w w w.dprd-lampungprov.go.id
EDISI MARET 2012
Sahkan 7 Raperda Inisiaif
Polemik Penerapan Perda Pajak Daerah
Bentuk Pansus Bahas Temuan BPK
Tahun ini ITS Terima Mahasiswa Baru
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
Dari Redaksi
BERDAYA SAING ema HUT ke-48 Provinsi Lampung adalah “Melalui Kebangkitan 48 Tahun Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai, Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Menuju Lampung yang Damai, Sejahtera, dan Berdaya Saing.� Poin penting dalam tata kehidupan sekarang ini adalah memiliki daya saing sehingga berhasil maju dan sukses. Kemampuan sebuah organisasi, termasuk pemerintahan daerah, dalam persaingan sangat ditentukan oleh elemen-elemen masyarakatnya, oleh individu-individu yang mempunyai kualitas dan kemampuan dalam memenangkan persaingan. Kumpulan SDM berkualitas itulah yang nantinya akan membawa Provinsi Lampung maju ke depan. Lalu bagaimana agar kita mempunyai daya saing? Peradaban manusia melalui zaman agraris, industri, informasi, dan kini zaman kreatif yang terus menuntut setiap orang di dalamnya untuk menguasai kemampuan unik di setiap zaman agar bisa bersaing. Apa kemampuan agar kita bisa bersaing di zaman kreatif ini? Generasi kakek kita mengidamkan bekerja di sebuah gedung mulai dari pertama kerja hingga pensiun. Generasi ayah kita mengidamkan pekerjaan tetap yang rutin dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00. Tapi generasi saat ini berharap pekerjaan yang fleksibel, tidak monoton dan bisa mengekspresikan potensi diri. Termasuk orang-orang yang berada di pemerintahan. Kita hidup dalam zaman yang terus bergerak dan mengalami perubahan. Setiap zaman membutuhkan kapasitas yang berbeda untuk sukses. Di zaman kita ini, setiap orang bisa mengglobal berkat internet dan media sosial. Setiap orang bisa berkreasi dan mengekspresikannya secara luas. Inilah zaman kreatif atau boleh dibilang globalisasi ketiga. Pada zaman kreatif atau era konseptual, menurut Daniel H. Pink dalam bukunya A Whole New Mind, dibutuhkan 6 kapasitas baru agar kita bisa bersaing. Enam kapasitas itu adalah sinergi antara otak kiri dan otak kanan yang melahirkan high concept – high touch. Enam kapasitas yang menuntut kita mengimajinasikan ulang sistem pendidikan, karir, dan organisasi kerja kita. Apa saja 6 kapasitas kretaif itu? Pertama, bukan hanya fungsi tetapi juga desain. Dalam membuat produk, jasa, dan layanan tidak semata berpikir tentang
T DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Wakil Gubernur Lampung Ir. M.S.Joko Umar Said, M.M. PEMBINA Ketua DPRD Provinsi Lampung Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. Ir. H.Indra S Ismail, M.M. Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. PENASIHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Barlian Tihang, M.M. PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung H. Sudarno Eddi, S.H., M.H. PEMIMPIN REDAKSI Kabag Perundang-undangan H. Zulfikar, S.H., M.H. DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, S.Pd., M.M. Kabag Keuangan Tina Malinda, S.Sos., M.M. Kabag Persidangan Drs. H. Pohan Alam, M.M. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos., M.M. Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin B.P., S.Sos. REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, S.H. Arianto R. Nugroho, S.H. M. Rizal Nasution, S.E. Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin Heri Faruk STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 www.dprd-lampungprov.go.id
fungsional. Bukan lagi sekedar membuat sebuah alat yang bisa digunakan. Bukan lagi pelayanan yang sekadar memenuhi fungsi, tetapi lebih dari itu, kita perlu mendesain produk dan jasa yang didesain secara lebih komplit. Kedua, bukan hanya argumen tetapi juga cerita. Zaman kita telah dibanjiri oleh berbagai informasi dan data. Tidak cukup lagi meyakinkan orang dengan menggunakan argumen. Kesadaran akan diri dan menciptakan cerita yang menyentuh jauh lebih efektif dalam menyentuh emosi orang lain. Ketiga, bukan hanya fokus tetapi juga simponi, sebab kita dituntut mampu memandang gambaran besar dan mensintesakan berbagai sumber daya yang ada. Tidak cukup ahli di bidang politik, tapi juga kemampuan menyinergikan dengan potensi lainnya. Keempat, bukan hanya logis tetapi juga empati. Dalam berhubungan dengan orang lain, tidak cukup logika rasional yang melandasinya. Kita dituntut mengasah empati kita untuk memahami orang lain, kemampuan untuk mendengarkan, menghargai, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kelima, bukan hanya serius tetapi juga bermain, karena zaman kreatif membutuhkan ide-de segar yang biasanya justru lahir ketika kita dalam keadaan bermain yang santai, relaks, dan penuh humor. Keenam, bukan hanya akumulasi tetapi juga makna. Ketika sudah berhasil, sukses, justru perasaan kosong yang lahir. Pada zaman kreatif, orang-orang akan mengimbangi dengan upaya mengejar hasrat agar lebih berarti seperti gerakan sosial yang lahirkan makna hidup dan gerakan spiritualitas. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita menjadi SDM yang berdaya saing pada zaman kreatif ini sehingga akan membawa perubahan yang lebih baik pada diri dan masyarakat kita? Pada edisi ini sejumlah fakta dan cerita kami rangkum, semoga menjadi bacaan yang terus menginspirasi kita semua. Redaksi.
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
AKTUALITA
Sahkan 7 Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Lampung mengesahkan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah (perda) dalam sidang paripurna, Selasa (20 Maret 2012). Ketujuh perda tersebut selanjutnya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.
P
elaksanaan ketujuh perda yang telah disahkan tersebut tergantung pada persetujuan Kemendagri. Pemprov dan DPRD Lampung tak bisa memperkirakan kapan perda itu selesai dievaluasi dan dapat dilaksanakan. Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said, membacakan tanggapan atas persetujuan ketujuh raperda tersebut, mengatakan semua raperda yang baru disahkan itu penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
Meskipun demikian, prosesnya tetap harus melalui evaluasi Kemendagri. Soal waktunya seberapa lama proses evaluasi, tergantung Mendagri. “Kita segera menindaklanjuti, tetapi harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Mendagri. Jadi, semua tergantung Mendagri,� kata Joko. Tujuh raperda yang disahkan oleh DPRD itu adalah tentang Pencabutan Perda (ada 27 perda yang dicabut karena sudah tidak dapat diberlakukan). Selanjutnya perda tentang Pendidikan
Berbasis Agama dan Budaya; dan perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov pada PT Bank Lampung sebesar Rp250 miliar yang dilakukan secara bertahap. Kemudian perda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda); perda tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman (Tahurawar); perda tentang Perizinan Satu Pintu; dan perda tentang Pengendalian Angkutan Barang dan Penumpang Tanpa Izin di Jalan Milik Provinsi.
1
AKTUALITA Juru Bicara Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Nenden Trisnanursari menjelaskan latar belakang disusunnya raperda tersebut mengingat semakin pesatnya kemajuan teknologi yang dikhawatirkan akan berdampak terkikisnya moral generasi muda, khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya, dengan pendidikan berbasis agama dan budaya diharapkan dapat membentuk mental, moral, watak dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Raperda ini juga untuk mengembangkan pendidik yang beriman, cakap, bertakwa, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Karena itu, Pansus pun merekomendasikan agar raperda tersebut disahkan dan selanjutnya disosialisasikan dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pendidikan. “Dalam penyusunan perda ini, Pansus telah melakukan perbandingan ke beberapa daerah, di antaranya Aceh dan Sumatera Barat untuk bidang agama dan Yogyakarta serta Bali untuk persoalan bidang kebudayaan,” kata dia. Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir menjelaskan raperda ini merupakan reaksi dari indikasi menurunnya moral dan keimanan generasi muda di era kebebasan informasi. Draf raperda itu pun sudah diuji publik dalam sebuah seminar dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan. Menurut Yandri, ada beberapa ketentuan khusus dalam raperda yang tidak diatur oleh undang-undang. Di antaranya mengharuskan adanya pembelajaran kitab suci semua agama di sekolah tingkat dasar dan menengah seLampung. Pendidikan kitab suci itu dimasukkan sebagai muatan lokal. Menurut Yandri, ada beberapa ketentuan yang mengadopsi model pendidikan di Sumatera Barat, terutama dalam masalah pendidikan luar sekolah. Keterlibatan masyarakat dan orang tua secara teknis juga diatur dalam perda itu. “Ada keharusan mengenal budaya Lampung dan keharusan mempelajari kitab suci, baik di sekolah maupun luar sekolah. Perda itu nanti juga mewajibkan siswa bisa menulis dengan aksara Lampung,” ujarnya.
2
Selain itu, pelajaran mengenai toleransi dalam kehidupan, termasuk dalam beragama, juga menjadi penekanan perda. Anak didik harus diberi pengertian sejak dini mengenai toleransi akan perbedaan. “Semua itu teknisnya ada. Kami akan sampaikan dalam uji publik,” kata dia. Sementara Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auly mengatakan Perda tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurrahman di Lempasing mengatur sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya. “Bagaimana penerapan sistem
kolaborasi itu, teknisnya diatur dalam perda,” ujar Junaidi. Komisi II DPRD Lampung bertindak sebagai Pansus yang membahas Raperda Pengelolaan Tahura Wara Berbasis Kemasyarakatan. Mengenai Perda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda), Junaidi menjelaskan dalam perda ini juga diatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. “Dengan adanya keterlibatan masyarakat diharapkan nantinya bisa memberikan dampak positif, baik bagi percepatan pembangunan kepariwisataan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya. (tim)
Perlu Payung Hukum adan Legislasi Daerah DPRD Lampung menilai penambahan modal penyertaan Pemprov Lampung pada PT Bank Lampung tidak dapat dilakukan sebelum ada revisi terhadap Perda No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Bank Lampung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan. Menurut Ketua Banleg DPRD Lampung Farouk Danial, Selasa (20 Maret 2012), pada Perda No. 2 Tahun 1999 ditegaskan modal awal Bank Lampung Rp70 miliar dan Pemprov memiliki 50 persen di antaranya atau Rp35 miliar. Artinya, angka yang tertuang dalam perda tersebut harus diubah terlebih dahulu melalui revisi perda. Bahkan, Perda tentang Penambahan Modal Penyertaan yang baru saja disahkan juga tidak dapat dilaksanakan. “Harus direvisi dulu perda yang lama sebelum ada penambahan sesuai raperda yang baru,” kata dia. Berdasarkan perda yang baru disahkan, modal penyertaan Pemprov pada PT Bank Lampung akan menjadi Rp250 miliar dan diberikan secara bertahap hingga tahun 2021. Penambahan sudah dimulai pada APBD 2012 sebesar Rp15 miliar. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan berawal dari pertemuan regional champion di Jakarta, seluruh BPD se-Indonesia diminta meningkatkan modal hingga Rp1 triliun pada 2014. Pemprov Lampung yang hadir pada saat itu pun menyepakati. Menurut Marwan, sebagai tindak lanjut dibuatlah perda baru mengenai penambahan modal penyertaan. Jika semula modal Pemprov di Bank Lampung hanya Rp35 miliar, akan terus ditambah sampai menjadi Rp250 miliar. Hal ini karena modal dasar pada PT Bank Lampung telah mencapai Rp500 miliar, sedangkan Perda 2 Tahun 1999 mengamanatkan Pemprov menyetorkan 50 persen dari modal dasar tersebut. “Mulai APBD 2012 sudah dianggarkan penambahan Rp15 miliar. Itu setiap tahun akan terus ditambah. Paling lambat 2021 sudah mencapai Rp250 miliar,” kata Marwan. (tim)
B
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
AKTUALITA
Bentuk Pansus Bahas Temuan BPK DPRD Provinsi Lampung membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas temuan BPK RI atas belanja infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak sesuai standar pada APBD Lampung 2011. Setelah dibahas oleh Pansus, DPRD memastikan adanya tindak lanjut dari temuan BPK RI itu. etua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menjelaskan BPK RI mengevaluasi kinerja pada enam bidang. Lima bidang di antaranya telah dibahas empat pansus yang dibentuk beberapa waktu lalu, yaitu soal pendapatan daerah, kinerja RSUDAM, manajemen aset daerah, operasional PT Bank Lampung, dan penyertaan modal pada BUMD. “Penyerahan hasil kajian terhadap kinerja di bidang infrastruktur jalan dan jembatan belum lama ini diterima DPRD Lampung sehingga baru dapat dibahas,” kata Marwan. Temuan BPK tersebut terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan pengadaan air bersih, yang kualitasnya tidak sesuai standar. Pansus dibentuk pada rapat paripurna, Selasa (20 Maret 2012), yang terdiri atas 15 orang dengan Ketua Toto Herwantoko, Wakil Ketua Riza Mirhadi, dan Sekretaris Watoni Nurdin. Sementara anggota pansus adalah Benny Uzer, Yasminie Asyik, Darwin Ruslinur, Indra Karyadi, Agus Kurniawan, Nursalim, Suyatno, Harry Ananda, Andi Surya, Musa Zainudin, Zeldayatie, dan Wardiyati. Ketua Pansus Toto Herwantoko mengatakan pihaknya belum menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Pimpinan Dewan. Untuk itu, dia belum bisa menjelaskan materi yang akan dibahas oleh Pansus. Toto mengatakan setelah menerima LHP segera menggelar rapat internal pansus untuk menetapkan jadwal pembahasan dan langkah-langkah yang perlu diambil. “Saya belum membaca LHP itu, jadi belum tahu persis isi dan temuan yang dimaksud,” kata Toto. Pada APBD 2011, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan mencapai Rp281 miliar dan bertambah menjadi Rp481 miliar pada APBD Perubahan 2011. Sementara kerusakan jalan
K
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
provinsi mencapai 48% dari total 1.707 kilometer panjang jalan yang dimiliki Provinsi Lampung. Anggaran perbaikan pada APBD 2012 hanya Rp465,45 miliar dari total kebutuhan perbaikan yang mencapai R p 3 , 1 0 5 triliun. Berikan 50 Rekomendasi Sementara terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010-2011 terhadap pendapatan daerah, kinerja RSUDAM, manajemen aset daerah, operasional PT Bank Lampung, dan penyertaan modal pada BUMD, DPRD Lampung telah memberikan 50 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ketua DPRD Marwan Cik Asan mengatakan DPRD terus mengawasi tindak lanjut rekomendasi itu melalui Komisi terkait. “Evaluasinya lewat Komisi terkait, seperti RSUDAM dengan Komisi V dan Bank Lampung dengan Komisi III,” kata Marwan usai memimpin rapat paripurna laporan pansus, Rabu (7 Maret 2011). Marwan menjelaskan rekomendasi yang harus diperhatikan antara lain tentang pengembalian dana Rp27 miliar ke kas daerah yang merupakan kelebihan modal disetor ke Bank Lampung. Menurut dia, penggelontoran uang tersebut tanpa dasar hukum dan akan menjadi temuan BPK selanjutnya. Pansus LHP Bank Lampung dan
BUMD yang diwakili Dendy Ramadhona memberikan 11 rekomendasi. Di antaranya opsi pengembalian kelebihan modal atau pembuatan payung hukum, rekomendasi kepada PD Wahana Raharja agar melengkapi berkas persyaratan menjadi PT, dan kepada PT Lampung Jasa Utama (LJU) untuk kembali ke bidang usaha yang sesuai visi dan misi. Pansus LHP terkait aset mengajukan 19 rekomendasi. Juru bicara pansus, Abdullah Fadri Auly, menyebutkan Pemprov harus mengambil langkah hukum terkait aset yang dikuasai pihak lain, dan memastikan status lahan kota baru untuk kepastian hukum pembangunan kawasan pusat pemerintahan itu. Kemudian, Pansus LHP Pendapatan yang disampaikan Nurhasanah menyampaikan 13 rekomendasi. Di antaranya meminta Biro Keuangan membayar keterlambatan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak Rp87,65 miliar. Selain itu, meminta Biro Perekonomian merealisasikan fee Lampung Fair Rp353,38 juta lebih. (tim)
3
WARTA Alat Kelengkapan Dewan yang Baru Pimpinan DPRD Lampung menetapkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, dan Komisi-Komisi melalui SK No. 15 sampai 19 tertanggal 20 Maret 2012. Sejumlah nama lama tetap menempati posisi ketua di dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Provinsi Lampung, sementara nama baru muncul untuk posisi ketua Komisi. Berikut susunan AKD tersebut.
2. Keputusan DPRD No. 16/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Komisi-Komisi Komisi I (Bidang Pemerintahan) Ketua : H. Ismet Roni, S.H. Wakil Ketua : Hartarto Lo Jaya Sekretaris : Watoni Noerdin, S.H., M.H.
1. Keputusan DPRD No. 15/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Anggaran H. Ismet Roni, S.H.
Ketua : Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Wakil Ketua : H. Nurhasanah, S.H., M.H. Ir. H. Indra S. Ismail, M.M. Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (bukan Anggota)
Komisi II (Bidang Perekonomian) Ketua : Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M. Wakil Ketua: M. Soleh Baijuri, S.H.I. Sekretaris : Drs. H. Erpani S. Jaya, S.E., M.M.
Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.
Anggota : 1. H. Toto Herwantoko 2. Ir. H. Yandri Nazir, M.M. 3. H. Dendy Ramadhona Kaligis, S.T. 4. H. Benny Uzer, S.H. 5. H. Imer Darius, S.E. 6. Reza Aditiya, S.H. 7. Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo 8. H. Syafariah Widianti, S.H., M.H. 9. H. Dedi Afrizal, S.Kep. 10. I Komang Koheri, S.E. 11. H. A. Darwin Ruslinur, S.E. 12. H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M. 13. H. Ismet Roni, S.H. 14. H. Riza Mirhadi, S.H. 15. Drs. H. Azwar Yacub 16. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M. 17. H. Agus Kurniawan, S.T. 18. H. Abdullah Fadri Auli, S.H. 19. Yusuf Wibisono 20. Dra. H. Yulia Hasimah 21. M. Hazizie, S.E. 22. Elly Wahyuni, S.E., M.M. 23. Harry Ananda 24. Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H. 25. Drs. H. Andi Surya, M.M. 26. Ir. H. Nurhasanah, M.M. 27. Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn. 28. H. Okta Rijaya M., S.H.I. 29. Drs. H. Abdul Haris 30. Drs. H. Munzir, M.M. 31. Kol. (Purn) H. Sunardi, S.Sos., M.H. 32. H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si. 33. Wayan Sudiksa, S.I.P.
4
Anggota : 1. Reza Aditiya, S.H., 2. Ketut Erawan, S.H., 3. Ir. Firmansyah Y.A., M.Sc., M.B.A., 4. H.M. Ari Wibowo, Lc., 5. Ahmad Bastari, S.Sos., 6. Farouk Danial, S.H., C.N., 7. Sri Dahliawaty, S.H., M.Kn., 8. H. Nur Zaini, 9. Wayan Sudiksa, S.I.P.
Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M.
Anggota : 1. H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., 2. H. Sugiaarto A.W., 3. H. Dedi Afrizal, S.Kep., 4. Palgunadi, S.T.P., 5. H. Sumadi, S.Sos., M.Si., 6. H. Nursalim, 7. Donny Irawan, S.E., 8. Dra. H. Yulia Hasimah, 9. H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A., 10. H. Misri Jaya Latief, S.E.
Komisi III (Bidang Keuangan) Ketua : Yusuf Wibisono, S.Ag. Wakil Ketua : Drs. H. Munzir, M.M. Sekretaris : H. Mega Putri Tarmizi, S.E., M.M.
Yusuf Wibisono, S.Ag.
Anggota : 1. H. Yudi Carlo, S.H., 2. Dra. Sri Lestari, 3. H. Imer Darius, S.E., 4. Sahzan Syafri, S.H., M.H., 5. Drs. H. Indra Bangsawan, M.M., 6. H. Tony Eka Chandra, 7. Drs. H. Gufron Azis Fuadi, 8. M. Hazizie, S.E., 9. Elly Wahyuni, S.E., M.M., 10. H. Juprius, S.E., 11. Drs. H. Abdul Haris, 12. Kol. (Purn) H. Sunardi, S.Sos., M.H.
Komisi IV (Bidang Pembangunan) Ketua : I Komang Koheri, S.E. Wakil Ketua : Drs. H. Musa Zainuddin Sekretaris : H. Benny Uzer, S.H.
I Komang Koheri, S.E.
Anggota : 1. H. Dendy Ramadhona Kaligis, S.T., 2. Yasminie Asyik, S.H., 3. H. Darwin Ruslinur, S.E., 4. H. Indra Karyadi, S.H., 5. H. Riza Mirhadi, S.H., 6. H. Agus Kurniawan, S.T., 7. H. Suyatno S.W., S.E., M.M., 8. Harry Ananda, 9. Dr. (C) H. Andi Surya, M.M., 9. H. Zeldayatie, 10. H. Wardiyati.
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
WARTA Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat)
4. Keputusan DPRD No. 18/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Legislasi Daerah
Ketua : Ir. H. Yandri Nazir, M.M. Wakil Ketua : H. Abdullah Fadri Auli, S.H. Sekretaris : Ir. H. Nenden Tresnanursari, M.Si.
Ir. H. Yandri Nazir, M.M.
Anggota : 1. H. Toto Herwantoko, 2. H. Firman Yani, S.H., 3. Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo, 4. H. Syafariah Widianti, S.H., M.H., 5. Drs. H. Azwar Yacub, 6. I Gede Jelantik, S.E., 7. Drs. H. Achmad Nyerupa, S.H., 8. Watiah, 9. Ir. H. Nurhasanah, M.M., 10. H. Abdul Hakim Rasyid, S.T., 11. H. Zuliana Abidin, S.E., M.Si., 12. H. Okta Rijaya M., S.Hi.
3. Keputusan DPRD No. 17/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Musyawarah Ketua : Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. Wakil Ketua : H. Nurhasanah, S.H., M.H., Ir. H. Indra S. Ismail, M.M., Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si. Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (bukan Anggota) Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.
Farouk Danial, S.H., C.N.
Anggota 1. H. Yudi Carlo, S.H., 2. Dra. Sri Lestari 3. H. Firman Yani, S.H., 4. Watoni Noerdin, S.H., M.H., 5. Ketut Erawan, S.H., 6. H. Indra Karyadi, S.H., 7. Ir. Firmansyah Y.A., M.B.A., M.Sc., 8. Drs. H. Gufron Azis Fuadi, 9. H.M. Ari Wibowo, Lc., 10. A. Bastari, S.Sos., 11. H. Zeldayatie, 12. H. Nur Zaini, 13. H. Abdul Hakim Rasyid, S.T.
5. Keputusan DPRD No. 19/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Badan Kehormatan
Anggota 1. Ir. H. Sugiharto A.W., 2. H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., 3. Hartarto Lo Jaya, 4. Yasminie Asyik, S.H., 5. Sahzan Syafri, S.H., 6. Drs. H. Indra Bangsawan, M.M., 7. Palgunadi, S.T.P., 8. H. Sumadi, S.Sos., M.Si., 9. H. Tony Eka Candra, 10. I Gede Jelantik, S.E., 11. H. Nenden Tresnanursari, M.Si., 12. H. Nursalim, 13. Drs. H. Erpani S. Jaya, 14. Suyatno S.W., S.E., M.M., 15. Donny Irawan, S.E., 16. Watiah, 17. H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A., 18. Drs. H. Musa Zainuddin, 19. Soleh Baijuri, S.H.I., 20. H. Misri Jaya Latief, S.E., 21. H. Wardiyati.
Mimbar Legislatif
Ketua : Farouk Danial, S.H., C.N. Wakil Ketua : H. Juprius, S.E. Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (bukan Anggota)
EDISI MARET 2012
Ketua
: H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A. Wakil Ketua : Wayan Sudiksa, S.I.P. Sekretaris : Sekretaris DPRD (bukan Anggota)
H. Riswansyah Djahrie, S.E., M.B.A.
Anggota 1. H. Toto Herwantoko, 2. Drs. H. Indra Bangsawan, M.M., 3. H. Tony Eka Candra, 4. H.M. Ari Wibowo, Lc., 5. M. Hazizie, S.E.
5
WARTA
Polemik Penerapan Perda Pajak Daerah Pemprov Lampung mulai menerapkan Perda tentang Pajak Daerah awal Maret 2012 lalu. Sayangnya, bersamaan dengan penerapan perda tersebut, terjadi gangguan pelayanan di sejumlah kantor Satu Atap Manunggal Satu Pintu Terpadu (Samsat). Selain itu, juga ada kekhawatiran menurunnya perolehan PAD akibat kenaikan BBNKB dan pajak progresif.
ak pelak, muncul usulan agar penerapan Perda No. 2 Tahun 2011 itu ditinjau ulang. Seperti disampaikan Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, penerapan Perda tentang Pajak Daerah perlu ditinjau ulang, karena dikhawatirkan menjadi kontraproduktif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Perda No. 2 Tahun 2011 itu antara lain juga mengatur tentang kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pemberlakuan pajak progresif. Tarif BBNKB kendaraan roda empat atau mobil pribadi baru yang semula 10 persen menjadi 12,5 persen. Bahkan, BBNKB kendaraan roda dua atau sepeda motor menjadi 15 persen. Sedangkan mobil untuk umum sebesar
T
6
7,5 persen. Untuk pajak progresif diterapkan kepada pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu. Persyaratan penerapannya didasarkan atas nama dan alamat serta jenis kendaraan yang sama. Besarnya pajak kendaraan bermotor pada kepemilikan pertama 1,5 persen dan kendaraan kedua sebesar 2 persen, kepemilikan ketiga sebesar 2,5 persen, serta kepemilikan keempat dan seterusnya 3 persen. Marwan mengungkapkan, kemungkinan prioritas yang ditunda atau ditinjau ulang adalah penerapan BBNKB. “BBNKB kan terkait pembelian kendaraan baru. Kalau pajak progresif, ya kita lihatlah. Toh, DKI Jakarta juga sudah menerapkan pajak
progresif,” kata legislator asal Partai Demokrat itu. Kekhawatiran Marwan cukup beralasan. Pasalnya, provinsi-provinsi di sekitar Lampung, seperti DKI Jakarta dan Sumatera Selatan, masih memberlakukan tarif BBNKB sebesar 10 persen. “Dengan selisih tarif ini, sangat mungkin warga Lampung memilih membeli kendaraan barunya di Jakarta atau Palembang, yang tentunya akan mengurangi PAD kita,” ujar Marwan. Pembicaraan informal dengan wakil gubernur terkait usulan peninjauan perda tersebut akan ditindaklanjuti. Menurutnya, secara teknis, bisa saja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Lampung untuk
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
WARTA membicarakan hal itu. “Tetapi memang harus dikaji mendalam. Apakah benar penerapan perda pajak berpengaruh terhadap penurunan penjualan kendaraan bermoyot atau karena ada hal lain,” tuturnya. Sementara Sekretaris Dispenda Lampung Firman menyatakan penerapan perda pajak masih dalam hitungan hari. Karenanya belum terlalu terlihat efeknya di masyarakat. Jika memang ada wacana untuk menunda atau mengevaluasi penerapan perda pajak daerah, harus melibatkan seluruh stakeholder. “Tentu saja dengan argumentasi yang kuat,” katanya. Firman mengatakan tahun ini target pendapatan Provinsi Lampung secara keseluruhan mencapai Rp2,8 triliun, yang Rp1,4 triliun ditarget dari sektor pajak. “Kami optimistis target dapat tercapai. Bahwa ada penerapan pajak progresif, itu hanyalah sebagai langkah meningkatkan PAD,” kata dia.
Perlu Waktu Evaluasi Sementara Ketua Komisi II DPRD Lampung yang juga Anggota Fraksi PKS Ahmad Djunaidi Auly mengatakan evaluasi bisa saja dilakukan jika memang memiliki data yang jelas. Namun, perlu waktu minimal dua bulan untuk melakukan evaluasi. “Jadi ada pembandingnya. Tercapai atau tidaknya target pendapatan dari sektor pajak tersebut dapat dilihat setelah waktu dua bulan itu,” katanya. Menurutnya, evaluasi bukanlah proses yang mudah. Selain diperlukan data valid juga diperlukan waktu yang cukup. “Kita juga harus menghormati proses penyusunan perda itu yang memang terbilang panjang,” katanya. DPRD Lampung memang bersepakat Perda No. 2/2011 yang memuat pasal soal pajak progresif diterbitkan. Pasalnya, perda tersebut punya potensi untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan. “Nanti pada saat penyusunan APBD perubahan bisa saja dikoreksi target pendapatan yang diharapkan tercapai atau tidak,” katanya. Terkait adanya kekhawatiran dengan pemberlakuan perda tersebut berpengaruh terhadap penjualan kendaraan bermotor, Junaidi me-
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
nyatakan kesimpulan tersebut masih prematur. Pasalnya, penjualan kendaraan bermotor bisa saja terpengaruh akibat adanya surat edaran dari Bank Indonesia yang mensyaratkan down payment (DP) kendaraan bermotor berkisar 20 dan 30 persen. Meskipun demikian, DPRD Lampung sepakat untuk menggelar hearing dengan Dinas Pendapatan Daerah Lampung. Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Mega Putri Tarmizi, perda itu dibuat berdasar UU No. 28/ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kajian saat pembuatan perda itu pun sudah melibatkan semua pihak terkait. Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan menyatakan Komisi III bisa mengeksplorasi apa sebenarnya yang terjadi dengan penerapan pajak tersebut. “Coba dipilah. Kalau mau ditinjau ulang, tentu harus ada data lengkap,” katanya. Tujuan pemberlakuan pajak progresif dasarnya adalah untuk pembatasan kendaraan, selain juga untuk menaikkan PAD dari sektor pajak.
Imer Darius
Penerapan Perda Nomor 2/2011 dituding menjadi penyebab menurunnya angka penjualan kendaraan di Lampung. Apalagi bersamaan dengan itu terbit pula Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP yang berisi tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) resmi berlaku sejak 15 Maret 2012. Perbankan dan lembaga pembiayaan pun kini tak bisa lagi jor-joran mengucurkan KPR dan KKB melalui uang muka (down payment/DP) ringan.
Marwan Cik Asan
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan batas minimal DP, yaitu kendaraan roda dua minimal 25 persen dan roda empat minimal 30 persen. Sementara kendaraan roda empat untuk keperluan produktif minimal 20 persen. Ketua Pansus Pajak Daerah DPRD Lampung Imer Darius mengaku heran dengan adanya wacana evaluasi atau pembatalan Perda 2/2011. “Dasarnya apa? Evaluasi bisa dilakukan kalau pelaksanaannya jalan. Sekarang bagaimana suatu peraturan dievaluasi kalau berjalan saja belum.” Menurutnya, parameter evaluasi pajak itu harus jelas. Imer malah menuding penerapan perda itu hanya dijadikan kambing hitam oleh para diler dan pengusaha kredit pembiayaan yang merasa terancam dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012. Dalam SE itu, besaran down payment (DP) kendaraan bermotor dinaikkan untuk membatasi over konsumsi masyarakat terkait kredit kendaraan bermotor. Di dalam SE itu, besaran DP kendaraan roda dua ditetapkan minimal 25 persen. Sementara roda empat minimal 30 persen. “Itulah faktor utamanya. Itu yang sebetulnya dikeluhkan oleh diler dan lembaga pembiayaan kredit. Jadi seolah-olah perda pajak yang menjadi penyebab, karena mereka tak bisa protes ke Bank Indonesia,” kata Imer Darius. Perda tentang Pajak itu resmi diterapkan Maret 2012 dan menjadi sorotan karena mencakup aturan terkait
7
WARTA pajak progresif kendaraan bermotor. Apalagi pada saat perda itu diterapkan, pe;ayanan Samsat se-Lampung mengalami gangguan. Alhasil, ratusan orang se-Lampung yang hendak membayar pajak merasa dikecewakan. Dispenda Lampung menyatakan jaringan samsat terpaksa harus dihentikan untuk menghindari kerusakan sistem yang lebih parah lagi.
Penjualan Kendaraan Turun Entah akibat penerapan Perda No. 2 Tahun 2011 atau Surat Edaran BI tentang Uang Muka tersebut, menurut Wakil Ketua Persatuan Mobil Motor (Pammor) Bidang Roda Empat Lampung Heri Adrian sejak pemberlakukan Perda No. 2/2011, penjualan otomotif roda
empat mengalami penurunan yang signifikan, yaitu mencapai 15-20 persen dengan berbagai variasi dari 1.700 unit menjadi 1.400 unit. “Evaluasi berdasarkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) pada bulan Februari-Maret 2012. Penyebabnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BNKB) roda empat terlalu mahal, sebesar 12,5 persen,” katanya. Masih menurut Heri, nilai 12,5 persen khusus untuk BNKB yang diberlakukan di Lampung melampaui Sumatera Selatan dan Jakarta. Padahal sebelum diberlakukan aturan tersebut, BNKB Lampung lebih murah dari kedua kota tersebut. Ia mencontohkan sebelumnya penjualan kendaraan bermotor roda empat
di Lampung tahun lalu lebih murah dibandingkan dengan di Sumsel dengan selisih Rp1 juta. Namun sekarang, Lampung lebih tinggi penjualannya dengan selisih Rp4 juta. “Ini baru bulan pertama, pasar otomotif di Lampung menurun signifikan,” ujar Heri seraya mengatakan kemungkinan bulan berikutnya penurunan menyentuh 20-30 persen. Ketua Pammor Untung Suyono mengatakan pasar otomotif untuk roda dua juga mengalami penurunan yang lumayan tinggi, sekitar 25 persen di bulan Februari-Maret ini. Padahal tahuntahun sebelumnya naik sebesar 30 persen. “Ini mungkin karena adanya kabar BBM akan naik dan pajak progresif yang mengakibatkan harga motor naik serta penjualan menurun,” katanya. (tim)
Pelayanan di Samsat Terganggu elayanan di kantor Samsat si seluruh Lampung terganggu karena jaringan sistem data rusak sejak Senin (12 Maret 2012). Pemberlakuan pajak progresif dan tarif baru balik nama kendaraan bermotor (BNKB) dituding sebagai penyebabnya. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung Kombes Benyamin menyatakan selain nama ganda, penerapan pajak progresif terkendala dengan nomor surat bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang kurang cocok jika dimasukkan dalam server. “Saya sudah komunikasi dengan Dispenda. Katanya dalam minggu ini masalah tersebut bisa selesai,” kata. Sebelumnya Sekretaris Dispenda Lampung Firman mengatakan perbaikan jaringan untuk penerapan pajak progresif ini langsung dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Samsat. Saat simulasi, penerapan program data yang digunakan untuk pajak progresif memang berjalan lancar. “Namun saat aplikasi di lapangan, ada nama-nama yang
P
8
tumpang tindih. Ini bisa menyebabkan orang yang belum tentu terkena pajak progresif justru berpotensi terkena,” kata Firman. Pemberlakuan pajak progresif memang menyebabkan perubahan yang cukup drastis. Konsekuensi perbaikan jaringan itu menyebabkan pelayanan terhadap wajib pajak terganggu. Namun, ia menyatakan pemerintah berusaha fair. “Kalau misalnya yang jatuh tempo pada 12 Maret, akan dibebaskan dari denda saat pembayaran 13 Maret. Begitu seterusnya sampai sistem ini berjalan normal,” jelas dia. Syukurlah, setelah sempat terganggu selama sepakan, pada 19 Maret 2012 pelayanan kantor Samsat kembali normal. Terganggunya pelayanan tersebut disebabkan sistem data padam sejak Senin (12/3). Akibatnya, kantor Samsat di Lampung tidak dapat beroperasi melayani pembayaran online yang dilakukan wajib pajak. Pemadaman disebabkan adanya pemberlakuan pajak progresif dan tarif baru bea balik nama
kendaraan bermotor (BBNKB) yang dilakukan Dispenda Lampung. “Sekarang sudah normal kembali. Dispenda sudah memperbaiki sistemnya,” kata Dirlantas Polda Lampung Kombes Benyamin, pada 19 Maret lalu. Kepala Samsat Kalianda Edison Putera mengatakan pihaknya harus merekapitulasi jumlah wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, baik BBNKB maupun pajak kendaraan bermotor (PKB) pada saat terjadi gangguan pekan sebelumnya. “Jumlah kendaraan yang sempat tertunda bayar pajak karena gangguan jaringan online masih kita data,” katanya. Rekapitulasi juga termasuk jumlah kendaraan roda dua dan empat yang jatuh tempo. Petugas Samsat Kalianda masih menghitung denda. Meski begitu, wajib pajak yang jatuh tempo saat jaringan rusak tidak dikenai denda. “Kebijakan ini akan kita berikan hingga 21 Maret. Untuk itu, bagi wajib pajak yang akan mengurus pajak kendaraan segera melakukannya,’’ ujarnya. (tim)
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
PENDIDIKAN
Tahun Ini ITS Terima Mahasiswa Baru Lulusan SLTA di Lampung punya alternatif baru untuk meneruskan belajar, yaitu di Institut Teknologi Sumatera (ITS). Perguruan tinggi teknologi yang akan dibangun di Lampung itu mulai tahun ini menerima mahasiswa baru. endikbud M. Nuh memastikan tahun ini ITS mulai menerima 60 mahasiswa baru dengan beberapa jurusan, seperti MIPA, teknik industri, teknik sipil, serta teknik pertambahan dan mineral. “Pemilihan jurusan ini disesuaikan dengan rencana pembangunan Sumatera di masa mendatang,” ujarnya beberapa waktu lalu. Untuk sementara, mahasiswa akan belajar di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) karena kegiatan belajarmengajar harus didukung laboratorium dan sarana lain yang memadai. Setelah kampus di Lampung rampung dibangun, mahasiswa baru pindah belajar ke Lampung. Pemprov Lampung sendiri akan memberikan beasiswa kepada 14 lulusan SMA/SMK dari 14 kabupaten/ kota untuk kuliah di ITS. Sekprov Lampung Berlian Tihang mengatakan 14 orang itu merupakan siswa terbaik yang masuk tanpa tes di ITS. Setelah lulus diberikan ikatan dinas untuk mengabdi di Lampung. “Jadi, 14 siswa terbaik lulusan pertama ITS yang dibiayai pemerintah langsung bekerja kepada pemerintah. Dengan demikian, kita memiliki tenaga yang andal untuk dunia teknologi di Lampung,” kata Berlian. Berlian mengatakan dalam pembangunan ITS, Pemprov hanya berkewajiban menyiapkan lahan dan melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Untuk itu, Pemprov segera mengusulkan penggunaan dana yang mendahului anggaran perubahan 2012 kepada DPRD untuk melakukan kajian amdal ini. Sebab, dalam APBD 2012 tidak ada anggaran ini, sementara jika menunggu di APBD Perubahan, dikhawatirkan terlalu lama
M
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
karena empat bulan mendatang pembangunan dimulai. Berlian Tihang menjelaskan pembangunan fisik ITS rencananya dimulai 2013 memakai dana pusat Rp2 triliun. Pemprov Lampung diminta menyediakan lahan seluas 100—150 hektare dan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Lahan yang disediakan Pemprov adalah eks lahan kebun karet PTPN VII di dekat lapangan golf Sukarame. Rencana pembangunan ITS diawali dengan peninjauan calon lokasi oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB), setelah terpilihnya Lampung sebagai lokasi pembangunan Institut Teknologi Sumatera. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menjelaskan dibangunnya Institut Teknologi Sumatera di Lampung merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mencetak ahli teknologi di Lampung. Terlebih dengan rencana pembangunan program unggulan seperti jembatan Selat Sunda (JSS), jalan tol, dan lainnya yang memerlukan ahli teknologi. “Yang diprioritaskan masuk institut ini tentu saja putra Lampung. Tapi
tetap terbuka untuk calon mahasiswa dari daerah lain. Institut ini harus membawa kemajuan yang signifikan bagi dunia teknologi di Lampung,” ujarnya. Sejak akhir tahun lalu, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, dan Ketua DPD Irman Gusman berjuang ke pusat agar ITS dibangun di Lampung. Gubernur pernah mengirimkan surat ke Ketua DPD yang ditembuskan kepada Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, Mendagri, Menteri Kehutanan, serta Rektor ITB untuk meminta dukungan pembangunan ITS di Lampung. Ketua DPD Irman Gusman mendukung usulan itu dengan mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor HM.320/77A/ DPD/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011. “Aksesibilitas Provinsi Lampung yang dekat dengan Jakarta dan sebagai posisi lintas Sumatera-Jawa serta sebagai sentra produksi sumber daya alam mendukung agar institut ini didirikan di Lampung,” kata Irman dalam suratnya. (tim)
9
PENDIDIKAN
ITS Lampung, Antara Harapan dan Kenyataan Oleh Bujang Rahman Dekan FKIP Universitas Lampung
S
EBUAH kabar gembira untuk masyarakat Sumatera, khususnya Lampung, bahwa tahun 2012 pemerintah akan mendirikan institut teknologi Sumatera di Lampung (ITS Lampung). Semua menaruh harapan besar institusi ini akan menjadi salah satu magnet pertumbuhan di Bumi Ruwa Jurai. Kita semua mengidamkan institut ini akan menjadi salah satu ikon masyarakat Lampung, seperti ITB bagi masyarakat Jawa Barat, ITS bagi masyarakat Surabaya, ISI bagi masyarakat Yogyakarta. Kita percaya pemerintah telah memiliki desain pembangunan ITS dengan baik. Dari segi konsep, pasti sudah dipersiapkan secara matang. Namun, biasanya implementasi konsep itu dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kondisi sumber daya manusia dan sistem pendukung (supporting system) di lapangan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Masyarakat Lampung tentu menginginkan keberadaan institusi pendidikan ini dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan dan percepatan pembangunan daerah Lampung. Dilatarbelakangi berbagai harapan tersebut dan sebagai wujud keperdulian penulis sebagai salah seorang akademisi di Lampung, melalui tulisan ini penulis mencoba memberikan sumbangan pemikiran, dengan tujuan agar institut ini menjadi salah satu ikon masyarakat Lampung. Pertama, keberadaan institut ini agar bersinergi dengan perguruan tinggi lain di Lampung, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi di Lampung saat ini harus melihat institut ini sebagai salah satu unsur yang dapat memperkuat keberadaan perguruan tinggi di daerah. SINERGI itu diwujudkan antara lain melalui program akademik yang saling mengisi antara perguruan tinggi yang sudah ada dengan institut yang baru ini. Sebagai contoh, jika Universitas Lampung telah memiliki Fakultas Kedokteran, ada baiknya ITS Lampung membuka teknologi farmasi, termasuk farmasi klinis. Jika di Unila sudah ada Fakultas Teknik Sipil, Mesin, dan Kimia, ITS Lampung dapat membuka jurusan yang memperkuat, seperti Ilmu Dan Teknologi
10
Kebumian dan Teknik Lingkungan. Demikian pula jika di FKIP Unila sudah dibuka Program Studi Pendidikan Seni Tari, Musik, dan Pertunjukan, ITS Lampung dapat membuka Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dengan demikian, selain terdapat sinergi program akademik, juga dapat memperkuat sumber daya dosen melalui researchering program. Kedua, keberadaan ITS Lampung juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan di Provinsi Lampung, melalui pengembangan program akademik berbasis keunggulan potensi lokal. Sebagai contoh, luas laut dalam batas 12 mil yang masuk wilayah Lampung mencapai 24.820 km2 yang terdiri dari wilayah pantai barat, Teluk Semaka, Teluk Lampung, dan pantai timur, semua menyimpan potensi laut, seperti ikan, udang, rumput laut, dan sebagainya. Selain menyimpan potensi kelautan, laut Lampung juga merupakan potensi wisata bahari dengan ombak dan panorama menakjubkan, seperti di pesisir Lampung Barat. Demikian pula potensi wisata alam di Lampung juga merupakan keunggulan lokal Bumi Ruwa Jurai. Sampai saat ini potensi itu belum termanfaatkan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kehadiran ITS Lampung diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi keunggulan lokal tersebut, baik kelautan, pariwisata, dan potensi lain melalui pembukaan program yang relevan, seperti teknologi kelautan dan teknologi pariwisata. Dengan dibukanya program studi yang relevan dengan pengembangan potensi lokal, tentu akan diikuti unsur pendukung seperti laboratorium yang dapat menjadi pusat kajian teknologi (keunggulan lokal). Hal ini penting, selain untuk melahirkan sumber daya manusia yang dapat mengembangan potensi keunggulan lokal, hasil penelitian dapat juga menjadi bahan pertimbangan pemda dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.
Sentra Modernisasi Ketiga, kehadiran ITS Lampung diharapkan mendorong Lampung sebagai sentra modernisasi teknologi industri, baik pertanian, pariwisata, maupun pengembangan iptek itu sendiri. Jadi, keberadaan ITS Lampung selain berorientasi pada pengembangan keunggulan potensi lokal di satu sisi, dan menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang bertaraf
internasional di sisi lain. Dengan demikian, ITS Lampung akan menjadi salah satu ikon iptek bagi Lampung. Memang, salah satu efektinya adalah akan terjadi pergeseran paradigma kehidupan masyarakat Lampung menjadi masyarakat yang lebih terbuka terhadap modernisasi (terutama industri) di satu sisi, dan memperkuat jati diri masyarakat Lampung (sebut saja budaya Lampung) di sisi lain. Keempat, sistem rekrutmen yang berbasis mutu dan keunggulan. Bagian tulisan ini kiranya tidak dimaknai sebagai kecurigaan awal pada komitmen calon pengelola terhadap mutu, melainkan samata-mata share pemikiran berdasarkan pengalaman SNMPTN dari masa ke masa. Tentu, semua pihak sangat berharap insititut ini akan melahirkan SDM yang unggul. Kualitas masukan baik mahasiswa maupun dosen sangat berpengaruh. Karena itu, sistem rekrutmen menjadi sangat penting dirancang sebaik mungkin untuk memenuhi harapan tersebut. Jika kita ingin mendapatkan calon mahasiswa yang benar-benar memiliki potensi yang unggul, model seleksi berdasarkan peringkat tidak dapat membuahkan hasil yang optimal. Olah karena itu, melalui sistem peringkat, besar kemungkinan kita akan mendapatkan calon mahasiswa yang bervariasi tinggi. Sebagai contoh jika kita menetapkan kouta 20 orang, peserta tes 100 orang, kita akan mengambil skor tertinggi dari peringkat satu sampai 20, tanpa melihat interval skor. Bisa saja terjadi skor tertinggi 800, tetapi menengah hanya 400 dan terendah di bawah 250. Jadi, dalam satu kelas dengan jumlah mahasiswa 20 orang, variasi kemampuannya sangat tinggi, hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran kurang efektif. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan calon yang variasi kemampuannya rendah, model rekrutmen yang tepat adalah menggunakan standar kualitas input. Sebagai contoh, jika standar kualitas input yang ditetapkan 700, umpamanya, hanya peserta tes yang memperoleh skor 700 ke atas yang diterima. Tentu saja, konsekuensinya jika yang memperoleh skor tersebut tidak memenuhi kuota, harus ada rekrutmen tahap berikutnya. Dengan demikian, tingkat kemampuan mahasiswa dalam suatu kelas relatif homogen. Situasi ini menjadi faktor pendukung utama proses pembelajaran yang efektif. Demikian pula seyogianya dalam rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang lain. (*)
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
LAPORAN UTAMA Peringatan HUT ke-48 Provinsi Lampung
Damai, Sejahtera, dan Berdaya Saing Provinsi Lampung genap berusia 48 tahun pada 18 Maret 2012. Sebagai bentuk penghormatan dan refleksi penjalanan sejarah daerah, pemerintah provinsi, pemkab, pemkab, dan masyarakat pun menggelar peringatan HUT secara serempak dengan sidang paripurna istimewa di gedung DPRD masing-masing. Peserta sidang dan undangan pun kompak mengenakan pakaian adat Lampung.
idang Paripurna Istimewa Peringatan HUT ke-48 Provinsi Lampung di DPRD Provinsi dihadiri seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan, Gubernur dan Wakil Gubernur, para pejabat di lingkup
S
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
Pemprov, Forkopimda, dan para tokoh masyarakat. Karena tanggal 18 Maret bertepatan dengan hari Minggu, sidang paripurna dilaksanakan pada Senin, 19 Maret 2012. Sidang dipimpin Ketua DPRD
Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, didampingi para wakil ketua. Selain diwarnai dengan lantunan lagu daerah Lampung oleh Ketua DPRD, pada peringatan tersebut juga ditampilkan drama sendra tari kilas balik sejarah
11
LAPORAN UTAMA
Provinsi Lampung oleh pada siswa SLTP dan SLTA. Tema yang diangkat pada perayaan HUT tahun ini adalah, “Melalui Kebangkitan 48 Tahun Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai, Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Menuju Lampung yang Damai, Sejahtera, dan Berdaya Saing.” Sejalan dengan tema, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat di Lampung untuk terus membangun komitmen guna melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik dengan kekompakan, menciptakan suasana damai, serta membangun sinergi. “Kami berharap seluruh warga Lampung mendukung program pem-
12
bangunan yang dilaksanakan pemerintah dan berperan aktif di dalamnya,” kata Gubernur. Menghadapi berbagai tantangan pada saat ini, termasuk akan digelarnya pilkada di tiga daerah, yaitu Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulangbawang, Gubernur meminta masyarakat tetap menjaga suasana kondusif. Pada upacara peringatan HUT yang digelar di Stadion Wayhalim, Sabtu (17 Maret 2012), Gubernur mengingatkan hingga kini ancaman konflik di masyarakat masih menjadi masalah yang perlu penyelesaian. Konflik horizontal yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya, telah mengorbankan masyarakat. Karena itu, dia berharap konflik itu tidak terulang kembali. “Tidak ada
permasalahan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan sepanjang mengikuti aturan hukum,” kata Sjachroedin usai upacara HUT ke-48 Provinsi Lampung. Sjachroedin menuturkan setiap permasalahan yang berpotensi konflik dapat diselesaikan secara musyawarah dan menaati peraturan hukum. Selain itu, mempererat tali silaturahmi juga dapat menghindarkan dari konflik yang berulang. “Kalau ada pihak berkonflik, minta pendapat untuk penyelesaiannya. Mulai dari kepala desa, camat, bupati atau wali kota, DPRD hingga gubernur, semua bisa dimintakan pendapat. Jangan ada masalah sedikit langsung lapor ke pusat. Jika ada masalah di daerah, diselesaikan oleh pemerintah daerah karena lebih mengetahui permasalahan di daerahnya,” kata dia. Gubernur mengharapkan masyarakat mengetahui sejarah terbentuknya Provinsi Lampung, sehingga bisa menghargai para pendahulu. “Provinsi ini berdiri dengan perjuangan. Bagaimana awalnya harus diketahui generasi muda,” katanya. Dikatakan, kini begitu banyak orang yang mengaku mewakili rakyat. Padahal, wakil rakyat adalah mereka yang terpilih melalui pemilu, yaitu anggota DPRD, DPD, dan DPR. “Sekarang banyak yang mengaku sebagai tokoh atau wakil rakyat. Semua mengaku tokoh masyarakat. Tidak jelas lagi yang mana yang sebenarnya,” ujarnya. Ketika menyoroti pembangunan di Lampung, Gubernur menyatakan masih banyak yang harus dilakukan guna memajukan daerah. “Pembangunan
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
LAPORAN UTAMA Lampung harus kita akui dengan potensi yang ada belum mencapai segalagalanya. Dalam proses pembangunan, tentu ada yang pro dan kontra. Itu biasa. Tapi, kontra sepanjang dalam koridor hukum akan kita hormati,” ujarnya. Ia pun mengatakan bahwasanya upacara peringatan HUT tidak hanya dimaknai sebagai seremonial, tetapi dipahami makna dan esensinya. Gubernur juga tidak menginginkan ada bentuk protes dengan bertindak berlebihan. Semuanya, harus ada batasan-
nya. “Kalau sudah mulai merusak, membakar segala macam, saya katakan aparat keamanan tidak usah ragu lagi. Tembak kalau perlu,” tegasnya. Menurutnya, semua aparat keamanan harus tegas menegakkan aturan. Untuk para pemimpin juga diharapkan benar-benar menjadi sosok yang mewakili rakyatnya. “Kita berjuang, kita diberi kesempatan dengan amanah untuk membawa kemajuan,” ujarnya. Karena itu, para pemimpin harus dapat menjaga amanah ini.
Gubernur juga memberika apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas segala yang telah dilakukan demi kemajuan Provinsi Lampung. “Terima kasih kepada segenap bupati/wali kota dan segenap anggota forkopimda yang telah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing,” katanya. Juga kepada tokoh masyarakat, ketua DPRD, dan anggota DPRD yang menurutnya selama ini bekerja sama dengan pemprov sehingga pembangunan bisa berjalan. (tim)
Terobosan Besar untuk Lampung PRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengatakan ada tiga terobosan besar yang dilakukan Provinsi Lampung dalam setahun tahun terakhir. Semua terobosan itu merupakan prestasi sekaligus upaya mempercepat pembangunan Lampung, yang muaranya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Marwan, salah satu prestasi yang perlu mendapatkan apresiasi adalah keberhasilan Pemprov dan DPRD dalam menyusun APBD Tahun 2012, yang nilainya mendekati Rp3 triliun. APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 dapat disebut mandiri karena pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 56,95 persen dari total pendapatan. Selain itu, defisit anggaran hanya sebesar 1,7 persen atau jauh di bawah dengan batas toleransi hingga 6 persen yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). APBD 2012 juga masuk kategori berkualitas karena belanja publik (belanja langsung) mencapai 62 persen lebih dari total belanja, sementara belanja tak langsung hanya sekitar 38 persen. “APBD tahun ini merupakan prestasi yang bagus dan terjadi peningkatan yang baik bagi Pro-
D
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
vinsi Lampung, karena PAD tinggi dan defisit kecil. Alokasi anggaran pun prorakyat dan propertumbuhan dan memberikan stimulus yang besar bagi pertumbuhan perekonomian,” kata Marwan. “Keberhasilan ini patut kita syukuri, apalagi Pemerintah Pusat juga memberikan apresiasi bahwa APBD kita merupakan yang tercepat dan terbaik, karena sudah beres dibahas dan disahkan pada awal Desember tahun lalu,” katanya. Sebab, hingga kini masih banyak daerah yang APBD-nya belum beres hingga memasuki
awal tahun. Kemudian prestasi yang juga tak kalah penting adalah keberhasilan Pemprov Lampung dalam mendorong percepatan pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) yang dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. “Pembangunan JSS akan dimulai pada awal 2014 mendatang. Percepatan tersebut sangat penting, karena jembatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah,” tegasnya. Dengan dimulainya pembangunan JSS, prospek daerah-daerah di Pulau Sumatera mulai tergambar, sehingga penggalian potensi juga bisa dilakukan lebih dini. Menurut Marwan, pretasi lainnya yang patut dibanggakan adalah telah disetujuinya rencana pembangunan jalan tol dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar. “Pemprov telah menjalin kesepakatan dengan PT Jasa Marga terkait pembangunan jalan tol tersebut,” ujarnya. Bahkan, pembangunan jalan tol tersebut tak hanya di Lampung, Meneg BUMN Dahlan Iskan pun menyebut untuk seluruh Sumatera, dari Aceh (tim) hingga Lampung.
13
LAPORAN UTAMA
Lampung Makin Maju dan Kondusif Pada tanggal 18 Maret 2012 Provinsi Lampung genap berusia 48 tahun. Ada banyak kemajuan, prestasi, dan prospek. Di sisi lain, sejumlah masalah yang menjadi catatan buruk juga terjadi, bahkan ragam kendala menjadi aral percepatan pembangunan Provinsi Lampung. Berikut petikan wawancara dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. terkait dengan Lampung hari ini dan ke depan. Bagaimana Provinsi Lampung pada usia ke-48 ini? Tentu saja untuk melihat suatu perjalanan sudah sampai di mana, kita harus melihat dari mana kita berangkat. Kalau perjalanan Provinsi Lampung yang sudah 48 tahun usianya ini, tentu Lampung sudah menjadi daerah yang jauh lebih maju. Kalau ditanya saat saya menjadi gubernur, kita juga harus melihat saat sebelum saya menjabat. Kita bisa melihat sendiri kondisi Lampung secara fisik maupun nonfisik sebelum 2003. Sekarang, Lampung secara kasat mata sudah banyak berubah. Ke dalam, secara internal saya melakukan perubahan kinerja pegawai di lingkungan kantor gubernur. Begitu menjadi gubernur, saya kaget luar biasa melihat disiplin dan cara kerja PNS di sini. Lalu, saya ubah semua. Disiplin saya tegakkan, peraturan diperketat, dan banyak sekali yang diubah. Tetapi, rupanya kekagetan saya itu juga membuat kaget PNS. Kalau dulu bekerja santai-santai, apel hanya hari Senin, saya ubah menjadi apel setiap hari. Ya, memang ada benturan gaya saya yang dari Polri dengan pegawai sipil. Akhirnya, saya kaget, pegawai kaget, ha ha ha.... Tetapi, hasilnya baik seperti sekarang. Progres pembangunan Lampung selama lima tahun terakhir? Saya sudah delapan tahun memimpin Lampung sebagai gubernur. Tetapi saya tegaskan bahwa saya bekerja serius untuk pembangunan yang sebenarnya baru empat tahun. Mengapa? Kita semua tahu, bagaimana kisruh di awal saya menjadi gubernur. Empat tahun pertama, saya terlalu banyak gangguan
14
dari luar maupun dari dalam pemerintahan. Saya tidak diakui sebagai gubernur dalam beberapa tahun oleh DPRD, itu berakibat kepada pembangunan. Meskipun demikian saya tetap jalankan semua fungsi-fungsi eksekutif. Bagaimana perkembangan dengan program-program unggulan, seperti jembatan Selat Sunda, jalan tol, kota baru, dan lain-lain? Semua proyek itu sudah mulai pada tahapan-tahapan pelaksanaan. Proyek jembatan Selat Sunda, jalan tol, embarkasi haji, pemindahan jalan by pass, dan lainnya sudah tinggal selangkah lagi. Bagi saya, hasil-hasil kerja saya sebagai gubernur tidak harus terwujud pada masa saya masih menjabat. Saya pikir, inilah waktunya impian orangorang yang pernah mewacanakan membangun jembatan Selat Sunda, jalan tol, dan lainnya untuk terwujud. Tanpa keberanian untuk mendorong itu, impian itu hanya jadi impian. Kesimpulan saya, dengan dimulainya tahapantahapan program-program besar itu, Lampung segera mencapai kemajuan seperti yang kita impikan. Kita juga membangun pondasi, meletakkan dasar-dasar suatu rencana dengan kuat. Tanpa dasar yang kuat dan mengakar, tidak ada yang menjamin suatu program jangka panjang bisa terlaksana. Dasar yang saya maksud, kita ambil contoh, jembatan Selat Sunda. Saya setiap saat mendorong terus supaya pembangunan JSS ini terlaksana. Saya kampanye dan provokasi ke semua pejabat negara. Bertemu presiden, saya bicara JSS, bertemu menteri, ngomongin itu, bertemu investor, saya jualan terus. Akhirnya, proyek ini menjadi hajat bersama. Sekarang, setelah menjadi tanggung jawab bersama, saya tinggal
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
LAPORAN UTAMA mengawal. Duit untuk membangun itu bukan duit kita lagi, tetapi sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Yang cari investor juga tidak selalu saya lagi, tetapi para menteri, bahkan presiden. Begitu yang saya maksud landasan yang kuat. Belakangan muncul sejumlah konflik yang sampai menggangu ketertiban dan keamanan. Menurut Bapak? Menyikapi kondisi Lampung yang belakangan digoyang sejumlah aksi demonstrasi dan kerusuhan, terutama pascakonflik Mesuji, saya mengingatkan seluruh masyarakat Lampung bahwa Lampung merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Artinya, untuk menyelesaikan permasalahan itu ada jalurnya. Sampaikanlah dengan baik dan jangan seenaknya saja tanpa dasar. Pemprov juga tetap menjamin para investor untuk terus berusaha di sini, sebab stabilitas politik dan keamanan di Lampung masih bisa dikendalikan dan terkontrol dengan baik. Yakinlah, Lampung cukup kondusif untuk berusaha. Kepada masyarakat, saya menyatakan kita cukup belajar dari pengalaman. Lampung sudah mulai bangkit. Perlu kebersamaan, persatuan, dan kesatuan masyarakat Lampung seluruhnya untuk menuju Lampung yang lebih baik. Termasuk dengan menjaga kondusivitasnya. Pesan untuk seluruh masyarakat Lampung? Ya, pada momen hari ulang tahun ke-48 Provinsi Lampung ini, saya menyampaikan selamat kepada seluruh masyarakat Lampung. Mari kita kuatkan rasa persatuan sehingga kita bisa hidup rukun, aman, damai, dan sejahtera. Kepada seluruh elemen, saya berpesan agar kita menyadari setiap peran dan posisi yang diamanahkan kepada kita. Saya sebagai gubernur yang memimpin eksekutif, saya terus berusaha untuk sadar dan menyadari apakah kerja yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kepada saudara-saudara yang duduk menjadi anggota DPRD, saya mengajak untuk menyadari tugasnya adalah sebagai wakil rakyat. Jadi, apa kemauan rakyat harus menjadi perhatian. Juga kepada rakyat, agar sadar juga bahwa selain punya hak, juga punya kewajiban. Demo boleh, tetapi untuk menyalurkan aspirasi, bukan untuk merusak dan mengganggu pembangunan. Jika semua kita sadar dengan perannya masing-masing, kita yakin Lampung akan cepat maju. Tanda-tanda kemajuan itu sudah di ambang pintu. (tim)
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
Unjuk Kemampuan di Bidang Seni
ebelas tim kesenian dari sejumlah kabupaten/kota di Lampung menunjukkan kemampuan terbaiknya pada malam Pergelaran Kesenian Budaya Lampung yang dipusatkan di halaman Museum Lampung, 17 Maret 2012. Kegiatan yang masih termasuk rangkaian HUT Ke-48 Provinsi Lampung ini sengaja dilaksanakan untuk menunjukkan kekayaan dan keanekaragaman budaya di Sai Bumi Ruwa Jurai. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Gatot Hudi Utomo didampingi Kabid Kebudayaan dan Kesenian Yusuf Rusman mengatakan acara itu juga sebagai bentuk apresiasi terhadap para seniman daerah Lampung sekaligus sebagai ajang unjut karya. “Kegiatan ini diikuti peserta dari seluruh kabupaten/kota, minus Kabupaten Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Lampung Timur. Saya kira ada kendala teknis yang menyebabkan ketiga kabupaten itu tidak mengirimkan utusannya pada kegiatan ini,� ujarnya. Dijelaskan, acara ini menjadi semacam pemanasan kegiatan sejenis, yaitu Festival Tari Kreasi Lampung pada Juni mendatang. Menurut Yusuf, setiap tarian dan musik tradisional yang dibawakan peserta dari setiap daerah mewakili kekayaan dan kearifan budaya lokal masing-masing. Seperti tarian Yassalam yang dibawakan oleh Kabupaten Pesawaran. Tarian ini menggambarkan keramahan, keakraban, dan kearifan warga Pesawaran. Juga keceriaan yang ingin disampaikan melalui gerak gemulai para penari yang berasal dari Kabupaten Mesuji melalui Tari Toi-Toi. Dalam ajang tersebut, Kota Bandarlampung selaku tuan rumah tampil tak kalah menarik. Para penari dari Sanggar Tapis Berseri di bawah binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandarlampung menampilkan tarian berjudul Ngelawut (melaut). Tarian ini menceritakan perjuangan para nelayan di pesisir Bandarlampung yang tetap giat mencari nafkah guna menghidupi keluarga mereka meski setiap hari harus bekerja keras di bawah deraan terik matahari. Penampilan berbeda disuguhkan para seniman dari Kabupaten Lampung Selatan. Jika daerah lain membawakan tarian, kabupaten yang dipimpin Rycko Menoza ini sengaja menyuguhkan musik tradisional jenis gamolan, dengan lagu bertajuk “Kulipang� yang menceritakan tentang kisah hidup seorang perantau. (tim)
S
15
LAPORAN UTAMA
Sjachroedin Z.P. Luncurkan Buku Biografi Ada yang berbeda pada perayaan HUT ke-48 Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberi kado spesial dengan meluncurkan buku biografi berjudul “Inspirator Tanpa Kultus, Sebuah Biografi Sjachroedin Z.P.” yang ditulis Hesma Eryani. eluncuran buku dilaksanakan di Hotel Novotel, Sabtu (17 Maret 2012), dihadiri sejumlah tokoh nasional dan kalangan purnawirawan Polri, di antaranya Sudarto, I.G.B. Putra Astaman, Suseno, dan Sisno, juga hadir para pejabat Forkopimda Lampung dan bupati/walikota se-Lampung. Ketika memberikan sambutan pada acara peluncuran tersebut, Sjachroedin Z.P. mengaku banyak belajar dari pengalaman. “Saya bukan orang pintar. Bahkan, saya ini tukang nyontek. Saya cuma punya semangat dan saya tidak mau gampang menyerah. Seorang pemimpin adalah petarung, harus tegas, dan punya sikap yang jelas,” ujarnya. Sjachroedin bahkan mengaku tidak pernah punya mimpi menjadi polisi. “Saya itu nggak sengaja masuk polisi. Saya nekat saja. Bapak saya orang sipil, tapi saya nggak mau kalah dengan anak jenderal. Tiap hari ditempeleng sampai muka bopeng sana-sini, itu biasa di pendidikan Akabri. Tapi, saya tetap semangat. Saya tidak mau menyerah,” katanya. Dalam perjalanan kariernya di kepolisian, Sjachroedin pernah menjabat Kapoltabes Palembang, direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kapolwil Bogor, direktur Samapta Mabes Polri, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, dan Deputi Operasional Mabes Polri. Semua itu merupakan modal berharga serta menjadi bekal saat dipercaya 1,5 juta lebih penduduk Lampung sebagai gubernur Lampung. Semua jabatan itu pula yang membangun karakter bersahaja, bersahabat, disiplin, dan tegas.
P
16
Dalam buku tersebut juga diuraikan pengakuan Sjachroedin yang menghadapi pilihan yang sulit ketika peristiwa Dekrit Presiden pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Ketika itu, institusinya diobok-obok dan ditarik-tarik untuk kepentingan politik. Gus Dur –sapaan Abdurrahman Wahid–memerintahkan Polri mendukungnya mengeluarkan dan menjalani Dekrit Presiden. Perintah sama juga diberikan presiden kepada institusi lain. “Pada waktu itu, saya harus yakin untuk mengambil keputusan tegas, saya nggak rela Polri diobok-obok,” katanya. Ketika itu, Sjachroedin yakin langkah presiden salah. Keyakinan seperti itu juga dimiliki pejabat institusi terkait lainnya. Tapi, dengan berbagai pertimbangan, mereka tak bersikap dan cenderung diam. Tapi, Sjachroedin bukan tipe diam. Dengan segenap
keberanian dan risiko, dalam rapat kabinet, dia dengan tegas menolak perintah presiden. Sjachroedin sudah siap mental dan tidak asal berani. “Di belakang saya ada petugas khusus yang mengawal saya. Jika kondisi politik ketika itu chaos dan saya diperintahkan ditangkap karena menolak perintah tersebut, petugas sudah siap mengamankan saya dengan helikopter. Koper pakaian pun sudah saya siapkan. Namanya juga menghadapi situasi politik yang mencekam,” kenang Sjachroedin. Baginya, konflik politik yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sesungguhnya menjadi ujian bukan hanya bagi dirinya pribadi, juga kemandirian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sejarah mencatat, ketika itu Polri kita
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
LAPORAN UTAMA
lulus ujian. Dengan tetap berpegang teguh pada standar profesional, Polri memang tidak bisa lagi digunakan sebagai alat politik atau kekuasaan suatu pemerintahan. Peristiwa itu sangat berkesan. Bahkan mungkin paling berkesan dalam sejarah karir kepolisian Sjachroedin. “Dari pengalaman itu saya banyak belajar. Makanya kepada generasi muda, tanamkan sikap pantang menyerah itu, gigih, dan bekerja keras,” katanya. Tidak hanya memaparkan pengalaman semasa bertugas di Polri, sebagai sebuah pribadi, Sjachroedin diakui sebagai pemimpin yang hangat. Tapi dalam soal pekerjaan, dia sangat disiplin. Itu harga mati. Kedisiplinan dan kehangatan persahabatan adalah dua hal berbeda. Sehingga ketika dia bertindak tegas pada jajarannya karena tidak disiplin, orang pun memandang ia tidak bersahabat. “Saya kaget ketika menjadi gubernur. Yang namanya pejabat, kepala biro, sampai PNS bawahan, datang dan pulang seenaknya saja. Sampai hal sepele, dari upacara saja, barisnya sudah nggak benar. Ini ironi. Ini yang tidak saya temukan selama saya bertugas,” katanya. Maka pernyataan-pernyataan keras yang dilontarkan suami Truly Tri Wulandari Trisno Prawoto Atmodjo yang berdarah Jawa kepada bawahannya pun menjadi “buah bibir” di lingkup Pemprov Lampung. Menanggapi biografinya, Sjachroedin mengatakan tidak ingin apa
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
yang tergambar dari buku itu yang ditulis hanya cermin positif. “Saya tidak mau terlalu dibesar-besarkan. Saya tidak mau isinya cuma yang bagus-bagus. Saya ini manusia biasa. Ini saya sampaikan kepada penulis. Tulis saja fakta sebenarnya, silakan cari referensi itu dengan teman-teman saja, senior saya selama bertugas,” paparnya. Dalam testori mengenai sosok Sjachroedin, mantan Kapolda Jawa Barat dan Sumsel Mayjen Sisno,
mengaku bahwa Sjachroedin merupakan sosok yang memiliki kredibilitas dan sikap tegas. “Beliau ini orangnya cepat bertindak untuk mengambil keputusan sesuai momentum. Dia cepat dan berani,” akunya. Suasana peluncuran buku biografi orang nomor satu di Lampung ini berlangsung meriah. Selain diramaikan dengan artis lokal, juga turut dihadirkan sederet artis ibu kota, seperti Koes Plus dan Ari Lasso. (tim)
17
WARTA
Pekerjaan Proyek Terhambat Rencana Kenaikan BBM Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu membuat proyek pembangunan jalan dan jembatan di Lampung terhambat. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Arif Hidayat menjelaskan hampir seluruh proses pelelangan proyek pembangunan jalan dan jembatan terhenti karena menunggu keputusan harga BBM subsidi naik atau tidak. asalnya, kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada biaya produksi aspal, harga material, ongkos angkut, dan penunjang produksi lainnya. “Jadi, terpaksa harus menunggu keputusan pemerintah dulu. Akan dilihat berapa persen kenaikan harga BBM dan berapa pengaruhnya pada biaya produksi pembangunan jalan dan jembatan. Hampir semua proses pelelangan pun ditunda,” katanya. Hal itu dikatakan Arif usai mengikuti dialog terbuka soal rencana kenaikan harga BBM subsidi di aula perpustakaan Universitas Lampung, Selasa (3-4). Jika harga BBM jadi naik, Dinas Bina Marga menyiapkan dua opsi yang bisa ditempuh untuk menyesuaikan biaya produksi dengan kenaikan harga BBM. Opsi pertama, penyesuaian harga dengan menambah dana pembangunan, sementara opsi kedua dengan pemotongan volume paket pembangunan. “Pemotongan target artinya ada penyesuaian terhadap volume pekerjaan, misalnya dari 5 km menjadi 4 km,” ujarnya. Namun, karena harga BBM tidak jadi naik, Arif memastikan kedua opsi itu tidak akan ditempuh dan proses pelelangan bisa diteruskan. “Sekarang tinggal diumumkan saja pemenang tendernya. Mudah-mudahan Desember mendatang pembangunan dan perbaikan jalan sudah selesai,” katanya. Anggaran infrastruktur jalan di Provinsi Lampung pada tahun 2012 mendapatkan porsi cukup besar dari APBN dan APBD. Dari APBD saja infrastruktur jalan dan jembatan mendapat alokasi anggaran senilai Rp465,45 miliar. Secara keseluruhan,
P
18
belanja infrastruktur pada APBD 2012 mencapai Rp1,133 triliun dan anggaran itu terbagi untuk infrastruktur jalan serta jembatan senilai Rp465,45 miliar. Selain itu, infrastruktur pendidikan Rp204,4 miliar, pengadaan lahan Rp167 miliar, infrastruktur permukiman dan pengairan Rp166,413 miliar, dan belanja infrastruktur kabupaten/kota mencapai Rp120 miliar. Sementara anggaran perbaikan jalan dan jembatan di ruas jalan nasional di Lampung tahun 2012 mencapai Rp744,296 miliar dari APBN 2012. Anggaran itu sedikit lebih kecil daripada total anggaran perbaikan jalan dan jembatan nasional tahun 2011, yakni Rp786 miliar lebih. Dengan anggaran tersebut, SNVT Bina Marga Lampung menargetkan 92% ruas jalan nasional di Lampung yang mencapai 1.159,57 km bisa dalam
kondisi mantap. Sementara saat ini baru sekitar 86% jalan nasional yang sudah mantap. Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan menyatakan tertundanya pelaksanaan pengerjaan paket disebabkan adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Meskipun demikian, sebenarnya ada paket-paket yang sifatnya bisa menyesuaikan atau adendum. “Misalnya, sebelumnya sudah dihitung harga jalan Rp1 miliar, ternyata harga minyak naik, kan nggak cukup. Ada penyesuaian terkait hal itu di lapangan. Nanti kita lihat mana yang bisa diadendum dan mana yang tidak,” kata Hantoni. Dia menyatakan DPRD Lampung akan mencermati proses pelaksanaan pengerjaan paket di DBM Lampung. Apalgi ternyata pemerintah tidak jadi
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
WARTA menaikkan harga BBM. Jadi, dia berharap proyek-proyek tersebut segera dikerjakan agar penyelesaiannya tepat waktu. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. pun meminta Dinas Bina Marga (DBM) segera menggelar tender atas puluhan paket infrastruktur yang tertunda tersebut. “Harus cepat, jangan sampai lama-lama ditunda,” tegasnya. Gubernur mengakui penundaan pengerjaan paket-paket infrastruktur itu memengaruhi pembangunan di Lampung. “Tentu sedikit terganggu,” jelas dia. Gubernur memahami alasan penundaan karena menunggu kepastian keputusan pemerintah atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sebab, jika BBM naik harga barang juga ikut beranjak naik dan memengaruhi harga pengerjaan. “Misalnya semua anggarannya Rp3 miliar, karena ada kenaikan harga, jadinya tidak cukup. Memang ada keraguan sebelum ada keputusan. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi,” katanya. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung I Komang Koheri menyatakan DPRD Lampung akan mengawasi proses pelaksanaan tender paket-paket infrastruktur di DBM. Komisi IV juga sepakat paket-paket itu harus segera dilelang. Anggota Komisi IV DPRD Lampung Dendy R. Kaligis menambahkan, harga-harga paket di DBM Lampung
dinilainya sudah disesuaikan dengan skema kenaikan harga BBM. Sehingga tak ada alasan untuk tidak segera melelang paket-paket itu. Terlebih pada triwulan I sudah seharusnya paket-paket itu dilelang. “Sebab, pada triwulan II kita sudah bicara pengerjaan. Saat ini triwulan I sudah hampir habis,” (tim) katanya.
Optimistis Pesisir Barat Bisa Maju PRD Provinsi Lampung optimistis Pemprov mampu memenuhi kewajiban membantu pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat sampai daerah itu mandiri setelah pembentukannya disetujui DPR. Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, sudah menjadi kewajiban Pemprov dan kabupaten induk membantu pembiayaan Pesisir Barat. Meskipun tidak menyebutkan dana yang harus diserahkan Pemprov ke Pesisir Barat, Marwan memastikan jumlahnya masih dalam batas kemampuan Pemprov. “Hasil Musrenbang menyebutkan ada tambahan anggaran sekitar Rp500 miliar. Jadi kalau misalnya untuk Pesisir Barat hanya Rp5 miliar masih cukup,” kata Marwan. Terkait dengan pengesahan kabupaten baru itu, dia optimistis dapat mendorong percepatan kesejahteraan rakyat, sepanjang pemerintahan baru nantinya dapat mengelola Pesisir Barat dengan baik. “Banyak daerah baru dievaluasi Mendagri, yang di Lampung tidak termasuk. Intinya pemekaran itu untuk mempercepat pembangunan. Jadi jangan sampai APBD Pesisir Barat nanti hanya bisa membayar pegawai, tapi juga harus menyejahterakan rakyatnya,” katanya. Sementara Pemprov Lampung akan menyerahkan beberapa aset kepada Kabupaten Pesisir Barat setelah undang-undang pembentukan daerah pemekaran Lampung Barat itu disahkan Pemerintah Pusat. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sekprov Lampung Ali Subaidi mengatakan aset yang akan diserahkan merupakan milik Pemprov yang berada di daerah Pesisir Barat. Beberapa aset yang kemungkinan
D
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
diserahkan adalah tanah yang dikelola Dinas Pertanian di daerah Biha dan tanah serta bangunan milik Dinas Pendapatan di Krui. “Penyerahan akan dilakukan setelah kabupaten ini resmi berdiri dan sudah ada penjabat bupatinya. Nanti, lebih jelasnya akan diatur dalam juklak dan juknis yang biasanya terbit sesaat setelah UU-nya disahkan,” kata Ali Subaidi. Gubernur Sjachroedin Z.P. mengatakan Pemprov mulai merancang pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Barat sebagai langkah awal jika UU pembentukan kabupaten itu disahkan Pemerintah Pusat. Sedangkan penunjukan penjabat (Pj.) bupati akan dibahas setelah UU pembentukan Kabupaten Pesisir Barat terbit. “Nanti diajukan beberapa nama kepada Menteri Dalam Negeri. Tapi belum dibahas siapa saja calonnya. Masih menunggu UU-nya terbit dahulu dong,” ujarnya. Jika UU-nya sudah terbit, Gubernur mengimbau seluruh masyarakat Pesisir Barat dan lembaga yang mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) itu agar bersinergi mendukung pemerintah dan pembangunan di sana sehingga daerah itu bisa berkembang dengan baik. Apalagi Pesisir Barat memiliki potensi yang berlimpah khususnya di bidang pariwisata, perikanan, dan kelautan, serta perkebunan kelapa sawit. “Semua harus dikelola dengan baik agar ke depannya kabupaten ini dinilai baik Pemerintah Pusat. Kalau dianggap tidak mampu kan bisa dilebur kembali dengan daerah induknya. Perjuangan masyarakat jadi sia-sia,” kata Gubernur. (tim)
19
RENUNGAN
Cinta, Kasih, dan Pengorbanan Aku dilahirkan di sebuah dusun pegunungan terpencil. Hari demi hari, orang tuaku membajak tanah kering kuning dan punggung mereka yang kusam menghadap ke langit terpanggang matahari. Kehidupan kami sangat sederhana, boleh dikata masih jauh dari kecukupan, apalagi kemewahan. ku mempunyai seorang adik, usianya tiga tahun lebih muda dariku. Suatu ketika, untuk membeli sebuah sapu tangan yang juga dimiliki semua gadis di sekelilingku, aku mencuri uang dari laci ayahku. Merasa kehilangan, ayah segera memanggil aku dan adikku. Dia pun menyuruh kami berlutut di depan tembok, dengan sebuah tongkat bambu di tangannya. “Siapa yang mencuri uang itu?” Ayah bertanya. Aku terpaku, terlalu takut untuk berbicara, apalagi mengaku. Karena ayah tidak mendengar di antara kami ada yang mengaku maka dia mengatakan, “Baiklah, kalau begitu kalian berdua layak dipukul!” Dia mengangkat tongkat bambu itu tingi-tinggi. Tiba-tiba, adikku mencengkeram tangan ayah dan berkata, “Ayah, aku yang melakukannya!” Tongkat panjang itu menghantam punggung adikku bertubitubi. Ayah begitu marahnya sehingga dia terus-menerus mencambuk adikku sampai akhirnya kelelahan sendiri. Sesudahnya, Ayah duduk di atas ranjang batu bata kami dan memarahi adikku, “Kamu sudah belajar mencuri di rumah sekarang. Hal memalukan apalagi yang akan kamu lakukan pada masa mendatang? Kamu layak dipukul sampai mati! Kamu pencuri tidak tahu malu!” Malam itu, ibu dan aku memeluk adikku. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi ia tidak menitikkan air mata setetes pun, bahkan tidak mengeluh sedikit pun. Di pertengahan malam itu, saya tiba-tiba mulai menangis dan mulai terdengar meraung-raung. Aku membenci diriku sendiri karena tidak memiliki
A
20
keberanian untuk mengaku. Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata, “Kak, jangan menangis lagi. Semuanya sudah terjadi.” Bertahun-tahun telah lewat, tapi insiden tersebut masih kelihatan seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah lupa tampang adikku ketika ia melindungiku. Waktu itu, adikku berusia 8 tahun dan aku berusia 11 tahun. Ketika adikku berada pada tahun terakhirnya di SMP, ia lulus untuk masuk ke SMA di kota kabupaten. Pada saat yang sama, aku diterima masuk universitas di kota provinsi. Malam itu, ayah berjongkok di halaman, menghisap rokok tembakaunya, bungkus demi bungkus. Saya mendengar ayah memberengut, “Kedua anak kita lulus dengan nilai yang begitu bagus.” Ibu mengusap air matanya yang mengalir dan menghela napas sambil berkata, “Apa gunanya? Bagaimana mungkin kita bisa membiayai keduanya sekaligus?” Saat itu juga, adikku berjalan keluar, duduk di hadapan ayah dan berkata, “Ayah, aku tidak mau melanjutkan sekolah lagi, telah cukup aku membaca banyak
buku.” Ayah mengayunkan tangannya dan memukul wajah adikku sambil berkata, “Mengapa kau mempunyai jiwa yang begitu keparat lemahnya? Bahkan jika berarti saya mesti mengemis di jalanan, saya akan menyekolahkan kamu berdua sampai selesai!” Aku pun mendekati adikku, menjulurkan tanganku selembut yang aku bisa ke mukanya yang bengkak memerah dan berkata, “Seorang anak laki-laki harus meneruskan sekolahnya. Kalau tidak, ia tidak akan pernah bisa meninggalkan kemiskinan ini.” Kujelaskan bahwa aku telah memutuskan untuk tidak lagi meneruskan ke universitas. Tapi siapa sangka keesokan harinya, sebelum fajar, adikku telah pergi meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit makanan kering sebagai bekal. Dia pun meninggalkan secarik kertas di atas bantalku dengan tulisan, “Kak, masuk ke universitas tidaklah mudah. Saya akan pergi mencari kerja dan mengirimimu uang.” Aku memegang kertas tersebut di atas tempat tidurku dan menangis dengan airmata bercucuran sampai suaraku hilang. Tahun itu, adikku berusia 17 tahun dan aku 20. Dengan uang hasil utangan ayahku dari seluruh dusun dan uang hasil adikku mengangkut semen di lokasi konstruksi, aku akhirnya sampai pada tahun ketiga di universitas. Suatu hari, aku sedang belajar di kamar kosku, ketika teman sekamarku masuk dan memberitahukan, “Ada seorang penduduk dusun menunggumu di
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
RENUNGAN luar sana!” Mengapa ada penduduk dusun mencariku? Aku keluar kamar dan melihat adikku dari jauh, seluruh badannya kotor tertutup debu semen dan pasir. Aku menanyakannya, “Mengapa kamu tidak bilang pada teman sekamarku bahwa kamu adalah adikku?” Dia menjawab sambil tersenyum, “Lihat bagaimana penampilanku. Apa yang akan mereka pikir jika mereka tahu aku adalah adikmu? Apa mereka tidak akan menertawakanmu?” Aku merasa trenyuh dan air mata memenuhi mataku. Aku menyapu debu-debu dari badan adikku, dan tersekat kata-kataku, “Aku tidak perduli omongan siapa pun! Kamu adalah adikku, apa pun juga! Kamu adalah adikku, bagaimanapun penampilanmu.” Dari sakunya, adikku mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Ia memakaikannya kepadaku dan terus menjelaskan, “Saya melihat semua gadis kota memakainya. Jadi aku pikir kamu juga harus memilikinya.” Aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Aku menarik adikku ke dalam pelukanku dan menangis serta menangis. Tahun itu, adikku berusia 20 dan aku 23. Kali pertama aku membawa pacarku ke rumah. Kaca jendela yang pecah telah diganti dan kelihatan bersih di manamana. Setelah pacarku pulang, aku menari seperti gadis kecil di depan ibuku. “Sebenarnya Ibu tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang dan waktu untuk membersihkan rumah kita hanya untuk menyambut pacarku!” Tetapi, katanya sambil tersenyum, “Itu adalah pekerjaan adikmu yang pulang awal untuk membersihkan rumah. Tidakkah kamu melihat luka pada tangannya? Ia terluka ketika memasang kaca jendela baru itu.” Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku. Melihat mukanya yang kurus, seratus jarum terasa menusukku. Aku mengoleskan
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
sedikit salep pada lukanya dan membalutnya. Aku bertanya, “Apakah luka itu sakit?” “Tidak, tidak sakit. Kamu tahu, ketika saya bekerja di lokasi bangunan, batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap waktu. Bahkan itu tidak menghentikanku bekerja dan....” Di tengah kalimat itu aku mengulurkan tanganku dan menutup bibirnya. Kemudian aku membalikkan tubuhku, memunggunginya, dan air mata mengalir deras turun ke wajahku. Tahun itu, adikku 23 dan aku berusia 26. Ketika sudah menikah, aku tinggal di kota. Seringkali aku dan suamiku mengundang orang tuaku untuk datang dan tinggal bersama kami, tetapi mereka tidak pernah mau. Mereka mengatakan, sekali meninggalkan dusun, mereka tidak akan tahu harus mengerjakan apa. Adikku juga tidak setuju dan mengatakan, “Kak, jagalah mertuamu saja. Aku akan menjaga ibu dan ayah di sini.” Ketika suamiku diangkat menjadi direktur perusahaan, kami menginginkan adikku mendapatkan pekerjaan sebagai manajer pada bagian pemeliharaan. Tetapi adikku menolak tawaran tersebut. Ia bersikeras memulai bekerja sebagai tukang reparasi. Suatu hari, ketika adikku berada di atas sebuah tangga untuk memperbaiki kabel, ia terkena sengatan listrik, jatuh dari tangga, dan masuk rumah sakit. Aku dan suamiku menjenguknya. Melihat gips putih pada kakinya, aku menggerutu, “Mengapa kamu menolak menjadi manajer? Manajer tidak harus melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti ini. Lihat kamu sekarang, luka yang begitu serius. Mengapa kamu tidak mau mendengar kami sebelumnya?” Dengan tampang yang serius pada wajahnya, ia membela keputusannya, “Pikirkan kakak ipar. Ia baru saja jadi direktur dan saya hampir tidak berpendidikan. Jika saya menjadi manajer, berita seperti apa yang akan tersebar?”
Mata suamiku dipenuhi air mata dan kemudian keluar katakataku sepatah-sepatah, “Tapi kamu kurang pendidikan juga karena aku!” “Mengapa membicarakan masa lalu?” kata adikku sambil menggenggam tanganku. Tahun itu, Adikku berusia 26 dan aku 29. Adikku berusia 30 ketika ia menikahi seorang gadis petani dari dusun kami. Dalam acara pernikahannya, pembawa acara perayaan itu bertanya kepadanya, “Siapa yang paling kamu hormati dan kamu kasihi?” Tanpa berpikir adikku menjawab, “Kakakku.” Ia melanjutkan dengan menceritakan kembali sebuah kisah yang bahkan aku tidak lagi mengingatnya. “Ketika masih SD, kami harus bersekolah yang lokasinya berada pada dusun yang berbeda. Setiap hari kakakku dan aku berjalan selama dua jam untuk pergi dan pulang ke dan dari sekolah. Suatu hari, aku kehilangan satu sarung tanganku. Kakakku memberikan satu miliknya. Ia hanya memakai satu saja dan berjalan sejauh itu. Ketika kami tiba di rumah, tangannya begitu gemetaran karena cuaca yang begitu dingin sampai ia tidak dapat memegang sumpitnya. Sejak hari itu, saya bersumpah bahwa selama saya masih hidup, saya akan menjaga kakakku dan berbuat baik kepadanya.” Tepuk tangan membanjiri ruangan itu. Semua tamu memalingkan perhatiannya kepadaku. Kata-kata begitu susah kuucapkan meski keluar juga, “Dalam hidupku, orang yang paling layak mendapat ucapan terima kasih adalah adikku.” Dan dalam kesempatan yang paling berbahagia itu, di depan kerumunan perayaan itu, air mata bercucuran turun dari wajahku seperti sungai. Adikku telah begitu banyak berkorban untukku hanya untuk membalas kebaikan kecil yang pernah aku lakukan padanya. (Disadur dari kisah nyata anak Korea Selatan)
21
WARTA
Warga Apresiasi Program Wisata Rohani Kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung yang berani mengalokasikan dana besar untuk pembangunan kerohanian di Lampung mendapat simpati dan apresiasi dari masyarakat. Warga mengaku senang dan terbantu dengan kegiatan-kegiatan tersebut, baik kegiatan wisata rohani maupun pembangunan masjid berornamen Lampung. anyak masyarakat yang hanya bermimpi bisa berangkat umrah. Ternyata Pemprov Lampung peduli, seolah memahami warganya yang masih berada dalam garis kemiskinan dan memberikan kesempatan berangkat ke tanah suci. Kami senang pemprov ternyata peduli,” terang Usen, warga Jl. P. Senopati Raya RT 02/Lk. I Kelurahan Harapanjaya, Sukarame, Bandarlampung. Tidak hanya itu, lanjut Usen, warga di wilayahnya juga merasa terbantu dengan uluran tangan pemprov dan pemerintah kota yang merehabilitasi Masjid Nurul Yaqin yang kini memiliki ornamen khas Lampung. “Warga sangat gembira. Karena selama ini hanya mempunyai masjid yang tidak representatif. Sementara mau membangun secara swadaya juga tak mampu. Dananya dari mana? Mau urunan selama 10 tahun pun sangat sulit terlaksana,” kata Usen yang juga pengurus Masjid Nurul Yaqin. Sejak selesai dibangun pada akhir Februari lalu, jamaah mulai berbondong-bondong memadati masjid. “Kegiatan pengajian lebih hidup. Anakanak mulai ramai mengaji. Mereka senang karena punya masjid yang bagus,” katanya. Sementara Nahrawi, ketua panitia pembangunan masjid, menyampaikan berterima kasih kepada Pemprov Lampung dan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N sehingga warga kini memiliki masjid. Ungkapan syukur juga terus meluncur dari bibir Sukirman, warga Jalan Ratu Dibalau, Tanjungsenang,
“
B
22
Bandarlampung. Pria 63 tahun ini tak menyangka bisa melaksanakan umrah berkat Pemprov Lampung. Pria yang sehari-hari menjadi petugas parkir di Polresta Bandarlampung ini sangat berterima kasih kepada Gubernur Sjachroedin Z.P. yang telah membiayai dirinya untuk menjalankan ibadah umrah. “Saya berharap program umrah yang dicanangkan pemprov bagi orang miskin seperti saya ini dapat berlanjut agar semua warga Lampung yang tidak memiliki biaya dan ingin menjalankan umrah dapat tercapai,” kata Sukirman. Pria tamatan Sekolah Teknik Mesin Bandung (setingkat SMP) ini menceritakan bahwa dirinya sejak lama ingin menjalankan ibadah haji. Namun karena terkendala biaya, pensiunan PNS Polri Mapolresta Bandarlampung ini
urung melaksanakan niatnya itu. “Tidak bisa naik haji, umrah pun jadi. Memang Allah memberikan jalan untuk saya umrah melalui tangan Pak Gubernur,” katanya. Bapak empat anak ini menambahkan jika dana umrah yang dianggarkan Pemprov Lampung dihilangkan, dia tidak setuju, karena bantuan itu sangat penting bagi banyak orang. Pemprov Lampung akan tetap memberlakukan program wisata rohani dan pembangunan masjid ornamen Lampung. Hal itu ditegaskan Asisten Bidang Kesra Pemprov Lampung dr. Relliyani Rusdi. “Program tersebut memang sudah sewajarnya dilakukan. Jika dikatakan pemborosan, semua pihak harus melihat kembali besaran APBD Lampung. Dikatakan pemborosan anggaran,
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
WARTA
kita ambil sekian persen untuk agama itu saya kira masih pantas,” kata dia. Menurut Relliyani, saat ini APBD Lampung menyentuh angka Rp2,8 triliun. “Kalau hanya diambil sekitar Rp8 miliar untuk kegiatan keagamaan, saya kira hanya sekian persen dan itu wajar karena juga untuk membantu masyarakat secara langsung,” jelasnya. Relli menjelaskan untuk tahun 2012 ini, seperti tahun sebelumnya, sebanyak 400 orang rencananya diberangkatkan untuk ikut wisata rohani. Nah, pendaftar yang berminat angkanya sudah menyentuh ribuan aplikasi. Namun, ada proses seleksi yang diterapkan Pemprov Lampung. Bahkan, Gubernur Sjachroedin Z.P. sendiri turun langsung dengan melihat aplikasi para calon yang akan berangkat mengikuti wisata rohani seperti umrah. “Kalau proses seleksinya itu ada surat permohonan dari yang bersangkutan, kemudian kita seleksi, lalu diajukan ke gubernur yang nantinya akan menyeleksi satu per satu. Untuk tahun ini sekitar 400 orang, tetapi yang masuk aplikasinya sudah ribuan,” jelas Relliyani. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terkait program tersebut cukup tinggi. Relliyani menyatakan program itu tak akan pernah putus, sehingga tiap tahun terhitung mulai Januari dan Februari akan terus bergulir. Mereka yang lulus seleksi juga memiliki kategori-kategori tertentu. “Latar belakang kemampuan dilihat juga. Misalnya pegawai
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
golongan 1. Lalu seperti penjaga palang kereta dan penjaga makam. Kalau guru mengaji sudah banyak yang berangkat. Saat ini pemprov juga agak terbantu karena sejumlah pemkab/pemkot mengadakan program serupa,” kata dia. Pemkab dan pemkot yang menggelar program serupa itu antara lain Tulangbawang, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Bandarlampung. “Memang baru sedikit-sedikit. Disesuaikan anggaran kabupaten/kota masingmasing,” tuturnya. Kebijakan gubernur itu, imbuh Relli, dipertimbangkan atas dasar keseimbangan antara sisi rohani dan duniawi. Pemerhati sosial keagamaan yang juga Rektor IAIN Raden Intan Lampung Dr. Moh. Mukri menyatakan program wisata rohani yang digelar Pemprov Lampung harus dilihat dari sisi pemberdayaan sosial keagamaan. Sebab, masyarakat Lampung masih termasuk memiliki kultur masyarakat yang religius. Apalagi mereka yang diberangkatkan memang tidak mampu secara finansial dan diprioritaskan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sosial keagamaan seperti para guru mengaji ataupun penjaga masjid. “Tinggal bagaimana menentukan siapa yang diberangkatkan. Artinya, dalam hal menentukan orang, mesti ada transparansi. Kalau itu diniatkan umrah atau haji, harus kita dukung. Ingat, kita negara muslim dan Lampung memiliki masyarakat berkultur religius,” jelasnya. Mukri melanjutkan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai umara untuk memperhatikan kehidupan sosial keagamaan masyarakatnya. “Siapa pun pemimpinnya, saya kira, kita memang perlu melihatnya dari kacamata yang berbeda. Ada nilai spiritual yang diharapkan muncul dari program semacam itu,” (tim) katanya.
Perlu Ada Peningkatan
Yandri Nazir
omisi V DPRD Provinsi Lampung menilai perlu ada peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas, penerima bantuan program kerohanian dari Pemprov Lampung. Menurut Ketua Komisi V Yandri Nazir, program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengerjakan ibadah umrah dan haji. “Mereka yang tidak mampu akan sangat bahagia karena bisa berangkat ke tanah suci. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan bangsa. Apalagi program ini sudah sejak beberapa tahun lalu dilaksanakan dan terbukti banyak manfaatnya,” kata dia. Menurut anggota DPRD dari Partai Demokrat itu, program wisata rohani juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan. “Kalau memang untuk masyarakat yang tidak mampu, kami akan mendukung program tersebut. Untuk agama lain selain Islam, juga perlu diberikan meski porsinya disesuaikan,” katanya. Jika memang perlu ditingkatkan, Yandri menyatakan DPRD Lampung akan terus membantu untuk penganggarannya melalui APBD. “Apa salahnya kalau memang memberikan banyak manfaat. Berdasarkan penjelasan dari Biro Sosial, kegiatan tersebut ternyata memang banyak membantu masyarakat,” ujarnya. (tim)
K
23
OBITUARI
Selamat Jalan Pak Jusni Sofyan! Innalillahi wainnailahi rojiun. Masyarakat Lampung kehilangan putra terbaiknya. Anggota DPRD Lampung, Jusni Sofyan (61), meninggal dunia karena serangan jantung di kediamannya, Kalimalang, Jakarta, Sabtu (3 Maret 2012) pagi. Almarhum dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalimalang.
K
etua Badan Kehormatan DPRD Lampung itu meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Jusni yang dilahirkan di Telukbetung, 26 Mei 1951. Mantan Manajer PT Pelindo Panjang itu sebelumnya pernah kena serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit (RS) Bumi Waras, Bandar Lampung. Untuk kesembuhan penyakitnya, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Lampung tersebut dirujuk ke RS Harapan Kita, Jakarta. “Pak Jusni mengembuskan napas terakhir ketika tidur. Keluarga tidak ada yang tahu, padahal malam sebelum tidur almarhum sempat menelepon sejumlah kolega di Dewan dan partai dan menanyakan perkembangan DPRD serta partai,” kata Bendahara Partai Hanura Lampung Nurhasanah, yang ikut melayat ke rumah duka. Di mata koleganya, Jusni dikenal memiliki figur kepemimpinan mumpuni. Makanya, tak heran jika almarhum dipilih menjadi ketua Badan
24
Kehormatan DPRD. “Begitu cepat dia meninggalkan teman-teman,” kata Nurhasanah. Jusni Sofyan adalah sosok pekerja keras. Demi panggilan tugas, Jusni Sofyan kadang harus meninggalkan keluarga
hingga berhari-hari. Keluarga pun memaklumi. “Saya kerap meninggalkan keluarga. Dulu pernah ke Telukbayur. Pernah juga ke Sulawesi dan Surabaya,” kata Jusni beberapa bulan lalu. Mantan Senior Manager SDM PT
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
OBITUARI Pelindo II itu tak pernah mengajak keluarganya ketika mendapat tugas ke luar kota. Dengan begitu, dia bisa fokus dengan pekerjaannya. Sejak muda, Jusni terbiasa berorganisasi sehingga begitu masuk di lingkungan DPRD Lampung, dia tinggal menyesuaikan sedikit saja. Dalam obrolannya Jusni pernah menyatakan bahwa pengalaman berorganisasi dan bekerja di BUMN sedikit banyak membantunya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil
rakyat. “Saya memilih menjadi legislator karena terpacu untuk memajukan Lampung,� kata Jusni ketika awal-awal masuk gedung DPRD Lampung. Sebelum terjun ke pentas politik, Jusni Sofyan menekuni pekerjaan di bidang sistem transportasi kepelabuhanan dan human resources management. Dia tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting di PT Pelindo dan perusahaan asing bidang pelayaran. Almarhum juga tercatat sebagai
dosen di Universitas Trisaksi. Bahkan, setelah pensiun pada 1 Juni 2007, Jusni masih diminta Hutchison Port Indonesia sebagai executive advisor. Visi dan misi Jusni menjadi wakil rakyat ingin meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Lampung, serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perhubungan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan BUMN/ BUMD. (tim)
Dua Kursi Dewan Kini Kosong ingga akhir Maret 2012 ada dua kursi anggota DPRD Provinsi Lampung yang kosong dan segera menjalani pergantian antarwaktu. Kursi pertama ditinggalkan oleh Khamamik, anggota dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang saat ini menjadi Bupati Mesuji dan kursi kedua yang ditinggalkan Jusni Sofyan dari Partai Hanura yang meninggal dunia pada awal Maret lalu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara resmi telah memberhentikan Khamamik dari keanggotaan DPRD Provinsi Lampung. Dengan demikian, ada dua kursi di lembaga perwakilan rakyat itu yang hingga kini masih lowong. Khamamik, yang kini telah menjadi bupati Mesuji itu, diberhentikan oleh Mendagri melalui surat keputusan nomor 161.18-38/ 2012. Surat ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi pada 30 Januari 2012. Surat keputusan Khamamik, yang berasal dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), itu berdasar surat usulan DPRD Lampung No. 160/993/12.01/2011 yang diteruskan oleh Pemprov Lampung melalui surat Gubernur Lampung No. 160/218/02/2012. Kemudian kursi DPRD Lampung yang lowong atas nama Jusni
H
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
Drs. Hi. Jusni Sofjan, MM. (alm)
Hi. Khamamik
Sofjan dari Partai Hanura, berhalangan tetap karena meninggal dunia. Sementara dua calon anggota legislatif yang berpeluang menggantikan Khamamik dan Jusni Sofjan melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) ternyata telah mengundurkan diri, sehingga berpeluang diberikan kepada urutan di bawahnya. Caleg dari PDK yang berpeluang menggantikan Khamamik sebagai anggota DPRD Lampung periode 2009—2014 adalah Najmul Fikri. Perolehan suara Najmul sebanyak 1.734 suara atau memperoleh suara terbesar kedua di bawah Khamamik, 17.200 suara. Namun, karena Najmul
telah mengundurkan diri dari partau, caleg pengganti berikutnya adalah Octoria Herrykadewi yang memperoleh 1.397 suara. Sedangkan caleg yang berpeluang menggantikan Jusni Sofjan semestinya adalah M. Fajar Saptoko Putro yang mendapatkan 1.914 suara atau di bawah Jusni Sofyan yang memperoleh 7.018 suara. Namun, Fajar juga telah mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan kesibukan pekerjaan yang kini sedang digelutinya. Dengan demikian, calon berikutnya yang berpeluang menggantikan Jusni adalah Napiliyon Aswari dengan perolehan 1.691 suara pada Pemilu 2009. (tim)
25
KOLOM
Dilema Manusia dan Narasi Positif Oleh Audifax Ramadan Bergiat di Forum Studi Kebudayaan (FSK) ITB dan Pustaka Kushala
Penerapan narasi positif sebenarnya sederhana dan dapat dilakukan pada banyak persoalan, mulai pengasuhan, pengajaran, hingga manajemen. Namun banyak orang enggan melakukannya dan mereka lebih suka memberikan proyeksi negatif dan menciptakan tekanan yang justru seringkali memunculkan permasalahan. ow many roads must a man walk down, before you call him a man (Berapa banyak jalan yang harus dilalui seorang lelaki, sebelum Anda menyebutnya sebagai lelaki?). Pertanyaan itu ada dalam lagu Blowing in the Wind yang dipopulerkan Bob Dylan. Pertanyaan menarik mengenai dilema menjadi manusia. Ternyata, manusia tak dengan sendirinya menjadi manusia hanya karena tergolong spesies manusia. Memikirkan jawaban pertanyaan tersebut, saya menjadi teringat beberapa kisah dari dongeng maupun film. Saya menemukan pada kisah-kisah itu ada pesan yang bisa jadi penting namun terabaikan, yaitu “narasi positif”. Dalam dongeng Pinokio yang ditulis oleh Carlo Collodi pada tahun 1883, sang boneka kayu dijanjikan oleh peri bisa menjadi manusia jika mendengar suara hatinya. Suara hati ini disimbolkan Jimmy Cengkerik. Persoalan kejujuran, keberbaktian, dan cinta kemudian mengemuka dan menjadi warna dari kisah tersebut.
H
26
Selain itu, ada satu persoalan penting dalam kisah tersebut, yaitu harapan Gepetto, si tukang kayu agar Pinokio menjadi manusia seutuhnya. Di momen puncak, kasih sayang Gepetto membuatnya rela mempertaruhkan nyawa demi mencari Pinokio. Mereka pun bertemu di dalam perut seekor ikan paus. Cinta Gepetto pada Pinokio menandai titik balik Pinokio menjadi manusia seutuhnya. Khazanah Yunani memiliki mitologi serupa, yaitu Pygmalion. Dikisahkan, Pygmalion adalah seorang pemahat yang suatu ketika jatuh cinta pada patung perempuan dari gading yang merupakan karyanya sendiri. Pygmalion memanjatkan doa kepada Venus, sang Dewi Cinta, “Aku berharap patung gading pahatanku akan berubah menjadi perempuan sesungguhnya.” Venus mengabulkannya dan patung tersebut benar-benar hidup menjadi manusia. Kembali kita menemukan persoalan cinta dan harapan Pygmalion. Kisah ini di kemudian hari berkembang menjadi teori Pygmalion Effect, yaitu teori mengenai harapan positif. Sebuah film pop di tahun 1987, berjudul Mannequin menampilkan cerita yang kurang lebih sama. Di Mesir kuno, Ema “Emmy” Hasure bersembunyi dalam piramid dari ibunya yang mencoba menikahkan dengan seorang juragan unta. Emmy berdoa kepada dewa agar dirinya diberi jalan keluar dan menemukan cinta sejatinya. Permohonan Emmy terkabul dan ia mengembara melampaui ruang dan waktu hingga terdampar di Philadelphia pada tahun 1987. Dikisahkan, Jonathan Switcher, seorang pekerja muda di perusahaan manekin, membuat sebuah manekin yang sangat indah, begitu indahnya hingga ia memperlakukan istimewa. Kelakuannya ini membuat Jonathan kemudian dipecat dari perusahaan tersebut. Namun, perjalanan hidup memertemukan kembali Jonathan dengan manekin buatannya di sebuah etalase department store. Petualangan pun dimulai ketika manekin itu hidup menjadi Emmy atau Ema Hasure.
Sayangnya, Emmy hidup hanya jika berdua dengan Jonathan. Jika ada orang lain yang melihat, Emmy kembali menjadi manekin. Sampai suatu ketika Jonathan memertaruhkan nyawanya ketika manekin itu hendak dihancurkan bersama manekinmanekin lain. Cinta Jonathan yang begitu besar, kemudian membuat Emmy dapat hidup seutuhnya, ia tak berubah kembali menjadi manekin walau ada orang selain Jonathan yang melihatnya. Cerita-cerita tersebut memuat pesan pentingnya sebuah proyeksi narasi positif dari orang lain untuk sebuah kemanusiaan yang seutuhnya. Proyeksi narasi positif memiliki dua elemen penting, yaitu cinta dan kepercayaan akan kemenjadian orang yang dicintai. Dalam dunia motivasi, berkembanglah teori berdasar narasi positif atau harapan positif yang diproyeksikan pada seseorang, yaitu teori Pygmalion Effect. Dikenal juga dengan nama Rosenthal Effect, karena studi mengenai hal ini dipelopori oleh Robert Rosenthal dan Lenore Jacobson. Pygmalion effect adalah fenomena di mana semakin besar ekspektasi positif kita proyeksikan pada seseorang, misalnya anak, siswa, atau karyawan, maka akan semakin baik performa mereka. Robert Rosenthal dan Lenore Jacobson melaporkan dan mendiskusikan panjang lebar efek Pygmalion. Dalam studi mereka, jika guru mengharapkan kinerja yang meningkat pada beberapa anak-anak maka yang terjadi kemudian anak-anak itu memang menunjukkan peningkatan. Tujuan dari percobaan untuk mendukung hipotesis “Realitas yang Dapat Dipengaruhi oleh Harapan Orang Lain”. Pengaruh ini dapat menguntungkan serta merusak tergantung pada label atau narasi yang diproyeksikan pada individu. Efek harapan dari pengamat, termasuk melibatkan harapan yang tidak disadari atau bias, ternyata dapat diuji dalam situasi kehidupan nyata. Rosenthal menemukan bahwa harapan itu memperoleh
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
KOLOM pemenuhannya karena kenyataan menciptakan self-fulfilling prophecy (nubuatan yang memperoleh pemenuhan dengan sendirinya) sebagai hasilnya. Carol Dweck, psikolog yang mempelajari motivasi, mengatakan bahwa semua nasihat mengenai pengasuhan di dunia bisa disaring menjadi dua aturan sederhana: perhatikan apa yang mempesona anak-anak dan pujilah mereka untuk usahanya. Dalam sebuah studi menarik, Dweck membagi tujuh ratus anak sekolah menengah pertama yang memiliki pencapaian rendah ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diberikan pelatihan keterampilan belajar selama delapan minggu dan kelompok kedua diberi pelatihan yang sama dengan tambahan: satu sesi selama lima puluh menit yang menggambarkan bagaimana otak manusia tumbuh ketika ia ditantang. Dalam satu semester, kelompok kedua dapat meningkatkan nilai dan kebiasaan belajar mereka secara signifikan. Para peneliti tidak memberitahu para guru dari kelompok mana anak-anak itu berasal, namun para guru mengetahuinya. Meski para guru tidak bisa menunjuk siapa berasal dari kelompok mana, namun para guru mengetahui suatu perubahan besar telah terjadi. Penerapan narasi positif, dapat dilakukan pada banyak persoalan, mulai pengasuhan, pengajaran hingga manajemen. Saya merenungkan, sebenarnya ini hal sederhana, namun agaknya sulit dilakukan orang dewasa. Banyak orang lebih suka menciptakan tekanan dan proyeksi negatif pada orang lain, termasuk murid, anak, dan karyawan. Padahal, hal semacam ini seringkali justru memunculkan permasalahan, misalnya dengan tidak berkembangnya anak didik, konflik psikis pada anak, atau kinerja karyawan yang buruk karena merasa tidak dihargai. Saya berharap jawaban dari permasalahan ini tidak ada pada Blowing in the Wind seperti dalam lagu Bob Dylan tersebut, melainkan kita temukan pada hati kita masing-masing. Semoga menjadi perenungan kita bersama. (*)
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
Kekuatan Cinta ikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percekcokan pun sering terjadi. Apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si Paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang Paman berpesan, “Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu.” Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang Paman penjual obat. Dilayaninya sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari, ia menyuguhkan aneka makanan kesukaan si ibu mertua. Sang menantu pun bersikap sangat baik, tak pernah membantah, selalu
D
tersenyum, dan memperlakukan ibu mertuanya dengan sangat baik. Tidak terasa, empat bulan telah berlalu dan terjadilah perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun merasa tersentuh. Ia berbalik mulai menyayangi si menantu bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu temanteman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang Paman penjual obat, “Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat Paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong Paman, saya tidak ingin dia meninggal karena racun yang telah saya berikan.” Sang Paman tersenyum puas dan berkata, “Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Bubuk yang saya berikan dulu bukanlah racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Sekarang semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan padanya.” Cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kekuatan kasih dan kekuatan perhatian serta cinta. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, meluluhkan ketidakpedulian, melunakkan hati yang keras dan menghilangkan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian juga mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan berbahagia! (Andrie Wongso)
27
ASPIRASI
Warga Minta Lahan 7.000 Ha Dikembalikan Warga tiga kampung di Kecamatan Gedongmeneng, Kabupaten Tulangbawang, mengharapkan hak guna usaha (HGU) PT Sugar Group atas lahan seluas 7.000 hektare dikembalikan kepada masyarakat setempat. arga meminta lahan yang terdapat di Rawa Isem Payeu Bonou, seluas kurang lebih tujuh ribu hektare dikeluarkan dari HGU Sugar Group. Sebelum dikuasai PT Sugar Group, lahan itu menjadi sumber penghidupan turun temurun warga setempat,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Junaidi Auly. Permintaan warga itu disampaikan saat Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan ke Tulangbawang, termasuk ke Kampung Bakungudik, Bakungilir dan Bakungrahayu. Kunjungan dalam masa reses tersebut dilaksanakan pada pekan keempat Maret 2012. “Mereka juga minta agar kampungnya mendapat penerangan listrik serta dapat memanfaatkan jalan poros Portal - Simpang Nakula, karena itu adalah jalan provinsi,” ujarnya. Selain itu, warga juga mengeluhkan asap yang dihasilkan dari pembakaran saat panen tebu karena mempengaruhi kesehatan mereka. “Kami sudah mengonfirmasi pihak Sugar Group terkait keluhan warga itu, kita tunggu saja perkembangannya,” katanya. Junaidi mengusulkan kepada Sugar Group agar lahan Rawa Isem Payeu Bonou dijadikan sebagai kawasan konservasi, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan rawa untuk aktivitas budi daya sepanjang tidak merusak lingkungan. Sementara terkait pengelolaan jalan poros, ia menyebutkan perlu ada kesepakatan antara Pemprov Lampung dan pihak Sugar Group terhadap hak dan kewajiban masing-masing sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya pemeliharaan jalan dan penanganan keamanan oleh perusahaan.
“
W
28
“Masalah penerangan listrik perlu dikoordinasikan dengan PLN dan soal pembakaran saat panen pernah dicek oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan dinyatakan masih dalam ambang batas yang diperbolehkan,” katanya. Ingin Gabung ke Metro Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (DP) IV Metro dan Lamtim merespon keinginan Kota Metro memasukkan Kecamatan Metrokibang ke wilayahnya. Respons dukungan dinyatakan tujuh wakil rakyat asal DP IV, yaitu Yandri Nazir, Abdul Haris, Mega Putri Tarmiji, Bambang Imam Santoso, Abdul Hakim, Erpani, dan Yulia Hasimah yang datang ke Metro dalam rangka reses, Selasa (27 Maret 2012). Bahkan dukungan itu juga akan diwujudkan dengan mengawalnya
hingga proses ke DPR-RI. “Secara politis masuknya Kecamatan Metrokibang ke Kota Metro, Dewan akan mendorong dan mendukungnya. Kami juga akan merekomendasikan dalam paripurna,” kata Erpani, anggota DPR dari Partai Gerindra dan diamini rekannya dari Partai Golkar, Mega Putri Tarmizi. Kalimat senada juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung asal Kota Metro Abdul Haris. Bahkan, dia mengatakan bukan hanya Metrokibang yang dimasukkan untuk perluasan wilayah Metro, melainkan juga daerah perbatasan, seperti Kecamatan Trimurjo, Punggur, Pekalongan, dan Batanghari. “Secara histroris memang semestinya Kecamatan Metrokibang berada di wilayah Kota Metro. Sebab, pada era sebelum pemekaran, Desa
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
ASPIRASI Kibang masuk dalam Kecamatan Metro,” kata dia. Walikota Metro Lukman Hakim menjelaskan masuknya Metrokibang akan membuka akses perekonomian yang besar karena jarak Metro dengan Bandarlampung makin dekat. Saat ini pun jalur Kota Metro—Sultan Agung, Sukarame, sudah terbuka dan menjadi jalur alternatif lintas tengah. “Selain itu, untuk masyarakat setempat akan mendapatkan pelayanan birokrasi dan infrastruktur secara lebih mudah,” kata dia. Memang, kata Lukman, upaya mendapatkan Metrokibang bukanlah persoalan gampang,
lantaran melalui perubahan undangundang. Apalagi, Kabupaten Lampung Timur juga merasa keberatan untuk melepaskan wilayah kecamatan tersebut. Walikota berharap DPRD DP IV mendukungnya untuk bergabungnya Metrokibang ke dalam wilayah Metro. (tim)
Infrastruktur Jadi Masalah Krusial eberapa permasalahan krusial menjadi perhatian khusus anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (DP) I Kota Bandarlampung. Menurut Donny Irawan, dari hasil reses beberapa waktu lalu, masalah infrastruktur hingga pendidikan menjadi keluhan utama masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah masalah kerusakan Jalan Ir. Sutami. “Sejak sepekan terakhir kami melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kota Bandarlampung. Banyak aspirasi yang kami jaring dari para konstituen,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dijelaskan, dari kunjungannya ke masyarakat yang berdomisili di sekitar Jl. Ir. Sutami, Tanjungkarang Timur, keluhan masyarakat terutama terhadap kerusakan jalan. “Banyak sekali warga yang mengeluhkan betapa buruknya jalan tersebut (Ir. Sutami). Padahal, jalan itu masih terletak di Kota Bandarlampung,” katanya. Untuk itu, dia berjanji memfasilitasi harapan warga dengan mengupayakan perbaikan jalan yang menghubungkan Kota Bandarlampung dengan Kabupaten Lampung Selatan ini. Tidak itu
B
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012
saja, masalah pendidikan juga menjadi perhatian alumnus Universitas Bandarlampung (UBL) ini. Perhatian itu dibuktikan dengan kunjungannya ke SMP Negeri 2 Bandarlampung bersama beberapa koleganya. Pihaknya berkomitmen untuk secepatnya menjadikan sekolah ini berstandar internasional. “Seperti yang telah kita ketahui, SMP tersebut direncanakan menjadi sekolah berstandar internasional. Tetapi ada beberapa kendala yang menyebabkan hal itu belum terlaksana. Di antaranya masalah air bersih, penerangan, dan musala,” ujarnya. Untuk mewujudkan semua harapan itu, Donny berharap semua pihak dapat bersatu padu
membangun Lampung. “Baik pemerintah provinsi, DPRD, dan masyarakat harus saling bekerja sama. Jangan kita saling menyalahkan, karena itu semua tidak akan memberikan manfaat,” tutur pria yang menyenangi olahraga kempo ini. Pada kesempatan itu, Donny juga berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada DPRD untuk fokus bekerja. “Jangan mudah menilai kinerja kami buruk. Karena kami benar-benar bekerja memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat. Bahkan terkadang kami harus mati-matian berdebat untuk memperjuangkan aspirasi konstituen kami saat sidang paripurna,” papar dia. Donny juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat memilih pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanah dan mewakili rakyat. “Jadi jangan hanya karena imbalan uang yang tidak seberapa, akhirnya menyesal karena telah salah memilih,” (tim) tegasnya.
29
Mimbar Legislatif
EDISI MARET 2012