Jurnal Kegiatan DPRD Provinsi Lampung | Edisi Februari 2015 by Rudy DPRD

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Minta Persetujuan Dewan untuk Pelepasan Lahan Waydadi

Soroti Rencana Kenaikan HET Elpiji

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Diterbitkan Oleh

Daftar Isi Pembahasan Pemekaran Kabupaten Selesai Akhir Februari

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.

Hal. 8 DPRD Provinsi Lampung menargetkan pembahasan tentang pemekaran daerah persiapan Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur di Kabupaten Lampung Tengah akan kelar bulan Februari 2015.

Sambut Kunjungan DPRD Kalbar Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta instansi terkait melakukan studi banding di Lampung selama 4 hari dari tanggal 23 sampai 26 Februari 2015. Rombongan berjumlah 22 orang itu akan studi banding soal pertanian selama berada di Lampung.

PENGARAH Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.

Hal. 9

Komisi IV Kunjungi Pelabuhan Panjang

PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.

SEKRETARIS REDAKSI Neli Yuniar

ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id Email:

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Palabuhan Panjang, Bandarlampung, Rabu, 11 Februari 2015. Hal. 12

SKPD Diminta Konsentrasi Tingkatkan PAD DPRD Provinsi Lampung menekankan kepada segenap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar benar-benar meningkatkan konsentrasi pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal. 21

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

AGENDA KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Bulan Februari 2015

Senin, 2 Februari 2015 1.

Pukul 08.30, peninjauan lapangan ke beberapa lokasi pelaksanaan program/ kegiatan beberapa satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) oleh Komisi V DPRD Provinsi lampung.

Selasa, 3 Februari 2015 1.

Pukul 10.00, konsultasi dan koordinasi pembahasan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Belanja Daerah Tahun 2014 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta oleh Anggota Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung. Pukul 10.00, sosialisasi tata cara pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Dewan Tahun 2015 di ruang Rapat Komisi, oleh Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Rabu, 4 Februari 2015 1.

Pukul 10.00, peninjauan lapangan di CV Bumi Waras Bandarlampung oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung. Pukul 13.00, peninjauan lapangan di PT Charoen Pokphand Indonesia di Bandarlampung oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dengan Pimpinan PT Kereta Api Indonesia Subdivisi Regional III.2 Tanjungkarang.

Kamis, 5 Februari 2015 1.

Pukul 09.00, Audiensi Pimpinan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Wilayah Sumbagsel II Lampung dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat Badan Musyawarah: a) penetapan jadwal rapat paripurna dengan agenda membahas laporan hasil Panitia Kerja Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait; b) penetapan jadwal rapat paripurna dengan agenda penetapan target dan rencana kerja DPRD Provinsi Lampung tahun anggaran 2015; c) penetapan jadwal rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyusunan prolegda Provinsi Lampung Tahun 2015; d) dan lain-lain.

Jumat, 6 Februari 2015 1.

Pukul 08.00, bakti sosial Polres Tulangbawang dan Pemkab Tulangbawang dipusatkan di lapangan Kecamatan Pagardewa oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Sabtu, 7 Februari 2015 1.

Pukul 13.00, syukuran dan ramah tamah di rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Lampung oleh seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda, dan undangan lainnya.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Senin, 9 Februari 2015 1.

Pukul 10.00, rapat Badan Musyawarah di ruang rapat Komisi oleh Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung.

Selasa, 10 Februari 2015 1.

Pukul 09.00, audiensi Panitia Pelaksana PW IPM Lampung dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

Rabu, 11 Februari 2015 1.

Pukul 10.00, kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung ke PT Hanjung Indonesia. Pukul 13.00, kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung ke PT Pelindo II Cabang Panjang.

Selasa, 17 Februari 2015 1.

Pukul 07.30, Upacara gabungan Forkopimda Provinsi Lampung di Lapangan Korpri Kantor Pemprov Lampung. Pukul 10.00, rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Provinsi Lampung.

Selasa, 24 Februari 2015 1.

Pukul 10.00, menerima kunjungan kerja Anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Jawa Timur oleh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung.

Rabu, 25 Februari 2015 1.

Pukul 09.00, mengikuti upacara pengukuhan profesor Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum Universitas Lampung di GSG Unila oleh Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Pemprov Minta Persetujuan Dewan untuk Pelepasan Lahan Waydadi Komisi I DPRD Provinsi Lampung yang membidangi pemerintahan minta pemerintah provinsi memberikan laporan perkembangan pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Waydadi seluas 88,8 hektar di Kecamatan Sukarame, Bandarlampung. ecepatnya kami minta pemprov melaporkan perkembangan pelepasan aset Waydadi. Kami akan terus memantau seperti apa nantinya. Dari situ kita akan lapor ke pimpinan dewan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi, di Bandarlampung, Senin (2/2/2015). Pada rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Daerah serta Biro Aset dan Per-

“

lengkapan Sekretariat Pemprov Lampung sebelumnya, eksekutif dan legislatif samasama sepakat melepas lahan Waydadi yang telah diduduki warga tersebut. “Pemprov meminta kita melepaskannya cukup dengan persetujuan DPRD. Padahal, Dewan sebelumnya menyetujui pelepasan aset itu dengan peraturan daerah,” kata Bambang. Karena itu, Komisi I meminta Pemprov Lampung membentuk tim inde-

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

penden penilai harga lahan dan bangunan atas ganti rugi yang wajib dibayar oleh warga. â&#x20AC;&#x153;Sambil menunggu rapat paripurna, kami minta eksekutif membentuk tim yang bisa menaksir ganti rugi yang harus dibayar oleh warga. Jadi kita berjalan beriringan,â&#x20AC;? ujarnya. Dia menyebut Komisi I menargetkan pembebasan HPL Waydadi bisa diselesaikan pada tahun 2015 ini. Dengan demikian, Pemprov Lampung dapat memasukkan pendapatan asli daerah (PAD) dari penggantian lahan tersebut ke dalam APBD Murni tahun 2015. Sementara Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pemerintah Provinsi Lampung, Sulpakar, mengungkapkan bahwa pelepasan Aset HPL Waydadi seluas sekitar 89 hektar sudah 3 kali bolak-balik dikirimkan ke DPRD Lampung sejak tahun 2010. Memang pada 2014 lalu Pansus DPRD sudah memutuskan bahwa pelepasan aset milik Pemprov Lampung tersebut melalui peraturan daerah (perda). Namun Pemprov Lampung kembali mengirimkan surat ke DPRD pada tanggal 30 Oktober 2014, yang meminta supaya pelepasan aset di Kelurahan Waydadi tidak perlu dengan perda, melainkan dengan persetujuan saja. Pasalnya untuk pelepasan HPL Waydadi, sesuai dengan surat keputusan (SK) Kepala BPN RI tanggal 11 Januari 2013 yang lalu bahwa Pemprov Lampung bisa melepas aset tersebut jika ada persetujuan dari DPRD. Kronologisnya, penguasaan lahan tersebut berdasarkan SK Kepala BPN RI tanggal 22 Mei 1992 No.58/BPN/1992 tentang

Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandarlampung dengan ketentuan bahwa tanah yang diberikan HPL dapat dialihkan atau dipindahtangankan ke pihak lain dengan meminta izin ke BPN RI. Sertifikat atas nama Pemprov Lampung ada 3, yang pertama sertifikat HPL No.01/S.1. tgl 16 Oktober 1994 seluas 62 hektar, kedua sertifikat HPL No.02/S.1 tgl 16 Oktober 1994 seluas 23 hektare, dan yang ketiga sertifikat HPL No.03/S.1.tgl 16 Oktober 1994 seluas 21 hektar. Sejak 1992 tanah itu sudah ditempati warga, makanya dalam SK BPN RI itu untuk alih tangan/pindah tangan harus ada persetujuan DPRD Lampung. Selain itu juga berdasarkan legal opinion dari Pengacara Negara (legal opinion Kejati) yang diterima pada tanggal 17 Januari 2013, menyatakan bahwa HPL Waydadi jelas milik Pemprov Lampung dan aset tersebut dapat dilepaskan asal ada persetujuan DPRD. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Sosialisasi BPJS di DPRD Lampung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Lampung menyosialisasikan program BPJS kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Lampung. Kepala Cabang BPJS Lampung, Sofyeni, menjelaskan program BPJS ada dua, yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. BPJS kesehatan merupakan program sebagai asuransi kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan merupakan asuransi tenaga kerja atau sebagai pengganti jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Dia mengakui sebagai lembaga baru penyelenggara asuransi kesehatan (dulu PT Askes) dan jamsostek (dulu PT Jamsostek), BPJS masih banyaki dikeluhkan masyarakat. “Untuk itu, kami terus melakukan sosialisasi agar BPJS segera bisa dikenal dan tidak rancu antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaa sejatinya masih seperti Jamsostek sebelumnya, namun tanpa program jaminan kesehatan (JPK).

Layanan yang lainnya masih tetap sama, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT),” katanya. Dalam sosialisasi BPJS di ruang rapat Komisi DPRD, Selasa (3/2/2015), Kepala BPJS Cabang Lampung mendapat sejumlah pertanyaan dan keluhan dari anggota Dewan. Menurut Anggota Komisi IV Thaib Husin, masih banyak kejanggalan dalam pelayanan BPJS di Lampung. Dia mencontohkan beberapa waktu lalu masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan menderita sakit tapi pihak rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS mengatakan peserta tersebut belum terdaftar. “Bagaimana hal ini bisa terjadi, sedangkan penyakit datang tidak kenal kompromi,” ujarnya. Menurut politisi partai Golkar ini, pelayanan BPJS juga masih kurang baik dari segi lokasi yang tidak memadai serta antrean terlalu panjang yang mengakibatkan peserta makin susah. “Seharusnya BPJS tegas menyikapi hal ini, bukan hanya didengar, tapi buatlah program itu berjalan dengan baik. Kalau saya tanya ini dan itu pasti jawabnya itulah yang diatur undang-

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

undang, perpres, atau peraturan meneteri,” tegasnya. Apalagi alur rujukan juga membingungkan dan rumit. “Bagi kami saja membingungkan, bagaimana dengan masyarakat awam,” katanya. Misalnya ada peserta penduduk Lampung Utara sedang bepergian ke Bandarlampung dan sakit. Mereka tidak bisa berobat di Bandarlampung, tapi harus balik ke wilayah Lampung Utara. Sementara Anggota Komisi IV Mega Putri Tarmizi juga mengeluhkan pelayanan BPJS yang lambat. “Saya mendaftar menjadi peserta BPJS bulan lalu, tapi sampai sekarang ini kartunya belum juga saya peroleh,” katanya. Dalam jawabannya Kepala BPJS Cabang

Lampung Sofyeni menjelaskan untuk kasus terlambatnya kartu kemungkinan karena persayaratan di berkas tidak lengkap. Sementara untuk kasus seperti yang disampaikan Thaib Husin, BPJS mengaku menerima banyak keluhan seperti itu. “Memang masih ada beberapa aturan yang perlu disempurnakan, seperti masalah rujukan dan lain-lain,” kata Sofyeni. Selain itu, memang masih banyak warga yang belum paham tata cara dan prosedurnya. Bahkan, masih ada rumah sakit yang belum sinkron dalam menerapkan program ini. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedy Aprizal, mengatakan program BPJS, baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, harus terus disosialisasikan agar calon peserta paham. “Sosialisasi harus terus dilakukan sampai kepada masyarakat,” katanya. Sebab, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kepesertaan BPJS. Menurutnya, prosedur BPJS Kesehatan memang rumit, harus ada rujukan dari puskesmas bila hendak menjalani perawatan di rumah sakit. “Ya, kayaknya masih rumit. Harus ada rujukan. Padahal, duhulu begitu ada rujukan dari puskesmas bisa langsung ke rumah sakit tertentu. Sekarang ini rujukannya bertingkat,” katanya. Kendati demikian, pihaknya belum bisa melakukan sesuatu. Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam UU 24/2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 37/2004. “Jadi, ya ikuti saja ketentuannya,” ujar Dedi. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Pembahasan Pemekaran Kabupaten Selesai Akhir Februari

DPRD Provinsi Lampung menargetkan pembahasan tentang pemekaran daerah persiapan Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur di Kabupaten Lampung Tengah akan kelar bulan Februari 2015. Paling lambat akhir bulan ini hasilnya bisa dibawa ke rapat paripurna guna mendapat pengesahan anggota DPRD Provinsi Lampung.

enurut Ketua DPRD Lampung Dedi Aprizal, dewan sedang menggelar rapat pimpinan membahas pemekaran dua kabupaten tersebut. Draf pemekaran jika sudah ditandatangani Gubernur Lampung langsung diserahkan ke Komisi I bidang pemerintahan DPRD. “Target kita, Komisi I bisa selesaikan ini dalam satu-dua minggu. Nanti pertengahan Februari langsung diparipurnakan,” kata Dedi, di Bandarlampung, Senin (2/2/2015). Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Bambang Suryadi menambahkan, pihaknya siap dan akan mempercepat pembahasan draf pemekaran kabupaten tersebut. Menurut dia, kemungkinan besar pekan depan segera digelar

paripurna pengesahan dua kabupaten tersebut. “Kalau sudah masuk ke dewan, tentunya dari pimpinan langsung disampaikan ke Komisi I untuk dibahas,” kata Bambang. Ketua DPC PDIP Lampung Tengah ini menegaskan, sesampainya draf pemekaran ke Komisi I, maka pihaknya tak akan berlarut-larut membahasnya. “Kami janjikan pembahasanya cepat, karena Lampung Tengah itu memang sudah harus dimekarkan. Toh, kalau masuk di Komisi I tentunya sudah lengkap semua syarat administrasinya, karena sudah dibahas di tingkat kabupaten,” katanya. “Kami hanya mengecek kelengkapanya dan beberapa kajian lainnya dan langsung minta dijadwalkan paripurna,” kata Bambang. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

ada Selasa (24/2/2014), rombongan komisi yang membidangi bidang perekonomian ini disambut anggota DPRD Provinsi Lampung, Biro Otonomi Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pertanian Tanamaan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan mengatakan pihaknya akan mendampingi para wakil rakyat Kalbar itu saat ke lapangan. Menurutnya, studi banding tersebut untuk mencari dan menambah informasi serta masukan berkenaan dengan kebijakan, program, serta keberhasilan pembangunan pada sektor pertanian, perikanan, perternakan dan industri di Lampung. â&#x20AC;&#x153;Provinsi Lampung salah satu lumbung pangan dan ternak nasional. Ini yang menjadi dasar kunjungan Komisi II DPRD Kalbar,â&#x20AC;? katanya. Dijelaskannya, sasaran kunjungan mereka adalah sub sektor pertanian meliputi pembuatan saluran irigasi. Sektor peternakan meliputi pengembangan

ternak sapi yaitu ternak kambing etawa dan sapi. Bidang perikanan meliputi balai benih udang dan ikan, dan sub sektor industri meliputi industri hilir pertanian dan perkebunan. Dia berharap mereka bisa memanfaatkan kunjungan kerja tersebut untuk mencari ilmu. Sebab, perusahaan yang akan didatangi sudah level internasional antara lain Balai Budi Daya Laut di Hanura, Kabupaten Pesawaran, PT Gunung Madu dan PT GGPC di Lampung Tengah, peternakan kambing Etawa di Tanggamus, dan Irigasi pengairan di Lampung Selatan. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Dewan Rekomendasikan Pemprov Perbaiki Laporan Keuangan DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan laporan Panitia Kerja (Panja) pembahasan hasil laporan pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap belanja daerah tahun 2014, Selasa (17/2/2015). alam rapat tersebut, DPRD setuju dengan seminggu pembahasan. hasil kerja Panja yang merekomenAtas temuan BPK RI tersebut, DPRD merekodasikan kepada Gubernur Lampung M. mendasikan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Ridho Ficardo untuk segeDaerah (SKPD) lingkup Pemprov ra memperbaiki laporan keuangan Lampung lebih difungsikan medaerah sesuai peraturan Kemennyelesaikan semua temuan BPK RI. dagri dan peraturan lainnya. “Pemerintah daerah segera “Gubernur harus memberi tindaklanjuti temuan BPK atas sanksi tegas kepada aparatnya belanja daerah baik bersifat adapabila dalam audit BPK ditemukan ministatif sampai klarifikasi yang kerugian keuangan daerah. Untuk menyebabkan kerugian daerah,” mencegah terjadinya penyimpangkata Mihdar Ilyas an, pemprov harus membuat masterUntuk biaya perjalanan dinas plan keuangan yang sistematis. (perjas), kata dia, sistem belanja Gubernur harus lebih memfungsikan dan membuat laporan sesuai deInspektorat sebagai instansi pengangan waktu tugas luar daerah was internal pemerintah,” kata juru maupun luar negeri. H. Mikdar Ilyas. bicara Panja H. Mikdar Ilyas. “Perjalanan dinas harus dilaPolitisi Gerindra ini menjekukan secara konsisten sesuai atau laskan, panja terbentuk sejak 14 Januari 2015. berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Apabila ada sisa anggaran wajib dikembalikan ke pembahasan LHP BPK RI ini dilakukan selama 3 kas daerah,” imbuhnya. minggu. Dua minggu untuk untuk evaluasi dan Paripurna yang digelar DPRD Lampung itu

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

dihadiri 52 anggota dewan. Dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Sekretaris Daerah Arinal Djunaidi, dan kepala SKPD lingkup Pemprov Lampung. Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal meminta setiap Satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Pemprov Lampung meningkatkan pengawasan dan memperketat anggaran perjalanan dinas (perjas). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Lampung atas belanja

daerah, Dedi Afrizal mengatakan ada temuan tidak dikembalikannya dana perjas tahun 2O14 sebesar Rp9,5 juta. Lima SKPD ditemukan tidak mengembalikan dana perjas, seperti Biro Otda, Adbang, Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dijelaskannya, modus yang digunakan antara lain, keberangkatan perjas yang seharusnya menggunakan transportasi udara (pesawat), tapi melalui jalan darat. (tim)

Panambangan di Register Menyalahi Aturan

PRD Provinsi Lampung menilai aktivitas Wilayah XX yang menyatakan aktivitas tambang penambangan batu andesit oleh PT PT Batu Makmur berada di kawasan Register 18. Batu Makmur di Hutan Register 18, Berdasarkan surat dan peta dari Balai yaitu di kawasan Hutan Produksi Tetap Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX untuk (HP) Tangkit Batubungur, Kepala Kesatuan Pengelolaan Kabupaten Pesawaran, sebagai Hutan Lindung Kabupaten kegiatan yang melanggar aturan. Pesawaran Nomor S.24/BPKH.XX-2/ Sekretaris Komisi II DPRD 2015 perihal Hasil Peninjauan Lampung, Joko Santoso, Lokasi Areal Pertambangan Batu mengatakan berdasarkan Andesit atas nama PT Batu keterangan Balai Pemantapan Makmur, pada poin 3 ayat a Kawasan Hutan Wilayah XX disebutkan berdasarkan peta tata (Lampung-Bengkulu), Kementerian batas Kawasan Hutan Produksi Kehutanan, aktivitas Tangkit Titibungur I Regsiter 18 pemambangan batu andesit oleh skala 1:25,000 (lampiran berita PT Batu Makmur di lahan register acara tata batas/BATB, tanggal 20 tersebut menyalahi aturan dan Maret 1996 yang disahkan tangal ketentuan. 6 Oktober 1996) seluas kurang Joko Santoso Sebab, sampai saat ini PT lebih 6,01 ha areal tambang atas Batu Makmur belum mempunyai nama PT Batu Makmur berada di izin melakukan penambangan di kawasan hutan dalam kawasan hutan produksi tetap dengan register. â&#x20AC;&#x153;Sama sekali belum memproses izin rincian seluas lebih kurang 3,81 ha adalah pertambangannya, karena mereka sampai saat pengolahan batu dan seluas lebih kurang 2,21 ini merasa itu bukan berada dalam kawasan ha adalah areal penggalian batu. hutan. PT Batu Makmur dapat dikenakan sanksi Sementara pada ayat b disebutkan pidana,â&#x20AC;? kata Joko di Gedung DPRD Provinsi berdasarkan wawancara dengan pengelola PT Lampung, Senin (23/2/2015). Batu Makmur, perusahaan tersebut tidak Menurut Joko, Komisi II pun memanggil PT memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan untuk Batu Makmur dan Balai Pemantapan Kawasan kegiatan penambangan batu sehingga diindikasi Huta Wilayah XX untuk dilakukan rapat dengar bahwa PT Batu Makmur melakukan kegiatan pendapat (hearing). Sebab, berbeda dengan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin pernyataan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Komisi IV Kunjungi Pelabuhan Panjang Komisi IV DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Palabuhan Panjang, Bandarlampung, Rabu, 11 Februari 2015. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Kadek Swartika tersebut menyambangi manajemen PT Pelindo II Cabang Panjang. ereka disambut oleh General Manager PT Pelindo II IPC Panjang Agung Fitrianto didampingi jajaran manajemen IPC Panjang di Ruang Rapat Lantai III Kantor IPC Panjang. Dalam kesempatan tersebut General Manager IPC Panjang memaparkan presentasi tentang Pelabuhan Panjang antara lain upaya yang telah dilakukan untuk optimalisasi Pelabuhan Panjang, kendala-kendala yang dihadapi, serta kinerja Pelabuhan Panjang selama ini. â&#x20AC;&#x153;Kami berharap dengan adanya kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Lampung

General Manager IPC Panjang Agung Fitrianto menyerahkan Plakat IPC Panjang sebagai kenangkenangan kepada Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Kadek Swartika dan foto bersama.

dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan Pelabuhan Panjang. Sebagai pintu gerbang ekonomi di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Lampung, Pelabuhan Panjang akan terus berupaya meningkatkan level of service kepada para pelanggan dengan memberikan pelayanan logistik kelas dunia,â&#x20AC;?

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Berdialog dengan manajemen PT Hanjung.

kata Agung Fitrianto. Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menciptakan sinergitas yang baik antarinstansi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung dalam sektor transportasi dan logistik, khususnya melalui aktivitas Pelabuhan Panjang. Sebelumnya, rombongan Komisi IV juga melakukan kunjungan ke PT Hanjung Indonesia. Mereka berdialog dengan Pimpinan perusahaan tersebut, sekaligus meninjau aktivitas para pekerja pabrik di sektor manufaktur tersebut. PT Hanjung Indonesia didirikan pada tahun 1997 sebagai salah satu perusahaan investasi Korea di Indonesia. Pabriknya terletak di Panjang, Bandarlampung, berupa pabrik manufaktur dengan berbagai jenis peralatan otomatis bersama dengan fasilitas dermaga sendiri. (tim)

Meninjau aktivitas pabrik manufaktur PT Hanjung.

Mendengarkan pemaparan dari GM IPC Panjang mengenai ragam aktivitas PT Pelindo II.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Ketua Komisi IV:

34 Perusahaan dan RS Tak Punya Pengelolaan Limbah Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Imer Darius mengatakan ada 34 perusahaan dan rumah sakit di Lampung yang tidak menerapkan standar pengelolaan limbah sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang.

Imer Darius

al itu berdasarkan daftar dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan penilaian Proper peringkiat hitam dan merah. “Perusahaan dan rumah sakit itu diduga mencemari lingkungan, karena mereka tidak miliki instalasi pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Imer Darius di kantor DPRD Lampung, Rabu (11/2/2015).

Menurut dia, dari 34 perusahaan dan rumah sakit bermasalah itu 10 di antaranya sedang dalam proses penyidikan di kepolisian. “Untuk itu kami juga meminta kepolisian menuntaskan kasus tersebut dan segera dilanjutkan ke proses persidangan,” ujarnya. Imer Darius menyatakan perusahaan dan rumah sakit yang bermasalah tersebut diduga kuat melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan Limbah. Mereka merusak alam, ekosistem, serta udara. “Boleh jadi ada yang masuk pelanggaran berat. Mereka telah merusak lingkungan,” katanya. Meskipun demikian, ada urutan-urutan sanksi yang diterapkan. Pertama adalah peringatan, kedua administrasi, dan ketiga denda Rp1 miliar dan pidana 1 tahun. “Bahkan perusahaan dan rumah sakit tersebut bisa ditutup jika pelanggarannya berat,” ujarnya. Adapun ke-34 perusahaan dan rumah sakit tersebut: 1. PT PLN Sektor PLTU Tarahan (Lampung Selatan); 2. PT Golden Sari (Bandarlampung); 3. PT Agro Bumi Mas (Lampung Utara); 4. PT Tunas Baru

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Lampung (Bandarlampung); 5. PT Palm Lampung Persada (Waykanan); 6. PT Aman Jaya Perdana (Bandarlampung); 7. PT Budi Starch and Sweetener Buyutilir (Lampung Tengah); 8. PT Budi Starch and Sweetener Gunungbatin (Lampung Tengah); 9. PT Budi Starch and Sweetener Agungdalam (Tulangbawang); 10. PT Florindo Makmur (Lampung Utara); 11. PT Hamparan Bumi Mas Abadi (Lampung Tengah); 12. PT Kalirejo Lestari (Lampung Tengah). Selanjutnya, 13. PT Bali Bunga Sari (Lampung Utara); 14. PT Karisma Multi Niaga (Lampung Tengah); 15. PT Fortuna Megah Perkasa (Lampung Selatan); 16. PT Indokom Samudra Persada (Lampung Selatan); 17. PT Tedco Agri Makmur (Lampung Tengah); dan 18. PT Teguh Wibawa BP (Lampung Utara). Kemudian; 19. Hotel Intan Anugerah (Bandarlampung); 20. Hotel Sheraton Lampung (Bandarlampung); 21. Hotel Amalia (Bandarlampung); 22. Hotel Marcopolo (Bandarlampung); 23. PT Hanjung Indonesia (Bandarlampung); 24. PT Konverta Mitra

Abadi (Lampung Selatan); 25. PT Noahtu Siphyard (Bandarlampung); 26. RS Mitra Husada (Bandarlampung); 27. RSUAM (Bandarlampung); 28. RS Natar Medika (Lampung Selatan); 29. RS Panti Secanti Gisting (Tanggamus); 30. CV Muara Jaya (Lampung Timur); 31. PT Waykanan Sawitindo Mas (Waykanan); 32. PT Budi Starch and Sweetener Unit VI (Tulangbawang Barat); 33. PT Pola Pulpindo Mantap (Lampung Utara); dan 34. PT Parindo Permai (Pesawaran). (tim)

Toto Herwantoko Jadi Penasihat AFI Lampung

oto Herwantoko yang juga Wakil Menurut Ketua DPD AFI Provinsi Ketua I DPRD Provinsi Lampung Lampung, Dewi Utami, dengan masuknya menjadi Ketua Dewan sejumlah tokoh dalam Penasihat Dewan kepengurusan AFI Lampung, Pengurus Daerah Asosiasi diharapkan organisasi Fiskal Indonesia (DPD AFI) tersebut dapat berkiprah lebih Provinsi Lampung. Pada acara luas dan memberikan banyak pelantikan yang manfaat bagi daerah dan dilangsungkan pada Sabtu, 28 masyarakat. Februari 2015, di Novotel AFI berdiri sejak tahun Bandarlampung, Toto pun 1996 atas prakarsa mahasiswa memberikan sambutan dan pascasarjana program arahan. administrasi fiskal dan Ketua Umum DPP AFI, perpajakan Universitas Erwin Eka Kurniawan, S.E., Indonesia (UI). Sejak tahun 2012 Toto Herwantoko M.Si. menyambut baik melalui Kongres Luar Biasa di masuknya Toto Herwantoko dalam struktur Jakarta, AFI dipimpin oleh Ketua Umum Erwin penasehat DPD AFI Lampung. â&#x20AC;&#x153;Semoga bisa Eka Kurniawan dan 48 orang pengurus DPP. bersinergi dalam mengawal pembangunan Selain itu juga masuk sebagai Ketua daerah karena AFI adalah organisasi Dewan Pembina: Hary Tanoesoedibjo, Ketua intelektual yang tidak hanya berkutat pada Dewan Pakar: Emir Moeis, Ketua Penasehat: masalah pajak, tapi kebijakan fiskal secara Bambang Soesatyo, dan salah satu anggota umum,â&#x20AC;? ujarnya. Dewan Penasehat: Desmond J. Mahesa. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Sekretaris Komisi I dan KPID Lampung Kunker ke APMI Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung Bambang Suryadi dan Komisioner KPID Lampung, Ahamad Riza Faizal, mengadakan kunjungan kerja dan berdialog dengan pengurus Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) di Kantor APMI, Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat, pada 12 Februari 2015. unker tersebut untuk mencari informasi dan bahan sehubungan dengan perkembangan siaran multimedia, terutama televisi kabel di Lampung. “Seiring dengan perkembangan siaran multimedia, terutama tv kabel yang masuk ke seluruh pelosok daerah, kita perlu membuat regulasinya, yang akan kita tuangkan dalam peraturan daerah,” kata Bambang Suryadi. Menurut informasi dari KPID Lampung, industri penyiaran terus berkembang di Lampung. Bahkan, jumlah jumlah pelanggan siaran berbayar sudah hampir 10 juta. “Kami ingin mendapatkan informasi dari APMI, terutama mengenai teknis dan operasional tv berlanggaran, sehingga dalam menyusun rancangan perda nanti dapat selaras dengan Undang-Undang Penyiaran yang selama ini berjalan,” katanya. Jika undang-undang mengatur secara nasional, nantinya perda menjadi regulasi di daerah. Ketua Umum APMI Agus Mulyanto menjelaskan bahwa dari pengalaman anggota APMI dalam menjalankan industri berlangganan adalah dengan meninjau dari segi industri LPB bahwa industri LPB berkembang dari tumbuhnya free to air yang diawali tahun 1993. Menurutnya, industri penyiaran tidak terlepas dari Undang-Undang Penyiaran dan UU Telekomunikasi, serta UU ICT yang sedang

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung berdiskusi dengan pengurus APMI

ditungggu draftnya apakah berdiri sendiri, digabungkan menjadi UU Multimedia atau saling besinggungan dengan merevisi setiap undangundang yang kini sudah di tangan DPRI RI. Industri penyiaran juga memperhatikan medianya, apakah teresterial, satelit dengan istilah DVBT (Digital Video Broadcasting Teresterial) atau DVBH (Digital Video Broadcasting Head End) dan Penyiaran Satelit, di mana pemancaran melalui satelit Via Ground Segment Operator Up Link disalurkan kembali melalui penerimaan parabola. “Namun PP No. 52 Tahun 2015 belum menjelaskan rincian penggunaan platform teknologi dari segi regulasi proses perizinan, mengingat perkembangan teknologi yang pesat,” katanya. Kemudian dari segi konten sebenarnya TV Berlangganan lebih aman dibandingkan penyiaran parabola free to air yang tidak terkontrol. Permasalahan penyaluran siaran LPB melalui kabel sering disalahgunakan pada saat disalurkan ulang melaui penarikan kabel dari decoder dalam bisnis prosesnya dan terjadi banyaknya pembajakan, baik membajak tanpa IPP, membajak tanpa hak siar, dan menyantol siaran dari penyaluran resmi. Pelanggaran jenis ini banyak terjadi di daerah. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Ketua Dewan Hadiri Capping Day Akper Bunda Delima Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menghadiri upacara peresmian penggunaan seragam atau capping day 97 mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Bunda Delima angkatan XX di Gedung Museum Lampung, Selasa (22/2/2015).

edi Afrizal mengharapkan para mahasiswa tersebut nantinya dapat menjadi tenaga garda depan di bidang kesehatan yang mempunyai sikap kepekaan sosial yang tinggi, terutama bagi yang membutuhkan pertolongan. “Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang utama. Karena itu, harus disokong oleh tenaga-tenaga andal di lapangan. Mereka inilah yang nantinya akan berkiprah di masyarakat,” ujar Dedi Afrizal, yang juga berlatar belakang pendidikan keperawatan. Akademi Keperawatan (Akper) Bunda Delima Bandarlampung pun terus meningkatkan mutu pembelajaran untuk memperoleh akreditasi A dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. “Kami sudah mendapat akreditasi B dan kami terus berupaya untuk mendapatkan akreditasi A,” kata Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Delima, Rumyati Syahrul, saat memberikan sambutan dalam acara capping day Akper Bunda Delima di Museum Lampung. Selain Ketua DPRD Provinsi Lampung, juha hadir Direktur Akper Bunda Delima Ns. Idawati K.N., utusan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lampung, dan Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung. Rumyati menjelaskan untuk meningkatkan status akreditasi dari B ke A, pihaknya mempersiapkan berbagai hal. Antara lain menyekolahkan puluhan dosen dengan melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Respati Indonesia di Jakarta. Kemudian meningkatkan kompetensi lulusan dengan mengedepankan kemampuan akademik, keterampilan, dan etika. Sesuai dengan profesi

keperawatan yang mengacu kepada profesionalisme, lulusan harus dapat menjalankan asuhan keperawatan secara profesional. Selain itu juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi kesehatan untuk lahan praktek mahasiswa. Baik rumah sakit yang ada di Lampung maupun luar daerah. Seperti dengan RS Jiwa Dr. Marzuki Mahdi di Bogor, Unit Kegawatdaruratan 118 dan RS Kanker Dhamais, RS Harapan Kita Jakarta. “Baru-baru ini mahasiswa kami melakukan praktek klinik di RS Jiwa Dr. Marzuki Mahdi selama dua pekan. Serta pelatihan Unit Kegawatdaruratan 118 dan fieldtrip di RS Kanker Darmais Jakarta,” kata Rumyati. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Sejumlah Anggota Dewan Hadiri HUT KBSB

Paguyuban etnis Minang di Lampung, Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Lampung, pada Sabtu (7/2/2015) menggelar acara dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-46. Acara bertajuk Semalam di Ranah Minang ini diadakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Saburai, Enggal, Bandarlampung.

cara bertema Memperingati HUT Ke-46 KBSB Provinsi Lampung, Kita Lestarikan Adat Budaya Bangsa dan Tingkatkan Keimanan dalam Semangat Kebersamaan demi Kemajuan Pembangunan Provinsi Lampung. Hadir pada acara itu Aprilani Yustin Ficardo, istri Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, yang berasal dari Pekandangan, Pariaman, Sumatera Barat. Juga hadir Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal, Wakil Ketua DPRD Lampung Toto Herwantoko, serta Ketua Komisi IV DPRD Lampung Imer Darius, anggota DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir yang juga Ketua KBSB Lampung dan Eva Dwiana Herman H.N, yang juga Ketua Bundo Kanduang KBSB Lampung.

Gubenur Lampung selaku pembina KBSB Lampung yang juga urang sumando berhalangan hadir dan diwakili Asisten III Sekretariat Provinsi (Setprov) Lampung Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Elia Mukhtar. Acara puncak perayaan HUT KBSB ini ditandai pemotongan kue oleh Ketua Umum KBSB Lampung Yandri Nazir dan penyerahan penghargaan oleh Yustinâ&#x20AC;&#x201D;sapaan akrab Aprilani Yustin Ficardoâ&#x20AC;&#x201D;kepada para pendiri, tokoh yang membesarkan KBSB, serta pengurus dan mantan pengurus yang dinilai berjasa. Sebelumnya, Yustin menerima selendang dan songket Koto Gadang, Bukittinggi dari Yandri.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Sementara hiburan diisi oleh penampilan berbagai aktrasi seni budaya Minang seperti saluang, rabab, talempong, nyanyian dan tarian Minang, serta tradisi lainnya yang ditampilkan oleh artis-artis dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Sumatera Barat. Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Elia Muchtar mengimbau warga KBSB untuk mendukung program-program pembangunan di Lampung yang dicanangkan Pemprov Lampung. Gubernur menilai, keberadaan dan eksistensi warga Lampung asal Sumatera Barat dalam pembangunan di daerah ini cukup berperan. “Mari kita sama-sama sukseskan pembangunan Lampung menuju masyarakat yang sejahtera,” ajak Ridho seperti dibacakan Elia. Gubernur juga meminta warga KBSB menjadi perekat dan pemersatu antaretnis yang beragam di daerah ini. Terutama dengan suku Lampung yang memiliki akar budaya yang sama dengan Minang. Pada bagian akhir sambutannya, gubernur juga menyampaikan dukungannya terhadap program-program yang dicanangkan KBSB Lampung. Termasuk pembangunan rumah gadang yang akan menjadi sekretariat bersama KBSB provinsi

dan kabupaten/kota. Ia mengajak segenap warga Lampung asal Sumatera Barat untuk bahu-membahu mewujudkannya karena terealisasinya rumah gadang tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Yandri Nazir dalam sambutannya di awal acara menyatakan, dalam kepengurusan periode sekarang terdapat tiga amanah atau rekomendasi Musda. Yakni pembenahan dan konsolidasi organisasi, pembentukan koperasi, serta pembangunan rumah gadang. Dua dari tiga program sudah dijalankan. Tinggal pembangunan rumah gadang yang akan menjadi sekretariat bersama KBSB provinsi/dan kabupaten/kota yang masih dalam persiapan. Untuk terwujudnya rumah gadang tersebut, ia memohon dukungan penuh dari gubernur dan Forkopimda lainnya serta semua warga KBSB. “Bahwa merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan berdirinya rumah gadang yang akan menjadi, jiko hujan tampek bataduah, jika paneh tampek balinduang bagi kito kasadonyo. Sajiok bak ayam, sadanciang bak basi, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang,” tuturnya yang memberikan sambutan setelah laporan Ketua Panitia Pelaksana Khasrian Anwar.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Artinya, rumah gadang ini nantinya akan jadi tempat berlindung seluruh anggota KBSB Lampung. Yandri mengemukakan bahwa di Palembang sudah berdiri masjid gadang yang dibangun warga Sumsel asal Sumatera Barat. Lalu di Surabaya juga sudah berdiri rumah gadang. Serta di Bandung, selain gedung pertemuan juga dibangun asrama mahasiswa Minang. “Mari kita mencontoh saudara-saudara kita di kota lain di Tanah Air yang sudah membangun rumah gadang,” ajak Yandri. Tidak lupa pula Yandri menyampaikan duka dan simpatinya atas terjadinya bencana banjir baik di berbagai kabupaten di Lampung dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berapa waktu lalu. Ia mengimbau warga Lampung asal Sumatera Barat untuk membantu meringankan penderitaan korban banjir tersebut. Ditemui seusai acara HUT KBSB Lampung, Yustin menyampaikan dukungannya atas rencana pembangunan rumah gadang di Lampung. Ini agar dapat menjadi salah satu tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat Lampung nantinya. “Saya mendukung akan didirikannya Rumah Gadang di Lampung. Harapannya agar tempat ini dapat menjadi tempat wisata yang dapat dikunjungi khususnya oleh masyarakat Lampung dan di luar Lampung. Saya juga sangat mendukung seluruh budaya yang ada di Lampung agar dapat memperkaya berbagai budaya yang ada di Lampung,” sebutnya. KBSB Lampung berdiri pada tanggal 26 November 1968 di Tanjungkarang, Bandarlampung. Hingga kini KBSB Lampung telah memasuki kepengurusan ke-12 periode 2011-2016. Organisasi ini dibentuk dalam pertemuan yang dihadiri para tokoh masyarakat yang berasal dari Sumatera

Barat di atas, di gedung lembaga pendidikan Taman Siswa di Jl. R Suprapto, Bandarlampung. Tujuan awal pembentukannya untuk menyelesaikan silang sengketo di antara anak kemenakan antarjurai (organisasi peguyuban berbasis daerah kabupaten/ kota, kecamatan, nagari di Sumatera Barat) yang ada di Lampung. Saat itu terdapat 34 paguyuban jurai yang sudah eksis di Lampung. Para pendiri sengaja memberi nama Keluarga Besar Sumatera Barat, bukan Keluarga Minang. Karena saat itu KBSB membawahi atau menaungi jurai-jurai berbasis kabupaten/ kota, kecamatan nagari di Sumatera Barat. Anggotanya adalah warga Lampung yang berasal dari Sumatera Barat, dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan warga yang berasal dari Sumatera Barat. Hingga kini sudah terbentuk 12 KBSB kabupaten/kota se-Lampung dan komisariatkomisariat di ibukota kecamatan. Juga terdapat organisasi kemasyarakatan yang berbasiskan kota/kabupaten sampai kecamatan di Sumatera Barat yang disebut jurai yang juga bernaung di bawah KBSB Provinsi Lampung. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

SKPD Diminta Konsentrasi Tingkatkan PAD

DPRD Provinsi Lampung menekankan kepada segenap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar benar-benar meningkatkan konsentrasi pada pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil, seharusnya ada rasionalisasi terhadap seluruh SKPD yang memiliki kontribusi pada capaian PAD.

aat ini kami sedang mendata secara keseluruhan tentang potensi yang bisa ditingkatkan dalam pemenuhan target PAD ini. Termasuk dengan hasil capaian retribusi daerah yang pada triwulan pertama dari seluruh satuan kerja diperkirakan hanya mencapai 52,2 persen,” katanya. Termasuk semua pendapatan yang dapat menyokong tercapainya PAD. Jika tidak seperti itu, nantinya juga akan berdampak kepada kondisi fiskal daerah. “Target tidak tercapai dan akhirnya APBD defisit,” ujarnya. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengatakan pihaknya akan melakukan penekanan kepada satuan kerja yang ada untuk lebih menggiatkan dan menggali

“

potensi yang bisa menambah pundit-pundi pendapatan. Terlebih saat ini Lampung mengalami krisis anggaran dikarenakan pusat memangkas Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 30 persen. “Pastinya nanti akan ada evaluasi dan kita menggali sumber potensi pendapatan asli daerah yang bisa dijadikan dasar APBD,” kata dia. Jika tidak ada evaluasi dan proyeksi khusus, dikhawatirkan nantinya pemangkasan DAK dan DAU ini akan berpengaruh terhadap program kegiatan yang telah dilakukan tahun anggaran ini. ”Tentunya akan berpengaruh dan perlu ada efisiensi belanja pada perencanaan APBD-P nanti,” kata dia. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Dana Revitalisasi Irigasi Rp1 Trilun

Bidang pertanian di Provinsi Lampung menjadi prioritas pemerintah pusat. Hal itu terlihat dari rencana pemerintah pusat mengguyurkan dana ke Pemprov Lampung untuk pembenahan sarana irigasi yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun. al tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Imer Darius usai rapat sinkronisasi program pengairan untuk mendukung peningkatan produksi padi Provinsi Lampung (6/2/2015). Dia menjelaskan untuk Lampung dana revitalisasi irigasi di hampir seluruh kabupaten/kota menggunakan APBN 2015. “Kalau dana pendamping, ya kita harapkan kecil saja. Kalau ada DAK juga otomatis kecil yang dikeluarkan,” katanya. Menurutnya, revitalisasi jaringan irigasi ini penting untuk mendukung rencana perluasan

lahan sawah 5.200 hektare. “Ya dilihat bagaimana air itu sampai ke lahan pertanian. Mana yang menjadi wewenang provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat,” tuturnya. Sementara untuk masalah waduk, lanjutnya, hal itu bakal menjadi wewenang penuh pemerintah pusat. “Kalau waduk itu kan masih tahap DED (Detail Engginering Desain). Pengerjaan fisiknya juga baru di tahun depan. Untuk tahun ini hanya

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Berdasarkan data ada 19 daerah irigasi yang ada di Provinsi Lampung. Di antaranya irigasi Way Payung, Argoguruh, Batanghari Utara, Raman Utara, Punggur Utara, Way Seputih, Way Rarem, Way Semangka, Way Curup, Rawa Seragi, Rawa Mesuji, dan Batu Tegi. mengenai masalah revitalisasi irigasinya saja,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan dan Pemukiman Robinsyah belum bisa menyebutkan daerah mana saja yang akan direvitalisasi. Pasalnya, sambung dia, hal itu masih dalam tahap perencanaan dan baru akan keluar besaran angkanya di APBN Perubahan. “Kan lagi dibahas. Banyak sekali titik-titiknya, saya nggak hafal itu. Angka pastinya juga ya belum ada dong. Kita kan masih mengajukan. Lagipula irigasi ini kan tidak hanya provinsi saja yang berwenang. Akan tetapi juga kan kabupaten/kota dan pusat juga,” terangnya. Jika nanti dana revitalisasi sudah turun, tambahnya, baru kegiatan fisik akan dilakukan. “Kenapa kita membutuhkan anggaran dari pusat, karena APBD kita ini kecil. APBD kita ini hanya Rp15 miliar saja,” ucap dia. Berdasarkan data ada 19 daerah irigasi yang ada di Provinsi Lampung. Di antaranya irigasi Way Payung, Argoguruh, Batanghari Utara, Raman Utara, Punggur Utara, Way Seputih, Way Rarem, Way Semangka, Way Curup, Rawa Seragi, Rawa Mesuji, dan Batu Tegi. “Untuk tercapainya program swasembada pangan, tak hanya terfokus kepada masalah pupuk saja. Akan tetapi irigasi ini juga penting diperhatikan. Setiap lahan baik pertanian atau per-

kebunan memerlukan irigasi. Untuk itu, kita juga saat ini melakuan koordinasi dengan Dinas Kehutanan terkait masalah pelestarian airnya,” sambungnya. Mengenai faktor pendukung, Pemerintah Pusat akan membangun dua waduk di Desa Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan Desa Sukaraja, Kabupaten Tanggamus. Pembangunan akan terealisasi pada 2016. Pembangunan ini direncanakan untuk membantu Program Swasembada Pangan. “Mungkin untuk saat ini masih dalam proses perencanaan pembuatan master plan-nya. Saya kira, untuk proses perencanaan itu pada 2015 kemudian pada 2016 bisa direalisasikan pengerjaannya,” tandasnya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Wakil Ketua Minta Pengawasan Lebih Ketat Penyelenggaraan PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) masih menjadi sorotan karena dianggap kurang tepat sasaran. Sebab, data rumah tangga sasaran (RTS) yang digunakan masih mengacu data 2011 lalu.

emerintan pun akan melakukan yang mengambil keuntungan,” pesannya. pendataan ulang, diperkirakan pada Dia menyarakan untuk memperpendek pertangan tahun ini. Pemerintah akan periode pendataan terhadap masyarakat miskin menurunkan tenaga kerja sukarela kecamatan agar datanya bisa lebih valid. “Mengapa (TKSK) untuk pendataan pendataan harus dilakukan tiga masyarakat miskin. atau lima tahun sekali? Kenapa Wakil Ketua DPRD Lampung tidak dilakukan setahun sekali, Pattimura mengingatkan misalnya,” kata dia. mengenai pendataan ulang Kepala Dinas Sosial tersebut bahwa yang terpenting Lampung Satria Alam adalah pengawasan melekat mengatakan nantinya TKSK yang harus dilakukan. “Jika mendata orang miskin di setiap pemerintah yang melakukan desa. Mengenai petugas TKSK pendataan ulang, perlu yang ada di Lampung, sekitar pengawasan yang ketat, harus 225 orang berdasarkan jumlah ada syarat dan kriteria tertentu kecamatan yang ada di provinsi untuk menentukan warga ini. miskin,” kata dia, di gedung “Nantinya di setiap DPRD, beberapa waktu lalu. kecamatan ada satu petugas Dia berharap tidak ada TKSK yang berfungsi mendata pihak-pihak yang mengambil masyarakat miskin yang ada,” Pattimura keuntungan. “Misalnya, ini terangnya. Untuk anggaran, saudara saya, jadi harus masuk tidak menggunakan APBD dan sebagainya,” katanya. Untuk Provinsi Lampung. Akan tetapi itu dia mengingatkan agar Pemprov, baik Dinas menggunakan APBN Induk 2015. Namun Sosial maupun BKKBN, agar benar-benar demikian, dia mengaku sudah mengajukan mengoordinasi dan memantau pendataan ini usulan kepada pak Gubernur untuk memasukkan sedetail mungkin. ke pos anggaran penambahan di APBDSebab, nama-nama yang terdata tersebut Perubahan. nantinya akan menerima bantuan langsung dari “Mereka ini mendapatkan insentif Rp500 pemerintah. Menurut Pattimura, bantuan ribu per bulan, untuk pengambilannya per tiga langsung tersebut sebagai bentuk kompensasi bulan. Nah, saya sudah usulkan untuk dari pengurangan subsidi BBM. penambahannya di APBD-P,” jelasnya. TKSK Untuk itu, dia berpesan agar kebijakan ini berkewajiban meng-update setiap tiga bulan mendapat pengawasan melekat (waskat). untuk orang miskin baru (OMB). Juga akan “Pengawasan harus dilakukan secara mendetail didata gelandangan, pengemis, cacat tuna netra dan melekat. Jangan sampai ada pihak-pihak dan sebagainya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Dewan Soroti Rencana Kenaikan Tarif RS Abdul Moeloek

Rancana kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) menjadi sorotan kalangan legislatif. Meski sebagian masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, DPRD meminta Pemprov Lampung benar-benar mengkaji secara komprehensif.

akil Ketua DPRD Lampung Pattimura mengatakan Pemprov harus benarbenar mengkaji secara komprehensif kenaikan tarif RS pemerintah tersebut. “Kita perlu dan menanyakan langsung ke manajemen rumah sakit sebenarnya pantas atau tidak kenaikan tarif tersebut,” kata dia. Untuk itu, dia berharap secara teknis ada tim yang bisa memastikan kajian tersebut. “Ya, kalau gubernur kan hanya mempertimbangkan di final. Kalau perumusannya, biasanya ada tim yang membahas. Nah, tim itulah yang harus jeli. Jangan sampai kebijakan yang diambil merugikan berbagai pihak,” kata dia, beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika memang nantinya tarif harus naik, pihak RS juga harus berbenah. Tidak hanya dalam pelayanan yang wajib ditingkatkan, tetapi mengenai permasalahan lingkungan yang bersih pun harus diperhatikan. “Kita tahu selama ini pengelolaan lingkungan, baik limbah dan

sebagainya, masih belum bagus,” kata dia. Menurutnya, jika hal trsebut juga diperhatikan, maka hal ini uga akan meningkatkan kenyamanan pasien. Orang yang sakit sangat membutuhkan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya bersih. “Secata psikologis kondisi itu dapat membantu mempercepat kesembuhan. Siapa juga yang mau berlama-lama di rumah sakit. Kalau memang ini semua terlaksana, juga akan mendapatkan citra positif dari masyarakat. Jangan hanya tarif yang naik, tapi pelayanan dan kenyamanan pasien tidak diperharikan,” katanya. Saat ini manajemen RSUDAM Provinsi Lampung masih menunggu kepastian ketentuan kenaikan tarif yang kini berada di tangan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. RSUDAM berjanji akan menyosialisasikan kenaikan tarif kelas I, II, dan VIP kepada masyarakat jika benar keputusan Gubernur atas kenaikan tarif tersebut keluar.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Kabag Humas RSUDAM Esti Comalaria mengatakan gubernur belum menandatangani seluruh draf kenaikan tarif RSUDAM. “Kami belum tahu kepastiannya. Sebelum dokumen disahkan gubernur, kami masih memakai tarif lama,” jelasnya. Terkait besaran kenaikan tarif, Esti memastikan masih lebih rendah dibandingkan dengan tarif RS swasta. “Pasien RSUDAM pada umumnya memakai kartu BPJS. Jadi kenaikan tarif hanya berlaku untuk pasien umum. Kecuali kalau pasien itu pindah kelas, tentunya dikenakan biaya konselernya,” katanya. Kabag Keuangan RSUDAM Nany Ricardini menerangkan sekitar 80 persen pasien menggunakan fasilitas BPJS. Sedangkan sisa 20 persennya merupakan pasien umum. Sementara Kepala Biro Hukum Pemprov

Lampung Zulfikar menyatakan kenaikan tarif RSDUAM sudah memasuki proses final. “Jadi, sekarang belum naik. Berkasnya masih di meja gubernur. Masih menunggu proses penandatanganan,” ujarnya. (tim)

Ada Tambahan 24 Tempat Tidur di Kelas I umah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) merespons harapan DPRD Provinsi Lampung. Menjelang penerapan kenaikan tarif, RS rujukan terbesar di provinsi ini pun terus berbenah. Salah satunya dengan menambah fasilitas ruang kelas I. RSUDAM juga mulai menggunakan ruangan VIP C Sudha Nirmala yang saat ini sudah dialihfungsikan menjadi ruangan kelas I. “Upaya ini untuk mengantisipasi lonjakan pasien kelas I, terutama pasien peserta BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama RSUDAM Hery Djoko Subandriyo. Dengan demikian, RSUDAM bakal ada tambahan 24 tempat tidur baru di kelas I atau yang sering disebut ruang paviliun. “Tadinya saat masih berstatus VIP C, setiap kamar hanya memiliki sebuah tempat tidur. Sekarang, setiap ruangan ada dua tempat tidur. Jadi dari 24 ruangan bisa menyediakan 48 tempat tidur,” jelasnya. Selain penambahan ruang kelas I, pada tahun ini RSUDAM juga akan menambah beberapa fasilitas pelayanan, antara lain pengembangan pelayanan neonatal intensive-care unit (NICU), pelayanan

instalansi gas medik central, pelayanan kebidanan, dan penambahan gedung laboratorium. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Soroti Rencana Kenaikan HET Elpiji Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengingatkan pemprov agar berhatihati mengambil kebijakan terkait kenaikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram di pangkalan. Hantoni Hasan

etua Komisi II Hantoni Hasan mengatakan meski pihaknya tidak diikutsertakan dalam penentuan kenaikan harga tersebut, yang terpenting saat ini bagaimana pengendalian tidak hanya terfokus di pangkalan. Tetapi juga ada kebijakan yang mengatur HET di masyarakat. “Sebenarnya mau naik berapa saja saya kira tidak berpengaruh selagi memang kondisi harga di masyarakat dikontrol. Harusnya ada pengawasan agar lebih efektif,” ujar dia. Di sinilah peran Pemprov dan Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), jangan sampai terkesan menguntungkan pengusaha saja. “Mari kita lihat, selama ini masih ada yang jual gas elpiji 3 kg di warung-warung dengan harga jauh lebih tinggi dari HET, bahkan ada yang mencapai Rp25 ribu. Ini yang harus diperhatikan, karena pedagang pada umumnya mencari untung yang besar,” katanya. Sebelumnya, Hiswana Migas Lampung

mengusulkan agar Pemprov menaikkan HET elpiji 3 kg dari Rp15.000 per tabung menjadi Rp17.500. Menurut Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal B.Z., pihaknya sudah bersepakat dengan Hiswana Migas dan Pertamina mengenai HET di pangkalan. “Setelah melalui rapat dan hasil survei di lapangan, disepakati usulan kenaikan HET elpiji 3 kg yang diajukan kepada gubernur Lampung adalah Rp16.500 dari Rp15 ribu per tabung. Angka ini juga lebih kecil dibandingkan usulan Hiswana Migas yakni Rp17.500. Semua sudah kami bahas secara komprehensif,” katanya. Menurutnya, perbandingan harga di provinsi lain juga menjadi komponen usulan HET ini. “Kalau di Pulau Jawa, HET elpiji 3 kg sudah sampai Rp17 ribu. Kita masih lebih rendah. Ya mudah-mudahan hal ini tidak memberatkan,” ucapnya. Namun demikian, hal ini baru hanya sebatas kesepakatan yang nantinya akan diusulkan untuk disetujui gubernur. “Kita naikkan dulu ke gubernur. Kalau Pak Gubernur setuju, ya diberlakukan. Atau memang beliau punya pandangan lain,” terangnya. Sementara Ketua Hiswana Migas Lampung Toto Herwantoko mengaku mengenai ketetapan HET ini memang menjadi kuasa gubernur dan pihaknya hanya sebatas mengusulkan. “Kita ajukan Rp17.500 per tabung bukan tidak berdasar. Di provinsi lain banyak yang sudah naik terlebih dahulu. Nah, di sini sengaja kita tahan karena menunggu kondusif. Masalah ketetapannya nanti, tergantung Gubernur,” ungkapnya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Dorong PNS Laporkan Harta Kekayaan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Lampung mendorong Pemprov segera memberlakukan Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor 1 Tahun 2015. Kebijakan ini mengharuskan pegawai negeri sipil (PNS) melaporkan harta kekayaannya melalui laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN). urat edaran ini diharapkan membuat PNS di lingkungan Pemprov Lampung lebih tertib administrasi mengenai harta yang dimiliki. Selain itu meminimalisasi indikasi korupsi. Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura Danial mengatakan, kebijakan ini sangat bagus untuk mendukung reformasi birokrasi di setiap daerah. Yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi kepada setiap pemerintah daerah (pemda) mengenai teknis pelaksanaan kebijakan tersebut sebagaimana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. “Laporan harta kekayaan membutuhkan datadata pendukung. Jika diberlakukan kepada eselon III ke bawah, perlu sosialisasi,” kata Pattimura. Kemudian nantinya instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan juga harus jelas. Karena harta kekayaan dan aset seseorang itu merupakan hal sensitif. “Kalau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kan ke KPK. Tapi kalau LKHKASN nantinya ke Kemenpan-RB yang berkordinasi dengan instansi yang berwenang di setiap daerah. Mungkin melalui Inspektorat atau kepala daerah,” kata dia. Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan itu, kata Pattimura, harus mengedepankan transparansi. “Jangan sampai ada kongkalikong yang bisa jadi masalah akhirnya,” ujar mantan Komisioner KPU Lampung ini. Dia berharap pemberlakukan SE tersebut di lingkungan Pemprov Lampung membuat PNS menjadi lebih tertib administrasi mengenai harta yang dimiliki. Selain itu meminimalisasi indikasi korupsi. “Kebijakan ini sangat bagus untuk mendukung reformasi birokrasi di setiap daerah. Yang perlu

diperhatikan adalah sosialisasi kepada setiap pemerintah daerah (pemda) mengenai teknis pelaksanaan kebijakan tersebut sebagaimana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,” katanya. Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Sumarju Saeni juga menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut. SE tersebut juga harus diberlakukan secara keseluruhan, tidak hanya bagi pejabat eselon II. “Jangan eselon II saja, eselon III sampai PNS golongan terendah pun harusnya bisa dicek harta kekayaannya,” kata dia. Pemberlakukan peraturan tersebut juga jangan hanya diterapkan di satuan kerja yang “gemuk” atau diindikasikan memiliki rekening “gendut”. Karena penghasilan setiap satuan kerja berbeda. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengapresiasi Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Menurut gubernur kebijakan tersebut memang baik untuk melihat ketransparanan harta kekayaan yang dimiliki jajaran PNS. Namun demikian, perlu ditelaah terlebih dahulu dari teknis hingga implikasinya. “Kita peljari terlebih dulu. Jangan sampai ada kesalahan dalam implemantasinya,” kata gubernur. Juga yang tak kalah penting adalah sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat. Jika nantinya aturan tersebut untuk keseluruhan PNS dan tidak hanya eselon II, harus ada pemahaman bagaimana tata cara pelaorannya. “Kalau memang eselon III dan semuanya diwajibkan kan tentunya perlu ada pemahaman lagi kan tntang caranya. Nantinya siapa yag memeriksana, teknisnya bagaimana,” ujara dia. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Target Produksi Padi 1 Juta Ton Butuh Dukungan Sarana dan Prasarana Pemrprov Lampung menargetkan produksi padi tahun 2015 sebanyak satu juta ton. Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan, target produksi padi sebanyak itu bisa tercapai jika didukung dengan sarana dan prasarana produksi yang jelas.

emerintah Pusat diharapkan tidak hanya menginstruksikan Program Swasembada Pangan. Tetapi juga harus melihat kondisi di lapangan. Saya rasa pemprov tidak keberatan jika memang sarana produksinya juga ditingkatkan, meski harus diakui produksi satu juta ton itu bukan jumlah yang sedikit,” katanya. Sarana produksi tersebut bisa dengan menyediakan anggaran untuk perluasan sawah, alat-alat produksi, menambah waduk, perbaikan irigasi, dan sebagainya yang bisa semakin mendukung capaian target produksi padi pada 2015. “Kalau semua itu didukung, saya yakin tidak keberatan,” kata dia. Menurut Hantoni Hasan, peningkatan target produksi satu juta ton padi tidak mungkin tercapai tanpa adanya sarana-prasarana yang lengkap dan memadai. “Misalnya jika selama ini

“

target kita selalu surplus. Tiba-tiba ditargetkan penambahan satu juta ton, jika peralatan dan lahannya masih sama, maka akan sulit,” ujar dia. Sebelumnya Gubernur Lampung M. Ridho Ficardho dalam rakor kepala daerah beberapa waktu lalu mengatakan ada beberapa dukungan yang sudah terealisasi. Salah satunya adalah penambahan anggaran untuk pengelolaan perbaikan irigasi. Pemerintah Pusat mengucurkan Rp200 miliar untuk perbaikan irigasi. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) Lampung Farizal mengatakan pihaknya sudah mengomunikasikan target tersebut ke pemerintah pusat untuk memperoleh terlaksananya program swasembada pangan,” kata dia. Pemprov juga sudah berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait guna merencanakan program-program untuk

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

mempercepat swasembada pangan ini. Salah satunya ke Dinas Pengairan agar segera melaporkan apa yang dilakukan tahun mendatang, baik mengenai perbaikan irigasi atau pembangunan waduk. Kepala Dinas Pengairan Lampung Robinsyah mengatakan segera menyelesaikan program yang ada demi mendongkrak target produksi padi. Berdasarkan data, ada 19 daerah irigasi yang ada di Lampung. Diantaranya irigasi Way Payung, Argoguruh, Batanghari Utara, Raman Utara, Punggur Utara, Way Seputih, Way Rarem, Way Semangka, Way Curup, Rawa Seragi, Rawa Mesuji, dan Batu Tegi. “Untuk tercapainya program swasembada pangan tak hanya terfokus kepada pupuk. Prasarana irigasi juga penting. Kita juga melakuan koordinasi dengan Dinas Kehutanan terkait masalah pelestarian air,” kata dia.

Mengenai faktor pendukung, Pemerintah Pusat berencana membangun dua waduk di Desa Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan Desa Sukaraja, Kabupaten Tanggamus, akan terealisasi pada 2016. Pembangunan ini direncanakan untuk membantu Program Swasembada Pangan. (tim)

Ketua Komisi III: Segera Tetapkan Kepala Biro Keuangan ingga bulan Februari 2015 sudah beberapa kali terjadi rolling pejabat di lingkungan Pemprov Lampung. Namun, jabatan kepala biro keuangan masih dirangkap oleh Plt. Indra Budiman yang juga kepala bagian akuntansi biro keuangan. Kekosongan jabatan tersebut menjadi perhatian anggota DPRD. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ikhwan Fadil menyatakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harus Ikhwan segera menentukan pejabat eselon yang sesuai dan memiliki kompetensi mumpuni. “Untuk menentukan menjadi tugas Baperjakat. Harus segera ditentukan yang benar-benar berkompeten agar tidak ada bongkar-pasang jabatan lagi. Artinya kan harus benar-benar jeli memilih orang yang memiliki kompetensi sesuai bidang itu,” kata dia. Apalagi Kepala Biro Keuangan merupakan

posisi yang strategis bagi pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan kegiatan untuk TA 2015 ini juga bergantung kepada posisi tersebut. “Padahal APBD TA 2015 sudah disahkan pada pertengahan tahun 2014 lalu. Namun hingga saat ini sebagian besar belum bisa melaksanakan kegiatan dikarenakan belum diteken oleh Kabiro Keuangan,” kata dia. Menurut Anggota Komisi IV Watoni Noerdin, memang ada beberapa SKPD yang belum bisa melaksanakan kegiatan dikareFadhil nakan DPA belum ditandatangani. Akibatnya, hal tersebut berpengaruh kepada tertundanya program. “Sementara masyarakat juga menunggu karena banyak program yang menyentuh masyarakat seperti infrastruktur, investasi dan sebagainya,” kata dia. Dia berharap program dan kegiatan APBD 2015 segera bisa dilaksanakan, terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi II/Februari 2015

Kendalikan Kendaraan Bermuatan Lebih Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Kadek Suwartika menilai pengendalian kendaraan bermuatan lebih masih jauh dari harapan. Apalagi sekarang tiga jembatan timbang yang ada dinonaktifkan.

adek Suwartika meminta agar jembatan timbang yang ada saat ini kembali diaktifkan. Meski tidak menarik PAD lagi, jembatan timbang guna pengawasan kendaraan berlebih masih dirasakan perlu. “Ada jembatan timbang saja kerusakan jalan terus terjadi dan parah, apalagi tidak ada. Maka kami minta perlu diaktifkan lagi,” ujarnya saat hearing dengan Dinas Perhubungan di ruang Komisi IV beberapa waktu lalu. Tiga jembatan timbang yang dinonaktifkan operasinya adalah di Wayurang di Lampung Selatan, kemudian Wayumpu di Waykanan, dan Simpangpematang yang berada di Mesuji. Selain itu, Kadek juga meminta agar untuk jalan lintas kabupaten menuju jalan provinsi dipasang portal. “Jembatan timbang untuk pengendalian muatan di jalan nasional. Kalau portal untuk jalan kabupaten/kota. Karena banyak jalan kabupaten/ kota yang mengalami kerusakan. Ini butuh pengendalian yang cepat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dishub Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan bahwa aturan untuk membuat portal memang ada. Namun, untuk tahun ini tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. Terkait jembatan timbang Albar mengaku hal

tersebut merupakan kewenangan kementerian dikarenakan berada di jalan negara dan bukan wewenang dia untuk mengaktifkan kembali. “Nah kalau itu, ya kan di jalan negara saat ini yang kita fokuskan dengan timbangan portable,” kata dia. Namun demikian juga menjelaskan bahwa penerapaan penertiban muatan berlebih dengan tim terpadu melalui timbangan portabel saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, masih banyak kekurangan terutama menganai sarana-prasarana yang ada. “Harusnya kan semuanya lengkap dulu seperti area parkir untuk mobil yang bermuatan lebih saat ini kan masih belum ada, nah kalau semuanya sudah siap tentunya kita juga siap kerja. bagus harus disediakan,” katanya Selain itu, timbangan portabel yang saat ini digunakan rentan rusak karna ketahanan alat yang kurang baik. “Baru berapa hari dipakai sudah rusak ini salah satu kendala kita,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengadakan audiensi dengan Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Lampung di ruang kerjanya, Februari 2015.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menerima kunjungan Pimpinan Asuransi Bumi Putera Cabang Lampung di ruang kerjanya, Februari 2015.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengadakan audiensi dengan pimpinan dan kru RRI Tanjungkarang, di ruang kerjanya, Februari 2015.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi II/Februari 2015

Pimpinan DPRD dan Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan Badan Legislasi DPRD Jawa Timur di ruang rapat Komisi, Februari 2015.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Tlp. (0721) 481166; Fax. (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id