Jurnal Kegiatan DPRD Provinsi Lampung | Edisi Januari 2015 by Rudy DPRD

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

DPRD Targetkan Bahas 28 Raperda

Dukung Aspirasi Nelayan, Tinjau Ulang Permen Kelautan

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Daftar Isi Diterbitkan Oleh

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Pimpinan DPRD Provinsi Lampung: H. Dedi Afrizal, S.Kep; H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.; H. Ismet Roni, S.H.; Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.; H. Pattimura, S.E.

PEMBINA Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: H. Sutoto, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Perundang-udangan: Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.

PENGARAH Kepala Bagian Umum: Grisman Medy Putra, S.P., M.M. Kepala Bagian Persidangan: Zurizal, S.E., M.Si. Kepala Bagian Keuangan: Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Humas & Protokol: Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI Kasubag Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan: Fitri Sisnani, S.Sos.

SEKRETARIS REDAKSI

Hal . 20

Dengar Pendapat dengan Direktur RSUD Abdul Moeloek Komisi V DPRD Lampung mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direksi Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) untuk melakukan klarifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan publik, terutama yang terkabar di media massa. Hal . 21

Neli Yuniar

ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandarlampung Telepon (0721) 481166; Faksimili (0721) 482166 Website: www.dprd-lampungprov.go.id Email:

Berkas Pemekaran Lampung Tengah Diserahkan ke DPRD Berkas usulan pemekaran Kabupaten Lampung Tengah oleh Pemprov Lampung diserahkan ke DPRD Lampung. Hal . 32

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

AGENDA KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Bulan Januari 2015

Rabu, 14 Januari 2015 1.

Pukul 09.00, Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama yang diikuti seluruh Pimpinan & Anggota DPRD Provinsi Lampung. Pukul 13.00, Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi V antara Anggota Komisi V DPRD dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Pukul 13.00, Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi III antara Komisi III DPRD Provinsi Lampung dan BPMP serta Bandiklat Provinsi Lampung. Pukul 15.30, Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi III antara Komisi III dan Biro Keuangan Provinsi serta Badan Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta. Pukul 15.30, Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi V antara Komisi V dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kamis, 15 Januari 2015 1.

Pukul 09.00, Fit and proper test, uji dan bedah makalah calon anggota KPID Provinsi Lampung periode 2015-2018 di ruang Rapat Komisi I.

6. 7.

Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dinas Pengairan dan Permukiman dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Direksi Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi II dengan Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas; Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih-Way Sekampung; Kepala Balai Pemantauan Kawasan Hutan XX; dan Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung di ruang Rapat Badan Legislasi. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan BPLHD Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Direksi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

III dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Rapat dengar pendapat Komisi III dengan PT Lampung Jasa Utama dan PT Bank Lampung.

Jumat, 16 Januari 2015

Selasa, 20 Januari 2015

Pukul 09.00, Fit and proper test lanjutan calon anggota KPID Provinsi Lampung periode 20152018 di ruang Rapat Komisi I.

5. 6. 2. 3. 4.

5. 6.

Pukul 09.00, rapat kerja Komisi II dengan Bulog Lampung. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Biro Adbang Setda Provinsi Lampung. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat kerja Komisi II dengan Pimpinan PT Pusri. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Pengurus KONI Provinsi Lampung.

Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah; dan Biro Umum Setda Pemprov Lampung. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dinas Sosial dan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung. Pukul 10.00, dialog Lingkungan Hidup antara Pimpinan DPRD, Ketua/Anggota Banleg, Komisi II, Komisi IV dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Biro Mental Setda Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Rabu, 21 Januari 2013 1.

Pukul 09.00, mengikuti kegiatan talk show tentang Pengabdian Masyarakat ke Pedesaan Tertinggal di GSG Universitas Lampung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Biro Mental Setda Provinsi Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung (jadwal ulang). Pukul 10.00, mengikuti kegiatan Peringatan Harlah ke-42 PPP di Saburai Convention Centre Universitas Saburai oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Biro Umum Setda Provinsi Lampung

Senin, 19 Januari 2015 1.

4. 5.

Pukul 09.00, rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Hasil Kerja Panitia Kerja di ruang Rapat Utama DPRD. Rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Direksi PD Wahana Raharja. Rapat dengar pendapat Komisi V dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Rapat dengar pendapat Komisi V dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

dan PT Wahana Raharja. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung (jadwal ulang). Pukul 13.30, rapat dengar pendapat Komisi III dengan PT Lampung Jasa Utama dan PT Bank Lampung.

Jumat, 23 Januari 2015 1.

2. 3.

Kamis, 22 Januari 2015 1.

2. 3.

Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Serta Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Direktur Itera, Foruk Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Pukul 13.30, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung.

Pukul 08.30, mengikuti Rapat Koordinasi Sekwan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung beserta seluruh Kabag, serta Sekwan DPRD dan Kabag Humas dan Protokol DPRD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung. Pukul 09.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Bappeda Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pukul 13.30, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

Senin, 26 Januari 2015 1.

Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. Pukul 13.30, Konsultasi dan Koordinasi Pembahasan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait oleh Anggota Panja DPRD Provinsi Lampung.

Selasa, 27 Januari 2015 1.

Pukul 09.00, Rapat Koordinasi di ruang Kerja Ketua DPRD oleh Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

3. 4.

5. 6.

Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi I dengan Kepala Biro Hukum Setda dan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Balai III Pelaksanaan Jalan Nasional. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Direktur PT Fermentech Indonesia; dan karyawan yang di-PHK PT Fermentech Indonesia. Pukul 11.00, rapat konsultasi di ruang Kerja Ketua DPRD oleh Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi I dengan kepala Biro Hukum dan kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Balai Besar Wilayah Sungai MesujiSekampung.

Rabu, 28 Januari 2015 1.

Pukul 08.30, mengikuti Rapat Senat Luar Biasa Universitas Lampung di GSG Unila oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Pukul 09.00, mengikuti Capping Day Akper Bunda Delima di Gedung Golkar Lampung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung. Pukul 09.00, peninjauan lapangan ke lokasi

4. 5.

pelaksanaan program/kegiatan di beberapa SKPD di Desa Sulusuban, Lampung Tengah, oleh Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Pertambangan Provinsi Lampung. Pukul 11.00, audiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dengan Pimpinan dan karyawan TVRI Stasiun Lampung di ruang Kerja Ketua DPRD. Pukul 13.00, rapat perihal permohonan perlindungan hukum atas eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Januari 2015 atas SHM No. 737 s.d. 746 yang bertentangan dengan Akta Perdamaian No. A.82/JB.308/U.2006 tanggal 24-07-2006, antara Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Pimpinan PT Kereta Api Indonesia Subdivre III.2 Tanjungkarang di ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Bappeda Provinsi Lampung.

Kamis, 29 Januari 2015 1.

2. 3.

Pukul 08.00, peninjauan lapangan terkait jembatan putus di Kabupaten Lampung Tengah oleh Komisi IV DPRD Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi I dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Pukul 13.00, rapat dengar pendapat Komisi I dengan Dinas Kominfo, Biro Tapem, dan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Jumat, 30 Januari 2015 1.

Pukul 10.00, rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Paripurna Laporan Panja atas LHP BPK-RI

Dewan Berikan Sejumlah Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung pada Senin (19/1/2015) menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Panitia Kerja atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI. Rapat dipimpin Ketua DPRD Dedi Afrizal yang didampingi para Wakil Ketua dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri dan Sekretaris Daerah Provinsi Arinal Junaidi. ada rapat kali ini anggota DPRD Provinsi Lampung yang hadir sebanyak 54 orang, sejumlah pejabat satker di lingkungan Pemprov, dan jajaran Forkopimda Lampung. Dalam rapat tersebut Laporan Panitia Kerja disampaikan juru bicara Panja Hali Fahmi Almarosyi yang membahas temuan BPK atas kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan Tahun Anggaran 2013 dan semester I Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kehuatan Provinsi Lampung; penyelesaian kerugian daerah per 30 September 2014 pada pemerintah dan badan usaha milik daerah Provinsi Lampung; kinerja pengelolaan pelayanan perhubungan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Hasil pembahasan Panitia Kerja LHP BPK-RI menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan Tahun Anggaran 2013 dan semester I Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kehuatan Provinsi Lampung:

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

2. 3.

Kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung belum didukung aspek regulasi, struktur organisasi, tata kelola, dan sumberdaya yang memadai; Kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan belum dilakukan secara memadai; Kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan belum dimonitor dan dievaluasi secara memadai.

Beberapa bagian temuan memang sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat pada 2 Desember 2014, di antaranya sudah melakukan penyempurnaan dokumen kerja dan memberikan klarifikasi kepada BPK-RI. Namun demikian berkenaan dengan arah kebijakan dalam rangka pembenahan, perkuatan, dan pemantapan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Panja menyampaikan rekomendasi sebagai saran tindak lanjut kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan kepada kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk melaksanakan hal-hal berikut.

Aspek pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan. Gubernur Lampung agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk menginstruksikan: a) Kepala UPTD Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrahman (Tahura WAR) agar lebih optimal dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan; aktif mengurus izin kepada Gubernur secara berjenjang; menarik iuran dan pungutan kepada pemegang izin pemanfaatan Tahuran WAR sesuai regulasi. b) Kepala Bidang PPH lebih optimal berkoordinasi dengan pihak terkait. c) Kepala UPTD KPHL Batutegi, Kepala UPTD KPHP Gedomgwani, dan Kepala UPTD KPHP Muaradua agar lebih optimal dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan.

Aspek monitor dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan, Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan: a) Menetapkan tim yang melaksanakan kegiatan monitor dan evaluasi.

KINERJA DINAS KEHUTANAN 1.

Aspek regulasi, struktur organisasi, tata kelola, dan sumberdaya dalam mendukung kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung: a) Mengusulkan perubahan atas Peraturan Gubernur No. 27 dan No. 34 Tahun 2010 sesuai ketentuan dan Gubernur menetapkan perubahan peraturan tersebut. b) Menyusun struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan yang efektif dan efisien berpedoman pada peraturan yang berlaku dan selanjutnya Gubernur menetapkan struktur organisasi tersebut. c) Menyusun dan mengusulkan rancangan prosedur operasional standar dan Gubernur menetapkan prosedur operasional tersebut. d) Membuat prosedur koordinasi yang jelas antara Bidang, UPTD, KPHP, dan pemegang izin dan prosedur koordinasi tersebut ditetapkan oleh Gubernur. e) Menyosialisasikan dan melaksanakan aspek regulasi a sampai d tersebut di atas.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

b) Menetapkan kerangka acuan yang jelas serta mekanisme pemantauan tertulis dan baku. 4.

Output dari evaluasi kinerja yang belum memadai dapat mengakibatkan kerugian negara. Karena itu, Panja merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan untuk segera menyelesaikan dalam 30 hari kerja sejak 14 Januari 2015. Seluruh rekomendasi untuk ditindaklanjuti agar tidak terulang adanya temuan serupa pada tahun yang akan datang.

KERUGIAN DAERAH Selanjutnya, berdasarkan pembahasan Panja terhadap LHP BPK-RI atas penyelesaian kerugian daerah per 30 September 2014 pada pemerintah dan badan usaha milik daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pemprov Lampung belum membentuk tim penyelesaian kerugian daerah (TPKD). 2. MP TP-TGR belum optimal sesuai dengan ketentuen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Penghapusan/pembebanan kerugian daerah

sampai dengan 30 September 2014 belum pernah dilakukan. Tidak terdapat kasus kerugian daerah oleh pengelola BUMD yang telah ditetapkan keputusan pembebanannya. MP TP-TGR tidak menetapkan batas waktu penyelesaian dalam SK pembebanan dan kasus kerugian daerah yang berasal dari LHP BPK dan APIP belum diselesaikan melalui mekanisme TP-TGR. Proses penyelesaian kasus kerugian MP TPTGR berlarut-larut. Dari pembahasan Panja DPRD Provinsi

Lampung tentang hasil pemantauan BPK-RI tentang kerugian daerah maka Pemprov Lampung perlu melakukan langkah-langkah berikut. 1) Segera membentuk tim penyelesaian kerugian daerah (TPKD) sebagai pengganti MP TP-TGR berdasarkan pada Peraturan BPK-RI No. 3 Tahun 2007 yang melaksanakan tugas dan fungsi: a) Menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima; b) Menghitung jumlah kerugian daerah; c) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

e) f)

g) h)

bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah; Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM; Memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; dan Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK-RI.

2) Merevisi dan menyusun payung hukum sebagai dasar perlakuan piutang MP TP-TGR berupa: a) Merevisi Peraturan Gubernur tantang Kebijakan Akuntansi. Poin penting yang perlu dimasukkan adalah perlakuan piutang daerah, yaitu penyisihan piutang tak tertagih dan akuntansi penghapusan piutang tak tertagih. Kabijakan akuntansi pemerintah daerah mengacu pada PP No.

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan untuk BUMD perlu menyusun kebijakan akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. b) Menyusun Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah. Pergub ini berisi poinpoin penting, yaitu deskripsi kegiatan, pihak-pihak terkait, langkah-langkah teknis, bagan alir, dan dokumen yang diperlukan dalam penanganan kerugian daerah. Hal ini diperlukan karena kerugian daerah selalu berulang, dengan demikian perlu penanganan agar penatausahaan dokumen, penagihan, pelaporan, dan penghapusan kerugian daerah dapat berjalan tertib, sistematis, dan standar.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

3) Menghapus kerugian daerah yang tidak mungkin tertagih dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur. 4) Melaporkan terjadinya kasus kerugian daerah (TP-TGR) dan perkembangannya ke BPK secara berkala (semesteran), baik untuk Pemprov maupun BUMD. 5) Mempercepat proses penetapan pembebanan kerugian daerah yang sedang dan/atau belum diproses penetapannya dan perlu penegasan bahwa batas waktu penyelesaiannya adalah 40 hari sejak ditetapkan kerugian daerah tersebut. Penetapan ini penting karena pelunasan dan penghapusan kerugian daerah berdasar pada status penetapan tersebut. Penetapan pembebanan kerugian daerah berdasarkan dari temuan BPK dan APIP. 6) Memproses penetapan pembebanan kerugian daerah yang masih berupa informasi agar dapat dicatat, dilaporkan, dan dihapuskan di neraca. Penetapan ini harus segera dilakukan agar angsuran/pelunasan kerugian kerugian dapat mengurangi penghapusan kerugian daerah. 7) Menindaklanjuti penagihan atas kasus yang belum terselesaikan dan jika tak tertagih dapat diusulkan untuk dihapuskan agar masalah tidak berlarut-larut.

KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN Berdasarkan pembahasan Panja DPRD Provinsi Lampung atas LHP BPK-RI terhadap kinerja Pengelolaan Pelayanan Perhubungan Tahun 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 maka Dinas Perhubungan Provinsi Lampung disimpulkan: 1.

Analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Perhubungan ditetapkan; organisasi dan tata kerjanya perlu direvisi; Pergub No. 34 Tahun 2010 perlu disinkronkan dengan Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal; meningkatkan koordinasi dengan BPM-PPT, khususnya terkait penetapan lokasi terminal khusus. Renstra Dinas Perhubungan perlu disinkronkan dengan Renstra Kementerian Perhubungan 2015â&#x20AC;&#x201D;2019 dan merupakan

penjabaran RPJM Provinsi Lampung 2015â&#x20AC;&#x201D; 2019. TPAD dalam menyusun anggaran dan Kepala Dinas belum akurat dalam menghitung pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan. Kelebihan muatan angkutan barang telah menimbulkan kerusakan badan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Monev dan pelaporan belum dilakukan secara berjenjang dan periodik yang didukung standar operating procedure monev.

Untuk menindaklanjuti LHP BPK-RI atas kinerja Pengelolaan Pelayanan Perhubungan tersebut, Panja merekomendasikan: 1. Perlu perencanaan strategis dan taktis dengan prinsip bahwa pelaksanaan anggaran tahun berjalan merupakan pondasi bagi tahun berikutnya. 2. Perlu penguatan internal melalui kelembagaan dan mekanisme kerja yang didukung analisis jabatan dan analisis beban kerja. 3. Penguatan layanan dengan merumuskan SOP dan SPM yang dibakukan dalam standar mutu pelayanan ISO 9001:2008 dengan didukung kualitas dan kompetensi SDM serta kepemimpinan. 4. Perbaikan regulasi yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terakhir. 5. Perhatian khusus dan optimaslisasi pada jembatan timbang sebagai instrumen pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

DPRD Targetkan Bahas 28 Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada 2015 ini menyeleksi sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) baik usul inisiatif DPRD maupun prakarsa dari pihak eksekutif untuk diprioritaskan pembahasannya.

enurut Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, pada tahun ini ada 28 raperda untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah. Dari 28 raperda tersebut, 15 raperda merupakan raperda yang rancangannya masuk pada tahun ini, sementara 13 lainnya merupakan raperda tahun 2014 yang belum terselesaikan. “Untuk 15 raperda yang diusulkan pada tahun ini terdiri atas 6 raperda usul inisiatif DPRD dan 9 raperda prakarsa dari eksekutif,” katanya. Untuk pembahasan tahap awal, DPRD Provinsi Lampung menargetkan dapat menyelesaikan pembahasan 6 raperda, karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Sementara untuk raperda lainnya, menurut Dedi, akan dilanjutkan pada bulan April mendatang menunggu pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Sementara 13 raperda tahun 2014 yang belum terselesaikan, juga akan dibahas dengan target 6 raperda bisa selesai. Meskipun demikian, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal juga mengatakan DPRD Provinsi Lampung tidak mematok target jumlah peraturan daerah (perda) yang akan dihasilkan selama periode lima tahun mendatang.

Namun, semua anggota Dewan tetap akan mengoptimalkan kinerja dan bersinergi dengan pemerintah daerah. “Kami tidak mematok target jumlah perda yang harus disusun dan disahkan pada periode lima tahun mendatang. Sebab, dalam proses penyusunan perda harus disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Dedi Afrizal, Senin (5/1/2015). Selain itu, dalam penyusunan perda juga harus memperhatikan kualitas dan kepentingannya. Jika tidak, peraturan tersebut tidak akan bermanfaat karena tidak bisa diimplementasikan. “Pengalaman selama ini ada beberapa perda yang sudah dibuat tapi tidak bisa diimplementasikan karena tidak ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

(pergub) yang berisi petunjuk pelaksanaan perda tersebut,” katanya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, DPRD akan mengevaluasi perda yang sudah ada untuk mengetahui sejauhmana implementasinya di lapangan. Jika perda tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini, DPRD akan meninjau ulang atau merevisi aturan tersebut. DPRD Provinsi Lampung periode 2009-2014 menghasilkan 90 perda, dengan rincian 38 perda usulan inisiatif DPRD, 37 perda usulan eksekutif, dan 15 perda yang berkaitan dengan APBD. Sampai masa tugas wakil rakyat berakhir, masih ada sejumklah raperda yang selesai dibahas dan disahkan. Meskipun demikian, Dedi Afrizal menjelaskan ada empat rancangan peraturan daerah yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan menjadi peraturan daerah pada tahun 2015. Keempat raperda itu adalah tentang

11 rehabilitasi korban narkoba, rembuk pekon, batas daerah, dan zonasi pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Menurut Dedi, keempat perda ini dinilai sangat mendesak untuk segera dibahas, karena berkaitan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat Lampung saat ini. “Saya kira ini memang sangat penting segera diselesaikan, salah satunya berhubungan dengan tugas-tugas Polda. Seperti dalam hal rembug pekon, yang memang sedang dilakukan oleh jajarannya dan Kapolda. Lalu batas daerah dan soal narkoba, juga terkait dengan tugas kepolisian, karena ini sering menimbulkan kinflik horizontal,” kata Deddy. Lebih lanjut Deddy mengungkapkan DPRD Lampung rterus mendukung percepatan pembangunan Lampung. “Kita semua tentu ingin Lampung menjadi daerah yang terus berkembang dan dalam kondisi yang aman dan kondusif,” katanya. (tim)

Dukung Penyaluran Gas ke Industri dan Warga

PRD Provinsi Lampung mendukung langkah Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN yang mulai menyalurkan gas bumi kepada industri di Lampung. Namun, DPRD juga berharap PGN bisa melayani penyaluran gas bumi hingga ke rumah tangga di Lampung. “DPRD akan mengkaji lagi aturan penyaluran gas bumi ke konsumen di Lampung agar tidak menimbulkan dampak negatif,” kata Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, kepada wartawan, Ahad (11/ 1/2015). Menurut dia, langkah PGN untuk menyalurkan gas bumi ke-14 industri besar di Lampung sudah bagus asalkan sesuai aturan yang ada. DPRD akan mengkaji lagi peraturan daerah (perda) yang mengatur bangunan infrastrutur dan pasokan gas bumi ke konsumen terutama untuk industri. Sampai saat ini belum ada pertemuan antara DPRD dan PGN yang membicarakan tentang penyaluran gas bumi ke belasan industri di Lampung. “Kami, terutama Komisi IV akan mengkaji lagi aturan yang ada agar aktivitas PGN ini mempunyai dasar yang kuat,” ujarnya. Menurut dia, pembangunan infrastruktur

jaringan pipa gas bumi ke sejumlah industri memang harus memenuhi ketentuan agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Untuk itu, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung akan melakukan kajian terkait rencana PGN mulai menyalurkan gas bumi ke sejumlah industri di Lampung. PT PGN pada bulan Januari 2015 mulai mengalirkan gas bumi ke-14 industri di wilayah Lampung. Penyaluran gas bumi ini merupakan realisasi dari penandatanganan kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PGN dengan 14 industri besar di Lampung pada pertengahan tahun 2014. Industri besar yang akan menggunakan gas dari foating storage regasification unit (FSRU) Lampung adalah PT Coca Cola Amatil Indonesia, PT Garuda Food Putra Prima, PT Nestle Indonesia, Novotel Lampung, PT Bumi Menara Internusa, PT Tunas Baru Lampun. Perusahaan lainnya yang bakal menggunakan gas PGN antara lain, PT Gizi Utama, PT Japfa Comfeed, PT Philips Seafood, Hotel Sahid Bandar Lampung, PT LDC Indonesia, PT Aman Jaya Perdana, Hotel Aston Lampung, dan Golden Dragon. Pada Januari 2015, baru tiga industri yang sudah teraliri, yaitu Coca Cola, Nestle, dan Philips Seafood. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

Bahas Penyaluran Raskin dengan Bulog Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Bulog Divisi Regional (Divre) Lampung di ruang rapat Komisi II, Jumat, 16 Januari 2015. Rapat dipimpin Ketua Komisi II Hantoni Hasan dan dihadiri Kepala Bulog Divre Lampung Djoni Nur Ashari beserta para stafnya. alah satu pembahasan dalam hearing adalah mengenai distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin). Anggota Komisi II F.X. Siman mempertanyakan perbedaan data warga miskin antara yang dimiliki Bulog dan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). “Ada apa dengan Bolog dan BPS, kenapa datanya bisa berbeda. Bukankah seharusnya Bulog mengambil data dari BPS?” ujar Siman saat menyampaikan pendapatnya. Dia berharap Bulog mencari dan mempunyai data yang valid agar penyaluran raskin tidak salah sasaran. Ketua Komisi II Hantoni Hasan berharap persoalan raskin segera mendapat solusi terbaik agar penyalurannya tidak lagi ada salah sasaran. Menurutnya, data yang menjadi acuan

F.X. Siman

Hantoni Hasan

harus benar sehingga distribusi raskin lancar. “Datanya harus sinkron agar tak salah sasaran,” katanya. Untuk sinkronisasi data tersebut, Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan menjelaskan pihaknya juga memanggil BPS. Meskipun BPS bukan merupakan mitra kerja komisinya, ia berkoordinasi dengan Komisi I. “Kami panggil BPS juga. Ini janggal. Rilisnya tahun 2015, tapi konon datanya 2011. Lama banget rentang waktunya, empat tahun. Meskipun kemungkinan tidak jauh berbeda karena pola distribusinya masih sama, data tetap harus up to date,” kata legislator asal PKS itu. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Johan Sulaiman: Jangan Hapuskan Raskin eberapa waktu lalu Menteri yang diterima Duajurai.com, Kamis, BUMN Rini Soemarno me13 November 2014. ngusulkan untuk mengMenurut Johan jika penghapus program beras untuk hapusan beras raskin dilakukan, rakyat miskin (raskin) di Indonemaka pemerintah akan melanggar sia. Menanggapi rencana tersebut, aturan perundangan khususnya Wakil Ketua DPRD Provinsi LamPasal 58 ayat (1) UU 18/2012 pung Johan Sulaiman menyatakan tentang Pangan. Penghapusan proheran atas usulan Menteri BUMN gram raskin yang akan digantikan Rini Soemarno tersebut. dengan e-money atau uang elekMenurut Johan, pangan adatronik, akan berimplikasi pada tak lah kebutuhan dasar, sehingga jika terkontrolnya pembelanjaan uang program raskin dihapus maka yang disalurkan melalui program dikhawatirkan akan punya dampak tersebut. Johan Sulaiman ikutan seperti kerawanan sosial Ia menyarankan lebih baik dan kriminalitas. jika program raskin tetap dilan“Itu amanat undang-undang. jutkan, bahkan kualitas beras Sudah menjadi kewajiban pemerintah menyeharus lebih bagus lagi. “Sebab, selama ini diakan dan menyalurkan pangan pokok sesuai seringkali raskin yang didistribusikan kurang kebutuhan, terlebih lagi bagi masyarakat miskin memenuhi kelayakan konsumsi. Selain itu data dan serta rawan pangan,” ujar Wakil Ketua DPW Partai validasi keluarga penerima raskin juga perlu Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung melalui rilis diperbaiki,” kata Johan. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Hapus Raskin, Ganti dengan Voucher E-Money gram raskin yang disalurkan kepada 15,5 juta emerintah terus mematangkan renkepala keluarga tersebut. cana penghapusan program beras Antara lain, indikasi kartel yang meliuntuk masyarakat miskin (raskin). batkan tengkulak untuk membeli beras-beras Menteri Badan Usaha Milik Negara yang diterima masyarakat miskin dengan (BUMN) Rini Soemarno menyatakan skema harga murah, lalu dijual kembali ke pasar. pembagian raskin seperti selama ini akan KPK juga menilai program raskin tidak dihapus dan diganti uang elektronik atau ememenuhi unsur 6T. Yakni, tepat sasaran, money. tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat “Ini akan diintegrasikan dengan program harga, dan tepat administrasi. pemerintah lainnya,” ujarnya di Karena itu, KPK sudah meminta kantor Wakil Presiden Senin (15/ pemerintah mendesain ulang 12/2015). Menurut dia, selama program tersebut. ini banyak penerima raskin yang Meski program raskin ditidak memakan beras yang nilai belum sempurna, Ketua diterima karena kualitasnya Umum Kontak Tani Nelayan dinilai kurang bagus. Andalan (KTNA) Winarno Tohir Karena itu, dengan skema tidak setuju program tersebut e-money, masyarakat bisa memdihapus dan diganti e-money. beli beras sesuai dengan selera Menurut dia, raskin selama ini atau keinginan mereka. “Beras tidak hanya menjamin kebuitu kan kualitasnya macamtuhan pangan warga miskin, macam. Jadi, nanti masyarakat tapi juga menjaga harga beras sendiri yang memilih,” katanya. di pasaran. ’’Kalau harga beras Bagaimana jika uang damenjadi mahal, uang yang dibelam bentuk e-money tersebut rikan juga tidak akan cukup,’’ nanti tidak digunakan untuk Rini Soemarno ujarnya. membeli beras? Rini menyaDia menyebutkan, masyatakan hal tersebut sudah dianrakat miskin menerima 15 kilogram raskin tisipasi. Karena itu, e-money yang diberikan dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Sekepada masyarakat dalam bentuk kartu mentara itu, harga beras termurah di pasaran hanya bisa dibelikan beras di cabang-cabang sekitar Rp 8.000 per kilogram. Karena itu, jika Bulog maupun toko kelontong yang bekerja pemerintah beralasan ingin memberikan uang sama dengan Bulog. agar masyarakat bisa membeli beras sesuai “Jadi, semacam voucher. Uang dalam dengan keinginan mereka, anggaran raskin kartu itu tidak bisa digunakan membeli rokok, harus ditambah. “Apalagi di Papua selama pulsa, atau lainnya. Hanya bisa beli beras,” ini raskin juga Rp 1.600 per kilogram. Kalau tegasnya. Rini Soemarno mengungkapkan beras biasa, bisa lebih dari Rp15.000 per kipenggantian raskin dengan e-money ditarlogram,” jelasnya. getkan bisa dilaksanakan pada 2015. Selain itu, pemberian e-money yang dapat Namun, kepastian waktu pelaksanaandibelikan beras bisa menjadi kendala. Winarno nya akan menunggu kesiapan, termasuk mempertanyakan apakah uang tersebut bisa kesiapan infrastruktur teknologi informasi ditukarkan di semua toko kelontong atau hanya dan e-money. “Juga kesiapan kementerian lain di Bulog dan toko-toko tertentu yang jumlahnya seperti Kementerian Sosial,” ujarnya. terbatas sehingga masyarakat sulit membeli Selama 16 tahun pelaksanaannya, proberas. “Jadi, kami mohon pemerintah memgram raskin memang mendapat banyak sorotan. persiapkan dulu dengan matang. Jangan terburuBahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buru,” katanya. (tim) pada 2013 merilis dugaan penyimpangan pro-

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

Dukung Aspirasi Nelayan, Tinjau Ulang Permen Kelautan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung mendukung aspirasi nelayan agar pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Sebab, pelaksanaan peraturan tersebut akan mematikan nelayan Lampung.

elama ini banyak nelayan kecil di Lampung yang menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik. Jika pemakaian alat itu dilarang, dipastikan nelayan tidak akan memperoleh ikan yang memadai,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung Marzuki Yazid saat berdialog dengan Anggota Komisi II, Selasa, 27 Januari 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Menurut Marzuki Yazid, larangan tersebut tidak mungkin dapat diterapkan dalam waktu

“

dekat, karena berbagai peralatan tersebut sudah digunakan oleh nelayan Lampung selama bertahun-tahun. Beberapa jenis alat pukat tarik yang digunakan nelayan Lampung antara lain jenis dogol (danish seines), payang, dan cantrang. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso menyatakan pihaknya akan membantu nelayan dengan mangajukan keberatan atas pelaksanaan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 bagi nelayan Lampung. “Kami akan memberikan masukan agar menjadi menjadi acuan bagi Kementerian, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung,” katanya usai menerima 20 perwakilan nelayan di ruang Rapat Komisi DPRD, Selasa (27/01/2015). Dalam dialog antara Komisi II dan perwakilan

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

No. 2 Tahun 2015 juga disampaikan para nelayan di nelayan tersebut, juga hadir Kepala Dinas Kelautan Tegal, Jawa Tengah. Menurut Ketua Paguyuban Nelayan dan Perikanan Provinsi Lampung Setiato. Ketua Kota Tegal (PNKT) Eko Susanto pada Jumat, 30 Januari HNSI Lampung Marzuki Yazid juga meminta para 2015, ratusan kapal di Tegal tidak nelayan dilibatkan dalam setiap akan bisa melaut lagi karena masa program yang dilakukan oleh Dinas berlaku SIPI-nya habis pada 2015. Kelautan dan Perikanan. “Sudah ada sekitar 20 kapal Marzuki menambahkan hingga cantrang yang sudah habis izinnya saat ini kendala yang dihadapi dan tidak bisa diperpanjang. Nenelayan saat melaut banyak sekali, layan menganggur, kapalnya mangsalah satunya SIPI (surat izin krak,” kata Eko. Sayangnya, perapenangkapan ikan) yang sudah mati turan terbaru dari Menteri Susi sehingga nelayan dilarang melaut. Pudjiastuti itu tidak mencantumkan “Nelayan enggak boleh beroperasi alat tangkap ikan yang direkokarena banyak SIPI yang sudah mendasikan. Walhasil, para nelamati. Karena itu, kami minta solusi,” yan Tegal kini kebingungan ketika kata Marzuki. hendak mengganti alat tangkapnya. Sementara Kepala Dinas KeSelain cantrang dogol, selautan dan Perikanan Setiato meJoko Santoso bagian kapal nelayan Tegal juga nanggapinya dengan meminta inmenggunakan alat tangkap purse formasi yang jelas berapa jumlah seine (pukat cincin). Harga satu unit purse seine SIPI (surat izin penangkapan ikan) nelayan yang sudah mati. “Terkait izin-izin yang lain kita akan mencapai Rp 500 juta. Sedangkan cantrang dogol hanya sekitar Rp 20 juta. bantu, selagi saya masih bisa membantu,” ujarnya. Di samping membutuhkan biaya besar, Setiato juga akan membantu mengupayakan pemasangan purse seine juga belum tentu aman terkait langkah nelayan yang meminta Peraturan dari larangan Menteri Susi yang akan datang. Menteri No. 2 tahun 2015 untuk ditinjau ulang. “Karena semua alat tangkap jaring itu pada “Kalau nelayan minta dicabut permennya, ya akan prinsipnya tidak ramah lingkungan, termasuk kami sampaikan kepada Kementerian,” katanya. purse seine,” kata Eko. (tim) Protes terhadap Permen Kelautan dan Perikanan

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat hela dasar (bottom trawls); b. pukat hela pertengahan (midwater trawls); c. pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan d. pukat dorong. (2) Pukat hela dasar (bottom trawls) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

a. b. c. d. e.

pukat hela dasar berpalang (beam trawls); pukat hela dasar berpapan (otter trawls); pukat hela dasar dua kapal (pair trawls); nephrops trawls; dan pukat hela dasar udang (shrimp trawls), berupa pukat udang. (3) Pukat hela pertengahan (midwater trawls), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), berupa pukat ikan; b. pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls); dan c. pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls).

Pasal 4 (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat tarik pantai (beach seines); dan b. pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). (2) Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. dogol (danish seines);

b. c. d. e. f.

scottish seines; pair seines; payang; cantrang; dan lampara dasar.

Pasal 5 Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (*)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Ketua Dewan Jadi Pembicara di KWI Unila Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung (FMIPA Unila) mengadakan acara besar tahunan bagi mahasiswa Fakultas MIPA, Rabu (21/1/2015). egiatan wajib bagi mahasiswa baru yang disebut dengan Karya Wisata ilmiah (KWI) tahun ajaran 2014/2015 tersebut diikuti 630 mahasiswa dari seluruh jurusan di FMIPA Unila dan dibuka oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. Kegiatan dengan tema â&#x20AC;?Abdikan Generasi Cerdas, Wujudkan Desa Madaniâ&#x20AC;? itu menghadirkan sejumlah pembicara, yaitu Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, S.Kep, Walikota Bandarlampung Drs. Herman HN, M.M., dan Ketua Umum BPD Hipmi Lampung Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. Kemudian, Wamiliana menyampaikan materi tentang microteaching, Elly Lestari Rustiati

tentang etika bermasyarakat, dan perwakilan dari Youth for Climate Change tentang aplikasi sains dalam masyarakat serta materi mengenai penyuluhan penjagaan lingkungan dan pemanfaatan limbah sampah. Setelah mengikuti kegiatan KWI secara indoor selama dua hari 21-22 Januari, peserta mengikuti kegiatan outdoor pada 28-2 Februari di Desa Sidokaton, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan tersebut peserta manyampaikan membagikan pengetahuan mereka kepada masyarakat setempat. Dalam kegiatan outdoor tidak hanya peserta yang memberikan materi namun para dosen dari seluruh jurusan yang ada di FMIPA Unila. Adapun serangkaian acara yang akan berlangsung antara lain microteaching, pembuatan fasilitas umum, bersilaturahmi kepada warga desa, dan memberikan penyuluhan terkait dibidang perkebunan dan pertanian. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Soroti Kualitas Pembangunan Jalan Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menyoroti kualitas pembangunan jalan dari proyek-proyek APBD 2014. Sebab, banyak ruas jalan yang baru diperbaiki ternyata rusak lagi hanya dalam waktu 1-2 bulan. ualitas jalan sangat buruk. Way Kiri di Tulangbawang Barat dan Baru diperbaiki tapi 1-2 pembangunan ruas jalan provinsi di bulan kemudian kerusakan Simpang Penawar-Rawajitu Tulangterjadi dimana-mana,” kata bawang. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi “Baru selesai dibangun dan Lampung Kadek Suwartika, Selasa (20/ diperbaiki sudah rusak lagi. Untuk itu 1/2015). kami akan minta mereka menjelaskan. Kadek juga menyesalkan ketidakIni bagian dari tugas kami dalam hadiran Kepala Dinas Bina Marga saat pengawasan,” jelasnya. hearing dengan Komisi IV untuk memMenanggapi hal itu, Sekretaris bahas soal itu pada Senin (19/1/2015). Dinas Bina Marga Lampung Roni Padahal, rapat dengar pendapat itu mengatakan ketidakhadiran kepala Kadek Suwartika sangat penting untuk mengetahui dinas saat hearing dengan DPRD pada sejauh mana pekerjaan sejumlah proyek jalan Senin lalu karena kadis sedang berada di Jakarta provinsi. “Yang hadir hanya sekretaris, sehingga untuk mengurus tol Lampung. penjelasannya kurang komprehensif,” ujarnya. Terkait dengan kerusakan jalan di jalan Tidak hanya itu, saat hearing, Sekretaris Dinas Simpang Penawar-Rawajitu Tulangbawang ia Bina Marga juga tidak membawa data secara membenarkannya. Sebab, banyak kendaraan yang lengkap. Bahkan, dia terkesan tertutup saat melebihi tonase melewati jalur tersebut. “Memang ditanyakan data-data penting serta alokasi sudah banyak yang rusak lagi karena kendaraan anggaran untuk pembangunan dan berbaikan jalan. besar sering lewat situ,” ujarnya. “Mereka sepertinya berusaha menutupSementara Anggota DPRD Provinsi Lampung nutupi. Untuk itu kami jadwalkan hearing ulang,” dari dapil Lampung Selatan, Antoni Iman, berharap kata politikus PDIP itu. Dia menengarai sejumlah ada upaya penanganan dini terhadap akses jalan proyek pembangunan jalan dan jembatan berprovinsi Kotadalam-Pasar Sidomulyo dan Simpang masalah di antaranya pembangunan jembatan Gayam-Ketapang. Sebab, kondisi kerusakan jalan di beberapa titik di wilayah itu sudah sangat parah, sehingga rawan terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan. “Mungkin melakukan perbaikan menyeluruh masih menunggu musim panas. Tapi paling tidak ditimbun batu pada lubang-lubang yang cukup dalam,” ujarnya, Senin (16/2/2015). Menurutnya, parahnya kerusakan jalan provinsi ruas Kotadalam-Pasar Sidomulyo sangat mempengaruhi kelancaran arus kendaraan. Padahal ruas jalan tersebut merupakan salah satu yang cukup padat di Lampung Selatan. (tim)

“

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

elain Anggota Komisi V, rapat dengar pendapat pada Selasa, 6 Januari 2015 tersebut juga diikuti Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal. Dari RSUAM hadir Direktur Utama Hery Djokosuminto yang didampingi Direktur Pelayanan dan jajarannya. Sejumlah permasalahan yang menerpa rumah sakit mulai dari limbah medis, pelayanan pasien, hingga kebersihan dan lainnya menjadi bahasan dalam rapat tersebut. Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengaku prihatin dengan pemberitaan miring di media massa tentang RSUDAM. Karena itu, dia meminta RSUDAM terus berbenah meningkatkan pelayanan publik, menjalin hubungan dan keterbukaan informasi dengan media massa, dan makin profesional. “RSUDAM harus memperbaiki keterbukaan kepada media massa, apalagi sekarang jadi berita nasional. Seharusnya permasalahan ini tidak meluas, tetapi media mengangap ini kasus yang menarik untuk diberitakan. Kepada media kami minta tetap proporsional, mengakomodasi dari berbagai pihak agar tidak merugikan orang lain,” jelasnya. Kalimat senada disampaikan Elly Wahyuni,

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung. “Tolong, Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek benahi semua masukan dari teman-teman media. Jangan justru melemparkan kesalahan kepada masyarakat,” katanya. Pada Kamis, 15 Januari 2015, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) kembali menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi V DPRD Lampung. Direktur Utama RSUDAM Hery Djokosuminto mengatakan, hearing tersebut merupakan agenda rutin yang memang biasa dilakukan instansinya. “Ini agenda rutin, seperti biasa. Pembahasannya, ya evaluasi kinerja pada 2014,” kata Hery usai hearing di DPRD Lampung, Kamis, 15 Januari 2015. Hearing berlangsung sejak pukul 09.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.55 WIB. Pada hearing kali ini pembahasan masih terkait dengan permasalahan pelayanan rumah sakit dan beberapa masalah yang terjadi di rumah sakit. “Sudah kami laporkan dan jelaskan semua kejadian terakhir, termasuk adanya pemukulan perawat oleh keluarga pasien yang terjadi beberapa waktu lalu,” papar Hery. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Komisi II Sikapi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Kelangkaan pupuk bersubsidi yang selalu terulang pada musim tanam menjadi perhatian DPRD Provinsi Lampung. Setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian, Komisi II DPRD Provinsi Lampung pun meminta penjelasan PT Pusri selaku produsen pupuk urea bersubsidi di Lampung. ita perlu mengetahui penyebab terjadinya kekurangan pupuk di sejumlah kabupaten di Lampung,” kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Midi Iswanto, Kamis (8/1/2015). Menurutnya, setiap menjelang musim tanam selalu terjadi kelangkaan pupuk subsidi. Dia pun mempertanyakan hal itu, apakah memang pupuk sengaja dibuat hilang atau ada faktor lain. “Memang banyak faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk subsidi, tetapi kita tidak bisa menduga-duga, jadi mesti diketahui penyebab pastinya dan diperlukan keterangan dari PT Pusri,” ujar politisi dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini. Menurut Midi, adanya wacana untuk menghilangkan distributor merupakan rencana yang bagus dan Dewan akan mendukung jika itu merupakan langkah bagus untuk memutus mata rantai peredaran pupuk bersubsidi. “Jika memang distributor dihilangkan, nantinya tinggal mengatur regulasinya dengan membentuk wadah lain untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ini,” lanjutnya. Sementara Kepala Penjualan PT Pusri Penjualan Lampung, Asmawan, menjelaskan saat ini persediaan pupuk urea bersubsidi ada sekitar 30 ribu ton dan setiap hari jumlahnya terus

“

bertambah dengan 52 distributor di seluruh Lampung. “Jadi tidak terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi di Lampung,” kata Asmawan. Menurut Asmawan, sebenarnya bukan pupuk urea bersubsidi yang langka, tetapi jenis pupuk bersubsidi lainnya. Namun dirinya tidak bersedia menyebutkan jenis apa. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada Dinas Pertanian pupuk bersudsidi jenis apa yang langka. “Itu bukan wewenang saya untuk memberitahukan jenis pupuk bersubsidi yang langka, tetapi itu wewenang dari Dinas Pertanian Lampung dan bisa ditanyakan kepada mereka,” ucapnya lagi. Ketika ditanyakan, mengapa masih ada petani di beberapa kabupaten yang tidak mendapatkan pupuk urea bersubisidi, Asmawan menjawab bahwa petani yang tidak dapat urea bersubisidi adalah mereka yang tidak masuk dalam kelompok dan tidak mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Sebab sesuai dengan SK Menteri yang bisa mendapatkan pupuk urea bersubdisi adalah petani yang namanya terdaftar dalam RDKK dan menjadi anggota kelompok petani. “Jadi di luar itu tidak akan dilayani dan itu sudah ketentuan, . Kami hanya menjalankannya saja,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

Saatnya Pemprov Tambah Modal Bank Lampung Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen PT Bank Lampung, Rabu (21/1/2015). Terungkap dalam rapat dengar pendapat tersebut bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Lampung menambah modal penyertaan bagi perkembangan Bank Lampung.

angat rasional jika Pemprov segera menggelontorkan penambahan modal bagi Bank Lampung, sebab sejak 2008 hingga tahun 2014 Pemprov belum sekali pun menambah modal bagi Bank Lampung,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Antoni Imam, usai rapat dengar pendapat. Menurut anggota Dewan dari Fraksi PKS ini, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Lampung menambah modal penyertaan bagi perkembangan Bank Lampung. Dia menjelaskan per Desember 2015 posisi modal Pemprov Lampung sebesar Rp62,03 miliar atau setara 36,97 persen dari total modal setor yang ada pada Bank Lampung, yakni Rp167,815 miliar. Sehingga untuk mencapai penyertaan modal sejumlah Rp250 miliar seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3, Perda No. 7/2012, Pemprov perlu menambah penyertaan modal sekitar Rp187,960 miliar. “Kepentingan kami selaku Anggota DPRD Lampung khususnya di Komisi III adalah dengan

“

peningkatan modal Pemprov di Bank Lampung maka diharapkan semakin meningkat pula deviden Bank Lampung pada PAD (pendapatan asli daerah) Provinsi Lampung. Semakin besar PAD, semakin besar pula alokasi untuk belanja pembangunan ,” katanya. Berdasarkan Antoni Imam penyampaian pihak Bank Lampung bahwa rasio deviden dari Bank Lampung untuk PAD Provinsi adalah 41 persen dibandingkankan modal setor Pemprov Lampung. “PAD dari deviden sebesar Rp25, 475 miliar sementara modal setor sebesar Rp62,039 miliar dan jika dirasiokan maka persentase deviden terhadap modal adalah 42 persen,” katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

DPRD Carikan Solusi bagi Mahasiswa Itera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung kembali membahas masalah biaya kuliah bagi mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Sumatera (Itera) dengan Pemerintah Provinsi dan Pimpinan Itera, Senin(19/1/2015). nggota Komisi V DPRD menganggarkan biaya subsidi. Provinsi Lampung Ahmad “Tetapi jika kali ini muncul lagi Mufti Salim mengatakan masalah baru, harus kembali kita masalah biaya bahas dan orang tua juga harus perkuliahan tersebut bukan hal mengerti dengan kondisi kampus pertama yang dihadapi Itera yang masih dalam proses masyarakat. “Tahun lalu kami juga pembangunan,” katanya. membahas persoalan ini dengan Menurutnya, besaran subsidi Dinas Pendidikan dan Rektor Itera awal yang dianggarkan untuk setiap Ofyar Z. Tamin. Kini masalah yang mahasiswa adalah Rp50 juta per sama terjadi lagi,” katanya. tahun. Tetapi bantuan subsidi DPRD Provinsi Lampung pun tersebut tidak semuanya diberikan menggelar rapat dengar pendapat kepada mahasiswa. Ada Ahmad Mufti Salim dengan para orang tua mahasiswa/ pengecualian bagi mahasiswa yang mahasiswi Institut Tekhnologi kurang mampu, yang mendapat Sumatera (Itera), Kamis (22/1/2015). Rapat bantuan 100 persen. merespon pengaduan para orangtua mengenai “Kita melihat kemampuan, ada yang beasiswa mahasiswa Itera asal Lampung yang mendapat 50%, namun ada juga yang tidak dihentikan. dapat karena ternyata dia anak pejabat. Kami Salah satu orangtua mahasiswa, M. tidak ingin hal tersebut terulang kembali Hamzah, mengatakan kini beasiswa dari makanya akan ada penyeleksian yang lebih Pemprov untuk mahasiswa Itera mandek. ketat,” katanya. Padahal, perjanjian awalnya, ITB (Institut Menurutnya, pada waktu itu pemerintah Teknologi Bandung) dan Pemprov (Pemerintah hanya menganggarkan subsidi hanya untuk satu Provinsi) bersedia memberikan bantuan untuk tahun. Dengan target mahasiswa Itera yang kuliah mahasiswa Itera. “Tapi sekarang kenapa di Institut Teknologi Bandung (ITB) dapat segera dihentikan,” kata Hamzah. pindah di kampus Itera di Lampung pada tahun Beasiswa atau bantuan dana dari Pemprov kedua. Tapi ternyata terganjal sarana dan sebesar Rp45 juta per mahasiswa tersebut mulai prasarana yang belum memadai, akhirnya rencana terhenti pada tahun 2013. Pada 2014 kembali kepindahan tersebut mundur di tahun keempat. dianggarkan, tapi hanya 50 persen. Anggota “Intinya jika ada masalah harus dicarikan Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Abdullah Fadri solusinya. Kita invetarisasi mahasiswa yang Auli menyebut saat ini ada 42 mahasiswa yang tidak mampu dan pemerintah provinsi atau kuliah di Itera. kabupaten/kota tempat mahasiswa berasal Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung harus membantu. Kita tidak mau jika kegiatan Ahmad Mufti Salim menjelaskan sebelumnya belajar terganggu karena masalah biaya,” kata memang ada kesepakatan pemerintah akan dia. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

BBWS Mesuji - Sekampung Bangun 2 Waduk Baru Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung, Selasa (27/1/2015). Dalam rapat tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung Yudha Mediawan menjelaskan bahwa pihaknya berencana membangun dua waduk atau bendungan baru, yaitu Waduk Sukoharjo dan Waduk Sukaraja III.

edua bendungan tersebut sebagai sumber air irigasi persawahan untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan di Provinsi Lampung. Luas waduk tersebut sekitar 30 ribu hektar, terletak di Desa Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan Desa Sukaraja Kabupaten Tanggamus. “Pembebasan lahan akan kita lakukan pada tahun 2016-2019, sedangkan konstruksi akan mulai dilaksanakan pada 2016. Ini perlu dilakukan percepatan,” kata Kepala BBWS MesujiSekampung Yudha Mediawan. Pembangunan kedua waduk tersebut akan menambah jumlah bendungan yang ada di Lampung. Antara lain Bendung Gerak Jabung yang merupakan program baru di Kabupaten Lampung Timur yang kini dalam proses pembangunan. “Bendung Jabung ini nantinya akan mengairi areal persawahan Rawasragi II dan III,” kata dia. Selain itu, BBWS Mesuji-Sekampung juga terus melakukan pengelolaan waduk-waduk yang sudah ada, pengendalian banjir dan pantai, air baku dan tanah, serta perluasan jaringan irigasi. Menurutnya, target pembangunan jaringan irigasi sepanjang 13.180 meter yang tersebar di seluruh wilayah di Lampung. Sedangkan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 16.000 ha. “Rata-rata kerusakan irigasi terjadi hampir lebih dari 50%, hal tersebut dikarenakan selama kurang lebih 30 tahun belum pernah dilakukan perbaikan. Kini dengan ruang fiskal yang ada, kita mempunyai kelonggaran untuk memberikan prioritas terhadap irigasi dan pembuatan waduk,” lanjutnya. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Provinsi

Lampung Imer Darius mengatakan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan BBWS MesujiSekampung ini pihaknya akan membantu melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan. “Kita akan bersinergi dengan BBWS MesujiSekampung, apa saja persolan yang terjadi selama pelaksanaan dan capaian yang dapat dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Di bidang regulasi Dewan coba akan lebih akomodatif dalam hal-hal yang akan mendorong percepatan program-program tersebut,” tutur Imer. Adapun anggaran yang dimiliki oleh BBWS Mesuji-Sekampung senilai Rp604,39 miliar, merupakan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. “DIPA baru sebenarnya sudah keluar tapi belum berlaku karena nomenklatur untuk 13 kementerian belum keluar Keppres-nya,” terang Yudha Mediawan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Kadek Suwartika, menuturkan masih diperlukan tindakan lebih baik dalam penanganan banjir yang terjadi di Lampung. “Sebenarnya kita sudah ada programnya, tapi belum bisa mengatasi, ini perlu penanganan,” ujar Kadek. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

Dishub Diminta Hentikan Kegiatan di Bandara Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung menghentikan segala kegiatan proses pembangunan Bandara Radin Intan II. Sebab, pembangunan dan pengembangan bandara tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. ecuali dalam hal melakukan pembebasan lahan untuk perluasan bandara dan pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Imer Darius saat rapat dengar pendapat (hearing) dengan kepala Dishub Provinsi Lampung di ruang Komisi IV, Kamis (22/1/2015). Menurut Imer Darius, banyak kewenangan yang dulu dilimpahkan ke pemerintah daerah, saat ini sudah ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Pembangunan dan pengembangan Bandara Raden Intan II termasuk kewenangan yang ditarik pusat. “Ada ketidaksinkronan penanganan bandara, karena masih ada review, kita harap hentikan dulu semua perencanaan yang di luar pembebasan lahan dan izin amdal,” tambah Imer. Menurutnya, Pemprov Lampung dalam hal ini Dishub tidak baik mengurus pengelolaan bandara, sebab itu merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan yang ditugaskan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT). Lebih lanjut Imer mengatakan, untuk pembangunan bandara di sisi udara seperti run way (landasan) merupakan kewajiban pemerintah pusat. Sementara untuk persarana penunjang seperti jalan dan lain-lain, pembangunannya masih dipertanyakan apakah menggunakan APBN atau APBD. “Kalau menggunakan APBD itu tidak tepat, nanti kita carikan solusi, karena secara administrasi wilayah itu merupakan wewenang UPT Bandara. Meskipun demikian tidak menutup

“

Imer Darius

kemungkinan pembangunan sisi darat akan dilimpahkan ke Pemprov Lampung,” katanya. Jika demikian, diharapkan Dishub mengerjakan dengan skala prioritas. “Jangan sampai ada tumpang tindih dengan aturan Kementerian,” jelasnya. Sementara Kepala Dishub Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan pembebasan lahan untuk perpanjangan landasan maupun pembangunan sarana penunjang lainnya masih terus dilakukan. Bahkan, saat ini Pemprov Lampung sudah membebaskan lahan seluas 125 hektar. Rencana peningkatan status Bandara Radin Intan menjadi Bandara Interrnasional telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 2011 lalu, Pemprov Lampung telah menerima masterplan (rencana induk) pembangunan. Dalam masterplan itu lahan yang dibutuhkan seluas 302 ha, sementara saat ini lahan Bandara yang menjadi milik Kementerian Perhubungan hanya 98 ha. Pembangunan itu mulai dari sisi timur, di masterplan pintu masuk bandara akan langsung terkoneksi dengan jalan tol berjarak 3 km. Akses jalan antara tol dan pintu dibangun oleh Bina Marga. Pembanunan sisi udara, kata Albar, mulai dari landasan, apron (parkir pesawat) dan lainnya akan dibangun oleh pemerintah pusat. Untuk pembangunan lebar landasan untuk bandara embarkasi minimal dibutuhkan 150 meter. Saat ini hanya 80 meter dan rencananya pembangunan menjadi 180 meter termasuk apron, katanya. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

Ada Perbaikan 7 Jembatan di Lampung Kementerian Pekerjaan Umum RI menganggarkan perbaikan tujuh jembatan nasional yang berada di Lampung. Termasuk Jembatan Lempuyangbandar di Lampung Tengah (Lamteng) yang patah lantaran dilewati truk trailer berbobot 100 ton baru-baru ini. epala Dinas Bina Marga Lampung Budhi Darmawan memastikan hal itu usai rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Jumat (30/1/2015). Khusus untuk jembatan Lempuyangbandar, Budhi menjelaskan kira-kira satu-dua minggu lagi, jembatan bailey selesai dibangun. Untuk perbaikan permanen, menurut dia, sangat bergantung anggaran dari pemerintah pusat. Jika memakai dana tanggap darurat, kemungkinan besar sebelum hari raya Idul Fitri tahun ini, perbaikan bisa selesai dilakukan. “Tim yang dikirim pusat juga sedang menghitung kontur tanah dan sebagainya,” ujar Budhi. Dia menjelaskan pada tahun ini ada tujuh jembatan nasional di Lampung yang akan diperbaiki, yaitu Jembatan Way Pengubuan dan Way Tipo di Lampung Tengah serta Way Tahmi di Bukitkemuning, Lampung Utara. Kemudian jembatan Way Pedada dan Way Pohan di Pesisir Barat serta Way Krap di Tanggamus. “Satu lagi ya Jembatan Lempuyangbandar,” tuturnya. Untuk jembatan Way Pengubuan akan dilakukan pergantian konstruksi. Tetapi untuk jembatan Way Tipo dan Way Tahmi dilakukan penduplikasian. Sedangkan jembatan Way Pedada, Way Pohan, dan Way Krap akan diperluas atau dilebarkan. Khusus anggaran untuk jembatan Way Pengubuan, Way Tipo, dan Way Tahmi mencapai Rp26 miliar. Sementara untuk perluasan lahan di

tiga jembatan tersebut masing-masing dibutuhkan Rp4 miliar. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Imer Darius berharap Kementerian PU segera menangani sejumlah jembatan yang rawan rusak tersebut. Menurutnya, sebagian besar jembatan nasional rata-rata berusia lebih dari 30 tahun. Agar tak terulang adanya jembatan runtuh, dia meminta jembatan timbang benar-benar diaktifkan supaya tidak ada lagi kendaraan bertonase lebih yang merusak infrastruktur di Lampung. Petugas di lapangan pun perlu tegas menegakkan peraturan. “Jika tidak tegas dalam menyikapi muatan lebih ini, ya akhirnya tidak menutup kemungkinan terjadi lagi peristiwa seperti ini,” dia mengingatkan. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

Susunan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung 1. Badan Anggaran LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG 24/DPRD.LPG/12.01/2014 29 OKTOBER 2014

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua : Wakil Ketua :

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep. 1. H. TOTO HERWANTOKO, BSc, SE, MM 2. H. PATTIMURA, SE 3. H. ISMET RONI, SH 4. Ir. H. JOHAN SULAIMAN, MM

Sekretaris Anggota

Sekretaris DPRD Provinsi Lampung 1. Ir. HANTONI HASAN, M.Si 2. H. PRIO BUDI UTOMO, S.Hut 3. H. ADE UTAMI IBNU, SE. 4. ELLY WAHYUNI, SE, MM. 5. Drs. H. MIKHDAR ILYAS, MM. 6. IKHWAN FADIL IBRAHIM.SH. 7. H. EDDY HAMIM, SE.MBA 8. AMRULLAH AHMAD EL HAKIM, SH 9. H. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom 10. BUDI YUHANDA, SH.M.Kn 11. Hj. SAHYANA, SE. 12. HIDIR IBRAHIM, M.Si 14. H. NOVERISMAN SUBING, SH,MM 15. H. IMER DARIUS, SE 16. Ir. YANDRI NAZIR, MM 17. Drs. H. MOZES HERMAN 18. M. JUNAIDI, SH.

: :

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

H. MC. IMAN SANTOSO, SH, MH H. HALI FAHMI A.R,SE,Akt H. YOZI RIZAL, SH BAMBANG SURYADI, SH. MINGRUM GUMAY, SH, MH EDI RUSDIANTO, SH, MM. H.M RIZAL, SE Ir. KADEK SUWARTIKA, MH Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH. Drs. H. TULUS PURNOMO Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos H. TONY EKA CHANDRA H. MISWAN RODI, SIP Drs. I NYOMAN SURYANA HAMIDI, SE JOKO SANTOSO, SP, MH H. ABDULLAH FADRI AULI, SH ABDULLAH SURAJAYA, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua, H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

2. Badan Musyawarah LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG 25/DPRD.LPG/12.01/2014 29 OKTOBER 2014

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua : Wakil Ketua :

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep. 1. H. TOTO HERWANTOKO, BSc, SE, MM 2. H. PATTIMURA, SE 3. H. ISMET RONI, SH 4. Ir. H. JOHAN SULAIMAN, MM

Sekretaris Anggota

Sekretaris DPRD Provinsi Lampung 1. H. ANTONI IMAM, SE. 2. Hi. AHMAD MUFTI SALIM, Lc.MA 3. HARRY ANANDA, SH. 4. AZWAR SAFARUDDIN 5. H. PUTRA JAYA UMAR 6. Drs. M.EFFENDI 7. Ir. Hi. MIDI ISWANTO, MH. 8. KARLINA, SE. 9. Drs. Hi. ABDUL HARIS. 10. ANGGA JEVI SURYA. 11. Hj. SAHANAH. 12. dr. Hj. ASIH FATMAWANITA. 13. Hi. A. ZAMZANI YASIN.

: :

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

HARTARTO LOJAYA. H. DENDI RAMADHONA K, ST. Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA. DADANG SUMPENA, S.Sos. I KOMANG KOHERI, SE. Drs. YOSE RIZAL. Hj. EVA DWIANA, SE, M.Si. YANUAR IRAWAN, SE. TOTO SUMIRAT S, SH. Hj. ASMARA DEWI, SH. Hi. M. HAZIZI, SE. MUSWIR, A.Md. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE. Drs. Hi. AZWAR YACUB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua, H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

3. Badan Kehormatan LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG 27 /DPRD.LPG/12.01/2014 29 OKTOBER 2014

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

: : : :

H. M. HAZIZI, SE. Hi. A. ZAMZANI YASIN SEKRETARIS DPRD PROV. LAMPUNG 1. Ir. AKHMADI SUMARYANTO 2. ELLY WAHYUNI, SE,MM. 3. HARTARTO LOJAYA 4. YANUAR IRAWAN, SE 5. MISWAN RODI, S.IP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua, H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG 26 /DPRD.LPG/12.01/2014 29 OKTOBER 2014

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

: : : :

FAUZAN SIBRON , SE.Akt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO Hi. MARDANI UMAR, SH. MH. H. ANDIKA WIBAWA, SR, SE. I MADE SUARJAYA, SH. Hj. ZELDAYATI Drs. LAZUARDI FAUZAN SIBRON, SE.Akt AMALUDDIN, SH

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

KO MARHAEN AGUS REVOLUSI, S.Sos Ir. H. SUGIHARTO, AW TOTO SUMIRAT S, SH KETUT ERAWAN, SH APRILLIATI, SH, MH. Hi. M. THAIB HUSIN FX. SIMAN Hi. SUPRAPTO, S.Psi, MH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua, H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: : :

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG 23/DPRD.LPG/12.01/2014 29 OKTOBER 2014

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG A. KOMISI I ( BIDANG PEMERINTAHAN ) Ketua : Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.SOS Wakil Ketua: Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA Sekretaris : BAMBANG SURYADI, SH. Anggota : 1. H. MARDANI UMAR, SH, MH. 5. H. A. ZAMZANI YASIN. 6. H. SUPRAPTO, S. Psi. 7. APRILLIATI, SH, MH. 8. TOTO SUMIRAT.S, SH. 9. KARLINA, SE. 10. H. M.C. IMAM SANTOSO, SH, MH. 11. AZWAR SAFARUDDIN 12. I MADE SUARJAYA, SH. 13. Drs. Hi. MOZES HERMAN 14. H. MISWAN RODI, S.IP B. KOMISI II ( BIDANG PEREKONOMIAN ) Ketua : Ir. H. HANTONI HASAN, M.Si Wakil Ketua: H. HALI FAHMI A.R, SE, Akt. Sekretaris : JOKO SANTOSO. SP, MH. Anggota : 1. Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO. 2. Hj. SAHYANA, SE. 3. BUDI YUHANDA, SH, M.Kn. 4. MINGRUM GUMAY, SH, MH. 5. I KOMANG KOHERI, SE. 6. DADANG SUMPENA, S. Sos, MM. 7. H. PUTRA JAYA UMAR 8. Ir. Hi. SUGIHARTO, AW 9. KOMARHAEN AGUS REVOLUSI, S.SOS 10. Drs AZWAR YACUB 11. FX SIMAN 12. Ir. H. MIDI ISWANTO, MH C. KOMISI III ( BIDANG KEUANGAN ) Ketua : IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH. Wakil Ketua: M. JUNAIDI Sekretaris : H. TONY EKA CHANDRA Anggota : 1. H. ANTONI IMAM, SE. 2. Hj SAHANAH. 3. H.M HAZIZI, SE 4. MUSWIR Amd..

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

EDI RUSDIANTO, SH, MM. H.M RIZAL, SE. Hj. EVA DWIANA, SE, MSi. H. NOVERISMAN SUBING, SH,MM ANGGA JEVI SURYA. H.EDDY HAMIM, SE.MBA. HARTARO LOJAYA

D. KOMISI IV ( BIDANG PEMBANGUNAN ) Ketua : H. IMER DARIUS, SE Wakil Ketua: Ir. KADEK SUWARTIKA,MH. Sekretaris : H. PRIO BUDI UTOMO, S.Hut Anggota : 1. H. ADE UTAMI IBNU, SE. 2. FAUZAN SIBRON , SE.Akt. 3. AMRULLAH AHMADEL HAKIM, SH 4. HAMIDI, SE 5. ABDULLAH SURA JAYA, SH 6. WATONI NOERDIN, SH, MH 7. KETUT ERAWAN , SH 8. Drs. YOSE RIZAL 9. Drs. LAZUARDI ALWI 10. H. YOZI RIZAL, SH. 11. Hj. ZELDAYATI. 12. HARRY ANANDA, SH. 13. Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM. 14. H.DENDI RAMADHONA K. ST 15. H. M. THAIB HUSIN 16. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM 17. HIDIR IBRAHIM, M.Si

E. KOMISI V ( BIDANG KESEJAHTERAN RAKYAT ) Ketua : Wakil Ketua: Sekretaris : Anggota :

Hj. SYAFARIAH WIDIANTI ZP, SH, MH. KHAIDIR BUJUNG S.Ag ELLY WAHYUNI, SE, MM. 1. H. AHMAD MUFTI SALIM, LC. MA 2. H. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I. Kom. 3. dr. Hj. ASIH FATWANITA. 4. H. ABDULLAH FADRI AULI, SH 5. Hj. ASMARA DEWI, SH.

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Edisi I/Januari 2015

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Drs.H.TULUS PURNOMO. YANUAR IRAWAN ,SE Drs. H. ABDUL HARIS H. ANDIKA WIBAWA, SR, SE. Ir. H.YANDRI NAZIR, MM. AMALUDDIN, SH. Drs. I NYOMAN SURYANA. Drs. M. EFFENDI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua, H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Berkas Pemekaran Lampung Tengah Diserahkan ke DPRD

erkas usulan pemekaran Kabupaten Lampung Tengah oleh Pemprov Lampung diserahkan ke DPRD Lampung. Berkas diserahkan oleh Assisten I bidang Pemerintahan Pemprov Lampung Tauhidi kepada Wakil Ketua I DPRD Toto

Hermantoko, Jumat (30/1/2015). Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Toto mengatakan berkas akan segera diparipurnakan setelah diajukan ke pimpinan. “Kami terima berkas pemekaran kabupaten dan akan segera diparipurnakan. Semoga bisa berjalan dengan baik,” kata dia. Rencana pemekaran Kabupaten Lampung Tengah tersebut sudah ditandatangani Gubernur Lampung dan selanjutnya menunggu persetujuan DPRD Lampung. Asisten I Bidang Pemerintahan Tauhidi menyatakan bahwa konsep pemekaran daerah persiapan Seputih Barat dan Seputih Timur di Lampung Tengah tinggal menunggu rekomendasi DPRD Provinsi Lampung untuk selanjutnya diajukan ke pusat. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Absensi Retina Mata Dinilai Pemborosan Rencana pengadaan alat absensi retina mata (eyes print) di setiap Satuan Kerja di lingkungan Pemprov Lampung yang menelan dana hingga Rp728 juta dinilai sebagai pemborosan. Sebab, peralatan secanggih apa pun tak akan meningkatkan disiplin dan kinerja jika mental dan karakter PNS-nya tidak baik.

enurut Wakil Ketua menjadi sia-sia dikarenakan DPRD Provinsi Lamkinerja PNS-nya rendah,” kata pung Patimura, sedia. benarnya yang terSementara Asisten IV penting bagaimana membenPemprov Lampung Hamartoni tuk karakter pegawai negeri Ahadis mengatakan rencana sipil (PNS) yang ada di lingpemakaian alat absensi retina kungan pemprov agar disiplin tersebut belum dipastikan dan selalu punya semangat akan diterapkan di setiap untuk meningkatkan prestasi satker. Yang jelas diharapkan dan kinerja. untuk mendukung kedisiplin“Kalau mentalnya sudah an kerja terkait pemberian baik dan benar, saya yakin tunjangan kinerja, setiap SaPatimura semua aturan yang telah dituan Kerja bisa melengkapi tetapkan dipatuhi secara kominstansinya dengan absen prehensif. Jika itu sudah berjalan, jangankan sidik jari. dengan eyes print, dengan finger print atau Memang Pemprov berencana menerapkan bahkan absen manual tanda tangan pun tidak absensi eyesprint atau sensor mata yang ada masalah,” kata dia. pengadaan alatnya dianggarkan pada APBD Menurutnya, sosok pimpinan yang Perubahan 2015. Kepala Dinas Komunikasi dan memiliki karakter disiplin juga dibutuhkan Informatika Lampung Chrisna Putra mengatadi setiap unit instansi pemerintahan. Ditamkan untuk saat ini rata-rata satuan kerja (satker) bah lagi, saat ini sudah ada tunjagan kinerja belum memakai eyes print, lantaran harganya yang juga menyedot APBD cukup besar. mahal, yakni sekitar Rp26 juta per unit. “Pimpinan di setiap instansi harus memJika 28 satker di lingkungan Pemprov berikan contoh yang baik dalam hal semangat Lampung menggunakan alat tersebut, setidan disiplin kerja. Jika bosnya buruk, ya buruk daknya diperlukan dana sekitar Rp728 juta. juga bawahannya,” terang dia. Itu digunakan untuk pengadaan 28 satker Sikap tegas dan tak pandang bulu juga harus dengan 28 unit alat eyes print yang terdiri diterapkan seiring dengan adanya tunjangan dari 11 biro dan 17 dinas, minus Dinas kinerja. Seperti pemberian sanksi dengan Pendidikan yang sudah memakai eyes print. mekanisme yang telah ada. “Jika perlu dibuatkan “‘Kalau yang sekarang pakai finger print aturan khusus yang mengacu kepada PP No. 53 atau sidik jari. Harganya hanya sekitar Rp2 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Artinya, kita juta per unit. Makanya, rencana ke depan kita semua berharap yang terbaik bagi Lampung anggarkan untuk eyesprint pada APBD Perujangan sampai apa yang sudah dikeluarkan bahan,” kata dia. (tim)

JURNAL KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNG Edisi I/Januari 2015

Dari Dokter Menjadi Legislator Asih Fatwanita

Dunia kedokteran dan dunia politik tentu memiliki perbedaan, meski esensinya sama, yaitu memberikan pelayanan. Jika dokter memberikan pelayanan dalam hal pengobatan dan kesehatan, politikus melayani konstituen dengan berbagai kebijakan dan legislasi. tulah salah satu alasan mengapa Dokter Asih Fatwanita tak ragu untuk terjun ke dunia politik. Bahkan, setelah kini menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Nasdem, tekadnya makin kuat untuk berkiprah, meski kadang-kadang kangen juga dengan ruang praktek dokternya. Wanita cantik kelahiran 20 Januari 1983 itu kini makin mantap beralih profesi dari dokter menjadi anggota DPRD Lampung. Karena ingin fokus di dunia politik, sementara Asih pensiun dari praktek dokternya. “Untuk praktek tidak lagi, fokus di DPRD dulu, tapi untuk membantu masyarakat saya lakukan. Cuma kalau setiap hari tidak lagi, tapi pada prinsipnya saya bantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya di Bandarlampung, Kamis (29/1/2015). Sebelumnya Asih membuka praktek dokter di Lampung Tengah yang menjadi daerah pemilihannya dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Sesekali, Asih masih merasakan kerinduan

kesibukan profesi semula sebagai dokter. Untuk mengobati kerinduannya itu, Asih menggelar Bakti Sosial dan bertemu langsung dengan masyarakat. “Kerinduannya saya limpahkan di baksos, pengobatan gratis, saya ke posyandu, itu untuk menumpahkan kerinduan di profesi saya dulu,” katanya. Menurutnya, menjadi anggota DPRD merupakan amanah dari masyarakat yang harus ia pertanggungjawabkan. Karena itu, kini ia fokus di DPRD. “Saat dapat amanah saya harus menjaganya,” katanya. Memang ada perbedaan besar di dunia medis dan dunia politik. Menurut Asih, sebagai wakil rakyat ia memiliki ruang lingkup yang lebih bersar untuk mengabdi kepada masyarakat. “Perbedaannya banyak, tetapi karena basisnya sama untuk kepentingan masyarakat, memperjuangkan masyarakat. Kalau kemarin sebagai dokter kecil, sekarang lingkupnya lebih besar, tetapi sama-sama pengabdian untuk masyarakat,” kata anggota Komisi I DPRD Lampung ini. Asih mengaku bisa terpilih tanpa imingiming kepada pasiennya. Ia juga tidak menyalahgunakan profesi. “Masyarakat sekarang sudah pintar makin paham. Saya bergerak bukan karena mau pemilu saja. Mungkin masyarakat melihat kinerja saya nyata, bukan kerja pemilu. Butuh waktu lama memang. Buat saya jadi anggota DPRD bukan trik, tapi poin plus saja dari masayarakat untuk saya,” katanya. (tim)