Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi November 2011 by Rudy DPRD

EDISI NOVEMBER 2011

RAPBD TA 2012 MULAI DIBAHAS

Kunjungan DPRD Sidoarjo

Penyaluran Bansos

Sambut Jemaah Haji Lampung

Dana Jalan dan Jembatan Terbesar

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

DIPERKETAT

Dari Redaksi

KERJA EFEKTIF

DITERBITKAN OLEH: Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG: Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Wakil Gubernur Lampung Ir. MS. Joko Umar Said, MM. PEMBINA: Ketua DPRD Provinsi Lampung Ir. Marwan Cik Asan, MM. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hj. Nurhasanah, SH. MM. Ir. Hi. Indra S. Ismail, MM. Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si. PENASEHAT: Seketaris Daerah Provinsi Lampung: Ir. Barlian Tihang, M.M. PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: Sutoto, S.H., M.H. PIMPINAN REDAKSI: Hargo Prasetyo Widi, SH. Kabag Perundang-undangan DEWAN REDAKSI: Kabag Umum: Drs. Budi Heriyanto MM. Kabag Keuangan: Dra. Tina Malinda MM. Kabag Persidangan: Drs. Pohan Alam Kasubag Humas: Edy Nefo Irianto, S. Sos, MM. Kasubag Publikasi: Jamaluddin, S.Sos. REDAKTUR PELAKSANA: Kassubag Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan: Cakrawala Umar, S.Sos. KONTRIBUTOR: Antoni, S.E. Ana Ekawati Adam, S.H. Arianto R. Nugroho, S.H. Ahmad Mustajab Adi Supriadi M. Rizal Nasution, S.E. STAF TATA USAHA: Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI: Gedung DPRD Provinsi Lampung Lantai II Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166, 482166, Fax (0721) 482166

PRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk bekerja secara efektif dengan menghasilkan output sesuai dengan tuga pokok dan fungsinya. Salah satunya adalah membahas Rancangan APBD setiap tahun. Pembahasan bersama eksekutif tersebut diharapkan menghasilkan produk berupa APBD yang prorakyat. Apakah anggota DPRD Lampung selama ini telah bekerja secara efektif? Kita bisa menilai dari output yang mereka hasilkan. Sebab, menurut Richard M. Steers (1980:1), suatu pekerjaan dikatakan efektif jika dapat menghasilkan satu unit keluaran (output) dan dapat diselesaikan tepat pada waktu sesuai rencana. Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu: 1. Karakteristik Organisasi Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumberdaya manusia struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi umtuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran. 2. Karakteristik Lingkungan Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga berpengaruh atas efektivitas. Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan amat tergantung pada tingkat variabel kunci, yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. 3. Karakteristik Pelaku Pada kenyataannya anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumberdaya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumberdaya di dalam organisasi. Oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, tanpa adanya sumberdaya manusia maka semua itu tidak ada gunanya.

4. Karakteristik Kebijakan Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan maka peranan manajemen (pimpinan) dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit. Menurut Richard dan M. Steers (1980:192) alat ukur efektivitas kerja meliputi unsur kemampuan menyesuaikan diri atau prestasi dan kepuasan kerja. Kemampuan manusia terbatas dalam sagala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerja sama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerja sama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugastugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan waktu yang dimiliki oleh pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi, itulah yang disebut kepuasan. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, baik materi maupun nonmateri, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. Dengan melihat ukuran tersebut, selama ini DPRD Lampung telah melaksanakan kerja yang efektif, karena telah mampu menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam bidang legislasi (outputnya berupa perda), penganggaran (APBD), dan pengawasan (laporan hasil pengawasan dan perbaikan). Selanjutnya, semua yang menjadi sajian pada majalah ini juga merupakan hasil kerja anggota Dewan, baik yang masih dalam proses maupun sudah menjadi hasil yang bisa dijalankan Redaksi. dan dinikmati masyarakat.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA

MoU KUA-PPAS Diteken Dewan Bahas RAPBD 2012

DPRD Provinsi mempercepat pembahasan Rancangan APBD 2012 dengan target awal Desember sudah bisa disahkan. Rancangan APBD 2012 tersebut sebesar Rp2,809 triliun, dari pos pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,6 triliun, dana perimbangan Rp1,192 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp17,362 miliar. Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA

encana pendapatan meningkat 12,56 persen dibandingkan dengan APBD 2011, sementara PAD meningkat 25,81 persen. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. ketika memberikan sambutan dalam rapat paripurna MoU plafon anggaran untuk APBD 2012 di ruang rapat paripurna DPRD Lampung, Senin (21 November 2011) mengatakan PAD Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Pendapatan masih didominasi dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Target PAD tersebut dapat tercapai jika didukung oleh semua pihak terkait mulai dari aparat pelaksana sampai kepada wajib pajak,” kata Gubernur. Pada tahun 2012 Pemprov akan semakin mengintensifkan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB melalui pembangunan Samsat di daerah oto-

nomi baru. Juga penyediaan sistem online, pemberlakuan kemudahan pelayanan dan pemutihan pajak yang tertunda, dan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian.

potensi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2012 diprediksi mencapai Rp25 miliar yang digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah sebesar Rp10 miliar dan rencana penyertaan modal kepada PT Bank Lampung sebesar Rp15 miliar. Sementara belanja pada RAPBD 2012 sebesar Rp2,819 triliun, terdiri dari belanja langsung Rp1,754 triliun dan belanja tidak langsung Rp1,065

triliun. Rasio antara belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah 62,20 persen berbanding 37,80 persen. Jumlah tersebut merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Pemprov mengenai prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) pada sepekan sebelumnya. Dibandingkan dengan PPAS yang diajukan Pemprov sebelumnya, MoU tersebut mengalami kenaikan pendapatan dan belanja. Memperhatikan komposisi belanja daerah tersebut, kata Gubernur, patut disyukuri karena lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang memberi saran untuk memperbesar anggaran belanja langsung meski di sisi terjadi koreksi pada belanja bagi hasil kabupaten/kota yang sebelumnya kami usulkan Rp489 miliar menjadi Rp286,43 miliar,” katanya. Sementara potensi penerimaan

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA pembiayaan daerah pada tahun 2012 diprediksi mencapai Rp25 miliar yang digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah sebesar Rp10 miliar dan rencana penyertaan modal kepada PT Bank Lampung sebesar Rp15 miliar. Menurut Gubernur, untuk mencapai tujuan pembangunan yang menyeluruh maka penyerasian antara kebijakan anggaran dan kebutuhan pembangunan menjadi poin penting. Sinkronisasi dilakukan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dari asumsi indikator makro pembangunan, yakni ekonomi diperkirakan akan tumbuh 5,7—6,7 persen, pertumbuhan investasi sektor riil (pembentukan modal tetap domestik bruto) 5—7 persen, pertumbuhan ekspor nonmigas 5 persen, penurunan tingkat pengangguran 1—1,5 persen, dan pertumbuhan PAD 25,81 persen. Pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan 2—3,3 persen, pertumbuhan sektor industri nonmigas 5—7 persen, nilai tukar petani 109—111 persen, kondisi jalan negara 87 persen, kondisi jalan provinsi 60 persen, dan IPM diproyeksikan 71,7 persen. Gubernur menjelaskan dalam menyusun rencana pendapatan daerah

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

pada APBD 2012 telah memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan daerah serta perkiraan besaran dana transfer ke daerah. Namun demikian, prinsip kehatihatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan daerah tetap menjadi pedoman agar upaya meningkatkan pendapatan tetap dalam koridor peraturan dan perundangundangan serta tidak kontraproduktif terhadap sektor riil di Lampung.

Sedangkan kebijakan dalam mengalokasikan belanja daerah dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 adalah program pembangunan disusun dengan perspektif ke depan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan memiliki keterkaitan mulai dari perencanaan tingkat desa/ kelurahan hingga tingkat pusat. Belanja diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah. Pengelolaan anggaran berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan. Karena itu, prioritas belanja akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur yang langsung dapat dirasakan masyarakat, terutama infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sjachroedin menambahkan pada 2012 akan dibuka terminal argobisnis, penambahan landasan pacu di Bandara Radin Inten II agar menjadi embarkasi penuh dalam pemberangkatan jemaah haji Lampung. “Untuk memperlancar arus lalu lintas kami merencanakan pembangunan terminal induk, baik

LAPORAN UTAMA yang melewati lintas barat maupun lintas tengah,” kata dia. Sementara sebelumnya, DPRD Lampung menargetkan pembangunan infrastruktur pada APBD 2012 bisa mencapai Rp1 triliun. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan target infrastruktur yang dimaksud harus prorakyat. Artinya, infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan rakyat dan hasil pembangunannya harus dapat dirasakan rakyat.

Infrastruktur yang menjadi prioritas, menurut Marwan, berupa jalan dan jembatan, infrastruktur pendidikan, sarana air bersih, puskesmas rawat inap, dan jalan lingkungan. Mengenai waktu pembahasan yang pendek, kata dia, pihaknya mementingkan substansi. “Saya lihat sudah bagus belanja publik lebih besar. Intinya substansi. Buat apa dibahas lama kalau akhirnya belanja tidak langsung lebih besar,” kata dia. Proyeksi belanja infrastruktur

dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 sebesar Rp1,133 triliun atau 40,19 persen dari rencana total belanja daerah. Belanja infrastruktur tersebut terdiri atas untuk jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga Rp465,450 miliar, infrastruktur pendidikan Rp204,400 miliar, pengadaan lahan Rp167 miliar, infrastruktur permukiman dan pengairan Rp166,413 miliar, dan belanja infrastruktur kewenangan kabupaten dan kota Rp120 miliar. (tim)

Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012

Penerimaan Daerah

2,809 triliun

1. 2.

Pendapatan asli daerah (PAD) Dana Perimbangan a. DAU b. DAK c. Bagi hasil pajak d. Bagi hasil bukan pajak Lain-lain pendapatan daerah

Rp 1,600 triliun Rp 1,192 triliun Rp 939,139 miliar Rp 31,087 miliar Rp 130,598 miliar Rp 91,288 miliar Rp 17,362 miliar.

Belanja Daerah

Belanja tidak langsung a. Belanja pegawai b. Belanja hibah c. Belanja bantuan sosial d. Bagi hasil kab/kota e. Bantuan keuangan kab/kota f. Bantuan keuangan parpol g. Belanja tak terduga

Rp 1,065 triliun Rp 529,500 miliar Rp 2,950 miliar Rp 14,850 miliar Rp 286,430 miliar Rp 208,000 miliar Rp 1,300 miliar Rp 21,886 miliar

Belanja langsung - Biro Tapem - Otonomi daerah - Biro Hukum - Biro Perekonomian - Biro Adm Pembngnan - Biro Pemb Perempuan - Biro Umum - Biro Keuangan - Biro Perl &Aset - Biro Organisasi - Sekretariat DPRD - Inspektorat daerah - Bappeda - Badan Kesbangpol - Bapedalda - Badan Ket. Pangan

Rp 1,754 triliun Rp 2,094 miliar Rp 2,550 miliar Rp 2,125 miliar Rp 3,350 miliar Rp 2,050 miliar Rp 6,100 miliar Rp 48,050 miliar Rp 12,050 miliar Rp 167,000 miliar Rp 3,250 miliar Rp 55,200 miliar Rp 8,400 miliar Rp 10,650 miliar Rp 8,075 miliar Rp 3,550 miliar Rp 4,800 miliar

2,819 triliun

BP Modal & Perizinan BP Perpusatakaan BPM & Pemdes BKD Bandiklatda Kantor Pol PP RSUAM/BLUD RSJ Kantor Sandi daerah Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Dinas Pemuda & OR Dinas Sosial Dinas Nakertrans Dinas Kominfo Dinas Budpar Dinas Bina Marga Dinas Pengairan & Permk Dinas Koperindag Dinas Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kelautan Dinas Kehutanan Dinas Tamben Dinas Pendapatan Sekretariat Bakorluh Sekretariat BP Bencana Sekretariat Korpri Badan Perwak Pemprov Sekretariat KPID

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4,200 5,625 10,850 9,200 8,449 13,250 132,761 11,507 1,100 204,400 109,650 18,250 25,050 13,050 9,850 12,650 11,250 465,450 166,414 11,850 13,050 6,050 5,850 20,712 7,350 21,900 48,805 5,350 6,600 1,100 10,550 2,200

Penerimaan Pembiayaan Daerah 1. Menutup defisit anggaran Rp 2. Penyertaan modal ke PT Bank Lampung Rp

Mimbar Legislatif

miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar miliar

Rp 25 miliar 10 miliar 15 miliar

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA

Pandangan Umum Fraksi Setelah mendengarkan penyampaian nota keuangan oleh Gubernur, Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pemandangan umum dalam sidang paripurna pada 23 November 2011. Banyak hal yang dicermati oleh fraksi, terutama penekanan agar pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain-lain menjadi prioritas. Berikut kutipan pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA Fraksi Partai Golkar:

Anggaran Pendidikan Belum 20 Persen?

asil pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin Sekretaris Daerah telah memutuskan dan menetapkan target pendapatan Rp2,809 triliun. Berarti meningkat cukup tinggi dibandingkan APBD tahun lalu. Fraksi Partai Golkar (FPG) mendukung program dan kegiatan yang dirancang dalam APBD Tahun 2012 dan Rancangan APBD tersebut cukup baik. FPG juga sependapat bahwa pembangunan harus menyentuh langsung atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara menyeluruh, selain harus efisien, efektif, dan tepat guna. Jadi, FPG sependapat bahwa APBD 2012 memprioritaskan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan, pendidikan, kesehatan, pengairan, pemukiman, dan bidang-bidang pendukung lainnya. Dalam pandangan umum ini FPG langsung saja menyoroti pendapatan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,809 triliun yang digunakan untuk belanja tak langsung Rp1,065 triliun lebih atau 37,80% dan belanja langsung Rp1,754 trilun lebih atau 62,20%, sehingga terjadi defisit sekitar Rp10 miliar. Defisit sejumlah itu termasuk kecil dan mudah diatasi. Selanjutnya FPG menanggapi beberapa hal terhadap Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 antara lain: 1. Diketahui bersama bahwa pembangunan bidang pendidikan mendapatkan prioritas, oleh karena itu FPG menginginkan anggaran Bidang Pendidikan dapat dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan, yaitu 20% dari APBD. Sebab, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia. Setelah mencermati Rancangan APBD Tahun 2012 ternyata anggaran yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan masih kecil, yang artinya belum sesuai dengan amanat Undang-undang Pendidikan. Meskipun anggaran pendidikan yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan bila digabungkan dengan anggaran pendidikan yang ada di satuan-satuan kerja memang sudah memenuhi amanat undang-undang, yaitu sebesar Rp653 miliar atau 20% lebih. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya, apakah ini sudah benar sesuai amanat undang-undang atau belum. 2. Dalam RAPBD 2012 ada beberapa program pembangunan yang menurut FPG perlu perhatian lebih atau juga mendapatkan prioritas, seperti pembangunan dan perluasan Bandara Raden Intan yang perlu dipercepat. Oleh karena itu anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

p e r c e p a t a n pembangunan, karena masyarakat Lampung menginginkan bandara tersebut menjadi bandara internasional atau lebih khusus menjadi bandara embarkasi haji, bukan embarkasi antara lagi. Bandara Internasional Raden Intan juga akan mendorong percepatan pembangunan Provinsi Lampung. 3. FPG juga menghendaki pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang menuju objek wisata menjadi prioritas. Oleh karena itu, pembangunan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan ini kualitasnya harus ditingkatkan. Juga jalan-jalan provinsi di daerah otonomi baru, harus mendapatkan porsi lebih agar tujuan pemekaran dapat tercapai, seperti jalan Simpangpematang menuju Kantor Bupati Mesuji dan sekitarnya pada tahun 2012 ini sudah harus direalisasi. 4. Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan prioritas, terutama di bagi masyarakat perdesaan yang sangat bergantung kepada puskesmas. Banyak puskesmas yang masih kekurangan tenaga medis, bahkan ada satu dokter yang merangkap beberapa puskesmas, juga masih minimnya obatobatan yang tersedia dan peralatan pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu FPG menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan pembinaan terhadap puskesmas secara terus menerus, juga Pemerintah Provinsi memberikan perhatian agar puskesmas dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, FPG setuju Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD bersama mitra kerja masing-masing. (Ketua H. Indra Karyadi, S.H.; Sekretaris H. Ismet Roni, S.H.)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA Fraksi Partai Gerindra:

Perlu Usaha Tingkatkan PAD

raksi Partai Gerindra mengapresiasi peningkatan RAPBD TA 2012, termasuk asumsi-asumsi ekonomi makro yang telah dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta SKPD dengan Badan Anggaran Legislatif. Akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan agar APBD tahun 2012 merupakan pengejewantahan dari visi dan misi perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Lampung yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. RAPBD tahun 2012 menggambarkan visi pembangunan daerah dan 8 misi dengan agenda kerja yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah tahunan. Visi Provinsi Lampung adalah: Lampung unggulan dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan, dengan 8 misi, di antaranya 1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; dan 3. Mengembangkan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tanggal 14 November lalu telah disampaikan KUA dan PPAS Provinsi Lampung TA 2012 dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 bahwa KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya serta Permendagri No.22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2012 yang disampaikan Gubernur pada 21 November terlihat bahwa adanya kenaikan pendapatan menjadi Rp2,809 triliun dibandingkan dengan APBD 2011 yang Rp2,496 triliun. Hal itu didukung oleh adanya kenaikan pertumbuhan pada beberapa asumsi ekonomi makro yang mendasarinya, yaitu: 1. Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi Lampung dari 5,5% - 6,5% pada tahun 2010 menjadi 5,7% - 6,7% pada tahun 2012. 2. Adanya penurunan tingkat pengangguran dari 0,6% 1,5% pada tahun 2011 menjadi 0,5% - 1,5% pada tahun 2012. 3. Adanya pertumbuhan PAD dari 11,5% pada tahun 2011 menjadi 25,81% pada tahun 2012. Dengan adanya kenaikan pendapatan tersebut, Fraksi

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

Partai Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Lampung, karena hal ini menunjukkan sikap optimistis aparatur yang tentunya akan berdampak terhadap kinerja pelayanan di segala sektor, sehingga birokrasi termotivasi untuk melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya tidak hanya lokal tapi juga bersekala yang lebih luas. Total pendapatan TA 2012 sebesar Rp2,809 triliun dan alokasi belanja Rp2,819 triliun yang berarti RAPBD Provinsi Lampung TA 2012 mengalami defisit sebesar Rp10 miliar yang akan ditutupi dari Silpa Tahun 2011 sebesar Rp25 miliar dan sisanya Rp15 miliar akan digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada PT Bank Lampung. Alokasi belanja sebesar Rp2,819 triliun tersebut diprioritaskan pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur pendidikan, pengairan dan pemukiman, kesehatan, dan perhubungan. Dengan bertambahnya anggaran pembangunan infrastruktur dalam belanja langsung maka proporsi belanja langsung 62,1% dan belanja tidak langsung sebesar 37,9%. Fraksi Partai Gerindra berharap dengan bertambahnya anggaran untuk infrastruktur akan mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemandangan umum ini Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa catatan dan harapan: 1. Aspek pendidikan merupakan hal yang pokok karena sistem pendidikan yang ditunjang oleh keuangan daerah harus mencerminkan kemampuan kita untuk menstimulasi pemangku pendidikan agar peserta didik bisa belajar secara berkualitas. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% sesuai amanat UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa masih banyaknya dana pendidikan yang tersebar satuan kerja di luar instansi pemangku pendidikan cenderung kurang efektif karena seharusnya perencanaan hingga pelaksanaan program pendidikan lebih dikuasai oleh instansi yang memang tugas pokok dan fungsinya adalah bidang pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan SKPD nonpendidikan yang mendapat alokasi dana pendidikan agar konsisten dalam memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan

LAPORAN UTAMA kompentensi masyarakat yang terlibat dalam SKPD tersebut. 2. Dengan meningkatnya pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 yang sebagian besar bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 1,6 triliun merupakan konstribusi pajak daerah sebesar Rp1,4 trilun atau sebesar 87,5%, Fraksi Gerindra mengharapkan perlunya melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ektensifikasi PAD bagi satker yang berpeluang meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat, menghambat iklim investasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perlunya meningkatkan peran swasta. Dalam hal ini satker harus jemput bola dalam menangkap peluang untuk meningkatkan PAD. 3. Adanya alokasi anggaran untuk penyertaan modal

pada PT Bank Lampung sebesar Rp15 miliar, Fraksi Gerindra memandang perlu karena PT Bank Lampung merupakan satusatunya bank milik pemerintah daerah. 4. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan program kegiatan yang didasarkan pada prioritas pembangunan sehingga sedapat mungkin menghindari defisit anggaran agar tidak membebani anggaran tahun berikutnya. Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra menyetujui Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2012 dilanjutkan pada pembahasan tingkat selanjutnya. (Ketua Elly Wahyuni, S.E., M.M.; Sekretaris Watiah).

Penyaluran Bansos Diperketat

enyaluran dana bantuan sosial peluang penyelewengannya. (bansos) dan hibah yang “Ini juga kan menjadi salah satu bersumber dari APBD Provinsi temuan BPK pada APBD Lampung 2010. diperketat. Mulai tahun 2012, Jadi tidak ada lagi pemberian bansos kedua jenis bantuan itu hanya diberikan untuk organisasi yang tidak berkaitan kepada kelompok atau organisasi dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan sosial,” kata Berlian. risiko sosial. Dalam Permendagri 32/2011 itu Sekretaris Provinsi (Sekprov) dijelaskan ada enam kriteria tujuan Lampung Berlian Tihang menjelaskan penyaluran bansos yang harus dipenuhi organisasi yang sebelumnya mendapat calon penerima, yaitu rehabilitasi sosial, bansos, seperti Komite Pemuda perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, Nasional Indonesia (KNPI), Persatuan jaminan sosial, penanggulangan keWartawan Indonesia (PWI), Karang miskinan, dan penanggulangan bencana. Taruna, PKK, Pemuda Pancasila, Pada kriteria rehabilitasi sosial, Dharma Wanita, dan organisasi lain, bansos hanya disalurkan untuk meBerlian Tihang seperti NU dan Muhammadiyah, karena mulihkan dan mengembangkan kemamtidak berhubungan dengan risiko sosial, puan seseorang yang mengalami disfungsi pada tahun 2012 tidak lagi menerima bansos yang bersumber sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. dari APBD. Sementara bansos untuk perlindungan sosial hanya “Bansos hanya disalurkan untuk kelompok atau individu diberikan untuk mencegah dan menangani risiko dari yang terkait dengan risiko sosial kemasyarakatan, seperti guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok pengidap HIV, masyarakat yang menderita gizi kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat buruk, dan beasiswa,” kata Barlian Tihang usai membuka dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. sosialisasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bansos untuk pemberdayaan sosial diberikan untuk Petunjuk Penyaluran Bansos dan Bibah di Gedung Pusiban, menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang Senin (21 November 2011). mengalami masalah sosial bisa memiliki kemampuan Pemberian dana bansos dan hibah itu juga harus melalui memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara bansos untuk usulan masyarakat. “Harus detail data dan peruntukannya jaminan sosial, penanggulangan kemisinan, dan serta jelas penggunaannya. Organisasi yang tidak berhubungan penanggulangan bencana diberikan agar masyarakat bisa dengan risiko sosial, betul-betul disetop bantuannya,” kata memiliki jaminan hidup layak, bisa melaksanakan program Barlian. pelatihan agar memiliki kemampuan mencari penghasilan, Sosialisasi itu dihadiri Deputi Pencegahan Korupsi KPK dan bisa merehabilitasi kondisi sosialnya pasca-terjadinya Eric Yulianda, ratusan pejabat pengelola keuangan daerah bencana. “Dengan dijalankannya peraturan ini, mudahse-Lampung. Pemprov pun menyambut baik terbitnya mudahan anggaran belanja kita bisa benar-benar bermanfaat Permendagri yang berkaitan dana bansos, karena semakin untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” (tim) diperketat penyaluran bansos dan hibah, semakin kecil kata Berlian.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan:

Perdesaan Perlu Perhatian Khusus

etelah mendengarkan dan menyimak serta mempelajari secara seksama nota keuangan dan Rancangan APBD yang disampaikan Gubernur pada sidang paripurna tanggal 21 November lalu, Fraksi PPK menyampaikan hal-hal berikut. 1. Fraksi PPK memberikan apresiasi yang tinggi kepada anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran yang telah membahas RAPBD secara maraton, penuh semangat kebersamaan, koperatif dan arif, dengan senantiasa mengedepankan kepentingan umum, dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan nyata masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. Rangkaian penyusunan dan pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh Badan Anggaran tidaklah sesederhana yang dibayangkan, karena harus mampu merumuskan programprogram pembangunan dengan skala prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat dengan tetap mengukur kemampuan anggaran. 2. Dari rencana pendapatan sebesar Rp2,809 triliun atau meningkat 12,56 persen dari APBD tahun lalu, diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pemerataan kesejahteraan bagi rakyat Lampung. 3. Rasio belanja tak langsung dan belanja langsung menjadi 37,80 persen berbanding 62,20 persen merupakan hal yang luar biasa dan patut mendapatkan penghargaan. 4. Fraksi PPK minta diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prioritas pembangunan, terutama dalam peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan, pertanian, dan pembangunan perdesaan dalam rangka penguatan ekonomi

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

kerakyatan serta peningkatan akses dan pemerataan kualitas pendidikan serta kebutuhan dan fasilitas kesehatan masyarakat. 5. Perlunya diperhatian dan diakomodasi masukanmasukan dari masyarakat pedesaan, terutama mengenai perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi penghubung utama, peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan, serta penggerakan sektor swasta secara maksimal dalam rangka mengurangi pengangguran. (Ketua H. Sunardi, S.Sos., M.H.; Sekretaris H. Zeldayati).

Fraksi PDI Perjuangan:

Waspadai Bencana di Musim Hujan

raksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung pada dasarnya menyetujui pembahasan selanjutnya RAPBD yang disampaikan Gubernur pada 21 November lalu berikut penandatanganan MoU KUAPPAS, dengan beberapa pandangan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Setelah mencermati nota keuangan RAPBD 2012, Fraksi PDI Perjuangan melihat adanya pertumbuhan pembangunan secara makro di berbagai bidang dengan peningkatan cukup signifikan, terutama indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,7%. Hal ini menunjukkan keseriusan pemprov dalam meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional. Peningkatan pendapatan sebesar 12,56% menjadi Rp2,809 triliun juga menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, terutama dari sektor pajak. Kemudian dilihat dari rasio belanja tak langsung dan belanja langsung menjadi 37,80% berbanding 62,20% pada struktur anggaran juga menunjukkan hal yang positif. Berarti pemprov mempunyai komitmen yang jelas terhadap pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Menyikapi rencana pembangunan kota baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung di Kecamatan Jatiagung disertai dengan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jalan tol, rel kereta api double track, dan peningkatan status Bandara Raden Inten II sebagai bandara embarkasi haji, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung, karena program tersebut menyentuh pada kepentingan masyarakat secara langsung. Selain itu, rencana pembangunan terminal agrobisnis merupakan satu langkah yang bagus dalam rangka menciptakan sistem perekonomian dengan membentuk pasar yang jelas.

LAPORAN UTAMA Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemprov dalam memasuki musim penghujan yang tingkat curah hujannya sangat tinggi disertai dengan perubahan cuaca yang ekstrem, hendaknya pemprov senantiasa mewaspadai kondisi tersebut sehingga mampu mengantisipasi terjadinya bencana banjir, longsor, krisis pangan, persebaran penyakit menular, dan adanya kerusakan infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian. Pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2012 untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Ketua Watoni Nurdin, S.H.; Sekretaris H.A. Darwin Ruslinur, S.E.)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

Perlu Rasionalisasi Target dan Dana

enyampaian nota keuangan sekaligus RAPBD Lampung Tahun Anggaran 2012 oleh Gubernur menjadi proses lanjutan sebagai tahapan pembahasan anggaran pembangunan, utamanya yang akan dibahas bersama-sama dengan DPRD. Dalam rangka memaksimalkan fungsi anggaran, tentu saja DPRD perlu memberikan atensi terbaik. Harapannya, anggaran pembangunan yang jumlahnya terbatas tersebut bisa dialokasikan secara efektif sesuai dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan masyarakat Lampung. Sebab, jumlah anggaran yang tersedia selalu lebih kecil daripada kebutuhan untuk pembangunan di Provinsi Lampung. Dalam Rancangan APBD 2012 terjadi kenaikan anggaran sekitar Rp315 miliar dibandingkan dengan APBD 2011. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari kenaikan pendapatan yang bersumber dari PAD sekitar Rp329 miliar. Atas kesungguhan upaya eksekutif dalam peningkatan PAD tersebut, Fraksi PKS memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya. Fraksi PKS juga menyambut positif upaya bersama Pemprov dan DPRD untuk memperbesar alokasi anggaran pembangunan untuk belanja langsung dibandingkan belanja tak langsung. Pada APBD murni dan APBD-P 2011 belanja langsung sekitar 55% dan pada RAPBD 2012 mengalami kenaikan menjadi sekitar 60%. Kenaikan belanja langsung ini tentu menjadi isyarat semakin banyaknya masyarakat dan semakin luasnya wilayah yang merasakan kemajuan pembangunan. Fraksi PKS memandang perlu pendalaman pembahasan anggaran pada tahapan selanjutnya agar alokasi belanja langsung tersebut bisa terdistribusi secara efektif dan efisien sesuai dengan KUA-

PPAS yang telah disepakati eksekutif dan legislatif. Selain itu, dengan adanya kenaikan anggaran yang cukup besar, terutama anggaran untuk belanja langsung di beberapa SKPD seperti di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Dinas Permukiman dan lain-lain, perlu memperhatikan skala prioritas program dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat serta kesiapan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Beberapa SKPD yang anggarannya mengalami kenaikan adalah sektor strategis yang menjadi sasaran utama pembangunan. Harapannya ada perubahan yang signifikan pada sektor tersebut sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2012. Terkait dengan salah satu persoalan strategis di Lampung, yaitu masalah infrastruktur jalan, perlu adanya penjelasan. Pada TA 2011 untuk tercapainya kondisi jalan provinsi 47% mantap, dialokasikan anggaran sekitar Rp481 miliar. Sementara pada tahun 2012 untuk mencapai jalan provinsi 60% mantap, dialokasikan dana Rp465 miliar. Alokasi dan target tersebut perlu rasionalisasi agar dana yang dialokasikan bisa mencapai target. Kemudian hal yang tak kalah penting diperhatikan adalah tentang indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Lampung. Pada tahun 2012 ditargetkan IPM Lampung mencapai 71,5%. Sebagai alat ukur perkembangan kemajuan manusia meliputi beberapa aspek maka indeks ini perlu terlihat sinerginya dalam alokasi dana pembangunan. Juga perlu sinergi secara teknis dari beberapa SKPD terkait dalam upaya pencapaian target tersebut. Fraksi PKS juga mendukung rencana Gubernur Lampung untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) yang disamakan dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Berbagai opini yang berkembang terkait dengan UMP bahwa antara kemampuan pengusaha dan harapan pekerja, menurut Fraksi PKS dapat dicarikan titik temu. UMP ini tentu saja sangat terkait dengan kenaikan IPM, yaitu dari aspek daya beli masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah siklus perubahan cuaca yang cenderung ekstrem dalam memasuki musim penghujan. Selain diperlukan kesiapan pemprov untuk mengantisipasi dampak musim hujan, perlu juga dipastikan rencana pembangunan tahun 2012 dengan mempertimbangkan faktor cuaca tersebut.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA Selanjutnya, Fraksi PKS berharap proses pembahasan anggaran dapat lebih rinci, mendalami pandangan fraksifraksi, dan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada. Semoga dengan kesungguhan dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif akan mampu menghasilkan Perda APBD TA 2012 yang semakin berkualitas dan prorakyat. (Ketua Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M.; Sekretaris Ir. H. Nenden Tresnanursari, M.Si.).

Fraksi Partai Amanat Nasional:

Pertanian Belum Jadi Perhatian

ada rapat paripurna tanggal 21 November 2011 lalu ditandatangani Mou KUA-PPAS yang dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 untuk selanjutnya dibahas DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PAN sepakat dan menyetujui RAPBD tersebut dibahas pada tahap selanjutnya. Terkait dengan RAPBD tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Pertama, Fraksi PAN mengapresiasi bahwa berkat kerja keras semua pihak nilai APBD Lampung dari tahun ke tahun meningkat. Pada RAPBD 2012 penerimaan daerah ditargetkan Rp2,8 trilun atau 12 persen dibandingkan dengan APBD 2011. Dari angka penerimaan tersebut yang bersumber dari PAD sebesar Rp1,6 triliun atau naik 25 persen lebih. Fraksi PAN memandang target tersebut cukup tinggi, karena itu untuk mencapainya diperlukan kerja keras semua pihak. Tapi kami yakin dan percaya dengan kerja keras semua pihak, terutama Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, target itu akan tercapai. Kedua, sebagaimana disampaikan pada RAPBD 2012 bahwa belanja daerah sebesar Rp2,819 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp1,065 triliun dan belanja langsung Rp1,754 triliun. Berarti kita telah mampu menekan belanja tidak langsung hingga menjadi 37,8 persen dan belanja langsung atau belanja publik menjadi 62,20 persen. Kami yakin bahwa belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji dan belanja pegawai dapat dihemat lagi, sehingga porsi untuk belanja pembangunan bisa makin besar. Terhadap belanja bagi hasil kabupaten/kota yang mengalami koreksi akibat meningkatnya belanja langsung, Fraksi PAN optimistis dengan perhatian dan kerja keras semua pihak, pada APBD Perubahan Tahun 2012 mendatang masalah tersebut dapat diatasi.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

Selanjutnya Fraksi PAN menyampaikan sejumlah catatan penting, terutama yang berkaitan dengan belanja langsung atau belanja pembangunan yang diprogramkan pada TA 2012. Fraksi PAN sepakat pembangunan infrastruktur mendapat porsi yang cukup besar, selain pendidikan dan kesehatan. Karena infrastruktur yang baik dapat mengundang investasi yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Fraksi PAN menyayangkan ternyata bidang pertanian masih belum mendapat perhatian pada setiap kali penyusunan anggaran. Padahal, sebagian besar penduduk Lampung bergelut di sektor pertanian. Bahkan, kita semua masih bergantung pada hasil-hasil pertanian. Bappeda mencatat sektor pertanian memberikan kontribusi 36 persen pada PDRB Provinsi Lampung. Karena itu menjadi ironis jika pada setiap penyusunan anggaran, sektor pertanian justru mendapat porsi yang kecil. Yang mengherankan, pada TA 2012 target pertumbuhan sektor pertanian diturunkan dari 2,35 persen pada tahun 2011 menjadi 2,33 persen pada 2012. Padahal, nilai tukar petani ditargetkan naik dari 105 persen menjadi 110 persen. Pertanyaannya, bagaimana mungkin nilai tukar petani akan naik kalau target pertumbuhan sektor pertanian justru diturunkan? Oleh karena itu, Fraksi PAN menyarakan agar mulai saat ini dan masa-masa mendatang sektor pertanian mendapatkan perhatian yang serius. Fraksi PAN juga menyayangkan pada RAPBD 2012 tidak ada upaya meningkatkan target IPM dari 71,7 persen, yang berada di posisi nomor tiga terendah di Sumatera. Fraksi PAN menyarankan agar pihak terkait, khususnya Bappeda Provinsi Lampung, untuk mengkaji secara mendalam dan seakurat mungkin dalam menyusun dan menyajikan angkaangka terkait indikator makro ekonomi Provinsi Lampung. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam RAPBD TA 2012 pada satuan kerja Dinas Permukiman dan Pengairan diprogramkan pembuatan sumur bor di sejumlah lokasi di Lampung. Fraksi PAN memandang program ini bagus untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih, tetapi di sisi lain eksploitasi air tanah dalam jangka panjang akan mengancam ketersediaan air bagi umat manusia. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang tepat dalam membantu kebutuhan air kepada masyarakat tanpa harus merusak lingkungan. Demikian pemandangan umum Fraksi

LAPORAN UTAMA PAN, terhadap beberapa hal yang kami sampaikan di atas semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian untuk membangun Lampung agar maju dan sejahtera. (Ketua H.M. Hazizi; Sekretaris Ahmad Bastari).

Fraksi Partai Demokrat:

Gali Peluang Dana Bagi Hasil

ebagaimana telah disampaikan oleh Gubernur bahwa secara substantif Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2012 disusun berdasarkan nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam KUA-PPAS yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS diperoleh

asumsi makro ekonomi Provinsi Lampung dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi 5,7—6,7 persen, pertumbuhan investasi sektor riil (pembentukan modal tetap domestik bruto) 5—7 persen, pertumbuhan ekspor nonmigas 5 persen, penurunan tingkat pengangguran 1—1,5 persen, dan pertumbuhan PAD 25,81 persen. Pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan 2— 3,3 persen, pertumbuhan sektor industri nonmigas 5—7 persen, nilai tukar petani 109—111 persen, kondisi jalan negara 87 persen, kondisi jalan provinsi 60 persen, dan IPM

Dana Jalan dan Jembatan Terbesar

emprov Lampung menyiapkan anggaran senilai Rp 465,450 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan di Lampung pada APBD 2012. Sekprov Lampung Berlian Tihang mengatakan jumlah tersebut bisa saja bertambah setelah pembahasan oleh DPRD. Jumlah tersebut tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) RAPBD Lampung 2012 yang diteken oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD Lampung. “Mudah-mudahan saja setelah pembahasan bisa bertambah,” kata Berlian, usai memberi materi pada pembekalan kepala daerah terpilih di Balai Keratun Pemprov, beberapa waktu lalu. Berlian menjelaskan saat ini 50% dari total ruas jalan provinsi sepanjang 2.369,97 km dalam kondisi rusak. Dengan anggaran infrastruktur pada tahun 2012 yang melebihi jumlah anggaran pada APBD 2011, Berlian berharap 60% ruas jalan dalam kondisi mantap. Selain untuk jalan provinsi, anggaran sejumlah itu juga akan digunakan sebagian untuk membangun jalan di dalam areal kota baru Lampung di Jatiagung, Lampung Selatan, serta di calon lokasi terminal agrobisnis Lampung di Lampung Selatan. “Jadi, anggaran sejumlah itu khusus untuk infrastruktur yang dikelola Bina Marga saja. Kalau ditambah anggaran infrastruktur pendidikan, permukiman, dan lainnya anggaran untuk infrastruktur di APBD 2012 mencapai lebih dari Rp1 triliun,” kata

mantan Kepala Dinas Bina Marga itu. Pada APBD 2011, anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan mencapai Rp281 miliar. Jumlah tersebut bertambah Rp200 miliar pada APBD Perubahan sehingga totalnya mencapai Rp481 miliar. Secara keseluruhan, APBD Lampung 2012 mencapai Rp2,8 triliun. Anggaran itu akan diprioritaskan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.Selain itu, pada APBD 2012 Pemprov juga akan menyertakan anggaran untuk pembangunan fisik program unggulan Pemprov, seperti terminal agrobisnis, kota baru, perluasan Bandara Radin Inten II, dan pembangunan pusat pendidikan terpadu Sulusuban. Kajian untuk terminal agrobisnis yang rencananya dibangun di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, menurut Berlian, sudah diselesaikan Japan International Cooperation Agency (JICA). Pembebasan lahan secara bertahap juga tahun ini sudah dimulai, sehingga tahun depan pengerjaan fisik bisa dilakukan. Sama dengan terminal agrobisnis, Berlian mengatakan pembangunan fisik kota baru di Jatiagung, Lampung Selatan,

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA diproyeksikan 71,7 persen. Fraksi Partai Demokrat (PD) memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Anggaran Pemprov beserta jajaran SKPD dan Badan Anggaran DPRD Lampung beserta seluruh fraksi yang telah melakukan kajian dan pambahasan sehingga dari asumsi makro ekonomi Provinsi Lampung tersebut diharapkan dapat menyusun APBD 2012 yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Fraksi PD memandang perlu untuk memberikan catatan dan masukan yang bersifat konstruktif demi percepatan pembangunan dan penanganan masalah-masalah krusial di masyarakat. Adapun beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut. 1. Dalam Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2012, rencana pendapatan Rp2,809 triliun atau naik 12,56 persen dibandingkan dengan APBD 2011. Pendapatan yang bersumber dari PAD Rp1,6 triliun, naik 25,81 persen dibandingkan tahun 2011. Fraksi PD memberikan apresiasi

juga akan dimulai tahun d e p a n . Pembangunan fisik dimulai dengan membuat badan jalan, dan gedunggedung perkantoran, seperti kantor gubernur, kantor DPRD, kantor satuan kerja, dan balai adat. Selain itu, anggaran juga akan diberikan u n t u k melanjutkan pembangunan di pusat pendidikan terpadu di Sulusuban, serta menambah fasilitas serta sarana di Bandara Radin Inten II agar bandara tersebut bisa segera menjadi bandara internasional sekaligus bandara embarkasi haji. Pemprov juga, menurut dia, akan membangun kantor kepala pekon atau kepala desa di seluruh kabupaten/kota. Satu kabupaten akan dibangunkan lima kantor kepala pekon berornamen Lampung. â&#x20AC;&#x153;Selama ini Pak Gubernur banyak mendapat laporan kalau kepala desa tidak memiliki kantor. Jadi dengan dibangunkannya kantor untuk kepala desa dan kepala pekon, diharapkan kinerja mereka dalam mengayomi dan mengurus berbagai persoalan masyarakat (tim) bisa lebih maksimal,â&#x20AC;? kata Berlian.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

yang setinggi-tingginya atas prestasi tersebut, dengan harapan proyeksi itu dapat direalisasikan dan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Terkait dengan meningkatnya proyeksi PAD, selain memberikan apresiasi yang tinggi, Fraksi PD juga berkomitmen untuk terus mendorong setiap upaya meningkatkan PAD, mengingat masih besarnya potensi yang belum tergali. 3. Dana perimbangan dalam RAPBD 2012 secara umum memang meningkat dibandingkan dengan APBD 2011, yaitu dari Rp1,119 triliun menjadi Rp1,192 triliun. Secara spesifik peningkatan hanya terjadi pada dana alokasi umum yang naik Rp169 miliar. Sementara dana bagi hasil pajak dan bukan pajak terjadi penurunan. Fraksi PD menilai masih ada peluang untuk menaikkan dana bagi hasil tersebut. Antara lain bisa dilakukan dengan review dan update data oleh Pemprov ke Kementerian Keuangan RI. Dengan update data yang menjadi dasar perhitungan dana perimbangan, dana bagi hasil yang diperoleh juga akan meningkat, termasuk peningkatan DAU dan DAK. 4. Belanja daerah pada Rancangan APBD 2012 sebesar Rp2,819 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp1,065 triliun atau 37,80 persen dan belanja langsung Rp1,754 triliun atau 62,20 persen. Secara kuantitatif rasio tersebut ideal dan dapat menjadi bukti bahwa RAPBD prorakyat. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun benar-benar diarahkan pada program-program yang prorakyat yang dapat meningkatkan kesejahteraan. 5. Anggaran Pendidikan berdasarkan amanat Sisdiknas harus 20 persen dari total APBD. Fraksi PD mengimbau agar dalam APBD yang akan datang persentase tersebut dipenuhi. Untuk anggaran pendidikan dalam APBD 2012 ini hendaknya dapat dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan dan tidak tersebar pada SKPD yang lain. 6. Begitu juga dengan anggaran untuk kesehatan yang seharusnya 10 persen dari belanja langsung. Pada APBD yang akan datang hendaknya dipenuhi persentase tersebut sehingga dapat memperbesar jaminan kesehatan kepada masyarakat Lampung. 7. Untuk belanja infrastruktur, Fraksi PD juga meminta untuk memperbesar alokasi belanja fisik dibandingkan dengan belanja nonfisik. Karena belanja fisiklah yang bersinggungan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 8. Terkait dengan belanja pegawai yang diproyeksikan Rp529,515 miliar sehingga ada kenaikan sebesar Rp60 miliar dibandingkan APBD 2011 (Rp469,193 miliar), Fraksi PD meminta kepada Pemprov untuk membuat database kepegawaian yang berisi data pegawai lengkap dengan nominal gaji, sehingga dapat terlihat secara jelas kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai pada masa-masa mendatang. 9. Secara keseluruhan belanja langsung yang memiliki rasio ideal diharapkan untuk lebih diarahkan pada kegiatan yang benar-benar kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Diharapkan APBD 2012 nantinya dapat menjadi stimulus perekonomian sehingga indikator makro ekonomi Lampung dapat bersama-sama diasumsikan secara ideal.

Bersambung ke Halaman 16

AKTIVITAS

Kunjungan DPRD Sidoarjo Ketua DPRD Kota Sidoarjo, Jawa Timur, bersama Wakil Ketua Sugono dan sejumlah anggota Dewan berkunjung ke Lampung, Rabu 16 November 2011. Di Lampung, mereka berdialog dengan anggota DPRD Provinsi Lampung, DPRD Kota Bandarlampung, dan DPRD Kota Metro.

etua DPRD Sidoarjo Dawud mengatakan akan mencontoh DPRD Provinsi Lampung dalam penerapan absensi, penyusunan kode etik, dan tata tertib DPRD. Sebab, selama ini di DPRD Sidoarjo tidak ada absensi. “Kami memilih berkunjung ke Provinsi Lampung karena kota-kota di Lampung berkembang cepat dan kotanya bagus,” kata Dawud. Selain berkunjung ke DPRD Provinsi Lampung, Dawud dan rombongan juga berkunjung ke DPRD Kota Bandarlampung dan Kota Metro. Hal lain yang diperoleh Dawud, selama ini DPRD

Sidoarjo tidak mengetahui adanya Asosiasi Badan Kehormatan DPRD se-Indonesia (Abkasi). Menurut dia, setelah kembali BK DPRD Sidoarjo juga akan bergabung dalam asosiasi tersebut. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Jusni Sofyan yang juga ketua Abkasi mengatakan pihaknya menunjukan tata-tertib Dewan, kode etik, dan cara berpakaian. Selain itu, sistem absensi dan beberapa contoh kasus yang menyebabkan BK perlu mengambil tindakan. “Di samping pengaduan, berita di surat kabar juga bisa menjadi alasan BK mengevaluasi seorang anggota Dewan,” kata Jusni. (tim)

Sambut Jemaah Haji Lampung

nggota DPRD Provinsi Lampung H. Achmad Nyerupa ikut menyambut rombongan jemaah haji Lampung gelombang pertama yang tiba sekitar pukul 23.00, Sabtu 19 November 2011, di Bandara Raden Inten, Branti, Lampung Selatan. Kedatangan 450 jamaah haji Lampung yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 11 itu kedatangan jamaah haji Lampung itu disambut oleh Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said di Bandara Soekarno-Hatta. Jamaah haji Lampung itu tiba di Bandara SoekarnoHatta, Jakarta sekitar pukul 14.00, dan kemudian sempat beristirahat di terminal C. Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said menyambut jamaah haji di terminal C dan memberikan ucapan selamat datang kepada para jamaah. Menurut rencana, jemaah haji Lampung akan tiba di Bandara Raden Inten II Branti pada sekitar pukul

18.00. Ternyata, terjadi penundaan penerbangan sehingga mereka tiba pada pukul 23.00. Para jamaah haji itu itu berangkat dari Jeddah Arab Saudi pada Jumat (18/11) sekitar pukul 22.30 WAS. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

SOSOK Gufron Azis Fuadi

Selalu Ada Waktu untuk Anak

Pejabat publik pada umumnya lebih sibuk di luar rumah. Biasanya, ketika seseorang sudah banyak menyibukkan waktu di luaran, akan sulit membagi waktu untuk keluarga. Apalagi jika seorang lelaki, pada umumnya kurang kedekatannya dengan anak-anak.

amun, hal itu tidak terjadi pada Gufron Azis Fuadi, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Meski kesibukannya sebagai wakil rakyat selalu menelikungnya, ditambah dengan banyaknya urusan untuk memimpin jalannya roda partai, dia tetap bisa menjalankan fungsi sebagai seorang suami sekaligus ayah bagi ke enam anak-anaknya dengan baik. Bagi Gufron, peran ayah sangat mempengaruhi tumbuh kembang pribadi dan karakter anak. Maka dari itu, sesibuk apa pun di dunia politik, Gufron tetap memberikan perhatian penuh kepada anak-anak. Baginya untuk anakanak tidak ada kata sibuk. “Ada dua peran kehadiran ayah dalam keluarga, secara fisik dan psikis untuk bisa membentuk pribadi anak-anak kita, peran ini harus berjalan seimbang,” kata Gufron. Jadi, seorang ayah yang kepala keluarga tidak cukup hanya memberi nafkah saja, tapi dibutuhkan juga kehadirannya sehingga selalu melekat di hati anak-anaknya. Oleh karenanya, Gufron membiasakan adanya satu pekan khusus pertemuan keluarga yang sudah disepakati, yaitu setiap hari Senin. Dalam pertemuan itulah, satu keluarga bebas berbagi cerita. “Saya tidak pernah memaksa dalam menentukan citacita anak-anak, mau jadi apapun mereka, saya selalu member

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

kebebasan. Kami hanya mengarahkan saja agar cita-cita yang mereka kejar, kelak mengantarkannya menjadi pribadi yang berkarakter dan memberi manfaat kepada sesama,” tuturnya. Untuk membentuk kepribadian anak, Gufron membiasakan beberapa hal yang menurutnya adalah prinsip hidup. Dalam urusan ibadah, khusus bagi anak laki-laki sebisa mungkin mengerjakannya berjemaah di masjid. Untuk urusan sosial dia mengajarkan anaknya untuk banyak kawan dan dalam urusan risiko dia mendidik untuk bersikap tegas, berani, dan bertanggung jawab. “Itulah yang saya tanamkan kepada anak-anak saya, baik laki-laki maupun perempuan,” ujar lelaki yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPW PKS Lampung itu. Mendidik anak berkarkater itu tidak mudah, karena setiap anak memiliki karakter bawaan yang berbeda. “Seperti anak pertama saya, Mus’af Robbani, dia sangat melankolis, cenderung pendiam. Dia itu sangat jarang marah, meskipun ada atau sedang menghadapi masalah Mus’af cenderung tenang,” ceritanya. Berbeda Mus’af, beda pula Sumayah, dia senang bergaul dan suka berbisnis. Sejak sekolah dasar (SD), jiwa pedangangnya itu sudah terasah. “Waktu kecil dia sudah berdagang pensil,” kisah Gufron. Lain halnya dengan Umar, putra ketiganya. Dia sangat vokal dan berani. Menurut Gufron, Umar kerap mendebat guru-gurunya dan suka berkelahi. Berkelahinya itu karena dia berani mempertahankan apa yang menurutnya benar. “Dia pernah memarahi kondektur bus DAMRI hingga akhirnya tidak bersedia bayar penuh karena dia merasa dibohongi,” tambah dia. Berikutnya Jaffar, putra keempat dari pasangan Gufron dan Eti, cenderung pintar namun dia kurang memiliki keberanian. “Setiap menjelang tidur saya sering mengeluselus tangan kirinya, sambil membisikkan di telinganya jadilah anak pemberani,” terangnya. Terakhir Aisyah Sabrina, meskipun usianya masih balita, dia sudah memiliki karakter yang menonjol. Dia sangat banyak kosa kata dan mudah baginya untuk mentransfer ulang atas apa yang dia dengar dan lihat. “Kalau saya ngobrol sama dia, tingkat pembicaraannya seperti orang dewasa, mengalir dan tidak terbata-bata, saya pikir anak ini cocok kalau dijadikan wartawan,” kata dia. Dalam suatu keluarga, kata Gufron, sebaiknya kepala keluarga harus membiasakan anak-anaknya untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing dan membiasakan pola hidup sederhana serta rajin berinfak. Itulah yang ditanamkan Gufron kepada anak-anaknya. (ant)

LAPORAN UTAMA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

Sambungan dari Halaman 13 Fraksi PD yakin jika belanja langsung dapat dimaksimalkan dalam program-program prorakyat akan menjadi stimulus sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang berdampak pada naiknya nilai tukar petani, meningkatnya IPM, pertumbuhan sektor pertanian, turunnya angka inflasi, dan turunnya angka pengangguran. 10. Fraksi PD juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana pembangunan terminal agrobisnis, peningkatan Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional dan embarkasi haji. Diharapkan rencana tersebut direalisasikan. Demikian catatan dan harapan Fraksi PD dan selanjutnya setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RAPBD 2012. (Ketua H. Toto Herwantoko; Sekretaris H. Dendi Ramadhona K., S.T.).

Optimalkan Pendapatan selain Pajak

raksi PKB menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur Lampung beserta jajaran dan DPRD Lampung yang telah bekerja bersama dengan baik dalam melahirkan Raperda APBD Tahun 2012 yang lebih baik dari sebelum-

Dewan Minta Laporan PT LJU

T Lampung Jasa Utama (LJU) sudah setahun beroperasi dan melakukan banyak kegiatan usaha yang menyerap modal dari APBD. Namun, keuntungan yang diberikan PT LJU kepada Pemprov Lampung tidak jelas karena laporan berkala kepada DPRD yang diamanatkan UU tidak dilakukan. Komisi II DPRD Provinsi Lampung pun mengundang Direksi PT LJU untuk rapat dengar pendapat pada Senin (14 November 2011). Sayangnya, Direksi PT LJU datang ke DPRD Lampung tidak membawa data yang seharusnya diberikan kepada DPRD dalam bentuk laporan. Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auly, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Perda No. 2 Tahun 2010, PT LJU berkewajiban menyampaikan laporan kepada DPRD setiap 6 bulan sekali. Karena mereka tidak membawa laporan, hearing pun ditunda dan Komisi II meminta mereka menyiapkan laporan. Terkait dengan kegiatan PT LJU, Ahmad Junaidi mengatakan kurang lebih sudah setahun beroperasi dan melakukan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan usaha mulai

penggunaan Rp10 miliar modal penyertaan dari APBD Lampung dan keuntungannya harus jelas. Junaidi mengaku pihaknya hanya menerima laporan berupa profil dan berbagai jenis kegiatan usaha yang tidak jelas hasilnya. Tercatat dalam laporan itu LJU melakukan kegiatan usaha peternakan ayam potong dengan modal Rp350 juta. Selain itu, ayam petelur Rp550 juta, sapi lokal dan berbagai jenis kegiatan lain yang modalnya berasal dari LJU sendiri. Selain itu, LJU juga melaporkan

akan melakukan kegiatan usaha dengan mendaftarkan investor untuk kota baru Rp3 triliun dan JSS Rp150 triliun. Modal lain, kelapa sawit Rp80 miliar, air minum kemasan Rp3 miliar, dan beberapa jenis usaha lain yang modalnya berasal dari investor atau bersama-sama antara LJU dan investor. â&#x20AC;&#x153;Kami meminta laporan usaha dan keuntungannya. Sebab, LJU itu BUMD, maka keuntungan LJU seharusnya meningkatkan pendapatan daerah. Data yang diserahkan tidak menjelaskan itu,â&#x20AC;? kata dia. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA nya melalui tahapan yang cukup panjang dari proses penjaringan aspirasi masyarakat hingga ditandatanganinya KUA-PPAS. Selain itu, Fraksi PKB juga berbahagia atas hasil kerja keras serta komitmen yang sungguh-sungguh antara eksekutif dan legislatif yang terus berusaha mewujudkan struktur anggaran yang lebih prorakyat. Dalam rancangan APBD 2012 pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,809 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,56 persen dibandingkan dengan APBD 2011. Kenaikan pendapatan berasal dari penerimaan PAD Rp1,6 triliun atau naik 25,81 persen dan penerimaan dana perimbangan Rp1,19 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp17,36 miliar. Rencana PAD sebesar Rp1,6 triliun itu berasal dari penerimaan pajak daerah Rp1,103 triliun, retribusi daerah Rp6,63 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18 miliar, dan lain-lain PAD Rp141 miliar. Sementara penerimaan dari dana perimbangan Rp1,19 triliun berasal dari pos penerimaan bagi hasil pajak Rp130,598 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp91,288 miliar, DAU Rp939,288 miliar, dan DAK Rp31,087 miliar. Dari target pendapatan di atas dapat dilihat bahwa PAD menjadi sumber utama pendapatan. PAD pula yang paling berperan dan memiliki kemampuan untuk merealisasikan program-program pembangunan di Lampung. Hanya PAD masih didominasi oleh pajak daerah. Fraksi PKB berpendapat sudah semestinya Pemprov terus menggali atau mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang tidak membebani masyarakat. Salah satu yang bisa dioptimalkan adalah pendapatan yang berasal dari aset yang dipisahkan, yaitu BUMD. Selama ini BUMD belum memberikan peran yang signifikan sebagai salah satu potensi penerimaan daerah, padahal modal yang disuntikkan dari APBD Lampung setiap tahunnya tergolong tidak sedikit. Dari struktur belanja, Fraksi PKB menyambut baik terhadap keinginan dan kemauan yang sungguh-sungguh dari eksekutif dan legislatif yang terus berusaha melahirkan APBD yang lebih memprioritaskan anggaran untuk belanja publik, yaitu sebesar 62,20 persen. Mengingat penggunaan anggaran yang akan diprioritaskan untuk mendukung program-program unggulan seperti pembangunan kota baru, terminal agrobisnis, penguatan Menara Siger, pendidikan unggulan terpadu, peningkatan kapasitas bandara, dan lain-lain, Fraksi PKB berharap juga tidak melupakan pembangunan sektor lain yang juga mendesak, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, irigasi, dan dukungan terhadap usaha kecil menengah dan usaha-usaha kreatif lainnya. Potensi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2012 diprediksi mencapai Rp25 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit Rp10 miliar dan rencana penyertaan modal kepada PT Bank Lampung Rp15 miliar. Berkaitan dengan penyertaan modal ini, DPRD bersama Pemprov akan menetapkan perda tentang penyertaan modal terlebih dahulu sebagai payung hukumnya. Dengan penambahan modal tersebut, diharapkan ke depan Bank Lampung mampu bersaing dengan bank-bank lain dan selanjutnya memberikan kontribusi yang besar dalam

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

pendapatan daerah. Fraksi PKB pun sepakat RAPBD 2012 ini dibahas lebih lanjut dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD. (Ketua Drs. H. Musa Zainuddin; Sekretaris H. Okta Rijaya M., S.H.I.)

Fraksi Partai Hanura:

Aktif dan Promotif Tarik Investasi

etelah menyimak dan mencermati nota keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Lampung TA 2012 yang disampaikan Gubernur, Fraksi Hanura memberikan masukan dan harapan sebagai berikut. 1. Agar pemerintah memberi perhatian khusus pada penyiapan anggaran yang cukup dan terpadu untuk beberapa program unggulan yang berkelanjutan di bidang infrastruktur, seperti pembangunan kota baru dengan fasilitas pendukungnya, peningkatan kapasitas Bandara Raden Inten II, terminal agrobisnis, dan lain-lain. 2. Mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan, perbaikan, perluasan, dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas pemerintahan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung agar koneksitas internal daerah semakin lancar dan dinamis serta keterpaduan program. 3. Tetap memberi porsi prioritas, fokus, dan komitmen tinggi pada pembangunan sarana, kapasitas dan kualitas bidang pendidikan, koperasi dan usaha kecil-menengah, pertanian perdesaan, pariwisata, lingkungan hidup, dan pengentasan pengangguran. 4. Aktif dan promotif dalam mendatangkan investasi dan devisa ke daerah melalui berbagai even promosi perdagangan, pariwisata, eksibisi kebudayaan, dan pengenalan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Lampung. 5. Penyaluran dukungan dan bantuan kepada instansi terkait, kelembagaan masyarakat, kepemudaan, dan ormas lainnya agar memperhatikan aspek akuntabilitas, kemanfaatan, dan sinergitas program satuan kerja pemerintah. 6. Program peningkatan kemampuan SDM aparatur pemerintah agar memperhatikan kebutuhan dan tuntutan bidang keahlian satuan kerja untuk meningkatkan daya dan sikap layanan publik yang lebih berkualitas dan propublik. 7. Pemanfaatan dan penyerapan anggaran selalu memperhatikan aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Ketua Drs. H. Andy Surya, M.M.; Sekretaris Ir. H. Nurhasanah).

LAPORAN UTAMA

Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Wakil Gubernur (Wagub) Lampung M.S. Joko Umar Said menyampaikan tanggapan dan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung terhadap Rancangan APBD 2012 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (25 November 2011).

“

erkaitan dengan peningkatan PAD yang mendapat tanggapan dari seluruh fraksi, kita samasama menyukuri peningkatan PAD yang naik 25,81 persen dibandingkan dengan tahun 2011 sehingga menjadi Rp1,6 triliun. Sumber PAD yang menjadi primadona dari pajak daerah, yaitu PKB dan BBNKB,” kata Wagub. Upaya merealisasikan target PAD tersebut antara lain melalui peningkatan pelayanan pembayaran pajak mobile dan memberikan kemudahan serta mendekatkan tempat pelayanan pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat, seperti samsat mall dan sarana pembayaran online. Upaya lain untuk meningkatkan PAD di luar pajak adalah mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan, seperti PT LJU yang mulai bergerak di bidang infrastruktur, energi, dan pertanian. “Kami juga segera menata aset-aset daerah, seperti gedung, lahan, rumah dinas dan lain-lain yang akan dikelola dan dapat memberikan kontribusi PAD,” katanya. Dalam mengeksplorasi sumber-sumber PAD tersebut, Gubernur sepakat dengan DPRD bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang membebani masyarakat. “Karena itu, dalam mengejar target kita tetap berpedoman pada SOP dan standar pelayanan yang

telah ditetapkan,” tegas Wagub. Dalam tata kelola keuangan, Gubernur juga sependapat dengan anggota Dewan untuk meningkatkan belanja publik dibandingkan belanja aparatur. Jadi, dalam menyusun anggaran selalu meningkatkan kualitas pengelolaan yang berbasis kinerja serta mengimplementasikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel.

“Sebelumnya kita menargetkan rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung sebesar 60 berbanding 40 persen. Ternyata dalam RAPBD kita bisa melampaui target tersebut. Ini menunjukkan tekad kita untuk mewujudkan APBD yang prorakyat,” ujarnya. Berkaitan dengan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota yang merupakan bagian dari alokasi

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA belanja tidak langsung berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, maka peningkatan PAD memiliki konsekuensi terhadap bahi hasil tersebut. “Dengan peningkatan PAD, kita berkewajiban mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang ditentukan.” Bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan BBNKB sebesar 30 persen dari total penerimaan pajak setelah dikurangi insentif, sementara bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan sebesar 70 persen. “Jadi, prioritas kita dalam APBD Perubahan Tahun 2012 adalah menutupi kekurangan belanja bagi hasil tersebut,” ujarnya. Menanggapi masukan anggota Dewan berkaitan dengan belanja pegawai dalam belanja tidak langsung yang dalam RAPBD 2012 diusulkan sebesar Rp529,5 miliar, Wagub menjelaskan belanja itu digunakan untuk gaji pokok dan gaji ke-13 Rp320,71 miliar, tunjangan jabatan Rp153,01 miliar, tunjangan kepala daerah-wakil kepala daerah Rp1,25 miliar, serta upah pungut pendapatan pada Dispenda Lampung Rp46,43 miliar. “Ini sudah memperhitungkan kenaikan gaji pegawai tahun depan sebanyak 10% dan accres 2,5% sesuai Permendagri No. 22 Tahun 2011. Bisa kita lihat bahwa belanja pegawai hanya mendapat kurang dari 40 persen,” kata Wagub M.S. Joko Umar Said. Menurut Wagub, Pemprov dan DPRD telah sepakat bahwa fokus kebijakan pembangunan yang melandasi penyusunan RAPBD tahun 2012 adalah upaya meningkatkan kondisi infrastruktur dan mendorong kinerja ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik. Sebab, infrastruktur khususnya jalan dan jembatan merupakan salah satu syarat utama untuk

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

meningkatkan investasi dan daya saing daerah, termasuk memperlancar distribusi barang dan komoditas pertanian. “Jadi, kebijakan kita sudah tepat. Dengan meningkatkan infrastruktur akan mendorong kinerja dan produktivitas sektor pertanian, juga menstimulus pendapatan petani dan nelayan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat.” Proyeksi belanja infrastruktur dalam RAPBD 2012 sebesar Rp1,133 triliun atau 40,19 persen dari total APBD. Belanja langsung yang paling banyak mendapat dukungan dana adalah untuk infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp465,45 miliar, infrastruktur pendidikan Rp204,4 miliar. Selain itu, pengadaan lahan Rp167 miliar, infrastruktur permukiman dan pengairan Rp166,413 miliar, dan belanja infrastruktur kabupaten/kota mencapai Rp120 miliar. Plafon dana yang dianggarkan tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan dan kebutuhan mendesak, sehingga percepatan pembangunan itu diharapkan juga bisa mengungkit IPM Lampung. Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Wagub tersebut juga menyampaikan respon positif atas tanggapan anggota Dewan yang berkomitmen memprioritaskan pembangunan sektor pertanian yang saat ini memberikan kontribusi dominan sebesar 38 persen terhadap PDRB Lampung. Secara garis besar, kata Wagub, rencana alokasi anggaran untuk sektor pertanian pada RAPBD 2012 sebesar Rp94,8 miliar yang tersebar di beberapa SKPD lingkup produksi, termasuk pembangunan infrastruktur isigasi. Sektor pertanian juga didukung dana dekonsentrasi dari APBN 2012 sebesar Rp250 miliar. Selain itu juga alokasi anggaran irigasi Rp500 miliar yang dikelola Balai Besar Wilayah

Seputih-Sekampung dan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp1,6 triliun. “Jadi, sebenarnya anggaran sektor pertanian sudah cukup memadai meskipun masih kita rasakan belum optimal,” tegasnya. Sedangkan untuk target pertumbuhan sektor pertanian tahun 2012 berkisar antara 2—3,3 persen merupakan target yang didasarkan pada asumsi bahwa sektor pertanian mendekati titik jenuh untuk tetap tumbuh karena keterbatasan lahan baru, sumberdaya air, tingginya alih fungsi lahan, dan belum adanya teknologi yang dapat memacu pertumbuhan secara siginifikan. Belum lagi adanya dampak kekeringan pada musim kemarau. “Meskipun demikian, kita tetap optimistis untuk mencapai target pertumbuhan yang menyamai dengan target nasional tersebut,” tambah Wagub. Dalam hal anggaran pendidikan, kata Wagub, pemerintah secara bertahap tetap memenuhi anggaran 20 persen dari total APBD sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003. “Namun kemampuan fiskal kita terbatas karena ada kebutuhan pembangunan lainnya yang juga mendesak, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.” Hal seperti itu juga terjadi pada APBD daerah lain bahkan pada APBN. Alokasi belanja pendidikan di luar gaji pegawai bidang pendidikan belum dapat mencapai 20 persen. Wagub menjelaskan secara umum anggaran pendidikan akan digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah, peningkatan mutu guru, pelatihan aplikasi kurikulum, pemberantasan buta aksara, beasiswa, dan bantuan kepala lembaga penyelenggara pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan. Berkaitan dengan upaya mendukung peningkatan kinerja pelayanan kesehatan, belanja sektor

LAPORAN UTAMA kesehatan pada RAPBD 2012 sebesar Rp318,973 miliar atau 11,91 persen dari total APBD. Besaran pagu anggaran kesehatan itu telah melampaui kewajiban alokasi sebagaimana diamanatkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sebesar 10 persen dari total belanja daerah. Anggaran sejumlah itu digunakan untuk belanja langsung di Dinas Kesehatan Rp109,650 miliar yang antara lain untuk program Jamkesda, membangun puskesmas rawat inap dan rumah

sakit mobile, dan program perbaikan gizi masyarakat. Belanja kesehatan juga termasuk pada RSUD Abdul Moeloek sebesar Rp57,63 miliar, RSJ Rp11,507 miliar, serta belanja gaji dan tunjangan dokter dan paramedis di RSJ sebesar Rp7,255 miliar. â&#x20AC;&#x153;Program dan kegiatan yang kita rancang pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk terus meningkatkan IPM di Lampung. Kita berusaha agar IPM Lampung

bisa mencapai lima besar di Sumatera,â&#x20AC;? kata Wagub. Khusus tentang penyertaan modal di PT Bank Lampung, Gubernur sepakat dengan saran anggota Dewan bahwa penambahan modal tersebut harus disertai dengan perubahan sistem pelayanan, peningkatan kinerja, penempatan SDM potensial, dan adanya usaha menarik nasabah secara profesional agar Bank Lampung mampu bersaing dan memberikan manfaat kepada masyarakat Lampung. (tim)

Tanggapan untuk setiap Fraksi

elain memberikan jawaban dan tanggapan secara umum, Gubernur Lampung juga menyampaikan jawaban secara lebih spesifik terhadap pemandangan umum fraksi. Tanggapan tersebut kami kutip sebagian berikut ini. 1. Untuk Fraksi PAN yang mempersoalkan kegiatan pembuatan sumur bor sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Sebab, meskipun program tersebut bagus, dikhawatirkan akan merusak lingkungan pada jangka panjang. Gubernur menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih idealnya dilakukan pemerintah melalui PDAM. Namun, karena keterbatasannya, untuk Kota Bandarlampung saja PDAM baru bisa melayani sekitar 30 persen dari jumlah penduduk, sementara untuk kabupaten/kota lainnya masih jauh di bawah angka itu. Karena itu, Pemprov Lampung sedang menjajaki peluang kerja sama dengan investor dalam pembangunan perusahaan air minum regional dengan memanfaatkan air baku dari Way Sekampung dan sumber-sumber lain yang memungkinkan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Selanjutnya ke depan juga perlu diprioritaskan penanganan daerah tangkapan air (catchment area) untuk menjamin kontinuitas ketersediaan air baku. Pada daerahdaerah tertentu yang belum terjangkau oleh pelayanan PDAM dan memiliki sumber air yang cukup dalam, saat ini Pemprov mengambil langkah untuk membangun sumur bor sebagai sumber air bersih. Untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, juga terus dikampanyekan pembuatan sumur resapan dan penghijauan pada daerah terbuka. 2. Fraksi Partai Gerindra menyarankan kepada SKPD nonpendidikan yang mendapat alokasi dana pendidikan agar lebih konsisten dalam memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kompetensi masyarakat yang terlibat

dalam SKPD itu. Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi atas saran tersebut dan memberikan tanggapan bahwa alokasi dana pendidikan untuk belanja pendidikan nonformal diprioritaskan untuk meningkatkan kecakapan hidup masyarakat. Juga meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan calon tenaga kerja agar dapat memasuki dunia kerja dan dapat bersaing. Selain itu, diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri serta memiliki keterampilan untuk pemberdayaan diri dan lingkungannya sehingga kesejahteraannya meningkat. 3. Fraksi PKB mengharapkan dalam mendukung program unggulan yang diprioritaskan, Pemprov tidak lupa untuk menganggarkan untuk program prioritas lainnya, seperti program yang mengarah pada pengurangan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Gubernur menjelaskan selain bersumber dari APBD, Pemprov juga berupaya menggali sumber-sumber lainnya, seperti dari APBN dan dari investasi. Untuk APBD sebagian besar diarahkan untuk program

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

LAPORAN UTAMA peningkatan kesejahteraan, seperti infrastruktur yang berdampak multiplier efect yang sangat siginifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan bidang lainnya, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja. 4. Fraksi PPK mengharapkan perlunya diperhatikan dan diakomodasi masukan dari masyarakat perdesaan, misalnya mengenai perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menjadi penghubung utama antardesa. Gubernur menjawab bahwa Pemprov secara khusus memprioritaskan perbaikan jalan lingkungan, jalan poros desa, penyediaan air bersih, dan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat, Pemprov berupaya memperbaiki dan membangun kantor desa di beberapa kabupaten secara bertahap. 5. Fraksi Partai Hanura meminta Pemprov aktif dan promotif dalam mendatangkan investasi dan devisa ke daerah melalui berbagai even promosi perdagangan, pariwisata, eksibisi kebudayaan, dan pengenalan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Lampung. Gubernur menjelaskan pada tahun 2012 Pemprov telah memprogramkan promosi bersama dengan dunia usaha ke negara-negara yang menjadi pangsa pasar potensial untuk mempromosikan peluang investasi dan produk-produk unggulan Lampung, selain berpartisipasi pada even-even promosi dalam negeri. Sementara di Lampung juga diprogramkan kegiatan Lampung Fair sebagai ajang informasi pembangunan dan promosi investasi serta produk unggulan daerah. 6. Fraksi Partai Demokrat menyebut terkait dengan belanja pegawai yang diproyeksikan Rp529,515 miliar sehingga ada kenaikan sebesar Rp60 miliar dibandingkan APBD 2011 (Rp469,193 miliar), Fraksi PD meminta kepada Pemprov untuk membuat database kepegawaian yang berisi data pegawai lengkap dengan nominal gaji, sehingga dapat terlihat secara jelas kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai pada masa-masa mendatang. Gubernur menjelaskan bahwa menurut data jumlah pegawai pada tahun 2011 adalah: eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 59 orang, eselon III sebanyak 289 orang, eselon IV sebanyak 802 orang, dan staf dari golongan I sampai dengan IV sebanyak 8.705 orang. Dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kenaikan gaji menurut pangkat dan golongan serta tunjangan eselon, proyeksi kenaikan Rp60 miliar tersebut telah sesuai dengan database yang ada.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

7. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemprov dalam memasuki musim penghujan yang tingkat curah hujannya sangat tinggi disertai dengan perubahan cuaca yang ekstrem, hendaknya senantiasa mewaspadai sehingga mampu mengantisipasi terjadinya bencana banjir, longsor, krisis pangan, persebaran penyakit menular, dan adanya kerusakan infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian. Gubernur menanggapi bahwa saat ini kondisi di Lampung telah memasuki musim hujan yang disertai dengan perubahan cuaca yang ekstrem. Dalam rangka meminimalisasi serta mengantisipasi terjadinya bencana, Pemprov terus berupaya meningkatkan koordinasi dan pelayanan sebaik mungkin kepada publik, sehingga sarana dan prasarana yang menjadi urat nadi perekonomian tetap terjada dengan baik. 8. Fraksi Partai Golkar melihat anggaran yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan masih kecil, yang artinya belum sesuai dengan amanat Undang-undang Pendidikan. Tapi jika digabungkan dengan anggaran pendidikan yang ada di satuan-satuan kerja memang sudah memenuhi amanat undang-undang, yaitu sebesar Rp653 miliar atau 20% lebih. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya, apakah ini sudah benar sesuai amanat undang-undang atau belum. Gubernur menjelaskan bahwa anggaran pendidikan pada RAPBD 2012 telah memenuhi amanat UU Sisdiknas. Sebab, yang dimaksud dengan anggaran pendidikan meliputi pendidikan formal, nonoformal, dan informal. Anggaran pendidikan nonformal disebar di satuan kerja di luar Dinas Pendidikan, yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kecakapan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat. Meskipun demikian, secara bertahap nantinya anggaran tersebut akan dialokasikan pada Dinas Pendidikan. 9. Fraksi PKS mendukung rencana Gubernur Lampung untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) yang disamakan dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Berbagai opini yang berkembang terkait dengan UMP bahwa antara kemampuan pengusaha dan harapan pekerja, menurut Fraksi PKS dapat dicarikan titik temu. UMP ini tentu saja sangat terkait dengan kenaikan IPM, yaitu dari aspek daya beli masyarakat. Gubernur menjelaskan UMP Lampung tahun 2011 sebesar Rp855.000 sementara KHL sebesar Rp1.008.109. Untuk tahun 2012 saat ini sedang dilakukan survei untuk penetapan KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Besaran UMP akan diupayakan sesuai dengan harapan (tim) semua pihak, yaitu sama dengan KHL.

WARTA

Komisi V: UMP Jangan Kurang dari Rp1 Juta Komisi V DPRD Provinsi Lampung menekankan upah minimum provinsi (UMP) Lampung tidak boleh kurang dari Rp1 juta per bulan, karena angka tersebut merupakan kebutuhan layak terendah di provinsi ini.

“

ami sudah melakukan rapat internal Komisi V terkait UMP di Lampung. Kami menekankan tidak boleh kurang dari Rp1 juta per bulan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung Nenden Tresnanursari, Senin (14 November 2011). Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) terendah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Dia menambahkan perusahaan tidak boleh membayar lebih rendah dari angka UMP, mengingat kebutuhan hidup masyarakat sekarang cenderung naik. “Kami juga heran, mengapa Kabupaten Lampung Selatan KHL nya rendah, padahal di sana merupakan kawasan industri,” ujar Nenden. Sebelumnya, KHL terendah ada di Kabupaten Lampung Tengah, yakni berkisar Rp800 ribuan. Penetapan KHL Tahun 2012, menurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, menjadi perhatian khusus. Dewan meminta agar survei KHL yang menjadi dasar perhitungan UMP betul-betul menggambarkan kebutuhan minimum masyarakat. Mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Achmad Nyerupa meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung melaporkan hasil survei ke Dewan. Hasil survei ini akan diteliti apakah benar-benar sesuai harga pasar. “Jangan seperti survei di Lampung Tengah tahun lalu. Ada harga yang tidak relevan dengan kenyataan. Ini betulbetul kami cek,” ujar Achmad Nyerupa. Sementara Anggota Dewan Pengupahan Daerah (DPD) Provinsi Lampung, Asrian Hendi Caya, mengatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP)

Lampung menyamai angka KHL merupakan perintah undang-undang. UPM Lampung telah melewati tahap penyesuaian, sehingga harus setara KHL. Amanat Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan UMP harus sesuai KHL harus dilaksanakan. Asrian Hendi Caya mengatakan dalam UU tersebut disebutkan UMP harus disesuaikan KHL secara bertahap. Tahapan ini, menurut Asrian, telah dilalui lebih dari lima tahun, sehingga tahun ini seharusnya UU Ketenagakerjaan bisa diterapkan di Lampung. “Tahun 2011 UMP Lampung mencapai 95% KHL. Tidak ada alasan UMP Lampung 2012 tidak bisa sama dengan KHL,” kata Asrian, Rabu (9 November 2011). Dia mengungkapkan UMP Lampung 2011 naik 11% dari UMP tahun 2010. Untuk mencapai 100% KHL pada tahun 2012, kenaikan UMP hanya sekitar 17% dibandingkan UMP tahun ini. Kenaikan ini tidak besar dan masih terjangkau perusahaan karena UMP

pernah naik lebih dari 20%. Apalagi dengan pertumbuhan Lampung membaik, dan tahun depan diperkirakan tidak ada kebijakan pemerintah menghambat dunia usaha. Oleh karena itu, UMP setara KHL di atas Rp1 juta bisa diterapkan. “Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Toh, perekonomian Lampung saat ini lebih baik ketimbang dulu,” kata dia. Kenaikan upah ini, menurut Asrian, seharusnya dimengerti oleh perusahaan. Selama ini, buruh di Lampung mendapatkan upah di bawah angka KHL. Kenaikan upah 17% di tahun 2012 terbukti tidak mengganggu keuangan perusahaan, apalagi investasi. Sementara, menjelang penentuan UMP tahun 2012, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi perjuangan nasib buruh menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Lampung, mereka meminta UMP 100 persen KHL, yakni sebesar Rp1,5 juta. “Angka tersebut merupakan angka pemenuhan kebutuhan minim bagi

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

WARTA

Harus Setara dengan KHL

kehidupan karyawan dan buruh yang bekerja di satu perusahaan, kami meminta pemerintah atau dewan penentu UMP menyepakati angka tersebut,” kata Koordinator Lapangan Sadam Cahyo. Angka kebutuhan hidup layak (KHL) terendah di Lampung berdasarkan hasil survei terakhir Dewan Pengupahan Provinsi mencapai Rp1 juta lebih. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Hotman Atiek, hampir seluruh Dewan Pengupahan di kabupaten/ kota telah menyampaikan angka KHL-nya berdasarkan survei terakhir. Dari seluruh kabupaten/kota yang melaporkan, KHL terendah berada di Lampung Selatan dengan angka di atas Rp1 juta. Dewan Pengupahan Provinsi telah tiga kali melakukan survei. Survei pertama dilakukan April 2011 lalu dan hasilnya KHL terendah berada di Lampung Utara, yakni Rp967,023, dan tertinggi di Tulangbawang Barat Rp1.108.101. Sementara survei kedua, angkanya masih Rp900 ribu lebih. Tahun lalu, KHL Lampung hanya Rp897.600. Sementara UMP-nya hanya mencapai 95,25% dari KHL, yakni Rp855 ribu atau 95,25% dari KHL. UMP Tahun 2011 sempat mengundang kontroversi. DPRD Lampung lewat unsur pimpinan Dewan, Marwan Cik Asan, sempat meminta agar besaran UMP di-review. Namun, Pemprov menyatakan tak dapat mengubah UMP. Karena menurut Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., usulan UMP telah disepakati pihak buruh, serikat pekerja, dan pemerintah yang berada dalam Dewan Pengupahan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

ubernur Lampung Sjachroedin Z.P. meminta upah minimum provinsi (UMP) Lampung 2012 setara angka kebutuhan hidup layak (KHL). Kalangan pekerja meminta Gubernur mendengarkan hasil KHL, bukan lobi pengusaha. Gubernur meminta perwakilan pemerintah di tripartid, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berusaha semaksimal mungkin agar UMP sama atau lebih tinggi dari KHL. “Kalau minta terlalu tinggi kan tidak bisa juga. Tapi harus cukup memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Ini harus betul-betul dikaji agar KHL terpenuhi,” kata Gubernur usai memimpin briefing eselon II, III, dan IV di Balai Keratun Pemprov, Senin (7 November 2011). Besaran UMP, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Lampung Asrian Hendi Caya, seharusnya sesuai dengan KHL. Meskipun dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan UMP berdasarkan KHL dimungkinkan memperhitungkan kemampuan perusahaan, Asrian berharap Lampung dapat mencontoh provinsi lain yang UMP-nya justru lebih besar dari KHL. Dia mencontohkan, pada 2011 ada delapan provinsi yang melebihi KHL, yakni Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Yogyakarta, dan Jambi. Namun, investasi di delapan provinsi itu tetap tumbuh bagus. “Proses penyesuaian UMP dan KHL di Lampung berlangsung lama. UU Ketenagakerjaan disahkan tahun 2003, tapi UMP baru mencapai 95%. Masih ada 5% yang harus diperjuangkan agar mendapatkan posisi setara,” kata Asrian. Menanggapi hal ini, Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar mengatakan UMP tidak harus 100% dengan KHL, karena ada hal lain yang harus diperhitungkan, seperti tingkat inflasi. Menurut Yusuf Kohar, tidak ada undangundang yang mengharuskan UMP sama persis dengan KHL. Namun UMP, kata dia, dapat disesuaikan 100% dengan KHL secara bertahap. Dalam sejarah penetapan UMP Lampung, menurut anggota Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung Ida Budiarty, belum pernah KHL sama dengan UMP. Keputusan Dewan Pengupahan selalu mentah lewat lobi pengusaha. Padahal KHL ditetapkan Dewan Pengupahan yang beranggotakan asosiasi pekerja, pengusaha, dan pemerintah melalui survei KHL selama tiga kali setahun, hasilnya tetap berdasar lobi pengusaha. “Survei KHL terkesan basa-basi, karena hasilnya tetap tidak akan dipakai. Di Dewan Pengupahan, wakil pengusaha setuju, tapi mereka akan melobi Guburnur. Seharusnya Gubernur mendengarkan hasil KHL, bukan lobi kalangan pengusaha,” kata Ida Budiarty. (tim)

WARTA

Draf RUU Pilkada Gubernur Dipilih DPRD Mulai tahun 2013, kemungkinan besar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh anggota DPRD. Tentu saja jika draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang diusulkan Kemendagri ke DPR tersebut tak ada perubahan.

“

alam draf RUU Pilkada yang diajukan ke DPR, gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, usai memberi materi pembekalan kepada bupati dan wakil bupati tiga daerah otonomi baru (DOB) di Balai Keratun, Pemprov Lampung, Selasa (8 November 2011). Menurut Djoherman, pembahasan RUU Pilkada itu ditargetkan selesai pada 2012 dan diberlakukan satu tahun setelah undang-undang ditetapkan. Dengan demikian, Pilgub Lampung jika dilakukan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Sjachroedin Z.P. pada Juli 2014 akan dilakukan oleh DPRD. “Mudah-mudahan pembahasan di DPR bisa cepat selesai dan bisa segera diterapkan di daerah,” kata dia. Usulan pemilihan gubernur oleh DPRD berdasar pada Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, yakni gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, bukan dipilih langsung oleh rakyat seperti pada pemilihan presiden. “Jadi usulan dipilihnya gubernur oleh DPRD itu artinya kita kembali kepada konstitusi. Pemilihan secara demokratis bukan berarti dipilih langsung oleh rakyat,” kata dia. Bisa juga dipilih oleh DPRD yang merupakan representasi sebagai wakil rakyat di daerah. Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. yang hadir dalam acara itu berharap waktu pelaksanaan Pilgub Lampung tidak berbeda jauh dari batas akhir kepemimpinannya, yaitu pada Juni 2014. Dia berharap pilgub Lampung tidak dilaksanakan pada pertengahan 2013 karena khawatir berdampak negatif pada jalannya roda pemerintahan. “Kalau nanti sudah ada gubernur terpilih, namun masa jabatan saya masih lama, kan enggak enak jadinya. Gubernur baru pasti sudah manggil kepala dinas ini dan itu, sementara saya masih butuh konsentrasi untuk membangun Lampung. Paling tidak di awal 2014 atau akhir 2013-lah,” kata Sjachroedin. Menanggapi hal itu, Djohermansyah mengatakan pemerintah akan menimbang dan membahas usulan Gubernur Lampung itu.

Pemerintah telah menetapkan tahun 2014 sebagai tahun pemilihan legislatif yang rencananya dilaksanakan April, dan pemilihan presiden pada Juli 2014. Namun, jika pada tahun ini pilgub sudah bisa dilakukan hanya oleh DPRD, kata Djohermansyah, bisa saja Pilgub Lampung dilakukan pada 2014 antara waktu pemilihan legislatif dan pilpres. “Masa jabatan gubernur Lampung kan habis pertengahan tahun. Jadi pemilihan bisa dilakukan pada bulan Mei atau sebelum pemilihan legislatif. Kalau hanya oleh DPRD kan tidak terlalu repot dan tidak butuh biaya besar. Tidak ada kampanye juga. Jadi bisa saja dilakukan pada tahun 2014 menjelang masa kepemimpinannya berakhir,” kata Djohermansyah. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengatakan usulan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD adalah pilihan politik yang tetap memenuhi unsur konstitusional. “Mau dipilih DPRD atau dipilih langsung oleh masyarakat, dua-duanya memenuhi unsur konstitusional,” kata Mahfud beberapa waktu lalu. Menurut dia, pemilihan gubernur oleh DPRD atau melalui pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung hanya pilihan politik. Apalagi, UUD 1945 hanya menyatakan gubernur dipilih secara demokratis, tanpa mengharuskan melalui pilkada secara langsung. Terlepas dari prinsip memenuhi aturan konstitusi, Mahfud mengaku mendukung pemilihan gubernur oleh DPRD. “Kalau saya setuju bukan karena dipilih DPRD itu konstitusional, tetapi dari sisi pandangan praktis dan kemanfaatan,” ujarnya. Pasalnya, selama menangani sengketa pilkada, ia melihat maraknya praktek money politics (politik uang) dalam pilkada. “Kalau berdasarkan

Djohermansyah Djohan

data di MK, pemilihan langsung itu merusak mental masyarakat. Masyarakat jadi tergantung pada uang dan terjadi kecurangan di antara semua pihak yang semuanya merusak. Kalau dipilih DPRD, kalaupun dengan cara tidak benar, yang rusak hanya anggota DPRD,” kata dia. Mahfud mencontohkan jika ada 100 anggota DPRD, paling tidak hanya setengahnya saja yang terlibat politik uang. Sedangkan kalau pemilihan langsung, yang rusak adalah rakyat. “Kalau pemilihan langsung, yang rusak rakyatnya. Kalau memang itu aturannya, DPR dan pemerintah boleh memilih. Artinya itu soal pilihan saja. Dipilih langsung boleh, tidak juga boleh,” ujar Mahfud. Pemerintah telah merampungkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU itu bakal

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

WARTA dipecah menjadi RUU tentang Pilkada, RUU tentang Pemerintahan Daerah, dan RUU tentang Pemerintahan Desa. Dalam draf RUU tentang Pilkada, pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur dilakukan DPRD. Sementara itu, mekanisme pemilihan bupati/wali kota tetap melalui pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Sejumlah fraksi di DPR pesimistis dengan usulan pemilihan gubernur dilakukan DPRD. Salah satunya F-PDIP menilai mekanisme tersebut memiliki kelemahan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. F-PDIP setuju mekanisme pemilihan kepala daerah perlu diperbaiki. Pangkal persoalan yang terjadi di dalam pemilihan gubernur langsung, itulah yang

semestinya diatasi, bukan malah beralih ke mekanisme yang lain. “Kalau diperbaiki, kami setuju bahwa sistem harus diperbaiki tapi kalau dipilih DPRD, kami mau melihat modelnya seperti apa dan bagaimana mengakomodasi calon perseorangan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR (tim) dari F-PDIP Ganjar Pranowo.

Tiga Opsi Model Pilgub

engamat politik dari Universitas Lampung Arizka Warganegara mengatakan, wacana pemilihan gubernur melalui DPRD merupakan pengulangan rezim orde baru yang sangat sentralistis dan manipulatif. “Kita tentunya ingat bahwa salah satu poin penting reformasi adalah penyelenggaraan atau implementasi penuh terhadap otonomi daerah. Kabupaten dan kota sebagai pusat kecenderungan dan sentral pengembangan demokrasi lokal,” kata dia. Selain itu, lanjut pengajar di FISIP Unila itu, perlu kajian yang lebih mendalam oleh pemerintah jika pilkada langsung untuk provinsi, kabupaten, dan kota dihapuskan. “Dalam konteks itu, saya cenderung pilih penghapusan pilkada pada level provinsi saja, sementara pilkada di level kabupaten dan kota tetap dipertahankan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi di level lokal, hal ini juga sesuai dengan logika awal reformasi politik yang sepakat kita jalankan hari ini,” katanya. Ia pun mengajukan beberapa tawaran model pemilihan gubernur, jika penghapusan pilkada langsung di level provinsi maka terdapat beberapa opsi. Pertama, gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Argumentasinya adalah bahwa dalam konteks negara kesatuan gubernur bertindak sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, maka secara politik gubernur memegang kewenangan yang diberikan presiden kepadanya dan mempunyai inisiatif kewenangan bagi daerahnya sebagai bagian dari pemberian mandat presiden kepada gubernur tersebut. Selanjutnya, gubernur akan dipilih kembali oleh DPRD secara murni melalui mekanisme pemilihan keterwakilan. Secara detail penjabarannya, setiap anggota DPRD mempunyai satu suara untuk memilih gubernur hal ini merujuk kembali seperti pada UU Nomor 22 Tahun 1999. Diawal reformasi, guber-

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

dalam menjaga ranah integrasi bangsa. Dengan konsep teritorial politik melalui mekanisme gubernur ditunnur, bupati dan wali kota juk oleh presiden seperti ini, memang dipilih oleh angmaka secara politik konsep gota DPRD. “unitary state” atau negara Opsi ketiga, sebagai kesatuan akan terjaga bagian dari kompromi dengan baik. politik, pada tahap awal Pada opsi kedua, para calon gubernur akan gubernur dipilih oleh angdi-”fit and proper test” oleh gota DPRD, dengan model para anggota DPRD kemuyang kedua tersebut. “Kita dian hasil diajukan kepada pernah menerapkannya dan presiden. pada waktu itu diatur dalam “Atau mekanisme UU Nomor 22 Tahun Arizka Warganegara sebaliknya, presiden yang 1999,” katanya. menentukan satu atau lebih Secara umum model calon gubernur kemudian DPRD yang pemilihan murni melalui mekanisme melakukan ‘fit and proper test’ dan DPRD ini sangat murah dan mudah kemudian dilanjutkan untuk memilih satu teknisnya. “Panitia pemilihan hanya di antara beberapa nama yang diajukan menyiapkan kertas pemilihan dan kotak presiden tersebut,” katanya. pemilihan kemudian pemilihan pun Proses seperti ini sudah sering dapat dilaksanakan,” ujarnya. dilakukan oleh presiden. Sebagai contoh, Kelemahan dengan model seperti pemilihan Gubernur Bank Indonesia beitu, lanjut Arizka, akan terjadi konfigurasi berapa waktu lalu yang menghasilkan politik daerah yang “legislative heavy” Darmin Nasution sebagai Gubernur BI dimana lembaga legislatif akan lebih terpilih. mendominasi perjalanan pemerintah Namun, Arizka pun menjelaskan daerah, logikanya secara politik gubernur beberapa kelebihan dan kekurangan dari dipilih oleh anggota DPRD. opsi-opsi yang dijelaskannya tersebut. Pa“Saya mengusulkan opsi yang palda opsi pertama, misalkan, ketika gubering ideal adalah opsi yang ketiga, yaitu nur sebagai kepala daerah di sebuah kewenangan DPRD hanya sampai pada provinsi murni dipilih oleh presiden, matahap melakukan ‘fit and proper test’ saja ka yang akan terjadi adalah sebuah terhadap para kandidat gubernur subjektivitas politik. tersebut,” katanya. “Sebuah tema besar yang sebenarnya Langkah selanjutnya, DPRD sangat kita hindari di era reformasi, masih melakukan pemeringkatan berdasarkan ingat di era orde baru betapa politik pembobotan kuantitatif dari calon yang patronase menjadi sangat kental terutama memiliki skor tertinggi sampai terendah. untuk pengisian pos bupati, walikota Mekanisme selanjutnya nama-nama calon sampai gubernur,” katanya. gubernur tersebut diserahkan kepada Dengan konsep teritorial politik, presiden untuk kemudian dipilih dan lanjut dia, maka setiap pejabat yang mendalam konteks ini hak prerogratif presiden duduki pos-pos tersebut mesti ditunjuk untuk menentukan gubernur terpilih. dan mendapat “restu” secara politik oleh “Makanisme ini, menurut saya, presiden, sehingga kepemimpinan politik sangat kompromis dibandingkan dengan daerah tidak bisa berkembang dengan opsi pertama atau kedua, secara politik baik, apalagi bicara soal penataan kepentingan elit politik lokal terakomodasi, demokrasi di level lokal. di sisi lain kepentingan presiden sebagai Walaupun dalam mekanisme pemengang mandat kekuasaan tertinggi seperti itu ada kebaikannya terutama (tim) juga terakomodasi,” ujarnya.

WARTA

Penerima BSM Simpang-Siur Dewan Minta Disdik Uji Data Data siswa penerima program bantuan siswa miskin (BSM) di Lampung simpang siur. Selain tidak tepat sasaran, bentuk bantuan juga perlu dikaji ulang. Sejumlah pihak mengusulkan agar bantuan lebih banyak berupa buku sekolah, ketimbang baju seragam.

erancuan pembagian BSM, menurut anggota DPRD Provinsi Lampung Firman Yani, karena Dinas Pendidikan tidak memiliki data siswa miskin se-Lampung. “Alasan mereka, dinas kabupaten/kota juga tidak memiliki data akurat,” kata Firman. Karena itu, DPRD Lampung mendesak Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan sekolah untuk

Firman Yani

menguji keakuratan data penerima. Mengenai banyaknya bantuan seragam sekolah yang tidak bisa dipakai karena salah ukuran, seharusnya penerima seragam diukur dulu agar pakaian yang diberikan bisa dipakai. Sebenarnya, sebelum meluncurkan program bantuan tersebut Dinas Pendidikan menggunakan tenaga mahasiswa untuk mendata siswa penerima di sekolah-sekolah. Ternyata, data hasil survei mahasiswa tersebut tidak seluruhnya digunakan, melainkan lebih banyak menggunakan data dari sekolah. “Awalnya kami berpikir positif atas upaya menggunakan mahasiswa mencari data. Tapi saya menduga data mahasiswa tidak 100% digunakan. Data survei mahasiswa bebas kepentingan,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Lampung Aryanto, Senin (14 November 2011). Seharusnya Dinas Pendidikan cukup menggunakan satu sumber data saja, lalu dilakukan uji validitas data dan uji sampel, bukan membandingkannya dengan data sekolah. Mubazirnya program ini karena menggunakan dualisme data, selain menggunakan hasil survei, Dinas Pendidikan menggunakan data sekolah. Program BSM, menurut Aryanto, juga juga tidak tepat. Ketimbang menggelontorkan dana Rp10 miliar untuk seragam dan perlengkapan sekolah bagi 20 ribu siswa miskin, lebih baik digunakan untuk pengadaan buku di sekolah. “Harga cetak satu buku sekolah sekitar Rp10 ribu, dengan dana Rp10 miliar bisa dicetak 1 juta eksemplar. Buku ini cukup untuk seluruh siswa di Kota Bandarlampung,” kata dia. Me-

nurutnya, buku jauh lebih penting daripada seragam sekolah. Kesimpangsiuran data siswa miskin, menurut Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) Bujang Rahman, tidak bisa dibiarkan berlarutlarut. Menurut Bujang, ada atau tidak program, Dinas Pendidikan harus memiliki database siswa miskin. “Bagimana mau membantu siswa miskin kalau tidak punya data valid. Seharusnya sebelum menjalankan program seperti ini, data harus diperkuat,” kata Bujang. Minimnya data juga diakui Kepala Seksi TK, SD, dan SD Luar Biasa (SDLB) Dinas Pendidikan Lampung Selatan Mardiyana. Dinas Pendidikan hanya menerima laporan tiap sekolah. “Kami diperintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk memberikan data siswa miskin,” kata Mardiyana yang membidangi BSM. Data yang tidak akurat, menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Lampung Selatan Sunaryo, membuat jumlah penerima dan bantuan tidak klop. “Dana APBN belum cukup memenuhi seluruh data siswa miskin yang kami ajukan,” kata Sunaryo. Siswa miskin SMA di Lampung Selatan sebanyak 1.115. Masingmasing memperoleh Rp780 ribu/ tahun untuk membayar SPP, seragam sekolah, dan peralatan sekolah. “Dana bantuan tersebut benar-benar untuk keperluan siswa,” kata Sunaryo. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

WARTA

Tingkatkan Tiga Komoditas Unggulan Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan hasil produksi tiga komoditas pangan unggulan, yaitu padi, jagung, dan kedelai guna menyumbang kebutuhan pangan nasional tahun 2012.

“

ecara nasional Lampung memiliki target peningkatan padi giling 3,5 juta ton per tahun. Dengan luas areal dan produktivitas yang ada, kita bisa capai target itu,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsin Lampung Bihikmi Soefian, usai pembukaan rapat koordinasi pencapaian produksi tanam pangan, di Bandarlampung, Rabu (16/11). Menurutnya, tiga komoditas yakni padi, jagung dan kedelai yang menjadi sasaran peningkatan produktivitasnya karena ketiga komoditas itu memiliki peran besar terhadap ketahanan pangan nasional. Bihikmi menyebut produksi padi di angka ramalan III 2011 meningkat 5,89 persen per tahun, kontribusi peningkatan luas panen 3,74 persen atau setara dengan 23.017 hektare, dan produktivitas 2,11 persen atau 1,06 kuintal/hektare. Demikian dengan produksi jagung juga mengalami peningkatan 5,83 persen/ tahun, walaupun terjadi penurunan perluasan panen yakni -0,10 persen atau 3.332 hektare, tetapi produktivitasnya meningkat 5,68 persen atau 2,09 kuintal/ hektare. “Peningkatan produktivitas jagung kita sebetulnya menutupi penurunan yang terjadi tahun sebelumnya,” kata dia. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas kedelai yang mencapai 33,11 per tahun. Kontribusi peningkatan luas panen 31,18 persen atau 787 hekatare dan produksi 0,77 persen atau setara dengan 0,09 kuintal per hektare. Sementara untuk mencapai target peningkatan tahun 2012 pemerintah menargetkan adanya peningkatan luas panen padi sekitar 29,657 hekatre, produktivitasnya 1,76 kuintal/ha dan peningkatan produksi 257.339 ton. Untuk komoditas jagung luas panen meningkat menjadi 73.840 hektare, produktivitas 0,48 kuintal/ha dan peningkatan produksi 372.977 ton. Se-

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

mentara komoditas kedelai luas panen tahun 2012 meningkat 1.293 hektare, kemudian produktivitas sebanyak 0,29 kuintal/hektare dan produksi 1.837 ton. “Karena itu, kami mengumpulkan pihak terkait berkumpul di sini untuk membicarakan langkah konkret yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan produksi komoditas tersebut,” ujar Bihikmi. Masa tanam tersebut sudah berjalan sejak Oktober sampai Desember. Untuk tanam padi sawah ditargetkan 245.087 hekatare, jagung 223.655 hektare dan kedelai 2.392 hektare. Terkait ketersediaan pupuk, pihaknya tidak mengeluhkan, karena secara global kebutuhan pupuk di Lampung terpenuhi dengan baik. Bahkan, beberapa waktu lalu pemerintah pusat menambahkan ketersediaanya hingga 25 ribu ton. “Namun yang perlu diperbaiki dari pengadaan pupuk adalah pendistribusiannya, agar sampai ke tingkat petani tepat waktu dan tepat guna, hingga peningkatan

pproduktivitas tanaman pangan di Lampung sesuai dengan target semula,” ujar dia. Sebelumnya PT Pusri memaparkan rekapitulasi penyaluran pupuk urea bersubsidi hingga Oktober 2011 telah mencapai 252.402 ton atau setara dengan 74 persen dari alokasi yang tersedia. Dengan rincian Lampung Selatan 34.932 ton, Pesawaran 16.619 ton, Lampung Tengah 51.911 ton, dan Lampung Timur 34.676 ton. Kemudian Bandarlampung 1.284 ton, Tanggamus 13.606 ton, Pringsewu 7.099 ton, Lampung Barat 10.592 ton, Metro 1.543 ton, Tulangbawang 19.618 ton, Tulangbawang Barat 10.508 ton, Mesuji 12.135 ton, Lampung Utara 20.401 ton dan Waykanan 17.873 ton. Pupuk tersebut ditempatkan di delapan gudang penyangga yang terdapat di Bandarlampung, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Barat, secara keseluruhan gudang tersebut memiliki daya

WARTA

Target Produksi Beras 3,5 Juta Ton tampung sekitar 41 ribu ton. Ketersediaan pupuk bersubsidi untuk pertanian di Lampung sebelumnya sekitar 340 ribu ton dari kebutuhan 512 ribu ton. Saat ini, ketersediaan itu sudah ditambah sebanyak 25 ribu ton. Sementara terkait infrastruktur pertanian di Lampung, Bihikmi Sofian mengatakan sudah melakukan proses perbaikan irigasi-irigasi kecil. Menurutnya, irigasi yang ada sudah berkontribusi adanya peningkatan produksi pertanian di Lampung. “Secara nasional Lampung surplus beras, karena itu, kita termasuk dalam lima provinsi kategori peningkatan produktivitas pertanian,” kata dia. Terkait dengan kebijakan Bulog Divre Lampung yang mengimpor beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Lampung, Bihikmi mengatakan kebijakan tersebut terpisah dari hasil produksi pertanian. “Bulog punya kebijakan sendiri untuk pengadaan beras agar tidak kekeringan stok. Meskipun kita juga lumbung beras, kita tidak bisa mengerem gejolak pasar, beras kita ini banyak beredar dipasaran provinsi lain,” ujarnya. (tim)

arget produksi beras Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 3,5 juta ton guna menyokong peningkatan kebutuhan beras secara nasional sebesar 10 juta ton. “Kami akan berupaya meningkatankan produksi dengan terus mengintensifkan pengelolaan lahan yang ada serta peningkatan sarana pendukung seperti saluran irigasi sehingga target produksi dapat tercapai,” ujar Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said. Menurutnya, hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah lainnya se-Provinsi Lampung sehingga target itu dapat terealisasi. Untuk itu, beberapa pekan lalu pihak pemerintah provinsi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) mengenai peningkatan produksi beras secara nasional yang diikuti oleh 14 kabupaten/kota se Lampung. “Mudah mudahan dengan adanya kesepakatan tersebut dapat menunjang peningkatan produksi beras sehingga target yang diharapkan oleh pemerintah setempat bisa terpenuhi,” ujar dia menerangkan. Pemprov juga akan terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana pertanian guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia sehingga produksi dapat terus meningkat. Wakil Gubernur Lampung itu juga mengharapkan seluruh petani dapat mempersiapkan lahan tanam saat memasuki musim penghujan di daerah itu. “Lebih baik kita siapkan dahulu lahan untuk penanamannya, tetapi jangan dilakukan penanaman terlebih dahulu karena hujan yang turun belum merata,” ujarnya. Menurut dia, saat awal musim hujan biasanya akan turun hingga tiga atau sepekan namun setelahnya bisa tidak turun lagi sehingga akan merusak tanaman padi yang sudah mulai ditanam. “Saya harap para petani dapat bersabar, saat ini lebih baik mereka mempersiapkan lahan sawah dan bibitnya untuk ditanam setelah hujan merata,” kata dia menerangkan. Terkait ketersediaan pupuk, ia menyebutkan, sudah meminta pihak PT Pusri untuk menaikkan kuota atau jatah pupuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat petani. “Kuota pupuk untuk kebutuhan petani hingga tahun 2012 mendatang telah dipenuhi oleh PT Pusri sehingga ditambah sebesar 10 persen dari target alokasi sebelumnya 60 persen,” ujarnya. (tim)

Target Produksi Beras Tahun 2014 Kabupaten/Kota se Provinisi Lampung Kabupaten/kota

Luas Lahan

Lampung Barat 44.879 Tanggamus 50.239 Lampung Selatan 86.660 Lampung Timur 97.785 Lampung Tengah 135.897 Lampung Utara 45.056 Way Kanan 42.996 Tulangbawang 53.124 Pesawaran 34.751 Pringsewu 24.852 Mesuji 29.542 Tulangbawang Barat 20.368 Bandarlampung 1.863 Metro 4.416

Protas/Ha 5,082 5,328 5,329 5,397 5,256 4,908 4,997 5,327 5,407 5,465 5,279 5,173 5,359 5,587

Mimbar Legislatif

Produksi/ton 228.063 267.662 461.837 527.772 714.213 216.624 214.867 282.982 187.899 135.816 155.964 105.361 9.984 24.674

EDISI NOVEMBER 2011

WARTA

HTR di Lambar Tak Ada Masalah Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengatakan pelaksanaan hutan tanaman rakyat (HTR) di daerahnya tak ada masalah. Meskipun demikian, memang ada pihak-pihak yang berupaya mempersoalkan program untuk rakyat tersebut, di antaranya dengan memprovokasi masyarakat untuk protes.

Komisi II: Tak Ada Penggusuran di Register 40

“

udahlah, sebenarnya baik-baik saja. Jangan banyak dipersoalkan. Kita jalankan dulu apa yang sudah ada. Jangan ada berburuk sangka, jangan memprovokasi masalah HTR ini hingga muncul kekisruhan,” ujar Mukhlis Basri saat dengar pendapatn dengan Komisi II DPRD Provinsi Lampung, 7 November 2011 lalu. Menurut Mukhlis, hanya ada satu masalah dalam soal HTR tersebut, yaitu persoalan izin pengelolaan hutan tanaman rakyat yang berlokasi di Kecamatan Ngambur, Bengkunat Belimbing, dan Bengkunat, Lampung Barat itu. “Tapi sekarang sudah beres,” katanya. Menurut Bupati Lampung Barat itu, pihaknya telah memperjuangkan izin pengelolaan lahan HTR sejak Menteri Kehutanan dijabat oleh M.S. Kaban. Pada saat itu izin pengelolaan HTR tidak kunjung terbit. Kemudian pada pada saat Kemenhut dipimpin Zulkifli Hasan, dikeluarkanlah izin pengelolaan HTR untuk areal seluas 24 ribu hektar. “Kita bersyukur izin sudah keluar. Jadi, tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakan program tersebut. Jangan ada yang ribut-ribut, nanti malah dievaluasi pemerintah pusat. Kalau izin itu dicabut, kasihan petani kita kan,” pintanya di hadapan anggota Komisi II DPRD Lampung. Sebelumnya ada sekelompok masyarakat yang meminta pemerintah mengkaji ulang soal izin pengelolaan HTR yang diajukan dua koperasi di wilayahnya, yaitu Sumber Rezeki dan Sinar Selatan. Dari total luas HTR di tiga kecamatan itu, hampir separonya telah diambil alih oleh kedua koperasi itu. Sementara Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auly mengatakan terkait HTR ini, pemkab harus memperhatikan keinginan masyarakat untuk mengelolanya secara mandiri atau tetap dengan koperasi. Pemkab juga harus mempertanyakan izin kedua koperasi tersebut. “Jadi, jangan sampai ada gejolak. Pemkab harus menata dengan baik agar tidak ada konflik dalam pengelolaan HTR tersebut,” kata Junaidi. Bagaimanapun, HTR merupakan program untuk kesejahteraan rakyat, terutama petani yang pada saat ini tidak memiliki lahan. Mereka diberi izin mengalola lahan hutan dengan komoditas yang ditentukan (tim) untuk mendukung kelestarian hutan.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011

omisi II DPRD Provinsi Lampung berupaya keras agar tidak ada penggusuran terhadap ribuan warga penghuni Register 40 Jatiagung, Lampung Selatan, yang lahannya untuk hutan tanaman rakyat (HTR). “Pendataan dan penertiban hanya untuk memastikan masyarakat yang sudah berdomisili di desa-desa defenitif dapat merasakan program HTR yang direncanakan di lahan tersebut,” kata Anggota Komisi II DPRD Lampung yang juga Ketua Pokja Register 40 Tulus Purnomo, Senin (14 November 2011). Dia mengatakan di Register 40 terdapat 35 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 100 ribu jiwa. Setelah pengelolaan Register 40 kembali kepada Pemprov Lampung, bergulirlah program HTR dan hutan tanaman industri (HTI) untuk mengelola lahan tersebut. Pendataan dan penertiban yang akan dilakukan Dinas Kehutanan dengan biaya operasi mencapai Rp1,5 miliar, menurut Tulus, bukan untuk menggusur warga. “Jadi, sematamata untuk mendata penduduk yang ada di situ dan penyesuaian program HTR,” katanya. Dari 36 ribu ha lahan Register 40, hanya sekitar 3.000 ha yang direncanakan untuk HTI. Sisanya untuk HTR, sehingga sebagian besar pengelola register itu adalah masyarakat. “Desa-desa di sana sudah defenitif. Jadi, tidak mungkin dipindahkan. Pendataan dan penertiban itu justru untuk melindungi agar warga asli daerah itu bisa ikut HTR. Sehingga mereka ada izin, karena hampir dapat dipastikan banyak orang baru berdatangan,” kata Tulus. Mengenai adanya rencana aksi penertiban, Tulus memastikan hal itu hanya akan dilakukan terhadap pabrik dan usaha peternakan ayam atau perkebunan yang tidak selaras dengan pelestarian hutan, seperti tanaman kelapa sawit. Selain itu, penertiban juga dilakukan terhadap penguasaan tanah yang melebihi batas maksimal dalam HTR, yakni 2 ha. Komisi II juga telah meminta kepada Dinas Kehutanan untuk memetakan luas daerah register di setiap desa, jumlah penduduk yang berada di register, dan masalahmasalah yang ada sebelum melancarkan operasi. “Pengelolaan lahan register itu harus berkaitan dengan pelestarian hutan. Untuk HTR ada batas maksimal penguasaan 2 ha, tetapi tidak bisa menjadi hak milik. Rakyat bisa memanfaatkan lahan itu, tetapi bukan berstatus hak milik,” kata Tulus. Sedangkan Kadishut Provinsi Lampung Warsito mengatakan Register 40 sebelumnya dikelola PT Darma Hutan Lestari (DHL). Kini pengelolaannya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Hampir seluruh areal register eks DHL itu kini sudah menjadi tempat berkebun oleh masyarakat, sebagian kecil digunakan untuk peternakan ayam. Hasil pendataan dinas, menurut dia, terdapat 38 kandang ayam di daerah tersebut. “Kalau kandang yang kecil-kecil sudah mulai tutup karena sudah kami peringatkan kalau itu daerah register. Tetapi pengusaha yang besar masih belum mengindahkan (tim) peringatan kami,” kata dia.

WARTA

Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadiri Penutupan Kalianda Fair 2011 Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan menghadiri penutupan Kalianda Fair 2011, Senin 14 November 2011. Perhelatan yang berlangsung sejak Rabu (9 November) tersebut ditutup oleh Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza SZP.

arwan Cik Asan mendampingi Bupati Lamsel menyerahkan piala kepada para pemenang, baik dari stan instansi pemerintah maupun swasta. Juara Umum Kalianda Fair 2011 diraih oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Lampung Selatan dan pialanya diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Koperindag Lamsel Tri Kancono. Kegiatan tersebut dibukan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. pada, Rabu (9 November 2011). Acara pembukaan dihadiri Walikota Metro Lukman Hakim, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, Wakil Bupati Lampung Utara Rohimat Aslan, Kapolda Lampung Brigjen Jodie Rooseto, serta Forkopimda Lampung dan Lamsel. Menurut Lisdarto, asisten Administrasi Umum Pemkab Lamsel yang juga ketua Panitia HUT Lamsel ke-55 tahun 2011 menyampaikan Kalianda Fair dilaksanakan untuk memeriahkan HUT ke-55 Lamsel. â&#x20AC;&#x153;Dalam Kalianda Fair ini ditampilkan berbagai potensi daerah terutama ekonomi kerakyatan yang selama ini ada dan sudah tumbuh,â&#x20AC;? katanya. Kalianda Fair diikuti sedikitnya 680 stan, 35 di antaranya stan dinas/ instansi di lingkup Pemkab Lamsel, 17 stan kecamatan, satu stan dari Provinsi Lampung, serta 33 stan dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Selain pameran, Kalianda Fair juga diramaikan dengan berbagai hiburan rakyat, termasuk festifal kesenian, lomba-lomba, dan pasar malam. Helat tersebut setidaknya menjadi arena hiburan bagi masyarakat, selain untuk memperkenalkan dan mempromosikan berbagai produk unggulan Kabupaten Lampung Selatan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2011