Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Februari 2013

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI FEBRUARI 2013

Setuju Bahas 11 Raperda Usulan Eksekutif

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

Pemilu 2014, Lampung Jadi Delapan Dapil

1

Dari Redaksi

SWASEMBADA PANGAN anyak syair dan lagu yang menyebut bahwa tanah kita kaya raya.

Koes Plus menyebut tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman.

Namun, kesuburan tanah ditambah sumberdaya alam yang melimpah tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat bangsa ini menjadi sejahtera. Bahkan, untuk kebutuhan dasar kita, yaitu pangan, kita masih impor.

Selain itu, belum semua warga negara mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri, sehingga diperlukan adanya program pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin). Program ini pun sering tak berjalan mulus. Terbukti beberapa kali terjadi beras yang dibagikan sudah masuk kategori rusak dan tak layak konsumsi.

Beras impor dan beras untuk rakyat miskin yang tak layak tentu menjadi perhatian khusus dari semua kalangan, terutama anggota DPRD Provinsi Lampung. Sejak beberapa tahun lalu sejumlah anggota DPRD Lampung menyuarakan penolakan terhadap kebijakan impor beras. Sebab, kebijakan tersebut justru membunuh petani.

Adanya impor beras, jagung, kedelai, dan gula yang beralasan bahwa stok pangan kita tidak mencukupi, menggambarkan bahwa kita kurang memberi perhatian pada sektor pertanian pangan. Begitu juga kebijakan impor gula dan impor produk-produk pertanian seperti buah-buahan dan daging. Padahal jika kita sungguhsungguh, sejak lama kita bisa swasembada dan tak perlu impor produkproduk pertanian.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan penghentikan impor beras, kedelai, dan jagung sangat berkonstribusi positif bagi daerah Lampung. Selama ini Lampung tidak pernah kekurangan beras, jadung, dan kedelai. Karena itu, dihentikannya impor ketiga komoditas itu, berarti menjadi peluang daerah ini untuk meningkatkan produksi pertaniannya.

Bahkan, menurut Marwan, untuk

B

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Zurizal, M.Sc. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

komoditas kedelai, beberapa tahun silam pemerintah mencanangkan Lampung sebagai lumbung kedelai. Tetapi yang terjadi, justru setiap tahun selalu meributkan soal tingginya harga kedelai yang akhirnya memukul perajin tempe dan tahu.

Khusus kedelai, selama ini memang terjadi ironi. Negara yang memiliki lahan pertanian begitu luas, tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai, bahkan harus mengimpor dari negara lain. Akibatnya, perajin tahu dan tempe sering terombangambing karena harga sering melambung dan memberatkan usaha mereka.

Tentu, tidak hanya kedelai. Pemerintah daerah harus bisa menggenjot produksi jagung dan beras yang setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sangat bagus jika bisa berhasil swasembada dan memasok kebutuhan komoditas itu untuk daerah lain.

Untuk meraih itu, Marwan menegaskan, DPRD mendukung penuh usaha yang dilakukan pemerintah daerah yang mengarah pada usaha peningkatan produksi ketiga komoditas tersebut, juga komoditas pertanian lainnya.

Hal ikhwal mengenai raskin dan impor beras tersebut menjadi sajian utama pada edisi kali ini. Tentu saja juga kami sajikan laporan berbagai kegiatan para anggota DPRD Lampung, baik di dalam maupun di louar gedung Dewan.

Pada edisi ini juga kami sajikan Liputan Khusus mengenai kualitas jalan-jalan dan jembatan di Lampung. Juga sajian khusus tentang kopi luwak di Lampung Barat, poetensi besar yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah.

Selamat membaca, semoga berRedaksi. manfaat.

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

AKTUALITA

Pelepasan Tanah Waydadi Terkendala NJOP Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Pelepasan Aset Pemprov berupa lahan sekitar 300 ha di Waydadi, Sukarame, Bandarlampung belum bisa mengambil keputusan karena terkendala belum adanya kepastian berapa nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan tersebut.

P

adahal, untuk melepaskan aset atas perSidang Paripurnagubernur DPRD tersebut kepada masyarakat setujuan DPRD. Provinsi yang perlu adanya kepastianLampung berapa “Yang jadi kennilai yang harus dibayar oleh dala sekarang ini digelar pada 11 Desember warga. Nilai tersebut ditentukan adalah bagaimana 2012 berdasarkan NJOP. menyetujui Rancangan mekanisme pe“Pansus memang menargetkan lepasan aset terseAPBD Tahun 2013 yang menyelesaikan pelepasan aset Waydadi but. Apakah dilePemerintah pada awaldiajukan tahun 2013. Ternyata masih pasProvinsi begitu saja banyak kendala, termasuk masalah ataukah ada pemLampung dengan total nilainya. Namun, saya yakin Pansus bayaran atas lahan pendapatan dan sesuai belanja bisa menyelesaikan hal ini pada dengan nisaatnya,” ujar Marwan, Kamis (14/2/ lai jual objek sebesar Rp4,410 triliun pajak 2013). seperti yang didisahkan.

Pada prinsipnya, kata Marwan, dinginkan warga.

Pansus dalam menyelesaikan pelepasan Padahal, ketenaset lahan di Waydadi sudah mentuan NJOP-nya dapatkan persetujuan dari pemerintah juga belum dibuat,” katanya. pusat. “Pansus sudah mendapatkan Pansus pelepasan aset tanah di rekomendasi untuk pelepasan aset Waydadi pun sudah meminta masukan tersebut dari pemerintah pusat,” dari sejumlah kalangan, termasuk dari katanya. akademisi hukum dan lainnya, yang Namun, tentunya dalam peleintinya pelepasan aset Waydadi tidak pasan aset tersebut mesti ada keputusan ada masalah.

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

“Tapi saya juga sudah dengar bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah melakukan pendataan dan mereka akan menghitung nilai jual tanah di lokasi tersebut. Jadi, kita harapkan Pansus sebentar lagi bisa menyelesaikan tugasnya,” kata Marwan. (tim)

3

LAPORAN UTAMA

Bulog Harus Perhatikan Kualitas Raskin Sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung mendesak Bulog memperhatikan betul soal kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, meskipun itu beras itu berstatus sebagai bantuan tetap merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu. ika berasnya rusak dan berbau, lebih pas jika digunakan sebagai pakan ternak, bukan untuk konsumsi manusia,” Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auly, terkait dengan adanya temuan 3,4 ton beras untuk rakyat miskin di Kabupaten Pesawaran yang kondisinya rusak.

“Bulog juga harus menjelaskan kepada masyarakat, apa yang sesungguhnya yang terjadi. Sebab, kebutuhan raskin tersebut disuplai oleh Bulog.

Penjelasan kepada masyarakat sangat ditunggu mengingat peristiwa seperti itu juga pernah terjadi sebelumnya,” ujar Ahmad Junaidi Auly, Rabu (27/2/ 2013).

Menurut anggota Fraksi PKS ini, Bulog harus menjelaskan kepada masyarakat sumber beras raskin itu.

Sehingga masyarakat mengetahui apakah raskin yang dibagikan kepada masyarakat merupakan beras serapan dari petani dengan standar tertentu sesuai dengan Inpres No. 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah atau justru serapan dari pihak lain. “Tentu masyarakat ingin mengetahui secara gamblang,” tegasnya.

Menurut Junaidi Auly, kasus pendistribusian raskin rusak bukan hanya terjadi kali ini. Perlu dipertanyakan komitmen Bulog mengapa kejadian serupa sampai berulang. Bulog harus melakukan penyortiran secara ketat terhadap raskin yang akan didistribusikan. Beras yang tak layak konsumsi, sebaiknya digunakan untuk pakan ternak. Jangan mentang-mentang miskin, jadi lolos dari pengawasan.

Sementara Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir menilai

“

J

4

Ahmad Junaidi Auly

ada keteledoran dalam penyaluran raskin yang rusak hingga telanjur diterima warga itu. “Seharusnya ada mekanisme quality control. Sebagai hak bagi rakyat miskin, kualitas beras untuk raskin harus diperhatikan. Walaupun miskin, penerima bantuan berhak menerima beras yang layak konsumsi karena mereka membutuhkan gizi dan nutrisi yang baik,” kata Yandri Nazir.

Kalaupun ada yang rusak, tambah dia, harus dikembalikan dan diganti dengan yang kualitas bagus. “Kami akan minta tindakan tegas dari pemprov agar menyampaikan kepada pihak Bulog untuk menggantinya,” katanya.

Ditemukannya pembagian beras untuk warga miskin (raskin) tidak layak konsumsi di Desa Cimanuk, Kecamatan

Waylima, Kabupaten Pesawaran, menuai reaksi dari berbagai kalangan.

Pemkab dan DPRD Pesawaran, misalnya. Mereka langsung menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi itu di lapangan.

Wakil Bupati Pesawaran Musiran menginstruksikan seluruh camat yang ada di Kabupaten Pesawaran berkoordinasi dengan para kepala desa (kades) untuk mengecek apakah raskin tak layak konsumsi juga beredar di wilayah mereka.

“Informasi kejadian itu baru ditemukan di Desa Cimanuk saja.

Makanya, saya meminta para camat dan Kades ikut mengecek juga di daerah masing-masing. Jangan-jangan peristiwa ini terjadi juga di desa lain,” ujarnya.

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

LAPORAN UTAMA

Plh. Sekretaris Kabupaten Pesawaran Hendarma juga sangat menyayangkan terjadinya peristiwa itu.

“Harusnya Bulog (Badan Urusan Logistik) mengecek dahulu kualitas beras yang akan dibagikan kepada masyarakat. Jangan langsung dibagikan,” katanya.

Atas kejadian ini, mantan inspektur Pesawaran itu menyatakan juga melayangkan surat komplain kepada Bulog sebagai peringatan agar ke depan peristiwa tersebut tidak terulang. “Kami meminta Bulog mengganti raskin yang rusak. Kini Bagian Perekonomian sudah kami minta mendatanya,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pesawaran Mustika Bahrum juga langsung mengecek kebenaran informasi itu. Politisi asal Partai Golkar ini juga menyesalkan kelalaian Bulog yang telah mendistribusikan raskin tak layak konsumsi itu.

“Kasihan masyarakat. Sudah miskin, disuruh makan beras tak layak juga. Kalau tidak, suruh saja orang-orang Bulog makan beras itu. Biar mereka tahu rasa beras itu seperti apa,” geramnya.

Padahal, lanjut dia, kualitas raskin sudah ditentukan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Sementara Kabag Perekonomian Pemkab Pesawaran Sugiri mengaku sudah meminta masyarakat mengumpulkan raskin tak layak konsumsi untuk dikembalikan kepada Bulog. “Saya juga sudah koordinasi ke Bulog.

Bahkan mengeceknya secara bersamaan di Desa Cimanuk tadi. Pihak Bulog menyatakan akan mengganti raskin tak layak konsumsi itu,” ujarnya.

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

Peristiwa pembagian beras tak layak konsumsi juga menarik perhatian Pemprov Lampung. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said menegaskan akan mengganti beras rusak itu dengan yang baru dan layak konsumsi.

“Mekanismenya, dikoordinasikan antar Biro Bina Produksi dan Perekonomian Pemprov Lampung dengan Bulog Divre Lampung,” kata Joko di sela-sela acara coffee morning di Hotel Sheraton, Kamis (28/2/2013).

Wagub Joko juga menyayangkan beras rusak itu sampai diterima warga.

“Seharusnya ketika penyaluran, sebelum dibagikan, dibuka dahulu, lalu dilihat terlebih dulu kualitasnya. Jika ada yang tidak layak, dikembalikan ke Bulog dan Bulog harus menggantinya sehingga tidak sampai beras rusak itu diterima

Yandri Nazir

warga,” tuturnya.

Joko juga menyatakan Pemprov membentuk tim investigasi guna menginventarisasi masalah terkait penyaluran 3,4 ton beras raskin yang rusak itu. “Jangan sampai juga terjadi di tempat lain dan jangan nantinya terulang,” katanya.

Sementara Perum Bulog Divre Lampung mengaku siap mengganti raskin rusak yang diterima masyarakat. Penggantian ini juga telah diatur dalam pedoman umum penyaluran raskin. Kasi Humas Bulog Divre Lampung Suzana mengaku telah turun langsung untuk mengecek kebenaran kasus raskin tak layak konsumsi di Kabupaten Pesawaran.

“Kebetulan saya juga selaku koordinator penyaluran raskin untuk Pesawaran. Saya bersama Pemkab Pesawaran, kecamatan, juga aparat desa lainnya melakukan peninjauan ke wilayah yang ditemukan adanya raskin yang rusak,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya telah meminta masyarakat melaporkan kepada aparat desa jika mendapatkan raskin tidak layak konsumsi. “Kami siap mengganti. Sebab, ini pun telah diatur dalam pedoman umum. Ada acuannya untuk melakukan penggantian raskin yang rusak yang diterima masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengatakan kepada masyarakat pihaknya telah meminta mengumpulkan raskin yang rusak untuk diganti dengan yang baru. Namun, dari 3,4 ton yang telah tersebar, baru 30 kg saja yang terkumpul. Sebab, telah banyak beras yang telanjut dikonsumsi oleh masyarakat. Suzana menjelaskan saat dikeluarkan dari gudang untuk didistribusikan, beras itu telah melalui tahapan sortasi. “Mungkin karena banyak yang disortir, ada beras rusak yang lolos dan terdistribusi ke masyarakat,” ungkapnya.

Raskin yang disalurkan, katanya, hasil pembelian dari petani ketika panen raya pada bulan April 2012.

“Mungkin juga karena sudah lama disimpan, jadi ada yang rusak. Atau saat disimpan ternyata ada yang terkena air sehingga menggumpal,” ucapnya.

Untuk antisipasi agar kejadian ini tidak terulang, Suzana mengatakan akan lebih ketat dalam melakukan sortasi beras yang keluar gudang. “Kalau masih juga lolos, diharapkan warga jangan mengonsumsinya. Laporkan kepada aparat pemerintahan, nanti kami ganti,” pintanya.

Pada tahun 2010 lalu, Lampung juga digemparkan dengan temuan 10.000 ton beras untuk rakyat miskin asal Jawa Tengah yang kualitasnya buruk, yaitu berbau apek.

Raskin untuk bulan Januari 2013 baru didistribusikan mulai pertengahan Februari. Penyaluran raskin seluruh kota dan kabupaten di Lampung untuk tahun 2013 sebanyak 8.609.301 kilogram/ bulan. (tim)

5

LAPORAN UTAMA

Apresiasi Penghentian Impor Beras DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Kementrian Perekonomian RI yang menghentikan impor beras, kedelai, dan jagung pada tahun 2013. Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan penghentikan impor beras, kedelai, dan jagung sangat berkonstribusi positif bagi daerah Lampung. ni didasarkan pada tingginya potensi peningkatan produksi sejumlah komiditas tersebut di daerah ini. Menurut dia, Lampung merupakan daerah yang memiliki lahan sangat subur dan cocok untuk mengembangkan komoditas pertanian.

Kini, tinggal bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan usaha tani untuk memenuhi kebutuhan komoditas itu.

Selama ini, ia menambahkan, masyarakat Lampung juga tidak pernah kekurangan beras, jadung, dan kedelai.

Karena itu, dihentikannya impor ketiga komoditas itu, berarti menjadi peluang daerah ini untuk meningkatkan produksi pertaniannya.

Bahkan, menurut Marwan, untuk komoditas kedelai, beberapa tahun silam pemerintah mencanangkan Lampung sebagai lumbung kedelai.

Tetapi yang terjadi, justru setiap tahun

I

6

selalu meributkan soal tingginya harga kedelai yang akhirnya memukul perajin tempe dan tahu.

Khusus kedelai, selama ini memang terjadi ironi.

Negara yang memiliki lahan pertanian begitu luas, tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai, bahkan harus mengimpor dari negara lain. Akibatnya, perajin tahu dan tempe sering terombang-ambing karena harga sering melambung dan memberatkan usaha mereka.

Tentu, tidak hanya kedelai. Pemerintah daerah, menurut dia, bisa menggenjot produksi jagung dan beras yang setidaknya untuk memenuhi

kebutuhan sendiri. Sangat bagus jika bisa berhasil swasembada dan memasok kebutuhan komoditas itu untuk daerah lain.

Untuk meraih itu, Marwan menegaskan, DPRD mendukung penuh usaha yang dilakukan pemerintah daerah yang mengarah pada usaha peningkatan produksi ketiga komoditas tersebut, juga komoditas pertanian

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

LAPORAN UTAMA lainnya.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan juga mendukung kebijakan pemerintah dalam meraih swasembada beras, kedelai, dan gula pada 2014. Karena hal ini sangat menguntungkan masyarakat Lampung.

Kemampuan daerah memenuhi kebutuhan beras, gula dan kedelai, secara swadaya tentu menguntungkan.

Meraih swasembada ketiga komoditas itu, bisa dilakukan dengan memperbaiki pola pengembangannya.

Karena itu, dia menyarankan, pemerintah daerah harus bergegas memperbaiki pola pengembangan tiga komoditas yang melimpah di Lampung.

“Lampung siap mendukung penghentian impor beras, kedelai, dan gula. Disini saatnya Lampung menunjukkan eksistensi diri sebagai lumbung tiga komoditas itu. Rakyat Lampung akan menikmati larangan ini, karena kita punya potensi untuk ketiga-tiganya (beras, kedelai, dan gula),” ujar dia.

Dengan demikian, Politisi Partai

Demokrat ini berharap pemerintah Provinsi Lampung segera menangkap peluang besar dalam pengembangan ekonomi daerah setempat. Satuan kerja terkait juga diminta proaktif dan segera mempersiapkan diri mendukung masyarakat mengembangkan komoditi itu.

“Saya yakin Lampung dengan potensi yang ada mampu menyediakan kebutuhan pangan lokal bahkan menjadi sentra komoditi itu,” ungkapnya.

Pemerintah daerah, menurut dia, bisa menggenjot produksi jagung dan beras yang setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan, produksi gula di Lampung sudah melebihi target.

Penutupan kran impor tentu akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu plasma.

“Saya yakin kita mampu, tinggal bagaimana pemerintah serius dan

segera mempersiapkan diri menyongsong 2014. Apalagi Lampung pernah digagas menjadi sentra kedelai nasional,” tegasnya.

Gula, beras, dan kedelai, merupakan komoditas yang banyak dibutuhkan masyarakat. Selama ini, ketiga komoditas itu sering menimbulkan persoalan kelangkaan pasokan serta masuknya produk impor.

Menjadi hal yang ironis, di negara yang subur dan kaya sumber daya alam, sekaligus dikenal sebagai negara pertanian, tidak mampu memenuhi kebutuhan produk pertanian sendiri.

Yang menyedihkan, Indonesia seringkali hanya menjadi pasar komoditas pertanian negara lain.

Karena itu, tidak berlebihan atau bahkan bisa dikatakan terlambat, jika pemerintah baru mencanangkan swasembada beras, kedelai, dan gula pada tahun 2014. Pada saat yang sama, per 1 Januari 2014, pemerintah akan menghentikan impor ketiga komoditas itu. (tim)

Setelah Minus, Diprediksi Tumbuh Positif etelah pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV tahun 2012 terjun bebas mencapai minus 8,13 persen, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I tahun 2013 diprediksi tumbuh secara positif, dengan angka mencapai 5,70 persen plus minus satu persen (year on year).

Perekonomian secara kumulatif pada tahun 2013 juga diprediksi mampu tumbuh sebesar 6,50 persen plus minus satu persen, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012 yang mencapai 6,48 persen.

Menurut Peneliti Ekonomi Madya KPBI Lampung Nunu Hendrawanto, nilai pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2013 tersebut lebih kecil dibanding dengan periode yang sama (triwulan I) selama tiga tahun terakhir, yang mampu tumbuh sebesar 6,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV tahun 2012 terjun bebas mencapai minus 8,13 persen. Pertumbuhan negatif tersebut kembali mencatatkan rekor sebagai pertumbuhan paling rendah dibanding provinsi-provinsi lain se-Sumatera.

Pada triwulan III tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Lampung juga berada pada urutan paling buncit dibandingkan dengan 10 provinsi di Pulau Andalas, dengan angka 1,17 persen. Berdasarkan data Badan Pusat

S

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

Statistik (BPS) Lampung, pertumbuhan paling tinggi terjadi di Provinsi Jambi (2,84 persen), disusul Provinsi Kepulauan Riau (2,83 persen), dan Aceh (1,61 persen).

Pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi di Lampung membawa posisi pertumbuhan ekonomi triwulan IV (quarter to quarter) regional Sumatera berada di urutan paling bawah, yakni -0,39 persen. Dari enam kelompok wilayah di Indonesia, pertumbuhan ekonomi regional paling tinggi terjadi di wilayah Maluku dan Papua mencapai 3,12 persen. (tim)

7

WARTA

Setuju Bahas 11 Raperda Usulan Eksekutif

Sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Lampung setuju untuk membahas 11 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (13/2/2013). akil Gubernur M.S. Joko Umar Said ketika menyampaikan kata pengantar berharap DPRD dapat membahas raperda tersebut sehingga nantinya menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Lampung sehingga berjalan lebih optimal.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan juga berharap ke-11 raperda tersebut bisa dibahas secepatnya dan rampung pada tahun ini. “Tahun 2013 jumlah rapeda yang harus diselesaikan cukup banyak. Target kita 11 raperda ini selesai tahun ini,” katanya.

Menurutnya, tahun ini ada 39 raperda yang harus dibahas, yaitu 24 raperda usulan DPRD dan 15 raperda usulan Pemeprov. Jumlah tersebut belum ditambah raperda yang belum dirampungkan pada tahun lalu.

Ketika menyampaikan pemandangan umum, Juru Bicara Fraksi PAN Suyatno menyampaikan beberapa catatan atas 11 raperda yang diusulkan Pemprov tersebut. Dia berharap dengan adanya perda tersebut nantinya kinerja pemprov membaik, termasuk meningkatkan nilai investasi.

W

8

Menurutnya, dalam pengelolaan Bandara Raden Intan II, saat ini kualitas dari semua segi semakin meningkat dan harapannya ke depan ada kontribusi untuk Pemprov Lampung. “Oleh karena itu penyebutannya adalah Bandara Raden Intan II, jangan karena letaknya berada di Kabupaten Lampung Selatan itu disebut Bandara Raden Intan Lamsel,” jelasnya.

Kemudian dalam perubahan organisasi dan tata kerja pemprov, Fraksi PAN berharap bisa disesuaikan dengan akselarasi kementarian di pusat, di antaranya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga bidang kebudayaan mesti digabungkan dengan Dinas Pendidikan.

Kalimat senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ariwibowo. “Secara umum kami menyetujui usulan raperda ini untuk dibahas dan selanjutnya disetujui menjadi perda,” katanya.

Adapun 11 raperda usulan Pempov yang disetujui dibahas adalah 1. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Se-

kretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD. 2. Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

3. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

4. Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah.

5. Raperda tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. 6. Raperda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.

7. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

8. Raperda tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Lampung.

9. Raperda tentang Kerjasama Daerah.

10. Raperda tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai.

11. Raperda tentang Pelayanan Informasi Publik. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

WARTA

Mulai Bahas Perubahan Tata Organisasi DPRD Provinsi Lampung segera membahas empat raperda perubahan tata organisasi yang diusulkan Pemprov. Ditargetkan hingga 28 Maret mendatang Panitia Khusus (Pansus) DPRD dapat merampungkan keempat raperda perubahan tata organisasi pemprov tersebut. ansus akan bekerja cepat dalam membahas perubahan organisasi ini dan ditargetkan pada akhir Maret selesai,” ujar Ketua Pansus Raperda tentang Perubahan Tata Organisasi Pemprov, Indra Bangsawan, Selasa (26/02/2013).

Pihaknya akan melakukan pem-

“

P

bahasan lanjutan dari draf keempat raperda tersebut. Keempat raperda usulan eksekutif itu adalah, Raperda Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Lampung.

Selanjutnya, Raperda Perubahan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Kemudian Raperda Perubahan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Lampung, serta Raperda Perubahan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

“Tata organisasi pemerintahan tersebut seperti Biro Pemberdayaan Perempuan kemungkinan akan ditingkatkan menjadi badan agar strukturnya lebih terarah. Oleh karena itu, Pansus akan mengubah perdanya untuk lebih menguatkannya,” tandas anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini. (tim)

Lambat Tindaklanjuti Aspirasi Hasil Reses Dewan nggota DPRD Lampung dari mengaku mempunyai tanggung jawab Fraksi PAN Donny Irawan untuk menyampaikan keluhan warga menilai Pemprov lambat daguna ditindaklanjuti pemprov. lam merespon dan menindak“Kalau turun ke lapangan, kita lanjuti aspirasi masyarakat yang disamsering. Tapi sebagian besar aspirasi yang paikan melalui reses anggota Dewan. masuk tersebut tidak ditindaklanjuti,” “Kami selalu mempertanyakan katanya. Hal tersebut tak bisa dibiarkan tindak lanjut dan realisasi aspirasi dan harus menjadi perhatian pemprov. masyarakat hasil penjaringan anggota Dia menyebutkan salah satu proDewan pada saat reses. Beberapa kali gram yang diusulkan dan tak kunjung kami usulkan, tetapi malah sering terealisasi adalah pembuatan pintu air dimentahkan,” kata anggota Komisi II di Kotakarang, Telukbetung, BandarDPRD Lampung Rabu (20/2/2013). lampung. Pintu air itu berfungsi untuk Menurutnya, dalam setiap permengantisipasi banjir. “Padahal sudah temuan dengan pemprov, aspirasi lama diusulkan, tapi belum ada tandamasyarakat hasil penjaringan saat masa tanda untuk direalisasikan,” kata anggota Donny Irawan reses disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Dewan asal Dapil Bandarlampung itu.

“Dalam setiap kegiatan reses, kami Ia juga berharap agar program menampung aspirasi masyarakat dan selalu memasukkan Pemprov Lampung bisa lebih banyak menyentuh daerah usulan agar ditindaklanjuti oleh pemprov,” katanya. pesisir. Karena di daerah pesisir masih banyak warga Memang, dari setiap usulan yang diajukan itu ada yang memerlukan bantuan fasilitas umum dan sosial. tim pemprov yang melakukan survei. Hanya saja, setelah “Fasilitas MCK misalnya, masih minim di daerah survei tak ada tindak lanjut. Sebagai wakil rakyat, Donny pesisir,” urainya. (tim)

A

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

9

WARTA

Pemilu 2014, Lampung Jadi 8 Dapil •

Perebutkan 85 Kursi di DPRD Provinsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menetapkan 85 kursi di DPRD Lampung dari 8 daerah pemilihan (dapil) dalam pemilu legislatif 2014. Kota Metro yang sebelumnya bergabung dengan Lampung Timur, pada pemilu kali ini disatukan dengan Pesawaran dan Pringsewu. etua KPU Lampung Nanang Trenggono menjelaskan penetapan 8 dapil dan 85 kursi tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU dengan partaipartai politik peserta pemilu 2014, di aula KPU Lampung, Kamis (28/02/ 2013).

Kedelapan dapil tersebut: dapil I Kota Bandarlampung 11 kursi, dapil II Kabupaten Lampung Selatan (10 kursi), dapil III Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Pringsewu (11), dapil IV Kabupaten Lampung Timur (10), dapil V Lampung Tengah (12), dapil VI Lampung Utara dan Waykanan (11 kursi), dapil VII Lampung Barat dan Tanggamus (10), dan dapil VIII Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji (10).

Menurut Nanang Trenggono, saat ini jumlah penduduk Lampung 9.586.492 jiwa, sehingga terjadi panambahan 10 kursi di DPRD Lampung menjadi 85 kursi, dari sebelumnya 75 kursi hasil pemilu 2009.

Penetapan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013. Prinsip penetapan dapil, kata Nanang, pertama kesetaraan suara atau harga kursi, yaitu one person one vote one value.

Kemudian, ketaatan terhadap

K

10

sistem pemilu yang proporsional, keseteraan nilai alokasi kursi, integralitas, menggabungkan kabupaten/ kota menjadi kesatuan dapil yang harus tercakup satu dapil, koefisienitas, dan terakhir kesinambungan dengan dapil pada pemilu 2009. “Berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013, maksimal alokasi kursi di setiap dapil adalah 12, termasuk untuk gabungan kabupaten / kota yang akan menjadi dapil,� katanya.

Jadi, kabupaten/kota yang alokasinya melebihi 12 kursi harus dipecah menjadi dua dapil.

Sementara menurut anggota KPU lainnya, Edwin Hanibal, perhitungan bilangan pembagi penduduk, jumlah penduduk atau alokasi kursi 85 kursi = 112.782 menjadi dasar penentuan dapil.

Edwin juga menyebut kursi DPRD di beberapa kabupaten dan kota di Lampung juga bertambah. Kabupaten Lampung Selatan yang sebelumnya 45 menjadi

50, Lampung Tengah juga menjadi 50, Lampung Utara (45), Lampung Barat (40), Tulangbawang dari 40 menjadi 45, Tanggamus (45), Waykanan (40), Pesawaran 35 menjadi 45, Pringsewu 35 menjadi 40, Mesuji (35), Tulangbawang Barat (30), Bandarlampung dari 45 menjadi 50, dan Kota Metro 25 kursi.

Sebelum penetapan dapil, Maliki Achyar dari Partai Gerindra mengajukan usulan agar Kabupaten Lampung Tengah dibadi menjadi dua dapil, Kota Metro digabung dengan Lampung Selatan, karena jika dengan Pesawaran dan Pringsewu letak geografinya terputus, dan Tulangbawang Barat

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

WARTA Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Zamzani Dapil I Kota Bandarlampung 11 kursi Yasin juga menyeDapil II Kabupaten Lampung Selatan (10 kursi) tujui delapan dapil.

Dapil III Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Pringsewu (11) “Ini terkait efisiensi Dapil IV Kabupaten Lampung Timur (10) bacaleg dalam hal Dapil V Lampung Tengah (12) sosialisasi ke maDapil VI Lampung Utara dan Waykanan (11 kursi) syarakat,” katanya.

Dapil VII Lampung Barat dan Tanggamus (10) Begitu juga Dapil VIII Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji (10). dengan Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi. “Cocok. Meskipun digabung dengan Waykanan. dua gelombang. Itu akan menjadi tadinya kami pikir bisa sembilan dapil.

Namun, usulan tersebut tidak penilaian tambahan. Paling lambat Tadinya diperkirakan Lamteng itu 13 disetujui. Sejumlah pengurus partai pertengahan Maret kami akan finalisasi kursi, sehingga Lamteng dibagi 2 dapil. yang ikut rakor, antara lain Zamzami caleg di tingkat partai dan bulan April Jadi nggak ada masalah dengan dapil dari Partai Nasdem, Hamami Nurdin 2013 masuk ke KPU sebagai daftar yang delapan karena itu juga sudah kami dari PPP, dan Suwondo dari Partai calon sementara,” kata Tulus yang juga simulasikan. Alokasinya bacalegnya Golkar, lebih sepakat dengan pemanggota DPRD Provinsi Lampung. juga dengan delapan dapil,” katanya. bagian dapil yang disampaikan KPU. Sekretaris DPD Partai Demokrat Terkait penyesuaian caleg di dapil, Menurut Handy Mulyaningsih, (PD) Lampung Fajrun Najjah Ahmad Ketua Bidang Infokom PAN Lampung yang juga anggota KPU Lampung, juga menyatakan bahwa dapil yang Ahmad Bastari mengatakan pihaknya esensi pemilu mendapatkan anggota dirancang KPU cukup bagus. Tidak ada akan melakukannya. “Tetapi pada legislatif yang berkualitas. Partisipasi hal serius yang perlu dikritisi karena PD prinsipnya bagi PAN, berapa pun dapil politik tidak hanya diukur dari yakin, dalam menyusun dapil, KPU yang diputuskan tidak masalah. Kami pelaksanaan pada hari H, tetapi juga memiliki parameter yang jelas dan optimistis setiap dapil memperoleh 1dari setiap tahapannya. disesuaikan dengan ketentuan perun2 kursi,” kata Ahmad Bastari.

Sekretaris DPD I Partai Golkar (PG) dang-undangan yang berlaku.

Sebelum menetapkan Provinsi Lampung ini juga menyatakan bahwa Sebagai peserta pemilu, kata dia, Lampung menjadi 8 dapil tersebut, penambahan dari tujuh menjadi tentu PD akan taat, patuh, dan mengiKPU dan Komisi I DPRD Lampung delapan dapil ini akan semakin kuti ketentuan yang telah ditetapkan menggelar rapat dengar pendapat (hearmenguntungkan partai. Misalnya, tarKPU sebagai pelaksana pemilu. Dan PD ing) terkait persiapan Pemilu 2014, get Partai Golkar untuk mengisi 30 akan menyesuaikan penempatan caleg termasuk penetapan dapil, Kamis (14/ persen anggota DPRD Lampung semasebagaimana dapil yang telah dibuat 2/2013). kin mudah tercapai. Maka itu pengurus KPU. Dengan delapan dapil di tingkat Rapat tersebut secara khusus dan fungsionaris PG bekerja keras provinsi, PD optimis akan kembali membahas simulasi penentuan daerah menerjunkan kader di dapil. meraih sukses seperti Pileg 2009. “Kami pemilihan (dapil) yang akan digunakan “Karena ada perubahan dapil estimasi, pada setiap dapil akan meraih dalam menentukan kursi DPRD Lammaka harus ada penyesuaian. Fungdua kursi,” katanya. pung dalam Pileg 2014. Ketua Komisi sionaris yang kami turunkan harus yang Ketua DPW PPP Lampung M.C. I DPRD Lampung Ismet Roni mengabetul-betul menguasai daerahnya Iman Santoso juga mengatakan, sudah takan hearing tersebut secara lebih masing-masing sampai grassroot. Dia mempersiapkan caleg sampai dengan khusus memang membahas mengenai harus mengenal dan dikenal masyarakat, sembilan dapil. Ini karena informasi dapil. serta punya kemampuan,” kata dia. yang ia dapat, jumlah kursi untuk Sebab, sepuluh partai politik Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Tengah sebanyak 13. Maka, (parpol) peserta pemilu sedang meProvinsi Lampung Tulus Purnomo di kabupaten itu menjadi dua dapil nyusun calon anggota legislatif (caleg) mengatakan delapan dapil yang akan untuk DPRD Lampung. Tetapi, dari yang akan diterjunkan ke daerah. Dalam ditetapkan KPU sesuai dengan salah hasil rapat kerja KPU ternyata hanya rapat dengar pendapat tersebut Komisi satu simulasi partainya. PDI Perjuangan delapan dapil.

I meminta kepastian tentang penetapan juga akan menempatkan kadernya “Rupanya untuk dapil delapan dapil menjadi delapan, meskipun seperti yang telah menjadi simulasi (Metro, Pesawaran, Pringsewu) yang masih dalam pembahasan. “Tapi kalau tersebut. Kader yang mendapat penusemula diperkirakan 10 kursi menjadi KPU belum final dan masih harus gasan adalah yang mengetahui keadaan 11 kursi. Kalau memang itu sudah mengubah-ubah lagi, tentunya akan daerah di dapilnya. menjadi keputusan KPU, ya kami PPP membingungkan parpol,” kata Ismet.

“Caleg kami kan juga sudah Lampung siap saja,” kata pria yang (tim) diberikan kesempatan psikotes sampai akrab disapa Wiwik ini.

Provinsi Lampung 8 Dapil

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

11

WARTA

Tidak Bisa Jadi Landasan Pilgub Polemik tentang jadwal pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung, belum juga berakhir.

Perselisihan bermuara pada dasar hukum pilgub.

Apakah UU No.32 tentang Pilkada, UU No. 32 yang direvisi, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

ersoalan itu muncul berkaitan dengan kebijakan pemerintah, disepakati oleh DPR, tentang percepatan pemilihan kepala daerah yang jabatannya berakhir pada tahun 2014 agar dilaksanakan pada tahun 2013. Hal ini karena pada tahun 2014 akan berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Napiliyon Aswari, misalnya.

Ia termasuk kelompok yang menolak penggunaan UU No. 32 tentang Pilkada yang ada maupun penerbitan Perppu sebagai landasan percepatan pilgub Lampung.

Alasannya, Napiliyon menjelaskan, penggunaan UU No. 32 bisa menimbulkan multitafsir. Hal ini bisa memunculkan perdebatan karena masing-masing pihak punya kepentingan. Misalnya, KPU memang punya kewenangan penuh untuk menyusun tahapan pilgub. Demikian juga gubernur sebagai kuasa pengguna anggaran. “Hemat saya, tunggu saja revisi UU 32 itu turun,” ujar Napiliyon Aswari, Senin (5/2/2013).

Karena itu, menurut politisi Fraksi Hatinurani Rakyat (Hanura) itu, terkait desakan Koalisi Pro Demokrasi (KPD) agar Kementrian Dalam Negeri (Kemandagri) bersikap tegas terhadap persoalan pilgub Lampung, dia menilai bahwa masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri.

Sedang terkait dengan wacana penggunaan Perppu, menurut dia, belum bisa dikatakan Perppu sebagai payung hukum. Karena kondisi dan situasi Lampung tidak berada pada konflik. Perppu bisa lahir jika dalam keadaan darurat.

P

12

“Ya, kalau KPU mau menggunakan acuan hukum untuk pilgub dengan UU No.32 silakan saja.

Itu hak mereka,” ujarnya. Kendati demikian, ia menegaskan, akan lebih baik menunggu hasil revisi UU No.32.

Dengan demikian, landasan hukum pelaksanaan pilgub Lampung menjadi kuat.

Pendapat serupa diungkapkan pengamat Politik Lampung, Ariska Warganegara. Menurut dia, Pilgub Lampung tidak bisa menggunakan perppeu sebagai payung hukum.

Perppu dapat digunakan dengan alasan situasional yaitu kondisi darurat terjadi di Lampung.

Menurut dia, saat ini Komisi II DR RI masih menggodok UU No.32.

“Tunggu saja revisi itu untuk dijadikan payung hukum. Menurut saya, pilkada Lampung, sebaiknya pakai UU 32 karena basis perundangannya jelas. Soal kapan dilaksanakan, saya pikir tahapan itu idealnya dimulai Oktober 2013,” pungaksnya.

Pendapat lebih moderat diungkapkan Marwan Cik Asan. Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung, dalam persoalan pilgub Lampung, DPRD sifatnya menunggu aturan yang turun.

“Kita sifatnya menunggu. Jika peraturan pengganti undang-undang (Perppu) itu turun,” ujarnya seraya mengakui, secara pribadi dia menginginkan untuk aturan pilgub menggunakan UU No. 32 yang kini sedang digodok DPR. Menurut Marwan, begitu ada peraturan yang menjadi payung hukum pilgub Lampung, DPRD secepatnya melakukan pembahasan anggaran pilgub di APBD Perubahan, karena di

APBD murni dana pilgub tidak tertera.

Namun demikian, lanjut legisltor Partai Demokrat itu, untuk dana pilgub di APBD Perubahan, tentunya akan mengambil dana dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Nah, dengan demikian, jika ada sisa angaran kemudian ditambah dengan pendapatan lain, maka dana pilgub dengan mudah didapat.

“Jika aturannya pilgub itu sudah ada, jelas DPRD akan membahas anggarannya. Bila turun Maret ini, maka kita akan segera membahas APBDP, dan tentunya dana pilgub akan diambil dari SILPA. Enak kalau SILPA kita seperti tahun 2011 ada sekitar Rp160 miliar tinggal nambah lagi dari pendapatan lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Terenggono mengungkapkan, pihaknya akan tetap melaksanakan jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, sesuai dengan tahapan yang telah disepakati.

“Sesuai jadwal, kami saat ini sedang melaksanakan tahapan penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta standar operasional prosedur (SOP) tahapan pemilihan kepala daereh (pilkada) hingga akhir bulan Maret 2013,” ujar Nanang.

Landasan KPU menggelar pilgub Lampung adalah UU No. 32 yang berlaku. “Kami tetap berdasarkan UU 32 tahun 2004 yang berlaku sekarang ini. KPU menghargai upaya penerbitan perppu untuk memperkuat UU 32 tahun 2004 pasal 86,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

WARTA

Ingin Pemimpin yang Bisa Majukan Lampung Masyarakat Lampung menginginkan pemimpin yang mampu membangun daerah ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tak peduli tua ataupun muda, yang penting mampu membawa Lampung lebih baik, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. engamat politik dari FISIP Universitas Lampung, Arizka Warganegara, menegaskan isu yang mencuat di masyarakat daerah ini bukanlah soal calon yang berusia tua atau muda.

“Kalau di Lampung tampaknya isu tua atau muda tidak terlalu menonjol, berbeda dengan di Jakarta atau daerah lain yang cenderung menginginkan tokoh muda untuk memimpin,” kata Arizka yang diminta tanggapan berkaitan dengan munculnya para tokoh yang berniat mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Lampung pada awal Oktober 2013.

Arizka juga memperkirakan partai politik di Lampung masih agak enggan memunculkan calon gubernur muda, karena masih banyak tokoh berusia tua yang belum terakomodasi dalam ranah politik lokal.

Padahal, sebenarnya banyak tokoh muda Lampung yang memiliki potensi memimpin daerah ini, baik dari kalangan pengusaha, aktivis maupun politisi. “Tapi tampaknya anak-anak muda ini belum mendapatkan kesempatan,” ujarnya, Kamis (28/02/2013).

Ia sepakat bahwa dalam pilgub Lampung tahun 2013, para tokoh tua masih berebut untuk dapat berkuasa.

“Apalagi saya membaca saat ini masyarakat Lampung juga tidak mempersoalkan tokoh muda atau tua, yang penting dapat memperbaiki kondisi saat ini dan membawa Lampung ke depan menjadi lebih baik.”

Berkaitan kemungkinan parpol

P

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

atau koalisi parpol Arizka Warganegara akan memunculkan calon yang lebih merakyat seperti dalam pilgub di DKI Jakarta dan Jawa Barat, menurut Arizka soal calon seperti Jokowi di Jakarta, di Lampung ada beberapa calon yang mempunya kinerja mirip Jokowi walaupun dengan sentuhan atau “taste” yang berbeda.

Namun dia menyayangkan di antara tokoh yang sudah kelihatan muncul dan menunjukkan keinginan mencalonkan diri sebagai gubernur maupun wakil gubernur belum sepenuhnya menunjukkan kapasitas seperti diharapkan masyarakat, yaitu membawa Lampung lebih baik ke depan.

Edwin Hanibal

Beberapa kandidat kepala daerah itu, menurut dia, baru mempunyai niatan untuk membawa Lampung lebih baik tapi konsepnya masih nol. “Yang kelihatan dari para kandidat itu baru sekadar niat. Seharusnya mereka berani bertarung konsep agar masyarakat pemilih rasional, bisa menentukan pilihan dengan baik dan bijak,” kata dia lagi.

Arizka juga menganalisis kemungkinan konstelasi politik antarparpol besar dalam Pilgub Lampung 2013 dan peluang koalisi di antara parpol itu dengan parpol menengah-kecil lainnya masih dapat terjadi.

“Jelas hanya Partai Demokrat yang tidak perlu berkoalisi karena memiliki kursi sesuai persyaratan minimal 15 persen atau 12 kursi di DPRD Lampung,” ujar dia. Partai lain, seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, PAN, dan lainnya perlu berkoalisi untuk dapat mengusung calon kepala daerah.

“Nah, kalau bicara ini biasanya pola koalisi antara Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan akan mempunyai calon masing-masing, sementara PKS kelihatan lebih dekat dan berpeluang koalisi dengan Partai Golkar atau Partai Demokrat,” kata Arizka.

Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Firman Seponada, sesuai ketentuan parpol atau koalisi parpol yang berhak mencalonkan pasangan kepala daerah di Lampung minimal harus memiliki 12 kursi di DPRD Lampung hasil Pemilu 2009.

Artinya, kata Friman, cuma Partai Demokrat yang bisa mengusung calon sendiri karena memiliki 14 kursi di DPRD Lampung. Sedangkan parpol lainnya, harus berkoalisi, karena PDI Perjuangan 11 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PAN dan PKS sama-sama 7 kursi, Partai Gerindra dan Hanura sama-sama 6 kursi, PKB 5 kursi, PKPB 4 kursi, PPP 3 kursi, dan PDK 2 kursi.

Anggota KPU Lampung lainnya, Edwin Hanibal, menjelaskan ketentuan minimal perolehan suara parpol untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah adalah 15 persen itu diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan UU Nomor

13

WARTA 12 Tahun 2008 tentang Pemda yang di dalamnya mengatur tentang pemilu kepala daerah.

“Jadi untuk parpol selain Partai Demokrat harus berkoalisi untuk memenuhi 15 persen kursi sebagai syarat pencalonan kepala daerah,” ujar dia lagi.

Sedangkan jumlah persyaratan dukungan bagi calon gubernur dari jalur perseorangan (independen) bertambah

menjadi 383 ribu orang dengan bukti kartu tanda penduduk (KTP). Dukungan sejumlah itu (4 persen) dari jumlah penduduk Lampung kini mencapai 9,5 juta jiwa lebih.

Secara otomatis persyaratan dukungan KTP bagi calon gubernur Lampung dari jalur independen bertambah dari sebelumnya yang 365 ribu dukungan. “Jumlah penduduk Lampung

bertambah menjadi 9,5 juta jiwa lebih.

Padahal, sebelumnya hanya 9,1 juta orang,” kata Edwin lagi.

Hingga saat ini sejumlah kandidat menyatakan siap maju dalam pilgub Lampung. Mereka pun telah melakukan sosialisasi dengan memasang berbagai atribut (poster, spanduk, baliho) dan rajin bersilaturahmi bertemu warga di sejumlah daerah. (tim)

Koalisi Bisa Terjebak Kekuatan Uang oalisi antarpartai Kedua, parpol harus politik yang akan berkoalisi, menurut mengusung paSyarief, karena berdasarsangan calon kekan hasil survei. Ada pala daerah dalam pemilu kencenderungan sekagubernur Lampung dapat rang hasil survei tentang terjebak kekuatan uang dan popularitas dan elekakses politik, sehingga tabilitas calon dijadikan calon yang tampil tidak dasar oleh partai untuk ideal. dicalonkan.

Menurut pengamat “Dalam logika ini, politik dari Unila Dr. partai politik memperDr. Syarief Makhya, M.Si. Syarief Makhya, M.Si., timbangkan calon yang koalisi antarparpol harus populer dan berpeluang dilakukan, karena persyaratan minimal menang, kemudian berkoalisi dengan perolehan kursi hasil Pemilu 2009 tidak partai lain,” katanya. mencukupi untuk mengusung sendiri Ketiga, koalisi harus dilakukan calon kepala daerah. karena terkait dengan kedekatan atau “Ada beberapa faktor kenapa harus akses politik. Bisa kerena hubungan koalisi antarpartai politik pada pilgub kedekatan secara pribadi atau keluarga Lampung,” kata dosen FISIP Universitas yang sifatnya personal. Biasanya, aspek Lampung (Unila) itu, saat diminta kedekatan ini lebih ditentukan oleh komentar dan analisisnya berkaitan dengan ketua parpol dan cenderung mengapilgub Lampung, Kamis (28/02/2013). baikan mekanisme organisasi.

Menurutnya, faktor pertama karena “Kalaupun melalui mekanisme keterpaksaan mengikuti aturan formal. organisasi partai, cenderung hanya Parpol yang akan mengusung calon formalitas. Faktor otoritas ketua partai gubernur harus memenuhi persyaratan yang paling menentukan,” ujar dia lagi. keterwakilan partai di DPRD minimal 15 Keempat, koalisi harus dijalankan persen dari perolehan suara hasil Pemilu untuk melindungi kepentingan rezim 2009 atau minimal memiliki 12 kursi. berkuasa. Biasanya, gubernur yang tidak “Partai yang tidak memiliki minimencalonkan lagi, memiliki kepenmal 12 kursi di DPRD, ya harus tingan agar kepentingannya bisa berkoalisi,” ujar dia lagi. Implikasinya, dilanjutkan atau dilindungi oleh harus ada kompromi politik, sehingga gubernur terpilih. pada tataran kompromi ini persyaratan “Kepentingan di sini bisa mecalon gubernur menjadi tidak ideal nyangkut proyek-proyek strategis atau karena setiap partai memiliki kekepentingan untuk melindungi kepentingan berbeda kemudian dipakbobrokannya,” ujar dia. Pada tataran ini, sakan untuk berkoalisi. akan dicari partai dan calon yang bisa

K

14

bekerja sama untuk melindungi kepentingan tersebut.

Syarif Makhya menilai saat ini yang menjadi problem sebagian kandidat gubernur Lampung yang telah gencar menyosialisasikan diri, seperti Herman H.N. (Walikota Bandarlampung), Amalsyah Tarmizi (Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung), dan Berlian Tihang (Sekretaris Provinsi Lampung) bukan orang partai.

Padahal mereka butuh partai untuk mengusungnya. “Disinilah koalisi antarpartai akan ditentukan sampai seberapa jauh calon-calon tersebut mempunyai daya dan kekuatan untuk menyewa partai politik,” kata dia.

Karena itu, dampaknya adalah isunya bukan pada tataran idealitas seorang sosok calon, tetapi lebih ditentukan oleh kekuatan uang dan akses politik calon bersangkutan.

Sebelumnya, pengamat politik FISIP Unila, Arizka Warganegara juga menganalisis bahwa kemungkinan konstelasi politik antarparpol besar dalam Pilgub Lampung 2013, dan peluang koalisi di antara parpol itu dengan parpol menengah-kecil lainnya sangat mungkin terjadi.

“Hanya Partai Demokrat yang tidak perlu berkoalisi karena memiliki kursi sesuai persyaratan minimal 15 persen atau 12 kursi hasil Pemilu 2009 di DPRD Lampung,” ujar dia. Partai lain, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Hanura perlu berkoalisi untuk dapat mengusung calon kepala daerah. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

WARTA

Kunjungan ke Korem Garuda Hitam Menciptakan stabilitas kemanan merupakan salah satu tugas jajaran Korem 043 Garuda Hitam Lampung. Untuk itu, Korem senantiasa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal itu antara lain yang terungkap dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Lampung ke Korem 043 Garuda Hitam, Jumat (8/2/2013). alam kunjungan kerja itu, Komisi I yang dipimpin ketuanya, Ismet Roni, diterima oleh Komandan Korem 043/Gatam, Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi, S.IP., didampingi Kasrem 043/Gatam Letkol Arm SDM Tampubolon, para komandan Kodim, komandan/kepala Satdijan, serta jajaran Korem 043/Gatam.

Pada kesempatan itu, rombongan Komisi I yang berjumlah sembilan orang, memperoleh pemaparan tentang satuan Jajaran Korem 043/Gatam mengenai kesiapan Korem 043/Gatam tentang tugas yang diemban jajaran Korem Garuda Hitam.

Antara lain, melaksanakan tugas memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah dan Polda Lampung, khususnya menyangkut tentang stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Lampung. Terutama untuk menangani daerah rawan konflik horisontal, seperti yang terjadi di daerah Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

Selain itu, menurut Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi, satuan jajaran Korem 043/Gatam, dalam setiap melaksanakan tugas memberikan bantuan kepada Polda Lampung, dilaksanakan secara maksimal. Tentu, dengan berkoordinasi dengan pimpinan Polri yang ada di wilayah Lampung.

Korem akan mengerahkan segenap kemampuannya, dengan mamanfaatkan personel maupun sarana yang dimiliki, dalam setiap melaksanakan tugas menciptakan stabilitas di masyarakat.

Pada kesempatan itu, Alamsyah mengajak masyarakat

D

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

untuk berperan serta menciptakan perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Ia mengingatkan, masyarakat untuk tidak bertindak anarkis dalam menghadapi setiap persoalan.

Menurut dia, peran serta masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat penting. Karena, mustahil menciptakan perdamaian dan keamanan jika hanya mengandalkan aparat TNI dan Kepolisian.

Selanjutnya, Danrem 043/Gatam menyampaikan bahwa saat ini jajaran Korem 043/Gatam sedang berkampanye kepada masyarakat Provinsi Lampung tentang pentingnya arti kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komisi I DPRD Lampung juga menyatakan sepakat mendukung rencana penambahan personel TNI yang selama ini jumlahnya tidak sebanding dengan beban kerja. Padahal, tentara selalu siaga dalam setiap penanggulangan masalah konflik atau bencana di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan pihaknya mendapatkan data bahwa kondisi personel TNI di Lampung belum memadai. Padahal, pemetaan yang telah dilakukan TNI Lampung cukup rawan konflik.

Selain itu, hingga kini ruang gerak TNI juga masih sangat terbatas, selain keterbatasan wewenang juga dipengaruhi minimnya ketersediaan senjata maupun kendaraan dinas. (tim)

15

AKTIVITAS

Banleg Finalisasi Raperda Kota Baru

Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Lampung menunda persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Kota Baru. Pemda diminta lebih dulu menyelesaikan pembebasan lahan. al itu diungkapkan Ketua Banleg DPRD Lampung Farouk Danial, Senin (18/2/2013).

Menurut dia, masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh pemprov.

Sehingga baleg belum bisa memberikan persetujuan raperda Kota Baru untuk diparipurnakan menjadi perda.

Farouk menyebutkan prosedur yang mesti dipenuhi adalah soal lahan pengganti. Pemprov harus menye-

H

lesaikan pembebasan lahan pengganti Kota Baru yang berada di Kecamatan Pagardewa Kabupaten Tulangbawang Barat.

Menurut dia, lahan pengganti itu saat ini adalah milik masyarakat setempat. Karena itu, politisi Partai Gerindra ini meminta kepada pemprov untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan tersebut.

Menurut dia, proses pembebasan lahan itu tidak

Surat pengajuan pemprov itu telah disetujui Menhut dengan mengeluarkan surat izin prinsip. Menurut Farouk, izin prinsip yang dikeluarkan Menhut belum bisa menjadi dasar banleg untuk meneruskan raperda ke tingkat pimpinan.

16

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

AKTIVITAS harus sampai pada pembuatan sertifikat. Yang penting sudah ada tanda bahwa lahan pengganti itu resmi milik pemprov sampai sertifikat selesai.

Kebijakan yang diambil Banleg itu sebagai upaya untuk menghindakan kemungkinan munculnya persoalan di kemudian hari karena tidak mengikuti prosedur yang diatur undang-undang.

Terkait dengan pembangunan Kota Baru, kata dia, pemprov mengajukan pertukaran kawasan hutan Register 40 Gedongwani seluas 1.580 hektare dengan lahan yang terletak di Kecamatan Pagardewa Kabupaten Tulangbawang Barat seluas 1.795 hektare.

Surat pengajuan pemprov itu telah disetujui Menhut dengan mengeluarkan surat izin prinsip. Menurut Farouk, izin prinsip yang dikeluarkan Menhut belum bisa menjadi dasar banleg untuk meneruskan raperda ke tingkat pimpinan.

Tetapi, pemprov harus lebih dulu menyelesaikan pembebasan lahan pengganti Kota Baru yang berada di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulangbawang Barat.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Baru Akmal Jahidi menilai, seharusnya DPRD segera mensahkan raperda tersebut dan tidak perlu menunggu prosedur pertukaran lahan hingga penandatanganan berita acara pertukaran lahan selesai.

Hal yang sama diungkapkan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Menurut dia, seharusnya raperda Kota Baru bisa disahkan tanpa menunggu penyelesaian masalah ganti rugi lahan pengganti. Karena hal ini hanya persoalan teknis yang sedang dalam proses penyelesaian.

Menurut dia, yang penting sudah ada izin prinsip dari Menteri Kehutanan. Pemprov juga terus menjalankan proses penukaran lahan kawan hutan sesuai dengan ketentuan. Proses ganti rugi lahan pengganti dan penandatangan berita acara pertukaran lahan, juga tetap berjalan.

Sjachroedin mengatakan, pemerintah dalam bekerja perlu cepat. Jangan sampai hal-hal yang tidak substansi menjadi penghambat kerja pemerintah. Terkait kepentingan rakyat, aturan bisa ditabrak. (tim)

Tes Urine Bukti Bebas dari Narkoba anyaknya kasus keterlibatan wakil rakyat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), mengharuskan semua anggota DPRD Lampung melakukan tes urine. “Tes urine ini akan membebaskan anggota dewan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika,� kata Ketua DPRD Lampung, Marwan Cik Asan.

Menurut Marwan, langkah ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat.Tes urien yang wajib diikuti seluruh anggota DPRD Lampung ini, dilakukan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). “Saya sudah atur kapan pelaksanaan tes urien. Nanti bekerjasama dengan BNN dan semua anggota akan diperiksa. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana para dewan untuk menyikapi masalah narkotika,� ujarnya, Senin (11/2/2013).

Ia menegaskan tes urine seluruh anggota dewan ini wajib diikuti, karena bertujuan positif. Ia tidak menampik banyak anggota dewan yang terlibat penyalahgunaan narkoba belakangan ini, sehingga semua anggota dewan harus di tes urine. Menurut dia, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menjamin supaya seluruh anggota DPRD masa bakti 2009-2014 tidak ada yang menggunakan narkotika maupun psikotropika. Marwan juga mengatakan, tes itu setidaknya dapat meningkatkan kembali citra positif anggota DRPD di masyarakat.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, maraknya penggunaan narkotika di kalangan masyarakat, termasuk anggota dewan yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik, bukannya justru terlibat dalam penggunaan

B

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

barang haram itu.

Jadwal pelaksanaan tes urien, dirahasiakan dan hanya beberapa orang yang mengetahuinya, ujarnya, seraya mengharapkan nanti tidak satu pun anggota dewan yang duduk di DPRD Provinsi Lampung yang terlibat menggunakan narkoba. (tim)

17

LIPUTAN KHUSUS

Kritisi Buruknya Kualitas Jalan Persoalan kondisi jalan provinsi yang rusak parah, terus disuarakan wakil rakyat. Anggaran perbaikan jalan setiap tahun meningkat. Namun, kerusakan jalan justru semakin parah. Salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung yang rajin menyuarakan tentang kondisi jalan provinsi yang rusak, antara lain politisi PDI Perjuangan I Komang Koheri. omang menilai ada yang janggal dengan kondisi itu. Alasannya, dari sisi anggaran perbaikan dan pembangunan jalan provinsi dalam APBD Lampung, setiap tahun mengalami kenaikan. Namun, kondisi hampir semua ruas jalan provinsi saat ini sangat buruk.

Ia menunjukkan bukti, ruas jalan provinsi dari Kotagajah hingga Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Menurut dia, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jalan tersebut selalu rusak.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu, buruknya kualitas jalan provinsi karena pembangunannya dilakukan asalasalan, sehingga meleset dari perkiraan Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung.

“Dalam merencanakan pembangunaan jalan, DBM memperkirakan jalan tersebut baru akan rusak setelah lima tahun dari pembangunannya,” kata Komang Koheri, Selasa (26/02/2013).

Karena itu, Komang meminta DBM memperketat seleksi perusahaan jasa kontruksi yang akan

K

18

dijadikan rekanan. “Jangan sampai perusahaan yang selama ini bermasalah, memenangkan tender proyek di dinas tersebut,” katanya.

Dengan anggaran yang begitu besar setiap tahun, DBM harus bisa meningkatkan kualitas jalan provinsi.

“Jangan sampai dana-dana yang sudah dianggarkan oleh negara untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur menjadi sia-sia,” tambahnya.

Komang mengatakan Komisi IV akan memantau dan sesering mungkin mengadakan dengar pendapat dengan Dinas PU Bina Marga. “Kita akan terus awasi, termasuk dalam seleksi rekanan.

Kami yakin Bina Marga lebih memahami siapa rekanan yang baik dan yang tidak,” kata Komang.

Komang berharap, APBD 2013 sebesar Rp647 miliar yang sudah dialokasikan di DBM mampu meningkatkan kualitas jalan provinsi. Terlebih Rp23 miliar dari dana tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung di dinas itu.

Oleh karena itu, perlu pengawasan dari pihak ketiga agar dana yang begitu besar dapat meningkatkan kualitas jalan.

“Kalau tidak ada peningkatan kualitas dana itu benar-benar mubazir,” ujarnya.

Komang mengakui banyak faktor penyebab rusaknya jalan. Selain kualitas jalan yang buruk, ada faktor kelebihan muatan yang dilakukan kendaraan pengangkut barang, atau ada main pihak DBM terhadap rekanan, tegasnya.

Sebelumnya, dalam ekspos program kerja DBM di Dinas Kominfo Provinsi Lampung beberapa waktu lalu,

Kepala DBM Provinsi Lampung Arief Hidayat mengatakan, dari seluruh ruas jalan provinsi yang ada, 62 persen dalam kondisi mantap. Sedangkan sisanya, 39 persen, dalam kondisi rusak parah dan rusak ringan.

Arief menilai, dana yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan. Dengan dana yang ada, DBM akan memperbaiki kerusakan jalan secara bertahap. Perbaikan jalan setidaknya mampu memfungsikan jalan-jalan yang saat ini dalam keadaan rusak.

“Minimnya anggaran perbaikan jalan di DBM dengan terpaksa hanya mampu memfungsionalkan jalan tersebut. Fungsional dalam arti, jalan itu sekadar hanya bisa dilewati,” jelas Arief.

Disebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk DBM dalam APBD 2013 sebesar Rp647 miliar.

Dengan dana ini diharapkan DBM mampu meningkatkan kualitas jalan provinsi. Sekitar Rp23 miliar dari dana tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung di DBM. Selain itu, DBM juga memperoleh alokasi dana Rp341 miliar untuk pembangunan insfratruktur akses jalan di Kota baru pada anggaran tahun 2013.

Kepala Subbagian Perencanaan DBM Muhamad Taufik memebenarkan ada kucuran dana sebesar Rp341 miliar untuk insfratruktur jalan kota baru. “Ya, sebesar Rp341 miliar untuk insfratruktur jalan kota baru, kemudian sisanya untuk perbaikan jalan provinsi lainnya,” kata Taufik, Senin (25/02/2013).

Sejumlah tokoh masyarakat di Lampung Tengah berharap perbaikan sejumlah ruas jalan yang selama ini rusak bisa segera

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

LIPUTAN KHUSUS diperbaiki. Seperti disampaikan K.H. Nursalim, pengasuh pesantren di Rumbia, selama ruas jalan Seputihbanyak-Rumbia selalu rusak.

“Kami berharap perbaikan dipercepat dan konstruksi dibuat lebih kuat agar tidak cepat rusak,” ujarnya. Sebab, selama ini baru beberapa bulan dari perbaikan,

ruas jalan tersebut sudah rusak lagi.

Kalimat senada disampaikan Kiai Syamsul Hadi, pengasuh Pesantren Al Asna di Seputihmataram. “Kami berharap ruas jalan Bandarjaya-Bandarmataram yang melewati Seputihmataram segera dimuluskan agar lalu lintas lancar,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan

Muhtadi, warga Desa Sinarbanten, Bekri. “Bertahun-tahun sudah kami mendambakan jalan yang mulus, tapi belum kesampaian juga,” katanya. Selama ini, ruas jalan Gotongroyong, Wates yang menuju ke Bekri selalu rusak.

Bahkan, saat ini kerusakannya sudah parah. (tim)

Anggaran Terbatas, Bangun Jalan Terhambat inas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu, Lampung, mengaku belum mampu membangun jalan dan jembatan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena keterbatasan anggaran yang tersedia dalam APBD. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pringsewu, Andi Purwanto, mengatakan anggaran infrastruktur pada APBD Kabupaten Pringsewu pada 2013 sebanyak Rp30 miliar.

Sementara panjang jalan yang harus dibangun mencapai 500 km.

“Jadi, tak mungkin anggaran sejumlah itu cukup untuk membangun dan meng-hotmix semua ruas jalan kabupaten di Pringsewu,” katanya pada Bincang Jumat yang digelar PWI Perwakilan Pringsewu dengan Dinas PU, Jumat (22/02/2013) di Seketariat PWI Pringsewu.

Hadir pada kegiatan Bincang Jumat PWI itu antara lain Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Relawan, Kabid Cipta Karya Imam Santiko, Kabid Pertambangan Rini Andalusia, Ketua PWI Pringsewu Andreas Andoyo, dan Ketua Aliansi Petani Pringsewu Suyudi.

Menurut Andi, dengan dana sebesar itu, cuma mampu merealisasikan jalan hotmik sepanjang 30 km. Padahal, kini sebagian besar ruas jalan di Pringsewu rusak. Penyebab kerusakan jalan pasca pembangunan memang banyak faktor, di antaranya minimnya anggaran.

D

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

Selain itu, juga pengerjaannya kurang baik, dan faktor alam seperti musim penghujan hingga meresapnya air dan terjadi pelembaban tanah karena banyaknya kandungan air. Namun, kerusakan tersebut masih tanggung jawab rekanan hingga enam bulan dari pekerjaan selesai.

“Setelah enam bulan, perawatannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ke depan Dinas PU akan mengalokasikan anggaran perawatan lebih besar agar bisa lebih maksimal,” tutur Andi Purwanto.

Sekretaris Dinas PU Relawan menjelaskan pada tahun 2013-2016 pihanya masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Mengenai kekurangan angaran akan terus diupayakan penambahannya.

Dia pun mengakui untuk pembangunan jaringan irigasi juga belum merata. Pekerjaan penguatan tanggul Way Waya di Pekon Nusawungu, misalnya, juga belum maksimal.

“Untuk anggaran ke depan, pemerintah akan memprioritaskan rehabilitas kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau,” jelasnya.

Seketaris Dinas PU itu juga memaparkan saat ini pihaknya masih

memprioritaskan pembangunan kantor bupati tahap ketiga. “Pada 2013 ini sebenarnya sudah direncanakan memulai penggunaan kantor bupati, namun masih terkendala belum adanya jaringan listrik dan jaringan PDAM,” katanya.

Mengenai pengaturan tata ruang, pihaknya juga mengakui saat ini memang belum ada badan koordinasi pengaturan tata ruang daerah (BKPRD). “Karena BKPRD merupakan kunci pengendalian penataan ruang daerah,” ujarnya.

Kemudian mengenai alih fungsi lahan, sampai saat ini memang masih banyak terjadi dan jika tidak dikendalikan akan berdampak terhadap kelanjutan produksi bahan pangan. “Sampai saat ini juga belum ada penetapan penangung jawab alih fungsi lahan,” katanya.

Sementara Ketua PWI Perwakilan Pringsewu Andreas Andoyo menjelaskan kegiatan Bincang Jumat memang sudah berjalan semenjak kepengurusan periode 2009—2012, dengan mengundang dan menghadirkan beberapa Satker, KPU, Panwas, jajaran DPRD, pengusaha, BUMN, dan para tokoh.

“Ini program perdana kepengurusan periode 2012—2015,” katanya. Tujuan kegiatan tersebut antara lain untuk membahas berbagai persoalan di Pringsewu dan mencari solusinya. “Makanya kami mengundang semua kalangan untuk ikut urun rembuk,” katanya. (tim)

19

LIPUTAN KHUSUS

Jalan Tol Lampung Menunggu Keppres Rencana pembangunan jalan tol di Lampung tinggal menunggu keputusan presiden (keppres).

Meskipun demikian, pembangunannya belum bisa dimulai pada tahun 2014, dikarenakan proses pembebasan lahan juga belum juga dilaksanakan hingga kini. inggal tunggu keppres. Terkait penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol tentunya tidak akan merugikan masyarakat. Karena seluruh program yang akan dilaksanakan oleh pemrov ditujukan untuk kepentingan masyarakat,” kata Kepala Bidang Pembangunan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung M. Zaini, Minggu (10/2/2013).

DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi positif terhadap rencana pembangunan jalan bebas hambatan tersebut, yang diawali dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemprov Lampung dan PT Jasa Marga beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan mengatakan keberadaan jalan tol tentunya dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Jalan tol memiliki muatan sumbu terberat (MST) lebih tinggi dibandingkan dengan jalan provinsi, sehingga volume tonase kendaraan yang menggunakan jalan tol bisa lebih banyak.

“Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya jalan tol, proses transportasi diharapkan dapat lebih lancar dan pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat,” kata

“

T

20

Hantoni Hasan

Hantoni.

Sementara terkait dengan penggunaan tanah milik masyarakat, Kepala Seksi Sengketa BPN Kabupaten Lampung Tengah Imlan menjelaskan BPN mengacu kepada ketentuan perundangan dalam pembebasan lahan, termasuk dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012.

“Dalam proses penggunaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan perundangan tersebut dimungkinkan dibentuknya tim independen. Tim inilah yang selanjutnya mengkaji, menganalisis, dan memberikan rekomendasi dalam proses pembebasan lahan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pesimistis program pembangunan jalan tol bisa dimulai pada tahun 2014. Sebab, proses pembebasan lahan belum juga dilaksanakan hingga kini.

Berlian Tihang mengatakan Pemprov tidak sanggup membiayai pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, karena membutuhkan dana sangat besar. Padahal, anggaran pemprov sangat terbatas.

“Kalau semua dibebankan ke Pemrpov, tentu tidak sanggup untuk membiayai pembebasan lahan itu,” ujarnya, Senin (14/1/2013) lalu. Untuk

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

LIPUTAN KHUSUS itu, Berlian Tihang berharap pemerintah pusat yang membebaskan lahan untuk jalan tol tersebut.

Sebelumnya Fachrizal Darminto ketika menjabat kepala Bappeda Provinsi Lampung meminta bantuan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. Menurutnya, pembangunan jalan tol akan bergantung pada pembebasan lahan.

“PT Jasa Marga yang akan membangun jalan tol meminta kami supaya menyiapkan lahannya. Kami meminta bantuan pemerintah pusat karena alokasi anggaran yang dibutuhkan banyak,” tutur Fachrizal.

Dijelaskan jalan tol tersebut akan menghubungkan ruas Bakauheni,

Lampung Selatan hingga Terbanggibesar, Lampung Tengah. “Sedangkan bantuan pemerintah pusat untuk membebaskan lahan hanya dari Bakauheni sampai Tarahan saja,” tutur Fachrizal.

Sementara PT Jasa Marga tengah melakukan right of way (ROW) dalam pembangunan jalan tol. Fachrizal mengatakan ROW merupakan tahapan untuk melakukan penghitungan teknis.

“Sedang dilakukan sehingga pembangunan diharapkan segera bisa dilaksanakan,” jelas Fachrizal.

Jalan tol di Provinsi Lampung yang akan dibangun sepanjang 300 km, dimulai dari Bakauheni hingga Terbanggibesar sepanjang 150 km. Selanjutnya, dari Terbanggibesar hingga perbatasan Sumatera Selatan sepanjang 150 km.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Lampung dengan PT Jasa Marga (Persero) untuk pembangunan jalan tol tersebut dilaksanakan di kantor PT Jasa Marga Jakarta, Senin (12/3/2012) lalu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menginginkan keberadaan jalan tol segera terwujud. Oleh karena itu, pemprov sangat mendukung adanya ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di proyek jalan tol.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan PT CTCI dari Taiwan juga datang ke Lampung untuk meninjau beberapa peluang proyek.

“Mereka tertarik untuk ikut dalam proyek pembangunan jalan tol,” ujarnya beberapa waktu lalu. (tim)

Ruas Jalan Liwa-Krui Rawan Longsor ondisi ruas jalan lintas Barat Liwa—Krui sepanjang 32 kilometer rawan bencana longsor, terutama pada musim penghujan seperti sekarang. Bencana tanah longsor dan pohon tumbang yang sering terjadi di sepanjang jalan negara ini menghambat arus lalu lintas dari Liwa menuju Krui dan sebaliknya.

Hasil pantauan di lapangan, selain rawan bencana, sejumlah titik pada badan jalan terdapat lubang cukup besar dan tergenang air.

Kerusakan badan jalan disebabkan beberapa hal. Antara lain drainase atau parit yang ada di sepanjang tepi jalan tak mampu menampung debit air saat hujan deras datang.

Akibatnya air menggenangi badan jalan dan membuat aspal terkelupas sehingga menimbulkan lubang. Selain air, kelebihan beban muatan kendaraan besar yang tak sesuai dengan kapasitas kelas jalan ikut memicu cepat rusaknya jalur ini.

Agus (28), sopir truk yang biasa melintasi jalur ini, mengeluhkan kondisi ruas jalan tersebut.

Karena biasanya perjalanan dari

K

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

Krui ke Liwa hanya membutuhkan waktu 35 sampai 40 menit. “Kalau kondisi jalan seperti sekarang bisa sejam lebih,” keluhnya.

Ia berharap pemerintah lebih serius dalam memperbaiki jalan yang rusak. Menurut Agus, ketersediaan prasarana transportasi yang baik dan layak sangat perlu karena bisa mendorong percepatan roda perekonomian.

“Kalau jalannya lancar kita usaha juga akan enak, distribusi barang bisa lebih

cepat,” ungkapnya.

Para pengguna jalan negara ini, sebaiknya waspada pada saat mengendarai kendaraannya. Sempitnya ruas jalan dan banyaknya tikungan tajam ditambah dengan beberapa jalan berlubang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kondisi jalan rusak mulai dari kilometer 13 (Waymercik) hingga Pekon Labuhanmandi Kecamatan Waykrui. (tim)

21

WARTA

Pertanyakan Retribusi Penyewaan Aset Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Lampung terbengkalai.

Padahal, jika diurus dengan benar, aset itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). al itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Provinsi Lampung dengan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung, Jumat (15/02/2013). Pemda Provinsi Lampung memiliki sejumlah aset di Bandar Lampung. Antara lain, Gedung Wanita, Kolam Renang Pahoman, Gedung Sumpah Pemuda dan Gedung Olahraga Saburai. Sayang, seluruh aset itu tidak jelas pengelolaannya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari mempertanyakan bagaimana pengelolaan aset-aset milik pemprov tersebut. Seharusnya, aset tersebut terdata rapi dengan dikelola dengan baik oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.

“Kami meminta data aset tersebut dengan jelas,” kata Ahmad Bastari.

Hal senada juga diajukan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung Mega Putri Tarmizi. Menurut dia, Biro Aset harus memberikan kemudahan bagi komisi III untuk meninjau langsung aset daerah di beberapa lokasi di seluruh Lampung.

Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung Ali Subaidi mengatakan, pihaknya segera memberikan data aset yang diminta komisi III. “Segera kami penuhi permintaan Komisi III tentang data aset daerah dimiliki Pemprov Lampung,” ujarnya.

Pendataan dan pengelolalan aset dengan benar, seharusnya dilakukan oleh satuan kerja yang diberikan tanggung jawab terhadap hal itu. Karena di balik aset itu juga tersimpan potensi bagi

H

22

Ahmad Bastari

penerimaan daerah. Baik yang diperoleh dari hasil penyewaan maupun retribusi.

Sebaliknya, jika aset milik pemda tidak terdata dan dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan kerugian dengan hilangnya potensi penerimaan daeah. Lebih dari itu, aset bisa hilang atau setidaknya dapat memungkinkan terjadinya sengketa jika sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan kelalaian pendataan oleh pemda.

Sebelumnya, Komisi III juga mempersoalkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2012 yang tidak mencapai target. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari menjelaskan target penerimaan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2012 sebanyak Rp4 triliun, namun yang teralisasi Rp3,7 triliun atau sekitar 94 persen dari yang ditargetkan.

Penerimaan daerah diperoleh dari berbagai sektor. Untuk pendapatan asli daerah (PAD), antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan penerimaan lainnya yang sah. Dari target PAD sebanyak Rp1,8 triliun, yang tercapai baru Rp1,7 triliun atau sekitar 91 persen.

“Apa permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga target PAD saja tidak tercapai, jangan sampai terjadi juga pada target PAD tahun 2013,” ujarnya. Tidak tercapainya target penerimaan daerah, harus menjadi perhatian Dispenda Lampung.

Alasannya, berbagai program yang digulirkan Dipenda selama ini, seperti pemutihan dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), seharusnya bisa meningkatkan pemasukan bagi daerah.

Menurut Bastari, pajak kendaraan bermotor (PKB) selama ini masih menjadi andalan utama dan penyumbang terbesar bagi penerimaan daerah. Selama ini juga selalu melebihi target yang ditetapkan.

Sementara penerimaan dari BBNKB, perannya relatif kecil dibandingkan dari PKB. Dari target BBNKB sebanyak Rp757 milyar, yang tercapai hanya Rp689,6 milyar atau terealisasi 92 persen. Padahal berbaga upaya sudah dilakukan untuk menarik minat pemilik kendaraan dari luar daerah melakukan balik nama.

Sedangkan untuk penerimaan PKB, mencapai Rp445 miliar atau sekitar 104 persen dari target yang berjumlah Rp425,5 milyar. Selain itu, menurut Bastari, ada bebepa sektor penerimaan yang realisasinya di atas 100 persen. Untuk ini, Komisi III memberikan apresiasi atas kerja keras Dispenda. Namun, untuk dinas yang tidak mencapai target, pihaknya akan melakukan evaluasi.

Pada bagian lain, Ahmad Bastari mengingatkan dinas yang terkait dengan penerimaan daerah, untuk bekerja lebih keras lagi mengingat masih ada waktu untuk mencapai target. Ini masih bulan Februari, masih ada waktu yang cukup panjang, ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan, DPRD akan meminta Inspektorat Provinsi Lampung melakukan audit menyeluruh terhadap pengganggaran dan realisasi pembangunan sehingga semua bisa terkontrol dengan baik.

Satuan Polisi Pamong Praja juga akan diminta untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan perda di lapangan. Hal ini diharapkan ikut mendorong peningkatan penerimaan daerah. Menurut dia, peran Satpol PP mendampingi Dispenda baik dalam pendataan, evaluasi, maupun penyelesaian agar wajib pajak taat pada kewajibannya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

NUANSA

Kopi Luwak asal Lambar Potensi yang Perlu Perhatian Kopi luwak berpotensi menjadi komoditas andalan yang menguntungkan petani dan daerah Lampung.

Sayang, hingga kini masih petani masih dibiarkan berusaha sendiri. Sementara pemerintah seperti tak peduli.

B

anyak orang akan berpikir seribu kali jika harus mengeluarkan uang ratusan ribuan rupiah untuk memenuhi kegemarannya meminum kopi. Tentu, bukan berarti tidak ada orang yang rela membayar berapa pun untuk secangkir kopi.

Begitulah gambaran tentang kopi luwak yang di tingkat petani, di Liwa, Lampung Barat, harganya mencapai Rp600 ribu per kg. Anda bisa membayangkan sendiri, berapa harga secangkir kopi ketika sudah sampai di meja para pencandunya. Ada yang menyebutkan, harga segelas kopi di luar negeri mencapai Rp800 ribu per gelas.

Harga kopi luwak memang mahal, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga kopi jenis lain. Sebagai gambaran, harga kopi robusta dengan mutu terbaik di Bandar Lampung, hanya berkisar Rp40 ribu –Rp50 ribu per kg.

Karena itu, bisa dipahami jika akhirnya banyak petani yang tergiur mengolah hasil usahanya menjadi produk kopi luwak. Apalagi, pasar komoditas ini memang terbuka, bahkan di pasar ekspor pun banyak penggemarnya.

Untuk menghasilkan kopi luwak, para petani menangkap atau membeli musang dari pemburu yang menangkapnya di kawasan hutan, seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hewan itu kemudian dipelihara dengan

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

memberikan makanan berupa buah kopi berwarna merah serta campuran vitamin lainnya.

Sayang, usaha yang memberikan banyak keuntungan bagi petani itu, tidak bisa berlangsung mulus. Mereka kesulitan untuk menjual hasil produknya. Persoalan klasik yang dihadapi kebanyakan petani di Indonesia. “Setelah bubuk kopi luwak diproduksi, ternyata menjualnya sangat sulit, sedang persaingan makin tajam. Karena tidak ada dana, luwak menjadi tidak terurus sehingga akhirnya sakit atau mati. Kalau musang yang dipelihara mati, maka usaha pembuatan kopi bubuk pun gulung tikar,� kata Gunawan, seorang petani di daerah Liwa.

Sudah ratusan pengusaha kecil bubuk kopi luwak di Kabupaten Lampung Barat yang gulung tikar, meski nilai jual komoditas itu sangat mahal dan pangsa pasar ekspornya tetap terbuka lebar. Hal ini terjadi karena petani harus berjuang sendiri. Padahal, kemampuan modalnya terbatas.

Seharusnya, pemerintah turun tangan membantu pelaku usaha kecil kopi luwak untuk mengembangkan usahanya. Apalagi, kopi luwak sering didengungkan sebagai ikon Kabupaten Lampung Barat.

Bahkan, menurut Gunawan, pera petani kopi luwak masih melakukan semua usahanya secara tradisional.

Mereka belum paham tentang cara

23

NUANSA

menangkar dan mengembangbiakkan luwak. Padahal, binatang inilah yang menjadi komponen utama dalam sistem produksi kopi luwak.

Persoalan lain, dia menjelaskan, terkait dengan masalah pemasaran hasil. Sejauh ini masih dilakukan secara tradisional. Sementara persaingan semakin tajam. Jika ada yang membantu memasarkan produk kopi luwak, terutama memasuki pasar ekspor yang sangat terbuka, tentu sangat membantu petani di daerah itu.

“Sepengetahuan saya, dalam empat tahun terakhir kami belum pernah mendapatkan pencerahan dari instansi terkait tentang cara mengembangbiakkan luwak. Begitu juga tentang bagaimana cara mengekspornya,” katanya.

Ancaman Populasi Luwak Usaha kopi luwak memang menggiurkan. Namun nasib musang makin terancam, karena usaha kopi luwak sangat tergantung atas keberadaan hewan tersebut. Jika tidak ada luwak maka tidak ada kopi luwak premium.

Melihat hal itu, Pemkab Lampung Barat tahun lalu mengajak para pengusaha kopi luwak setempat untuk berperan aktif mencegah kepunahan hewan tersebut.

“Populasi luwak makin hari kian berkurang, kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan tindakan dengan membangun lokasi penangkaran luwak mulai 2012,” kata Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri.

Adanya penangkaran, diharapkan

24

populasi luwak bertambah dan volume produksi kopi luwak juga bisa ditingkatkan. “Luwak menjadi salah satu binatang paling istimewa dan patut mendapat perhatian karena mampu menghasilkan produk kopi mahal dan mampu mengharumkan nama Lampung Barat ke tingkat internasional,” katanya.

Menurut dia, bila populasi luwak dapat terjaga, secara otomatis akan berdampak terhadap meningkatnya produksi kopi luwak. “Saya berharap pengusaha dan masyarakat tidak lagi memburu dan membunuh luwak. Bila tidak diimbangi dengan penangkaran maka populasinya terancam punah.

Perlu keseriusan pengusaha dan masyarakat untuk melaksanakan program ini,” kata dia.

Cara penangkaran perlu diajarkan kepada masyarakat untuk mengurangi pemburuan luwak di kawasan hutan.

Biaya memelihara luwak juga cukup mahal, yakni berkisar Rp35 ribu — Rp50 ribu, untuk membeli buah kopi, buah pisang dan makanan lainnya, termasuk daging dan ikan. “Selain makan buah-buahan, luwak ini di habitatnya di hutan juga makan daging.

Jadi, sekali seminggu diberi makan daging ayam atau ikan.

Karena berbiaya mahal, banyak perajin kopi luwak yang tak mampu memelihara luwak dengan baik, akibatnya hewan itu mati. Otomatis usahanya pun bangkrut,” kata Gunawan lagi.

Sentra budi daya kopi luwak di Lampung Barat terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Di daerah tersebut terdapat 20 lebih produsen kopi luwak. Data Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat menunjukkan luas lahan tanaman kopi mencapai 60.347,7 hektare dengan hasil kopi kering mencapai 28.712 ton lebih pertahun.

Sertifikasi Meski banyak petani yang mengusahakan kopi luwak dan persaingan semakin ketat, harga komoditas ini tetap tinggi, bahkan cenderung naik.

Persoalnnya, mereka terkendala permodalan dan hal teknis untuk mengekspornya.

Karena tidak mengerti tentang cara mengirimkan kopi luwak ke pasar ekspor, kopi luwak umumnya dibawa sebagai cindera mata oleh wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat.

Keuntungan membuat kopi luwak, memang lebih banyak. Tetapi hal itu sebanding dengan proses pembuatannya yang lebih rumit. Biji kopinya dimakan luwak, keluar, kita cuci dan dijemur kering. Baru setelah itu, kita buang kulit ari kasarnya. Lantas cuci bersih lagi sampai kulit ari tipisnya hilang, dijemur lalu, baru digoreng.

Satu kg buah kopi luwak, setelah diproses menjadi kopi bubuk menjadi 0,25 kg. Modal untuk membeli buah kopi warna merah Rp6.000/kg, ditambah biaya makan musang sehari puluhan ribu rupiah.

Persoalan lain untuk masuk pasar

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

NUANSA ekspor, para perajin kopi luwak juga dihadapkan kepada masalah sertifikasi.

Sehubungan itu, perlu ada sertifikasi sebagaimana dicanangkan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung.

Hal itu sangat perlu sehubungan menjamurnya kopi bubuk dengan mengklaim sebagai kopi luwak. Dengan adanya sertifikasi itu maka

konsumen; bisa mengetahui cita rasa kopi luwak asli dibandingkan dengan yang tidak bersertifikasi.

Selain itu, sertifikasi itu juga menjamin bubuk kopi tidak terkontaminasi kotoran, serta penangkaran luwak terjaga sehat. Dengan demikian, sertifikasi ini bisa juga memudahkan dalam proses ekspor kopi luwak. Kopi luwak bukan lagi hanya ikon Lampung

Barat, tetapi sudah ikon Lampung.

Nama Lampung telah tersebar ke mancanegara karena produk kopi luwak.

Karena itu, pemerintah setempat dan semua pihak terkait sudah saatnya membantu para perajin dalam hal perbaikan produksi dan pemasaran kopi luwak, baik di dalam negeri maupun mancanegara, sekaligus mencegah kepunahan luwak. (tim)

“Bantu Kami Mengekspor Kopi Luwak!”

B

eberapa warga yang menekuni usaha kopi luwak di Kabupaten Lampung Barat, menyebutkan permintaan atas kopi luwak cenderung meningkat, namun mereka terkendala permodalan dan hal teknis untuk mengekspornya.

“Kami tidak tahu bagaimana cara mengekspornya, padahal banyak permintaan dari luar negeri, seperi China dan Australia,” kata salah satu pengusaha kopi luwak, Gunawan, di Liwa Kabupaten Lampung Barat.

Kendala utama lainnya adalah permodalan untuk memenuhi permintaan tersebut, serta makin sulitnya mendapatkan luwak atau musang.

“Untuk memproduksi kopi luwak, kami sering melakukan tambal sulam dalam hal pembiayaannya,” katanya.

Menurut dia, harga kopi di Liwa mencapai Rp600 ribu/kg, di Bandarlampung Rp700 ribu/kg, sedang di Jakarta mencapai Rp1,5 juta/kg. “Salah satu wisatawan asal China yang berkunjung ke tempat saya bahkan mengatakan harga kopi luwak di negaranya mencapai Rp800 ribu per gelas,” katanya.

Karena tidak mengerti tentang cara mengirimkan kopi luwak ke pasar ekspor, ia menyebutkan kopi luwak umumnya dibawa sebagai cindera mata oleh wisatawan yang berkunjung ke Liwa Lampung Barat.

“Seperti wisatawan dari China itu, begitu menikmati kopi luwak di rumahku kemarin, langsung membeli dua kg kopi luwak,” katanya. Dia juga

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

menyebutkan wisatawan dari Australia belum lama ini juga berkunjung ke rumahnya, yang juga sekaligus tempat penangkaran musang dan produksi kopi luwak, dengan membawa contoh kopi luwak yang dibelinya di luar Lampung.

“Setelah mencoba kopi luwak produksi Lampung Barat, ia akhirnya membeli 18 kg,” katanya. Ia kembali menyebutkan permintaan atas kopi luwak sebenarnya tinggi, namun mereka terkendala permodalan dan hal teknis untuk mengirimkannya.

Dia juga menyebutkan ancaman lainnya yang bisa mematikan usaha kopi luwak, yakni kesulitan mendapatkan luwak (musang) serta menjamurnya kopi luwak asalan atau yang

diproduksi menggunakan mesin.

“Kalau di Liwa ini, kopi luwak diproduksi dari kotoran musang itu sendiri,” katanya. Menurut dia, dalam empat tahun terakhir, para pelaku usaha kopi luwak belum pernah mendapatkan pencerahan dari Pemkab Lampung Barat tentang cara memelihara dan menangkarkan luwak.

“Karenanya, banyak luwak mati, dan kami selalu tergantung dari hasil tangkapan para pemburu. Jika dihutan ditangkap luwak, dijual kepada kami,” katanya. Sehubungan itu, ia mengharapkan pemerintah setempat membantu para pelaku usaha kopi luwak agar tidak gulung tikar, terutama dalam hal permodalan dan ekspor kopi luwak. (tim)

25

NUANSA

Kelompok Wanita Tani Produksi Kopi Luwak Usaha menghasilkan uang sekaligus mendukung konservasi hutan. Inilah yang dilakukan sekelompok wanita tani yang mengembangkan berbagai usaha. Seperti memproduksi kopi luwak, kopi bubuk biasa, dan gula aren. saha yang dikelola Kelompok Wanita Tani Melati di Tribudisyukur, Kecamatan Kebuntebu, Kabupaten Lampung Barat, itu tidak terlepas dari peran Regional Fasilitator Program Penguatan Pengelolaan Hutan dan DAS Berbasis Masyarakat, (Strengthening Community Based Forest and Watershed Management/ SCBFWM), Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S. Ia menyebutkan, kelompok wanita tani itu pernah mendapatkan hibah kecil Program SCBFWM tahun 2010 dan 2011. Jenis usaha yang dikelola, antara lain pembuatan kopi luwak sebanyak 3-4 kg per minggu yang sudah berupa kemasan, kopi bubuk biasa 70 kg/ minggu, gula aren cetak 70 kg/ minggu, gula kristal aren 5 kg/ bulan, keripik pisang 5 kg/minggu, keripik singkong 10 kg/minggu, madu alam 2 botol/minggu, dan jasa penggilingan kopi 350 kg/ minggu.

Kelompok itu juga mengembangkan arisan kerja dengan omzet Rp20 juta hingga Rp30 juta per tahun, warung dengan omzet Rp900.000 per bulan, dan pembibitan bernilai Rp1,5 juta per tahun.

Fasilitator setempat, Gandi,

U

26

Jamaludin, Novisha, dan A. Saputra menyebutkan, kelompok itu juga aktif dalam kegiatan konservasi yang dilakukan oleh kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) Bina Wana, berupa penanaman tanaman konservasi/ pelindung (MPTS), pembentukan kebun bibit maupun pelatihan yang diperlukan.

Kelompok itu menjadi wadah berkomunikasi dan meningkatkan keterampilan untuk menunjang kesejahteraan keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga anggotanya dan mendorong usaha anggota serta membentuk lembaga ekonomi yang mempunyai permodalan yang kuat.

Menurut Zainal Abidin, Program SCBFWM merupakan program Kementerian Kehutanan yang difasilitasi oleh UNDP (United Nations Development Programme) dan Global Environmental Facilities (GEF) dimulai tahun 2009 dan akan berakhir tahun 2014 mendatang.

Program tersebut di Indonesia terdapat pada enam wilayah, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Gopgopan di Sumatera Utara, DAS Way Besai di Lampung, Sub-DAS Tulis di Jawa Tengah-Yogyakarta, DAS Jangkok di NTB, Sub-DAS Besiam di NTT, dan Sub-DAS Miu di Palu Sulawesi Tengah.

Dia mengemukakan bahwa program itu didorong atas keprihatinan semakin rusak kondisi DAS serta hutan di Indonesia yang kian memburuk setiap tahun. “Tanpa intervensi yang tepat dan berbasiskan masyarakat,

maka kecenderungan kerusakan hutan dan DAS itu akan makin tinggi,” kata dia pula.

Karena itu, ujar dia, program tersebut memberikan kontribusi terhadap pengurangan degradasi lahan dan hutan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada kekuatan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan hutan dan DAS secara berkelanjutan.

“Kekuatan inisiatif masyarakat lebih memberikan penguatan kapasitas kelompok dalam memenuhi kebutuhan kelompok untuk kesejahteraan maupun tujuan bagi perlindungan dan perbaikan lahan secarra berkelanjutan,” ujar Zainal.

Di Lampung lokasi program itu berada di Sub-DAS Besai Kabupaten Lampung Barat seluas 97.672 ha merupakan bagian dari 938.829, 45 ha DAS Tulangbawang.

Wilayah tangkapan air (catchment area) Way Besai mempunyai luas 44.720 ha, dan Sub-DAS ini berada di wilayah paling hulu dari DAS Tulangbawang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Lampung Ir Sutono MM menegaskan, pihaknya terus meningkatkan produksi dan produktivitas tujuh komoditas unggulan perkebunan di Lampung, yaitu kopi, kelapa sawit, kelapa dalam, tebu, karet, lada, dan kakao.

Komoditas spesial atau khusus juga dikembangkan untuk memenuhi permintaan yang tinggi di pasaran internasional, seperti komoditas kopi luwak maupun kopi bubuk bercita rasa khas asal Lampung lainnya, mengingat Lampung merupakan daerah penghasil kopi dan tebu yang menghasilkan gula untuk memasok kebutuhan gula nasional maupun kepentingan ekspor ke mancanegara. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

WARTA

Kondisi BLK Perlu Perbaikan Komisi V DPRD Provinsi Lampung menilai kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Bandarlampung memprihatinkan. Selain sepi peminat, ternyata juga kekurangan tenaga pengajar. etua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nasir menilai minimnya minat remaja untuk mengikut pelatihan di BLK sangat memprihatinkan. Padahal BLK sangat dibutuhkan untuk memberikan keterampilan lebih bagi remaja yang putus sekolah maupun bagi remaja yang tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi.

“Mungkin kurangnya sosialisasi makanya remaja masih banyak tidak mengetahui fungsi BLK,” kata Yandri, Kamis (07/02/2013).

Keberadaan BLK sebenarnya untuk memberikan keterampilan lebih agar para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa memiliki nilai plus dan menjadi modal begitu memasuki dunia kerja. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sepi peminat sekigus kekurangan tenaga guru.

Di Provinsi Lampung, BLK terdapat di empat lokasi. Yaitu, di Bandarlampung, Kalianda, Metro, dan Lampung Utara. Di sana telah disediakan berbagai peralat untuk menunjang keterampilan para remaja.

“Mereka bisa belajar otomotif dan bagi yang wanita bisa belajar menjahit, kecantikan dan banyak lagi keterampilan. Namun sayang minat masih sedikit untuk bergabung,” kata Yandri.

Terkait kendala di BLK juga pengajarnya yang sudah tua dan peralatan yang juga sudah banyak yang tidak layak pakai, ujar Yandri, maka Dewan akan mengajukan agar para pengajar BLK untuk diganti dan memberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk belajar di BLK yang layak digunakan. Sehingga dengan demikian para remaja yang sudah adadi BLK bisa lebih semangat untuk belajar

K

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

di BLK. Padahal, menurut Yandri, lulusan BLK keahliannya tidak kalah bagus. Saat ini sudah ada beberapa lulusan yang mendapatkan pekerjaan di perusahan otomotif besar.

Maka sangat disayangkan kalau remaja sekarang tidak mengikuti pelatihan di sana.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhid mengatakan, BLK selama ini sudah berjalan. Di BLK sudah disediakan berbagai alat penunjang belajar seperti otomotif, listrik, kursus kecantikan dan menjahit. Di BLK juga terdapat pengajar yang membantu. “Minat remaja belajar di BLK sangat sedikit sekali. Sehingga BLK tidak berjalan sesuai yang diharapkan,” kata Tauhidi.

Selain di BLK, kata Tauhidi, Dinas juga telah memberikan paket kegiatan BLK agar bisa dilaksanakan di luar

ruangan. Contohnya di Lampung Selatan. Di daerah ini para remaja yang paska kerusuhan akibat bentrok di Desa Way Panji bisa mengikuti pelatihan di BLK dengan demikan proses belajar mereka tidak terhambat. (tim)

27

WARTA

Penyusunan APBD Perubahan Dimulai Mei Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memulai penyusunan asumsi APBD Perubahan Tahun 2013 pada bulan Mei mendatang. Dengan begitu, KUA PPAS dapat diserahkan ke DPRD pada awal Juni. emudian untuk pembahasan KUA PPAS diperkirakan memakan waktu tiga minggu. ”Kami targetkan penetapan KUA PPAS pada minggu ketiga Juni 2013,” kata Kepala Bappeda Lampung Edi Yanto, Selasa (26/2/2013).

Usai penetapan KUA PPAS, baru dilakukan penyerahan Rancangan APBD Perubahan kepada DPRD pada minggu keempat bulan Juni. “Kemudian dibahas oleh Dewan dan diharapkan pada minggu kedua bulan Juli sudah bisa ditetapkan,” katanya.

Selanjutnya, APBD-P tersebut akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada minggu ketiga Juli. “Evaluasi diperkirakan tidak memakan waktu lama dan selanjutnya pengesahan APBD-P pada minggu ketiga bulan Juli 2013,” katanya.

Di dalam menyusun asumsi APBD-P Tahun 2013, Pemprov Lampung menunggu hasil audit BPK, yang terpenting untuk melihat berapa sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Silpa tersebut akan ditata di dalam APBD-P. Edi Yanto berharap BPK bisa menyelesaikan audit paling lambat pada bulan Maret-April 2013. “Sesuai ketentuan, audit BPK selesai empat

K

28

bulan setelah tahun anggaran selesai,” jelasnya.

Jika BPK bisa menyelesaikan audit pada Maret atau paling lambat April, pemprov akan memulai penyusunan asumsi APBD-P pada Mei. Dengan begitu, ujar Edi, penyerahan KUA PPAS pada awal Juni.

Pemprov Lampung memancang target pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini tepat waktu. Eksekutif menargetkan APBD-P telah selesai dibahas pada Juli 2013.

Edi mengutarakan pihaknya telah menyusun rencana jadwal penyusunan APBD-P maupun APBD tahun 2014 mendatang. Dijelaskan, untuk APBDP, pemprov merencanakan selesai pembahasan di minggu ketiga bulan Juli. “Kami targetkan tahun ini tepat waktu sehingga waktu pembahasan tidak tergesa-gesa,” ujarnya.

Sedangkan pengesahan Rancangan APBD tahun 2014, Pemprov menargetkan pada minggu ketiga bulan November 2013. Berarti pengajuan RAPBD dilakukan lebih cepat, sehingga

tidak terjadi keterlambatan.

Sementara Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Peraturan Daerah (perda) tentang Struktur organisasi dan tatakerja di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mulai melakukan pembahasan.

Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan mendukung sepenuhnya rencana eksekutif menyerahkan draf KUA PPAS APBD-P tepat waktu.

Penyerahan draf KUA PPAS maupun RAPBD-P tepat waktu akan membuat pembahasan lebih optimal.

Hantoni menuturkan, penyerahan draf KUA PPAS maupun RAPBD-P sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kami mendukung jika pemprov punya niat menyerahkan draf KUA PPAS pada Juni nanti,” katanya.

Hantoni mengatakan legislatif akan memperhatikan substansi isi RAPBD-P. Ia mengutarakan, programprogram pro rakyat tetap menjadi prioritas dalam hal penganggaran.

Menurutnya, dengan pembahasan sesuai jadwal tidak membuat legislatif maupun eksekutif tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

WARTA

Bersama Ciptakan Situasi Kondusif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. terkait dengan posisi Provinsi Lampung yang berada pada tiga besar sebagai daerah paling rawan konflik.

Pemanggilan ini juga berkaitan dengan terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik yang memasuki tahap sosialisasi. residen SBY menanyakan situasi keamanan dan masalah bencana alam di Lampung. Terkait langkah antisipasi, sudah melalui jalur Badan Penanggulangan Bencana provinsi dan kabupaten/kota. Itu saja. Yang pasti, untuk potensi konflik, kita siap meredamnya,” kata Gubernur, usai menghadap Presiden SBY, Senin, 18 Februari 2013.

Menyikapi pemanggilan gubernur Lampung oleh Presiden SBY itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengakui Lampung termasuk daerah rawan konflik.

“Hal itu dibuktikan dengan terjadinya konflik antarwarga di Lampung Selatan pada 2012 lalu. Jadi sehubungan dengan dipanggilnya gubernur Lampung bersama dua gubernur lainnya oleh presiden terkait hal ini, maka menurut saya langkah presiden tersebut sudah tepat. Yakni dalam rangka mengingatkan,” ujarnya.

Dia menambahkan dengan adanya warning dari pemerintah pusat tersebut, maka bukan hanya gubernur yang harus berbenah. “Semua pihak termasuk seluruh masyarakat Lampung harus lebih proaktif dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada menciptakan

“

P

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

Sjachroedin Z.P.

keadaan yang kondusif,” katanya.

Ismet pun mengajak semua pihak menjadikan konflik di Lampung Selatan dan Lampung Tengah yang terjadi tahun lalu sebagai sebuah pelajaran. “Semua jajaran pemerintahan baik bupati, camat, kepala desa, atau lurah bahkan ketua RT dan RW agar lebih sensitif terhadap kemungkinan-kemungkinan timbulnya konflik di wilayahnya. Serta terus melakukan pendekatan persuasif dengan warganya sebelum itu terjadi,” katanya.

Dia juga berharap di masa-masa mendatang, masyarakat Lampung bisa hidup lebih tenang, damai, dan tenteram. “Sehingga Provinsi Lampung pun semakin kondusif. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka terus merealisasikan pembangunan di Lampung, termasuk mengembalikan iklim investasi supaya bisa optimal. Apalagi kita sedang giat-giatnya merealisasikan kota baru,” ujar Ismet.

Presiden SBY pada Senin (18/02/ 2013) mendadak memanggil tiga

gubernur untuk membahas wilayah rawan konflik. Ketiganya adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Tengah Longky Djanggola, dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Tiga gubernur itu diajak membahas masalah keamanan karena selama tahun 2012 konflik paling banyak terjadi di tiga wilayah tersebut. Di Lampung, sekitar bulan Oktober 2012 beberapa kali terjadi perang antarsuku di Lampung dengan warga Bali yang menetap di wilayah itu.

Di Poso dan Palu, beberapa bulan terakhir masih diramaikan dengan penyerangan kelompok yang diduga teroris. Mereka menyerang masyarakat maupun anggota kepolisian.

Sementara di Madura diramaikan dengan meluasnya isu cekcok antara kelompok Sunni dan Syiah sehingga antarwarga saling menyerang dan terpecah. Tiga wilayah ini cukup mendapat sorotan karena rawan keamanan pada tahun 2012 lalu. (tim)

29

WARTA

PT KAI Bangun 11 Underpass PT Kereta Api Indonesia akan membangun underpass untuk mengantisipasi kemacetan akibat lalu lintas kereta batu bara. Hal itu dilakukan untuk mendukung angkutan batu bara menuju target 22,7 ton per tahun di 2014.

ice Presiden PT KAI (Persero) Subdivre III.2 Tanjung karang Sucipto Susilo Hadi mengatakan, pihaknya telah menetapkan 11 titik underpass untuk mengantisipasi kemacetan di sepanjang koridor Tanjungkarang- Tarahan.

Bahkan, untuk underpass di koridor Serengsem-Tarahan akan dipagar sehingga sulit diakses masyarakat. “Sudah kita tetapkan titiknya.

Kami berharap kemacetan akibat lalu lintas kereta batu bara dapat diminimalisir,” katanya seusai Coffee Morning PT KAI dengan Pemprov Lampung, di Hotel Sheraton, Bandarlampung, Rabu (27/02/2013).

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said, dihadiri para pejabat di lingkungan Pemprov, pengusaha, pemimpin BUMN dan BUMD di Lampung, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung.

Sucipto menguraikan PT KAI

V

30

menargetkan hingga 2014 dapat mengangkut 22,7 juta ton batubara.

Untuk itu, akan datang 44 lokomotif CC.205. Lokomotif itu akan datang secara bertahap yakni pada Maret akan datang 10 lokomotif. Kemudian pada awal April kembali datang 10 lokomotif begitu juga di akhir April datang kembali 10 lokomotif. Tahap akhir, pada Mei akan datang tambahan 14 lokomotif.

Selain itu, juga pihaknya akan melakukan pengembangan tujuh stasiun baru dan pengembangan jalur ganda. “Akan datang 270 gerbong dari China pada Maret untuk angkutan batu bara,” katanya.

Bertambahnya operasional kereta batu bara ditegaskan Sucipto, tiadk akan mengganggu angkutan penumpang.

Pihaknya telah mengkonsultasikan hal itu kepada PT KAI (Persero) untuk merubah jadwal kedatangan yang tertera di karcis penumpang.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Lampung M.S Joko Umar Said me-

negaskan bahwa PT KAI harus mewujudkan rencana antisipasi kemacetan. Apalagi terdapat rencana peningkatan kapasitas angkutan batubara oleh PT Bukit Asam dari 12 trip menjadi 23 trip dengan rangkaian gerbong sebanyak 45 buah.

“Saya minta PT KAI benar-benar memperhitungkan dengan matang, agar tidak menambah kemacetan yang memang selama ini sudah terjadi,” tegasnya.

Keluhan mengenai kemacetan yang disebabkan oleh kereta api disampaikan Staf Ahli Pemprov Lampung Fahrizal Darminto. Menurut mantan Kepala Bappeda Lampung PT KAI wajib juga menyumbang pemecahan masalah kemacetan di Bandarlampung.

Selain itu juga, diharapkan dapat meminimalisasi dampak langsung operasional kereta bagi masyarakat sekitar rel kereta. Misalnya dengan pemberian pelayanan kesehatan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

WARTA

Gubernur Lantik Pejabat Baru Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. kembali memutasikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov). Pejabat yang dimutasi berasal dari eselon II, III, dan IV. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan pada Senin (25/2/2013) di Balai Keratun, Pemprov Lampung.

ara pejabat eselon II yang dilantik menempati jabatan, yaitu Sugiarto menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Gatot Hudi Utomo menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan Ardhy Wijaya sebagai Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertaninan, Perikanan dan Kehutanan.

Kemudian Nasrizal Jalinus sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik; Ansori sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; Imamsyah sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu; Ruslan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan dan Aset Daerah; Erwin Hamdani menjadi Plt. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman; dan Syaprodi menjadi Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (tim)

P

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013

31

DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG GELAR RAPAT PENGURUS DAN ANGGOTA Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Pengurus dan Anggota pada tanggal 20 Februari 2013, Rapat di pimpin Ny.Lisna Lela Sudarno Eddi, di ikuti seluruh pengurus dan sejumlah anggota. ejumlah masalah di bahas dalam rapat tersebut antara lain: Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi,Bidang Sosial Budaya. Dan dibentuk panitia kecil untuk mempersiapkan kedatangan tim dari Dharma Wanita persatuan Provinsi Lampung.

Menurut rancana dalam rangka pembinaan, Tim akan

S

32

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi umum dan keuangan yang diselenggarakan diDharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu, Ny. Lisna Lela Sudarno Eddi berharap agar para anggota Dharma Wanita persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung senantiasa aktif menunjang tugas-tugas suami tercinta. (evi)

Mimbar Legislatif

EDISI FEBRUARI 2013