Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2012 by Rudy DPRD

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

AKTUALITA

Lagi, Kontroversi Pajak Progresif Kontroversi penerapan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terus bergulir. Ketika pertama kali diberlakukan pada Maret lalu, penerapan tarif progresif kepada badan usaha dan pemilik kendaraan umum menuai banyak protes dari kalangan pengusaha, terutama usaha jasa angkutan.

epala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung pun mengeluarkan SK petunjuk teknis yang di

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

dalamnya antara lain menyatakan bahwa lembaga berbadan hukum seperti perusahaan atau lembaga swasta lainnya terbebas dari penerapan tarif

pajak progresif. Komisi III DPRD Provinsi Lampung lewat Ketua Komisi Yusuf Wibisono dan anggotanya Sahzan Syafrie mem-

AKTUALITA pertanyakan validitas SK yang dikeluarkan kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung itu. Yusuf Wibisono menyatakan keluarnya aturan baru dari Dispenda terkait pajak progresif itu tidak berkonsultasi dengan DPRD Lampung. “Jangan sampai keluarnya ketentuan baru itu menyebabkan adanya konsekuensi hukum di kemudian hari. Sebab, aturan mengenai penerapan pajak progresif di dalam Perda sifatnya menyeluruh dan tidak ada pilah dan pilih,” katanya. Apakah petunjuk teknis yang dikeluarkan kepala Dinas itu tidak bertentangan dengan perda. Selain itu, seharusnya ketentuan tersebut diatur dalam pergub, bukan SK kepala Dinas. Menurutnya, SK Kepala Dinas Pendapatan Daerah No. 973/0037/lll.18/ 01/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif itu perlu diklarifikasi dan didudukkan pada posisi yang tepat dan benar agar tak menjadi bumerang di kemudian hari. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua Organda Bandarlampung H. Tony Eka Candra. Menurut Tony, SK yang dikeluarkan Kepala Dispenda Lampung tidak perlu lagi dipertanyakan validitasnya. Sebab, SK tersebut dinilai tidak menyalahi

aturan. Dia menjelaskan SK kepala dinas merupakan petunjuk teknis dari Pergub No. 41/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No. 2/ 2011 tentang Pajak Daerah. Pergub itu merupakan turunan dari Perda Pajak Daerah No. 2/2011 yang dalamnya memuat ketentuan mengenai pengenaan tarif progresif. Pada Perda tentang Pajak Daerah pasal 9 sudah jelas

tertulis mengenai aturan pengenaan tarif progresif. “Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda dua maupun roda empat atau lebih dikenakan tarif secara progresif. Jadi jelas

Yusuf Wibisono menyatakan keluarnya aturan baru dari Dispenda terkait pajak progresif itu tidak berkonsultasi dengan DPRD Lampung. “Jangan sampai keluarnya ketentuan baru itu menyebabkan adanya konsekuensi hukum di kemudian hari.” kan di sana, yang dimaksud adalah kendaraan pribadi,” katanya. Sementara kendaraan milik badan usaha atau lembaga kepemilikannya bukan bersifat pribadi. Lalu, hal tersebut ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 9 ayat (1). Pada Pergub 41/2011 yang menjadi juklak Perda tentang Pajak Daerah penegasan serupa kembali dimuat. “Pada Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 ayat (7)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

AKTUALITA Pemprov harus mulai menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih untuk menarik pajak sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dalam membayar pajak.

disebutkan kendaraan bermotor bukan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan sendiri. Kemudian Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa bahwa yang namanya angkutan umum atau badan hukum tidak dikenakan pajak progresif,” jelas dia. Sebagai Ketua Organda Bandarlampung, Tony menyatakan sudah mengikuti sosialisasi yang digelar Dispenda Lampung. Menurutnya, sangat lucu jika di Lampung untuk angkutan umum dan berbadan hukum dikenakan pajak progresif. “Sementara di provinsi lain tidak dikenakan itu. Dengan demikian, saya melihat tak ada satu pun aturan yang dilanggar. Apa yang dilakukan Dispenda justru memperkuat perda dan pergub yang sudah ada,” tegas Tony. SK Kepala Dinas itu wajar dikeluarkan sebagai petunjuk teknis agar tidak terjadi salah penafsiran oleh petugas pelaksana di lapangan. Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan Pimpinan DPRD sudah meminta agar polemik tersebut cepat diklarifikasi dan dituntaskan. “Kami minta agar cepat diklarifikasi supaya tidak terus berkepanjangan dan menimbulkan kegalauan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

Prinsipnya, tujuan penerapan pajak adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Gali Potensi Pajak Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan juga mengharapkan Pemprov Lampung lebih maksimal dalam menggali potensi pajak daerah sehingga anggaran pembangunan bisa terus bertambah. Untuk menggali potensi pajak itu Pemprov harus lebih dulu mendata secara cermat potensi pajak apa yang secara hukum diperbolehkan undang-undang untuk ditarik, tapi selama ini belum tersentuh. Selain itu, Pemprov harus mulai menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih untuk menarik pajak sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dalam membayar pajak. “Kalau berbagai potensi sudah digali, kemudian cara membayar pajaknya dipermudah, saya yakin pendapatan kita dari sektor pajak bisa lebih besar,” kata dia. Menurut rencana, pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2012 diperkirakan bertambah sekitar Rp126,054 miliar. Nilai yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah itu, lebih kecil dari tambahan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2011 yang mencapai Rp258,977 miliar. Angka itu di luar sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. Namun, jika ditambah dengan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang mencapai Rp784,866 miliar lebih, pendapatan Lampung bisa bertambah hingga Rp910,920 miliar. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Lampung Kherlani, untuk meningkatkan pendapatan daerah, instansinya berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, di antaranya dengan modernisasi administrasi pendapatan asli daerah dan penyempurnaan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satunya dengan menerapkan sistem online pada pemungutan pajak.

Bagi Hasil Perkebunan Menurut Marwan, salah satu upaya yang kini diusulkan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah bagi hasil pajak perkebunan. Hal itu mengacu pada sejumlah daerah yang menerapkan bagi hasil dalam pertambangan. “Lampung merupakan salah satu provinsi yang maju dalam bidang perkebunan dan pertanian. Sejumlah perusahaan perkebunan berada di sini. Dari sisi penerimaan pajak, perkebunan mempunyai potensi,” katanya. Dengan adanya bagi hasil, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) Lampung meningkat. “Meski tidak sama persentasenya, paling tidak kita bisa mereferensi pada daerah yang memiliki hasil tambang,” katanya. Marwan menyatakan sudah menyampaikan usulan tersebut saat menggelar hearing dengan DPR RI dalam konteks pembahasan RUU

AKTUALITA Pemerintahan Daerah beberapa waktu lalu. “Kalau kita galang, kita punya potensi menambah pendapatan. Sebab, PAD kita cukup bersaing dengan daerah lainnya seperti Kalimantan dan Kepulauan Riau,” katanya. Kini, Lampung terdiri atas 14 kabupaten/kota dan sebentar lagi jumlah itu akan bertambah menyusul lahirnya Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, menurut Marwan, perlu ada akselerasi lebih cepat dalam menggali sektor pendapatan. “Dengan anggaran Rp3 triliun untuk 14 kabupaten/kota yang sebentar lagi bertambah, saya rasa kita harus bergerak lebih cepat,” katanya. Usulan menggali potensi dari sektor bagi hasil pajak perkebunan itu juga sudah disampaikan ke sejumlah pihak, termasuk ke Pemprov Lampung. Marwan menegaskan usulan tersebut terus disikapi dengan serius. “Yang jelas, kita sudah menyampaikannya dan ketua Pansus RUU Pemda di DPR RI menannggapi dengan baik dan mempertimbangkan untuk dimasukkan dalam undang-undang,” katanya. Terkait dengan pelaksanaan Perda

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum di Jalan Raya, Marwan Cik Asan meminta Pemprov segera mengevaluasi penerapan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung nomor G/779/ B.IV/HK/2012 tentang Penertiban Angkutan Batu Bara dan Barang Tambang. Menurut Marwan, DPRD me-

nganggap SK yang membatasi pengangkutan batu bara dan barang tambang maksimal sebanyak 20 ton itu tidak efektif. “Pembatasan itu tidak dipatuhi oleh pengangkut batu bara. Sekarang jembatan Way Besai kembali rusak dengan penyebab yang sama, yaitu over muatan truk batu bara. SK itu harus segera dievaluasi kembali,” katanya. (tim)

Terus Bahas Rumija Provinsi

PRD Provinsi Lampung terus dipakai tapi tidak melibatkan pemprov. membahas dan mematangkan Nah, dengan keluarnya perda tersebut, Raperda Ruang Milik Jalan nantinya pemprov mempunyai peran (Rumija) Provinsi Lampung. lebih dalam bidang pengawasan terhadap Ketua Badan Legislasi Farouk Danial rumija provinsi. Meskipun demikian, menyatakan dalam raperda itu akan Farouk tak mau jika nantinya pemprov diatur mengenai pengawasan terhadap menerapkan retribusi pada rumija reklame maupun pemanfaatan rumija provinsi. milik Provinsi Lampung. “Nggak ada retribusi, nggak ada Selama ini, menurut anggota pajak. Hanya kalau mau menegakkan Dewan dari Partai Gerindra itu, setiap papan reklame di sana, harus ada advis ada reklame maupun kegiatan pada dan supervisi. Ketika baliho roboh, rumija provinsi, Pemprov Lampung misalnya, polisi bisa memanggil yang tidak dilibatkan. “Nanti dibuat petanya, punya kewenangan pada ruas jalan yang kewenangan provinsi nanti ada tersebut,” jelas Farouk. Farouk Danial peta dan ruas-ruasnya, ada ukurannya, Nantinya, perizinan mengenai yang semuanya menjadi lampiran dalam raperda penggunaan rumija provinsi tetap akan melewati tersebut,” kata dia, sebelum rapat Pansus, 28 Juni 2012. kabupaten/kota bersangkutan. Hanya, pemprov nanti yang Dia menjelaskan untuk ruas jalan provinsi dan menentukan laik atau tidak rumija tersebut dipakai pusat di wilayah Kota Bandarlampung selama ini banyak berdasarkan laporan dari kabupaten/kota. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

LAPORAN UTAMA

Setuju Mobil Dinas Pakai BBM Non-Subsidi Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan DPRD Lampung sepakat jika mobil dinas pemerintah menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi (pertamax). “Kami pun mulai merancang skema penggunaan BBM nonsubsidi dalam APBD Perubahan Tahun 2012. Persoalan BBM nonsubsidi juga menjadi salah satu topik bahasan dalam rapim DPRD Lampung. Anggarannya nanti disesuaikan dan harus efisien,” katanya.

enurut kader Partai Demokrat itu, jika memang memungkinkan, pada saat APBD Perubahan Tahun 2012 ketok palu, seluruh mobil dinas Pemprov Lampung sudah bisa bisa menggunakan BBM nonsubsidi. “Kalau untuk APBD Perubahan, mungkin terjadi pergeseran anggaran untuk

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

menutupi penggunaan BBM nonsubsidi bagi mobil dinas,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menyatakan persetujuanya terkait pemberlakuan larangan mobil dinas (mobdin) memakai BBM bersubsidi jenis premium dan mewajibkan memakai BBM nonsubsidi (pertamax). “Saya

setuju. Kami akan membahasnya dalam waktu dekat ini dengan dinas terkait,” katanya, ketika bertemu wartawan di Kantor Gubernur, Kamis 7 Juni 2012 lalu. Ia menyebutkan Pemerintah Provinsi Lampung belum bisa memberlakukan larangan mobil dinas memakai bahan bakar minyak bersubsidi jenis

LAPORAN UTAMA

premium, karena masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait larangan tersebut. Namun demikian, Pemprov Lampung akan mematuhinya jika kebijakan pelarangan mobil dinas memakai BBM bersubsidi diberlakukan. Gubernur juga menyebut sudah mulai membahas anggaran pembelian BBM untuk mobil dinas pada APBD Perubahan. “Kami akan mencoba menyesuaikan anggaran untuk pembelian BBM untuk kendaraan dinas di APBD Perubahan,” kata dia. Selama ini dirinya juga telah melakukan penghematan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas. “Saya hanya menggunakan kendaraan dinas lima hari kerja, setelah itu mobil masuk garasi.” Pemprov Lampung juga berencana tidak akan lagi membeli kendaraan untuk inventaris dinas tetapi dengan sistem sewa sehingga menghemat anggaran. “Kami akan mencontoh BUMN seperti PT Pusri maupun PT Pertamina yang tidak lagi membeli kendaraan untuk inventaris dinas, tetapi dengan sistem sewa,” kata dia. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima kebijakan dalam penghematan energi, yaitu pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU; pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, BUMN dan BUMD; pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan; juga dengan stiker, yang pengawasannya dilakukan oleh BPH

Migas secara terpadu bekerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan lain adalah konversi BBM ke BBG untuk transportasi. Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menyatakan Pemprov Lampung menganggap penggunaan BBM nonsubsidi bagi mobil dinas di daerah luar Jawa dan Bali masih sebatas imbauan pemerintah pusat. “Baru imbauan, sampai sekarang belum ada surat dari pemerintah pusat, apakah dari presiden maupun menteri,” katanya. Menurutnya, jika nanti surat yang berisikan perintah resmi untuk beralih ke BBM nonsbusidi sudah diterima, Pemprov Lampung segera menindaklanjutinya. Sebab, jika peralihan BBM bersubsidi ke nonsubsidi dilakukan tanpa ada perintah resmi dikhawatirkan justru menimbulkan kekeliruan. Sementara PT Pertamina meminta Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengawali penerapan aturan yang membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berpelat merah. “Saya sudah sampaikan kepada Asisten II Sekda Lampung, tampaknya pemda menyambut positif usulan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas,” kata Sales Areal Manajer PT Pertamina Wilayah Lampung-Bengkulu, Umar Chotib. Meskipun aturan tersebut belum diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Bali, pihaknya akan menerapkan peraturan tersebut sedini mungkin dengan menggandeng pemerintahan setempat. “Untuk Pertamina sendiri, sejak empat tahun lalu sudah menggunakan pertamax bagi setiap kendaraan dinas dan kendaraan berpelat hitam milik kami,” ujarnya. Bahkan, untuk kendaraan tanki dalam waktu dekat, tidak lagi menggunakan solar bersubsidi.

Berlaku Mulai September Sementara peraturan tentang pembatasan BBM bersubsidi terhadap angkutan industri seluruh Indonesia mulai diberlakukan September 2012. Menurut Sales Area Manajer PT Pertamina untuk wilayah Lampung Umar Chotib, seluruh angkutan industri nantinya tidak diperkenankan menggunakan solar bersubsidi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. “Karena setelah dilakukan perhitungan ternyata angkutan industri lebih boros dalam penggunaan BBM bersubsidi,” kata dia, Kamis 7 Juni 2012. Menurutnya, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi itu dimaksudkan agar distribusi BBM dapat secara merata pada masyarakat. Pembatasan pemakaian BBM bersubsidi itu juga per Juni 2012 telah diberlakukan bagi kendaraan milik BUMN dan BUMD serta kendaraan milik pemerintah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Dalam waktu dekat aturan itu akan diberlakukan untuk seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali,” ujarnya. Sementara untuk wilayah luar Jawa, kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2013. Selama ini bahan bakar minyak bersubsidi di Lampung masih banyak tersedot untuk kepentingan industri pertambangan batu bara dan perkebunan. “Dalam sehari sebanyak 300 unit kendaraan pengangkut batu bara beroperasi, satu unit kendaraan membutuhkan 250 liter BBM. Artinya, dalam sehari industri pengangkut batu bara menyedot 75 ribu liter. Bayangkan, sudah merusak jalan, industri batu bara juga menyedot BBM bersubsidi,” kata

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

LAPORAN UTAMA Asisten II Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung, Arinal Junaidi. Pemprov Lampung bersama PT Pertamina dan unsur terkait, juga telah menggelar rapat koordinasi tentang pengendalian dan pengaturan BBM bersubsidi di daerah Lampung. Menurut Asisten II Pemprov Lampung, dalam rakor itu dibahas mengenai perlu diatur larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk disalurkan bagi kepentingan industri batu bara dan perkebunan. Dia menegaskan pengaturan dimaksud akan dirumuskan dalam waktu dekat agar dapat segera diterapkan pada industri tersebut. Arinal juga menyampaikan bahwa pemakaian terbesar BBM bersubsidi lainnya adalah industri perkebunan dan usaha kecil menengah (UKM) yang keliru menerapkan usahanya. “UKM kita saat ini salah penafsiran, banyak melakukan perdagangan BBM bersubsidi dengan mendirikan kios-kios yang berdekatan dengan SPBU,” ujar dia. Karena itu, setelah melihat realitas demikian Pemprov Lampung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk mengendalikan pemakaian BBM bersubsidi, agar peruntukannya dapat tepat sasaran dan keuntungannya dapat dinikmati bersama. SK Gubernur tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tetang Harga Eceran dan Pengguna Konsumen berjenis BBM tertentu, yang mengatur bahwa angkutan perindustrian dilarang menggunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan bersama. “SK Gubernur dalam pengendalian BBM bersubsidi itu juga akan segera mengesahkan satuan tugas untuk melakukan penertiban, baik pada industri dan UKM yang menerima izin usaha namun keliru dalam penafsiran. Penertiban tersebut untuk menormalkan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Arinal. Dia menegaskan rapat pengendalian BBM bersubsidi yang menghadirkan BPH Migas, PT Pertamina, Hiswanamigas, Dinas Koperindag, dan Dinas Pertambangan Provinsi Lampung tersebut, menyimpulkan bahwa BPH Migas bersedia melakukan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Lampung sebanyak 11,8 persen dari kuota pada APBN tahun 2012 sebelumnya. Pemerintah telah berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kuota BBM bersubsidi ke semua provinsi di Indonesia, tetapi pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut, demikian salah satu kesimpulan hasil rapat bersama tersebut. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

Tambah Kuota 2 Persen

T Pertamina menambah kuota pasokan bahan bakar minyak di Provinsoi Lampung sebesar dua persen pascapembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan milik BUMN dan pemerintah yang diterapkan di Jakarta per 1 Juni 2012. “Kuota premium 2012 untuk Wilayah Lampung mencapai 648.997 kiloliter, sementara solar mencapai 466.328 kiloliter. Namun kuota untuk solar masih tetap enam persen,” kata Sales Area Manager PT Pertamina Regional II Sumbagsel Umar Khatib, Rabu 6 Juni 2012. Menurutnya, rencana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tersebut akan diterapkan juga di Pulau Jawa per 1 Agustus 2012. Sementara untuk di luar Pulau Jawa belum diterapkan, direncanakan baru dimulai pada 2013. Terkait pembatasan pemakaian BBM bersubsidi terhadap angkutan industri, aturan pembatasan penggunaan BBM tersebut akan diterapkan pada September mendatang. Ia mengatakan saat ini Pertamina telah mengambil langkah proaktif dan antisipatif yang diperlukan dalam rangka mengatur distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat agar dapat tersalurkan dengan normal, merata, dan tepat sasaran. Untuk wilayah Sumbagsel terdiri atas lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Penyaluran melalui terminal BBM Panjang, Bandarlampung juga melakukan upaya antisipasi dan proaktif dalam mewujudkan distribusi BBM yang tepat sasaran, antara lain dengan menambah pengiriman BBM khusus premium secara terjadwal ke sejumlah SPBU di Lampung. Juga mengatur pemberangkaran mobil tanki dari terminal BBM agar sampai ke SPBU sesuai dengan rencana. Selanjutnya SPBU tidak dianjurkan melakukan pembongkaran BBM pada malam hari untuk langsung menjual, pelayanan harus dilakukan pada pagi harinya. Pertamina juga melakukan koordinasi dengan pemda setempat dan kepolisian untuk pelaksanaan pembatasan (tim) pembelian untuk sepeda motor dan mobil di SPBU.

WARTA

Dewan Desak Jalinsum Diperbaiki DPRD Provinsi Lampung minta Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum RI) mempercepat perbaikan jalan lintas Sumatera ruas jalan Soekarno-Hatta (by pass) Bandarlampung. Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu ruas jalan dari Panjang hingga Bundaran Patung Radin Intan Rajabasa itu rusak berat.

etua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan menegaskan Jalan Soekarno-Hatta harus segera diperbaiki, baik sementara maupun permanen. Perbaikan sementara mendesak dilakukan mengingat ruas jalan sepanjang 18,1 kilometer itu merupakan jalan utama pada arus mudik. Perbaikan permanen juga harus dilakukan karena kerusakan jalan yang terus berlarut dikhawatirkan berpengaruh pada kenaikan biaya ekonomi, baik ongkos angkut maupun harga-harga barang. “Beberapa hari lalu saya lewat di sana dan kondisinya betul-betul memprihatinkan. Perbaikan sementara dan berkelanjutan harus dilakukan. Jalan tersebut merupakan jalan utama di Bandarlampung yang dilalui pengguna jalan dari daerah lain,” kata Marwan di ruang kerjanya, Jumat (22 Juni 2012). Menurut Marwan, DPRD sebetulnya pernah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperbaiki sementara Jalan Soekarno-Hatta dengan anggaran dari APBD Lampung. Namun, Pemprov tidak bisa menganggarkan perbaikan karena ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional, yang tidak bisa dianggarkan lewat APBD Provinsi. “APBD Provinsi tidak memungkinkan. Sementara dana dari Bank Dunia katanya juga masih dalam proses. Jadi kami minta Kementerian PU punya solusi untuk memperbaiki ruas jalan itu secara cepat,” kata Marwan. Harapan senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Agus Kurniawan. Pemerintah

pusat hendaknya segera memperbaiki jalan lintas Sumatera (jalinsum) ruas Panjang- Rajabasa yang kondisinya kini makin rusak parah. “Kalau itu tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan kemacetan yang lebih parah, terutama saat angkutan mudik berlangsung,” kata dia. Agus Kurniawan juga mengatakan kasihan dengan warga yang tinggal di sekitar jalan lintas itu karena mereka kini setiap hari harus menghirup debu tebal dari jalan tersebut. “Kasihan warga di sana, kalau musim kemarau

harus menghirup debu yang berlebihan, seperti rumah makan yang terdapat di sekitar jalan tersebut bisa kehilangan konsumennya karena banyak debu yang masuk ke rumah makan mereka,” katanya. Jika musim hujan, jalan tersebut tergenangi air, sementara truk yang bertonase besar tetap memaksakan melintas di sana. “Kami meminta kepada pemerintah Provinsi Lampung, sekalipun kewenangan itu ada pada pemerintah pusat, agar mendorong

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

percepatan perbaikan jalan itu, apalagi pemerintah dan Bank Dunia sendiri sudah mempunyai target pembangunannya tuntas selama 15 bulan,” kata dia lagi. Sekretaris Dinas Bina Marga Lampung Lia Nurzein membenarkan kalau APBD Provinsi tidak bisa digunakan untuk perbaikan jalan nasional. Kalaupun bisa, ujar dia, mekanismenya panjang dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. “Jadi memang harus menunggu. Informasinya ya bulan Juli baru ada persetujuan dan perbaikan bisa dimulai. Kita tunggu saja,” kata Lia. Lia mengatakan dulu Kementerian PU memang memiliki dana talangan yang bisa digunakan untuk perbaikan sementara sebelum dana dari bank keluar. Namun, sejak tiga atau empat tahun lalu, menurut dia, tidak boleh ada lagi dana semacam itu. “Tapi kami juga berharap ada dana swakelola di Kementerian PU yang bisa dikeluarkan. Tahun lalu ada dana senilai Rp3 miliar untuk perbaikan menjelang Lebaran. Mudah-mudahan tahun ini juga ada. Tapi sampai sekarang, belum ada informasinya,” kata Lia. Sementara itu Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung Berlian Tihang meminta masyarakat bersabar menunggu realisasi perbaikan jalinsum itu. “Sepenuhnya pembangunan itu kewenangan pemerintah pusat, tapi untuk saat ini, proses lelang sudah selesai dan masih diajukan nama-nama kontraktor itu ke Bank Dunia,” katanya.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

Jalan lintas Sumatera sepanjang 18 kilometer itu mengalami kerusakan parah sejak tahun 2009 lalu. Sebelumnya, jalan tersebut sudah masuk dalam proses pelebaran dan perbaikan dan sisi kiri dan kanan, yaitu sudah diuruk. Jalinsum ruas Rajabasa Panjang nantinya akan dilebarkan menjadi 32 meter dengan empat lajur. Namun, proses perbaikan jalan tersebut terpaksa diberhentikan, karena perusahaan yang mengerjakannya mengalami pailit, yaitu PT Istaka Karya sebagai kontraktor dan dinyatakan pailit. Selain padat rumah penduduk, di kawasan jalinsum itu juga terdapat rumah sakit, sekolah, TK, hotel, restoran, apotek, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Lampung I Komang Koheri, saat ini sudah ada dua pemenang tender, salah satunya PT Duta Graha Indah (DGI), perusahaan yang tersangkut kasus pembangunan Wisma Atlet di Palembang Sumatera Selatan. “Kita tinggal tunggu saja kapan pastinya pengerjaan jalan itu agar segera mulus,” ujarnya.

Anggaran Terbatas Menurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala paling utama pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi di seluruh Lampung. Untuk pembangunan infrastruktur ini, paling tidak dibutuhkan dana hingga Rp3 triliun. Sementara, anggaran perawatan

jalan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 tidak lebih dari Rp300 miliar. “Dengan kata lain butuh 5 hingga 6 tahun APBD Lampung untuk bisa memuluskan kondisi jalan-jalan di Lampung,” kata Marwan Cik Asan dalam acara Bincang Bersama Bang Aca di studio Radar Lampung TV, 25 Juni 2012. Sementara, total APBD Lampung 2012 hanya Rp2,8 triliun. “Berangkat dari kondisi tersebut, setiap tahunnya kami siap mengupayakan penganggaran yang maksimal untuk pembenahan jalan,” ujarnya. Marwan mengakui membangun infrastruktur jalan dan jembatan tidaklah mudah. Dengan stok anggaran yang ada dan panjang jalan di Lampung yang mencapai 2.369,97 kilometer, pembangunan memang harus dilakukan secara bertahap. “Meskipun demikian, DPRD akan terus berupaya agar perbaikan dan pembangunan bisa lebih cepat,” katanya. Caranya antara lain dengan menerapkan pola yang kerap dipakai kalangan ekonom atau pengusaha, yaitu anggaran belanja langsung harus lebih besar daripada belanja tidak langsung. Dengan langkah tersebut diharapkan pembangunan lebih cepat dan baik. Selain itu, dalam pengerjaannya juga harus ada sinergi yang baik antara pengusaha dan pemerintah daerah. “Persoalan jalan sangat vital. Karena kalau jalan rusak, sama saja membiarkan terjadinya pemiskinan sistemik. Maksudnya, distribusi berbagai produk dan barang

WARTA kebutuhan dari dan ke provinsi lain terhambat. “Pembangunan jalan secara merata akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya. Marwan menambahkan selain memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, DPRD Lampung juga terus melakukan terobosan-terobosan dalam bidang legislasi. DPRD Lampung pun telah melakukan upaya maksimal

dengan bekerja sama eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah. Pada tahun 2012 ini, DPRD menargetkan 24 peraturan bisa selesai. “Dari 24 perda tersebut, 13 di antaranya merupakan usul inisiatif DPRD. Misalnya perda kota baru sebagai pusat pemerintahan dan perda kepariwisataan,” sebutnya. Menurutnya, perda kota baru sebagai pusat pemerintahan ini sudah

tepat karena akan mengurangi kemacetan. “Saat ini saja, pertumbuhan ekonomi Bandarlampung sangat pesat. Dalam jangka panjangnya, sekitar 5-6 tahun mendatang Kota Bandarlampung akan berhenti bergerak jika tidak segera dipindahkan. Jadi, langkah gubernur Lampung memindahkan pusat pemerintahan sudah tepat dan perlu didukung,” katanya. (tim)

Pertanyakan Perbaikan Jalan Provinsi

PRD Provinsi Lampung mempertanyakan pelaksanaan tender terkait proyek jalan dan jembatan di daerah ini. Pasalnya, hingga pekan pertama bulan Juni 2012, DPRD Provinsi Lampung belum mendengar adanya tender proyek pembangunan dan perbaikan jalan oleh Dinas Bina Marga (DBM) Lampung. Ada kemungkinan, pada saat hari raya Idul Fitri akhir Agustus 2012, sebagian besar pengerjaan tidak selesai. “Tender mungkin sudah dan dalam tahapan persiapan pengerjaan untuk jalan provinsi. Tetapi sampai sekarang, kami belum mendengar ada action-nya,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung I Komang Koheri, 8 Juni 2012 lalu. Menurut anggota Dewan dari PDI Perjuangan itu, pada awalnya penundaan tender jalan di DBM masih dimaklumi. “Karena pada waktu itu kita menunggu kepastian kenaikan harga BBM. Tetapi sampai sekarang kok belum ada kabarnya. Makanya, sepertinya pengerjaan jalan-jalan dan jembatan tersebut terlambat,” kata Komang. Padahal, sebentar lagi proses pembahasan APBD Perubahan digelar. “Jadi harus segera. Tak bisa menunggu-nunggu,” katanya. Jika sampai Idul Fitri pengerjaan jalan, apakah itu perbaikan jalan atau jembatan, tidak selesai maka ada

I Komang Koheri

potensi mengganggu arus mudik. Seharusnya dibuat prioritas agar jalanjalan provinsi yang bakal dipakai arus mudik diperbaiki lebih dulu, kalau memang tak bisa memperbaiki secara keseluruhan.

Rusak Parah Sementara warga di dua kabupaten mengeluhkan kerusakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tulangbawang Barat dan Lampung Utara. Sebab, kerusakannya sudah sangat parah dan sudah tahunan tidak segera diperbaiki. Kerusakan jalan tersebut menghambat mobilisasi orang dan barang sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. “Kerusakan jalan yang hampir putus

tersebut dapat dirasakan dari Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, hingga Kampung Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat,” kata Githo, salah satu warga setempat. Menurutnya, karena kondisi jalan rusak parah itu warga Abung Surakarta kesulitan memasarkan produk-produk pertanian dan sering terjadi kecelakaan. “Selain itu juga mengakibatkan kendaraan truk dan mobil-mobil kecil yang melalui jalan itu mengalami kendala, antara lain tersangkutnya kendaraankendaraan tersebut, patah per, bahkan terguling karena dalamnya lubang di jalanan,” ujarnya. Dia menjelaskan dari Kotabumi untuk sampai di Kampung Dayamurni, ketika jalan masih dalam keadaan baik, cukup memakan waktu kurang-lebih 30 menit, tapi semenjak jalan ini rusak bisa mencapai 1 jam lebih. Karena itu, warga mengharapkan Dinas PU Provinsi dan Kabupaten Tulangbawang Barat dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan mengawasi pelaksanaan proyek jalan itu dengan baik. “Dengan begitu mudahmudahan untuk ke depan kondisi jalan ini bisa bertahan agak lama, anggaran pemerintah tidak melulu tergerus hanya mengurusi jalan yang cenderung tambal sulam,” (tim) katanya.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA Soal PT Kawasan Industri Lampung

Revitalisasi atau Modal Dialihkan

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penarikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Kawasan Industri Lampung (Kail) terus mematangkan perlu tidaknya dilanjutkan pembahasan raperda tersebut. Sebab, salah ada dua opsi yang menjadi pertimbangan Pansus, yaitu merevitalisasi PT Kail atau mengalihkan modal milik pemerintah provinsi di perusahaan itu ke PT Lampung Jasa Utama.

ika ternyata opsi revitalisasi yang dipilih, raperda tersebut akan dihentikan pembahasannya. “Kalau opsi revitalisasi yang dipilih, pembahasan raperda akan kita hentikan,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung Farouk Danial, 19 Juni 2012. Selanjutnya, raperda yang akan diusulkan DPRD Lampung adalah tentang Revitalisasi PT Kawasan Industri Lampung. Jika opsi revitalisasi yang jadi dipilih, lahan di PT Kail harus diusahakan sampai 300 hektare (ha). Saat ini kondisinya lahan yang bisa dipergunakan seluas 126 ha. Dari luasan lahan tersebut, 48 ha sudah terpakai. Menurut Farouk, PT Kail merupakan perusahaan patungan dari tiga pemegang saham, yaitu Pemprov Lampung, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Kementerian

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

BUMN, dan PT Lestari Sentosa Industrial Estate yang merupakan anak perusahaan dari Sungai Budi Grup. Saham mayoritas dimiliki PT Lestari Sentosa Industrial Estate, yaitu sebesar 75 persen. Sementara Pemprov Lampung memiliki saham sebesar 4 persen dan sisanya dikuasai Pemerintah RI (Kementerian BUMN). Atas dasar itu pula, Farouk mempertanyakan mengapa perusahaan yang bernaung di bawah Sungai Budi Grup tidak merelokasi ke kawasan PT Kail. “Bagaimana mau mengajak orang, sementara yang punya saham saja tidak merelokasi usahanya. Sementara di daerah perkotaan ada yang lokasi perusahaannya tidak sesuai rencana tata ruang,” jelasnya. Menurut anggota Dewan asal Partai Gerindra itu, jika opsi revitalisasi yang dipilih, harus ada komitmen tertulis dari para pemegang saham untuk

memajukan PT Kail. Diketahui, kini PT Kail tengah masuk dalam sorotan DPRD Lampung, menyusul digodoknya raperda tentang penarikan penyertaan modal dari perusahaan tersebut. Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menilai opsi revitalisasi bisa dipilih sepanjang pengelola PT Kail memiliki rencana bisnis yang baik. Jika ternyata rencana bisnisnya memang dinilai bersinergi dengan Jembatan Selat Sunda (JSS), opsi revitalisasi layak dipilih. “Kita lihat dahulu business plan yang akan dibuat direksi PT Kail. Jika menguntungkan, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing Lampung untuk industri dalam rangka sinergitas dengan JSS, kita bisa pilih opsi revitalisasi,” katanya. Sebab, jika memang direncanakan terintegrasi dengan JSS, bukan tidak mungkin ke depan PT Kail akan menjadi penyangga

WARTA lanjutan untuk menentukan nasib PT Kail. Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Lampung pun perlu berkonsultasi dengan Kementerian Negara BUMN sebagai salah satu pemegang saham. Hasilnya, Kemeneg BUMN menyarankan agar secepatnya PT Kail menggelar RUPS. Dalam posisi di PT Kail, wakil pemerintah pusat menduduki posisi sebagai komisaris utama. “Jadi, mendorong direksi yang dari unsur swasta agar segera menggelar RUPS,” terang dia. Untuk menggelar RUPS, direksi perlu mengundang para pemegang

Farouk Danial

perindustrian dari Pulau Jawa. Pada tanggal 18 Juni 2012, Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penarikan Modal PT Kawasan Industri Lampung (Kail) menggelar rapat di lokasi PT Kail. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, perusahaan itu tak pernah menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). “Kalau perusahaan yang sehat dan profesional, harusnya rutin menggelar RUPS,” jelas Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung Farouk Danial. Berdasarkan informasi yang diperoleh pansus di lapangan, PT Kail beroperasi sejak 2008. Pemprov Lampung pun sempat menikmati dividen dari PT Kail sebesar Rp281 juta, hasil dari tahun 1998 hingga 2007. Selepas itu, Pemprov Lampung tak lagi menerima pembagian dividen dari PT Kail. Menurutnya, penerimaan dividen sebesar Rp281 juta ini juga masih akan dilihat oleh Pansus, dari apa, bagaimana, dan seperti apa. Pansus juga memperoleh keterangan bahwa penyertaan modal Pemprov Lampung di PT Kail dalam bentuk jalan, siring, dan infrastruktur lainnya, bukan aset tanah milik pemerintah di lahan PT Kail seperti yang diterangkan sebelumnya. “Tetapi, aset itu tetap punya PT Kail. Penyertaan Pemprov dalam bentuk bantuan infrastruktur,” tegas dia. Menurut Farouk, berdasarkan hasil rapat itu, Pansus akan menggelar rapat

saham. Bila direksi tak kunjung mengundang, komisaris utama mempunyai kewenangan untuk meminta agar RUPS digelar. Pada 2009, Pemprov Lampung sebagai salah satu pemilik saham di PT Kail sudah meminta supaya RUPS dilakukan. Namun, direksi tak juga menggelar RUPS. Setelah RUPS digelar, menurut Farouk baru nasib saham Pemprov Lampung di PT Kail bisa diputuskan. “Kalau belum ada RUPS, bagaimana Pansus mau menggali data lebih jauh tentang PT Kail untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD,” katanya. (tim)

Wajib Kunjungi Konstituen

alam upaya menyerap aspirasi masyarakat, tiap anggota DPRD Provinsi Lampung yang tengah melakukan perjalanan dinas diwajibkan mengunjungi konstituennya, masingmasing minimal dilakukan selama empat hari. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan kunjungan tersebut bersifat wajib dan sudah berjalan sejak awal tahun 2011. “Lama waktunya minimal empat hari, syukur-syukur kalau lebih,” katanya, Rabu 27 Juni 20012. Marwan Cik Asan Menurut dia, kunjungan ke konstituen ini dilakukan karena pihaknya melihat masyarakat butuh tempat mengadu atau curhat. “Nah, empat hari itu menjadi sarana penyampaian aspirasinya,” kata dia. Selain untuk menampung aspirasi masyarakat kunjungan itu juga untuk mengetahui keadaan mereka secara langsung. Sebab, jika terjadi sumbatan aspirasi dapat menimbulkan gejolak emosional yang berujung perbuatan yang cendrung anarkis. Hasil nyata dari kegiatan seperi ini, kata Marwan, adalah disahkannya Perda Lampung Nomor 5 Tahun 2012, tentang Penyelenggaran Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya. Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Barang untuk Umum tanpa Izin. Sementara kunjungan kerja yang dilakukan tiap panitia khusus (pansus) DPRD Lampung dinilai Marwan perlu dilakukan guna mendapatkan data yang valid dan komperhensif. “Sebenarnya melalui surat menyurat atau internet data bisa didapat, tetapi kan tidak valid dan tidak komprehensif,” katanya. Melalui kunjungan kerja itu, ujar dia, bisa diketahui apa yang menjadi manfaat dan kendala dalam penerapan sebuah perda tertentu misalnya. Selain itu, anggota Dewan bisa melihat langsung penerapannya di lapangan, sehingga perda yang dihasilkan legislator Lampung setidaknya memiliki referensi. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Tes Urine untuk Bebas Narkoba Banyaknya kasus keterlibatan wakil rakyat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), membuat semua anggota DPRD Lampung sepakat melakukan tes urine. Pemeriksaan yang pertama kalinya dilakukan oleh anggota DPRD Lampung periode 2009—2014 tersebut menyambut penawaran dari BNN Provinsi.

es urine ini akan membebaskan anggota Dewan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika,” kata Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Selasa (26 Juni 2012). Dia menegaskan tes urine wajib diikuti oleh seluruh anggota DPRD Lampung karena bertujuan positif. Menurut dia, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menjamin supaya seluruh anggota DPRD masa bakti 2009—2014 tidak ada yang menggunakan narkotika maupun psikotropika. Dengan demikian, tes urine ini juga dapat meningkatkan kembali citra positif anggota DRPD Lampung di masyarakat. Ketika ditanyakan apakah pemeriksaan urine akan dilakukan secara berkala pada masa mendatang, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan hal itu masih akan melihat situasi. Sebab, pemeriksaan kesehatan termasuk urine termasuk salah satu syarat ketika mengikuti pemilihan

“

antaranya Inspektorat dan Bappeda Provinsi Lampung, tapi untuk hasilnya tidak bisa kami berikan untuk menjaga privasi,” ujar Abadi, seraya mengatakan jika ada pihak yang postif kecanduan mengonsumsi narkoba, akan direkomendasikan untuk direhabilitasi di RSJ Lampung, Kurungannyawa, Pesawaran. (tim)

Dukung Pemberian Beasiswa

PRD Provinsi Lampung sedang mengkaji rencana pemberian beasiswa kepada mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) asal Lampung. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menuturkan DPRD mendukung pemberian beasiswa tersebut. Kendati begitu, Dewan akan menghitung terlebih dahulu alokasi anggaran yang tersedia. “Kami tentu akan membuat kriteria terlebih dahulu pemberian beasiswa yang akan dilakukan,” katanya. Kriteria tersebut antara lain beasiswa diberikan secara penuh atau tidak. Selain itu, pemberian beasiswa masih mengkaji apakah akan diberikan kepada

Mimbar Legislatif

legislatif. “Waktu mencalonkan jadi caleg kan ada tes urine juga. Jadi, minimal lima tahun sekali sudah pasti tes urine,” tutur Marwan. Jika nantinya ditemukan anggota Dewan yang positif menggunakan narkotika, tindak lanjutnya akan diserahkan sesuai dengan mekanisme yang ada.”Saya juga yakin tiap fraksi pasti memiliki kode etik masing-masing menanggapi hal ini.” Di tempat terpisah, Kabid Pencegahan BNN Provinsi Lampung Abadi mengatakan penawaran tes urine bagi anggota legislatif merupakan bagian dari program BNN untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba di instansi pemerintahan. “Hingga saat ini sudah 12 instansi yang melaksanakan tes urine, di

EDISI JUNI 2012

mahasiswa dengan ekonomi menengah ke bawah atau seluruh mahasiswa Itera. “Apakah latar belakang ekonomi saja yang akan dilihat atau latar belakang akademik saja atau keduanya. Itu kan perlu pengkajian,” ujarnya. Selain itu, model penyalurannya juga harus diatur secara tegas dan jelas, apakah langsung diberikan kepada siswa atau dimasukkan langsung kepada manajemen Itera. Pemprov Lampung berencana menanggung seluruh beasiswa bagi mahasiswa Itera asal Lampung. Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menjelaskan rencana itu akan dikoordinasikan dengan pemerintah

kabupaten/kota. Alokasi anggaran untuk beasiswa tersebut akan dimasukkan dalam APBD Perubahan (APBDP) 2012. Menurut Berlian, Pemprov akan mendukung pembiayaan untuk kepentingan masyarakat Bumi Ruwa Jurai. Pemprov berencana memberikan beasiswa kepada 40 mahasiswa baru Itera asal Lampung. Jumlah kuota mahasiswa asal Lampung tersebut merupakan permintaan pemprov. Jumlah itu mencapai 40 persen dari total 100 mahasiswa yang akan diterima di Itera dari seluruh Indonesia. Pemprov menganggap, Itera yang didirikan di Lampung harus membawa manfaat bagi Bumi Ruwa Jurai. (tim)

AKTIVITAS

Octoria Resmi Gantikan Khamamik Senin, 25 Juni 2012 menjadi hari penting bagi Ir. H. Octoria Herrykadewi. Sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Provinsi Lampung itu diambil sumpah menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung menggantikan Khamamik, anggota DPRD Lampung yang kini menjadi Bupati Mesuji.

elantikan dan pengambilan sumpah itu dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan Octoria Herrykadewi sebagai anggota DPRD Lampung menggantikan Khamamik dengan nomor 161.18-365 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012. Seharusnya, pengganti antarwaktu (PAW) Khamamik yang duduk di Komisi V itu adalah Najmul Fikri. Perolehan suara Najmul (1.734) berada pada posisi kedua di bawah perolehan suara Khamamik (17.200). Sementera Octoria memperoleh suara ketiga, yakni 1.397 suara. Namun, Najmul Fikri mundur karena telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Proses PAW tersebut dilakukan karena Khamamik terpilih menjadi Bupati Mesuji. Kemudian PDK Provinsi Lampung telah mengajukan surat PAW ke DPRD Lampung No. 13/PDK-LPG/IV/2012 pada 5 April 20112. Surat tersebut berisi usulan PAW atas nama Khamamik yang akan digantikan oleh Octoria Herrykadewi. DPRD

Lampung pun mengirim surat ke KPU Lampung No. 160/ 358/12.0/2012. Terkait dengan pergantian tersebut, Khamamik yang kini menjabat Bupati Mesuji berpesan, saat menduduki jabatannya Dewi diminta untuk sering turun ke masyarakat. Karena dengan begitu akan lebih peka dan bisa menyerap aspirasi tanpa mengeluh dengan beban yang ditanggung saat ini. Sebab jabatan itu adalah amanah. â&#x20AC;&#x153;Sebagai anggota Dewan dalam menjalankan tugas tentu harus bisa melaksanakannya dengan baik, yaitu dalam bidang legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tak lupa pula untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili, terutama memperjuangkan pembangunan melalui APBD provinsi ke daerah pilihannya, yaitu Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji,â&#x20AC;? kata Ketua DPW PDK Provinsi Lampung itu. Meski Dewi seorang perempuan, sebut Khamamik, tidak menjadi halangan untuk dirinya bisa terus maju dan berjuang perjuangan aspirasi rakyat. Banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin, makanya Khamamik yakin, Dewi mampu menjalankan tugasnya itu dengan baik. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

AKTIVITAS

Selama 2012, Baru 5 Perda Disahkan Selama tahun 2012 hingga bulan Juni, DPRD Provinsi Lampung baru mengesahkan lima peraturan daerah (perda) dari target 24 perda. Menurut rencana, pada akhir Juli atau Agustus mendatang ada 17 raperda lagi yang akan disahkan, yang kini sedang dalam pembahasan.

etua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan hingga kini memang baru lima perda yang disahkan DPRD Lampung. “Target kami di tahun 2012 ini bisa mengesahkan 24 perda,” ujar Marwan, Jumat (22 Juni 2012). Meskipun saat ini sudah akan memasuki semester II Tahun 2012, politisi asal Partai Demokrat itu yakin DPRD Lampung mampu mencapai target pengesahan perda yang telah ditetapkan sebanyak 24 perda. Karena saat ini ada 17 raperda yang ada sudah masuk tahap pembahasan. “Sebanyak 17 raperda tengah dibahas, jadi 17 tambah lima kan sudah mendekati target, insya Allah 24 perda tersebut akan tercapai,” kata Marwan. Marwan mengakui terdapat beberapa kendala dalam proses pengesahan raperda, seperti adanya kegiatan sisipan berupa membentuk pansus tertentu. “Kendalanya hanya masalah teknis, proses pembahasan raperda kan harus dilakukan secara komprehensif,” ujar Marwan seraya mengatakan setiap proses pembahasan raperda perlu dilakukan kajian studi secara mendalam. Kelima perda yang telah disahkan tersebut adalah Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum di Jalan Raya; Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya; dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Sementara dari 17 raperda yang kini sedang dalam pembahasan tersebut antara lain adalah raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung, yaitu tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; tentang Pengelolaan Perkoperasian; tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kemudian Raperda tentang Pencegahan dan

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

Penanggulangan Human Immunedefiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Provinsi Lampung; Ruang Milik Jalan Provinsi Lampung; dan Raperda tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham PT Lampung Jasa Utama. Sementara 5 raperda usul inisiatif DPRD yang masih perlu ditinjau dan dikaji ulang secara mendalam sebelum dibahas lebih lanjut adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi; Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Raperda tentang Mekanisme Konsultasi Publik; Raperda tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Lampung; dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. (tim)

WARTA

Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Anggota DPR-RI menyosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada beberapa kelompok majelis taklim yang tergabung dalam lembaga pembinaan majelis taklim (LPMT) Kota Bandarlampung, Minggu, 10 Juni 2012.

alam sosialisasi yang disampaikan oleh anggota DPR-RI Muzammil Yusuf antara disebutkan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat filosofi negara, yaitu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. “Jadi, Indonesia menolak adanya penjajahan di muka bumi dengan alasan apa pun, sesuai dengan filosofi bangsa kita,” kata Muzammil Yusuf, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung itu. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara berketuhanan yang Mahaesa. “Negara kita bukan negara yang tidak berketuhanan, setiap kelompok atau pribadi yang menyebarkan ajaran atheis atau komunis, bisa disanksi hukuman penjara minimal lima tahun,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Selain filosofi negara, dia juga membeberkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Riset di dunia, kecerdasan bangsa In-

donesia kalah dibawah pemahaman yang komsejumlah negara Asean prehensif terhadap makecuali Kamboja dan teri tersebut merupakan Vietman,” katanya. suatu keharusan dan Sementara ketika kebutuhan. menyitir sambutan Dalam upaya mepimpinan Tim Kerja mudahkan menyamSosialisasi MPR-RI, paikan materi tersebut, Muzammil mengatakan Tim kerja sosialisasi sosialisasi tersebut berMPR sebagai alat ketujuan untuk memberi lengkapan pimpinan pemahaman dan waMPR bertugas memperwasan tentang kesiapkan materi dan Muzammil Yusuf bangsaan selain itu melaksanakan soUUD 1945. sialisasi menyusun dan Usaha tersebut untuk mewujudkan menerbitkan buku bahan tayangan cita-cita reformasi dan pelaksanaan materi sosialisasi empat pilar kebangUUD secara konsekuen serta mesaan. ngakhiri berbagai krisis komitmen Buku tersebut memuat dua materi seluruh warga masyarakat untuk yakni bahan tayangan materi UUD menetapkan persatuan dan kesatuan 1945 yang berisi gambaran tentang latar nasional, yang hanya dicapai bila setiap belakang dan proses perubahan, pemwarga mampu hidup dalam kebukaan, bab, pasal dan ayat-ayat sesuai majemukan dan mengelolanya dengan dengan urutan materi yang terkandung baik. salam UU tersebut. Selain itu, tim juga UUD 1945 dan ketetapan MPR menyiapkan bahan tayangan materi merupakan modal untuk membangun ketetapan MPR yang terdapat ketetapan bangsa yang majemuk. Karena itu, MPR nomor I/MPR/2003. (tim)

Pansus Pelepasan Aset di Waydadi

Hartarto menjelaskan penglepasan aset PRD Provinsi Lampung segera milik Pemprov itu kemungkinan akan membentuk panitia khusus (pandiselesaikan dengan mekanisme jual beli. sus) pelepasan aset lahan milik Sebab, aset milik pemerintah tidak bisa Pemprov Lampung di Waydiberikan secara gratis kepada masyarakat. dadi, Sukarame, Bandarlampung. Menurut “Ya, nanti pansus akan berupaya memWakil Ketua Komisi I DPRD Lampung percepat penyelesaian aset ini, tapi masyaHartarto Lojaya, dengan membentuk Pansus rakat harus memberi semacam ganti rugi ini, persoalan lahan Pemprov di Waydadi untuk lahan yang sudah ditempati selama yang kini ditempati warga bisa segera bertahun-tahun. Mekanismenya nanti pansus selesai dan memiliki kepastian hukum. yang membahas,” ujarnya. “Sekarang sudah masuk tahap Hartarto Lojaya Sebelumnya, Gubernur Lampung pemilihan anggota dari setiap fraksi yang Sjachroedin Z.P. mengatakan Pemrpov dan akan duduk dalam pansus penglepasan aset DPRD sepakat melepaskan lahan seluas 88 ha lebnih di Waydadi. Jadwalnya Juli mendatang Pansus akan di Waydadi Sukarame karena di lahan tersebut sudah disahkan lewat paripurna dan bisa segera bekerja,” kata terlalu banyak rumah penduduk. (tim) Hartarto, Kamis, 21 Juni 2012.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Jumlah Penduduk Miskin Terus Turun Tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Lampung selama kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2008 hingga 2011 cenderung mengalami penurunan. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan pada 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 1.597.849 jiwa atau tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung sebesar 20,95 persen.

ada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 6,32 persen atau menjadi 1.496.918 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 19,34 persen. Kemudian pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung kembali mengalami penurunan sebesar 9,89 persen atau menjadi sebesar 1.348.946 jiwa dengan tingkat kemiskinan yang juga mengalami penurunan hingga menjadi 18,94 persen. â&#x20AC;&#x153;Pada 2011 tingkat kemiskinan Provinsi Lampung turun menjadi 16,58 persen,â&#x20AC;? kata Wagub saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Abung Balai Keratun, Bandarlampung, Selasa (5 Juni 2012). Komposisi tingkat kemiskinan di Lampung lebih banyak berada di pedesaan, namun tingkat pengangguran lebih terpusat di daerah perkotaan. Wakil Gubernur Lampung itu lebih lanjut menegaskan dari data tersebut kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung seharusnya bukanlah hanya sekedar angka-angka yang tanpa makna akan tetapi harus benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat Lampung. Di sisi lain lanjut dia, peran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

M.S. Joko Umar Said

(TKPK) provinsi, TKPK kabupaten/kota, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) harus dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 42 tahun 2010 adalah kewajiban bupati/ walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota kepada gubernur, dan

gubernur berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Secara nasional terdapat tiga kelompok program penanggulangan kemiskinan dan program-program lainnya yang menjadi bagian strategi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketiga kelompok program serta program-program lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan tersebut terbagi dalam empat klaster yakni kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Wagub menambahkan pelaksanaan dari strategi tersebut telah diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat miskin berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan

WARTA

Kesehatan, Program Bantuan Operasional Sekolah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan, serta Program Kredit Usaha Mikro, yang dananya bersumber dari APBN dan APBD provinsi serta APBD kabupaten/ Kota. Wagub juga menyebutkan bahwa dana penanggulangan kemiskinan di Lampung tahun ini mencapai Rp1,31 triliun. Dengan anggaran tersebut, angka kemiskinan diharapkan terus menurun. Dana Rp1,3 triliun itu

digunakan untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan yang terbagi dalam empat cluster, meliputi program bantuan langsung, pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha atau kredit mikro, dan pendukung pengentasan kemiskinan lainnya. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan pada cluster pertama, yaitu bantuan langsung, dana digunakan untuk membiayai program jaminan kesehatan masyarakat, beras untuk keluarga miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan subsidi untuk siswa dari keluarga miskin.

â&#x20AC;&#x153;Dengan bantuan ini, dana yang tadinya digunakan beli beras, anak sekolah, atau berobat ke rumah sakit bisa disimpan untuk keperluan lain atau untuk memulai usaha. Dengan demikian mereka bisa lebih sejahtera,â&#x20AC;? katanya. Pada cluster kedua, yaitu program pemberdayaan masyarakat, kata Wagub, yang digulirkan yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam program ini, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan kelompok masyarakat. Untuk cluster ketiga adalah penanggulangan kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro. Pada program ini masyarakat diberikan bantuan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Misalnya menggandeng perbankan untuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya cluster keempat, yakni program pendukung pengentasan kemiskinan secara spesifik, seperti program peningkatan kehidupan masyarakat miskin di pinggiran perkotaan, bantuan rumah murah, dan bantuan peningkatan hidup nelayan. Terkait bantuan tersebut, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Pemprov Lampung menggulirkan program berdasarkan data valid. Program harus diberikan sesuai cluster yang dibutuhkan masyarakat. DPRD melalui Komisi V akan mengawasi program agar tepat sasaran. Sedangkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Lampung Aryanto mengatakan program pengentasan kemiskinan harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Aryanto tidak setuju dana bantuan langsung terus digulirkan karena tidak mencerdaskan masyarakat. Berapa pun dana yang diberikan, ujar dia, pasti habis dan belum tentu bisa mengeluarkan masyarakat dari

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA garis kemiskinan.

Dana BLM Rp355 Miliar Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Lampung pada 2012 sebesar Rp355 miliar. “Selain dana BLM PNPM, Provinsi Lampung juga memperoleh dana penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD maupun APBN,” kata Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Priyanto Putro. Dana penanggulangan kemiskinan itu tersebar di satuan kerja perangkat daerah yang

bersumber dari APBN dan APBD. Dana tersebut digunakan untuk klaster I (program bantuan langsung) sebesar Rp927,649 miliar, kemudian klaster II (program pemberdayaan masyarakat) senilai Rp192,365 miliar. Selanjutnya, klaster III (program bantuan kredit mikro) Rp79,013 miliar, dan untuk program lainnya yang mendukung program pengentasan kemiskinan sebesar Rp117,174 miliar lebih. Di sisi lain menurut Priyanto, dengan adanya dana sebesar itu diharapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota se-Lampung dapat memaksimalkan dana tersebut agar dimanfaatkan dengan baik, tersinkroniasi, dan sinergi serta tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan program PNPM maupun penanggulangan kemiskinan yang dananya berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus tepat sasaran. “Pendataan warga miskin harus tepat, bila perlu gunakan data raskin,” kata dia. Ia mengatakan momentum pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga diharapkan banyak manfaat yang bisa diraih. “Momentum itu harus dipergunakan sebaik-baiknya sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di (tim) Lampung,” ujarnya.

Keluarga Miskin di Waykanan 52 Ribu

adan Pusat Statistik Kabupaten Waykanan menyatakan keluarga miskin atau rumah tangga sasaran di Waykanan berdasarkan pendataan terakhir tahun 2011, sebanyak 52.000 kepala keluarga atau sekitar 42 persen dari jumlah penduduk. “Jumlah rumah tangga sasaran tersebut tidak bisa dikatakan meningkat, mengingat cara penghitungannya berbeda dibandingkan dengan pendataan tahun 2008 sebanyak 47.002 KK,” kata Kepala BPS Kabupaten Waykanan, Sugiarto, di Blambanganumpu, Selasa 5 Juni 2012. Ia mengemukakan bahwa pemerintah kabupaten juga telah mengupayakan penanggulangan penduduk miskin tersebut, antara lain dengan memberlakukan zakat profesi sebesar 2,5 persen kepada pegawai negeri sipil (PNS) daerah itu yang dibagikan kepada warga miskin. Setelah tahun 2008, BPS tidak lagi melakukan pendataan dan baru kemudian dilakukan pada tahun 2011, dengan mendapati

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

jumlah RTS sebanyak 52.000 KK tersebut. “Penyebutannya juga seharusnya bukan kepala keluarga miskin, melainkan rumah tangga sasaran,” ujar dia menjelaskan. Ia menegaskan bahwa metode pendataan yang digunakan tahun 2011 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2008. “Tahun 2011 lebih banyak ikutannya dan ada penambahan, termasuk 14 variabel utama dan dua komplemen yang digunakan untuk pendataan di tahun 2008,” ujar dia. Pendataan pada tahun 2011, kata dia, mencakup semua, baik sisi untuk bantuan, sosial dan cacat, pendidikan, sehingga menjadi kompleks. Jumlah keseluruhan rumah tangga di Waykanan berdasarkan data terakhir sebanyak 104.000 KK. “Perlu diketahui, untuk menyebut miskin ada konsepnya, yakni orang yang dalam sehari hanya mengkonsumsi 2.500 kalori, itu yang disebut miskin,” kata dia.

Menanggapi pemerintah kabupaten setempat yang memberlakukan zakat profesi sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di daerahnya, Sugiarto menilai kebijakan tersebut cukup bagus. Namun sejumlah pihak menyarankan pengelolaan zakat profesi tersebut harus serius dan transparan serta dipublikasikan secara kontinu pada dua portal resmi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Waykanan atau media massa lainnya. (tim)

WARTA

Pejabat Harus Kaya Ide Pembangunan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus memiliki banyak ide dan bisa mencetuskan ide program untuk percepatan pembangunan daerah.

agi pejabat eselon II dan III yang baru dilantik, diharapkan segera menginventarisasi permasalahan internal satuan kerjanya maupun eksternal, mengingat saat ini sudah mendesak karena telah masuk triwulan ke-2 APBD Tahun 2012,” ujar Sjachroedin, di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, saat pertemuan dengan para pejabat eselon II dan III lingkungan Pemprov Lampung. Menurut Gubernur, perlu pengecekan secara mendetail pencapaian program pembangunan yang telah disusun pada bulan sebelumnya, selain itu juga perlu persiapan pembahasan APBDPerubahan Tahun 2012. “Pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2012, semua permasalahan diangkat dan dievaluasi, untuk dicari jalan keluarnya, seperti pemberian tali asih untuk lahan terminal agrobisnis dan pembangunan kota baru,” kata dia. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas persiapan menghadapi bulan Ramadan, termasuk menyiapkan penyesuaian jam kerja, dengan jam kerja rentangnya lebih sedikit, maju menjadi pukul 08.00 WIB. “Dalam bulan puasa nanti, Pemprov Lampung akan mempersiapkan kegiatan yang bernuansa Islam, seperti pengajian, mengingat selama bulan puasa kegiatan olahraga ditiadakan,” ujar Sjachroedin. Gubernur juga minta agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lampung dapat terlibat dalam persiapan pembangunan kota baru yang menjadi kawasan pusat pemerintahan daerah Lampung yang baru nantinya. “Minimal pembangunan infrastruktur dapat berjalan, seperti sarana listrik, air bersih, serta penghijauan yang ada di lahan tersebut,” kata dia. Berkaitan rencana pembangunan pusat pemerintahan Lampung di kota baru itu, Sjachroedin menilai aparatur

“

pada umumnya masih menganggap pembangunannya merupakan tugas SKPD tertentu, seperti Dinas Bina Marga (DBM) untuk pembangunan jalan atau Dinas Pengairan dan Permukiman (DPP) untuk bangunannya. Padahal, pembangunan kota baru di Lampung itu seharusnya merupakan kerja sama semua pihak yang berkaitan satu dengan lainya. Sjachroedin mengaku kurang puas dengan pelaksanaan pembangunan kota baru itu, mengingat satuan kerja di lingkungan Pemprov Lampung belum bekerja secara keseluruhan dan maksimal dalam merealisasikannya. “Saya tidak puas, karena staf saya agak lambat. Mestinya kan semua ikut memikirkannya dan bersama-sama bekerja untuk mewujudkannya,” ujar dia. Sementara sejumlah pihak mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat merealisasikan sejumlah megaproyek yang direncanakan, sehingga tidak hanya menjadikannya sebatas wacana yang minim realisasi. Kesimpulan itu mengemuka pada diskusi bulanan terbuka Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Umitra Lampung, Selasa (19 Juni 2012), bertema “Lampung Connection, Politis atau Realistis?” Diskusi dihadiri pengusaha Lampung H. Ginta Wiryasenjaya, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Lampung H. Chairullah Gultom, anggota DPRD Lampung H. Achmad Nyerupa, Politisi/Ketua Partai Hanura Lampung H. Andi Surya, akademisi dari Universitas Indonesia Ganda Upaya, dan akademisi dari Universitas Lampung Alexander Purba. Chairullah Gultom menilai Pemprov Lampung terlalu banyak menumpuk rencana pembangunan proyekproyek besar (megaproyek), namun masih minim realisasinya. Sejumlah megaproyek itu berupa rencana pembangunan jalan tol di Lampung, pengembangan bandara internasional, terminal agribisnis, kota baru Lampung, dan termasuk rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Lampung-Banten. Ternyata selama bertahun-tahun lebih banyak masih sebatas wacana dan tak kunjung jelas realisasinya. Padahal seharusnya setiap rencana pembangunan proyek besar itu, perlu ditindaklanjuti dan direalisasikan tak hanya menjadi wacana di kalangan masyarakat, kata dia. Ginta Wiryasenjaya sebagai penggagas moda transportasi terpadu/terintegrasi (MTT) Lampung Connection, juga menyayangkan masih minim tanggapan dari pemda setempat atas gagasan yang dia usung. “Tanggapan positif justru lebih banyak datang dari pihak sawsta dan pemerintah pusat,” kata dia. Politisi yang juga akademisi/Ketua Yayasan Mitra Lampung Andi Surya mengingatkan agar ide “Lampung Connection” ini nantinya juga tidak menjadi komoditas politik, dan berharap pada saatnya dapat benar-benar diwujudkan. “Jangan sampai hanya untuk politik pencitraan dan lain-lain, tetapi tak bisa diaplikasikan,” ujar anggota DPRD Provinsi Lampung itu. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Nasib Konsorsium JSS Lampung-Banten Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan meminta Pemerintah Pusat melibatkan konsorsium Jembatan Selat Sunda (JSS) Pemprov Lampung-Banten dalam penyusunan studi kelayakan JSS. Tujuannya agar pembangunan JSS bisa diarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung dan Banten.

ejak awal BUMD Lampung Jasa Utama itu dibentuk untuk ikut serta pada pembangunan JSS. Kami juga sudah kirim surat kepada DPR dan Presiden untuk meminta PT LJU dan BUMD milik Pemprov Banten dilibatkan dalam megaproyek itu,” kata Marwan. Untuk diketahui, Pemerintah Pusat akan mengambil alih studi kelayakan pembangunan JSS dari konsorsium pemrakarsa. Untuk itu, pemerintah membebankan biaya studi kelayakan sekitar

“

Rp1,5 triliun dalam APBN. “JSS itu adalah komitmen untuk dilaksanakan, tetapi kan harus jelas studi kelayakannya. Feasibility study itu bukan cuma desain konstruksinya. Saya tidak mau pemerintah harus membayar Rp2 triliun, dua tahun kemudian pemrakarsa bilang feasible atau tidak,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu (27 Juni 2012) lalu. Menkeu yakin meskipun termasuk proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS), pengambilalihan ini tidak akan menimbulkan masalah karena proyek JSS tidak dirancang sepenuhnya ditanggung swasta dan dijamin pemerintah. Untuk itu, pemerintah tengah menyusun revisi Peraturan Presiden No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Konsorsium yang kini bernama Graha Lampung Banten Sejahtera itu sendiri hingga kini memang belum berbuat apa-apa karena sampai saat ini badan pelaksana JSS belum juga terbentuk. Sementara badan pelaksana ini sangat dibutuhkan untuk membuat perjanjian kerja sama bersama konsorsium. Menurut Presiden Konsorsium Graha Lampung

Banten Sejahtera Agung R. Prabowo, sebelum ada perjanjian kerja sama konsorsium-pemerintah ini, konsorsium tidak bisa memulai studi kelayakan JSS. Menanggapi hal itu, Pemprov Lampung dan Pemprov Banten segera membahas nasib konsorsium jembatan Selat Sunda (JSS), jika benar tidak dilibatkan dalam penyusunan studi kelayakan JSS. Menurut Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., pihaknya belum mengetahui akan terlibat di mana jika memang benar konsorsium yang terdiri dari BUMD milik Pemprov (Lampung Jasa Utama/LJU), BUMD milik Banten (Banten Global Development/BGD), dan anak perusahaan Artha Graha (Bangungraha Sejahtera Mulia/BSM) tidak ikut dalam penyusunan feasibility study (FS). Pasalnya, sejak awal perencanaan dan ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 86/2011 tentang Kawasan Strategis Selat Sunda, jelas disebutkan konsorsium memiliki kewajiban menyusun dan menyelesaikan studi kelayakan JSS dalam waktu 24 bulan setelah terbentuk. “Nanti kita bahas dulu dengan Gubernur Banten dan konsorsium. Kami lihat dulu perkembangannya,” kata Gubernur Lampung, Jumat, 29 Juni 2012. (tim)

Bentuk Pokja Ramadan & Lebaran

“Nanti akan kita invetarisasi apa saja maomisi II DPRD Provinsi Lampung membentuk kelompok kerja (pokja) dalam salahnya. Setelah pokja terbentuk, kemudian akan menghadapi ramadhan dan Idul Fitri. didiskusikan langkah-langkah yang akan diambil. Ketua Komisi II H. Ahmad Junaidi Auly Untuk stok dalam hal ini kita akan koordinasi dengan pihak lain yaitu dinas terkait,” terang politisi menjelaskan pokja tersebut antara lain bertugas mengawasi stok sembilan bahan pokok (sembako) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. hingga BBM (bahan bakar minyak). Namun, DPRD tetap bekerja sesuai dengan tugasnya, jangan sampai dinas terkait malah “DPRD akan melakukan pengawasan, baik distribusi maupun stok sembako agar kebutuhan merasa dilewati. Makanya dalam bekerja nanti pokja untuk ramadhan dan Idul Fitri tercukupi,” katanya. harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari situ, pokja lalu mengevaluasi apa langkahnya, solusi Sebab, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan situasi. Misalnya dalam hal yang terbaik untuk tetap menjaga stok aman hingga harga, mereka sengaja menaikkannya dengan alas pendistribusian yang sesuai dan benar. Bahkan H. Ahmad Junaidi Auly DPRD juga akan memberikan masukan bila an mau lebaran, padahal harga sesungguhnya tidak ada kenbaikan atau memang naik tapi masih dalam taraf wajar. memang diperlukan. “Menjelang puasa ini memang ada harga yang sengaja Kecurangan juga bisa terjadi dari sekarang, maksudnya sengaja menyimpan atau menimbun sebagai stok dan baru dinaikkan, meski sebenarnya ketika permintaan naik harga juga dikeluarkan pada saat puasa atau lebaran. Dan karena merasa naik. Tapi, namanya pedagang yang mungkin dikerucutkan bisa jadi ada semacam monopoli, artinya hanya beberapa orang saja barang yang ditimbun itu dibutuhkan kemudian dinaikkan pula harganya dengan tidak wajar. yang begitu,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Perlu Usaha Bersama untuk Ciptakan Keamanan Banyak pengusaha yang yakin bahwa Provinsi Lampung aman untuk investasi. Namun, ada sebagian yang ragu, mengingat di daerah ini masih sering terjadi kerusuhan, baik menyangkut masalah konflik lahan maupun lainnya. Bahkan, tingkat kriminalitas, terutama perampokan dan pembegalan juga lumayan tinggi.

ubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menilai Provinsi Lampung saat ini cukup aman. “Memang belakangan banyak keributan, tapi masih relatif aman. Lampung harus aman dan butuh upaya kita bersama untuk mewujudkannya,” kata Gubernur. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengakui Lampung memang tidak aman pada beberapa hal dan di sejumlah wilayah tertentu. Namun, secara umum, Lampung masih kondusif dan aman. Memang diperlukan upaya bersama untuk menjaga dan memelihara keamanan agar masyarakat hidup lebih nyaman dan banyak investor tertarik menanamkan modalnya di daerah ini. Mengukur aman atau tidaknya daerah ini memang relatif. Namun, sejumlah pengusaha dari luar daerah, terutama Pulau Jawa, mengaku enggan membuka usaha di Lampung, apalagi yang menyangkut dengan lahan. “Saya punya pengalaman buruk dalam urusan pembelian lahan. Hampir semua lahan yang saya beli ternyata menyimpan konflik, akhirnya saya lepas kembali,” ujar seorang pengusaha dari Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, di daerah-daerah tertentu seperti di Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulangbawang, tingkat kejahatan berupa tindak pencurian dan perampokan juga sering terjadi. “Bagi rakyat kecil seperti saya, yang paling menakutkan adalah aksi para begal kendaraan bermotor,” ujar Saleh, warga Bungamayang, Lampung Utara. Menurut anggota Komisi I DPRD Lampung Farouk Danial, aparat kepolisan harus melakukan tindakan terukur. “Terukur maksudnya, penindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan

harus sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” kata Farouk. Tindakan seperti itu, lanjut anggota Dewan membidangi hukum itu, karena kegamangan di tubuh kepolisian. Saat kepolisian bertindak tegas, ada ketakutan tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, jika tidak ditindak tegas, terkesan melakukan pembiaran. “Tapi harus ada tindakan kepolisian demi terciptanya suasana kondusif,” ujar Farouk. Sementara menurut pakar hukum Universitas Lampung Tisnanta, yang mengatakan Provinsi Lampung aman berarti tidak peka. Jika daerah tidak aman untuk investasi, otomatis merebak ke sektor lainnya. “Pemda seolah menutup mata karena konflik yang terjadi di Lampung berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Semua berkaitan. Memang aman dan konflik itu beda. Namun, jika berbicara bisnis dan investasi, Lampung masuk kategori tidak aman,” kata Tisnanta yang juga mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji

itu. Dia mencontohkan dalam penanganan kasus Mesuji, Pemerintah Pusat masih menggunakan data lama dalam mencari solusi. “Data dan rekomendasi TGPF itu kedaluwarsa dan tak bisa dipakai lagi. Anehnya, tak pernah ada revisi dari pemda. Saya khawatir keputusan pusat malah salah,” kata Tisnanta. Kondisi konflik di Lampung tidak serawan sekarang jika sejak awal peka terhadap potensi konflik. “Hampir di tiap kabupaten ada kerusuhan, seperti Lampung Selatan, Register 45 Mesuji, PT BSMI, dan PT Sahang di Lampung Tengah,” kata Tisnanta. Namun, Polda Lampung menepis kondisi Lampung tidak aman. Menurut Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, maraknya kejahatan dalam dua pekan terakhir hanya pengaruh menjelang puasa. “Semua kejahatan itu yang hanya karena kebutuhan ekonomi menjelang puasa dan lebaran. Makanya kami meminta masyarakat waspada,” ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Sebanyak 30 Persen Desa Tak Berlistrik Sampai tahun 2012, desa di Provinsi Lampung yang belum mendapatkan aliran listrik mencapai sekitar 30 persen. Dari jumlah itu ditargetkan dapat dikurangi dengan pelaksanaan program listrik perdesaan didukung pembangunan pembangkit listrik baru.

epala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Prihantono G.Z., Kamis 3 Juni 2012, menyebutkan bahwa dari sebanyak 2.285 desa di Lampung, sekitar 660 desa atau 30 persennya belum mendapatkan aliran listrik, terutama dari PT PLN. â&#x20AC;&#x153;Tugas bersama semua pihak untuk meningkatkan kapasitas kelistrikan di Lampung, sehingga bisa mengejar daerah lain yang lebih maju,â&#x20AC;? ujar dia. Prihantono mengemukakan setelah program listrik perdesaan yang didukung dana APBN berjalan secara nasional, saat ini rasio elektrifikasi di perdesaan di Indonesia telah mengalami peningkatan, pada tahun 2010 masih mencapai 67,2 persen, meningkat menjadi 72,95 persen pada tahun 2011. Di Lampung, rasio elektrifikasi baru mencapai 53,9 persen, berarti masih berada di bawah kondisi ratarata elektrifikasi secara nasional yang kini telah mencapai rata-rata 65 persen. Ke depan, Lampung perlu mengejar kemajuan itu dengan meningkatkan rasio elektrifikasinya paling tidak mencapai rata-rata rasio nasional. Ketersediaan daya listrik di Lampung saat ini mencapai 330 megawatt (MW) dari kebutuhan daya listrik pada beban puncak yang diperlukan mencapai 490 MW, sehingga terdapat kekurangan (defisit) daya listrik sebesar 160 MW atau 32,6 persen. Kekurangan daya listrik itu, selama ini masih dipasok oleh jaringan interkoneksi listrik Sumbagsel. Kondisi tersebut, menurut Prihantono, menjadikan Lampung masih mengalami pemadaman aliran

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

listrik secara bergiliran, meskipun sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena itu, diupayakan penambahan pembangkit listrik baru di Lampung, antara lain PLTU Tarahan dan pembangkit listrik panas bumi di Ulubelu, sehingga ditargetkan pada tahun 2012 ini akan mengalami kelebihan daya listrik (surplus). Sebelumnya, GM PT PLN Wilayah Lampung, Dyananto, saat sosialisasi Program Listrik Perdesaan di Lampung, mengemukakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan pembangunan jaringan dan mengaliri listrik bagi 96 desa di seluruh Lampung yang telah diprogramkan sejak tahun 2011, serta ditargetkan rampung tahun 2012 ini. PT PLN pusat, menurut dia, telah menyetujui dukungan dana mencapai Rp61,7 miliar yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang belum

tuntas pada tahun 2011. Diharapkan dengan pelaksanaan listrik desa dan pembangunan pembangkit listrik baru di Lampung ini, pada saatnya daerah ini akan mencapai kemajuan di bidang kelistrikan.

Meningkat 17,56 Persen Sementara jumlah pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Provini Lampung mengalami peningkatan sebesar 17,56 persen atau menjadi 3,67 juta pelanggan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Gandjar Mustika, didampingi Kepala Unitnya, Haryanto Papsa, menginformasikan, sesuai hasil Kajian Ekonomi Regional Provinsi Lampung Triwulan I2012, menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan terbesar berasal dari wilayah Kota Metro, yaitu sebanyak

WARTA

138.575 pelanggan. Sejalan dengan hal tersebut, volume penjualan listrik mengalami peningkatan sebesar 15,40 persen (year on year/yoy) menjadi 631 juta Kwh dari sebelumnya 546,83 juta Kwh. Gandjar Mustika menjelaskan output sektor listrik, gas, dan air bersih di Provinsi Lampung pada triwulan I-2012 mengalami penurunan sebesar 0,56 persen (qtq), meskipun secara tahunan tercatat masih mengalami pertumbuhan yaitu

sebesar 6,47 persen (yoy). Dengan demikian, sumbangan sektor listrik, gas, dan air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan I-2012 mencapai 0,02 persen, dimana sub sektor listrik memberikan andil tertinggi dibandingkan sub sektor lainnya. Peningkatan output pada sub sektor listrik sejalan dengan data PLN Provinsi Lampung, yang menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PLN mengalami

peningkatan sebesar 17,56 persen (yoy), atau menjadi 3,67 juta pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan terbesar berasal dari wilayah Kota Metro, yaitu sebanyak 138.575 pelanggan. Sejalan dengan hal tersebut, volume penjualan listrik mengalami peningkatan sebesar 15,40 persen (yoy) menjadi 631 juta Kwh dari sebelumnya 546,83 juta Kwh. Seperti diketahui bahwa daya listrik untuk memenuhi kebutuhan Lampung pada beban puncak mencapai 320,8 Mw, dimana 200 Mw berasal dari interkoneksi Sumatera Selatan, sedangkan sisanya berasal dari PLTD, PLTA, dan PLTU yang ada di Provinsi Lampung ditambah PLTD sewa. Gandjar menambahkan untuk tahun 2012 ini, energi listrik untuk Provinsi Lampung diperkirakan akan meningkat sejalan dengan rencana operasi PLTP Ulubelu pada Semester I-2012. (tim)

Ditargetkan Selesai Desember 2012

T PLN (Persero) Wilayah Lampung menargetkan pelaksanaan program listrik perdesaan di Provinsi Lampung pada 11 kabupaten di 49 kecamatan dan 96 desa selesai Desember 2012. Sejumlah kepala desa dan warga daerah sasaran program itu mengharapkan pembangunan jaringan maupun penyambungan baru instalasi dan aliran listrik ke rumah warga daerah sasaran dapat segera direalisasikan mengingat telah direncanakan beberapa tahun lalu. Mereka sudah lama menunggu listrik bisa masuk ke desa masing-masing, dan berharap tidak ada lagi kendala maupun masalah yang menghambat realisasi program listrik perdesaan itu. Informasi dari PT PLN Wilayah Lampung menyebutkan bahwa program listrik perdesaan yang semula dibiayai dana APBN 2011 itu, ditargetkan pada sasaran sebanyak 96 desa pada 49 kecamatan yang terdapat di 11 kabupaten di Lampung. Kabupaten Waykanan, Mesuji, Lampung Timur, dan Tulangbawang memiliki jumlah desa terbanyak ditargetkan sebagai sasaran dalam Program Listrik Perdesaan itu. Sasaran listrik perdesaan di Kabupaten Waykanan untuk 22 desa tersebar pada 10 kecamatan, Kabupaten Mesuji sebanyak

17 desa pada empat kecamatan, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 14 desa pada 12 kecamatan, dan Tulangbawang untuk 12 desa dalam empat kecamatan. General Manager (GM) PT PLN Wilayah Lampung, Dyananto, menegaskan bahwa PT PLN Pusat telah menyetujui pembiayaan penyelesaian Program Listrik Perdesaan di Lampung yang tertunda dan belum selesai pada 2011 mengingat tidak bisa lagi dibiayai dana APBN sehingga harus ditopang dana dari PT PLN sendiri sebesar Rp61,7 miliar. Dia menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan program itu pada 2012, setelah dana diperlukan disetujui dan dialokasikan ke PT PLN Wilayah Lampung pada Mei, diharapkan pada Juni ini dapat dilakukan penerbitan anggaran kepada unit terkait. â&#x20AC;&#x153;Proses pelelangan pekerjaan direncanakan pada Juni hingga Juli 2012,â&#x20AC;? kata dia. Pelaksanaan pekerjaan listrik perdesaan di 96 desa, 49 kecamatan, dan 11 kabupaten di Lampung ini dapat berlangsung antara Agustus hingga Desember 2012. â&#x20AC;&#x153;Kami menargetkan Program Listrik Perdesaan di Lampung untuk 96 desa itu akan dapat diselesaikan hingga Desember tahun ini. Semoga tidak ada masalah dan bisa selesai sesuai rencana.â&#x20AC;? kata Dyananto. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

KOLOM

EMPAT ISTERI KEHIDUPAN bersedia menemani sang suami sampai di dunia mana pun. Saya tidak tahu, apakah cerita ini riil atau hanya karangan semata. Yang jelas, ia menghadirkan refleksi yang sangat dalam. Isteriisteri ini perilakunya sama serupa dengan empat isteri kehidupan. Isteri keempat adalah atributatribut yang kita perjuangkan, pertahankan, dan kita manjakan dengan banyak sekali tenaga. Ia bisa berupa jabatan, kekayaan materi, dan segala bentuk pembungkus badan kasar. Ketika kita mati, semuanya menjawab tidak mau ikut secara Oleh Gede Prama ketus kepada kita. Isteri ketiga adalah badan kasar kita. Sebentuk badan yang juga dimanjakan banyak ebab, inilah kelas pelatihan kehidupan yang tidak bisa orang. Diberi makan yang enak. Diajak ke tempat-tempat indah. ditandingi oleh kelas pelatihan lainnya. Kalau kelas Hampir semua lubangnya kita puaskan semampunya. Dan ia pelatihan pada umumnya, hanya mengundang refleksi hanya bisa mengantar kita sampai di tempat kita dijemput sebagian orang, sementara ketika di depan orang sang maut. meninggal hampir semua orang berefleksi. Isteri kedua adalah teman dan keluarga kita. SebaikDalam rangkaian kehidupan yang penuh renungan seperti baiknya mereka, hanya bisa menangis mengantar kita sampai ini, saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena pada suatu di liang lahat. Sedangkan isteri pertama yang sangat kurang malam, seorang sahabat mengirimi saya e-mail yang berisi dari perhatian kita dan mendapat alokasi dana dan tenaga sebuah cerita sangat reflektif. Konon, di suatu waktu ada paling sedikit, itulah yang bernama sang jiwa. Dialah satuseorang kaya raya yang memiliki empat isteri. Di depan satunya “isteri” yang menemani kita selamanya. gerbang kematian, ia diberi kesempatan untuk mengajak Pertanyaan saya buat Anda: seberapa banyakkah dana hanya salah satu dari empat isterinya. dan tenaga yang telah kita alokasikan khusus buat sang jiwa? Pertama-tama ia panggil isterinya yang keempat. Maklum, Pengalaman dan pengamatan saya bahkan menunjukkan ini yang paling muda, paling cantik, paling menawan, paling dalam ketidaksadaran kolektif, kita sering malah menyiksa disayang, sekaligus menguras paling banyak uang. Dengan nada dan membuat sang jiwa menderita. Semua itu dilakukan suara yang mengundang rasa kasihan, orang kaya yang sudah untuk memuaskan “isteri-isteri” yang lain. Sebut saja orangrenta ini bertanya, “Maukah engkau menemani aku sampai ke orang yang berebut kekuasaan dengan segala cara. Atau mereka alam kematian?” Seperti disambar petir rasanya, ketika orang yang memuaskan pancaindranya tanpa rem yang memadai. tua ini mendengar jawaban ketus isterinya itu, “No!” Hebatnya, kendati ia disiksa dan dibuat menderita, sang Kecewa dengan isterinya yang keempat, ia pun jiwa akan senantiasa ikut bersama kita. Dalam hidup maupun memanggil isteri yang ketiga. Bisa dimaklumi, karena ini mati. Dalam suka dan duka. Di tengah pujian maupun adalah isteri ranking kedua dalam banyak hal. Belajar dari makian, ia senantiasa setia menemani kita. Entah karena lupa, kegagalan sebelumnya, ia pun bertanya sambil memeluk entah karena khilaf, secara kolektif kita sudah lama tidak mesra isteri ketiganya, “Sudikah kamu menjadi penpeka terhadap getaran-getaran sang jiwa. dampingku memasuki gerbang kematian?” Yang ini Ada orang yang menyebut bahwa bencana alam, jawabannya lebih sopan, “Maafkan daku Kanda, daku hanya kerusuhan, krisis yang tidak berhenti, adalah cermin dari bisa mengantarmu sampai di sini.” marahnya sang jiwa. Saya tidak berpendapat demikian, sang Menangis mengakhiri pengalaman kedua ini, ia pun tidak jiwa hanya bisa mengangguk terhadap kita. Ketika kita bilang putus asa. Dipanggillah isteri yang kedua, tentu saja dengan bencana, ia mengangguk. Tatkala kita katakan rusuh, ia pertanyaan dan permintaan yang sama. Isteri kedua ini menjawab mengangguk. Mungkin sudah menjadi cirinya sejak dulu, dengan lembut, “Saya akan antar Kanda, tapi hanya sampai di kalau jiwa hanya bisa mengangguk. (dari Kolom Abatasa) liang lahat.” Untuk ketiga kalinya, orang kaya yang menghabiskan Anda bebas memilih bagaimana Anda akan “tidur” seluruh hidup dan keringatnya untuk mengumpulkan kekayaan bersama isteri pertama. Di tengah-tengah keterbatasan saya demi anak dan isteri ini, kecewa berat lagi. sebagai manusia, di tengah-tengah kritik orang tentang Sehingga, yang tersisa hanya isteri pertama yang terkulai kekurangan saya, selalu saya usahakan untuk berbicara dengan kurus, layu, lemah tanpa tenaga, dan kecantikannya sudah sang jiwa. Tulisan ini pun, sebenarnya hanya pembicaraan lama sekali memudar. Dengan pasrah orang kaya tadi bertanya saya bersama sang jiwa. Kebetulan Anda ada di sini, dan dan meminta hal yang sama. Dan yang mengejutkan, kendati ikut mendengarkannya. Sebagaimana pendengar di isteri pertama ini jarang diperhatikan, sering disakiti, dan palkesempatan lain, hanya Andalah yang bisa memutuskan, ing sedikit mendapat uang, ia menganggukkan kepalanya tanda (*) dengan isteri mana Anda akan tidur.

Dalam banyak kesempatan, saya kerap disebut orang liar. Baik dari segi disiplin ilmu maupun cara menjalani kehidupan. Banyak rekan menyebut saya seenaknya saja berjalan ke mana saja saya suka tanpa mengenal batas. Demikian juga dengan hobi, ada yang menyebut saya liar. Salah satu sebabnya, karena saya memiliki hobi aneh: melayat.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Humas Harus Terampil Berkomunikasi Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. meminta aparatur hubungan masyarakat (humas) pemerintah kota dan kabupaten di Lampung memiliki keterampilan berkomunikasi guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

elah diterbitkannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu terus disikapi karena UU tersebut merupakan penegasan terhadap badan publik diwajibkan untuk bersikap transparan,” kata dia, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Diskominfo Provinsi Lampung, Sutoto, saat pembukaan Diklat Kehumasan di STIE A2L Bandarlampung, Senin 25 Juni 2012. Menurutnya, upaya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Lampung menggelar diklat kehumasan diharapkan dapat mendorong humas berfungsi menciptakan hubungan yang baik dan sinergi antara stakeholder terkait. “Tuntutan masyarakat mengenai informasi saat ini semakin besar sehingga perlu adanya standar kompetensi bagi aparat kehumasan di lingkungan pemerintahan agar dapat menunjang peningkatan pelayanan,” kata dia. Humas memiliki peranan yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Untuk itu, setiap petugas humas harus memiliki kepekaan dalam merespon setiap perubahan yang terjadi baik secara kelembagaan, fungsional serta masyarakat. “Humas ini sangat melekat kaitannya di setiap instansi baik pusat maupun daerah sehingga

“

Sjachroedin Z.P.

peranannya harus dapat ditingkatkan guna mencapai terlaksananya pembangunan di wilayah setempat,” ujarnya. Ia mengatakan aparatur kehumasan di masing-masing daerah sekarang masih belum sinergi dan terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan aktivitasnya sehingga perlu adanya penggiatan pelatihan. “Saya sangat mendukung upaya PWI dalam menggelar kegiatan pelatihan kehumasan guna membantu peningkatan pelayanan dan kemampuan anggota humas dalam melayani masyarakat,” ujar dia. Kadiskominfo itu berharap melalui bimbingan teknis kehumasan yang dilaksanakan dapat mewujudkan tenaga di bidang kehumasan yang berkualitas sehingga tercipta peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian mengatakan kegiatan pelatihan kehumasan ini

dilaksanakan guna meningkatkan sinergi antara jajaran pemerintah dan pekerja media. “Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membantu aparat humas di tiap instansi pemerintah bisa memberikan pelayanan maksimal bagi terwujudnya keterbukaan informasi publik,” kata dia. Sedangkan Direktur Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI) PWI Pusat, Marah Sakti Siregar, mengatakan pers atau pekerja media hanya tunduk terhadap hukum dan kode etik wartawan. “Konsekuensi dari terlaksananya pers bebas tentunya memerlukan keterbukaan informasi yang harus didukung oleh berbagai pihak,” kata dia saat memberikan materi pada diklat kehumasan se Provinsi Lampung itu. Menurutnya, pekerja media dapat memperoleh informasi yang objektif sesuai fakta yang ada tetapi tetap menjaga kode etik yang berlaku sehingga tidak bersinggungan dengan hukum. “Masyarakat saat ini memerlukan informasi yang cukup banyak sehingga pelayan publik dapat turut mendukung upaya pekerja media dalam menyampaikan fakta-fakta dan data yang diperlukan oleh publik,” ujar Marah Sakti. Ia menambahkan informasi sesuai fakta dan data juga harus memperhatikan kode etik dan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dalam setiap pemberitaan yang akan diterbitkan. Jadi, setiap pemberitaan yang akan diterbitkan, sebaiknya didukung dan diperoleh dengan mudah dari bagian yang bisa memberikan informasi tersebut. Tetapi yang harus diingat oleh pekerja media atau pers adalah menjaga keobjektifan sesuai (tim) kode etik wartawan.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Lepas Kontingen MTQ Nasional Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said melepas 53 peserta kontingen untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional XXIV/2012 di Kota Ambon, Provinsi Maluku yang berlangsung 8—15 Juni 2012.

englepasan kontingen Lampung berlangsung di Mahan Agung, Bandarlampung, Minggu (3 Juni 2012), dihadiri Asisten Bidang Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Relliyani, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, Abdurrhaman, serta sejumlah kafilah dan pendamping. Sebanyak 53 anggota kontingen Lampung yang terdiri atas 30 kafilah dan 23 pendamping akan mewakili daerah itu untuk mengikuti MTQ Nasional XXIV tahun 2012 yang dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juni 2012. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said dalam kesempatan itu mengatakan persiapan kafilah Lampung pada MTQ tingkat Nasional itu sudah cukup matang. Mereka terpilih mewakili Lampung pada ajang itu karena yang terbaik dari yang terbaik. “Proses seleksi peserta telah dilakukan dengan ketat. Mereka dalah juara-juara pada MTQ ke-40 tingkat Provinsi Lampung lalu dan juara MTQ pada ajang yang sama tahun sebelumnya,” kata dia. Mereka yang terpilih itu kemudian digembleng kembali di pemusatan latihan di Kota Bandarlampung, sehingga persiapan menghadapi MTQ telah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

“Proses seleksi peserta telah dilakukan dengan ketat. Mereka dalah juara-juara pada MTQ ke-40 tingkat Provinsi Lampung lalu dan juara MTQ pada ajang yang sama tahun sebelumnya,” kata Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said. Wakil Gubernur Lampung juga meminta peserta dari Lampung mempersiapkan mental bertanding mengingat daerah lain juga dipastikan telah mempersiapkan kafilahkafilahnya secara matang. “Meski bertanding di daerah lain, anggap saja tengah bertanding di daerah sendiri. Saat bertanding membaca Al Quran misalnya harus nyaman seperti membaca di rumah sendiri atau masjid,” ujarnya. Terkait target, Joko mengatakan tidak menargetkan sebagai juara umum, tetapi harus bertanding sebaik mungkin sehingga diharapkan dapat meraih prestasi yang membanggakan untuk daerah. “Saya berharap kafilah Lampung

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

meraih prestasi pada MTQ Nasional, sehingga membanggakan daerah,” kata dia. Tujuan MTQ, kata dia, bukan hanya memperebutkan piala dan juara, tapi mengandung muatan dakwah serta menjalin silaturahim serta ukhuwah Islamiah. Lampung mengikuti enam cabang yang akan dilombakan yakni Tilawatil Quran, Hifzhil Quran, Tafsiril Quran, Syarhil Quran, dan Fahmil Quran. (tim)

WARTA

Bantu Pembangunan Daerah Wakil Gubernur Provinsi Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan Bank Lampung sebagai bank pembangunan daerah (BPD) telah banyak membantu dalam hal pembangunan dan kemajuan perekonomian daerah.

“

elalui bantuan kredit untuk unit Usaha Kecil Menengah (UKM) ke bawah khususnya, Bank Lampung sangat membantu, dan ini membuat perekonomian di daerah semakin maju,” kata dia saat pembukaan Kantor Operasional Bank Lampung yang ke-44 di Bandarlampung, awal Juni lalu. Dia mengatakan bantuan itu dapat membantu membangun usaha menengah ke bawah, juga memperluas usaha dan membangun perekonomian daerah. Adanya obligasi yang akan dikeluarkan Bank Lampung, dapat mempercepat pembangunan daerah agar semakin terdepan dan tidak tertinggal dengan daerah lain. Ia mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar disumbangkan oleh bank daerah yang terkemuka dan terpercaya, dan nantinya uang tersebut akan digunakan sebagai saham untuk

perekonomian kerakyatan. Sementara Direktur Utama Bank Lampung Syamsu Rizal mengatakan, dana sebesar Rp40 miliar telah disiapkan untuk membantu usaha mikro dan usaha rakyat. “Dana telah disiapkan untuk membantu usaha mikro dan kerakyatan,” kata dia. Bank Lampung pada tahun 2012, telah dirujuk pemerintah sebagai salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ini merupakan dedikasi kami sebagai bank daerah, untuk memajukan sektor ekonomi produktif dan sebagai dukungan untuk membantu perkuatan permodalan para pelaku usaha,” ujarnya. Selain itu, pada Juli 2012 Bank Lampung akan menerbitkan obligasi Rp500 miliar. Tentunya, dengan penerbitan obligasi ini Bank Lampung akan semakin dikenal di daerah atau

secara nasional. “Dalam delapan tahun terakhir kita mendapatkan penghargaan sebagai bank dengan kinerja paling baik oleh pihak independen. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir mendapat penghargaan Golden Thropy Award,” dia menambahkan.

Tumbuh 6,1 Persen Sementara Bank Indonesia merilis bahwa perekonomian Lampung pada triwulan II tahun 2012 tumbuh 6,1 persen plus minus 1 persen (yoy) atau mengalami percepatan dibandingkan triwulan I tahun 2012 sebesar 5,43 persen (yoy). “Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang dapat mengoreksi nilai ekspor, ekonomi kumulatif tahun 2012 diperkirakan tetap mampu tumbuh hingga mencapai 6,2 plus minus 1 persen (yoy),” kata Humas Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandarlampung, Nunu Hendrawanto, di Bandarlampung, Jumat 1 Juni 2012. Pertumbuhan ekonomi itu karena peningkatan produksi komoditas pertanian, masih dominannya konsumsi domestik, serta peningkatan “goverment expenditure” seiring pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Di sisi lain kata dia, inflasi Kota

Bandarlampung pada triwulan II mencapai 4,6 persen plus minus 1 persen (yoy), namun cenderung mendekati batas bawah. Tekanan inflasi pada triwulan II lanjut dia, diperkirakan masih bersumber dari kelompok “volatile foods”. Pada April- Mei cenderung menurun karena suplai beras yang memadai, namun pada Juni harga komoditas bahan makanan diperkirakan mengalami kenaikan karena tekanan dari sisi demand, baik yang disebabkan masa liburan sekolah maupun persiapan menjelang Ramadhan pada Juli mendatang. Sementara kegiatan intermediasi perbankan di Provinsi Lampung pada triwulan II 2012 diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan. Hal itu terkonfirmasi melalui hasil survei kredit perbankan triwulan I 2012 yang menunjukkan bahwa penghimpunan dana dan kredit akan tumbuh 1 perse10 persen pada triwulan II 2012. Pelaku perbankan masih optimis bahwa DPK akan tumbuh karena fasilitas jasa perbankan yang meningkat. Di sisi lain, penyaluran kredit akan tumbuh karena permodalan bank yang cukup dan prospek usaha nasabah yang membaik. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

WARTA

Komitmen Menjaga Ekosistem Hutan Pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem hutan dengan menggalakkan kegiatan penanaman pohon. Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan dalam kegiatan penanaman seribu pohon di Kalianda, Sabtu 16 Juni 2012, menyampaikan sejalan dengan gagasan Presiden tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan, menjaga ekosistem hutan sekaligus menekan degradasi lahan yang semakin menurun sampai titik nol.

asih berkaitan dengan komitmen menjaga ekosistem hutan, saya mengingatkan bahwa pada 17 Juli dunia memperingati hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan,” kata Zulkifli Hasan. Peringatan tersebut merupakan amanat resolusi sidang umum PBB nomor A/res/49/115 dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan bahaya degradasi lahan bagi keberlangsungan hidup manusia. Sementara itu, di Provinsi Lampung kawasan hutannya tidak mencapai 30 persen, dengan demikian keberadaan hutan yang tersisa harus terjaga untuk mencegah bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, serta menurunnya keanekaragaman hayati. “Karena itu, tidak ada pilihan lain selain melakukan penanaman dan konservasi hutan yang harus dibudayakan dan ditanamkan kepada anak cucu kita,” ujarnya. Setahun lalu, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyidangkan terpidana terkait kasus kerusakan hutan. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebelumnya, Binsor Siregar, mengatakan, modus operandi gangguan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disebabkan himpitan ekonomi. “Penyelesaian permasalahan

“

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012

itu hanya bisa melakukan pendekatan dengan dua cara, yakni, pendekatan kesejahteraan ekonomi dan pendekatan hukum,” kata Binsor Siregar. Pendekatan ekonomi bisa dilakukan dengan pembinaan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan, melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. “Selain itu bantuan fasilitas kesehatan, pendidikan dan bantuan lainnya dengan sasaran utama tokoh masyarakat, pondok pesantren dan lainnya,” kata dia. Sementara pen-

dekatan hukum, menurutnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak pandang bulu. “Penegakan hukum diutamakan pada aktor intelektual pelanggaran dan kejahatan dalam bidang sumberdaya alam hayati dan ekosistem kehutanan,” katanya. Terkait dengan barak bukti berupa hasil hutan menurutnya dapat dimusnahkan atau dikembalikan ditempat semula atau tindakan lain sesuai dengan hukum. Menurut catatan dalam kurun waktu 20102011, pihaknya telah mengadili sembilan perkara kejahatan sumber daya hayati dan ekosistemnya. Di antaranya empat tersangka kasus kejahatan kehutanan, empat tersangka dengan perkara konservasi sumber daya alam, dua tersangka perkara perikanan dan seorang tersangka perkara pemanfaatan sumber daya mineral. Dalam catatan Binsar, perkara kehutanan dikenakan hukuman penjara berkisar 5-9 bulan dan denda Rp 1 juta. Kemudian kejahatan memperjualbelikan organ satwa dilindungi diputuskan pidana penjara satu tahun dan denda Rp 1 juta sampai Rp 50 juta. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI 2012