Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juli 2012

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI JULI 2012

Komisi IV Desak Perbaikan Jalan By Pass

Gelar “One Day for Children”

Terima Kunjungan Danlanal

Mengubah Nasib KRDI Wayumpu

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

1

Dari Redaksi

PROSES TRANSFORMASI PRD Provinsi Lampung kembali menyetujui enam raperda untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah. Kita berharap semua perda tersebut nantinya bisa memberikan manfaat, sebagai paying hukum yang pasti dan jelas bagi masyarakat. Kita semua berharap semua perda yang dibentuk serta disahkan pada akhirnya memberikan kejelasan aturan yang berorientasi pada keadilan, bukan justru menjadi aturan yang menjerat dan menyulitkan masyarakat.

Sebab, sebagaimana kata akhir Gubernur dalam menanggapi persetujuan raperda tersebut bahwa membentuk perda bukan sematasemata menyusun pasal-pasal dan ayatayat, melainkan pekerjaan rumit yang penuh dengan pemikiran mendalam untuk merancang keadaan pada masa mendatang melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sumberdaya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan.

Pembuatan perda merupakan sebuah proses memberi bentuk terhadap sejumlah keinginan yang dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma tertulis.

Perumusan bahasa ke dalam norma merupakan tahap akhir dari proses panjang penyusunan perda. Proses ini dapat disebut sebagai proses transformasi.

Tahap pertama dari proses tersebut adalah memberikan bentuk terhadap berbagai kepentingan yang bersimpang siur dan mengubahnya menjadi harapan dan keinginan. Tahap kedua diusahakan agar keinginan perorangan menjadi keinginan kelompok, golongan, dan masyarakat. Tahap berikutnya menjadikan kepentingan umum tersebut sebagai urusan pemerintah atau menjadikan keinginan umum tersebut sebagai problem.

Tahap berikutnya adalah adanya pengakuan golongan-golongan politik bahwa problem tersebut adalah urusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Selanjutnya, menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan, dan tahap selanjutnya adalah proses pembuatan atau perumusan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, dalam proses trans-

D

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, SPd, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar.

KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH M Rizal Nasution, SE Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin Heri Faruk STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

formasi itulah sering terjadi kesenjangan antara apa yang dipikirkan dan apa yang muncul dalam tulisan/norma. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah bahasa dan norma yang dituliskan itu mampu mewadahi keseluruhan pikiran dan perilaku yang ingin kita sampaikan.

Harus diakui bahwa bahasa dan norma yang dituliskan selalu berpotensi menuai kegagalan, karena adanya berbagai keterbatasan, baik ketidakutuhan saat perumusan maupun karena tidak tertampungnya seluruh makna, pikiran, dan perilaku ke dalam bahasa dan norma.

Oleh karena itu, harus disadari bahwa selalu ada ruang-ruang bagi lahirnya perda yang tidak sempurna atau terdapat pasal-pasal yang tidak mampu mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholders.

Pembentukan perda dalam arti sebagai norma hukum positif pada hakikatnya merupakan norma pelengkap dari norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma hukum dibutuhkan karena dapat memberikan sanksi yang dipaksakan oleh negara, bersifat ekesternal, dan dapat menimbulkan efek jera. Sedangkan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan bersifat individual, tergantung pada derajat setiap individu dan tidak dapat dipaksakan oleh negara.

Dalam setiap pembetukan perda, tidak dapat melepaskan diri dari apakah tujuan mengatur. Setiap peraturan yang dibuat harus mampu mewujudkan tujuan pengaturan, antara lain menciptakan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan memberikan kemanfaatan sosial. Karena itu, peraturan daerah harus berfungsi sebagai alat kontrol sosial, alat rekayasa sosial, mekanisme integrasi, dan alat pemberdayaan sosial.

Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

LAPORAN UTAMA

Dewan Setujui 6 Raperda Baru DPRD Provinsi Lampung menyepakati enam raperda disahkan menjadi perda dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 31 Juli 2012. Persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 Raperda Usul Inisiatif DPRD Lampung dan tanggapan akhir Gubernur. eenam raperda usul inisiaitif tersebut adalah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; tentang Mekanisme Konsultasi Publik; tentang Pengelolaan Perkoperasian; tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan; dan Raperda tentang Ruang Milik Jalan Provinsi Lampung.

Dalam sidang paripurna tersebut, para juru bicara Pansus

K

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

yang menyampaikan laporan adalah Nurzaini, Firmansyah, Erpani S. Jaya, I Komang Koheri, dan Yusuf Wibisono.

Selanjutnya, Sekretaris Provinsi Lampung Barlian Tihang menyampaikan pendapat akhir Gubernur Lampung, yang intinya juga sepakat keenam raperda tersebut dijadikan perda.

Pansus Pembahasan Raperda tentang Mekanisme Konsultasi Publik diketuai Ismet Roni, dengan wakil ketua Hartarto Lojaya, Sekretaris Watoni Noerdin, dan anggota Sri Dahliawaty, Ahmad Bastari, Reza Aditya, H. M. Ari Wibowo, Farouk Danial, Ketut Erawan, Firmansayah Y.A., Nurzaini, dan

Wayan Sudiksa.

Juru Bicara Pansus Nurzaini menyampaikan bahwa Pansus ini selain membahas Raperda tentang Mekanisme Konsultasi Publik, juga membahasa Raperda tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pembentukan raperda ini dilatarbelakangi pemikiran sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas kemitraan antara publik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan

3

LAPORAN UTAMA

akuntabel (tata pemerintahan yang baik), baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik.

Disamping itu, diharapkan peraturan daerah ini akan mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan terselenggaranya pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Menurut Nurzaini, setelah dilaksanakan pembahasan dan kajian secara seksama, baik di internal Pansus maupun dengan Eksekutif, akhirnya didapat kesepakatan dan penyempurnaan-pernyempurnaan terhadap draf raperda. Pansus pun menarik kesimpulan ada beberapa perubahan nomenklatur dalam rangka penyempurnaan

4

raperda.

Sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut, Pansus pun merekomendasikan bahwa berdasarkan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2012), Pansus telah menyempurnakan redaksional, nomenklatur, tata bahasa, mulai dari judul perda; konsiderans menimbang dan menggingat; bab per bab, pasal per pasal, dan ayat per ayat berikut dengan penjelasannya, dan telah mencerminkan isi perda tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Karena itu, Pansus meminta raperda tersebut disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Sementara hal-hal yang belum diatur dalam raperda dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Sementara untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov Lampung, Pansus menarik kesimpulan ada beberapa

perubahan nomenklatur dalam rangka penyempurnaan. Struktur draf raperda awal semula terdiri atas 13 Bab dan 56 Pasal serta penjelasan, setelah melalui proses pembahasan mengalami perubahan menjadi 13 Bab dan 55 Pasal serta penjelasan.

Selain mengurangi sejumlah konsideran, Pansus juga sepakat mengubah sejumlah redaksi pada sejumlah Bab dan Pasal. Misalnya pada Bab II, Pasal 4 yang semula asas penyelengaaraan pelayanan publik dari huruf a sampai huruf u, disederhanakan menjadi dari huruf a sampai dengan huruf i. Begitu juga pada beberapa pasal lainnya dan penjelasan, terjadi banyak penyempurnaan. “Setelah melalui penyempurnaan, Pansus merekomendasikan agar disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung,� kata Nurzaini. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat satu tahun terhitung sejak berlakunya.

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

LAPORAN UTAMA

Firmansyah

Raperda Pengelolaan Perkoperasian Pansus Raperda tentang Pengelolaan Perkoperasian diketuai Ahmad Junaidi Auly, dengan wakil ketua R.M. Soleh Bajuri, sekretaris Erpani S. Jaya, dan anggotanya adalah Donny Irawan, Riswansyah Djahri, Sugiharto Atmowijoyo, Nursalim, Sumadi, Yulia Hasimah, Dedi Afrizal, Palgunadi, Bambang Iman Santoso, dan Octoria Herrykadewi.

Juru Bicara Pansus Erpani S. Jaya menjelaskan ada beberapa alasan mengapa perlu segera disusun peraturan daerah mengenai perkoperasian di Lampung. Pertama, potensi yang luar biasa dari perkoperasian di Lampung mesti ditumbuhkembangkan karena sudah terbukti bahwa koperasi yang sehat memiliki kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, penggerak sektor riil, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan terbukti mampu eksis di saat krisis ekonomi melanda.

Kedua, secara umum jumlah koperasi di Lampung relatif mengalami pertumbuhan, paling tidak dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006— 2010). Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Industri Provinsi Lampung Tahun 2011, jumlah koperasi per Desember 2010 sebanyak 3.258 unit. Walaupun secara kelembagaan mengalami penurunan sebanyak 771 unit atau 19,13 persen dari jumlah

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

Nurzaini

4.029 unit, gairah aktivitas usaha melalui koperasi semakin meningkat.

Hal itu ditandai dengan tren positif meningkatnya jumlah koperasi yang aktif selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2006 sejumlah 1.777, tahun 2007 sebanyak 1.894, tahun 2008 sejumlah 1.770, tahun 2009 sejumlah 2.033, dan tahun 2010 sejumlah 2.057.

Informasi tersebut memberikan gambaran bahwa pertumbuhan koperasi sebagai pertanda antusiasme masyarakat masih tinggi untuk mengembangkan usaha melalui koperasi.

Menurut Nurzaini, setelah dilaksanakan pembahasan dan kajian secara seksama, baik di internal Pansus maupun dengan Eksekutif, akhirnya didapat kesepakatan dan penyempurnaanpernyempurnaan terhadap draf raperda. Pansus pun menarik kesimpulan ada beberapa perubahan nomenklatur dalam rangka penyempurnaan raperda.

Ketiga, pengelolaan perkoperasian di Lampung membutuhkan payung hukum berupa peraturan daerah untuk menjamin pengelolaan koperasi menjadi komitmen dan prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

penggerakan sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah.

Hal ini tidak terlepas dari realitas perkembangan UMKM di Lampung yang semakin meningkat. Perkembangan jumlah UMKM dalam jangka waktu 2 tahun terakhir (2009 – 2010) secara kumulatif mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,68 persen per tahun.

Keempat, perkembangan positif perkoperasian di Lampung juga diikuti oleh potensi “mati surinya� kelembagaan koperasi di daerah kab/kota.

Pengaturan juga diperlukan dalam rangka mengantisipasi kolaps dan stagnannya perkoperasian di Lampung di masa yang akan datang. Ada banyak penyebab stagnasi koperasi di Lampung, seperti lemahnya manajerial, kurangnya modal, lemahnya akses pasar, ketergantungan pada pemerintah, kurangnya pembinaan, adanya modus pendirian koperasi sebatas untuk mendapatkan kucuran modal pinjaman, koperasi fiktif, dan sebagainya.

Akibatnya, perkembangan koperasi di Lampung mengalami ancaman kematian yang lebih besar, seperti di Kabupaten Lampung Utara, yang kondisi perkoperasiannya cukup mengkhawatirkan karena dari 307 koperasi yang terdata di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) dan UMKM, hanya 201 yang masih aktif. Begitu juga di Kota Bandarlampung saat ini 50 persen koperasinya tidak sehat atau tidak berjalan dengan baik.

5

LAPORAN UTAMA

Beberapa alasan di atas turut menjadi latar belakang mengapa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu segera menyusun Raperda tentang Perkoperasian. Secara teoritis dan praktis, koperasi diakui mampu menjadi kekuatan yang dapat memainkan peran sebagai soko guru perekonomian.

Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pusat dan daerah, dan seluruh masyarakat.

Berkaitan dengan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Lampung, yaitu fungsi legislasi serta dalam rangka menggiatkan perkoperasian, Komisi II DPRD Provinsi

6

Lampung yang membidangi masalah Perekonomian telah mengajukan usul inisiatif berupa Raperda tentang Pengelolaan Perkoperasian, dengan harapan perda tersebut dapat berfungsi sebagai payung hukum dan pedoman pengelolaan Perkoperasian di Lampung.

Raperda tersebut setelah proses penelaahan di Badan Legislasi, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung sebagai pengusul, untuk dibahas lebih lanjut dalam Panitia Khusus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Nomor /DPRD.LPG/12.01/ 2012 tanggal 7 Mei 2012.

Atas nama Pansus, Erpani S. Jaya menyampaikan terima kasih kepada (SKPD) terkait dengan koperasi, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se Lampung, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, stakeholders perkoperasian, media massa, dan masyarakat yang telah mendukung dalam

pembahasan raperda tersebut. “Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim ahli, yaitu Saudara Ambya, S.E., M.Si. dan Saudara Dr. Dedi Hermawan, M.Si. yang membantu Panitia Khusus dalam pembahasan Raperda ini,� katanya.

Setelah melakukan pembahasan, baik melalui rapat internal Panitia Khusus, rapat kerja dengan Tenaga Ahli, Satuan Kerja dan Stakeholder yang terkait dengan perkoperasian, studi komparatif, konsultasi ke Kementrian Koperasi dan UKM dan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, maupun uji publik Raperda, Pansus menyimpulkan dan memberikan rekomendasi: 1. Dalam raperda ini perlu dicantumkan secara jelas mengenai definisi koperasi, baik primer maupun sekunder, mana yang menjadi tanggung jawab Provinsi atau Kabupaten/kota, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

LAPORAN UTAMA

Yulia Hasimah

2.

3.

4.

5.

6.

Ahmad Bastari

kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam pelayanaan dan pembinaan koperasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Perlu ditetapkan dalam raperda agar kabupaten/kota untuk segera menerbitkan perda pengelolaan perkoperasian serupa untuk mengatur pengelolaan perkoperasian di wilayah kabupaten/kota.

Untuk pendirian koperasi baru, sebelum mendapatkan akta notaris, harus terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan dari Dinas Koperasi terkait serta harus mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan koperasi perlu berpedoman dari peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Koperasi Simpan Pinjam, harus memiliki kecukupan modal minimal Rp15.000.000, sehingga tidak setiap orang membentuk koperasi dengan sangat mudah.

Koperasi yang sudah berdiri namun tidak ada kegiatan/aktivitas harus diberi sanksi yang tegas, agar koperasi yang baru berdiri dapat terdata dengan jelas.

Raperda ini diharapkan mencapai

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

Raperda tersebut setelah proses penelaahan di Badan Legislasi, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung sebagai pengusul, untuk dibahas lebih lanjut dalam Panitia Khusus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Nomor /DPRD.LPG/12.01/ 2012 tanggal 7 Mei 2012.

7.

tujuan utamanya, yaitu membentuk koperasi yang sehat dengan menegakkan slogan dari anggota oleh anggota dan untuk anggota.

Hal ini kembali ke asal pembentukan koperasi merupakan lembaga yang memiliki kekuatan pada anggotanya. Sebab saat ini ada koperasi dari luar provinsi yang membuka cabang di Provinsi Lampung tanpa anggota dari wilayah domisilinya. Oleh sebab itu, peran pemerintah sebagai penegak regulasi menjadi sangat penting guna terbentuknya genuine cooperatif tersebut.

Jika ingin koperasi berkompetisi

H. M. Ari Wibowo

yang sehat maka harus memiliki kualitas dan inovasi. Untuk peningkatan kualitas koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penerbit dan penegak regulasi, perlu dimasukkan dalam raperda bahwa untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) koperasi perlu ditetapkan bahwa setiap manajer koperasi harus bersertifikat. Dalam hal ini Pemerintah harus mengadakan pendidikan atau diklat yang mengasah kemampuan manajer koperasi.

8. Pemerintah perlu merancang suatu sistem akreditasi/penilaian bagi koperasi yang akan ditetapkan setiap tahun sekali. Hal ini guna meningkatkan kualitas koperasi dan menciptakan koperasi yang sehat.

9. Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk mengorganisasi dirinya dalam mengatasi berbagai permasalahan di lingkungannya dengan menjadikan koperasi menjadi solusi bagi mengatasi berbagai masalah baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

10. Dalam raperda dimasukkan mengenai mengenai tujuan peraturan daerah ini adalah untuk men-

7

LAPORAN UTAMA jadikan Provinsi Lampung sebagai Provinsi Koperasi pada tahun 2017.

11. Dicantumkan juga mengenai pembubaran koperasi, yaitu pembubaran koperasi dapat dilakukan atas keputusan rapat anggota yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan atau keputusan Gubernur untuk koperasi sekunder dan koperasi primer provinsi. Pembubaran koperasi melalui keputusan Gubernur dapat dilakukan apabila: koperasi tidak melaksanakan pe-

raturan perundang undangan; koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan koperasi tidak melakukan kegaitan usahanya secara konkret dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan selama dua tahun berturut turut.

12. Dalam perda juga dimasukkan pasal mengenai kewajiban koperasi untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan minimal setiap satu tahun

sekali setelah tahun tutup buku dengan ketentuan: audit internal dilaksanakan oleh Pengawas; dalam hal koperasi tidak mengangkat pengawas, audit dilaksanakan oleh pengurus atas laporan keuangan yang disusun oleh manajer, direksi atau pengelola; dan dalam hal koperasi menerima fasilitas pembiayaan dari Pemerintah dan/atau koperasi telah mencapai kriteria usaha menengah, audit dilaksanakan oleh Koperasi Jasa Audit atau Kantor Akuntan Publik. (tim)

Tuntas Sebelum Lebaran etua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan DPRD berupaya keras menyelesaikan pembahasan seluruh raperda usul inisiatif DPRD pada pertengahan Agustus atau sebelum lebaran Idulfitri. “Kalau Senin 31 Juli sudah memparipurnakan 6 raperda, berarti tinggal 8 raperda lagi yang akan diselesaikan panitia khusus,” kata Marwan.

Jumlah seluruh raperda inisiatif ini ada 17 raperda, tapi dikurang 3 yang ditunda pembahasannya lantaran masih ada yang perlu diselesaikan pihak eksekutif. Dua dari tiga raperda yang ditunda itu adalah raperda tentang Kotabaru dan raperda tentang Penarikan Saham PT Kawasan Industri Lampung (KAIL).

“Kita targetkan sebelum lebaran semua sudah bisa disahkan. Ya sekarang ini masih dalam pembahasan, dalam jangka waktu dua minggu ini insyallah selesai,” katanya.

Mengenai Raperda tentang Penarikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Kawasan Industri Lampung (Kail), Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lampung Farouk Danial

K

8

menjelaskan raperda baru dapat disahkan setelah direksi PT Kail menggelar rapat umum pemegang sah a m (RUPS).

“Raperda ini belum bisa disahkan, makanya kita minta perpanjang.

Bergantung RUPS. Kita berharap paling lambat setelah Idulfitri sudah ada RUPS, sehingga tidak menjadi pekerjaan rumah dewan pada 2013,” kata Farouk Danial. Konsultasi Pansus ke Kemeneg BUMN pun sudah dilakukan untuk mendorong agar secepatnya PT Kail menggelar RUPS. Menurut Farouk, posisi di PT Kail wakil pemerintah pusat (Kementerian BUMN) menduduki posisi sebagai komisaris utama. “Kami mendorong direksi yang dari unsur swasta agar segera menggelar RUPS,” terang dia.

Untuk menggelar RUPS, pihak direksi perlu mengundang pemegang saham.

Bila direksi tak kunjung mengundang, komisaris utama mempunyai kewenangan untuk meminta agar RUPS digelar.

Setelah RUPS, menurut Farouk, baru nasib saham Pemprov di PT Kail bisa diputuskabn.

“Kalau belum ada RUPS, bagaimana Pansus mau menggali data lebih jauh tentang PT Kail untuk dilaporkan dalam rapat paripurna?” tanya dia.

PT Kail adalah perusahaan patungan dari tiga pemegang saham, yaitu, Pemprov Lampung, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Kementerian BUMN, dan PT Lestari Sentosa Industrial Estate yang merupakan anak perusahaan dari Sungai Budi Grup. Saham mayoritas dimiliki PT Lestari Sentosa Industrial Estate sebesar 75 persen.

Sementara Pemprov menguasai saham 4 persen dan sisanya pemerintah RI. Atas dasar itu pula, Farouk mempertanyakan mengapa perusahaan yang bernaung di bawah Sungai Budi Grup tidak merelokasi usaha-usaha lainnya ke kawasan PT Kail.

“Bagaimana mau mengajak orang, sementara yang punya saham saja tidak merelokasi usahanya. Sementara di perkotaan ada yang lokasi perusahaannya tidak sesuai rencana tata ruang,” jelasnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

LAPORAN UTAMA

Laporan Pansus Raperda tentang

Pengelolaan Air, Ketenagalistikan, dan Ruang Milik Jalan Pansus yang diketuai I Komang Koheri dengan wakil ketua Musa Zainuddin dan sekretaris Benny Uzer ini membahas 2 dari 12 raperda usul inisiatif Dewan, yaitu Raperda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Raperda Tentang Ketenagalistikan Daerah.

P

ansus beranggotakan Darwin Ruslinur, Andi Surya, Riza Mirhadi, Harry Ananda, Dendi Ramadhona Kaligis, Wardiyati, Zeldayatie, Suyatno S.W., Yasminie Asyik, Indra Karyadi, Agus Kurniawan, dan Misri Jayalatief. Ketua Pansus I

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

Komang Koheri menyampaikan bahwa ketersediaan air dan listrik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat, serta memiliki arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan.

Tentang kelistrikan, selama ini

Pemerintah masih mengandalkan BUMN, yaitu PT PLN sebagai pemegang kekuasaan usaha ketenagalistrikan.

Dengan telah terbitnya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN tidak lagi menjadi satu-satunya penanggung

9

LAPORAN UTAMA

I Komang Koheri

jawab ketenagalistrikan, melainkan merupakan salah satu pelaku dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam undang-undang itu diatur secara jelas bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, undang-undang mem-

Suyatno S.W.

Benny Uzer

berikan kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisiasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik, menetapkan izin usaha pnyediaan tenaga listrik, melakukan pengaturan dan pengawasan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Kemudian tentang air yang merupakan komponen lingkungan paling penting bagi kehidupan. Segala proses kehidupan hampir tidak dapat berjalan tanpa ketersediaan air. Ketersediaan air

bersih merupakan kebutuhan manusia, industri, pertanian sampai rumah tangga. Kehidupan memerlukan ketersediaan air dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Secara kualitas jenis air yang tercemar tidak dapat lagi dikonsumsi sementara secara kuantitas ketersediaan air sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk dimanfaatkan.

Provinsi Lampung sendiri telah memiliki instrumen hukum yang dijadikan acuan baku mutu kualitas air, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha atau kegiatan yang ada di Provinsi Lamung. “Terkait kedua gambaran tersebut di atas kiranya dipandang perlu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk dapat mengatur tentang kelistrikan dan air ke dalam peraturan daerah,� kata Komang Koheri.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, melalui berbagai kajian dan pembahasan baik internal Pansus maupun bersama pihakpihak terkait, akhirnya semua pihak mendukung agar kedua Raperda dimaksud dapat disetujui untuk selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Adapun kesimpulan Panitia Khusus:

1. Raperda Rencana Umum Ketenagalistrian Daerah Provinsi Lampung. a. Draf Raperda dengan judul “Rencana Umum Ketena-

10

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

LAPORAN UTAMA galistrikan Daerah Provinsi Lampung�, setelah dilakukan pembahasan bersama bahwa penyusunan Raperda ini akan memerlukan waktu yang panjang, dikarenakan landasan hukum Raperda ini adalah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sampai saat belum disahkan Pemerinta Pusat. Oleh karenanya berdasarkan kesepakatan bersama bahwa judul dan isi Raperda tersebut diganti atau diperbaharui dengan judul Rapeda tentang Ketenagalistrikan. b. Raperda tentang Ketenagalistrikan Provinsi Lampung telah memungkinkan untuk dibuat dan dibahas serta disahkan menjadi peraturan daerah (perda) mengingat payung hukum raperda ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. c. Raperda Ketenagalistrikan ini terdiri atas XVII Bab dan 45 Pasal. d. Raperda Ketenagalistrikan antara lain mengatur kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur mempunyai wewenang dalam penyediaan tenaga listrik, menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik, serta melakukan pengaturan dan pengawasan serta penerbitan sertifikat laik operasi yang diperuntukkan bagi instalasi tenaga listrik.

2. Raperda Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. a. Raperda ini tidak mengalami perubahan judul. Semula Draf Raperda ini terdiri dari XII Bab dan 61 Pasal, setelah melalui pembahasan maka hasil revisi menjadi XIII Bab dan 38 Pasal. b. Masih ada penambahan dan pengurangan dasar hukum yang ada pada konsideran Mengingat

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

dalam rapeda ini. c. Raperda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur semua tata cara pengujian air, pembuangan limbah oleh perusahaan, perizinan lingkungan, pemulihan kualitas air, pemantauan kualitas air, dan pemberian sanksi bagi pihakpihak yang dengan sengaja mencemarkan lingkungan. d. Diharapkan Raperda ini dapat memberikan dampak yang baik guna kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung dan menjaga terciptanya sumber air yang baik guna kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Demi terwujudnya Peraturan Daerah yang benar-benar sempurna Panitia Khusus merekomendasikan agar kedua Raperda tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Dalam penerapan Peraturan Daerah ini perlu pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap pelaksanaan perda nantinya; dan halhal yang belum ada dalam Raperda ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

3. Raperda tentang Ruang Milik Jalan Sementara pada siding paripurna tersebut, juru bicara Pansus Raperda tentang Ruang Milik Jalan Provinsi Lampung Firmansyah mengatakan pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak, di antaranya fasilitas jalan. Sebab, prasarana jalan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta berperan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan pemerataan pembangunan.

Menurut Pansus, kondisi jalan di Provinsi Lampung hingga bulan November 2011 yang memiliki panjang 10 ribu kilometer lebih tersebut hanya 43,8 persen dalam kondisi baik, dan 56 enam persen lainnya dalam kondisi rusak. “Untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan di masa mendatang, keberadaan ruang milik jalan Provinsi Lampung yang memiliki aspek ekonomi tidak boleh digunakan untuk lahan parkir ataupun untuk mendirikan bangunan. Hal itu akan mengganggu keamanan pengguna jalan dan rencana tata ruang pemerintah Provinsi Lampung di bidang pengembangan sistem transportasi jalan,� terangnya. (tim)

11

LAPORAN UTAMA

Pendapat Akhir Gubernur atas Persetujuan 6 Raperda

Panitia Khusus pembahasan Raperda telah menyampaikan laporan enam raperda yang dapat disetujui oleh DPRD Lampung untuk diproses lebih lanjut guna ditetapkan menjadi perda. Keenam raperda tersebut adalah tentang Mekanisme Konsultasi Publik; tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; tentang Pengelolaan Perkoperasian; tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; tentang Ketenagalistrikan; dan tentang Ruang Milik Jalan. ementara enam raperda lainnya, yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; tentang Pertambangan Umum dan Gas Bumi; tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat; tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Provinsi pada PT Kawasan Industri Lampung; dan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan PMS, belum diputuskan untuk disetujui, karena memerlukan proses dan pembahasan lebih lanjut.

S

12

Berkenaan dengan disetujuinya keenam raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda, Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota Dewan atas prakarsa yang diwujudkan melalui usul inisiatif pembentukan raperda dan telah membahasnya. Dalam pembahasan tersebut Pansus juga mengakomodasi dan memenuhi harapan pemprov, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan tim ahli. “Dengan adanya partisipasi dan dilibatkannya seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembahasan

di tingkat Pansus, selain menambah dan meningkatkan kualitas raperda, juga menjamin bahwa raperda tersebut telah sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, menumbuhkan rasa ikut memiliki, rasa ikut bertanggung jawab, serta menumbuhkan rasa percaya, penghargaan, dan pengakuan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah,� kata Sekprov Barlian Tihang, ketika membacakan pendapat akhir Gubernur pada siding Paripurna, 31 Juli 2012.

Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah telah

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

LAPORAN UTAMA memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan subjek peraturan daerah dimaksud.

“Membentuk perda bukan sematasemata menyusun pasal-pasal dan ayatayat, melainkan pekerjaan rumit yang penuh dengan pemikiran mendalam untuk merancang keadaan pada masa mendatang melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sumberdaya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan,” kata Sekprov.

Pembuatan perda merupakan sebuah proses memberi bentuk terhadap sejumlah keinginan yang dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma tertulis. Perumusan bahasa ke dalam norma merupakan tahap akhir dari proses panjang penyusunan perda.

Proses ini dapat disebut sebagai proses transformasi.

Tahap pertama dari proses tersebut adalah memberikan bentuk terhadap berbagai kepentingan yang bersimpang siur dan mengubahnya menjadi harapan dan keinginan. Tahap kedua diusahakan agar keinginan perorangan menjadi keinginan kelompok, golongan, dan masyarakat. Tahap berikutnya menjadikan kepentingan umum tersebut sebagai urusan pemerintah atau menjadikan keinginan umum tersebut sebagai problem.

Tahap berikutnya adalah adanya pengakuan golongan-golongan politik bahwa problem tersebut adalah urusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Selanjutnya, menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan, dan tahap selanjutnya adalah proses pembuatan atau perumusan peraturan perundangundangan.

Menurutnya, dalam proses transformasi itulah sering terjadi kesenjangan antara apa yang dipikirkan dan apa yang muncul dalam tulisan/norma.

“Pertanyaan mendasarnya adalah apakah bahasa dan norman yang dituliskan itu mampu mewadahi keseluruhan pikiran dan perilaku yang ingin kita sampaikan,” katanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Sekprov yang mewakili Gubernur berpendapat bahwa bahasa dan norma

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

Barlian Tihang

yang dituliskan selalu berpotensi menuai kegagalan, karena adanya berbagai keterbatasan, baik ketidakutuhan saat perumusan maupun karena tidak tertampungnya seluruh makna, pikiran, dan perilaku ke dalam bahasa dan norma.

“Oleh karena itu, harus disadari bahwa selalu ada ruang-ruang bagi lahirnya perda yang tidak sempurna atau terdapat pasal-pasal yang tidak mampu mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholders,” tegas Barlian Tihang.

Dalam pembetukan perda, terdapat beberapa pertanyaan penting sebagai arah untuk memfokuskan pembahasannya, yaitu: apakah sudah diketahui gambaran ideal kondisi yang akan diatur; mengapa kita perlu mengatur; apakah tujuan mengatur; apakah fungsi aturan tersebut; dan apakah dengan pengaturan tersebut masalah yang ada dapat diselesaikan?

“Pertanyaan pertama bersifat futuristis, pertanyaan kedua bersifat filosofis, dan pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima lebih bersifat praktis,” ujar Sekprov Barlian Tihang.

Pembentukan perda dalam arti sebagai norma hokum positif pada hakikatnya merupakan norma pelengkap dari norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.

Norma hukum dibutuhkan karena

dapat memberikan sanksi yang dipaksakan oleh negara, bersifat ekesternal, dan dapat menimbulkan efek jera. Sedangkan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan bersifat individual, tergantung pada derajat setiap individu dan tidak dapat dipaksakan oleh negara.

Dalam setiap pembetukan perda, tidak dapat melepaskan diri dari apakah tujuan mengatur. Setiap peraturan yang dibuat harus mampu mewujudkan tujuan pengaturan, antara lain menciptakan kepastian hokum, mewujudkan keadilan, dan memberikan kemanfaatan sosial. Karena itu, peraturan daerah harus berfungsi sebagai alat kontrol sosial, alat rekayasa sosial, mekanisme integrasi, dan alat pemberdayaan sosial.

Berkenaan dengan laporan Pansus dan Keputusan Dewan yang menyetujui enam raperda untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan menjadi perda, Sekprov menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 144 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Perda ditetapkan setelah mendapat persetujuan bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD.” “Oleh karena itu, kami menyetujui enam raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung tersebut untuk diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi perda. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 145 UU Pemerintahan Daerah, perda tersebut akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk diklarifikasi,” tegas Sekprov.

Dengan telah disetujui bersama keenam raperda dijadikan perda, untuk kelancaran dan efektivitas penerapan/ pelaksanaannya, Gubernur menginstruksikan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk segera menyiapkan dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sebagai berikut.

Menyusun dan mempersiapkan instrument hokum terkait penerapan/ pelaksanaan perda; melakukan sosialisasi; melakukan penguatan sumberdaya manusia/organisasi secara efeketif dan efisien; dan mempersiapkan daya dukung berupa sarana dan (tim) prasarana pelayanan.

13

WARTA Demi Kelancaran Arus Mudik Lebaran

Komisi IV Mendesak Perbaikan Jalan By Pass Ketua Komisi IV DPRD Lampung I Komang Koheri menyatakan kondisi ruas jalan negara (by pass Soekarno Hatta) sepanjang 18,1 km dari Rajabasa hingga Panjang, Bandarlampung, mengalami kerusakan berat dan sangat mendesak untuk diperbaiki. Sebab, jalur tersebut merupakan jalur utama lalu lintas menuju ke seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

al tersebut dikatakan I Komang Koheri setelah Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga Provinsi melakukan kunjungan ke lokasi pada 5 Juli 2012 lalu.

Menurut Komang, saat ini tahap pelaksanaan perbaikan jalan by pass Soekarno Hatta sepanjang 18,1 km tersebut masih dalam tahap kontrak.

“Kami mendesak agar dalam waktu dekat sudah ada realisasi pekerjaan jalan tersebut setelah ada persetujuan dari Internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai pihak yang mendanai pekerjaan tersebut,” katanya.

Menurutnya, guna terwujudnya kelancaran pada ruas jalan tersebut, pihak kontraktor bersedia melakukan perbaikan sementara secara fungsional mengingat Hari Raya Idulfitri yang sudah dekat. Perbaikan pada ruas jalan dimaksud dimulai pada tanggal 9 Juli

H

14

2012 dan terselesaikan pada H-20 Lebaran serta bertahan sampai dengan H+10 setelah hari raya.

“Meski hanya perbaikan sementara, kami mendesak pemprov dan kontraktor dapat melaksanakannya, mengingat jalan tersebut merupakan jalur menuju ke kota-kota di Pulau Sumatera. Sedangkan pembangunan dan perbaikan secara keseluruhan setelah kontrak disetujui oleh IBRD,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya proyek perbaikan ruas jalan by pass Soekarno Hatta) sepanjang 18,1 km tersebut dibagi dalam 2 paket pekerjaan, yaitu Paket A dengan pekerjaan 10 km dengan nilai kontrak sebesar Rp133.399.399.025,75. Pelaksananya PT Cobloc Infratekno. Kemudian Paket B dengan pekerjaan 8,1 km dengan nilai kontrak Rp97.202.303.691,52 dan PT Duta Graha Indah sebagai kontraktor pelaksana.

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung juga mengharapkan dalam pembangunan ruas jalan negara tersebut harus benar-benar menggunakan material yang berkualitas untuk menjaga kekuatan dan fungsinya. “Kami minta Dinas Bina Marga mengawasi pelaksanaan pekerjaan guna terwujudnya hasil pekerjaan yang bermutu dan sesuai dengan spesifikasi.”

Selain jalan nasional, Komisi IV juga mengharapkan agar semua ruas jalan provinsi di seluruh Provinsi Lampung dapat diperbaiki walaupun bersifat sementara. “Paling tidak, selama mudik lebaran masyarakat bisa menikmati penjalanan dengan aman dan nyaman,” katanya.

I Komang Koheri menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran penting, terutama dalam mendukung bidang

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA

I Komang Koheri

ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Ruas jalan yang dilaksanakan oleh Pelaksanaan Preservasi Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional TanjungkarangSukamaju-Kalianda dan sekitarnya merupakan ruas jalan yang ada di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung. Ruas jalan tersebut merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera atau sebagai jalan utama penghubung dari daerah-daerah di Provinsi Lampung maupun provinsi lain di Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa atau sebaliknya. “Ruas jalan tersebut juga berguna dan berfungsi terhadap pertumbuhan perekonomian, karena jalan raya sebagai prasarana perhubungan dapat menjamin lancarnya pendistribusian hasilhasil bumi, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain dari suatu daerah ke daerah lain, secara cepat, murah, aman, dan nyaman,� katanya.

Dengan demikian, tujuan pembangunan ruas jalan diharapkan meningkatkan kecepatan dan waktu tempuh perjalanan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan, kebebasan bergerak dalam berlalulintas, dan meningkatkan kemampuan dan kegunaan jalan sebagai prasarana perhubungan.

Pengerjaan jalan bypass SoekarnoHatta menjadi tak menentu setelah PT Istaka Karya, kontraktor proyek,

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

dinyatakan pailit beberapa waktu lalu.

Alhasil, proyek yang diperkirakan menelan dana Rp292 miliar itu ditender ulang. PT Istaka Karya sendiri sudah tidak terlibat lagi dalam proses perbaikan dan pelebaran jalan tersebut.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan kemacetan angkutan barang yang akan menyeberangi Selat Sunda merupakan kejadian yang selalu berulang setiap Ramadan dan menjelang Idulfitri. Hal itu terjadi karena adanya lonjakan distribusi barang. Pada waktu bersamaan, docking (perawatan rutin) kapal roll on roll off (roro) pun dilakukan

sebagai persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran.

Dengan kondisi yang ada, menurut Marwan, PT Indonesia Ferry (IF) seharusnya mengevaluasi kembali manajemen pengaturan docking. PT IF bisa melihat kondisi yang terjadi setiap tahun untuk menentukan jadwal docking. “Hal seperti ini kan sudah terjadi setiap tahun. Menjelang puasa, distribusi barang biasanya meningkat, kenapa malah melakukan docking. Kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya,� tutur Marwan, kepada wartawan pada 6 Juli 2012. (tim)

15

AKTIVITAS

Terima Kunjungan Danlanal Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lampung Kolonel (Laut) Fery Sidjaja melakukan kunjungan ke DPRD Lampung, Selasa (3 Juli 2012).

Kunjungan tersebut dalam rangka memperat jalinan kerja sama jajaran angkatan laut di Piabung dengan lembaga wakil rakyat Provinsi Lampung.

ery Sidjaya yang didampingi beberapa stafnya diterima dan berdialog dengan Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, yang didampingi Wakil Ketua Nurhasanah, dan Sekretaris DPRD Sudarno Eddi, di ruang kerja Ketua DPRD Lampung.

Pada kesempatan itu, Fery menjelaskan beberapa hal yang akan dilakukan Lanal Lampung dalam waktu dekat. Pada 17 dan 18 Juli akan ada latihan penembakan roket dengan sasaran di Bukit Menangis, yang nantinya akan dihadiri Royal Marinir dari Thailand sebagai peninjau. Fery juga memaparkan program kerja jajaran angkatan laut, antara lain pembinaan masyarakat pesisir di Kalianda, Lampung Selatan.

Selain melaksanakan tugas administrasi laut, Lanal juga berkewajiban menjaga keamanan laut yang ada di perairan Lampung agar terbebas dari gangguan semacam perompak. “Penegakan hukum laut merupakan keharusan. Kami juga memiliki tugas lain yakni menjadi tim SAR laut. Program pembinaan masyarakat pesisir tersebut juga merupakan bagian tugas kami,� ujarnya.

F

16

Dia menjelaskan bahwa Pangkalan Angkatan Laut Lampung memiliki empat pos permanen serta tujuh pos sementara untuk pengamanan garis pantai di Provinsi Lampung. Fery Sidjaya dilantik menjadi Danlanal Lampung pada 14 Juni 2012, menggantikan Kolonel Laut (P) Sugiharno Andreas. Sebelumnya, Feri Sidjaya bertugas sebagai komandan Armada Barat. Pengalamannya dianggap cukup mumpuni untuk memimpin Lanal Lampung guna memberi perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya di areal perairan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

AKTIVITAS

Napilion Aswari Gantikan Jusni Sofyan Wakil Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Lampung Napilion Aswari dilantik menjadi anggota DPRD Lampung menggantikan Jusni Sofjan yang meninggal dunia karena sakit beberapa waktu lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan pada rapat paripurna istimewa, Rabu (25 Juli 2012). adir dalam pelantikan itu Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said.

Usai pelantikan, Napilion yang menempati Komisi I ini mengungkapkan rasa gembiranya karena sudah resmi dilantik.

Selain gembira dan bangga, Napilion juga mengatakan bahwa tanggung jawab besar sudah menanti, yakni menjalankan tugas pokok sebagai wakil rakyat di DPRD Lampung.

“Insyaallah saya selalu siap untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD yang merupakan lembaga politik untuk bisa memperjuangkan aspirasi rakyat melalui keputusan maupun kebijakan-kebijakan lembaga ini,” katanya. Meskipun baru masuk di parlemen, Napilion mengaku cukup memahami fungsifungsi Dewan.

“Fungsi Dewan itu sejatinya simpel, yakni fungsi legislatif, budgeting, dan pengawasan. Jadi, dalam menjalankan tugas sesuai fungsinya itu saya akan berbuat maksimal,” katanya. Menurutnya, jika setiap anggota Dewan mampu mengimplementasikan ketiga fungsi tersebut, aspirasi dan kepentingan masyarakat bisa terakomodasi.

Seperti yang diketahui selama pada 2012 ini, sudah dua kali dilakukan PAW terhadap anggota DPRD Lampung termasuk terhadap Napilion. Sebelumnya, Oktoria Herykadewi juga dilantik menjadi anggota DPRD Lampung menggantikan Khamamik yang saat ini menjabat bupati Mesuji, dirinya akan menempati Komisi II yang membidangi masalah perekonomian. (tim)

H

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

17

AKTIVITAS

Gelar “One Day for Chlidren” Di era yang penuh persaingan membuat banyak orang tua menjadi supersibuk.

Akibatnya, mereka jarang menghabiskan waktu bersama anak-anak. Padahal, anak-anak sangat membutuhkan bimbingan sekaligus perhatian secara nyata dari para orang tua.

“

K

arena itulah kegiatan ini menjadi penting,” kata Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Truly Sjachroedin ketika membuka kegiatan “One Day for Chlidren” atau sehari bersama anak-anak yang diisi berbagai pentas seni dan kreativitas anak di GSG Unila pada 10 Juli 2012.

Kegiatan yang didukung oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKKS, dan Mitra Dinas Sosial tersebut dihadiri sejumlah tokoh perempuan antara lain anggota DPRD Provinsi Lampung dari PKS Nenden Tresnanursari. Sementara anak-anak dari sejumlah PAUD dan TK di Bandarlampung hadir bersama guru dan orang tua mereka.

Truly Sjachroedin mengatakan saat ini sebagian besar anak-anak prasekolah tidak bisa menghabiskan waktu yang cukup untuk bermain di luar rumah dengan orang tuanya setiap harinya.

“Terutama bagi orang tua yang bekerja di luar rumah, memang tidak mudah untuk mengatur waktu bermain di luar rumah dengan anak-anak setiap hari,” katanya.

Mengutip panduan dari Asosiasi Nasional untuk Olahraga dan Pendidikan Jasmani, Truly menyarankan agar orang tua memberikan waktunya bagi anak-anak untuk melakukan

18

setidaknya satu jam aktivitas fisik setiap harinya agar memperoleh manfaat kesehatan jangka panjang, antara lain membantu menangkal obesitas. Anak-anak prasekolah perlu menghabiskan beberapa jam waktunya untuk bermain setiap harinya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA

Mengubah Nasib KRDI Wayumpu Pelaksanaan rencana membuka jalur kereta api khusus Bandarlampung– Blambanganumpu, Waykanan, tak berjalan mulus. Kereta Rel Disel Indonesia (KRDI) Wayumpu yang diandalkan untuk melayani rute itu ternyata tak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Akhirnya, KRDI Wayumpu pun dialihkan untuk beroperasi melayani rute Tanjungkarang–Kotabumi, Lampung Utara. ada prinsipnya kami sementara waktu belum dapat melakukan perjalanan sampai Blambanganumpu, Waykanan. Dari sisi teknis belum bisa kami lakukan,” kata Zakaria, juru bicara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang, usai mengikuti pembahasan KRDI Wayumpu di Pemprov Lampung, 3 Juli 2012.

Dari sisi teknis, kapasitas mesin KRDI Wayumpu didesain untuk beroperasi pada jalur kereta yang berkontur datar. Jalur kereta berkontur datar memang kerap ditemui di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. KRDI Wayumpu menoleransi tingkat gradien maksimum 5 per mil, sementara gradien kemiringan di jalur Sumatera Selatan mencapai angka 10 per mil. “Kalau dipaksa jalan tetap bisa, tetapi hanya bertahan sebentar. Seperti jalur Blambanganumpu–Tulungbuyut yang panjangnya 30 kilometer, tingkat gradient maksimumnya 10 per mil,” jelas dia.

Zakarian membenarkan bahwa pada saat mendatangkan KRDI Wayumpu tidak dilakukan pengkajian secara mendalam. Oleh karena itu, ke depan pihaknya berharap agar pemerintah pusat mendatangkan kereta yang sesuai dengan spesifikasi rute.

Pada rute Tanjungkarang– Kotabumi, KRDI Wayumpu nantinya berduet dengan saudara kembarnya yang telah lebih dahulu hadir, yaitu KRDI Seminung. Full load KRDI Seminung bisa

“

P

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

mencapai 238 penumpang. Konstruksi badan kereta merupakan monocoque ringan dari baja yang dilas.

Material rangka dari mild steel dengan kekuatan tarik 41 kg/mm2 dan rangka dasar dari LAHT (low alloy high tensile). Perlengkapan eksterior kereta memiliki pintu masuk sebanyak tiga pintu geser otomatis pneumatic pada setiap dinding samping, pintu penghubung, pintu partisi kabin, dan pintu masuk kabin. Spesifikasi yang kurang lebih serupa dimiliki KRDI Wayumpu.

Perbedaannya KRDI Wayumpu memiliki sistem pendingin udara yang lebih baik. “Sejak 23 Juni lalu, KRDI Seminung tengah mengalami perbaikan.

Tapi ke depan ada dua KRDI yang melayani rute Tanjungkarang–Kotabumi,” kata Zakaria.

Namun, setelah hari raya Idulfitri akan ada tambahan rangkaian kereta yang akan melayani rute Tanjungkarang– K e r t a p a t i (Palembang). Dengan kereta inilah nantinya PT KAI akan memberikan rute pemberhentian di Stasiun Blambanganumpu.

Kepala Dinas

Perhubungan Lampung Albar Hasan Tanjung menyatakan Pemprov segera mengirimkan berita acara terkait kondisi KRDI Wayumpu ke pemerintah pusat.

Meski gagal beroperasi sampai Waykanan, Albar memastikan KRDI tersebut tetap berada di Lampung. “Kita sudah terima, ya kita operasikanlah,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan penyebab tak dapat beroperasinya KRDI Wayumpu sangat teknis sifatnya. Oleh sebab itu, Marwan berkeyakinan tetap ada jalan keluar untuk permasalahan tersebut. “Perlu evaluasi teknis. Mungkin saja bisa di upgrade atau ada solusi lain,” katanya.

KRDI Wayumpu merupakan kereta disel pemberian dari PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun. Oleh Pemprov, KRDI tersebut direncanakan untuk melayani rute kereta Tanjungkarang–Blambanganumpu. Dengan semangat membuka rute khusus itulah pemprov menamai KRDI tersebut dengan Wayumpu. (tim)

19

WARTA

Upayakan APBD 2013 di Atas Rp3 Triliun Pemerintah Provinsi (pemprov) dan DPRD Lampung hingga pertengahan Juli 2012 belum membahas masalah APBD Perubahan tahun 2012. Pergantian pejabat hingga terkait dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi alasan keterlambatan penyampaikan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang harusnya sudah dibahas di bulan Juli ini.

PBD Perubahan belum dirapatkan karena BPK juga baru selesai meminta data untuk pemeriksaan. Kemudian kepala Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah)-nya juga masih baru,” ujar Sekprov Lampung Berlian Tihang, Kamis (19 Juli 2012).

Kepala Dispenda kini dijabat Kherlani yang diminta untuk segera melaporkan hasil pendapatan daerah.

Namun, karena masih baru tentu perlu penyesuaian. Daripada buru-buru meminta laporannya, lebih baik sedikit menunggu karena jangan sampai salah estimasi. “Insyallah awal Agustus sudah mulai dibahas oleh DPRD. Artinya pada awal Agustus kita juga sudah bisa memasukkan KUA PPAS-nya,” tambahnya.

Karena keterlambatan penyerahan draf KUA PPAS itulah DPRD Lampung juga terlambat membahasnya. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta agar eksekutif segera menyelesaikan masalah itu, sehingga DPRD juga bisa memulai pembahasannya.

Masih mengenai APBD, Marwan berharap APBD 2013 Lampung mendatang bisa naik mencapai Rp3,5 triliun. “Namanya target tentu ingin yang tinggi. Namun, semua itu akan diketahui setelah pembahasan. Kami memang sudah membahas APBD Perubahan dan APBD 2013, tapi baru tahap awal, hanya pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan kepada Gubernur. Satu-dua pekan ini masukan itu akan disampaikan sebelum KUA-

“

A

20

PPAS dari eksekutif masuk untuk pembahasan,” terangnya.

DPRD bisa mentargetkan APBDP mencapai Rp 3 triliunan lebih lantaran dinilai dari hasil penyerapan pendapatan daerah cukup baik. Tentunya ke depan bisa digali kembali sehingga target pada APBD 2013 mendatang itu bisa tercapai. “Selain membahas potensi pendapatan daerah, dalam rapat juga membahas rencana pembangunan seperti pembuatan sumur bor, ruang kelas baru, dan prioritas lainnya,” tambahnya.

Meski demikian, Marwan menambahkan untuk tahun 2013 mendatang, tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, selain pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Semua masukan dari anggota DPRD itu

tentu merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang diserap pada saat jarring aspirasi setiap masa reses oleh anggota Dewan dari setiap daerah pemilihan.

“Anggota Dewan kan sering turun langsung ke dapilnya jadi tahu kebutuhan rakyat. Paling tidak DPRD sudah punya arah dalam pembahasan APBD Perubahan dan APBD Tahun 2013, mau ke mana arahnya,” katanya.

Baru Terealisasi 47,3 persen Sementara Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung Kherlani menyatakan realisasi pajak dalam pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD 2012 triwulan kedua, baru mencapai Rp 678,557 miliar atau 47,3 persen dari total target Rp1,434 triliun.

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA Meskipun demikian, Kherlani tetap optimistis realisasi pajak bisa memenuhi target sampai akhir tahun. “Mungkin memang belum periodenya. Pada triwulan mendatang baru terlihat,” ujar Kherlani seusai rapat evaluasi pendapatan APBD 2012, Rabu (18 Juli 2012).

Dari empat sektor pajak yang dipungut pemprov, dua sektor di antaranya belum mencapai target realisasi 50 persen sampai Juni 2012, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Untuk PKB realisasi hingga Juni baru Rp207,791 miliar atau 48,83 persen dari target Rp425,507 miliar dan realisasi BBNKB baru Rp315,86 miliar atau 41,73 persen dari target Rp757 miliar.

Sementara dua sektor pajak lain terealisasi melebihi 50 persen sampai Juni, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 61,4 persen

Kherlani

dan pajak air permukaan tanah (PAPT) sebanyak 68,49 persen. “Belum terealisasinya target PKB dan BBNKB itu tidak terkait dengan penerapan pajak progresif,” katanya.

Mengenai potensi penurunan pajak maupun retribusi, Kherlani

mengungkapkan, hal itu tidak sertamerta karena kondisi perekonomian yang dianggap memburuk. Menurutnya, potensi penurunan tersebut justru menandakan perbaikan di sisi lain.

“Misalnya, retribusi dari rumah sakit umum mengalami penurunan. Itu bisa menandakan masyarakat semakin sehat.

Kalau kesehatan masyarakat memburuk dan retribusi menurun, itu jadi tanda tanya,” jelas Kherlani.

Kalaupun penerimaan PKB dan BBNKB mengalami penurunan, Kherlani menilai hal tersebut tidak bisa menandakan perekonomian lesu. Justru target pemerintah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi bisa tercapai.

“PKB dan BBNKB secara progresif antara lain bertujuan untuk membatasi kendaraan pribadi. Karena, kondisi sekarang sudah macet, polusi, dan (tim) sebagainya,” kata Kherlani.

DPRD Dukung Protes Gubernur PRD Provinsi Lampung menpertimbangan, karena infrastruktur dukung sikap Gubernur Lampung tersebut sangat dibutuhkan.

Sjachroedin Z.P. dan Gubernur Sementara Gubernur Lampung Banten Ratu Atut Choisiyah yang Sjachroedin Z.P. meminta agar Presiden memprotes keputusan Menteri Keuangan RI SBY jangan hanya melihat dari kacamata Agus Martowardoyo yang mengusulkan feadari Menkeu saja. “Kepres keluar karena sibility study (FS) Jembatan Selat Sunda (JSS) ada konsorsium, kita sudah bekerja keras menggunakan dana APBN. untuk membentuk konsorsium ini tapi Kedua gubernur itu protes karena kemudian dimentahkan begitu saja. menilai bila FS menggunakan anggaran Jangan orang pusat bicara sepihak tanpa APBN bakal memperlambat rencana rundingan,” tegasnya. pembangunan JSS yang ditargetkan mulai Sjachroedin Z.P. mengaku bersama dibangun pada 2014 mendatang. Sebab dengan Ratu Atut sudah mengirimkan Marwan Cik Asan untuk penggunaan APBN harus minta surat sebagai bentuk protes. Isinya jelas, persetujuan DPR dahulu, yang bisa bila JSS menggunakan APBN pemmemakan waktu. Belum lagi kalau dalam pembahasannya bangunan akan tersendat. “Siapa bilang proyek yang yang bisa saja disertai dengan situasi yang memanas. dipegang swasta macet, buktinya proyek-proyek yang ada “Kita mendukung sikap gubernur Lampung dan di Lampung yang dipegang swasta berjalan. Saya tahunya Banten. Memang kita pesimistis jika dengan APBN target JSS harus segera dibuat, ini melihat dari tingkat kemacetan groundbreaking 2014 sulit tecapai, mengingat pembahasan yang semakin tinggi dari jumlah pertambahan kendaraan panjang di DPR RI dan masih banyak skala prioritas tiap tahunnya,” katanya. pembanguan nasional yang harus di dahulukan,” ujar Ketua Gubernur menambahkan, presiden harus menerima DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Selasa (10 Juli 2012). masukan dari semua pihak. Sudah susah-susah dicari inUntuk itu, DPRD Lampung mendukung sikap vestor, begitu dapat malah dimentahkan. “Lagi pula gubernur Lampung dan Banten yang mengupayakan agar pembangunan JSS tahun 2014 sudah dikatakan Presiden pembangunan JSS tepat pada tahun 2014. Menurutnya, pada setiap ada pertemuan. Jangan sampai apa yang sudah percepatan pembangunan JSS hendaknya menjadi diucapkan ini tidak bisa direalisasikan,” katanya. (tim)

D

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

21

WARTA Pelaksanaan Pilgub Lampung

Menunggu Perubahan Undang-Undang Menggantung. Begitulah waktu pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung. KPUD Lampung sudah sibuk menyusun jadwal, berdasarkan rangkaian waktu pelaksanaan pilkada lima tahun lalu yang seharusnya pilkada dilaksanakan pada akhir 2013. ementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. tak merespon jadwal dan permintaan anggaran yang disampaikan KPU. Alasannya, kepastian pelaksanaan pilkada Lampung masih menunggu disahkannya perubahan UndangUndang No. 32 Tahun 2004, yang kini drafnya sudah di DPR RI. Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung Tulus Purnomo memaklumi sikap Gubernur yang belum mau memikirkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebab memang belum adanya kepastian dasar hukum untuk pelaksanaan pilkada mendatang.

Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur mendapat petunjuk dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), sementara dasar pelaksanaan pilkada masih dalam pembahasan di DPR RI. “Sekarang saja perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih dibahas. Kami di DPRD berharap DPR RI segera mengesahkan undang-undang itu. Kami juga minta KPU untuk bersabar memasukkan anggaran pelaksanaan pilkada ke Gubernur sampai undang-undangnya selesai,” kata Tulus, ketika dijumpai di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (12 Juli 2012).

KPU Lampung boleh saja meyakinkan kalau pelaksanaan pilkada pada 2013 karena berdasarkan surat dari KPU Pusat. Namun harus juga menghargai sikap Gubernur yang masih menunggu kepastian dasar hukumnya.

Kalau undang-undang itu sudah disahkan akan jelas aturannya. Jadi semua jelas. Karena pilkada dipilih secara langsung dengan tidak langsung

S

22

Sjachroedin Z.P.

(melalui DPRD) itu jelas berbeda, apalagi dalam hal anggaran.

“Dasar hukumnya harus jelas dulu baru bisa diketahui kapan pilkada dilaksanakan. Kita semua sedang menunggu hasilnya. Kalau dari PDI Perjuangan akan ikut yang di Jakarta saja. Kalau yang di Jakarta maunya pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, ya mari. Kalau tidak salah sampai dengan sekarang baru dua partai yang setuju pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD, yaitu Partai Demokrat dan Gerindra,” tambahnya.

Tulus menambahkan pemilihan secara langsung oleh rakyat sepertinya sudah diterapkan dan diterima. Lagipula pemilihan langsung ini lebih terbuka karena dipilih langsung oleh rakyat. Tapi semua terserah pada partai lainnya,

Tulus Purnomo

sementara PDI Perjuangan Lampung sikapnya mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP PDI Perjuangan.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menyatakan tak mau ambil pusing mengenai pelaksanaan pilkada. Baginya, apapun hasil dari pembahasan DPR RI nanti akan diterima. Terserah saja bagaimana proses pemilihan kepala daerah nanti, tapi yang jelas, harus ditekankan adalah syarat-syarat untuk bisa menjadi kepala daerah itu.

“Mau UU-nya nanti bagaimana, ya terserah, yang penting persyaratan untuk menjadi gubernur harus jelas.

Yang pernah tersangkut hukum atau pidana itu jangan dipilih. Mau gubernur ditunjuk langsung Presiden, ya silakan yang penting persyaratanya itu

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA

yang harus ditekankan,” terangnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Lampung Peturun menambahkan Pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu perubahan UU No. 32 Tahun 2004 yang kini masih dibahas oleh DPR RI. “Sekarang ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengajukan revisi UU No. 32 itu dan masih dibahas. Kita belum tahu apa pilkada dilakukan secara langsung atau tidak. Jadi kita tunggu itu dulu,” terangnya.

Keputusan di Kemendagri Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan guna mendapat kepastian jadwal pemilihan gubernur Lampung, DPRD mengajak pemerintah provinsi (pemprov) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri).

Karena belum mendapat jawaban pasti dari Kemendagri itulah, antara Pemprov dan KPU Lampung berselisih pendapat soal pelaksanaan pilkada. KPU menyatakan pilgub akan dilaksanakan 2013 setelah mendapat surat dari KPU pusat, sementara pemprov masih menunggu hasil revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

Karena belum mendapat jawaban pasti dari Kemendagri itulah, antara Pemprov dan KPU Lampung berselisih pendapat soal pelaksanaan pilkada. KPU menyatakan pilgub akan dilaksanakan 2013 setelah mendapat surat dari KPU pusat, sementara pemprov masih menunggu hasil revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pilgub. tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pilgub.

Menurut Marwan, penyelesaian konflik tersebut memang harus melalui Kementerian Dalam Negeri. Sebab, Kemendagri yang memiliki wewenang menentukan. ”Kemendagri harus memberikan keterangan yang sejelasjelasnya agar bisa jadi pegangan kedua pihak,” tambahnya.

Menurut Marwan, polemik penyelenggaraan pemilihan gubernur Lampung terjadi karena masa jabatan

gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2009—2014 akan berakhir pada 2014. Sementara pada 2014 akan digelar pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (piplres).

Sesuai dengan aturan bila ada pelaksanaan pilpres dan pileg maka tidak boleh ada pilgub. Dan aturan ini berlaku pada 2009 sehingga penyelenggaraan pilgub pun dimajukan 2008. “Persoalan penyelenggaraan pilgub mendatang berbeda dengan periode sebelumnya. Itu karena pemerintah tengah merevisi Undang-undang (UU) No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pilgub 2008,” katanya.

Dengan adanya revisi tersebut, mekanisme penyelenggaraan pilgub belum bisa dipastikanm karena banyak aturan yang hendak diganti dalam proses revisi tersebut. Salah satunya, rencana pergantian mekanisme pemilihan dari secara langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD. “Kalau dulu sudah ada kepastian hukum, sekarang UU-nya sedang direvisi. Jadi mekanismenya belum diketahui. Yang jelas kita nanti akan mengikuti aturan yang ditetapkan,” (tim) katanya.

23

WARTA

Larangan Terima Parsel Pemprov Diminta Awasi Pejabat Menjelang hari raya Idulfitri biasanya banyak yang mengirim parsel atau paket lebaran kepada para pejabat.

Karena itu, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengingatkan seluruh pejabat di Provinsi Lampung hendaknya jangan sampai parsel yang diterima masuk dalam gratifikasi. arwan Cik Asan meminta Pemprov mengeluarkan peraturan mengenai parsel.

Karena parsel merupakan kebiasaan yang dilakukan menjelang lebaran. Peraturan tersebut sekaligus menjadi perhatian pejabat pemprov dan juga sebagai alat kontrol. “Memang ada larangan pejabat menerima parcel, berlaku untuk parsel yang nilainya masuk dalam kategori ratifikasi. Misalnya, kalau ada yang datang mau memberikan buah-buahan sebanyak 2 kilogram, kalau tidak diterima kan tidak enak. Artinya, kalau contohnya seperti itu tidak masalah. Makanya perlu pemprov membuat aturan mengenai parsel ini. Yang

M

24

penting nilainya tidak termasuk dalam gratifikasi. Kalau tidak salah di atas Rp1 juta yang masuk gratifikasi,� terangnya, Minggu (29 Juli 2012).

Artinya, menurut Marwan, perlu ada kriteria nilai sehingga parcel dikatakan gratifikasi. Meski demikian, Ketua DPRD Lampung tetap meminta agar pejabat pemprov tidak menerima

parsel. Hal tersebut untuk menghindari adanya indikasi suap dan lainnya.

Larangan untuk menerima parsel bagi pejabat publik dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 melalui surat edaran tentang larangan tersebut kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan seluruh instansi.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pemprov Lampung Sutoto mengatakan pejabat pemprov memang tidak diperbolehkan menerima parsel. Larangan itu pun sudah diberlakukan sejak lama, apalagi setelah ada surat edaran dari pemerintah pusat. “Namun, semua dikembalikan ke pejabatnya sendiri. Mau diterima atau tidak, itu menuntut kesadaran dari pejabatnya. Pemprov tidak perlu melakukan pengawasan karena hal itu kembali lagi ke moral pejabatnya,� katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA

Busyro Muqoddas: Tradisi Positif Cegah Korupsi omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus menjaga tradisi melarang pejabat atau penyelenggara negara menerima pemberian parsel atau bingkisan lainnya menjelang lebaran. “Tradisi ini bagus dan harus dijaga.

Mulanya menerima yang kecil-kecil, lalu karena terbiasa menerima barang lainnya yang berindikasi korupsi dimaklumi. Makanya dari awal jangan dibiasakan,� kata Wakil Ketua KPK Busyo Muqoddas.

Seperti diketahui, tiap tahun KPK memberikan surat edaran kepada lembaga, kementerian, dan kepala daerah agar pejabat atau penyelenggara negara tidak menerima pemberian dalam bentuk bingkisan atau parsel.

Hal itu untuk mencegah terjadinya suap dalam bentuk pemberian bingkisan, parsel, atau hadiah lainnya. Berikut kutipan wawancara dengan mantan dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu.

Apakah tahun ini KPK melarang pejabat menerima parsel?

Itu sudah pasti. Ini kan kegiatan tahunan untuk mencegah terjadinya pemberian sesuatu kepada pejabat pemerintahan atau gratifikasi terkait dengan jabatannya. Ini akan diteruskan dan dijalankan setiap tahun.

Kenapa dipertahankan?

Larangan menerima parcel bagi pejabat negara harus dipertahankan untuk menjadi tradisi. Sebab ini dalah tradisi yang positif bagi pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK mengimbaunya melalui apa?

Untuk memantau adanya gratifikasi kepada pejabat pemerintahan, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga pemerintahan bahkan kepada kementerian.

Kapan surat itu diberikan?

Beberapa waktu lalu. Kami meminta imbauan itu diperhatikan.

Bagaimana responsnya?

Di kementerian sudah ada ja-

K

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

Busyo Muqoddas

waban. Saya membaca di suatu tempat setelah menerima surat dari KPK mereka lalu langsung meneruskannya ke kepala dinas-kepala dinas setempat.

Pelarangan menerima parsel ini memiliki spirit yang bagus, karena ada nilai yang dikandung dan harus kita jaga.

Spirit yang mau dijaga apa?

Spirit yang mau kita jaga bahwa pejabat negara harus bersih dari apapun termasuk dari gratifikasi, walau hanya dari sebuah parsel. Jangan sampai orang yang menjabat membiasakan diri menerima pemberian.

Memang seharusnya bagaimana?

Ada baiknya pejabat itu memberi kepada bawahan yang berhak atas prestasi dan dedikasinya.

Memang kenapa?

Kalau pimpinan menunggu hadiah-hadiah itu kan sudah terbalik.

Seharusnya pimpinan atau pejabat itu yang memberikan.

Pengusaha parsel merugi dong?

Yang diperiksa yang besar-besar.

Apakah ini hanya berlaku kepada pejabat negara?

Tentu tidak. Ini berlaku pada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan bingkisan atau parsel kepada penyelenggara atau pejabat negara, apalagi pemberian itu terkait jabatan, tugas dan pekerjaannya. Akan lebih baik jika masyarakat mau memberikan atau

menyalurkan dananya dalam bentuk kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan kepada masyarakat miskin.

Larangan itu berupa apa saja?

Penerimaan barang atau lainnya memang dilarang di antaranya uang, barang perhiasan atau lainnya, diskon pembelian yang tidak wajar, voucer, fasilitas penginapan, tiket perjalanan wisata, dan banyak lagi yang lainnya.

Memang ada aturannya?

Oh itu pasti ada aturannya. Ka-rena persel ini bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyelengara negara dan itu diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 21 B Tapi kenapa hanya lebaran?

Siapa yang bilang cuma di hari raya saja. Di hari-hari keagamaan lainnya juga diwajibkan untuk melaporkan ke KPK. Selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah lembaga, kementerian, dan kepala daerah menerima bingkisan atau pemberian lainnya.

Berapa lama sebuah pemberian itu dinyatakan KPK sebagai sebagai sebuah gratifikasi?

Sesuai dengan aturan yang ada, pimpinan KPK akan menetapkan status kepemilikan bingkisan atau pemberian lainnya itu, apakah menjadi milik negara atau milik penerima, yakni dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan diterima KPK. Lalu bingkisan itu diapakan?

Kalau dinyatakan milik negara maka akan dikembalikan ke negara. Namun kalau itu masih dalam taraf wajar dan memang layak diterima oleh si penerima (rakyat merdeka) akan dikembalikan.

25

WARTA

Subsidi OTD Jemaah Haji Naik 100 Persen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan subsidi tambahan 100 persen untuk Ongkos Transit Daerah (OTD) bagi calon jamaah haji asal Lampung.

Dengan begitu, tanggungan OTD jamaah turun dibandingkan tahun sebelumnya. ari hasil rapat OTD yang berlangsung di ruang Asisten, Rabu (25 Juli 2012), diketahui subsidi yang diberikan pemprov sebelumnya Rp250 ribu sekarang naik jadi Rp 500 ribu per jamaah, sementara kabupaten/kota tetap menyubsidi Rp750 ribu/jamaah sama seperti tahun lalu.

Nilai OTD-nya masih Rp2.165.000. Karena sudah mendapat tambahan subsidi dari pemprov Lampung, kemudian ditambah subsidi dari kabupaten/kota, berarti jamaah tinggal membayar sisanya, yakni Rp915 ribu.

“Karena ada tambahan subsidi tadi, berarti jamaah lebih ringan dalam membayar OTD. Semua ini sudah disepakati, termasuk DPRD juga setuju,” jelas Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setprov Lampung Relliyani.

Seperti dikatakan Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir bahwa penambahan OTD tersebut merupakan hasil dari pembahasan APBD murni tahun 2012. “DPRD sepakat dengan penambahan subsidi OTD. Ini kita lakukan dalam rangka bagaimana provinsi memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan sehingga jamaah haji dapat beribadah dengan khusyuk di tanah suci,” katanya.

Setelah disepakati, calon jamaah tinggal melakukan pelunasan yang sudah dimulai pada 25 Juli sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012. Selain pelunasan OTD calon jamaah juga sudah mulai melakukan pelunasan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1433 H/ 2012 M. Masalah maskapai penerbangan akan ditender oleh Kanwil Agama, untuk calon jamaah kloter pertama akan

D

26

berangkat 21 September 2012.

“Perlu diinformasikan kembali bahwa mulai tahun ini kita akan memberikan makan untuk jamaah selama berada di Mekkah. Kita akan memberikan makan sehari dua kali dan insyallah tahun depan kita akan berikan subsidi lagi berupa penyediaan transportasi untuk mengangkut jamaah dari Maktab ke Masjidil Harram,” kata

Relliyani.

Kepala Kantor Kementrian Agama Wilayah Lampung Abdurrahman menjelaskan BPIH Lampung sebesar 3.638 dolar AS, karena Lampung masuk kuota Jakarta. Pelunasan tahap I dari tanggal 26 Juli sampai 16 Agustus kemudian tahap kedua dari tanggal 27 Agustus sampai 31 Agustus 2012.

Apabila sampai dengan tanggal 31

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA Agustus 2012 kuota jamaah tidak terpenuhi maka masa pelunasan diperpanjang dari tanggal 3 September sampai 7 September. “Penyetoran tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan waktu pembayaran dari pukul 10.00 wib-15.00. Silakan dilunasi di bank tempat pertama kali menyetor, dan kalau tidak dilunasi sampai batas waktu maka keberangkatan tahun ini bisa mundur dan untuk mengisi kekosongan kuota adalah kuota tahun 2013 yang dimajukan,” jelasnya.

Menurut Kepala Bidang Urusan Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung Seraden Nihan, Pemerintah pusat menetapkan biaya penyelenggaraan haji

(BPIH) tahun 2012 sebesar Rp33,46 juta, yang tertuang dalam Perpres No. 67/2012 tentang BPIH tahun 1433 Hijriah. Perpres tersebut merupakan dasar untuk pelunasan BPIH. “Kami memulai pembukaan pelunasan BPIH pada 25 Juli,” kata Seraden.

Calon jamaah haji (calhaj) diberikan waktu selama satu bulan atau 22 hari kerja untuk melakukan pelunasan biaya haji. Apabila selama waktu tersebut calhaj yang masuk dalam kuota 2012 belum melunasi BPIH, pemerintah memberikan toleransi minggu atau lima hari kerja untuk melakukan pelunasan.

“Tahun ini, waktu pelunasan bisa sampai empat minggu karena penerbitan perpres lebih cepat. Kalau tahun

lalu, pelunasan hanya dua minggu karena perpres baru terbit pertengahan Agustus,” ujar Seraden. Kalaupun dari 6.828 orang kuota calhaj 2012 masih terdapat kekosongan, kuota kosong tersebut akan diberika kepada waiting list (daftar tunggu) nomor urut berikutnya yang tidak masuk kuota 2012.

Adapun, nomor porsi calhaj terakhir yang mendapat kuota 2012 adalah 0800052381.

Apabila kuota 2012 tetap masih belum terpenuhi sampai waktu yang ditentukan, Kanwil Kemenag Lampung akan melaporkan hal tersebut kepada Kemenag, selanjutnya Kemenag akan memutuskan pengisian kuota yang belum terisi tersebut. (tim)

Cara Menghormati Bulan Puasa nggota DPRD Provinsi saling menghormati apalagi sesama Lampung yang juga Wakil muslim,” katanya. Khusus untuk Ketua Pengurus Wilayah tempat hiburan, Soleh juga meminta Nahdatul Ulama (NU) M. agar ditutup selama Ramadhan, Soleh Bajuri meminta semua karena dikhawatirkan akan mengangmasyarakat menghormati bulan gu khusyuknya berpuasa.

Ramadan. Dari tempat hiburan, Wakil Ketua Komisi II DPRD objek wisata hingga rumah makan Lampung ini juga meminta pihak harus menghormati bulan suci bagi terkait melakukan pengawasan bagi umat Islam ini. peredaran dan penjualan makanan “Untuk warung makan, kalau selama bulan Ramadhan, terutama disuruh tutup semuanya sepertinya Badan Pengawasan Obat dan Masulit. Mereka juga mencari nafkah. kanan (BPOM) harus lebih proaktif Lagi pula memang banyak konsumen mengawasi peredaran bahan-bahan dari selain Muslim yang mempangan yang kadaluwarsa maupun butuhkan. Yang terpenting dicari tidak berizin. cara yang tepat bagaimana meng“Bukan hanya itu, kami juga hormati orang yang sedang berminta kepada pemerintah memperM. Soleh Bajuri puasa,” kata Soleh Bajuri, menjelang hatikan stok kebutuhan sembako untuk memasuki Ramadan 1433 H pada persiapan puasa dan lebaran. Semua Senin 16 Juli 2012. ini untuk kemaslahatan rakyat banyak yang dilihat dari banyak Kalau tahun lalu, warung makan yang masih buka sisi. Kami minta pemerintah provinsi dan pihak terkait pada umumnya memang hanya menutupi sebagian memberikan kepada masyarakat untuk memperhatikan warungnya supaya tidak terlalu mencolok. Menurutnya, dagangannya dan yang menjual makanan yang halal, serta cara seperti itu sudah baik dan sebagai bentuk menghormati umat yang berpuasa,” katanya. penghormatan kepada umat yang berpuasa. Tetapi masih Sementara kepada umat Islam yang menjalankan ditemukan masyarakat meski pada bulan puasa masih puasa, M. Soleh Bajuri mengajak untuk memperbanyak semaunya saja merokok di tempat-tempat umum. Bahkan amal ibadah, baik berupa kepatuhan kepada Allah SWT seperti tanpa rasa malu, mereka santai saja merokok di maupun menjalin interaksi yang baik dengan sesama depan yang berpuasa. manusia dan lingkungan. “Intinya berpuasa itu “Ironisnya kadang-kadang dilakukan orang muslim. pengendalian diri. Mari kita manfaatkan bulan suci ini Itulah sedihnya. Makanya di bulan puasa ini kita harus untuk menebar kebaikan,” nasihatnya. (tim)

A

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

27

KOLOM

BAHAGIA JADI INDONESIA Tulisan Daoed Joesoef berjudul “Indonesia Negara Gagal?� (Kompas, 12 Juli 2012) menarik sekali. Doktor multi disiplin dari Sorbornne ini banyak benarnya. Pertama, pembangunan sudah jauh dari memadai bila didangkalkan hanya ke dalam pembangunan ekonomi. Kedua, dalam jumlah yang terus bertumbuh semakin banyak di antara kita yang tidak lagi bahagia menjadi Indonesia. Ketiga, kita memerlukan pikiran segar. inda Sparrowe—dalam majalah Yoga International edisi Summer 2012—jernih sekali menerangkan keterbatasan kemajuan ekonomi. Bertahun-tahun manusia dicekoki bahwa semakin kaya sebuah bangsa secara materi maka semakin bahagia rakyatnya. Ternyata, The World Happiness Report (laporan dunia tentang kebahagiaan) terakhir yang dibuat oleh The Earth Institute dari Universitas Colorado bercerita lain.

Amerika Serikat yang memiliki produk nasional bruto tertinggi di dunia selama bertahun-tahun bahkan tidak termasuk dalam sepuluh besar sebagai bangsa bahagia. Perhatikan angkanya, 19 juta warga Amerika Serikat mengalami depresi, 40 juta resah, 23 juta kecanduan obat-obatan, 93 juta mengalami kegemukan.

Sebaliknya, bangsa yang indeks kebahagiaannya tinggi, ditandai oleh dua hal, yakni rasa percaya yang tinggi serta rasa hormat mendalam satu sama lain. Serangkaian kekayaan yang sedang dalam proses kepunahan di manamana. Linda Sparrowe kemudian memberikan dua jalan keluar: inner quest, living yoga. Menggali ke dalam diri serta menggunakan kehidupan sebagai langkah kebersatuan kosmik.

Tanpa keseriusan, kemajuan ekonomi sekencang apa pun, termasuk semua rumah jelek dipugar dengan program bedah rumah, semua warga diberi sepeda motor gratis pun, tetap akan melahirkan kebingungan. Soal tidak bahagia menjadi Indonesia, contohnya terus bertambah.

Aceh adalah cerita lama yang

L

28

Oleh Gede Prama

belum selesai sepenuhnya. Irian Jaya adalah kisah tua yang terus membara dalam sekam. Kalimantan baru-baru ini berani menutup sungai besar tempat transportasi hasil tambang karena protes dengan kebijakan bahan bakar minyak.

Bali pernah meradang gara-gara undangundang antipornografi. Intinya sederhana, rasa percaya di antara kita terus menurun.

Membaca kecenderungan ini, kita memerlukan arsitektur berbangsa yang berbeda. Di tengah argumen kaya Daoed Joesoef, ada satu hal yang layak direnungkan kembali, pendekatan yang memandang pemerintah selalu salah.

Keindonesiaan yang tidak membahagiakan, bila boleh jujur, adalah tanggung jawab bersama.

Terlalu besar beban pemerintah bila semua kesalahan hanya ditimpakan pada mereka. Dalam tataran yang lebih luas, kita sudah terlalu lama terpenjara dalam paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi ke luar diri. Ekonomi sebagai panglima pembangunan adalah bukti supremasi kekuatan luar diri seperti uang.

Pendekatan seperti ini, bahkan di Amerika Serikat pun tidak membahagiakan. Optimisme Soekarno-Hatta tatkala memproklamasikan kemerdekaan kurang lebih diwarnai oleh energi seperti ini. Bangsa ini bisa berdikari (berbahagia karena upaya sendiri).

Meminjam sebuah cerita, suatu hari ada orang tua berumur kepala delapan sakit-sakitan, oleh dokter diduga sebentar lagi wafat. Untuk itu diminta merenungkan pengalaman hidupnya agar bermakna bagi yang lain.

Ternyata renungannya indah sekali.

Tatkala muda, ia mau mengubah dunia dan gagal. Saat dewasa, ia mau mengubah negara dan tidak berhasil.

Ketika menua, ia mau memgubah keluarga, lagi-lagi kecewa. Setelah mau wafat baru sadar, ternyata intinya adalah mengubah diri. Terutama karena saat diri berubah dunia juga berubah.

Ini mirip dengan pesan tua meditasi, bila semua terlihat salah artinya perlu meditasi. Tatkala terlihat yang salah bukan orang tapi pikiran ini artinya meditasinya sudah mulai.

Kapan saja terasa tidak ada yang salah, semua sempurna apa adanya, artinya meditasi selesai. Bagi sebagian awam, pendekatan ini dikira menjadi bodoh dan dibodoh-bodohi.

Bagi yang sudah dewasa secara spiritual mengerti, aristektur masa depan lebih mungkin membahagiakan bila batin manusia bersih dan jernih.

Sebersih dan sejernih Nelson Mandela tatkala memulai sejarah baru pascatumbangnya rezim kulit putih di Afrika Selatan. Tidak saja Afrika Selatan bahagia, Nelson Mandela juga bahagia.

Terbukti 18 Juli 2012 ini beliau merayakan ulang tahun ke-94, dikunjungi mantan presiden AS Bill Clinton, dicintai oleh jutaan manusia dari seluruh dunia.

Dalam terang cahaya ini, kita memerlukan pikiran jernih dalam menyongsong masa depan. Jernih dalam memandang sejarah, jernih dalam merasakan masalah. Kemudian baru mungkin lahir langkah jernih yang bisa meningkatkan rasa percaya di antara kita. Ia lebih mungkin memberi ruang damai pada publik untuk melakukan inner quest, living yoga.

Di kedalaman penggalian di dalam, kehidupan serupa taman atau pelangi yang warna-warni. Tidak saja kehidupan luar kaya warna (agama, suku, bahasa yang berbeda), di dalam sini juga kaya warna (kadang senang kadang sedih). Di tangan elit yang pikirannya jernih, hatinya bersih, tangannya trampil, perbedaan ini kemudian diracik menjadi bibit-bibit bagi lahirnya bangsa bahagia. Lex Hixon (*) menyebutnya coming home.

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA

Dukung Penambahan Anggaran Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung berencana mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) yang direncanakan bertempat di Lampung pada APBD Perubahan tahun 2012.

al tersebut terungkap pada saat hearing antara Dispora Lampung, KONI Lampung, dan Komisi V DPRD Provinsi Lampung, di ruang rapat Komisi V, beberapa waktu lalu. Ketua Komisi V Yandri Nazir mengatakan pihaknya berupaya membantu menggiring pengajuan penambahan anggaran untuk Popwil Lampung tersebut.

“Saat ini berkas ajuannya sudah ada di Panitia APBD Perubahan eksekutif. Kami juga baru tahu kalau anggaran yang ada untuk Popwil itu kurang,” katanya. Menurutnya, anggaran yang ada memang harus ditambah, karena kalau tidak dapat dipastikan sangat kurang untuk membiayai Popwil.

“Ini menyangkut nama baik Lampung. Kita bisa

H

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

mendapat malu kalau Popwil diselenggarakan dengan anggaran yang sangat minim,” katanya. Sedangkan untuk anggaran KONI Lampung, Komisi V DPRD Lampung berkomitmen membantu semua kekurangannya dengan menganggarkan pada APBD Perubahan. Terlebih untuk perlengkapan atlet dan penghargaan bagi atlet berprestasi. “ Mengenai dana untuk reward atlet, kalau tidak dianggarkan dikhawatirkan akan mengurangi motivasi atlet.

Akan tetapi, kami juga berharap bukan hanya reward insidental yang diberikan kepada atlet berprestasi, melainkan kepastian dari pemerintah terhadap masa depan mereka,” katanya.

Misalnya bagi atlet yang masih bersekolah, diberi prioritas pada sekolah-sekolah negeri dan bermutu dengan

29

WARTA Puryoto menambahkan pada PON XVIII cabang panahan akan turun di nomor ronde nasional dan fita recurve, baik di putra maupun putri.

Semua nomor yang diikuti Lampung berpotensi meraih medali. bantuan biayanya. Sedangkan untuk atlet yang sudah tidak bersekolah lagi, hendaknya diberikan kepastian pekerjaan untuk mereka. Jangan sampai atlet berprestasi masa depan mereka tak jelas.

“Hal itu juga memancing munculnya atlet-atlet berpotensi lainnya. Kami menyambut baik usulan Raperda yang akan diajukan Dispora Lampung, asal tujuannya memang untuk prestasi dan kesejahteraan atlet,” katanya.

Peralatan Kurang Memadai Sementara menurut sejumlah pelatih dan atlet, sejumlah cabang olahraga Lampung menuju PON XVIII menuai banyak kendala untuk berlatih optimal. Selain minim try out, para atlet juga terkendala peralatan pertandingan yang kurang memadai.

Seperti dikatakan pelatih aeromodelling Lampung yang juga merangkap sebagai atlet, Sugeng Nugroho. Menurutnya, untuk mengikuti PON XVIII di Riau September mendatang, pihaknya menggunakan alat yang dirakit secara mandiri.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan atlet dari daerah lainnya, yang memiliki peralatan dari luar negeri.

“Tapi kami bangga dan terbukti kami mampu bersaing dengan daerah lain yang memiliki peralatan impor,” kata Sugeng, beberapa waktu lalu. Sugeng mengaku sudah mengajukan permohonan pengadaan peralatan dan bahkan sekaligus melakukan pemaparan terkait fungsi alat tersebut kepada KONI Lampung pada April 2012 lalu. Namun, hingga kini alat yang dibutuhkan tidak kunjung terealisasi.

“Tapi kami terima dengan lapang dada, karena mungkin pertimbangannya kami lolos ke PON tanpa meraih medali.

Jadi kebijaksanaan KONI kami rasa sudah wajar,” kata Sugeng.

Pada PON XVIII di Riau, cabang aeromodelling akan turun pada lima nomor lomba dengan menyertakan tiga atlet, yakni Sugeng Nugroho, Riki Indrayana, dan Dwi Hari Setiawan.

Kendala peralatan juga menimpa salah satu cabang olahraga unggulan, yakni panahan. Cabang yang tidak pernah absen menyumbangkan medali untuk Lampung di pentas

30

PON sejak 1996 tersebut hanya memiliki peralatan yang sudah uzur, yakni busur yang berusia delapan tahun atau sejak PON 2004 dan anak panah bekas PON 2008.

Pelatih panahan Lampung, Puryoto, menegaskan masalah peralatan akan berpengaruh dalam menentukan prestasi para atlet. Ia berharap meskipun tidak terealisasi secara lengkap, peralatan yang pokok, seperti busur dan panah, seyogianya sudah ada yang baru sebelum pelaksanaan PON XVIII. Puryoto menambahkan pada PON XVIII cabang panahan akan turun di nomor ronde nasional dan fita recurve, baik di putra maupun putri. Semua nomor yang diikuti Lampung berpotensi meraih medali. “Kami menargetkan dapat meraih emas,” katanya.

Masalah peralatan juga menimpa cabang selam yang berpotensi meraih medali. Cabang olahraga yang selalu menyumbangkan medali bagi Lampung sejak PON 2000 ini bahkan meminjam peralatan untuk mengikuti Kejurnas Seal Banda di Ternate, Maluku Utara pada 12—14 Juli lalu.

Hasilnya luar biasa, dengan alat pinjaman tersebut dua peselam Lampung, Vania dan Cindy, berhasil membawa pulang 2 emas dan 2 perunggu.

Berdasarkan data dari KONI Lampung, anggaran untuk peralatan pertandingan yang tersedia sebesar Rp250 juta.

Angka itu konon masih jauh di bawah kebutuhan, yakni Rp750 juta. Oleh sebab itu, pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2012, KONI Lampung kembali mengajukan penambahan dana Rp500 juta.

Sebelumnya, Ketua Umum KONI Lampung Sjachrazad Z.P. mengatakan pihaknya akan mengupayakan perlengkapan peralatan cabang olahraga sebelum pelaksanaan PON XVIII September mendatang. “Kami akan usahakan penuhi sebelum PON. Tapi mungkin tidak sepenuhnya, tapi akan disesuaikan (tim) dengan anggaran yang ada,” kata Sjachrazad.

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

WARTA

Pansus Lahan Waydadi Targetkan 2 Bulan Beres Penyelesaian lahan pemerintah provinsi yang dihuni oleh masyarakat di Waydadi, Sukarame, Bandarlampung, sudah lama ditunggu masyarakat.

DPRD Provinsi Lampung pun telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelesaikan konflik lahan tersebut. ansus Pelepasan Aset berupa tanah seluas 89 hektare yang diketuai Hartarto Lojaya, yang terpilih melalui voting, segera bekerja dan menargetkan bisa menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu dua bulan.

Memang bukan pekerjaan mudah, karena melepaskan aset pemprov untuk masyarakat. Diperlukan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait agar masyarakat memahami duduk persoalan dan status kepemilikan tanah mereka.

“Kami targetkan dua bulan bisa selesai. Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama yang baik. Kami optimistis dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,” kata Hartarto usai rapat pembentukan pansus, Selasa 31 Juli 2012.

Menurut Hartarto Lojaya, Pansus segera melakukan rapatrapat untuk membicarakan langkah yang akan ditempuh. “Kita bekerja sangat hati-hati, salahsalah kita yang kena jerat hukum.

Sebab, menyangkut pelepasan aset pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Hartarto, pihaknya menginginkan masukan-masukan dari aparat terkait seperti Lurah Waydadi dan Camat Sukarame serta akan mengundang Pokmas Waydadi.

Pansus juga akan melakukan studi lapangan.

Sementara Watoni Nurdin selaku wakil Ketua Pansus Waydadi mengungkapkan dari target yang telah ditetapkan selama dua bulan tersebut bersifat fleksibel.

“Bisa selesai 2 bulan, bisa juga

P

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012

lebih. Target 2 bulan itu agar pansus bekerja lebih cepat. Tapi kalau 2 bulan belum selesai, kita bisa minta perpanjangan waktu,” ujarnya.

Menurut Watoni, dalam hal ini Pansus terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan, seperti Biro Aset, Tata Pemerintahan, Biro Hukum, dan Pokmas Waydadi. “Yang jelas semua pihak terkait akan diajak bicara, terutama mengenai batasan dan indikasi pelepasan. Pansus dalam hal ini hanya bersifat melepas aset, kalau aturan main dan praktek lapangannya pemprov yang akan menjalankan”, katanya.

Menurut Rizal, salah satu warga Jalan Pembangunan I Kelurahan Waydadi Sukarame, Bandarlampung, masyarakat menyambut baik adanya

pansus yang akan membantu menyelesaikan konflik lahan tersebut. “Kami minta Pansus menjelaskan sebenar-benarnya status tanah itu, kalau kita sudah memberikan ganti rugi sesuai ketetapan, apakan ada jaminan dari Pansus bahwa tanah ini tidak akan diambil lagi oleh pemerintah,” kata Rizal.

Menanggapi hal itu, Hartarto Lojaya mengatakan dengan adanya Pansus ini, nantinya masyarakat yang sudah membayar ganti rugi kepada pemerintah akan diberikan sertifikat tanda kepemilikan lahan.

“Kalau tidak langsung dikasih sertifikatnya, khawatir ada masalah lagi di kemudian hari,” ujarnya. (tim)

31

KUNJUNGAN BANMUS & BANLEG DPRD JATIM

Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Jawa Timur mengadakan kunjungan ke DPRD Provinsi Lampung pada 27 Juli 2012. Rombongan Banmus DPRD Jawa Timur yang dipimpin ketuanya diterima Ketua Banmus yang juga Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, didampingi Sekretaris Dewan Sudarno Eddi dan sejumlah anggota DPRD Lampung. Selain berdialog bertukar pengalaman dan informasi, kedua Banmus

32

tersebut juga bertukar cenderamata.

Sementara rombongan Badan Legislasi DPRD Provinsi Jawa Timur diterima Ketua Banleg DPRD Provinsi Lampung Farouk Danial dan sejumlah anggotanya. Dalam pertemuan yang dipandu Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung Peturun A.S. itu banyak hal yang dibicarakan kedua Banleg tersebut, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi legislasi. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JULI 2012