Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Januari 2013

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI JANUARI 2013

Komisi I Desak DPR RI Selesaikan Revisi UU Pilkada

Komisi IV Dukung Investor Baru Jalan Tol

Pansus LHP LPj Dana Parpol Beri 4 Rekomendasi

Mahasiswa Itera Kembali Peroleh Subsidi

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

1

Dari Redaksi

TAHUN POLITIK ejumlah kalangan dan berbagai elemen masyarakat mengatakan bahwa tahun 2013 merupakan “tahun politik�, karena pada tahun ini para elit politik dan seluruh stakeholders pemilu akan mencurahkan perhatiannya pada penyelenggaraan Pemilu 2014.

Secara substansial, komunikasi politik pemerintah setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menjamin tetap terselenggaranya pemerintahan secara baik, efektif, dan efisien. Kedua, untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Diperkirakan secara nasional maupun khusus di Lampung terdapat lima isu pada tahun politik 2013. Secara nasional menjelang Pemilu 2014, sementara di Lampung dengan pelaksanaan pemilihan gubernur tahun 2013.

Isu pertama, dinamika internal yang terjadi di partai-partai politik.

Kedua, proses pencalegan, dinamika mulai muncul ketika parpol memilih calon-calon legislatornya yang memunculkan friksi di internal parpol.

Ketiga dinamika kandidat caprescawapres dan khusus di Lampung kandidat cagub dan cawagub. Keempat, makin banyaknya konflik komunal dan konflik politik, serta kelima, diperlukannya komunikasi politik yang baik dan efektif untuk mencegah berbagai gangguan keamanan.

Dari semua isu tersebut, diperlukan adanya komunikasi politik pemerintah agar secara efektif dapat membendung kemungkinan-kemungkinan buruk, terutama bentrok dan kerusuhan massa.

Komunikasi politik akan efentif jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpihak dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Salah satu aksi yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola isu-isu tersebut, sehingga komunikasi politik pemerintah tidak tenggelam oleh agenda dan kepentingan bisnis media massa. Para pejabat negara harus kuat dalam berkomunikasi, menguasai isu-isu secara benar, dan mengomunikasikan informasi secara artikulatif, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Dalam konteks pembangunan komunikasi politik menjelang pilgub

S DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Zurizal, M.Sc. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

2013 dan Pemilu 2014, diperlukan adanya komunikasi yang sehat antara pejabat pemerintah, pemimpin politik, dan pemilik media massa untuk membangun platform tentang pentingnya membangun masyarakat yang lebih cerdas, lebih santun, dan lebih kritis sesuai dengan tujuan kita dalam bernegara.

Ada yang menyarankan agar pejabat pemerintah mengubah model komunikasi linear ke model sirkular. Jadi, jangan terjebak pada penyampaian informasi formalistik dalam mengelola informasi terutama untuk media massa. Harus ada kegiatan dialog secara regular dengan media sebagai momentum klarifikasi berbagai dinamika yang terjadi.

Pertemuan regular tersebut harus dikemas secara menarik, misalnya ada forum diskusi yang melibatkan pakar, tokoh nonpemerintah dan wakil pemerintah secara regular dengan wartawan.

Selain itu pemerintah mengembangkan pola hubungan yang fungsional, yang sifatnya kemitraan, bukan pola hubungan yang pragmatis, sporadis dan formalistik.

Media massa juga dituntut berperan sebagai mitra strategis pemerintah yang berimbang dalam pemberitaan. Hasilhasil pembangunan sebagai buah karya proses politik juga perlu dipublikasikan, sehingga menumbuhkan harapan dan optimisme di tengah masyarakat.

Barangkali itulah salah satu penting dan manfaat media internal seperti majalah Mimbar Legislatif ini, yaitu mengomunikasikan internal DPRD Provinsi Lampung dengan masyarakat. Tujuannya agar terjadi proses diskusi yang pada akhirnya menemukan berbagai solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Selamat membaca. Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

AKTUALITA

LHP LPj Dana Parpol Pansus Beri 4 Rekomendasi Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik, DPRD Provinsi Lampung memberikan empat rekomendasi.

APBD Tahun 2013 Disahkan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar pada 11 Desember 2012 menyetujui Rancangan APBD Tahun 2013 yang diajukan Pemerintah Provinsi Lampung dengan total pendapatan dan belanja sebesar Rp4,410 triliun disahkan. al itu disampaikan Sekretaris Pansus Ari Wibowo dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kamis (17/1/2013).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan dan dihadiri Wagub M.S. Joko Umar Said.

Ari Wibowo menyebutkan, keempat rekomendasi itu: Pertama, agar Gubernur memerintahkan Badan Kesbangpol membina parpol-parpol di Lampung sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan supaya kesalahan-kesalahan sebagaimana

H

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

temuan dalam LHP BPK RI tak terulang lagi.

Kedua, agar Gubernur memerintahkan kepada Badan Kesbangpol Lampung dan Biro Keuangan melakukan pengawasan, meneliti, memverifikasi, serta mengembalikan laporan parpol yang menerima dana bantuan dari APBD apabila belum lengkap atau parpol belum menyampaikan LPj. sesuai ketentuan.

Ketiga, Gubernur memerintahkan Badan Kesbangpol menyosialisasikan kepada parpol tentang adanya kebijakan bahwa parpol yang melanggar keten-

tuan sebagaimana Pasal 27 Permendagri No. 24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan diterima.

Keempat, agar Gubernur memerintahkan kepala Inspektorat Provinsi Lampung untuk mengawasi dan menindaklanjuti LHP BPK RI agar tidak menjadi temuan kembali pada tahun-

3

AKTUALITA

tahun mendatang serta menyampaikan hasilnya kepada DPRD Lampung.

Pansus yang diketuai Ahmad Bastari dengan Wakil Ketua Indra Bangsawan, Sekretaris Ari Wibowo, plus 12 anggota, juga menyimpulkan bahwa format laporan pertanggungjawaban yang disampaikan parpol belum sesuai dengan seperti yang diatur dalam Permendagri No. 24/2009.

Pansus yang dibentuk pada 11 September 2012 itu, juga menyimpulkan bahwa format LPj. yang tidak tepat terdiri atas 4 poin. Pertama, format laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Permendagri No. 24/2009.

“LPj. yang disampaikan tidak mencakup laporan tentang barang inventaris modal atau fisik, barang persediaan pakai habis, dan pengadaan atau penggunaan jasa,” kata Ari Wibowo, yang juga Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu.

Kedua, penerimaan bantuan parpol tidak sesuai dengan Pasal 6 Permendagri No. 24/2009, karena parpol tidak menyajikan dan mengungkapkan realisasi penerimaan dana bantuan yang diterima dalam LPj. Juga tidak terdapat dokumen bukti penyerahan dana bantuan dari pemprov, serta tidak terdapat penetapan suara sah KPU untuk Pemilu 2004. BPK RI tidak dapat melakukan prosedur review untuk memperoleh bukti yang memadai atas penerimaan tersebut.

4

Ketiga, pengeluaran tidak sesuai kriteria Pasal 24 dan Pasal 26 Permendagri No. 24/2009, sebab pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pembayaran barang/jasa tidak diatur dalam Permendagri No. 24/2009.

Pengeluaran juga tidak didukung bukti yang memadai.

Kesimpulan terakhir hasil kerja pansuss sejak Desember 2012 sampai Januari 2013, walaupun pengeluaran telah sesuai Pasal 24 dan Pasal 26 ayat 3, format pertanggungjawaban penerimaan serta pengeluaran keuangan parpol yang bersumber dari APBN/ APBD belum didukung bukti-bukti sah.

Diwarnai Interupsi Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Pertangungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Dan Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol), tersebut sempat diwarnai interupsi dari anggota Dewan.

Pasalnya, dari 11 partai politik yang ada di lembaga DPRD Lampung, hanya Partai Demokrat yang tidak memberikan laporan keuangan atas penggunaan keuangan parpolnya ke Badan Kesatuan dan Kebangsaan Politik (Kesbang Pol) Provinsi Lampung.

Intrupsi antara lain disampaikan Palgunadi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ia mengatakan, parpol yang tidak

memberikan laporan keuangan atas penggunaan dana bantuan parpol tersebut, apakah juga merupakan pelanggaran atau tidak?

Pernyataan tersebut langsung dibantah Imer Darius dari Fraksi Demokrat. Menurut dia, bantuan parpol yang diberikan dan sudah ada laporannya apabila sudah menggunakan dana pada tahun sebelumnya. Partai Demokrat pada saat mengambil dana bantuan tersebut di akhir tahun, maka laporan keuangannya pasti di akhir tahun juga.

“Laporan penggunaan dana bantuan parpol Partai Demokrat di akhir tahun dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) 10 parpol tersebut sudah masuk duluan dan sudah diperiksa BPK RI sedangkan punya Partai Demokrat baru masuk, sudah pasti belum di audit BPK,” terangnya.

Intrupsi juga dilakukan Yandri Nazir. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini, mengatakan Partai Demokrat, bukan tidak ada dalam LHP BPK RI, akan tetapi karena belum ada laporan LHP BPK makanya belum ada temuan. “Sementra laporan ke Kesbang Pol tentang penggunaan dana partai Demokrat masuk di Desember,” terangnya.

Pernyataan itu langsung ditimpali Syahzan Safri yang mengatakan adanya LHP BPK itu karena parpol sudah ada laporan hasil penggunaan dana, sementara Partai Demokrat belum masuk, makanya belum diperiksa BPK.

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

AKTUALITA Menurut Ahmad Bastari, pansus LHP bantuan parpol ini akan bekerja secara cepat untuk menyelesaikan masalah laporan keuangan penggunaan anggaran parpol yang dinilai BPK kurang baik.

“Mungkin laporannya kurang lengkap. Misalnya, pembelian barang tidak dilengkapi kuitansi sehingga BPK menilai laporannya menjadi tidak baik,” ujarnya. Untuk itu, kata dia, DPRD membentuk pansus yang akan bekerja secara cepat dan pada tanggal 17 Januari 2013 sudah selesai dan bisa dibahas dalam rapat paripurna DPRD. Pansus ini, lanjut politisi PAN itu, akan bekerja memperbaiki temuan BPK terhadap bantuan dana kepada 10 partai politik. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Daam Negeri (Permendagri).

Ke-10 partai politik penerima bantuan yang laporannya akan menjadi bagian dari kerja Pansus LHP, antara lain Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasioal (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Minus Partai Demokrat.

“Saya pikir itu bukan penyimpangan, hanya laporan yang belum selesai. Jadi harus diluruskan dulu,” ujarnya. Ahmad Bastari menjelaskan, setiap parpol mendapat bantuan berbeda-beda. Tentu, semua parpol penerima bantuan harus mempertang-

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

gungjawabkan semuanya. Dan ini ada pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012. Hanya soal penggunaan angaran tidak dilampiri dengan bukti yang cukup, misalnya tidak ada kuitansi.

Namun, anggota DPRD dari PAN itu enggan mengungkapkan berapa partai penerima anggaran yang bermasalah.

“Saya belum tahu angka pastinya. Yang jelas setiap parpol berbeda-beda, tergantung berapa kursi di DPRD. Jadi makin banyak kursi dan suara terbanyak semakin besar yang diterima oleh parpol tersebut,” paparnya.

Dengan adanya pansus ini, lanjut

Ahmad Bastari, dana bantuan parpol ini ke depan diharapkan bisa lebih tertib pelaporannya sehingga tidak ada masalah saat diaudit oleh BPK. Masalah yang ditemukan BPK itu, selain kurang lengkap bukti penggunaan dana, BPK juga menghimbau agar penggunaan dana tersebut memiliki standard yang jelas, harus dilengkap.

“Kami akan membahas masalah tersebut dengan Kesbangpol karena leading sektor dana parpol itu ada di sana dan mereka yang memahami mekanismenya,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung Hidayat menjelaskan, bukanlah wewenangnya untuk mencairkan dana tersebut untuk diberikan ke partai. Tapi, Kesbangpol hanya menverifikasi persyaratan yang harus dipenuhi partai politik, agar bisa mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung. “Kami hanya memeriksa persyaratan pengajuan.

Yang mencairkan dananya ya keuangan,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, beberapa syarat pengajuan dana tersebut di antaranya, partai yang mengajukan harus melengkapi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Dan yang menerima bantuan-bantuan itu, adalah partai yang memang memenuhi persyaratan. (tim)

5

LAPORAN UTAMA

Pilgub Dilaksanakan Tahun 2013?

Pemilihan Gubernur Lampung terbuka dilaksanakan pada tahun 2013. Meskipun Pemprov tidak memasukkan anggaran Pilgub dalam APBD Tahun 2013, tidak masalah. Tinggal menunggu payung hukumnya.

PR RI dan Kementrian Dalam Negeri sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2014, pemilihan kepala daerah dimajukan pada 2013. Untuk ini, disepakati payung hukumnya berupa Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

Percepatan pelaksanaan kepala daerah itu karena pada tahun 2014 akan berlangsung Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Karena itu, Pemerintah dan DPR sepakat, pemilihan 43 kepala daerah, termasuk Provinsi Lampung, yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, dipercepat pada 2013.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi

D

6

Lampung, Ismet Roni mengaku setuju dengan adanya keputusan pemerintah pusat untuk membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-ungdang (perpu). “Pada prinsipnya, daerah ini ikut pusat. jadi jika itu memang sudah keputusan pusat kita pasti ikut dan patut kita dukung,” jelas Ismet Roni.

Namun, berbeda dengan Faroek Daniel. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini, menilai lahirnya perpu jika ada dalam keadaan darurat yang mengharuskan adanya aturan tersebut. “Kami setuju saja, namun yang penting adalah ada dasar hukumnya yang jelas. Paling bagus adalah menunggu dulu dasar hukum pilkada yang saat ini sedang di godok Komisi II DPR RI. Sudah dua kali melakukan

pembahasan, saya pikir sekitar Maret atau April sudah selesai,” ujarnya.

Yang dikhawatirkan, jika penggodokan UU No.32 tidak selesai, maka pilgub harus dilaksanakan pada 2014, sementara tahun itu adalah masa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres. “Kalau masih menggunakan UU No.32 itu salah. Jika memang ada perpu yang mengatur untuk pilgub, maka harus dilihat juga tingkat daruratnya apa. Jika ada dasarnya, tidak masalah,” tandasnya politisi Partai Gerindra itu.

Suara tidak setuju dengan Perpu, juga diungkapkan Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Watoni Nurdin. “Perpu itu kan dikeluarkan karena ada sisi daruratnya. Kalau di Provinsi Lampung itu apa daruratnya? Keadaan darurat itu

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

LAPORAN UTAMA

Watoni Nurdin

tentu ada spesifiknya tapi sampai detik ini kan belum ada,” ujarnya, Minggu (27/1/2013).

Menurutnya, kenapa harus menerbitkan Perpu? Kenapa tidak dipercepat saja proses revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi pegangan untuk pelaksanaan pilgub mendatang.

Menurut Nurdin, untuk mempercepat proses dan melegalitaskan seluruh pilkada yang akan dilaksanakan menjelang piplres dan pileg ini, harusnya DPR menyelesaikan revisi undangundang itu. Bukan DPR justru menyuruh pemerintah menerbitkan Perpu.

Watoni Nurdin bahkan menilai, jika pilgub dilaksanakan pada 2013, banyak yang akan dirugikan. Rugi dalam arti etika ketata-negaraan rusak karena secara de facto ada gubernur terpilih, tapi secara yuridis masih ada gubernur yang masih menjabat. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi gubernur yang masih menjabat.

Belum lagi, pemerintahan yang dikhawatirkan bisa menjadi dua arah. “Nanti kalau begitu malah bisa membuat masalah baru,” tambahnya.

Kendati demikian, Pemerintah masih berpegang pada kesepakatan antara Kemendragi dan DPR untuk menerbitkan Perpu. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Menteri Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, kesepakatan itu terkait dengan penerbitan Perpu untuk 43 daerah.

Perpu juga dipilih dengan alasan karena KPU banyak tugas yang harus

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

sebentar berubah.

Kendati demikian, Gubernur Lampung mengajukan syarat, agar komisioner KPUD Provinsi Lampung diganti.

“Sekarang (pilgub) masih menunggu undang-undang, saya ikuti. Saya bukan nggak mau (Pilgub 2013), tapi menunggu kepastian dari pemeFaroek Daniel Nanang Trenggono rintah. Dan saya juga nggak setuju (pilgub digelar) karena komisoner lamanya itu dilaksanakan seperti pileg dan pilpres berbuat curang,” ujar purnawirawan makanya pilgub dimajukan. “Inikan polisi ini. sudah menjadi kesepakatan bersama Sjachruddin menegaskan, dirinya antara DPR dan mendagri, jadi dapat bukan mempermasalahkan jadwal dipastikan presiden akan setuju,” timpal pilgub tapi lebih kepada komisonernya Donny, panggilan Reydonnyzar yang dianggapnya tidak kredibel.

Moenek.

“Kalau mau bukti, saya ada buktinya,” Karena itu, bila perpunya sudah ujarnya. keluar, maka tinggal dilaksanakan.

Pada kesempatan sebelumnya, Untuk Lampung, Donny mengharapkan Ketua KPU Lampung Nanang kepada Gubernur Sjachroedin ZP agar Trenggono juga mengaku sudah menyediakan anggaran bagi pelakmendapat kepastian jadwal hasil sanaan pilgub tahun ini. pertemuan DPR dengan Kementrian Sementara Gubernur Lampung Dalam Negeri.

Sjachroedin ZP menegaskan akan Untuk itu, KPU Lampung mulai mematuhi apa pun yang terkait dengan menyiapkan tahapan pilgub Lampung pelaksanaan pilgub, termasuk jika Oktober 2013. Persiapan meliputi dilaksanakan pada tahun 2013. Karena rekrutmen penyelenggara dan itu, ia mengaku menunggu Perpu yang pembagian kelompok kerja. “KPU saat akan diterbitkan Pemerintah Pusat. ini sedang mempersiapkan tahapan Ia mengharapkan, Pemerintah pilgub Lampung yang akan dimulai Pusat dapat memberikan kepastian bulan depan,” ujarnya. (tim) hukum untuk pilgub. Tidak sebentar-

7

LAPORAN UTAMA

Anggaran Pilgub Tidak Masalah hari.

Anggaran Pemilihan Gubernur Lampung tidak ada dalam APBD Tahun 2013. Namun, hal ini bukan halangan untuk melaksanakan Pilgub pada 2013. Ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk memperoleh anggaran Pilgub.

al itu ditegaskan sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung dalam kesempatan terpisah. Antara lain, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni. Menurut dia, soal dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang tidak masuk dalam APBD 2013, tidak masalah karena bisa dengan mengalokasikan dana dari proyek yang tidak urgen.

“Kan ada proyek-proyek yang tidak urgent. Jadi dana anggaran itu yang akan dipangkas dan digunakan untuk pilgub. Pada prinsipnya dana tidak ada masalah. Yang jelas, jika Perpu ini keputusan Pemerintah Pusat, kita harus hormati dan kita ikuti,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Roni menegaskan, pihaknya akan mendukung keluarnya peraturan tersebut. “Kami Fraksi Golkar siap mendukung adanya perpu tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, Ismet Roni menjelaskan soal anggaran Pilgub yang tidak tercantum dalam APBD, ada me-

H

8

Ismet Roni

kanisme untuk menyelesaikan. “Masalah duit, tidak masalah. Saya rasa Pemerintah Pusat mau bertanggungjawab,” ujarnya, seraya mengatakan ada banyak anggaran yang belum digunakan yang terbuka untuk dialihkan untuk dana pilgub.

Dia mencontohkan, pada Pilkada Kabupaten Tulangbawang. Saat itu pemkab setempat tidak menganggarkan di APBD, namun pemprov membantu untuk pilkada. “Saya pikir demikian pula dengan pilgub Lampung. Jika di APBD tidak ada, saya yakin Pemerintah Pusat mau bertanggungjawab,” ujarnya.

Untuk ini, menurut Roni, daerah perlu menghitung dana yang mungkin digukanan dengan melihat anggaran yang ditandai dengan tanda bintang, yang dipandang belum penting. Jika belum cukup, dana dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar tidak ada persoalan dikemudian

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ahmad Bastari yang setuju pelaksanaan Pilgub pada 2013. Soal anggaran, akan dibahas setelah ada usulan dari pihak eksekutif.

Karena APBD murni sudah tidak mungkin. Paling bagus, dana pilgub dibahas di APBD Perubahan.

Untuk itu, ia menghimbau KPU bisa memundurkan tahapan pelaksanaan pilgub. Misalkan pilgub di jadwalkan Desember, maka tahapannya bisa dimulai pada Agustus. Karena pembahasan APBD Perubahan juga pada bulan itu. Dengan demikian, semua tahapan bisa terlaksana dan dana pilgub tidak mengganngu pos yang lain Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, memasukan dana pilgub di APBD Perubahan lebih mungkin dibandingkan harus menggeser anggaran dari pos lain yang sudah pasti pengalokasiannya.

“Pos-pos belanja yang sudah ada di APBD murni, agak sulid untuk memangkasnya.Satu putaran pilgub membutuhkan Rp160 miliar lebih, dari pos mana yang akan diambil. Memasukkan dalam APBD perubahan, lebih bagus karena tidak mengganggu pos lain,” ujarnya.

Gubernur Lampung Sjachroedin mengatakan, soal anggaran jika pilgub digelar tahun ini, juga tidak masalah karena bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan. “Nanti kita lihat lah, kan kita belum tahu juga isi perpu-nya apa,” tandasnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

LAPORAN UTAMA

Komisi I Desak DPR RI Selesaikan Revisi UU Pilkada berpendapat. Namun bagi kami yang terpenting adalah mengakhiri perdebatan jawdal pilgub. Untuk itu, kami akan berusaha menemui Komisi II DPR RI, untuk mendesak pembahasan dan pengesahan UU No.32 itu agar tidak ada lagi perdebatan soal pilgub Lampung,” papar politisi PAN itu.

Polemik tentang jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung belum juga usai.

Komisi I DPRD Provinsi Lampung akan mendesak Komisi II DPRD RI agar segera menuntaskan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. erlarut-larutnya polemik tentang jadwa pilgub Lampung, menurut Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Bastari, akibat belum ada payung hukum yang bisa digunakan sebagai patokan. Kondisi seperti ini, dinilai tidak menguntungkan bahkan membuat situasi politik semakin kacau.

Karena itu, Komisi I DPRD Lampung akan ke Jakarta untuk menemui anggota Komisi II DPR RI dan mendesak agar mereka segera menuntaskan dan mensahkan Revisi UU No.32 tentang Pilkada. “Intinya, jika UU itu segera disahkan, polemik jadwal Pilgub Lampung bisa diakhiri karena ada ketentuan hukumnya,” ujarnya

B

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

Ahmad Bastari

Tentang kesepatan yang dilakukan di Hotel Sheraton, ia menilai bahwa itu merupakan keputusan yang belum bisa menyelesaikan polemik jadwal pilgub. Karena, hasil itu masih menjadi perdebatan beberapa pihak.

Jika KPU tidak sepakat dengan hasil rapat koordinasi itu, kenapa pada saat rapat itu menyetujui dan kenapa ada tandatangan persetujuan. “Inilah yang saya sesalkan, kenapa harus tandatangan kalau tidak sepakat,” ujar Ahmad Bastari.

Memang hak warga negara untuk

Karena itu, Komisi I DPRD Lampung akan ke Jakarta untuk menemui anggota Komisi II DPR RI dan mendesak agar mereka segera menuntaskan dan mensahkan Revisi UU No.32 tentang Pilkada. “Intinya, jika UU itu segera disahkan, polemik jadwal Pilgub Lampung bisa diakhiri karena ada ketentuan hukumnya,” ujarnya Apabila revisi UU tersebut selesai pada Februari atau Maret 2013, tahapan pilkada bisa dilakukan dan juga bertepatan belum berakhirnya masa jabatan gubernur Lampung. “Bila revisi itu selesai dan langsung dimasukkan dalam lembaran negara, tidak ada masalah pilkada dilaksanakan pada 2013 atau 2014, sebelum masa jabatab

9

LAPORAN UTAMA gubernur berakhir,” terangnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menilai Pilgub Lampung harus tetap dilaksanakan di 2013. Sebab, sesuai amanat UU No.32 Pasal 86, bahwa pemilihan gubernur tetap dilaksanakan selambat-lambatnya sebulan sebelum masa jabatan gubernur berakhir. Jika tidak, berarti melanggar aturan yang berlaku.

Rapat koordinasi yang dilakukan di Hotel Sheraton itu, tidak bisa jadi dasar untuk pembatalan Pilgub Lampung. “Apaan itu, gak bisa itu jadia acuan, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Apapun rapat itu tidak bisa dijadikan keputusan yang menjadi pembatalan penjadwalan pilgub. Itu salah kalau jadi dasar pembatalan jadwal pilgub,” tegas Yandri.

Menurutnya, meskipun saat ini pihaknya sedang melakukan penggodokan revisi UU No.32 tentang Pilkada tersebut, tidak akan merubah ketetapan jadwal pilgub.

“Silakan saja pihak KPU Lampung melakukan tahapan penyelenggaraan Pilgub Lampung. Namun, semestinya

pihak KPU dan Gubernur Lampung duduk bersama memecahkan masalah ini dan tahapan pilkada itu memang tetap mesti dilaksanakan, karena aturannya demikian,” tegasnya.

Tentang Pilgub Lampung, ia menilai bahwa tahapan pilgub Lampung tetap dilaksanakan pada tahun 2013. Jadwal Pilgub tidak boleh diundur, apalagi dilaksanakan pada

2015. Sesuai dengan UU No. 32 Pasal 86, pilgub dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir.

“Proses pilkada itu harus ikut prosedur yang ada. Jangan sampai ada jeda waktu dalam proses pilkada dan jika masa jabatan gubernur akan habis, ya KPU segera melakukan tahapan pilkada,” tandas anggota Fraksi PAN itu. (tim)

Komisi IV Dukung Investor Baru Jalan Tol omisi IV DPRD Provinsi Lampung tidak jelas realisasinya sampai sekarang. mendukung investor yang ingin Pada posisi seperti ini, ternyata ada terlibat dalam proyek peminvestor yang tertarik berinvestasi untuk bangunan jalan tol di Lampung. pembangunan jalan tol. “Sebaiknya Namun, Pemerintah Provinsi harus terlebih pemprov berkoordinasi dulu dengan PT Jasa dulu memperjelas status memorandum of Marga mengenai adanya investor yang ingin understanding (MoU) dengan PT Jasa Marga. ikut serta,” ujar dia.

“Sebab, Pemprov telah menandatangani Jika Pemprov tidak berkoordinasi MoU dengan PT Jasa Marga dalam pemdengan Jasa Marga, papar Dendi, dikhabangunan jalan tol. Jadi, jangan sampai timbul watirkan akan terjadi tumpang tindih peran masalah setelah ada keterlibatan pihak swasta antara Jasa Marga dan investor. Medalam pembangunan jalan tol tersebut,” kata nurutnya, jangan sampai hal ini anggota Komisi IV DPRD Lampung Dendi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dendi Ramadhona Ramadhona, Jumat (19/1/2013).

Karena itu, lanjut anggota Dewan dari Dendi mengutarakan di dalam MoU Partai Demokrat ini, perlu ada kejelasan dengan PT Jasa Marga telah disepakati bahwa status MoU tersebut. Dendi mengatakan, pemprov harus pembangunan jalan tol di Lampung melibatkan memastikan apakah Jasa Marga masih mau terlibat dalam perusahaan BUMN tersebut. Namun, MoU tersebut pembangunan jalan tol tersebut. (tim)

K

10

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA

Jalan Kotagajah-Rumbia Harus segera Diperbaiki Kerusakan jalan yang menghubungkan Kotagajah, Seputihbanyak, dan Rumbia, semakin parah. Banyak jalan berlubang dengan ukuran cukup dalam. Akibatnya, angkutan barang dan arus lalulintas pun terhambat. etua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Komang Koheri mendesak Pemerintah Provinsi segara mengambil langkah guna memperbaiki jalan tersebut. Mengingat, pentingnya peran jalan bagi perkembangan masyarakat di daerah sekitarnya.

Menurut polisi PDI Perjuangan itu, masyarakat di sekitar daerah itu mulai resah. Yang jika tidak segera diperbaikan, bukan tidak mungkin bisa

K

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

Komang Koheri

menimbulkan gejolak sosial. Karena masyarakat akan merasa diabaikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Jalan merupakan sarana transportasi penting. Kerusakan jalan, menurut Komang, memiliki dampak

yang luas. Sebut saja, misalnya, distribusi kebutuhan pokok akan terhambat yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal.

Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah segera memperbaikai jalan tersebut pada tahun 2013 ini. Karena kondisinya memang sudah sangat parah. Anggaran perbaikan jalan itu, menurut dia, bisa menggunakan dana tanggap bencana yang ada di Dinas Bina Marga. Dana itu memang digunakan untuk perbaikan jalan rusak akibat cuaca buruk.

Pada bagian lain, Komang menjelaskan, jalan antara Kotagajah dan Seputihbanyak yang sudah rusak karena hujan, kini kondisinya semakin parah.

Hal ini terjadi karena banyak kendaraan bertonase berat yang melintas di jalan itu.

Hal itu terjadi karena ada kerusakan di sebagian badan jalan lintas timur Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung—Sumatera Selatan.

Sehingga, truk angkutan barang pun memilih jalan Kotagajah—Seputihbanyak sebagai jalur alternatif.

Menurut dia, jalan lintas timur Sumatera tidak bisa dilalui karena ada sebagian badan jalan yang ambles dan terancam putus. Jalan di Bujungtenuk, Kecamatan Menggala, Tulangbawang, ambles sedalam sekitar dua meter yang erosi karena hujan. Akibatnya, kendaraan angkutan barang kembali memilih jalur lama sebagai alternatif.

Padahal, kendaraan angkutan barang yang selama ini melintas di lintas timur Sumatera itu, termasuk kendaraan bertonase besar. Hal ini mengakibatkan kerusakan jalan Kotagajah—Seputihbanyak semakin parah.

Selain itu, kerusakan jalan yang juga tidak kalah memprihatinkan, terjadi di jalan antara Seputih Banyak dan Rumbia. Badan jalan berlubang terdapat di banyak tempat. Kerusakan ini sudah berlangsung lama dan hingga kini belum juga diperbaiki. (tim)

11

WARTA

Dewan Sambut Baik MoU Rembuk Desa

DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi penandatanganan memoradum of understanding (MoU) rembuk desa/pekon/kelurahan yang dilakukan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). etua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir berharap sebagai ujung tombak para kepala desa, kepala pekon, dan lurah hendaknya dapat memetakan titik-titik yang rawan konflik di wilayahnya. Dengan demikian, jika terjadi gejolak bisa dengan cepat diatasi dan diredam.

“Lurah, kepala desa atau kepala pekon harus memetakan wilayahnya yang diangap rawan. Seperti titik SARA, daerah narkoba, atau pun tempat rawan konflik lainnya. Jika terjadi gejolak bisa

K

12

diatasi lebih dini dan tidak mesti membesar,” ujarnya, menanggapi MoU Rembuk Pekon, Rabu (16/1/2013).

Dia juga berharap dangan adanya kesepakatan rembuk desa tersebut, aturannya harus jalan sampai tingkat bawah. Harus sampai di tingkat pamong desa, seperti kepala kampung bisa langsung berkoordinasi dengan Babinsa atau babinkamtibmas serta pamong desa lain untuk mewujudkan rembuk ini, agar semua masalah yang terjadi bisa dengan diredam dan diselesaikan tanpa ada konflik.

“Ini langkah sangat bagus, sehingga nantinya jika ini berjalan bisa tercipta Lampung yang aman, tenteram, dan sejahtera,” tutur politisi Partai Demokrat itu.

Pada 15 Januari 2013,Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, Kepolisian Daerah (Polda), Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam (Gatam), dan Pangkalan Angkatan Laut (AL) Lampung, menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman tentang Rembuk Pekon/ Desa/Kelurahan.

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menjelaskan, pekon/desa/kelurahan merupakan ujung tombak suatu pemerintahan daerah.

Jadi, segala permasalahan yang ada dimasyarakat sebagai ujung tombak, harus tahu. “Seperti di pekon itu kan ada yang namanya babinkamtibmas dan kepala desa. Kalau ada masalah cara penyelesaiannya dengan rembukkan dulu. Misal ada lima masalah, selesaikan tiga masalah di tingkat pekon lalu duanya diselesaikan camat.

Bertempat di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, acara penandatangan MoU ini dilakukan langsung oleh pimpinan masingmasing. Hadir Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Brigjen Polisi Heru Winarko, Komandan Korem 043 Gatam Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lampung Kolonel Laut (E) Ir Fery Sidjaja. Dan acara panandatanganan ini disaksikan jajaran Forum Komunikasi Daerah (Fokorpimda) Provinsi Lampung, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menjelaskan, pekon/desa/kelurahan merupakan ujung tombak suatu pemerintahan daerah. Jadi, segala permasalahan yang ada dimasyarakat sebagai ujung tombak, harus tahu. “Seperti di pekon itu kan ada yang namanya babinkamtibmas dan kepala desa. Kalau ada masalah cara penyelesaiannya dengan rembukkan dulu.

Misal ada lima masalah, selesaikan tiga masalah di tingkat pekon lalu duanya diselesaikan camat. Kalau camat hanya bisa selesaikan satu, maka satunya lagi baru di selesaikan ke jenjang yang lebih tinggi ke bupatinya. Jadi semua penyelesaian permasalahan itu berjenjang dan bertingkat, tidak semua

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

lempar ke bupati atau gubernur,� ujarnya.

Selain acara penandatanganan MoU, dalam acara tersebut juga diperagakan bagaimana cara mengatasi keributan di organ tunggal yang merupakan konflik yang sering terjadi

di pekon/desa/kelurahan.

Dalam simulasi tersebut ditunjukkan bagaimana cara penangangannya dari tingkat Babinkamtibmas yang merupakan garda terdepan yang memiliki fungsi intelijen dalam kepolisian diwajibkan berinteraksi dengan warga.

13

WARTA “Tadi kan sudah ada simulasi bagaimana cara menanganinya, makanya ini perlu disosialisasikan. Sebab ini nggak jalan juga kalau semua pada nggak ngerti. Ini ide yang bagus dari Kapolda, Danrem dan Danlanal, dan sepertinya ini pertama di Indonesia,” tambahnya.

Sesuai dengan tema MoU ini “Dengan Semangat Kesepahaman Kita Wujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Ketahanan Wilayah Melalui Rembug Pekon/Desa/Kelurahan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Lampung”, sehingga keamanan dapat dijaga bersama tidak hanya pihak keamanan saja tapi juga pernah dari pemerintahan yang paling bawah sampai masyarakatnya.

Koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Komando Resort Militer 043 Gatam Lampung, dan Pangkalan Angkatan Laut Lampung, terkait pembinaan keamanan guna

menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Provinsi Lampung.

Tetapi tidak dipungkiri, di tahun 2012 telah terjadi beberapa permasalahan sosial kemayarakatan yang

berujung kepada bentrok warga.

Tentunya Kejadian tersebut, hendaknya dapat dijadikan sebagai pengalaman berharga, lebih mawas diri dan melakukan antisipasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. (tim)

Komisi III Ingatkan Dispenda soal Target Pajak

D

PRD Provinsi Lampung mengingatkan agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung dapat mengintensifkan pemungutan pajak pada tahun 2013. “Jangan sampai terulang target tak tercapai seperti tahun 2012,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung Mega Putri Tarmizi, di ruang kerjanya, Senin (28/1/2013).

Menurutnya, target PAD tahun 2012 tidak tercapai, yang seharusnya Rp1,8 triliun hanya terealisasi Rp1,7 trilun atau sebesar 91,03 persen. “Kita akan tegur Dispenda pada saat Hearing tanggal 14 Februari nanti. Dengan demikian, kita juga akan merekomendasikan ke Dispenda agar mereka ingat bahwa target PAD itu adalah mereka yang menginginkan dan DPRD hanya sekedar me-

14

Mega Putri Tarmizi

ngawasi,” kata Mega Tarmizi.

Pemasukan dari sektor pajak sangat berpengaruh untuk pembangunan Provinsi Lampung. Sebab, selama

ini PAD merupakan primadona bagi provinsi yang dikenal sebagai tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini.

“Bagaimana kita bisa belanja kalau tidak ada pemasukan, karena pemasukan dari pajak daerah merupakan primadona Provinsi Lampung,” jelasnya.

Kader Partai Golkar ini menjelaskan PAD Lampung terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. “Contoh PAD yang sah adalah dari semua SKPD yang menyewa rumah dinas dan kendaraan dinas,” tuturnya.

Namun, di antara semua rincian tersebut hanya retribusi daerah yang sesuai target dan tercapai. “Dengan target Rp7,535.420.164,00 dan realisasinya Rp 8.190.683.392.00 persentase 108,70 persen,” pungkasnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

LAPORAN UTAMA

Pemprov Tidak Miliki Bukti Kepemilikan Tanah Waydadi Lambannya penyelesaian pelepasan aset tanah Waydadi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, rupanya terganjal tidak adanya bukti bahwa tanah tersebut merupakan aset provinsi yang dihibahkan Pemerintah Pusat. ecara yuridis formal, belum ada bukti bahwa tanah Waydadi adalah milik Pemprov. Tetapi tanah itu merupakan hibah dari Pemerintah Pusat yang diserahkan ke Pemprov sehingga Pemprov yang miliki kewenangan pengelolaannya,” ujar anggota Panitia Khusus (Pansus) Waydadi DPRD Provinsi Lampung, Ari Wibowo (7/1/2013).

Pelepasan Aset Waydadi, lanjut legislator PKS itu, pansus sampai saat ini belum juga langkah untuk melakukan penetapan harga.

“Memang penetapan harga dihitung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah adanya gugatan dari masyarakat yang meminta pemprov memberikan data dan bukti kepemilikan aset tersebut. Hal inilah yang dikhawatirkan, sehingga saat ini pelepasan aset Waydadi terkesan lamban,” terangnya.

Sebetulnya, imbuh Anggota Komisi I DPRD Lampung itu, terdapat dua hal yang masih diperhitungkan. Pertama, masyarakat Waydadi mendapatkan tanah itu tidak gratis. Kedua, tidak adanya bukti bahwa tanah itu adalah milik pemprov. Dengan demikian, sampai saat ini masih ada gugatan dari masyarakat yang meminta bukti kepemilikan aset tersebut.

“Makanya pada saat itu ada komprominya yang dinyatakan masyarakat setempat akan dibebani dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah, yang diperkirakan 15 persen dari NJOP,” tuturnya.

Dengan demikian, pihak BPN dan camat serta lurah di wilayah tersebut melakukan pendataan terhadap jumlah warga dan data kepemilikan tanah di Waydadi. “Sampai sekarang pun belum ada penentuan harga dari BPN, karena masah ada gugatan dari masyarakat. Dan saya pikir, intinya adalah masyarakat minta free semua,” ungkap Ari Wibowo.

Politisi PKS ini juga menilai selain kinerja BPN lamban, ia menilai bahwa adanya saling lempar tanggungjawab antar BPN Bandarlampung dan Provinsi. “Saya berpikir, ada apa dengan BPN kok saling lempar tanggung jawab. Apakah saling lempar ini tidak mau tangungjawab secara hukum nantinya, makanya seolah-oleh diulur-ulur. Saya juga menilai ada sebagain anggota pansus yang juga tidak setuju dengan sertifikat warga Waydadi itu, dan menginginkan hanya peningkatan status tanah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Ini, ke depan bisa gunakan atau

“

S

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

diagunkan masyarakat,” terangnya.

Dengan adanya beberapa poin tuntutan masyarakat, dari fakta kepemilikan pemprov dan tuntutan free, karena mereka dulunya juga mndapatkan tanah itu dengan cara membeli. Ari Wibowo sendiri mengaku pesimistis dengan pansus yang akan mensertifikatkan tanah Waydadi. “Ini kalau tidak ada jalan lain untuk melakukan sertifikat, kita ajukan HGB. Saya pesimis kalau banyak warga yang tidak mau melakukan itu. Karena warga mendapatkan tanah itu tidak gratis dan artinya masyarakat membeli tanah itu dua kali,” pungkasnya.

Jalan Tengah Sementara, pengamat pemerintahan Safarudin mengungkapkan, lambannya penanganan pelepasan aset itu dimungkinkan kerena masalah yang belum terselesaikan antara masyarakat dan eksekutif selaku pemegang aset. “Saya pikir masyarakat di sana, jika mereka memang beli tanah itu, harus jelas juga, dari mana belinya dan pastinya ada akta jual belinya,” ungkapnya.

Nah, jika sampai sekarang belum juga ada titik temu untuk pelepasan aset tersebut, dia menghimbau semua pihak mencarikan solusi yang terbaik agar tidak memberatkan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah provinsi juga memperoleh pemasukan untuk kas dari pelepas aset.

“Saya rasa harus ada jalan tengahnya. Jika memang ada solusi, nilainya 15 persen dari harga NJOP, saya rasa itu bagus.

Tentu, ini juga harus ada kesepakatan dari semua pihak, jangan keputusan sendiri,” terangnya.

Untuk menentukan NJOP, sebetulnya bukan kewenangan BPN, melainkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Oleh sebab itu, dalam menentukan nilainya juga tidak mesti mengikuti harga pasaran. Jangan juga menentukan harga yang tinggi, sehingga memberatkan masyarakat.

Menurut dia, menjadi delema bagi pemprov yang pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Persoalan tanah Waydadi, akan mempengaruhi performena eksekutif dalam membenahi aset pemerintah. “Aset ada, tapi bukti tidak ada. Ada pula aset yang tidak ada wujudnya namun legalitasnya ada,” tandasnya. tim)

15

AKTIVITAS

Komisi I Kunker ke Polda, Kejati, dan Kanwil Kemenkum & HAM Komisi I DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke tiga lembaga hukum, yaitu Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kanwil Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) pada 21 dan 22 Januari 2013.

etika berkunjung ke Polda, rombongan Komisi I DPRD Lampung yang dipimpin ketuanya Ismet Roni dengan wakil ketua Hartarto Lojaya, sekretaris Watoni Nurdin, dan anggota Farouk Danial, Napiliyon Aswari, Sri Dahliawati, dan Wayak Sudiksa, diterima Kapolda Brigjen Heru Winarko yang didampingi Wakapolda dan seluruh pejabat di lingkungan Polda Lampung.

Sejumlah persoalan keamanan dibicarakan dalam

K

16

pertemuan ini, termasuk kesiapan Polda Lampung dalam mengamankan daerah menjelang pelaksanaan pilgub dan proses pelaksanaan pemilu 2014. Selain itu, juga kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan akibat adanya konflik di sejumlah wilayah, seperti di PT Bratasena.

Sementara ketika berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Lampung, rombongan Komisi I DPRD Lampung terdiri atas Ismet Roni, Farouk Danial, Firmasyah Y.A., Sri

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

AKTIVITAS

Dahliawati, Nurzaini, Ari Wibowo, dan Ketut Erawan.

Mereka diterima oleh Wakil Kepala Kejati A. Azis dan para asisten.

Para wakil rakyat itu itu ingin memperoleh informasi tentang penanganan sejumlah kasus hukum oleh Kejati Lampung, barapa yang sudah diselesaikan dan berapa yang masih dalam proses. Terutama perkaraperkara yang menyangkut kepentingan masyarakat, seperti perkara korupsi.

Sedangkan ketika berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, rombongan Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I Watoni Nurdin dengan anggota Ketut Erawan, Nurzaini, Reza Aditiya, Ari Wibowo, dan Napiliyon Aswari.

Mereka diterima oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum dan HAM Lampung Agung Santoso.

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

Anggota Komisi I DPRD mempertanyakan permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan tugas jajaran Kanwil Kemenkum dan HAM Lampung, antara lain tentang peredaran handphone dan narkoba di Lapas/ Rutan serta permasalahan fidusia yang pernah mencuat dalam pemberitaan di media beberapa waktu yang lalu.

Setelah acara dialog, kunjungan kerja dilanjutkan ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di Wayhui, Bandarlampung, antara lain melihat Lapas Khusus Narkotika Klas IIA, Lapas Wanita Klas IIA, dan Rutan Klas I Bandarlampung.

Pada saat yang sama, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. juga mengunjungi Lapas Klas I Bandarlampung dan Rutan Klas I Bandarlampung. Dalam kunjungannya Gubernur Lampung menyaksikan kegiatan kerja yang ada di Lapas dan Rutan dan berjanji akan membantu beberapa permasalahan yang dihadapi Lapas dan Rutan tersebut. (tim)

17

WARTA

Jangan Ada Pemimpin Lampung Seperti Aceng Heboh kasus pernikahan singkat Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng Fikri, memunculkan keprihatinan di banyak kalangan.

Sejumlah legislator di Provinsi Lampung tidak menginginkan kasus “Aceng” terjadi di daerah ini. Pemimpin tak seharusnya melakukan tindakan seperti itu. eperti yang diungkapkan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syafariah Widianti Z.P. Sebagai perempuan tentu tidak ada yang mau dimadu, apalagi dinikahi secara siri dan hanya dalam waktu yang singkat seperti kawin kontrak.

Untuk itu, ia mengharapkan agar calon anggota legislatif, calon bupati, walikota ataupun calon gubernur (tentu termasuk yang sudah jadi pejabat publik) jangan sampai ada yang meniru perilaku Aceng, terlebih memiliki istri simpanan.

“Jangan sampai ada yang seperti itu. Na’uzubillah minzalik-lah ya.

Calon pemimpin seperti bupati, walikota, dan calon gubernur atau yang sudah menjadi pejabat publik, yang memiliki watak seperti itu jangan sampai ada di Lampung,” ujar wanita yang akrab disapa Atu Ayi tersebut, di ruang kerjanya, Selasa (8/1/2013).

Tentunya, ia menambahkan, dalam penjaringan calon pemimpin, baik bupati, walikota, gubernur atau pun calon legislatif, dilakukan secara ketat dan mengetahui latar belakangnya.

“Jangan sampai ada calon-calon itu setelah jadi baru ketahuan. Maka itu seleksi harus diperketat dan tim seleksi

S

18

Syafariah Widianti Z.P.

Elly Wahyuni

itu juga harus mencari tahu betul latar belakangnya seperti apa,” tandasnya.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menghimbau agar semua partai politik dalam melakukan penjaringan calon harus paham betul profilnya. “Kalau memang ada dan terjadi di Lampung, kita juga nanti yang malu. Makanya dari awal harus diperketat penjaringannya,” terangnya.

Hal senada dikatakan Elly Wahyuni. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini, mengungkapkan, sebagai calon pemimpin harus menjadi panutan masyarakat dan memiliki kepribadian yang baik.

“Seorang pemimpin, ataupun calon pemimpin, itu adalah panutan rakyatnya, jadi harus memiliki etika dan akhlak yang baik. Kalau seperti yang di Garut itu bukan pemimpin namanya,” jelasnya.

Meskipun dalam agama Islam memiliki istri lebih dari satu itu sahsah saja, tetapi seorang pejabat publik adalah teladan bagi masyarakat.

“Memang dalam agama Islam tidak ada larangan untuk memiliki istri lebih dari

satu. Namun dilihat juga efeknya. Kalau sebagai pemimpin seperti itu bagaimana rakyatnya,” terang Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Perilaku Aceng Fikri, Bupati Garut yang dalam proses menuju pelengseran, telah menjadi buah bibir nasional.

Bukan karena prestasinya membangun Kabupaten Garut, melaikan karena kiprahnya terkait dengan wanita.

Nama Aceng menjadi tenar ketika dia menceraikan Fanny Octora dalam waktu empat hari karena gadis 18 tahun ternyata tidak perawan. Kasus ini pun makin membuat pikiran Aceng runyam ketika berhadapan dengan hukum.

Dari jalur politik, bahkan tak kalah runyamnya. Mahkamah Agung (MA) telah memakzulkan Aceng dari posisinya sebagai Bupati Garut karena terbukti melanggar etika.

Kini Aceng tinggal menunggu waktu dicopot dari jabatan sebagai orang nomor satu di kabupaten yang terkenal dengan dodolnya itu. Jika benar-benar dicopot, Aceng adalah kepala daerah pertama yang dilengserkan karena wanita. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA

Tuntut Ganti Rugi Lahan Bypass Warga Diminta Tempuh Jalur Hukum Pelebaran Jalan Soekarno-Hatta (bypass) menyisakan persoalan ganti rugi lahan. Jika negosiasi tidak bisa menyelesaikan, DPRD dan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sepakat mempersilakan warga untuk menempuh jalur hukum. ejumlah warga Waylunik/ Waylaga, Bandarlampung, mengaku belum memperoleh kepastian tentang nasib lahan mereka yang terkena pelebaran jalan.

Warga sempat mengadukan persoalan tersebut ke Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.

“Sampai sekarang kami menunggu kepastian tindak lanjutnya. Karena belum ada informasi lagi soal gantirugi,” tutur Parlindungan Sitompul, juru bicara perwakilan warga, ketika berupaya menemui DPRD Lampung, Kamis (3/1/2013).

Warga mendatangi wakil rakyat untuk meminta dukungan terkait gantirugi bagi lahan yang akan dibebaskan.

“Memang tiga hari lalu warga dikumpulkan oleh pemuka warga.

Katanya mau ada ganti-rugi. Tetapi belum ada tindak lanjutnya,” terang dia.

Karena itu, warga mengharapkan Komisi IV segera membahas persoalan ini. “Jangan sampai warga dirugikan,” ujarnya. Proses pelebaran Jalan Bypass di wilayah Waylunik/Waylaga saat ini terhenti karena diprotes warga pemilik lahan. “Sampai sekarang masih terhenti.

Kita juga sudah menemui pihak kontraktor. Menurut mereka (kontraktor, Red) hanya sebatas mengerjakan proyek,” bebernya.

Sementara itu, saat hearing DPRD dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, sama-sama sepakat digunakannya jalur hukum jika negosiasi tidak berhasil, warga dipersilakan menemuh jalur hukum untuk menuntut hak mereka.

Menurut Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Arif Hidayat, warga Waylunik/Waylaga, Bandarlampung, sudah membentuk tim yang diketuai Slamet Riyadi. “Kita juga buat tim.

Nanti kita klarifikasi antara data yang

S

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

dimiliki warga dan data kita,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menambahkan, setelah klarifikasi selesai dan warga masih belum puas, jalur hukum dinilai sebagai jalan terbaik. “Pengadilan, itu kalau jalan (negosiasi) buntu. Pengadilan juga sebagai mediasi. Jadi itu menolong,” tutur dia.

Menurut dia, lahan pemprov di Bypass adalah 16 meter, masing-masing ke kiri dan kanan jalan. Sehingga, total lahan Bypass adalah 32 meter. Nantinya, lahan itu terdiri atas median, dua jalur (empat lajur), bahu jalan, drainase dan, ruang hijau.

Menurut Arif, pembebasan lahan Bypass dilakukan sejak tahun 1979. ’’Kita hanya meneruskan. Yang belum, tetap kita bayar. Kita sudah punya sertifikat. Jadi Pak Aulia Azis (Pejabat Pembuat Komitmen Bypass, Red) sudah pegang sertifikat,’’ papar Arif.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Lampung menyetujui pembentukan tim klarifikasi oleh Dinas Bina Marga. ’’Kita setuju. Pertama dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan dan dibentuk tim,’’ kata Ketua Komisi IV DPRD Lampung I Komang Koheri.

Anggota DPRD dari PDI Perjuangan ini menyatakan, jika ternyata ada hak warga yang belum terbayarkan, komisi IV meminta agar Dinas Bina Marga menyelesaikan. Sebaliknya, jika warga yang melanggar, komisi IV meminta warga legawa. ’’Kalau dead-

lock, kita harapkan warga mengadu saja ke pengadilan. Kita ini bukan lembaga pemutus. Tapi hanya penghubung,’’ tukas dia.

Meski masih menyisakan persoalan ganti-rugi lahan, pelebaran bypass ditargerkan selesai pembangunannya pada Oktober 2013. Proses panjang terjadi dalam proyek pelebaran Jalan Soekarno-Hatta. Bertahun-tahun, kondisi jalan tersebut rusak parah.

Sebelumnya, proyek itu dilaksanakan PT Istaka Karya. Namun, baru menyelesaikan sekitar 1,8 persen, kontrak Istaka Karya diputus pada 23 September 2011. Mahkamah Agung menyatakan PT Istaka Karya pailit.

Proyek pelebaran bypass pun ditender ulang menjadi dua paket pengerjaan. Paket A bernilai kontrak Rp133,399 miliar untuk pengerjaan jalan sepanjang 10 km. Proyek ini dlaksanakan PT Cobloc Infratekno.

Sementara Paket B dengan nilai kontrak Rp97,202 miliar untuk pengerjaan jalan sepanjang 8,10 kilometer.

Kontraknya yang bertanggung jawab mengerjakan paket ini adalah PT Duta Graha Indah. (tim)

19

WARTA

Mahasiswa Itera Kembali Peroleh Subsidi Memasuki tahun kedua, Insititut Teknologi Sumatera (Itera) kembali memberikan subsidi kepada mahasiswanya.”Mudah-mudahan bisa kita dukung melalui APBD Perubahan 2013,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Lampung Tauhidi.

P

erguruan teknologi rintisan Provinsi Lampung itu, juga memberikan subsidi kepada mahasiswanya untuk angkatan pertama. Jumlah subsidi yang diberikan pada tahun ini, sama jumlahnya dengan tahun sebelumnya, ujarnya di Bandarlampung, Rabu (23/1/2013).

Tentang jumlah mahasiswa yang akan diterima pada tahun kedua ini, menurut Tauhidi, akan dibuka kesempatan sebanyak-banyaknya. Hanya saja, semua itu kembali kepada pihak Itera yang memiliki kewenangan memutuskan jumlah mahasiswa yang akan diterima.

“Kita membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau mendaftar tapi yang menentukan kan pihak mereka (Itera).

Tahun lalu kita buka 100 mahasiswa,

20

tapi kuotanya hanya 76,” tambahnya.

Belum diketahui pula, apakah jatah kursi untuk Lampung ditambah dari tahun lalu yang jumlahnya 57 orang. “Tadinya kan kita (Lampung,Red) dapat porsinya hanya 40 orang, lalu kemudian ditambah jadi 57. Jadi, mereka yang menentukan,” imbuhnya.

Sebagai catatan, tahun lalu total subsidi untuk mahasiswa Itera yang berasal dari Lampung mencapai Rp1,5 milyar. Diharakan, subsidi yang sama dapat diberikan untuk tahun kedua.

Pemberian subsidi di tahun 2013 ini juga mendapat dukungan dari DPRD. Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir mengatakan pemberian subsidi tersebut sudah disepakati dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu. Subsidi tersebut

berupa beasiswa dan biaya hidup bagi mahasiswa ITERA yang dititipkan di ITB. Itu sudah termasuk biaya SPP, penginapan, dan living cost selama di Bandung untuk satu tahun.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi mahasiswa ITERA yang masih dititipkan di kampus Institut Tekhnologi Bandung (ITB). Tapi, jika nanti pembangunan kampus ITERA belum juga rampung pada 2014, otomatis mahasiswa kembali dititipkan di ITB. Jadi, beasiswa akan diperpanjang dan tetap dianggaran dalam APBD Lampung.

“Pemberian subsidi juga dinilai dari tingkat prestasi seperti indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.

Kemudian perilaku baik. Jika tidak, beasiswa dihentikan,” ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA

Parpol Tak Lolos Bisa Menggugat Sebanyak 16 partai politik di Lampung yang dinilai memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu 2014. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat hanya meloloskan 10 parpol. Partai politik yang tidak lolos verifikasi masih bisa melakukan gugatan hukum.

Abdul Hakim Rasid

eputusan KPU Pusat yang meloloskan 10 partai politik menjadi peserta Pemilu 2014, menurut Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono, berlaku secara nasional, tentu termasuk di Lampung. “Penetapan 10 parpol oleh KPU Pusat itu, berlaku secara nasional termasuk Lampung. Keputusan itu sudah finis,” terangnya, pertengahan Januari 2013.

Namun demikian, menurut Komisioner KPU Lampung, Edwin Hanibal, parpol yang tidak lolos atau tidak termasuk dari 10 partai politik yang diumumkan KPU Pusat, masih ada

K

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

10 secara otomatis kita ikut,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi LamPartai Amanat Nasional (PAN) pung Abdul Hakim Rasid Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, sampai saat Partai Demokrat (PD) ini seluruh kader Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Karya Peduli PembangPartai Golongan Karya (Golkar) unan (PKPB) masih mePartai Hati Nurani Rakyat (Hanura) nunggu keputusan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (DPP) PKPB untuk mePartai Nasional Demokrat (Nasdem) rujuk partai mana yang akan menjadi acuan untuk dipilih. ruang untuk menempuh jalur hukum Namun demikian, pihaknya juga dengan mengajukan gugatan ke Pebersama partai politik yang tidak lolos ngadilan Tata Usaha Negara. juga akan mengajukan gugatan kepada “Dengan catatan, mereka memiliki Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita persyaratannya yang lengkap. Sebetunggu dulu hasil gugatan ke MK. tulnya, kan yang verifikasi itu kan Karena DPP PKPB akan menggugat MK keanggotaan, nah inilah yang mereka dan PTUN. Saya kira semua parpol yang harus lengkapi,” ujar Edwin. tidak lolos pasti akan menggugat dan memang seluruh parpol diberi waktu Dengan mengajukan untuk menggugat hal ini,” kata Abdul keberatan itu, parpol Hakim. peserta pemilu yang Bukan hanya itu, Dewan Pimmerasa dirugikan bisa jelas pinan Wilayah (DPW) PKPB Lampung pada Kamis (10/1/2013), akan mengdan tidak ada tendensius gelar rapat pleno untuk membuat materi akan keputusan KPU RI gugatan, untuk kemudian diserahkan ke tersebut.

DPP PKPB sebagai bahan dasar gugatan dari daerah.

Dengan mengajukan keberatan itu, “Selain kami, gugatan juga akan lanjut komisioner itu, parpol peserta diajukan Partai Demokrasi Kebangsaan pemilu yang merasa dirugikan bisa jelas (PDK) Partai Bulan Bintang (PBB). dan tidak ada tendensius akan keputusan Informasinya, yang bakal memimpin KPU RI tersebut. “Keputusan itu berlaku gugatan itu adalah Pak Yusril Iza nasional, jadi berlaku seluruh provinsi Mahendra (Mantan Menteri Hukum dan dan bagi parpol yang ada di Lampung HAM),” katanya. ini, yang akan mengajukan keberatan Soal kemungkinan bergabung silakan ke pusat,” terangnya. dengan parpol lain, Abdul Hakim Nanti, muaranya masih pada mengaku masih akan menunggu Mahkamah Konstitusi (MK). “Sekeputusan gugatan hukum yang betulnya, aturan baru KPU cukup di diajukan partainya. Seluruh kader PKPB PTUN. Namun ada aturan juga yang diharapkan bersabar menunggu hasil mengatakan bisa digugat lewat MK. gugatan. Bagaimana selanjutnya, nanti Untuk Lampung, ada 16 parpol yang akan ada petunjuk dari DPP PKPB. lolos namun karena keputusan KPU RI (tim)

10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014

21

WARTA

Komisi V Bahas Penanganan Limbah Medis RSUDAM Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan hearing dengan Direktur RSUD Abdul Moeloek, Selasa (22/1/2013). Dalam rapat dengar pendapat itu terungkap tentang masalah penanganan limbah medis dan peningkatan pelayanan kesehatan. elain itu, Komisi V DPRD juga menyoroti tentang pengelolaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek tahun 2012 yang dinilai belum maksimal. Padahal, anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD bersangkutan.

Menurut anggota Komisi V DPRD Lampung Firman Yani, kondisi tersebut terjadi karena manajemen rumah sakit belum memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik. Seharusnya dana itu bisa digunakan untuk menangani limbah medis, memenuhi kebutuhan dokter spesialis, serta fasilitas lain yang dibutuhkan bagi peningkatan pelayanan kesehatan.

RSUDAM yang merupakan sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu, menurut dia, memiliki sisa anggaran (Silpa) APBD Tahun 2012 sebanyak Rp7,9 miliar dari RP116 miliar yang dianggarkan.

Masih tersisanya anggaran itu, menjadi pertanyaan para wakil rakyat.

Kenapa pihak rumah sakit tidak menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti memperbaiki standar gaji dokter serta menangani limbah medis.

“Banyak program yang tidak jalan.

S

22

Kalau diibaratkan RSUDAM ini, seperti tikus mati dilumbung padi. Dan kalau tidak siap, mengapa minta tambahan dana terus,” ujarnya.

Sementara itu, pemimpin sidang yang juga Ketua Komisi V DPRD Lampung,Yandri Nazir, menilai rencana pembelian beberapa alat kesehatan yang dinilai belum menjadi prioritas.

Ia menyebutkan, pengadaan alat instalasi loundry dengan bobot 50 kg dan mesin pengering yang membutuhkan biaya sekitar Rp910 juta, serta mesin seterika sebesar Rp.244 Juta.

“Apa ini benar-benar menjadi prioritas.

Sayang lho dana sebesar Rp1,15 milyar

digunakan untuk kebutuhan seperti itu,” ujarnya.

Masih tersisanya anggaran itu, menjadi pertanyaan para wakil rakyat. Kenapa pihak rumah sakit tidak menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu, pengadaan satu unit genset dengan anggaran Rp3,8 milyar, Yandri menilai tidak sesuai dengan peruntukannya dan tepat sasaran.

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA Karena masih ada kebutuhan lain yang tidak kalah mendesak. Misalnya, untuk melakukan city scan, saat ini pasien masih dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo. “Kenapa dana ini tidak diprioritaskan membeli alat tersebut,” kata Yandri.

Pada bagian lain, Yandri meminta dari subsidi APBD 2013 yang telah disetujui DPRD bertambah menjadi Rp122 milyar agar dapat dimaksimalkan peruntukannya secara tepat. “Ok saya setujui, tapi tolong dievaluasi untuk peruntukan dana yang lebih

prioritas,” katanya.

Pada kesempatan itu, Direktur Pelayanan dr Padilangga mendukung saran DPRD tentang usulan kenaikan uang dokter spesialis. “Saya sangat setuju jika dokter spesialis diberikan “uang duduk” sebesar Rp 5 juta seperti yang berlaku di rumah sakit daerah lainnya. Hal ini, ditujukan agar mereka benar-benar bertanggung jawab akan tugas-tugasnya,” katanya.

Sedang Kabid Perencanaan RSUDAM dr. Erita M. Utari, menolak jika dikatakan pihak rumah sakit tidak

menggunakan anggaran secara maksimal. Menurut dia, penggunaan dana sudah sesuai rencana dan tepat sasaran.

Tentang dana yang disebut Silpa sebesar Rp7,9 miliar, menurut Erita, bukan merupakan keteledoran dalam pengelolaan anggaran. Melainkan dana itu adalah laba RSUD Abdul Moeloek selama tahun 2012.

“Itu bukan silpa, tapi laba. Dan terkait penyusunan anggaran 2013, yang menyusun adalah Bappeda. Kalau kami hanya mengusulkannya saja,” kata Erita. (tim)

Perda Larangan Merokok di Tempat Umum Merokok atau tidak, memang menjadi pilihan dan hak setiap orang. Namun, merokok di tempat umum bisa mengganggu orang yang tidak merokok. Sayang, belum ada peraturan yang mengatur agar kedua pihak saling menghargai. ahkan anggota DPRD Provinsi nantinya jika perda sudah ada, penegakan Lampung, Ahmad Nyerupa, untuk hukum atas pelanggaran benar-benar melahirkan peraturan yang memuat harus tegas,” ungkapnya. larangan merokok di tempat-tempat Sementara itu, Ketua DPRD Lamumum saja, masih sulit diwujudkan. pung Marwan Cik Asan mengadakan, Alasannya, karena minim dukungan dari perda tentang larangan merokok di tempat kalangan internal anggota legislatif. umum, akan menjadi perda inisiatif Anggota Komisi V DPRD Provinsi DPRD Lampung pada 2013. Apalagi saat Lampung, itu mengaku telah lama ini, Presiden RI telah membuat Peraturan memiliki rencana mewujudkan peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur produk daerah (perda) tentang larangan merokok tembakau terkait dampaknya bagi di tempat umum. Tetapi yang diterima kesehatan. “Meski nantinya tidak ada justru banyak masukan dari pihak interdalam 24 perda inisiatif dewan tahun ini, nal DPRD yang belum menginginkan kita akan usulkan dalam perda tambahan. adanya perda itu.

Ini menjadi prioritas,” jelasnya.

“Kami pernah ingin merancang Menurut politisi Partai Demokrat perda larangan merokok di tempat umum ini, perda larangan merokok di tempat seperti di DKI. Tetapi oleh teman-teman umum sangat penting di Lampung, sendiri, di lingkungan saya ini, banyak terutama di instansi pemerintah yang Ahmad Nyerupa perokok sehingga meminta cari perda melakukan pelayanan publik. dulu yang lain,” ujar Ahmad Nyerupa, “Sebetulnya, larangan merokok ini Kamis (10/1/2013). adalah menjadi kewajiban bagi pemprov dan DPRD untuk Politisi Partai Gerindra ini mengaku tidak menciptakan kenyamanan. Bukan hanya bagi perokok aktif memperoleh manfaat dari merokok. Karena itu, ia pun tapi akibatnya paling dirasakan oleh perokok pasif. Kami berhenti menghisap rokok sejak 32 tahun silam. Hal ini sangat mendukung pembentukan perda, mengenai membuat dirinya merasa lebih fit dan sehat. “Tidak fasilitas, untuk DPRD akan kami sediakan ruangan khusus merokok tidak mendapat inspirasi itu klasik. Tetapi untuk merokok nantinya,” pungkasnya. (tim)

B

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

23

WARTA

Pemekaran Provinsi Jangan jadi Ajang Bagi-bagi Kekuasaan Pemekaran wilayah untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Wacana pemekaran Provinsi Lampung, perlu dikaji lebih mendalam.

Jangan sampai, pemekaran wilayah menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan. nggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Bastari, menilai wacana pemekaran Provinsi Lampung, harus dikaji ulang dan ditimbang untung ruginya.

Juga, harus jelas aturannya agar tidak asal dimekarkan yang akhirnya justru merugikan.

Menurut dia, memang dalam Undang-undang dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran wilayah, akan tetapi harus dilihat dulu dari berbagi sisi dan berbagai aspek. “Tidak bisa sembarangan melakukan pemekaran provinsi. Perlu pengkajian secara mendalam, walaupun UU mengatur, tetapi kalau memang dianggap tidak layak dan menjadi beban masyarakat untuk apa,” jelas Ahmad Bastari, di ruang kerjanya, Jumat (11/1/2013).

Politisi yang akrab dengan panggilan Yan Bastari ini, melanjutkan bahwa wacana pemekaran itu jangan sampai setelah dimekarkan menjadi beban pusat juga untuk apa. Jangan sampai pemekaran itu niatnya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. “Kalau dasarnya memperpendek rentang kendali, dan daerah bisa berdiri sendiri, mengapa tidak,” jelasnya.

Dalam studi kelayakan juga akan dilihat daerah mana yang pantas menjadi ibu kota provinsi.

Sementara itu, dilihat dari segi penduduk dan faktor ekonomi, menurut Ketua Komisi II Ahmad

A

24

Ahmad Bastari

Junaidi Auli, harus dilihat dulu persyaratan admisnistrasinya seperti rentang umur kabupatennya berapa tahun.

“Beberapa waktu yang lalu, Bupati Mesuji Khamamik tidak mau diajak menandatangani kesepakatan pembentukan provinsi baru, karena umur kabupatennya baru beberapa tahun.

Kita mesti perhatikan ini juga,” ungkapnya Politisi PKS itu.

Belum lagi, lanjut dia, permasalahan rentang kendali prekonomian yang pasti masih relatif, tidak ada sumber daya alam (SDA) yang cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya secara baik. Mungkin saja bisa dimekarkan, sepanjang kabupaten tersebut kreatif dalam menggerakan potensi ekonomi, dan

Firman Yani

mampu mandiri. Ini dibutuhkan potensi sumber daya manusianya yang mampu menggerakan perkonomian,” tutur legislator PKS ini.

Anggota Komisi V Firman Yani juga mengungkapkan hal yang sama. Pemekaran provinsi harus dikaji. Jika banyak manfaatnya, kenapa tidak untuk dibuatkan provinsi baru. Namun jika tidak ada gunanya untuk apa.

“Memang pemekaran provinsi semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bisa demikian, pemekaran provinsi banyak aspek yang harus dihitung-hitung dan dievaluasi secara menyeluruh,” tandasnya.

Rencana pemekaran Provinsi

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA Lampung yang digaungkan sejak 25 Mei 2012 lalu sepertinya jalan terus. Enam kabupaten calon anggota pemekaran provinsi telah sepakat membentuk panitia gabungan pembentukan provinsi baru.

Kesepakatan itu tercapai usai rapat yang digelar di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, pada 21 Desember 2012. Rapat dihadiri empat perwakilan kabupaten, yaitu Tulangbawang, Lampung Utara, Waykanan, dan Tulangbawang Barat. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari kabupaten tersebut.

Dari rapat yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Lampura Rifki Wirawan itu ada dua hasil kesepakatan yang jadi pondasi untuk mengegolkan pembentukan provinsi baru di Lampung. Pertama, seluruh perwakilan kabupaten calon anggota pemekaran provinsi sepakat mengangkat Anshori Djausal sebagai ketua panitia gabungan pembentukan provinsi baru. Nantinya panitia gabungan berkantor di Kotabumi, Lampura.

Anshori Djausal menyatakan langkah lanjutan setelah penentuan ketua panitia gabungan adalah meyakinkan masyarakat di semua kabupaten yang terlibat.

“Ini penting untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat,” katanya usai rapat.

Mantan staf ahli gubernur Lampung itu menyatakan sisi positif pemekaran daerah adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pembangunan. “Terlebih setiap bupati rasanya pernah menyampaikan. Pemekaran provinsi baru di Lampung akan membuat wilayah Lampung semakin maju,” katanya.

Panitia pembentukan provinsi baru ditargetkan mulai bekerja pada Januari 2013. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, Anshori optimistis dalam delapan bulan ke depan usulan

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

Ahmad Junaidi Auli

rencana pembentukan provinsi baru di Lampung itu sudah sampai di meja DPR-RI. “Nah kan nanti itu diputus dalam undang-undang. Diperkirakan jika lancar usulan akan ditangani oleh anggota DPR-RI yang baru pasca Pemilu Legislatif 2014,” tuturnya. Dia yakin rencana pemekaran provinsi baru tidak akan terganjal oleh moratorium pemekaran yang masih berlaku sampai saat ini. “Saya optimistis ini bakal terwujud,” tuturnya.

Sementara Rifki Wirawan mengimbau agar setiap kabupaten yang terlibat dalam proses pemekaran provinsi baru untuk menganggarkan pendanaan di pos APBD masing-masing. “Kami mengimbau sekretaris kabupaten setempat untuk bisa mengalokasikannya sesuai kemampuan daerah masing-masing,” katanya.

Sebagai pemrakarsa, Kabupaten Lampung Utara siap untuk menopang pendanaan awal yang diperlukan. “Ya kalau nggak ada dana, gimana mau maju,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan dua kabupaten, yakni Lampung Barat dan Mesuji tidak hadir. Namun, menurut

Rifki, setelah berkomunikasi lewat telepon, sekretaris daerah setempat menyetujui dan menyepakati apa pun hasil rapat tersebut.

Tercatat, dalam pertemuan awal 25 Mei 2012, sejumlah bupati sepakat untuk mengangkat wacana pembentukan provinsi baru di Lampung. Di antaranya hadir Bupati Lampura Zainal Abidin yang juga pemrakarsa, Bupati Lambar Mukhlis Basri, dan Bupati Waykanan Bustami Zainudin.

Belakangan, Bupati Tulangbawang saat itu Abdurachman Sarbini ikut membubuhkan tanda tangannya dalam kesepakatan para bupati. Dalam skema pemekaran provinsi baru yang masih belum memiliki nama ini, diproyeksikan luas cakupan 1.752.259,407 hektare atau 52,40 persen dari luas total Provinsi Lampung.

Wilayah provinsi baru tersebut meliputi Kabupaten Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Barat, Waykanan, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, syarat pemekaran provinsi antara lain: ada keputusan DPRD kabupaten/kota cakupan wilayah calon provinsi, keputusan bupati/ wali kota cakupan wilayah calon provinsi, keputusan DPRD provinsi induk, gubernur, dan menteri dalam negeri, dan wilayah provinsi paling sedikit lima kabupaten/kota. (tim)

25

WARTA

APBD Lampung Tahun 2014 Capai Rp5 Triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung setiap tahun terus meningkat.

Pada tahun 2014, diharapkan bisa lebih besar lagi dari Rp4,4 triliun menjadi Rp5 triliun. enurut Ketua DPRD Provinsi Lamung Marwan Cik Asan, target APBD sebesar itu, bukanlah sesuatu yang tak bisa dicapai. Sebaliknya, peluang itu sangat terbuka jika melihat potensi sumber pendapatan yang bisa digali serta sumber daya yang ada masih bisa dimaksimalkan.

Peluang untuk meningkatkan APBD, menurut Politisi Partai Demokrat itu, antara lain bisa diperoleh dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sektor yang selama

M

26

ini menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD) ini, masih terbuka untuk ditingkatkan lagi penerimaannya.

Pada tahun anggaran 2013, pe-

nerimaan dari PKB dan BBNKB mencapai Rp4 triliun. Melihat pertumbuhan industri otomotif yang cukup tinggi, yang diiringi dengan meningkatnya daya beli masyarakat, peluang untuk menggenjot pendapatan PAD sangat terbuka.

Menurut dia, potensi PKB dan BBNKB bisa dimaksimalkan jika melihat penjualan kendaraan bermotor rata-rata dipatok meningkat 30 persen.

Ini berarti, dengan pertumbuhan 30 persen dari APBD 2013, berarti ada potensi peningkatan pendapatan sekitar Rp900 miliar. Karena itu, untuk mencapai APBD 2014 pada angka Rp5 trilyun, bukan sesuatu yang mustahil diraih.

Lalu, bagaimana supaya penerimaan daerah mencapai target Rp5 trilyun, menurut Marwan kuncinya ada pada kesungguhan pemerintah. Terutama aparat di tingkat satuan kerja di lingkungan Pemda Provinsi Lampung.

Dengan melakukan berbagai terobosan

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA guna memaksimalkan potensi PAD-nya.

Marwan menyatakan akan meminta pemerintah daerah agar disiplin dan patuh dalam jadwal penyusunan APBD dan APBD Perubahan. Sehingga, keterlambatan pengesahan APBD yang terjadi selama ini bisa dihindari.

Karena, jika pengesahan APBD terlam-

bat, akan berdampak pada kinerja aparat dalam menggenjot penerimaan daerah.

Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang, mengatakan bila pada APBD 2014 mendatang diproyeksikan sebesar Rp5 triliun, maka pihaknya

meminta kepada DPRD untuk mempermudah pembuatan peraturan daerah.

Ia mencontohkan, persoalan yang dinilai bisa menjadi penghambat usaha peningkatan penerimaan daerah. Yaitu, kasus Waydadi yang hingga kini belum tuntas. Kondisi ini, tentu menghambat usaha mengejar target penerimaan. (tim)

Susun Draf Lahan Pertanian Berkelanjutan Komisi II DPRD Provinsi Lampung waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Hal ini terkait dengan wacana pembentukan lahan pertanian berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota. enurut Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Palgunadi, Kamis (10/1/2013), wacana pembentukan lahan pertanian berkelanjutan itu, sudah dibahas sejak triwulan II tahun 2012.

Namun, hingga kini masih terkendala karena kabupaten dan kota belum menetapkan lahan pertanian berkelanjutan. “Kabupaten/ kota yang ada di Lampung hingga saat ini belum menetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Padahal hal itu akan dimasukkan ke dalam lampiran perda,� jelas Anggota Komisi II itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, dengan adanya penetapan lahan pertanian berkelanjutkan, akan memberikan keuntungan bagi petani. Misalnya, berupa keringanan dalam mengurus PBB, gratis memperoleh sertifikat, hingga pemberian subsidi pupuk.

Pemberian kemudahan dan keuntungan tersebut, kata Palgunadi, akan mendorong petani tidak menjual lahan pertanian mereka.

Setelah kabupaten/kota menetapkan lahan pertanian berkelanjutan,

M

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

Palgunadi

diharapkan lahan tersebut tidak dialihfungsikan. “Lahan pertanian tidak lagi bisa begitu saja dialih-fungsikan. Insentifinsentif dari pemerintah sudah disiapkan, guna memberikan keistimewaan bagi petani, fasilitas disediakan pemerintah,� tandasnya.

Pada bagian lain, Palgunadi mengatakan, penetapan lahan pertanian

berkelanjutan yang dilindungi dengan peraturan, mendesak dilakukan.

Mengingat, selama ini banyak lahan produktif yang berubah menjadi perumahan, gedung, dan kepentingan nonpertanian lainnya.

Kondisi seperti itu, tentu saja mengkhawatirkan jika tidak segera diantisipasi. Karena, hal itu terkait dengan penyediaan kebutuhan produk pertanian bagi masyarakat, terutama kebutuhan pangan.

Karena itu, ia menambahkan, setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, kami segera menyusun draf yang akan menjadi acuan dalam membuat perda lahan pertanian berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*)

27

WARTA

Komisi V Respon Aspirasi Guru Sejumlah pengurus organisasi guru melakukan audiensi dan berdialog dengan Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 16 Januari 2013. Mereka menyampaikan sejumlah keluhan dan harapan, termasuk keinginan untuk membentuk induk organisasi para guru. etua Forum Guru Honorer Bersertifikat (FGHB) Provinsi Lampung Suprihatin mengatakan sejumlah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) banyak yang menimbulkan gejolak di lapangan dan tak sedikit yang harus berakhir di pengadilan. Seperti penyelenggaraan ujian nasional (UN) dan sekolah rintisan berstandar internasional (RSBI) yang telah dimentahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 yang menimbulkan keresahan dan penolakan dari kalangan organisasi guru, rencana penerapan kurikulum 2013, hingga penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) yang hingga kini tidak jelas tindak lanjutnya.

“Itu semua terjadi karena dalam mengambil kebijakan tanpa melibatkan organisasi profesi guru yang memahami kondisi di lapangan. Akibatnya, semua kebijakan itu tidak berjalan maksimal dan terkesan hanya menghabiskan anggaran,” kata Suprihatin, didampingi Ketua FMGI Lampung Aswandi Brawi dan Ketua Perguntara Ahmad Nurkholish.

“Tujuan kami ke Dewan ini menyampaikan aspirasi agar pemerintah mendengar dan merespons kami.

Kemudian menyampaikannya ke pusat.

Karena jika tidak, kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan itu bakal bernasib sama, yaitu mendapat penolakan dan berakhir di MK,” katanya.

Selain itu, Suprihatin juga meminta pihak eksekutif maupun legislatif memfasilitasi terbentuknya induk organisasi profesi guru di Provinsi Lampung yang menjadi rumah bersama seluruh organisasi guru, semisal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mewadahi seluruh organisasi pemuda.

K

28

“Pemimpinnya pun harus guru, bukan direktur perguruan tinggi, dosen, ataupun PNS Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Sehingga yang diperjuangkannya benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan guru,” tegasnya.

Menanggapi permintaan itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir mengatakan pihaknya mengapresiasi dan menghargai pemikiran para guru

tersebut. Dia pun mengharapkan pertemuan seperti ini bisa berlanjut sehingga ada komunikasi antara DPRD dan forum guru untuk memajukan pendidikan di Lampung.

Yandri pun berjanji menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak terkait. “Mengenai RSBI, kami akan menggelar dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan. Kemudian terkait

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA UKG, Komisi V akan berkoordinasi dengan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk menanyakan bagaimana tindak lanjutnya,” kata dia, didampingi Wakil Ketua Komisi V Abdullah Fadri Auli dan sejumlah anggota komisi lainnnya.

Terkait keinginan untuk menyatukan semua organisasi guru yang ada, menurutnya, memang harus dilakukan.

“Supaya perjuangan yang dilakukan lebih maksimal. Kemudian data yang dimiliki juga lebih akurat. Tidak seperti sekarang, untuk jumlah riil guru di Lampung saja, setiap organisasi guru memiliki data berbeda,” katanya. (tim)

Kunjungan Komisi A DPRD Jawa Timur olemik tarik-ulur waktu pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung menarik perhatian banyak pihak, termasuk daerah lain yang juga akan menggelar Pilgub 2013. Provinsi Jawa Timir (Jatim) misalnya, melalui kunjungan anggota Komisi A DPRD Jatim ke DPRD Lampung, Selasa (22/1/2013) terungkap jika banyak kesamaan yang terjadi pada pilgub Lampung dan Jatim.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Jamil Pasaribu, mengatakan pada pilgub Jatim memang tidak sepanas seperti yang terjadi di Lampung. Namun, ada kesamaan terkait penganggaran yang hingga saat ini juga belum melakukan pembahasan anggaran pelaksanaan pilgub.

“KPU menetapkan pilgub Jatim akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2013 mendatang. Sampai sekarang kami juga belum melakukan rapat pembahasan anggaran. Hal itu karena masih menunggu payung hukum yang jelas terkait pelaksanaan pilgub,” kata Jamil di hadapan unsur pimpinan DPRD Lampung, Biro Otonomi Daerah, dan KPU Lam-

P

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

pung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan menyampaikan persoalan yang sama bahwa KPU juga telah menjadwalkan, sementara anggaran pilgub Lampung belum dianggarkan. “Inilah realitasnya dan kami telah bolak-balik ke Kemendagri dan Komisi II DPRD ini untuk menyelesaikan polemik ini,” kata dia.

Politisi partai PKS ini menilai persoalan polemik ini tidak perlu terjadi jika Mendagri dan KPU tegas dengan aturan. “Masing-masing saling menunjukkan aturan dan UU. Kalau mendagri dan KPU tegas kita tidak perlu bingung seperti ini,” tuturnya.

Dikatakannya, dengan rencana Mendagri akan mengeluarkan Perppu merupakan langkah yang tepat untuk DPRD Lampung untuk mengambil sikap. “Kalau sudah ada perpunya tidak akan ada masalah. Anggaran itu mudah, dan bisa diambil dari mana saja. Dan bisa dianggarkan juga di APBD perubahan,” paparnya.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono meski belum adanya Perppu tetap bersikukuh pilgub harus tetap dilaksanakan, sebagaimana UU 22 tahun 2007 bahwa KPU adalah Rezim Pemilu. Pihaknya akan terus melaksa-

nakan tahapan sesuai dengan instruksi KPU bahwa 23 Oktober 2013 adalah batas pelaksanaan pilgub.

“Sudah hampir satu tahun ini kita merancang pilgub, dan kami yakin pilgub ini akan terselenggara sebagaimana kata Mendagri persoalan dana tidak ada masalah,” kata Nanang.

Dikatakannya, KPU Lampung memegang tunggu edaran Mendagri akan pelasanaan pilgub yang dimajukan. “KPU memiliki kebebasasn untuk menentukan jadwal, dan sepanjang 2014 tidak ada pilkada. Kesepakatan nasional ini yang menjadi pegangan kita,” tuturnya.

Sementara Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung Hendri Iswandi tetap bersikukuh pilgub dilaksanakan 2015. Hal tersebut didasari karena belum adanya peraturan yang substantif.

Dikatakannya, sepanjang belum adanya Perppu, pihaknya masih mengacu pada UU No 32 tahun 2002. “Sejalan pasal 121 dan menunggu perubahan UU 32, kita mewacanakan pilgub di 2015, karena UU tidak ada yang melarang,” kata dia. (tim)

29

WARTA

PLN Diminta Terbuka Soal Pemasangan Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta lebih terbuka dalam program pemasangan listrik. Hal ini untuk menghindarkan masyarakat dari tindakan penipuan dengan mengenakan biaya pemasangan listrik di luar ketentuan. nggota DPRD Lampung Imer Darius menyampaikan hal itu berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke daerah pemilihan (dapil) tujuh yang mencakup Mesuji, Tulangbawang, Tulangbawang Barat.

“Setiap kami reses ke dapil, keluhan masyarakat didominasi soal listrik,” ujarnya, Senin (14/1/2013).

Menurut Imer, masyarakat pedesaan di tiga kabupaten itu mengeluh karena merasa tertipu oleh ulah oknumoknum rekanan PLN yang menawarkan program listrik. Karena merasa membutuhkan listrik, masyarakat biasanya dengan mudah memenuhi permintaan oknum itu. Meskipun biaya pemasangan yang dikenakan melebihi biaya resmi.

Masyarakat memberikan sejumlah uang kepada perusahaan yang menawarkan pemasangan listrik. Uang tersebut diberikan untuk beban pemasangan jaringan, trafo, kabel dan lainnya. “Tapi setelah membayar, listrik tidak juga teraliri,” kata Imer.

Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi tertinggal dalam urusan kelistrikan. Bahkan, suplai energi listrinya terendah di Sumatera. Hal ini terjadi karena minimnya perhatian dan pengembangan sumber daya energi listrik dari Pemerintah Pusat.

“Saya meminta Pemerintah Pusat dapat membantu pembangunan pem-

A

30

Imer Darius

bangkit tenaga listrik baru yang menjangkau desa, minimal 7500 unit setiap tahun,” katanya.

Gubernur Lampung mengatakan, dalam pengembangan kelistrikan, ada kecenderungan pemerintah tidak mengedepankan aspek prioritas daerah yang dipandang berpotensi besar, seperti Provinsi Lampung.

“Saya tidak mengerti apa standar pemerintah pusat untuk penyediaan tenaga listrik. Di Bengkulu saja yang penduduknya sekitar tiga juta orang, tersedia listrik 5.000 megawatt, sedangkan di Lampung yang penduduknya lebih dari 7,1 juta hanya tersedia 3.000 megawatt,” katanya.

Dia mengatakan, sejauh ini, tersedianya kebutuhan listrik berbanding lurus dengan terciptanya desa tertinggal. Dengan begitu, menurutnya, perkembangan desa akan sulit selama kebutuhan listrik tidak terpenuhi. “Saya sudah adukan persoalan ini kepada presiden, agar kondisi listrik Lampung bisa diperhatikan,” ujarnya.

Ia mengharapkan, agar pemerintah

konsisten dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik baru yang memanfaatkan tenaga uap atau panas bumi. “Sekarang baru mencapai 71 persen dari jumlah desa (2.157 desa) di Lampung yang terpenuhi kebutuhan listrik,” jelasnya.

Menurut data Provinsi Lampung masih tertinggal dalam hal ketersediaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi di Lampung sangat jauh dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera, seperti Provinsi Nagroe Aceh Darusalam (NAD).

Rasio elektrifikasi di Lampung hanya 53,9 persen, yakni berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 65 persen.

Bahkan di Aceh rasio elektrifitas sudah ada sebanyak 72 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Paling tidak, Lampung harus mampu mecapai rasio rata-rata nasional.

Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi seluruh masyarakat merupakan tugas bersama baik dari DPR RI maupun DPD RI. “Kita bersama harus bersamasama bersinergi untuk membangun Lampung,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, kondisi kelistrikan di tiga kabupaten, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro juga tidak optimal karena dilayani oleh koperasi Listrik Pedesaan (KLP). Menurut dia, hal tersebut terjadi karena KLP mempunyai hutang dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 38 miliar.

Masyarakat yang bersangkut juga berhutang kepada KLP sebesar Rp 18,4 miliar. “Kami memohon kepada Menteri ESDM agar melakukan tindakan terkait hal itu, beruoa pemutihan atau penghapusan utang setelah adanya audit dari pihak yang berwenang,” jelasnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

WARTA

Silaturahmi Kapolda ke DPRD Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Lampung, 15 Januari 2013. Rombongan diterima Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan dan sejumlah anggota Dewan di ruang rapat Pimpinan DPRD Lampung.

ada kesempatan tersebut jajaran Polda dan anggota DPRD berdiskusi tentang berbagai hal, terutama masalah keamanan di Lampung. Termasuk antisipasi sejumlah masalah yang muncul terkait dengan peristiwa politik daerah, yaitu rencana pemilihan gubernur dan pemilu legislatif.

Menurut Kapolda Heru Winarko, Polda Lampung siap mengamankan Pilgub Lampung kapan pun pesta demokrasi itu digelar. “Kapan pun diminta kami siap. Penyelenggara pilkada dan pemilu kan KPU,” katanya.

Kapolda menjelaskan ada mekanisme yang diperlukan polisi untuk mengambil langkah pengamanan. Termasuk mengumpulkan secara detail informasi intelijen dari berbagai sumber. ’’Kita nanti ada masukan dari semua pihak.

Jadi, kita mengerahkan penga-

P

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013

manan perlu informasi,” ujarnya.

Karena masih memerlukan pendalaman informasi, Heru mengaku masih belum tahu seperti apa prediksi kondisi keamanan Lampung apabila pilgub jadi digelar tahun ini. Hanya saja polisi siap mengerahkan personelnya kapan pun jika dibutuhkan.

Ketua DPRD Lampung Marwan

Cik Asan meyakini aparat kepolisian siap mengamankan pilgub kapan pun pilgub digelar. Ia menyatakan kewenangan penyelenggaraan pengamanan ada pada polisi. Menurutnya, polisi pasti sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk pengamanan pilgub. (tim)

31

32

Mimbar Legislatif

EDISI JANUARI 2013