi pajak dan rencana optimalisasi, kegiatan pemungutan, serta aspek evaluasi dan monitoring dilaksanakan secara kurang

memadai.

Terakhir, kinerja efektivitas audit dan review laporan keuangan oleh APIP pada Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran menunjukkan belum efektif.

Pemeriksaan atas kinerja efektivitas audit dan review laporan keuangan oleh APIP bertujuan untuk menilai aspek efektivitas fungsi APIP dalam melakukan kedua hal tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan saran perbaikan kepada gubernur dan inspektur yang diperiksa demi peningkatan kinerja. (tim/ant)

19

WARTA

Persoalkan Batubara Oplosan Adanya dugaan pengoplosan batubara atau yang dikenal dengan istilah blending oleh PT Bukit Asam Prima (BAP), anak perusahaan PT Bukit Asam (BA) Persero Tbk., di Pelabuhan Panjang menuai sorotan DPRD Lampung. etua Komisi IV DPRD Lampung I Komang Koheri mengatakan komisinya segera mengagendakan tinjauan lokasi dan meminta kejelasan dari PT BA Unit Tarahan. Menurutnya, dugaan praktik ilegal di perusahaan BUMN itu sejak lama sudah dia dengar. Bahkan, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebutnya sama dengan pengoplosan beras Bulog.

“Mungkin bukan masyarakat yang dirugikan. Kalau beras yang dioplos dengan kualitas buruk, jelas masyarakat yang merasakan dampaknya. Kita sering dengar, tapi kita tidak memiliki bukti.

Termasuk teman dari Kalimantan yang cerita,” ujarnya, Jumat, 6 Desember 2013.

Komang Koheri menyatakan dalam melakukan inspeksi akan membawa ahli batubara untuk memperjelas masalah itu. “Kita akan inspeksi ke sana untuk memperjelas beberapa masalah. Bulog ngoplos beras aja kena pidana,” katanya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Perusahaan PT BA Joko Pramono mengatakan bahwa blending merupakan bagian dari sistem peningkatan nilai batubara yang biasa dilakukan dalam proses transaksi batubara.

Ia menjelaskan PT BA selain melakukan penambangan batubara melalui anak perusahaannya, PT BAP, juga bergerak di sektor trading batubara.

Dalam hal ini, PT BAP harus dapat melayani sesuai dengan spesifikasi batubara yang diminta mitra bisnisnya.

“Selama ini, PT BAP menjalankannya sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis aturan-aturan yang berlaku secara sangat ketat,” katanya. Beragamnya kualitas endapan organik itu di Indonesia dan berbedanya kualitas yang

K

20

diinginkan oleh pasar membuat pengusaha harus melakukan blending untuk mencapai kualitas tertentu.

Hal itu juga dipengaruhi oleh bentuk transaksi jual-beli batubara yang disepakati. Dalam transaksi jual-beli batubara dikenal beberapa istilah, antara lain FOB (free on board), CNF (cost and freight), DES (delivery ex ship), dan lain-lain.

Terkait dugaan yang dilakukan PT BAP di Pelabuhan Panjang, menurutnya, memang dilakukan untuk mencapai kualitas tertentu yang dilakukan oleh pemasok PT BAP dari sumbernya guna memenuhi spesifikasi kualitas batubara yang diminta.

Dalam menjalin kerja sama dengan para pemasok, PT BAP sangat selektif dalam menentukan perusahaan swasta yang menjadi mitranya. Dengan berbagai pertimbangan yang objektif, seperti faktor harga, kualitas produk, dan aspek legalnya bahwa batubara yang mereka jual berasal dari tambang yang sudah dinyatakan clean and clear dari Kementerian Energi.

Di bagian lain, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (Aspebindo) melalui anggotanya, Bob Hasan, mengatakan bahwa setiap pengusaha sudah mempunyai catatan tertentu untuk konsumennya.

“Pada umumnya untuk batubara

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

WARTA di Indonesia memiliki kalori 53-51, 5355, dan 55-57. Bilamana ada pesanan minta kalori 56 saja, makanya di-blending untuk mendapatkan kalori tengah.

Itu tujuan blending. Artinya, dalam hal ini blending tindak jadi masalah.

Perbuatan itu bergantung penjual dan pembeli. Nah, kalaupun ada perbuatan di luar kesepakatan, itulah yang melanggar,” ujarnya.

Pelanggaran itu, kata Bob Hasan, harus disurvei oleh lembaga survei.

Misalnya oleh Sucofindo. Artinya, untuk mendapatkan kalori tengah, pengusaha harus mencampurkan batubara dengan kalori tinggi dengan batubara yang memiliki kalori rendah.

Seperti diberitakan, dugaan blending tidak pada tempatnya berawal dari kecurigaan masyarakat atas aktivitas bongkar-muat batubara PT BAP yang merupakan anak perusahaan PT BA Persero Unit Tarahan, Lampung.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, PT BAP melakukan pengiriman batubara ke PT BA. Seharusnya PT BAP yang berasal dari Jambi membongkar batubara langsung di PT

BA Unit Tarahan.

Namun, pengiriman ketika itu terasa janggal dan dilakukan di luar bongkar-muat batubara biasanya.

Bongkar-muat tongkang PT BAP justru dilakukan di Dermaga C2 Pelabuhan Panjang.

Tongkang dengan nomor lambung (BG) BA Prima 301 itu pun membongkar muatan batubara sebanyak 5.700 ton yang berasal dari stockpile atau tempat penyimpanan batubara di Tanjungenim, Sumatera Selatan. ”Kok tidak langsung dibawa ke Tarahan, padahal jaraknya dekat? Seharusnya bongkar-muat bukan di Pelabuhan

Panjang,” kata Joni Damanik, warga setempat Keesokannya, datang tongkang lain dengan nomor lambung BG Bahari 2710 dan bersandar di Dermaga C1 Pelabuhan Panjang yang bersebelahan dengan Dermaga C2. BG Bahari 2710 berasal dari Jambi dengan muatan sekitar 5.515 ton.

“Ketika itulah, tiba-tiba batubara milik BG Bahari 2710 dipindahkan ke BG BA Prima 301 pada hari yang sama.

Setelah proses selesai, BG BA Prima 301 langsung melanjutkan pengiriman ke PT BA Unit Tarahan. Semua proses itu kita rekam,” kata Joni lagi. (tim)

Jaring 119 Truk Batubara inas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung bersama tim terpadu, menjaring 119 unit truk pengangkut batubara karena melebihi tonase yang telah ditentukan.

“Kami menerjunkan 55 personel untuk melakukan penertiban angkutan batubara yang melanggar muatan sumbu terberat (MST) di jalan lintas Sumatera, Kecamatan Waytuba, Kabupaten Waykanan,” kata Ketua Tim Ops Kabid Darat dan Kasi Ops Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Yudi Hendra Pasaribu, Rabu (18/12/ 2013).

Ia mengatakan bahwa truk-truk tersebut terjaring dalam operasi gabungan yang bertujuan penertiban sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Nomor 145.2/1990/II.06/2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara.

“Dalam poin kedua SE Gubernur tersebut, kendaraan pengangkutan batubara harus menggunakan kendaraan jenis colt diesel dengan MST 4,5 ton dan jumlah berat diizinkan 8 ton,” kata Yudi.

Menurutnya, kendaaraan angkutan batubara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dilarang memasuki

D

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

wilayah Provinsi Lampung atau dikembalikan ke tempat asal barang. Dari operasi yang dilaksanakan secara terpadu dengan instansi Polda, Polres Waykanan, Pom, Distambenprov, Dihub Way Kanan dan sebagai Koordinator pelaksana Dishub Provinsi dan Dinas Binamarga provinsi, juga melakukan “tilang” terhadap 15 kendaraan yang tidak memiliki izin angkutan khusus pengangkutan batu bara.

“Kendaraan itu masih boleh melanjutkan perjalanan dengan surat bukti pelanggaran, karena tidak melebihi MST,” jelasnya. (tim/ant)

21

WARTA

Ajukan Lima Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian lima rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Senin, 16 Desember 2013. uru bicara Badan Legislasi DPRD Lampung Ketut Erawan, mengatakan diajukannya lima raperda usul inisiatif DPRD tersebut merupakan pengejawantahan atas amanat ketentuan Pasal 102 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

Kelima raperda usul inisiatif Dewan tersebut adalah Raperda tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung; tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS Terpadu; tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, dan Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Lampung menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Lampung.

“Semua raperda tersebut sangat penting, terutama untuk payung hukum pada hal-hal itu, seperti tentang Penegasan Batas Daerah di Provinsi Lampung yang dapat mencegah adanya konflik wilayah di provinsi ini,” katanya.

Terkait dengan Raperda Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, Ketut Erawan menyatakan raperda tersebut diusulkan mengingat infrastruktur jalan di Provinsi Lampung yang mengalami kerusakan disebabkan

J

22

tonase kendaraan yang melintas sangat berlebih.

“Dengan adanya perda tersebut diharapkan kondisi infrastruktur jalan

di Provinsi Lampung dapat lebih terjaga, dan berimbas kepada meningkatnya kenyamanan dan keamanan pengguna jalan,” katanya. (tim)

Kecewa UMP Lampung ejumlah aktivis dari Serikat Buruh dan Gerakan Rakyat Lampung menyayangkan hasil penetapan upah minimum provinsi yang telah ditandatangani Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Jumat (13/12/2013).

Mereka menilai menilai kenaikan UMP terlalu rendah. “Idealnya kenaikan bisa mencapai 30—50 persen dari UMP lama. Namun, kesepakatan hanya terealisasi sebesar 21 persen,” kata aktivis Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Wilayah Lampung Joko Purwanto.

Besaran UMP Lampung 2014 adalah Rp1.399.039 atau hanya Rp250 ribu lebih besar daripada UMP 2013 sebesar Rp1.150.000. Menurut Joko, kenaikan tersebut tidak mempertimbangkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) bagi kaum buruh yang saat ini sudah dalam posisi tertekan akibat inflasi tinggi.

Angka UMP tersebut merupakan UMP terendah kedua di Sumatera atau hanya satu tingkat lebih tinggi daripada UMP Bengkulu. “Sudah angkanya rendah, penetapannya terlambat sebulan pula, seharusnya pada tanggal 1 November 2013 sudah ditetapkan,” kata dia.

Aktivis dari Gerakan Rakyat Lampung (GRL), Deni, juga menyayangkan karena angka yang dirilis tidak lebih dari 25 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya, dan dianggap tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi.

Deni berpendapat bahwa kenaikan UMP yang ideal adalah minimal 50 persen dari UMP tahun sebelumnya, untuk mengimbangi inflasi yang berada pada kisaran 25 persen. “Apalagi 2014 adalah tahun politik, ancaman inflasi makin besar,” kata dia.

Menurutnya, idealnya Gubernur Lampung melalui Dewan Pengupahan mengupayakan kenaikan UMP buruh bisa mencapai Rp3,7 juta atau mengikuti penyetaraan nasional sebagaimana tuntutan mereka beberapa waktu lalu. Sayangnya, usul tersebut ditanggapi dingin bahkan dianggap sebagai salah satu ancaman keberlangsungan investasi. (tim)

S

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

WARTA

DPRD Surakarta Studi Banding Pergudangan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemkot Surakarta pada Perusda Pusat Pergudangan Kota (PPK) Pedaringan melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Lampung, Selasa 3 Desember 2013. ombongan anggota DPRD Kota Surakarta itu dipimpin Wakil Ketua Pansus Suranto.

Mereka adalah Abdullah, Al Amin, Maria Sri, Reny Widyawati, Bambang Nuryanto, Quatly Alkatiri, Bambang W., Herry Jumadi, Budi Prasojo, dan Guntur S.N., didampingi tiga staf sekretariat DPRD Surakarta.

Rombongan diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari dan dua anggota Komisi III, yaitu Indra Bangsawan dan Firmasyah Y.A. “Selain ke Lampung, kami juga ke Tangerang untuk mencari masukan dan pembanding terkait pengelolaan pergudangan yang baik bagi usaha milik daerah. Lampung dan Tangerang sudah memiliki Perda terkait penyertaan modal, sehingga kami perlu belajar, untuk mencari pembanding dan sekaligus bahan kajian bagi perencanaan pengelolaan sistem pergudangan yang lebih baik di Kota Surakarta,” kata Suranto.

Menurut dia, Pansus Penyertaan Modal PPK harus bekerja keras agar

R

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

persoalan pengelolaan PPK Pedaringan yang sejauh ini belum mampu memberikan kontribusi yang siginifikan, bisa berubah menjadi lebih baik.

“Dari kunjungan di dua daerah yang sudah memiliki Perda terkait

penyertaan modal itu diharapkan akan mendapatkan sesuatu yang mencerahkan bagi PPK Pedaringan ke depan,” tambahnya.

Menurutnya, ketika Pemkot telah menggelontorkan anggaran penyertaan modal untuk pengelolaan pedaringan, konsekuensinya harus memberikan dampak positif. “Bukan sebaliknya malah merosot kontribusinya untuk Pemkot selaku pemilik,” imbuhnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari mengatakan Pemprov Lampung memiliki PT Wahana Raharja yang salah satu usahanya adalah pergudangan. Meski juga belum memberikan kontribusi yang memadai, DPRD Provinsi Lampung telah berupaya memperbaikinya, antara lain dengan membentuk perda penyertaan modal.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memiliki BUMD lainnya, yaitu PT Lampung Jasa Utama dan PT Bank Lampung. (tim)

23

WARTA

Gonjang-Ganjing Pilgub Lampung Jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung belum juga bisa dipastikan. Meski dalam gonjang-ganjing, pada bulan Desember 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung kembali memulai tahapan pemilihan gubernur (pilgub) yang telah dua kali tertunda.

etelah sekitar sepekan menyusun tahapan pilgub yang rencananya digelar 27 Februari 2014, KPU akhirnya merilis tahapan pilgub pada 10 Desember 2013. Tahapan ini pun kemungkinan akan molor lagi dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai pencairan anggaran pilgub dari APBD Tahun 2014.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, pada 27 Februari merupakan hari pemungutan suara putaran pertama. Lalu, jika perolehan suara peserta pilgub tidak ada yang mencapai 30 persen, digelar putaran kedua pada 10 Mei 2014.

“Kalau tidak ada gugatan, 12–15 Maret pilgub rampung. Jika ada, 29 Maret–1 April pilgub baru rampung.

S

24

Selesai penetapan calon terpilih dan dilaporkan ke presiden, DPR RI, gubernur, dan DPRD Lampung untuk pelantikan,” kata Nanang.

Ia mengatakan tahapan pertama yang akan dilanjutkan adalah pengadaan logistik pilgub pada 12 Desember hingga 15 Januari. Dilanjutkan, tes kesehatan lima pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Desember hingga 13 Januari.

Nanang menyatakan tahapan pilgub 27 Februari ini sudah disampaikan ke gubernur, DPRD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, dan menteri dalam negeri (Mendagri) kemarin. Juga sudah disampaikan kepada KPU Pusat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pim-

pinan partai politik (parpol) di provinsi, dan para bakal calon.

KPU Lampung juga sudah berkoordinasi kembali dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM), dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Lampung untuk tes kesehatan jasmani juga rohani.

Seluruh KPU kabupaten/kota juga sudah dikirimkan jadwal dan tahapan baru.

“KPU sudah siap melaksanakan Pilgub Lampung 2014–2019. Jadwal yang disusun akan selesai on schedule, tidak akan ada Plt. (Pelaksana Tugas) Gubernur Lampung. Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

WARTA suksesnya pesta demokrasi di Lampung ini,” tegas Nanang.

Dia juga berjanji tidak akan ada tahapan krusial pilgub dan pemilihan legislatif (pileg). “Kami sudah lihat berulang-ulang jadwal pileg dan pilgub.

Kami juga sudah mengumpulkan KPU kabupaten/kota dan memang mereka sudah siap untuk itu. Kami berupaya keras supaya berlangsungnya pilgubpileg dengan sukses,” kata dia.

Nanang menyebutkan pilgub digelar berdasar UU No. 32/2004 tentang Pemda, yakni di Pasal 86 (1).

Bunyinya, pemungutan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan berakhir. Diketahui, akhir masa jabatan gubernur Lampung adalah Juni 2014.

“Paling lambat satu bulan itu artinya, pilgub selesai sampai putaran kedua,” tutur Nanang.

Dasar hukum kedua adalah surat kpu Pusat dan uu No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. KPU berpatokan pada Pasal 9 (4) poin L menyatakan KPU Provinsi dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta pemilihan kepala daerah berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diketahui, KPU Pusat melayangkan surat kepada KPU Lampung No. 799/KPU/XI/2013 tertanggal 27 November 2013 dan ditandatangani Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik.

Surat yang bersifat segera tersebut berperihal revisi jadwal tahapan Pilgub Lampung.

Dalam poin 2 surat itu, KPU Lampung diminta agar kembali merevisi jadwal tahapan penyelenggaraan pilgub dengan batas waktu pemungutan dan penghitungan suara sebelum Pemilu 9 April 2014. Revisi juga memperhatikan kemungkinan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi, kami melaksanakan perintah kpu Pusat berarti melaksanakan undang-undang,” kata Nanang.

Sementara terkait anggaran pilgub, Nanang mengatakan KPU telah merasionalisasi sejumlah item setelah

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

pembahasan dengan Komisi I DPRD Lampung, Senin (9/12/2013). Rasionalisasi dari Rp189 miliar menjadi Rp120 miliar diserahkan pada 10 Desember ke Komisi I untuk dibahas di Badan Anggaran (Banang) dan kemudian disahkan.

Rasionalisasinya, anggaran untuk pilgub putaran pertama Rp88,187 miliar dan putaran kedua Rp31,812 miliar. Untuk item anggaran yang dirasionalisasi, yaitu honorarium KPU provinsi dan kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), serta panitia pemungutan suara (PPS) hanya 3 bulan (Januari, Februari, dan Maret) untuk putaran pertama. Sedangkan putaran kedua satu bulan.

KPU Lampung seharusnya mendapatkan honorarium 7 bulan, dan KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS seharusnya 6 bulan. “Karena semua dirasionalisasi, semua menjadi 3 bulan,” urai Nanang. Untuk komisioner KPU Lampung, honor ketua Rp6 juta per bulan dan anggota Rp5 juta per bulan belum dipotong pajak.

Kemudian digabung dengan honor sekretariat KPU Lampung totalnya Rp248 juta per bulan.

Sementara, honor penyelenggara ketika melakukan tahapan di 2013 sulit dibayar. Contohnya pada tahapan

pendaftaran bakal calon gubernur dan verifikasi persyaratan peserta pilgub.

“Sulit sekali administrasinya.

Tidak bisa dibayarkan. Maka, sosialisasi yang tadinya selama 7 bulan banyak dikerjakan di provinsi dan kabupaten/ kota. Digeser ke PPK dan PPS. Iklan radio di kabupaten/kota. Provinsi ada media visual dan beberapa alat sosialisasi,” kata dia.

Kemudian, sosialisasi dipangkas banyak dan digeser ke PPK-PPS agar sosialisasi berjalan masif di masyarakat.

Pergeseran ini juga untuk mengganti biaya verifikasi persyaratan bakal calon gubernur yang tidak bisa terbayarkan di anggaran APBD 2014 atau sulit administrasinya.

Selanjutnya, perjalanan dinas dipotong banyak karena hanya tiga bulan lagi pelaksanaan pilgub. Kecuali, untuk sengketa hasil perhitungan suara di MK. Demikian pula alat tulis kantor (ATK) di KPU provinsi dan kabupaten/ kota, PPK, serta PPS dipangkas drastis.

Menurut dia, anggaran logistik yang penting, relatif tetap dan tidak dirasionalisasi. Seperti surat suara dan kotak suara untuk menjaga mutu pilgub. Untuk pengadaan kotak dan bilik suara yang sedianya diajukan Rp5 miliar pun terpaksa dipangkas menjadi Rp3,6 miliar. “Kan biliknya nggak jadi

25

WARTA 4 tapi 2,” katanya.

Nanang menyebut kotak suara yang diperlukan sebanyak jumlah tempat pemungutan suara (TPS), yakni 14.130 buah. Sedangkan per TPS dibutuhkan dua bilik suara sehingga KPU perlu melelang pengadaan 28.260 bilik suara.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan draf perbaikan anggaran dari KPU Lampung sudah diterima dan selanjutnya diberikan ke Badan Anggaran.

Anggota Banang DPRD Lampung Toto Herwantoko menyatakan terkait anggaran pilgub, jika sudah ada persetujuan di level rapat komisi, dipastikan di Banang pembahasan

berlangsung mulus. “Kan sudah disetujui di komisi,” katanya.

Diketahui, setelah sekitar enam jam rapat tertutup dengan masingmasing lembaga secara maraton, akhirnya disepakati anggaran pilgub sekitar Rp145 miliar. Sayangnya, jumlah ini belum mencukupi kebutuhan pilgub, meski telah dirasionalisasi.

Ismet Roni mengatakan berdasarkan pembahasan, anggaran untuk KPU diberikan Rp120 miliar, Bawaslu Rp15 miliar, dan polda Rp10 miliar untuk dua putaran. “Jadi, total kebutuhan anggaran Rp145 miliar. Jadi, anggaran pilgub Rp134 miliar untuk semua lembaga. Berarti nggak cukup, masih kurang Rp10,8 miliar untuk

tambahannya nanti dibahas di Banang,” tegas Ismet.

Sementara Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin mengatakan, lembaganya juga sudah mencoba merasionalisasi anggaran pengawasan pilgub. Untuk putaran pertama sebesar Rp15,8 miliar dan putaran kedua Rp5,2 miliar. Jadi totalnya Rp21 miliar.

Jumlah ini melebihi kemampuan pemprov yang hanya mampu menganggarkan Rp15 miliar untuk Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu mengajukan Rp54 miliar untuk pengawasan pilgub. “Kalau mau memangkas sampai angka Rp15 miliar, harus memangkas jumlah panitia pengawas lapangan,” kata Nazarudin. (tim)

Bawaslu Diskusi dengan DPRD elaksanaan Pilgub Lampung yang dirancang pada 27 Februari 2014 terus mendapat sorotan. Bawaslu RI berkunjung ke DPRD Lampung guna mengumpulkan data untuk mencari solusi penjadwalan pilgub dengan terjun langsung ke lapangan, 13 Desember 2013.

Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menyatakan selain mengecek anggaran pilgub dari versi pemprov dan DPRD, pihaknya juga membahas rencana Pilgub 27 Februari 2014. Menurutnya, tanggal itu dinilai tidak mepet dengan pelaksanaan Pileg 2014.

Terkait anggaran, Nelson mempertanyakan penganggaran pilgub ke pemprov. Jawabannya, prosesnya dapat segera diselesaikan oleh pemprov dan DPRD. “Menurut pembicaraan, sedang diproses dan hampir mencapai final.

Kalau tidak ada halangan, 24 Desember 2013 sudah dapat ditetapkan perda APBD, termasuk mencakup anggaran pemilukada. Harapannya jangan lewat dari janji itu,” katanya.

Dalam hal ini, Bawaslu mengimbau agar pemprov dan DPRD memberikan fasilitas di luar anggaran yang ada kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka pemilu. Tapi, bersifat nonteknis.

P

26

“Anggaran yang diberikan kepada Bawaslu sebesar Rp15 miliar itu memang mepet. Sebagai solusi, harapannya ada fasilitas sosialisasi di luar anggaran yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, Bawaslu RI turun ke provinsi ini untuk menelusuri fakta-fakta terkait penyelenggaraan pilgub. Yakni dengan mengklarifikasi KPU Lampung, pemprov, dan DPRD Lampung. ”Kami cari fakta tentang tahapan pilgub. Kalau sudah menemukan fakta, akan kami dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Baru

setelah itu kajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU,” kata Endang.

Endang melanjutkan, belum ada kajian dan rekomendasi dari Bawaslu terkait pilgub. “Kami lihat fakta dulu supaya nggak keliru. Kami ingin tahu dari masing-masing versi, alasan yang digunakan apa, tepat atau tidak?” tambahnya.

Menurut dia, Bawaslu RI tidak bisa serta merta merekomendasikan penyetopan tahapan pilgub. Endang mengaku, Bawaslu akan berupaya mengeluarkan rekomendasi dengan jernih, kaitannya dengan kajian hukum. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

WARTA

KPU Harus Berhitung Cermat ERUBAHAN jadwal pilgub yang ditetapkan KPU Lampung disambut positif Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan. Menurutnya, perubahan jadwal pilgub memang harus dilakukan, karena dananya baru dianggarkan pada APBD 2014.

“Kami berharap KPU agar memperhitungkan secara cermat ketika menentukan jadwal pilgub.

Apalagi APBD baru saja disahkan, sehingga pencairannya boleh jadi baru pada tahun 2014,” kata Marwan, akhir Desember 2013.

Ketika ditanya kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan pilgub? Marwan Cik Asan mengatakan penetapan waktu pilgub merupakan kewenangan KPU. “Jadi, kami tidak mau memberikan saran mengenai waktu.

Khawatirnya nanti malah DPRD dianggap ada kepentingan. Pastinya, KPU harus memperhitungkannya dengan cermat, terutama Sekretaris KPU selaku kuasa pengguna anggaran,” katanya.

Marwan menjelaskan tugas DPRD adalah berusaha secepatnya menetapkan APBD 2014, sehingga pada awal tahun anggaran sudah bisa dilaksanakan, setelah Perda APBD itu mendapat evaluasi dan persetujuan dari Mendagri.

Sementara sejumlah kalangan yang menyangsikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung mampu menggelar pemilihan gubernur (pilgub) sebelum pemilu legislatif 2014. Mulanya KPU merencanakan pilgub pada 2 Oktober 2013 dan diundur lagi 2 Desember 2013.

Ternyata, KPU menyerah karena tidak ada kepastian anggaran dari pemerintah provinsi.

Kemudian KPU menajdawalkan kembali pilgub 27 Februari 2014.

Meski KPU berani mengajukan utang untuk menjalankan proses

P

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

tahapan, banyak pihak masih ragu pilgub akan teselenggara.

Rencana pilgub tersebut menuai kritikan berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Bidang Politik PD VIII FKPPI Lampung Johny Corne. Menurutnya, kini terjadi kondisi yang tidak normal terhadap rencana pelaksanaan hajat besar Lampung itu.

Seharusnya, untuk dapat terlaksananya pilgub, KPU Lampung tidak membuat keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang tidak normal.

“KPU memang penyelenggara yang mempunyai hak melaksanakan pilgub.

Namun, dalam melangkah dan mengambil keputusan, harus berdasarkan peraturan-peraturan,” ujarnya (16/12/ 2013).

Anggota DPRD Lampung dari PDI Perjuangan Darwin Ruslinur mengatakan penetapan pilgub pada 27 Februari 2014 sangat mepet. Dalam hitung-hitungannya, hanya ada waktu sebulan untuk menyiapkan tender logistik dan kebutuhan pilgub.

“Apakah nantinya KPU nggak kesulitan? Ya, syukur kalau memang ternyata bisa terlaksana. Persoalan jadwal memang sepenuhnya urusan KPU,” kata Darwin.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Imer Darius mengatakan persoalan anggaran pilgub di

DPRD Lampung relatif tak ada masalah karena sudah disahkan.

Tetapi, untuk penggunaan anggaran tentu ada di pemprov.

“Kalau anggaran 2014 sudah ada dalam APBD, tinggal proses pencairan. Gubernur sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang tahu seperti apa mekanisme hibahnya,” kata Imer. Artinya, pencairan anggaran pilgub tergatung kepada Gubernur.

Karena berkaitan dengan dana hibah, lanjut Imer, maka diperlukan SK Gubernur Lampung. Sebab, semua hal yang berkaitan dengan hibah harus ada SK gubernur.

Lantas kapan anggaran bisa digunakan? Imer menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan administratif gubernur.

Gubernur bisa menjalankan anggaran pada saat APBD memang sudah disahkan. Anggota Komisi IV DPRD Lampung ini juga mengatakan begitu sudah diketok palu, draf APBD tersebut dikirim ke Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi dengan Mendagri nantinya disampaikan ke Pemprov dan DPRD Lampung. Setelah itu, barulah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan APBD dikeluarkan. (tim)

27

KOLOM

Bantulah, Engkau akan Dibantu! ika ingin meraih keberhasilan maka kita harus menolong orang sekitar menjadi berhasil pula.

Mereka yang ingin hidup dengan baik maka harus menolong orang di sekitarnya untuk hidup dengan baik pula.

Begitulah janji Tuhan. “Siapa yang menolong saudaranya, Aku akan memberikan pertolongan kepadanya,” begitu kira-kira firman Tuhan. Namun, kebanyakan manusia tidak paham hukum kausalitas tolong-menolong, karena terkurung egoistis.

Mari kita simak kisah berikut. Pak Budi adalah tipe pebisnis. Jika kebanyakan orang berbisnis tak ingin membagi resep rahasia, ataupun ilmu utamanya, Pak Budi justru sebaliknya.

Pak Budi tak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Hampir semua pegawainya diajarinya untuk membuat sepatu. Tak ada satupun ilmu yang disembunyikan.

Tak hanya itu, didorongnya pula mereka untuk lepas dan mandiri.

Tentu banyak yang heran, mendidik pegawainya untuk mandiri bukankah justru akan melahirkan pesaing baru bagi usaha Pak Budi? Ketika ditanya soal itu, Pak Budi malah menjelaskan konsepnya dengan satu kisah sederhana, kisah seorang petani jagung yang berhasil.

Alkisah ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung, untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik.

Petani sukses tadi, berkali-kali memenangkan kontes jagung tersebut.

Apa rahasianya? Pupuk rahasia? Bukan. Ketika ditanya apa formulanya sehingga dia selalu berhasil memenangkan kontes jagung berkali-kali, si petani menjawab bahwa dia hanya membagikan benih jagung terbaiknya kepada para petani di sekitar ladangnya.

Lho? Benih jagung terbaiknya dibagi-bagikan ke tetangga, tapi kok dia yang menang. Aneh bukan?

Tenyata tidak, karena memang itulah kuncinya. Dalam budidaya tanaman jagung bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain.

Coba bayangkan jika tanaman jagung tetangga buruk maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladang petani sukses ini pun juga buruk. Ini tentu menurunkan kualitas jagungnya. Sebaliknya jika tanaman jagung tetangga baik maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik pula.

Jadi, bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita harus menolong tetangga kita untuk

J

28

mendapatkan jagung yang baik pula. Begitulah dalam kehidupan. Jika kita bisa membuat puluhan atau bahkan ratusan orang sukses, bukankah kita juga termasuk yang paling sukses?

Atau mari kita baca kembali kisah sukses penaklukan Puncak Everest. Edmund Hillary sudah lama mengimpikan untuk menjadi manusia pertama menjejakkan kaki di puncak Everest. Berkali-kali Hillary gagal, namun ia tidak putus asa.

Pada 29 Mei 1953, Hillary hampir pasti berada di puncak Everest. Seluruh pemberitaan di Asia fokus kepada Hillary, mengalahkan gejolak dan pembantaian yang terjadi di Vietnam dan Kamboja.

Tinggal 20 meter lagi. Tampak yang mendekati puncak tinggal dua orang, yaitu Hillary dan seorang pengangkut barang, biasa disebut sherpa, Tenzing Norgay namanya. Posisi Tenzing lebih di atas. Hillary 10 meter di bawah.

Dengan posisi ini, kemungkinan yang akan menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest adalah si pengangkut barang itu, Tenzing.

Sepuluh meter terakhir, terlihat Tenzing menahan langkah. Perlahanlahan bergeser ke kiri. Hillary meneruskan langkahnya. Pada lima meter terakhir Tenzing berhenti dan memberikan kesempatan kepada Edmund Hillary bergegas mencapai puncak Everest. Hillary pun tercatat menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia.

Mengapa Tenzing berhenti? Bukankah kalau ia mau, bisa saja ia yang akan mencapai puncak tertinggi itu kali pertama? Para reporter mengerumuni Hillary ketika berada di basecamp dasar. Tapi seorang reporter yang jeli dari Prancis justru mewawancarai Tenzing yang seakan tidak diperhatikan reporter lain.

Sang reporter bertanya, “Mengapa Anda mempersilakan Hillary mencapai puncak lebih dulu?

Bukankah Anda di posisi mendekati puncak?”

Tenzing dengan tenang menjawab, “Impian Hillary adalah menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest. Impian saya adalah membantunya menjadi manusia pertama mencapai puncak Everest....”

Edmund Hillary meninggal pada 11 Januari 2008.

Kisah penaklukan Everest akan terus dikenang sebagai salah satu kisah terbaik di dunia. Banyak hal indah tercatat di dalamnya. Setiap orang yang mengagumi kesuksesan Hillary, tentu akan terpesona juga atas jasa sukses Tenzing yang membantu kesuksesan Edmund Hillary. (dari berbagai sumber)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

WARTA

Kunjungan Imam Besar Masjidil Aqsha Imam Masjid Al-Aqsha Syeikh Aly Omar Yakob AlAbbasi meminta umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Lampung, mendukung perjuangan umat Islam Palestina untuk membebaskan Masjid AlAqsha dari penjajahan Israel.

“

ami berharap Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh umat Islam di Lampung menyokong perjuangan kami. Paling tidak, kami minta dukungan doa,” kata Syeikh Ali AlAbbasi ketika bertemu dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung, Selasa (10/12/2013).

Syeikh Al-Abbasi mengungkapkan Islam bukan identik dengan Arab.

Tetapi yang membedakan seseorang itu lebih baik dari yang lain hanyalah hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Menurutnya, Masjid Al-Aqsha memang pertama kali dibebaskan oleh

K

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

orang Arab, yakni Umar bin Khattab, namun setelah itu Shalahuddin AlAyyubi, sebelumnya ada keluarga Zanki, yang bukan orang Arab. “Untuk membebaskan Masjid Al-Aqsha bukan hanya dilakukan oleh bangsa Arab saja.

Tidak ada keistimewaan antara bangsa Arab dan non-Arab, yang membedakan hanya iman dan taqwa kepada Allah,” tegasnya.

Syeikh Aly Al-Abbasi juga mengatakan pentingnya terus menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam untuk memecahkan permasalahan bersama. “Kita harus hidup bersatu, rukun, damai agar bisa memecahkan permasalahan bersama,” katanya.

Sebelumnya, Syeikh Al-Abbasi menyatakan merasa senang ketika mendengar keterangan dari Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihan yang menyatakan bahwa Provinsi Lampung merencanakan mempromosikan kegiatan ibadah umrah plus ziarah ke Masjid Al-Aqsha Palestina.

Hal itu dikatakan Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang ketika menerima kunjungan Syeikh Aly Omar Yakob Al-Abbasi di ruang kerjanya, Senin (9/12/2013). Menurut Berlian, Gubernur Lampung Sjachroedin

Z.P. menginginkan program tersebut dapat rutin terlaksana tiap tahun.

“Tahun ini kita berangkatkan seribu jamaah dan tahun depan kita tingkatkan lagi jumlahnya,” kata Berlian Tihang.

Apalagi, menurutnya ziarah ke Palestina merupakan bagian dari anjuran Nabi Muhammad, selain berkunjung ke Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Hasan menghendaki adanya kunjungan resmi Pemprov Lampung ke Palestina. Marwan menyebutkan beberapa waktu lalu juga telah menerima kunjungan ulama besar Palestina, Ketua Ma’had Tahfidz Daar Al-Quran was Sunnah Gaza, Palestina, Dr. Syeikh Abdurrahman Yusuf AlJamal, dan menyampaikan niatnya untuk dapat mengunjungi Masjid AlAqsha.

Selain berkunjung ke Pemprov dan DPRD Lampung, Imam Masjid AlAqsha Syeikh Al-Abbasi juga menjadi pembicara pada Tabligh Akbar AlAqsha Haqquna bertema “Bebaskan Masjid Al-Aqsha dengan Semangat Perjuangan Kaum Muslimin”, di Masjid Al Wasi’i Universitas Lampung (Unila) pada Selasa (10/12/2013). (tim)

29

WARTA

Senam Bersama dan Kampanye Pangan Lokal Kampanye Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) diselenggarakan di Lapangan Korpri Provinsi Lampung, yang ditandai dengan senam bersama. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. beserta seluruh SKPD se- Lampung, Jumat 13 Desember 2013.

erakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan senam yang secara rutin dilaksanakan oleh Provinsi Lampung untuk menjaga kebugaran aparatur daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan membagikan 1.000 kaos bermerek “Sehat Dengan Pangan Lokal” sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan memanfaatkan pangan berbasis sumber daya lokal.

Sedangkan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung membagikan 1.000 bungkus “Nasi Goreng Siger” sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Sehari Tanpa Nasi (One Day No Rice) yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Melalui penyelenggaraan Gerakan P2KP di Provinsi Lampung ini diharapkan dapat memotivasi Kepala

G

30

Daerah lainnya dalam mendukung upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berdaulat pangan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

SOSOK

Puncak Acara Hut Dhrama Wanita

Rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-14 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung berjalan sukses. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng di Balai Keratun, Kantor Pemprov Lampung, 10 Desember 2013. adir pada acara tersebut Sekretaris Pemprov Lampung Berlian Tihang, Penasihat DWP Provinsi Lampung Ny. Trully Sjachroedin Z.P., pengurus organisasi wanita se Lampung, dan pengurus DWP tingkat kabupaten/kota.

Berbagai kegiatan digelar dalam rangka memperingati HUT ke-14 DWP, di antaranya seminar tentang kosmetika yang bermutu, aman, dan sehat, yang diikuti anggota DWP dan masyarakat umum.

Kemudian donor darah, khitanan massal, hingga lomba masak nasi tumpeng dan panganan dari nonberas, menanam dan memelihara pohon, serta bantuan biaya pendidikan bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Ketua DWP Lampung Ny. Ida Novianty Berlian mengatakan sebagai organisasi para istri PNS, Dharma Wanita menjadi ujung tombak dalam menyukseskan pembangunan daerah dan bangsa. “Kita bekerja semata-

H

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013

mata membantu pemerintah agar semua program pembangunan berjalan lancar,” katanya.

Selama ini, DWP di seluruh Lampung terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka membantu menyukseskan pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. “Kita berharap semua kegiatan dan kerja tersebut membarikan manfaat, baik bagi anggota DWP maupun masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Sementara Sekprov Lampung Berlian Tihan mengharapkan DWP terus menunjukkan eksistensinya dalam membantu menyukseskan program-program pemerintah. “Mari momentum HUT ini kita jadikan sebagai upaya untuk terus menjalin dan menggalang kebersamaan demi kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” katanya. (tim)

31

Segenap Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG Mengucapkan

Selamat Tahun Baru 2014 Dengan terus bekerja keras, cerdas, tuntas, disertai semangat kebersamaan, semoga hari esok menjadi lebih baik!

Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Ketua H. Nurhasanah. S.H., M.H. Wakil Ketua

Ir. H. Indra Ismail, M.M. Wakil Ketua

Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Wakil Ketua

H. Sudarno Eddi, S.H., M.H. Sekretaris Dewan

32

Mimbar Legislatif

EDISI DESEMBER 2013