Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi November 2012 by Rudy DPRD

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI NOVEMBER 2012

Pembangunan ILS di Bandara Branti Awal 2013

APBD Tahun 2013 Diharapkan Pro-Rakyat

Lanjutkan Program Genre ke Seluruh Sekolah

Badan Anggaran Cadangkan Anggaran Pilgub Tahun 2013

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

Dari Redaksi

APBD PRORAKYAT

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar. KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH Heri Farukh Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin M Rizal Nasution, SE STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

PRD Povinsi Lampung kembali membahas Rancangan APBD Tahun 2013. Berdasarkan KUA dan PPAS, APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 yang diprediksi mencapai Rp4,410 triliun atau meningkat dibandingkan angka tahun sebelumnya. Dengan rasio belanja langsung sekitar 50,23 persen berbanding dengan belanja tidak langsung 49,73 persen, diharapkan APBD tersebut prorakyat dan bisa menjawab aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir pembahasan mengenai APBD tidak lagi dikuasai eksekutif. DPRD yang mempunyai fungsi dalam penganggaran juga proaktif. Pos anggaran yang dibahas dalam rapat-rapat Komisi sering ditata ulang oleh DPRD. Konsekuensinya, ada sejumlah pos yang ditambah dan ada pula yang dipangkas. Sebenarnya, politik anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif dan legeslatif dalam penyusunan APBD akan menjadi lebih sempurna jika melibatkan lebih banyak stakeholder. Selama ini, struktur anggaran dalam APBD masih eksekutif oriented, walaupun finishing-nya ada di DPRD. Karena itu, agar benar-benar prorakyat, selayaknya jika DPRD juga melibatkan stakeholder lainnya, semisal wakil ormas, perguruan tinggi, maupun lainnya. Memang tak mudah, karena kerja Komisi-Komisi menjadi lebih banyak, yaitu menambah subjek dalam dengar pendapat. Meski sebenarnya pengajuan anggaran oleh eksekutif juga berdasarkan

hasil musrenbang dan pembahasan oleh DPRD juga memasukkan aspirasi yang diperoleh dari jaring aspirasi pada masa reses, akan menjadi lebih sempurna jika dalam pembahasan APBD juga melibatkan wakil-wakil masyarakat. Karena uang APBD adalah uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak, semua pihak harus ikut mendiskusikannya. Perumusan anggaran yang sudah disusun oleh eksekutif hendaknya benarbenar dicermati agar anggaran yang ada sesuai aspirasi masyarakat. Anggaran yang boros dan kurang bermanfaat hendaknya dibatalkan, diganti dengan program prorakyat yang berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Penyusunan APBD hendaknya juga melibatkan kalangan teknokrat dan profesional yang memahami benar di bidangnya. Memang tidak mudah mengakomodasi berbagai kepentingan, namun yakinlah bahwa jika proses ini dilakukan akan jauh lebih membumikan APBD. Kalangan profesional dan teknokrat di sektor swasta hendaknya juga concern jika dilibatkan. Ulasan dan sudut pandang mereka akan memberikan warna lain APBD yang disusun eksekutif dan legeslatif. Laporan Utama yang kami sajikan kali ini tentang pembahasan KUA dan PPAS RAPBD Tahun 2013, yang kami muat hampir utuh. Salah satu tujuannya adalah agar bisa diketahui umum dengan harapan bisa didiskusikan, kemudian menyampaikan masukan kepada DPRD, yang tujuan akhirnya agar APBD kita memang benar-benar prorakyat. Selamat Redaksi. membaca!

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

LAPORAN UTAMA

RAPBD Tahun 2013 Dibahas * Pendapatan Asli Daerah Naik 16,49 Persen

Proyeksi target pendapatan daerah dalam rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4,410 triliun atau meningkat 10,26 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2012 yang Rp4,1 triliun.

akil Gubernur Lampung Joko Umar menyebutkan proyeksi pendapatan daerah itu bersumber dari PAD sebesar Rp2,183 triliun atau meningkat 16,49 persen dari sebelumnya Rp1,874 triliun; dana perimbangan sebesar Rp1,421 triliun atau naik 11,74 persen dari Rp1,272 triliun; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp805,578 miliar atau berkurang 5,63 persen dari sebelumnya Rp853,659 miliar.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

Dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Lampung pada 30 November 2012, Wagub Joko Umar Said juga menyampaikan potensi PAD Lampung tahun 2013 sebesar Rp2,183 triliun atau naik 16,49 persen dari tahun sebelumnya yang Rp1,874 triliun. Kenaikan PAD itu banyak disumbang dari pos Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) yang mencapai Rp1,329 triliun atau memiliki share 60,91 persen dari total PAD Tahun 2013. Target pertumbuhan PAD tersebut akan dapat dicapai jika semua pihak yang terkait, mulai dari aparat pelaksana sampai kepada wajib pajak, mendukung realisasi pendapatan tersebut. Untuk ini, kata Wagub, pada tahun 2013, Pemerintah Daerah akan mengin-

LAPORAN UTAMA tensifkan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB dengan sistem online dan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kepolisian. Sementara sisi penerimaan dari dana perimbangan pada Rancangan APBD Lampung Tahun 2013, menurut Wagub, akan meningkat 11,74 persen atau menjadi Rp1,421 triliun dari sebelumnya Rp1,272 triliun. Pos ini banyak disumbangkan oleh penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,06 triliun, bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp300,966 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak Rp60,108 miliar.

Kenaikan PAD itu banyak disumbang dari pos Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) yang mencapai Rp1,329 triliun atau memiliki s h a r e 60,91 persen dari total PAD Tahun 2013. Sedangkan penerimaan dari lainlain pendapatan daerah yang sah pada RAPBD Lampung Tahun 2013, menurut dia, justru mengalami penurunan sebesar 5,63 persen dari Rp853,659 miliar menjadi Rp805,578 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pos pendapatan hibah dari pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Yaitu, hibah infrastruktur serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam RAPBD Tahun 2013 sebesar Rp51,286 miliar. Kendati demikian, masih terdapat peningkatan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp1,206 miliar dan dana penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebanyak Rp2 miliar.

Belanja Daerah Selanjutnya, Wagub menyebutkan belanja daerah pada tahun 2013 direncanakan sebesar Rp4,410 triliun

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp2,193 triliun dan Belanja Langsung Rp2,217 triliun. Dengan rasio 49,73 persen berbanding 50,27 persen, menunjukkan proporsi anggaran cukup ideal. Karena alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat lebih besar dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Disebutkan, komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2,193 triliun

terdiri dari: Belanja pegawai mencapai Rp597,666 miliar; belanja hibah Rp819,448 miliar; belanja banuan sosial Rp8,5 miliar; belanja bagi hasil kabupaten/kota Rp575,946 miliar; belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa, dan partai politik Rp170,3 miliar, dan belanja tidak terduga Rp21,674 miliar. Menurut Joko, belanja pegawai berupa gaji dan tunjungan PNSD, kepala daerah dan wakil kepala daerah

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Disebutkan, komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2,193 triliun terdiri dari: Belanja pegawai mencapai Rp597,666 miliar; belanja hibah Rp819,448 miliar; belanja banuan sosial Rp8,5 miliar; belanja bagi hasil kabupaten/kota Rp575,946 miliar; belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa, dan partai politik Rp170,3 miliar, dan belanja tidak terduga Rp21,674 miliar.

serta anggota dan pimpinan DPRD. Untuk gaji PNSD, memperhitungkan kenaikan gaji sebesar tujuh persen dan accres sebesar 2,5 persen. Hal itu sesuai dengan kebijakan belanja pegawai yang ditetapkan pemerintah pada APBN Tahun 2013. Selain itu, besarnya Belanja Tidak Langsung disebabkan oleh alokasi belanja hibah untuk sekolah-sekolah di Provinsi Lampung dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp784,866 miliar atau 35,78 persen dari total Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Belanja Langsung dengan total sebanyak Rp2,217 triliun diprioritaskan untuk membiayai program sesuai arah dan kebijakan daerah dengan prioritas: Pertama, program/kegiatan prioritas peningkatan daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi antara lain: 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untk memperkuat konektivitas internal Provinsi Lampung. 2. Pembangunan lanjutan kantor gubernur, DPRD, SKPD, dan rumah sakit di kawasan Kota Baru. 3. Pengadaan lahan sebagai upaya percepatan pembangunan Bandara Internasional Raden Inten II serta penyediaan lahan untuk mendukung percepatan implementasi

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

program-program unggulan daerah. Kedua, program/kegiatan prioritas revitalisasi pertanian melalui sinergi perkuatan sistem dari hulu sampai hilir, antara lain: 1. Percepatan pembangunan terminal agribisnis, 2. Peningkatan produksi budidaya perikanan serta pengembangan komoditas unggulan perkebunan dan komodisi ternak. 3. Peningkatkan produksi dan diver-

sifikasi konsumsi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang terdesentralisasi. 4. Peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan yang didukung oleh pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Ketiga, program dan kegiatan prioritas meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesehatan, antara lain: 1. Pemenuhan kebutuhan ketersediaan guru khususnya di daerah terpencil. 2. Pemberian insentif bagi guru di

LAPORAN UTAMA

derah terpencil. Pemberian insentif/honor untuk guru ngaji serta penyuluh pertanian di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung. 4. Peningkatkan kualitas dan aksesbilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pembangunan puskesmas rawat inap dan puskesmas berjalan (puskesmas keliling) dengan orientasi pada wilayah yang padat penduduk dan jauh dari akses pelayanan kesehatan. 5. Penyediaan dana Jamkesta untuk mengcover masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. 6. Bantuan jaminan hidup bagi fakir miskin. Keempat, program/kegiatan prioritas pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan, antara lain: 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas melalui revitalisasi BLK, pelatihan dan magang bagi pencari kerja. 3.

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui pengujian kesehatan dan lingkungan kerja di perusahaan. 3. Pengawasan upah minimum provinsi dan advokasi rekuitmen serta penempatan TKI. Kelima, program/kegiatan prioritas pengembangan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata, antara lain: 1. Optimalisasi Menara Siger sebagai salah satu tujuan wisata Provinsi Lampung. 2. Pengembangan destinasi wisata, meningkatkan jumlah wisatawan domestik, memperluas diversifikasi produk wisata yang berdaya saing tinggi. 3. Pengembangan potensi wisata bahari di Teluk Kiluan dan Tanjung Setia. Keenam, program/kegiatan prioritas pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan penanggulangan bencana, antara lain: 1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 3. Peningkatan penerapan tata lingkungan, AMDAL, dan penegakan hukum. 4. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan prioritas penanganan rehabilitasi pada cathcment area, daerah aliran sungai, dan kawasan hutan mangrove sebagai barrier bagi wilayah pesisir. Ketujuh, program dan kegiatan prioritas pemantapan kerjasama dan reformasi birokrasi, antara lain: 1. Menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat. 2. Melaksanakan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance). 3. Melaksanakan birokrasi yang eifisein dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi serta tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat. 4. Penyelenggaraan MPU di Provinsi Lampung.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Untuk mencapai tujuan pembangunan yang menyeluruh, maka kebijakan anggaran dan kebutuhan pembangunan perlu diserasikan. Proses sinkronisasi diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan serta tantangan sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakat. Wagub Joko Umar Said mengatakan, penyampaian rancangan APBD Tahun 2013 ini telah melalui proses dan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melaui forum Musrenbang Provinsi yang melibatkan peran aktif masyarakat. Karena itu, kata dia, APBD Tahun 2013 diharapkan mampu menjawab tantangan, hambatan, dan kendala, sekaligus kebutuhan masyarakat Lampung. Tentu, formulasi dan subtansi kebijakan yang termuat dalam rancangan APBD ini telah memperhatikan kondisi realitas serta potensi lokalitas yang ada. Dalam kaidah penyusun APBD sesuai peraturan yang berlaku, secara subtansi APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Eksekutif dan Legislatif tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati beberapa waktu lalu. Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta jajaran SKPD dan Badan Anggaran beserta Fraksi-fraksi DPRD, agar program dan kegiatan yang akan dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah hingga akhir tahun 2013. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang menyeluruh, maka kebijakan anggaran dan kebutuhan pembangunan perlu diserasikan. Proses sinkronisasi diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan serta tantangan sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, implementasi program

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

pembangunan berjalan optimal, terpadu, dan berkesinambungan. Dari asumsi Indikator Makro Pembangunan, yaitu ekonomi diperkirakan tumbuh sekitar tujuh persen, investasi sektor riil tumbuh 10 persen, ekonomi nonmigas tumbuh 12 persen, penurunan tingkat pengangguran diproyeksi sekitar 1â&#x20AC;&#x201D;1,5 persen, PAD naik sebesar 36,44 persen, pertumbuhan sektor pertanian diprediksi empat persen, nilai tukar petani 113, pertumbuhan sektor nonmigas 7,7 persen, kondisi jalan negara 95 persen mantap, jalan provinsi 69 persen mantap, dan Indeks Pembangunan

Manusia menjadi 72. Selanjutnya, Wagub Joko Umar Said menjelaskan dalam menyusun rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2013, telah memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan daerah serta perkiraan besaran dana transfer ke daerah. Kendati demikian, prinsip kehatihatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan daerah tetap menjadi pedoman agar upaya meningkatkan pendapatan tetap dalam koridor peraturan dan perundangan yang berlaku, serta tidak kontraproduktif terhadap sektor riil di Provinsi Lampung. (tim)

LAPORAN UTAMA

Laporan Badan Anggaran tentang KUA & PPAS RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2013 Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan implementasi pelaksanaan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

eraturan lain yang terkait adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Mendagri No. 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PP No. 58 Tahun 2005, Kebijakan Umum Anggaran merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Asumi yang mendasarinya. Sebagai operasionalisasinya tercantum dalam Pasal 85 Permendagri No. 59 Tahun 2007. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan

APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Selain itu, Kebijakan Umum APBD disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD disusun untuk mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

LAPORAN UTAMA yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2013, disusun dengan tujuan: 1. Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun Anggaran 2013. 2. Sebagai salah satu dokumen penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2013. 3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 4. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap pembangunan. 5. Tersusunnya berbagai kebijakan dan program strategi daerah yang merupakan acuan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2013: 1. 2.

Peningkatan ketersediaan serta perluasan berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural serta kemanusian. Semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa Asumsi Ekonomi Makro Provinsi yang bersangkutan. Perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi Lampung Tahun 2013 setiap individu serta masyarakat. NO INDIKATOR EKONOMI ASUMSI

Prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2013, dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 28â&#x20AC;&#x201D;30 November 2012. Dari pembahasan, pertemuan dan masukan berbagai pihak, maka KUA dan PPAS RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2013, telah disetujui bersama antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 2. Pembahasan PPAS yang telah disepakati bersama antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim

Pengarus-utamaan partisipasi masyarakat. Pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan. Pengarus-utamaan gender. Pengarus-utamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Pengarus-utamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pengarus-utamaan desentralisasi dan otonomi daerah. Proses pembahasan Kebijakan Umum

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Pertumbuhan investasi sektor riil (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) Pertumbuhan ekspor nonmigas Penurunan tingkat pengangguran Pertumbuhan PAD Pertumbuhan sektor pertanian Pertumbuhan sektor industri nonmigas Nilai tukar petani Kondisi jalan negara Kondisi jalan provinsi Indek Pembangunan Manusia (IPM)

7% 4,5+-1% 10% 12% 1-1,5% 36,44% 4% 7,7% 113 95% mantap 69% mantap 72

LAPORAN UTAMA Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menjadi PPA, yang semula jumlah belanja sebesar Rp4,368 triliun, setelah pembahasan mendapat tambahan

menjadi Rp4,410 triliun atau bertambah sebesar Rp42 miliar, telah disetujui bersama oleh Tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung. (tim)

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2013: 1.

PENDAPATAN DAERAH a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN

Rp 2,183 Rp 1,421 Rp 805,578 Rp 4,410

BELANJA DAERAH a. Belanja Tidak Langsung Belanja Non Pendidikan Belanja Pendidikan

Rp 2,193 triliun Rp 1,408 triliun Rp 784,866 miliar

b. Belanja Langsung Belanja Non Pendidikan Belanja Pendidikan Jumlah Belanja Daerah Surplus/Defisit

Rp 2,217 Rp 1,932 Rp 284,250 Rp 4,410 â&#x20AC;&#x201D;

triliun. triliun. miliar triliun

triliun triliun miliar triliun

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

LAPORAN UTAMA Rincian Penambahan/Pengurangan pada KUA dan PPAS RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013: 1.

PENDAPATAN DAERAH a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Rp Rp Rp Rp

BELANJA DAERAH a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung

Rp 2,139 triliun Rp 75,380 miliar Rp 117,500 miliar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Rp 1 miliar Rp 6 miliar Rp 200 juta Rp 650 juta (Rp1,450 miliar) Rp 2,5 miliar Rp 6,5 miliar Rp 1,7 miliar Rp 750 juta Rp 300 juta Rp 23,5 miliar Rp 1,5 miliar Rp 60 miliar Rp 2,550 miliar Rp 5 miliar Rp 175 juta Rp 2 miliar Rp 2,73 miliar Rp 1,250 miliar (Rp30 miliar) Rp 10 miliar Rp 2,2 miliar Rp 6,7 miliar Rp 3,850 miliar Rp 1 miliar Rp 500 juta Rp 2 miliar Rp 1 miliar Rp 1 miliar Rp 1,4 miliar Rp 970 juta

Biro Administrasi Pembangunan Biro Bina Sosial Biro Organisasi Badan Kesbang & Politik BPLHD Badan Ketahanan Pangan BPMP BKD Bandiklatda Kantor Pol PP RSUAM (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Dinas Pendidikan Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Nakertrans Dinas Perhubungan Dinas Kominfo Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Bina Marga Dinas Pengairan & Pemukiman Dinas Koperindag Dinas Pertanian TP & Hort Dinas Peternakan & Keswan Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan & Energi Sekret Bakorluh Sekret DPP Korpri Badan Perwakilan Pemprov Sekret KPID

42 10 30 2

miliar miliar miliar miliar

Sumber: Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

LAPORAN UTAMA

APBD Tahun 2013 Diharapkan Pro-Rakyat

Kenaikan APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 yang diprediksi mencapai Rp4,410 triliun, diharapkan bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. engan rasio belanja langsung sebesar 50,23 persen berbanding dengan belanja tidak langsung 49,73 persen, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Berlian Tihang, APBD Lampung Tahun 2013 diharapkan prorakyat dan bisa menjawab aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, semangat untuk mendukung terkelolanya anggaran keuangan daerah yang baik, tetap dipertahankan. Upaya untuk mengefektifkan penggunaan APBD, bagi dari pihak eksekutif mapun legislatif, kata dia, tercermin dari rasio alokasi penggunaan anggaran. Disebutkan, kenaikan APBD Tahun 2013 antara lain karena adanya peningkatan penerimaan, terutama bersumber dari kenaikan PAD yang mencapai Rp2,183 triliun atau naik 36,44 persen dari APBD murni tahun 2012 dan 16 persen dari APBD Perubahan tahun 2012. Demikian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Randangan APBD tahun 2013, di gedung DPRD Lampung, Rabu (5/11).

Sementara untuk belanja infrastruktur pada APBD 2013 sebesar Rp1,124 triliun atau sekitar 25,51 persen dari total rencana belanja daerah. Belanja infrastruktur itu terdiri dari jembatan dan jalan pada Dinas Bina Marga senilai Rp617 miliar, pengadaan lahan Rp85 miliar, infrastruktur pemukiman dan pengairan sebesar Rp272,955 miliar, dan belanja infrstruktur kewenangan kabupaten/kota sebesar Rp150 miliar. Untuk alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UU Sisdiknas, yaitu minimal 20 persen dari total APBD. Namun, karena menjawab pertimbangan kebutuhan pembangunan yang juga masih sangat penting dan mendesak pada RAPBD tahun 2013, alokasi anggaran pendidikan mencapai 24,24 persen. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan sebesar Rp284,25 miliar dan Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp784.866 miliar. Mudah mudahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung, terutama anak-anak didik, ujar Barlian Tihang, Rabu (5/11). (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA

Pembangunan ILS di Bandara Branti Awal 2013 Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah mencanangkan pembangunan fasilitas Instrumen Landing Sistem (ILS) di Bandara Utara Radin Inten II, Branti, pada awal 2013. Dengan fasilitas ini, Bandara Branti memenuhi syarat untuk menjadi bandara internasional. nggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Dendi Romadona Kaligis mengatakan pembangunan fasilitas ILS akan dilaksanakan setelah pembebasan dan pematangan lahan yang mulai dilakukan oleh Pemprov Lampung dengan alokasi dana sekitar Rp4 miliar. Dendi mengaku sudah memperoleh konfirmasi terkait pembangunan fasilitas ILS Radin Inten II oleh Dirjen Perhubungan Udara. Pembangunan ILS dilakukan pada awal tahun 2013 karena proyek ini sudah masuk dalam APBN Tahun 2013. Kendati demikian, pelaksanaan pembangunan ILS masih harus menunggu pembebasan dan pematangan lahan yang menjadi tugas Pemprov Lampung. Untuk ini, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah menganggarkan Rp4 miliar pada APBD Perubahan 2012. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan ILS merupakan syarat bagi peningkatan Bandara Udara Radin Inten II Lampung menjadi bandara internasional. ILS merupakan alat pendukung bagi keselamatan penerbangan bila keadaan cuaca bekabut di sekitar bandara. Pesawat yang akan melakukan pendaratan (landing) dapat melihat sisi landasan pacu yang akan didarati karena ILS secara otomatis dapat mengikat pesawat dan mengarahkan pendaratan dengan pandangan jelas. ILS sangat dibutuhkan bagi pendaratan maskapai penerbangan. Mengenai pengembangan lahan parkir, Dendi melanjutkan, hal itu harus segera dilaksanakan karena padatnya aktivitas lalu lintas kendaran di Bandara

mengungkapkan perluasan lahan parkir akan dipisah bagi parkir keberangkatan dan kedatangan. Sebelah barat yang masih kosong diupayakan menjadi lahan parkir serhingga tertata.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

Penerbangan Perintis

Dendi Romadona

Branti. Karena itu, awalnya berencana memasukkan anggaran pengembangan lahan parkir pada APBD Perubahan tahun 2012. Tetapi hal itu tidak dapat dilaksanakan akibat padatnya aktivitas di Bandara Radin Inten II pada musim Haji. Tidak mungkin mengosongkan bandara pada saat itu. Sebab, penutupan salah satu fasilitas akan mengganggu aktivitas musim Haji, katanya. Untuk itu, lanjut dia, pelebaran parkir akan dimasukkan pada APBD 2013. Lahan parkir tidak akan ditambah, tetapi memakai lahan kosong yang tidak terpakai. “Masih seperti biasa, hanya alur lalu lintas mobil diperlancar. Pintu keluar berada di arah VIP rumah kayu”, ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Lampung Albar Hasan Tanjung

Pemerintah Provinsi Lampung akan meneruskan wacana membuka rute penerbangan perintis ke Bengkulu. Rute penerbangan Lampung–Bengkulu dimungkinkan menggunakan Bandara Pekon Serai yang berlokasi di Kabupaten Lampung Barat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Fahrizal Darminto menuturkan, rute penerbangan perintis lewat Bandara Pekon Serai nantinya diharapkan dapat membuka potensi di wilayah Lambar. Selain perkebunan dan perikanan, Lambar juga menyimpan potensi pariwisata yang menarik. Pembukaan jalur penerbangan itu, membuat industri pariwisata menjadi lebih hidup. Lagipula, Bengkulu dan Lampung itu provinsi yang berdekatan. Masak rute penerbangannya harus selalu lewat Jakarta. Menurut Fahrizal, sejauh ini sudah ada maskapai spesialis penerbangan perintis yang bersedia untuk membuka rute Bandarlampung–Pekon Serai– Bengkulu. Yaitu, maskapai Susi Air. Namun, kendalanya, maskapai tersebut membutuhkan subsidi dari pemerintah untuk membuka rute. Di Kementerian Perhubungan, rute perintis memang mendapat subsidi dari pemerintah pusat. Subsidi yang dibutuhkan sedang dihitung besarannya agar bisa diusulkan ke pemerintah pusat. (tim)

WARTA

Minta Disnakeswan Atasi Kelangkaan Daging Kelangkaan daging sapi di Provinsi Lampung dalam sebulan terakhir ini membuat resah para pengusaha restoran dan pengusaha makanan berbahan baku daging. Meskipun demikian, sampai saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Lampung belum mengambil langkah apa pun untuk mengatasi lonjakan harga akibat kelangkaan daging tersebut. erkait dengan hal itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auli meminta Disnakeswan segera mengambil langkah. Salah satunya menguji kembali data populasi sapi yang ada di Lampung. “Jika memang persediaan sapi potong mencukupi, kenapa sampai terjadi kelangkaan daging sehingga harga melonjak dua kali lipat. Harus dicari penyebabnya. Disnakeswan harus

turun untuk mencari tahu penyebabnya,” kata politisi asal PKS itu. Menurut Junaidi, jika di tengah masyarakat populasi sapi masih banyak tentu akan menjadi keuntungan bagi Provinsi Lampung. Sesuai prinsip ekonomi, peternak tentu akan menanti saat seperti ini untuk menjual sapinya. “Kebanyakan peternak di Lampung menjadikan sapi sebagai tabungan. Kemungkinan jika kondisi langka seperti ini tentu peternak akan berlomba menjual sapinya, itu yang harus dipelajari kenapa mereka justru tidak mau menjualnya, sehingga kelangkaan daging jadi berkepanjangan,” katanya. Junaidi Auly menyetujui adanya rencana pemerintah pusat untuk menambah pasokan sapi tanpa menambah kuota impor. Hal itu tentunya akan disambut antuasia peternak lokal dalam pengembangan sapi di Lampung. Untuk mendukung hal itu, pada 2013 pihaknya telah berkoordinasi dengan Disnakeswan untuk mempersiapkan anggaran untuk mewujudkan swasembada daging di Lampung. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung Setiato mengatakan pihaknya belum dapat mengambil langkah efektif untuk mengatasi lonjakan harga daging pada saat ini. “Kami belum berkoordinasi dengan pe-

Ahmad Junaidi Auli

rusahaan penggemukan sapi (feedloter), sehingga belum mengetahui secara pasti hilangnya populasi sapi di pasaran,” kata Setiato, Senin (20/11/2012). Dengan demikian, Disnakeswan tetap akan melakukan penelusuran lebih jauh untuk mengetahui penyebab kelangkaan daging tersebut. Semestinya, kata Setiato, untuk tahun ini Provinsi Lampung memiliki populasi sapi sebanyak 742 ribu ekor, dengan rincian 100 ribu sapi siap potong. Sementara kebutuhan tiap bulan hanya berkisar 3.000 ekor. ”Nah, jika dilihat dari kebutuhannya, kita perkirakan hanya 3 ribu ekor per bulan. Jadi masih ada surplus sekitar 60 ribu ekor untuk tahun ini, namun kita akan lihat dulu di lapangan,” katanya. Lampung selama ini dikenal sebagai salah satu daerah lumbung

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA Ia menyebutkan, stok sapi di perusahaan penggemukan sapi kini tinggal sekitar 9.000 ekor, sementara kebutuhan lokal setiap bulan mencapai 3.000 ekor. Peternak hanya menyimpan stok untuk Idul Adha, dan setelah itu terjadi kekurangan daging. Sapi impor yang ada sekarang masih di kandang dan tidak bisa langsung dipotong karena merupakan sapi bakalan yang dipelihara untuk bibit, ujarnya. Sejumlah pengusaha restoran sejak sebulan lalu mengeluhkan mahalnya harga daging sapi. Menurut Iwan, manajer Restoran D-Steak di kawasan Enggal, Bandarlampung, harga daging menembus angka Rp120 ribu per kg. â&#x20AC;&#x153;Bisanya paling mahal hanya Rp80 ribu. Sudah mahal, barangnya juga sering tak ada,â&#x20AC;? katanya. Keluhan senada disampaikan Mas Karman, pedagang bakso di Sukarame. â&#x20AC;&#x153;Sudah setengah bulan ini saya tidak membuat bakso, karena bahan bakunya tak ada. Kalaupun ada harganya sangat tinggi, tak bisa lagi ambil untung,â&#x20AC;? katanya. (tim) daging sapi. Terdapat tujuh perusahaan penggemukan sapi di daerah ini. Antara lain PT Juang Jaya, PT Andini, PT Lemang Mesuji Jaya, PT Elders, PT Santori, dan PT GGLC. Produksi sapi potong ketujuh perusahaan tersebut mencapai 90 ribu ekor per tahun. Beberapa perusahaan sapi potong di daerah Lampung Tengah, juga melibatkan peternak di sekitar peternakan mereka. Baik yang dikelola secara mandiri, maupun sebagai plasma dari perusahaan. Hal ini yang membuat Lampung selama ini dikenal sebagai sentra utama nasional produksi sapi potong. Jika dalam beberapa bulan terakhir terjadi kelangkaan produksi daging sapi di daerah ini, sepertinya bukan karena menurunnya persediaan sapi potong. Namun, karena meningkatkan permintaan di beberapa daerah di Indonesia dan membuat harga daging melonjak. Sesuai dengan hukum pasar, perusahaan peternakan maupun pedagang sapi akhirnya menjual sapi ke daerah lain. Karena itu, Setiato akan berkordinasi dengan perusahaan penggemukan sapi di Lampung dan meminta mereka untuk lebih dulu memenuhi pasar sapi di daerah. Namun, Ketua Asosiasi Peternakan Sapi Lokal Lampung, yang juga Manajer PT GGLC Gunawan, mengatakan menipisnya stok daging sapi karena impor dibatasi.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

AKTIVITAS

Dukung Peningkatan Anggaran Kesehatan DPRD Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh atas upaya pemerintah daerah dalam bentuk penganggaran yang ditujukan bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Anggota Komisi V DPRD Lampung Toto Herwantoko menegaskan untuk Tahun Anggaran 2013 DPRD akan berupaya maksimal agar anggaran bidang kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ada Pasal 171 Ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut dijelaskan besarnya anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD. Jumlah itu pun di luar keperluan belanja gaji pegawai. “Kami akan berupaya memenuhi anggaran itu dalam APBD 2013,” kata Toto, ketika menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48 tingkat Provinsi Lampung di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rabu 28 November 2012. Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menegaskan bahwa DPRD terus memprioritaskan anggaran bagi peningkatan kesehatan masyarakat. “Untuk tahun 2013 target pembangunan di bidang kesehatan adalah mempercepat pembangunan Rumah Sakit Umum

Daerah Abdul Moleloek (RSUDAM) untuk memenuhi pelayanan minimal,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung Reihana meminta dukungan DPRD untuk merealisasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD 2013, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Kami berharap DPRD dapat mendukung penganggaran dana kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan, porsi anggaran diharapkan mencukupi 10 persen sehingga kami dapat secara leluasa mengakomodasi kebutuhan kesehatan warga,” kata Reihana usai acara peringatan HKN ke-48 yang dihadiri Gubernur Lampung dan sejumlah Anggota

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

AKTIVITAS DPRD Lampung itu. Dia menjelaskan pada tahun 2012 Dinas Kesehatan mendapatkan dana Rp110 miliar yang di dalamnya termasuk Rp28 miliar untuk Jamkesta. Pada 2013, Dinas Kesehatan mengajukan anggaran untuk kesehatan Rp135 miliar. “Tahun depan kami masih memproritaskan penurunan kematian ibu, pengurangan angka gizi buruk, dan menekan penyakit lingkungan,” kata Reihana. Pada peringatan HKN Provinsi itu, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengakui kondisi RSUDAM saat ini sudah tidak layak dan selalu over kapasitas sehingga banyak pasien ditampung di lorong rumah sakit. Dia mengharapkan pada 2013 dapat direalisasikan pula pemerataan dokter ke kabupaten baru.

“Untuk daerah yang belum ada rumah sakit bisa menempatkan dokter senior dan mengambil anak-anak kedokteran dari Universitas Malahayati dan Unila untuk membantu memberikan pelayanan,” kata Sjachroedin. Dalam acara tersebut Pemprov memberikan bantuan ambulans sebanyak 14 unit ke kabupaten/ kota. Kemudian yang juga penting sebagai terobosan baru adalah dioperasikannya rumah sakit keliling. (tim)

Melayani Pasien lewat RS Keliling erbagai inovasi di bidang kesehatan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, terutama untuk mendekatkan akses keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu inovasi Pemprov Lampung di bidang akses pelayanan kesehatan adalah dengan mengoperasikan Minibus Rumah Sakit Keliling. Mobil ini merupakan satu dari beberapa program unggulan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang diinisiasi oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr. H. Reihana, M.Kes. menjelaskan minibus yang disebut Rumah Sakit Keliling itu digunakan untuk menjangkau kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit, masyarakat di daerah tertinggal, dan masyarakat di perbatasan. “Rumah Sakit Keliling ini juga dapat digunakan sebagai sarana kesehatan spesialistik pada daerah rawan bencana,” katanya. RS Keliling akan ditempatkan berdekatan dengan Puskesmas perawatan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan setelah dilakukan suatu tindakan medis operatif, pasien akan ditempatkan di Puskesmas perawatan yang dekat dengan lokasi RS Keliling, selama masa proses penyembuhan. Minibus yang didesain sehingga merupakan miniatur rumah sakit tersebut akan bergerak dari satu

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

tempat ke tempat lainnya untuk melayani masyarakat. “Ada dokter spesialis yang piket setiap seminggu sekali,” katanya. Model minibus rumah sakit keliling dengan dimensi total panjang 6.646mm, lebar 1.945mm, dan tinggi 2.165mm ini dilengkapi dengan peralatan kesehatan untuk ruang operasi kecil dan sedang, ruang konsultasi, dan ruang laboratorium. (tim)

WARTA

Lanjutkan Program Genre ke Seluruh Sekolah Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Musa Zainuddin menegaskan program Generasi Berencana (Genre) Goes to School yang menjadi program BKKBN Pusat bekerja sama dengan Komisi IX DPR-RI merupakan kegiatan yang sangat positif. Karena itu, harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk menindaklajuti kegiatan tersebut.

H. Musa Zainuddin

arena dananya dari pusat dan bersifat nasional, tentu lokasinya hanya di spot-spot tertentu, tidak lebih dari dua atau tiga kabupaten di Lampung yang melaksanakan. Kita akan berusaha melanjutkan program ini ke seluruh sekolah-sekolah dengan pendanaan dari APBD,” ujar anggota Dewan yang juga ketua DPW PKB Provinsi Lampung itu. Menurutnya, program tersebut sangat positif untuk mempersiapkan generasi berencana dan akan menjadi harapan bangsa ke depan. “Program ini sangat bagus. Pasalnya, memberikan pendidikan terhadap para remaja tentang beberapa hal terkait kondisi negara saat ini,” katanya. Jika boleh dikatakan negara kita pada saat ini sedang mengalami krisis moral. Dengan adanya program pemuda yang terencana ini, dapat menambah pendidikan dalam bidang kesehatan dan moralitas, sesuai dengan semboyan yang mengatakan zero three, yang artinya no HIV/AIDS, no sex bebas, dan no narkoba. Selaku anggota DPRD Lampung, Musa Zainuddin akan mendukung penuh program yang digagas BKKBN untuk dijadikan skala prioritas program di Badan Pemberdayaan Perempuan. Tujuannya agar dapat membuat pro-

“

gram untuk melakukan sosialisasi terhadap pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, terutama dalam keluarga berencana. Kegiatan Genre (Generasi Berencana) yang dipusatkan di SMAN 1 Terbanggibesar, Lampung Tengah, Kamis (22/11/2012) itu dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI H. Chusnunia Chalim, yang didampingi Musa Zainudin (anggota DPRD Lampung), Midi Iswanto (anggota Komisi III DPRD Lampung Tengah), dan Mudasir (anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah). Acara dengan tema “Yang Muda, Yang Berencana” ini juga dihadiri Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) BKKBN Pusat Sudibyo Alimoeso, Direktur Ketahanan Remaja Indra Wirdana, Asisten III Pemkab Lampung Tengah Umi Kalsum, Ketua Penggerak PKK Lampung Tengah Heryati Pairin, Pelaksana harian (Plh) Kepala BKKBN Provinsi Lampung Muhammad Edi Muin, dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Lamteng Mardiana. Anggota Komisi IX DPR-RI Chusnunia Chalim mengatakan program pemerintah ini diharapkan mampu mengarahkan kaum muda agar memiliki perencanaan yang matang dimulai dari pendidikan, cita-cita, sampai perencanaan berkeluarga. Menurutnya, di tengah kompleksi masalah remaja, seperti kasus HIV/ AIDS, narkoba dan nikah muda tanpa pertimbangan matang, kerap mewarnai kehidupan yang membuat masa depan

kaum muda tidak menentu. Tidak memiliki arah yang jelas bahkan kerap mengarah pada munculnya persoalanpersoalan yang kompleks dan bermuara pada tingginya angka perceraian. “Kini saatnya kaum muda untuk bangkit, saatnya kaum muda untuk berkarya, saatnya kaum muda menggapai asa. Pastinya harus melalui proses yang terencana,” ujar politisi PKB itu. Chusnunia juga mengapresiasi BKKBN yang telah mampu menemukan duta remaja Genre sebagai figur motivator dari kalangan remaja yang sesuai dari, oleh, dan untuk kaum muda yang terencana. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKKBN Provinsi Lampung Muhammad Edi Muin menjelaskan sosialisasi di sekolah bertujuan agar kalangan remaja memiliki arah yang tepat dalam menentukan program keluarga berencana. Dipilihnya lokasi sosialisasi Genre di SMAN 1 Terbanggi Besar Lamteng karena sekolah ini berhasil menjadi juara satu Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Genre 2012 Tingkat Provinsi Lampung. “Saat ini BKKBN lebih fokus

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA membidik sasaran generasi muda, terutama dengan melibatkan pihak sekolah. Salah satu agendanya adalah mengharuskan remaja aktif dalam PIK yang basisnya sekolah menengah tingkat atas,” kata Muhamad Edu Muin. Sementara Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar Lamteng, Dra E.B. Ambarwati Effendi, M.Pd. menjelaskan salah satu kiat keberhasilan sekolah yang dipimpinnya meraih juara PIK

adalah dengan mendirikan Sanggar Konsultasi Remaja (SKR). Dengan adanya SKR, kalangan pelajar dapat berbagi komunikasi seputar bagaimana mereka merencanakan masa depan, usia yang tepat dalam memasuki jenjang perkawinan dan pemahaman lainnya. “Terutama bagaimana upaya meraih cita-cita, termasuk merencanakan berapa anak yang sebaiknya dimiliki,” kata Ambarwati. (tim)

Curhat Remaja Via Siaran Radio ermula dari inisatif dibentuknya wadah konsultasi remaja, SMAN 1 Terbanggi Besar membentuk Sanggar Konsultasi Remaja (SKR). Tujuannya untuk mewadahi siswa yang lebih mau curhat dengan sesama siswa ketimbang guru. Kini, program ini semakin maju hingga memiliki program radio sendiri. Tak heran jika sekolah ini kemudian terpilih menjadi juara II penyelenggara Pusat Informasi Konsultasi Remaja se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Tak hanya itu, SMA negeri di Lampung Tengah ini juga menyabet juara 1 kompetisi debat Bahasa Inggris tingkat provinsi. “Kegiatan SKR ini dimulai sejak tahun pelajaran 2006-2007, bermula dari kecenderungan para siswa yang lebih suka curhat dengan sesama siswa ketimbang guru,” kata E.B. Ambarwati, kepala SMAN 1 Terbanggibesar. Pada tahun 2008, sekolah pun menjalin kerja sama dengan radio lokal untuk siaran mengenai konsultasi remaja. Sejak tahun pelajaran 2011-2012 hingga saat ini, para siswa juga melakukan siaran di Rapemda (Radio Pemerintah Daerah) sepulang sekolah pukul 15.00-17.00 dalam acara

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

“Remaja dan Masalahnya”. “Kita on air di Rapemda dan aktif setiap minggunya. Dari sekolah lain, kalau ada sesi tanya jawab mereka juga ikut aktif bertanya melalui telepon atau nomor yang bisa dihubungi,” kata Dwi Ayu Kurniasari, koordinator sesi acara OSIS SMAN 1 Terbanggi Besar yang juga aktif dalam SKR. Untuk menjawab pertanyaan dari sesama remaja ini, para remaja yang tergabung dalam tim SKR mendapat arahan dari psikolog. Setiap menjelang on air, tim akan berkumpul terlebih dulu untuk membahas apa tema yang mau diangkat, pertanyaan apa yang kirakira akan diajukan pendengar beserta gambaran jawaban yang dapat diberikan. “Tema yang paling sering muncul adalah kenakalan remaja. Kalau tematema narkoba dan seks bebas biasanya mencontohkan temannya, misalnya bilang: teman saya kena masalah ginigini, bagaimana solusinya?. Tapi kebanyakan sih tentang percintaan,” kata Ayu. Untuk program di dalam sekolah,

tim SKR menempatkan kotak sekolah di tempat-tempat yang sering dilewati siswa, misalnya di depan UKS dan depan ruang guru. Para siswa yang ingin berkonsultasi tinggal menaruh surat ke dalam kotak lalu menunggu balasannya dalam waktu seminggu. Hal ini dilakukan karena biasanya para siswa seringkali merasa malu mengutarakan masalahnya. Surat yang masuk akan segera dibalas oleh tim SKR. Si pengirim tidak harus menyebut namanya karena menyangkut privasi, tapi harus mencantumkan nama kelas untuk menentukan di mana tim SKR harus menaruh surat balasan. “Buat di sekolah, SKR ini tanggapannya bagus. Kalau ada masalah kita kirim surat terus tim SKR akan memberikan balasan kepada mereka untuk memberikan solusi dan arahan-arahan,” kata Ifan Lana, ketua OSIS SMAN 1 Terbanggibesar. Untuk di Lampung Tengah, Ifan dan Ayu mengakui pergaulannya masih belum begitu negatif. Kalau pun ada, masih tidak sebegitu parah seperti di kota besar di Pulau Jawa. Mungkin penyebabnya karena letaknya yang jauh dari kota, yaitu sekitar 2 jam perjalanan dari Bandarlampung. (tim)

WARTA

Tak akan Kurangi Anggaran Pendidikan DPRD Provinsi Lampung tidak akan mengurangi anggaran pendidikan pada APBD Tahun 2013. Dalam proyeksi APBD Tahun 2013, anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan sebesar Rp284,250 miliar dan Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp784,866 miliar. elain untuk pendidikan formal, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir akan menekankan agar pendidikan nonformal juga lebih diefektifkan oleh Pemerintah Daerah. Jangan sampai ada laporan masyarakat bahwa pendidikan nonformal tidak sesuai harapan, terutama program pemberatasan buta aksara. Karena itu, pihaknya akan memantau pelaksanaan program pendidikan terkait dengan pendidikan nonformal. Jangan sampai ada laporan dari masyarakat bahwa pelaksanaan program pendidikan nonformal tidak berjalan dengan baik. “Bisa saja laporan di atas kertas beres, tapi kenyataannya kan belum tentu,” ujarnya, Jumat(30/11). Politisi Partai Demokrat ini menegakan, jika ada pengentasan buta aksara yang tidak berjalan, tentu akan menjadi sorotan dan catatan komisi pada program pendidikan nonformal. Selanjutnya, Komisi V DPRD akan mengecek ke lapangan melalui program penjaringan aspirasi masyarakat (reses) anggota di amsing-masing daerah pemilihan. Setelah beberapa tahun program pemberantasan buta aksara dilakukan, seharusnya angka buta aksara di masyarakat sudah menurun drastis. Mengingat program ini sudah digulirkan sejak awal Reformasi dan hingga kini masih terus diprogramkan. Selain itu juga, pemerintah juga memiliki program wajib belajar sembilan tahun dan 12 tahun. Program ini untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga masyarakat di usia sekolah.

Amanat UU Pentingnya pendidikan sudah menjadi komitmen nasional yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31

Ayat 4 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang antara lain mengatur tentang keharusan mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen, baik di APBN maupun APBD. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tertulis: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 Ayat 1 tertulis: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinakan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)”. Fraksi Demokrat mengasumsikan bahwa dana BOS tidak bisa dihitung ke komponen anggaran pendidikan dalam perubahan APBD Tahun 2012. Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1, maka 20 persen alokasi anggaran baik APBN maupun APBD tidak bisa tumpang tindih. Fraksi Demokrat berpandangan, dana BOS merupakan bagian dari alokasi dana pendidikan 20 persen di APBN, sehingga tidak bisa dihitung menjadi komponen APBD. Hal ini dikarenakan dana BOS sudah jelas sasaran dan penerimanya sehingga dalam penyusunan APBD-P, dana itu tidak bisa dianggarkan untuk kegiatankegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Komitmen Fraksi Demokrat, alokasi dana pendidikan di setiap tahun anggaran harus diupayakan semaksimal mungkin terus dinaikkan, di luar BOS. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA

“Multiyear” untuk Kota Baru DPRD Provinsi Lampung menolak rencana pendanaan pembangunan kota baru dengan pembiayaan tahun jamak (multiyears). Pemindahan kantor Gubernur dan DPRD pun pesimistis bisa terwujud pada tahun 2014. embangunan kota baru merupakan program unggulan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Namun, menurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, prioritas anggaran masih diperuntukkan pada pembangunan infrastruktur. Masih banyak kebutuhan vital lainnya. “APBD bukan hanya untuk itu, harus lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya,” kata Marwan, Selasa 13 November 2012. Menurut politisi Partai Demokrat itu, semua kebutuhan dalam APBD 2013 melihat skala prioritas dan semuanya harus seimbang. Seperti perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini lebih mendesak penanganannya. Dia menegaskan, setiap tahun kebutuhan dalam APBD itu terus meningkat dan tentunya berbeda-beda. “Memang untuk tahun depan fokus untuk pembangunan kota baru, hampir Rp240 miliar lebih untuk pembangunan kota baru. Namun, jika dipaksakan dalam bentuk multiyears, apabila ada kebutuhan yang mendesak, bagaimana menanganinya dan apakah keuangan bisa mencakupnya,” kata dia. Marwan juga menekankan pembangunan kota baru setidaknya diselesaikan pada akhir 2013 sehingga Pemprov dan DPRD dapat pindah pada 2014. Karena itu, pembangunan kota baru menjadi salah satu fokus pembangunan dalam APBD Lampung 2013. Hal itu dilakukan untuk memenuhi target penempatan gedung gubernur dan DPRD sebelum masa jabatan gubernur dan DPRD Lampung habis pada 2014. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama pada tahun 2013. Termasuk pembangunan kota baru yang akan dimulai dengan pembangunan kantor gubernur Lampung dengan anggaran sedikitnya Rp80 miliar. Kemudian untuk pembangunan

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

perkantoran DPRD dengan anggaran Rp5,2 miliar lebih. Tidak itu saja. Untuk pembebasan lahan untuk akses jalan sekitar Rp60 miliar. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan diperkirakan menghabiskan dana Rp100 miliar. “Yang jelas, kami prioritaskan pembangunan kota baru karena kami nilai harus segera. Mengingat jabatan gubernur maupun anggota DPRD akan habis di 2014 sehingga awal tahun harus sudah pindah,” kata Berlian, Senin (12-11). Namun, jika DPRD menolak skema pembiayaan multiyears dalam pendanaan APBD untuk pembangunan kota baru, Berlian menjadi pesimistis rencana pemindahan kantor gubernur dan DPRD bisa terwujud pada tahun 2014. Keunggulan skema multiyears adalah pengerjaan bisa terus berlangsung tanpa terganggu pembaruan kontrak setiap penggantian tahun anggaran. Karena kontrak tahun jamak direalisasikan untuk masa lebih dari satu tahun anggaran. Menurut dia, skema pembiayaan multiyears rasional dipakai, mengingat kota baru akan menyerap anggaran di APBD 2013, APBD-P 2013, dan APBD 2014. Karena itu, ia mengharapkan, dalam Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kota Baru dicatumkan sistem pembiayannya menggunakan skema multiyears. Dalam APBD Tahun 2013, kata dia, sudah dianggarkan untuk pembangunan kota baru. Kemudian, pada tahun berikutnya juga akan dianggarkan untuk pengadaan meubelair dan aksesoris. Jadi, kita berharap multiyears bisa terealisasi. Pada bagian lain, Berlian mengatakan, prioritas pembangunan infra-

struktur tidak hanya pembangunan kota baru. Prioritas lain penggunaan anggaran APBD Tahun 2013 adalah perbaikan jalan. Ambrolnya gorong-gorong di Bakauheni mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan dialihkan ke arah Sribhawono-Tanjungkarang sehingga jalan-jalan provinsi menjadi rusak. Jalan di daerah Ketapang dan Simpang Gayam rusak parah. Begitu juga untuk jalan lintas timur dan tengah, seperti di Kotagajah-Seputihbanyak juga rusak. Semua ini akan diperbaiki, kata dia. Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Lampung itu mengeluhkan lambatnya pembangunan proyek tersebut karena tidak didukung dengan pendanaan yang kuat. Pendanaan bukan dalam dua tahun anggaran sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan berkesinambungan. “Ya, kalau ada perdanya mungkin bisa kita buat multiyear, makanya ini pembangunan kota baru tersendat karena waktu,” ujarnya. Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Aryanto mengatakan skala prioritas pembangunan yang diakomodasi melalui APBD harus direncanakan dengan matang dan menyentuh langsung masyarakat. Program-program Pemprov Lampung seperti pengembangan kota baru, Jembatan Selat Sunda (JSS), terminal agrobisnis, kereta monorail dan lainnya terkesan mati suri dan terkesan mentok. Karena itu, menurut dia, seharusnya fokus pada satu program dulu sehingga hasilnya maksimal dan tidak terkesan terbengkalai. Jangan kaya ide, tetapi penyelesaiannya tidak ada, kata dia. (tim)

WARTA

Badan Anggaran Cadangkan Anggaran Pilgub Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Lampung tidak menganggarkan penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung dalam RAPBD 2013. Meskipun demikian, Badan Anggaran DPRD menyiapkan cadangan anggaran jika aturan atau revisi undangundang disahkan dan pilgub harus dilaksanakan pada tahun 2013.

enurut Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Toto Herwantoko, dalam RAPBD yang dibahas Dewan tidak tercantum anggaran untuk pilgub tahun 2013. Sebab, waktu pelaksanaan pilgub masih dalam polemik. KPU menjadwalkan tahun 2013, sementara Gubernur Sjahroedin menghendaki tahun 2015, setelah pemilu legislatif dan pemilihan presiden. “Dalam pelaksanaan pilgub Lampung, pertanyaanya bukan ya atau tidak. Akan tetapi bisa. Kenapa, karena jika aturannya sudah turun dari pusat, DPRD siap menganggarkannya. Meskipun APBD 2013 sudah kita sahkan dan ternyata turun aturannya, maka kita siap,” jelas Toto Herwantoko yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung itu, Selasa (21November 2012). Caranya, lanjut Toto, Badan Anggaran memberikan tanda bintang pada beberapa program yang sifatnya

tidak urgen. Dengan demikian, dana pilgub tetap tersedia. “Makanya saya menyatakan bisa. Jika aturannya memang sudah ada, pilgub harus dilaksanakan di 2013. Konsekuensinya adalah terdapat pagu anggaran yang akan dipangkas untuk pilgub dan itu harus dilakukan. Pokoknya kami telah sepakat jika revisi undang-undang telah disahkan,” katanya. Meski demikian, lanjut Ketua Divisi Program Pro Rakyat DPD Partai Demokrat Lampung ini, pihaknya tidak akan member tanda bintang pada pro-

gram peningkatan infrastruktur jalan. Mengingat infrastruktur jalan di Lampung saat ini sudah sedemikian hancur dan perlu dana besar untuk memperbaikinya. “Badan Anggaran sudah memberi tanda bintang pada beberapa item pagu anggaran yang akan dipergunakan untuk menalangi dana pilgub jika aturannya sudah turun. Dana tersebut tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah,” tuturnya. Dia pun mengharapkan dalam masalah pilgub ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus bersikap tegas dan berkoordinasi dengan KPU. “Dua lembaga ini jangan ambil jalan sendiri-sendiri, mereka harusnya kordinasi dan Mendagri harus mengambil sikap tergas. Tetapkan pilgub Lampung, kapan? Jika begini terus tidak

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA akan ketemu-ketemu,” tandasnya. Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung Mega Putri Tarmizie menekankan untuk pemberian tanda bintang (yang dicadangkan sebagai dana pelaksanaan pilgub jika aturannya jelas) pada APBD 2013 yang dilakukan Badan Anggaran DPRD hendaknya tidak pada anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Jangan sampai program berkaitan langsung dengan masyarakat dipangkas,” kata anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini. Sebab, jika yang

dipangkas dana untuk program seperti kesehatan dan pendidikan, tentunya bisa memberi dampak yang luas. Sebenarnya, lanjut Mega Putri Tarmizie, semua anggaran yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk kegiatan yang penting. Namun, Badan Anggaran memberi tanda bintang pada pagu anggaran yang sifatnya tidak urgen. “Yang pasti setiap Komisi lebih mengetahui satker mana yang harus dikurangi anggarannya,” terang dia. Pencadangan atau pemberian tanda bintang pada sejumlah mata anggaran untuk persiapan dana pilgub

tersebut sebagai persiapan dan jaga-jaga jika revisi UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dan penjadwalan pilgub sudah jelas waktunya dilaksanakan. “Jadi, nanti kita tidak perlu lagi bingung mencari anggarannya karena sudah dicadangkan di APBD dengan memangkas dana satker yang ditandai dengan bintang. “Memang, setiap tahun semua satker butuh anggaran, namun tidak semua anggaran sifatnya harus dan urgen dilaksanakan tahun ini. Konsekuensinya memang harus ada SKPD yang dana kegiatannya terpangkas,” tandasnya. (tim)

Kurang Koordinasi dan Kondisi Lapangan

Kinerja SKPD Rendah inerja satuan kerja perangkat jauh dari rencana sehingga anggaran daerah (SKPD) di lingkup belum bisa terserap dengan baik. Ke Pemprov Lampung pada tahun depan perencanaan operasional kerja anggaran 2012 dinilai masih harus baik, dan satker harus mengidenrendah. Menurut Wakil Gubernur M.S. tifikasi masalah secara menyeluruh,” Joko Umar Said, penyebnya antara lain tuturnya. kurangnya koordinasi internal dan Meski demikian, Wagub optiberubahnya aspek teknis akibat kondisi mistis ada sejumlah SKPD yang dapat lapangan. memenuhi target. Dia yakin semua Akibatnya, banyak pekerjaan yang satker dapat melaksanakan program/ tidak selesai sesuai dengan target. kegiatan secara efisien, efektif, dan Rentetannya, laporan akuntabilitas mampu mencapai indikator-indikator kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan kinerja yang telah ditetapkan. M.S. Joko Umar Said rencana kerja teknis (RKT) tahun 2013 “Khususnya yang mengacu pada juga tidak bisa tepat waktu. renstra pemprov tahun 2010–2014, renstra dan renja “Hingga Oktober 2012, anggaran pembangunan SKPD tahun 2012. Selain itu, kepala Satker beserta dari APBD 2012 senilai Rp4,102 triliun yang terserap jajaran dalam pelaksanaan program/kegiatan agar selalu baru 68,18 persen dari rencana 91,49 persen,” kata Wakil melakukan koordinasi dan sinergisitas dalam pelakGubernur pada rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan sanaan pembangunan yang berkesinambungan,” program/kegiatan pembangunan APBD Tahun Anggaran terangnya. 2012, Selasa (27 November 2012). Wagun juga minta semua satker segera menyusun Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 16 Tahun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 2011 tentang APBD Provinsi Lampung 2012, jumlah tahun anggaran 2012 dan rencana kerja teknis (RKT) belanja APBD Lampung 2012 sebesar Rp2,838 triliun 2013 dengan memperhatikan hasil evaluasi LAKIP SKPD (APBD murni). Jumlah itu terdiri dari belanja tidak Tahun 2011. langsung sebesar Rp1,044 triliun, belanja langsung sebesar Sementara Kepala Biro Administrasi Pembangunan Rp1,793 triliun, dan pada APBD Perubahan bertambah Choiria Pandarita menambahkan APBD Lampung Tahun Rp1,264 triliun sehingga total menjadi Rp4,102 triliun. 2012 senilai Rp4,102 triliun tersebar di 49 satuan kerja. Wakil Gubernur mengakui tidak mampunya SKPD Menurutnya, rendahnya progres kerja SKPD disebabkan Pemprov Lampung dalam menyerap anggaran daerah oleh kurangnya koordinasi internal. “Termasuk juga dari dikarenakan belum maksimalnya satuan kerja menaspek teknis yakni berubahnya kondisi lapangan sehingga jalankan program pembangunan. “Kinerja satker masih tidak sesuai dengan target awal,” tuturnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA

BBM Langka, Naikkan Saja Harganya Mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Lampung, Himpunan Pengusaha Migas (Hiswanamigas) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk menyurati Pertamina agar menambah kuota BBM untuk Lampung. aya ajak Pak Sekda Berlihan Tihang untuk bertemu pihak Pertamina agar menambah kuota BBM Lampung,” kata Ketua Hiswanimigas Lampung Toto Hermantoko, Selasa (21/11). Menurut Anggota DPRD Lampung itu, surat yang dilayangkan Pemprov dalam hal penambahan kouta BBM tersebut bila perlu ditembuskan langsung ke Dirjen Perekonomian, Dirjen BUMN, dan ke Wakil Presiden (wapres). “Masalahnya saat ini adalah pihak Pertamina sudah tidak mungkin menambah jumlah kuota BBM bersubsidi, karena Pertamina tidak mau tau, kalau BBM bersubsidi sudah habis pasti menjual BBM nonsubsidi,” katanya. Dengan kelangkaan BBM tersebut, lanjut dia, jelas nanti adalah prekonomian Lampung sendiri yang kena imbas. Sebagai contoh, jika harga BBM langka pasti banyak spekulan pengecer bahan bakar yang mematok harga tinggi dan dampaknya ongkos akan naik dan hal ini akan memicu semua harga-harga akan melambung.

“

“Imbasnya pasti kuat, dipastikan harga harga naik, seperti contoh bus akan menaikkan ongkos tarif dikarenakan memakai BBM nonsubsidi seharga Rp10.800. Begitu juga truk

angkutan barang, karena biaya solar naik maka mereka juga akan menaikkan angkos angkut. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan,” kata dia. Anggota Komisi V DPRD Provinsi

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA Lampung ini menjelaskan subsidi yang diberikan sekarang ini tidak tepat sasaran karena dinikmati bukan oleh orang yang membutuhkan. Untuk Lampung saja, pemerintah pusat menyubsidi BBM sekitar Rp 20 miliar lebih per hari. Karena itu, ada baiknya ke depan pemerintah mengambil langkah dengan menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi, serta mengurangi subsidi BBM. “Tidak apa-apa dinaikkan sedikit karena yang menikmati subsidi selama ini juga orang-orang yang tidak seharusnya menerima subsidi. Banyak mobil mewah yang menikmati BBM bersubsidi, misalnya orang yang pakai mobil Pajero menggunakan BBM bersubsidi. Ini kan tidak tepat,” terangnya. Kelangkaan BBM ini, terang Toto Herwantoko, disebabkan karena pembatasan dan penetapan kuota yang dilakukan pemerintah pusat. “Kebutuhan subsidi BBM dari APBN adalah stagnan karena tidak mendukung jumlah pertumbuhan kendaraan, karena petumbuhan kendaaan tahun ini secara nasional mencapai 7 persen, beda di tahun 2011 yang hanya 4 persen,” paparnya. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan pada November 2012 saja terjadi pengurangan kuota BBM secara signifikan kurang lebih 100 kilo liter (100 ribu liter) sampai 150 KL per hari. “Kalau sampai akhir November tidak ada jalan keluar, khususnya solar, Pertamina hanya memberikan 400 KL per hari dari 1.300 berarti ada pe-

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

ngurangan 900 KL,” tandasnya. Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Lampung Prihatono meminta PT Pertamina untuk membuka dispenser solar nonsubsidi untuk mengatasi kelangkaan solar di masyarakat. Distambem juga menekankan agar masyarakat dunia usaha khususnya pertambangan dan perkebunan tidak lagi membeli solar bersubsidi. “Distribusi solar telah mencapai di atas18 persen melebihi angka kuota. Sehingga jika penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, stok tidak akan mencukupi hingga akhir tahun. Kemungkinan hanya bisa sampai minggu pertama bulan Desember 2012, sehingga harus dilakukan pembatasan dan pengurangan distribusi solar saat ini,” jelasnya. Upaya yang paling efektif ialah penggunaan solar nonsubsidi. Pihaknya

akan meminta PT Pertamina untuk membuka dispenser solar nonsubsidi, sehingga berapapun kebutuhan solar akan tetap tersedia bagi masyarakat Lampung. “Saat ini warga yang merasakan kekurangan solar tentu akan mencari solar nonsubsidi, tapi tidak mengetahui dapat diperoleh di mana. Karena itu kami akan meminta Pertamina mendistribusikan solar nonsubsidi,” katanya. Sampai saat ini tersebar delapan outlet (SPBU) untuk solar nonsubsisdi. Tetapi dia mengakui hingga saat ini animo masyarakat, khususnya dunia usaha pertambangan dan perkebunan sangat rendah untuk membeli. Padahal pelarangan pembelaian solar subsisdi bagi perusahaan tambang dan perkebunan telah diatur jelas pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 12 Tahun 2012. (tim)

WARTA

Minta Program Pendidikan Nonformal Lebih Efektif DPRD Provinsi Lampung tidak akan mengurangi anggaran pendidikan pada APBD 2013, bahkan dimungkinkan ditambah menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Dinas Pendidikan juga harus lebih mengefektifkan program pendidikan nonformal. ami mendapat laporan dari masyarakat bahwa pelaksanaan program pendidikan nonformal tidak sesuai harapan, antara lain program pengentasan buta aksara,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yandri Nazir, usai dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, Jumat (30/11/12). Menurut Yandri, laporan yang masuk menyebutkan bahwa kegiatan dalam program tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya. “Kita tidak ingin ada laporan dari masyarakat bahwa program pendidikan nonformal ada yang tidak beres. Memang bisa saja laporan di atas kertas beres, tapi kenyataannya di lapangan tidak benar,”

“

kata Yandri. Nah, jika memang laporan itu benar bahwa ada program pengentasan buta aksara tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, tentunya akan menjadi sorotan dan catatan Komisi pada program nonformal lainnya. “Kita akan cek ke lapangan, melalui program penjaringan aspirasi masyarakat (dalam masa reses) anggota di setiap daerah pemilihan,” tuturnya. Seharusnya angka buta aksara pada saat ini sudah mendekati nol, karena

program ini digulirkan sejak beberapa tahun dulu, dari awal reformasi hingga saat ini. “Mestinya penurunannya drastis dan saat ini sudah bisa dikatakan tidak ada yang buta aksara, karena yang muda-muda sudah mengenyam pendidikan wajib belajar (wajar) 9 tahun dan 12 tahun. Semenrara yang tua sudah sedikit,” ungkapnya. Program pengentasan buta aksara juga tidak tepat sasaran jika sasarannya adalah anak-anak. Sebab, anak-anak seharusnya mengikuti wajib belajar 9 dan 12 tahun. “Seperti dikatakan Kepala Bidang Formal dan Informal Dinas Pendidikan bahwa orang yang sudah tua tidak mau mengikuti program tersebut, makanya Disdik kewalahan untuk program kejar paket A dan C, serta untuk program buta aksara ini,” ucapnya. Dengan demikian, Yandri berharap agar anggaran pendidikan tepat sasaran dan bisa memberikan dampak peningkatan kalitas dan mutu pendidikan yang ada di Lampung. “Harapan kita semua anggaran pendidikan tepat sasaran, termasuk kegiatan pembangunan fisik sehingga pendidikan di Sai Bumi Ruwa Jurai menjadi lebih berkualitas,” katanya.(tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA

Pemprov Bisa Melepas Lahan Waydadi Panitia Khusus (Pansus) Pelepasan Aset Pemprov di Waydadi DPRD Provinsi Lampung akhirnya mulai bisa bernapas lega. Sebab, berdasarkan hasil hearing tim Pansus dengan tenaga ahli pertanahan Unila disimpulkan bahwas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dapat melepaskan aset berupa tanah seluas 300 ha lebih di Waydadi untuk diberikan kepada masyarakat. enurut tenaga ahli Pemprov Bidang Pertanahan Sudirman Mechsan, hak pengelolaan lahan (HPL) yang dimiliki Pemprov Lampung juga menandai kewenangannya untuk mengalihkan kepemilikan lahan yang berada di Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjungsenang, Bandarlampung. “Dalam hak pengeloaan, Pemprov dapat memberikan hak pengelolaan lahan Waydadi kepada pihak ketiga, berupa hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai,” kata Sudirman dalam hearing dengan Pansus Waydadi DPRD Provinsi Lampung, Rabu (22/11/2012). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 1 Tahun 1997 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-bagian Tanah, Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya disebutkan bahwa siapa pun bisa saja asalkan dia memenuhi syarat hak milik. Namun ada yang tidak boleh, yakni badan hukum, kecuali negara. HPL milik Pemprov juga bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. “Aturannya jelas pada PMDN No. 1 Tahun 1977 bahwa hak pengelolaan boleh diberikan pada kepihak ketiga,” jelasnya. Dengan memiliki HPL, Pemprov memiliki kewenangan untuk menggunakan, merencanakan, dan melepaskan aset tersebut kepada pihak ketiga.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

Sehingga dalam pembebasannya tidak perlu mengajukan izin ke pemerintah pusat, sebab daerah punya kewenangan. Hanya terdapat dua pihak yang tidak berhak menerima hak pengelolaan, yakni warga negara asing dan badan usaha yang tidak memiliki kewenangan kepemilikan. “Tetapi semua itu harus dibuat secara tertulis dan ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan masyarakat. Dulu namanya hak pemasukan, sekarang sudah diganti,” terang dosen Hukum Agraria Unila itu. Sementara, tenaga ahli lainnya Armen Yaser, pemberian lahan ke masyarakat jangan sampai menim-

bulkan gejolak otonomi. Menurutnya, untuk pembebasan lahan Waydadi tinggal menunggu kemauan politik pemerintah daerah. Ketua Pansus Pembebasan Lahan Waydadi DPRD Lampung Hartarto Lojaya mengatakan dengan adanya informasi dari staf ahli maka pihaknya akan segera membuat rekomendasi kepada Pemprov untuk pembebasan lahan bagi masyarakat. “Dengan demikian, kami akan menuntaskan masalah lahan Waydadi ini dengan membuat rekomendasi ke pemprov, agar segera membuat surat pelepaan aset, agar warga tidak menjadi resah dengan legalitas kepemilikan lahannya,” tandasnya. (tim)

KOLOM

Kesejahteraan Sesungguhnya Krisis muncul di mana-mana. Eropa yang lama solid dengan konsep negara kesejahteraan, mengalami krisis keuangan. Amerika Serikat yang disebut negara adidaya pun serupa, utangnya menggelembung tidak kebayang. Negeri kita pun setali tiga uang, sejalan dengan diadopsinya demokrasi sebagai panglima, Oleh Gede Prama krisis kejujuran dan krisis keteladanan menghadang. enar sebagaimana diajarkan oleh ungkapan tua: demokrasi hanya cocok saat masyarakat yang sudah mencapai tingkat kesejahteraan tertentu. Memaksakannya terlalu awal, hanya akan mengesahkan keliaran-keliaran. Tanda ke arah itu ada, peringkat kita sebagai negara berpotensi gagal makin memburuk. Terutama di sektor penghargaan terhadap kemanusiaan, tekanan demografi, dan hak asasi manusia. Dan ini menimbulkan pertanyaan susulan: apa itu kesejahteraan yang sesungguhnya? Salah seorang yang pernah disebut terkaya di dunia bernama John D. Rockefeller. Pada masa tuanya setelah kaya raya ia pernah ditanya: berapa banyak lagi uang yang akan dikumpulkan? Sebagaimana ciri khas manusia yang dibuat semakin lapar oleh semakin banyaknya uang, Rockefeller menjawab: sedikit lagi! Ini mengingatkan pada cerita tua tentang tikus yang kembali menjadi tikus. Suatu hari tikus mengaku hidupnya tidak sejahtera karena terus diburu kucing, kemudian mendatangi penyihir agar segera diubah menjadi kucing. Ternyata ia hanya sejahtera tiga hari sebagai kucing karena dikejar anjing. Lagi ia memohon ke penyihir untuk diubah menjadi anjing. Ini pun hanya betah tiga hari yang mengakibatkan ia meminta diubah menjadi serigala karena tiap malam dihantui ketakutan dimakan serigala. Sebagaimana sifat keserakahan yang tidak mengenal batas, serigala ini lagilagi minta diubah menjadi harimau. Dan begitu menjadi harimau, ia mau memakan penyihir agar tidak diubah. Maka dikutuklah harimau ini agar kembali menjadi tikus selama-lamanya.

Bila boleh jujur, ini cerita banyak kehidupan. Keinginan memang energi kemajuan, tapi tanpa pengendalian diri ia berubah menjadi keserakahan yang membuat kesejahteraan menjadi tidak mungkin tercapai. Cara hidup seperti ini kemudian membawa dampak ke mana-mana. Pemimpin yang mementingkan diri sendiri, politisi yang hanya ingat memperkaya diri, keluarga yang runtuh oleh perceraian, sampai angka bunuh diri yang meningkat di mana-mana. Sekaligus syarat demokrasi yang hanya tepat di masyarakat yang kesejahteraannya cukup menjadi tidak pernah tercapai. Di titik inilah manusia memerlukan pengertian ulang tentang kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hasil ikutan dari terpenuhinya keinginan karena keinginan tidak pernah bisa terpenuhi sepenuhnya. Keinginan selalu kurang. Kesejahteraan lebih dekat dengan keberanian seseorang untuk mengatakan “cukup” pada keinginan berlebihan bahwa diri ini mesti begini dan begitu. Kemudian, baru mungkin lahir fundamen kokoh demokrasi bernama pelayanan. Mungkin karena menyadari bahayanya kolusi antara keinginan dan kekerasan, tatkala tokoh semua agama dunia berkumpul di Swiss Februari 2009, kemudian sepakat bahwa intisari semua agama adalah compassion (kasih sayang). Lebih dari sekadar menjadi intisari semua agama, compassion adalah ciri utama manusia yang sudah sepenuhnya sejahtera luar dalam. Serupa seorang ibu memperlakukan putera tunggalnya, compassion membuat Ibu tidak pernah kelelahan merawat bayi. Tidak pernah mengeluh melayani keluarga. Dalam kisah bunda Teresa malah

lebih mengagumkan lagi, compassion membuat beliau kebal dari penyakit. Pada cerita Nelson Mandela, compassion membuat beliau tabah dan tegar di tengah penjara selama 27 tahun sekaligus berumur panjang. Ini bisa terjadi bila seseorang sudah “cukup” dengan dirinya sendiri. Salah satu ikon compassion dunia saat ini adalah YM Dalai Lama. Disebut ikon karena menerima hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1989, diangkat menjadi warga negara kehormatan oleh Pemerintah Kanada pada tahun 2006, serta diresmikan menjadi warga negara kehormatan oleh senat Amerika Serikat pada tahun 2007. Menyadari nasib negerinya yang menyedihkan, Larry King di CNN kemudian bertanya apakah beliau bahagia, dengan menganggukkan kepala beliau menjawab: tentu saja! Dan tatkala ditanya rahasia kebahagiaannya, dengan tersenyum lembut menyebut: eat well sleep well. Makan enak tidur nyenyak. Sesederhana itu. Bila direnungkan dalam-dalam, manusia sesungguhnya memerlukan tidak terlalu banyak untuk bahagia dan sejahtera. Keinginan tidak terkendalilah yang membuatnya menjadi tidak pernah bisa terpenuhi. Memang, manusia sudah terlalu lama dipermainkan oleh bentuk-bentuk pikiran. Penderitaan terjadi karena seseorang dicengkeram sepenuhnya oleh bentuk-bentuk pikiran. Keinginan, keserakahan, dan kemarahan hanya sebagian dari bentuk pikiran yang menjadi supir kehidupan menderita. Saat merenung mendalam terlihat, bentuk pikiran mana pun—termasuk yang positif seperti kebahagiaan—serupa buihbuih sabun di air. Muncul sebentar kemudian lenyap. Penderitaan terjadi saat buih sabun positif (seperti kedamaian) lenyap, atau kala buih sabun negatif (keserakahan) demikian kuatnya mencengkeram. Padahal, dalam terang cahaya hati nurani terlihat keduanya hanya buih-buih sabun yang tidak kekal. Kita harus mampu membebaskan diri dan membuat diri berhenti menjadi buih, kemudian belajar menjadi saksi yang penuh pengertian. Di puncak pengertian ini, baru mungkin bertemu pemahaman: simplicity is the true wealth. Kesederhanaan itulah kesejahteraan sesungguhnya. (*)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA

Pendemo Minta Badan Anggaran Tidak Sahkan Dana Pilgub di APBD 2013 Polemik tentang pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung terus mengemuka. Beda pendapat antara KPU dan Gubernur Lampung makin membingungkan masyarakat. Dua kekuatan pro dan kontra pun makin jelas bermunculan dan menyampaikan sikap mereka secara terbuka.

eperti yang dilakukan para pengunjukrasa yang mengatasnamakan koalisi 41 organisasi masyarakat, Rabu 22 November 2012 lalu. Mereka mendatangi gedung DPRD Lampung dan mendesak agar Badan Anggaran DPRD tidak mengesahkan anggaran untuk pilgub pada APBD tahun 2013. “Kami sepekan yang lalu telah mendatangi KPU Pusat dan Kementrian Dalam Negeri. Dua lembaga yang berwenang untuk pemilihan kepala daerah itu sampai saat ini menyatakan untuk Pilgub Lampung belum ada

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

jadwal,” pekik koordinator lapangan (korlap) aksi masa 41 gabungan ormas tersebut, Indra Bangsawan, saat orasi. Dengan demikian, lanjut Indra, pihaknya mendesak DPRD Lampung yang dalam hal ini Badan Anggaran (Banang) jangan mengesahkan dana Pilgub dalam APBD 2013, karena landasan hukumnya belum ada. “KPU dan Kemendagri saja belum berani menjdawalkan, karena UU Pilkada sedang digodok Komisi II DPR-RI. Maka dari itu, kami mendesak agar DPRD tidak menganggarkan dana pilgub tersebut,” katanya.

Menurutnya, estimasi dana untuk Pilgub Lampung yang dianggarkan KPU Lampung senilai Rp196 miliar sebagai hal mengada-ngada. “Itu uang rakyat, masih banyak yang membutuhkan uang tersebut. Kami minta Banang agar tidak membahas dana pilgub,” terangnya. Sementara M. Kiki, yang juga korlap aksi itu, pihaknya meminta agar DPRD Provinsi Lampung segera berkoordinasi dengan Depdagri dan KPU pusat untuk meminta ketegasan soal Pilgub Lampung. Pihaknya juga mendesak agar Mendagri memberikan ketegasan dan menyatakan pilgub

WARTA Lampung ini kapan bisa dilaksanakan. “DPRD Lampung jangan bikin rakyat resah, Pemprov Lampung juga jangan mengalokasikan dana pilgub. Mendagri jangan diam saja, tegas dong. Kami yang ke Jakarta mendapat informasi bahwa UU pilkada belum turun, jadi pilgub belum tentu di 2013,” katanya. Selanjutnya, aksi masa yang menuntut agar DPRD tidak menganggarkan Pilgub Lampung tersebut, diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Hartarto Lojaya, Ahmad Bastari serta anggota komisi lainnya. Dalam kesempatan itu, perwakilan korlap aksi Indra Bangsawan menjelaskan, bahwa pihaknya seminggu lalu ke Jakarta dan langsung ketemu Ketua KPU Pusat. Dan KPU menyatakan sampai hari ini, belum ada jadwal tentang pilgub Lampung. “Kita ini adalah negara hukum, sementara payung hukumnya pilgub itu sendiri masih digodok di Komisi II DPR-RI dan belum disahkan. Jika DPRD menganggarkan dana pilgub apa dasarnya, itu melanggar hukum,” tuturnya. Pihaknya juga mempertanyakan dan minta ketegasan Depdagri agar ada keputusan menteri (kepmen) atau keputusan lain yang mengikat, sehingga tidak ada pertikaian di Lampung tentang persoalan pilgub. “Bagi kami tidak masalah kapan digelarnya pilgub. Jika ada payung hukumnya, silakan digelar sekarang pun kami tidak ada persoalan. Namun, bila

masih dipaksakan dana pilgub dibahas dalam APBD 2013 yang tidak ada payung hukumnya, kami akan adukan ke Presiden dan kami akan demo,” ancamnya. Ahmad Bastari mengungkapkan bahwa pada prinsipnya DPRD Lampung sepakat untuk menunggu payung hukum tentang pilgub. Ditambahkan Politisi PAN itu, KPU pusat saat ini akan membentuk tim seleksi (Timsel) untuk mengganti seluruh komisioner KPU di Indonesia. Artinya, pilgub akan dilakukan oleh komisioner baru. “Ya mudahmudahan timsel ini cepat berjalan dan kami tekankan agar timsel dalam menetapkan komisioner KPU tidak ada intervensi dari mana pun,” tandas Ahmad Bastari. Puas bertemu dengan DPRD, pengunjuk rasa pun bergeser ke depan kantor Gubernur Lampung untuk menyampaikan maksud mereka. Bersamaan dengan selesainya pelaksanaan pelantikan pejabat eselon II dan III Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Sjachroedin

Z.P. melihat aksi demonstasi tersebut dan langsung menghampiri massa. Pada kesempatan tersebut, dengan menggunakan pengeras suara sederhana yang dibawa para pendemo, Sjachroedin kembali menegaskan bahwa dirinya tetap menunggu keputusan dari Mendagri, lagipula yang perlu dipikirkan saat ini bukannya pilgub, tapi lebih pada perubahan personel KPU-nya. “Ganti saja dulu personel KPU-nya dengan yang baru, kenapa harus sibuk sekali bahwa pilgub harus tahun 2013. Kalau pilgub dilaksanakan 2013 itu keuntungan buat saya yang bisa mengarahkan pejabat-pejabat saya karena saya masih gubernur, tapi yang dipikirkan ini adalah kepentingan rakyat banyak,” tegasnya. Polemik penyelenggaraan pilgub Lampung terus bergulir, karena dasar hukum yang diajukan Gubernur dan KPU Lampung dalam penetapan penyelenggaraan pilgub sama-sama benar. Karena itu, harus ada solusi dari lembaga yang lebih kuat. “Pemerintah pasti taat dengan konstitusi. Kalau ada Perppu atau UU (yang baru), nggak ada perdebatan lagi,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Lampung Fahrizal Darminto. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) itu terkait dengan belum disahkannya UU Pemerintahan Daerah yang tengah direvisi. Sementara

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

WARTA ketentuan peralihan dalam pasal 233 UU No. 32/2004 tentang Pemda hanya dianggap berlaku sekali waktu. Dalam pandangan Fahrizal, pasal yang digunakan KPU Lampung dalam menetapkan Pilgub 2 Oktober 2013 juga belum pamungkas. Yaitu Pasal 9 ayat 3 huruf a UU No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi, “Tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi: merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur. Di Pasal itu, tugas dan wewenang KPU merencanakan, bukan eksekusi. Jadi masih banyak diskusinya, bukan pamungkas,” kata pejabat yang pernah menjadi sekretaris KPU Lampung ini. Sementara pengamat politik dari Unila Yuswanto menyatakan bahwa pelaksanaan Pilgub 2013 belum jelas dasar hukumnya. Menurutnya, harus menunggu keputusan hasil pembahasan RUU Pilkada, RUU Pemda, dan RUU Desa. “Jika dari hasil pembahasan RUU itu tidak ada ketentuan, bisa digunakan asas oportunitas atau asas manfaat. Yang menjadi masalah adalah jika pilgub digelar 2013 itu dasar hukumnya apa,” paparnya. Yuswanto menambahkan jika

pilgub dimundurkan pada 2015 dan ada Plt. gubernur, jangan disambut apriori. “Sebab, Plt. gubernur itu juga demokratis. Jadi jangan alergi adanya Plt. gubernur,” ucapnya. Menanggapi ini, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menegaskan bahwa pilgub digelar pada 2013 salah satunya adalah mempertimbangkan asas manfaat. Namun, asas ini jangan hanya dipandang soal uang, melainkan manfaat untuk kepentingan

rakyat. Mengenai hasil pembahasan RUU Pilkada, hal itu akan diterapkan mendatang dan tidak akan menjadi dasar dari Pilgub Lampung yang dimajukan karena berbenturan dengan pemilu. “Untuk hasil gubernur terpilih, pelantikannya tidak akan mengganggu masa tugas Gubernur Sjachroedin Z.P. Sebab, pelantikannya nanti setelah masa jabatan gubernur sekarang ini habis,” urainya. (tim)

Komisi I Bertemu Mendagri enteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menurunkan dua direktur jenderal dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan polemik waktu pelaksanaan pemilihan gubernur. “Dari hasil pertemuan dengan Mendagri disepekati dua dirjen akan turun ke Lampung awal Desember ini. Mereka akan menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di Lampung, terutama soal polemik pilgub,” kata Ismet Roni, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung. Komisi I DPRD Lampung menemui Mendagri Gamawan Fauzi, Senin (26/11/2012). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi Ismet Roni itu minta Mendagri memberikan ketetapan soal kisruh jadwal pilgub agar tidak terjadi polemik berkepanjangan.(tim)

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012

LOMBA POCO-POCO & OLAH VOCAL

Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung iktu ambil bagian dalam lomba poco-poco dan olah vocal peringatan HUT ke-13 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung 22 November silam. Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tersenyum bangga menyaksikan tim poco-poco asuhannya berkasi memukau penonton.

Mimbar Legislatif

EDISI NOVEMBER 2012