Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Maret 2012 by Rudy DPRD

w w w.dprd-lampungprov.go.id

EDISI APRIL 2012

Pansus LHP BPK

TAGIH KELEBIHAN PEMBAYARAN

Usulan Raperda Larangan Merokok

Ruas Jalan BandarlampungBakauheni

USAHA TAPIS Pecahkan Rekor Muri

KERUSAKAN MAKIN PARAH

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Dari Redaksi

PAJAK PROGRESIF ajak progresif yang diberlakukan di Provinsi Lampung pada awal Maret 2012 membuat kaget para pemilik kendaraan, karena mendapatkan pajak kendaraan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Skema pajak progresif mewajibkan kepada para pemilik kendaraan yang lebih dari satu dibebani pajak berlipat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Lampung No. 2/2011 yang merupakan turunan dari UndangUndang No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kendaraan pertama hanya terkena pajak sebesar 1,5 persen kali nilai jual untuk kendaraan pertama tersebut, kendaraan kedua dihitung 2 persen kali nilai jual kendaraan, kendaraan ketiga wajib membayar 2,5 persen, dan kendaraan keempat wajib membayar 3 persen. Tarif berlaku untuk kendaraan pelat hitam dengan jenis kendaraan, nama, dan alamat pemilik yang sama. Semangat dasar pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor sangat baik dan perlu didukung semua pihak. Dibandingkan sistem regresif dan proporsional, pajak progresif lebih mendekati pada keadilan. Ini sesuai dengan tiga prinsip perpajakan, yakni kemampuan, manfaat, dan keadilan. Selain lebih adil, pajak progresif membawa sejumlah keuntungan, di antaranya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dampak positif lain, memperbaiki sistem administrasi dan database di Samsat agar nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpindah tangan. Transaksi jual beli kendaraan bermotor akan lebih tertib, sebab si penjual yang memiliki kendaraan lebih dari satu segera meminta pemblokiran pajak kendaraan yang telah berpindah kepemilikan. Ini juga mempermudah kepolisian andaikan terjadi kecelakaan lalu lintas. Tarif progresif juga diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu untuk mengurangi kemacetan. Target pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tahun 2012 sebesar Rp1,6 triliun, sebanyak Rp1,43 triliun di antaranya berasal dari pajak dan Rp6,63 miliar dari retribusi. Pemberlakuan tarif pajak yang tercantum pada Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah membuat estimasi

P DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, SPd, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar. KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH M Rizal Nasution, SE Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin Heri Faruk STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

kenaikan PAD sektor pajak 25%â&#x20AC;&#x201D;30%. Asumsinya, jumlah kendaraan baru pada 2012 sama dengan tahun sebelumnya. Artinya peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan, dan kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan penerimaan daerah dari sektor pajak. Tahun-tahun sebelumnya target terpenuhi. Sampai di sini semua terlihat beres. Namun, ada hal lain yang mengganjal. Selain sistem administrasi di kantor Samsat yang belum sepenuhnya siap, yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya terhadap penjualan kendaraan bermotor. Padahal, investasi dalam sektor otomotif juga menjadi penggerak perekonomian nasional. Secara nasional, ketika booming penjualan otomotif terjadi pada tahun 2008 maka investasi PMA baik untuk industri otomotif ataupun industri logam/ mesin juga terjadi peningkatan. Sebaliknya saat penjualan di tahun 2009 agak menurun, investasi menurun juga. Dengan adanya investasi tersebut, roda perekonomian bergerak. Berapa banyak tenaga yang bisa diserap. Artinya, begitu banyak multiplier effect yang terjadi dari yang namanya kendaraan bermotor alias otomotif . Semakin kondusif market otomotif maka multiplier efect akan semakin terasa. Kalau penjualan lesu, tentu juga berpengaruh pada industri otomotif dan rangkaiannya. Pada edisi kali ini kami kembali menurunkan liputan tentang pro dan kontra penerapan pajak progresif tersebut. Ketua Dewan dan Gubernur meminta penerapannya dievaluasi. Sejumlah pihak mengatakan perlu waktu agar ada data pembanding untuk melakukan evaluasi. Selain itu, kami juga menurunkan sejumlah liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung. Selamat membaca! Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

AKTUALITA Pansus LHP BPK:

Tagih Kelebihan Pembayaran cukup banyak dan memberikan teguran kepada petugas pelaksana,” kata Marwan. Menurut legislator Partai Demokrat itu, nantinya DPRD menyurati Gubernur Sjachroedin Z.P. terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan Pansus. “Terutama terkait pengembalian dana anggaran yang cukup lumayan juga besarnya,” katanya. (tim)

DAFTAR REKANAN YANG HARUS MENGEMBALIKAN DANA PROYEK

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan dan jembatan tahun anggaran 2011 merampungkan tugasnya. alam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 11 April 2012, Pansus antara lain merekomendasikan agar Pemprov melalui satuan kerja (satker) segera menagih kelebihan pembayaran rekanan dan menyetorkannya ke kas daerah. Kelebihan pembayaran terhadap puluhan rekanan itu mencapai Rp3,264 miliar. Kelebihan pembayaran terhadap rekanan tersebut paling kecil sekitar Rp5 juta, yaitu kepada CV Prabu Fajar Bulan dan yang paling besar di atas Rp400 juta, yaitu kepada PT Tatayan Raya Abadi (lihat tabel). Dalam LHP BPK RI disebutkan kelebihan pembayaran terjadi karena adanya kekurangan volume berbagai paket pengerjaan proyek di Dinas Pengairan Permukiman dan Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung. Pansus yang diketuai Toto Herwantoko itu juga meminta kedua satker tersebut menegur pejabatnya yang dinilai lalai. Selain itu, secara garis besar Pansus pun meminta agar

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Inspektorat Lampung melakukan pengawasan dan menindaklanjuti LHP BPK RI. Hal tersebut supaya persoalan serupa tidak menjadi temuan di tahun yang akan datang. Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said menyatakan rekomendasi Pansus DPRD tersebut akan ditindaklanjuti dan laksanakan oleh Pemprov Lampung. Joko juga berharap agar temuan BPK seperti itu tidak terulang lagi di tahun depan. “Jangan sampai mengulang kesalahan sama. Intensifkan pengawasan,” ujarnya. Ia menambahkan kepala satker terkait juga akan diminta untuk menegur dan memberikan sanksi ke bahwannya jika memang mereka lalai. “Rekomendasi BPK wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti,” tegas Joko. Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan menyatakan rekomendasi yang dikeluarkan Pansus hanya menguatkan apa yang menjadi rekomendasi BPK. “Nah, sifatnya DPRD menekankan kembali, seperti pengembalian uang yang jumlahnya

Nama Perusahaan

Kelebihan Pembayaran

CV Prabu Fajar Bulan CV Bintang Jaya Utama CV Salsabila Puspita CV Chika Purnama CV Indah Nagie CV Gracia Jaya CV Indah Nagie CV Fafa Dwi Putra CV Prabu Fajar Bulan CV Jak Ram Jejamou CV Cipta Utama Karya CV Pesawaran Jaya CV Yudi Jaya Utama CV Kontrakindo Multi Karya CV Ating Angi Jaya CV Risky Brother PT Usaha Titian Jejama CV Sako Menanti Jaya CV Selvira Makmur CV Padewa Pratama CV Trotonio Jaya Abadi CV Sembilan Hakim CV Karya Putra Bimantara PT Manggala Wira Utama PT Sumur Pucung CV Rejeki Anugrah Abadi CV Maharou Batang CV Avendo CV Rejeki Anugrah Abadi CV Arta Wiguna CV Darma Multiguna CV Rizki Ananda Pratama PT Kamisato PT Wira Yuda Margatama PT Tatayan Raya Abadi PT Manggung Polah Raya PT Way Sabuk PT Putra Pesagi PT Bungo Intan PT Reksa Jaya Indah PT Arena Karya Persada PT Krakatau Mandiri Makmur

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10.206.000 7.618.000 8.109.000 14.542.000 10.167.000 7.850.000 10.215.000 9.912.000 5.096.000 9.753.000 7.754.000 9.388.000 8.777.000 11.477.000 7.129.000 30.247.000 39.408.000 39.408.000 23.634.000 13.374.000 104.476.000 24.340.000 37.756.000 166.176.000 73.861.000 12.843.000 24.484.000 8.355.000 126.744.000 19.157.000 85.804.000 132.203.000 325.647.000 173.216.000 406.484.000 155.098.000 72.101.000 124.562.000 56.345.000 399.108.000 348.557.000 117.020.000

Sumber: Laporan Pansus DPRD Provinsi Lampung pada Sidang Paripurna 11/04/2012. Angka ribuan dibulatkan.

AKTUALITA

Usulkan Raperda Larangan Merokok DPRD Provinsi Lampung segera mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) insiatif tentang larangan merokok di kawasan umum. aat ini kami masih menunggu usul tersebut dari eksekutif, jika dalam waktu paling tidak dua minggu ini eksekutif tidak mengusulkan raperda tersebut, Dewan akan mengajukan sebagai raperda inisatif,” kata Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Senin 23 April 2012. Menurutnya, raperda tersebut mengatur hak bagi perokok dan bagi masyarakat yang tidak merokok. Dengan raperda itu paling tidak akan meminimalkan jumlah perokok di kalangan pemuda dan pelajar. “Perokok punya hak, tapi orang yang tidak perokok juga punya hak untuk tidak tercemar dari orang-orang yang biasa merokok dengan bebas,” katanya. Dalam raperda tersebut akan diatur fasilitas khusus bagi perokok, sebagai upaya pemerintah untuk menekan tingkat perokok dari kalangan pemuda dan pelajar. Terkait pengawasan pelaksanaan perda larangan rokok di tempat umum itu, dia mengutarakan, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai instrumen di lapangan yang mengawasi pelaksanaan aturan itu. “Kalau berbicara soal pengawasan dalam pelaksanaan perda, instrumen di lapangan untuk penegakan perda adalah Satpol PP, merekalah petugas teknis yang paling berperan dalam pelaksanaan perda tersebut,” katanya. Sementara sebagian masyarakat menanggapi wacana perda larangan merokok di kawasan umum menyatakan mendukung dan sebagian menolak. Aris, salah satu perokok berat, mengatakan merokok salah satu cara bagi dirinya untuk menuangkan ide-ide gagasan dan menghilangkan stres. “Dengan merokok, bisa membuat saya menjadi kreatif dan lancar dalam

“

menuangkan ide gagasan, saya sendiri dalam sehari bisa menghabiskan dua bungkus rokok. Lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok,” ujar Aris. Meskipun termasuk perokok berat, Aris tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari asap rokok di rumahnya yang terdapat balita. Sementara Nuri, salah satu warga Bandarlampung, termasuk warga yang mendukung diberlakukannya perda larangan perokok di tempat umum. “Saya setuju kalau perda itu diberlakukan, pada umumnya perokok tidak menghargai orang yang tidak merokok, padahal asap yang dikeluarkan dari

rokok itu lebih membahayakan. Perokok pasif lebih berisiko daripada perokok itu sendiri,” kata Nuri. Asap rokok yang dihasilkan itu, menurutnya dapat mnimbulkan sesak nafas bagi perokok pasif, tapi kebanyakan para perokok suka sekehendaknya merokok, tidak melihat situasi orang di sekitarnya. “Saya berharap perda ini bisa dilaksanakan secepatnya, walaupun tidak membuat mereka menjadi berhenti mrokok, tapi setidaknya kebiasaan tersebut dapat diminimalkan penularannya pada pelajar dan pemuda,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

LAPORAN UTAMA

Pro-Kontra Pajak Progresif Sejak 12 Maret 2012, Pemprov Lampung memberlakukan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif progresif ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Lampung No. 2/2011 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 28/2009. Karena kurang sosialisasi banyak pembayar pajak yang bingung. Apalagi prasarana di Kantor Samsat juga belum mendukung.

ak heran jika kemudian banyak yang meminta agar penerapan perda tersebut ditinjau kembali. Bahkan, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. meminta penerapan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut di-

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

evaluasi. Pasalnya, banyak pengaduan dan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) membingungkan. Selain itu, masyarakat menilai tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terlalu besar. â&#x20AC;&#x153;Saya minta coba dievaluasi. Nanti dibahas Dinas

Pendapatan Daerah dan DPRD,â&#x20AC;? kata Sjachroedin di Balai Keratun, Senin (2 April 2012). Gubernur menjelaskan nilai kenaikan BBNKB dan tarif progresif mulai 12 Maret 2012 itu diharapkan bisa menaikkan pendapatan asli daerah

LAPORAN UTAMA

(PAD) Lampung agar biaya pembangunan meningkat. “Ya nanti dilihat dulu bagaimana penarikan pajaknya,” kata Gubernur. Minimnya sosialisasi membuat penarikan pajak ini di kabupaten/kota membingungkan. Beberapa kasus muncul, tetapi penjelasannya membingungkan. Selain kenaikan PKB perusahaan yang beralih menjadi milik karyawan, juga muncul persoalan terhadap kendaraan yang belum balik nama. Menurut Kepala Kantor Samsat Kalianda Edison Putera, PKB progresif diberlakukan agar kendaraan yang dijual pemiliknya harus balik nama. “Samsat masih bisa memberikan toleransi dengan memblokir kendaraan bermotor yang dijual atau hilang,” kata Edison. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung Selatan Samsulrijal Ari mengaku kaget atas pembelakuan PKB progresif karena sama sekali belum mengetahuinya. “Memang ini kewenangan provinsi, meskipun di kantor Samsat ada di kabupaten,” kata Samsulrijal.

Penerapan pajak baru, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Lampung Asrian Hendi Caya, seharusnya didahului sosialisasi agar masyarakat tidak bingung saat membayar PKB kedua, ketiga, dan seterusnya. “Selama ini masyarakat tahunya semua nilai pajak kendaraan sama,” kata Asrian.

Pertumbuhan Kendaraan Asrian menilai penerapkan PKB progresif diserta harapan bisa mengendalikan pertumbuhan kendaraan. Namun, masih ada celah penerapan pajak ini. Pasalnya, yang dikenakan PKB progresif adalah kendaraan dengan nama satu pemilik, alamat, dan jenis kendaraan. Jika pemilik ada dua atau tiga kendaraan di satu alamat dengan nama pemilik berbeda, PKB progresif tidak bisa dikenakan. “Jadi saya rasa belum murni progresif. Masih ada peluang terhindar dari tarif ini. Pemerintah harus memikirkan cara menutup peluang ini jika ingin tarif progresif efektif mengurangi kepadatan lalu lintas,” kata

Asrian. Penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) juga masih membingungkan. Selain terkendala sistem di awal penerapannya, sejumlah pemilik kendaraan juga bingung dengan kenaikan tarif tersebut. Sejumlah pembayar pajak yang mendapat kendaraan dari perusahaan harus menanggung beban kenaikan pajak. Pasalnya, kendaraan yang masih atas nama perusahaan itu dihitung sebagai penambahan kendaraan dan pemilik harus menanggung biaya kenaikan. Petugas Samsat yang mendapat komplain dari pembayar pajak juga tidak dapat menjelaskan keberatan tersebut. “Saya mendapat kendaraan dengan cara mencicil dari kantor. Tapi, kenaikan pajaknya harus saya tanggung, karena perhitungan pajak dihitung milik perusahaan, bukan milik saya,” kata Aan, warga Bandarlampung. Sekretaris Dinas Pendapatan (Dispenda) Lampung Firman Burmansyah menjelaskan tarif berlaku untuk kendaraan pelat hitam dengan jenis kendaraan, nama, dan alamat pemilik yang sama. Kendaraan pertama dikenakan PKB 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), sedangkan PKB kendaraan kedua naik menjadi 2%, kendaraan ketiga 2,5%, dan kendaraan keempat dan seterusnya 3%. Anggota Komisi III DPRD Lampung Imer Darius, menjelaskan sejak diberlakukan pada 12 Maret 2012 belum ada laporan berapa jumlah kendaraan yang kena tarif progresif itu hingga akhir Maret 2012. Namun, Imer mengakui sejak pemberlakuan tarif progresif masih banyak kendala di lapangan. Untuk itu, pihaknya segera menggelar rapat kerja dengan pihak terkait agar masalah tersebut tidak berlarutlarut. “Biasanya laporan itu per triwulan, tapi dalam rangka pengawasan saya akan usulkan ke Komisi III meminta laporan per bulan,” kata Imer. Sekprov Lampung Berlian Tihang sebelumnya mengatakan penerapan

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

LAPORAN UTAMA pajak progresif ini diharapkan bisa menekan pertambahan jumlah kendaraan di Lampung. “Kalau ada pajak progresif, masyarakat berpikir ulang kalau ingin membeli kendaraan lebih dari satu. Semoga saja dengan pajak ini kemacetan di Bandarlampung tidak bertambah,” ujarnya. Tarif progresif itu diatur dalam Perda No. 2/2011 yang merupakan turunan dari UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi. Sebenarnya proses penyusunan UU tersebut mendapat pujian banyak kalangan karena melibatkan para akademisi. Tarif berlaku untuk kendaraan pelat hitam dengan jenis kendaraan, nama, dan alamat pemilik yang sama. Kendaraan pertama dikenakan PKB 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), sedangkan PKB kendaraan kedua naik menjadi 2%, kendaraan ketiga 2,5%, dan kendaraan keempat dan seterusnya 3%. Semangat dasar pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor sangat baik dan perlu didukung semua pihak. Dibandingkan sistem regresif dan proporsional, pajak progresif lebih mendekati pada keadilan. Ini sesuai dengan tiga prinsip perpajakan, yakni kemampuan, manfaat, dan keadilan. Selain lebih adil, pajak progresif membawa sejumlah keuntungan, di antaranya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dampak positif lain, memperbaiki sistem administrasi dan database di Samsat agar nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpindah tangan. Transaksi jual beli kendaraan bermotor akan lebih tertib, sebab si penjual yang memiliki kendaraan lebih dari satu segera meminta pemblokiran pajak kendaraan yang telah berpindah kepemilikan. Ini juga mempermudah kepolisian andaikan terjadi kecelakaan lalu lintas. Tarif progresif juga diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu untuk mengurangi kemacetan. Sampai di sini semua terlihat beres. Tetapi dalam prakteknya tetap saja membingungkan. Kendaraan dinas dan kendaraan umum memang tidak

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

dikenakan tarif progresif. Tetapi bagaimana dengan kredit kendaraan karyawan? Bukankah BPKB asli masih atas nama perusahaan? Apakah karyawan yang hanya memiliki satu kendaraan kreditan dari kantor harus menanggung pajak progresif itu? Ataukah perusahaan yang harus membayar? Belum lagi kendaraan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Ada pengusaha kecil yang memiliki tiga sepeda motor untuk menyambung usahanya. Logika berpikir sehat, pengusaha kecil tersebut tidak layak dipungut pajak progresif. Jika tetap dipaksakan, berarti prinsip keadilan dalam perpajakan telah dilanggar. Karena itulah, perlu petunjuk teknis yang lebih detail agar kebijakan pajak progresif benar-benar memenuhi prinsip kemampuan, manfaat, dan keadilan.

Samsat Belum Siap Sumberdaya manusia (SDM) di kantor pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dinilai

belum siap menggunakan teknologi baru ketentuan Perda tentang Pajak, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurut anggota Komisi III DPRD Lampung Imer Darius, target pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tahun 2012 sebesar Rp1,6 triliun, sebanyak Rp1,43 triliun di antaranya berasal dari pajak dan Rp6,63 miliar dari retribusi. Pemberlakuan tarif pajak yang tercantum pada Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah membuat estimasi kenaikan PAD sektor pajak 25%—30%. Asumsinya, jumlah kendaraan baru pada 2012 sama dengan tahun sebelumnya. “Artinya peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan, dan kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan penerimaan daerah dari sektor pajak. Tahun-tahun sebelumnya target terpenuhi. Tetapi persoalannya sosialisasi kurang. Saya juga sudah cek ke bagian IT di Samsat, programnya siap tetapi personel tidak siap karena banyak kendala,” kata Imer. Pemberlakuan pajak progresif, menurut anggota Komisi III Sahzan Syafri, merupakan amanat UU dan berlaku nasional. Menurut dia, pada saat penyusunan Perda Pajak, Pansus berkonsultasi ke Kemendagri terkait kemungkinan pajak progresif tidak diberlakukan di Lampung, tetapi tidak bisa. Sebab itu merupakan kebijakan nasional. “Silakan saja cabut ketentuan mengenai pajak progresif kalau bisa. Kami sudah mengupayakan saat pembahasan perda, tetapi tidak bisa karena sifatnya nasional,” kata Sahzan. Anggota Komisi III lainnya, Munzir, mengatakan memang perlu menggelar rapat dengar pendapat dengan Dispenda Lampung untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerapan perda. Selain itu juga untuk menggali sejauh mana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda. Komisi III juga akan mendesak dilaksanakannya sosialisasi. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, masih banyak Dispenda di kabupaten/kota yang tidak tahu. “Dispenda di kabupaten/kota saja tidak tahu, lantas bagaimana mau melaksanakan tugas,” kata dia. (tim)

LAPORAN UTAMA

Mematikan Dunia Usaha enerapan pajak progresif kendaraan bermotor bagi perusahaan akan mematikan dunia usaha, mengingat perusahaan yang memiliki kendaraan lebih dari satu akan dikenakan pajak ini. Padahal, dunia usaha memiliki kendaraan untuk operasional perusahaan, bukan untuk keperluan konsumtif. “Kami meminta penerapan pajak ini dikaji kembali karena sangat memberatkan dunia usaha,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar, Minggu (8 April 2012). Menurut Yusuf, sasaran penerapan pajak progresif adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pembuatan perda ini pun harus komprehensif. Jangan hanya melihat peningkatan PAD semata. Pajak progresif seharusnya hanya diberlakukan untuk kepemilikan pribadi, bukan untuk perusahaan. Penerapan pajak ini ditujukan bagi wajib pajak perorangan untuk menekan konsumerisme agar orang berhemat. Sementara dalam dunia usaha, tidak mungkin memiliki hanya satu kendaraan saja untuk operasional. Semakin besar sebuah perusahaan, akan semakin banyak memiliki kendaraan operasional. Apalagi perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi yang jangkauan wilayahnya luas, tentu saja memiliki banyak kendaraan operasional. Bila kendaraan operasional ini dikenakan pajak, menambah beban biaya yang harus ditanggung perusahaan. “Seharusnya, pemerintah memikirkan bagaimana menggalakkan dunia usaha, bukan malah menekannya dengan pengenaan pajak yang tidak tepat dan menghambat perkembangan usaha,” kata Yusuf. Apindo, kata Yusuf, sangat mendukung dan setuju dengan kebijakan yang dikemukakan

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. agar pajak progresif ditinjau kembali. Selama ini Apindo tidak pernah diajak untuk hearing dalam pembuatan Perda Pajak Progresif ini. Seharusnya perda yang menyangkut masyarakat dan dunia usaha, sebelum diberlakukan harus dilakukan hearing terlebih dahulu dengan pihak terkait. “Di DKI saja, pelat kuning dan kendaraan operasional perusahaan tidak dikenakan pajak progresif,” ujarnya. Kenaikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pemberlakukan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) juga dikhawatirkan justru membuat penerimaan asli daerah (PAD) Lampung lari ke provinsi lain. Pasalnya, tarif PKB Lampung lebih mahal dari provinsi terdekat, seperti DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan mengatakan tarif progresif mengharuskan masyarakat yang punya kendaraan lebih dari satu dengan jenis yang sama, satu nama pemilik, dan satu alamat, membayar PKB lebih tinggi dibandingkan PKB kendaraan pertama. Kondisi ini membuat masyarakat mencari cara menghindar dari pengenaan tarif progresif. Salah satunya, yakni dengan membeli kendaraan di provinsi lain dan tidak langsung melakukan balik nama kendaraan. Dia meminta Pemprov Lampung menunda tarif progresif sampai ada formulasi penyelamatan PAD dari pembayaran pajak kendaraan di

daerah lain. “Mereka bayar pajak tak di Lampung, tapi di provinsi tempat membeli kendaraan. Ini merugikan Lampung,” kata Hantoni, Selasa (3 April 2012). Hal senada dikatakan Ketua Persatuan Mobil Motor (Pammor) Lampung Untung Suyono. Dia mencontohkan di Lampung terdapat banyak perusahaan berkantor pusat di Jakarta atau daerah lain. Pemberlakuan tarif progresif membuat mereka memilih membeli kendaraan di Jakarta dan digunakan di Lampung. Pasalnya, kata Untung, tarif progresif di Jakarta tidak berlaku bagi kendaraan milik perusahaan. “Artinya, kendaraan operasional yang jumlahnya tidak sedikit dan digunakan lebih dari satu tahun itu menambah PAD Jakarta, dan menambah beban jalan di Lampung. Tidak ada keuntungan untuk (tim) Lampung,” kata Untung.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

LAPORAN KHUSUS Ruas Jalan Bandarlampung-Bakauheni

Kerusakan Makin Parah Kondisi Jalan Lintas Sumatera (jalinsum) mulai Rajabasa Bandarlampung hingga Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan bertambah rusak di sejumlah titik sehingga menghambat kelancaran arus kendaraan. erdasarkan pantauan pada Sabtu (14 April 2012), kerusakan jalan yang paling parah terjadi di ruas Rajabasa- Panjang Bandarlampung, sementara kerusakan ruas jalinsum mulai dari Panjang hingga Bakauheni umumnya hanya berlubanglubang di sejumlah titik. Kondisi jalinsum mulai Rajabasa hingga Panjang mengalami kerusakan parah di banyak titik, seperti berlubang besar dan dalam, sehingga memacetkan arus kendaraan. Jalan sepanjang 18,5 km itu selalu dilintasi ribuan truk barang setiap harinya tujuan Pelabuhan Panjang dan Bakauheni atau dari kedua pelabuhan itu menuju daerah lain di Sumatera. Kini hampir setiap hari selalu terjadi kemacetan di Jalinsum ruas Rajabasa- Panjang Bandarlampung, karena sampai sekarang ruas jalan negara itu tidak kunjung diperbaiki atau dilebarkan. Menurut sejumlah warga setempat, pemerintah perlu segera merampungkan pelebaran dan perbaikan jalan lintas itu. Terlantarnya perbaikan dan pelebaran jalan negara itu sangat merugikan warga, karena mereka kini setiap hari menghirup udara berdebu tebal dari sisi

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

jalan tersebut yang masih belum beraspal. â&#x20AC;&#x153;Pemerintah jangan mengabaikan dampak penelantaran perbaikan Jalinsum terhadap kesehatan dan perekonomian warga di sekitar sini. Banyak warga menderita batuk berat karena setiap hari selalu menghirup

udara berdebu dari tanah urukan jalinsum,â&#x20AC;? kata Edy, salah satu warga Sukarame. Di pinggir Jalinsum ruas RajabasaPanjang itu terdapat banyak permukiman penduduk, rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak hingga hotel dan warung makan. Debu dari jalinsum selalu memenuni bangunan itu setiap harinya. Kerusakan jalan juga terdapat di Jalinsum ruas Panjang-Bakauheni, meski kerusakannya hanya berupa jalan yang berlubanglubang di banyak titik. Meski demikian, jalan berlubang ini juga menghambat kelancaran arus kendaraan serta berbahaya bagi pengguna jalan, terutama pengendara motor. â&#x20AC;&#x153;Semestinya lubang jalan ketika masih kecil langsung ditambal agar tidak makin membesar,â&#x20AC;? kata Cindy, salah satu warga Bandarlampung. Selama ini, perawatan dan perbaikan jalan yang mulai rusak kurang menjadi perhatian, sehingga makin rusak parah.

Merata di Semua Wilayah Hampir semua ruas jalan di wilayah Provinsi Lampung dalam kondisi rusak, baik jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten. Karena itu, warga kota dan perdesaan

LAPORAN KHUSUS

“Semestinya lubang jalan ketika masih kecil langsung ditambal agar tidak makin membesar,” kata Cindy, salah satu warga Bandarlampung. Selama ini, perawatan dan perbaikan jalan yang mulai rusak kurang menjadi perhatian, sehingga makin rusak parah. di Provinsi Lampung meminta pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan yang merata di semua wilayah Lampung tersebut. “Sekarang ini jangankan di wilayah perdesaan, di kota saja banyak ditemukan jalan yang mengalami kerusakan. Jangankan jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan-jalan provinsi pun pada umumnya rusak parah,” kata Satria, warga di Bandarlampung. Selain jalan lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional, hampir semua jalan provinsi seperti ruas Kota Metro-Punggur-Kotagajah-Seputihbanyak sampai ke Sadewa (dermaga tambak udang Bratasena) mengalami kerusakan yang cukup parah. “Lebih parah lagi jalan-jalan di wilayah Mesuji dan Rawajitu, kerusakannya sudah sangat parah. Tak jauh beda dengan jalan-jalan yang menghubungkan Kabupaten Lampung Tengah dengan wilayah di Kabupaten

Pringsewu. Pokoknya sekarang ini sulit menemukan jalan mulus di semua wilayah,” ujar Budi, wartawan salah satu koran di Lampung yang kerap keliling daerah. “Kalau kondisi sedang tidak hujan masih lumayan, bisa memilih-milih bagian ruas jalan yang tidak rusak parah untuk dilalui. Tapi kalau sedang hujan, kita bisa dibuat susah dan terancam celaka di jalan kalau tidak berhatihati,” ujarnya. Kerusakan jalan juga dikeluhkan Sutimin, warga Kabupaten Pringsewu. Padahal dia harus menggunakan sepeda motor setiap hari ke Bandarlampung untuk bekerja. Akibat kerusakan jalan dari Pringsewu sampai Bandarlampung itu, perjalanan yang harus ditempuh setiap hari menjadi lebih lama. Dia juga harus sangat berhati-hati mengendarai sepeda motornya, apalagi saat kondisi sedang hujan. “Kalau tidak hati-hati bisa celaka di jalan, karena banyak ruas jalan rusak dan berlubang besar-besar,” ujar dia. Karena itu, semua warga Lampung berharap pemerintah daerah maupun

pusat segera membenahi dan memperbaiki kerusakan jalan, terutama jalanjalan utama lebih dulu diprioritaskan dengan dukungan anggaran yang memadai serta pengawasan yang lebih ketat. Mereka juga mempertanyakan, kenapa pemerintahan sebelumnya mampu merawat dan membangun jalan umum dalam kondisi relatif tetap baik, tapi saat ini cenderung mengabaikannya, sehingga kerusakan jalan yang terjadi walaupun sudah parah masih belum juga dapat diperbaiki dengan cepat. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

LAPORAN KHUSUS

Perbaikan Jalinsum Perlu 18 Bulan Pemerintahan Provinsi Lampung menargetkan perbaikan jalan lintas Sumatera Soekarno-Hatta hingga menjadi mulus diperlukan waktu sekitar 18 bulan. eberapa waktu lalu, kami sengaja mengajak Menteri PU Joko Kirmanto untuk melewati jalan tersebut. Pak Menteri sempat kaget melihat kondisi jalan yang rusak parah dan macet dan menjanjikan dalam waktu 18 bulan jalan itu sudah mulus kembali,” kata Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang, Rabu (11 April 2012). Pemenang tender sudah diumumkan di Kementerian PU beserta jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengerjaan perbaikan jalan tersebut. Namun, Berlian tidak menyebutkan secara pasti perusahaan yang memenangkan tender itu. “Kami berharap masyarakat bersabar dengan kondisi jalan yang ada, tahun sebelumnya jalan itu sudah dalam proses perbaikan, namun karena terkendala perusahaan pemenang tender yang mengalami pailit, akhirnya pengerjaannya diberhentikan dan pemerintah melakukan tender ulang,” ujarnya. Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan pengerjaan pembangunan Jalan Soekarno-Hatta Bandarlampung, yang merupakan jalan lintas Sumatera, akan selesai selama 15 bulan. “Pada prinsipnya pembangunan jalan lintas tersebut akan selesai dalam 15 bulan pengerjaan yang dilakukan oleh dua kontraktor yang telah dinyatakan menang tender ulang pekerjaan itu,” ujar dia, saat konferensi pers di Hotel Novotel, Bandarlampung, Kamis 12 April 2012. Menurutnya, pemenang itu nantinya harus mendapatkan persetujuan dari pihak Bank Dunia barulah pekerjaan pembangunan infrastruktur

“

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

dapat dilaksanakan. “Jadi, 15 bulan itu tentunya berdasarkan keputusan dari Bank Dunia, kalau pekan depan sudah disetujui ya bisa segera dilaksanakan,” kata dia. Tetapi, apabila baru satu bulan lagi disetujui maka pengerjaannya akan selesai selama 15 bulan berikutnya sesuai persetujuan tersebut. “Sebenarnya pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan lintas Sumatera itu seharusnya sudah selesai dua tahun lalu, tetapi hingga saat ini belum juga selesai,” kata dia. Belum selesainya pekerjaan itu, kata Joko, bukanlah karena faktor kesengajaan melainkan karena terlalu panjangnya birokrasi sehingga prosesnya belum bisa terselesaikan hingga sekarang. “Kami sangat intens untuk melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan sehingga perlu adanya kerja sama dari seluruh pihak agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar,” ujarnya. Untuk tahun 2012, anggaran sekitar Rp740 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan lainnya yang menunjang peningkatan perekonomian di Provinsi Lampung. “Memang besaran anggaran ini belum sepenuhnya dapat memenuhi keperluan pembenahan pembangunan infrastruktur, tetapi setidaknya diha-

rapkan bisa meminimalisasi kerusakan infrastruktur yang ada di daerah ini,” kata dia. Jadi, anggaran tersebut dapat membantu pemerintah pusat menanggulangi perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Agus Kurniawan mengatakan kewenangan pembangunan jalan tersebut ada pada pemerintah pusat. Meskipun demikian, pihaknya meminta agar pembangunan itu segera dilakukan, dan yang terpenting dikerjakan dengan perusahaan yang baik kredibilitasnya. “Jangan sampai pengalaman buruk sebelumnya terjadi kembali pada pembangunan yang akan datang, karena masyarakat sudah terlalu lama bersabar,” kata Agus. Pada tahun lalu, peembangunan dan perbaikan jalan tersebut terhenti karena perusahaan yang mengerjakannya pailit. Pelebaran Baypass Soekarno-Hatta sepanjang 18,1 meter dan lebar 8 meter sebelumnya, dikerjakan oleh PT Istaka Karya. Pembangunan jalan itu, membutuhkan anggaran Rp156 miliar dari alokasi awal Rp170 miliar. Pembangunan jalan tersebut sebagian besar dibiayai oleh Bank Dunia dan kekurangannya dibiayai melalui APBN. Sementara pembebasan lahan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Lampung. (tim)

LAPORAN KHUSUS

Larangan bagi Truk Bermuatan Lebih ejumlah masyarakat di Kabupaten Waykanan mengharapkan pelarangan truk bertonase lebih yang melintasi jalan lintas Sumatera (jalinsum) dilakukan lebih intensif. “Pelarangan truk bermuatan batubara yang melebihi tonase untuk tidak melewati Waykanan merupakan upaya yang bagus, namun sebaiknya dilakukan secara intensif,” kata Fikri, warga Kelurahan Campurasri, Kecamatan Baradatu. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis (19 April 2012), sejumlah petugas gabungan dari Satlantas Polres Waykanan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Waykanan dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berjaga di salah satu pintu gerbang menuju Provinsi Lampung, yakni di Kecamatan Waytuba yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah pengemudi truk batubara bermain kucing-kucingan supaya tidak terjaring operasi dengan beristirahat terlebih dahulu di sejumlah tempat

sebelum lokasi posko operasi. “Kenyataannya, truk batubara masih ramai melintas menuju Bandarlampung pada malam hari,” kata Dedi, warga lainnya. Sementara Kaur Bin Ops Satlantas Polres Waykanan Iptu Tora Egen Sitompul mengatakan kecelakaan yang diakibatkan truk bermuatan batubara dalam sebulan tercatat sekitar tiga kali. “Sejak Januari 2012 hingga sekarang, sekitar dua sampai dengan tiga kali ada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh truk batu bara,” katanya. Ia mengakui kendaraan bermuatan batubara melebihi tonase itu telah merusak sejumlah ruas jalan. “Kelebihan muatan memang menyebabkan sejumlah ruas jalan di Waykanan

menjadi rusak. Semestinya mereka ikut aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” kata dia. Selain merusak sejumlah ruas jalan, masyarakat daerah itu juga seringkali mengeluhkan konvoi tiga hingga lima unit truk bermuatan batubara yang menuju Bandarlampung sehingga susah didahului. Truk batubara yang dimiliki sejumlah perusahaan itu, menurut sejumlah masyarakat juga membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena itu, sejumlah masyarakat Waykanan mengharapkan operasi pelarangan batubara melebihi tonase melewati jalinsum itu dilakukan secara lebih intensif. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

WARTA

Perlu Perbaikan Layanan Bandara Para penumpang pesawat mengharapkan pelayanan yang makin baik dan cepat sehubungan Bandara Raden Intan II Lampung akan dikembangkan menjadi bandar udara internasional. ejumlah penumpang pesawat udara di Bandara Raden Intan II Branti membenarkan saat ini pelayanan penerbangan Lampung-Jakarta pulang pergi relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Seperti yang dikatakan Anggota DPRD Provinsi Lampung Abdullah Fadri Auli bahwa pelayanan penumpang di bandara Branti yang semakin membaik akan mendorong warga memilih perjalanan udara ke Lampung. Saat ini beberapa maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia dan Merpati telah dapat melayani penumpang ke Jakarta. Merpati juga beroperasi melayani penumpang ke Palembang, Sumatera Selatan, dan Bandung, Jawa Barat. “Selain itu, perbaikan fasilitas pendukung di bandara dan sekitarnya, pelayanan kepada para penumpang dan penjemput di sekitar bandara, juga perlu terus dilakukan,” ujar wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional itu. Ketertiban dan penataan Bandara Raden Intan II, termasuk menutup akses masuk warga yang tidak berkepentingan di sekitar lingkungan maupun akses binatang peliharaan, perlu dilakukan secara baik. Salah satu fasilitas yang perlu disediakan adalah toilet di ruang runggu penumpang umum yang belum tersedia, sehingga calon penumpang tak harus keluar lagi dari ruang tunggu jika akan ke toilet. “Penjagaan di pintu masuk calon penumpang juga perlu lebih ditertibkan guna menjamin kenyamanan dan keamanan para penumpang,” katanya. Pelayanan kepada penumpang seharusnya juga semakin praktis, cepat dan tidak bertele-tele dilakukan oleh para

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

petugas maskapai penerbangan, petugas bandara maupun aparat terkait lainnya, sehingga tidak mengusik kenyamanan penumpang dan keluarganya. Pemprov Lampung menargetkan peningkatan fasilitas dan pelayanan di Bandara Raden Intan II, termasuk meningkatkan statusnya sebagai bandara embarkasi haji, dan membuka jalur rintisan penerbangan langsung ke beberapa daerah lain, termasuk ke luar negeri. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar menyambut baik rencana penerbangan internasional dari Lampung menuju Singapura atau sebaliknya, seiring mulai meningkatnya keinginan masyarakat di daerah itu ke luar negeri. “Namun, jangan sampai terjadi penumpang pesawat ke luar negeri penuh, tetapi ketika balik ke Lampung sepi. Karena itu, perlu adanya promosi tempat-tempat wisata atau investasi di daerah itu, sehingga banyak warga asing yang mau datang,” kata Yusuf Kohar. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota se-Lampung juga seharusnya mempersiapkan diri menyambut penerbangan internasional tersebut, terutama pembenahan infrastruktur, tempat kunjungan wisata, kuliner, hotel dan lain-lain. Selain itu, iklim investasi di daerah juga harus terjaga dengan baik, sehingga diharapkan investor dari Singapura maupun Malaysia mau menanamkan modalnya di Lampung. “Bila semua dapat terpenuhi, saya yakin banyak wisatawan asing datang dan penumpang pesawat dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia ke Lampung tidak kosong,” ucapnya. Sebelumnya, penerbangan inter-

nasional Lampung menuju Singapura masih tertunda karena pihak Imigrasi belum dapat mengeluarkan izin untuk sarana dan prasarana pemeriksaan keimigrasian. “Mengenai petugas, Kantor Imigrasi Lampung tidak ada masalah, namun harus ada izin yang dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan sarana dan prasaran pemeriksaan keimigrasian, yang tidak dapat dikeluarkan serta merta meskipun semua pihak telah siap,” kata Kepala Bidang Intel dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Lampung Salman Haris. Kantor Imigrasi masih meminta waktu untuk mengeluarkan izin di Bandara Raden Intan II Branti Lampung, terkait sarana dan prasarana pemeriksaan keimigrasian tersebut. Bila izin telah diperoleh maka keinginan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merealisasikan penerbangan internasional tersebut bakal terwujud. Sementara maskapai penerbangan dari PT Aviastar Mandiri, bea cukai dan balai karantina telah menyatakan kesiapannya. Dony Irawan dari PT Aviastar Mandiri mengatakan maskapai penerbangannya yang akan melayani penerbangan internasional Bandara Branti-Cangi itu tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, tetapi pihak terkait lainnya. “Intinya kami siap, karena ini merupakan bagian dari pengembangan usaha perusahaan yang sebelumnya telah masuk di Batam dan kota-kota besar di Sumatera lainnya, sehingga dapat mem-back-up penerbangan dari Jakarta atau pun Batam, dengan pesawat tipe AJ 100 dengan kapasitas 100 tempat duduk,” paparnya. PT Aviastar juga membuka peluang kerja sama dengan pengusaha lokal, bukan hanya layanan penerbangan dan menjual tiket, namun lebih dari itu. Jadi, terbuka kesempatan bagi biro perjalanan wisata, karena ke depan tidak menutup kemungkinan akan melayani rute seperti Malaysia dan negara Asia lain, dengan frekuensi penerbangan satu atau dua kali dalam sepekan. (tim)

WARTA

Menuju Penyiaran yang Sehat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema Menuju Penyiaran yang Sehat dan Bermartabat, Senin 9 April 2012. Diskusi menampilkan pembicara dari KPI Pusat Idy Muzayyad, Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dono Indarto, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Lampung M. Subari. ada acara yang digelar di ruang Abung Kantor Gubernur Lampung tersebut, Ketua KPID Lampung M. Iqbal Rasyid juga menyerahkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada tiga radio dan satu televisi di Lampung. Ketiga radio yang memperoleh IPP tersebut ialah Radio Maskara Jelita, Radio Saribungasadari, Radio Gemaswarna Dwipa dan televisi Radar Lampung Visual. Hadir pada acara tersebut Kepala Polda Lampung Brigjen Jodie Rooseto, Sekda Lampung Berlian Tihang, Kepala Kejati Lampung Pohan Lasphy, sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung, serta pejabat daerah dan komisioner KPID Lampung. Ketua KPID Lampung M Iqbal Rasyid mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi konten atau isi siaran baik televisi maupun radio sehingga tidak merugikan kepentingan publik sebagai audien. â&#x20AC;&#x153;Informasi yang tidak akurat, sajian tidak mendidik dan mendorong khalayak berpikir instan itu yang menjadi bagian pengawasan,â&#x20AC;? kata dia. Ia menjelaskan selain memberikan hiburan, lembaga penyiaran harus memberikan nilai-nilai positif atau keuntungan bagi masyarakat melalui isi sajian yang ditampilkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut dia, belum semua lem-

baga penyiaran memahami kewajiban tersebut sehingga tidak jarang muncul acara-acara yang menuai kritik dari kalangan masyarakat yang peduli terhadap perkembangan industri penyiaran maupun kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sementara jumlah kanal radio dan televisi yang tersedia di Lampung, yakni lembaga penyiaran radio sebanyak 217 yang terpakai 68 sisanya 149 kanal belum terpakai. Sedangkan televisi jumlah kanal 60 yang terpakai 17 dan 43 sisa kanal yang belum terpakai. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang dalam kesempatan itu mengatakan industri penyiaran menuntut kreativitas dan ketajaman membaca peluang untuk memenangkan persaingan antarlembaga penyiaran. Persaingan itu terkadang memaksa lembaga penyiaran mengambil sikap yang merugikan kepentingan publik sebagai penerima informasi, seperti adanya informasi yang tidak akurat, sajian yang tidak mendidik atau justru yang mendorong khalayak berpikir instan dan sebagainya. Di sisi lain, lembaga penyiaran menggunakan frekuensi-gelombang elektromagnetik milik publik yang sifatnya terbatas. Frekuensi bukanlah milik pribadi atau komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas. Oleh karenanya pula penggunaan frekuensi tersebut

harus dipertanggungjawaban kepada publik. Pada prinsipnya, televisi maupun radio mempunyai komitmen membangun karakter bangsa berdasarkan pada penyiaran yang mendidik, sosialisasi sosial budaya dan pencitraan pada dunia internasional. Penyiaran yang sehat dan bermanfaat adalah penyiaran yang bermoral, karena penyiaran tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana pendidikan, penyebarluasan kebudayaan serta sebagai sarana promosi atau pencitraan pada dunia internasional. Karena itu, ia mengharapkan KPID terus menjalankan perannya dalam pembentukan penyiaran yang sehat dan bermanfaat. Selain itu, lembaga penyiaran baik publik dan komunitas televisi maupun radio diharapkan dapat melakukan sinergi untuk meningkatkan dan memajukan pembangunan di Provinsi Lampung. Sementara tiga pembicara dalam diskusi panel tersebut menguraikan tentang UU Penyiaran, hak-hak konsumen, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak serta kewajiban lembaga penyiaran serta sanksi jika melanggar aturan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

WARTA

Usaha Tapis Pecahkan Rekor Muri

Sebanyak 1.200 perajin tapis dan siswa SMK/SMA di Lampung membuat cucuk selendang kain tapis sepanjang 500 meter dalam upaya memecahkan rekor Muri sebagai kain selendang bercorak khas daerah terpanjang. paya pemecahan rekor Muri membuat cucuk selendang kain tapis itu berlangsung di Lapangan Korpri kompleks perkantoran gubernur Lampung, Senin (9 April 2012), dihadiri Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Indonesia, Herawati Boediono. Pengerjaan cucuk selendang kain tapis ditentukan waktunya dan harus selesai dalam lima jam yang dikerjakan atau ditenun oleh 800 perajin dan 400

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

siswa SMK/SMA se-Lampung. Herawati Boediono yang juga isteri Wakil Presiden RI Boediono dalam kesempatan itu juga melihat secara langsung cara pembuatan cucuk selendang kain tapis yang berbahan benang emas tersebut. Kehadiran Ketua Umum Dekranas Indonesia itu juga dalam rangka memperingati HUT ke-32 Dekranas. Herawati dalam kesempatan itu mengatakan, kerajinan tradisional harus dijaga dan dipertahankan seperti tenun kain tapis asal Lampung. Selain itu, promosi juga dibutuhkan untuk mengenalkan budaya kerajinan tradisional itu, tidak hanya ditingkat lokal tetapi juga mancanegara. Ia dalam kesempatan itu juga memberikan apresisiasi upaya pemecahan rekor Muri cucuk selendang kain tapis yang merupakan kerajinan asli Lampung. â&#x20AC;&#x153;Saya dengar PNS Pemprov Lampung juga mengenakan baju batik khas daerah itu setiap hari Kamis dan Jumat. Itu sebagai upaya melestarikan dan mencintai budaya daerah,â&#x20AC;? kata dia. Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan perajin kain tapis dan kerajinan tradisional lainnya harus mengembangkan kreativitas sehingga mampu bersaing dengan produk

lokal lainnya dari aderah lain. Promosi dalam rangka memperkenalkan budaya lokal itu juga harus gencar dilakukan sehingga dapat dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi mancanegara. Pada kegiatan HUT ke-32 Dekranas itu juga digelar peragaan busana tradisional kain tapis dan sulam usus karya sejumlah desainer asal Lampung Aan Ibrahim dan kawan-kawan. (tim)

AKTIVITAS

Ketua DPRD dan Sejumlah Pejabat Peroleh Gelar Adat “Angkonan” Masyarakat Adat di Kabupaten Waykanan memberikan gelar “angkonan” atau angkat saudara sebagai rangkaian kegiatan Festival Radin Jambat yang dilaksanakan di Islamic Centre, Waykanan, Rabu 25 April 2012. ubernur Lampung Sjahroedin Z.P. mendapat gelar adat “Sutan Raja Mangku Bumi” dari Buay Semenguk, Negeriagung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mendapat gelar “Tuan Helau Muda” dari Buay Pemuka Pangeran Tua, Pakuanratu. Sementara Kapolda Lampung Brigjen Jodie Rooseto mendapat adok atau gelar adat “Pangeran Naga Besar” dari Buay Pemuka Bangsa Raja, Negeriagung, sedangkan Danrem 043/Gatam Kolonel Czi. Amalsyah Tarmizi mendapat gelar adat “Tuan Perwira” dari Buay Pangeran Udik, Blambanganumpu. Selain dari unsur Forkompida Provinsi Lampung dan Kabupaten Waykanan, akademisi dari Monash University Melbourne, Australia, Prof. Dr. Margaret J. Kartomi yang berjasa melestarikan musik tradisional Lampung, Gamolan, juga mendapat gelar “Ratu Petinggi Ilmu Budaya” dari Buay Baradatu, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waykanan AKBP Yulias juga mendapat gelar adat dari Buay Baradatu, yakni “Sutan Perwira Negara Pengayom Marga”. Kemudian Dandim 0427 Waykanan Letkol Kav. M. Jaelani mendapat gelar adat “Pusaka Agung” dari Buay Burasakti, Pakuanratu. Kajari Waykanan R.M. Ari Prio Agung mendapat gelar “Tuan Kejaksaan” dari Buay yang sama dengan pemberi gelar kepada Amalsyah Tarmizi. Adapun Danlanal Lampung Kolonel Laut Sukiharno Andreas mendapat gelar adat “Tuan Dalom Bahari” dari Buay Pemuka Pangeran Tua, Pakuanratu. Selain dari unsur Forkompida, sejumlah pengusaha yang antara lain dari PT Bukit Asam dan PT Palm Lampung Persada juga mendapat gelar adat pada acara adat “angkonan” tersebut. “Pemerintah Kabupaten Waykanan memandang budaya angkat saudara atau angkonan perlu dilestarikan sehingga seluruh warga daerah ini

bersaudara,” kata Kabag Humas Pemkab Waykanan Rinaldi, seraya menambahkan bahwa masyarakat di Waykanan majemuk terdiri dari berbagai suku. Pemberian gelar adat dalam upacara “angkonan” tersebut merupakan rangkaian kegiatan Festival Radin Jambat (FRJ) VII Tahun 2012, di Islamic Center Kabupaten Waykanan, yag dibuka oleh Ketua DPRD Waykanan Marsidi Hasan, Senin 23 April 2012. Pembukaan FRJ VII 2012 yang bertujuan mendorong terbukanya pengembangan wilayah melalui kegiatan pariwisata, potensi alam, seni, budaya dan pemberdayaan masyarakat itu juga dihadiri Bupati Waykanan Bustami Zainudin, Dandim 0427 Letkol Kav. M. Jaelani, dan Kajari Blambangan Umpu R.M. Ari Prio Agung. Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Bustam Hadori yang juga ketua penyelenggara kegiatan mengatakan Festival Radin Jambat ke-VII merupakan rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-13, dan mengambil tema “Melalui HUT Ke-13 Bersama Kita Bangun Negeri

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

AKTIVITAS

Ramik Ragom Waykanan Bumi Petani”. “Dengan tema tersebut kita mengharapkan semangat persatuan dan kebersamaan khususnya di Kabupaten Waykanan dapat terus kita tingkatkan guna mendukung pembangunan yang sedang kita laksanakan,” kata dia. Bustam lebih lanjut mengatakan Festival Radin Jambat menjadi sangat penting dan strategis sehingga selayaknya dijadikan sebagai sarana dan wahana perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain dimeriahkan oleh sejumlah penari dari Sanggar Tari Palapa, Baradatu, Waykanan dan Sanggar Tari Sapta Budaya dari Bandarlampung yang membawakan beberapa tarian adat dan kreasi. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan oleh sejumlah pelajar setempat yang memainkan musik tradisional Lampung, gamolan. Masyarakat dari 14 kecamatan daerah itu juga antusias mengikuti parade seni dan budaya yang menampilkan keragaman daerah itu dengan membawakan kesenian tradisional seperti kuda lumping, ogoh-ogoh dan hadrah. Pakaian peserta parade juga terlihat beragam, berasal dari Bali, Sunda, Jawa, Lampung dan Semendo.

Sementara seluruh instansi di daerah itu membuat sejumlah kendaraan hias untuk mengikuti parade. Salah satu penari dari Sanggar Palapa, Tisnawati, mengaku senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. “Hal yang sama saya kira juga dirasakan semua teman-teman penari. Semoga ke depan kesenian dan kebudayaan Waykanan semakin meningkat, sehingga bisa dikenal keluar daerah,” kata dia.

Biduk Umpu Serunting Salah satu tari adat kreasi yang memukau ratusan masyarakat Kabupaten Waykanan pada pembukaan FRJ ke-7 adalah yang dipentaskan puluhan penari dari Sanggar Tari Palapa, Baradatu, yang membawakan tari kreasi “Biduk Umpu Serunting” karya koreografer Uyung Tomi. “Umpu Serunting adalah salah satu tokoh legenda Waykanan yang berkelana dan membuat daerah dari hulu sampai hilir sejahtera dengan apa yang dilakukannya, itulah inspirasi tari kreasi tersebut,” kata Uyung, penata tari tradisional itu. Ia mengatakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tahunan yang bertujuan mendorong terbukanya pengembangan wilayah melalui kegiatan pariwisata, potensi alam, seni, budaya dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah setempat. Dia berharap bisa membangkitkan kebudayaan dan kesenian di daerah itu. “Banyak juga masyarakat yang belum mengenal Umpu Serunting, karenanya kita kenalkan melalui tarian

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

AKTIVITAS kreasi yang menggambarkan kisah dan apa yang dilakukannya,” kata dia. Tari “Biduk Umpu Serunting” menggambarkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan kecukupan dengan hasil pertanian dan perkebunan, dan hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Waykanan periode 2010-2015, kata Uyung. Selain menggarap tari kreasi tersebut dan dipentaskan oleh sejumlah anak asuhnya, Uyung juga menggarap tari adat Ramik Ragom yang berarti keberagaman. Tari tersebut menceritakan asal muasal Kabupaten Waykanan yang

terdiri dari lima kebuayan atau silsilah keturunan bangsa raja, yakni Buay Semenguk, Buay Baradatu, Buay Barasakti, Buay Pemuka dan Buay Bahuga. Sementara masyarakat Bali di Kabupaten Waykanan menampilkan ogoh-ogoh Bima dan Naga untuk meramaikan FRJ ke-7. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Waykanan yang memberi ruang dan mengakui keberagaman budaya, dengan mengajak masyarakat Bali berpartisipasi dalam kegiatan tersebut,” kata Kepala Kampung Balisadhar Utara, Wayan Sugita, di Banjit, Waykanan. (tim)

Buku tentang Keindahan Lampung kademisi dari Monash University, Melbourne, Australia, Prof. Dr. Margaret J. Kartomi, segera melucurkan buku “Keindahan Seni Lampung, Dulu dan Sekarang” yang menggambarkan sejarah, sifat dan arti seni daerah ini. “Sejak kembali ke Melbourne, saya banyak diwawancarai oleh radio dan pers nasional dan pers setempat mengenai Lampung,” kata Margaret, didampingi dosen Program Studi (Prodi) Seni Tari Universitas Lampung (Unila), Hasyimkan, di di sela-sela kegiatan upacara “angkonan” di Blambanganumpu. Buku tersebut, menurut Margaret, akan memuat banyak foto berwarna dan berukuran besar tentang Lampung dengan kualitas yang baik. “Rencana isi buku itu sudah kami selesaikan secara mendetail dan sebagian besar naskahnya sudah ditulis,” kata dia lagi. Margaret yang mendapatkan gelar adat “Ratu Petinggi Ilmu Budaya” dari Buay Baradatu, Kecamatan Baradatu, Waykanan itu menagatakan bagian naskah yang lain akan diselesaikan sesudah perjalanan keliling Provinsi Lampung, termasuk di Kabupaten Waykanan. “Seni dan budaya Lampung sampai sekarang agak diabaikan di luar Lampung, walaupun sifat dan kualitasnya luar biasa bagus dibandingkan dengan seni dari daerah lain di dunia,” ujar dia.

Halaman buku yang sedang disiapkan tersebut, berukuran 30x30 cm, dan memuat banyak foto dari objek seni dan pemandangan alam Lampung yang dikenal indah. “Penerbit Universitas Monash akan menerbitkan buku tersebut dengan kertas yang bermutu tinggi, memakai kulit muka dari kulit imitasi dan huruf-huruf emas,” kata dia menerangkan. Ia mengharapkan buku yang ditulis bersama anaknya, Dr. Karen Sri Kartomi Thomas, yang juga mendapat gelar adat “Ratu Suri Marga” dari Buay Pemuka Pangeran Tua, Pakuanratu tersebut, dapat segera diterbitkan dan dijual untuk umum pada saat “Pameran Seni Lampung”

yang sedang dirancang pelaksanaannya.“Sekitar 3 September hingga 26 Oktober 2012 di Galeri Fo Guang Yuan di 141 Queen Street, Melbourne, buku itu akan dipamerkan,” ujar dia. Peneliti alat musik tradisional Lampung, gamolan, sebelumnya telah mendapatkan gelar adat “Ratu Berlian Sanggun Anggun” dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) itu, menyatakan, akan mengadakan Seminar Internasional Gamolan Lampung yang kedua. “Seminar direncanakan berlangsung 7-8 September di Monash University, bersamaan Festival Indonesia yang juga biasanya diadakan pada bulan September di Melbourne,” ujar dia menambahkan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

AKTIVITAS

Gelar Adat untuk Duta Pencegahan Malaria dari WHO Putri Astrid dari Kerajaan Belgia yang juga Special Representative dari Roll Back Malaria WHO memperoleh gelar kehormatan adat Lampung “Suhunan Ratu Mahkota” dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung, Sabtu 14 April 2012. emberian gelar adat ini berdasarkan surat keputusan MPAL Provinsi Lampung nomor 05/ MPAL/Provinsi/IV/2012,” kata Ketua MPAL Provinsi Lampung, Khadarsyah Irsa, saat membacakan surat keputusan pemberian gelar adat itu. Selain itu, pemberian gelar adat tersebut juga bertujuan untuk mengikat persaudaraan antara Putri Astrid dan Putra Gubernur Lampung, Rycko Menoza, yang mendapat gelar “Sutan Raja Kaca Marga”. Prosesi gelar adat di halaman rumah dinas Gubernur Lampung itu berlangsung lancar dan tertib, serta dihadiri oleh para pejabat daerah yang ada di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dalam kesempatan itu mengatakan, pemberian gelar adat tersebut bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan Lampung ke mancanegara. “Kalau di Palembang ada Kerajaan Sriwijaya dengan segudang peninggalannya maka Lampung pun punya tapi memang belum banyak yang tahu,” kata Sajchroedin. Lampung mempunyai kebudayaan yang lebih tua dari kerajaan Sriwijaya. Gubernur Lampung itu mengatakan, masyarakat Lampung terus menggali dan mempromosikan kebudayaan-kebudayaan ke tingkat yang lebih luas lagi sehingga dapat dikenal. Ia berharap dengan budaya Lampung seperti prosesi pemberian gelar adat (adok) dapat dikenal oleh masyarakat dari daerah lain maupun mancanergara karena memiliki keunikan tersendiri. Puteri dari Kerajaan Belgia, yang juga Wakil Khusus atau Special Representative dari Roll Back Malaria, menyatakan dukungannya bagi penanggulangan malaria di Indonesia. Puteri Astrid juga sempat mengunjungi fasilitas yang dimiliki

“

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

oleh pusat layanan kesehatan masyarakat di Lampung Selatan. Ketika berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Princess Astrid meminta pasien malaria mendapatkan perhatian khusus. Duta pencegahan penyakit malaria ini juga mengapresiasi pelayanan di RSU tersebut terhadap pengidap malaria. Putri Astrid melihat sejumlah pasien yang mengidap malaria di Ruang Nuri dan Murai RSUDAM, Minggu (15/4). Kunjungan Putri Astrid ke RSUDAM ini merupakan rangkaian kunjungan sebagai duta pencegahan penyebaran malaria. Kunjungan putri ini disertai perwakilan dari UNICEF, Word Health Organization (WHO), dan UBS Bank beserta rombongan. Mereka didampingi Asisten III Bidang Kesra Pemprov Lampung Rellyani dan Direktur Utama (Dirut) RSUDAM Tory D. Irianto beserta staf lainnya. Setelah menghadiri acara pembukaan di aula RSUDAM lantai II, Putri Astrid berserta rombongan dan pihak rumah sakit langsung turun mengunjungi Ruang Nuri dan Ruang Murai RSUDAM, tempat pasien malaria dirawat. Di kedua ruangan tersebut, Putri Astrid melihat kondisi kesehatan beberapa pasien malaria dan memberikan berbagai saran atau tindakan yang harus dilakukan pasien yang mengidap penyakit tersebut. Kemudian dia memberikan apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit ini dalam perawatan pasien malaria. Namun, dia tetap mengharapkan agar pihak rumah sakit tetap meningkatkan pelayanan terhadap pasien malaria agar jumlah pasien bisa berkurang, bahkan terhindar

dari kematian. “Pencegahan penyakit malaria sangat penting dilakukan agar bisa mengurangi manusia yang terkena malaria, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dan pihak rumah sakit pun harus bertindak,” kata Putri Astrid usai kunjungannya. Selain itu, Putri Astrid pun mengunjungi Laboratorium Patologi Klinik RSUDAM untuk melihat dan mengecek peralatan untuk mengindikasikan pasien yang positif malaria atau melakukan pemeriksaan plasmodium malaria. Kunjungan yang dilakukan Putri Astrid ini dalam rangka peringatan Hari Malaria Sedunia yang jatuh pada 25 April 2012. Tahun 2009, RSUDAM telah menangani 136 pasien malaria, 2010 ada 77 pasien, dan 2011 sebanyak 70 pasien. Dirut RSUDAM Tory D. Irianto mengatakan Putri Astrid bersama WHO akan membantu pendanaan kepada rumah sakit bertipe B pendidikan ini dalam hal menangani pasien DBD. Kemudian, dia juga akan memberikan beberapa peralatan sebagai fasilitas pendukung untuk menangani pasien malaria agar terhindar dari kematian. “Ya, Putri Astrid mengunjungi rumah sakit ini untuk melihat pasien malaria. Dia pun bersama WHO dan lembaga dunia lainnya akan membantu rumah sakit ini dalam hal pendanaan untuk menangani penyakit malaria. Nanti kami juga akan diberi kelambu khusus untuk pasien malaria,” kata Tory kepada wartawan usai mendampingi kunjungan Putri Astrid. (tim)

WARTA PNPM-MP Lampung Capai Rp312,850 Miliar

Perlu Pengawasan agar Tepat Sasaran Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung pada tahun 2012 mencapai Rp312,850 miliar. Dana sejumlah itu dipergunakan untuk pembangunan di 12 kabupaten. enurut Anggota DPRD Provinsi Lampung Ahmad Nyerupa, program PNPM Mandiri Perdesaan sangat baik untuk penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan program itu harus terus dilakukan agar dana yang telah digulirkan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Pelaksanaan program itu harus diawasi, dan jika terjadi penyalahgunaan laporkan saja ke pihak berwajib. Namun, laporannya harus disertai data yang akurat,” ucapnya. Sebab, jika lepas dari pengawasan sangat mungkin anggaran program tersebut disalahgunakan. Menurut Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Elya Mukhtar dana PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. “Dana dari APBN untuk program itu sebesar Rp290,8 miliar, sementara dari APBD 12 kabupaten di Lampung senilai Rp22,050 miliar,” kata Elya pada “workshop” dan rakernis PNPM-Mandiri Perdesaan di Bandarlampung, Selasa, 3 April 2012. Lokasi program PNPM Mandiri Perdesaan di Lampung pada tahun ini untuk 143 kecamatan di 12 kabupaten. Elya mengatakan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan. Menurut dia, salah satu dari kebijakan PNPM adalah program itu dilaksanakan dalam semangat desen-

tralisasi. Dengan demikian, lanjutnya, otoritas manajemen baik sektoral dan pembangunan daerah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. “Dengan kata lain, kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyatnya melalaui PNPM-Mandiri Perdesaan,” ujarnya. Berdasarkan data, alokasi dana PNPM-Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung pada 2012, yaitu Kabupaten Lampung Selatan Rp42,9 miliar (15

kecamatan), Lampung Tengah Rp29,6 miliar (17), Lampung Timur Rp42,2 miliar (20), Lampung Utara RpRp41,3 miliar. Kemudian, Kabupaten Lampung Barat Rp57 miliar (25 kecamatan), Tulangbawang Rp22,850 miliar (9), Waykanan Rp29,850 miliar (4), Tanggamus Rp21,3 miliar (9), Pesawaran Rp9 miliar (3), Pringsewu Rp6 miliar (4), Mesuji Rp6,9 miliar (3), dan Tulangbawang Barat Rp3,95 miliar (tim) untuk 3 kecamatan.

Dinikmati 60% Warga Waykanan

ekitar 60 persen warga di Kabupaten Waykanan menikmati manfaat bantuan langsung masyarakat berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang disokong daerah. “Pada tahun 2011, masyarakat Waykanan yang merasakan manfaat program itu, baik seara langsung atau tidak langsung, sejumlah 219.332 orang. Angka tersebut merujuk sejumlah kegiatan berlangsung di 14 kecamatan yang ada di Waykanan,” kata fasilitator kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan, Waykanan, Riza Allatif, di Blambanganumpu, Rabu 4 April 2012. Jumlah tersebut berdasarkan laporan fasilitator kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Waykanan yang baru terhimpun. Adapun persentasenya merujuk data BPS Waykanan tahun 2010 yang menyatakan jumlah penduduk di daerah itu sebanyak 406.735 jiwa. Dia pun menguraikan dana PNPM Mandiri digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 124 atau 44 persen, lalu untuk bidang kesehatan ada 43 atau 15 persen, kemudian pendidikan ada 41 atau sebanyak 15 persen, selanjutnya untuk ekonomi atau simpan pinjam perempuan (SPP) sejumlah 74 atau 26 persen. “Seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan usulan yang disampaikan pada tahun sebelumnya,” katanya. Pada tahun 2011, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp30,650 miliar. “Dana tersebut berasal dari pusat sebesar 80 persen atau Rp24,520 miliar dan dana daerah sebesar 20 persen atau Rp6,130 miliar dan dipergunakan untuk pembangunan di 14 kecamatan,” kata dia. Adapun alokasi dana secara rinci, kata dia, 63 persen atau Rp19,445 miliar digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian untuk bidang kesehatan sebanyak 16 persen atau Rp5 miliar, selanjutnya pendidikan Rp4,146 miliar atau 14 persen, dan SPP 7 persen atau Rp2,030 miliar. Menurutnya, usulan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut berdasarkan dokumen rencana pembangunan menengah kampung yang telah digagas secara partisipatif oleh masyarakat, mulai dari musyawarah dusun sampai musyawarah kampung. Pada tahun 2012 nilai BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak Rp29,850 miliar dan usulan kegiatan yang dibiayai oleh BLM akan lebih mengena dan bermanfaat bagi masyarakat. “Karena itulah yang dituju PNPM Mandiri (tim) Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

WARTA

Serahkan PT LJU kepada Profesional Perombakan jajaran Direksi PT Lampung Jasa Utama (LJU) hingga akhir April 2012 masih digodok oleh Pemprov Lampung. Sejumlah nama disebut-sebut akan menempati posisi pimpinan di perusahaan daerah itu. ekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengisyaratkan ada nama baru yang muncul untuk menjabat sebagai top leader PT LJU. Menurutnya, Pemprov tengah mempertimbangkan nama mantan pejabat Bank Danamon Suherman. “Kita mengambil salah satu kandidat yang pernah menjabat direktur yang sudah pensiun,” katanya, Jumat (27 April 2012). Barlian Tihang menyatakan proses pengusulan nama sebelumnya sudah dilakukan. Ada dua nama yang lebih dahulu diusulkan kepada Gubernur Lampung untuk mengisi posisi direktur utama LJU, yaitu Syabirin H.S. Koenang dan Made Suwetja. “Kita sudah usulkan kembali karena adanya perubahan ini,” kata dia. Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Mundzir berharap agar PT LJU tidak dipimpin orang yang aktif dalam partai politik (parpol). “Jangan dipegang orang parpol, lebih baik diberikan kepada profesional murni agar tujuan bisnisnya tercapai,” jelasnya. Menurut legislator asal PPP itu, Komisi III DPRD Pprovinsi Lampung berharap dengan adanya perombakan direksi LJU dapat

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

mengembalikan citra perusahaan tersebut. “Intinya PT LJU hendaknya fokus pada usaha dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, perusahaan ini dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur skala besar seperti jembatan Selat Sunda maupun Kotabaru. Jangan sampai lari dari tujuan,” kata pria berkacamata itu. Namun, keputusan final pemilihan direksi tetap dikembalikan lagi ke pemprov yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan. Komisi III DPRD Lampung pun berencana menggelar hearing dengan jajaran direksi PT LJU terpilih nantinya. “Tujuanna agar DPRD mengetahui kebijakan usahanya seperti apa. Langkah yang akan diambil seperti apa,”katanya. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berharap setelah perombakan direksi, operasional PT LJU bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Gubernur menjelaskan perombakan PT LJU dilakukan karena direksi yang lama dianggap gagal membawa BUMD milik

Pemprov itu meraih keuntungan. Bahkan, modal senilai Rp10 miliar untuk LJU habis terpakai untuk operasional, sementara tidak ada keuntungan yang diperoleh. Selama proses audit dan perombakan ini, kata Sjachroedin, keuangan LJU untuk sementara disetop sampai ada direksi yang baru. Sementara Direktur Utama PT LJU Khairil Effendi akan dilengserkan dari jabatannya dan akan ditempatkan sebagai pengganti direktur bisnis atau direktur keuangan. Hasil audit menunjukkan kinerja dua direktur itu lemah sehingga harus diganti. “Sementara Khairil masih dipertahankan, tetapi tidak lagi sebagai dirut, dia akan menempati posisi salah satu direktur. Sudah kami usulkan kepada Gubernur dan tinggal diputuskan,” kata Berlian Tihang. Sebagai gantinya, Pemprov sebagai pemegang saham dan pemilik PT LJU tidak lagi melakukan rekrutmen, tetapi melakukan penunjukan langsung. (tim)

WARTA

Kabupaten Pesisir Barat Butuh Perangkat Birokrasi yang Memadai Kerja keras panitia pemekaran Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2000 silam tidak sia-sia. Dalam rapat paripurna pada 12 April 2012, DPR menyetujui rancangan undang-undang (RUU) 19 daerah otonomi baru (DOB), termasuk Kabupaten Pesisir Barat, untuk dibahas lebih lanjut.

al itu mengindikasikan DPRRI memberikan lampu hijau untuk pembentukan DOB. Menurut Anggota Badan Legislasi DPR-RI Abdul Hakim, saat ini bola persetujuan berada di tangan pemerintah. DPR berharap agar pemerintah segera merespons RUU Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas kembali bersama DPR dan selanjutnya bisa disahkan menjadi undang-undang.

“Kita dorong pemerintah segera merespons. Sekarang bolanya sudah di tangan pemerintah. DPR sudah menyetujui RUU-nya dibahas kembali,” kata Abdul Hakim, ketika berkunjung di Kantor Gubernur Lampung, 16 April 2012. Menurut legislator PKS itu, pada tahapan awalnya RUU Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat merupakan usul inisiatif dari Komisi II DPR RI. “RUU itu lalu masuk Badan Legislasi yang

kemudian diparipurnakan dan disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Itu baru pengesahan inisiatif DPR. Nanti dibahas lagi oleh pemerintah. Memang masih ada satu tahap lagi dan saat ini bergantung kepada pemerintah,” kata wakil rakyat dari Dapil Lampung itu. Pembahasan dengan pemerintah tersebut, menurut Abdul Hakim, bisa dilakukan dalam masa persidangan yang akan datang. “Kalau saat ini sedang reses. Jadi bergantung pe-

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

WARTA

merintah meresponsnya seperti apa,” imbuh dia. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan memang masih diperlukan waktu jika nantinya UU Kabupaten Pesisir Barat disahkan. Namun, Pemprov harus segera berkonsolidasi dengan Pemkab Lampung Barat untuk menyiapkan Kabupaten Pesisir Barat. Dari sisi pembiayaan, pemprov dan pemkab berkewajiban menggelontorkan dana bagi kabupaten baru. Kewajiban itu berlangsung sampai kabupaten baru menyelenggarakan pilkada. “Kalau untuk itu, saya pikir pemprov mampu. Insyaallah, nanti kita ada tambahan dana dalam APBD,” kata Marwan. Marwan Cik Asan juga menyatakan optimistis Pemprov Lampung mampu memenuhi kewajiban membantu pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat sampai daerah itu mandiri, setelah pembentukannya disetujui DPR. Meskipun tidak menyebutkan dana yang harus diserahkan Pemprov ke Pesisir Barat, dipastikan jumlahnya masih dalam batas kemampuan Pemprov. Hasil Musrenbang menyebutkan terdapat tambahan anggaran sekitar Rp500 miliar, sehingga untuk Pesisir Barat sebesar Rp5 miliar dinilai masih cukup. Persiapan Kebutuhan Mendasar Sementara pengamat hukum Universitas Lampung yang juga salah satu

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Panitia Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Dr. Yuswanto menyatakan kabupaten baru tersebut membutuhkan perangkat birokrasi yang memadai sebagai kebutuhan mendasar yang mesti ada menuju pengesahan pemekaran daerah tersebut. “Tegasnya, sejumlah hal mendasar perlu disiapkan dan dipenuhi, untuk mendukung penetapan Pesisir Barat di Kabupaten Lampung Barat yang dimekarkan sebagai daerah otonomi baru (DOB),” katanya beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat, perlu bersama-sama menyiapkan perangkat dan segala sesuatu berkaitan pengesahan pembentukan kabupaten baru tersebut. Dia menyebutkan sejumlah kebutuhan mendasar itu antara lain Pemprov Lampung bersama Pemkab Lampung Barat harus segera menyiapkan struktur serta personalia pemerintahan guna mengisi jabatan maupun staf, termasuk menyerahkan aset yang diperlukan. Dosen yang juga Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) itu juga mengingatkan perlunya penyiapan sarana dan prasarana perkantoran, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Banyak hal harus disiapkan secepatnya, dengan dukungan Pemprov

Lampung, Pemkab Lampung Barat dan tentunya Pemerintah Pusat melalui Mendagri, serta masyarakat di Lampung Barat maupun wilayah kabupaten baru itu sendiri,” kata dia lagi. Ia mengingatkan perlu dukungan pembiayaan terhadap kabupaten baru yang masih harus “disapih” oleh kabupaten induk, Lampung Barat, dan ikut ditopang Pemprov Lampung bersama Pemerintah Pusat. “Pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat itu perlu ditanggung bersama dengan bantuan APBD provinsi dan kabupaten induknya, serta dukungan dana APBN pusat. DPRD nya juga harus segera terbentuk serta masih banyak hal lain yang mesti disiapkan dan diadakan,” tuturnya. Sejak tahun 2008, panitia pembentukan kabupaten itu telah mempersiapkan pemekarannya dari Kabupaten Lampung Barat, sehingga diharapkan setelah disahkan, bisa mendapatkan dukungan semua pihak.

Siapkan Perangkat Daerah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan sementara ini pihaknya sedang merumuskan berapa kebutuhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada DOB ke-15 di Lampung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat itu. Pemprov juga sekaligus menginventarisasi aset yang nantinya akan masuk ke kabupaten baru ini. Kabupaten Pesisir Barat berada di ujung pesisir barat Lampung, dengan wilayah memanjang dari Bengkunat hingga ke perbatasan Lampung-Bengkulu, dan memiliki sembilan kecamatan. Potensi sumberdaya yang dimilki, antara lain perikanan darat dan laut, perkebunan, dan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan(TNBBS). Pemprov Lampung akan menyerahkan beberapa aset kepada Kabupaten Pesisir Barat setelah undang-undang pembentukan daerah pemekaran Lampung Barat itu disahkan. Gubernur Sjachroedin juga mengatakan selain merancang pembentukan SKPD, sebagai langkah awal setelah undang undang pembentukan kabupaten itu

WARTA disahkan, segera dilakukan pula penunjukan pejabat bupati. “Nanti akan diajukan beberapa nama kepada Menteri Dalam Negeri. Tapi belum dibahas siapa saja calonnya. Masih menunggu UU-nya terbit da-

hulu,” ujarnya. Dia pun mengimbau seluruh masyarakat Pesisir Barat dan lembaga yang mendukung pembentukan daerah otonomi baru itu agar bersinergi mendukung pemerintah dan pembangunan di sana sehingga daerah

itu bisa berkembang dengan baik. “Apalagi Pesisir Barat memiliki potensi yang berlimpah, khususnya di bidang pariwisata, perikanan, dan kelautan, serta perkebunan kelapa sawit,” katanya. tim)

Masyarakat Sambut Gembira asyarakat dan Pemkab Lampung Barat menyambut gembira keputusan DPR-RI yang menyetujui pembahasan lebih lanjut UU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat bersama dengan 19 daerah otonomi baru (DOB) lainnya. Bupati Lambar Mukhlis Basri menyambut positif jika memang Kabupaten Pesisir Barat (KPB) segera terbentuk. Selain untuk pemerataan pembangunan, dengan terbentuknya KPB juga akan menjawab dugaan tentang Pemkab Lambar yang terkesan menghalangi mekarnya daerah baru. “Pada prinsipnya kita bersyukur karena perjuangan sudah cukup lama dan melelahkan. Selain itu, dengan belum mekarnya KPB, banyak timbul fitnah segala macam. Kita akan menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait terbentuknya KPB,” kata Muchlis, beberapa waktu lalu. Dengan terbentuknya KPB, banyak hal yang perlu segera dipersiapkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten Lambar selaku kabupaten induk. “Jelas kita akan membantu, mulai dari pendanaan hingga KPB memiliki pemerintahan sendiri yang otonom. Itu perlu kerja sama semua pihak,” ujarnya. Namun, kata Mukhlis, dengan terbentuknya KPB dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan pilkada Lampung Barat memunculkan permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam oleh banyak pihak. Sebab kini sepuluh kecamatan yang ada masuk KPB masih terdaftar mengikuti pilkada Lambar.

“Artinya, kita sama-sama mempelajari apakah kalau memang UU DOB sudah disahkan, kecamatan yang masuk KPB masih bisa ikut pilkada atau berdiri sendiri dan melaksanakan pemilihan sendiri nantinya. Ini jelas akan berpengaruh dengan anggaran yang sudah dialokasikan terhadap sepuluh kecamatan di sana,” paparnya. Sementara Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB) Edwin Hanibal mengatakan sejak lama syarat Pesisir Barat untuk menjadi kabupaten sudah lengkap. “Waktu itu pembahasan di tingkat pusat terhenti karena ada moratorium. Sekarang bergantung kepada Presiden, sudah mencabut moratorium atau belum. Jelas secara emosional sebagai putra pesisir, kita memimpikan ini sejak lama,” ujarnya. Sementara Ketua Komisi A DPRD Lambar Farosil Mabsus mengatakan jika moratorium pemekaran DOB sudah dicabut serta DPR sudah membahas dan mengesahkan pembentukan KPB, Pemkab bersama DPRD setempat harus segera membahas anggaran untuk realisasi pemekarannya. Hal itu sebagai bentuk keseriusan kabupaten mendukung penuh lahirnya KPB yang sejak beberapa tahun terakhir terus diperjuangkan seluruh komponen masyarakat. Menurut Farosil, dukungan eksekutif dan legislatif di Lambar selama ini dibuktikan dengan re-

alisasi pelepasan aset daerah, pembentukan pansus, serta pengalokasian anggaran pemekaran dan beberapa aktivitas lainnya yang intinya untuk merealisasikan lahirnya KPB. “Yang pasti, pemkab, dewan, dan seluruh elemen masyarakat Lambar penuh mendukung pemekaran Pesisir Barat,” tegas politisi PDI-P itu. Kalimat senada disampaikan anggota DPRD Lambar asal Pesisir Barat Dedi Ansori. Menurutnya, paripurna pembahasan RUU Pemekaran Pesisir Barat itu kembali memberikan semangat bagi warga pesisir yang telah belasan tahun memperjuangkan untuk kemajuan daerah pesisir. “Terlepas segera jadi kabupaten ataupun belum, ini adalah kabar menggembirakan bagi warga pesisir. Perjuangan yang telah belasan tahun itu kian menjadi kenyataan,” katanya. Dedi mengharapkan seluruh elemen, terutama yang tergabung dalam panitia pemekaran, bisa berkoordinasi dengan baik bersama pemerintah daerah sehingga pemekaran bisa segera terwujud guna kepentingan kemajuan daerah. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

WARTA

Tingkat Kemiskinan Lampung di Atas Rata-Rata Nasional Kemiskinan menjadi permasalahan utama pemerintah daerah, termasuk Lampung. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis tingkat kemiskinan di Lampung pada angka 18,94 persen atau masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional yang 12,49 persen. taf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Ir. Umiyatun H. Trihastuti, M.Sc. menyatakan Pemprov Lampung berperan penting dalam pengentasan rakyat miskin. Sebab yang paling tahu mengenai kondisi daerah adalah pemerintah daerah setempat. “Hal ini mungkin terjadi karena tingkat pendapatan rakyat Lampung juga masih kecil dibandingkan dengan ratarata nasional,” Umiyatun di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Lampung, Rabu 11 April 2012. Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan target pembangunan di Lampung harus semaksimal mungkin bersinergi dengan target pembangunan nasional yang mengedepankan meningkatnya daya saing, daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, dan stabilitas sosial politik. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan APBD per kapita Provinsi Lampung juga masih yang terendah di Sumatera, bahkan lebih rendah dari beberapa provinsi di daerah timur Indonesia. Dalam sambutannya Gubernur menjelaskan APBD Lampung tahun ini hanya Rp2,8 triliun. Artinya, APBD per kapita atau pembiayaan satu jiwa di

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Lampung dalam waktu satu tahun hanya Rp310 ribu. Sementara itu APBD per kapita rata-rata di Sumatera sudah di atas Rp500 ribu. Sebagai perbandingan, kata Gubernur, APBD per kapita Provinsi Bengkulu sudah mencapai Rp925 ribu, Nanggroe Aceh Darussalam (Rp2,116 juta), Sumatera Selatan (Rp637 ribu), DKI Jakarta (Rp3,520 juta), Maluku (Rp935 ribu), dan Nusa Tenggara Barat (Rp501 ribu). “Artinya, beban pembangunan di Lampung lebih berat. Jadi mau tidak mau pendapatan daerah harus terus ditingkatkan,” kata Gubernur. Tahun 2013 Gubernur menargetkan APBD Lampung bisa mencapai Rp3,2 triliun atau naik sekitar Rp400 miliar dari APBD 2012 yang hanya Rp2,8 triliun. Gubernur mengatakan target tersebut bisa tercapai dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. “Setiap tahun tentu ada target kenaikan. Mudahmudahan bisa mencapai Rp3,2 trilun atau Rp3,10 triliun,” ujarnya. Pada Musrenbang itu Gubernur berpesan agar kegiatan yang akan didanai APBD 2013 harus betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.

Untuk itu, Gubernur meminta instansi terkait bisa menyerap dan memilah usulan program terpenting yang disimpulkan dalam musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Mengenai program prioritas, Gubernur menegaskan pada 2013 mendatang anggaran terbesar tetap untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Anggaran pendidikan, kata Gubernur, tetap harus di atas 20% sesuai dengan perintah undang-undang. “Jangan sampai menurun. Tahun ini saja anggaran pendidikan Lampung sudah 23%. Ditambah dana BOS jadi 33%. Tahun depan harus lebih baik,” kata dia. Sementara itu, untuk infrastruktur jalan dan jembatan, anggarannya juga ditargetkan bisa lebih besar dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp465,45 miliar. Secara keseluruhan, belanja infrastruktur pada APBD 2012 mencapai Rp1,133 triliun. Anggaran itu terbagi untuk infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp465,45 miliar, infrastruktur pendidikan Rp204,4 miliar, pengadaan lahan Rp167 miliar, infrastruktur permukiman dan pengairan Rp166,413 miliar, dan belanja infrastruktur kabupaten/kota mencapai Rp120 miliar. (tim)

WARTA

Pemprov Ambil Alih Penanganan Perambah Register 45 Sungaibuaya Penyelesaian pendudukan lahan Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji, makin rumit. Jumlah perambah di kawasan itu makin banyak dan kini sudah bertambah hampir dua kali jumlah sebelumnya, yaitu sekitar 7.805 orang. Padahal, sebelumnya jumlah perambah yang terdata hanya 4.000 orang. ertambahan ini terjadi sejak pemerintah tidak jadi mengevakuasi perambah di kawasan itu pada Maret lalu. Pemprov Lampung pun akhirnya mengambil alih penanganan perambah di Register 45 Sungaibuaya dari Pemkab Mesuji. Pemprov menggandeng Polda Lampung untuk menertibkan perambah. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menduga ada pemodal besar yang menggerakkan perambah. “Kalau masyarakat miskin tentu tidak bisa menyewa ekskavator masuk hutan. Ini ulah pemodal besar. Pemkab Mesuji sepertinya tidak mampu, ya kita ambil alih,” kata Gubernur di Balai Keratun, Rabu (4 April 2012). Menurut Gubernur, Pemprov bukan tidak peduli nasib perambah. Penertiban harus dilakukan karena masyarakat tidak boleh tinggal di kawasan hutan. “Aturan hukum tidak bisa dilanggar. Kawasan hutan tidak bisa dihuni. Dalam waktu dekat kami tertibkan,” kata Sjachroedin. Penertiban perambah, menurut Asisten I Bidang Pemerintahan Sekprov Lampung yang juga Ketua Tim Terpadu Penanganan Kawasan Hutan Lampung Tarmizi Nawawi, sulit dilakukan. Pasalnya, menurut rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji, tugas Pemprov dan Pemkab Mesuji hanya sosialisasi dan mendata perambah. Sedangkan pengusiran perambah dari hutan tidak direkomendasikan. “Hasil TPGF itu membuat kami seperti tidak ada upaya. Hanya terbatas pendataan dan sosialisasi. Sementara tanpa penegakan hukum, semakin banyak perambah yang masuk ke sana,” kata Tarmizi.

Pemprov melalui Dinas Kehutanan akan melaporkan kondisi terakhir Register 45 kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut). “Agar tidak saling bertabrakan dalam mengambil kebijakan, harus duduk bersama dan mencari penyelesaian dengan Pemerintah Pusat,” kata dia. Maraknya perambahan Register 45, menurut anggota Komisi I DPRD Lampung Wathoni Nurdin, karena masyarakat keliru menafsirkan temuan TGPF terkait pelanggaran HAM. “Seolah-olah memosisikan masyarakat sebagai korban. Masyarakat yang tidak mengerti justru menjadikan hal itu sebagai pembenar untuk kembali merambah, bahkan terang-terangan,” kata Wathoni. Oleh karena itu, menurut Watoni, TGPF harus bertanggung jawab mengembalikan situasi yang sebelumnya masih cukup kondusif. Sebagai solusi, Wathoni mengusulkan agar Kemenhut, Pemprov, dan Komisi I DPRD Lampung duduk bersama membicarakan rekomendasi Pansus DPRD Lampung.

Salah satu rekomendasinya, mendesak Kemenhut melepaskan tanah marga seluas 7.000 hektare milik masyarakat Talangbatu. “Sebaiknya rekomendasi Pansus DPRD Lampung itu dilaksanakan, terutama terkait penglepasan tanah adat yang masuk Register 45,” kata dia. Perambahan Meluas Lambatnya penyelesaian pendudukan lahan kawasan hutan Register 45 Sungaibuaya membuat situasi dalam hutan tanaman industri tersebut makin ramai pendatang. Perambah bahkan berani dan terang-terangan membuka kawasan dengan menggunakan alat berat, seperti ekskavator dan grader, agar lebih mudah mengangkat akar albasia. Menurut Cak Daman, salah satu pamswakarsa PT Silva Inhutani Lampung yang mengelola hutan Register 45, perambahan benar-benar tak terkendali. “Sebelumnya, perambah hanya masuk kawasan dengan mendirikan tenda. Sekarang sudah membangun pondok dengan menebang albasia. Bahkan,

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

WARTA bangunan semipermanen mulai didirikan. Yang lebih parah, perambah berani membuka lahan dengan alat berat,” ujarnya, Minggu (1 April 2012). Penebangan pohon albasia terus terjadi di Register 45 Sungaibuaya, Mesuji dan perambahan terus meluas. Bahkan, warga perambah memanfaatkan pohon berusia dua tahun dijadikan rangka membuat pondok. Andi Ramandan (30) dan Sulaiman (67), asal Kampung Sungaibadak, di Alba V, dekat Kampung Muktikarya, Pancajaya, mengatakan dia beserta 30 keluarga lain tiba di kawasan tersebut sejak 1 April 2012 lalu. Kedatangan mereka atas inisiatif sendiri. Dalam tiap kelompok ada yang dijadikan pimpinan. “Untuk memudahkan koordinasi saja karena tidak mungkin satu kampung mau sendiri-sendiri, ada yang kami tuakan,” ujarnya. Dia mengaku masuk ke kawasan tidak membayar. “Kami masuk ke sini tidak bayar. Kami mau sendiri. Tanah ini milik kami warga Mesuji. Kok mau bayar. Bayar ke siapa.” Kelompoknya datang ke lokasi dalam tiga rombongan. Mereka menguasai hampir 100 ha di pinggir jalan lintas Brabasan. “Kami pilih tempat ini karena belum ada yang mengklaim,” katanya. Mengenai penebangan pohon albasia, dia mengakuinya melanggar hukum. “Tapi mau gimana, semua melakukannya dan tidak ada yang ditangkap. Sekarang polisi tidak mau lagi mengurus Register 45, buktinya kami menebang dari kemarin polisi lewat-lewat saja,” ujarnya. Hasil rapat koordinasi Dinas Kehutanan, Polda, dan kejaksaan di Bandarlampung, Rabu (4 April 2012), menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Mesuji Umar Rasyidi, belum memutuskan langkah penanganan Register 45. Rapat tersebut membahas penanganan Register 45 dengan menindaklanjuti temuan TGPF Mesuji. Kemudian membentuk tim terpadu penyelesaian Register 45. Sedangkan koordiantor sengketa lahan PT Silva, Daniel, menjelaskan beberapa titik yang kini diduduki secara masif adalah di wilayah Simpang Mesuji D, Tugu Roda, dan terakhir di

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

wilayah dekat Kampung Brabasan. Untuk Kampung Brabasan, yang notabene sangat dekat dengan kompleks perkantoran Pemkab, perambah sudah membangun pondok dan menggunduli lahan Register 45. “Sayang, meskipun jarak lokasinya hanya puluhan meter dari Pemkab, yang tiap hari dilintasi para pejabat setempat, tidak seorang pun yang peduli dengan nasib kawasan ini. Semua tutup mata. Semua saling lempar tanggung jawab,” kata dia.

Menurut Daniel, perambahkan kawasan Register 45 makin bebas sejak gagalnya Pemkab Mesuji yang dipimpin Pj. Bupati Albar Hasan Tanjung mengevakuasi perambah beberapa waktu lalu. Sejak itu, kondisi Register 45 makin parah. Pohon-pohon ditebangi, hutan mulai digunduli. Jumlah perambah pun makin banyak dari sebelumnya hanya 4.000 menjadi 7.805 orang. Kondisi itu dibenarkan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji, Umar Rasyidi. Ia menyebutkan Pemkab Mesuji sedang menunggu proses dan petunjuk Pemprov. “Sebab, menyangkut pemindahan atau evakuasi warga dari luar kabupaten dan provinsi,” ujarnya beberapa waktu lalu. Ia mengakui penyelesaian konflik lahan di Mesuji diserahkan kembali ke daerah sesuai dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Namun, hal itu biasa dilakukan jika warga yang menduduki lahan adalah warga Kabupaten Mesuji. “Karena perambah dari berbagai penjuru, kami harus berkoordinasi lagi dengan Pemprov,” ujar Umar. Maka, langkah Pemkab Mesuji kini adalah menunggu. “Kami sudah lapor ke provinsi, tinggal bagaimana sikap

Provinsi Lampung mengatasi situasi di kawasan Register 45 Sungaibuaya,” katanya. Hingga kini, format penyelesaian Register 45, menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Mesuji Umar Rosyidi, belum jelas seperti apa. Pemkab Mesuji hanya mendata warga yang menduduki lahan dan mengimbau meninggalkan lokasi. “Tugas itu telah dilakukan, kini tinggal provinsi,” ujarnya. Kedatangan warga ke lokasi, menurut Daman, koordinator pamswakarsa PT Silva Inhutani, tidak terbendung sejak evakuasi tak jadi dilakukan. Warga berdatangan dari berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Jambi. Mereka merasa lahan tersebut bisa dikuasai. Penghuni Register 45, Suharyadi, menyebutkan datang ke Mesuji karena mendapat iming-iming tanah murah. “Katanya tanah di sini murah karena kelebihan dari perusahaan,” kata dia. Mengenai hal ini, koordinator sengketa lahan PT Silva Inhutani, Daniel, mengatakan tetap menyelesaikan sengketa lahan sambil menunggu aksi pemerintah. “Dari berbagai rekomendasi, penyelesaian dikembalikan ke Pemkab Mesuji,” kata Daniel. Merebaknya kembali pendudukan Register 45, menurut mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji, H.S. Tisnanta, karena pemerintah seperti kehabisan akal menangani persoalan. “Maka yang terlihat adalah pembiaran atas yang terjadi di Mesuji. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dan komitmen menyelesaikan konflik,” ujar Tisnanta. Seharusnya, pemerintah segera melaksanakan rekomendasi TGPF. Sayangnya, tindakan pemerintah justru memperkeruh konflik. Perekrutan tenaga dari beberapa kampung untuk mengusir perambah, misalnya, bukan solusi tepat. “Ambil tindakan tegas. Segera audit ulang izin PT Silva, revitalisasi tim terpadu dan ambil jalan tengah. Jika tidak, Mesuji menjadi bom waktu,” kata (tim) Tisnanta.

WARTA

Paket Bina Marga Mulai Dilelang Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung mulai menggelar tender paket infrastruktur jalan pada bulan April 2012. Memang sudah telat, karena biasanya memasuki triwulan kedua paket proyek sudah mulai dikerjakan. Keterlambatan tersebut terjadi akibat adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). enurut Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Arif Hidayat, lelang proyek pekerjaan paket infrastruktur jalan dan jembatan memang sudah seharusnya segera dilakukan, mengingat harga BBM tidak jadi naik. Arif Hidayat menjelaskan tertundanya lelang paket tersebut lebih disebabkan adanya rencana kenaikan harga BBM. “Tempo hari diprediksi harga BBM akan naik dan itu berpengaruh terhadap produksi aspal, material, dan ongkos angkut,” katanya. Karena itu, Dinas Bina Marga memilih menunggu kondisi menjadi stabil kembali. “Skema sebelumnya jika ada kenaikan BBM adalah dengan melakukan penyesuaian volume paket tender atau menaikkan anggaran,” katanya. Setidaknya ada 80 paket dari APBD Tahun 2012 yang tertunda pengerjaannya. Nilainya keseluruhan paket tersebut mencapai Rp350 miliar. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Dendy R. Kaligis menyatakan pelaksanaan tender memang harus segera dilaksanakan. Fungsi DPRD Lampung nantinya adalah dalam pengawasan apakah sudah atau belum tender tersebut dijalankan. Ketika tender sudah dilaksanakan, jika ada kenaikan harga tentu bisa menyesuaikan. Menurut Dendy R. Kaligis, sebenarnya tak ada alasan untuk tidak segera melelang paket-paket itu. Apalagi kini sudah masuk triwulan II. Seharusnya paket-paket itu dilelang pada triwulan I tahun anggaran. “Sebab pada saat triwulan II kita sudah bicara pengerjaan,” katanya. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung I Komang Koheri menyatakan DPRD Lampung akan mengawasi proses pelaksanaan tender paket-paket infrastruktur di Dinas Bina Marga. Komang mengutarakan Komisi IV DPRD Lampung juga sepakat paketpaket itu segera dilelang agar pengerjaannya nanti tidak terlambat. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. sebelumnya sudah berkomentar terkait hal tersebut dan itu meminta agar Dinas Bina Marga segera menggelar tender atas puluhan paket infrastruktur itu. “Harus cepat, jangan sampai ditunda lama-lama,” katanya. Gubernur mengakui adanya penundaan pengerjaan terhadap paket-paket infrastruktur akan memengaruhi pembangunan di Lampung. Menurutnya, harga barang yang juga ikut beranjak naik memengaruhi harga pengerjaan. “Misalnya nilai bangunan yang tadinya Rp3 miliar, karena naik harga, jadinya tidak cukup. Memang ada keraguan karena BBM naik. Tapi sekarang kan sudah (tim) tidak lagi,” tandas dia.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

KOLOM

Berapa Nilai Diri Anda? Oleh Putera Lengkong Pembicara Seminar, Trainer, Coach, Therapist

Beberapa waktu lalu, sewaktu memberikan pelatihan di sebuah bank swasta terkemuka di Indonesia, saya bertemu dengan office boy (OB) mantan bawahan saya. Saya masih mengingatnya karena performance-nya termasuk di bawah rata-rata. Datang sering telat, jam 3 sore dicari sering sudah tak di tempat, dan ketika ada tamu seringkali dia menghilang. adi sangat mudah mengingat dia. Kalau ingin gampang diingat: jadilah yang terbaik (di atas rata-rata) atau jadilah yang terburuk (di bawah ratarata)! Sebab sudah banyak orang rata-rata, makanya atasan sulit untuk mengingat. Saya menyapanya dan bertanya tentang pekerjaannya, keluarganya, dan kehidupannya sekarang. Mungkin sudah banyak perubahan karena sudah hampir 10 tahun kami berpisah (ketika itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Inggris). Ternyata, I was very suprised, saat ini pun dia masih bekerja sebagai seorang OB dengan penghasilan tidak beda jauh dari 10 tahun yang lalu. Dia mulai berkeluh kesah: hidup ini susah, cari pekerjaan sulit, kebutuhan pokok selalu melambung padahal gaji hanya nail sedikit, atasan tidak fair (tidak pernah memberi kesempatan), rekan kerja tidak pernah mendukung, dlsbnya. Sebelum dia curhat lebih lama, saya menyelanya, â&#x20AC;&#x153;Sebenarnya, semua itu adalah pilihan Anda. Anda sendiri yang membuat semua hal yang kamu sebutkan tadi terjadi!â&#x20AC;? Dia pun kaget! Kami pun akhirnya berdialog seperti berikut. Kata saya (S): Coba pikirkan ketika Anda masih bekerja bersama saya dulu.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Sudahkah Anda memberikan yang terbaik yang bisa Anda berikan? Apakah Anda berusaha untuk selalu memberikan lebih atau ketika OB lain memberikan lebih, Anda mencibir dan menyebut mereka sebagai penjilat atau orang yang tidak realistis? Dia (OB) menjawab: Tapi kan kami dibayar hanya sesuai UMR, kami berada di posisi paling bawah dalam hierarki organisasi, ngapain kami memberikan lebih dari job desc yang ada? S: Nah itulah, ketika Anda bilang ngapain memberikan lebih berarti saat itulah Anda telah dinilai atau dicap tidak akan mampu untuk mengerjakan lebih dari job desc yang diberikan. Anda tidak akan pernah diberi kepercayaan lebih karena Anda tidak pernah menunjukkan bahwa Anda sebenarnya mampu. OB: Tapi kami kan hanya OB, mana mungkin untuk naik jabatan. Sekali OB pensiunnya juga OB bukan? S: Kata sapa? Apakah anda pernah bertemu dengan Tuhan dan Dia mengatakan bahwa nasib Anda adalah sebagai seorang OB hingga Anda pensiun? Kalau Anda mau tahu, ada seorang OB seperti Anda, yang pendidikannya hanya SMA, tapi dalam waktu 19 tahun bisa menjadi seorang vice president bank asing terkemuka di Indonesia. OB: Tapi kalau saya melakukan dan memberikan lebih nanti saya disebut penjilat atau carmuk (cari muka) oleh rekan-rekan saya? Gimana dong? S: Itulah yang membedakan orang rata-rata dengan orang di atas rata-rata. Orang rata-rata akan mencari alasan dan pembenaran diri untuk menyesuaikan goal yang ingin dicapai dengan kemampuannya, sama seperti Anda saat ini. Anda mencari 1001 alasan untuk membenarkan dan menjustifikasi perilaku, tindakan, dan kebiasaan Anda bahwa sebagai seorang OB ngapain bekerja dan memberikan lebih, kan nasib Anda hanya OB dan pensiun juga sebagai OB. Betul bukan? Beda dengan orang di atas rata-rata, mereka akan menyesuaikan kemampuan dengan goal yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Mereka akan terus mengupgrade kemampuan untuk mencapai target dengan lebih cepat dan lebih baik.

Mengapa Anda tidak menggunakan 1001 alasan tadi untuk membantu mencapai target atau tujuan hidup Anda? Buat 1001 alasan mengapa dan bagaimana Anda harus mencapai target dibanding membenarkan dan men-justifikasi kenapa saya tidak berhasil! OB: Termasuk memberikan dan mengerjakan lebih dari job desc yang diberikan? S: Yes! Ketika Anda memberikan dan mengerjakan lebih dari nominal gaji yang dibayarkan berarti Anda meningkatkan nilai diri Anda. Terus tingkatkan nilai sehingga rekan kerja, atasan, bawahan, bahkan orang di luar organisasi tahu nilai diri Anda! Ketika nilai diri Anda luar biasa, orang lain yang akan hunting dan memburu Anda, bahkan berlomba-lomba untuk merekrut Anda. Sebaliknya, ketika Anda mau resign karena tidak ada kecocokan dan atasan sama sekali tidak berusaha menahan Anda, berarti nilai Anda lebih rendah dibandingkan dengan nomimal gaji yang dibayarkan. Ngapain atasan harus menahan Anda yang di bawah rata-rata? Di luar sana ada jutaan pengangguran yang siap dan mau memberikan lebih dibanding Anda. Ada seorang rekan yang sewaktu bekerja di bawah pimpinan saya, terusmenerus mengeluh, komplain, dan tidak puas dengan gaji yang dibayarkan serta fasilitas yang diberikan. Ketika dia resign, saya tidak menahannya. Sekarang dia sudah menganggur hampir 1 tahun. Dia mencoba berusaha tetapi ternyata hasil yang diperoleh tidak mencukupi biaya hidup keluarganya. Menunjukkan apa? Bahwa ternyata gaji yang dibayarkan perudahaan saat itu melebihi nilai dirinya (over paid), bukan? Jadi di sini saya hanya memprovokasi Anda: kerjakan dan lakukanlah melebihi nominal gaji yang dibayarkan sehingga otomatis Anda meningkatkan nilai diri. Atau sebaliknya, mengambil sikap sebagai penonton, menjadi â&#x20AC;&#x153;komentatorâ&#x20AC;? yang setia, mencibir dan bilang orang lain sebagai penjilat atau tidak realistis, dan membenarkan serta men-justifikasi perilaku, tindakan, kebiasaan, dan belief Anda yang kurang bermanfaat sehingga otomatis akan menurunkan nilai diri Anda! (*)

OPINI

Seribu Kilometer Jalan Tol Sumatera Oleh I.B. Ilham Malik (Peneliti Infrastruktur Transportasi di Pusat Studi Kota dan Daerah UBL)

Pertemuan menteri BUMN dengan gubernur se-Sumatera (walaupun banyak yang berwakil) menghasilkan kesepahaman bersama tentang perlunya Sumatera dibangun jaringan jalan tol yang dikolaborasikan pembangunannya antara BUMN dengan pemerintah daerah. etidaknya 1.000 km jalan tol diharapkan terbangun di pulau ini. Tentu saja, komitmen ini menjadi pemacu semangat daerah yang menganggap penting dan urgennya jalan tol; memacu Jasa Marga meningkatkan portofolio bisnis; serta bagi kalangan pebisnis ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan peluang usaha. Jalan di Sumatera perlu digadanggadang jika menggunakan mekanisme bisnis seperti jalan tol ini. Sebab, bagaimanapun Sumatera merupakan pulau besar yang antar-daerahnya sudah sepatutnya terhubung dengan baik. Sebenarnya, bisa terhubung dengan baik oleh jalan raya saja. Namun, tampaknya, komitmen politik anggaran negara belum seperti itu. Kita lihat saja jalur jalan raya Pantura yang hingga kini pemerintah masih kewalahan untuk memastikan jalur itu dalam kondisi andal. Meskipun bagi kalangan pelaku usaha, asalkan ada komitmen politik anggaran, persoalan Pantura akan

sangat mudah untuk diselesaikan. Begitu juga jalan raya di Sumatera yang kita sebut saja jalan raya pantai timur Sumatera, akan sangat mudah untuk dibangun oleh pemerintah. Bahkan untuk menjadikan jalur lintas Sumatera sekarang ini selayaknya Pantai Utara Jawa, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp12 triliun (Perkindo, 2010). Jumlah yang tidak begitu besar jika kita lihat dari sudut rentang waktu pembangunan dan pembiayaan yang bisa sekitar 5 tahun dan efek yang dihasilkannya sedemikian besar. Bayangkan jika ada jalan raya 6 lajur terbangun dari Lampung hingga Nanggroe Aceh Darussalam, bukankah akan memperlancar arus barang dan orang antardaerah? Jika jalan dalam kondisi baik, waktu tempuh dari Provinsi Lampung ke Provinsi Riau tidak perlu 30-an jam seperti sekarang. Bisa jadi hanya setengahnya. Jika ini dapat terjadi, distribusi logistik kita akan lancar. Hal ini akan meningkatkan IPL (indeks performance logistic) Indonesia yang kini urutan ke-75 dari 150 negara. Jika IPL meningkat, daya tarik investasi juga akan meningkat. Akan ada banyak keuntungan yang diperoleh selama proses pembangunan hingga puluhan tahun setelah jalan itu terbangun. Bahkan selamanya. Jika yang disuarakan itu adalah pembangunan jalan tol, dapat dipahami bahwa pemerintah tidak mau keluar uang untuk membangun jalan raya lintas Sumatera melalui pem-

biayaan pemerintah. Kita sangat mahfum, tingkat kebocorannya akan sangat luar biasa. Pajaknya saja 12 persenan lebih. Belum potensi markup dan hal lainnya. Maka bisa jadi akan terjadi pembengkakan biaya pembangunan. Ini tentu tidak akan sehat bagi anggaran pemerintah, juga sangat tidak sehat bagi kalangan pelaku jasa konstruksi yang menginginkan profesionalisme. Jadi lebih baik diswastakan saja. Selain kualitas konstruksi lebih terjaga, pelayanan akan lebih baik dan investasi swasta di bidang jalan tol akan mempercepat proses investasi di bidang lainnya. Apalagi jika investor jalan tol diberi konsesi lahan untuk jangka waktu puluhan tahun. Lalu, pengusaha properti juga masuk. Kemudian didukung dengan pengembangan kawasan industri baru dan pelabuhan penghubung. Sesuai dengan semangat MP3EI yang digadang-gadang sebagai masa depan Indonesia, hal itu akan relatif dapat tercapai dengan baik. Jadi, gerak cepat Dahlan Iskan sebagai menteri BUMN untuk mendorong PT Jasa Marga bekerja sama dengan pemerintah daerah se-Sumatera untuk membangun jalan tol perlu diapresiasi. Kita tentu yakin dengan PT Jasa Marga yang sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang membangun dan mengelola jalan tol di Indonesia. Masalahnya ada di kalangan pemerintah daerah. Perjalanan jalan tol ini pada awalnya sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. Setelah itu, daerah perlu membentuk tim yang profesional juga untuk berkolaborasi dengan Jasa Marga membangun dan mengelola jalan tol Sumatera. Jika tidak, semua hanya mimpi panjang. Jalan tol akan berjalan lambat seperti biasanya. Padahal ini era cepat yang perlu disikapi dengan sigap juga oleh aparatur pemerintah daerah. (*)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

WARTA

Jadwal Pilgub Belum Pasti Jadwal pemilihan Gubernur Lampung belum bisa dipastikan, apakah pada tahun 2013 atau pada 2014. Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung Peturun A.S. menegaskan hingga akhir April 2012 Pemprov belum dapat memastikan kapan jadwal pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung digelar, karena memang belum terbit surat keputusan dari Kemendagri soal penetapan jadwal Pilgub Lampung. alimat senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Watoni Nurdin yang mengaku belum mendapatkan surat tentang jadwal pelaksanaan pilgub. “Namun, jika KPU telah melakukan persiapan untuk menentukan tahapan, itu sah-sah saja sebagai persiapan sejak awal. Hal ini diharapkan dapat memperingan kerja KPU. Sebab, KPU juga nantinya disibukkan dengan jadwal Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014,” kata Watoni. Sementara Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal menegaskan, KPU Lampung mulai bersiap membahas jadwal tahapan pilgub. Hal ini berdasarkan kesepakatan anggota KPU Lampung. Edwin mengatakan KPU Lampung telah selesai melakukan penyusunan rencana kerja anggaran. “Kini dalam tahap finalisasi. Setelah itu, pada awal bulan ini juga kami serahkan ke DPRD dan Pemprov,” ujarnya. Untuk RKA, KPU Lampung mengajukan dana Rp271 miliar, yakni untuk putaran pertama dianggarkan Rp206 miliar dan putaran kedua Rp65 miliar. Dana ini mengacu jumlah penduduk Lampung yang mencapai 9 jutaan jiwa.Usai membahas RKA, kata Edwin, KPU memutuskan untuk mulai membahas tahapan jadwal pilgub. Pembahasan masih mengasumsikan pemilihan dilakukan secara langsung. Meskipun keputusan resmi

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Watoni

tentang jadwal pilgub pada 2013 belum berada di KPU, persiapan memang telah harus dilakukan. “Kami juga akan meng-cross check jumlah penduduk yang telah disampaikan kepada kami, yakni sekitar 9 juta,” katanya. Jumlah itu akan memengaruhi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sehingga berkaitan dengan logistik pemilihan. Jumlah penduduk juga nantinya menentukan jumlah dukungan untuk calon independen. Sebab, dalam RUU Pilkada terbaru terdapat pasal yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus diusung oleh parpol.

Perlu Samakan Persepsi Sebelumnya, ketika hearing antara Komisi I DPRD dan KPU Lampung beberapa waktu lalu, Watoni mengatakan Pemprov dan KPU Lampung harus satu persepsi mengenai jadwal pelaksanaan pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. “Jika perlu, ditunjuk penghubung atau liaison officer (LO) untuk menjembatani KPU dan pemprov,” katanya. Menurut Watoni, untuk menyamakan persepsi antara pemprov dan KPU perlu adanya LO agar tidak terjadi debat kusir berkepanjangan tentang jadwal pelaksanaan pilgub. Kalimat senada disampaikan Farouk Daniel yang juga anggota Komisi I DPRD Lampung. “Harus segera ada konsultasi antara Pem-

prov, KPU, dan DPRD. Jangan sampai terlambat membahasnya. Kita pasti tidak menginginkan akhirnya Kemendagri mengirimkan seseorang untuk memimpin Lampung karena adanya keterlambatan atau kekosongan,” tegas Farouk diamini anggota komisi I lainnya, Ahmad Bastari. Menurut Ahmad Bastari, paling rasional pilgub memang dilaksanakan 2013. “Sepanjang sesuai dengan undang-undang dan tidak mengurangi masa jabatan pilgub sehari pun, ya tidak masalah,” katanya. Sementara Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal, usai hearing dengan Komisi I DPRD Lampung, menyatakan terkait waktu pelaksanaan cenderung dipilihnya 2013 memiliki banyak dasar. “Pada 2014 itu terdapat pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Berdasarkan UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak boleh pada tahun yang terdapat pemilihan anggota legislatif dilakukan pemilihan kepala daerah,” urainya. Kemudian berdasarkan analogi yang dilakukan KPU dan Kemendagri, paling lambat Oktober 2013 telah dilaksanakan pilgub. Jika tidak dilaksanakan pada 2013, diundur hingga 2015. Namun, ini tidak dimungkinkan. “Bukan hanya Lampung yang begini, sembilan provinsi lainnya di Indonesia juga mengalami kasus serupa dengan Lampung,” lanjutnya. Namun, untuk semakin menguatkan, KPU Lampung meminta KPU mendesak Kemendagri mengeluarkan Perppu sehingga tidak terjadi perdebatan panjang tentang jadwal pemilihan. Terlebih dalam rentang persiapan pilgub, KPU juga akan disibukkan dengan mempersiapkan pemilu legislatif. Sebab, Maret–Oktober 2013 merupakan pemutakhiran data pemilik untuk Pemilu Legislatif 2014. “Selain itu, juga akan mempersiapkan pilkada di Lampung Utara,” ungkap Edwin. (tim)

Kesiapan Pengamanan Pilkada Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar dengar-pendapat dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung pada 12 April 2012. Dalam hearing yang dihadiri Kepala Biro Ops Polda Lampung Kombes Syahimin Zainudin dan Kepala Bagian Ops AKBP Irwandi tersebut antara lain membahas tentang kesiapan kepolisian dalam pengamanan pilkada di tiga daerah. ada akhir tahun ini ada tiga kabupaten di Lampung yang akan menggelar pilkada, yaitu Kabupaten Tulangbawang, Tanggamus, dan Lampung Barat. â&#x20AC;&#x153;Kita harus persiapkan sejak dini upaya-upaya pengamanannya. Karena itu, kita ingin menyamakan persepsi dengan kepolisian, termasuk dari mana anggaran yang diperlukan,â&#x20AC;? kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni. Dia menyebutkan persiapan pilkada di tiga kabupaten telah dilakukan, termasuk para calon yang sudah bermunculan. Biasanya, pada tahaptahap awal situasi pun mulai menghangat dan sangat mungkin muncul beda pendapatan dan beda dukungan dari warga yang bisa saja mengarah pada terjadinya konflik. â&#x20AC;&#x153;Kami berharap kepolisian juga menyiapkan sejak dini, sehingga potensi-potensi konflik bisa dideteksi lebih awal dan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pilkada,â&#x20AC;? kata Ismet. Selain membahas soal pengamanan pilkada di tiga daerah, hearing juga membahas hal-hal lain yang terkait dengan keamanan dan ketertiban di Lampung, (tim) termasuk penanganan masalah di Mesuji.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

w w w.dprd-lampungprov.go.id

EDISI MARET 2012

Sahkan 7 Raperda Inisiaif

Polemik Penerapan Perda Pajak Daerah

Bentuk Pansus Bahas Temuan BPK

Tahun ini ITS Terima Mahasiswa Baru

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

Dari Redaksi

BERDAYA SAING ema HUT ke-48 Provinsi Lampung adalah â&#x20AC;&#x153;Melalui Kebangkitan 48 Tahun Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai, Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Menuju Lampung yang Damai, Sejahtera, dan Berdaya Saing.â&#x20AC;? Poin penting dalam tata kehidupan sekarang ini adalah memiliki daya saing sehingga berhasil maju dan sukses. Kemampuan sebuah organisasi, termasuk pemerintahan daerah, dalam persaingan sangat ditentukan oleh elemen-elemen masyarakatnya, oleh individu-individu yang mempunyai kualitas dan kemampuan dalam memenangkan persaingan. Kumpulan SDM berkualitas itulah yang nantinya akan membawa Provinsi Lampung maju ke depan. Lalu bagaimana agar kita mempunyai daya saing? Peradaban manusia melalui zaman agraris, industri, informasi, dan kini zaman kreatif yang terus menuntut setiap orang di dalamnya untuk menguasai kemampuan unik di setiap zaman agar bisa bersaing. Apa kemampuan agar kita bisa bersaing di zaman kreatif ini? Generasi kakek kita mengidamkan bekerja di sebuah gedung mulai dari pertama kerja hingga pensiun. Generasi ayah kita mengidamkan pekerjaan tetap yang rutin dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00. Tapi generasi saat ini berharap pekerjaan yang fleksibel, tidak monoton dan bisa mengekspresikan potensi diri. Termasuk orang-orang yang berada di pemerintahan. Kita hidup dalam zaman yang terus bergerak dan mengalami perubahan. Setiap zaman membutuhkan kapasitas yang berbeda untuk sukses. Di zaman kita ini, setiap orang bisa mengglobal berkat internet dan media sosial. Setiap orang bisa berkreasi dan mengekspresikannya secara luas. Inilah zaman kreatif atau boleh dibilang globalisasi ketiga. Pada zaman kreatif atau era konseptual, menurut Daniel H. Pink dalam bukunya A Whole New Mind, dibutuhkan 6 kapasitas baru agar kita bisa bersaing. Enam kapasitas itu adalah sinergi antara otak kiri dan otak kanan yang melahirkan high concept â&#x20AC;&#x201C; high touch. Enam kapasitas yang menuntut kita mengimajinasikan ulang sistem pendidikan, karir, dan organisasi kerja kita. Apa saja 6 kapasitas kretaif itu? Pertama, bukan hanya fungsi tetapi juga desain. Dalam membuat produk, jasa, dan layanan tidak semata berpikir tentang

T DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Wakil Gubernur Lampung Ir. M.S.Joko Umar Said, M.M. PEMBINA Ketua DPRD Provinsi Lampung Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. Ir. H.Indra S Ismail, M.M. Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. PENASIHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Barlian Tihang, M.M. PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung H. Sudarno Eddi, S.H., M.H. PEMIMPIN REDAKSI Kabag Perundang-undangan H. Zulfikar, S.H., M.H. DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, S.Pd., M.M. Kabag Keuangan Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kabag Persidangan Drs. H. Pohan Alam, M.M. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos., M.M. Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin B.P., S.Sos. REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, S.H. Arianto R. Nugroho, S.H. M. Rizal Nasution, S.E. Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin Heri Faruk STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 www.dprd-lampungprov.go.id

fungsional. Bukan lagi sekedar membuat sebuah alat yang bisa digunakan. Bukan lagi pelayanan yang sekadar memenuhi fungsi, tetapi lebih dari itu, kita perlu mendesain produk dan jasa yang didesain secara lebih komplit. Kedua, bukan hanya argumen tetapi juga cerita. Zaman kita telah dibanjiri oleh berbagai informasi dan data. Tidak cukup lagi meyakinkan orang dengan menggunakan argumen. Kesadaran akan diri dan menciptakan cerita yang menyentuh jauh lebih efektif dalam menyentuh emosi orang lain. Ketiga, bukan hanya fokus tetapi juga simponi, sebab kita dituntut mampu memandang gambaran besar dan mensintesakan berbagai sumber daya yang ada. Tidak cukup ahli di bidang politik, tapi juga kemampuan menyinergikan dengan potensi lainnya. Keempat, bukan hanya logis tetapi juga empati. Dalam berhubungan dengan orang lain, tidak cukup logika rasional yang melandasinya. Kita dituntut mengasah empati kita untuk memahami orang lain, kemampuan untuk mendengarkan, menghargai, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kelima, bukan hanya serius tetapi juga bermain, karena zaman kreatif membutuhkan ide-de segar yang biasanya justru lahir ketika kita dalam keadaan bermain yang santai, relaks, dan penuh humor. Keenam, bukan hanya akumulasi tetapi juga makna. Ketika sudah berhasil, sukses, justru perasaan kosong yang lahir. Pada zaman kreatif, orang-orang akan mengimbangi dengan upaya mengejar hasrat agar lebih berarti seperti gerakan sosial yang lahirkan makna hidup dan gerakan spiritualitas. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita menjadi SDM yang berdaya saing pada zaman kreatif ini sehingga akan membawa perubahan yang lebih baik pada diri dan masyarakat kita? Pada edisi ini sejumlah fakta dan cerita kami rangkum, semoga menjadi bacaan yang terus menginspirasi kita semua. Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

AKTUALITA

Sahkan 7 Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Lampung mengesahkan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah (perda) dalam sidang paripurna, Selasa (20 Maret 2012). Ketujuh perda tersebut selanjutnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

elaksanaan ketujuh perda yang telah disahkan tersebut tergantung pada persetujuan Kemendagri. Pemprov dan DPRD Lampung tak bisa memperkirakan kapan perda itu selesai dievaluasi dan dapat dilaksanakan. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said, membacakan tanggapan atas persetujuan ketujuh raperda tersebut, mengatakan semua raperda yang baru disahkan itu penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

Meskipun demikian, prosesnya tetap harus melalui evaluasi Kemendagri. Soal waktunya seberapa lama proses evaluasi, tergantung Mendagri. â&#x20AC;&#x153;Kita segera menindaklanjuti, tetapi harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Mendagri. Jadi, semua tergantung Mendagri,â&#x20AC;? kata Joko. Tujuh raperda yang disahkan oleh DPRD itu adalah tentang Pencabutan Perda (ada 27 perda yang dicabut karena sudah tidak dapat diberlakukan). Selanjutnya perda tentang Pendidikan

Berbasis Agama dan Budaya; dan perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov pada PT Bank Lampung sebesar Rp250 miliar yang dilakukan secara bertahap. Kemudian perda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda); perda tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman (Tahurawar); perda tentang Perizinan Satu Pintu; dan perda tentang Pengendalian Angkutan Barang dan Penumpang Tanpa Izin di Jalan Milik Provinsi.

AKTUALITA Juru Bicara Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Nenden Trisnanursari menjelaskan latar belakang disusunnya raperda tersebut mengingat semakin pesatnya kemajuan teknologi yang dikhawatirkan akan berdampak terkikisnya moral generasi muda, khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya, dengan pendidikan berbasis agama dan budaya diharapkan dapat membentuk mental, moral, watak dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Raperda ini juga untuk mengembangkan pendidik yang beriman, cakap, bertakwa, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Karena itu, Pansus pun merekomendasikan agar raperda tersebut disahkan dan selanjutnya disosialisasikan dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pendidikan. “Dalam penyusunan perda ini, Pansus telah melakukan perbandingan ke beberapa daerah, di antaranya Aceh dan Sumatera Barat untuk bidang agama dan Yogyakarta serta Bali untuk persoalan bidang kebudayaan,” kata dia. Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir menjelaskan raperda ini merupakan reaksi dari indikasi menurunnya moral dan keimanan generasi muda di era kebebasan informasi. Draf raperda itu pun sudah diuji publik dalam sebuah seminar dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan. Menurut Yandri, ada beberapa ketentuan khusus dalam raperda yang tidak diatur oleh undang-undang. Di antaranya mengharuskan adanya pembelajaran kitab suci semua agama di sekolah tingkat dasar dan menengah seLampung. Pendidikan kitab suci itu dimasukkan sebagai muatan lokal. Menurut Yandri, ada beberapa ketentuan yang mengadopsi model pendidikan di Sumatera Barat, terutama dalam masalah pendidikan luar sekolah. Keterlibatan masyarakat dan orang tua secara teknis juga diatur dalam perda itu. “Ada keharusan mengenal budaya Lampung dan keharusan mempelajari kitab suci, baik di sekolah maupun luar sekolah. Perda itu nanti juga mewajibkan siswa bisa menulis dengan aksara Lampung,” ujarnya.

Selain itu, pelajaran mengenai toleransi dalam kehidupan, termasuk dalam beragama, juga menjadi penekanan perda. Anak didik harus diberi pengertian sejak dini mengenai toleransi akan perbedaan. “Semua itu teknisnya ada. Kami akan sampaikan dalam uji publik,” kata dia. Sementara Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auly mengatakan Perda tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurrahman di Lempasing mengatur sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya. “Bagaimana penerapan sistem

kolaborasi itu, teknisnya diatur dalam perda,” ujar Junaidi. Komisi II DPRD Lampung bertindak sebagai Pansus yang membahas Raperda Pengelolaan Tahura Wara Berbasis Kemasyarakatan. Mengenai Perda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda), Junaidi menjelaskan dalam perda ini juga diatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. “Dengan adanya keterlibatan masyarakat diharapkan nantinya bisa memberikan dampak positif, baik bagi percepatan pembangunan kepariwisataan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya. (tim)

Perlu Payung Hukum adan Legislasi Daerah DPRD Lampung menilai penambahan modal penyertaan Pemprov Lampung pada PT Bank Lampung tidak dapat dilakukan sebelum ada revisi terhadap Perda No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Bank Lampung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan. Menurut Ketua Banleg DPRD Lampung Farouk Danial, Selasa (20 Maret 2012), pada Perda No. 2 Tahun 1999 ditegaskan modal awal Bank Lampung Rp70 miliar dan Pemprov memiliki 50 persen di antaranya atau Rp35 miliar. Artinya, angka yang tertuang dalam perda tersebut harus diubah terlebih dahulu melalui revisi perda. Bahkan, Perda tentang Penambahan Modal Penyertaan yang baru saja disahkan juga tidak dapat dilaksanakan. “Harus direvisi dulu perda yang lama sebelum ada penambahan sesuai raperda yang baru,” kata dia. Berdasarkan perda yang baru disahkan, modal penyertaan Pemprov pada PT Bank Lampung akan menjadi Rp250 miliar dan diberikan secara bertahap hingga tahun 2021. Penambahan sudah dimulai pada APBD 2012 sebesar Rp15 miliar. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan berawal dari pertemuan regional champion di Jakarta, seluruh BPD se-Indonesia diminta meningkatkan modal hingga Rp1 triliun pada 2014. Pemprov Lampung yang hadir pada saat itu pun menyepakati. Menurut Marwan, sebagai tindak lanjut dibuatlah perda baru mengenai penambahan modal penyertaan. Jika semula modal Pemprov di Bank Lampung hanya Rp35 miliar, akan terus ditambah sampai menjadi Rp250 miliar. Hal ini karena modal dasar pada PT Bank Lampung telah mencapai Rp500 miliar, sedangkan Perda 2 Tahun 1999 mengamanatkan Pemprov menyetorkan 50 persen dari modal dasar tersebut. “Mulai APBD 2012 sudah dianggarkan penambahan Rp15 miliar. Itu setiap tahun akan terus ditambah. Paling lambat 2021 sudah mencapai Rp250 miliar,” kata Marwan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

AKTUALITA

Bentuk Pansus Bahas Temuan BPK DPRD Provinsi Lampung membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas temuan BPK RI atas belanja infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak sesuai standar pada APBD Lampung 2011. Setelah dibahas oleh Pansus, DPRD memastikan adanya tindak lanjut dari temuan BPK RI itu. etua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menjelaskan BPK RI mengevaluasi kinerja pada enam bidang. Lima bidang di antaranya telah dibahas empat pansus yang dibentuk beberapa waktu lalu, yaitu soal pendapatan daerah, kinerja RSUDAM, manajemen aset daerah, operasional PT Bank Lampung, dan penyertaan modal pada BUMD. “Penyerahan hasil kajian terhadap kinerja di bidang infrastruktur jalan dan jembatan belum lama ini diterima DPRD Lampung sehingga baru dapat dibahas,” kata Marwan. Temuan BPK tersebut terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan pengadaan air bersih, yang kualitasnya tidak sesuai standar. Pansus dibentuk pada rapat paripurna, Selasa (20 Maret 2012), yang terdiri atas 15 orang dengan Ketua Toto Herwantoko, Wakil Ketua Riza Mirhadi, dan Sekretaris Watoni Nurdin. Sementara anggota pansus adalah Benny Uzer, Yasminie Asyik, Darwin Ruslinur, Indra Karyadi, Agus Kurniawan, Nursalim, Suyatno, Harry Ananda, Andi Surya, Musa Zainudin, Zeldayatie, dan Wardiyati. Ketua Pansus Toto Herwantoko mengatakan pihaknya belum menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Pimpinan Dewan. Untuk itu, dia belum bisa menjelaskan materi yang akan dibahas oleh Pansus. Toto mengatakan setelah menerima LHP segera menggelar rapat internal pansus untuk menetapkan jadwal pembahasan dan langkah-langkah yang perlu diambil. “Saya belum membaca LHP itu, jadi belum tahu persis isi dan temuan yang dimaksud,” kata Toto. Pada APBD 2011, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan mencapai Rp281 miliar dan bertambah menjadi Rp481 miliar pada APBD Perubahan 2011. Sementara kerusakan jalan

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

provinsi mencapai 48% dari total 1.707 kilometer panjang jalan yang dimiliki Provinsi Lampung. Anggaran perbaikan pada APBD 2012 hanya Rp465,45 miliar dari total kebutuhan perbaikan yang mencapai R p 3 , 1 0 5 triliun. Berikan 50 Rekomendasi Sementara terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010-2011 terhadap pendapatan daerah, kinerja RSUDAM, manajemen aset daerah, operasional PT Bank Lampung, dan penyertaan modal pada BUMD, DPRD Lampung telah memberikan 50 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ketua DPRD Marwan Cik Asan mengatakan DPRD terus mengawasi tindak lanjut rekomendasi itu melalui Komisi terkait. “Evaluasinya lewat Komisi terkait, seperti RSUDAM dengan Komisi V dan Bank Lampung dengan Komisi III,” kata Marwan usai memimpin rapat paripurna laporan pansus, Rabu (7 Maret 2011). Marwan menjelaskan rekomendasi yang harus diperhatikan antara lain tentang pengembalian dana Rp27 miliar ke kas daerah yang merupakan kelebihan modal disetor ke Bank Lampung. Menurut dia, penggelontoran uang tersebut tanpa dasar hukum dan akan menjadi temuan BPK selanjutnya. Pansus LHP Bank Lampung dan

BUMD yang diwakili Dendy Ramadhona memberikan 11 rekomendasi. Di antaranya opsi pengembalian kelebihan modal atau pembuatan payung hukum, rekomendasi kepada PD Wahana Raharja agar melengkapi berkas persyaratan menjadi PT, dan kepada PT Lampung Jasa Utama (LJU) untuk kembali ke bidang usaha yang sesuai visi dan misi. Pansus LHP terkait aset mengajukan 19 rekomendasi. Juru bicara pansus, Abdullah Fadri Auly, menyebutkan Pemprov harus mengambil langkah hukum terkait aset yang dikuasai pihak lain, dan memastikan status lahan kota baru untuk kepastian hukum pembangunan kawasan pusat pemerintahan itu. Kemudian, Pansus LHP Pendapatan yang disampaikan Nurhasanah menyampaikan 13 rekomendasi. Di antaranya meminta Biro Keuangan membayar keterlambatan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak Rp87,65 miliar. Selain itu, meminta Biro Perekonomian merealisasikan fee Lampung Fair Rp353,38 juta lebih. (tim)

WARTA Alat Kelengkapan Dewan yang Baru Pimpinan DPRD Lampung menetapkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, dan Komisi-Komisi melalui SK No. 15 sampai 19 tertanggal 20 Maret 2012. Sejumlah nama lama tetap menempati posisi ketua di dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Provinsi Lampung, sementara nama baru muncul untuk posisi ketua Komisi. Berikut susunan AKD tersebut.

2. Keputusan DPRD No. 16/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Komisi-Komisi Komisi I (Bidang Pemerintahan) Ketua : H. Ismet Roni, S.H. Wakil Ketua : Hartarto Lo Jaya Sekretaris : Watoni Noerdin, S.H., M.H.

1. Keputusan DPRD No. 15/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Anggaran H. Ismet Roni, S.H.

Ketua : Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Wakil Ketua : H. Nurhasanah, S.H., M.H. Ir. H. Indra S. Ismail, M.M. Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (bukan Anggota)

Komisi II (Bidang Perekonomian) Ketua : Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M. Wakil Ketua: M. Soleh Baijuri, S.H.I. Sekretaris : Drs. H. Erpani S. Jaya, S.E., M.M.

Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.

Anggota : 1. H. Toto Herwantoko 2. Ir. H. Yandri Nazir, M.M. 3. H. Dendy Ramadhona Kaligis, S.T. 4. H. Benny Uzer, S.H. 5. H. Imer Darius, S.E. 6. Reza Aditiya, S.H. 7. Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo 8. H. Syafariah Widianti, S.H., M.H. 9. H. Dedi Afrizal, S.Kep. 10. I Komang Koheri, S.E. 11. H. A. Darwin Ruslinur, S.E. 12. H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M. 13. H. Ismet Roni, S.H. 14. H. Riza Mirhadi, S.H. 15. Drs. H. Azwar Yacub 16. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M. 17. H. Agus Kurniawan, S.T. 18. H. Abdullah Fadri Auli, S.H. 19. Yusuf Wibisono 20. Dra. H. Yulia Hasimah 21. M. Hazizie, S.E. 22. Elly Wahyuni, S.E., M.M. 23. Harry Ananda 24. Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H. 25. Drs. H. Andi Surya, M.M. 26. Ir. H. Nurhasanah, M.M. 27. Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn. 28. H. Okta Rijaya M., S.H.I. 29. Drs. H. Abdul Haris 30. Drs. H. Munzir, M.M. 31. Kol. (Purn) H. Sunardi, S.Sos., M.H. 32. H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si. 33. Wayan Sudiksa, S.I.P.

Anggota : 1. Reza Aditiya, S.H., 2. Ketut Erawan, S.H., 3. Ir. Firmansyah Y.A., M.Sc., M.B.A., 4. H.M. Ari Wibowo, Lc., 5. Ahmad Bastari, S.Sos., 6. Farouk Danial, S.H., C.N., 7. Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn., 8. H. Nur Zaini, 9. Wayan Sudiksa, S.I.P.

Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M.

Anggota : 1. H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., 2. H. Sugiaarto A.W., 3. H. Dedi Afrizal, S.Kep., 4. Palgunadi, S.T.P., 5. H. Sumadi, S.Sos., M.Si., 6. H. Nursalim, 7. Donny Irawan, S.E., 8. Dra. H. Yulia Hasimah, 9. H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A., 10. H. Misri Jaya Latief, S.E.

Komisi III (Bidang Keuangan) Ketua : Yusuf Wibisono, S.Ag. Wakil Ketua : Drs. H. Munzir, M.M. Sekretaris : H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M.

Yusuf Wibisono, S.Ag.

Anggota : 1. H. Yudi Carlo, S.H., 2. Dra. Sri Lestari, 3. H. Imer Darius, S.E., 4. Sahzan Syafri, S.H., M.H., 5. Drs. H. Indra Bangsawan, M.M., 6. H. Tony Eka Chandra, 7. Drs. H. Gufron Azis Fuadi, 8. M. Hazizie, S.E., 9. Elly Wahyuni, S.E., M.M., 10. H. Juprius, S.E., 11. Drs. H. Abdul Haris, 12. Kol. (Purn) H. Sunardi, S.Sos., M.H.

Komisi IV (Bidang Pembangunan) Ketua : I Komang Koheri, S.E. Wakil Ketua : Drs. H. Musa Zainuddin Sekretaris : H. Benny Uzer, S.H.

I Komang Koheri, S.E.

Anggota : 1. H. Dendy Ramadhona Kaligis, S.T., 2. Yasminie Asyik, S.H., 3. H. Darwin Ruslinur, S.E., 4. H. Indra Karyadi, S.H., 5. H. Riza Mirhadi, S.H., 6. H. Agus Kurniawan, S.T., 7. H. Suyatno S.W., S.E., M.M., 8. Harry Ananda, 9. Dr. (C) H. Andi Surya, M.M., 9. H. Zeldayatie, 10. H. Wardiyati.

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

WARTA Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

4. Keputusan DPRD No. 18/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Legislasi Daerah

Ketua : Ir. H. Yandri Nazir, M.M. Wakil Ketua : H. Abdullah Fadri Auli, S.H. Sekretaris : Ir. H. Nenden Tresnanursari, M.Si.

Ir. H. Yandri Nazir, M.M.

Anggota : 1. H. Toto Herwantoko, 2. H. Firman Yani, S.H., 3. Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo, 4. H. Syafariah Widianti, S.H., M.H., 5. Drs. H. Azwar Yacub, 6. I Gede Jelantik, S.E., 7. Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H., 8. Watiah, 9. Ir. H. Nurhasanah, M.M., 10. H. Abdul Hakim Rasyid, S.T., 11. H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si., 12. H. Okta Rijaya M., S.Hi.

3. Keputusan DPRD No. 17/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Musyawarah Ketua : Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Wakil Ketua : H. Nurhasanah, S.H., M.H., Ir. H. Indra S. Ismail, M.M., Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (bukan Anggota) Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.

Farouk Danial, S.H., C.N.

Anggota 1. H. Yudi Carlo, S.H., 2. Dra. Sri Lestari 3. H. Firman Yani, S.H., 4. Watoni Noerdin, S.H., M.H., 5. Ketut Erawan, S.H., 6. H. Indra Karyadi, S.H., 7. Ir. Firmansyah Y.A., M.B.A., M.Sc., 8. Drs. H. Gufron Azis Fuadi, 9. H.M. Ari Wibowo, Lc., 10. A. Bastari, S.Sos., 11. H. Zeldayatie, 12. H. Nur Zaini, 13. H. Abdul Hakim Rasyid, S.T.

5. Keputusan DPRD No. 19/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Kehormatan

Anggota 1. Ir. H. Sugiharto A.W., 2. H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., 3. Hartarto Lo Jaya, 4. Yasminie Asyik, S.H., 5. Sahzan Syafri, S.H., 6. Drs. H. Indra Bangsawan, M.M., 7. Palgunadi, S.T.P., 8. H. Sumadi, S.Sos., M.Si., 9. H. Tony Eka Candra, 10. I Gede Jelantik, S.E., 11. H. Nenden Tresnanursari, M.Si., 12. H. Nursalim, 13. Drs. H. Erpani S. Jaya, 14. Suyatno S.W., S.E., M.M., 15. Donny Irawan, S.E., 16. Watiah, 17. H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A., 18. Drs. H. Musa Zainuddin, 19. Soleh Baijuri, S.H.I., 20. H. Misri Jaya Latief, S.E., 21. H. Wardiyati.

Mimbar Legislatif

Ketua : Farouk Danial, S.H., C.N. Wakil Ketua : H. Juprius, S.E. Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (bukan Anggota)

EDISI MARET 2012

Ketua

: H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A. Wakil Ketua : Wayan Sudiksa, S.I.P. Sekretaris : Sekretaris DPRD (bukan Anggota)

H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A.

Anggota 1. H. Toto Herwantoko, 2. Drs. H. Indra Bangsawan, M.M., 3. H. Tony Eka Candra, 4. H.M. Ari Wibowo, Lc., 5. M. Hazizie, S.E.

WARTA

Polemik Penerapan Perda Pajak Daerah Pemprov Lampung mulai menerapkan Perda tentang Pajak Daerah awal Maret 2012 lalu. Sayangnya, bersamaan dengan penerapan perda tersebut, terjadi gangguan pelayanan di sejumlah kantor Satu Atap Manunggal Satu Pintu Terpadu (Samsat). Selain itu, juga ada kekhawatiran menurunnya perolehan PAD akibat kenaikan BBNKB dan pajak progresif.

ak pelak, muncul usulan agar penerapan Perda No. 2 Tahun 2011 itu ditinjau ulang. Seperti disampaikan Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, penerapan Perda tentang Pajak Daerah perlu ditinjau ulang, karena dikhawatirkan menjadi kontraproduktif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Perda No. 2 Tahun 2011 itu antara lain juga mengatur tentang kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pemberlakuan pajak progresif. Tarif BBNKB kendaraan roda empat atau mobil pribadi baru yang semula 10 persen menjadi 12,5 persen. Bahkan, BBNKB kendaraan roda dua atau sepeda motor menjadi 15 persen. Sedangkan mobil untuk umum sebesar

7,5 persen. Untuk pajak progresif diterapkan kepada pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu. Persyaratan penerapannya didasarkan atas nama dan alamat serta jenis kendaraan yang sama. Besarnya pajak kendaraan bermotor pada kepemilikan pertama 1,5 persen dan kendaraan kedua sebesar 2 persen, kepemilikan ketiga sebesar 2,5 persen, serta kepemilikan keempat dan seterusnya 3 persen. Marwan mengungkapkan, kemungkinan prioritas yang ditunda atau ditinjau ulang adalah penerapan BBNKB. “BBNKB kan terkait pembelian kendaraan baru. Kalau pajak progresif, ya kita lihatlah. Toh, DKI Jakarta juga sudah menerapkan pajak

progresif,” kata legislator asal Partai Demokrat itu. Kekhawatiran Marwan cukup beralasan. Pasalnya, provinsi-provinsi di sekitar Lampung, seperti DKI Jakarta dan Sumatera Selatan, masih memberlakukan tarif BBNKB sebesar 10 persen. “Dengan selisih tarif ini, sangat mungkin warga Lampung memilih membeli kendaraan barunya di Jakarta atau Palembang, yang tentunya akan mengurangi PAD kita,” ujar Marwan. Pembicaraan informal dengan wakil gubernur terkait usulan peninjauan perda tersebut akan ditindaklanjuti. Menurutnya, secara teknis, bisa saja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Lampung untuk

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

WARTA membicarakan hal itu. “Tetapi memang harus dikaji mendalam. Apakah benar penerapan perda pajak berpengaruh terhadap penurunan penjualan kendaraan bermoyot atau karena ada hal lain,” tuturnya. Sementara Sekretaris Dispenda Lampung Firman menyatakan penerapan perda pajak masih dalam hitungan hari. Karenanya belum terlalu terlihat efeknya di masyarakat. Jika memang ada wacana untuk menunda atau mengevaluasi penerapan perda pajak daerah, harus melibatkan seluruh stakeholder. “Tentu saja dengan argumentasi yang kuat,” katanya. Firman mengatakan tahun ini target pendapatan Provinsi Lampung secara keseluruhan mencapai Rp2,8 triliun, yang Rp1,4 triliun ditarget dari sektor pajak. “Kami optimistis target dapat tercapai. Bahwa ada penerapan pajak progresif, itu hanyalah sebagai langkah meningkatkan PAD,” kata dia.

Perlu Waktu Evaluasi Sementara Ketua Komisi II DPRD Lampung yang juga Anggota Fraksi PKS Ahmad Djunaidi Auly mengatakan evaluasi bisa saja dilakukan jika memang memiliki data yang jelas. Namun, perlu waktu minimal dua bulan untuk melakukan evaluasi. “Jadi ada pembandingnya. Tercapai atau tidaknya target pendapatan dari sektor pajak tersebut dapat dilihat setelah waktu dua bulan itu,” katanya. Menurutnya, evaluasi bukanlah proses yang mudah. Selain diperlukan data valid juga diperlukan waktu yang cukup. “Kita juga harus menghormati proses penyusunan perda itu yang memang terbilang panjang,” katanya. DPRD Lampung memang bersepakat Perda No. 2/2011 yang memuat pasal soal pajak progresif diterbitkan. Pasalnya, perda tersebut punya potensi untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan. “Nanti pada saat penyusunan APBD perubahan bisa saja dikoreksi target pendapatan yang diharapkan tercapai atau tidak,” katanya. Terkait adanya kekhawatiran dengan pemberlakuan perda tersebut berpengaruh terhadap penjualan kendaraan bermotor, Junaidi me-

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

nyatakan kesimpulan tersebut masih prematur. Pasalnya, penjualan kendaraan bermotor bisa saja terpengaruh akibat adanya surat edaran dari Bank Indonesia yang mensyaratkan down payment (DP) kendaraan bermotor berkisar 20 dan 30 persen. Meskipun demikian, DPRD Lampung sepakat untuk menggelar hearing dengan Dinas Pendapatan Daerah Lampung. Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Mega Putri Tarmizi, perda itu dibuat berdasar UU No. 28/ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kajian saat pembuatan perda itu pun sudah melibatkan semua pihak terkait. Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan menyatakan Komisi III bisa mengeksplorasi apa sebenarnya yang terjadi dengan penerapan pajak tersebut. “Coba dipilah. Kalau mau ditinjau ulang, tentu harus ada data lengkap,” katanya. Tujuan pemberlakuan pajak progresif dasarnya adalah untuk pembatasan kendaraan, selain juga untuk menaikkan PAD dari sektor pajak.

Imer Darius

Penerapan Perda Nomor 2/2011 dituding menjadi penyebab menurunnya angka penjualan kendaraan di Lampung. Apalagi bersamaan dengan itu terbit pula Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP yang berisi tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) resmi berlaku sejak 15 Maret 2012. Perbankan dan lembaga pembiayaan pun kini tak bisa lagi jor-joran mengucurkan KPR dan KKB melalui uang muka (down payment/DP) ringan.

Marwan Cik Asan

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan batas minimal DP, yaitu kendaraan roda dua minimal 25 persen dan roda empat minimal 30 persen. Sementara kendaraan roda empat untuk keperluan produktif minimal 20 persen. Ketua Pansus Pajak Daerah DPRD Lampung Imer Darius mengaku heran dengan adanya wacana evaluasi atau pembatalan Perda 2/2011. “Dasarnya apa? Evaluasi bisa dilakukan kalau pelaksanaannya jalan. Sekarang bagaimana suatu peraturan dievaluasi kalau berjalan saja belum.” Menurutnya, parameter evaluasi pajak itu harus jelas. Imer malah menuding penerapan perda itu hanya dijadikan kambing hitam oleh para diler dan pengusaha kredit pembiayaan yang merasa terancam dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012. Dalam SE itu, besaran down payment (DP) kendaraan bermotor dinaikkan untuk membatasi over konsumsi masyarakat terkait kredit kendaraan bermotor. Di dalam SE itu, besaran DP kendaraan roda dua ditetapkan minimal 25 persen. Sementara roda empat minimal 30 persen. “Itulah faktor utamanya. Itu yang sebetulnya dikeluhkan oleh diler dan lembaga pembiayaan kredit. Jadi seolah-olah perda pajak yang menjadi penyebab, karena mereka tak bisa protes ke Bank Indonesia,” kata Imer Darius. Perda tentang Pajak itu resmi diterapkan Maret 2012 dan menjadi sorotan karena mencakup aturan terkait

WARTA pajak progresif kendaraan bermotor. Apalagi pada saat perda itu diterapkan, pe;ayanan Samsat se-Lampung mengalami gangguan. Alhasil, ratusan orang se-Lampung yang hendak membayar pajak merasa dikecewakan. Dispenda Lampung menyatakan jaringan samsat terpaksa harus dihentikan untuk menghindari kerusakan sistem yang lebih parah lagi.

Penjualan Kendaraan Turun Entah akibat penerapan Perda No. 2 Tahun 2011 atau Surat Edaran BI tentang Uang Muka tersebut, menurut Wakil Ketua Persatuan Mobil Motor (Pammor) Bidang Roda Empat Lampung Heri Adrian sejak pemberlakukan Perda No. 2/2011, penjualan otomotif roda

empat mengalami penurunan yang signifikan, yaitu mencapai 15-20 persen dengan berbagai variasi dari 1.700 unit menjadi 1.400 unit. “Evaluasi berdasarkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) pada bulan Februari-Maret 2012. Penyebabnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BNKB) roda empat terlalu mahal, sebesar 12,5 persen,” katanya. Masih menurut Heri, nilai 12,5 persen khusus untuk BNKB yang diberlakukan di Lampung melampaui Sumatera Selatan dan Jakarta. Padahal sebelum diberlakukan aturan tersebut, BNKB Lampung lebih murah dari kedua kota tersebut. Ia mencontohkan sebelumnya penjualan kendaraan bermotor roda empat

di Lampung tahun lalu lebih murah dibandingkan dengan di Sumsel dengan selisih Rp1 juta. Namun sekarang, Lampung lebih tinggi penjualannya dengan selisih Rp4 juta. “Ini baru bulan pertama, pasar otomotif di Lampung menurun signifikan,” ujar Heri seraya mengatakan kemungkinan bulan berikutnya penurunan menyentuh 20-30 persen. Ketua Pammor Untung Suyono mengatakan pasar otomotif untuk roda dua juga mengalami penurunan yang lumayan tinggi, sekitar 25 persen di bulan Februari-Maret ini. Padahal tahuntahun sebelumnya naik sebesar 30 persen. “Ini mungkin karena adanya kabar BBM akan naik dan pajak progresif yang mengakibatkan harga motor naik serta penjualan menurun,” katanya. (tim)

Pelayanan di Samsat Terganggu elayanan di kantor Samsat si seluruh Lampung terganggu karena jaringan sistem data rusak sejak Senin (12 Maret 2012). Pemberlakuan pajak progresif dan tarif baru balik nama kendaraan bermotor (BNKB) dituding sebagai penyebabnya. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung Kombes Benyamin menyatakan selain nama ganda, penerapan pajak progresif terkendala dengan nomor surat bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang kurang cocok jika dimasukkan dalam server. “Saya sudah komunikasi dengan Dispenda. Katanya dalam minggu ini masalah tersebut bisa selesai,” kata. Sebelumnya Sekretaris Dispenda Lampung Firman mengatakan perbaikan jaringan untuk penerapan pajak progresif ini langsung dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Samsat. Saat simulasi, penerapan program data yang digunakan untuk pajak progresif memang berjalan lancar. “Namun saat aplikasi di lapangan, ada nama-nama yang

tumpang tindih. Ini bisa menyebabkan orang yang belum tentu terkena pajak progresif justru berpotensi terkena,” kata Firman. Pemberlakuan pajak progresif memang menyebabkan perubahan yang cukup drastis. Konsekuensi perbaikan jaringan itu menyebabkan pelayanan terhadap wajib pajak terganggu. Namun, ia menyatakan pemerintah berusaha fair. “Kalau misalnya yang jatuh tempo pada 12 Maret, akan dibebaskan dari denda saat pembayaran 13 Maret. Begitu seterusnya sampai sistem ini berjalan normal,” jelas dia. Syukurlah, setelah sempat terganggu selama sepakan, pada 19 Maret 2012 pelayanan kantor Samsat kembali normal. Terganggunya pelayanan tersebut disebabkan sistem data padam sejak Senin (12/3). Akibatnya, kantor Samsat di Lampung tidak dapat beroperasi melayani pembayaran online yang dilakukan wajib pajak. Pemadaman disebabkan adanya pemberlakuan pajak progresif dan tarif baru bea balik nama

kendaraan bermotor (BBNKB) yang dilakukan Dispenda Lampung. “Sekarang sudah normal kembali. Dispenda sudah memperbaiki sistemnya,” kata Dirlantas Polda Lampung Kombes Benyamin, pada 19 Maret lalu. Kepala Samsat Kalianda Edison Putera mengatakan pihaknya harus merekapitulasi jumlah wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, baik BBNKB maupun pajak kendaraan bermotor (PKB) pada saat terjadi gangguan pekan sebelumnya. “Jumlah kendaraan yang sempat tertunda bayar pajak karena gangguan jaringan online masih kita data,” katanya. Rekapitulasi juga termasuk jumlah kendaraan roda dua dan empat yang jatuh tempo. Petugas Samsat Kalianda masih menghitung denda. Meski begitu, wajib pajak yang jatuh tempo saat jaringan rusak tidak dikenai denda. “Kebijakan ini akan kita berikan hingga 21 Maret. Untuk itu, bagi wajib pajak yang akan mengurus pajak kendaraan segera melakukannya,’’ ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

PENDIDIKAN

Tahun Ini ITS Terima Mahasiswa Baru Lulusan SLTA di Lampung punya alternatif baru untuk meneruskan belajar, yaitu di Institut Teknologi Sumatera (ITS). Perguruan tinggi teknologi yang akan dibangun di Lampung itu mulai tahun ini menerima mahasiswa baru. endikbud M. Nuh memastikan tahun ini ITS mulai menerima 60 mahasiswa baru dengan beberapa jurusan, seperti MIPA, teknik industri, teknik sipil, serta teknik pertambahan dan mineral. “Pemilihan jurusan ini disesuaikan dengan rencana pembangunan Sumatera di masa mendatang,” ujarnya beberapa waktu lalu. Untuk sementara, mahasiswa akan belajar di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) karena kegiatan belajarmengajar harus didukung laboratorium dan sarana lain yang memadai. Setelah kampus di Lampung rampung dibangun, mahasiswa baru pindah belajar ke Lampung. Pemprov Lampung sendiri akan memberikan beasiswa kepada 14 lulusan SMA/SMK dari 14 kabupaten/ kota untuk kuliah di ITS. Sekprov Lampung Berlian Tihang mengatakan 14 orang itu merupakan siswa terbaik yang masuk tanpa tes di ITS. Setelah lulus diberikan ikatan dinas untuk mengabdi di Lampung. “Jadi, 14 siswa terbaik lulusan pertama ITS yang dibiayai pemerintah langsung bekerja kepada pemerintah. Dengan demikian, kita memiliki tenaga yang andal untuk dunia teknologi di Lampung,” kata Berlian. Berlian mengatakan dalam pembangunan ITS, Pemprov hanya berkewajiban menyiapkan lahan dan melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Untuk itu, Pemprov segera mengusulkan penggunaan dana yang mendahului anggaran perubahan 2012 kepada DPRD untuk melakukan kajian amdal ini. Sebab, dalam APBD 2012 tidak ada anggaran ini, sementara jika menunggu di APBD Perubahan, dikhawatirkan terlalu lama

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

karena empat bulan mendatang pembangunan dimulai. Berlian Tihang menjelaskan pembangunan fisik ITS rencananya dimulai 2013 memakai dana pusat Rp2 triliun. Pemprov Lampung diminta menyediakan lahan seluas 100—150 hektare dan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Lahan yang disediakan Pemprov adalah eks lahan kebun karet PTPN VII di dekat lapangan golf Sukarame. Rencana pembangunan ITS diawali dengan peninjauan calon lokasi oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB), setelah terpilihnya Lampung sebagai lokasi pembangunan Institut Teknologi Sumatera. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menjelaskan dibangunnya Institut Teknologi Sumatera di Lampung merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mencetak ahli teknologi di Lampung. Terlebih dengan rencana pembangunan program unggulan seperti jembatan Selat Sunda (JSS), jalan tol, dan lainnya yang memerlukan ahli teknologi. “Yang diprioritaskan masuk institut ini tentu saja putra Lampung. Tapi

tetap terbuka untuk calon mahasiswa dari daerah lain. Institut ini harus membawa kemajuan yang signifikan bagi dunia teknologi di Lampung,” ujarnya. Sejak akhir tahun lalu, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, dan Ketua DPD Irman Gusman berjuang ke pusat agar ITS dibangun di Lampung. Gubernur pernah mengirimkan surat ke Ketua DPD yang ditembuskan kepada Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, Mendagri, Menteri Kehutanan, serta Rektor ITB untuk meminta dukungan pembangunan ITS di Lampung. Ketua DPD Irman Gusman mendukung usulan itu dengan mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor HM.320/77A/ DPD/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011. “Aksesibilitas Provinsi Lampung yang dekat dengan Jakarta dan sebagai posisi lintas Sumatera-Jawa serta sebagai sentra produksi sumber daya alam mendukung agar institut ini didirikan di Lampung,” kata Irman dalam suratnya. (tim)

PENDIDIKAN

ITS Lampung, Antara Harapan dan Kenyataan Oleh Bujang Rahman Dekan FKIP Universitas Lampung

EBUAH kabar gembira untuk masyarakat Sumatera, khususnya Lampung, bahwa tahun 2012 pemerintah akan mendirikan institut teknologi Sumatera di Lampung (ITS Lampung). Semua menaruh harapan besar institusi ini akan menjadi salah satu magnet pertumbuhan di Bumi Ruwa Jurai. Kita semua mengidamkan institut ini akan menjadi salah satu ikon masyarakat Lampung, seperti ITB bagi masyarakat Jawa Barat, ITS bagi masyarakat Surabaya, ISI bagi masyarakat Yogyakarta. Kita percaya pemerintah telah memiliki desain pembangunan ITS dengan baik. Dari segi konsep, pasti sudah dipersiapkan secara matang. Namun, biasanya implementasi konsep itu dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kondisi sumber daya manusia dan sistem pendukung (supporting system) di lapangan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Masyarakat Lampung tentu menginginkan keberadaan institusi pendidikan ini dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan dan percepatan pembangunan daerah Lampung. Dilatarbelakangi berbagai harapan tersebut dan sebagai wujud keperdulian penulis sebagai salah seorang akademisi di Lampung, melalui tulisan ini penulis mencoba memberikan sumbangan pemikiran, dengan tujuan agar institut ini menjadi salah satu ikon masyarakat Lampung. Pertama, keberadaan institut ini agar bersinergi dengan perguruan tinggi lain di Lampung, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi di Lampung saat ini harus melihat institut ini sebagai salah satu unsur yang dapat memperkuat keberadaan perguruan tinggi di daerah. SINERGI itu diwujudkan antara lain melalui program akademik yang saling mengisi antara perguruan tinggi yang sudah ada dengan institut yang baru ini. Sebagai contoh, jika Universitas Lampung telah memiliki Fakultas Kedokteran, ada baiknya ITS Lampung membuka teknologi farmasi, termasuk farmasi klinis. Jika di Unila sudah ada Fakultas Teknik Sipil, Mesin, dan Kimia, ITS Lampung dapat membuka jurusan yang memperkuat, seperti Ilmu Dan Teknologi

Kebumian dan Teknik Lingkungan. Demikian pula jika di FKIP Unila sudah dibuka Program Studi Pendidikan Seni Tari, Musik, dan Pertunjukan, ITS Lampung dapat membuka Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dengan demikian, selain terdapat sinergi program akademik, juga dapat memperkuat sumber daya dosen melalui researchering program. Kedua, keberadaan ITS Lampung juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan di Provinsi Lampung, melalui pengembangan program akademik berbasis keunggulan potensi lokal. Sebagai contoh, luas laut dalam batas 12 mil yang masuk wilayah Lampung mencapai 24.820 km2 yang terdiri dari wilayah pantai barat, Teluk Semaka, Teluk Lampung, dan pantai timur, semua menyimpan potensi laut, seperti ikan, udang, rumput laut, dan sebagainya. Selain menyimpan potensi kelautan, laut Lampung juga merupakan potensi wisata bahari dengan ombak dan panorama menakjubkan, seperti di pesisir Lampung Barat. Demikian pula potensi wisata alam di Lampung juga merupakan keunggulan lokal Bumi Ruwa Jurai. Sampai saat ini potensi itu belum termanfaatkan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kehadiran ITS Lampung diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi keunggulan lokal tersebut, baik kelautan, pariwisata, dan potensi lain melalui pembukaan program yang relevan, seperti teknologi kelautan dan teknologi pariwisata. Dengan dibukanya program studi yang relevan dengan pengembangan potensi lokal, tentu akan diikuti unsur pendukung seperti laboratorium yang dapat menjadi pusat kajian teknologi (keunggulan lokal). Hal ini penting, selain untuk melahirkan sumber daya manusia yang dapat mengembangan potensi keunggulan lokal, hasil penelitian dapat juga menjadi bahan pertimbangan pemda dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.

Sentra Modernisasi Ketiga, kehadiran ITS Lampung diharapkan mendorong Lampung sebagai sentra modernisasi teknologi industri, baik pertanian, pariwisata, maupun pengembangan iptek itu sendiri. Jadi, keberadaan ITS Lampung selain berorientasi pada pengembangan keunggulan potensi lokal di satu sisi, dan menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang bertaraf

internasional di sisi lain. Dengan demikian, ITS Lampung akan menjadi salah satu ikon iptek bagi Lampung. Memang, salah satu efektinya adalah akan terjadi pergeseran paradigma kehidupan masyarakat Lampung menjadi masyarakat yang lebih terbuka terhadap modernisasi (terutama industri) di satu sisi, dan memperkuat jati diri masyarakat Lampung (sebut saja budaya Lampung) di sisi lain. Keempat, sistem rekrutmen yang berbasis mutu dan keunggulan. Bagian tulisan ini kiranya tidak dimaknai sebagai kecurigaan awal pada komitmen calon pengelola terhadap mutu, melainkan samata-mata share pemikiran berdasarkan pengalaman SNMPTN dari masa ke masa. Tentu, semua pihak sangat berharap insititut ini akan melahirkan SDM yang unggul. Kualitas masukan baik mahasiswa maupun dosen sangat berpengaruh. Karena itu, sistem rekrutmen menjadi sangat penting dirancang sebaik mungkin untuk memenuhi harapan tersebut. Jika kita ingin mendapatkan calon mahasiswa yang benar-benar memiliki potensi yang unggul, model seleksi berdasarkan peringkat tidak dapat membuahkan hasil yang optimal. Olah karena itu, melalui sistem peringkat, besar kemungkinan kita akan mendapatkan calon mahasiswa yang bervariasi tinggi. Sebagai contoh jika kita menetapkan kouta 20 orang, peserta tes 100 orang, kita akan mengambil skor tertinggi dari peringkat satu sampai 20, tanpa melihat interval skor. Bisa saja terjadi skor tertinggi 800, tetapi menengah hanya 400 dan terendah di bawah 250. Jadi, dalam satu kelas dengan jumlah mahasiswa 20 orang, variasi kemampuannya sangat tinggi, hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran kurang efektif. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan calon yang variasi kemampuannya rendah, model rekrutmen yang tepat adalah menggunakan standar kualitas input. Sebagai contoh, jika standar kualitas input yang ditetapkan 700, umpamanya, hanya peserta tes yang memperoleh skor 700 ke atas yang diterima. Tentu saja, konsekuensinya jika yang memperoleh skor tersebut tidak memenuhi kuota, harus ada rekrutmen tahap berikutnya. Dengan demikian, tingkat kemampuan mahasiswa dalam suatu kelas relatif homogen. Situasi ini menjadi faktor pendukung utama proses pembelajaran yang efektif. Demikian pula seyogianya dalam rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang lain. (*)

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

LAPORAN UTAMA Peringatan HUT ke-48 Provinsi Lampung

Damai, Sejahtera, dan Berdaya Saing Provinsi Lampung genap berusia 48 tahun pada 18 Maret 2012. Sebagai bentuk penghormatan dan refleksi penjalanan sejarah daerah, pemerintah provinsi, pemkab, pemkab, dan masyarakat pun menggelar peringatan HUT secara serempak dengan sidang paripurna istimewa di gedung DPRD masing-masing. Peserta sidang dan undangan pun kompak mengenakan pakaian adat Lampung.

idang Paripurna Istimewa Peringatan HUT ke-48 Provinsi Lampung di DPRD Provinsi dihadiri seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan, Gubernur dan Wakil Gubernur, para pejabat di lingkup

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

Pemprov, Forkopimda, dan para tokoh masyarakat. Karena tanggal 18 Maret bertepatan dengan hari Minggu, sidang paripurna dilaksanakan pada Senin, 19 Maret 2012. Sidang dipimpin Ketua DPRD

Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, didampingi para wakil ketua. Selain diwarnai dengan lantunan lagu daerah Lampung oleh Ketua DPRD, pada peringatan tersebut juga ditampilkan drama sendra tari kilas balik sejarah

LAPORAN UTAMA

Provinsi Lampung oleh pada siswa SLTP dan SLTA. Tema yang diangkat pada perayaan HUT tahun ini adalah, “Melalui Kebangkitan 48 Tahun Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai, Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Menuju Lampung yang Damai, Sejahtera, dan Berdaya Saing.” Sejalan dengan tema, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat di Lampung untuk terus membangun komitmen guna melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik dengan kekompakan, menciptakan suasana damai, serta membangun sinergi. “Kami berharap seluruh warga Lampung mendukung program pem-

bangunan yang dilaksanakan pemerintah dan berperan aktif di dalamnya,” kata Gubernur. Menghadapi berbagai tantangan pada saat ini, termasuk akan digelarnya pilkada di tiga daerah, yaitu Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulangbawang, Gubernur meminta masyarakat tetap menjaga suasana kondusif. Pada upacara peringatan HUT yang digelar di Stadion Wayhalim, Sabtu (17 Maret 2012), Gubernur mengingatkan hingga kini ancaman konflik di masyarakat masih menjadi masalah yang perlu penyelesaian. Konflik horizontal yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya, telah mengorbankan masyarakat. Karena itu, dia berharap konflik itu tidak terulang kembali. “Tidak ada

permasalahan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan sepanjang mengikuti aturan hukum,” kata Sjachroedin usai upacara HUT ke-48 Provinsi Lampung. Sjachroedin menuturkan setiap permasalahan yang berpotensi konflik dapat diselesaikan secara musyawarah dan menaati peraturan hukum. Selain itu, mempererat tali silaturahmi juga dapat menghindarkan dari konflik yang berulang. “Kalau ada pihak berkonflik, minta pendapat untuk penyelesaiannya. Mulai dari kepala desa, camat, bupati atau wali kota, DPRD hingga gubernur, semua bisa dimintakan pendapat. Jangan ada masalah sedikit langsung lapor ke pusat. Jika ada masalah di daerah, diselesaikan oleh pemerintah daerah karena lebih mengetahui permasalahan di daerahnya,” kata dia. Gubernur mengharapkan masyarakat mengetahui sejarah terbentuknya Provinsi Lampung, sehingga bisa menghargai para pendahulu. “Provinsi ini berdiri dengan perjuangan. Bagaimana awalnya harus diketahui generasi muda,” katanya. Dikatakan, kini begitu banyak orang yang mengaku mewakili rakyat. Padahal, wakil rakyat adalah mereka yang terpilih melalui pemilu, yaitu anggota DPRD, DPD, dan DPR. “Sekarang banyak yang mengaku sebagai tokoh atau wakil rakyat. Semua mengaku tokoh masyarakat. Tidak jelas lagi yang mana yang sebenarnya,” ujarnya. Ketika menyoroti pembangunan di Lampung, Gubernur menyatakan masih banyak yang harus dilakukan guna memajukan daerah. “Pembangunan

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

LAPORAN UTAMA Lampung harus kita akui dengan potensi yang ada belum mencapai segalagalanya. Dalam proses pembangunan, tentu ada yang pro dan kontra. Itu biasa. Tapi, kontra sepanjang dalam koridor hukum akan kita hormati,” ujarnya. Ia pun mengatakan bahwasanya upacara peringatan HUT tidak hanya dimaknai sebagai seremonial, tetapi dipahami makna dan esensinya. Gubernur juga tidak menginginkan ada bentuk protes dengan bertindak berlebihan. Semuanya, harus ada batasan-

nya. “Kalau sudah mulai merusak, membakar segala macam, saya katakan aparat keamanan tidak usah ragu lagi. Tembak kalau perlu,” tegasnya. Menurutnya, semua aparat keamanan harus tegas menegakkan aturan. Untuk para pemimpin juga diharapkan benar-benar menjadi sosok yang mewakili rakyatnya. “Kita berjuang, kita diberi kesempatan dengan amanah untuk membawa kemajuan,” ujarnya. Karena itu, para pemimpin harus dapat menjaga amanah ini.

Gubernur juga memberika apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas segala yang telah dilakukan demi kemajuan Provinsi Lampung. “Terima kasih kepada segenap bupati/wali kota dan segenap anggota forkopimda yang telah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing,” katanya. Juga kepada tokoh masyarakat, ketua DPRD, dan anggota DPRD yang menurutnya selama ini bekerja sama dengan pemprov sehingga pembangunan bisa berjalan. (tim)

Terobosan Besar untuk Lampung PRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan ada tiga terobosan besar yang dilakukan Provinsi Lampung dalam setahun tahun terakhir. Semua terobosan itu merupakan prestasi sekaligus upaya mempercepat pembangunan Lampung, yang muaranya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Marwan, salah satu prestasi yang perlu mendapatkan apresiasi adalah keberhasilan Pemprov dan DPRD dalam menyusun APBD Tahun 2012, yang nilainya mendekati Rp3 triliun. APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 dapat disebut mandiri karena pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 56,95 persen dari total pendapatan. Selain itu, defisit anggaran hanya sebesar 1,7 persen atau jauh di bawah dengan batas toleransi hingga 6 persen yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). APBD 2012 juga masuk kategori berkualitas karena belanja publik (belanja langsung) mencapai 62 persen lebih dari total belanja, sementara belanja tak langsung hanya sekitar 38 persen. “APBD tahun ini merupakan prestasi yang bagus dan terjadi peningkatan yang baik bagi Pro-

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

vinsi Lampung, karena PAD tinggi dan defisit kecil. Alokasi anggaran pun prorakyat dan propertumbuhan dan memberikan stimulus yang besar bagi pertumbuhan perekonomian,” kata Marwan. “Keberhasilan ini patut kita syukuri, apalagi Pemerintah Pusat juga memberikan apresiasi bahwa APBD kita merupakan yang tercepat dan terbaik, karena sudah beres dibahas dan disahkan pada awal Desember tahun lalu,” katanya. Sebab, hingga kini masih banyak daerah yang APBD-nya belum beres hingga memasuki

awal tahun. Kemudian prestasi yang juga tak kalah penting adalah keberhasilan Pemprov Lampung dalam mendorong percepatan pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) yang dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. “Pembangunan JSS akan dimulai pada awal 2014 mendatang. Percepatan tersebut sangat penting, karena jembatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah,” tegasnya. Dengan dimulainya pembangunan JSS, prospek daerah-daerah di Pulau Sumatera mulai tergambar, sehingga penggalian potensi juga bisa dilakukan lebih dini. Menurut Marwan, pretasi lainnya yang patut dibanggakan adalah telah disetujuinya rencana pembangunan jalan tol dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar. “Pemprov telah menjalin kesepakatan dengan PT Jasa Marga terkait pembangunan jalan tol tersebut,” ujarnya. Bahkan, pembangunan jalan tol tersebut tak hanya di Lampung, Meneg BUMN Dahlan Iskan pun menyebut untuk seluruh Sumatera, dari Aceh (tim) hingga Lampung.

LAPORAN UTAMA

Lampung Makin Maju dan Kondusif Pada tanggal 18 Maret 2012 Provinsi Lampung genap berusia 48 tahun. Ada banyak kemajuan, prestasi, dan prospek. Di sisi lain, sejumlah masalah yang menjadi catatan buruk juga terjadi, bahkan ragam kendala menjadi aral percepatan pembangunan Provinsi Lampung. Berikut petikan wawancara dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. terkait dengan Lampung hari ini dan ke depan. Bagaimana Provinsi Lampung pada usia ke-48 ini? Tentu saja untuk melihat suatu perjalanan sudah sampai di mana, kita harus melihat dari mana kita berangkat. Kalau perjalanan Provinsi Lampung yang sudah 48 tahun usianya ini, tentu Lampung sudah menjadi daerah yang jauh lebih maju. Kalau ditanya saat saya menjadi gubernur, kita juga harus melihat saat sebelum saya menjabat. Kita bisa melihat sendiri kondisi Lampung secara fisik maupun nonfisik sebelum 2003. Sekarang, Lampung secara kasat mata sudah banyak berubah. Ke dalam, secara internal saya melakukan perubahan kinerja pegawai di lingkungan kantor gubernur. Begitu menjadi gubernur, saya kaget luar biasa melihat disiplin dan cara kerja PNS di sini. Lalu, saya ubah semua. Disiplin saya tegakkan, peraturan diperketat, dan banyak sekali yang diubah. Tetapi, rupanya kekagetan saya itu juga membuat kaget PNS. Kalau dulu bekerja santai-santai, apel hanya hari Senin, saya ubah menjadi apel setiap hari. Ya, memang ada benturan gaya saya yang dari Polri dengan pegawai sipil. Akhirnya, saya kaget, pegawai kaget, ha ha ha.... Tetapi, hasilnya baik seperti sekarang. Progres pembangunan Lampung selama lima tahun terakhir? Saya sudah delapan tahun memimpin Lampung sebagai gubernur. Tetapi saya tegaskan bahwa saya bekerja serius untuk pembangunan yang sebenarnya baru empat tahun. Mengapa? Kita semua tahu, bagaimana kisruh di awal saya menjadi gubernur. Empat tahun pertama, saya terlalu banyak gangguan

dari luar maupun dari dalam pemerintahan. Saya tidak diakui sebagai gubernur dalam beberapa tahun oleh DPRD, itu berakibat kepada pembangunan. Meskipun demikian saya tetap jalankan semua fungsi-fungsi eksekutif. Bagaimana perkembangan dengan program-program unggulan, seperti jembatan Selat Sunda, jalan tol, kota baru, dan lain-lain? Semua proyek itu sudah mulai pada tahapan-tahapan pelaksanaan. Proyek jembatan Selat Sunda, jalan tol, embarkasi haji, pemindahan jalan by pass, dan lainnya sudah tinggal selangkah lagi. Bagi saya, hasil-hasil kerja saya sebagai gubernur tidak harus terwujud pada masa saya masih menjabat. Saya pikir, inilah waktunya impian orangorang yang pernah mewacanakan membangun jembatan Selat Sunda, jalan tol, dan lainnya untuk terwujud. Tanpa keberanian untuk mendorong itu, impian itu hanya jadi impian. Kesimpulan saya, dengan dimulainya tahapantahapan program-program besar itu, Lampung segera mencapai kemajuan seperti yang kita impikan. Kita juga membangun pondasi, meletakkan dasar-dasar suatu rencana dengan kuat. Tanpa dasar yang kuat dan mengakar, tidak ada yang menjamin suatu program jangka panjang bisa terlaksana. Dasar yang saya maksud, kita ambil contoh, jembatan Selat Sunda. Saya setiap saat mendorong terus supaya pembangunan JSS ini terlaksana. Saya kampanye dan provokasi ke semua pejabat negara. Bertemu presiden, saya bicara JSS, bertemu menteri, ngomongin itu, bertemu investor, saya jualan terus. Akhirnya, proyek ini menjadi hajat bersama. Sekarang, setelah menjadi tanggung jawab bersama, saya tinggal

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

LAPORAN UTAMA mengawal. Duit untuk membangun itu bukan duit kita lagi, tetapi sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Yang cari investor juga tidak selalu saya lagi, tetapi para menteri, bahkan presiden. Begitu yang saya maksud landasan yang kuat. Belakangan muncul sejumlah konflik yang sampai menggangu ketertiban dan keamanan. Menurut Bapak? Menyikapi kondisi Lampung yang belakangan digoyang sejumlah aksi demonstrasi dan kerusuhan, terutama pascakonflik Mesuji, saya mengingatkan seluruh masyarakat Lampung bahwa Lampung merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Artinya, untuk menyelesaikan permasalahan itu ada jalurnya. Sampaikanlah dengan baik dan jangan seenaknya saja tanpa dasar. Pemprov juga tetap menjamin para investor untuk terus berusaha di sini, sebab stabilitas politik dan keamanan di Lampung masih bisa dikendalikan dan terkontrol dengan baik. Yakinlah, Lampung cukup kondusif untuk berusaha. Kepada masyarakat, saya menyatakan kita cukup belajar dari pengalaman. Lampung sudah mulai bangkit. Perlu kebersamaan, persatuan, dan kesatuan masyarakat Lampung seluruhnya untuk menuju Lampung yang lebih baik. Termasuk dengan menjaga kondusivitasnya. Pesan untuk seluruh masyarakat Lampung? Ya, pada momen hari ulang tahun ke-48 Provinsi Lampung ini, saya menyampaikan selamat kepada seluruh masyarakat Lampung. Mari kita kuatkan rasa persatuan sehingga kita bisa hidup rukun, aman, damai, dan sejahtera. Kepada seluruh elemen, saya berpesan agar kita menyadari setiap peran dan posisi yang diamanahkan kepada kita. Saya sebagai gubernur yang memimpin eksekutif, saya terus berusaha untuk sadar dan menyadari apakah kerja yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kepada saudara-saudara yang duduk menjadi anggota DPRD, saya mengajak untuk menyadari tugasnya adalah sebagai wakil rakyat. Jadi, apa kemauan rakyat harus menjadi perhatian. Juga kepada rakyat, agar sadar juga bahwa selain punya hak, juga punya kewajiban. Demo boleh, tetapi untuk menyalurkan aspirasi, bukan untuk merusak dan mengganggu pembangunan. Jika semua kita sadar dengan perannya masing-masing, kita yakin Lampung akan cepat maju. Tanda-tanda kemajuan itu sudah di ambang pintu. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

Unjuk Kemampuan di Bidang Seni

ebelas tim kesenian dari sejumlah kabupaten/kota di Lampung menunjukkan kemampuan terbaiknya pada malam Pergelaran Kesenian Budaya Lampung yang dipusatkan di halaman Museum Lampung, 17 Maret 2012. Kegiatan yang masih termasuk rangkaian HUT Ke-48 Provinsi Lampung ini sengaja dilaksanakan untuk menunjukkan kekayaan dan keanekaragaman budaya di Sai Bumi Ruwa Jurai. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Gatot Hudi Utomo didampingi Kabid Kebudayaan dan Kesenian Yusuf Rusman mengatakan acara itu juga sebagai bentuk apresiasi terhadap para seniman daerah Lampung sekaligus sebagai ajang unjut karya. â&#x20AC;&#x153;Kegiatan ini diikuti peserta dari seluruh kabupaten/kota, minus Kabupaten Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Lampung Timur. Saya kira ada kendala teknis yang menyebabkan ketiga kabupaten itu tidak mengirimkan utusannya pada kegiatan ini,â&#x20AC;? ujarnya. Dijelaskan, acara ini menjadi semacam pemanasan kegiatan sejenis, yaitu Festival Tari Kreasi Lampung pada Juni mendatang. Menurut Yusuf, setiap tarian dan musik tradisional yang dibawakan peserta dari setiap daerah mewakili kekayaan dan kearifan budaya lokal masing-masing. Seperti tarian Yassalam yang dibawakan oleh Kabupaten Pesawaran. Tarian ini menggambarkan keramahan, keakraban, dan kearifan warga Pesawaran. Juga keceriaan yang ingin disampaikan melalui gerak gemulai para penari yang berasal dari Kabupaten Mesuji melalui Tari Toi-Toi. Dalam ajang tersebut, Kota Bandarlampung selaku tuan rumah tampil tak kalah menarik. Para penari dari Sanggar Tapis Berseri di bawah binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandarlampung menampilkan tarian berjudul Ngelawut (melaut). Tarian ini menceritakan perjuangan para nelayan di pesisir Bandarlampung yang tetap giat mencari nafkah guna menghidupi keluarga mereka meski setiap hari harus bekerja keras di bawah deraan terik matahari. Penampilan berbeda disuguhkan para seniman dari Kabupaten Lampung Selatan. Jika daerah lain membawakan tarian, kabupaten yang dipimpin Rycko Menoza ini sengaja menyuguhkan musik tradisional jenis gamolan, dengan lagu bertajuk â&#x20AC;&#x153;Kulipangâ&#x20AC;? yang menceritakan tentang kisah hidup seorang perantau. (tim)

LAPORAN UTAMA

Sjachroedin Z.P. Luncurkan Buku Biografi Ada yang berbeda pada perayaan HUT ke-48 Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberi kado spesial dengan meluncurkan buku biografi berjudul “Inspirator Tanpa Kultus, Sebuah Biografi Sjachroedin Z.P.” yang ditulis Hesma Eryani. eluncuran buku dilaksanakan di Hotel Novotel, Sabtu (17 Maret 2012), dihadiri sejumlah tokoh nasional dan kalangan purnawirawan Polri, di antaranya Sudarto, I.G.B. Putra Astaman, Suseno, dan Sisno, juga hadir para pejabat Forkopimda Lampung dan bupati/walikota se-Lampung. Ketika memberikan sambutan pada acara peluncuran tersebut, Sjachroedin Z.P. mengaku banyak belajar dari pengalaman. “Saya bukan orang pintar. Bahkan, saya ini tukang nyontek. Saya cuma punya semangat dan saya tidak mau gampang menyerah. Seorang pemimpin adalah petarung, harus tegas, dan punya sikap yang jelas,” ujarnya. Sjachroedin bahkan mengaku tidak pernah punya mimpi menjadi polisi. “Saya itu nggak sengaja masuk polisi. Saya nekat saja. Bapak saya orang sipil, tapi saya nggak mau kalah dengan anak jenderal. Tiap hari ditempeleng sampai muka bopeng sana-sini, itu biasa di pendidikan Akabri. Tapi, saya tetap semangat. Saya tidak mau menyerah,” katanya. Dalam perjalanan kariernya di kepolisian, Sjachroedin pernah menjabat Kapoltabes Palembang, direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kapolwil Bogor, direktur Samapta Mabes Polri, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, dan Deputi Operasional Mabes Polri. Semua itu merupakan modal berharga serta menjadi bekal saat dipercaya 1,5 juta lebih penduduk Lampung sebagai gubernur Lampung. Semua jabatan itu pula yang membangun karakter bersahaja, bersahabat, disiplin, dan tegas.

Dalam buku tersebut juga diuraikan pengakuan Sjachroedin yang menghadapi pilihan yang sulit ketika peristiwa Dekrit Presiden pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Ketika itu, institusinya diobok-obok dan ditarik-tarik untuk kepentingan politik. Gus Dur –sapaan Abdurrahman Wahid–memerintahkan Polri mendukungnya mengeluarkan dan menjalani Dekrit Presiden. Perintah sama juga diberikan presiden kepada institusi lain. “Pada waktu itu, saya harus yakin untuk mengambil keputusan tegas, saya nggak rela Polri diobok-obok,” katanya. Ketika itu, Sjachroedin yakin langkah presiden salah. Keyakinan seperti itu juga dimiliki pejabat institusi terkait lainnya. Tapi, dengan berbagai pertimbangan, mereka tak bersikap dan cenderung diam. Tapi, Sjachroedin bukan tipe diam. Dengan segenap

keberanian dan risiko, dalam rapat kabinet, dia dengan tegas menolak perintah presiden. Sjachroedin sudah siap mental dan tidak asal berani. “Di belakang saya ada petugas khusus yang mengawal saya. Jika kondisi politik ketika itu chaos dan saya diperintahkan ditangkap karena menolak perintah tersebut, petugas sudah siap mengamankan saya dengan helikopter. Koper pakaian pun sudah saya siapkan. Namanya juga menghadapi situasi politik yang mencekam,” kenang Sjachroedin. Baginya, konflik politik yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sesungguhnya menjadi ujian bukan hanya bagi dirinya pribadi, juga kemandirian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sejarah mencatat, ketika itu Polri kita

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

LAPORAN UTAMA

lulus ujian. Dengan tetap berpegang teguh pada standar profesional, Polri memang tidak bisa lagi digunakan sebagai alat politik atau kekuasaan suatu pemerintahan. Peristiwa itu sangat berkesan. Bahkan mungkin paling berkesan dalam sejarah karir kepolisian Sjachroedin. “Dari pengalaman itu saya banyak belajar. Makanya kepada generasi muda, tanamkan sikap pantang menyerah itu, gigih, dan bekerja keras,” katanya. Tidak hanya memaparkan pengalaman semasa bertugas di Polri, sebagai sebuah pribadi, Sjachroedin diakui sebagai pemimpin yang hangat. Tapi dalam soal pekerjaan, dia sangat disiplin. Itu harga mati. Kedisiplinan dan kehangatan persahabatan adalah dua hal berbeda. Sehingga ketika dia bertindak tegas pada jajarannya karena tidak disiplin, orang pun memandang ia tidak bersahabat. “Saya kaget ketika menjadi gubernur. Yang namanya pejabat, kepala biro, sampai PNS bawahan, datang dan pulang seenaknya saja. Sampai hal sepele, dari upacara saja, barisnya sudah nggak benar. Ini ironi. Ini yang tidak saya temukan selama saya bertugas,” katanya. Maka pernyataan-pernyataan keras yang dilontarkan suami Truly Tri Wulandari Trisno Prawoto Atmodjo yang berdarah Jawa kepada bawahannya pun menjadi “buah bibir” di lingkup Pemprov Lampung. Menanggapi biografinya, Sjachroedin mengatakan tidak ingin apa

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

yang tergambar dari buku itu yang ditulis hanya cermin positif. “Saya tidak mau terlalu dibesar-besarkan. Saya tidak mau isinya cuma yang bagus-bagus. Saya ini manusia biasa. Ini saya sampaikan kepada penulis. Tulis saja fakta sebenarnya, silakan cari referensi itu dengan teman-teman saja, senior saya selama bertugas,” paparnya. Dalam testori mengenai sosok Sjachroedin, mantan Kapolda Jawa Barat dan Sumsel Mayjen Sisno,

mengaku bahwa Sjachroedin merupakan sosok yang memiliki kredibilitas dan sikap tegas. “Beliau ini orangnya cepat bertindak untuk mengambil keputusan sesuai momentum. Dia cepat dan berani,” akunya. Suasana peluncuran buku biografi orang nomor satu di Lampung ini berlangsung meriah. Selain diramaikan dengan artis lokal, juga turut dihadirkan sederet artis ibu kota, seperti Koes Plus dan Ari Lasso. (tim)

WARTA

Pekerjaan Proyek Terhambat Rencana Kenaikan BBM Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu membuat proyek pembangunan jalan dan jembatan di Lampung terhambat. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Arif Hidayat menjelaskan hampir seluruh proses pelelangan proyek pembangunan jalan dan jembatan terhenti karena menunggu keputusan harga BBM subsidi naik atau tidak. asalnya, kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada biaya produksi aspal, harga material, ongkos angkut, dan penunjang produksi lainnya. “Jadi, terpaksa harus menunggu keputusan pemerintah dulu. Akan dilihat berapa persen kenaikan harga BBM dan berapa pengaruhnya pada biaya produksi pembangunan jalan dan jembatan. Hampir semua proses pelelangan pun ditunda,” katanya. Hal itu dikatakan Arif usai mengikuti dialog terbuka soal rencana kenaikan harga BBM subsidi di aula perpustakaan Universitas Lampung, Selasa (3-4). Jika harga BBM jadi naik, Dinas Bina Marga menyiapkan dua opsi yang bisa ditempuh untuk menyesuaikan biaya produksi dengan kenaikan harga BBM. Opsi pertama, penyesuaian harga dengan menambah dana pembangunan, sementara opsi kedua dengan pemotongan volume paket pembangunan. “Pemotongan target artinya ada penyesuaian terhadap volume pekerjaan, misalnya dari 5 km menjadi 4 km,” ujarnya. Namun, karena harga BBM tidak jadi naik, Arif memastikan kedua opsi itu tidak akan ditempuh dan proses pelelangan bisa diteruskan. “Sekarang tinggal diumumkan saja pemenang tendernya. Mudah-mudahan Desember mendatang pembangunan dan perbaikan jalan sudah selesai,” katanya. Anggaran infrastruktur jalan di Provinsi Lampung pada tahun 2012 mendapatkan porsi cukup besar dari APBN dan APBD. Dari APBD saja infrastruktur jalan dan jembatan mendapat alokasi anggaran senilai Rp465,45 miliar. Secara keseluruhan,

belanja infrastruktur pada APBD 2012 mencapai Rp1,133 triliun dan anggaran itu terbagi untuk infrastruktur jalan serta jembatan senilai Rp465,45 miliar. Selain itu, infrastruktur pendidikan Rp204,4 miliar, pengadaan lahan Rp167 miliar, infrastruktur permukiman dan pengairan Rp166,413 miliar, dan belanja infrastruktur kabupaten/kota mencapai Rp120 miliar. Sementara anggaran perbaikan jalan dan jembatan di ruas jalan nasional di Lampung tahun 2012 mencapai Rp744,296 miliar dari APBN 2012. Anggaran itu sedikit lebih kecil daripada total anggaran perbaikan jalan dan jembatan nasional tahun 2011, yakni Rp786 miliar lebih. Dengan anggaran tersebut, SNVT Bina Marga Lampung menargetkan 92% ruas jalan nasional di Lampung yang mencapai 1.159,57 km bisa dalam

kondisi mantap. Sementara saat ini baru sekitar 86% jalan nasional yang sudah mantap. Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan menyatakan tertundanya pelaksanaan pengerjaan paket disebabkan adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Meskipun demikian, sebenarnya ada paket-paket yang sifatnya bisa menyesuaikan atau adendum. “Misalnya, sebelumnya sudah dihitung harga jalan Rp1 miliar, ternyata harga minyak naik, kan nggak cukup. Ada penyesuaian terkait hal itu di lapangan. Nanti kita lihat mana yang bisa diadendum dan mana yang tidak,” kata Hantoni. Dia menyatakan DPRD Lampung akan mencermati proses pelaksanaan pengerjaan paket di DBM Lampung. Apalgi ternyata pemerintah tidak jadi

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

WARTA menaikkan harga BBM. Jadi, dia berharap proyek-proyek tersebut segera dikerjakan agar penyelesaiannya tepat waktu. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. pun meminta Dinas Bina Marga (DBM) segera menggelar tender atas puluhan paket infrastruktur yang tertunda tersebut. “Harus cepat, jangan sampai lama-lama ditunda,” tegasnya. Gubernur mengakui penundaan pengerjaan paket-paket infrastruktur itu memengaruhi pembangunan di Lampung. “Tentu sedikit terganggu,” jelas dia. Gubernur memahami alasan penundaan karena menunggu kepastian keputusan pemerintah atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Sebab, jika BBM naik harga barang juga ikut beranjak naik dan memengaruhi harga pengerjaan. “Misalnya semua anggarannya Rp3 miliar, karena ada kenaikan harga, jadinya tidak cukup. Memang ada keraguan sebelum ada keputusan. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi,” katanya. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung I Komang Koheri menyatakan DPRD Lampung akan mengawasi proses pelaksanaan tender paket-paket infrastruktur di DBM. Komisi IV juga sepakat paket-paket itu harus segera dilelang. Anggota Komisi IV DPRD Lampung Dendy R. Kaligis menambahkan, harga-harga paket di DBM Lampung

dinilainya sudah disesuaikan dengan skema kenaikan harga BBM. Sehingga tak ada alasan untuk tidak segera melelang paket-paket itu. Terlebih pada triwulan I sudah seharusnya paket-paket itu dilelang. “Sebab, pada triwulan II kita sudah bicara pengerjaan. Saat ini triwulan I sudah hampir habis,” (tim) katanya.

Optimistis Pesisir Barat Bisa Maju PRD Provinsi Lampung optimistis Pemprov mampu memenuhi kewajiban membantu pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat sampai daerah itu mandiri setelah pembentukannya disetujui DPR. Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, sudah menjadi kewajiban Pemprov dan kabupaten induk membantu pembiayaan Pesisir Barat. Meskipun tidak menyebutkan dana yang harus diserahkan Pemprov ke Pesisir Barat, Marwan memastikan jumlahnya masih dalam batas kemampuan Pemprov. “Hasil Musrenbang menyebutkan ada tambahan anggaran sekitar Rp500 miliar. Jadi kalau misalnya untuk Pesisir Barat hanya Rp5 miliar masih cukup,” kata Marwan. Terkait dengan pengesahan kabupaten baru itu, dia optimistis dapat mendorong percepatan kesejahteraan rakyat, sepanjang pemerintahan baru nantinya dapat mengelola Pesisir Barat dengan baik. “Banyak daerah baru dievaluasi Mendagri, yang di Lampung tidak termasuk. Intinya pemekaran itu untuk mempercepat pembangunan. Jadi jangan sampai APBD Pesisir Barat nanti hanya bisa membayar pegawai, tapi juga harus menyejahterakan rakyatnya,” katanya. Sementara Pemprov Lampung akan menyerahkan beberapa aset kepada Kabupaten Pesisir Barat setelah undang-undang pembentukan daerah pemekaran Lampung Barat itu disahkan Pemerintah Pusat. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sekprov Lampung Ali Subaidi mengatakan aset yang akan diserahkan merupakan milik Pemprov yang berada di daerah Pesisir Barat. Beberapa aset yang kemungkinan

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

diserahkan adalah tanah yang dikelola Dinas Pertanian di daerah Biha dan tanah serta bangunan milik Dinas Pendapatan di Krui. “Penyerahan akan dilakukan setelah kabupaten ini resmi berdiri dan sudah ada penjabat bupatinya. Nanti, lebih jelasnya akan diatur dalam juklak dan juknis yang biasanya terbit sesaat setelah UU-nya disahkan,” kata Ali Subaidi. Gubernur Sjachroedin Z.P. mengatakan Pemprov mulai merancang pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Barat sebagai langkah awal jika UU pembentukan kabupaten itu disahkan Pemerintah Pusat. Sedangkan penunjukan penjabat (Pj.) bupati akan dibahas setelah UU pembentukan Kabupaten Pesisir Barat terbit. “Nanti diajukan beberapa nama kepada Menteri Dalam Negeri. Tapi belum dibahas siapa saja calonnya. Masih menunggu UU-nya terbit dahulu dong,” ujarnya. Jika UU-nya sudah terbit, Gubernur mengimbau seluruh masyarakat Pesisir Barat dan lembaga yang mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) itu agar bersinergi mendukung pemerintah dan pembangunan di sana sehingga daerah itu bisa berkembang dengan baik. Apalagi Pesisir Barat memiliki potensi yang berlimpah khususnya di bidang pariwisata, perikanan, dan kelautan, serta perkebunan kelapa sawit. “Semua harus dikelola dengan baik agar ke depannya kabupaten ini dinilai baik Pemerintah Pusat. Kalau dianggap tidak mampu kan bisa dilebur kembali dengan daerah induknya. Perjuangan masyarakat jadi sia-sia,” kata Gubernur. (tim)

RENUNGAN

Cinta, Kasih, dan Pengorbanan Aku dilahirkan di sebuah dusun pegunungan terpencil. Hari demi hari, orang tuaku membajak tanah kering kuning dan punggung mereka yang kusam menghadap ke langit terpanggang matahari. Kehidupan kami sangat sederhana, boleh dikata masih jauh dari kecukupan, apalagi kemewahan. ku mempunyai seorang adik, usianya tiga tahun lebih muda dariku. Suatu ketika, untuk membeli sebuah sapu tangan yang juga dimiliki semua gadis di sekelilingku, aku mencuri uang dari laci ayahku. Merasa kehilangan, ayah segera memanggil aku dan adikku. Dia pun menyuruh kami berlutut di depan tembok, dengan sebuah tongkat bambu di tangannya. “Siapa yang mencuri uang itu?” Ayah bertanya. Aku terpaku, terlalu takut untuk berbicara, apalagi mengaku. Karena ayah tidak mendengar di antara kami ada yang mengaku maka dia mengatakan, “Baiklah, kalau begitu kalian berdua layak dipukul!” Dia mengangkat tongkat bambu itu tingi-tinggi. Tiba-tiba, adikku mencengkeram tangan ayah dan berkata, “Ayah, aku yang melakukannya!” Tongkat panjang itu menghantam punggung adikku bertubitubi. Ayah begitu marahnya sehingga dia terus-menerus mencambuk adikku sampai akhirnya kelelahan sendiri. Sesudahnya, Ayah duduk di atas ranjang batu bata kami dan memarahi adikku, “Kamu sudah belajar mencuri di rumah sekarang. Hal memalukan apalagi yang akan kamu lakukan pada masa mendatang? Kamu layak dipukul sampai mati! Kamu pencuri tidak tahu malu!” Malam itu, ibu dan aku memeluk adikku. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi ia tidak menitikkan air mata setetes pun, bahkan tidak mengeluh sedikit pun. Di pertengahan malam itu, saya tiba-tiba mulai menangis dan mulai terdengar meraung-raung. Aku membenci diriku sendiri karena tidak memiliki

keberanian untuk mengaku. Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata, “Kak, jangan menangis lagi. Semuanya sudah terjadi.” Bertahun-tahun telah lewat, tapi insiden tersebut masih kelihatan seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah lupa tampang adikku ketika ia melindungiku. Waktu itu, adikku berusia 8 tahun dan aku berusia 11 tahun. Ketika adikku berada pada tahun terakhirnya di SMP, ia lulus untuk masuk ke SMA di kota kabupaten. Pada saat yang sama, aku diterima masuk universitas di kota provinsi. Malam itu, ayah berjongkok di halaman, menghisap rokok tembakaunya, bungkus demi bungkus. Saya mendengar ayah memberengut, “Kedua anak kita lulus dengan nilai yang begitu bagus.” Ibu mengusap air matanya yang mengalir dan menghela napas sambil berkata, “Apa gunanya? Bagaimana mungkin kita bisa membiayai keduanya sekaligus?” Saat itu juga, adikku berjalan keluar, duduk di hadapan ayah dan berkata, “Ayah, aku tidak mau melanjutkan sekolah lagi, telah cukup aku membaca banyak

buku.” Ayah mengayunkan tangannya dan memukul wajah adikku sambil berkata, “Mengapa kau mempunyai jiwa yang begitu keparat lemahnya? Bahkan jika berarti saya mesti mengemis di jalanan, saya akan menyekolahkan kamu berdua sampai selesai!” Aku pun mendekati adikku, menjulurkan tanganku selembut yang aku bisa ke mukanya yang bengkak memerah dan berkata, “Seorang anak laki-laki harus meneruskan sekolahnya. Kalau tidak, ia tidak akan pernah bisa meninggalkan kemiskinan ini.” Kujelaskan bahwa aku telah memutuskan untuk tidak lagi meneruskan ke universitas. Tapi siapa sangka keesokan harinya, sebelum fajar, adikku telah pergi meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit makanan kering sebagai bekal. Dia pun meninggalkan secarik kertas di atas bantalku dengan tulisan, “Kak, masuk ke universitas tidaklah mudah. Saya akan pergi mencari kerja dan mengirimimu uang.” Aku memegang kertas tersebut di atas tempat tidurku dan menangis dengan airmata bercucuran sampai suaraku hilang. Tahun itu, adikku berusia 17 tahun dan aku 20. Dengan uang hasil utangan ayahku dari seluruh dusun dan uang hasil adikku mengangkut semen di lokasi konstruksi, aku akhirnya sampai pada tahun ketiga di universitas. Suatu hari, aku sedang belajar di kamar kosku, ketika teman sekamarku masuk dan memberitahukan, “Ada seorang penduduk dusun menunggumu di

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

RENUNGAN luar sana!” Mengapa ada penduduk dusun mencariku? Aku keluar kamar dan melihat adikku dari jauh, seluruh badannya kotor tertutup debu semen dan pasir. Aku menanyakannya, “Mengapa kamu tidak bilang pada teman sekamarku bahwa kamu adalah adikku?” Dia menjawab sambil tersenyum, “Lihat bagaimana penampilanku. Apa yang akan mereka pikir jika mereka tahu aku adalah adikmu? Apa mereka tidak akan menertawakanmu?” Aku merasa trenyuh dan air mata memenuhi mataku. Aku menyapu debu-debu dari badan adikku, dan tersekat kata-kataku, “Aku tidak perduli omongan siapa pun! Kamu adalah adikku, apa pun juga! Kamu adalah adikku, bagaimanapun penampilanmu.” Dari sakunya, adikku mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Ia memakaikannya kepadaku dan terus menjelaskan, “Saya melihat semua gadis kota memakainya. Jadi aku pikir kamu juga harus memilikinya.” Aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Aku menarik adikku ke dalam pelukanku dan menangis serta menangis. Tahun itu, adikku berusia 20 dan aku 23. Kali pertama aku membawa pacarku ke rumah. Kaca jendela yang pecah telah diganti dan kelihatan bersih di manamana. Setelah pacarku pulang, aku menari seperti gadis kecil di depan ibuku. “Sebenarnya Ibu tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang dan waktu untuk membersihkan rumah kita hanya untuk menyambut pacarku!” Tetapi, katanya sambil tersenyum, “Itu adalah pekerjaan adikmu yang pulang awal untuk membersihkan rumah. Tidakkah kamu melihat luka pada tangannya? Ia terluka ketika memasang kaca jendela baru itu.” Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku. Melihat mukanya yang kurus, seratus jarum terasa menusukku. Aku mengoleskan

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

sedikit salep pada lukanya dan membalutnya. Aku bertanya, “Apakah luka itu sakit?” “Tidak, tidak sakit. Kamu tahu, ketika saya bekerja di lokasi bangunan, batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap waktu. Bahkan itu tidak menghentikanku bekerja dan....” Di tengah kalimat itu aku mengulurkan tanganku dan menutup bibirnya. Kemudian aku membalikkan tubuhku, memunggunginya, dan air mata mengalir deras turun ke wajahku. Tahun itu, adikku 23 dan aku berusia 26. Ketika sudah menikah, aku tinggal di kota. Seringkali aku dan suamiku mengundang orang tuaku untuk datang dan tinggal bersama kami, tetapi mereka tidak pernah mau. Mereka mengatakan, sekali meninggalkan dusun, mereka tidak akan tahu harus mengerjakan apa. Adikku juga tidak setuju dan mengatakan, “Kak, jagalah mertuamu saja. Aku akan menjaga ibu dan ayah di sini.” Ketika suamiku diangkat menjadi direktur perusahaan, kami menginginkan adikku mendapatkan pekerjaan sebagai manajer pada bagian pemeliharaan. Tetapi adikku menolak tawaran tersebut. Ia bersikeras memulai bekerja sebagai tukang reparasi. Suatu hari, ketika adikku berada di atas sebuah tangga untuk memperbaiki kabel, ia terkena sengatan listrik, jatuh dari tangga, dan masuk rumah sakit. Aku dan suamiku menjenguknya. Melihat gips putih pada kakinya, aku menggerutu, “Mengapa kamu menolak menjadi manajer? Manajer tidak harus melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti ini. Lihat kamu sekarang, luka yang begitu serius. Mengapa kamu tidak mau mendengar kami sebelumnya?” Dengan tampang yang serius pada wajahnya, ia membela keputusannya, “Pikirkan kakak ipar. Ia baru saja jadi direktur dan saya hampir tidak berpendidikan. Jika saya menjadi manajer, berita seperti apa yang akan tersebar?”

Mata suamiku dipenuhi air mata dan kemudian keluar katakataku sepatah-sepatah, “Tapi kamu kurang pendidikan juga karena aku!” “Mengapa membicarakan masa lalu?” kata adikku sambil menggenggam tanganku. Tahun itu, Adikku berusia 26 dan aku 29. Adikku berusia 30 ketika ia menikahi seorang gadis petani dari dusun kami. Dalam acara pernikahannya, pembawa acara perayaan itu bertanya kepadanya, “Siapa yang paling kamu hormati dan kamu kasihi?” Tanpa berpikir adikku menjawab, “Kakakku.” Ia melanjutkan dengan menceritakan kembali sebuah kisah yang bahkan aku tidak lagi mengingatnya. “Ketika masih SD, kami harus bersekolah yang lokasinya berada pada dusun yang berbeda. Setiap hari kakakku dan aku berjalan selama dua jam untuk pergi dan pulang ke dan dari sekolah. Suatu hari, aku kehilangan satu sarung tanganku. Kakakku memberikan satu miliknya. Ia hanya memakai satu saja dan berjalan sejauh itu. Ketika kami tiba di rumah, tangannya begitu gemetaran karena cuaca yang begitu dingin sampai ia tidak dapat memegang sumpitnya. Sejak hari itu, saya bersumpah bahwa selama saya masih hidup, saya akan menjaga kakakku dan berbuat baik kepadanya.” Tepuk tangan membanjiri ruangan itu. Semua tamu memalingkan perhatiannya kepadaku. Kata-kata begitu susah kuucapkan meski keluar juga, “Dalam hidupku, orang yang paling layak mendapat ucapan terima kasih adalah adikku.” Dan dalam kesempatan yang paling berbahagia itu, di depan kerumunan perayaan itu, air mata bercucuran turun dari wajahku seperti sungai. Adikku telah begitu banyak berkorban untukku hanya untuk membalas kebaikan kecil yang pernah aku lakukan padanya. (Disadur dari kisah nyata anak Korea Selatan)

WARTA

Warga Apresiasi Program Wisata Rohani Kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung yang berani mengalokasikan dana besar untuk pembangunan kerohanian di Lampung mendapat simpati dan apresiasi dari masyarakat. Warga mengaku senang dan terbantu dengan kegiatan-kegiatan tersebut, baik kegiatan wisata rohani maupun pembangunan masjid berornamen Lampung. anyak masyarakat yang hanya bermimpi bisa berangkat umrah. Ternyata Pemprov Lampung peduli, seolah memahami warganya yang masih berada dalam garis kemiskinan dan memberikan kesempatan berangkat ke tanah suci. Kami senang pemprov ternyata peduli,” terang Usen, warga Jl. P. Senopati Raya RT 02/Lk. I Kelurahan Harapanjaya, Sukarame, Bandarlampung. Tidak hanya itu, lanjut Usen, warga di wilayahnya juga merasa terbantu dengan uluran tangan pemprov dan pemerintah kota yang merehabilitasi Masjid Nurul Yaqin yang kini memiliki ornamen khas Lampung. “Warga sangat gembira. Karena selama ini hanya mempunyai masjid yang tidak representatif. Sementara mau membangun secara swadaya juga tak mampu. Dananya dari mana? Mau urunan selama 10 tahun pun sangat sulit terlaksana,” kata Usen yang juga pengurus Masjid Nurul Yaqin. Sejak selesai dibangun pada akhir Februari lalu, jamaah mulai berbondong-bondong memadati masjid. “Kegiatan pengajian lebih hidup. Anakanak mulai ramai mengaji. Mereka senang karena punya masjid yang bagus,” katanya. Sementara Nahrawi, ketua panitia pembangunan masjid, menyampaikan berterima kasih kepada Pemprov Lampung dan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N sehingga warga kini memiliki masjid. Ungkapan syukur juga terus meluncur dari bibir Sukirman, warga Jalan Ratu Dibalau, Tanjungsenang,

“

Bandarlampung. Pria 63 tahun ini tak menyangka bisa melaksanakan umrah berkat Pemprov Lampung. Pria yang sehari-hari menjadi petugas parkir di Polresta Bandarlampung ini sangat berterima kasih kepada Gubernur Sjachroedin Z.P. yang telah membiayai dirinya untuk menjalankan ibadah umrah. “Saya berharap program umrah yang dicanangkan pemprov bagi orang miskin seperti saya ini dapat berlanjut agar semua warga Lampung yang tidak memiliki biaya dan ingin menjalankan umrah dapat tercapai,” kata Sukirman. Pria tamatan Sekolah Teknik Mesin Bandung (setingkat SMP) ini menceritakan bahwa dirinya sejak lama ingin menjalankan ibadah haji. Namun karena terkendala biaya, pensiunan PNS Polri Mapolresta Bandarlampung ini

urung melaksanakan niatnya itu. “Tidak bisa naik haji, umrah pun jadi. Memang Allah memberikan jalan untuk saya umrah melalui tangan Pak Gubernur,” katanya. Bapak empat anak ini menambahkan jika dana umrah yang dianggarkan Pemprov Lampung dihilangkan, dia tidak setuju, karena bantuan itu sangat penting bagi banyak orang. Pemprov Lampung akan tetap memberlakukan program wisata rohani dan pembangunan masjid ornamen Lampung. Hal itu ditegaskan Asisten Bidang Kesra Pemprov Lampung dr. Relliyani Rusdi. “Program tersebut memang sudah sewajarnya dilakukan. Jika dikatakan pemborosan, semua pihak harus melihat kembali besaran APBD Lampung. Dikatakan pemborosan anggaran,

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

WARTA

kita ambil sekian persen untuk agama itu saya kira masih pantas,” kata dia. Menurut Relliyani, saat ini APBD Lampung menyentuh angka Rp2,8 triliun. “Kalau hanya diambil sekitar Rp8 miliar untuk kegiatan keagamaan, saya kira hanya sekian persen dan itu wajar karena juga untuk membantu masyarakat secara langsung,” jelasnya. Relli menjelaskan untuk tahun 2012 ini, seperti tahun sebelumnya, sebanyak 400 orang rencananya diberangkatkan untuk ikut wisata rohani. Nah, pendaftar yang berminat angkanya sudah menyentuh ribuan aplikasi. Namun, ada proses seleksi yang diterapkan Pemprov Lampung. Bahkan, Gubernur Sjachroedin Z.P. sendiri turun langsung dengan melihat aplikasi para calon yang akan berangkat mengikuti wisata rohani seperti umrah. “Kalau proses seleksinya itu ada surat permohonan dari yang bersangkutan, kemudian kita seleksi, lalu diajukan ke gubernur yang nantinya akan menyeleksi satu per satu. Untuk tahun ini sekitar 400 orang, tetapi yang masuk aplikasinya sudah ribuan,” jelas Relliyani. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terkait program tersebut cukup tinggi. Relliyani menyatakan program itu tak akan pernah putus, sehingga tiap tahun terhitung mulai Januari dan Februari akan terus bergulir. Mereka yang lulus seleksi juga memiliki kategori-kategori tertentu. “Latar belakang kemampuan dilihat juga. Misalnya pegawai

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

golongan 1. Lalu seperti penjaga palang kereta dan penjaga makam. Kalau guru mengaji sudah banyak yang berangkat. Saat ini pemprov juga agak terbantu karena sejumlah pemkab/pemkot mengadakan program serupa,” kata dia. Pemkab dan pemkot yang menggelar program serupa itu antara lain Tulangbawang, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Bandarlampung. “Memang baru sedikit-sedikit. Disesuaikan anggaran kabupaten/kota masingmasing,” tuturnya. Kebijakan gubernur itu, imbuh Relli, dipertimbangkan atas dasar keseimbangan antara sisi rohani dan duniawi. Pemerhati sosial keagamaan yang juga Rektor IAIN Raden Intan Lampung Dr. Moh. Mukri menyatakan program wisata rohani yang digelar Pemprov Lampung harus dilihat dari sisi pemberdayaan sosial keagamaan. Sebab, masyarakat Lampung masih termasuk memiliki kultur masyarakat yang religius. Apalagi mereka yang diberangkatkan memang tidak mampu secara finansial dan diprioritaskan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sosial keagamaan seperti para guru mengaji ataupun penjaga masjid. “Tinggal bagaimana menentukan siapa yang diberangkatkan. Artinya, dalam hal menentukan orang, mesti ada transparansi. Kalau itu diniatkan umrah atau haji, harus kita dukung. Ingat, kita negara muslim dan Lampung memiliki masyarakat berkultur religius,” jelasnya. Mukri melanjutkan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai umara untuk memperhatikan kehidupan sosial keagamaan masyarakatnya. “Siapa pun pemimpinnya, saya kira, kita memang perlu melihatnya dari kacamata yang berbeda. Ada nilai spiritual yang diharapkan muncul dari program semacam itu,” (tim) katanya.

Perlu Ada Peningkatan

Yandri Nazir

omisi V DPRD Provinsi Lampung menilai perlu ada peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas, penerima bantuan program kerohanian dari Pemprov Lampung. Menurut Ketua Komisi V Yandri Nazir, program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengerjakan ibadah umrah dan haji. “Mereka yang tidak mampu akan sangat bahagia karena bisa berangkat ke tanah suci. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan bangsa. Apalagi program ini sudah sejak beberapa tahun lalu dilaksanakan dan terbukti banyak manfaatnya,” kata dia. Menurut anggota DPRD dari Partai Demokrat itu, program wisata rohani juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan. “Kalau memang untuk masyarakat yang tidak mampu, kami akan mendukung program tersebut. Untuk agama lain selain Islam, juga perlu diberikan meski porsinya disesuaikan,” katanya. Jika memang perlu ditingkatkan, Yandri menyatakan DPRD Lampung akan terus membantu untuk penganggarannya melalui APBD. “Apa salahnya kalau memang memberikan banyak manfaat. Berdasarkan penjelasan dari Biro Sosial, kegiatan tersebut ternyata memang banyak membantu masyarakat,” ujarnya. (tim)

OBITUARI

Selamat Jalan Pak Jusni Sofyan! Innalillahi wainnailahi rojiun. Masyarakat Lampung kehilangan putra terbaiknya. Anggota DPRD Lampung, Jusni Sofyan (61), meninggal dunia karena serangan jantung di kediamannya, Kalimalang, Jakarta, Sabtu (3 Maret 2012) pagi. Almarhum dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalimalang.

etua Badan Kehormatan DPRD Lampung itu meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Jusni yang dilahirkan di Telukbetung, 26 Mei 1951. Mantan Manajer PT Pelindo Panjang itu sebelumnya pernah kena serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit (RS) Bumi Waras, Bandar Lampung. Untuk kesembuhan penyakitnya, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Lampung tersebut dirujuk ke RS Harapan Kita, Jakarta. “Pak Jusni mengembuskan napas terakhir ketika tidur. Keluarga tidak ada yang tahu, padahal malam sebelum tidur almarhum sempat menelepon sejumlah kolega di Dewan dan partai dan menanyakan perkembangan DPRD serta partai,” kata Bendahara Partai Hanura Lampung Nurhasanah, yang ikut melayat ke rumah duka. Di mata koleganya, Jusni dikenal memiliki figur kepemimpinan mumpuni. Makanya, tak heran jika almarhum dipilih menjadi ketua Badan

Kehormatan DPRD. “Begitu cepat dia meninggalkan teman-teman,” kata Nurhasanah. Jusni Sofyan adalah sosok pekerja keras. Demi panggilan tugas, Jusni Sofyan kadang harus meninggalkan keluarga

hingga berhari-hari. Keluarga pun memaklumi. “Saya kerap meninggalkan keluarga. Dulu pernah ke Telukbayur. Pernah juga ke Sulawesi dan Surabaya,” kata Jusni beberapa bulan lalu. Mantan Senior Manager SDM PT

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

OBITUARI Pelindo II itu tak pernah mengajak keluarganya ketika mendapat tugas ke luar kota. Dengan begitu, dia bisa fokus dengan pekerjaannya. Sejak muda, Jusni terbiasa berorganisasi sehingga begitu masuk di lingkungan DPRD Lampung, dia tinggal menyesuaikan sedikit saja. Dalam obrolannya Jusni pernah menyatakan bahwa pengalaman berorganisasi dan bekerja di BUMN sedikit banyak membantunya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil

rakyat. â&#x20AC;&#x153;Saya memilih menjadi legislator karena terpacu untuk memajukan Lampung,â&#x20AC;? kata Jusni ketika awal-awal masuk gedung DPRD Lampung. Sebelum terjun ke pentas politik, Jusni Sofyan menekuni pekerjaan di bidang sistem transportasi kepelabuhanan dan human resources management. Dia tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting di PT Pelindo dan perusahaan asing bidang pelayaran. Almarhum juga tercatat sebagai

dosen di Universitas Trisaksi. Bahkan, setelah pensiun pada 1 Juni 2007, Jusni masih diminta Hutchison Port Indonesia sebagai executive advisor. Visi dan misi Jusni menjadi wakil rakyat ingin meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Lampung, serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perhubungan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan BUMN/ BUMD. (tim)

Dua Kursi Dewan Kini Kosong ingga akhir Maret 2012 ada dua kursi anggota DPRD Provinsi Lampung yang kosong dan segera menjalani pergantian antarwaktu. Kursi pertama ditinggalkan oleh Khamamik, anggota dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang saat ini menjadi Bupati Mesuji dan kursi kedua yang ditinggalkan Jusni Sofyan dari Partai Hanura yang meninggal dunia pada awal Maret lalu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara resmi telah memberhentikan Khamamik dari keanggotaan DPRD Provinsi Lampung. Dengan demikian, ada dua kursi di lembaga perwakilan rakyat itu yang hingga kini masih lowong. Khamamik, yang kini telah menjadi bupati Mesuji itu, diberhentikan oleh Mendagri melalui surat keputusan nomor 161.18-38/ 2012. Surat ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi pada 30 Januari 2012. Surat keputusan Khamamik, yang berasal dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), itu berdasar surat usulan DPRD Lampung No. 160/993/12.01/2011 yang diteruskan oleh Pemprov Lampung melalui surat Gubernur Lampung No. 160/218/02/2012. Kemudian kursi DPRD Lampung yang lowong atas nama Jusni

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

Drs. Hi. Jusni Sofjan, MM. (alm)

Hi. Khamamik

Sofjan dari Partai Hanura, berhalangan tetap karena meninggal dunia. Sementara dua calon anggota legislatif yang berpeluang menggantikan Khamamik dan Jusni Sofjan melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) ternyata telah mengundurkan diri, sehingga berpeluang diberikan kepada urutan di bawahnya. Caleg dari PDK yang berpeluang menggantikan Khamamik sebagai anggota DPRD Lampung periode 2009â&#x20AC;&#x201D;2014 adalah Najmul Fikri. Perolehan suara Najmul sebanyak 1.734 suara atau memperoleh suara terbesar kedua di bawah Khamamik, 17.200 suara. Namun, karena Najmul

telah mengundurkan diri dari partau, caleg pengganti berikutnya adalah Octoria Herrykadewi yang memperoleh 1.397 suara. Sedangkan caleg yang berpeluang menggantikan Jusni Sofjan semestinya adalah M. Fajar Saptoko Putro yang mendapatkan 1.914 suara atau di bawah Jusni Sofyan yang memperoleh 7.018 suara. Namun, Fajar juga telah mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan kesibukan pekerjaan yang kini sedang digelutinya. Dengan demikian, calon berikutnya yang berpeluang menggantikan Jusni adalah Napiliyon Aswari dengan perolehan 1.691 suara pada Pemilu 2009. (tim)

KOLOM

Dilema Manusia dan Narasi Positif Oleh Audifax Ramadan Bergiat di Forum Studi Kebudayaan (FSK) ITB dan Pustaka Kushala

Penerapan narasi positif sebenarnya sederhana dan dapat dilakukan pada banyak persoalan, mulai pengasuhan, pengajaran, hingga manajemen. Namun banyak orang enggan melakukannya dan mereka lebih suka memberikan proyeksi negatif dan menciptakan tekanan yang justru seringkali memunculkan permasalahan. ow many roads must a man walk down, before you call him a man (Berapa banyak jalan yang harus dilalui seorang lelaki, sebelum Anda menyebutnya sebagai lelaki?). Pertanyaan itu ada dalam lagu Blowing in the Wind yang dipopulerkan Bob Dylan. Pertanyaan menarik mengenai dilema menjadi manusia. Ternyata, manusia tak dengan sendirinya menjadi manusia hanya karena tergolong spesies manusia. Memikirkan jawaban pertanyaan tersebut, saya menjadi teringat beberapa kisah dari dongeng maupun film. Saya menemukan pada kisah-kisah itu ada pesan yang bisa jadi penting namun terabaikan, yaitu “narasi positif”. Dalam dongeng Pinokio yang ditulis oleh Carlo Collodi pada tahun 1883, sang boneka kayu dijanjikan oleh peri bisa menjadi manusia jika mendengar suara hatinya. Suara hati ini disimbolkan Jimmy Cengkerik. Persoalan kejujuran, keberbaktian, dan cinta kemudian mengemuka dan menjadi warna dari kisah tersebut.

Selain itu, ada satu persoalan penting dalam kisah tersebut, yaitu harapan Gepetto, si tukang kayu agar Pinokio menjadi manusia seutuhnya. Di momen puncak, kasih sayang Gepetto membuatnya rela mempertaruhkan nyawa demi mencari Pinokio. Mereka pun bertemu di dalam perut seekor ikan paus. Cinta Gepetto pada Pinokio menandai titik balik Pinokio menjadi manusia seutuhnya. Khazanah Yunani memiliki mitologi serupa, yaitu Pygmalion. Dikisahkan, Pygmalion adalah seorang pemahat yang suatu ketika jatuh cinta pada patung perempuan dari gading yang merupakan karyanya sendiri. Pygmalion memanjatkan doa kepada Venus, sang Dewi Cinta, “Aku berharap patung gading pahatanku akan berubah menjadi perempuan sesungguhnya.” Venus mengabulkannya dan patung tersebut benar-benar hidup menjadi manusia. Kembali kita menemukan persoalan cinta dan harapan Pygmalion. Kisah ini di kemudian hari berkembang menjadi teori Pygmalion Effect, yaitu teori mengenai harapan positif. Sebuah film pop di tahun 1987, berjudul Mannequin menampilkan cerita yang kurang lebih sama. Di Mesir kuno, Ema “Emmy” Hasure bersembunyi dalam piramid dari ibunya yang mencoba menikahkan dengan seorang juragan unta. Emmy berdoa kepada dewa agar dirinya diberi jalan keluar dan menemukan cinta sejatinya. Permohonan Emmy terkabul dan ia mengembara melampaui ruang dan waktu hingga terdampar di Philadelphia pada tahun 1987. Dikisahkan, Jonathan Switcher, seorang pekerja muda di perusahaan manekin, membuat sebuah manekin yang sangat indah, begitu indahnya hingga ia memperlakukan istimewa. Kelakuannya ini membuat Jonathan kemudian dipecat dari perusahaan tersebut. Namun, perjalanan hidup memertemukan kembali Jonathan dengan manekin buatannya di sebuah etalase department store. Petualangan pun dimulai ketika manekin itu hidup menjadi Emmy atau Ema Hasure.

Sayangnya, Emmy hidup hanya jika berdua dengan Jonathan. Jika ada orang lain yang melihat, Emmy kembali menjadi manekin. Sampai suatu ketika Jonathan memertaruhkan nyawanya ketika manekin itu hendak dihancurkan bersama manekinmanekin lain. Cinta Jonathan yang begitu besar, kemudian membuat Emmy dapat hidup seutuhnya, ia tak berubah kembali menjadi manekin walau ada orang selain Jonathan yang melihatnya. Cerita-cerita tersebut memuat pesan pentingnya sebuah proyeksi narasi positif dari orang lain untuk sebuah kemanusiaan yang seutuhnya. Proyeksi narasi positif memiliki dua elemen penting, yaitu cinta dan kepercayaan akan kemenjadian orang yang dicintai. Dalam dunia motivasi, berkembanglah teori berdasar narasi positif atau harapan positif yang diproyeksikan pada seseorang, yaitu teori Pygmalion Effect. Dikenal juga dengan nama Rosenthal Effect, karena studi mengenai hal ini dipelopori oleh Robert Rosenthal dan Lenore Jacobson. Pygmalion effect adalah fenomena di mana semakin besar ekspektasi positif kita proyeksikan pada seseorang, misalnya anak, siswa, atau karyawan, maka akan semakin baik performa mereka. Robert Rosenthal dan Lenore Jacobson melaporkan dan mendiskusikan panjang lebar efek Pygmalion. Dalam studi mereka, jika guru mengharapkan kinerja yang meningkat pada beberapa anak-anak maka yang terjadi kemudian anak-anak itu memang menunjukkan peningkatan. Tujuan dari percobaan untuk mendukung hipotesis “Realitas yang Dapat Dipengaruhi oleh Harapan Orang Lain”. Pengaruh ini dapat menguntungkan serta merusak tergantung pada label atau narasi yang diproyeksikan pada individu. Efek harapan dari pengamat, termasuk melibatkan harapan yang tidak disadari atau bias, ternyata dapat diuji dalam situasi kehidupan nyata. Rosenthal menemukan bahwa harapan itu memperoleh

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

KOLOM pemenuhannya karena kenyataan menciptakan self-fulfilling prophecy (nubuatan yang memperoleh pemenuhan dengan sendirinya) sebagai hasilnya. Carol Dweck, psikolog yang mempelajari motivasi, mengatakan bahwa semua nasihat mengenai pengasuhan di dunia bisa disaring menjadi dua aturan sederhana: perhatikan apa yang mempesona anak-anak dan pujilah mereka untuk usahanya. Dalam sebuah studi menarik, Dweck membagi tujuh ratus anak sekolah menengah pertama yang memiliki pencapaian rendah ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diberikan pelatihan keterampilan belajar selama delapan minggu dan kelompok kedua diberi pelatihan yang sama dengan tambahan: satu sesi selama lima puluh menit yang menggambarkan bagaimana otak manusia tumbuh ketika ia ditantang. Dalam satu semester, kelompok kedua dapat meningkatkan nilai dan kebiasaan belajar mereka secara signifikan. Para peneliti tidak memberitahu para guru dari kelompok mana anak-anak itu berasal, namun para guru mengetahuinya. Meski para guru tidak bisa menunjuk siapa berasal dari kelompok mana, namun para guru mengetahui suatu perubahan besar telah terjadi. Penerapan narasi positif, dapat dilakukan pada banyak persoalan, mulai pengasuhan, pengajaran hingga manajemen. Saya merenungkan, sebenarnya ini hal sederhana, namun agaknya sulit dilakukan orang dewasa. Banyak orang lebih suka menciptakan tekanan dan proyeksi negatif pada orang lain, termasuk murid, anak, dan karyawan. Padahal, hal semacam ini seringkali justru memunculkan permasalahan, misalnya dengan tidak berkembangnya anak didik, konflik psikis pada anak, atau kinerja karyawan yang buruk karena merasa tidak dihargai. Saya berharap jawaban dari permasalahan ini tidak ada pada Blowing in the Wind seperti dalam lagu Bob Dylan tersebut, melainkan kita temukan pada hati kita masing-masing. Semoga menjadi perenungan kita bersama. (*)

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

Kekuatan Cinta ikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percekcokan pun sering terjadi. Apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si Paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang Paman berpesan, “Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu.” Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang Paman penjual obat. Dilayaninya sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari, ia menyuguhkan aneka makanan kesukaan si ibu mertua. Sang menantu pun bersikap sangat baik, tak pernah membantah, selalu

tersenyum, dan memperlakukan ibu mertuanya dengan sangat baik. Tidak terasa, empat bulan telah berlalu dan terjadilah perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun merasa tersentuh. Ia berbalik mulai menyayangi si menantu bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu temanteman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang Paman penjual obat, “Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat Paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong Paman, saya tidak ingin dia meninggal karena racun yang telah saya berikan.” Sang Paman tersenyum puas dan berkata, “Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Bubuk yang saya berikan dulu bukanlah racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Sekarang semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan padanya.” Cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kekuatan kasih dan kekuatan perhatian serta cinta. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, meluluhkan ketidakpedulian, melunakkan hati yang keras dan menghilangkan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian juga mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan berbahagia! (Andrie Wongso)

ASPIRASI

Warga Minta Lahan 7.000 Ha Dikembalikan Warga tiga kampung di Kecamatan Gedongmeneng, Kabupaten Tulangbawang, mengharapkan hak guna usaha (HGU) PT Sugar Group atas lahan seluas 7.000 hektare dikembalikan kepada masyarakat setempat. arga meminta lahan yang terdapat di Rawa Isem Payeu Bonou, seluas kurang lebih tujuh ribu hektare dikeluarkan dari HGU Sugar Group. Sebelum dikuasai PT Sugar Group, lahan itu menjadi sumber penghidupan turun temurun warga setempat,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Junaidi Auly. Permintaan warga itu disampaikan saat Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan ke Tulangbawang, termasuk ke Kampung Bakungudik, Bakungilir dan Bakungrahayu. Kunjungan dalam masa reses tersebut dilaksanakan pada pekan keempat Maret 2012. “Mereka juga minta agar kampungnya mendapat penerangan listrik serta dapat memanfaatkan jalan poros Portal - Simpang Nakula, karena itu adalah jalan provinsi,” ujarnya. Selain itu, warga juga mengeluhkan asap yang dihasilkan dari pembakaran saat panen tebu karena mempengaruhi kesehatan mereka. “Kami sudah mengonfirmasi pihak Sugar Group terkait keluhan warga itu, kita tunggu saja perkembangannya,” katanya. Junaidi mengusulkan kepada Sugar Group agar lahan Rawa Isem Payeu Bonou dijadikan sebagai kawasan konservasi, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan rawa untuk aktivitas budi daya sepanjang tidak merusak lingkungan. Sementara terkait pengelolaan jalan poros, ia menyebutkan perlu ada kesepakatan antara Pemprov Lampung dan pihak Sugar Group terhadap hak dan kewajiban masing-masing sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya pemeliharaan jalan dan penanganan keamanan oleh perusahaan.

“

“Masalah penerangan listrik perlu dikoordinasikan dengan PLN dan soal pembakaran saat panen pernah dicek oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan dinyatakan masih dalam ambang batas yang diperbolehkan,” katanya. Ingin Gabung ke Metro Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (DP) IV Metro dan Lamtim merespon keinginan Kota Metro memasukkan Kecamatan Metrokibang ke wilayahnya. Respons dukungan dinyatakan tujuh wakil rakyat asal DP IV, yaitu Yandri Nazir, Abdul Haris, Mega Putri Tarmiji, Bambang Imam Santoso, Abdul Hakim, Erpani, dan Yulia Hasimah yang datang ke Metro dalam rangka reses, Selasa (27 Maret 2012). Bahkan dukungan itu juga akan diwujudkan dengan mengawalnya

hingga proses ke DPR-RI. “Secara politis masuknya Kecamatan Metrokibang ke Kota Metro, Dewan akan mendorong dan mendukungnya. Kami juga akan merekomendasikan dalam paripurna,” kata Erpani, anggota DPR dari Partai Gerindra dan diamini rekannya dari Partai Golkar, Mega Putri Tarmizi. Kalimat senada juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung asal Kota Metro Abdul Haris. Bahkan, dia mengatakan bukan hanya Metrokibang yang dimasukkan untuk perluasan wilayah Metro, melainkan juga daerah perbatasan, seperti Kecamatan Trimurjo, Punggur, Pekalongan, dan Batanghari. “Secara histroris memang semestinya Kecamatan Metrokibang berada di wilayah Kota Metro. Sebab, pada era sebelum pemekaran, Desa

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

ASPIRASI Kibang masuk dalam Kecamatan Metro,” kata dia. Walikota Metro Lukman Hakim menjelaskan masuknya Metrokibang akan membuka akses perekonomian yang besar karena jarak Metro dengan Bandarlampung makin dekat. Saat ini pun jalur Kota Metro—Sultan Agung, Sukarame, sudah terbuka dan menjadi jalur alternatif lintas tengah. “Selain itu, untuk masyarakat setempat akan mendapatkan pelayanan birokrasi dan infrastruktur secara lebih mudah,” kata dia. Memang, kata Lukman, upaya mendapatkan Metrokibang bukanlah persoalan gampang,

lantaran melalui perubahan undangundang. Apalagi, Kabupaten Lampung Timur juga merasa keberatan untuk melepaskan wilayah kecamatan tersebut. Walikota berharap DPRD DP IV mendukungnya untuk bergabungnya Metrokibang ke dalam wilayah Metro. (tim)

Infrastruktur Jadi Masalah Krusial eberapa permasalahan krusial menjadi perhatian khusus anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (DP) I Kota Bandarlampung. Menurut Donny Irawan, dari hasil reses beberapa waktu lalu, masalah infrastruktur hingga pendidikan menjadi keluhan utama masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah masalah kerusakan Jalan Ir. Sutami. “Sejak sepekan terakhir kami melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kota Bandarlampung. Banyak aspirasi yang kami jaring dari para konstituen,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dijelaskan, dari kunjungannya ke masyarakat yang berdomisili di sekitar Jl. Ir. Sutami, Tanjungkarang Timur, keluhan masyarakat terutama terhadap kerusakan jalan. “Banyak sekali warga yang mengeluhkan betapa buruknya jalan tersebut (Ir. Sutami). Padahal, jalan itu masih terletak di Kota Bandarlampung,” katanya. Untuk itu, dia berjanji memfasilitasi harapan warga dengan mengupayakan perbaikan jalan yang menghubungkan Kota Bandarlampung dengan Kabupaten Lampung Selatan ini. Tidak itu

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012

saja, masalah pendidikan juga menjadi perhatian alumnus Universitas Bandarlampung (UBL) ini. Perhatian itu dibuktikan dengan kunjungannya ke SMP Negeri 2 Bandarlampung bersama beberapa koleganya. Pihaknya berkomitmen untuk secepatnya menjadikan sekolah ini berstandar internasional. “Seperti yang telah kita ketahui, SMP tersebut direncanakan menjadi sekolah berstandar internasional. Tetapi ada beberapa kendala yang menyebabkan hal itu belum terlaksana. Di antaranya masalah air bersih, penerangan, dan musala,” ujarnya. Untuk mewujudkan semua harapan itu, Donny berharap semua pihak dapat bersatu padu

membangun Lampung. “Baik pemerintah provinsi, DPRD, dan masyarakat harus saling bekerja sama. Jangan kita saling menyalahkan, karena itu semua tidak akan memberikan manfaat,” tutur pria yang menyenangi olahraga kempo ini. Pada kesempatan itu, Donny juga berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada DPRD untuk fokus bekerja. “Jangan mudah menilai kinerja kami buruk. Karena kami benar-benar bekerja memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat. Bahkan terkadang kami harus mati-matian berdebat untuk memperjuangkan aspirasi konstituen kami saat sidang paripurna,” papar dia. Donny juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat memilih pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanah dan mewakili rakyat. “Jadi jangan hanya karena imbalan uang yang tidak seberapa, akhirnya menyesal karena telah salah memilih,” (tim) tegasnya.

Mimbar Legislatif

EDISI MARET 2012